PUT-004856.12/2025/PP/M.IIIA Tahun 2026

P U T U S A N

Nomor PUT-004856.12/2025/PP/M.IIIA Tahun 2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK,

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara biasa secara elektronik melalui e-Tax Court mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00123/KEB/WPJ.22/2025 tanggal 17 Maret 2025, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2022 Nomor 00039/203/22/413/24 tanggal 04 April 2024, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 004856.12/2025/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT HWASEUNG BIMARUNA INDONESIA, NPWP 41.121.095.8-413.000,

beralamat di Anggrek VII, Kav. 45, Deltamas, Greenland International Industrial Center (GIIC), Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diwakili oleh Park Jong Gyu, jabatan Direktur, domisili elektronik fahmi@hsid.co.id;

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

Nama: Asep Ardiansyah Yuliantana;

Izin Kuasa Hukum: KEP-1323/PP/IKH/2024 tanggal 15 November 2024; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanpa nomor tanggal 15 Oktober 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jend. Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, domisili elektronik: informasi@pajak.go.id, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP: Lingga Swastika / 19820611 200901 2 005;

Jabatan: Pemeriksa Pajak Pertama;

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat Keberatan dan

Banding),

2. Nama/NIP: Yulianto Dwi Purnandito / 19820721 200212 1 003; Jabatan: Pemeriksa Pajak Pertama;

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat Keberatan dan

Banding),

3. Nama/NIP: Muhammad Reza Anindiarto / 19871012 200812 1 006;

Jabatan: Pemeriksa Pajak Pertama;

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat Keberatan dan

Banding),

berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-1166/PJ.07/2026 tanggal 12 Maret 2026, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-1048/PP/BR/2025 tanggal 07 Oktober 2025;

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 013/HSBI- APPEALIII/VI/2025 tanggal 05 Juni 2025;

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor S-90169/SUB-CT/WPJ.22/2025 tanggal 13 Agustus 2025;

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor 133/ACCT/X/2025 tanggal 14 Oktober 2025;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2022 Nomor 00039/203/22/413/24 tanggal 04 April 2024 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan, dengan perhitungan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan PajakRp6.651.676.558,00 PPh Pasal 23 yang terutangRp 155.535.324,00 Kredit PajakRp 89.797.284,00 Pajak yang tidak/kurang dibayarRp 65.738.040,00 Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUPRp 18.045.092,00 Jumlah PPh yang masih harus dibayarRp 83.783.132,00

Menimbang bahwa atas surat ketetapan pajak tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 076/HSBI/VII/2024 tanpa tanggal, dengan jumlah PPh Pasal 23 dan sanksi administrasi menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp0,00;

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-00123/KEB/WPJ.22/2025 tanggal 17 Maret 2025, memutuskan menolak, dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan a quo sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 013/HSBI- APPEALIII/VI/2025 tanggal 05 Juni 2025 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2025 (melalui e-Tax Court);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 013/HSBI-APPEALIII/VI/2025 tanggal 05 Juni 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00123/KEB/WPJ.22/2025 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan terbit 04 April 2024 yang

diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak, selanjutnya disebut Terbanding, dengan uraian sebagai berikut:

I. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

1. Pemohon Banding mengajukan banding berdasarkan ketentuan Undang- Undang Pengadilan Pajak, yaitu mengajukan banding atas keputusan keberatan.

2. Pemenuhan Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

a. Surat Banding ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak.

b. Surat banding disampaikan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterima Keputusan yang dibanding. Tanggal diterimanya keputusan yang dibanding adalah 17 Maret 2025.

3. Pemenuhan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

a. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.

b. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

4. Pemenuhan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Pengadilan Pajak: Bahwa Surat Banding ditanda tangani oleh Park Jong Gyu selaku Direktur yang dibuktikan dengan Akta Notaris dan SK Kehakiman.

Dengan demikian Surat Banding yang diajukan Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU KUP dan UU Pengadilan Pajak.

II. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Keberatan

1. Dasar Pengajuan Keberatan

Sebelum mengajukan banding ini, Pemohon Banding telah mengajukan Keberatan.

Bahwa surat keberatan tersebut diajukan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebagai berikut:

Jenis surat: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor & tanggal: 00039/203/22/413/24 tanggal 04 April 2024

Jenis Pajak: Pajak Penghasilan Pasal 23

Masa/Tahun Pajak: Januari – Desember 2022

Dengan demikian pengajuan Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak masih memenuhi syarat pengajuan surat keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

Bahwa pada Surat keberatan tersebut diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Pemohon Banding dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan. Pasal 25 (2) UU KUP berbunyi sebagai berikut Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan.

Dengan demikian pengajuan Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak masih memenuhi syarat pengajuan surat keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

2. Penandatanganan Pengajuan Keberatan

Bahwa Surat Keberatan ditanda tangani oleh Park Jong Gyu selaku Direktur yang dibuktikan dengan Akta Notaris dan SK Kehakiman.

3. Jangka Waktu Pengajuan Keberatan

Bahwa Surat Ketetapan Pajak yang diajukan keberatan diterbitkan pada tanggal 04 April 2024, Pemohon Banding mengajukan keberatan melalui surat dan surat keberatan tersebut diterima oleh Terbanding melalui DJP Kantor DJP Jawa Barat II pada tanggal 02 Juli 2024 sebagaimana tercantum pada surat keputusan Terbanding.

Pasal 25 (3) UU KUP berbunyi sebagai berikut Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Dengan demikian jangka waktu pengajuan Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak masih memenuhi syarat pengajuan surat keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

4. Dasar Pembayaran Pajak Terutang

Pasal 25 (3a) UU KUP berbunyi sebagai berikut dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.

Bahwa waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan terdapat jumlah lebih bayar yang disetujui Pemohon Banding berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

Bahwa atas jumlah yang disetujui bahwa menurut Pemohon Banding perhitungan pajak yang terhutang adalah 0.

Dengan demikian pengajuan Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak masih memenuhi syarat pengajuan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

III. Mengenal Ketetapan Semula dan Keputusan Yang Dibanding

1. Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Terbanding, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

2. Atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan kepada Terbanding yang pada intinya Pemohon Banding tidak setuju atas perhitungan pajak tersebut di atas, dan menurut Pemohon Banding perhitungan pajak yang seharusnya sebagai berikut:

3. Atas surat keberatan yang diajukan Pemohon Banding, telah diterbitkan Surat Keputusan dengan perhitungan sebagai berikut:

IV.Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Banding

Pokok Sengketa

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah: Menurut TerbandingRp6.651.676.558

Menurut Pemohon BandingRp3.364.774.573

KoreksiRp3.286.901.985

Bahwa alasan Terbanding melakukan koreksi adalah:

Berdasarkan hasil pengujian, terdapat objek PPh Pasal 23 yang belum dilakukan pemungutan oleh Pemohon Banding

Dasar hukum : Pasal 23 UU PPh dan Pasal 12 ayat (3) UU KUP

Alasan Pengajuan Banding

Pemohon Banding Tidak Setuju atas koreksi dan alasan yang dilakukan oleh Terbanding tersebut dan bersama ini mengajukan banding dengan alasan sebagai berikut :

Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi tersebut di atas sebesar Rp3.286.901.985 hal ini disebabkan analisis dari Terbanding Terdapat objek PPh Pasal 23 yang belum dilakukan pemungutan oleh Pemohon Banding.

