013594.13.2022w

PUTUSAN

Nomor PUTJ)13594.13/2022/Ppm.IIA Tahun 2026

DEM] KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa mengenai banding tethadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEpi)264en(EB/PJAVPJ.07/2022 tanggal 5 September 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak Alas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor. 00039/204/19/059/21 tanggal 10 Juni 2021 Masa Pajak Oktober 2019, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 013594.13/2022/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT EXXONMOBIL LUBRICANTS INDONESIA, NPWP 02.116.254.0- '

059.000, beralamat di Wisma GKBI Lt. 30 Suite 3001, Jl. Jend. Suairman No. 28, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini divvakili oleh Ryanti Ch risanty jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam persidangan dtwakili oleh:

1. Nama: Raden lrwan setiawan sukmawijaya lzjn Kuasa Hukum Nomor : KEP-1539/PP/lKH/2022 tanggal 30 Desember 2022 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0653fl=MLI-TAXD(I/2022 tanggal 22 November 2022,

2. Nama: Hamdanus Lukman

lzin Kuasa Hukum Nomor: KEP-294/PP/lKH/2023 tanggal 10 Maret 2023 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0653fl=MLl-TAXO(I/2022 tanggal 22 November 2022,

3. Nama: KresnoAdi wibowo

lzjn Kuasa Hukum Nomor: KEP-681/PP/IKH/2021 tanggal 25 Juni 2021 h

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0653fl=MLI-TAX`XI/2022 tanggal 22 November 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot ) Subroto No. 4042, Jakarta, dalam hal ini divvakili oleh:

1. Nama/NIP: Yasti Miyarsih / 197402061994032002,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Kantor Wlayah DJP Jakarta Khusus,

2. Nama/NIP: Nur Rofiq Muhamad Azhari /

197501101996021001,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus

3. Nama/NIP: Donny Adhie Kristanto / 198205182009011008, Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi `: Kantor Wlayah Djp Jakarta Khusus, berdasarkan Surat Tugas terakhir dengan Nomor ST-529/WPJ.07/2024 tanggal 25 Januari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding; - Pengadilan Pal.ak tersebu-t;

TelahmembacaPen.etapanKetuaPengadilanPajak Nomor.: PEN479/PpreFV2023 tanggal 14 April 2023 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-030/PP/Ucp/2026 tanggal 1 2 Februari 2026,I

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 0624/EMLI- I

I( TAXD(I/2022 tanggal 30 November 2022,I

TelahmembacaSuratUraianBandingTerbandingNomor S -... /SUB/V\/PJ.07/2023 tanggal . . . Februari 2023 (tidak terdapat hardcapy, hanya ada softcopy) ,

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor 0239/EMLI- TAX/Il/2024 tanggal 19 Februari 2024,

• Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Halaman2daril23halaman.PutusanNom°rpuT-°p`i5E9x4;:3n/%o2bffL:#::An:s#no%£air

`\

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2019 Nomor 00039/204/19/059/21 tanggal 10 Juni 2021 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam dengan peinitungan sebagai berikut:

NoUraian(Rp)

1, Penghasilan Kena Paiak/Dasar Pengenaan Paiak42.067.605.943

2.Pajak Penqhasilan yang terutanq5.870.961.451

3.Kredit Pajak a.Pph Ditanggung pemerinlah0 b.SetoranMasa2.542.559.738 c.STP (pokok kuranq bayar)0 d.Kompensasi kelebihan dari Masa pajak„„..0 e, Uang tebusan yang telah dibayar0 f.,Lain-lain0 a.Kompensasi kelebihan ke Masa paiak......0 h.Jumlah pajak yang dapat `dikreditkan (a+b+c+d+e+f-g)2.542.559.738

4.Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3.h)3.328.401.713

5.Sanksi Administrasi:

a.Bungapasall3(2)KUP1.150.961.312 b.Kenaikan pasal 13(3)KUP0 c.Bungapasall3(5)KUP0 d.Kenaikan pasal l3AKUP0 e.Kenaikanpasal l8ayat(3)KUP0 i,Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d)1.150.961.312

6.Jumlah Pph yang masih t`arus-dibayar (4+5.e)4.479.363.025 Jum ah kurang bayar yang `c]isetujui berdasarkan pembahasan akhir

0 hasiI pemen.ksaan

Menimbang bahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Su.rat Nomor 692/EMLl-TAX/lx/2021 tanggal 7 September 2021 dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Ba.nding sebagai berikut:

a'No..`` I.:'=Ufaian -1.+`Menurut, ...L= v~-Koreksiyang

--.-_ _,`-^-`--_-----i._-.I.--t---I-.r.J`-.+- `Diajukan-!Keberafan

-`^-:,-I--- A_,(R5)_ -i-a ' -, Pemohon Banding~ Fiskus€`=_.T=.--'

(Rp).._..(Rp)`

Dasar PengenaanPaiak42.062.955.40842.067.605.9434.650.535 1

2Pph Pa§al 26Terutang

2.542.559.7385.870.961.4513.328.401.713 3Kredit Pajak2.542.559.7382.542.559.7380

Ha|aman3daril23halaman.PutusanNomorpuT-°p]T35E9x4;:3n/%o2b#PL:/b#::AntTsa,hnudnon2:::aft

I3.328.401.713 4Pajak Kurang(Lebih\Bavar

03.328.401.713

5SanksiAdministrasi01.,150.961.3121.150.961.312 6Jumlah Pph ymh04.479.363.0254.479.363.025 dibavar

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-02646/KEB/PJAVPJ.07/2022 tanggal 5 September 2022, menyatakan mengabulkan sebagian, dengan perhitungan sebagai berikut:

----D-it~a-mbahr~ _--_"aEija-di=.-i-:,i -~,T...`-`-, uraian ` „ Iseinrifa-- (Rp)(Dikurangi)(Rp)(Rp) a. DasarPengenaanpaiak''=42.067.605.9.43042.067.605.943 b. Pph Pasal 26 Terutanq5.870.961.451(831.867.902)5.039.093.549 c. Kredit paiak2.542.559.73802.542.559.738 e. Pajak Kurang (Lebih)Bayar

3.328.401.713(831.867.902)2.496.533.811 f. Sanksi Administrasi1.150.961.312(333.096.836)817.864.476

9. Jumlah Pph yangmasihharusdibayar4.479.363.025 (1.164.964.738)3.314.398.287

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan a quo sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 0624/EMLI-TAXD(I/2022 tanggal 30 November 2022 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 (diantar langsung);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat. Banding Nomor 0624fl=MLI-TAXD(I/2022 tanggal 30 November 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:\r I. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

1. bahwa Pemohon Banding mengajukan Banding berdasarkan ketentuan Pasal I 27aya!(1)Undang-undangNomor6Tahun|983tentang.Ketentu?numum'( dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir ,( dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 (UU KUP), ya.rtu mengajukan Banding atas keputusan keberatan.

2. Pemenuhan Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

a. Surat Banding ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak.

b. Surat Banding disampaikan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterima Keputusan yang dibanding, karena surat Keputusan Keberatan

Nomor KEpro2646fl<EB/PJAVPJ.07/2022 tanggal 5 September 2022 diterima pada tanggal 7 September 2022.

3. Pemenuhan ketentuan Pasal 36 UU Pengadilan Pajak:

a. Teinadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Banding, b. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding, \ sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjuthya.

4. Pemenuhan Ketentuan Pasal 37 UU Pengadilan Pajak:

Bahwa Surat Banding ditanda tangani oleh Ryanti Chrisanty selaku Direktur yang dibuktikan dengan Akta Penunjuk`an Nomor 2 tertanggal 10 Mei 2022 i teriampir.

bahwa dengan demikian Surat Banding yang diajukan Pemohon Banding terfuadapsuratKeputusanTerband i ngNomorKEP- 02646n<EB/PJAVPJ.07/2022 tanggal 5 September 2022 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU KUP dan ``UU Pengadilan Pajak.

11. Mengenai Ketetapan Semu.la dan Keputusan Yang Dib.inding

1. bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2019 Nomor 00039/204/19/059/21 tanggal 10 Juni 2021 yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam (KPP PMA 6), dengan rincian perfuitungan sebagai berikut:i

•`-Koreksi` I,--I, •No; .` -` „„i .,Uraian ,`€I -``= -Me`n` uru:.t~,`.-`.-```-_.__. `t,+---(-Rp)--=Lcl

Pemohon BindingFiskus

•`iRpj`'-. .-- `-+ .

-. (Rp} .

1Dasar Pengenaan Pajak• 42.062.955.40842.067.605.9434.650.535 2Pph Pasal 26 Terutang

2.542.559.7385.870.961.4513.328.401.713 3Kredit Pajak

2.542.559.7382.542.559.7380 4Pajak Kurang (Lebih)Bayar

03.328.401.7133.328.401.713 5Sanksi Administrasi01.150.961.3121.150.961.312 6Jumlah Pph ymhdibayar04.479.363.0254.479.363.025

2. Bahwa atas SKPKB tersebut, Pemohon Banding menyatakan tidak setuju seluruhnya namun telah membayar pajak yang kurang dibayar berserta sanksi administrasi dengan total sebesar Rp. 4.479.363.025 pada tanggal 1 September 2021 dengan bukti pembayaran (Bukti Penerimaan Negara) dengan NTPN 618E31 SD7HF61048 teriampir;

3. bahwa atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan Surat Nomor 692/EMLI-TAX/lx/2021 tanggal 7 September 2021 yang ditandatangani oleh Umi Kaltsum selaku Direktur yang berwenang untuk menandatangani Surat Keberatan sebagaimana tercantum dala`m Akta Penunjukan No. 22. tertanggal 9 0ktober 2020. Surat Keberatan tersebut pada intinya menyatakan bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas pethitungan pajak Terbanding sebagaimana tercantum dalam SKPKB Pph Pasal 26 tersebut, dan menurut Pem6hon Banding peinitungan pajak yang seharusnya adalah sebagai -berikut:

` I(clreks_iLya'ng `1DiajukanKeberatan(Rp) I.No. , :tu .Ufa!a_r`..'' Menu.rut,``_`

'Fiskus

Pemohon Banding (RD)(Rp)

1Dasar.PengenaanPaiak42.062.955.40842.067.605.943 ,4.650.535 2Pph Pasal 26Terutana

2.542.559.7385.870.961.4513.328.401.713 3Kredit Pajak2.542.559.7382.542.559.7380 4Pajak Kurang(Lebih)Bayar

03.328.401.7133.328.401.713 ' SanksiAdministrasi

501.150.961.3121.150.961.312 6Jumlah Pph ymhdibavar04.479.363.0254.479.363.025

3. bahwa atas Surat Keberatan yang diajukan Pemohon. Banding telah diterbitkanSuratKeputusanKeberatanNomo rKEP- 02646AIEB/PJAVPJ.07/2022 tanggal 5 September 2022 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB Pph Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2019 yang isinya "Mengabulkan Sebagian" keberatan Pemohon Banding atas SKPKBPph Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2019 Nomor 00039/204/19/059/21 tanggal 10 Juni 2021 dengan peinitungan sebagai berikut:

No.UrajanSemulaDitambah/Menjadi (Rp.)(Dikurangi)(Ro.)(Rp.) 1Dasar PengenaanPaiak42.067.605.943042.067.605.943 2Pph Pasal 26 yangTerlltano5.870.961.451(831.867.902)5.039.093.549 3Kredit Pajak

2.542.559;73802.542.559.738 4Pajak Kurang (Lebih)Bayar

3.328.401.713(831.867.902)2.496.533.811 5Sanksi Administrasi.,,1.150.961.312(333.096.836)817.864.476 6Jumlah Pph ymhdibayar4.479.363.025 (1.164.964.738)3.314.398.287

111. Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Banding

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi i-erbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian Sebagai berikut :

I-~--.~T -Menuirutu,..I

N6.

tKoreksi yangDiajukanBanding UraianPemohonFiskus

--,--`,a,-`i ,- {,, -` IBanding(Rp)-,--..`1 A-t , --`RPL-` --f- (Rp)•`..

1Dasar PengenaanPaiak42.062.955.40842.067.605.9434.650.535 2Pph Pasal 26TerutanqI2.542.559.738 I5.039.093.549

2.496.533.811 '.Kredit pajak '

'3

2.542.559.738 )2.542.559.73801 4PajakKurang .(Lebih)Bayar

02.496.533.811 i2.496.533.811

5Sanksi Administratif0817.864.476817.864.476

Jumlah Pph ymhIdibayar03.314.398.287

|3.314.398.287

16 bahwa alasan yang mendasari banding atas koreksi yang diajukan banding tersebut i di atas adalah sebagai berikut :

Men urut Terband ina bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana diuraikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan nomor LAP-084/\/\/PJ.07/KP.09"KSISA2021 tanggal 8 Juni 2021 koreksi atas objek Pph Pasal 26 merupakan:

Haiaman7daril23halaman.PutusanNomorpuT-0:T35#:3n/%o2b#FL:#::AntTsa,hnudno::::a+

a. Koreksi sekunder (Seconc/any acrjusfmenf) atas pembayaran jasa kepada pihak Afiliasi. Koreksi pembayaran jasa kepada Pihak Afiliasi dikoreksi karena tidak terdapat eksistensi dan manfaat serta tidak ada data pendukung.

b. Atas selisih antara nilai transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang tidak sesuai dengan Pn.nsip Kelazjman dan Kewajaran Usaha berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-22/PJ/2013 dan Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-5On.J/2013.

c. Atas koreksi sekunder tersebut Terbanding menetapkan sebagai dividen yang |1 merupakan objek Pph Pasal 26 berdasarkan Pen|.elasan Pasal 4 ayat (1 ) huruf }t g UU Pph dan pengehian dividen secara luas pada article 10 ayat 4 Model Tax Convention on Income and Tax Capital.

bahwa dalam Surat No. SPHP-0070AVPJ.07/KP.0905/RIK.SIS/2021 tanggal 4 Mei lr 2021 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, Terbanding berpendapat bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat koreksi positif fiskal objek Pph Pasal 26 sebesar Rp 527.650.319.130,-untuk tahun pajak 2019 yang berasal dart penerapan kewajaran transaksi afiliasi, koreksi ekualjsasi atas biaya bunga pinjaman ke Ekxonwiobil .United Finance Company, dan biaya promosi yang dilakukan terfiadap WP luar negen. sebagai berikut:

Pos:Pos~NgraEa€taporanLa|a'Eu.gi`I_ _ _i__. ` .____..__`__. i___

_ _ _.+ _---`+-`--` ---5 ---- 5T3:§74:05E.life

Koreksl alas Kewajaran Pembelian Bahan Bakar Fuel.

Biaya Jasa Manajemen Ancon Insurance c~oinpahyS. INC ..-- 14~1,3-4-8-.0-0.~R-p2.014.633.044 Biaya Jasa Manajeiiien ExxonMobilAsia pacific private. Ltd.$13.96-8-.8`15.05 `Rp197.597.017,599 Biaya Jasa Manajemen E;anMobil Global sewices companyS2.687.507.03 Rp-37-.§@2.6-1i),2`60 BiayaJasa ManajemenExxonMobil petroleum & Chemical -a-.3.358.253.87.Rp~ ---- T47,371.-982.3`93- Biaya Bunga PlnjamaTk~o ExxonMobil united Fin-ance companyS7.479.133.60 Rp105.747.904.P79 Biaya ke ExxonMobil Limited (Thajlanc')i45;::::..2: ::44.507.310

6,534,753.870 I_+ __B!_a__yat.se_s-e.a-E-.i¥Ie-r+_M-a-_-ri-!-ix-pe_I-LC~.. _ -` -- _.` S__---- `---3T5+87.2+6_ ~. RI. j_)

> 'B.Laya ke Mobil Oil Australia Ply Ltd51,088,Z95 > Biaya k8 E)oaonMobii-Corporation-Management support services$57.131.40 Rp809.101.672 `~ Biayake EssoAustralla ply..Ltd.` §4,291=15. Rp eJ 6J±8?.i64- Biaya ke ExxonMobil ChemTech (Div EXM Chem)S1.085.96 Rp15.447.782 Eiaya ke E)oronMobil Expl & Prod Malaysia lnc'$122.35Rp.= 1,740,144 Biaya ke Mobil Oil New Zealand LimitedS15.230.88Rp216,746.163 Biaya ke E)o¢onMobil Ref & Supply-Global HQ'S83,275.05 r Rp1,165.933.695

S-i73T0,a0s030|.i0F0I-RRi;p421,020.000 ... :=`..BLayaj±opoLs.I_lngG SINC!4P_O_RE_P_TE±TP` _._ .__ s

~ £_ Biay?_Prom_osi S_CANTR_USTS.A

> Biaya promosi syNER6Y DOWNSTREAM SOLU-Tl`6-NS PTES227.634.79+ Rp3:23;it.J77,fsR;R. > Biaya Pegawai Luar Negeri yang dilapor pada €jT_pFh-2TRp13,759.361

Objek Pajak Meniirut PemeriksaRp.881.417.417.094 Objek Pajak Meriurut SPT WP~_ _ _ ._~_`R_p_.__ 353i76Z£99Z.iE£ Koreksi objek pajakRp527.650.319,130

bahwa perincian koreksi adalah sebagai berikut:

a. Dlviden

-Rp475..671.348.i61 > Koreksl alas Kewajaran Pembelian Bahan Bakar FIIel.

Kurs yang cllgunakan adalah kurs per 3t Desember 2019.

-Rp197,587.017.;99 > Koreksi atas Bfaya Jasa Manajemen ExxonMobil Asia Pacific Private. Ltd.

(F{eklass dari lmbalan sehubungan d8ngan jasa, pekerjaan. dan kegialan)

-Fip37,902,010,t280 > Koretsl alas Biaya Jasa Manajemen ExxonMobil Global Services Company (RekJass cJari lmbalan sohubungan dengan jasa. pekerjaan` dan kegialan)

> l<oreks] afas Blaya Jasa Manajemen ExmnMobll PBtroleum a Chemcal-Rp47,371.982.393 (FlekJass dari lmbalan sehubungan dengan jas8. pel(erjaan, dan kogi8tan)

-Rp29,820,480.980 > Koreksi alas kBwajaran Blaya Bunga Pinjalman ke EconMobil Un.Lted Finance Company

-Rp44.507.310 > Kor8ksl alas Blaya ke ExxonMohil Llmited (Tha.Lland)

•~ I(oreksl alas Biaya ke SeaFiiv8r Maritime LLC-Rp6,534.753,870 > I(oreksl alas Bfaya ko Mobll Oil Australia Ply ltd-Rp51.088,795 > Koretsl alas Blaya ke ExxonMobil Corporation-ManagBrnent Support Servlces-Rp809.101.672 > Koreksl alas Binya k8 Esso Australiapty. Ltd.-Rp61,083.764 > Koreksi alas Blaya ke E)coonMobil Chem Tech (Div EX" Ch8m)-Fip15.447.782 > Koreksl alas Blaya ke EmiiMobil Expl & Pi.od Malaysia lnc-Rp1.740.144 > Koroksl alas Blaya ke Mobil Oil New Zeafand Limited-Rp2t6,746.`163 a ke ExxonMobil RBf & Suppl-Rp.1.165,933,695

-Rp797.253,243.008 b. Bunga

Perhitiingan koreksl positif fiskal alas biaya bunga yang morupaker` Objek Pph Pasal 26 adalah sobagal berikut :

> Biaya Bunga pjnjaman ke Eio<onMobil united Finance company-Rp105.747.904.079 (Berdasarkan pemeriksaan lerhaclap akun 71001000-Inlchrg,D8bt.250. Ierdap8t blaya bunga pinjaman sebes8I Flpl05.747.904.079 alau dalam USD sebesar $7.479.133.60. Pirtyam8n dilakukan dalam rrlala ueng rupiah. sehingga bungaJuga d8Iam mata uang rupiah. Dengan demiklan. untuk perhitungan DPP

PPI. Pasal 26, Iidak add pengariJh sel;sin kurs)

> Oikurangi koreksl a(as kewajaran Bfaya Bunga pinjaman ke EconMobil unitBd Finance company-Rp(29,820,480,980) Objek pph pasal 26 alas Bunga cfm p8rp8riksa-Rp75.927,423,099 a cfm SPT WP- Rp68.877.695.287 Koreksl Positif Fiskal alas Bilnga-Rp.7,049.727,812 c. Imbak]n sehubungan denganjasa. pekeqaan, dan kegtalan

> Koreks! alas Biaya Promosi lMG SINGAPORE PTE LTD-Rp421.020`000 `r Koreksl alas B!aya Promosi SCANTRUST SA-Rp2:549.560,900

--->->KoKroelkcskl sallaaslasBBialyaayaPJraosrarroMslaSnVajNeiEmReGnVExDraOnWMoNbSiTl AREsiAa MPacSifOicLPUrTivIaOtNe.SLPtdT.E-Rp3.237.777,682

-Rp(197,587.017.;599) (Fleklass ke D.rv.iden)

> Koreksl alas Biaya Jasa Manajemen EmonMob.ul Global Servlces Company•Rp.(37,902.010.280) (Flekl8ss I<e Div.iden)

`~ Koreksl afas Blaya Jasa Manajemen EconMobil Petroleum a Cherfucal-Rp(47,371,982,393) Jumtah Koreksl positifFiskal alas lmbalan sehubiingan dengan jasa, pek8riaan. dan kegfatan-Rp(276,652,651.690) bahwa perincian pehitungan koreksi Pph Pasal 26 terutang sebesar Rp.161.397.293.098 untuk keseluruhan masa Januari s.d. Desember 2019 adalah sebagai berikut:

a. D.ividen

> Koreksl alas K8wajaran Pembelian Bahan Bakar Fuel.=Rp95,134.269,712

Kurs yarig digunakan adalah kurs per 31 Desemb8r 2019.

> Koreksi alas Blaya Jasa ManajGmen Exxz]nMobil Asia Pacific Private. Ltd.=Rp39,517,403.521 (RekJass derl lmb8Iarl sehubungan dengan jasa, pekeriaan. dan kegialan)r > Koreksi alas Blaya Jasa Manajemen EmonMobil Global Services Company=Rp7,580,402,`054 (F?ekJass darj lmbalan sehubung8n dengan jasa, pcker]aan. dan kegiat8n)

> Koreksl alas BLaya Jasa Manajemen EronMobil Petroleum & Chemical=Rp9.474,396,J,477 (F¢ekJass dari lmbalan sohLlbungan dengan jasa. pekerfean. dan kegi818n)

> Korcksl alas kewajaran Biaya BIInga Pinjaman ke EconMob.LI United Finance Company1:Fip5,964.096.196 > I(oreksl alas Bfaya ke EconMobil Lintitod {Thalland)=Rp8.901.462 > Koreksl alas Blaya ke SeaRiver Maritime LLC=Rp1,306,950.774 > Koreksl alas Blaya ke Mobil Oil Ailstralia Ply L(d

:,:3,:::3i::::: > Koreksl alas Biaya ko ErmnMobil Corporation-Management Slipport Services

> Kor8ksl atas Biaya ke Esso Australia Ply. Ltd.=Rp12,216.753 > Koi8ksl alas Bfaya ke ExxonMobll Chain Tech (Diy EXM Chem)=Rp3.089.556 `~ Koreks.I atas Blaya ke Exxz)nMobil Expl & Prod Mafaysla lnc=Rp348,029 > Koicksl alas Bfaya ke Mobll Oil N8w Zealand umited=Rp43.349.233 a k8 E>conMobil Ftef i Suppl=Rp233.186.739 Jumfah Koi.cksl Positif Flskal Pph Pasal 26 alas Dividen=Rp159,450,648.601 Kor8ksi positif Fiskal alas Dividen tersebut dikBnakan farif ppli pasal 26 sebesar 20°/o..

b. Bunga

PerhitunganKorekslpositifFiskalpphpasal26atasBunga=Rp7.049.727.812X 10%=Rp704,972.781 Koreksi Positif Flskal alas Bunga tersebut dikenakan tarif Pph Pasal 26 s8besar too/a karena alas pembayarannya kepada ExxonMobil United Finance Company diLampiri dengan DGT dan COD.

c. Imbalan s8hubungan dengan jasa, pek8riaari, dan kegiatan

> Korcksi alas Blaya Pcomosl lMG SINGAPORE FTE LTD84.204.000 > Koi.eksl alas B.Laya Promosi SCANTRUST SAcog,912.180

647.555.536 Jumlah KorBksi Posi(if Fiskal Pph Pasal 26 alas lmbafan sohubungan deilgari jasa, pekeriaan. dan kegiatanRp1,241.671 i716 Koreksl Positif Flskal atos lmbalan schubungar` dengan |asa. pekeriaan, dan kegiatan borupa Biaya Promosl dikenakan tarif Pph Pasal 26 sebesar 20%.+ bahwa berda.sarkan uraian di atas Terbanding berpendapat:

a. Reklasifikasi pembayara-n I.asa kepada pihak afiliasi sebagai pembayaran dividen telah sesuai Pasal 4 ayat (1) UU Pph dan Article 10 OECD Model i commentary.

b. Pengenaan Pph Pasal 26 atas dividen tersebut mengacu pada P3B antara negara Indonesia dengan negara dimana WPLN terdaftar sebagai tax resident, dalam hal ini Singapura, Amerika Serikat, dan Belgia.

c. Koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas Objek Pph Pasal 26 berupa dividen t.elah sesuai dengan ketentuan yang behaku, namun atas pengenaan tarif Pph Pasal 26 belum mengacu kepada P3B sehingga keberatan Pemohon I Banding diterima sebagian.

Minut Pemohon Bandinq bah\^ra Pemohon Banding menyatakan tidak setuiu dan menaaiukan bandina alas koreksi Terbanding atas Pph Pasal 26 yang tenJtang untuk Masa Pajak Oktober 2019 dengan'.alasan sebagai berikut:

bah\^ra total Objek Pph Pasal 26 untuk Masa Pajak Oktober 2019 menuut Terbanding adalah sebesar Rp42.067.605.943 yang merupakan` pembayaran jasa dengan DPP sebesar Rpl6.637.358.025, reimbursement biaya terkait

°p]:5E9x4;:3n/%o2b#PL:#:%Esa|hnudno::€£aR

kepegawaian sebesar Rp4.650.535, dan Pembayaran Bunga sebesar : Rp25.425.597.383.

Bahwa yang menjadi sengketa atas permohonan Banding ini adalah Objek Pph Pasal 26 atas pembayaran jasa dan reimbursement biaya s6besar -Rp. i 16.64-2.008.560 yang dianggap Te.rbanding sebagai divid6n terselut;ung dan dikenakan Pph Pasal 26 terutang dengan tarif sesuai P3B. Atas Objek Pph Pasal li 26 atas pembayaran jasa dikenakan tarif sebesar 150/a dan atas reimbursement „ biaya terkait kepegawaian dikenakan tarif sebesar 20% sehingga atas Pph Pasal 26 yang terutang untuk Masa Pajak Oktober 2019 menjadi sebesar_`. Rp 2.496.533.811 dengan rincian sebagai berikut.

Pph Pasal 26Terutang(Ro) Objek Pph Pasal 26(Rp)

Transaksi Afil iasiATarif

ExxonMobil Asia Pacific Private

9.616.669.40415%1.442.500.411 Ltd. (EMAPPL)

ExxonMobil Global ServicesCompany(EMGSC)

3.471.853.90815%520.778.086 ExxonMobil Petroleum & Chemical

3.548.834.71315%532.325.207 (EMPC)

Mobil Oil Australia Ptv. Ltd.4.650.53520%930.107

I16.642.008.560

Total2.496.533.811 bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa atas Koreksi Pph Pasal 26 sebesar Rp 2.496.533.811 bukan merupakan pembayaran dividen melainkan merupakan pembayaran jasa dan reimbursement atas biaya kepegawaian yang tidak c!apat I dikenakan Pajak Penghasilan (Pph) di Indonesia dengan alasan sebagai berikut: A. DasarHukun

A. 1 : Definisi dividen

Dividen dapat didefinisikan sebagai berikut:

KaniusBesarBahasalndone;ia("KBBr)

"(1)bagianlabaataupendapatanperusahaanyangbesamyaditetaDkan oleh direksi serfa disahkan oleh rapat pemegang sraham untuk dibaaikan keDada Dare Demeaana saham:

(2) sejumlah uang yang berasal dari hasil keuntungan yang dibavarkan kel.ada pemeaana saham sebuah perseroarf

Undang - Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008

Penjelasan Pasal 4 (1 ) hunrf g

Ha|ama;iidaril23halaman.PutusanNomorpuT-°#i5E9x4;:3n/%#FL:/b#j::AntTsa,hnudno::=£air

(g) "Dividen merupakan bagian laba yang diDeroleh Demeaana saham afau pemegang polls asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi. . ."

Undang-UndangPerseroan.TerbatasNo.40Tahuri2007

Pasal 71 ayat (2)

``(2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1 ) dibaaikan keDada Demeaana saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.,, `

Org.anisedon for Economic Cooperation ;nd Development (OEC;D') Commerty Pasal 10

"Dividends are the distibution of eaminas allocated to shares and other forms Of DarficiDation in the eauitv Of incorporEifed privErfe enterprises, co- operatives, and public corporations. These can be recorded on the date they are payable, on the date they are paid, or at some other point in time (GlossaryofForeignDirectl;vestmentTerms,OECD,2001).

A. 2. Manfaat Persetujuan Pen6hindaran Pajak berganda/ P3B /"Tax 77eaa„ berlaku untuk restdenf

Tax 7ieafy Indonesia-Amerika serikat..`

1. Art 7 f]9rsona/ Soqpe Tax 7feafy lndonesiaAmerika Serikat

`This Convention is applicable to persons who are residents of one or both of the cbntracting states:"

2. Art 4 /7/ Fisca/ ffes/dence Tax 77icafy lndonesiaAmerika Serikat "In this Convention, the term "resident Of a Contracting State" means any person who under the laws Of that State is liable to tax therein by , reason Of his domicile, residence, place Of incorporation, place Of management or any other criterion Of a similar nature. For purposes Of United States tax, in the case Of a partnership, estate, or trust, the term applies only to the extent that the income derived by such person is subject to United States tax as the income Of a resident, either.in its hands or in the hands Of its patners or beneficiaries."

Tax 77eafy Indonesia -Singapura

Ha|aman|2darll23halaman.PutusanNom°rpuT-°#5E9x4;:3n/%#FL:#::AntTsa,hnudno::=£aif

1. Art. 7 Persona/ Scope Tax 7feafy Indonesia-Singapura

`ThisAgreementshallapplytopersonswhoareresidentsofoneorbcth of the Contracting States."

2. Art. 4 (1) Fiscal Domicile Tax Treaty lndonestia-Singapura

"Far the purpo;ses Of this hgreemeirt, the tein "a resident of a Contracting State" means any person who is resident in a Contracting

. State" for tax purposes of that Contracting State. This term shall not include a permanent establishment of a foreign enterprise which treated as a resident for tax purposes."

7a*+reafylndonesia-Belgia

1. Art. 7 Persona/Scope Tax 77eafy Indonesia-Belgia

`ThisAgreementshallapplytopersonswhoareresidentsofoneorboth of the Conhacting States."

