PUT-006803.16/2022/PP/M.XIB Tahun 2025

PUTUSAN

Nomor PUT-006803.16/2022/PP/M.XIB Tahun 2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01196/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2019 Nomor 00017/207/19/052/21 tanggal 9 Februari 2021, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 006803.16/2022/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT D & D PACKAGING INDONESIA, NPWP 01.882.489.6-052.000, beralamat di Delta Silicone Industrial Park Jl. Angsana Raya Blok A2-2, Lippo Cikarang, Cikarang Selatan, Bekasi 17550, yang diwakili oleh Sdr. Brian Joseph Janeshek, jabatan Direktur.,

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama: Patricia Michiko

Jabatan: Kuasa Hukum

Izin Kuasa Hukum: KEP-125/PP/IKH/2022 tanggal 24 Februari 2022 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 406/Fin-Tax/DDI/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022,

2. Nama: Dany Hamdan Karim

Jabatan: Kuasa Hukum

Izin Kuasa Hukum: KEP-119/PP/IKH/2021 tanggal 8 Februari 2021 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 370/Fin-Tax/DDI/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022,

3. Nama: Ibnu Hanif Riyadi

Jabatan: Kuasa Hukum

Izin Kuasa Hukum: KEP-1247PP/IKH/2021 tanggal 20 November 2021 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 382/Fin-Tax/DDI/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022,

4. Nama: Bina Yumanto

Jabatan: Kuasa Hukum

Izin Kuasa Hukum: KEP-065/PP/IKH/2022 tanggal 17 Januari 2022 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 394/Fin-Tax/DDI/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama/NIP: Bravo Aldito / 19881226 200912 1 003

Jabatan: Penelaah Keberatan

Unit Organisasi: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta

Khusus

2. Nama/NIP: Argo Ginanjar Briliawan / 19791125 200112 1 002 Jabatan: Penelaah Keberatan

Unit Organisasi: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta

Khusus

3. Nama/NIP: Natalia Laksmi Widyasanti/ 19761217 199903 2 002 Jabatan: Penelaah Keberatan

Unit Organisasi: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta

Khusus

4. Nama/NIP: Hendry Ismail / 197711146 200001 1 002

Jabatan: Penelaah Keberatan

Unit Organisasi: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta

Khusus berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-4816/WPJ.07/2023 tanggal 22 September 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN- 1521/PP/BR/2022 tanggal 22 November 2022;

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 220/Fin- Tax/DDI/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022;

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor SUB- 1603/WPJ.07/2022 tanggal 28 September 2022;

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor 335/Fin- Tax/DDI/XI/2022 tanggal 2 November 2022;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2019 Nomor 00017/207/19/052/21 tanggal 9 Februari 2021 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 075/Fin-Tax/DDI/V/2021 tanggal 4 Mei 2021 dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, TerbandingdenganKeputusanTerbandingNomorKEP- 01196/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 28 April 2022 menyatakan menolak, dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan a quo, sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 220/Fin- Tax/DDI/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 (diantar langsung);

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 220/Fin-Tax/DDI/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

I. Pokok Sengketa bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui Pemohon Banding atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp253.654.663,00;

II. Alasan Banding bahwa alasan yang mendasari banding atas koreksi yang diajukan banding tersebut di atas adalah sebagai berikut:

KoreksiatasPajakMasukanyangdapatdiperhitungkan sebesarRp253.654.663,00;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan permohonan banding atas koreksi pajak masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp253.654.663,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- bahwa pada dasarnya Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan atas SSP JLN sebesar Rp253.654.663,00 dengan alasan yang sama atas koreksi pada SPT PPh Badan Tahun Pajak 2018 atas biaya royalti dan biaya corporate fee;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon Banding tidak setuju dengan alasan yang sama sebagaimana yang Pemohon Banding sampaikan atas koreksi biaya Royalty dan biaya Corporate Fee dalam surat banding Pemohon Banding untuk PPh Badan yang dapat Pemohon Banding rangkum dibawah ini:

Biaya Royalty bahwa berdasarkan Royalty and Trademark Licensing Agreement antara Detmold Packaging Pty Ltd dengan PT Detpak Indonesia tanggal 1 Juli 2016 royalty yang dibayarkan berkaitan dengan kegiatan proses produksi (pemanfaatan aktiva tidak berwujud dalam bentuk know-how serta

rekomendasi) dan penggunaan merek dagang dalam proses penjualan produk kemasan tersebut;

bahwa dalam proses pemeriksaan, Pemohon Banding telah menunjukkan secara langsung pabrik dari Pemohon Banding beserta proses produksi, memperlihatkan produk – produk yang diproduksi oleh Pemohon Banding. Pemohon Banding dapat menunjukkan bahwa pada produk Pemohon Banding terdapat trademark dari Licensor di setiap produk Pemohon Banding;

bahwa akan menjadi tidak wajar apabila Pemohon Banding menggunakan IP dari Licensor dalam produknya, namun Pemohon Banding tidak membayar biaya apapun atas penggunaan IP yang bukan milik Pemohon Banding;

bahwa sesuai BAPK tanggal 11 November 2020, pada huruf C angka 5 dan 6, bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan bukti registrasi IP atas kepemilikan merek yang diterbitkan oleh Australian Goverment dan juga bukti merek terdaftar atas nama Pemberi Lisensi di Direktorat Paten Ditjen HAKI Kemenkumham RI;

bahwa apabila Pemohon Banding tidak melakukan pembayaran royalti, maka Pemohon Banding harus membuat divisi baru untuk pengembangan dan penelitian yang tentunya akan mengeluarkan biaya yang sangat besar atau mahal. Pemohon Banding juga tidak dapat menggunakan merek dagang yang dimiliki pihak afiliasi yang tentunya menjadi salah satu alasan utama dari klien Pemohon Banding untuk membeli atau memilih produk Pemohon Banding;

IGS/Intra Group Service (Corporate Service Fee) bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan alasan Terbanding yang melakukan koreksi dengan dasar atau alasan bahwa pembebanan biaya corporate tidak dilakukan dengan pendekatan metode langsung berdasarkan biaya riil (direct charges method);

bahwa sesuai BAPK tanggal 11 November 2020, Pemohon Banding telah menyampaikan dasar perhitungan tarif dari setiap jenis jasa yang diberikan, analisis ekspektasi efisiensi biaya dan ekspektasi profit, penentuan nilai

penyerahan/pemanfaatan jasa, bukti kedatangan personel pemberi jasa, bukti pembayaran dan dokumen pendukung lainnya yang membuktikan eksistensi dari jasa yang telah diberikan;

bahwa Corporate Service Fee yang Pemohon Banding bayarkan bukan untuk kepentingan pemegang saham, melainkan pembayaran jasa sehubungan dengan kegiatan teknis dan sistem informasi yang dilakukan afiliasi untuk Pemohon Banding;

bahwa dalam Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-50/PJ/13 (SE-50) yang merupakan petunjuk tahapan pemeriksaan Transfer Pricing yang dibuat oleh DJP, menyatakan bahwa metode tidak langsung (indirect charges method) dapat digunakan. Sehingga alasan Terbanding melakukan koreksi dengan dasar bahwa pembebanan biaya corporate tidak dilakukan dengan pendekatan langsung (direct charges method) bertolak belakang dan melanggar pedoman SE-50 yang adalah produk dari DJP sendiri;

bahwa sesuai dengan Laporan Keuangan Audit Pemohon Banding Tahun 2018 pada halaman 3, Pemohon Banding masih mencatat akumulasi kerugian sebesar USD4,928,397.00 yang berarti Pemohon Banding tidak memiliki saldo laba positif. Dengan demikian tidak mungkin Pemohon Banding dapat membayar dividen sesuai definisi yang ada pada UU PPh; bahwa terkait dengan transaksi pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean, maka sebagaimana Pasal 4 ayat (1) huruf e UU PPN, atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP tersebut, Pemohon Banding telah menyetor PPN Jasa Luar Negeri dan telah melaporkannya ke Kantor Pajak sebagaimana dalam PMK Nomor 40/PMK.03/2010 Pasal 7 ayat 1. Dalam hal ini, Pemohon Banding telah menyetorkan sendiri PPN atas kegiatan pemanfaatan BKP/JKP tersebut ke Kas Negara dengan menggunakan SSP dan telah melaporkannya dalam SPT masa PPN; bahwa SSP yang telah Pemohon Banding laporkan tersebut merupakan surat setoran atas pembayaran pajak yang terutang dan merupakan dokumen sumber penerimaan yang digunakan sebagai dasar pencatatan penerimaan negara sebagaimana dinyatakan pada Pasal 2 angka 9 PER- 78/PB/2006 dan Pasal 1 angka 10 PER-148/PJ.2007;

bahwa kemudian, Pasal 3 PER-78/PB/2006 mengenai Pengesahan Penerimaan Negara menyatakan bahwa; ayat (1) setiap transaksi penerimaan negara harus mendapatkan NTPN; ayat (2) penerimaan negara yang disetorkan oleh Pemohon Banding diakui saat masuk ke rekening Kas Negara dan mendapatkan NTPN; ayat (3) NTPN yang terdapat pada dokumen sumber merupakan pengesahan atas penerimaan negara melalui Bank;

bahwa menurut Pemohon Banding SSP yang telah Pemohon laporkan tersebut telah sah sebagai dokumen penerimaan negara karena telah mendapatkan NTPN sehingga seharusnya dapat diperlakukan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

III. Kesimpulan Dan Usul Pemohon Banding bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa:

1. bahwa Surat Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU HPP serta Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 UU Pengadilan Pajak;

2. bahwa Keputusan Terbanding ini tidaklah tepat dan oleh karenanya Pemohon Banding mohon untuk dibatalkan;

bahwa selanjutnya Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

3. Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan menetapkan kembali perhitungan PPN Barang dan Jasa Masa Januari 2019 dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor SUB- 1603/WPJ.07/2022 tanggal 28 September 2022 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Analisis Pokok Sengketa a. Dasar Hukum