Berikut daftar Ekualisasi:

Sedangkan secara actual Biaya Outsourcing, Biaya Transportasi, Biaya Pemeliharaan merupakan bukan objek pajak, untuk Biaya Sehubungan dengan Jasa & Biaya Import terdapat beberapa transaksi yang merupakan objek pajak. Sedangkan untuk Biaya Pada HPP dengan angka 3.976.961.247 tidak setuju karena detail atas transaksi tersebut tidak pernah diberikan oleh Pemeriksa sehingga Pemohon Banding tidak bisa memberikan jawaban.

Berikut rincian biaya – biaya :

1. Biaya Sewa (Potong PPh 23)

2. Biaya Sehubungan dengan Jasa (Potong PPh 23 Sebagian)

3. Biaya Perijinan (Potong PPh 23)

4. Biaya Outsourcing (bukan objek pajak)

5. Biaya Import

6. Biaya Storage (Potong PPh 23)

7. Biaya Pengangkutan (Potong PPh 23)

8. Biaya Transportasi (Bukan Objek Pajak)

9. Biaya Pemeliharaan (Bukan Objek Pajak)

V. Lampiran

Bahwa pada surat banding ini Pemohon Banding melampirkan dokumen dalam bentuk fotokopi dan telah dimeteraikan kemudian yaitu:

1. Surat Keberatan

2. SKP

3. Akta Perusahaan

VI.Kesimpulan dan Usul Pemohon Banding

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa:

1. Surat Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding.

2. Dengan terpenuhinya ketentuan formal pengajuan banding maka sudah selayaknya permohonan banding ini diperiksa secara materi.

3. Koreksi yang dilakukan oleh Terbanding tidak sesuai dengan data-data dan fakta.

4. Koreksi yang dilakukan oleh Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan dan tidak terpenuhinya Pasal 12 ayat (3) UU KUP.

Selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal.

2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding.

3. Memutuskan bahwa surat keputusan Terbanding tidak dapat dipertahankan, atau

4. Bilamana Yang Mulia Majelis Pengadilan Pajak mempunyai penilaian lain maka Pemohon Banding berharap Yang Mulia Majelis dapat memutuskan yang seadil-adilnya.

Demikian surat banding ini disampaikan dengan harapan agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S-90169/SUB-CT/WPJ.22/2025 tanggal 13 Agustus 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. PENELITIAN PERSYARATAN FORMAL

1. Persyaratan Formal

Berdasarkan penelitian Surat Banding Pemohon Banding Nomor 013/HSBI- APPEALIII/VI/2025 tanggal 05 Juni 2025 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 26 Mei 2025 diketahui hal-hal sebagai berikut:

YaTidak

a. Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia √

kepada Pengadilan Pajak;

b. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal √

diterima surat keputusan yang dibanding;

c. Banding diajukan di luar jangka waktu 3 (tiga) bulan karena keadaan di -- luar kekuasaan Pemohon Banding dengan dilampiri bukti pendukung

adanya keadaan di luar kekuasaan Pemohon Banding;

d. Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding;√

e. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas;√

f. Banding diajukan dengan mencantumkan tanggal diterima Surat √

Keputusan Terbanding Nomor KEP-00123/KEB/WPJ.22/2025 tanggal

17 Maret 2025;

g. Surat Banding dilampiri salinan keputusan yang dibanding, yaitu Surat √

Keputusan Terbanding Nomor KEP-00123/KEB/WPJ.22/2025 tanggal

17 Maret 2025;

h. Bukti pembayaran 50% *)

- Surat banding dilampiri bukti pembayaran atas pajak yang masih

harus dibayar sesuai yang telah disetujui dalam pembahasan akhir

hasil pemeriksaan;

- Surat banding tidak dilampiri bukti pembayaran pajak karena tidak ada

pajak yang masih harus dibayar yang disetujui dalam pembahasan √

akhir hasil pemeriksaan.

i. Surat Banding ditandatangani oleh Park Jong Gyu, Direktur PT

Hwaseung Bimaruna Indonesia bertindak selaku:

- Wajib Pajak

- Ahli Warisnya

- Pengurus yang berkedudukan di Indonesia√

- Pengurus yang tidak berkedudukan di Indonesia

- Kuasa Hukumnya dengan dilampiri surat kuasa khusus

j. Penandatanganan surat banding:

- Berkedudukan di Indonesia√

- Melampirkan bukti keberadaan pada saat penandatanganan surat√ banding

k. Keputusan yang diajukan banding bukan merupakan objek yang dapat√ diajukan banding.

2. Kesimpulan Pemenuhan Persyaratan Formal

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan pada angka 1, maka permohonan banding Pemohon Banding belum sepenuhnya memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, karena perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu terkait bukti keberadaan penandatangan surat banding di Indonesia serta kewenangan dari pihak yang menandatangani surat banding.

Bahwa oleh karenanya, permohonan banding Pemohon Banding dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sepanjang bukti keberadaan penandatangan surat banding di Indonesia serta kewenangan dari pihak yang menandatangani surat banding terpenuhi.

II. URAIAN MENGENAI KETETAPAN SEMULA, KEBERATAN, DAN

KEPUTUSAN ATAS KEBERATAN

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00039/203/22/413/24 tanggal 4 April 2024 masa pajak Desember 2022 diterbitkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Cikarang Selatan Nomor LAP- 488/RIKSIS/KPP.2202/2024 tanggal 03 April 2024, dengan perhitungan sebagai berikut:

2. Atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat Nomor 076/HSBI/VII/2024 tanpa tanggal yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Cikarang Selatan berdasarkan Lembar Penerimaan Arus Dokumen (LPAD) Nomor FORM-05014851/BPS/KPP.220203/2024t anggal 02 Juli 2024. dengan perhitungan sebagai berikut:

3. Atas surat keberatan Pemohon Banding telah diterbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00123/KEB/WPJ.22/2025 tanggal 17 Maret 2025 dengan perhitungan sebagai berikut:

III. ANALISA POKOK SENGKETA

Setelah membaca surat banding, mempelajari Laporan Penelitian Keberatan, berkas surat menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, surat keberatan Pemohon Banding, dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari pemohon banding sebagai berikut: Menurut Pemohon Banding

Pendapat Pemohon Banding sebagaimana tercantum dalam Surat Banding Nomor 013/HSBI-APPEALIII/VI/2025 tanggal 05 Juni 2025;

Menurut Terbanding

1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU KUP) antara lain mengatur:

Pasal 12 ayat (3)

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar. Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;

Pasal 25

1) Ayat (1), bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

a) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

Pasal 28

1) ayat (1), bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.

Pasal 29

1) ayat (1), bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakanketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2) ayat (3) huruf a, bahwa Wajib Pajak yang diperiksa wajib memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Undang-Undang PPh) antara lain mengatur: Pasal 23 ayat 1

Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

a) sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;

2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;

3. royalti; dan

4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;

b) dihapus;

c) sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:

1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan

2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834

1) Pasal 1 Angka 8

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2) Pasal 27

Dalam hal diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi Wajib Pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum Wajib Pajak diberi atau diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 24 dan/atau Surat Tagihan Pajak.