2. Art. 4 /7/ Res/.dent Tax 77eafy Indonesia-Belgia

"ForthepurposesOfthisAgreement,theterm"residentOfaContracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to ,, tax therein by reason Of his domicile, residence, place of management `\ or any other criterion of a similar nature. However this term dces not `,I, include any person who is liable to tax in a Cbnhacting State in respect only Of income from sources in that State."

Kesimpulan bahwa berdasarkan ketentuan ter§ebut di atas, dapat disimpulkan sebagai beriklrt:

a. Manfaat Tax 77eafy beriaku untuk rest.dent dari salah satu atau kedua Negara beaty parfuer:. dar\ b. Untuk tujuan penerapan fax freafy, penentuan status res/.dent i ditentukan berdasarkan ketentuan domestik Negara tempat penerima

. '. penghasilan terdaf[ar sebagai res/.dent atau dengan kata lain penentuan status res/.dent tidak dapat ditentukan berdasackan ketentuan domestik negara tempat timbulnya '(sumber) penghasilan.

bahwa dengan demikian, apabila penerima penghasilan terdaftar di Negara Amerika Serikat, Singapura atau Belgia, maka penentuan status +

I, Ha|amanl3daril23halaman.PutusanN0morpuroplT35i£:x:3n/%o2b#L%;I:AntTsa,hnudn:n2::£a+

res/.dent untuk tujuan penerapan fax teafy adalah dilakukan berdasarkan ketentuan domestik Negara Amerika Serikat, Singapura atau Belgia, dan !!±!sap berdasarkan ketentuan domestik Indonesia;

A. 3. Ketentuan domestik terkait penefapan ran 77eafy a. Pasal 3 ayat (1) PER-61/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan '; PER-24/PJ/2010 mengatur bahwa "Pemofongflemunguf Pa/.ak harus1 melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuanyangdiafurdalarrfP3B,dalamhal:

a. Penerima penghasilan bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia, b. Persyaratan administratjf untuk menerapkan kctentuan yang diatur dalam P3B telah dipenuhi; dan c. Tidak terjadi penyalchgunaan P3B oleh VVPLN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang pencegahan penyalahgunaan \i P3Er.'

b. Pasal 4 ayat (3) PER-61mJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan I PER-24/PJ/2010 mengatur bahwa "Persyarafar) adm/.n/.sfrafff ' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hunrf b adalah SKD \: yang disampaikan oleh WPLN kepada pemotong/Pemungut pajak:\ a. menggunakan formulir yang telah d.itetapkan dalam Lampiran 11 t':, atau Lampiran Ill Peraturan Direklur Jenderal Pajak ini;

b. telah diisi oleh \l`lpLN dengan lengkap;

c. telah ditandatangani oleh WPLN afau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B;

d. telah disahkan oleh pejabat yang bervenang, wakjlnya yang sah, I atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B, yang dapat berupa tanda tangan atau diberi tanda yang sctara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara miha \ p3B; dan`,, e. disampaikan sebelum berakhimya batas walchJ dengan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak".

Kesimpulan

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pemotong Pph Pasal 26 wajib menerapkan Tax Treaty apabila 3 (tiga) persyaratan telah terpenuhi.

A. 4. Hubungan antara ketentuan domestik (UU Pph) dengan ran Treaty a. Pasal 32A UU No. 17 Tahun 2boo tentang Perubahan Ketiga UU Pph Tahun 1984 ("UU Pph 2000") mengatur bahwa:

"Pemerintah bervenang untuk melakukan perfartyian dengan pemerintah negara lain .dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan paifak'., b. Penjelasan Pasal 32A UU Pph 2000 menerangkan bahwa:

"Dalam rangka peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara lain diperlukan suafu perangkat hukum yang berlaku khusus (Iex-spesialis) yang mengatur hak-hak pemajakan dari masing- masing negara guna memberikan kepastian hukum dan menghindarkan pengenaan palak berganda serta mencegah pengelakan pajak. Adapun bentuk dan materinya mengacu pada konvensi intemasional dan ketentuan lainnya serfa ketentuan perpajakan nasional masing-masing negara„., c. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 ("PP , 94/2010") mengatur bahwa:

"Dalam hal terdapat ketentuan perpajakan yang diafur dalam perjartyian intemasional yang berbeda dengan ketentuan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, perlakuan perpajakannya I didasarkan pada ketentuan dalam perjartyian tersebut sampai dengan `` berakhimya perjartyian dimaksud, dengan syarat perjariian tersebut telah J. sesuai dengan Undang-Undang tenlang Perjartyian lntemasional'.,

Kesimpulan bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Tax 77eafy adalah ketentuan yang berlaku khusus (/ex-spec/.a//.s) yang mengatur hak-hak pemajakan dart masing-masing negara guna memben.kan kepastian hukum dan menghindarkan pengenaan pajak berganda serta mencegah pengelakan pajak;

b. Dalam hal terdapat ketentuan perpajakan yang diatur dalam Tax 77eafy yang berbeda dengan ketentuan perpajakan yang diatur dalam UU Pph, periakuan perpajakannya didasarkan pada ketentuan dalam rex 7feafy tersebut (P3B prevain.

A. 5. Pengenaan pajak atas bus/.n;ss proffl

Tax Treaty Indonesia -Amerika Serikat

Art. 8 (1 ) Tax 77eafy Indonesia-Amerika Serikat

"Business profits of a resident Of one of the Contracting States shall be ti exemptfromtaxbytheotherContractingStateunlesssuchresidentcarries'', on business in that other Contracting State through a permanent 1 establishment situated therein. If such resident carries on business as aforesaid, tax may be imposed by that other Contracting State on the business profits of such resident but only on so much of such profits as are attributable to the permanent establishment or are derived from sources within such other Contracting State from sales Of goods or merchandise Of the same kind as those sold , or from other business transactions Of the same kinds as those effected, through the permanent establishment."

Tax rreafy Indonesia -Singapura

Art. 7 (1 ) Tax 77eafy Indonesia-Singapura

"The profits Of an 6nterprise Of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Conhacting S.tatethro_u.ghapermanentestabli.shmentsituatedther.e±n:.Ifth_efypterprise_ caries on business as aforesaid, the profits Of the enterprise may be taxed I:I in the cither State but only .so much Of them as is attributable to that permanent establishment"

Tax rreafy Indonesia -Belgia

Art. 7 (1 ) Tax rreafy Indonesia-Belgia

;`The profits Of an. enterprise of a Condacting State shall be .taxable onl.y in that State unless the enterprise caines on business in the other Corfuacting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise canies on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State, but only so much Of them as is attributable to:

Ha|aman|6daril23halaman.PutusanN0m°rpuT-°p]T35E9x4;:3n/%o2b%PL:#;I:AntTsa,hnudnon2e°s2j6a+

a. that permanent establishment, or b. the sale Of goods or merchandise Of the same or similar kind as those sold, or to other business hansadions Of the same or similar kinds as those effected, through that permanent that permanent establishment."

KesimpulanI bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Bt/s/.r7ess proffi dari res/.dent Amen.ka Serikat, Singapura atau Be]gia ][ hanya dapat dikenakan pajak (Pph) di Negara Amerika Serikat, Singapura atau Belgia; dan b. Indonesia dapat mengenakan pajak (Pph) atas bus/.ness proffi tersebut apabila bus/.ness proffi tersebut diperoleh melalui kegiatan usaha res/.dent Amerika Serikat, Singapura atau Belgia di Indonesia melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan bus/.ness pro#{ terseb.ut dapat diattribusikan pada BUT tersebut.

a. Rincian Alasan Banding

1) Pembayaran Atas Jasa Kepada Pihak Afiliasi Buk;n MerupaRan ci'ividen Secara Tersefubung bahwa seluruh. opjek yang dikoreksi Terbanding bukan menJDakan dividen dan menurut Pemohon Banding tidak ada dasar bagi Terbanding untuk secara sepihak melakukan rekarakterisasi pembayaran jasa sebagai dividen. Atas pendapat Terbanding yang menyatakan bahwa pembayaran alas jasa kepada pihak afiliasi merupakan dividen terselubung, perlu Pemohoh Banding tegaskan bahwa berdasarkan.Kamus Besar Baha5a Indonesia ("KBBl),.dividen dapat didefinisikan sebagai berikut:

"(1) bagian laba atau pendapatan perusahaan yang besamya

I difetaphanoph dbeksJ_seTta disahken doh rapetpe!negrng.. \ sahamuntukdibaaik=nieDad=DaraD6meaana.s=ir;aii:-.-.--Ti:'-

• (2) sejumlah uang yang berasal dari hasil keurfungan yang dibavarkan.\' saham sebuah erseroarf'

Sedangkan penj.elasan pasal4 (1) hurufg uu pph menyatakan bahwa:.~

Ha|aman|7daril23h:lam:n.PutusanNO:OrpuT-°p`T35E9x4;:3n/%o%#PL:/b%::AntTsa,hnudno::::a.+

``Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polls asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggofa hoperasi .... "

Lebih fanjut, berdasaritan Undang -Undana Perseroan Terbatas No..40 T:hlin2007Pasal71ayat(2).menyatakanbahwa:

"(2) Seluruh laba bersih sctelah dikurangi penyisihan untuk cadangan

. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS."

Sefain itu, berdasarkan penjelasan dalam Onganizafor} for Ebonomie Cooperation and Development (``OECD') Commentary Pasal 10 diinyataken bahwa:

"Dividends are the distribution of eamincls allocated to shares and other forms Of pahiciDation in the eauitv Of incorporated private enterprises, co- operatives, and public corporations. These can be recorded on the date •` they are payable, on the date they are paid, orat some other point in time (Glossary of Foreign Direct Investment Terms, OECD, 2001).:

bahwa berdasarkan definisirdefinisi di atas, dapat disimpulkan bahwa dividen adalah keuntungan yang diberikan kepada pemegang saham, dimana dalam hal ini pihak afiliasi yang menyediakan jasa bagi Pemohon Banding bukan merupakan pemegang saham pada Pemohon Banding. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian dan Alda Perubahan terakhir, Pemegang saham Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

1) ExxonMobil lntemational Hoidings lnc. (99,99%) yang berdomisili di Amerika Serikat

2) Mobil lntemational Petroleum Corporation (0,01 %) yang berdomisilf di Amerika Serikat

Dan` pembebanan biaya maupun pembayaran kepada -perusahaah afiliasi atas jasa yang diberikan adalah Q!±!sa± kepada pemegang saham dan. J Pemohon Banding.

bahwa pembebanan biaya maupun pembayaran atas pemanfaatan jasa selama Masa Pajak Oktober 2019 dilakukan kepada pihak-pihak afiliasi sebagai berikut:

1. ExxonMobil Asia pacific Fte Ltd ("EMAPPL") -Singapura;.

2. ExxonMobil Global Services Company ("EMGSC') -Amerika Serikat;

3. ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA ("EMPC") - Belgia.

4. Mobil oil Australia pty. Ltd.-Australia

Selalm .mu, berdasarkan Paragraph 1 .64. OECD Tlransfer Pricing Guidelines ("7P Gu/.de//.nes"), menyebutkan bahwa:

``A tax administration's examination Of a controlled transaction ordinarily should be based on the transaction actuall undertaken by the associated enterprises as i[ has been structured by them, using the methods applied by the taxpayer insofar as these are consistent with the methods described in Chapter 11. In other than exceptional cases, the tax administration should not disreclard the actual transactions or substitute other transactions for them. Restructuring Of legitimate business transactions would be a wholly arbitrary exercise the iriequfty Of which could be compounded by double taxation created where the other tax } administration does not.share the same views as to how the transaction should be structured."

Bahwa OECD 7P GL//.de//.nes Paragraf 1.64 di atas menyatakan bahwa pemeriksaan pajak harus berdasarkan pada struktur transaksi yang sebenamya terjadi. Terbanding tidak boleh mengabaikan -ataupun I menggantikan struktur transaksi yang dibentuk karena mumi dengan alasan bisnis hanya karena Terbanding tidak mem!liki pendapat yang sama atas bagaimana suatu transaksi harus dilakukan. Merestruktun.sasi transaksi yang dibentuk mumi dengan alasan bisnis tidak dibenarkan karena merupakan j, praktik yang sewenang-wenang ("arb/froly') dan bisa~ me-nyebabkari pemajakan berganda atas satu transaksi yang sama.

Bahwa perubah`an karakterisasi pemanfaatan jasa menjadi dividen adalah salahsatubentuk kesewenang-wienanganTerbanding,karena

menyebabkan pemajakan berganda atas satu transaksi atau penghasilan yang sama dimana Pengasilan tersebut:

1) Dipajaki oleh Penjual di negara penerima penghasilan,

2) Dipaj.aki oleh Terbanding dengan dilakukannya korek.si biaya di Pph Badan

3) Dipajaki oleh Terbanding di Pph Pasal 26 dengan dilakukannya perubahan karakterisasi j.asa men|.adi dividen;

4) Dipajaki oleh Terbanding terkait Koreksi Pajak Masukan atas Jasa Luar Negeri tidak dapat dikred.rtkan.

bahwa dengan mengacu pada kedua definisi dividen yang dikutip di alas ser[a fakta-fakta terkait pemegang saham dan pembayaran atas pemanfaatan jasa kepada perusahaan afiliasi Pemohon Banding, dapat disimpulkan bahwa pembavaran tersebut tidak memenuhi kriteria sebaaai embakarena secara faktual tidak beinubungan dengan kepemilikan saham, bukan merupakan pembagian keuntungan ataupun pembagian laba yang dibayarkan kepada pemegang saham dan nilainya tidakd.rtetapkanolehdireksiPeinohonBanding.

bbahwa pembayaran kepada EMAPPL, EMGSC dan EMPC ini dilakukan I

I alas jasa yang ielas diserahkan terkait +.niormafr.on fechnofocIV. business i sL/opal 'serv/.cos, dan iasa-iasa lainnva vana memberikan kontribusi terfiadap perolehan Dendapatan dan memberi manfaat baai operasional Pemohon Bandina serta tidak dilakukan o[eh personel Pemohon Banndina di sehingga tidak ada alasan untuk dilakukan koreksi atas DPP Pph Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri yang telah pemohon Banding bayarkan. . Selain itu, pembayaran kepada Mobii. Oil Australia Ply. Ltd. merupakan r6imbursement biaya terkait dengan kepegawaian (pelatihan, ben.alanan dinas, relokasi) yang dibayari(an teriebih dahulu oleh Mobil Oil Australia Ply.

. Ltd. (perusahaan afiliasi) kemudian ditagihkan kepada Pemohon Banding, sehingga biaya ini bukan merupakan Objek Pph Pasal 26.

2) Karakteristik Pengh;silan yang Menjadi Objek Koreksi Terbanding Adalah Pemanfaatan Jasa yang Mempunyai Hubungan Langsung dengan K.egiatan

Usaha dan Terdapat Manfaat yang Jelas - Jelas Dinikmati oleh Pemohon Banding a) Koreksi atas Biaya Jasa Manajemen ExxonMobil Asia Pacific Private. Ltd. (Reklass dari lmbalan sehubungan dengan j?sa, pekeriaan, .dan kegiatan)sebe;arRp9.616.669.404 bahwa koreksi DPP Pph Pasal 26 tersebut adalah terkait dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding di Pph Badan Tahun Pajak 2019 sebesar Rp 9.616.669.404 untuk Masa pajak oktober 2019 dimana atas koreksi tersebut, Terbanding secara sepihak menjadikannya sebagai pembayaran dividen yang terutang Pph Pasal 26. Atas koreksi tersebut, Pemohon Banding menyatakan tidak setuju dengan alasan sebagai berikut:

1) Pembayaran kepada EMAPPL ini secara jelas merupakan pemberian jasa yang diberikan oleh perusahaan afiliasi kepada Pemohon Banding yang memberikan manfaat dan kontribusi bagi aktivitas usaha Pemohon Banding dan secafa nyata mendukung 6perasional Pemohon Banding. Lebih lanjut Pemohon Banding jelaskan sebagai berikut:

o `Fuels

Memberikan dukungari dalam hal perumrisan stTategi bisnis, analisa produk dan persaingan pasar, sL/pp/y (mencakup penjadwalan kargo, perencanaan pengiriman, dsb), /og/.sf/.c dan aperaf/.on terkait dengan lini usaha b:ahan bakar.

bahwa berikut ini adalah salah satu contoh pembuktian eksistensi teri(aft dengan jasa yang diberikan EMAPPL berkaitan dengan ch/bmer}f (pengiriman) produk bahan bakar yang dijual ke PT Freeport Indonesia, di mana pegawai EMAPPL melakukan perencanaan serta koordinasi terkait dengan t, peng irim an tersebut.

PT Exxonmobil _Lubricants Indonesia

p--I-?-0a-f-|rL..rty--.I ..-- n_- ?.a_i~d--~~

£wqm.i.in.ae...~Im.-~m.-~t.^~

S=.~.^To.6.iu=l.n.nL"9.31_^11--.:±i_::i-_-.--.„.--..----I-+.------ ±mu5h~~^Chmhod-

`.I.mull--h....n..c`.e-h...-„..a..._n^L.^i`1.~..cl.n.-,in-w..1AtroL--.,-.~hnm.-ed-Lul I.rn-.rtyhiua--b.~.ae.~."pt.twnLW.I)^nitLiE.mh-tw.4h..,..;...thl._...I_...

o Lubricants and specialties

Memberikan dukungan dalam hal perumusan strategi bisnis, t analisa produk dan persaingan pasar, dukungan teknis terkait produk pelumas, aperafi.on and mt.dsteam (mencakup proses koordinasi pengiriman, pengapalan, impohasi, dsb) terkait dengan lini usaha pelumas.

bahwa berikut ini adalah salah satu contoh pembuktian ; eksistensi terkait.dengan jasa yang diberikan EMAPPL berkaitan dengan proses importasi produk pelumas, di mana karyawan EMAPPL yang melakukan koordinasi dengan pihak PT YCH

I Indonesia sebagai pengelola fasilitas penyimpanan produk pelumas di Indonesia.

-I-^1,.-L.:

FIT:F:i-.¥`:;.¥J:`:?.:`T=L=::1T::<i`:`:¥:`L=i`````Liii.i:`!:;`;¥:==`==:T``-..::=T`:,.*`=:::i-:`.`::..``[` I-i--

I-I ------ W ,---- =to--a-I .------- : . ` . E==- T¥-= i::i;.:.-.;.i.:i:i..:ij:..i;`:.- a;= . :.;i:;:.:.::;:

ET=E±T=_ri==|E;f!=:==it=in;HZ9m|=i=ae|==\

=---Emu, ffiT-

E==-I."

o Controllers

. . Business Arialysis and Repohing UBAIFr). Services:.

Melakukan analisa dan laporan posisi keuangan.

anggaran dan sebagainya ke manajemen (/.nfema/ stewardship).

• Confro/s Adv7.sory. Melakukan pengawa.sam atas sistem . perigendalian (/.ntema/ confroD setiap kegiatan usaha / bisnis unit dalam rangka meningkatkan efektffias dan efisiensi pelaksanaannya.

• F/.nanc/.a/ Operafons Serw.ces: Melakukan jasa terkait dengan koordinasi dan persiapan dan finalisasi laporan keuangan untuk dilaporkan kepada pihak yang berwenang seperti pemerintah serta melakukan pengawasan dan peningkatansistemoperasikeuangansecara berkelanjutan dan efektif.

Letn2`1)I)2C010.029

Choang, I:``.ang Won

GFo re`riew wtth CFS - Agcnd. {draf l) to Bslrm|unthMlnd

{.Ton.¥rinYitri;Tt[t,]Laa liai

|¥ife*+=3g.29eda_GFqFcoleFs.RanewrREtngid;afaHbi

HI MlchaeT,

As discussed, please see the attached dra(I aEcnda for the Gfo revrew with CFS ln BKK.

I We have rioted thatyou will be jolnlng on the 2nd day, as such the Tax team discos;ion shall be on the slmjlaT day as EMu's rchd^/.

•Venue:VTTTower

-.Datesl3`handl4thofMarch let `Is know if you hal/e other ipputs. Thanksl

ChuangKwangwen

J)o`mstream Controllers, Singapore txronMobilAsiaPac]!iEPteltd

1 llarbourFrbnt Place, W06" HachoiirFront Tower oric Smgaporc 098633

Tck{65) 68136129

-Elti`wail:kdwahnfoowen.chuanz®cxxomobil.com.

oTax

Memberikanjasaterkaitfaxadvt.soryandp/ami.ng

*ta€,in,LLa in 6giv try ttwi-,n. f`ri-iiA« Lrty put Diro . la i-try . 7-I..I lo-5b.a fwd` I- Lorfu . hda. I.mr i.4..I,.or. L6it) a Iom dr

I -I..~w]~--sd-.mnzoi.o--a_`im`uqu..-an,t-H.ii_h+time.Arfu

C-Lctl ..^L `m.n .-... I~n+,um¢-^b frorty

W-dcoi.-rna.I-fro|nd-..7-mpctl-cotherm.haoth.tiid-b.-e.hLriofrr-r.tin.h-7reinmlimf.Bn_chith.roecoqb`^I.nde®edtD.tiL n..m~.dopttd.n-t-Erty.rmee..ul

I lndoce.il lnecrm. ux..I.I zI* ([ond)

82.-Indor.ii. dqrrditom i* lor.rmh.I I.a.tnt he om zo r ...., co.real i .ndon .... owrr 7.5X |BLI.in..I A.it.Low th. drcebre DW7 ot lox .|loot5) t>n prr..I prolm

-00"

Srtypr-7a(- hio"ObB All, p.clfic rt. Ld pe ^10: i96mi2^i)

I h..hal.f .Dn` P..o llc6-OO I.rbaiiF.m` T- On. hi.po. . 0986)I

711: |65}6&8S-22}6 I.I. (65t.688}2Z99

|mll:,bma-`- o Treasurers

I Bus/.ness i/ne Suppch Senw.ces: Melakukan analisa keekonomian proyek transaksi bisnis/keuangan, investasv divestasi, usaha patungan tioint ventures), arahan kebijakan keuangan kepada satuan-satuan usaha.

• Affi//.ate F/.r)ance Serv/.ces: Merencanakan struktur modal perusahaan;menghemat biayabunga, transaksi I keuangan antar-perusahaan, jaminan hutang.

I Cash Management Senw.ces: Mengatur kegiatan . :

perbankan, biaya bank, valuta "asing, manajemen ' keamanan uang tunai dan mengawasi prosedur.

i Benefits Financing & Inv?stments Services:. Mengetola

•danalnvestasi,pembiayaan,menggtur rencana pemanfaatan dana para karyawan; jasa-jasa penaksiran II (actuaria).

•,

Ha|aman24darl.123.h.alaman:.Putusa:.;:~m::UT.-}p]T3.5E9x4;:3n/%o#PL:##::AntTs_%uqng%:j6air

^1 .pal.o` e.in I - .A.,¢- fv.a. T..-Id ~-. -an O^1« oI .h p.`mn` pr-iL n- 8.hut a-dr- T-in . rd .h.dT th.ml whh d`I. e._. " a-a.A.

&dr . - sum .,.. ry d th. ..y p...fr.h .rd dr

MFTA Schedule 45

•.----E=

E

`.=====--._-\-~---

E=-i-_--------- i_=` i-i-,

±1 r=L=-i o Jasa lali"nya mencakup public and government affairs, law, medicine & occupational health (M&OH), security, safety/ healthl envI.rormenf, dan sebagainya.

Bahwajasaiasatersebutdiatas,secaranyatadanjelasmemberikan manfaat dalam rangka mendukung kegiatan usaha/ operasional Pemohon Banding. Periu Pemohon Banding sampaikan bahwa Pemohon Banding memperoleh peningkatan posisi secara komersial dengan adanya jasa ini diantaranya adalah sebagai berikut:

• Tanpa jasaiasa ini, Pemohon Banding tidak dapat beroperasi dan tjdak dapat memperoleh penghasilan di Indonesia.

• Secara sistem, Pemohon Banding dapat beroperasi dengan sistem lT yang berkelas dunia. Semua order dari customer ditempatkan secara on//+]e dan diproses dengan wchd c/ass senw.ces. Hal ini tentunya meningkatkan posisi dan daya saing PemohonBandingdipasaran,sehameningkatkan per\gawasan (intemal confroI).

• Pemohon Banding dapat memben.kan penawaran yang terbaik kepada konsumennya dikarenakan adanya jasa dart pihak afiliasi yang meningkatkan daya saing dan won/d c/ass sfar}dard.

Ha|aman25daril23halaman.PutusanNom°r.PUT°p]i5E9¥4;:3n/%o2b%F:%:AntTsa,hnud§on2:3£\\

bahwa untuk membuktikan jasa tersebut di atas benar-benar teriadi, Pemohon Banding juga telah membuktikan hal ini melalui dokumen pendukung dan overv/.ew kepada Terbanding.

2) Pemohon Banding telah memberikan data dan dokumert terkait dengan jasa yang diberikan perusahaan afiliasi tersebut selama jalannya proses Pemeriksaan dan keberatan sebagai berikut:

o Kontrak (agreemer]f) terkait jasa-jasa yang diberikan oleh perusahaan afiliasi tersebut di atas o Rangkuman I.asa (Summary ofseM.cos) yang menjelaskan jenis jasa yang dilakukan, dasar perhitungan penagihan dan manfaat yang diperoleh Pemohon Banding terkait dengan jasa yang diberikan perusahaan afiliasi tersebut o Sample dokumen teri(ait pembuktian eksistensi jasa yang t diberikan pihak afiliasi berupa email dan komunikasi sehubungan ` d6ngan jasa yang diberikan, bukti meeting, dan sebagainya

. o Dokumen Lokal (Loca/F/./e) sebagai dokumentasi harga transfer (77ar]sfer Pn/.ce Doourr}er}faf/.on) yang telah menguji kewaj.aran .. nilai transaksi dengan pihak afiliasi, beseha data pembanding yang digunakan berdasarkan database ORBIS o Wawancara dengan.tim Terbanding terkait nature dan bukti konkrit atas jasa yang diberikan perusahaan afiliasi.

I

3) P6mohon Banding juga telah menyampaikan data cost base afau , biaya yang dikeluarkan oleh pihak afiliasi sebagai dasar pe.nagihan i kepada Pemohon Banding. Sebagian besar b`erupa Sa/any, Wages ar]d Ber)e# yang dibayarkan pihak afiliasi kepada karyawannya yang telah memberikan shared servt.ces kepada afiliasi ExxonMobil di seluruh dunia dengan rincian sebagai berikut:

Change base s,-tF:unctlonElm incurredChafoed lo PT cca (Cost bco)tcost haso -rna,kun'u®t,lcP®menDgoEMU uJtmcanls =td SDa=iarue= I326.802.504338`230.496L Wock efro1.01%3 42t.391 Fuels Matte:moI129 629.952133.540.021 Wo,kt8oni.cO9a1.33Z.519 Cunfopers93.04229693.096 713 Wock e8act055%509 000 HR1 52 7ce.+i4liz 721 S98 Herdconta.€2%Gas.179 Tieasure€.<5.673.11645.681377 `'/erkedorl0.8S%I`Ssr.727

• j!3.34iro35

Tax43~ca2.3a6 work afro I0.16*I67£3a cthe,1625.Ozl6.36J:631.150.992 rAostiv uon: eton0.05er®. I323 450

II6.6,9.804

Halaman 26 dari T23 halaman. Putusan Nomor PUT-013594.13/2022/PP/M.IIA Tahun 2026

PT Exxonmobil Lubricants Indonesia

Berdasarkan Denielasan dan data Dendukuna vana sudah Pemohon Bandin serahkan Pemohon Bandin mohon a ar koreksi ini dibata[kan karena Pemohon Bandin telah membuktikan eksi§tensi dan manfaat ekonomi terkait denaan iasa afiliasi ini dan bahwa Dembavaran ini bukan akan dividen.

b) Koreksi atas Biaya Jasa Manajemen ExxonMobil Global Services Company (Reklass dari lmbalan sehubungan dengan jasa, pekeriaan, dan kegiatan) sebesar Rp 3.471.853.908

Koreksi DPP Pph Pasal 26 tersebut adalah terkait dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding di Pph Badan Tahun Pajak 2019 sebesar Rp3.471.853.908 untuk Masa Pajak Oktober 2019 dimana atas koreksi tersebut, Terbanding secara sepihak menjadikannya sebagai pembayaran dividen yang terutang Pph Pasal 26. Atas koreksi tersebut, Pemohon Banding menyatakan tidak setuju dengan alasan sebagai berikut:

•.. 1) Pembayaran kepada EMGSC ini s.ecarajelas merupakan pemberian jasa yang diberikan oleh perusahaan afiliasi kepada Pemohon Banding yang secara nyata memberikan manfaat bagi aktivitas usaha Pemohon Banding dan secara nyata mendukung operasional

- P6mohon Banding. Lebih lanjut pemohon Banding I.elaskan sebagai berikut:

a. Office /nfo/7r}af/.or} Techno/ogy yang mencakup penggunaan Network, LAN drives, emails, desktop, Servers, brtya Tj+sendi ^T. benggunaan soth^rare re§mi seperti Mi.crosoft Office (Exce`l, Powerpoint, Word, Skype, Access, dsb), Adobe, Zoom, . Snagit, Nitro Pro, dan soffi^^are' resmi lainnya yang secara jelas-jelas dan nyata-nyata digunakan setiap hari oleh karyawan Pemohon Banding untuk keperiuan operasional dan keberlangsungan usaha Pemohon Banding.

lT Service Request REQ000022959565 has been updatecl and may require ...

rF I ® I <6 I i 1 = IT Service Management <itautor`otification@exxor`mobiI.com >

To a Chrisanty. fry.nti07ro1/20|9 IIEiun

LT Ser`/ices Notlficatlon

11+ I. tE. rBtry pr th-tr-falcrty !=±-+-hll b..I .dci.a to I.t]-i]E-2aeEil-.

RE: Reqilest: IPES DOAG Removal and Reportlng Fteqt.e=t De.criptlon

Hlerarchy

Hello Ryantl,

Below table update has been done ln G3P-010:

1.Rerrioved lman suryarito Hlndrajar`to's DOAG ln IPES (lJser ID: ISHINDR) ( == fo„o#ated the reportlng hlerarchy in |pEs _...C..r`--.I-^r Tr`.A ha +h-r`n-*.^ F1-ra^.;n- b. Penggunaan sistem SAP ya.rtu Enfepn.se Resource System (ERP) yang secara jelas-jelas dan nyata-nyata merupakan sotware yang digunakan oleh ExxonMobil dalam operasionalnya yang mencakup modul akunting, logistik, pembelian, dan sebagainya dan bermanfaat bagi pembukuan I dan operasional serta keberlangsungan usaha Pemohon Banding.

bah.ira berikut ini adalah salah satu inntoh pembuktl.an eksistensi terkait dengan jasa yang diberikan EMGSC berkaitan dengan SAP yakni soreemshof modul SAP yang digunakan Pemohon Banding sehari-hari.