- Pasal 9 ayat (8) UU PPN

- Pasal 13 ayat (6) dan ayat (9) UU PPN

- Pasal 12 ayat (3) UU KUP

- PMK-40/PMK.03/2010

- PER-33/PJ/2014

- SE-50/PJ/2013

- PER-32/PJ/2011

- PER-43/PJ/2010

- PER-22/PJ/2013 b. Pendapat Terbanding bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp253.654.663,00 dengan perincian :

Menurut TerbandingRp 3.125.808.824,00

Menurut Pemohon Banding Rp 3.379.463.487,00

KoreksiRp 253.654.663,00

bahwa kepada Pemohon Banding telah disampaikan surat permintaan peminjaman buku, catatan dengan surat nomor Surat Permintaan I dengan Nomor S- 1642/WPJ.07/BD,05/2021 tanggal 5 September 2021, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor LAP- 00094/WPJ.07/KP.02/RIK.SIS/2021 tanggal 09 Februari 2021 dan diketahui susunan pemegang saham dari PT D&D Packaging Indonesia adalah sebagai berikut:

Nama & NIKINo. Paspor | Alamat NPWP Jumlah Moda! Diselor ee a Rupiah)

LI | DETPAK ASIA, PTE. LTD (Singapore : PATI 3221 99 60

2 | D&D PACKAGING PIE |Singapure IN Ge bahwa kesimpulan akhir Terbanding atas DPP Perolehan Barang dan Jasa masa Januari 2019 setelah pembahasan akhir adalah sebagai berikut: Menurut TerbandingRp 3.125.808.824,00

Menurut Pemohon Banding Rp 3.379.463.487,00

KoreksiRp 253.654.663,00 bahwa koreksi Terbanding atas Biaya Royalti Masa Juli 2018 sd Juni 2019 kepada Detmold Packaging Pty Ltd dalam jumlah USD 461,333.00 dikoreksi sehubungan dengan Lisensi Royalty dan Trade Marks asset tak berwujud kepada Detmold Packaging Pty Ltd Australia selaku perusahaan afiliasi dan sebagai Licensor dengan PT D&D Packaging selaku Licensee;

bahwa Pemohon Banding bersama – sama dengan grup afiliasi mengadakan perjanjian Lisensi produksi dan trademark dan know how untuk pembuatan, promosi, penjualan dan distribusi barang di dalam wilayah yang telah disepakati. Menurut Perjanjian Royalty yang ditanda tangani tanggal 1 Juli 2016, Pemohon Banding menerima Lisensi atas merek dagang dan pengetahuan /know how dan penjualan produk Detmold Packagaing Pty Ltd Australia. Pemohon Banding melakukan pembayaran Royalti atas lisensi yang setara dengan 3% dari nilai penjualan produk oleh Pemohon Banding Berdasarkan perjanjian lisensi, produk harus dibuat dari campuran bermacam – macam bahan atau berdasarkan formula dan Teknik yang telah dikembangkan oleh Detmold Packaging Pty Ltd Australia dan diwariskan kepada PT D&D Manufaktur dan pengemasan produk harus dilakukan sesuai dengan instruksi dari Detmold

Packaging Pty Ltd Australia dan harus sesuai dengan mutu yang ditetapkan Detmold Packaging Pty Ltd Australia;

bahwa sehubungan pengujian atas pembebanan Royalty tersebut:

a. Sampai dengan SPHP ini dibuat Pemohon Banding tidak bisa membuktikan lebih lanjut eksistensi IP Intangible Aset tersebut sebagaimana telah diminta dalam BAPK tanggal 11 November 2020 dimana Nilai IP Royalty tidak diketahui/ tidak mempunyai informasi mengenai umur IP yang dimiliki Licensor dan Pemohon Banding masih mengumpulkan data dan dokumen terkait dari pihak Licensor sehingga uji eksistensi tidak dapat dibuktikan Nilai IP Royalti yang tercantum di Neraca yang dimiliki Licensor;

b. Lebih lanjut Pemohon Banding tidak bisa memberikan bukti kepemilikan di Neraca Licensor dan bukti pengeluaran biaya atas Developing, Enchancing, Maintaining, Protecting dan Exploiting (DEMPE) IP tersebut juga belum ada dokumen pendaftaran di negara Detmold Packaging Pty Ltd domisili dan di Indonesia (di Direktorat Paten di negara Licensor dan di Indonesia) sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 17 PER-32/PJ/2011 jo SE-50/PJ/2013 jo S- 153/PJ.04/2010;

c. Pengujian atas manfaat ekonomis yang nyata – nyata ternyata tahun 2018 Pemohon Banding mengalami penurunan omset sebesar -2.73% dan Laba Operasional yang turun di tahun 2018 dari tahun 2017 sebesar -4.6%. Sehingga Terbanding tidak dapat meyakini telah memenuhi indicator penghematan factor produksi : Modal, SDM, dan Overhead dan berpendapat bahwa pemanfaatan IP Royalty atas merek dan know how tersebut tidak memberikan manfaat ekonomis kepada operasional Pemohon Banding;

d. Sehubungan Terbanding tidak dapat menguji dan meyakini dan membuktikan eksistensi dan uji manfaat ekonomis maka selanjutnya tidak dilakukan uji kewajaran atas pembebanan biaya Royalti tersebut, sehingga atas biaya Royalti tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya, sesuai Pasal 9 huruf b dan f UU PPh dan indicator diatur dalam Pasal 17 Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-32/PJ/2011 jo SE-50/PJ/2013 jo S- 153/PJ.04/2010. Selisih koreksi positif tersebut dikategorikan sebagai pembayaran Dividen kepada Pemegang Saham yang sesuai dengan

ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh jo Pasal 22 ayat 8 PMK- 22/PMK.03/2020 dan artikel Pasal 10 United Nations Model Taxation Conventions Between Developed and Developing Countries 2017;

bahwa koreksi Biaya Jasa Corporate Fees Masa Juli 2018 sd Juni 2019 yang dibayarkan kepada pihak afiliasi yaitu:

a. Detpak Holdings Pte Ltd Singapore atas Support Services atas jasa layanan seperti layanan administrasi, layanan teknologi informasi, layanan operasional, bantuan dalam hal-hal staf, dan layanan lain yang diminta oleh DDI dari waktu ke waktu sebagaimana yang diperlukan untuk menjalankan bisnisnya dan b. Detmold Packaging Pty Ltd Australia atas jasa Launchpad (LP) Goods and Serüces, Marketing Goods and Services;,lnformation System (IS) Goods and Senices, Group Technical Goods and Services. selaku afiliasi .

bahwa sesuai dengan Jawaban dalam BAPK tanggal 11 November 2020 bahwa dalam kegiatan ini pihak Detpak Holdings Pte Ltd Singapore dan Detmold Packaging Pty Ltd Australia tidak datang ke Indonesia dan Jasa Service dilakukan di Singapore dan di Australia tanpa menempatkan teknisi atau karyawan di PT D & D Packaging;

bahwa berdasarkan pengujian yang dilakukan Terbanding bahwa :

(1) Seyogianya pembebanan Biaya Jasa Corporate Fees adalah berdasarakan Biaya Riil;

(2) PT D & D Packaging belum memberikan Total Biaya yang dikeluarkan oleh pemberi jasa yang ditagihkan sehingga tidak bisa diuji kewajaran calculation test atas jasa Corporate Fees tersebut dan dasar pembebaban biaya tersebut. Berdasarkan analisis tersebut disimpulkan bahwa Biaya Jasa Corporate Fees tersebut merupakan Intra company Senice fee SEBAGAI kegiatan untuk kepentingan pemegang saham (Shareholder/custodial activities) tidak dapat dibebankan sebagai biaya, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011;

bahwa pengeluaran yang berkaitan dengan pemegang saham yang tidak bermanfaat bagi penerima jasa tidak dapat juga ditagihkan sebgaimana diatur dalam paragraf 7.10 OECD guidelines. Sehingga tidak dapat dibebankan

sebagai biaya, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 jo. SE-50/PJ/2013. sehingga tidak dapat dibebankan sebagai biaya, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011;

bahwa pengujian atas Manfaat ekonomis yang nyata ternyata tahun 2018 PT D & D Packaging mengalami penurunan omset sebesar (- 2,73 %) dan Laba Operasional yang turun di tahun 2018 dari tahun 2017 sebesar (- 4,6 %) . Sehingga Terbanding tidak dapat meyakini telah memenuhi indikator penghematan Penghematan Faktor Produksi :Modal, SDM, dan Overhead dan berpendapat bahwa pemanfaatan IP Royalty atas merk dan Know How tersebut tersebut tidak memberikan manfat ekonomis kepada operasional Pemohon Banding;

bahwa sehubungan Terbanding tidak dapat menguji dan meyakini dan membuktikan Uji Eksistensi dan uji Manfaat Ekonomis maka selanjutnya tidak dilakukan Uji Kewajaran atas pembebanan Corporate Services tersebut. Sehingga atas biaya Corporate Services tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya, sesuai Pasal 9 ayat huruf (b) dan (f) UU No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan indikator diatur dalam Pasal 17 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 jo. SE-50/PJ/2013.jo S- 153/PJ.04/2010;

bahwa selisih koreksi positif tersebut sebesar US $ 526,116.00 yang sudah dibayarkan kepada afiliasi/pemegang saham dikategorikan sebagai pembayaran dividen kepada pemegang saham yang sesuai dengan maksud/ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU No 36 Tahun 2008 tengtang PPh jo Pasal 18 ayat (3) UU no 36 Tahun 2008 tengtang PPh jo Pasal 22 ayat 8 PMK- 22/PMK.03/2020 jo. artikel Pasal 10 United Nations Model Taxation Conventions Between Developed and Developing Countries, UN Model. 2017; bahwa Pendapat Pemohon Banding dalam Risalah Pembahasan Akhir atau Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yaitu Tidak Setuju dengan Koreksi DPP Perolehan Barang dan Jasa sebesar Masa Juli 2018 sd Juni 2019 sebesar Rp11.115.710.190,00 dengan alasan sebagai berikut:

Terbanding melakukan koreksi dengan perincian sebagai berikut:

a) Koreksi DPP atas Perolehan Barang dan Jasa disebabkan berdasarkan penelitian Surat Setoran Pajak atas Impor (SSP Impor) pada aplikasi portal DJP terdapat selisih PPN Impor yang belum disetorkan sebesar Rp979.540.000,00 b) Koreksi DPP atas Perolehan Barang dan Jasa disebabkan berdasarkan PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean tidak dapat dikreditkan karena pengeluarannya dianggap sebagai pernbayaran dividen Rp10.130.170.190,00 c) Koreksi DPP atas Perolehan Barang dan Jasa yang tidak dijelaskan dasar koreksinya oleh Terbanding sebesar Rp 6.000.000,00

Atas hal-hal tersebut diatas, berikut tanggapan Pemohon Banding:

a) Koreksi DPP atas Perolehan Barang dan Jasa disebabkan berdasarkan penelitian Surat Setoran Pajak atas Impor (SSP Impor) pada aplikasi portal DJP terdapat selisih PPN Impor yang belum disetorkan sebesar Rp979.540.000,00;

Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding berdasarkan penelitian Surat Setoran Pajak atas Impor (SSP Impor) pada aplikasi portal DJP. Karena menurut Pemohon Banding atas pencatatan dan pelaporan SPT PPN Masa telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dokumen pendukung akan Pemohon Banding bawa pada saat pembahasan;

b) Koreksi DPP atas Perolehan Barang dan Jasa disebabkan berdasarkan PPN atas pernanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean tidak dapat dikreditkan karena pengeluarannya dianggap sebagai pembayaran dividen Rp 10.130.170.190,00;

Pada dasarnya Terbanding melakukan koreksi DPP atas Perolehan Barang dan Jasa sebesar Rp 10.130.170.190,00 adalah sesuai dengan alasan untuk koreksi pada SPT PPh Badan terkait koreksi penyesuaian fiskal positif atas Biaya Royalty dan Biaya Corporate Fee. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi DPP Perolehan Barang dan Jasa ini dengan alasan sebagaimana yang telah Pemohon Banding abarkan dalam tanggapan Pemohon Banding atas koreksi koreksi pada SPT PPh

Badan terkait koreksi penyesuaian fiskal positif atas Biaya Royalty dan Biaya Corporate Fee pada poin A.7.3 dan A. 7.4;

bahwa selain hal tersebut diatas, dapat Pemohon Banding tambahkan pula bahwa Pemohon Banding melakukan transaksi pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean. Sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e UU PPN, atas pernanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP tersebut, Pemohon Banding diharuskan untuk menyetor PPN Jasa Luar Negeri dan melaporkannya ke Kantor Pajak sebagaimana dalam PMK No.40/PMK.03/2010 Pasal 7 ayat (1). Dalam hal ini, Pemohon Banding telah menyetorkan sendiri PPN atas kegiatan pemanfaatan BKP/JKP tersebut ke Kas Negara dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) dan telah melaporkannya dalam SPT Masa PPN; bahwa SSP yang telah Pemohon Banding laporkan tersebut merupakan surat setoran atas pembayaran pajak yang terutang dan merupakan dokumen sumber penerimaan yang digunakan sebagai dasar pencatatan penerimaan negara sebagaimana dinyatakan pada Pasal 2 angka 9 PER 78/PB/2006 dan Pasal 1 angka 10 PER 48/PJ.2007;

Kemudian, Pasal 3 PER 78/PB/2006 mengenai Pengesahan Penerimaan Negara menyatakan bahwa; ayat (1) Setiap Transaksi penerimaan negara harus mendapatkan NTPN; ayat (2) Penerimaan negara yang disetorkan Oleh Wajib Pajak diakui saat masuk ke Rekening Kas Negara dan mendapatkan NTPN; ayat (3) NT PN yang terdapat pada dokumen sumber merupakan pengesahan atas penerimaan negara melalui Bank;

bahwa berdasarkan alasan dan penjelasan di atas, menurut Pemohon Banding SSP yang telah Pemohon Banding laporkan tersebut telah sah sebagai dokumen penerimaan negara karena telah mendapatkan NTPN sehingga seharusnya dapat diperlakukan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Oleh karena itu, Terbanding seharusnya membatalkan koreksi PPN atas Pemanfaatan BKP TB dan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp 10.130.170.190,00;

c) Koreksi DPP atas Perolehan Barang dan Jasa yang tidak dijelaskan dasar koreksinya oleh Terbanding sebesar Rp 6.000.000,00

bahwa berdasarkan Kertas Kerja Analisa Kesebandingan terkait analisis atas Fungsi, Aset dan Risiko (FAR Analysis) yang dibuat Terbanding diperoleh informasi bahwa Aset Tak Berwujud dimiliki oleh Detmold Packaging PTY Ltd, dimana Detmold Packaging PTY Ltd termasuk sebagai pihak yang juga menanggung risiko R & D, dengan perincian sebagai berikut:

187 AK OSN :

. Hie De an

: ' 1D: qind Le on Lan ‘ne :

4 "Ga Pa ide . NN

ATP Ny Ag " " .

Fiotky eI 2 '

bahwa berdasarkan analisa FAR dan dokumen Pemeriksaan terkait koreksi terkait Royalti, Terbanding berpendapat sebagai berikut:

a. Pemohon Banding tidak dapat membuktikan keberadaan aktiva tidak berwujud (itangible property/IP) milik Detmold Packaging PTY Ltd, yaitu tidak terdapat Laporan Keuangan yang membuktikan bahwa Detmold Packaging PTY Ltd memiliki aktiva tidak berwujud (IP);

b. oleh karena keberadaan IP tersebut tidak dapat di-identifikasi, maka peristiwa pemanfaatan IP oleh Pemohon Banding tidak mungkin terjadi sehingga pembayaran imbalan Royalty menjadi tidak wajar (nilai wajar imbalan adalah nol);

c. Pemohon Banding dalam keterangannya kepada Terbanding pada tanggal 15 Oktober 2020 terkait pemberian informasi mengenai transaksi hubungan istimewa diperoleh informasi sebagai berikut:

senam a I

So a ot 1 I oo oe on

Coa , : te cif si

‘ bs , . Bai ate ai

7 ue " NA "

' | . ' -—- , ead Ting 1 d. bahwa menurut Terbanding Pemohon Banding selama tahun 2018 melakukan penjualan harta berwujud kepada pihak afiliasinya sebesar USD 24,936,918.00 atau sebesar 98,37% dari Jumlah Peredaran Usaha yang dilaporkan Pemohon Banding pada SPT Tahunan PPh Badan 2018 sebesar USD 25,348,342.00 Produk yang dihasilkan sesuai dengan keinginan pembeli dan hampir keseluruhan produk yang dihasilkan atau sebesar 98,37% dibeli oleh pembeli yang merupakan pihak afiliasi, sehingga pembayaran Royalti yang dilakukan Pemohon Banding tidak mempunyai manfaat ekonomis karena produk yang dihasilkan pasti laku terjual tanpa perlu melakukan pembayaran imbalan royalti karena penyerahan sebagian besar kepada afiliasi;

Koreksi atas Pembayaran Pemanfaatan BKPTB dari luar daerah Pabean yang dilakukan oleh Terbanding sebagai berikut:

Fa JOETMOLD PACKAGNG PTY LTD |FBoapoorepsratirAes2 (iWowaora| ——— Groasooo| 670400

Na 286 06 630 | —_258.654.68 bahwa berdasarkan penelitian pembayaran dari apportal DJP disampaikan hasil konfirmasi sebagai berikut:

a. Pembayaran kepada Detmold Packaging Pty Ltd dengan NTPN 99F660017TLQSA1F tanggal 14 Januari 2019

NAMA WP - ALAMAT SETEL SATA SIS PUY LUD - 48 CHIES STREET BR CPTI, SA SLS ERI VETO

JENIS SETORAN fo‘ Ds am Lega 3S td seruan de ceo paces Deide diLIIL LT

NO.SKP DOI TTS

MASA PEMBAYARAN YILIL Iis

TANGGAL BAYAR ISL 1S

TANGGAL BUKU ISL LS

JUMLAH BAYAR Tale 265 pankspos PEMBAYARAN SALA 5530 Tic cuesta

CABANG BANK/POS EDS 700C4CG:

(kooe KANTOR PBB ~~ 7 —

KODE KANTOR PRATAMA status DATA 7 — 7 bara OVS GE

ID BILLING a ~ ” SINI SLS

[TANGGAL REKON Na 7 — La cl alls

KPP ADMINISTRASI ~ ~ — TE beweuat BILLING 1 ~ OO “I seresssceeco -O 80 PSIM IL SG NESIS

VALIDASI PPHTB — — — ~ luraran BILLING MT

CEK di APPROWEB _ 1 " GSPISlILIT_QSsi= bahwa pembayaran tersebut merupakan pembayaran PPN atas Pemanfaatan BKP tidak berwujud dengan kode MAP 411211/101;

b. Pembayaran kepada Detmold Packaging Pty Ltd dengan NTPN 2F48A00186VRK31F tanggal 14 Januari 2019;