3) Pasal 32 ayat (1) huruf a dan d

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012

Pasal 17 ayat (5)

(a) Penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terjadi pada saat:

(b) harga atas penyerahan Jasa Kena Pajak diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten;

(c) kontrak atau perjanjian ditandatangani, dalam hal saat sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diketahui; atau

(d) mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya, dalam hal pemberian cuma- cuma atau pemakaian sendiri Jasa Kena Pajak.

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan

Pasal 15 ayat 3

Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan, dilakukan pada akhir bulan:

a) dibayarkannya penghasilan;

b) disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau

c) jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan,

f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015 (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013) antara lain mengatur:

1) Pasal 2 ayat (3) Wajib Pajak hanya dapat mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak, yang meliputi jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau terhadap materi atau isi dari pemotongan atau pemungutan pajak.

2. Data dan Fakta Penelitian

a. Bahwa alasan keberatan Pemohon Banding pada intinya adalah sebagai berikut:

b. Berdasarkan PMK-9/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pasal 3 ayat (1) huruf c mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau

jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan- alasan yang menjadi dasar penghitungan, dan pada surat permohonan keberatan tersebut Wajib pajak tidak mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan tidak memberikan alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan.

c. Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan keberatan Nomor KEP-00123/KEB/WPJ.22/2025 tanggal 17 Maret 2025 yang mempertahankan koreksi Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00039/203/22/413/24 tanggal 4 April 2024 masa pajak Desember 2022 sebesar Rp65.738.040,00 dan Sanksi administratif sebesar Rp18.045.092,00.

d. Bahwa dalam permohonan banding, Pemohon Banding menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

Atas Koreksi Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Sebesar Rp3.286.901.985 Pemohon banding tidak setuju dengan alasan sebagai berikut:

Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi tersebut di atas sebesar Rp3.286.901.985 hal ini disebabkan analisis dari Terbanding : Terdapat objek PPh Pasal 23 yang belum dilakukan pemungutan oleh Wajib pajak.

Sedangkan secara actual Biaya Outsourcing, Biaya Transportasi, Biaya Pemeliharaan merupakan bukan objek pajak, untuk Biaya Sehubungan dengan Jasa & Biaya Import terdapat beberapa transaksi yang merupakan objek pajak. Sedangkan untuk Biaya Pada HPP dengan angka 3.286.901.985 tidak setuju karena detail atas transaksi tersebut tidak pernah diberikan oleh Pemeriksa sehingga Pemohon Banding tidak bisa memberikan jawaban.

e. Bahwa dalam proses keberatan diketahui hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa sengketa perpajakan atas koreksi Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp3.286.901.985,00 merupakan sengketa yuridis dan pembuktian.

2) Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi pemeriksa atas objek pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp3.286.901.985,00.

3) Pemohon Banding terdaftar dengan KLU 45301 Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil, Kegiatan usaha Pemohon Banding adalah usaha perdagangan alat-alat aksesoris mobil dimana customer utama dari PT Hyndai motor, PT Auto Plastik Indonesia.

4) Bahwa pemeriksa melakukan koreksi atas objek Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan bukti dan pengujian yang diberikan berupa dokumen sumber terdapat objek Pajak Penghasilan Pasal 23 belum dilakukan pemotongan oleh Pemohon Banding senilai Rp3.286.901.985,00:

5) Pelaporan PPh Pasal 23 pada SPT Masa PPh Pasal 23 masa pajak Jan-Des 2022:

6) Terbanding telah mengirimkan Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Dokumen dengan surat Nomor S-283/WPJ,226/2024 tanggal 13 Agustus 2024 dan Pemohon Banding mengirimkan Sebagian data dokumen berupa Laporan Keuangan, Neraca Percobaan & Rincian Buku Besar dalam format excel . Namun Pemohon Banding tidak memberikan dokumen terkait koreksi PPh Pasal 23.

7) Terbanding telah mengirimkan surat Panggilan Dalam Rangka Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan Nomor S- 366/WPJ.226/2024 tanggal 15 Oktober 2025 dalam rangka pembahasan dan klarifikasi atas sengketa perpajakan, Pemohon

Banding hadir untuk memenuhi surat panggilan dan tidak membawa bukti yang disengketakan;

3. Pendapat Terbanding

Berdasarkan hasil penelitian terhadap aturan-aturan perpajakan, Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding saat proses keberatan, Terbanding menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (3) UU KUP, menyebut “Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang”.

b. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf c UU PPh, menyebut “Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta”.

c. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 sttd PMK no.Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan, menjelaskan “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan”.

d. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2013 tentang Standar Pemeriksaan, menyebut “Teknik Pemeriksaan adalah cara-cara pengumpulan bukti, pengujian,

dan/atau pembuktian yang dikembangkan oleh Pemeriksa Pajak untuk meyakini kebenaran pos-pos yang diperiksa”

e. Berdasarkan PMK 141 /PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat 1, Pasal 1 ayat (1) Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai

f. Bahwa kewajiban perpajakan terkait Pajak PPh Pasal 23 adalah Self Assessment dimana Wajib Pajak sendiri yang menghitung, memperhitungkan , menyetor dan melaporkan pajak yang terhitung. Dan pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan

g. Bahwa temuan pemeriksaan harus berdasar pada bukti kompeten yang cukup dan berdasar ketentuan perpajakan. Metode yang dapat dilakukan adalah Metode Langsung dan/atau Metode Tidak Langsung yang diatur lebih lanjut dalam SE-65/PJ/2013 tentang Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan, dimana pada huruf F. dinyatakan bahwa Metode Tidak Langsung digunakan dalam hal Metode Langsung tidak dapat diterapkan. Dalam hal Pemeriksaan dilakukan hanya menggunakan Metode Tidak Langsung, maka Pemeriksa harus memiliki bukti bahwa Metode Langsung tidak dapat digunakan. Bahwasanya Metode Tidak Langsung dapat digunakan bersamaan untuk mendukung penggunaan Metode Langsung atau untuk melakukan identifikasi masalah

h. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdapat objek PPh Pasal 23 masa Januari – Desember 2022 sebesar Rp6.651.676.558 dengan perincian sebagai berikut:

i. Bahwa menurut Pemohon Banding koreksi objek PPh Pasal 23 untuk Masa Pajak Januari – Desember 2022 sebesar Rp3.364.774.573 dengan perincian sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut peneliti melakukan penelitian sebagai berikut:

Rincian Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 Januari – Maret 2022

Data SPT PPh Pasl 23 Unifikasi Masa April – Desember 2022

Rincian koreksi menurut Pemeriksa berdasarkan dari HPP sebagai berikut :