»P-~----_iiii a ._I ___ . «aooo =iitt .|ili:.: I.7= OD

SA,try7- b, i ,1, ,^

__ .___5__

.~ -Halaman 28 dari 123 halaman. Putusan Nomor PU_T-`0P1T35E9x4x.1o3n/i2n0o2b2i/lPLPu/Mbr.iIcIaAntTsalhnudnoi2i062si6a.

bahwa pembukuan, pencatatan, pembayaran dan transaksi- transaksi Pemohon Banding seluruhnya dicatat dalam SAP, yang merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari operasional Pemohon Banding.

c. Non SAP systems sepertii intranet, web, functionalfty urrfuk Careerconnect, employee expense report, IT request, feamsifes dan sebagainya yang secara jelas-jelas dan nyata- nyata digunakan setiap hari oleh karyawan Pemohon Banding untuk keperluan keberiangsungan usaha Pemohon Banding.

bahwa berikut ini adalah salah satu contoh pembuktian eksistensi terkait dengan jasa yang diberikan EMGSC berkaitan dengan employee related system..

9EL€,:ho_rat-~ _'`.

.+.L,in -h~~aati+-

Oul~*e,..-|~-I-- rT='

d. Pro/.eats terkait dengan IT seperti kustomisasi SAP, aL/fomaf/.on, perubahan sistem spesifik, dan sebagainya yang secara jelas- jelas dan nyata-nyata digunakan setiap hari oleh karyawan Pemohon Banding untuk keperiuan keberiangsungan usaha ) Pemohon Banding.

bahwa berikut ini adalah salah satu contoh pembuktian eksistensi terkait dengan jasa yang diberikan EMGSC berkaitan dengan proje`cts yakni adanya permintaan untuk melakukah penambahan ^r' kode area dan taffi pajak untuk penentuan Pajak Bahan

T=,i.-.-..-, =? - `

-: .€ -i --- •. `-+ ~ ,..- '-> .-.--

Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang harus dipungut oleh Pemohon Banding.

FromSllarez, Alayrie /C

Sea,:Tuesday, September 17, 2019 9:57 AM

To:Chrisanty, Ryanti

Cc:Thfamsaen. Nutthapong; Wongdechsareekul. Worapong /C. Bunyan/ate. Warinlrtom.

In`ar`iL Nareenert

SubJ'ect:RE: GCAM Request -Adcl Region -North Sllmalera

ThankyoLIJortheconfirmation,Ftyanti:

Newtaxconditlonrecord!arenowlnProduc`ion.Xlndlyvandaieonyours`deandletme*nowlfyouh.aveconcerii5.

DlsplayMot=TrvehlcleFueITax(ZDM1):ove`faew

. g Fa I a . E = 1' I/I -A

A5sesalesoTB!IDth|Oes&eoTllstTXGo2|Znd-d- r~3inT..T6[;`6.:i-ELT:ih....-=6efiinT'--.-i+Tinint-.~-.unciit~-u..=if3=.-vifta=-¢fii2f~-I -E32{ESO [Orl2o pther

:932t`o3 'so IDri39 Tr]nsoort]t]on--_..__:--i___1:1: :I¥r:5.::;-::-:::i?:i::i-a:_¥:fi::::;;.:5.I! r ,g'3"a;so ?D;Tigo coas=ruEdDani"no

10.Oao 1i j-pl2.:a.+so l!or5io cherndrstm+1`___ ~ --ii_¥¥¥!

10,000 ,,,'A

=¥:TFEHT+EL=LL 10`.COO 1

10. Oao: ,`

Best Regards,

Alayn® T. Suarez

SAP Tax Anarty

EMIT I Appllcat)on I Financtal | Ten & Treasurers Applicatlons

ExxonMobll Llmlied

E.:;.::;::..i.i...:...:..`'.-.``i`.:...:i,..`:..:.`.:.:..I

Bahwa jasaiasa tersebut di atas, secara nyata dan jelas memberikan manfaat dalam rangka mendukung kegiatan usaha/ operasional Pemohon Banding. Periu Pemohon Banding sampaikan bahwa i Pemohon Banding memperoleh peningkatan posisi secara komersial dengan adanya jasa in.i diantaranya adalah sebagai berikut:

• Tanpa jasaiasa ini, Pemohon Banding tidak dapat beroperasi dan tidak dapat memperoleh penghasilan di Indonesia.

• Secara sistem, Pemohon Banding dapat beroperasi dengan \ sistem IT yang berkelas dunia. Semua order dari customer ditempatkan secara on//.r]e dan diproses dengah won/d a/ass serm.cos. Hal ini tentunya meningkatkan posisi dan daya saing Pemohon Banding di pasaran, serta meningkatkan pengawasan untemal confrol).

--`: .---. T£`-``-=

• Pemohon Banding dapat memberikan penawaran yang terbaik kepada konsumennya dikarenakan adanya jasa dart pihak afiliasi yang meningkatkan daya saing dan word class sfar}derd.

bbahwa untuk membuktikan jasa tersebut di atas benarLbenar teriadi, Pemohon Banding juga telah membukiikan hal ini melalui dokumen ppendukung dan ovenrfe`^r kepada Tim Terbanding.

Tidak munakin sebuah perusahaan dapat berialan tanpa sistem dan informafror} 7lrfunofoo`r vana sudah meruDakan kebutuhan dasar ssebuah Derusahaan seperti penggunaan Microsoft Office, Zoom, Skype, Adobe, SAP system, or]/ire orddr S)Asfem dan sebagainya yyang jelas berbayar. Penggunaan sistem dan informafor} fechr7ofog}r ini jelas-jelas berkontribusi terhadap operasional perusahaan. Tanpa } adanya sistem ini, Pemohon Banding tidak dapat beroperasi dan tidak I ada order/pesanan yang dapat dilakukan oleh pembeli sehingga tidak , akan ada perolehan pendapatan. Koreksi seluruhnya terfuadap jasa ini sangat subjektif dan sepihak, walaupun secara jelas telah dapat dibuktikan eksistensi, manfaat dan perhitungan pembebanannya.

2) Pemohon Banding telah memberikan data dan dokumen terka.it dengan jasa yang diberikan perusahaan afi[iasi tersebut selama ( jalannya proses pemeriksaan dan keberatan seb-agai berikut: .o Kontrak (agreerr7enf) terkait jasaiasa yang diberikan oleh perusahaan afiliasi tersebut di atas o Rangkuman jasa (Summary Of sem.cos) yang menjelaskan jenis jasa yang dilakukan, dasar peinitungan penagihan dan manfaat yang diperoleh pemohon Banding terkait dengan jasa yang diberikan perusahaan afiliasi tersebut o Samp/e dokumen terkait pembuktian eksistensi jasa yang diberikan pihak afiliasi berupa email dan komunikasi i\L sehubungan dengan jasa yang diberikan, bukti SAP, Office /I, non-SAP, IT Prtyects dan sebagalinya a Dokumen Lokal (Loca/ F/./e) sebagai dokumentasi harga

.t=isfer(Transfer..P."ce_.D:::I:.n:a.fJ;:]n|.r.=:+g..t:ia_h.I:.n.guj`j_

Ha.:aman3idarll23halaman.PutusanNomorpuT°plT35E9x4;:3n/%;/FL:#::AntTsa,hnudnon2:::air

kewajaran nilai transaksi dengan pihak afiliasi, beseha data pembanding yang digunakan berdasarkan dafabase ORBIS.

o Wawancara dengan tim Terbanding terkait nature dan bukti konkrit atas jasa yang diberikan perusahaan afiliasi.

3) Terkait dasar periiitungan dan kewaj.aran nilai changes tersebut, Pemohon Banding juga telah menyampaikan laporan/serf.rfikasi dart pihak ketiga independen yakni Price Waterhouse Coopers yangtelahmelakukanpengujian(spec/.a/puposeaucJff)teriiadap pembebanan charges atas jasa yang diberikan tersebut secara global, termasuk di dalamnya chartyes yang dibebankan di afiliasi- afiliasi Indonesia.

4) Pemohon Banding juga telah menyampaikan data cost base atau .biaya yang dikeluarkan oleh pihak afiliasi sebagai dasar penagihan kepada Pemohon Banding dengan rincian sebagai (;( berikut

4nuqfoe a,a. Tntfhocrlptkin - ^pp(ic.lbrbMct'k-„-.... '. _.-' God,Si.pport.a. S.r-it. 7vp. Pohct. utcB.d.--` ! .-co c_-in. I_ '

rp,"w_ _. -_'__`_-__I-_-___'._61 _-nib, .y-.n;,._.i I- ',J-.',. 1.a'! wae-col :: = Tl r n.,' -..I.--=I_Hu,i--

-.?. .ulqu..in:ranam^Iap=:I-~i-~.IIJq,M/

~;utaL~«~=-Ll~ --un[L- n^il ,u,.ul..in-ra-k.A,`L,

-I dr„h-

I: =rd

=_' -I-'1

`-~- ..L^i-..f a..a...a--con~~--.-.~-mi-~''. u3J",'1 giv-inI ^mx^in!^romA^smirt`ae(

I----, ,.J --J-

•w,I --i•,AI.II

I

-pra.ft ''o,

Berdasarkan Denielasan dan data Dendukuna vane sudah Pemohon Bandina serahkan. Pemohon Bandina mohon aaar koreksi ini dibatalkan karena Pemohon Bandina telah membulctikan eksistensi dan manfaat

ekonomi terkait denaan fasa afiliasi ini dan bah\^ra Dembavaran ini bukan meruDakan dividen.

c) Koreksi atas Biaya Jasa Manajemen ExxonMobil Petroleum & Chemical (Reklass dari lmbalan sehubungan dengan jasa, pekeriaan, dan kegiatan) sebesar Rp 3.548.834.713 bahwa koreksi DPP Pph Pasal 26 tersebut adalah terkait dengan koreksi . yang dilakukan oleh Terbanding di Pph Badan Tahun Pajak 2019 sebesar Rp 3.548.834.713 untuk Masa pajak olctober 2019 dimana atas koreksi tersebut, Terbanding secara sepihak merijadikannya sebagai pembayaran dividen yang terutang Pph Pasal 26. Atas koreksi tersebut, Pemohon Banding menyatakan tidak setuju dengan alasan sebagai berikut:

1) Pembayaran kepada EMPC ini secara jelas merupakan pemberian jasa yang diberikan. oleh perusahaan afiliasi kepada Pemohon Banding yang memberikan manfaat badi alctivit:: usaha Pemohon- rty Banding dan secara nyata mendukung operaslonal Pemohon

Banding. Lebih lanjut Pemohon Banding jelaskan sebagai berikut:

a. Customer ServIiees yang mencakup jasa terkait dengan proses order fo cash yang me"put proses penerimaan pesanan, penanganan pesanan, setup di dalam sistem terkait dengan + account urrfuk oustomer, penerhiitan invoicelbilling, account rece/.vab/e, dan sampai dengan pembayaran diterima oleh Pemohon Banding.

bahwa berikut ini adalah salah satu contoh pembuktian eksistensi terkait dengan jasa yang diberikan EMPC di mana pelwakilan EMPC memberikan jasa account race/.vab/e

\ management dan berkorespondensi langsung dengan i customer Pemohon Banding yakni PT Freeport Indonesia terf(ail dengan pembayaran tagihan.`

Smhatqun. SLnm on tmiu of r fs sfA Hl ltfopi 611

C.-c.rLD®.I.obl ? i.n ...... a. .a.ounl - Of Fd ZO . ZOO ` 17l!d PT ItL[PC-T lhlooutll^

` HassE.in..h^-L .I-L7Qml`^«wchhrt L^-n.~(Art.Jinn-Lcof; t~.dwl; hvut u lchimr,&me tmnl`ord? Dnbs..a lhrm.,^ebt .-t]h-t; I__,+* ^a3-itrft; -Smn #ch.Abut n ..., b. l`f cmed ih.< `ro`. A.`. I.b. I.I.nc. I n .moon. o. `bo ."L77S.ae n ol F.b 20 2olg. Tho .... 107 ou8`.odn| h© -hth in. cm wler to a- .ti.chef .Iud fr-

>`, n7.h..qam.`.nmt.^oo`rfionrrilEn.ro. .}nC.m.-eS)Ie.|T-a}t.-L7e.ign.rtSo.SIl.mcot 5I he7ca!4p7coire9d7t|o"b.I. pp.rodnr.d.etdodby. Ip.n.e0e7~;iaend9bT`h/ b.A...I. a0l7h,Z~awlg.. .Tenint t.o.Ivothl r-to~^. ~uon-. 2.m] I`.5bdvmn.Oofnpm..-l 2I.1mIi.s1e.v. a. e-t inn.I

• Th. a.im.nt for in.Dfoi . .C"7ro - }C"e4e (I o¢.I mt S .I 14e..Z!| 4 .iprfu. b b. pr-ned by .A.r ls, 201e "h .a el hmcd -... oat to row oe I.I. Z! (.Sdry. ol pml br"| > Th. a.`m.n` for .nvo.co . .Cm847 - lrmn]76 I a..I .in. $ i,e8e,.6Lae) h .iprded to b. procd.ed er ^1.. 21,2019 Th.. .tl ol hro" -... eo. tD vou on F.b 1 I.Sd.ri a. pm` ..in.I > ". a.im.oL +.r lmo.a. I .Ccoro77 - .CcO7ael a o¢.I un` S .57A¢l*e| A .ipcod to b. prom.ed by A.. I.ael. Tth ..I a/ hobi -... cot to mi a. f .b ls I.Sd.r a. piill dam.I >PL.>.±5. r,o:i.=v^T+in.rR|. torT-rok-. I±I.O,CcIo.lro±kinTdh h=nd I-=L" I.EI.in.FT.EEEF=.

A.otrl rp.n`rolc. Tlo. EE5E `.t± h.`t.rlendtd dLI. a.I.to 2e I.b. hoordtrto.rold o`rerdu`.ppred.t. vo`.r..ilst.nco loml. _nt to. `."lnvalc.wlh.ho ]7 I.b toto, Klodh/Lqu.rsbo`rtf`ro`Jt-`o.nvo`>eitlera.Thmb®

11`....`. 9o,6aL,oS•`..- I|g o2.aeig5.4m10 useI- sl]I..I.|O,.9S

6"•..`1j,,*5

)Slog

....•...S.,frol9® col64811lo•...".`5.i75`az

I:.I,I.7II-

I

=¥in¥t:£ nd -- b. Coxporate account/.r}g sem.ce yang mencakup pembukuan 't pada umumnya, PMl (Product Movernenf` and. /nventory) : accounting, fixed asset accounting, intercompany accounting, rekonsiliasi, jasa untuk sapporf terkait dengan audit komersial : oleh kantor akuntan publik dan sebagainya.

bahwa berikut ini adalah salah satu contoh pembuktian eksistensi terkait dengan jasa yang diberikan EMPC berkaitan clengan ]asa corporate accounting.

Jarus\Jachiraful`Ari5ara

F``':<RU9}241QZO19>:£LiarlertyTarEt/caAccountlnDendfJN48Repc)rt«tg-ReQ8caforT8i.CoflfimutonandpenReq\m loCrerty. Rm!

L©E±Ecedo.Ia21zmn.a.onl.eecE9321.`02019.S`-ooll4toct.ndfro.I.rni.tmfutnm..di t*a'Ryantl

Ag.ntleremnde/toprovdequar{ertylaxcot.flrmaton.T7Iankvog.

I.g.'d*

Ate.r.i&rufvachtratultAJR)(luKNAM| thanaalAccountng&Reponzit-Prty=SOA.ha

Cape.al. Fn.nclal S€ rvteL B.riB[ok BS[

ExxonMob4 fro8e d

31gi/17,2g Rama rv ftoad

BngkoL miiQ. TbeiL.nd

TeL(6a)aJ7.55m

Ha|aman34daril23halaman.PutusanN0morpuT-°#5E9x4;:3n/%%PL:#::AntTs#non2:2s:air``

c. Payab/es yang mencakup penerimaan dan pemrosesan /.nvoi.ce dari vendor/sopp/i.er, pembayaran pajak, dan berbagai pembayaran lainnya. Berikut ini adalah salah satu contoh pembuktian eksistensi terkait dengan jasa yang diberikan EMPC berkaitan dengan account payable dan pembayaran kepada vendor Pemohon Banding.

hhmigrnfl- m^.a...<ochT`.qurT...qu-lo*.ap.H--I.o~.-.[u.pq

-«]!Sm.C-b-lm.C-I a.nd

®ic-.quo""`ponorm,"gi.ia

P-in.lt>.lo-.to`iklio`.pl......a.cl.ndoDr.I.rn.u..g.th.\W7b...I.moul`toftli.hroh?!tindl^b.g7..t7.xpfro.1er.nv-)erm7Ssj49|1..I.hZo.hveq)7Thich fabt©uch

Invoice

JJErr=-FLad--aIs{'!„-. A|^naCl B-m-o'-sa lndcmaLa tFAbtrxat]

'_I__ _` h_I-:-_L=_==___i _ _-

`h^.4-.-cWo LL7--at-h-i-. Ihu~` -W 2.

I

1|ptrcod-hfooql'Ortycu>proqmFLmTutsmin

i: (beL==.hooi=::={ fo. .n-..r -... O -..- ~- ~..w a ...- chrL rm.htwJ a in. dramrvbh in in,. b.a-~ to ...ILL . ..ho - ..Lb" vo`. I rl- rna.^.

•. (a-.I.m¢.n.nto/ '' I. o_ eel... dd-Lfu~.i'.ed, -ib.I,

=-quLut_ in Brf - \ d. rex comp//.ance sen//.ce yang mencakup pengh.rtungan dan pembayaran pajak yang terutang, rekonsiliasi akun-akun pajak, dan sebagainya

•,

<h-e\-.I- ta'phm

B I.Ai "T i I.ii ..... `bi..4., A..a.[i 2cO

® ||^L-L`AO. .ho--I| a |c-.~-`-i--=-=m®

-, a -.-. `-. e`.-a,`- twtry,m~'

nJ'chod. sln"d. .r`;zz on ih. ran lh.

H._i

I..whmch--a.nl!

\11-

-ron".."

-Lhrd

e. Jasa-jasa lainnya seperti Pa)ro//, Credi, dan sebagainya Bahwa jasa-jasa tersebut di atas, secara nyata dan jelas memberikan manfaat dalam rangka mendukung kegiatan usaha/ operasional Pemohon Banding. Perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa Pemohon Banding memperoleh peningkatan posisi secara komersial dengan adanya jasa ini il\ diantaranya adalah sebagai berikut:

• Tanpa jasaiasa ini, Pemohon Banding tidak dapat beroperasi dan tidak dapat memperoleh penghasilan di Indonesia.

• Secara sistem, Pemohon Banding dapat beroperasi dengan sistem lT yang berkelas dunia. Semua order dart owstomer ditempatkan secara on//.r}e dan diproses dengan world a/ass serv/.ces. Hal ihi tentunya meningkatkan posisi dan daya saing Pemohon Bandin6 di pasaran, .serta mening katkan peng awasan (/.nfema/ corJfro//.

• Pemohon Banding dapat memberikan penawaran yang terbaik kepada konsumennya dikarenakan adanya jasa dari pihak afiliasi yang meningkatkan daya saing dan ward class standard.

bahwa untuk membuktikan jasa tersebut di`atas benar-benar teriadi, Pemohon Banding juga telah membuktikan hal ini melalui dokumen pendukung dan overVI.ew kepada Terbanding.

2) Pemohon Banding telah memberikan data dan dokumen terkait dengan jasa yang diberikan perusahaan afiliasi tersebut selama jalannya proses pemeriksaan dan keberatan sebagai berikut:,it o Kontrak (agreemer70 terkait jasaiasa yang.diberikan oleh perusahaan afiliasi tersebut di atast' o Rangkuman jasa (Summary Of sew.ces) yang menjelaskan jenis jasa yang dilakukan, dasar periiitungan penagihan dan manfaat yang diperoleh Pemohon Banding terkait dengan jasa yang diberikan perusahaan afiliasi tersebut

o Samp/e dokumen terkait pembuktian eksistensi jasa yang diberikan pihak afiliasi berupa email dan komunikasi sehubungan dengan jasa yang diberikan, bukti meeting, dan sebagainya.

o Dokumen Lokal (Loca/ F/./e) sebagai dokumentasi harga transfer (7fansfer Prr.ce Dooumer)far/.on) yang telah menguji kewaj.aran nilai transaksi dengan pihak afiliasi, beserta data pembanding yang digunakan berdasarkan dafabase ORBIS.

o Wawancara dengan tim Terbanding terkait nature dan bukti konkrit atas jasa yang diberikan perusahaan afiliasi.

3) Terkait dasar perriitungan dan kewajaran nilai charges tersebut, Pemohon Banding juga telah menyampaikan laporan/sertifikasi dari ' pihak ketiga independen yakni Price Waterhouse Coopers yang telah (I inelakukan pengujian (speci.a/ pupose audi) terhadap pembebanan ( chargesatasja;ayang-diberikantersebutsecafaglobal,te;rfuasukdii

: dalamnya of}arges yang dibebankan di afiliasi-afiliasi Indonesia.

4) Pemohon Banding juga telah menyampaikan data cost base atau biaya yang dikeluarkan oleh pihak afiliasi sebagai dasar penagihan kepada Pemohon Banding. Sebagian besar berupa Sa/any Wages + and Benefit yang dibayarkan pihak afiliasi kepada karyawannya yang telah memberiltan shared senrfes kepada afiliasi ExxonMobH di seundunfa. .

Berdasari(an penielasan dan data pendukunq vanq sudah Pemohon Bandina seralikan. Pemohon Bandina mohon aaar koreksi ini dibatalkan karena Pemohon Bandina telah membuktikan eksistensi dan manfaat ekonemi terkait dericran iasa afiliasi ini dan bahwa Dembavaran ini bukan meruDakan dividen.

d) Koreksi alas Biaya ke Mobit Oil Australiei Ply. Ltd. seb::ar Rp 4.650.535

Koreksi DPP Pph Pasal 26 tersebut adalah terkait dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding di Pph Badan Tahun Pajak 2019 sebesar Rp4.650.535 untuk Masa Pajak Oktober 2019 dimana atas koreksi tersebut,

Ha|aman37daril23halaman.PutusanN0m°rpuT%f5E9x4;:3n/%o2b#L:#;I:AntTsa,hnudnon2e°:j6a\

Terbanding secara sepihak menjadikannya sebagai pembayaran dividen yang terutang Pph Pasal 26.

Atas koreksi di Pph Badan dan Pph Pasal 26 tersebut, Pemohon Banding menyatakan tidak setuju dan menyampaikan banding, dengan alasan sebagai berikut:

1) Pembayaran changes kepada Mobil Oil Australia Ply. Ltd. ini secara jelas merupakan re/.mbursemenf biaya pegawai ek§patriat serta biaya perjalanan dinas pegawai yang dikeluarkan teriebih dahu]u ol.;h perusahaan afiliasi kemudian ditagihkan kepada Pemohon Banding dan bukan menu ja§a. Biaya ini memberikan manfaat bagi akiivitas usaha Pemohon Banding dan secara nyata dan faktual mendukung operasional Pemohon Banding.

2) Pemohon Banding telah memberikan dokumen pendukung terkait dengan refrnbursemenf biaya ini kepada Terbanding pada saat pemeriksaan dan proses keb6ratan, dan Pemohon Banding sampaikan ..kemba[i bersama dengan surat ini.

3.) Tidak ada pengujian dan pengkajian khusus di Laporan Penentuan Harga

Transfer (Dokumen Lokal) karena charges ini hanya berupa reinbursemenf dan bukan merupakan jasa afiliash

4) UtJ Pph menganut prinsip "fa;GabAhtryrdlech+cfroAltry/: "fajrabAlfty/' -diterapkan kepada pihak penerima penghasilan sedangkan "idechcfrollro/' diterapkan kepada pihak yang mengeluarkan biaya atas transaksi fersebut sebagai pengurang dalam perhitungan Pph Badan. Dalam hal ini Terbanding melakukan koreksi di mana untuk Pph Badan biaya ini dianggap /?on- deck/Of"B namun secara Pph Pasal 26 juga dilakukan koreksi sebagai obyek pqjak. Hal ini akan menimbulkan pengenaan pajak berganda ("cfouble faxafon), karena atas obyek pajak yang sama dikenakan pajak sebanyak due kaEL

Berdasari(an Denielasan dan data Dendukuna vana sudali Pemohon Bandina serahkan. Pemohon Bandina mohon aaar koreksi ini dibatalkan karena Pemohon Bandina telah membuktikan refroursemer}f biava ini bukan meruDakan obiek Pph 26 dan bahwa Dembavaran ini bukan meruDakan dividen.

Ha|aman38daril23halaman.PutusanN°morpuT-0:i5E9x4%3n;m°o#FL:/b#:!AntTsa,hnudno::::alit

C. Putusan Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung atas Koreksi Serupa

Bahwa karakteristik biaya yang dikoreksi ini adalah sama persis dengan biaya yang dikoreksi Terbanding untuk tahun-tahun pajak sebelumnya dimana Terbanding dan Pemohon Banding telah sepakat bahwa karakteristik dart biaya adalah Jasa, hal ini juga telah dikonfirmasi oleh Majelis Hakim bahwa biaya kepada afiliasi merupakan jasa dan bukan dividen terselubung.

bahwa bersama surat ini Pemohon Banding kutipkan 9 (sembilan) dari beberapa Resume Putusan Pengadilan Pajak dan 2 (dua.) Resume Putusan Mahkamah Agung yang pada intinya mengabulkan permohonan Pemohon Banding atas 7 (tujuh) sengketa yang sama yang dialami sebelumnya oleh Pemohon Banding, alas pemberi jasa - pemberi jasa yang juga sama, yaitu:

- Masa pajak Desember2009

- Januari s.d Desember2010

- Januari s.d. Desember2012

- Januari s.d. Desember2013

-Januaris.d. Desember2014-.

)

- Januari s.d. Desember2015;

- - Januaris.d. Desember2016;

dan 2 (dua) sengketa yang seinpa dengan yang dialami oleh Pemohon. ` Banding lain, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

keta Pemohon Bandin

PeriodeNomor PutusanHasil Putusan Desember 2009PUT-102895.13/2009/PP/M.VAmengabu[kan seluruhnya.}`

Tahun 2018 tanggal 1 Oktoberpermohonan Pemohon 2018Banding.

Januari -DesemberPUT-86835/PP/M.VAI13/2017mengabiilkan seluruhnya 2010tanggal 6 0ktober 2017permohonan PemohonBandino. Januari -DesemberPutusan Mahkamah Agung No.Menolak permohonan 20102124/B/PK/PJK/2020 tanggal 15Peninjauan Kembali Direktur Juni 2020 terkait PUT-Jenderal Pajak dan

86835/PP/M.VA/13/2017 tanggal 6menguatkan Putusan Oktober 2017Penaadilan Paiak

Januari -DesemberPUT-100215.13/2012/PP/M .VAmengabulkan seluruhnya 2012Tahun 2018 tanggal 1 Oktoberpermohonan Pemohon

2018Bandinq.

Januari -DesemberPutusan Mahkamah Agung No.Menolak permohonan 20123282/B/PK/PJK/2020 tanggal 28Peninjauan Kembali Direktur September 2020 terkait PUT-Jenderal Pajak dan

100215.13/2012/PP/M .VA Tahunmenguatkan Putusan 2018 tariqqal 1 Oktober 2018Penqadilan Paiak

`r=Ih , Haiaman39da;1123halamanputusanNO+:OrpuT°;1T35E9x4x:n3/m292;/Eupb#c]gAnt;:;:dnon2e°s2,6a'ir`-

PeriodeNomor PutusanHasil Putiisan Januari - DesemberPUT-004529.13/2018/PP/M.IIAmengabulkan seluruhnya 2013s.d. PUT-permohonan Pemohon

004540.13/2018/PP/M.IIA tanggalBanding.

10 Desember 2019

Januari -DesemberPUT-000746.13/2019/PP/M.IIAmengabulkan seluruhnya 2014s.d. PUT-permohonan Pemohon

000757.13/2019/PP/M.IIA tanggalBanding.

24 Juni 2020

Januari -DesemberPUT-008266.13/2018/PP/M.IIAmengabulkan seluruhnyaI 2015s.d. PUT-permohonan Pemohon

008277.13/2018/PP/M.IIAtanggalBanding.

17Februari 2020

Januari -DesemberPUT-008656.13/2019/PP/M.IIAmengabulkan permohonan 2016s.d. PUT-Pemohon Banding.

008657.13/2019/PP/M.IIAtanggal

15 September 2021

PeriodeNomor PutusanHasil Putusan Januari - MaretPUT-60279/PP/M.I I lB/13/2015mengabulkan seluruhnya i 2011tertanggal 5 Februari 2015 .permohonanpemohon,Bandinq. Januari-MaretPutusan Mahkamah Agung No.menolak permohonan 20111180/B/PK/PJK/2016 tanggal 05Peninjauan Kembali Direktur Desember 2016 terkait PUT-Jenderal pajakdan. , 60279/PP/M.IllF}/13/2015tertanggal` mehguatkan putusan\ 5 Februari 2015Penqadilan Paiak Oktober 2011PUT-59573/PP/M.XA/13/2015mengabulkan seluruhnya :

tertanggal 10 November 2014permohonan PemohonBandina..

D. Tidak Terdapat Pph Pasal 26 Yang Terutang Afas Pembayaran Jasa

Kepada Pihak.`Afiliasi di Luar Negeri bahwa oleh karena telah terbukti bahwa pembayaran kepada pihak afiliasi merupakan pembayaran jasa, dan mengacu pada ketentuan Ten Treaty I antara Indonesia dengan Singapura, Amerika, dan Belgia, maka:

a. PenghasilarvBus/.r)essprofflyang diperoleh res/.denfsingapura, Amerika Serikat, atau Belgia hanya dapat dikenakan pajak (Pph) di Negara Singapura, Amerika Serikat, atau Belgia; dan b. Indonesia dapat mengenakan pajak (Pph) atas Penghasilan/bus/.ness i profftersebutapabilabus/.nessprofitersebutdiperolehmelaluikegiatan usaha res/.dent Amerika Serikat, Belgia, atau Sjngapura di Indonesia melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan bus/.ness pro# tersebut dapat ; diatribusikan pada BUT tersebut.

Mengingat bahwa penerima penghasilan adalah res/.dent Amerika Serikat, Belgia, dan Singapura, dan res/.dent tersebut tidak menjalankan kegiatan usaha di Indonesia melalui BUT, maka penghasilan yang diterima oleh res/.dent Amerika Serikat, Belgia, dan Singapura tersebut hanya dapat dikenai pajak di negaranya masing-masing. Dengan kata lain, penghasilan jasa yang diterima oleh rest.der]f Amerika Serikat, Belgia, dan Singapura dari Pemohon Banding tidak dapat dikenai pajak (Pph) di Indonesia.

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pph Pasal 26, Pemohon Banding telah menerima Surat Keterangan Domisili (Cerd.ficafe Of Domt.ci./e - COD) sebagaimana Pemohon Banding telah tunjukan dan berikan kepada Terbanding sebagaimana berikut:

1. Inland Revenue Authority Of Singapore sebagali competent authorfty yang menyatakan bahwa ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd adalah ; res/.der)I Singapura untuk Tahun Pajak 2019 /`Year Of Assessment :I 2020,).