(vpwp | LINA LS

Inten | . — SFaha0 TLSava ki LT

NAMA WP - ALAMAT DETIWOLD PACK SIN S FT LTD - 45 IEEE STRES PE OM, S4 FToly BST

JENIS SETORAN ere, De arm Lajar 7. a Cc uar weera Passa Demtde: 421c11 ign °

NO.SKP — IOI ITA rn nasa PEMBAYARAN | 7 oO 1lieslis

[TANGGAL BAYAR | _ — — — IS o1 15

TANGGAL BUKU ” f — . i= m1 is

JUMLAH BAYAR | Laity 1-6 1£I

BANK/POS PEMBAYARAN. BAMA STET TEE

[casanc BANK/POS — | SISA

KODE KANTOR PBB

KODE KANTOR PRATAMA

STATUS DATA Cara ve. 53

ID BILLING Naa SANA NON ana Ken Anta

TANGGAL REKON IS dl 113

KPP ADMINISTRASI 952

PEMBUAT BILLING DISET SE SAT ES TI CL OG eA TR AGT. VIDONESTA

VALIDASI PPHTB

URAIAN BILLING

CEK di APPROWEB | " 2FASANSL eave ke la

bahwa pembayaran tersebut merupakan pembayaran PPN atas Pemanfaatan JKPLN dengan kode MAP 411211/102 c. Pembayaran kepada Detmold Packaging Pty Ltd dengan NTPN 1DF030018G9SBS1F tanggal 14 Januari 2019

NPWP Manan an RP Ia (eren | LOSITP TOL Ss toSesie

NAMA WP - ALAMAT DET OLD PAINS 51.2 ET: LOL - 38 24IST STREET BRET. SA STT, ES METON

NO.SKP QOL ILal IIL 001

MASA PEMBAYARAN 1212216 rancdcaL BAYAR | —— Tas

TANGGAL BUKU tai 15 puan BAYAR | ~ MA RT “lL na sos

BANK/POS PEMBAYARAN BALA HESSD Tce Esia

CABANG BANK/POS Srasprpanr (kode KANTOR PBB | Tn — —

KODE KANTOR PRATAMA (status DATA | ~ ~ ~ Deis vet. Sa

ID BILLING ce Ken NN Bra (rangcaL REKON | ~ ~ Mo n+ C1 2725

KPP ADMINISTRASI Lea

PEMBUAT BILLING Lisease sett aind - 0 oR DPA CRA SIS Deo ESIS

Ivatrpasi PPHTB — | —

URATAN BILLING

Jorn di APPROWEB | LOrTST OLS 5555517

Pembayaran tersebut merupakan pembayaran PPN atas Pemanfaatan JKPLN dengan kode MAP 411211/102;

d. Pembayaran kepada Detmold Packaging Pty Ltddengan NTPN FB0AD0018PJT3L1F tanggal 14 Januari 2019;

(he wp 29015011 t-ara Tut (nten — Boa: peer

[aria WP - ALAMAT DES face STS ST. TT - 48 DRIES ="RES ERO PTC’. SA snc? SELAT

JENIS SETORAN TI Ca av Legar Fe. IKP cm lar saersh Pecear Those: 211p icc?

NO.SKP f ; TALI SAT SAT TT

MASA PEMBAYARAN LOLA

TANGGAL BAYAR — — — Le AL 1S

TANGGAL BUKU | f LE AL LS

JUMLAH BAYAR , ; ~ e.5l4 sn

[Bank/pos PEMBAYARAN — — BA. S20 ISO SESIS (casanc BANK/POS — 4 ~ Sin lanl

KODE KANTOR PBB

[koe KANTOR PRATAMA

STATUS DATA Cars WS. Ge

ID BILLING ISI LIS SSL TI

TANGGAL REKON LS IL TILS

KPP ADMINISTRASI LEE

PEMBUAT BILLING ULEPLSE se TSI II CRD SATKA SDS INI OP ESIS (vatipasi PPHTB

URAIAN BILLING feex di APPROWEB Seram Ige)7 EF bahwa pembayaran tersebut merupakan pembayaran PPN atas Pemanfaatan JKPLN dengan kode MAP 411211/102;

e. Pembayaran kepada Detpak Holdings Pte Ltd dengan NTPN FB0AD0018PJT3L1F tanggal 14 Januari 2019

[Newer | TOM IIIGTI-f52.Ira

Inten | BAF IOI LSETTSELE

[varia WP - ALAMAT | STEAK HOLD WES FTE OD - 2 LLEVENTI SOP STISATIPE IIS ST SAPORE penrs SETORAN | PEM Da 2 Laras PSU ISP dr Las daevay Saree” laece 4LLELL iia!

Ino.ske | liaiigaiiiasiia

[rasa PEMBAYARAN | Leiaiis

[raNGcaL BAYAR | 14 IL 18

TANGGAL BUKU 1401 18 buruan BAYAR | pca2so

[BanksPos PEMBAYARAN | BANK “SEC IND SESI

CABANG BANK/POS tne70024—0 kove KANTOR PBB | 7 OO

KODE KANTOR PRATAMA

STATUS DATA ; Dara He. SI

[ro BILLING | ~ a TLGILLESIIGSSiS

TANGGAL REKON ts rl 2119

KPP ADMINISTRASI | rss

PEMBUAT BILLING Diggisegsosl ull Tt tececaiig ton esis

VALIDASI PPHIB a —

URAIAN BILLING —

CEK di APPROWEB Sa PIOULIS2TTSE1= bahwa berdasarkan SE-50/PJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang mempunyai Hubungan Istimewa, Bab II, huruf B angka 3.b diketahui bahwa :

Jasa intra-grup adalah aktivitas yang diberikan oleh suatu pihak dalam suatu grup usaha yang memberikan manfaat bagi satu atau lebih anggota lain dalam grup usahanya. Jasa intra-grup dapat berupa jasa manajemen, jasa administrasi, jasa teknis, jasa pendukung, jasa pembelian, jasa pemasaran, jasa distribusi dan jasa komersial lainnya yang diberikan berkaitan dengan sifat bisnis grup tersebut; Pada dasarnya keberadaan transaksi penyerahan jasa intra-grup diakui apabila jasa tersebut memberikan manfaat ekonomi atau nilai komersial yang meningkatkan posisi komersial perusahaan penerima jasa (misalnya meningkatkan keuntungan atau menambah efisiensi melalui penurunan beban operasi);

bahwa hal ini dapat ditentukan dengan mempertimbangkan apakah pihak independen dalam kondisi sebanding akan bersedia membayar pihak independen atau melakukan sendiri aktivitas penyediaan jasa tersebut (inhouse). Langkah penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas transaksi jasa intra-grup adalah memastikan bahwa suatu jasa dari pihak afiliasi telah benar- benar dilakukan dan memberikan manfaat ekonomi bagi Pemohon Banding;

Pengujian bahwa jasa dari pihak afiliasi telah benar-benar dilakukan sebagai berikut:

(1) Memastikan eksistensi atau realisasi dari jasa

- Meneliti proses latar belakang kebutuhan atas jasa serta dokumen yang terkait;

- Meneliti proses penunjukan penyedia jasa termasuk meneliti kualifikasi penyedia jasa (misalnya ditunjukkan dengan curriculum vitae yang berisikan pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, serta track record dari penyedia jasa);

- Meneliti proses negosiasi terkait kompensasi atas jasa yang disediakan;

- Meneliti proses dan hasil penyediaan jasa serta dokumen/bukti terkait;

- Mereviu dokumen terkait aktivitas jasa seperti kontrak perjanjian dan invoice;

- Meneliti pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penyediaan jasa (penyediaan jasa dapat dilakukan oleh pihak afiliasi sendiri maupun dengan melibatkan Wajib Pajak serta pihak ketiga);

(2) Memastikan jasa yang diberikan memberikan manfaat ekonomi

- Memastikan kesesuaian antara fungsi-fungsi yang dilakukan Pemohon Banding dengan jenis jasa intra-grup yang diterima;

- Meneliti rincian jasa yang dibebankan (jika jasa lebih dari satu) dan memahami secara spesifik bagaimana jasa tersebut dapat atau telah memberikan manfaat ekonomis kepada Pemohon Banding;

- Memastikan bahwa jasa intra-grup tersebut bukan merupakan kegiatan sebagai berikut:

- Shareholder activity;

- Duplicative services;

- Jasa yang memberikan manfaat insidental (Incidental Benefit);

- Passive association;

- Jasa siaga (on call services);

bahwa berdasarkan Pengujian yang telah dilakukan Pemeriksa cfm Kertas Kerja Pemeriksaan mengenai pengujian atas Pembayaran Royalti disampaikan sebagai hal sebagai berikut:

a) Terbanding melakukan pengujian atas biaya royalti sebagai berikut: bahwa Koreksi Pemeriksa atas Biaya Royalti kepada Detmold Packaging Pty Ltd dalam jumlah USD 461,333.00 dikoreksi sehubungan dengan Lisensi Royalty dan Trade Marks asset tak berwujud kepada Detmold Packaging Pty Ltd Australia selaku perusahaan afiliasi dan sebagai Licensor dengan PT D&D Packaging selaku Licensee.