Sumber : KKP.ALL TAXES 41.121.095

j. Bahwa sengketa perpajakan atas koreksi Penghasilan Kena Pajak/DasarPengenaanPajaksebesar Rp«Koreksi_DPP_PPh_21_cfm_Fis» diperoleh Tim Pemeriksa berdasarkan ekualisasi antara Objek Pajak «Jenis_Pajak» dengan Pembebanan Biaya dalam Laporan Keuangan dan SPT PPh Badan sebesar Rp3.286.901.985,00 merupakan sengketa pembuktian antara lain:

k. Biaya Sewa (Potong PPh 23)

l. Biaya Sehubungan dengan Jasa (Potong PPh 23 Sebagian)

m. Biaya Perijinan (Potong PPh 23)

n. Biaya Import

o. Biaya Storage (Potong PPh 23)

p. Biaya Pengangkutan (Potong PPh 23)

q. Biaya Transportasi (Bukan Objek Pajak)

r. Biaya Pemeliharaan (Bukan Objek Pajak)

Dalam proses keberatan, Pemohon Banding tidak memberikan sejumlah dokumen pendukung hanya memberikan ledger biaya-HSBI tanpa memberikan bukti pendukung berupa :

- Kontrak perjanjian kerja sama

- Kuitansi

- BA Penerimaan hasil pekerjaan

- Bukti Penerimaan Barang

- Purchase Order

- Bukti Potong dan Pembayaran Pajak terkait sengketa perpajakan

- Dokumen lainnya yang terkait sengketa keberatan PPh Pasal 23 Bahwa berdasarkan penelitian atas laporan tanggapan Pemohon Banding beserta dokumen yang disampaikan pada saat proses keberatan dapat disampaikan hal- hal sebagai berikut

s. Bahwa atas objek PPh Pasal 23 yang telah dilaporkan Pemohon Banding pada SPT Masa PPh Pasal 23 untuk masa Januari – Desember 2022 sebesar Rp3.364.774.573 tidak disampaikan sumber biaya (akun biaya) untuk dapat menunjukan ekualisasi biaya yang menjadi

perhitungan Objek PPh Pasal 23 yang telah dilaporkan untuk Masa Pajak Januari- Desember 2022

t. Bahwa dari objek PPh Pasal 23 menurut Pemeriksa Rp6.651.676.558 yang merupakan objek PPh Pasal 23 menurut pemohon banding sebesar Rp3.364.774.573 sehingga terdapat selisih sebesar Rp3.286.901.985

u. Bahwa Pemohon Banding tidak dapat menjelaskan keterkaitan antara angka objek PPh Pasal 23 yang telah dilaporkan Pemohon Banding yang diakui/dilaporkan Pemohon Banding dengan laporan keuangan.

v. Berdasarkan hasil penelitian atas keseluruhan sengketa keberatan, Terbanding mengusulkan untuk menolak banding Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi Pemeriksa Pajak sebagai berikut :

w. Dengan demikian penerbitan SKPKB Nomor 00039/203/22/413/24 tanggal 4 April 2024 untuk masa pajak Desember 2022 telah sesuai ketentuan perpajakan.

x. Berdasarkan fakta-fakta di atas maka Terbanding menyakini bahwa koreksi Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp3.286.901.985,00 tetap dipertahankan.

IV. KESIMPULAN DAN USUL

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian terhadap surat banding, data dan dokumen sebagaimana diuraikan di atas, maka disimpulkan bahwa:

1. Surat banding Pemohon Banding Nomor 013/HSBI-APPEALIII/VI/2025 tanggal 05 Juni 2025 berdasarkan penelitian sementara dan sesuai dengan data yang ada belum sepenuhnya memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, karena perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu terkait bukti keberadaan penandatangan surat banding di Indonesia serta kewenangan dari pihak yang menandatangani surat banding.

2. Bahwa oleh karenanya, Pemohon Banding dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sepanjang bukti keberadaan penandatangan surat banding di Indonesia serta kewenangan dari pihak yang menandatangani surat banding terpenuhi.

3. Keputusan Terbanding Nomor KEP-00123/KEB/WPJ.22/2025 tanggal 17 Maret 2025 yang diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku.

B. Usul

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk Menolak permohonan banding Pemohon Banding dan MempertahankanKeputusanTerbandingNomorKEP- 00123/KEB/WPJ.22/2025 tanggal 17 Maret 2025, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00039/203/22/413/24 tanggal 4 April 2024 Masa Pajak Desember 2022 atas nama PT Hwaseung Bimaruna Indonesia NPWP 41.121.095.8-

413.000/0411210958413000 NITKU: 0411210958413000000000.

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor 133/ACCT/X/2025 tanggal 14 Oktober 2025, pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

POKOK SENGKETA

1. Menurut Terbanding

Pendapat Terbanding sebagaimana tercantum dalam Surat Uraian Banding Nomor S-90169/SUB-CT/WPJ.22/2025 tanggal 13 Agustus 2025.

2. Menurut Pemohon Banding

Pemohon Banding Tidak Setuju atas koreksi dan alasan yang dilakukan oleh Terbanding tersebut dan bersama ini mengajukan banding dengan alasan sebagai berikut :

Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi tersebut di atas sebesar Rp3.286.901.985 hal ini disebabkan analisis dari Terbanding : Terdapat objek PPh Pasal 23 yang belum dilakukan pemungutan oleh Pemohon Banding. Berikut daftar Ekualisasi:

Sedangkan secara actual Biaya Outsourcing, Biaya Transportasi, Biaya Pemeliharaan merupakan bukan objek pajak, untuk Biaya Sehubungan dengan Jasa & Biaya Import terdapat beberapa transaksi yang merupakan objek pajak.

Sedangkan untuk Biaya Pada HPP dengan angka 3.976.961.247 tidak setuju karena detail atas transaksi tersebut tidak pernah diberikan oleh Pemeriksa sehingga Pemohon Banding tidak bisa memberikan jawaban.

Berikut rincian biaya – biaya :

1. Biaya Sewa (Potong PPh 23)

2. Biaya Sehubungan dengan Jasa (Potong PPh 23 Sebagian)

3. Biaya Perijinan (Potong PPh 23)

4. Biaya Outsourcing (bukan objek pajak)

5. Biaya Import

6. Biaya Storage (Potong PPh 23)

7. Biaya Pengangkutan (Potong PPh 23)

8. Biaya Transportasi (Bukan Objek Pajak)

9. Biaya Pemeliharaan (Bukan Objek Pajak)

Atas nilai di atas saat pemeriksaan Pemohon Banding tidak setuju, sehingga menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-22 sebagai berikut:

Bukti P-1. Keputusan Terbanding Nomor KEP-00123/KEB/WPJ.22/2025 tanggal

17 Maret 2025;

Bukti P-2. Surat Keberatan Nomor 076/HSBI/VII/2024 tanpa tanggal;

Bukti P-3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa

Pajak Januari sampai dengan Desember 2022 Nomor 00039/203/22/413/24 tanggal 04 April 2024;

Bukti P-4. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Hwaseung

Bimaruna Indonesia Nomor 7 tanggal 19 Februari 2024, yang dibuat dihadapan Dita Okta Sesia, S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT di Kabupaten Karawang;

Bukti P-5. Surat Kuasa Khusus Nomor tanpa nomor tanggal 15 Oktober 2025, an.