•Sebagai tambahan informasi, Singapura merupakan Negara yang menganut sistem year ofAssessrr}enf berdasarkan Commerc/.a/ Law of S/.ngapore Chapter 28.1.13 (`Year of Assessment 2020" berarti Tahun .\ Pajak 2019) yang berarti tahun pelaporan" adalah tahun untuk melaporkan penghasilan tahun sebelumrlya.

2. Department of the Treasury lntemal Revenue Service sehagali { compefenf aufhono/ yang menyatakan bahwa ExxonMobil Global ( Services Company adalah rest.der]f Amerika Serikat untuk Tahun Pajak I 2019;

3. FOD Financien- AIgemene administratie van de Fiscaliteit sehagali compefenf authchfy yang menyatakan bahwa ExxonMobil Petroleum & Chemical adalah res/.dent Belgia untuk Tahun Pajak 2019.

bahwa Pemohon Banding juga telah melaporkan COD berserta DGT Form ` terkait dalam SPT Masa Pph Pasal 23/26 sesuai dengan ketentuan yang I berlaku, dan telah Pemohon Banding serahkan kepada Terbanding dalam proses pemeriksaan dan keberatan.

bahwa berdasarkan penjelasan dan dokumen pendukung yang telah diberikan seharusnya terbukti bahwa penerima penghasilan dari Pemohon Banding adalah res/.dent dart Negara Amerika Serikat, Singapura atau Belgia maka, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, tidak terdapat Pph Pasal 26 yang terutang atas pembayaran jasa dan reimbursement biaya tersebut.

IV. Kesjmpulan

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa :

1. bahwa Surat Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU KUP serta Pasal 35, 36, dan 37 UU Pengadilan Pajak.

2. bahwa terbukti koreksi Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan yang t peraturan perpajakan yang berlaku, dan harus dibatalkan.

Se[.anjutnya, Pemoho.n Eanding mengusulkan kepada Majelis Hakim : Pengadilan Pajak yang terhormat agar:

`1.;..MenyatakanbahwabandingyangdiajukanPemohonBandingdapatditerima i -'karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal.

2. Me.ngabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding dan I membatalkanKeputusanTerbandingNomor.KEP- 02646AIEB/PJ/VVPJ.07/2022. tanggal . 5 September 2022, sehingga a pethitungan Pph Pasal 26 terutang menjadi sebagai berikut:

-.,.`uiaianMenurulPemohonBanding + •No.I (R_p)i 1Da§arpe`ngenaan pajak ,42.062.955.408 2Pph yang Terutang2.542.559.738 3Kredit Pajak2.542.559.738 4Pajak Kurang (Lebih) Bayar0 5Sanksi Administratif0 6Jumlah Pph ymh Dibayar"0 bahwa demikian surat banding ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim 7 Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya;

Halaman 42 dari '123 halaman. Putusan Nomor PUT-013594.13/2022/PP/M.IIA Tahun 2026

PT Exxonmobil Lubricants Indonesia

bahwa dalam rangka memenuhi persyarafan untuk menghadiri persidangan, t bersama surat ini Pemohon Banding sampaikan fotokopi Akta Pendirian No. 08 , tehanggal 19 November 2003 yang telah dimateraikan kemudian beseha asli Surat Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukum Pemohon Banding;

bahwa atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, Pemohon Banding ucapkan terima kasih;

) Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian. Banding Nomor I

S-.../SUB/\/VPJ.07/2023tanggal...Februari2023,padapokoknyamengemukakan1

I hal-hal sebagai berikut:

I. PENELITIAN PERSYARATAN FORMAL

1. bahwa berdasarkan penelitian surat banding Pemohon Banding Nomor 0624fl=MLl-TAXD(I/2022 tanggal 30 November 2022 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 30 November 2022, diketahui hal-hal sebagai :

•-.berikut:.-...--.--.-~ -.-----i lYa

NoUraianTidak aBanding diajiikan dengan surat banding dalam Bahasa IndonesiaV kepada Pengadilan Pajak;

bBanding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal-V diterima surat keputusan yang dibanding;

CBanding diajukan di luarjangka waktu 3 (tiga) bulan karena keadaan di liiar kekuasaan Pemohon Banding dengan dilampir`i bukti pendukung adanya keadaan di luar kekuasaan Pemohon Banding;

dTerhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding;V eBanding.diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas;V fBanding diajukan dengan mencantumkan tangga' diterima SuratV

KeputusanDirekturJenderal ,. PajakNomorKEP-I 02646/KEB/PJAVPJ.07/2022 tanggal 5 September 2022 yang diterima tanggal 11 Juli 2022;

9Surat banding dilampiri salinan surat keputusan yang dibanding,V yaitu Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-

02646/KEB/PJAVPJ.07/2022 tanooal 5 September 2022;

h,Bukti Pembayaran *):

Untuk tahun pal.ak 2007 dan sebelumnya:

i Surat banding dilampiri bukti pembayaran 500/o alas pajak yang terutang;

- Surat banding tidak dilampiri bukti pembayaran pajak karena tidak ada pajak yang terutang;

Untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya:

-' Surat banding dilampiri bukti pembayaran atas pajak yang`masih harus dibayar sesuai yang telah disetujui dalam pembahasan' akhir hasil pemeriksaan;

1

- Surat banding tidak dilampiri bukti pembayaran pajak karena tidakV ada pajak yang masih harus dibayar yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan;

Surat Banding ditandatangani oleh David lman Santosa bertindak

I selaku:

-Wajib pajak;

-Ahli warisnya;

- Pengurus yang berkedudukan di Indonesia;V

- Pengurus yang tidak berkedudukan di Indonesia;

- Kuasa Hukumnya dengan dilampiri surat kuasa khusus;

Penandatanganan surat banding:

I

-Berkedudukah di Indonesia.V

- Melampirkan bukti keberadaan pada saat penandatanganan suratV banding kSurat/skp/keputusan*) yang diajukan banding bukan merupakanV objek yang dapat diajukan banding+*)

2. Kesimpulan Pemenuhan Persyaratan Formal bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan banding Pemohon Bandingmem.enuhiketentuanformalsebagaimanadiaturdalamPasal27dan

''` Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum ` dan Tata Cafa Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor.7 Tahun 2021 Tentang Harmohisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 35 ayat (1') dan ayat (2) dan Pasal 36 ayat (1 ), ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pemenuhan formal surat banding Pemohon Banding harus dilakukan pengujian lebih lanjut di Pengadilan Pajak.

II. URAIANMENGENAIKETETAPANSEMULA,KEBERATANDAN

KEPUTUSAN ATAS KEBERATAN

1. bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00039/204/19/059/21 tanggal 10 Juni 2021 Masa Pajak Oktober 2019 diterbitkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan KPP Penanaman Modal Asing Enam Nomor LAprooo80AVPJ.07/KP.0904/RIK.SIS/2021 tanggal 4 Juni 2021 dengan periiitungan sebagai berikut:

` -,.`.-..

-.--. ``-.-.- + --.`-+_`= `_ *

Men urutPembahasaunAkhirDisetufui(Rp.),: NoUraianWajib Pajak'Rp)

Pemeriksa (Ri]t

1Pencihasilan Keria Paiak/Dasar Pencienaan Paiak42.062.955.408 42.067.605.943 42.062.955.408 2Pph vanci terutana2.542.559.7385.870.961.4512.542.559.738

'o 3Kredit Paiak:

a.Pph Ditanqqunq pemerintah000 bSetoran masa dan fahunan2.542.559.7382.542.559.7380 cSTP(pokokkuranq bavar)000

Kompensasi kelebihan dari masa d. sebelumnva0-00 -o e.Lain.-lain00 f.KomDensasi kelebihan ke masa...000 ci.Jllmlah Daiak vanc| dapat dikredtikan2.542.559.7382.542.559.7380

4Paiak vanci tidak/kuranq dibavar03.328.401.7130 5Sanksi Admi nistrasi:

a.Bunaapasall3(2)KUP01.150.961.3120 bKenaikan pasal 13/3)KUP000 c.Bunqa pasal 13(5)KUP000 d. Kenaikan pasal l3AKUP000 e.Jumlahsanksi administrasi ,01.150.961.3120 6Jumlah Ppli Yanci ma§ih .harus.dibavar04.479.363.0250

2: bahwa ata; ketetapan pajak' ters6but, Pemohon. Banding mengajukan '

keberatan dengan surat nomor 692/EMLl-TAX/lx/2021.tanggal 7 Septemb.a+-. 2021 yang diterima Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam tanggal 8 September 2021 ;

3. bahwa atas surat keberatan Pemohon Banding telah`diterbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-02646AIEB/PJAVPJ.07/2022 tanggal 5 September 2022 dengan perhitungan sebagai berikut :

'Ditambah(Dikurangi)(Rp.)

Uraian`Semula (Rp.)Menjadi (Rp.).

a. Dasar Pengenaan Pajak42.062.955.4080 .42.067.605.943 b. Pajak Penghasilan (Pph) Terutang5.870.961.451(831.867.902)5.039.093.549 c. Kredit Pajak2.542.559.73802.542.559.738 d.Pph Kurang (Lebih) Bayar3.328.401.713(831.867.902)2.496.533.811 e, Sanksi Administrasi1.150.961.312( 333.096.836) .817.864.476 f. Jumlah Pph Yang Masih harus.dibayar4.479.363.025(1.164.964.738)3.314.398.287 Ill. ANAL]SA POKOK SENGKETA Y bahwa setelah membaca surat banding, mempelajari Laporan Penelitjan Keberatan, berkas surat menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, surat keberatan pemohon banding, dengan ini i _ :.-_:I-----. _ 7``-_i.

disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari pemohon banding , sebagai berikut:

Pokok Sengketa :

Koreksi atas Pph Pasal 26 yang terutang sebesar Rp 3.314.398.287

Menurut Pemohon Banding (sebagaimana telah tercantum dalam Surat Permohonan Banding)

Menurut Terbanding

1. DasarHukum a. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tenfang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang i Nomor 7 Tahun 2021 antara lain mengatur..

Pasa'26 (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan d:;lam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subj.ek i Pajak dalam negeri, penye]enggara kegiatan. bentuk usaha tetap, `( atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto.oleh pihak yang wajib membayarkan:

a. dividen;

b. bunga temasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan denganjaminanpengembalian.utang;

c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;

e. hadiah dan penghargaan;

f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;

9. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau h. keuntungan karena pembebasan utang

•__`,_---T,.I-- . __T_-`-_--, ~--_. - Halaman 46 dari 1.23 halaman. Putusan NomorpuT-013594.13/2022/PP/M.IIA Tahun 2026

PT Exxonmobil Lubricants Indonesia

(1 a) Negara domisili dari wajib pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenamya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial owner).

(2) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan haha di Indonesia, kecuali yang diatu; dalam Pasal 4 ayat (2), .yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.

(2a) Atas pen.ghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaiinana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.

(3.) P.elaksanaan ketentuan sebagairriana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(4) Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dart suatu bentuk Lsaha tetap di lndoriesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.`` (5) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat.(1), ayat (2), ayat (2a), danayat (4) bers.fat final, kecuali:

a. pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Easal5ayat(1)hurutbdanhurufc;dan b. pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

Ha|ama:::~d_a:I:.2_3..ha.I.a:a:.PutusanN_Om°:PUT-°Fi5E9x4;:3n%°o2b%PLPuP#::AntT&a,h#o::3:ah

• Pasal 18 ayat(3)

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besamya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besamya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewaj.aran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga pehjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.

• Pasal32A

Pemerintah berwenang untuk melakukan perianjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak.

• Penjelasan pasal 32A

•.Dalam rangka peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara lain diperlukan suatu perangkat hukum yang berlaku khusus (lex-spesialis) yang mengatur hak-hak pemajakan dari masing-

. masing negara guna memberikan kepastian hukum dan menghindarkan pengenaan pajak berganda serta mencegah pengelakan pajak. Adapun

• bentuk dan materinya mengacu pada konvensi intemasional dan ketentuan lainnya serta ketentuan perpajakan nasional masing-masing negara.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan

Pasal 26 ayat (1 )

Dalam hal terdapat ketentuan perpajakan yang diatur dalam perianjian intemasional yang berbeda dengan ketentuan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, periakuan perpajakannya didasarkan pada ketentuan dalam perianjian tersebut sampai dengan berakhimya perjanjian dimaksud, dengan syarat pe¢anjian tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang tentang PeTjanjian lntemasional.

Halarrlan 48 dari 123 halaman. Putusan Nomor PUT-013594.13/2022/PPM.IIA Tahun 2026

PT Exxonmobil Lubricants Indonesia

c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

• Pasa'2

WPLN yang menerima dan/atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dapat memperoleh Manfaat P3B sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B dengan ketentuan:

a. penerima penghasilan bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia;

b. penerima penghasilan merupakan orang pribadi atau badan yang merupakan subjek pajak dalam negeri dari negara mitra atau yurisdiksi mitrap3B;'

c. tidak terjadi penyalahgunaan P3B; dan d. penerima penghasilan merupakan beneficial owner, dalam hal dipersyaratkan dalam P3B.

• Pasal 5Ayat(1) hurufb

Tidak teriadi penyalahgunaan P3B sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf . c dalam hal tidak terdapat pengaturan transaksi. baik secara [angsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat dari penerapan P3B antara lain:

a. pengurangan beban pajak; dan/atauI b. tidak dikenakan pajak di negara atau yurisdiksi manapun (double non I taxation) yang berfentangan dengan maksud dan tujuan dibentuknya P3B.

d. Pedoman penerapan

1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.mor PER43/PJ/2010 t:ntang Penerapan Prinsip Kewaj.aran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan lstimewa sebagaimana telah diubah dengan PER-32/PJ/2011.

•. 2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang \

Pedoman Pemeriksaan Terfuadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan lstimewa.

3) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ.7/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Teriiadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan lstimewa.

4) Surat Direktur Pemeriksaan Dan Penagihan Nomor S-153/PJ.04/2010 tanggal 31 Maret 2010 perihal Panduan Pemeriksaan Kewajaran Transaksi Afiliasi.

5) OECD TP Guidelines.

2. Data, Fakta dan pendapat Terbanding

Bahwa berdasarkan alasan banding Pemohon Banding, data dan dokumen Wajib Pajak serta data pemeriksaan yang tersedia, maka Terbanding melakukan penelitian sebagai berikut:

a. Pokok sengketa yang diajukan Pemohon Banding adalah atas koreksi Pph Pasal 26 yang Terutang sebesar Rp5.177.055.425 terkait dengan adanya perubahan karakteristik objek yang semula imbalan jasa menj.adi dividen.

b. Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas koreksi tersebut dengan I alasan bjaya yang dibayarkan adalah benar lmbalan Jasa dan ..bukan pembayaran devi.den. Selain itu sesuai dengan P3B antara Indonesia dan Amerika Serikavsingapura/Belgia, Indonesia tidak bisa mengenakan Pajak Penghasilan atas jasa yang dilakukan di luar negeri.

c. Bahwa berdasarkan penelitjan data SPT Masa Pph Pasal 23/26 pada Sistem lnformasi DJP, diketahui Pemohon Banding telah melaporkan objek Pph t Pasal 26 atas imbalan sehubungan dengan jasa, pekeriaan dan kegiatan `dengan farif 0% serta telah melampirkan Surat Keterangan Domisili dalam

<r. SPT Pph Masa 23/26.

d. Bahwa atas akun biaya: lmbalan Jasa tersebut juga dilakukan koreksi fiskal ` positif p'ada Pph Badan dengan alasan koreksi karena tidak diperoleh keterangan dan dokumentasi yang cukup akan eksistensi dan juga manfaat yang didapatkan oleh perusahaan atas biaya-biaya tersebut.

e. Berdasarkan struktur organisasi perusahaan dalam Dokumen Lokal diketahui mempunyai fungsi yang cukup lengkap yang ditunjukkan dengan adanya Marketing Departement, Sales Deparfement dan Technical bepartement. Dengan demikian hal ini menunjukkan jasaiasa yang diberikan pada i

PT Exxonmobil Lubricants Indonesia

umumnya merupakan duplikasi dart fungsi-fungsi yang sudah ada di pe"sahaan (duplicative service).

f. Bahwa berdasarkan fakta di atas, Terbanding berpendapat bahwa secara substansi pembayaran imbalan jasa kepada pihak afiliasi merupakan pembayaran deviden sehingga terhutang Pph Pasal 26.

9. Bahwa koreksi pemeriksa telah berdasarkan bukti kompeten yang cukup dan ,) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang beriaku.

Perfuitungan pajak yang masih harus dibayar setelah penelitian:

Menurut

NoPos-Pos Yang Dikoreksi

Wajib Pajak (Rp)Pemeriksa (Rp)Peneliti (Rp) A.Dasar Pengenaan Pajak42.062.955.40842.067.605.94342.067.605.943 a.Pph Pasal 26 Terutang2.542.559.7385.870.961 .4515.039.093.549 Pph Pasal 26 Kurang Bayar03.328.401.7132.496.533.811

C.Sanksi Administrasi01.150.961.312817.864.476 i IV. KES[MPULAN DAN USUL

KesimpulanI Berdasarkan penelitiah surat banding, data dan dokumen sebagaimana diuraik`an -. pada bagian I s.d 111 di atas, maka disimpulkan bahwa:

+ a. Surat Banding Nomor 0624fl=MLl-TAXD(I/2022 tanggal 30 November 2022 ; memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang- i Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara ' Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 35 ayat (1 ) dan (2) dan Pasal 36 ayat (1 ), (2), (3), dan (4) Undang-Undang •Nomor 14 Tahirn 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pemenuhan fomal

` surat banding Pemohon Banding dapat dilakukan pengujian lebih lanjut di

Pengadilan Pajak.

b. Keputusan Terbanding Noinor KEpro2646AIEB/PJAVPJ.07/2022 Tanggal 5 September 2022 yang diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang " Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah sesuai ` dengan data dan ketentuan yang beriaku.

•-i--I .-=---.:

PT Exxonmobil Lubricants Indonesia u `

c. Koreksi Terbanding telah sesuai dengan data dan ketentuan perundang- undangan perpajakan yang berlaku.

Usul bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mem pertahan kanKeputusanTerband ingNomor:KEP- 02646n(EB/PJAVPJ.07/2022 tanggal 5 September 2022 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB Pal.ak Penghasilah Pasal 26 nomor 00039/204/19/059/21 tanggal 10 Juni 2021 Masa Pajak Oktober 2019;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor 0239/EMLI-TAX/ll/2024 tanggal 19 Februari 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I.Penelitian persyaratan Formal (Butir I SUB)

Bagian ini merupakan rangkuman dari p-enel.rtian Terbanding atas Surat } Banding F'emohon Banding Nomor 0624fiMLl-TAxexl/2022 tehanggal 30 ` November 2022 yang menurut Terbanding telah memenuhi ketentuan fomal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang - Undang Nomor 6 i' Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 35 ayat (1 ) dan ayat (2), dan Pasal 36 ayat (1 ), ayat (2), -dan ayat (3) seha Pasal •37 ayat (1 ) Undang -Undar`g Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Namun Pemotion Banding jngin memberikan tanggapan atas pemyataan ` > Terbanding dalam uraian SUB sebagai berikut:

1.. B.aaian I nombr 1 hurirf h oada halaman 2, `dimana menurut Terbanding, suratbandingtidakdilampiribuktipembayaranpajakkarenatidakadapajak:' yang masih harus dibayar yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana tangkapan layar berikut:

`~-. -=~' ,-. ;.-` r.: ``!.~~?.ay`;`i.~^Lo=:ric>b,-L.t.i ,... ` ~..« r, .~ ~ti`,J=`__.'~L

Untuk fahu-n pajak 2007 dan sebelumnya:I-Suratbandingdilampiribuktipembayaran50%alaspajak yang terutang:-Suratbanding tidak dilampiri bukti pembayaran pajak karena tidak ada pajak yang terutang:

Untuk tahun pajak 2008 dan seteru§nya:

• Surat banding dilampiri bukti pembayaran alas pajak yangm8slhharu§dibayarsesualyangtelahdlsetujuldalam

P-Sueratmbanbdinag htidaak sdnaamnpin. abukkti hpemlbrayahranapsajalkklarenpatiedakmadapaejakryainkgmsasiahhaarusndib;ayaryangdiselujuidalampembahasanakhirhasllpemeriksaan;

V menanggapi hal tersebut, Pemohon Banding sampaikan bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui keseluruhan jumlah pajak yang masih harus dibayar, namun demikian Pemohon Banding telah melunasi seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 4.479.363.025 pada tanggal 1 September 2021denganNomor NTPN618E31SD7HF6104B sebagaimana Bukti Penerimaan Negara teriampir (Lampiran 2). Bukti Penerimaan Negara tersebut juga telah Pemohon Banding lampirkan pada Lampiran 4 di Surat Banding sebagaimana kami tampilkan Daftar lampiran I dalam Surat Banding terka.rt sebagai berikut:

hainpiran

1. FotokopiKeput`isanDirelcturJenderalPajalcNomorKEP- 02646/RIB/PJ/WPT.07/2022 tanggal 5 September 2022:

2. Fotokqp6 bcrmetcz.ai Alcta Peaurijulfan No. 02 tertanggal 10 Mei 2022 i:ang mezicantuznlran E]ranti Chrisanty. sebagai pcaandataagan Surat Banding sebagai i salah scorang pcagtirus (Dircktur);

3. Fotokopi S!P!B Ppb Pasal 26 hfasi Pejri Qk±ober 2019 Nozzior I 4..go:k:#3g:£;gp££¥¥£J!¥iEN=::gg;6i8E3iso?un6iorBsein 5.`. Fotckopi Surat PcagQjuan Ket)eratan No. 692/EMU-TAX/H/2021 tertaziggal 7

Septeaber 2021 :I

6. .Totolcop: berneterai .£J:fa `Pen`mjut:an No. 22 tertz2z`.ggal 9 Qictober 2020 i:ang zneacantuzzilmn Umi Kalts`m sebagai perrandatangan Surat Heberatan sebagai , salch seorarig pengu"s (Dircktur) :

7. Fotolgiv Surat No. SPHP-0070/WPJ.07/KP.090S/RELS[S/2021 tanggal 4 Mei 2021 perihal Pemberitchuazi Hasil Pemerilcsann;

8. Fotokopi data cost base atau biaya i:ang dilceluarlan oleh EMAFEL sebagai dfLsar ; pez2agihan kcpada Pemohoa Beading;

2. Baaian I nomor 1 huruf i Dada halaman 2, dimana menurut Terbanding, •. Sufat Banding ditandatangani oleh David lman Santosa bertindak selaku

Pengurus yang berkedndukan di Indonesia, sebagaimana tangkapan leyar berikut:

_-~ ....t=f. i-3I---i .I:.I i -.-. ` -..-

--. `-`.`+=~=+ -3 =`-f3`t`.`?..

Surat B8ndlng ditandafangani oleli David lman Santosa

I bertlndakselaku:-WajibPajak;-Ahllwarisnya:-PengurusyangberkedudukandlIndonesia:-Pengurusyangtldakberkedudukandllndonesla;I-KuasaHukumnyadengandllampin.siiratkua§akhusus:

V

Bahwa terdapat kekeliruan pencantuman nama penandatangan surat t banding yang bertindak selaku Pengurus yang berkedndukan di Indonesia ` i oleh rferbanding dalam Surat Uraian Banding dimana nama penandatangan adalahDavidlmansantosa.Adapunfaktanya,namapenandatangandalam; surat banding No. 0624/EMLl-TAX/Xl/2022 tertanggal 30 November 2022 : adalah Rvanti Chrisantv dengan jabatan Direkfur sebagaimana tero:ntum dalam Alcta Penunjukan No. 02 tertanggal 10 Mei 2022 yang telah Pemohon Banding lampihah pada Lampiran 2 Surat Banding.t

Selain hal tersebut di atas, Pemohon Bandina tidak menvamDaikan bantahan . karena persvaratan formal penvampaian Surat Bandina telari diperiksa dan ; telah dbemuhi daJqr sHanq Penqad]lan Pa|aJ+ dan dapat Penohon Band]ng , sarriDaikan bahai2 permintaan surat bantahan atas SUB denaan nomor a- ; 013594.13.2022/PAN/2024 tanacial 12 Februari 2024 ini baru P:mohon Bandina terima pada tanaaal 19 Februari 2024.

11. Uraian Mengenai Ketetapan S6mufa, Keberatan, .dan Keputusan atas ` Keberatan (Butir ll.SUB)

Bahwa bagian ini merupakan rangkuman dari hasil Pemeriksaan berupa SKPKB Pph Pasal 26, penerimaan Surat Keberatan oleh KPP Penanaman ModalAsingEnam("KPPPMA6"),danSKKeberatanPP'hPasal26.

Bahwa Pemohon Banding tidak mengaj.ukan bantahan atas SUB Terbanding pada bagian ini.

Ill. Analisa pokok sengketa (Butir Ill SUB)

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding sebagaimana dikemukakan dalam halaman 22-25 SUB Terbanding. Untuk mendukung posisi Pemohon Banding, berikut adalah dalilrdalil bantahan Pemohon Banding:

Menurut Terbanding (sebagaimana telah Ie[cantLlm dalam Surat Uraian Banding) I-`` '9`.--i.jL=a`i==-I. =J-.`.i,A:-= ' .+

'-.„r <I. seL=S2`=;-~i.. , ~=.I ~] ...' r``r_.i-:h.'~.+ .....-`H`.?:i:LI;ky:;`~.`tra.=Cfr. +.. ~. -.I

Menurut Pemohon Banding (sebagaimana telah tercantum dalam Surat Permohonan Banding)

3. Kesimpulan dan usul (ButirlvsuB) a. Kesimpulan a. bahwa Pemohon Banding tidak mengajukan bantahan atas ketentuan fomal dalam SUB Terbanding. Hal-hal dalam ketentuan formal akan diperiksa dalam sidang Pengadilan Pajak dan menunlt Pemohon Banding sudah sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Terbanding dan diperfegas pada bagian a di Kesimpulan Surat Uraian Banding, Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan Banding sesuai UU KUP dan UU t Pengadilan Pajak sehingga pengajuan banding atas Surat Keputusan Terbanding No. KEP-02646/KEB/PJ/VVPJ.07#022 tanggal 5 September 2022 daDat diterima dan diDertimbanakan lebin laniut oleh Majelis Hakim.i b. Bahwa berdasarkan bukti -bukti dan penjelasan yang Pemohon Banding telah I sampaikan pada Surat Banding "maupun surat Bantahan ini, koreksi.yang ! dilakukan Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan perundang-unqangan \ perpajakan yang beriaku sehingga harus dibatalkan.i b. Usul bahwa Pemohon Banding tidak setuiu alas usulan Terbanding dan agar Majelis menerima dan men abu[kan permohonan Banding ini, sebagaimana telah Pemohon Banding jelaskan di atas.

bahwa demikian Surat Bantahan ini Pemohon Banding ajukan untuk memenuhi permintaan surat bantahan atas SUB yang baru d.rterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 19 Februari 2024. Pemohon Banding berfuarap bantahan yang Pemohon Banding sampaikan dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagai !`( bahan pertimbangan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

\ Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan I alat bukti berupa (fotokopi) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-87 §ebagai berikut:

Bukti P-1Keputusan Terbanding Nomor KEP-02646/KEB/PJAVPJ.07/2022 tanggal 5 September 2022;

Bukti P-2Akta Penunjukan No. 02 tertanggal 1 0 Mei 2022 yang mencantumkan

Ryanti Chrisanty sebagai penandatangan Surat Banding sebagai salah seorang pengurus (Direktur);

Bukti P-3SKPKB Pph Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2019 Nomor

00039/204/19/059/21 tanggal 10 Juni 2021 ;

Bukti P4Bukti Penerimaan Negara) NT.PN nomor 618E31SD7HF6104B sebesar Rp. 4.479.363.025 pada tanggal 1 September 2021 ;

Bukti P-5Surat Pengajuan Keberatan No. 692/EMLl-TAX/lx/2021 tertanggal 7 September 2021 ;

Bukti P-6bermeterai Akta Penunjukan No. 22 tertanggal 9 0ktober 2020 yang i mencantumkan Umi Kaltsum sebagai penandatangan Surat Keberatan sebagai salah seorang pengurus (Direktur);

Bukti P-7Surat No. SPHP-0070AVPJ.07n(P.090.5n3lK.SIS/2021 tanggal 4 Mei 2021 perihal pemberitahuan Hasil pemeriksaan;, . Bukti P-8Data cost base atau biaya yang dikeluarkan oleh EMAPPL sebagai dasar penagihan kepada Pemohon Banding;

Bukti P-9Laporanisertifikasi dari pihak ketiga independen yakni Price

Wateinouse Coopers yang telah melakukan pengujian (special t' purpose aud.rt) terhadap pembebanan charges alas jasa yang , diberikanEMGSCsecaTaglobal,termasukdidalamnya6hargesyang, dibebankan di afiliasi-afiliasi Indonesia; ..

Bukti P-10Data cost base atau biaya yang dikeluarkan oleh EMGSC sebagai dasar penagihan kepada Pemohon Banding;

Bukti P-1 1Laporan/sehifikasi dari pihak ketiga independen yakni Price

Waterriouse Coopers yang telah melakukan pengujian (special purpose audit) terfiadap pembebanan charges atas jasa yang I diberikan EMPC secara global, termasuk di dalamnya charges yang dibebankan di afiliasi-afiliasi Indonesia;

Bukti P-12Data cost base atau biaya yang dikeluarkan oleh EMPC sebagai dasar penagihan kepada Pemohon Banding;

Bukti P-13Dokumen pendukung terkait biaya reimbursement kepadaMobil Oil

Australia Ply. Ltd.;

Bukti P-14Surat Keterangan Domisili (Cert.rficate of Domicile - COD) EMAPPL,

EMGSC dan EMPC;

Bukti P-1 5Akta Pendin.an No. 08 tertanggal 19 November 2003;

Bukti P-1 6Asli Surat Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukum Pemohon Banding; Bukti P-1 7Saljnan Surat No. Bro13594.13.2022/PANI2024 tanggal 12 Februari 2024 tentang Permintaan Surat Bantahan atas SUB;

Bukti P-1 8Bukti Penen.maan Negara NTPN nomor 618E31SD7HF6104B sebesar Rp. 4.479.363.025 pada tanggal 1 September 2021 ;

Bukti P-1 9Surat Kuasa Khusus nomor 0653/EMLI-TAXD(I/2022 tanggal 22 November 2022;

Bukti P-20Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-1539/PP/lKH/2022 tanggal 30 `J \,Desember 2022;

Bukti P-211zin Kuasa Hukum Nomor KEP-294/PP/lKH/2023 tanggal 10 Maret 2023;.,

Bukti P-22lzin Ku.asa Hukum Nomor KEpi581/PP/lKH/20`21 tanggal 25 Juni 2021; ."

Bukti P-23Pakta lntegn.tas;

Bukti P-24TandatedmaspT; .