Pemohon Banding bersama – sama dengan grup afiliasi mengadakan perjanjian Lisensi produksi dan trademark dan know how untuk pembuatan, promosi, penjualan dan distribusi barang di dalam wilayah yang telah disepakati. Menurut Perjanjian Royalty yang ditanda tangani tanggal 1 Juli 2016, Pemohon Banding menerima Lisensi atas merek dagang dan pengetahuan /know how dan penjualan produk Detmold Packagaing Pty Ltd Australia. Pemohon Banding melakukan pembayaran Royalti atas lisensi yang setara dengan 3% dari nilai penjualan produk oleh Pemohon Banding. Berdasarkan perjanjian lisensi, produk harus dibuat dari campuran bermacam – macam bahan atau berdasarkan formula dan Teknik yang telah dikembangkan oleh Detmold Packaging Pty Ltd Australia dan diwariskan kepada PT D&d Manufaktur dan pengemasan produk harus dilakukan sesuai dengan instruksi dari Detmold Packaging Pty Ltd Australia dan harus sesuai dengan mutu yang ditetapkan Detmold Packaging Pty Ltd Australia.

b) Langkah – Langkah pengujian yang dilakukan oleh Pemeriksa sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-50/PJ/2013 adalah sebagai berikut:

Sampai dengan SPHP dibuat Pemohon Banding tidak bisa membuktikan lebih lanjut eksistensi IP Intangible Aset tersebut sebagaimana telah diminta dalam BAPK tanggal 11 November 2020 dimana Nilai IP Royalty tidak diketahui/ tidak mempunyai informasi mengenai umur IP yang dimiliki Licensor dan Pemohon Banding masih mengumpulkan data dan dokumen terkait dari pihak Licensor sehingga uji eksistensi tidak dapat dibuktikan Nilai IP Royalti yang tercantum di Neraca yang dimiliki Licensor;

Lebih lanjut Pemohon Banding tidak bisa memberikan bukti kepemilikan di Neraca Licensor dan bukti pengeluaran biaya atas Developing, Enchancing,

Maintaining, Protecting dan Exploiting (DEMPE) IP tersebut juga belum ada dokumen pendaftaran di negara Detmold Packaging Pty Ltd domisili dan di Indonesia (di Direktorat Paten di negara Licensor dan di Indonesia) sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 17 PER-32/PJ/2011 jo SE-50/PJ/2013 jo S- 153/PJ.04/2010;

c) Memastikan bahwa pembayaran royalti telah benar – benar dilakukan dan memberikan manfaat ekonomi bagi Pemohon Banding.

Pengujian atas manfaat ekonomis yang nyata-nyata ternyata tahun 2018 Pemohon Banding mengalami penurunan omset sebesar -2.73% dan Laba Operasional yang turun di tahun 2018 dari tahun 2017 sebesar -4.6%. sehingga Terbanding tidak dapat meyakini telah memenuhi indicator penghematan factor produksi : Modal, SDM, dan Overhead dan berpendapat bahwa pemanfaatan IP Royalty atas merek dan know how tersebut tidak memberikan manfaat ekonomis kepada operasional Pemohon Banding;

d) Melakukan penghitungan kewajaran pembayaran royalti

Terbanding tidak dapat menguji, meyakini dan membuktikan eksistensi dan uji manfaat ekonomis;

e) Kesimpulan pemeriksa

Terbanding tidak dapat menguji dan meyakini dan membuktikan eksistensi dan uji manfaat ekonomis maka selanjutnya tidak dilakukan uji kewajaran atas pembebanan biaya Royalti tersebut, sehingga atas biaya Royalti tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya, sesuai Pasal 9 huruf b dan f UU PPh dan indicator diatur dalam Pasal 17 Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-32/PJ/2011 jo SE-50/PJ/2013 jo S-153/PJ.04/2010. Selisih koreksi positif tersebut dikategorikan sebagai pembayaran Dividen kepada Pemegang Saham yang sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh jo Pasal 22 ayat 8 PMK-22/PMK.03/2020 dan artikel Pasal 10 United Nations Model Taxation Conventions Between Developed and Developing Countries 2017;

bahwa berdasarkan Pengujian yang telah dilakukan Terbanding cfm Kertas Kerja Pemeriksaan mengenai pengujian atas Pembayaran Jasa disampaikan sebagai hal sebagai berikut:

a) Terbanding melakukan pengujian atas jasa intragroup sebagai berikut: Biaya Jasa Corporate Fees yang dibayarkan kepada pihak afiliasi yaitu:

a. Detpak Holdings Pte Ltd Singapore atas Support Services atas jasa layanan seperti layanan administrasi, layanan teknologi informasi, layanan operasional, bantuan dalam hal-hal staf, dan layanan lain yang diminta oleh DDI dari waktu ke waktu sebagaimana yang diperlukan untuk menjalankan bisnisnya; dan b. Detmold Packaging Pty Ltd Australia atas jasa Launchpad (LP) Goods and Services, Marketing Goods and Services, lnformation System (IS) Goods and Senices, Group Technical Goods and Services. selaku afiliasi;

b) Langkah-langkah pengujian yang dilakukan oleh Pemeriksa sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-50/PJ/2013 adalah sebagai berikut::

Sesuai dengan Jawaban dalam BAPK tanggal 11 November 2020 bahwa dalam kegiatan ini pihak Detpak Holdings Pte Ltd Singapore dan Detmold Packaging Pty Ltd Australia tidak datang ke Indonesia dan Jasa Service dilakukan di Singapore dan di Australia tanpa menempatkan teknisi atau karyawan di PT D & D Packaging;

Berdasarkan pengujian yang dilakukan Tim pemeriksa bahwa :

(1) Seyogyanya pembebanan Biaya Jasa Corporate Fees adalah berdasarkan Biaya Riil ;

(2) PT D & D Packaging belum memberikan Total Biaya yang dikeluarkan oleh pemberi jasa yang ditagihkan sehingga tidak bisa diuji kewajaran calculation test atas jasa Corporate Fees tersebut dan dasar pembebaban biaya tersebut. Berdasarkan analisis tersebut disimpulkan bahwa Biaya Jasa Corporate Fees tersebut merupakan Intra company Senice fee SEBAGAI kegiatan untuk kepentingan pemegang saham (Shareholder/custodial activities) tidak dapat dibebankan sebagai biaya, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011;

c) Memastikan bahwa suatu jasa dari pihak afiliasi telah benar-benar dilakukan dan memberikan manfaat ekonomi bagi Pemohon Banding

Pengujian atas Manfaat ekonomis yang nyata ternyata tahun 2018 PT D & D Packaging mengalami penurunan omset sebesar ( - 2,73 %) dan Laba Operasional yang turun di tahun 2018 dari tahun 2017 sebesar (- 4,6 %) . Sehingga Terbanding tidak dapat meyakini telah memenuhi indikator penghematan Penghematan Faktor Produksi :Modal, SDM, dan Overhead dan berpendapat bahwa pemanfaatan IP Royalty atas merk dan Know How tersebut tersebut tidak memberikan manfat ekonomis kepada operasional Pemohon Banding;

d) Melakukan penghitungan kewajaran pembayaran jasa intra-grup

Terbanding tidak dapat menguji, meyakini dan membuktikan Uji Eksistensi dan Uji Manfaat Ekonomis maka selanjutnya tidak dilakukan Uji Kewajaran atas pembebanan Corporate Services tersebut . Sehingga atas biaya Corporate Services tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya, sesuai Pasal 9 ayat huruf (b) dan (f) UU No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan indikator diatur dalam Pasal 17 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 jo. SE- 50/PJ/2013.jo S-153/PJ.04/2010;

e) Kesimpulan Pemeriksa

Pengeluaran yang berkaitan dengan pemegang saham yang tidak bermanfaat bagi penerima jasa tidak dapat juga ditagihkan sebgaimana diatur dalam paragraf 7.10 OECD guidelines. Sehingga tidak dapat dibebankan sebagai biaya, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 jo. SE-50/PJ/2013. sehingga tidak dapat dibebankan sebagai biaya, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011; Selisih koreksi positif tersebut sebesar US $ 526,116.00 yang sudah dibayarkan kepada afiliasi/pemegang saham dikategorikan sebagai pembayaran dividen kepada pemegang saham yang sesuai dengan maksud/ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 2008 tengtang PPh jo Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2008 tengtang PPh jo Pasal 22 ayat (8) PMK-22/PMK.03/2020 jo. artikel Pasal 10 United Nations Model Taxation

Conventions Between Developed and Developing Countries, UN Model. 2017;

bahwa Terbanding melakukan penghitungan Ratio Operating Profit Margin (OPM) dan Pretax Profit Margin (PPM) berdasarkan Laporan Keuangan dan/atau Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan yang telah dilaporkan Pemohon Banding periode 2017 sd 2020, dengan hasil sebagai berikut:

no WELD LT TLL SISA us. et we ote rec ee - -

Sa Dee oe ee OT

Sumber dari Transkrip Laporan Keuangan SPT Pemohon Banding bahwa berdasarkan hasil penelitian Ratio Laporan Keuangan OPM, PPM dan CTTOR, untuk kurun waktu selama 4 (empat) tahun dari tahun 2017 s.d. tahun 2020, diketahui bahwa :

- Ratio Operating Profit Margin (OPM) yang merupakan perbandingan antara laba bersih dari operasi terhadap penjualan, mengalami penurunan sejak 4

tahun terakhir dan untuk tahun 2018 ratio OPM merupakan nilai terendah (- 3,27%) dalam kurun waktu 4 tahun;

- Nilai OPM menunjukkan seberapa besar proporsi penjualan perusahaan masih tersisa setelah digunakan untuk menutup seluruh biaya operasional perusahaan. Makin besar nilai OPM menunjukkan bahwa perusahaan makin efisien dalam memanfaatkan biaya-biaya yang dikeluarkannya untuk menghasilkan penjualan;

- Ratio Pretax Profit Margin (PPM) yang merupakan perbandingan antara laba bersih sebelum pajak terhadap penjualan, mengalami penurunan sejak 4 tahun terakhir dan untuk tahun 2018 ratio PPM merupakan salah satu nilai terendah (-6.11%) dalam kurun waktu 4 tahun terakhir;

- Nilai PPM menunjukkan besarnya laba bersih sebelum pajak perusahaan relatif terhadap penjualan. Makin besar PPM menunjukkan makin tingginya tingkat laba bersih yang dihasilkan baik dari kegiatan operasional maupun dari kegiatan lainnya;

- Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR) yang yang merupakan perbandingan antara PPh yang Terutang terhadap penjualan, tidak pernah mengalami perubahan sejak 4 tahun terakhir dan untuk tahun 2017 sd 2020, nilai ratio CTTOR terendah sebesar 0% terjadi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir;

- Nilai CTTOR menunjukkan besarnya PPh yang terutang dalam suatu tahun relatif terhadap penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Makin besar CTTOR menunjukkan makin besar proporsi hasil penjualan perusahaan yang digunakan untuk membayar pajak penghasilan;

- Dan data tersebut membuktikan bahwa pemanfaatan Royalti dan Corporate Fee tidak meningkatkan pendapatan Pemohon Banding selaku Penerima Jasa yang dibuktikan dengan terus menurunnya Ratio Operating Profit Margin (terendah dalam 4 tahun terakhir), dan

- data tersebut juga membuktikan bahwa terjadi penurunan efisiensi yang dibuktikan dengan meningkatnya persentase biaya produksi terhadap penjualan dalam empat tahun terakhir, sebagaimana perhitungan dibawah ini

rz ve Erma i Se ne a tak Oa - - Gn Manna sin an TAN Tana 1 ee Ag eee - eee ee ee bahwa dengan demikian Pembebanan Biaya Royalti dan Biaya Corporate Fee tersebut di atas dianggap tidak benar-benar terjadi karena berdasarkan hasil penelitian Terbanding atas Ratio Financial pada SPT Pemohon Banding diketahui bahwa Ratio Pretax Profit Margin (PPM) yang merupakan perbandingan antara laba bersih sebelum pajak terhadap penjualan, mengalami penurunan sejak 4 tahun terakhir dan untuk tahun 2017 ratio PPM merupakan nilai terendah (-7.31%) dalam kurun waktu 4 tahun sehingga Tim Peneliti berpendapat pemanfaatan BKPTB dan pemberian jasa intra-group service yang diberikan oleh pihak afiliasi kepada Pemohon Banding tidak memberikan manfaat ekonomi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011;

bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) junto ayat (2) PER-32/PJ/2011 tanggal 11 November 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman

Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak-Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa, mengatur bahwa :

a. Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha wajib diterapkan atas transaksi jasa yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa b. Transaksi sebagaimana dimaksud diatas dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sepanjang memenuhi ketentuan :

- penyerahan atau perolehan jasa benar-benar terjadi;

- terdapat manfaat ekonomis atau komersial dari perolehan jasa; dan

- nilai transaksi jasa antara pihak-pihak yang mempunyai mempunyai Hubungan Istimewa sama dengan nilai transaksi jasa yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang mempunyai kondisi yang sebanding, atau yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak.

bahwa berdasarkan PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, Bab IV tentang Hal-Hal Khusus Terkait Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha diketahui bahwa :

Jasa Intra grup adalah aktivitas yang diberikan oleh suatu pihak dalam suatu grup usaha yang memberikan manfaat bagi satu atau lebih anggola lain dalam grup usahanya.

Mekanisme pengujian kewajaran pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak atas jasa dari pihak afiliasi adalah sebagai berikut :

a. Memastikan bahwa suatu jasa dari pihak afiliasi telah benar-benar dilakukan (intra-group service has been rendered) dan memberikan manfaat ekonomi bagi Wajib Pajak;

b. Melakukan penghitungan kewajaran pembayaran jasa;

bahwa berdasarkan OECD Paragraph 7.6 dinyatakan bahwa the activity provides a respective group member with economic or commercial value to enhance its commercial position atau jasa dianggap diserahkan jika memberi nilai ekonomi atau manfaat;

bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Peneliti sependapat dengan Pemeriksa bahwa Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan JKPLN dari Luar Daerah Pabean dari pihak afiliasi tidak diyakini eksistensi dan manfaat ekonominya;

bahwa Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN mengatur bahwa Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

bahwa dengan demikian koreksi Pemeriksa telah didasarkan pada bukti yang cukup dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

bahwa berdasarkan Dasar Hukum serta Data dan Fakta tersebut diatas, Peneliti berkesimpulan :

Pengkreditan Pajak Masukan terkait Biaya Royalti dan Corporate Fee yang dilakukan koreksi positif oleh Pemeriksa benar tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN;

bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Peneliti berpendapat bahwa koreksi positif Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan dengan nilai sebesar Rp253.654.663,00 oleh Pemeriksa telah dilakukan berdasarkan bukti, catatan, dan dokumen yang kompeten, valid, dan sah;

bahwa Peneliti berpendapat bahwa Pemeriksa telah melakukan proses Pemeriksaan terhadap Pemohon Banding sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Peneliti berpendapat untuk mempertahankan koreksi positif Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan terkait Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan JKPLN dengan nilai sebesar Rp253.654.663,00 dan mengusulkan untuk menolak permohonan Keberatan Pemohon Banding;

Tanggapan Terbanding atas Materi Surat Banding

1. bahwa Terbanding dalam memutuskan keberatan Pemohon Banding telah sesuai dengan data dan fakta-fakta dalam proses keberatan dan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku;

2. bahwa Terbanding mengusulkan kepada Majelis untuk menolak Banding Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi Terbanding (Pemeriksa);

III. Kesimpulan Dan Usul

1. Kesimpulan a. bahwa surat banding sepanjang telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

b. bahwa Keputusan Terbanding diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 telah sesuai dengan data dan ketentuan yang yang berlaku;

c. bahwa koreksi Terbanding dalam pemeriksaan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

b. Usul bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Terbanding tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor 335/Fin-Tax/DDI/XI/2022 tanggal 2 November 2022 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

I. Pokok Sengketa bahwa setelah Pemohon Banding menelaah SUB Terbanding, Pemohon Banding menemukan bahwa pendapat yang Terbanding kemukakan pada dasarnya sama dengan yang telah disampaikan oleh Pemeriksa pada saat

proses pemeriksaan dan Peneliti pada saat proses keberatan. Sehingga tidak ada dalil baru yang disampaikan Terbanding dalam SUB;

bahwa melalui bantahan ini, Pemohon Banding menyampaikan kembali alasan ketidaksetujuan Pemohon Banding atas koreksi dari Terbanding atas Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp253.654.663,00; bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan permohonan banding atas koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp253.654.663,00 dengan alasan dan penjelasan yang sama dengan surat banding;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam surat banding dan persidangan menyerahkan dokumen yang telah diberi meterai cukup dan/atau bukti elektronik/lainnya berupa serta diberi tanda P sebagai berikut:

Bukti P-1. Keputusan Terbanding Nomor KEP-01196/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 28 April 2022;

Bukti P-2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2019 2018 Nomor 00017/207/19/052/21 tanggal 9 Februari 2021;

Bukti P-3. Surat keberatan Nomor 075/Fin-Tax/DDI/V/2021 tanggal 4 Mei 2021; Bukti P-4. Bukti Penerimaan Negara;

Bukti P-5. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT D&D Packaging

Indonesia Nomor 9 tanggal 17 Februari 2020;

Bukti P-6. Surat Kuasa Khusus Nomor 370/Fin-Tax/DDI/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022;

Bukti P-7. Surat Kuasa Khusus Nomor 382/Fin-Tax/DDI/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022;

Bukti P-8. Surat Kuasa Khusus Nomor 394/Fin-Tax/DDI/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022;

Bukti P-9. Surat Kuasa Khusus Nomor 406/Fin-Tax/DDI/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022;

Bukti P-10. Surat Keputusan Pengadilan Pajak Nomor KEP-119/PP/IKH/2021 tanggal 6 Februari 2021;

Bukti P-11. Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum Nomor KHP-2553 atas nama

Dany Hamdan Karim;

Bukti P-12. NPWP dan KTP atas nama Dany Hamdan Karim;

Bukti P-13. Surat Keputusan Pengadilan Pajak Nomor KEP-1247PP/IKH/2021 tanggal 20 November 2021;

Bukti P-14. Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum Nomor KHP-1670 atas nama Ibnu

Hanif Riyadi;

Bukti P-15. NPWP dan KTP atas nama Ibnu Hanif Riyadi;

Bukti P-16. Surat Keputusan Pengadilan Pajak Nomor KEP-065/PP/IKH/2022 tanggal 17 Januari 2022;

Bukti P-17. Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum Nomor KHP-3406 atas nama Bina

Yumanto;

Bukti P-18. NPWP dan KTP atas nama Bina Yumanto;

Bukti P-19. Surat Keputusan Pengadilan Pajak Nomor KEP-125/PP/IKH/2022 tanggal 24 Februari 2022;

Bukti P-20. Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum Nomor KHP-3456 atas nama

Patricia Michiko;

Bukti P-21. NPWP dan KTP atas nama Patricia Michiko;

Bukti P-22. Pakta Integritas atas nama Brian Joseph Janeshek tanggal 6 Desember 2022;

Bukti P-23. Pakta Integritas atas nama Dany Hamdan Karim tanggal 8 Desember 2022;

Bukti P-24. Pakta Integritas atas nama Ibnu Hanif Riyadi tanggal 8 Desember 2022; Bukti P-25. Pakta Integritas atas nama Bina Yumanto tanggal 8 Desember 2022; Bukti P-26. Pakta Integritas atas nama Patricia Michiko tanggal 8 Desember 2022; Bukti P-27. Keputusan Terbanding Nomor KEP-01196/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 28 April 2022;

Bukti P-28. Surat keberatan Nomor 075/Fin-Tax/DDI/V/2021 tanggal 4 Mei 2021; Bukti P-29. Bukti Penerimaan Negara;

Bukti P-30. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT D&D Packaging

Indonesia Nomor 9 tanggal 17 Februari 2020 yang dibuat oleh Aryanti Artisari S.H., M.Kn.;

Bukti P-31. Surat Keterangan Terdaftar;

Bukti P-32. Paspor an. Brian Joseph Janeshek;

Bukti P-33. Matrik Sengketa;