Asep Ardiansyah Yuliantana;

Bukti P-6. KTP, NPWP, Surat Keputusan dan Kartu Anggota IKPI, Izin Praktik

Konsultan Pajak Tingkat B, Tanda Terima SPT-1770S Tahun Pajak 2024, Keputusan Izin Kuasa Hukum, Kartu Izin Kuasa Hukum, Daftar Riwayat Hidup, Surat Pernyataan dan Pakta Integritas, an. Asep Ardiansyah Yuliantana;

Bukti P-7. Kartu NPWP, Passport dan Pakta Integritas, an. Park Jong Gyu; Bukti P-8. Matriks Sengketa dan penjelasannya;

Bukti P-9. SPHP;

Bukti P-10. Ledger Biaya (file excel);

Bukti P-11. Biaya HPP (file excel);

Bukti P-12. Biaya Impor (file excel);

Bukti P-13. Rincian KKP (file excel);

Bukti P-14. Biaya HPP (Internal Approval, Invoice, Faktur Pajak, Surat Jalan,

Purchase Order, Letter of Intent);

Bukti P-15. Biaya Impor (Accounting Voucher, PIB, Invoice, Packing List, Delivery

Bill, Faktur Pajak, Surat Persetujuan Pengeluaran Barang, AWB, Internal Approval, Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22 dan Pasal 23);

Bukti P-16. Biaya Outsourcing (Perjanjian Kerja Sama Pemagangan antara PT

Agung Sinar Bungkuk dengan PT Hwaseung Bimaruna Indonesia, Internal Approval, Invoice, Faktur Pajak, Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, Salary Records, Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22 dan Pasal 23);

Bukti P-17. Biaya Pemeliharaan (Nota);

Bukti P-18. Biaya Sehubungan Dengan Jasa (Accounting Voucher, Kuitansi, Internal

Approval, Invoice, Surat Pernyataan Omset di Bawah Rp500.000.000, Surat Keterangan Memenuhi Kriteria Sebagai Wajib Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22 dan Pasal 23, Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh 23, Accounting Voucher);

Bukti P-19. Biaya Transportansi (Accounting Voucher, Kuitansi/Invoice);

Bukti P-20. Berita Acara Uji Bukti;

Bukti P-21. Penjelasan tertulis tanpa nomor dan tanggal (3 penjelasan tertulis); Bukti P-22. Pendapat Akhir tanpa nomor dan tanggal;

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing- masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 sebagai berikut:

Bukti T-1. Kertas Kerja Pemeriksaan;

Bukti T-2. Laporan Hasil Pemeriksaan;

Bukti T-3. Laporan Penelitian Keberatan;

Bukti T-4. Matriks sengketa dan penjelasan koreksi;

Bukti T-5. Rincian HPP;

Bukti T-6. Berita Acara Uji Bukti;

Bukti T-7. Penjelasan tertulis untuk persidangan tanggal 12 November 2025; Bukti T-8. Penjelasan tertulis untuk persidangan tanggal 17 Desember 2025; Bukti T-9. Penjelasan tertulis untuk persidangan tanggal 11 Maret 2026;

Bukti T-10. Pendapat Akhir Nomor S-2327/PJ.07/2026 tanggal 25 Maret 2026;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP- 00123/KEB/WPJ.22/2025 tanggal 17 Maret 2025, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2022 Nomor 00039/203/22/413/24 tanggal 04 April 2024, termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat

(1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor 013/HSBI-APPEALIII/VI/2025 tanggal 05 Juni 2025 dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Pokok Sengketa

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

bahwa menurut Terbanding koreksi ini dilakukan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil pengujian ekualisasi terdapat objek PPh Pasal 23 yang belum dilakukan pemungutan oleh Pemohon Banding, dengan perhitungan ekualisasi sebagai berikut:

2. Bahwa rincian dari koreksi Terbanding adalah sebagai berikut:

bahwa menurut Pemohon Banding koreksi Terbanding tersebut tidak benar dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa secara actual Biaya Outsourcing, Biaya Transportasi, Biaya Pemeliharaan merupakan bukan objek pajak, untuk Biaya Sehubungan dengan Jasa & Biaya Import terdapat beberapa transaksi yang merupakan objek pajak.

2. Sedangkan untuk Biaya Pada HPP dengan angka 3.976.961.247 tidak setuju karena detail atas transaksi tersebut tidak pernah diberikan oleh Pemeriksa sehingga Pemohon Banding tidak bisa memberikan jawaban.

bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen banding dan penjelasan para pihak, diketahui bahwa sengketa ini terkait dengan pembuktian, oleh karena itu kepada para pihak diperintahkan untuk melakukan uji bukti kebenaran material; bahwa berdasarkan Berita Acara Uji Bukti Kebenaran Material diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa yang dilakukan uji bukti adalah biaya-biaya sebagai berikut:

a. Biaya Sehubungan dengan jasa

b. Biaya Outsourcing

c. Biaya Impor

d. Biaya Transportasi

e. Biaya Pemeliharaan

f. Biaya HPP

g. SPM

2. Bahwa terkait dengan Biaya Sehubungan dengan jasa, diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. Pemohon Banding memberikan bukti dan keterangan sebagai berikut:

• PBJ - 007 & PBJ -020 (bukan objek Pajak PPh 23 melainkan PPh 21)

• PBJ – 029 (terdapat SKB PPh 23)

• PBJ – 034 (sudah potong PPh 4 ayat 2 0,5%)

• PBJ – 040 (sudah potong PPh 4 ayat 2 0,5%)

• PBJ – 044 (sudah potong PPh 4 ayat 2 0,5%)

• PBJ – 045 (sudah potong PPh 4 ayat 2 0,5%)

• PBJ – 056 (sudah potong PPh 4 ayat 2 0,5%)

• PBJ – 066 (terdapat SKB PPh 23)

• PBJ – 071(terdapat SKB PPh 23)

• PBJ – 075 (terdapat SKB PPh 23)

b. Bahwa atas bukti dan penjelasan yang disampaikan Pemohon Banding dalam pelaksanaan Uji Bukti, Terbanding memberikan tanggapan sebagai berikut:

1) Bahwa koreksi atas obyek yang belum dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 terkait Biaya Sehubungan dengan Jasa sebagai berikut:

2) Bahwa dalam Uji Bukti, Pemohon Banding menyampaikan koreksi atas Biaya Sehubungan dengan Jasa adalah atas bukti PBJ - 007 & PBJ -020.

3) Bahwa perincian bukti PBJ - 007 & PBJ -020 sebagai berikut:

4) Bahwa nominal atas bukti PBJ - 007 & PBJ -020 adalah Rp1.000.000,00 berbeda dengan koreksi Terbanding sejumlah Rp950.000 sehingga Terbanding berpendapat bukti PBJ - 007 & PBJ -020 tidak relevan dengan koreksi Terbanding.