Bukti P-25Matriks sengketa;

Bukti P-26Penjelasan tertulis nomor 0361reMLl-TAX/\/I/2023 tanggal 27 Juni i 2023;

Bukti P-27D.okumen pendukung terkait transaksi antara Pemohon Banding dan

EMAPPL:

a. Kontrak (agreement) terkait jasaiasa yang diberikan oleh . berusahaan afiliasi tersebut di atas b. Rangkuman I.asa (Summary of services) yang menjelaskan jenis jasa yang dilakukan, dasar perfiitungan penagihan dan manfaat yang diperoleh Pemohon Banding terka.rt dengan jasa yang , diben.kan perusahaan afiliasi tersebut c. Daf[ar Rincian Transaksi

------,,-,--i,-h=L-i-.: .--.`..-` --^.-`.*`..`'*.-J*T-I-.`\{-.i-*`--

Halaman 57 dari 1.23 halaman. Putusan Nomor PUT-013594.13/2022lppIM.IIA Tahun 202

PT Exxon mobil Lubricants; :#IT2e°s?-afl`.~~'

d. Sample lNNET Invoice beserta SSP JKPLN nya e. Surat Keterangan Domisilv SKD (Certificate of Domicile -COD) f. Screenshoot company profile

9. Data cost base atau biaya yang dikeluah(an oleh pihak afiliasi sebagai dasar penagihan kepada Pemohon Banding. Sebagian besar berupa Salary Wages and Benefit yang dibayarkan pihak afiliasi kepada karyawannya yang telah memberikan shared services kepada afiliasi ExxonMobil di seluruh dunia.

h. Dokumen Lokal (Local File) sebagai dokumentasi harga transfer r (Transfer Price Documentation) yang telah menguji kewajaran nilai transaksi dengan pihak afiliasi, beseha data pembanding yang digunakan berdasarkan database ORBIS.i

Bukti p-28Dokumen pendukung terkait transaksi antara pemohon Ba.nding dan t

EMPC:i a. Kontrak (agreement) terkait jasaiasa yahg diberikan oleh perusahaan afiliasi tersebut di atas b.. Rangkuman jasa (Summary of sewices) yang men|.elaskan jenis ,'i

.jasa yang dilakukan, dasar peinitungan penagihan dan manfaat ; yang diperoleh Pemohon Banding terkait dengan jasa yang ( diben.kan perusahaan afiliasi tersebut c. Daftar Rincian Transaksi d. Sample lNNET Invoice beserta SSP JKPLN nya e. Surat Keterangan Domisilv SKD (Certificate of Domicile - COD) f. Screenshoot company profile

9. Laporanisertifikasi dari pihak ketiga independen yakni Price Waterriouse Coopers yang telah melakukan pengujian (special I purpose audit) terhadap pembebanan charges atas jasa yang diberikan tersebut secara global, termasuk di dalamnya charges , yang dibebankan di afiliasi-afiliasi Indonesia.

h. Data cost base atau biaya yang dikeluarkan oleh pihak afiliasi sebagai dasar penagihan kepada Pemohon Banding. Sebagian I besar berupa Salary Wages and Beneffi yang dibayarkan pihak i

afiliasi kepada karyawannya yang telah memberikan shared services kepada afiliasi ExxonMobil di seluruh dunia.

i. Dokumen Lokal (Local File) sebagai dokumentasi harga transfer (Transfer Price Documentation) yang telah menguji kewajaran nilai transaksi dengan pihak afiliasi, beseha data pembanding yang digunakan berdasarkan database ORBIS.

Bukti p-29Dokumen pendukung terkait transaksi antara pemohon Banding dan

EMGSC:

a. Kontrak (agreement) terkait jasaiasa yang diberikan oleh perusahaan afiliasi tersebut di atas b. Rangkuman jasa (Summary of services) yang menjelaskan jenis jasa yang dilakukan, dasar peinitungan penagihan dan manfaat yang diperoleh Pemohon Banding terkait dengan jasa yang diberikan perusahaan afiliasi tersebut c. Daftar Rincian Transaksi d. Sample lNNET Invoice beserta SSPJKPLN nya e. Surat Keterangan Domisw SKD (Certificate of Domicile - COD) f. Screenshoot company profile

9. Laporarvsehifikasi dari pihak ketiga jndependen yakni Pn.ce ) Waterfuouse Coopers yang telah melakukan pengujian (special purpose audit) tehadap pembebanan charges atas jasa yang dib:rikan tersebut secara global, termasuk di dalamnya charges yang dibebankan di afiliasi-afiliasi Indonesia.

h. Data cost base atau biaya yang dikeluarkan oleh pihak .afi[iasi sebagai dasar penagihan kepada Pemohon Banding. Sebagian besar berupa Salary Wages and Benefit yang dibayarkan pihak afiliasi kepada karyawannya yang telah memberikan shared services kepada afiliasi ExxonMobil di seluruh dunia.

i. Dokumen Lokal (Local File) sebagai dokumentasi harga transfer (Transfer Price Documentation) yang telah menguji kewajaran nilai transaksi dengan pihak afiliasi, beserta data pembanding yang digunakan berdasarkan database ORBIS.

-,,^ .... ^ -.-` . >`--'i.~3 --.., `` ---=.-i--`-.`-..< -.

•`L--~-~+ -` ' -..- ~L-i:=='lL-~__---_=L.=|L: ----. T~,+.~ ----- '-.-'-1J

Bukti p-30Dokumen pendukung berupa Expense Report atas transaksi antara

Pemohon Banding dan afiliasi yafu:

a. reimbursement biaya terkait kepegawaian (pelatihan, perialanan dinas, relokasi) ke ExxonMobil Limited Thailand (EML) b. reimbursement biaya terkaft kepegawaian (pelatihan, perialanan dinas, relokasi) ke ExxonMobil Corporation-Management Support Services c. reimbursement biaya terkait kepegawaian (pelatihan, perjalanan dinas, relokasi) ke Esso Australia Pty. Ltd.

d. reimbursement biaya terka.it kepegawaian (pelatihan, perialanan dinas, relokasi) ke ExxonMobil Chem Tech (Div EXM Chem) e. reimbursement biaya teri{ait kepegawaian (pelatihan, perjalanan dinas, relokasi) ke ExxonMobil Expl & Prod Malaysia lnc, f. reimbursement biaya terkait kepegawaian (pelatihan, per].alanan dinas. `relokasi) ke Mobil Oil New Zealand Limited

9. reimbursement.bjaya terkait kepegawai?n (pelat.ihan, perialanan I dinas, relokasi) ke Mobil oil Australia ply. Ltd.i h. Pembayaran charges biaya kegiatan yang terkait dengan concept I I. testing .untuk digital marketing Pemohon Banding kepada :

ExxonMobil Ref & Supply-Global HQ i. Pembayaran charges biaya pengiriman (shipping cost) atas produk oleh EMAPPL kepada Pemohon Banaing kepada SeaRiver Maritime LLC

Bukti p-31Dokumen pendukung terkait transaksi antara pemohon Banding dan J

Ancon Insurance Company, lNC. berupa original invoice, invoice (\ reversal dan General Ledger;

Bukti p-32SPT Pph pasal 23/26 Masa pajak Januari, April, Juli dan oktober 2019 beserta BPN atas Bukti Potong Pph Pasal 26 kepada i ExxonMobil Unifed Finance Company dan kertas ketia GL Interest Expense;

Bukti p-33Loan Agreement antara PT ExxonMobil Lubricants Indonesia dan

ExxonMobil United Finance Company;

:I:.`i--3L-==.=r-.^=.i-.-I.:.--u..-...I--F--=`^:=====-=±-i--,-- Haiaman6odaril23halaman.PutusanNomorpuT-°#5E9x4;:3n/%o2b#PL:#::An:sa,hnudno%£ain

Bukti p-34SPT Pph pasal 23/26 Masa pajak Januari, April, Juli dan oktober 2019 beserta BPN atas Bukti Potong Pph Pasal 26 kepada ExxonMobil United Finance Company;

Bukti p-35Invoice terkait dengan pembayaran ke Luar Negeri adalah teri(aft dengan kegiatan promosvpemasaran produk dan COD terkait; Bukti p-36Penjelasan tertulis nomor 0343/EMLI-TAXIVII/2023 tanggal 25 Juli 2023;

Buktip-37Salinan Keputusan Menteri ESDM No. 1980 K/10/MENI2018 tertanggal 18 0ktober 2018;

Bukti p-38Salinan Risalah pembahasan pemeriksaan pajak untukTahun pajak 2021 ;

Bukti p-39Penjelasan tertulis nomor 0396/EMLl-TAX/\/Ill/2023 tanggal 22 Agustus 2023;

Bukti p40Email karyawan EMAPPL yang bemama Robert Kite dan shanna Lim t!i yang secara operasional membantu Pemohon Banding atas 't' perencanaan logistic dan shipment (pengiriman) produk bahan bakar yang dijual ke PT Freeport Indonesia

Buktip41Email karyawan EMAPPL yang bemama Wan-Yong Tan dan .

Timothy Ang sebagai Marketing Advisor yang secara operasional I; membantu Pemohon Banding untuk menganalisis sample dan ` melakukan testing produk bahan bakar

I Bukti p42Agenda visit, tiket pesavfyat, hotel bill dan letter of invitation Matt

Bergeron, Bruce Sutheriand dan Desiree Anne Koh ke Indonesia \, untuk pembahasan teri{ait dengan operasional dan progress lini ' usaha bahan bakar di Indonesia.

Bukti p43Calendar entries dari Microsoft outlook yang menunjukkan jadwal meeting dengan manajemen regionavglobal dan pihak - pihak yang relevan dari EMAPPL terkait dengan strategi, perencanaan di tahun 2020, pembahasan issues, dan sebagainya sehubungan dengan lini usaha bahan bakar Pemohon Banding di Indonesia

Bukti p44Email karyawan EMAPPL bemama Azni Bin Asha.d sebagai Import

Assistant yang secara operasional membantu mengkoordinasi i

-?_=-i:-_i===.=:==ha-L--i.I`=+

proses importasi produk pelumas Pemohon Banding dengan pihak PT YCH Indonesia sebagai pengelola fasilitas penyimpanan produk pelumas di Indonesia

Bukti p45Email karyawan EMAPPL bemama swee Min Tay sebagai Imports

Operation Manager yang membantu Pemohon Banding teri(ait regulasi proses importasi produk pelumas Pemohon Banding

Bukti p46Email karyawan EMAPPL bemama swee Min Tay sebagai Imports

Operation Manager yang membantii Pemohon Banding terkait pelaporan surat keberatan kepada Bea Cukai

Bukti p47Email karyawan EMAPPL bemama Chuang Kwang Wen sebagai

Downstream Controllers yang secara operasional membantu Pemohon Banding terkait persiapan penyusunan laporan keuangan

Bukti p48Calendar entries dari Microsoft outlook yang menunjukkan jadwal training dan weekly meeting terkait dengan accounting updates yang 1 . bermanfaat untuk penyusunan laporan keuangan Pemohon Banding

Buktip49Email karyawan EMAPPL bemama Boon Ping Oon dari divisi \

Singapore Cluster Tax Centre dengan jabatan Advisor Tax yang secara operasional membantu Pemohon Banding terkait tax advisory sehubungan. dengan rencaha periuasan usaha dan strategic partnership dengan beberapa rekan usaha Pemohon Banding

Buktip-50Email karyawan EMAPPL bemama Boon Ping Oon dari divisi

Singapore Cluster Tax Centre yang secara operasional meinbantu Pemohon Banding teritait pemitungan Pajak Penghasilan Badan Pemohon Banding

Bukti P-51Email penjelasan terkait eksistensi jasa afiliasi yang diterima dari

EMAPPL yang telah disampaikan pada saat proses keberatan dan dilengkapi dengan dokumen pendukungnya

Bukti p-52Email yang dapatmemperlihatkanjasayang diberikan EMGScterkait

Office Information Technology

Bukti p-53Screenshot modul sAp yang digunakan pemohon Banding sehari- hart berupa pembukuan, pe_nE?tatan, pqupaya^ran dah transaksi- transaksi Pemohon Banding seluruhrtya dicatat dalam SAP

•.--I-===-3;-.I Ha|aman62danl23halaman.PutusenN0morpuT-°p!i5E9x4;:3n/%o2b#L:%:AntTsa,hnudnon2:=:air

Bukti p-54Email yang bersifat auto-generated dari sistem yang mengingatkan mengenai akun yang belum di rekonsiliasi dan control report yang jatuh tempo untuk di-review

Bukti p-55Global Balance Sheet Account Management Center of Expertise ("BSAM CoE") merupakan webs.rae yang disediakan oleh EMGSC yang bertuj.uan untuk mendukung proses rekonsiliasi akun-akun (BSAM) yang sangat penting bagi integritas finansial ExxonMobil

Buktip-56Employee Connect merupakan intranet yang disediakan bagi karyawan Pemohon Banding untuk mengakses informasi berkaitan dengan employee related system yaitu BPJS Ketenagakerjaan, Dana Pensiun untuk karyawan, dan online traning untuk karyawan

Bukti p-57Sharepoint sites merupakan platform untuk menyimpan dokumen dan informasi serta memungkinkan karyawan Pemohon Banding untuk dapat saling berfukar data dan informasi dengan mudah dan real time, balk secara lokal maupun global

Bukti p-58Email perwakilan EMGSc bemama Alayne T. Suarez sebagai SAP

Tax Analyst yang secara operasional membantu Pemohon Banding berkaitan dengan projects yakni adanya permintaan untuk melakukan penambahankodeareadantarifpajak'untukpenentuanPajakBahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang harus dipungut oleh Pemohon Banding .

Bilkti p-59Email perwakilan EMGSc bemama warinthom Bunyawate sebagai

SAP Tax Scrum Master yang secara operasional membantu Pemohon Banding beritaitan dengan projects yakri adanya : pemintaan untuk melakukan perubahan tarif Pph UMKM 0,5°/o di sistem SAP i Bukti p-60IT Request terkait instalasi aplikasi Espt

Bukti p-61Einai[ penjelasan terita.rt. eksistensi jasa afiliasi yang' diterima dart

EMGSC yang telah disampaikan pada saat proses keberatan dan dilengkapi dengan dokumen pendukungnya

Bukti p-62Email perwakilan EMPc bemama sutisa saentharpp.hg_p__sep.agai `

Account Receivable Analyst pada tahun 2019 yang memberikan jasa ,\

account receivable management dan berkorespondensi langsung dengan customer Pemohon Banding yakni PT Freeport Indonesia tehait dengan follow up pembayaran tagihan Pemohon Banding ke PT Freeport Indonesia

Bukti p-63Email perwakilan EMPc bemama Kanchanok somjai sebagai tim

Data Analytics & System (DAS), Business Transformation yang memberikan jasa kepada Pemohon Banding terkait pendaftaran customer baru Pemohon Banding

Bukti p-64Email perwakilan EMPC bemama Fadila Hamidong dalam hal ini sebagai tim Account Activation Dedicated Contact Professional memberikan jasa kepada Pemohon Banding dalam rangka pembuatan account baru untuk customer Pemohon Banding

Bukti p-65Email perwakilan EMPc bemama Arisara Jarusvachikarul dari divisi

Financial Accounting & Reporting berka.fan dengan jasa corporate accounting dimana Arisara mengingatkan karyawan Pemohon Banding yang bemama Ryanti Chrisanty untuk menyiapkan laporan + pajak secara triwulan

Bukti p-66Email perwakilan EMPc bemama shweta Tripathi dari divisi Fixed (

Asset Accounting Analyst pada tahun 2019 dan sekarang menjabat :I sebagai Senior Credit Risk Analyst memberikan jasa kepada Pemohon Banding terkait informasi atas tambahan aset tetap yang dimiliki oleh Pemohon Banding

Bukti p-67Email perwakilan EMPc bemama supitsara songsithichoke sebagai

Financial Accounting Analyst memberikan jasa kepada Pemohon Banding terkait adanya posting jumal yang keliru yang dilakukan oleh tim Payables terka.rt pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Bukti p-68Email dart perwakilan.. EMPC bemama Rangsima Lekwongpom ) sebagai payable specialist pada tahun 2019 dan sekarang menjabat `` sebagai bayable assistant yang membantu Pemohon Banding teri(air denganpembayarankepadavep.dgr~PemohonBa_p9i,ng...:

i

•-Halaman 64 dari 123 halaman. Putusan NomorpuT-013594.13/2022/PPIM.IIA Tahun 2026

•---PT Exxonmobil Lubricants Indonesia

Bukti p-69Email dari perwakilan EMPC bemama Rinrada Lamvuthipreecha sebagai tim AP Global Command Center pada tahun 2019 dan sekarang menjabat sebagai Payable Analyst yang membantu Pemohon Banding terkait dengan pembayaran invoice ke vendor PT Jakarta Tank Teminal

Bukti P-70Email dan: perwakilan EMPC bemama Rinrada Lamvuthipreecha sebagai tim AP G.lobal Command Center pada tahun 2019 dan sekarang menjabat sebagai Payable Analyst, kepada karyawan Pemohon Banding terkait dengan pembayaran tagihan dimana bank account vendor tidak sama antara yang terdaftar di SAP dengan di invoice

Bukti p-71Email perwakilan EMPc bemama Kanokkom phiansamer sebagai tim AP Global Command Center pada tahun 2019 dan sekarang menjabat sebagai Specialist Customer Account yang memberikan : jasa kepada Pemohon Banding terkait dengan pembayaran Pajak ;I i Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Bukti p-72Email perwakilan EMPC bemama Tanaphum Charoensawadpong ) sebagai Tax Analyst berkaitan dengan jasa tax compliance yaitu uploadeF Pph Pasal 22 untuk Pemohon Banding

Bukti p-73Email perwakilan EMPc bemama Tar!aphum charoensawadpong ,I.

sebagai Ten Analyst berkaitan dengan jasa tax compliance yaitu pembayaran pajak penghasilan

Bukti p-74Email perwakilan EMPc bemama Titipom Yongyungyueh sebagai

Tax Senior Supervisor pada tahun .201.9 dan sekarang menjabat sebagai Bank & JIA Section Manager berka.fan dengan jasa tax compliance yaitu melakukan review perfuitungan Pajak Penghasilan Pemohon Banding

Bukti P-75Email penjelasan terkait eksistensi jasa afiliasi yang diterima dari

EMPC yang telah disampaikan pada saat proses keberatan dan dilengkapi dengan dokumen pendukungnya

Bukti P-76Bukti pendukung_ terkait relokasi karyawan Mobil Oil New Zealand bemama Wayne Ellary ke Jakaha

+. '=.~:i-`~-h~. 4:=` =i-cn,.=`.-:i6=da~` =i;3, ;=I-:;:n-;ut::=n=r==_:r----==-' =.-.=+p--=fd=r-,i.`-i.f--tE«. i=n--b-i,f-ti-.-:_`ftAi.i--£--;n. :A:e' -°--i.2~,6`.aLir;

..... 1L-;.--I-r=+:+a.`.._`.a:..x.;a,--~ ,---`i„ -. -I,-y -.,` .-.. +T~-]*~-'~-,.-LLJ''rl.+i#,un~'<_.ul-.h``.r~._~4 -`+ ., ~T[ ....

<`

Bukti p-77Invoice biaya promosi IMG Singapore Pte Ltd, Scantrust SA, dan

Synergy Downstream Solutions Pte beseha DGT Fom

Buktip-78Email yang telah disampaikan Pemohon Banding terkait atas pembelian fuels:

a. Email atas periiitungan harga per shipment selama tahun 2019; dan b. Email atas penjelasan cara membaca dan perhitungan harga sesuai MOPS

Bukti p-79Salinan peraturan Menteri Energi dan sumberDaya Nomorl2 Tahun 2015 tehanggal 18 Maret 2015;

Bukti p-80Laporan Keuangan Afiliasi Tahun 2019 (ExxonMobil Asia pacific pte.

Ltd. dan ExxonMobil Petroleum & Chemical);

Buktip-81Penjelasan .tehulis nomor 0510fl=MLl-TAXD(/2023 tanggal 10

0ktober 2023;

Bukti p-82Dokumen. pendukung eksistensi dan manfaat ekonomis terkait dengan jasa yang diberikan ExxonMobil Corporation-Management ( Support Services untuk Pemohon Banding berupa:

a. INNET Invoice, expense report, invoice, daf[ar hadir peseha )

• training, berserta tiket pesawat dan bukti pemesanan hotel terkait A reimbursement biaya sebesar USD 1 ,449 b. INNET Invoice, expense rep.ort, charges calculation, invoice, daftar j hadir peserta training, berserta tiket pesawat dan bukti pemesanan i hotel terkait reimbursement biaya sebesar USD 2,977 c. INNET Invoice, expense report, invoice, charges calculation, daftar hadir peseha training, berserta tiket pesawat dan bukti pemesanan ,i hotelterkaitreimbursementbiaya §ebesarusD 1,195+ d. INNET Invoice, expense report, invoice, charges calculation, daftar hadirpesertatraining,bersertatiketpesawatdanbuktipemesanan hotel terkait reimbursement biaya sebesar USD '1,100

Bukti pno3Dokumen pendukung eksistensi dan manfaat ekonomis terkait dengan jasa yang diberikan Esso Australia Ply..t Lid_un`tuk _Pefp9.h~9P ......, ;._. _ Banding berupa:

Halaman 66 dari 123.halaman. Putusan Nomor PUT~013594.13/2022lpp/M.1lA Tahun 2026

PT Exxonmobil Lubricants Indonesia

-^^ s±+` ,-``-

a. INNET Invoice, expense report, joumal voucher, dan email korespondensiterkaitreimbursementbiayasebesarUSD4,287.92 b. INNET Invoice, expense report, dan email korespondensi terkait reimbursement biaya sebesar USD 3.23

Bukti p-84Dokumen pendukung eksistensi dan manfaat ekonomis terkait denganjasayangdiberikanExxonMobilchemTech(DivEXMchem) untuk Pemohon Banding berupa INNET Invoice, expense report, dan invoice dari LexisNexis terkait reimbursement biaya sebesar USD I 1,086

Bukti p-85Dokumen pendukung eksistensi dan manfaat ekonomis terkait dengan jasa yang diberikan Mobil Oil New Zealand Limited untuk Pemohon Banding berupa:

a. INNET Invoice, expense"report, changes caloulation, dan invoice dari Deloitte terkait reimbursement biaya sebesar USD 401,31 b. INNET Invoice, expense report, dan charges calculation terkait i reimbursement biaya sebesar USD 14,829.57

Bukti p-86Dokumen pendukung eksistensi dan manfaat ekonomis t6rkalt \t dengan jasa yang diberikan ExxonMobil Ref & Supply-Global HQ untuk Pemohon Banding berupa:

I a. INNET Invoice, expense report, invoice, dan Purchase Order dart '` PT. Somia Customer Expen.enc6 t6rkait reimbursement biaya sebesar USD 27,841.23, b. INNET Invoice, expense report, invoice, dan Purchase Order dari PT. Somia Customer Experience terkait reimbursement biaya A sebesar USD 55,433.79

Bukti p-87Dokumen pendukung eksistensi dan manfaat ekonomis terkait dengan jasa yang diberikan SeaRiver.Maritime LLC untuk Pemohon I Banding berupa:

a. INNET Invoice, expense report, dan Invoice terkait charges biaya sebesar USD 17,587.50 b. INNET Invoice. Ben.kut.Pemohon Banding lampirkan doku_men„ _r,tt.<..~t pendukung berupa lNNET Invoice, expense report, Invoice, dan i

:,i===.-i=f-=.==-.i=-=i===--=,.+i:;--i=:is:,i±?i=E:== h Halaman .67 dari 123 halaman. Putusan Nornor PUT-013594.13/2022lppM.IIA Tahun 2026

PT Exxonmobil Lubricants Indonesia i` -

Demumage Calculation teinait charges biaya sebesar USD 37,986.67 c. INNET Invoice, expense report, dan Demurrage Invoice terkait charges biaya sebesar USD 12,953.01 d. INNET Invoice, expense report, dan Demurrage Invoice terkait charges biaya sebesar USD 42,992.45 e. INNET Invoice, expens6 report, dan Demurrage Invoice terkait charges biaya sebesar USD 21,512.38 f. INNET Invoice, expense report, dan Invoice terkait charges biaya sebesar USD 26,465.28 a. INNET Invoice, expense report, dan Invoice terkait charges biaya sebesar USD 10,109.09 h. INNET Invoice, expense report, dan Demumage Invoice terkait charges biaya sebesar USD 50.923.83 i. INNET Invoice, expense report, dan Invoice terkait charges. biaya sebesar USD 100,496.11 j. INNET Invoice, expense report, dan Invoice terkait charges biaya sebesar USD 10,155.81

Bukti p-88Daftar spesifikasi bahan bakar ADo yang dibeli oleh pT EMLl dart

EMAPPL;

•Bukti p-89Datardata terkait perhitungan analisis CUP yang diminta dalam proses pemeriksaan;, Bukti p-90Salinan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan nomor SPHP-'`

0070AVPJ.07/KP.0905fl3IK.SIS/2021;

Bukti P-91Salinan e-mail atas daftar harga MOPS harian dalam file bulanan

Januari s.d Desember 2019;

Bukti p-92Salinan e-mail detail perh.rtungan per shipment selama tahun 2019; Bukti p-93Salinan Risalah pembahasan atas hasil pemeriksaan nomor SPHP-

0070AVPJ/07AVPJ.07fl(P.0905/RIK.SIS/2021;

Bukti p-94BeritaAcara uji Bukti;

~Bukti E\-9_5Kesimpulan Akhir;

•- -+ -

'

i.,,

Bukti p-96Rincian koreksi sengketa pph 26 perjenis koreksi untuk untuk koreksi lmbalan Jasa, Reimbursement dan Charges, Bunga, Promosi, dan Pembelian Bahan Bakar untuk masa pajak Januari -Desember 2019

Bukti p-97Komponen biaya (work effort) yang dikeluarkan terkait pelaksanaan jasa yang diberikan oleh EMPC

Bukti p-98Laporan keuangan audifed EMPC

Buktip-99Laporan/sertifikasi dari Price Watethouse Coopers yang telah ,I melakukan pengujian (special purpose audit) teinadap pembebanan I charges atas jasa yang diberikan EMAPPL

Bukti p-100 Laporan keuangan audited EMAPPL

Bukti P-101Dokumen pendukung terkait dengan biaya yang berkaitan dengan pihak afiliasi EVAPPL

Buktip-102 Salinan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Republik Indonesia Nomor 1980 K/10/MEM/2018

Bukti p-103 Tampilan website perusahaan pembanding sutaiyo Lube Distributor {

Company Limited

Bukti p-104 Tampilan website Perusahaan Pembanding Saengaree Petroleuin ,

Co Ltd

Bukti p-105 Tampilan website Perusahaan. Pembanding Gong Ty Co Phan Dau .

Khi Tien Phong;

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti i berupa (fotokopi) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup.serfa telah ;( dicocokkan. dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 sebagai berikut:

Bukti T-1Keputusan Terbanding Nomor KEpro264en{EB/PJAVPJ.07/2022 tanggal 5 September 2022;

Bukti T-2Surat Keberatan Nomor 692/EMLl-TAX/IX/2021 tanggal 7 September.

2021 ;

Bukti T-3Surat Ketetapan pajak Kurang Bayar pajak penghasilan pasal 26

Nomor 00039/204/rmJ059/21 tanggal 10 Juni 2021 Masa.Pajak Oktober2019;

•:....,i-...-.-.=i.--T====-=£i=:-=':l=.:'t.--:-,.===: Ha|aman69dar|123halamanputusanN°m°rp'JT°p]$5E9x4;:3n/%o2b%E:#%;I:AntTs%udnon2:*is

Bukti T4Matriks sengketa;

Bukti T-5Laporan Penelitian Keberatan nomor LAP -... /KEB/PJAVPJ.07/2022 tanggal . . . September 2022 (tanpa nomor dan tanggal);

Bukti T-6LaporanHasilPemeriksaannomo rLAP-

00084AVPJ.07n<P.0904/RIK.SIS/2021 tanggal 8 Juni 2021 ;

Bukti T-7Kertas Keria Pemeriksaan;

Bukti T8Penjelasan tertulis (tanpa nomor) tanggal 27 Juni 2023;

Bukti T-9Berita Acara Uji Bukti;

Bukti T-10Kesimpulan Akhir;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak bahwa objek sengketa berupa Keputdsan Terbanding Nomor KEP- 0264en<EB/PJ/\/VPJ.07/2022 tanggal 5 September 2022 tentang Keberatan Wajib PajakAtassuratKetetapari.PajakKurangBayarpajakpenghasilanpasal26Nomor 00039/204/19/059/21 tanggal lb Juni 2021 Masa Pajak Oktober 2019 termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan kete.ntuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) + Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding bahwa Surat Banding Nomor 0624fl=MLl-TAX/Xl/2022 tanggal 30 November 2022 , dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, mehyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas { dan mencantumkan tanggal diferimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang.dibanding, telah` I_erp_enu_hi_kewajiban pembayaran `r sebesar 50% dari pajak ferutang, dan ditandatangani oleh Ryanti Chrisanfy jabatan I

I --_--'. --`-'-_-r '' r,`'-,+-`._-?'.;--:-.?!£==-i:-:=:::i i .-`= ? -r+ -----.-- =.i-.-` -.------- `.,=.``.--J-+-`*=.-lL.-I-.|Jf.th*=-~L=`..`--. Ha|aman7odaril23halaman:PutusanN°m°rpuT-°#T35E9x4;:3n/%o2b#FL:/b%::AntTs%udno:::£ff\

Direktur berdasarkan Akta Notaris llmiawan Dekrit S., S.H., M.H. Nomor 2 tehanggal 10 Mei 2022, bethak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1 ) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1 ), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1 ) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Pokok Sengketa

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah sebagai berikut:

Men urut

PemohonNilai Sengketa NoUraianTerbanding(Rp)

Banding(Rp)(Rp) Dasar Penqenaan Paiak42.062.955.40842.067.605.9434.650.535

1

2Pph Pasal 26 Terutanq2.542.559.7385.039.093.5492.496.533.811

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai alit bukti dan keterangan yang disampalkan oleh para pihak dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Pendapat Pengadilan Pajak

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, koreksi Pph Pasal 26 Terutang yang menjadi pokok sengketa dalam pengajuan banding untuk Masa Pajak Oktober 2019 ini merupakan bagian dari keseluruhan koreksi Pph Pasal 26 Terutang untuk ; Masa Pajak Januari - Desember 2019 dimana yang .menjadi pokok s6ngketa , t,i tersebut adalah koreksi Pph Pasal 26 Terutang yang dilakukan Terbanding atas ,

I objek-objek Pph Pasal 26 tertentu yang pada umumnya beinubungan dengan i koreksi yang menjadi sengketa banding pada Pph Badan yang terutama teri(aft dengan hasil pengujian atas penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha ` (PKKU) atas transaksi afiliasi Pemohon Banding;

Bahwa menurut Terbanding, berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat rekapfulasi `i koreksi fiskal positif DPP atas Objek Pph Pasal 26 Masa Pajak Janiiari s.d. Desember 2019 a quo sebagai beikut:.