Bukti P-34. Penjelasan Tertulis Nomor 193/DDI/JL/V/23 tanggal 24 Mei 2023; Bukti P-35. Data dan dokumen terkait koreksi atas Pajak Masukan berdasarkan

PPN atas pemanfaatan BKPTB/JKPLN tidak dapat dikreditkan karena dianggap dividen Rp253.654.663,00

Bukti P-36. Berita Acara Uji Bukti;

Menimbang bahwa Terbanding dalam surat uraian banding dan persidangan menyerahkan dokumen yang telah diberi meterai cukup dan/atau bukti elektronik/lainnya berupa serta diberi tanda T sebagai berikut:

Bukti T-1. Laporan Hasil Pemeriksaan;

Bukti T-2. Kertas Kerja Pemeriksaan;

Bukti T-3. Laporan Penelitian Keberatan;

Bukti T-4. Matrik Sengketa;

Bukti T-5. Matrik Sengketa Gabungan dan Penjelasan koreksinya;

Bukti T-6. Surat Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 5 April 2023;

Bukti T-7. Berita Acara Uji Bukti;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak:

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP- 01196/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2019 2018 Nomor 00017/207/19/052/21 tanggal 9 Februari 2021, termasuk sengketa pajak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding bahwa Surat Banding Nomor 220/Fin-Tax/DDI/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; Pokok Sengketa

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah koreksi Pajak Masukan sebagai berikut:

yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Pajak telah menyatakan pertimbangan dan pendapatnya atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Pihak sebagaimana telah diuraikan di atas dan untuk selebihnya tidak dipertimbangkan Pengadilan Pajak karena tidak relevan untuk memutus sengketa a quo;

bahwa atas sengketa koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan s atas BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar dareah pabean sebesar Rp253.654.663,00 disampaikan sebagai berikut: bahwa menurut Terbanding koreksi Pajak Masukan atas Biaya Royalty dan Corporate Fee (Jasa Intra Grup) sebesar Rp253.654.663,00 merupakan koreksi yang berkaitan dengan koreksi biaya royalti dan corporate fee pada sengketa PPh Badan;

bahwa atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan pemanfaatan jasa kena pajak dari Luar daerah Pabean tidak dapat dikreditkan karena secara substansi pengeluarannya dianggap pembayaran dividen;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan permohonan banding atas koreksi pajak masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp253.654.663,00 dengan penjelasan sebagai berikut: Koreksi Pajak Masukan terkait PPN BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar dareah pabean sebesar Rp253.654.663,00 bahwa pada dasarnya Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan terkait PPN BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar dareah pabean sebesar Rp253.654.663,00 adalah berasal dari koreksi penyesuaian fiskal positif pada SPT PPh Badan Tahun Pajak 2018 atas biaya royalti dan biaya corporate fee;

bahwa sehubungan dengan eksistensi dan manfaat biaya royalti, bahwa dalam proses pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Terbanding, Terbanding telah melihat secara langsung bahwa pada produk Pemohon Banding terdapat logo trademark dari Licensor di setiap produk. Bahwa menjadi tidak wajar apabila Pemohon Banding menggunakan IP dari Licensor dalam produknya namun Pemohon Banding tidak mengeluarkan biaya apapun atas penggunaan IP yang bukan milik dari Pemohon Banding;

bahwa apabila Pemohon Banding tidak melakukan pembayaran royalti, maka Pemohon Banding diharuskan untuk membuat divisi pengembangan dan penilitian baru yang tentu akan mengeluarkan biaya lebih besar. Pemohon Banding juga tidak dapat menggunakan merek dagang yang dimiliki pihak afiliasi yang tentunya menjadi salah satu alasan utama klien untuk memesan produk dari Pemohon Banding;

bahwa sehubungan dengan bukti biaya riil dan manfaat ekonomis atas biaya corporate fee, selama proses pemeriksaan dan keberatan Pemohon Banding telah menyampaikan dasar perhitungan tarif dari setiap jenis jasa yang diberikan, analisis ekspektasi efisiensi biaya dan ekspektasi profit, penentuan nilai penyerahan/pemanfaatan jasa, bukti kedatangan personel pemberi jasa, bukti pembayaran, dan dokumen pendukung lainnya yang membuktikan eksisensi dari jasa yang telah diberikan;

bahwa sehubungan dengan biaya royalti dan biaya corporate fee yang dikategorikan menjadi deviden, sesuai dengan Laporan Keuangan Audit Tahun 2018 pada halaman 3, Pemohon Banding masih mencatat akumulasi kerugian sebesar USD4,928,397.00 yang berarti Pemohon Banding tidak memiliki saldo laba positif. Dengan demikian tidak mungkin Pemohon Banding dapat membayar dividen sesuai definisi yang ada pada UU PPh;

bahwa terkait dengan transaksi pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean, maka sebagaimana Pasal 4 ayat (1) huruf e UU PPN, atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean tersebut, Pemohon Banding telah menyetor PPN Jasa Luar Negeri dan telah melaporkannya ke Kantor Pajak sebagaimana dalam PMK Nomor 40/PMK.03/2010 Pasal 7 ayat (1). Dalam hal ini, Pemohon Banding telah menyetorkan sendiri PPN atas kegiatan pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean tersebut ke Kas Negara dengan menggunakan SSP dan telah melaporkannya dalam SPT masa PPN;

bahwa SSP yang telah Pemohon Banding laporkan tersebut merupakan surat setoran atas pembayaran pajak yang terutang dan merupakan dokumen sumber penerimaan yang digunakan

sebagai dasar pencatatan penerimaan negara sebagaimana dinyatakan pada Pasal 2 angka 9 PER- 78/PB/2006 dan Pasal 1 angka 10 PER-148/PJ.2007;

bahwa kemudian, Pasal 3 PER-78/PB/2006 mengenai Pengesahan Penerimaan Negara menyatakan bahwa; ayat (1) setiap transaksi penerimaan negara harus mendapatkan NTPN; ayat (2) penerimaan negara yang disetorkan oleh Pemohon Banding diakui saat masuk ke rekening Kas Negara dan mendapatkan NTPN; ayat (3) NTPN yang terdapat pada dokumen sumber merupakan pengesahan atas penerimaan negara melalui Bank; bahwa menurut Pemohon Banding SSP yang telah Pemohon Banding laporkan tersebut telah sah sebagai dokumen penerimaan negara karena telah mendapatkan NTPN sehingga seharusnya dapat diperlakukan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

bahwa ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan sengketa a quo sebagai berikut:

 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan, dan perubahannya (selanjutnya disebut dengan UU KUP), di antaranya mengatur;

Pasal 1 Angka 34:

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 13 ayat (1) huruf a

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

Pasal 27 ayat (1):

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (selanjutnya disebut dengan UU PPN dan PPnBM), di antaranya mengatur;

Pasal 1Angka 4:

Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak.

Angka 15: Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini.

Angka 17: Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Pasal 9 Ayat (2)

Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama.

bahwa atas koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp253.654.663,00 tersebut disampaikan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan PPN atas BKP tidak berwujud dan Jasa dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp253.654.663,00 dengan alasan tidak terdapat eksistensi dan manfaat ekonomis atas transaksinya yaitu biaya royalty atas trade mark dan know how serta biaya jasa manajemen (corporate fee);

bahwa koreksi a quo merupakan secondary correction dari PPh Badan dimana pada sengketa PPh Badan biaya jasa dan royalty dari pihak afiliasi dikoreksi karena Pemohon Banding tidak dapat membuktikan eksistensi dan manfaatnya;

Menimbang bahwa Pemohon banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding, yang mana Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan terkait PPN BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar dareah pabean sebesar Rp253.654.663,00 adalah berasal dari koreksi penyesuaian fiskal positif pada SPT PPh Badan Tahun Pajak 2019 atas biaya royalti dan biaya corporate fee;

bahwa sehubungan dengan eksistensi dan manfaat biaya royalti, bahwa dalam proses pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Terbanding, Terbanding telah melihat secara langsung bahwa pada produk Pemohon Banding terdapat logo trademark dari Licensor di setiap produk. Bahwa menjadi tidak wajar apabila Pemohon Banding menggunakan IP dari Licensor dalam produknya namun Pemohon Banding tidak mengeluarkan biaya apapun atas penggunaan IP yang bukan milik dari Pemohon Banding;

bahwa apabila Pemohon Banding tidak melakukan pembayaran royalti, maka Pemohon Banding diharuskan untuk membuat divisi pengembangan dan penilitian baru yang tentu akan mengeluarkan biaya lebih besar. Pemohon Banding juga tidak dapat menggunakan merek dagang yang dimiliki pihak afiliasi yang tentunya menjadi salah satu alasan utama klien untuk memesan produk dari Pemohon Banding;