5) Bahwa dokumen dan penjelasan sebagaimana tersebut di atas sebelumnya tidak disampaikan Pemohon Banding dalam proses pemeriksaan dan keberatan sehingga Terbanding mengusulkan kepada Majelis Hakim M IIIA Pengadilan Pajak untuk tidak mempertimbangkan dokumen dan penjelasan Pemohon Banding tersebut, mengingat sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU KUP, Banding merupakan upaya hukum lanjutan atas penerbitan Surat Keputusan Keberatan sehingga sudah seharusnya penjelasan yang disampaikan dalam permohonan Banding memperkuat penjelasan yang sebelumnya disampaikan dalam permohonan Keberatan dan justru tidak menyampaikan alasan baru yang sebelumnya tidak disampaikan dalam permohonan Keberatan.

6) Bahwa dengan demikian Terbanding berpendapat atas bukti dan penjelasan yang disampaikan Pemohon Banding dalam pelaksanaan Uji Bukti sebagaimana tersebut di atas, terbukti tidak dapat membantah koreksi Terbanding

3. Bahwa terkait dengan Biaya Outsourcing, diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. Pemohon Banding memberikan bukti dan keterangan sebagai berikut:

• PBO – 001 (bukan objek Pajak PPh 23)

• PBO – 002 (bukan objek Pajak PPh 23)

• PBO – 003 (bukan objek Pajak PPh 23)

• PBO – 004 (bukan objek Pajak PPh 23)

• PBO – 005 (bukan objek Pajak PPh 23)

• PBO – 006 (bukan objek Pajak PPh 23)

• PBO – 007 (bukan objek Pajak PPh 23)

• PBO – 008 (bukan objek Pajak PPh 23)

• PBO – 009 (bukan objek Pajak PPh 23)

• PBO – 010 (bukan objek Pajak PPh 23)

• PBO – 011 (bukan objek Pajak PPh 23)

1) Transaksi dengan PT Agung Sinar Bungkuk didalam deskripsi invoice yaitu rekap payroll biaya tenaga kerja yang secara substansi bukan merupakan imbalan jasa, melainkan penerusan biaya (pass-through cost) tanpa unsur mark-up. Oleh karena itu, bagian tersebut tidak termasuk objek pemotongan PPh Pasal 23.

2) Adapun yang merupakan objek PPh Pasal 23 adalah Management Fee sebagai imbalan jasa, dan atas jumlah tersebut telah dilakukan pemotongan PPh 23 sebesar 2% sesuai ketentuan yang berlaku oleh Pemohon Banding.

b. Bahwa atas bukti dan penjelasan yang disampaikan Pemohon Banding dalam pelaksanaan Uji Bukti, Terbanding memberikan tanggapan sebagai berikut:

1) Bahwa koreksi atas obyek yang belum dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 terkait Biaya Outsourcing sebagai berikut:

2) Bahwa perincian atas bukti yang disampaikan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

3) Bahwa dokumen yang disampaikan atas masing-masing bukti di atas adalah:

a) Internal Approval

b) Invoice

c) Daftar Kehadiran

d) Rekap Penghasilan

e) Faktur Pajak

f) Bukti Pemotongan PPh Pasal 23

4) Bahwa Pemohon Banding dalam Uji Bukti menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

a) Transaksi dengan PT Agung Sinar Bungkuk didalam deskripsi invoice yaitu rekap payroll biaya tenaga kerja yang secara substansi bukan merupakan imbalan jasa, melainkan penerusan biaya (pass-through cost) tanpa unsur mark-up. Oleh karena itu, bagian tersebut tidak termasuk objek pemotongan PPh Pasal 23.

b) Adapun yang merupakan objek PPh Pasal 23 adalah Management Fee sebagai imbalan jasa, dan atas jumlah tersebut telah dilakukan pemotongan PPh 23 sebesar 2% sesuai ketentuan yang berlaku oleh Pemohon Banding.

5) Bahwa dokumen dan penjelasan sebagaimana tersebut di atas sebelumnya tidak disampaikan Pemohon Banding dalam proses pemeriksaan dan keberatan sehingga Terbanding mengusulkan kepada Majelis Hakim M IIIA Pengadilan Pajak untuk tidak mempertimbangkan dokumen dan penjelasan Pemohon Banding tersebut, mengingat sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU KUP, Banding merupakan upaya hukum lanjutan atas penerbitan Surat Keputusan Keberatan sehingga sudah

seharusnya penjelasan yang disampaikan dalam permohonan Banding memperkuat penjelasan yang sebelumnya disampaikan dalam permohonan Keberatan dan justru tidak menyampaikan alasan baru yang sebelumnya tidak disampaikan dalam permohonan Keberatan.

6) Bahwa dengan demikian Terbanding berpendapat atas bukti dan penjelasan yang disampaikan Pemohon Banding dalam pelaksanaan Uji Bukti sebagaimana tersebut di atas, terbukti tidak dapat membantah koreksi Terbanding.

4. Bahwa terkait dengan Biaya Impor, diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. Pemohon Banding memberikan bukti dan keterangan sebagai berikut:

• PBI – 003 (bukan objek Pajak PPh 23)

• PBI – 006 (bukan objek Pajak PPh 23)

Cost in Korea, Covid charge, tape adjustment merupakan:

• Penyesuaian harga barang

• Bagian dari nilai impor

Tidak ada unsur jasa teknik/manajemen/konsultan Sehingga tidak memenuhi kriteria sebagai objek pemotongan PPh Pasal 23,

b. Bahwa atas bukti dan penjelasan yang disampaikan Pemohon Banding dalam pelaksanaan Uji Bukti, Terbanding memberikan tanggapan sebagai berikut:

1) Bahwa koreksi atas obyek yang belum dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 terkait Biaya Impor sebagai berikut:

2) Bahwa perincian atas bukti yang disampaikan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

3) Bahwa nominal atas bukti PBI – 003 dan PBI – 006 adalah Rp16.856.155 berbeda dengan koreksi Terbanding sejumlah Rp16.867.791 sehingga Terbanding berpendapat bukti PBI – 003 dan PBI – 006 tidak relevan dengan koreksi Terbanding.

4) Bahwa dokumen dan penjelasan sebagaimana tersebut di atas sebelumnya tidak disampaikan Pemohon Banding dalam proses pemeriksaan dan keberatan sehingga Terbanding mengusulkan kepada Majelis Hakim M IIIA Pengadilan Pajak untuk tidak mempertimbangkan dokumen dan penjelasan Pemohon Banding tersebut, mengingat sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU KUP, Banding merupakan upaya hukum lanjutan atas penerbitan Surat Keputusan Keberatan sehingga sudah seharusnya penjelasan yang disampaikan dalam permohonan Banding memperkuat penjelasan yang sebelumnya disampaikan dalam permohonan Keberatan dan justru tidak menyampaikan alasan baru yang sebelumnya tidak disampaikan dalam permohonan Keberatan.

5) Bahwa dengan demikian Terbanding berpendapat atas bukti dan penjelasan yang disampaikan Pemohon Banding dalam pelaksanaan Uji Bukti sebagaimana tersebut di atas, terbukti tidak dapat membantah koreksi Terbanding.