KBSlmfxpl.n He.» Pornerlk3aen Oblok Ppli F.aeal 26- F]na' n{KI) J'

M e n tl r u t

No.u , a I a r'R8'VvprspTPemBdsaKoreksl a 0"on-

797;253243.008797253243 008 b.C. Bu80aRord8B8.877.cO5pr75ny.€23,coo8j22,sol.6287,049.727,812 a.e.I Sac dan Penohasnan lch aehib`ngn defiqan peapunaan harta seLaln penghasfari afas fxma8ha tae&h dan ota`i barmman mbalan .chiib`Jngch dengan Jasa` pelceqaan. dan2es.875,643.3iBe7e,6s2.651.69O) ke,iatan rtadfah dco fxnghafqan--

0. Pelt!lL#m tim p®mbayaen berkalzl13,750.3811I.759,381- h. Preml map dan msak&l frodtrio nllai

1 Kmrfungn hreria ponbebaaae ut=ng

Pap[mlae hefa dl lndonesla

L Pml1

1Pengho3aan den ponf{ralan 8tan penpBian eaham

IT| Ponoha.tan l{eae Pa)ak BUT ie3udah afroranoi pe"

Junlah353.787.007.964881.4t7.417.094627.850,319.130 iiiiiiiiiii[

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terbanding a qLio, rincian untuk setiap masa pal.ak atas koreksi positif terhadap DPP atas Objek Pph Pasal 26 berupa dividen (constructive dividend), biaya bunga pinjaman dan imbalan sehubungan dengan jasa, pekeriaan dan kegiatan adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

cam frocon JasaBLmga

NoaulaaPemohonPemc}honPemchan

TertrmdingTerhandLrioieTDana-mo Band[noBarldingBaJrding

1 JaDnd034.858_169.69134.858.169.6910 16.cO4 983,800 16.sO4,983.800 2 uEeefro025.321396.127 . 25.205.509.048000 302S.625.308.33825.578.870.078000 4Aprq025.964.407.27125:940.659.953000 5 rna•025.885277,14427.usa.79<.7232.014.633.04400 un

6025.716.408.42225.543.723.892000 7 Jut02S~814 29217236.782.74€6180 26.647,114 i 04 26 6i7 114. i 04 a agde027.io 1.302.41926.919.357.483000 9 Sap'entr014.33901?.4S814.310.149.735000

Curt

10 P-•016.642.008.56016.637.356.0250 25.425.597.383 25.425.597.383 11]1oventler019.157.301.26018.941.801.702000 120 529.519.354.14616.306.50<.36S 6.208.358 5820i.04g..727.812

JJun797.253.243.008284.875.643.316 8.222.991.626 68.877.695287 75.927`423.099

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terbanding a quo, perincian koreksi positif terhadap ,DPP atas Objek Pph Pasal 26 berupa dividen (constructive dividend) berdasarkan entitas penerima pembayaran dart Pemohon Banding adalah sebagai berikiit:

-i.C-._*3:=€t`Tf'.<~-.-`-`\-`=..=L- r

+..--.`

. -` ` `.``. - 1`: ----.

DMden

> Korotsl z]tas Keova|aran Pembeqaii Bahan Balcar Fuel.I.Rp475,671.348,681

Kurs yang dl8unakan adalah lams per 31 Desember 2019.

> Koreks[ atas BL3ya Jasa Mamajemen E>oconMotill Asfa Paclflc PrhatB. Lid.-Rp187,587,017.599 (Pokl8ss deri lmbalan seliubungan deng8n j8sB, pckenilan. den koglat8n)

> Koreksl alas BIBya Jasa ManajoiTien ExxorRAobu Global Semces CorripanyIRp37.902,010280

!Fekl_as_a dart lmbalan sehubungan derigan |8s8. pckerfe8n. den k8glat-an)

> Koreksl alas BIaya Jasa MaliaJ8men E>o(or"obq Pelnoleui7i a Chemlcal-Rp47.371.882,393 (RcklElss dari lmbelan sohubungan deng8n jase` pekorfeen. dan kogl8lan)

> Koreksl alas kerveJaran Bfaya Bung@ PinJaman ke E>o(onMobD United Flnanc8 Company-Rp29,820,480,980 > Koreksl alas Blaya ke ExxoriMobq umked {Thapand)aRp44,507.310 > Koreksl afas BI8ya to Se8Rl\rer Maritine LLC=Rp8,534.753.870 > Koreksl alas Bfaya ke Mobp OnAtistralLa Ply rm-F`p51,088.79S > Kor8ksl ata8 Bfaya ke ExxoriMobq Corporatlon.Management Supper( Services-Rp809.101,072 > Koreksl alas Blaya ke Esso AListrana Ply. Ifl-Rp81,083.764 > Koretsl at8s Blaya ke ExxoriMobq Cheqi Tech Oiv E)an Ciiem)IRp15.447.782 > Korokel alas Blaya ke E>o(onMobq Expl a Prod Malaysla lnc-Rp1.740,144 > Koreksl alas Blaya ko MobD Ou New Zealand umkeclI- ERp J=216f.74f8.1i83 =ELEiintrEE+i|=T~Ftd& 8Lrfudtl ue.

Soluruh Kor8ksl Posluf Flskal otBs Dlvidon tBrsobut dikenakan tarif Ppli P8sal 26 sobesar 20%.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terbanding a quo, perincian koreksi positif terfuadap DPP atas Objek Pph Pasal 26 berupa biaya bunga berdasarkan entitas penerima pembayaran dari Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Bunoa

Perhitungan koreksl positif fiskal alas blaya bunga yang m8rupakan objek pph pasal 28 adafah §eb8gaj berful :.

> B!aya Bungapin)amanke ExxonMob8uriled Fha-iceccmpany=Rp105,747,804,079 (Bedasalk8n pemB!nksaan lB!thadep Skun 11001000- !nichrg,Dcht,250. Ierdepat tiaya bun9B pinpriiBn seb8sar i?pl05.7.i7.904`07§b atBil dalarn USD seDesar S].El9,133.60. Pm|8man dtlakukan dalun male uang rupiah. sehingga bunga juga dalam mate uang ruplah, D8ngan demitian, llntuk perhitungan DPP Pph P8s8) 26, tidBk 8da penganih selislh kurs)

> Orfurangl korek§i alas kei^ra]aran 8laya Bunga pinjaman ke ExxonMobn united Flnanc8gRp(29,820,480,980)

Company ada Divider

Objok pph pasa] 26 atos Bungs cfro p8m8ifeagRp75,027.423,090

Pf'h PasEI 2G alas Bun ac(ms.PTWPI R68,877,685,287

Koretsl Posttif Flckal alas BungaRp7,049,727,8t2 SBluruti Korcksl Poslur Plskal alas Bunga lersebut ditenaten taH Pph Pasal 26 seb8s8f 10% karena ata§ pemha}'anrm)ra k.epada ExxonMob» United Finance Company dhampiri dongan DOT dan COD.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Te`rbanding a quo, perincian koreksi positif teinadap DPP atas Objek Pph Pasal 26 berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekeriaan, dan kegiatan berdasarkan entitas penerima pembayaran dart Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

-` I--T` .--- =`.-T`-r-+.>. -.ut:sa? ry.:Tor.P~U.T-OplT35E9x4;:3n/%o2b#PL:##j::AritTsa,hnudno::%EN ` -

lmbalan schubungan dengan |asa, pekeda8n, dan kegLatan

> Korcksl alas 8Iaya Promosl lMG SINGAPORE PTE l;TD=Rp421,020.000 > Korck8l ata5 Biaya Promosl SCANTRUST SA=Rp2,549,560,900 > Koreksl alas BIaya Promosl SYNERGY DOWNSTREAM SOLUTIONS PTEaRP3237,777,882 > Korcksl alas Blaya Jasa Mar\ajBmen ExxonMobn A§la Pactflc Prfuate. lid.=Rp(197,587,017.598) pe8kJass ko Dividon}

> Koreksl afas Blaya Jasa Mana|emen ExxpnMobq Global Servl.cos Company=Rp(37,902,010280) (Reklass ke D.ivlden)

> Koreksl 8t8s Blaya Jasa Manajemen ExxonMob» Pefrol8un & Chemlcal=Rp(47,371,082,393) queMBs8 k8 Divid8n)

Junlah Kor8ksl poslur Flskal afas lmbafan 8ehubungan denganjasa, peken8an, dan keglatan=Rp(278,652,651,690) Selunih Korekel F]oshif Fiskel alas lmb@l@n sehubungan deng8n jasa, pekedaan, dan keglafro tersebut dfronakan tarif Pph Pasal 26 sebesar 20%.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terbanding a quo, rekapitulasi koreksi positif DPP atas Objek Pph Pasal 26 dan Pph Pasal 26 Terutang untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2019 yang berasal dart koreksi atas dividen, biaya bunga pinjaman dan imbalan sehubungan dengan jasa, pekeriaan da.n kegiatan sebagaimana diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

Masa PajaidUraiancia Pemohon 8artding I cfm TefoandingXoretsi .'anlJariDPP Ppt` PasaJ 2551.553¥3.±9! 5L553.£3,£9!ro

Pph Pasal 25Terr,urong I].6er.±gs.3g3l 7.7£9.-T3.3:£! S..RE,rz£,5± FebruarlDPP pph pasal 26I25205pe,One 25,321395,n7±is,887.079

Pph Pasal 26 Terllutang03#.cO3.7733,6o€.oes.773 MaretDPP Pph Pasal 2625578JJ70.078 25.625.3esj38#.£38pe

PTh Pasal 25 Terhutarig0 3;8esjas.rs 3J3ffJJ8£6¢ AprilDPP Pph Pasal 2625sO,659£53 25;96¢.cO72n23,7¢7£rs

Pph Pasal 26 TerhL]ang0 3j395,s€.ar 3.895J398.€57 MeiDPP Pph Pasal 2627.850,793.723 27J399.910J88¢9J15.as

&Lis7.-91

Pph Pasal 26 ?€tht7Brlg ,9I ¢J5H.#2J3Ci JuniDPP Pph Pasal 2625j43,723jE2 25.?36.as.i2217?~53¢J53£

Pph Pa5a] 26 Terhutanga 3£65es.¢933,865,095,390

53.36ias276I 3gri5i Ju]iDPP Pph Pasal 2653.€Z9.858.722

Pph Pasal 26 Terhutang2,664Jil.¢106.688.£3Z.61¢I 4,023,72qu AgustLJSDPP Pph Pasal 26265i9j57.ng3 27.42S#£LC I4sO.9L#;as

Pph Pasal 26 Terhutang04J36.092.609J5'.136,ce2j50g September DPP Pph Pasal 261C,3sO,1¢9,735 1Sff9.0±7.¢S82gjas7.723

Pph Pasal 26 Terhutang02.152;2g6,tas 2.ij2jes.005 Oktobe,DPP Pph Pasal 26€2.06ass5.ac i2p+gr.sasL9=3€.enJS35

Pph Pasal 26 Terhutang2#2j59.738"5,039.093j£3I 2,esj33j3a5 November DPP Pph Pasal 2618#L801.702 rs.H7j3Oro2H.¢99j58

Pph Pasal 26 Terhutang0 2.aej7O±67 I 2.88€giv±67 Desemtar DPP Pph Pasal 26. 16#263,= s£2.79i,i99gr.I 52s.=masj72

Pphpasal25Te[hutanga2.75L87-?- 92j9S~¥S.623 I 81¥228€,751 M~en.im.P¥eng bahwa Pemohon Banding tidak §=etv`ju dengan ko.reksj yspg_ qi]ak_ukan Terbanding tersebut dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan transaksi i

--+:.`„.-.==::`:==....-- i-+ ..-.-,-.. ====-=~--==-i---. j=-`:.Ti-;: --;i-iL.--=:i:li:i=:E.-. Ha|aman 74 dari 123 halaman-Putusan N0m°r PUT-0::5E9x4;:3n/:%;/FL%::AntTsa,hnudno:::£aEN ,

yang dikenakan Pph Pasal 26 oleh Terbanding bukanlah Objek Pph Pasal 26 dimana untuk koreksi yang terkait dengan pengujian atas penerapan Prinsip i Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) atas transaksi afiliasi Pemohon Banding yang juga menjadi sengketa dalam banding untuk Pph Badan, Pemohon Banding menyatakan transaksi a quo telah sesuai dengan PKKU dan tidak seharusnya direkarakterisasi oleh Terbanding sebagai Objek Pph Pasal 26 berupa dividen (constructive d ividend );

Menimbang sifat dari pokok sengketa di atas, sengketa banding ini merupakan sengketa bers.rfat yun.dis yang dis.ertai dengan pembuktian yang pada dasamya penyelesaian atas pokok sengketanya bergantung pada penyelesaian atas sengketa banding pada Pph Badan;

Menimbang bahwa atas pokok sengketa a quo, Terbanding dan Pemohon Banding tel.ah menyampaikan Berita Acara Uji Bukti untuk keseluruhan objek sengketa untuk Masa Pajak Januari -Desember 2019, yang terdiri dari 5 (lima) objek sengketa sebagaimana dalam tabel berikut:

TABEL 1 -RINCIAN JENIS KOREKSI UNTUK MASA PAJAK JANUARI -I)ESEwi'BER 2019 (Total OPP Pph Pasal 26 Pph Pasal 26 Terurang NoJenis Koreksiyang diajukan Banding yal.g diajul{an Bending (lDR)«DR).

[mbalan J8sa-42,731.346.497 1.

2Buncla36.870.208.7927.509,318.167 3 FIeimbursement dan Charaes8.goo,403,2051,780,080,641 4I{oreksi Biava P[omosi6208.358,582n 931.253.787 5 Pembelian Bahan Bakar '475.671.348,56171.350.702284

'Tord."i=. `..`527:650;319il40.: `-f `' I-: {:.,=i24,302.7Oi,37r Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan sesuai dengan klasifikasi objek sengketa di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam banding ini dengan demikian adalah apakah atas kelima objek sengketa sebagaimana J tersebut pada tabel di atas merupakan Objek Pph Pasal 26 dan berapa seharusnya Pph Pasal 26 Terutang atas masing-masing objek sengketa tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang beriaku;

Bahwa dengan demikian pemeriksaan oleh Pengadilan Pajak dilakukan atas objek ` sengketa untuk keseluruhan masa pajak Januari - Desember 2019 yang terbagi dalamlimakelompokkoreksiyangmenjadiobjeksengketasebagaimanpadaTabel a ____-a+„ -``:I_ -.I_~ _~i _i,__*~` .-.- `` --_ `^r=:=-L===:I_dr ---+ ~---^.i 1 Rincian Jenis Koreksi untuk Masa Pajak Januari -Desember201g dl atas, yang kemudian hasilnya dfatibusikan sesu?i sengketa igruk setiap. [pasa_.p_ajak yang

.I-I-I` ---.- '+-

PT Exxonmobil Lubricants Indonesia

.`..`-.-- `-S'`. i :.i:=:Lfi.-.- ``

terkait;

Bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta persidangan, ringkasan pokok sengketa untuk masing-masing kelompok koreksi yang menjadi objek sengketa yang mencakup Masa pajak Januari -Desember 2019 a quo adalah sebagaimana pada tabel berikut:

Nilai SengketaNilai SengketaFtingkasan

NoObjek sengketa

DPP (Rp)Pph Pasal 26 (Rp)Pokok Senqketa

Koreksi sekunder(consrfuctivedividend) 1lmbalan Jasa042.731.346.497 a. Tarifb.Koreksisekunderc.SelisihDER 2Bunga• 36.870.208.7927.509.318.167

Koreks(consfuc sekunderedividend) 3Reimbursement & Changes8.900.403.2051 .780.080.641

4Biaya Promosi6.208.358.582931 .253.787Domi sili paiak

Koreksi sekunder(consfuctivedMdend) 5Pembelian Bahan Bakar475.671 .348.56171.350.702.284

Jumlah527.650.319.140124.302.701.377

Bahwa distribusi nilai obj.ek sengketa atas DPP Pph Pasal 26 sebesar Rp527.650.319,00dandenganPphPasal26Terutangsebesar Rpl24.302.701.377,00 terseblJt untuk setiap masa pajak tahun 2019 adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

TABEL 2 -RINCIAN NILAI KOREKSI PER NASA PAJAK

Total DPP Pph Pasal 26Pph Pasal 26 Temang ,, 'No,

Bqlan Tmnsatsi-.No. Sengketa' yang d!ojtwhn Bending - yang dlajuhan Banding

..-(,in)-`--`. '.-(,DR)-`'-r--. 1Jaduari 2019013585.13A2022WP. 6,068,974.644.

12FebnJan 2019013586.i3R022rfJp115.887.0803.804.003.773 `'3

Maiet 2019013587.13C022flp46.438.2603.846.118.164 4 an 2019013588,13C022ffp23.7¢7.3203.695.838.457

;SN£'2019ocaE69."022pp49.11i4654.1S7`442301 :.6Junl 2019oi359o.i3reo22flp172,684;5303.866.095.490 17Juli2019013591.13&022flp31.547.5554.023.721.204 '8AQustus 2019013S92.13+2022ffp49o.9#.se54.136.092.609

9Seo!emker2019013593`13j2022ffp28.867.7252.152296.005 ..10

OklobeT2019oi3594.i3no22ffp4.-650.5352.496533.811 111November 2019Oi3595.i3c022rfJp215.499.5602`884.370.167 '12 Desember2019oi3596.i3A2022nJpII--552267.,467500.933169.:117450. -f-:. r`, 128423.0924.1T"o.7tj5772:- r-= Total-.,- h-" -```.`{-.

Menimbang bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan dan referensi yang ' relevan dengan pokok sengketa yang mencakup Masa Pajak Januari - Desember ` 2019 sehubungan dengan objek sengketa berupa koreksi sekunder yang terka.it . dengan koreksi primer karena pengujian atas penerapan PKKU adalah sebagai ;

>```,.i -+ = berikut:

_Li-I;==--1=------I--t----:==--.i=±_i:I.i----.i-i---T--.-,,-,:-==+.==L=-±==-==J==L==-i -,,..- ~. -I-^t -`t~|I-~-,-I-` -------.- I .----,,,..----..--- '`J..-'+ .-----.------.--..

PT Exxonmobil Lubricants Indonesia

. ..~7~

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor36 Tahun 2008 tentang Pal.ak Penghasilan (UU Pph) yang mengatur antara lain:

Pasal 18 (3) UU E'Ph

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besamya penghasilan dan pengurangan seria menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besamya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tjdak dipengaruhi oleh hubungan istjmewa dengan menggunakan metede perbandingan harga antara pjhak yang independen, mEfrode harga pertyualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.

Pasal 26 ayat (1 )

Alas penghasilan tersebut di bowah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa -pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jafuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara '` kegia.tan, bentuk usaha .tetap, atau pervakilan -perusahaan luar negeri lainnys '^ kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk irsaha tetap di Indonesia dipotong paifak sebesar 20% (duapuluh persen) dari jumlah bruto pleh pihak yang waif ib ` membaysrkan:

a. dividen;

b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;

c. royaiti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan haria;

d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;

e. hadiah dan penghargaan;

f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;

a. premi swap dan fransaksi lindung nilai lajnnya; dawlatau h. keuntungan karena pembebasan utang.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang mengatur antara lain: ``

Pasa[76`.. >.. .`..+., ~.=:--r...tL== a.-`*, Hakimmenentukarfapayangharusdibuktikan,bebanpembuktianbesertapenilaian`,

`..-,_.Lit_--I+I

pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Penjelasan Pasal 76

Pasal ini memuat kctentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesua.I denden asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan. OIeh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuklian, penilaianyangadilbagiparapihakdansahnyabuktidarifaktayangterungkapdalamtl\ persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak. Dalam persidangan pare pihak tefap dapat mengerr;ukakan hal baru, yang dalam ,, Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan.

Pasal 78

. Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkah hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan peru ndang" ndangan perpajakan yang bersangkutan , seha didasarkari keyakjnan Hakim.

OECD Transfer Pricing Guidelines 2017 (OECD TPG)

Chapter 1 yang di antaranya menjelaskan:

Secondaryadlfustment

Anadyusinehithatarisesfroniimpasingfaxonasecondaryhansaedon.

Secondary transaction

) A constructive transaction that some countries will assert under their domestic legislation after having proposed a primary adyustrnent in order to make the actual t,{ allocation Of profits consistent with the primary adofustment. Secondary transactions . may take ire form of constnictwe dividends, consinictive equity contributions, or constructive loans.

Menimbang bahwa telah terdapat Putusan Pengadilan Pajak atas banding yang diajukan pemohon Banding pada jenis pajak pph Badan Tahun pajak 2019 dengan objek sengketa yang terkait dengan obj.ek sengketa dalam banding atas jehis pajak PphPasal26ini,ya.rtu. putusandengannomorNomorPUT- 013583.15/2022/PP/M.IIA Tahun 2026 dengan rekap.rfulasi hasil sebagai berikut:

Halarnan 78 dari 123 halaman. Putusan Nomor PUT-013594.13/2022lpp/M.IIA Tahun 2026

Tidak DapatDipehahankan KeteranganNilai SengkefaDipertahankan

No(USD)(USD)(USD)

1 Koreksi atas Biaya Pembelian ke EMAPPL33.974.098033.974.098 2 Koreksi atas Biava Jasa Manaiemen ke EMAPPL5.952.2365.952.236o 3 Korcksi alas Biava Jasa Manaiemen ke EMPC3.354.38203.354.382 4 Koreksi afas Biaya Jasa Manaiemen ke EMGSC2.674.06502.674.065 5 Koreksi afas Biava ke EML3.15603.156 6 Koreksi atas Biaya ke SeaRiver Maritl.me LLC457.9100457.910 7 Koreksi atas Biaya ke MOA3.58703.587 8 Koreksi alas Biaya ke EMC-Management SupportI57.131

Services57.1310

9 Koreksi atas Biaya ke Esso Australia Pty. Ltd, sebesar USD4.291, ExxonMobil Chem Tech (Div

EXM Chem) sebesar USD1.086, ExxonMobil Expl &

Prod Malaysia lnc sebesar USD122, Mobil Oil New

Zealand Limited sebesar USD15.231, dan

ExxonMobil Ref & Supply-Global HQ sebesar

USD83.275.104.00599.7144.291

10 Koreksi alas Biava Pemasaran/Promosi3.650.51403.650.514 11 Biaya Piniaman (DERI4.916.8364.916.8360

'44..179.134 JIIm Iah55.147.92010.968.786

Bahwa berdasarkan uraian di atas dan dengan menimbang isi Putusan Pengadilan I Pajak Nomor PUT013583.15/2022/PP/M.IIA Tahun 2026 di atas serta berdasarkan hasil proses Uji Bukti, pemeriksaan untuk masing-masin`g objek sengketa untuk setiap masa pajak terkait dilakukan dengan terlebih dahulu A membahas 5 (lima) jenis koreksi yang menjadi objek sengketa sebagaimana tercantum dalam Tabel Rician Jenis Koreksi untuk Masa Pajak Januari -Desemb`er I 2019 di atas, yaitu dengan keseluruhan nilai sengketa untuk DPP Pph Pasal 26 sebesar Rp527.650.319.140,00 dan dengan total nilai sengketa untuk pph pasal t - 26 Terutang sebesar Rpl24.302.701.377,00, dengan pembahasah atas masing- . : masing koreksi yang nienjadi objek sengketa a quo untuk keseluruhan Masa Pajak . Januari - Desember 2019 tersebut sebagai berikut:

A. Pemeriksaan Sengl(eta Nasa Pajak Januari -Desember 2019

1. Koreksj Pph Pasal 26 Terutang atas ]mbalan Jasa berupa Biaya Manajemen kepada Pihak Affiliasj Nasa Pajak Januari - Desember 2019 sebesar Rp42.731.3ie.497,00

• MepLmb_ang bahwa yaELmLel]ja_dJ._po_k_Qk. sengke_ta adalah koreksi.positif )£aog_.__ _ ~ dilakukan oleh Terbandingatas. PphPasal 26 Terutang sebesar',

]` :--r_.'~-_--',_-,..fir:--±J-J>--+-=,:...-.-I.--.i...--.-_..;,-..:J=.-?..,-_-J=.-.-.i..-.j±==l=.=--`?====:?i£=T?£=?l=t±t±l|-=Lij:

Ha|aman79daril23ha.Iaman.Putusanyom°:_P:T-°Fi5E9x4;:3n/%o2b#L%;I:AntTsa,hnudno%:£a\ir

Rp42.731.346.497,00 yang merupakan koreksi sekunder (seconc/any ac//.usfmenf) yang disebabkan oleh adanya koreksi primer (primary adjustment) pada Pph Badan atas pembayaran imbalan jasa manajemen kepada Pihak Afiliasi Pemohon Banding dengan alasan tidak terdapat eksistensi dan manfaat serta tidak ada data pendukung, sehingga Terbanding berpendapat se6ara substansi pembayaran imbalan jasa kepada pihak afiliasi tersebut merupakan pembayaran dividen (constructive dividend) yang terutang Pph Pasal 26 dengan tarif sesuai P3B, yang I tidak disetujui oleh Pemohon Banding.

Menurut Terbanding

Bahwa rincian koreksi Pph Pasal 26 Terutang yang berasal dari transaksi pembayaran Biaya Jasa Manajemen kepada pihak afiljasi sebesar Rp42.731.346.497,00 untuk Masa Pajak Januari -Desember 2019 atas objek sengketa a quo berdasarkan entitas penerima pembayaran dart Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Pph Pasal 26(Rp) NoKoreksi atas Pembayaran lmbalan Jasa kepada:

1.ExxonMobil Asia Pacific Private Limited (EMAPPL)29.638.052.639

2.Exxonmobil Petroleum'and Chemical BVBA (EMPC)7.105.797.359

3.Exxonmobil Global Service Company (EMGSC)5.685.301.542 4Ancon lnsuranc?'Compaly, INC. ` .302.`194.957

Total42.731.346.497 Bahwa rincian per ma§a pajak atas koreksi Pph Pasal 26 terihang a quo untuk setiap masa pajak Januari -Desember2019 adalah sebagai berikut: ^

€a%..:-gi;i;j~*. J :„ _.,k` ` a ._,^-+1., I,. ` ,.^ul ..

¥:I, i:-¥?

.iE5.i

€T}

+i!i! i-.I+

'.~i~€.i+.'T±.rg€;.:tj&``.`r;..`!tf':.=j, ::.~_3`€3. -r.,+~---{.i Bg=.:

.

`

-

,

I

-

'

-+:1il. -,.+±`-_-It-t.`£1,+t1i',`?:±:€i..;#E-fe:¥-s-=I=-iff`r€r--¥:,i:i•`i-1'\i` ' in'f-chz-ot.iiI~p-lc1.!id±ep,r.tt,,t.tl-`,B-]-tkIzyf.tril o`]tobalB-zvi-c-.-C-i-' ,(EM-I _-T`'.-€,t/iit_=p1iq=nL.a8`-lf-=i,1=,=|_`.- I: --,., :i-^-ofcionB-<J*`,'BJ.-It-.zta=a.-c`=c--..'- yi---=IT-;|..-af..l=-:-z-€=:-r£.6r,fe=il`.E?=r.-i_..Ir'.-_ph=i` ,

-

-R

J-t,-IZ,RtonDRDR

14.429.505.6023S3.338.67644S,881.1765.2=8.72S.I.S4 2 FMebr-udn3 .03. .®T9 ,.8 7 3346.SOS.698`, 00 . , \ a .i 6 *3.7sO.826.3S7 33 , 03J . i 5-.Old-03.759,331ass.9 I r , i6si..Sj`b.830.5lJ

Aprn3`0.13`043.735d41.068.711406.986.S473.891.098.993

5 JMo-i,3.046.426.S02421,868 ,290407.129.370so2.194.9S74.177.619,2C.a 63.029.144.614398.483,821403.930,1493,831,SSS,584 7, Jin3.029.Osg.7364 1 9 . cue , 12 55C.8.6CP,8324.oi7.all.cog 8Agu=tu=3.a-~S.027,*27SOS.123,C>1S509.7S=.S804.037.903.t)22 9Sop<embor66,181.437-613.SS1,73S1,i66,789.2S6..t+a.5?i.+C,a 10 OLrfot.er2 .44=.coo.4 I ia-_0.Tis.OBC5a ® -\ a :1 € -\ a =2:.95.603.704 11 Nor.e-,-I `j2T.090.SagSSS.OGS.6ioJEes. S i ¢ j= 5 c>2 .841.= 70,255 if a,,>®g,i-,I.o3o.e,39.`8oS?0=.T=1.83270T.56+000-2.4is.9 5.655

='£:±=-~, L:ee_a-.i...-..--- -. . =¥ - . =``T,=5~oo:poli5:t±f'.-... ,.-LLI#!_9_a_ "=€`±_ri,_a-I.-a.. :3>-z'

T._1 _ ;.;.` £=~L€+i. .±.,=r.i±`=-`.. . <i -...... ` . . = .,... ` ...... c. .`. ~.'~==...r.i._~=-±=-.-=~1€'.=`-J. i-:--:= = :- ' -'-L` -..` `.-....i .`-;-. I ..'~...±r...-~.-€cfr:~=r.. I-

Ha|aman8odaril23halaman.PutusanNomorpuT-°FT35E9x4;:3n/%#PL:#::An:sa,hnudno%:aft

Bahwa koreksi sekunder atas Biaya Jasa Manajemen yang menjadi objek sengketa terdiri dart transaksi kepada pihak afiliasi Pemohon Banding sebagai berikut:

Koreksi Biaya Jasa Manajemen ke Exxonmobil Asia Pasific Private Limited (EMAPLL)USD5,952,236 KoreksiJasaManajemenkeExxonmobilpctroleumdanchemicalBVBA(nEMPcn)USD3,354,382 Koreksi Jasa Manajemen ke Exxonmobil Global serice company ("EMGScn)USD2,674,065 JumlahUSD11,980,683 Bahwa pembayaran sebesar USDll,980,683 di atas ekuivalen dengan Pph Pasal 26 terutang sebesar Rp42.731.346.497,00;

Bahwa oleh karena sengketa ini merupakan koreksi sekunder (secondary adjustment) yang disebabkan oleh adamya koreksi primer (primary adjustment) yang juga menj.adi sengketa banding pada Pph Badan, maka Pendapat Terbanding untuk sengketa ini mengacu pada pendapatnya untuk sengketa terkait pada Pph Badan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat eksistensi dan manfaat seha tidak ada data pendukung atas jasa manajemen ini, sehingga Terbanding berpendapat secara substansi pembayaran imbalan jasa kepada pihak afiliasi tersebut menLipakan pembayaran dividen (constructive dividend);

lv[enurut Pemohon Banding

Bahwa koreksi Terbandin'g atas Pph Pasal 26 Terutang untuk Masa Pajak Januari -Desember 2019 sebesar Rp42.731.346.497,00 merupakan koreksi sekunder (secondary adjustment) yang disebabkan oleh adaya koreksi primer (primary , adjustment) yang menjadi sengketa pada Pph Badan Tahun Pajak 2019, dimana A atas koreksi tersebut Terbanding secara sepihak menjadikannya sebagai ppembayaran dividen (constructive dividend) dan dikenakan Pph Pasal 26 dengan tart sesuai P3B.