Pendapat Pengadilan Pajak bahwa berdasarkan dalil koreksi yang disampaikan Terbanding dan ketidaksetujuan Pemohon Banding mengenai koreksi a quo, menurut Pengadilan Pajak bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa a quo adalah apakah koreksi Pajak Masukan BKP Tidak Berwujud sebesar Rp253.654.663,00 yang dilakukan Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan;

bahwa koreksi Pajak Masukan BKP Tidak Berwujud sebesar Rp253.654.663,00 berkaitan dengan koreksi penyesuaian fiskal positif atas Biaya Royalti dan koreksi Biaya Corporate Fee dalam sengketa PPh Badan Tahun Pajak 2019 dengan nomor berkas sengketa 007786.15/2022/PP;

bahwa dengan demikian menurut Pengadilan Pajak penyelesaian sengketa koreksi Pajak Masukan BKP Tidak Berwujud sebesar Rp253.654.663,00 mendasarkan pada pertimbangan hukum Pengadilan Pajak pada sengketa banding PPh Badan Tahun Pajak 2018 dengan nomor berkas sengketa: 007786.15/2022/PP atas koreksi Biaya Royalti dan koreksi Biaya Corporate Fee;

bahwa pada sengketa PPh Badan a quo, Pengadilan Pajak telah memutus bahwa terbukti terdapat eksistensi dan manfaat ekonomis atas penggunaan trade mark dan know how sehingga wajar dan lazim apabila Pemohon Banding membayar royalty atas penggunaan merk dagang, know how dan hak untuk produksi dan distribusi;

bahwa sebaliknya Pengadilan Pajak berpendapat tidak terdapat eksistensi dan manfaat ekonomis atas jasa manajemen yang diberikan oleh afiliasi sehingga Pemohon Banding membayar corporate Fee;

bahwa berdasarkan fakta tersebut Pengadilan Pajak berpendapat pajak masukan yang terkait dengan biaya royalty dapat dikreditkan;

bahwa terkait pajak masukan atas corporate fee, Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut:

bahwa dalam memutus sengketa biaya corporate fee dalam sengketa PPh Badan Tahun Pajak 2017, Pengadilan Pajak berpendapat tidak terdapat eksistensi dan manfaat ekonomis atas jasa manajemen (corporate Fee);

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat, Pemohon Banding seharusnya tidak melakukan pembayaran corporate fee, dengan demikian tidak ada kewajiban untuk menyetor PPN JLN atas Corporate Fee;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat bahwa karena pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean a quo tidak terbukti eksistensinya, maka SSP PPN atas pemanfaatan jasa

kena pajak dari luar daerah pabean tidak dapat diperlakukan sebagai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat bahwa SSP PPN yang tidak dapat diperlakukan sebagai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak a quo selanjutnya diperlakukan sebagai SSP biasa;

bahwa Pasal 1 angka 14 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengatur :

“Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan”;

bahwa Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan No. 02/PMK.05/2007, tentang Modul Penerimaan Negara mengatur :

"Pasal 6

(1) …….

(2) Dokumen sumber sebagai dasar pencatatan penerimaan negara antara lain meliputi Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Bukan Pajak ( SSBP ), Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP), Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri (SSCP), Surat Tanda Bukti Setor (STBS), dan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang diterbitkan oleh Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi dan/atau KPPN;

(3) Seluruh dokumen sumber penerimaan negara dinyatakan sah setelah mendapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB)/Nomor Transaksi Pos /Nomor Penerimaan Potongan (NPP)."

bahwa berdasarkan data dan fakta dalam persidangan Pengadilan Pajak meyakini bahwa seluruh SSP PPN a quo sudah mendapat NTPN dan sah diterima oleh negara terhitung sejak tanggal disetorkannya SSP a quo;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat bahwa SSP PPN yang tidak dapat diperlakukan sebagai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak a quo merupakan pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang;

bahwa Pasal 2 PMK No. 187/PMK.03/2015 mengatur bahwa pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dapat diajukan dalam hal antara lain: terdapat pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang;

bahwa koreksi a quo merupakan secondary correction dari PPh Badan dimana pada sengketa PPh Badan biaya jasa dan royalty dari pihak afiliasi dikoreksi karena Pemohon Banding tidak dapat membuktikan eksistensi dan manfaatnya;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding, yang mana Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan terkait PPN BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar dareah pabean sebesar Rp253.654.663,00 adalah berasal dari koreksi penyesuaian fiskal positif pada SPT PPh Badan Tahun Pajak 2018 atas biaya royalti dan biaya corporate fee; bahwa sehubungan dengan eksistensi dan manfaat biaya royalti, bahwa dalam proses pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Terbanding, Terbanding telah melihat secara langsung bahwa pada produk Pemohon Banding terdapat logo trademark dari Licensor di setiap produk. Bahwa menjadi tidak wajar apabila Pemohon Banding menggunakan IP dari Licensor dalam produknya namun Pemohon Banding tidak mengeluarkan biaya apapun atas penggunaan IP yang bukan milik dari Pemohon Banding;

bahwa apabila Pemohon Banding tidak melakukan pembayaran royalti, maka Pemohon Banding diharuskan untuk membuat divisi pengembangan dan penilitian baru yang tentu akan mengeluarkan biaya lebih besar. Pemohon Banding juga tidak dapat menggunakan merek dagang yang dimiliki pihak afiliasi yang tentunya menjadi salah satu alasan utama klien untuk memesan produk dari Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan dalil koreksi yang disampaikan Terbanding dan ketidaksetujuan Pemohon Banding mengenai koreksi a quo, menurut Hakim Liberti Pandiangan, S.H., S.E., M.Si. bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa a quo adalah apakah koreksi Pajak Masukan BKP Tidak Berwujud sebesar Rp253.654.663,00 yang dilakukan Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan;

bahwa dengan demikian Hakim Liberti Pandiangan, S.H., S.E., M.Si. berpendapat bahwa sengketa a quo merupakan sengketa yang bersifat yuridis dan pembuktian;

bahwa dengan demikian menurut Hakim Liberti Pandiangan, S.H., S.E., M.Si. penyelesaian sengketa koreksi Pajak Masukan BKP Tidak Berwujud sebesar Rp253.654.663,00 ini berkaitan dan berhubungan langsung dengan koreksi Biaya Royalti dan koreksi Biaya Corporate Fee dalam sengketa PPh Badan Tahun Pajak 2018 dengan nomor berkas sengketa: 007786.15/2022/PP bahwa menurut Hakim Liberti Pandiangan, S.H., S.E., M.Si. BKP Tidak Berwujud yang disengketakan adalah merek dagang (trademarks), hak eksklusif untuk memproduksi, mempromosikan, menjual, dan mendistribusikan produk, termasuk know-how (informasi teknis dan lainnya), dan jasa dari pihak afiliasi (intra-group service), sesuai Pasal 1 angka 10,

Pasal 4 ayat (1) huruf d UU PPN dan PPnBM merupakan objek PPN dan dikenakan PPN yang merupakan Pajak masukan bagi Pemohon Banding;

bahwa dalam berkas sengketa PPh Badan Tahun Pajak 2018 dengan nomor berkas sengketa: 007786.15/2022/PP Pengadilan Pajak berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan eksistensi dan manfaat penggunaan IP yaitu merek dagang (trademarks), hak eksklusif untuk memproduksi, mempromosikan, menjual, dan mendistribusikan produk, termasuk know-how (informasi teknis dan lainnya), dan jasa dari pihak afiliasi (intra-group service);

bahwa dalam persidangan Majelis Hakim menanyakan Terbanding: “koreksi Pajak Masukan atas SSP JLN dianggap pembayaran deviden. Jika memang dianggap deviden artinya Pemohon Banding tidak perlu membayar PPN JLN sehingga kepada Pemohon Banding apakah Pemohon Banding diberi kesempatan untuk meminta kembali PPN yang sudah dibayar”;

bahwa Terbanding menjawab: “Terkait hal tersebut kepada Pemohon Banding diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengajukan pengembalian atas yang seharusnya tidak terutang namun demikian sampai hari ini Pemohon Banding belum mengajukan permohonan”;

bahwa Majelis Hakim menanyakan Terbanding: “Dengan demikian apabila bandingnya ditolak maka Pemohon Banding masih bisa meminta kembali Pajak Masukan yang seharusnya tidak terutang”;

bahwa Terbanding menjawab: “Masih Majelis”;

bahwa guna menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan maka Pengadilan Pajak berpendapat untuk menyelesaikan sengketa koreksi Pajak Masukan atas BKP TB dan Jasa dari Luar Daerah Pabean a quo dalam sidang banding dengan Putusan Pengadilan Pajak ini;

bahwa sesuai dengan Pasal 78 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan: "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

bahwa sesuai dengan memori penjelasan Pasal 78 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak: "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

bahwa dengan demikian Hakim Liberti Pandiangan, S.H., S.E., M.Si. berkesimpulan:

- Pemohon Banding dapat membuktikan adanya eksistensi dan manfaat penggunaan IP untuk mendukung kegiatan usaha Pemohon Banding, sehingga sesuai dengan

ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU PPN dan PPnBM maka Pajak Masukan atas BKP TB dan Jasa dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp253.654.663,00 dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran;

- berdasarkan bukti eksistensi dan manfaat penggunaan IP yang disampaikan Pemohon Banding maka koreksi Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan;

bahwa dengan demikian berdasarkan bukti, peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dan keyakinan Hakim, Hakim Liberti Pandiangan, S.H., S.E., M.Si. berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas Pajak Masukan atas BKP TB dan Jasa dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari 2019 sebesar Rp253.654.663,00 tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga tidak dapat dipertahankan;

bahwa dengan demikian Pengadilan Pajak berpendapat untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

bahwa dengan demikian, perhitungan Pajak menurut pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI

Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01196/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2019 Nomor 00017/207/19/052/21 tanggal 9 Februari 2021 atas nama PT D & D PACKAGING INDONESIA, NPWP 01.882.489.6-052.000, beralamat di Delta Silicone Industrial Park Jl. Angsana Raya Blok A2-2, Lippo Cikarang, Cikarang Selatan, Bekasi 17550, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 oleh Liberti Pandiangan, S.H., S.E., M.Si. sebagai Hakim Ketua, Juwari Eddy Winarto, S.H., S.E., M.M. dan Muhammad Hanif Arkanie, S.T., M.Ec. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2025. oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Zul Ashari, S.E., M.M. sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota:Hakim Ketua Majelis, ttd.ttd.

Juwari Eddy Winarto, S.H., S.E., M.M.Liberti Pandiangan, S.H., S.E., M.Si.

ttd.

Muhammad Hanif Arkanie, S.T., M.Ec.

Panitera Pengganti, ttd.

Zul Ashari, S.E., M.M.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Wakil Panitera

Abdul Azis Hady, S.Kom., S.H.

NIP 197102251992011002