5. Bahwa terkait dengan Biaya Transportasi, diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. Pemohon Banding memberikan bukti dan keterangan sebagai berikut:

• PBT – 001 (bukan objek Pajak PPh 23)

Pembayaran Transport Lebaran 2022 yang merupakan bonus/THR bukan objek PPh Pasal 23, sehingga tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi dimaksud.

b. Bahwa atas bukti dan penjelasan yang disampaikan Pemohon Banding dalam pelaksanaan Uji Bukti, Terbanding memberikan tanggapan sebagai berikut:

1) Bahwa koreksi atas obyek yang belum dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 terkait Biaya Transportasi sebagai berikut:

2) Bahwa perincian atas bukti yang disampaikan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

3) Bahwa dokumen dan penjelasan sebagaimana tersebut di atas sebelumnya tidak disampaikan Pemohon Banding dalam proses pemeriksaan dan keberatan sehingga Terbanding mengusulkan kepada Majelis Hakim M IIIA Pengadilan Pajak untuk tidak mempertimbangkan dokumen dan penjelasan Pemohon Banding tersebut, mengingat sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU KUP, Banding merupakan upaya hukum lanjutan atas penerbitan Surat Keputusan Keberatan sehingga sudah seharusnya penjelasan yang disampaikan dalam permohonan Banding memperkuat penjelasan yang sebelumnya disampaikan dalam permohonan Keberatan dan justru tidak menyampaikan alasan baru yang sebelumnya tidak disampaikan dalam permohonan Keberatan.

4) Bahwa dengan demikian Terbanding berpendapat atas bukti dan penjelasan yang disampaikan Pemohon Banding dalam pelaksanaan Uji Bukti sebagaimana tersebut di atas, terbukti tidak dapat membantah koreksi Terbanding.

6. Bahwa terkait dengan Biaya Pemeliharaan, diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. Pemohon Banding memberikan bukti dan keterangan sebagai berikut:

• PBP – 001 (bukan objek Pajak PPh 23)

Transaksi tersebut merupakan pengeluaran operasional rutin berupa perbaikan ringan kendaraan operasional perusahaan yang dilakukan di bengkel/klinik ban umum secara eceran (retail) dan bersifat insidental. Sehingga tidak memenuhi kriteria sebagai objek pemotongan PPh Pasal 23,

b. Bahwa atas bukti dan penjelasan yang disampaikan Pemohon Banding dalam pelaksanaan Uji Bukti, Terbanding memberikan tanggapan sebagai berikut:

1) Bahwa koreksi atas obyek yang belum dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 terkait Biaya Pemeliharaan sebagai berikut:

2) Bahwa perincian atas bukti yang disampaikan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

3) Bahwa dokumen dan penjelasan sebagaimana tersebut di atas sebelumnya tidak disampaikan Pemohon Banding dalam proses pemeriksaan dan keberatan sehingga Terbanding mengusulkan kepada Majelis Hakim M IIIA Pengadilan Pajak untuk tidak mempertimbangkan dokumen dan penjelasan Pemohon Banding tersebut, mengingat sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU KUP, Banding merupakan upaya hukum lanjutan atas penerbitan Surat Keputusan Keberatan sehingga sudah seharusnya penjelasan yang disampaikan dalam permohonan Banding memperkuat penjelasan yang sebelumnya disampaikan dalam permohonan Keberatan dan justru tidak menyampaikan alasan baru yang sebelumnya tidak disampaikan dalam permohonan Keberatan.

4) Bahwa dengan demikian Terbanding berpendapat atas bukti dan penjelasan yang disampaikan Pemohon Banding dalam pelaksanaan Uji Bukti sebagaimana tersebut di atas, terbukti tidak dapat membantah koreksi Terbanding.

7. Bahwa terkait dengan Biaya HPP (Purchase), diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. Pemohon Banding memberikan bukti dan keterangan sebagai berikut:

1) Purchase

Untuk transaksi Purchase merupakan transaksi pembelian barang, sehingga tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 karena objek PPh 23 hanya berlaku untuk pembayaran atas jasa tertentu, bukan atas pembelian barang. (dokumen sudah dicheck saat uji bukti)

2) Jasa

Jasa transaksi yaitu pengiriman barang yang sudah dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 sesuai dengan jenis jasa yang diberikan dan ketentuan tarif yang berlaku.

3) Reimburse

Reimburse juga telah dipotong PPh Pasal 23, karena termasuk dalam penggantian atau pembayaran atas jasa yang menjadi objek pemotongan pajak.

Transaksi yang ditunjukkan merupakan biaya reimburse yang timbul dari invoice jasa angkutan (freight/forwarder). Biaya tersebut bukan merupakan pembelian barang, melainkan penggantian biaya jasa angkutan yang dibayarkan melalui pihak ketiga.

Untuk transaksi ini, HSBI sudah melakukan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23 sesuai ketentuan, sehingga kewajiban pajak atas jasa tersebut telah dipenuhi.

4) Menurut Pemohon Banding, berikut rekap biaya HPP:

5) Total Purchase sebesar Rp3.064.649.019 (Bukan Objek PPh 23), Jasa sebesar Rp497.362.004 (Objek PPh 23), Reimburse Rp414.950.224 (Objek PPh 23)

b. Bahwa atas bukti dan penjelasan yang disampaikan Pemohon Banding dalam pelaksanaan Uji Bukti, Terbanding memberikan tanggapan sebagai berikut:

1) Bahwa koreksi atas obyek yang belum dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 terkait Biaya HPP sebagai berikut:

2) Bahwa bukti yang disampaikan Pemohon Banding adalah bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan Invoice.

3) Bahwa dokumen dan penjelasan sebagaimana tersebut di atas sebelumnya tidak disampaikan Pemohon Banding dalam proses pemeriksaan dan keberatan sehingga Terbanding mengusulkan kepada Majelis Hakim M IIIA Pengadilan Pajak untuk tidak mempertimbangkan dokumen dan penjelasan Pemohon Banding tersebut, mengingat sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU KUP, Banding merupakan upaya hukum lanjutan atas penerbitan Surat Keputusan Keberatan sehingga sudah seharusnya penjelasan yang disampaikan dalam permohonan Banding memperkuat penjelasan yang sebelumnya disampaikan dalam permohonan Keberatan dan justru tidak menyampaikan alasan baru yang sebelumnya tidak disampaikan dalam permohonan Keberatan.

4) Bahwa dengan demikian Terbanding berpendapat atas bukti dan penjelasan yang disampaikan Pemohon Banding dalam pelaksanaan Uji Bukti sebagaimana tersebut di atas, terbukti tidak dapat membantah koreksi Terbanding.

bahwa berdasarkan penjelasan para pihak dan Berita Acara Uji Bukti sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa sengketa Koreksi DPP PPh Pasal 23 sebesar Rp3.286.901.985,00 berasal dari pengujian ekualisasi yang dilakukan Terbanding dengan membandingkan akun-akun biaya dengan Objek PPh Pasal 23 yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 23, dan atas koreksi tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

2. Bahwa terkait dengan metode ekualisasi yang dilakukan Terbanding diberikan pendapat sebagai berikut:

a. Pendekatan ekualisasi merupakan pengujian untuk memastikan bahwa objek yang dilaporkan telah sesuai dengan fakta dalam pembukuan Pemohon Banding.

b. Bahwa terkait dengan selisih yang ditemukan, berdasarkan fakta persidangan Terbanding tidak memberikan dan tidak memiliki rincian objek koreksi tersebut berdasarkan transaksi dan hanya mendasarkan kepada jumlah pada akun- akun biaya tanpa melihat lebih jauh isi dari setiap aku biaya.

c. Bahwa sesuai dengan Pasal 29 UU KUP seharusnya Terbanding melakukan penelitian lebih dalam atas akun-akun tersebut untuk memastikan bahwa transaksi yang ada dalam akun tersebut merupakan objek PPh Pasal 23, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terbanding, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian ekualisasi tersebut memiliki nilai keandalan yang rendah.

d. Oleh karena itu dalam persidangan, kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk menguji lebih dalam terkait dengan akun-akun yang menjadi sengketa mendasarkan kepada bukti-bukti yang relevan.