Bah\ma Pemohon Banding berpendapat bahwa alas koreksi Pph Pasal 26 sebesar R|42.731.346.497,00aqrobukanneruDakanDembavarandividenmelainkan meruDakan Dembavaran iasa yang tidak dapat dikenakan Pajak Penghasilan (Pph) di Indonesia.

Bahwa dalam penetapan koreksi alas biaya jasa manajemen, Pemohon Bending pier!!±j._P*+`TE*e±|irgjEengepaikandantide!t~ri`Ep:!Sij#Lngpi+!€ip:Lkti pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding selama`proses pemeriksaan

•E-i,.. `-ii,'

dan keberatan karena jasa tersebut secara nyata dan jelas memberikan manfaat dalam rangka mendukung kegiatan usaha/operasional Pemohon Banding sehingga tanpa jasaiasa ini, Pemohon Banding tidak dapat beroperasi dan tidak dapat memperoleh penghasilan di Indonesia. Pemohoh Banding juga memperoleh peningkatan posisi secara komersial dengan adanya jasa ini.

Bahwa perubahan karakten.sasi biaya atas pemanfaatan jasa menjadi dividen adalah salah satu bentuk kesewenang-wenangan Terbanding, karena menyebabkan pemajakan berganda atas satu transaksi atau penghasilan yang I sama dimana penghasilan tersebut:

1. Dipajaki oleh Penjual di negara penerima penghasilan,

2. Dipajaki oleh Terbanding dengan dilakukannya koreksi biaya di Pph Badan

3. Dipajaki oleh Terbanding di Pph Pasal 26 dengan dilakukannya perubahan karakterisasi jasa menj.adi dividen;

4. Dipajaki oleh Terbanding terkait Koreksi Pajak Masukan atas Jasa Luar Negeri tidak dapat dikreditkan.

Bahwa selain itu, pembayaran jasa manajemen t.ersebut tidak memenuhi kriteria sebagai pembayaran dividen karena secara `faktual tidak berhubungan dengan :' kepemilikan saham dan bukan merupakan pembagian keuntungan ataupun bagian laba yang dibayarkan kepada pemegang saham.

Bahwa oleh karena sengketa ini terkait dengan sengketa pada Pph Badan, maka pendapat Pemohon Banding atas sengketa ini mengacu pada pendapatnya untuk sengketa terkait pada Pph Badan yang pada pokoknya menyatakan pembayaran kepada phak afiliasi yang menjadi objek sengketa tersebut bilkan merupakan : pembayaran dividen melainkan merupakan pembayaran atas jasa yang tidak dapat dikenakan Pajak Penghasilan (Pph) di Indonesia;

Pendapat Pengadilan Pajak

Bahwa berdasarkan falda dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang beriaku seha referensi yang telah diuraikan di atas, Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa koreksi Pph Pasal 26 Terutang oleh Terbanding atas transaksi dividen

_._peTbayara_n Piaya _in?Ta]._en?en a quo yang dir±k_a_rg#_e~riEgsi jFenjadj (constructive dividend) sebesar Rp42.731.346.497,00 yang menjadi sengketa i

•.--.-.-, r ,..r-.i==.i_:f~=-:-5`J€=T ::.,,:-:,i:,-~--.., n=- Ha/-am-an8:d-a-ri?;:;Ja/`a.;a=rip.-;i;S~a;';Omorpur-87r3::£o7n3;2g;,#uFb/#c:'£tsT#:n2e°s:£h

dalam banding ini merupakan koreksi sekunder sebagai akibat dari koreksi primer pada Pph Badan yang juga diajukan banding;

2. Bahwa atas objek sengketa berupa koreksi primer atas Biaya Jasa Manajemen kepada pihak afiliasi sehubungan pengujian PKKU pada Pph Badan yang terkait dengan koreksi sekunder berupa dividen (constructive dividend) yang menjadi sengketa dalam banding ini, telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT013583.15/2022/PP/M.IIA Tahun 2026;

3. Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) juncto Pasal 26 ayat (1 ) UU Pph seha referensi dalam OECD TPG 2017 Chapter 1 tentang Secondary n Adjustment, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa penentuan suatu transaksi dapat menjadi koreksi sekunder dalam Pph Pasal 26 bergantung pada adanya koreksi primer sehubungan pengujian PKKU pada Pph Badan, dimana tidak adanya koreksi primer akan membuat koreksi sekunder menjadi tidak berdasar dan tidak relevan untuk dilakukan,.

4. Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Pajak atas koreksi primer (primary adjustment) berupa Biaya Jasa Manaj.emen kepada pihak afiliasi sehubungan pengujian atas penerapan PKKU pada Pph Badan tersebut, maka posisi obj.ek sengketa a quo dalam sengketa dimaksud telah ditentukan dan hasilnya akan digunakan untuk penyelesaian sengketa berupa koreksi sekunder atas dividen (constructive dividend) terkait yang menjadi objek sengketa dalam banding untuk Pph Pasal 26 ini;

5. Bahwa hasil putusan Pengadilan Pajak atas sengketa koreksi primer pada Pph Badan atas Biaya Jasa Manajemen yang terkait dengan koreksi sekunder dalam banding pada Pph Pasal 26 ini adalah sebagai berikut:

Tidak DapatDipertahankan(USD) Nilai Sengketa(USD)Dipertahankan(USD)

NoKeterangan

1 Koreksi afas Biaya Jasa Manajemen ke EMAPPL5.952.2365.952.2360 2 Koreksi atas Biaya Jasa Manajemen ke EMPC3.354.38203.354.382 3 Koreksi afas Biaya Jasa Manajemen ke EMGSC2.674.06502.674.065

Jumlah11 .980.6835.952.2366.028.447

6. Bahwa sebagai konsekuensi logis dan yuridis dari substansi putusan atas koreksi primer pada Pph Badan tersebut yang terkait dengan obj.ek sengketa berupa koreksi sekunder dalam bentuk dividen (constructive dividend) atas transaksi yang sama dalam banding ini (Biaya Jasa Manajemen), Pengadilan

Ha|aman83daril23halaman.PutusanNom°rpuT~°:T35E9#:3n/%o2b#PL:#::AntTs%udno%:aif`

I

Pajak berpendapat untuk mempertahankan sebagian koreksi Terbanding, yaitu untuk koreksi sekunder yang berasal dari transaksi pembayaran biaya manajemen kepada EMAPPL sebesar USD5.952.236, sedangkan atas transaksi biaya manajemen yang dibayarkan kepada EMPC sebesar USD3.354.382 dan EMGSC sebesar USD2.674.065 tidak dapat dipertahankan;

7. Bahwa berdasarkan fakia persidangan, tdak terdapat argumen dan pembuktian dari Pemohon Banding yang secara spesifik menunjuk kepada sengketa atas transaksi pembayaran jasa kepada Ancon Insurance Company, INC;

8. Bahwa dengan demikian Pengadilan Pajak berpendapat koreksi Pph Pasal 26 Terutang yang terkait dengan koreksi atas biaya manajemen yang dibayarkan kepada EMAPPL sebesar Rp29.638.052.639,00 tetap dipertahankan, sedangkan yang terkait dengan biaya manajemen kepada EMPC dan EMGSC serta Ancon Insurance Company, INC tidak dapat dipehahankan, dengan rekapitulasi sebagaimana dalam tabel berikut:

Nilai SengketaDipertahankantidak Dapat NoKeterangan(Rp)(Rp)Dipertahankan(Rp)

'1.29.638.052.6390 i ENIAPPLi29.638.052.639

2.EMPC7.105.797.35907.105.797.359

3.EMGSC5.685.301.5420•5.685.301.542 -0

4Ancon Insurance Company, lNC.302.194.957302.194.957

' Total

42.731.346.49729.638.052.63913.093.293.858

9. Bahwa kecuali dalam konteks koreksi sekunder (secondary adjustment) sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam pertimbangannya F;engadilan Pajak juga memperfuatikan tidak terdapat bukti sehubungan keberadaan Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia atas pihak afiliasi yang menjadi objek ;engketa a quo yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk memajaki penghasilan atas kegiatan u`saha aktif terkait di Indonesia;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan hukum sebagaimana \ diuraikan di atas, Pengadilan Pajak berkeyakinan terdapat alasan yang cukup untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding, dan oleh karenanya koreksi yang dilakukan Terbanding atas Pph Pasal 26 Terutang atas . transaksi Biaya Manajemen untuk keseluruhan Masa Pajak Januari - Desember -20.1`9 dengan nilai total sebesar Rp42r731.346.497,00,-=atas`l<oreksi sebesar "`

I

Rp29.638.052.639,00dipertahankandanataskoreksisebesar Rpl 3.093.293.858,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Koreksi DPP Pph Pasal 26 untuk Nasa Januari - Desember Tahun 2019 sebesar Rp8.900.403.205,00 dan Pph Pasal 26 TerLitang sebesar Rpl.780.080.641,00 atas Biaya Fie/.mb«rsemenf dan CAartyes kepada Pihak Affiliasi

Menimbang bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi positif Terbanding

. atas DPP Pph Pasal 26 sebesar Rp8.900.403.205,00 dan dengan Pph Pasal 26

Terutangsebesar Rpl.780.080.641,00 yang merupakan koreksi sekunder (secondary adjustment) yang disebabkan oleh koreksi primer (primary adjustment)

-. pada Pph Badan sehubungan dengan re/.mbursemenf dan changes atas biaya jasa yang dibayarkan Pemohon Banding kepada pihak afiliasinya dengan alasan tidak terdapat eksistensi dan manfaat serta tidak ada data pendukung, sehingga Terbandingberpendapatbahwasecarasubstantifpembayaranimbalanjasakepada pihak afiliasi a quo pada dasamya merupakan pembayaran dividen (constructive dividend)yangterutangpphpasal26-,.yangtidakdisetujuiolehpemohonBandina; Bahwa rincian koreksi positif DPP Pph Pasal 26 sebesar Rp8.900.403.205,00 dan Pph Pasal 26 Terutang sebesar Rpl .780..080.641,00 yang berasal dari transaksi. pembayaran Biaya Re/mbursemenf dan Changes kepada pihak afiliasi untuk Masa Pajak Januari -Desember `2019 atas objek sengketa a quo berdasarkan entitas penerima pembayaran dari Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

DPPPph Pasal 26 NoKeterangan, (RD)(Rp) , ExxonMobil Corporation-Management Support

1809.101.672161 .820.336

Servicx3

2Mobil Oil Australia Ply.Ltd51 .088.79510.217.759 3ExxonMobil Chem Tech (Div EXM Chem)15.447.7823.089.556

•1.740.144

4ExxonMobil Expl & Prod Malaysia lnc348.029 5ExxonMobil Limited Thailand44.507.3108.901.462 6Esso Australia Ply.Ltd (AU)61.083.76412.216.753 7Mobil Oil New Zealand Limited216.746.16343.349.233 8 SeaRIver Mantime uC6.534.753.8701.306.950.774 9ExxonMobil Ref &'Supply Global HG1.165.933.695233.186.738i

Jumlall . _ _I_I-_ _--8.900.403.1951.780.080.640.

Ha|aman85daril.~23_P.?!aman.PutusanNomorpuT°p]}5E9x4;:3n%2b%PL:/b%::Arilsa,hnudnon2e°2s.giv

Menurut Terbanding

Bahwa oleh karena sengketa ini merupakan koreksi sekunder (secondary adjustment) yang disebabkan oleh adamya koreksi primer (primary adjustment) yang juga menjadi sengketa banding pada Pph Badan, maka pendapat Terbanding untuk sengketa ini mengacu pada pendapatnya untuk sengketa terkait pada Pph Badan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat eksistensi dan manfaat serta tidak ada data pendukung atas re/.mbursemenf dan changes atas biayajasa yang dibayarkan Pemohon Banding kepada pihak afiliasinya ini, sehingga Terbanding berpendapat secara substansi pembayaran imbalan jasa kepada pihak afiliasi tersebut merupakan pembayaran dividen (constructive dividend);

Menurut Pemohon Banding

Bahwa oleh karena sengketa ini terkait dengan sengketa pada Pph Badan, maka A, pendapat Pemohon Banding atas sengketa ini mengacu pada pendapatnya untuk sengketa terkait pada Pph Badan yang pada pokoknya menyatakan pembayaran re/.mbursemer]f dan charges atas biaya jasa yang dibayarkan Pemohon Banding kepada pihak afiliasinya yang menjadi objek sengketa tersebut bukan merupakan pembayaran dividen melainkan merupakan pembayaran re/.mbursemenf dan I charges atas biaya jaca yang tidak dapat dikenakan Pajak Penghasilan (Pph) di

' Indonesia;

Pendapat Pengadilan Pajak

Bahwa berdasarkan fakta dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ber]aku serta referensi yang telah diuraikan di atas, Pengadilan Pajak berpendapat ) sebagai berikut:

1.. Bahwa koreksi positifyang dilakukan oleh Terbanding atas DPp objek pph pasal .

26 berupa transaksi pembayaran re/.mburs6mer}f dan charges atas biaya jasa kepada pihak afiliasi Pemohon Banding sebesar Rp8.900.403.205,00 yang .` disertai dengan koreksi positif Pph Pasal 26 Terutang sebesar, Rpl.780.080.641,00 yang menjadi sengketa da[am banding ini merupakan Ill koreksi sekunder sebagai akibat dari koreksi primer atas transaksi yang sama pada Pph Badan yang juga diajukan banding;

2: .Bahwa atas objek se_ngketa .bengpa kor?.ksi p_riri_e~r_ at_as _4?givQ~LLrseLmLg!€f _d!ap___ __.__ ` charges kepada pihak afiliasi sehubungan pengui.ian PKKU pada Pph Badan '\`

` .+. i Ha|aman86daril23`halaman.PutusantNomo~r.PUT°plT35E9x4;:3n/%o2b%F:%:AntTs%udnon2e°%t

yang terkaft dengan koreksi sekunder berupa dividen (constructive dividend) atas transaksi yang sama dan yang menjadi sengketa dalam banding ini, telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUTJ)13583.15/2022/PP/M.IIA Tahun 2026;

3. Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) juncto Pasal 26 ayat (1 ) UU Pph serta referensi dalam OECD TPG 2017 Chapter 1 tentang Secondary Adjustment, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa penentuan suatu transaksi dapat menjadi koreksi sekunder berupa dividen (constructive dividend) dalam Pph Pasal 26 bergantung pada adanya koreksi primer sehubungan pengujian PKKU pada Pph Badan, dimana tidak adanya koreksi primer akan membuat koreksi sekunder menjadi tidak berdasar dan tidak relevan lagi untuk dilakukan,.

4. Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Pajak atas koreksi pn.mer (primary adjustment) berupa re/.mbursemenf dan charges atas biaya jasa kepada pihak '

I afiliasi sehubungan pengujian atas penerapan PKKU pada Pph Badan tersebut, I maka posisi objek sengketa a quo dalam sengketa banding tersebut telah ' ditentukan dan hasilnya akan digunakan untuk penyelesaian sengketa berupa t

I koreksi sekunder atas dividen (constructive dividend) terkait yang menjadi objek sengketa dalam banding untuk Pph Pasal 26 ini;

5. Bahwa hasil putusan Pengadilan Pal.ak atas sengketa koreksi pn.mer pada Pph Badan atas re/.mbursemenf dan charges atas biaya j.asa kepada pihak afiliasi yang terkait dengan koreksi sekunder dalam banding pada Pph Pasal 26 ini adalah sebagai berikut:

Tidak DapatDipertahankan NoReimbursement / Charges kepadaNilai SengketaDipertahankan (USD)(USD)(USD) ExxonMobil Corporation-Management

1057.131

Support Service57.131

2Mobil Oil Australia Ply.Ltd3.58703.587 3ExxonMobil Chem Tech (Div EXM Chem)1 .08601 .086 4ExxonMobil Expl & Prod Malaysia lnc1220122 5ExxonMobil Limited Thailand3.15603.156 6Esso Australia Pty.Ltd (AU)4.2914.2910 7Mobil Oil New Zealand Limited15.231015.231 8SeaRiver Maritime LLC457.9100457.910 9ExxonMobil Ref & Supply €lobal HG83.275083.275

Jllmlah625.6804.291621.389

6. Bahwa sebagai konsekuensi logis dan yun.dis dart substansi putusan atas koreksi primer pada Pph Badan berupa transaksi re/.mbursemenf dan charges kepada pihak afiliasi tersebut yang terkait dengan objek sengketa berupa koreksi sekunder dalam bentuk dividen (constructive dividend) atas transaksi yang sama dalam banding ini, Pengadilan Pajak berpendapat untuk mempertahankan sebagian koreksi Terbanding, yaitu koreksi sekunder yang berasal dari transaksi pembayaran re/.mbursemenf dan charges kepada Esso Australia Pty.Ltd (AU) sebesar USD4.291, sedangkan atas transaksi selebihnya sebesar USD621.389 tidak dapat dipertahankan;

`7. Bahwa dengan demikian pengadilan pajak berpendapat koreksi pph pasal 26

Terutang yang terkait dengan koreksi primer atas re/.mbursemer]f dan charges yang dibayarkan kepada pihak afiliasi Esso Australia Pty.Ltd (AU) sebesar Rpl2.216.753,00 tetap dipertahankan, sedangkan untuk koreksi selebihnya sebesar Rpl.767.863.887,00 tidak dapat dipertahankan, dengan rekapfulasi sebagaimana dalam tabel berikut:

Nilai SengketaDipertahankanTidak Dapat NoKeterangan(Rp)(Rp)Dipertahankan(RD)

1.ExxonMobil Corporation-Management0

Support Service161.820.336161 .820.336

-2.

Mobil Oil Australia Ply.Ltd10.217.759010.217.759

3.ExxonMobil Chem Tech (Div EXM Chem)3.089.55603.089.556 4ExxonMobil Expl & Prod Malaysia lnc348:o290348.029 5ExxonMobil Limited lliailand8.901.46208.901.462 6Esso Austr.alia Pty.Ltd, (AU)12.216.75312.216.753A-0 7Mobil Oil New Zealand Limited43.349.233043.349.233 8SeaRiver Maritime LL.C1 .306.950.77401.306.950.774 9ExxonMobil Ref & Supply €Iobal HG.233.186.7380233'`.-186.738 .

Total1.780.080.6401.767.863.887

12.216.753

8. Bahwa kecuali dalam konteks koreksi sekunder (secondary adjustment) sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam pertimbangannya Pengadilan Pajatk ` jugamemperfiatikantidakterdapatbuktisehubungankeberadaanBentukusaha'; Tetap (BUT) di Indonesia atas pihak afiliasi yang menj.adi objek sengketa a quo yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk memajaki benghasilan atas kegiatan usaha aktif terkait di Indonesia:

--.. `T.-<{--J'-`-|c_>`._ _i-.=r<,`-` ti :

-.,- I.-

£ahwia berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangarf hukum sebagaina-fa~~

: diuraikan di atas. Pengadjlan pajak berk>e¥.?kinan terdapat ,alas_an yang cHqup un[yk

-'1 =I=Ha`-;ra-m--a-,n. ~;I:-::.;-;-;_3S-m~_:.;-:i;:-s;;-N~omorpuT-°#5E9x.-.4i x€:3n-_/_-%_I -o.-2---i---k.- _`i-iI#;-;.-iA---n-f-.s.i-h--i£`-;.;~i;ti.r1.' ,---

mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding, dan oleh karenanya koreksi yang dilakukan Terbanding atas Pph Pasal 26 Terutang atas transaksi Biaya Manaj.emen untuk keseluruhan Masa Pajak Januari - Desember 2019 dengan nilai total sebesar Rpl.780.080.640,00, alas koreksi sebesar Rp 12.216.753,00 dipertahankan dan atas koreksi sebesar Rpl.767.863.887,00 tidak dapat dipertahankan;

3. Koreksi atas Biaya Bunga dengan DPP Pph Pasal 26 sebesar Rp36.870.208.792,00 dan Pph Pasal 26 Terutang sebesar Rp7.509.318.167,00 Menimbang bahwa yang menjadi pokek sengketa dalam banding ini adalah koreksi positjf DPP Pph Pasal 26 sebesar Rp36.870.208.792,00 yang disertai dengan koreksi positif Pph Pasal 26 Terutang sebesar Rp7.509.318.167,00 yang dilakukan oleh Terbanding atas transaksi pembayaran Biaya Bunga, yang terdiri dari koreksi yang dilakukan untuk Masa Pajak Januari 2019 dan Masa Pajak Desember 2019, yang terdiri dart objek sengketa sebagai berikut:

a. Masa Pajak Januari 2019,' atas pembayaran biaya bunga pinjaman kepada i pihak afiliasi Pemohon Banding, yaitu ExxonMobil United Finance Company

-(EMbFC)sehubungandenganpenentuantarifpphpasal26;

b. Masa Pajak Desember 2019, atas bembayaran biays bunga pin|.aman kepada pihakafiliasipemohonBanding,ya.rfu(EMUF?)sehubungandenganpenerapan metode ekualisasi, dimana atas selisih akibat penerapan metode ekualisasi tersebut dianggap sebagai dividend (constructive dividend);

c. Masa Pajak Desember 2019, atas pembayaran biaya bunga pinjaman kepada pihak afiliasi Pemohon Banding, yaitu (EMUFC) sehubung.ant dengan penghitungan kembali biaya bunga karena penerapan ketentuan tentang Debt to Equ.rty Ratio (DER), dimana atas selisih akibat penghitungan kembali tersebut I dianggap sebagai dividend (constructive dividend);

Bahwa rekapitulasi atas pokok sengketa tersebut adalah sebagaimana dalam tabel dan uraian berikut:

r i f: '.,` I:,I

•<-.. = --...=-i±--`--.Lil

LrmTerngdiKeberfu inTertydpemhabendpendrmBrfu

TransaksiAffiasi OPPunPphTemangpphTemangI)Ppbrm .-PpuhnTPewnthryXeeksipph

I pemedrsa TatunPemehaTrril unpendKeberch PehoBrtySetsthDPP Tar' Terfugiferangan ' Jalndi

EvendotduritedFiracecomrm

16,",ee3,an10%1,cO,498,38015%`qu,747j7o16,ou,983,un10%1,68o,498,3enun24g,lgoBnga De5ehe

Em"odundFirrmcompay

29,eeo,480,EN 20%5,",096,leo20%5,",us,ies29,8ZO,480,g80 0%5,9«,096,196 Bnga(OER) Em"otl Uri(edPlrmacompany

7,erg,727,812 10%",972,781 10%",972,7817,«9,727,812 0%704P72,78t EhaisasiBnga Tdal.``„se,es,igqu• 8,#9j67,W9,'189,816j471q8W983,8M 36,870208,792 -i I `1,6804983807pe3i8,167t-

Me nurut Terbanding a. Nasa pajakJanuari 2019

Bahwa untuk Masa Pajak Januari 2019 atas pembayaran bunga kepada ExxonMobil Unifed Finance Company, Pemohon Banding telah menyetorkan dan melaporkan transaksi atas pembayaran bunga ini di SPT Pph Pasal 26 Masa Pajak Januari 2019.

Bahwa Terbanding tidak melakukan koreksi tarif Pph Pasal 26 terutang atas bunga pada saat pro.ses pemeriksaan, namun Terbanding mel?kukan koreksi i Pph Pasal 26 terutang atas bunga yang sebelumnya dikenakan tarif 10% pada I saatpemeriksaan(sesuaidengantarifyangdit;rapkano]ehpemohonBanding); menjadil.5%menurutKeputusanKeberatan,sehingga,ferdapatselis'ihataspF.h

1 Pasal 26 Terutang sebesar Rp840.249.190,00.

• ``.. ``,- MenofftTe-i`ba-n+tlln d-.lpemF-cTiLsaanMefidmtT6rbindingal,-;.-~-I--``:.I.``-. .-M'`.e-i.ru`r'd`i-pe`m.-.o.h6in-J1in'd-t-n.g,.``-,`-`l:- . _r.,.i.--`:'c t=... ,-.- i<.TJah'sakslA"1.J.iC'``,8Xebe.Stan--.\--' ``

•..i`..:``) f...i;,` , ` ~\`.PphTerut-af]6 ' •.i+.i+.`PphterutangMendut-..- . .-,.\ ..`r`2phTefu'tin-I-i--,Minini3` Ti`K6Tekslat`issedsrfu;.-:;ar'i;-ri.-gdgivna`fatr` \,` I ,-`1`'.-.t; -A+.nl.':.-.

-.`.''`•.``.r`tpp ` ` I'`,-.7-3`--Tari' ' Menalut Pemeinco Tar'IPeAelitlkebefataA-.A ?pp=`:. - To,1','t-r •,`.i'em:hin,-..•.-Bandrlzi-.f= grjukan`B?.Ii¢ftygo,fen.-,Se*riioho.nund`drE .;.KeteraBgF}~...;., "--c, 'J``.'€-

'amuarl -IJ ..I .2u` ,JJ -i I ` •ti+|+I.``j= =1

ExxoriMobil UnitedFinanceCompany16£04,983,800 10%1,680,498,380 15%2,S20,14|S|0 16£04.983,800 lox1,680,498j80840,249.190 IBun8a b. Masa pajak Desember 2019

- b, Ehog.

Pcchitygiv tochl poBtif aikal .t8s bisya t.onga yin mouFBkari OQpr Fin ftsal 28 ad3fan sch8gal t"tut :>BaysBingFErjamar}I:eE>cof"otiluutedFmarceCompany

Rp105J<?".07g a.cot-sBrtEu3ap alan 71 cO. OCX> lr.tcthr8J"250. tortlazm tBay. bi^nge FfaaeT.

=ct~ Rptce ?aT 90. .07® ow <1¢atti use sebesot $7 t17®.133, 60 f*Fenaii dbakuton.a®Ia€n TEE_uangrxpl.s;enagpeOengafarfia.±enmat.u=ngruderi`Dexpnc®rnjktet\antoLpeife3hiBapC}PP

Fpn Pzl=®I 26. {Elati ada perlgotith ed8>h taB`}•>Ooaiza]¢kyaaci!as=*z=h!ayaai-,J3tapauxp Fky:7af:to Ez"hL-ch3 L8!ked rtn2rtcE ctrrgiv ,. , fyqu.8ac.ng,eso) ._ I'.,oa.pt-Frm,f".2®.±e.trp.ct.oi=.ai.E--,-`-.~O.si-ekF.mFtol20a±zlsthrlenCfroSPT`^rf>'- .-fieFtp¥,9=,ca,fty88.a77.cos.287 lcorp*sl poser €lslcal aaeB B&Ifp.FZp•-<`?.049.727.812

_--i-.`_-.-.'-`-.--.`.-_`'+^-.` try_i- ,. = _ . - . .-`- --

`±"~.b---.-H:|a=;;~;;;=;i-i23h.a|aman.=utu_s;..:+.NO;_O..r-`-;`;-~r-:-i~i:nEdi9n§~;n:-~i~3-~;%>-r~i-;x;>£:t-;>sihn-u-ii,n..o--i`;§-.=-.i-a``.`j`: ±

1. Ekualisasi Biaya Bunga

Bahwa Terbanding melakukan ekualisasi DPP atas Objek Pph Pasal 26 Biaya ) Bunga ke genera/ /ec/ger akun biaya bunga (account 71001000) yang memiliki i saldo biaya bunga ke EMUFC sebesar Rpl 05.747.904.079,00 per 31 Desember 2019, sehingga terdapat selisih yang menjadi objek sengketa sebesar : Rp7.049.727.812,00 yang dikenakan tarif Pph Pasal 26 sesuai P3B Indonesia - Amerika Serikat sebesar 10°/o oleh Terbanding yang menghasilkan koreksi Pph ,

1 Pasal 26 Terutang sebesar Rp704.972.781,00.

2. Selisih perhitungan Debt Equfty Raf/.o (DER)

Bahwa Terbanding pada dasamya melakukan perh.rtungan kembali suku bunga wajar kepada ExxonMobil United Finance Company sehubungan pengujian atas penerapan PKKU dengan hasil bahwa terdapat selisih dengan pembayaran aktualsebesarsebesar$2.105.133,96atauekuivalendengan. Rp9.820.480.980,00 yang kemudian oleh Terbanding dianggap sebagai dividen (constructive dividend) yang terutang Pph Pasal 26 dengan tarif 20%.

Bahwa Terbanding melakukan koreksi berdasarkan perh.rtungan DER sesuai ketentuan dalam PMK-169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besamya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghfungan Pajak Penghasilan, yang menghasilkan saldo eku.has Pemohon Banding kurang dari nol (minus), sehingga DER Pemohon Banding menjadi minusyang berbeda dengan perhitungan pemohon Banding.`

Bahwa perbedaan hasil perh.rtungan bER antara Terbanding dan Pemohon Banding tersebut disebabkan karena adanya perbedaan cara menghitung saldo rata-rata laba dhahan.

Bahwa oleh karena sengketa ini merupakan koreksi sekunder .(secondary adjustment) yang disebabkan oleh adamya koreksi primer (primary adjustment) yang juga menjadi sengketa banding pada Pph..Badan, maka pendapat Terbanding untuk sengketa ini mengacu pada pendapatnya untuk sengketa terkait pada Pph Badan tersebut yang pada pokoknya menyatakan koreksi primer telah di[akukan sesuai dengan periiitungan saldo rata-rata laba ditahan

.. „dalam rangka peinitungan DER b_erdasarkan PMK-169, seb,ingga .Terbanding v-L. _:~~..

-. . `h -i..'-.I-:. i-I-- berpendapat secara substansi pembayaran selisih biaya pinjaman kepada pihak

--H;fa`-in:I:;,=T=F:a;a=-i:;t=a:::::o::;;;;::p;Tf5E9I;;;;;ior2bijEjcEt:#;;g-:ra:;i;-`.--

afiliasi yang kemudian ter].adi akibat perhitungan tersebut merupakan pembayaran dividen (constructive dividend);

Menurut Pemohon Banding a. Nasa pajak Januari 2019

Untuk masa pajak Januari 2019 atas pembayaran bunga kepada ExxonMobil United Finance Company, Pemohon Banding telah melaporkan biaya bunga ini dengantan.fPphPasal26sebesar10%sesuaidenganP3Blndonesia-Amerika Serikat.

Bahwa Terbanding tidak melakukan koreksi tarif Pph Pasal 26 terutang atas bungapadasaatprosespemeriksaan,namunsdelahPernohonBandingtelusul di KEP Keberatan, Terbanding melakukan koreksi Pph Pasal 26 teinutang atas bunga yang sebelumnya dikenakan tarif 10% pada saat pemeriksaan (sesuai dengan tarif yang Pemohon Banding terapkan) menjadi 15% menurut KEP Keberatan. Sehingga, terdapat perbedaan selisih atas Pph Pasal 26 lerutang : sebesar. Rp840249.190,00 yang menurut Pemohon Banding telah teriadi kekeriruam b. Nasa pajak Desember 2019

1. Koreksi Ekualisasi Biaya Bunga

Bahwa Pemohon Bandirig .menjelaskan bahwa ada perbedaan \malchl (tinjno diference| antara oembukuan dan DelaDoran Daiak terkait dengan biaya I bunga sebagai berikut:

BahwaTerbandingsecarasepjhak.melakukanekualisasikeger]era//edgerakun biaya bunga (account 71001000) yang memiliki saldo biaya bunga ke EMUFC ; sebesar Rpl05.747.904.079,00 per 31 Desember 2019. Saldo ini mencakup J adanya beda waktu antara pembukuan dengan pelaporan pajak, di mana pembukuan dilakukan berdasarkan basis akrual dengan penjelasan sebagaimana tabel berikut:

A

...._..i..'=i+i+.;;i±,..==±±==-==-.-:.-~~--..T|`.¥=~=¥=L..:.i-i:i.-.:T+..=i~=.s±i===T..;~ii;=~..+--:==-.i=-.j~=>:`.=-.`~~-~fi-`.£:=i=-a.=±``:.+':=E±=-=r±;. --,-'J.I-.J`~.-.----.`.~`:'-,---..-I------J`.