3. Bahwa terkait dengan Uji Bukti yang telah dilakukan diberikan Pendapat sebagai berikut:

a. Terkait dengan biaya sehubungan dengan jasa sebesar Rp950.000,00, diberikan pendapat bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa biaya tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 23 karena dibayarkan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi. Bahwa dengan demikian koreksi Terbanding atas Biaya sehubungan dengan jasa sebesar Rp950.000,00 tidak dapat dipertahankan.

b. Terkait dengan biaya Outsourcing sebesar Rp313.454.693,00, diberikan pendapat bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa biaya tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 23 karena merupakan pembayaran gaji (penerusan) tanpa adanya markup. Bahwa dengan demikian koreksi Terbanding atas Biaya outsourcing sebesar Rp313.454.693,00 tidak dapat dipertahankan.

c. Terkait dengan biaya impor sebesar Rp16.867.791,00, diberikan pendapat bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa biaya tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 23 karena merupakan adjustment harga impor. Bahwa dengan demikian koreksi Terbanding atas Biaya impor sebesar Rp16.867.791,00 tidak dapat dipertahankan.

d. Terkait dengan biaya transportasi sebesar Rp2.250.000,00, diberikan pendapat bahwa biaya tersebut merupakan pembayaran biaya transport terkait penggunaan kendaraan yang dinikmati karyawan oleh karena itu termasuk dalam sewa kendaraan dan merupakan objek PPh Pasal 23. Bahwa dengan demikian koreksi Terbanding atas Biaya transportasi sebesar Rp2.250.000,00 tetap dipertahankan.

e. Terkait dengan biaya pemeliharaan sebesar Rp110.000,00, diberikan pendapat bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa biaya tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 23 karena merupakan biaya tambal ban yang dibayarkan kepada orang pribadi. Bahwa dengan demikian koreksi Terbanding atas Biaya pemeliharaan sebesar Rp110.000,00 tidak dapat dipertahankan.

f. Terkait dengan biaya HPP sebesar Rp3.064.649.019,00, diberikan pendapat bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa biaya tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 23 karena merupakan biaya pembelian. Bahwa dengan demikian koreksi Terbanding atas Biaya HPP sebesar Rp3.064.649.019,00 tidak dapat dipertahankan.

4. Bahwa terkait dengan dalil Terbanding yang menyatakan bahwa bukti baru disampaikan dalam persidangan dan belum disampaikan di proses pemeriksaan dan keberatan, sehingga tidak seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis hakim, diberikan pendapat bahwa Terbanding pada saat proses pemeriksaan dan keberatan tidak memeriksa lebih lanjut terkait isi dari setiap akun yang diekualisasi

dan seharusnya Terbanding melakukan pengecekan ke bukti dan menelusuri setiap transaksi untuk memastikan bahwa transaksi dalam akun yang diekualisasi merupakan objek PPh Pasal 23. Bahwa Hakim berdasarkan Pasal 76 UU Pengadilan Pajak diberikan kewenangan untuk memeriksa dan menentukan bukti yang diperlukan.

5. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa dalil Terbanding dalam melakukan koreksi DPP PPh Pasal 23 dinilai tidak seluruhnya memiliki dasar hukum yang benar, maka dari koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp3.286.901.985,00, koreksi sebesar Rp2.250.000,00 tetap dipertahankan dan koreksi sebesar Rp3.284.651.985,00 tidak dapat dipertahankan.

bahwa secara keseluruhan terkait dengan dalil atau pendapat lainnya dari para pihak atas sengketa-sengketa di atas yang telah disampaikan dalam persidangan namun tidak dibahas dalam putusan ini, menurut Pengadilan Pajak atas dalil-dalil para pihak yang telah dibahas di atas dinilai telah cukup sebagai pertimbangan dalam mengambil putusan, dengan demikian atas dalil lainnya dari para pihak yang tidak dibahas tersebut tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak relevan atau merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang telah diuraikan sebelumnya;

bahwa menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

bahwa menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak: Pasal 69 ayat (1) huruf e: “bahwa alat bukti dapat berupa pengetahuan hakim”, yang di Pasal 75 disebutkan “adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya”;

Pasal 78: "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

Penjelasan Pasal 78 : "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

bahwa berdasarkan bukti-bukti, dan penjelasan para pihak dalam persidangan serta ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Pajak meyakini bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon Banding tidak seluruhnya benar, oleh karena itu Pengadilan Pajak berpendapat Mengabulkan Sebagian banding Pemohon Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak menurut TerbandingRp6.651.676.558,00 Koreksi yang tidak dapat dipertahankanRp3.284.651.985,00 Dasar Pengenaan Pajak menurut Pengadilan PajakRp3.367.024.573,00 bahwa dengan demikian, perhitungan pajak yang tidak/kurang dibayar menurut pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Dasar Pengenaan PajakRp3.367.024.573,00 PPh Pasal 23 yang terutangRp 89.842.284,00 Kredit PajakRp 89.797.284,00 Pajak yang tidak/kurang dibayarRp45.000,00

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00123/KEB/WPJ.22/2025 tanggal 17 Maret 2025, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2022 Nomor 00039/203/22/413/24 tanggal 04 April 2024, atas nama: PT HWASEUNG BIMARUNA INDONESIA, NPWP 41.121.095.8-413.000, beralamat di Anggrek VII, Kav. 45, Deltamas, Greenland International Industrial Center (GIIC), Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, domisili elektronik fahmi@hsid.co.id, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Pajak yang tidak/kurang dibayarRp45.000,00

Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUPRp12.353,00

Jumlah PPh yang masih harus dibayarRp57.353,00

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Kamis, tanggal 30 April 2026 oleh Junaidi Eko Widodo, S.H., Ak., M.P.P., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yohanes Silverius Winoto, S.E., M.Si. dan Haryono, S.H., Ak., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui e-Tax Court pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2026

oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Yuslizar Fanny, S.E., M.Acc. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding.

Hakim-Hakim Anggota,Hakim Ketua Majelis,

Ditandatangani Secara ElektronikDitandatangani Secara Elektronik Yohanes Silverius Winoto, S.E., M.Si. Junaidi Eko Widodo, S.H., Ak., M.P.P., M.H.

Ditandatangani Secara ElektronikPanitera Pengganti,

Haryono, S.H., Ak., M.A.

Ditandatangani Secara Elektronik

Yuslizar Fanny, S.E., M.Acc.