Ha|aman82daril23halaman.PutusanNom°rpuT-°p!T35E9x4;:3n/%o2b#FL:#;I:AntTs%udno%€£afr`

Assignment Dooument Number Business AreaDocument Tradin Document DatePO§fu'ng SetoranpFti2 Amount in local

-

<>-

Type6urfency

9+parfueT rT200006426'195'40

20190107760083)1/7`2019Jan-19 16,804,983,800 zO-i9Oiii--Tzb006659-2-76OIT----- ir'---TiT51;2i`2Oi9[50-16,804,983,800 ffl-io-4-oT---'i26bo6755Z-76-o-683Apr-19 23,825,123,758 Z2oi66=7i)3-n|2o-fro-oi-95276oo ----B~3~rl-96 ` ~ij3j2T5ii'4-o

Jul-19 26,647,114,105 [2676T66T7_ ,t206:oTbz8_5F76oo__83_. r]95_T6,7`254_§r4_o_ .

0ct-i§i 25,425,597,383 Z6Z5th-o6ri2oooii794 -[76oo ~ - E§3~'19-5-- -i76iro2b'4o-Jam-20 29,850,068,833

195 Total105,747,904,079

1) Bahwa terdapat biaya bunga sebesar Rpl6.804.983.800,00 yang secara biaya sudah di-accme di tahun buku 2018, dan jumal pembaliknya ser[a pembayarannya di tahun 2019 dimana penyetoran Pph Pasal 26 juga

•. dilakukan oeleh Pemohon Banding di masa pajak Januari 2019 yang dibuktikan oleh Pemohon Banding dengan menunjukkan bukti pembayaran Pph 26 terkait transaksi tersebut yang dibayarkan pada bulan Januari 2019.

2) Bahwa terdapat biaya bunga sebesar Rp29.850.068.833,00 yang secara •.biaya sudah di-acon/e di buku tahun 2019, namun pembayaran bunganya baru dil.akukan di Januari 2020 dimana penyet6ran Pph Pasal 26 juga dilakukan di Masa Pajak Januari 2020 sesuai dengan ketentuan saat terutang Pph Pasal 26 yaitu pada saat pembayaran (cast bas/.s) dimana \ Pemohon Banding menunjukkan bukti pembayaran Pph 26 terkait transaksi ,

.. tersebut yang dibayarkan pada bulan Januan.2020.

Bahwa perjanjian yang menjadi acuan Terbanding untuk melakukan koreksi adalah Demanc/ Depos4 & Short-Term loan Agreement dengan suku bunga ` yang digunakan adalah Suku Bunga Overnight JIBOR + 1,75% dimana Perianjian tersebut merupakan perianjian wck/.ng capffa/ jangka pendek a'ntara I Pemohon Banding dengan PT Federal Karyatama dan bukan dengan ExxonMobil United Finance Company (EMUF6), sedangkan perjanjian dengan EMUFC bersifat jangka panjang dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi dimana \ Pemohon Banding dapat membayar hutangnya jika sudah memiliki cukup dana. Eahwa perianjian antara Pemohon Banding dengan EMUFC dan PT Federal

-.------- c ..--.-. qa;-J= -..-..,.-----.--., I.--c-~ ------- kElfyatama adala-h 2 hal giv5Flg berbeda sehingga tidak seharusnya peTjanjian fr dengan PT Federal Karyatama dengan Pemohg.n Bending dija_c!.ikan acuan oleh

->.-----...

•`+-, -}±...i.--x. .A`` .-.-....`' ---..- i i..ri .-.. I-iin.r` .-.--- i-.`. .-

'dr

Terbanding untuk melakukan koreksi antara transaksi Pemohon Banding dengan EMUFC.

2. Selisih Perhitungan Debtto Equity Ratio (DER)

Bahwa Pemohon Banding telah menjelaskan bahwa terdapat perbedaan cara perfifungan DER karena menurut Pemohon Banding peinitungan DER Pemohon Banding tidak minus.;

Bahwa oleh karena sengketa ini terkait dengan sengketa pada Pph Badan, maka pendapat Pemohon Banding atas sengketa ini mengacu pada pendapatnya untuk sengketa terkait pada Pph Badan yang pada pokoknya menyatakan peinitungan DER yang dilakukan Pemohon Banding telah sesuai dengan ketentuan yang beriaku, sehingga tidak terdapat selisih biaya bunga pinjaman kepada pihak afiliasinya yang dapat dianggap sebagai dividen (constructive I, dividend) dan dapat dikenakan Pajak Penghasilan (Pph) di Indonesia;

Bahwa sehubungan dengan objek sengketa a quo peraturan perundang-undangan perpajakan dan referensi yang relevan dengan pokok sengketa ini adalah sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara :i

I Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 I Tahun 2009 mengatur sebagai berikut:

Pasal 12 ayat (3)

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada. ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang. .

Pasal 28 ayat (5)

Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual ) atau stelsel kas.

J Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undangNomor36Tahun2008tentangPajakPen~ghasilan(UUPph)yangmengatur anatara lain:

Pasal 1 8 ayat (1 )

Menteri Keuangan bervenang mengeluarkan keputusan mengenai besamya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperiuan penghitungan pajak berdasarkan Undang-undang ini.

Penjelasan Pasal 18 ayat (1 )

Undang-Undang ini memberi wewenang kepada Menteri Keuangan untuk memberi keputusan tentang besamya perbandingan antara utang dan medal perusahaan yang dapat dibenarkan untuk keperluan penghitungan paifak. Dalam dunia usaha terdapat tingkat perbandingan tertentu yang wajar mengenai besamya perbandingan antara utang dan medal (debt to equfty ratio). Apabila perbandingan antara utang dan modal sangat besar melebihi batas-batas kewajaran, pada umumnya perusahaan tersebut dalam keadaan tidak sehat. Dalam hal demikian, untuk penghitungan Penghasilan Kena Pajalq Undang-Undang ini menentukan adanya medal terselubung.

Istilah medal di sini menunjuk kepada istilah atau pengerfian ekuitas menurut ':, standar akuntansi, sedangkan yang dimaksud dengan "kewajaran atau kelaziman '` usaha" adalah adat kebiasaan atau praktik mertyalankan usaha atau melakukan kegiatan yang sehat dalam dun@ usaha.

Pasal 18 (3) UU Pph

Dir6ktur Jenderal Pajak berwenang unfuk menentukan kembali besamya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai medal untuk menghitung besamya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubunaan istimewa dengan Wajib Paof ak lainnya sesuai dengan kewajaran dan •. kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan ` menggunakan metede perbandingan harga antara pihak yang independen, mctede , harga pertyualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.

Pasal 26 ayat (1 )

Alas pepghas!lan tersebut di bawch ini, denga.n nama dT dalam bentuk apa Pun, `A

1` yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jarfuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau pervakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada vyajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap d_i lnd?nesia di.potong

pajak sebesar 20% (duapuluh persen) dari jumlah brute oleh pihak yang wajib membayarkan:

a. dividen., b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;

c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harfe., d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;

e. hadiah dan penghargaan;

f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;

a. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya., dan/atau h. keuntungan karena pembebasan utang.

Pasal 32A

Pemerintah berwenang untuk melakukan perjartyian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran paifak berganda dan pencegahan pengelakan paifak. Penjelasan Pasal 32A

Dalam rangka peningkaten hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara \. lain diperlukan suafu perangkat hukum yang beriaku lchusus (lex-spesialis) yang '' -hTlarfgatclr--hak-hak-pemajakan dari masing-masing negara guna memberikan '\v

I kepastian hukum dan menghindarkan pengenaan pajak berganda serta mencegah pengelakan pajak. Adapun bentuk dan materinya mengacu pada konvensi ``i intemasional dan ketentuan lainnya serfe ketentuan perpajakan nasional m`?sing- 'i, masing negara.

I Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik lndonesia`| deri`ganpemerintahAmerika(P3Blndonesia-Amerika)yangmengaturantaralain: Article 1 1

1. Dividends derived from sources within one Of the Contracting States by a resident of the other cohtracting state may be taxed by both contracting states;.

• 2. However, if the beneficial owner of the dividends is a resident Of the other I ContraciingState,thetaxchargedbythefirstrmentionedStatemaynotexceed..`\ a. 10 percent Of the gross amount Of the dividends if the beneficial owner is a company that owns directly at least 25 percent of the vchng stock of the company paying the dividends;

-..i.i -.---..-.-.------ t ----- Q -.-,---,.,.-,,t-i:.:: 2 ..I _,....-.:-:.:i-.:I:I_-o --_ -..,i Ha|amang6darii23halaman.PutusanNom°rpuT°p`T35E9x4;:3n/%o2bitL:#!:AntTs%udno:::giv

b. 15 peroent of the gross amount of the dividends in all other cases.

Article 12

3. Ihierest derived from sources within one of the Contracting States by a resident Of the other Contracting State may be taxed by both Confracting States.

4. The rate Of tax imposed by one Of the Contracting States on interest derived from sources within that Corfuacting State and beneficially owned by a resident Of the I other Condacting State shall not exceed 10 percent Of the gross amount of such interest;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pal.ak yang mengatur antara lain:

Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1 ).

Penjelasan Pasal 76 -

Pasal ini memuat ketenfuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan. OIeh karena itu, -F{aRirfr berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktjan, .'. penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan halJ]?I yang diajukan oleh~ pare pihak. Dalam persidangan pare pihak tetap dapat mengemufakan hal baru, yang dalam ,

.'. Bending atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan,`.i(v belum diungkapkan.

' ' Pasal78

Putusan Pengadilan Paifak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan \` berdasarkan peraturan perundangJu ndangan perpajakan yang bersangkutan, seria didasarkan keyakjnan Hakim.I; OECD Tranfer Pricing Guideline 2017 (OECD TPG)

Chapter 1 yang menjelaskan antara lain:

Secondary adlfustment

•An adifustment that arises from imposing tax on a secondary transaction.

Secondary transaction

•.-.,----.. :-L-I: ---- i `:=-:i

A constructive transaction that some countries will assert under their domestic legislation after having proposed a primary adlf ustment in order to make the actual allocation Of profits consistent with the primary adofustment. Secondary transactions may take the form of constructive dMdends, consrfuctive equfty contributions, or consrfuctive loans.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besamya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperiuan Pengh.rtungan Pajak Penghasilan (PMK-169)

Pasal 1 (1) Untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan ditetapkan besamya perbandingan antara utang dan medal bagi Wajib Pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang medalnya terbagi alas saham-saham.

(2)-Utangsebagaimanadimaksudpadaayat(1)adalahsaldorata+ratautangpadasatu tahun paifak atau bagian tahun pajak, yang dihitung berdasarkan:

a. rata+ata saldo utang tiap akhir bulan pada tahun pajak yang bersangkutan; atau b: ratat-rata saldo utang tiap akJ.ir bulan pada bagian tahun pajak yang ` bersangkutan.

(3) Saldo utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputj saldo utang jangka partyang maupun saldo utang jangka pendek termasuk saldo utang dagang yang

: dibebanibunga.i (4) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah .saldo rata-rata modal pada satu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang dihitung bedasarkan::I;

a. rata-rata..saldo modal tjap akhir bulan pada lahun pajak yang bers6ngkutan;

• atau b. rata+ata saldo modal tjap akhir bulan pada bagian tahun pajak yang bersangkutan.

(5) Saldo medal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi ekuitas sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan yang beriaku dan pirtyaman tanpa bunga dari pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Pasal 3 ayat (5)

PT Exxonmobil Lubricants

Dalam hal Wajib Pajak mempunyai saldo ekuitas nol atau kurang dari nol, maka seluruh biaya ptryaman Wajib Pajak bersangkutan tidak dapat dl.perhitungkan ' dalam penghitungan penghasilan kena pajak;

Bahwa berdasarkan fakta dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku seha referensi yang telah diuraikan di atas, Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut:

Nasa pajak Januari 2019

1. Bahwa koreksi Pph Pasal 26 Terutang sebesar Rp840.249.190,00 atas transaksi pembayaran biaya bunga kepada EMUFC pada pokoknya teriadi karena perbedaan penggunaan tarif Pph Pasal 26 dimana Terbanding menggunakan tarif 15% yang menunjukkan kesesuaian dengan tarif atas pembayaran dividen sebagaimana diatur dalam P3B Indonesia - Amerika, sementara Pemohon > Banding menggunakan tarif 10% sesuai dengan ketentuan tarif'P3B Indonesia - Amerika atas pembayaran bunga.

2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, termasuk di dalamnya Barita Acara Uji I ` Bukti dan Kesimpulan Akhir dart para Pihak, diketahui ferdapat bukti dan argumentasi Pemohon Banding sehubungan adanya pembayaran biaya bunga kepada EMUFC yang menjadi objek sengketa a quo yang disehai dengan I penyetoran dan pelaporan Pph Pasal 26 Terutang dengan tarif 10%;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU Pph juncto Pasal 12 P3B Indonesia - Amerika Pengadilan Pajak berpendapat bahwa atas pembayaran . bungadariPemohonBandingkepadaEMUFCyangmerupakanpen.dudukpajak¥ Amerika dikenakran pph pasal 26 dengan tarif 1 0°/a;I

4. Bahwa dalam pertimbangannya Pengadilan Pajak juga mempeinatikan tidak. terdapat argumentasi dan pembuktian dari Terbanding yang secara spesifik merujuk pada obj.ek sengketa a quo,.

Bahwa berdasarkan fakea persidangan dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan Pajak beri(eyakinan terdapat alasan yang cukup untuk ` mengabulkan pemohonan banding Pemohon Banding, dan oleh karenanya koreksi yang dilakukan Terbanding atas Pph Pasal 26 Terutang atas transaksi Biaya Bunga kepada EMUFC untuk Nasa__.Pajak Januari 2019 dengan sebesar

-,_-.-I ---- T ------ tr -------, `-. +-I ---. I--`-.-` ----.-- i'.- Rp840.249.190,00, tidak dapat dipertahankan;

I

Halaman 99 darj 123 halaman. Putusan Nomor PUT-013594.13/2022/PP/M.IIA Tahun 2026

PT Exxonmobil Lubricants` Indonesia

Nasa pajak Desember2019 .

a. Koreksi Ekualisasi Biaya Bunga

1. Bahwa koreksi Pph Pasal 26 Terutang sebesar Rp704.972.781,00 atas transaksi pembayaran biaya bunga kepada EMUFC yang menjadi objek sengketa ini pada pokoknya terjadi karena adanya selisih sebesar Rp7.049.727.812,00 antara nilai DPP Objek Pph Pasal 26 yang dilaporkan Pemohon Banding pada SPT Masa Pph Pasal 26 dengan nilai saldo biaya bunga berdasarkan akun biaya bunga (account 71001000) per 31 Desember 2019, pada Buku Besar Pemohon Banding yang kemudian dikenakan Pph Pasal 26 dengan tarif 10% oleh Terbanding;

2. Bahwa berdasarkan Laporan Audit atas Laporan Keuangan Pemohon Banding untuk Tahun Buku 2019, diketahui Laporan Keuangan telah disajikan secara wajar'

3. Bahwa berdasackan akun biaya bunga (account 71001000) pada Buku Besar Pemohon Banding yang dilakukan dengan basis akrual diketahui:, a. bahwa per 31 Desember.2019, terdapat saldo Biaya Bunga kepada EMUFC sebesar Rpl05.747.904.079,00 dimana terdapat biaya bunga sebesar.

-I Rpl6.804.983.800,00 yang secara biaya sudah di-accme di tahun buku 2018, dan terdapat jumal pembaliknya serta terdapat bukti pembayarannya di tahun 2019 beseha bukti penyetoran dan pelaporan Pph Pasal 26 teckait yang dilakukan oleh Pemohon Banding di Masa Pajak Januari 2019;

b.bahwaterdapatbiayabungasebesarRp29.850.068.833,00yangsecarabiaya!;

sudah di-accrue di tahun buku 2019, na.mun pembayaran bunganya baru I dilakLikan di Januari 2020 dimana terdapat bukti penyetoran dan pelaporan Pph Pasal 26 yang juga dilakukan di Masa Pajak Januari 2020;

c. bahwa dengan demikian terdapat bukti yang mendukung dalil Pemohon '\ Banding sehubungan adanya b'eda waktu (timing difference) antara pencatatan dalam Buku Besar dengan pelaporan pajak yang belum \

) diperfuitungkan oleh Terbanding;

`'.'4. Bahwa berdasarkan falda persidangan diketahui perjanjian yang menjadi acuan ._Tepanding u_ntuk. ng_lakukan ko+Ek5i ada]ah D_ezap9~.Papo§q.±. SA.a.q-Terr77 i _ loan Agreemenf dengan suku bunga yang digunakan adalah Suku Bunga

Ha|aman|oodaril23halaman.Putusan'y°T:rpuT-0:T35E9x4;:3n/%o2b#L:#::AntTsa,hnudno::3£fr

Overnight JIBOR + 1,75% yang merupakan perianjian work/.ng capffa/ jangka pendek antara Pemohon Banding dengan PT Federal Karyatama bukan perianjian dengan ExxonMobil United Finance Company (EMUFC) yang merupakan perianjian yang bersifat jangka panjang dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi dimana Pemohon Banding dapat membayar hutang nya jika sudah memiliki cukup dana, sehingga dengan adanya perbedaan tersebut tidak seharusnya perianjian antara PT Federal Karyatama dengan Pemohon Banding dijadikan acuan oleh Terbanding untuk melakukan koreksi antara transaksi Pemohon Banding dengan EMUFC;

5. Bahwa dalam pertjmbangannya Pengadilan Pajak juga mempeinatikan bahwa tidak terdapat argumentasi dan pembuktian dari Terbanding dalam persidangan yang secara spesifik merujuk pada objek sengketa a quo,.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan Pajak berkeyakinan terdapat alasan yang cukup untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding, dan oleh karenanya koreksi yangdilakufanTerbandingatasPphPasal26TerutangatastransaksiBiayaBunga,I kepada EMUFC untuk Mass Pajak. Januari 2019 dengan sebesar Rp704.972.781,00, tidak dapat dipertahankan;

b. Koreksi Selisih Perhitunga.n Debt to Equity Ratio (DER)

1. Bahwa yang menjadi sengketa adalah koreksi Pph Pasal 26 Terutang sebesar Rp5.964.096.196,00 oleh~Terbanding merupakan koreksi yang terkait dengan koreksi pada Pph Badan, yaitu adanya selisih akibat perhfungan kembali biaya bunga pinjaman kepada pihak afiliasi (EMUFC) oleh Terbanding sehubungan \ penerapan ketentuan perpajakan tentang DER berdasarkan PMK-169 yang atas i selisih tersebut dianggap sebagai dividen (constructive dividend) oleh Terbanding;

2. Bahwa dengan demikian koreksi Pph Pasal 26 Terutang tersebut, yang menjadi sengketa dalam banding ini merupakan koreksi sekuncier sebagai akibat dari koreksi primer pada Pph Badan yang juga diajukan banding;

3. Bahwa atas objek sengketa berupa koreksi primer atas perfuitungan kembali biaya bunga pinjaman kepada pihak afiliasi sehubungan penerapan ketentuan tentang DER yang terkait dengan koreksi sekunder b-afupa dividen (constructive

~...` + 5.'-\^i

dividend) yang menjadi sengketa dalam banding ini, telah diputus berdasah(an Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013583.15/2022/PP/M.IIA Tahun 2026;

4. Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1 ) dan ayat (3) juncto Pasal 26 ayat (1) UU Pph serta referensi dalam OECD TPG 2017 Chapter 1 tentang Secondary Adjustment, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa penentuan suatu transaksi dapat men|.adi koreksi sekunder dalam Pph Pasal 26 bergantung pada adanya koreksi primer sehubungan pengujian PKKU pada Pph Badan, dimana tl.dak adanya koreksi primer akan membuat koreksi sekunder menjadi tidak berdasar dan tidak relevan untuk dilakukan,.

5. Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Pajak atas koreksi primer (primary adjustment) berupa perfiitungan kembali biaya bunga pinjaman yang menyangkut pihak afiliasi sehubungan penerapan ketentuan tentang DER pada Pph Badan tersebut, maka posisi objek sengketa a quo dalam sengketa dimaksud telah ditentukan dan hasilnya akan digunakan untuk penyelesaian sengketa berupa koreksi sekunder atas dividen (constructive dividend) terkait yang menjadi objek sengketa dalam banding untuk pph pasal 26 ini;t

6. Bahwa hasil putusan Pengadilan Pajak atas sengketa koreksi pn.mer pada Pph h Badan atas biaya bunga pinjaman sehubungan penerapan ketentuan tentang DER yang terka.rt dengan koreksi sekunder dalam banding pada Pph Pasal 26 ini menyatakan untuk mempertahankan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding tersebut:

7. Bahwa sebagai konsekuensi ]ogis dan yuridis dari substansi putusan atas koreksi ; primer pada Pph Badan berupa pein.rtungan kembali biaya bunga pinjaman \ karena penerapan ketentuan tentang DER tersebut, Pengadilan Pajak berpendapat untuk mempertahankan I.uga koreksi sekunder Terbanding dalam banding ini;

8. Bahwa dengan demikian Pengadilan Pajak berpendapat koreksi Pph Pasal 26 Terutang berupa koreksi sekunder atas biaya bunga pinjaman yang dibayarkan kepada pihak afiliasi sebesar Rp5.964.096.196,00 tetap diper[ahankan;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan Pajak berkeyakinan terdapat alasan yang cukup untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding, dan oleh karenanya koreksi yang

dilakukan Terbanding atas Pph Pasal 26 Terutang atas cor]str/ct7.ve dtw.dend dari transaksi Biaya Bunga Pinjaman kepada pihak afiliasi sebesar Rp5.964.096.196,00 tetap dipehahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok-pokok sengketa Pph Pasal 26 Terutang atas Biaya Bunga Pinjaman untuk keseluruhan Masa Pajak Januari -Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tidak DapatDipehahankan KeteranganNilai SengketaDipertahankan

No(Rp)(Rp)(Rp)

1 Koreksi Biaya Bunga Pjnjaman EMUFC -Tarif840.249.1900840.249.190

•704.972.781

2 Kor-eksi Biaya Bunga Pin|.arnan EMUFC -Ekualisasi0704.972.781 3 Koreksi Biaya Bunga Pinjaman EMUFC -DER5.964.096.1965.964.096.1960

Jum'ah7,509,318.1675.964.096.1961.545.221.971

4. Korel{si atas Biaya Pemasaran/Promosi untuk Masa Pajak Desember 2019 dengan DPP Pph Pasal 26 sebesar Rp6.208.358.582,00 dan Pph Pasal 26 ' Terutang sebesar Rp931.253.787,00

Menimbang bahwa pokok sengketa dalam banding ini adalah koreksi positif Terbanding atas DPP Pph Pasal 26 sebesar Rp6.2P8.358.582,00 yang disertai

• dengan koreksi positif Pph Pasal 26 Terutang sebesar Rp931.253.787,00 atas transaksi pembayaran biaya promosi berdasarkan Daftar Nominatif Piaya Promosi kepada lMG Singapore Pte Ltd, Scantrust SA, dan Synergy Downstream Solutions Pte yang tidak dilaporkan`'oleh Pemohon Banding dalam SPT Pph Pasal 26 dan tidakterdapatbuktipotongpphpasal26terkait,sehinggaTerbandingmengang6ap transaksi tersebut sebagai pembayaran imbalan sehubungan dengan I.asa, •pekerjaan dan kegiatan yang terutang Pph Pasal 26 sebesar 20°/o, yang tidak I disetujui oleh Pemohon Banding;

Rincian transaksi Biaya Promosi yang menjadi objek sengketa adalah untuk Masa Pajak Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:

NoBiaya PromosiNilai Transaksi (Rp) .

IMG Singapore Pte Ltd421,020,000 1

--2- -Scantrust' S-A--=-.--~--~ - -- -: "- --`----...-2i549T560£00

3 Synerqy Downstream Solutions PTE3 2:SJ J77 .R%P:

Total Biaya Promosi6,208,358,582

Menurut Terbanding

Dalam proses uji bukti Pemohon Banding memberikan beberapa sampel dokumen dan perfuitungan DPP Pph Pasal 26 atas lmbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan §ebagai berikut:

1. Biaya Promosi lMG Singapore Pte. Ltd a. Pemohon Banding dalam uji bukti memberikan dokumen invoice dan COD dari lMG Singapore Pte. Ltd b. Biaya promosi ini merupakan biaya sponsorship atas kegiatan The Color Run Jakarta 2019 dengan nilai USD 30,000.00 c. Biaya promosi ini diberikan kepada IMG Singapore Pte. Ltd sebagai penyelenggara The Color.Run Jakarta 2019 d. PB tidak melakukan pemotongan Pph pasal 26 karena sesuai dengan P3B Indonesia-Singapura, Laba suatu perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara itu.

e.. PB memberikan bukti COD dari lMG Singapore Pie. Ltd tertanggal 10 April 2019..

2. Biaya promosi scantrust sA

--a. Pemohon Banding dalam uji bukti memberikan sampel dokumen tagihan

• dari Scantrust untuk biaya:

• Setup & Deployment

• SoftwareFee

• CodeFee

• wiechanic Mobile App Development

• . Data Dasboard

• MMC NCPApl and DistributorDasboard

• QRCXOM India oneTime set-up Fee

• Change Requestsoo8-Adjust & enable the Apl requested by NCP

• Set-up data connection

• Set-up mapping between systems

• Three sections

-.-. Communication-with client and MLc te:ri

• Tableau online access

~ -\ T:i-i ..`=-i--\---?, , , ` „ -..if l`...i.:'= :`jtsT±__L[`,¥rsf.iH==`+g=.`n{£tl+`.:..r`=r`±`Tt ;.: ....i i3 i:,;in:n;o4dari,2;ha,ama;.PutusanNo;_::;Ufo;,-i3*:i:i;3;k!2b;=PEfif:,:;n,Tsa,hiin;n2e;:;6a"

• Mechanic Loyalty program b. Biaya Promosi kepada Scantrust SA merupakan biaya atas software aplikasi Mobil Mechanic Club yang berfungsi untuk mengumpulkan point untuk mendapatkan hadiah bagi mechanic atas pemakaian produk dari PB.

c. PB tidak melakukan pemotongan Pph pasal 26 karena sesuai dengan P3B lndonesia€ingapura, Laba suatu perusahaan dart Negara pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara itu.

d. PB memberikan bukti COD dari Scantrust SA berupa surat keterangan terdaftar tertanggal 20 Mei 2021 dan tidak ada tanda tangan serta stemple register.

e. Bahwa menurut TB surat keterangan terdaftar tersebut bukan bukan merupakan COD sehingga atas pembayaran kepada Scantrust SA tetap terutang Pph pasal 26.

3. Biaya promosi synergy Downstream solutions pte Ltd) a. Pemohon Banding dalam uji bukti memberikan sampel dokumen tagihan ) Sewice Fee Payment kepada Synergy Downstream Solution Pt.e.Ltd unfuk: . I

• Retenti6n Service dan Signpost & Senns.itivities sebesar USD i --I33,549.35, USD 11,722.00, USD 91]970.00, USD 22,374.,00,, USD ,

28,742.20, USD 17,600.00

• Late payment penalty sebesar USD 615,62, USD 2,856.93,

• Service Fee Payment atas Revise Scope of Work sebesar USD 13,140.00

• Proposal Section E.1 dan Reimbursment Expoenses sebesar USD 5,064.69 ''

b. Biaya Service Fee Payment kepada Synergy Downstream Solution Pte.Ltd merupakan biaya meetl.ng dengan vendor atau ct/.enf c. PB tidak melakukan pemotongan Pph pasal 26 karena sesuai dengan P3B Indonesia-Singapura, laba suatu perusahaan dari negara pihak pada persetujuan hanya akan dikenakan pajak di negara fu.

d. PB memberikan bukti COD dari Synergy Downstream Solution Pte.Ltd tehanggal 23 Januari 2019.

r.i--- y 'I

PendapatTerbanding:

Bahwa berdasackan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding atas koreksi DPP Pph Pasal 26 yang Pemohon Banding ajukan Banding, Terbanding berpendapat sebagai berikut:

1. Atas biaya promosi kepada lMG Singapore Pte. Ltd dan Synergy Downstream Solution Pte. Ltd bukan merupakan objek Pph Pasal 26 karena sesuai dengan

\ P3B Indonesia-Singapura dan terdapat COD dari penerima penghasilan;

2. AIas biaya promosi kepada Scantrust SA sebesar Rp2.549.560.900 merupakan objek Pph Pasal 26 karena PB tidak dapat menunjukkan COD dari penerima penghasth

MenLirut Pemohon Banding

- lni Bukti TataD Mukatanaaal l3Juli 2023

Pemohon Banding menjelaskan ke Terbanding bahwa koreksi atas biaya I pemasaran/promosi ini`juga beri{aitan dengan kor:ksi di Pph Badan. Namun ( pada proses Keberatan koreksi promosi atas pembayaran ke Luar Negeri ini yang juga berkaitan di Pph Badan telah dibatalkan karena beri{aitan dengan kegiatan usaha.. ` Untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon Banding

- == menunjukan dan menyampaikan pemyataan Terbanding pada SPUH No. S- i 2629/VVPJ.07rspull/2022 tanggal 23 Agustus 2022.

Uii Bukti TataD Muka tanaaal 4 0lctober 2023

PemohonBandingmehijelaskanke;adaTerbandingbahwapengeluaranberupa pembayaran ke Luer Negeri adalah k:giatan prom6svpemasaran produk dan i `ty program serta event/acara Pemohon Banding cli Indonesia, bukan di luar neg6ri : `: `` dengan rincian sebagai berikut:

- IMG singapore pte. Ltd: pengeluaran terkait sponsorst/P untuk ever}f color Run Jakarta.

-.. Scantrust SA: pengeluaran terkait dewe/apmenf dan sothmare untuk :

membuat aplikasi mob/./e yang berhubungan dengan /oyalfyprogram. Synergy Downstream Solution Pte: pengeluaran terkait retentr.on yaitu strategi Pemohon Banding untuk mempertahankan cL/sfomer dan ny?p.ir!gkatkan volume p_e_njua.1g_p,~.. .+.__==±_i.T==-L== r:r;=.<Et`=L=

~--. ` -.`.,.i i-.i_.- -;-i.` ` ..-. `--- •y,`+ -..-....-.1=-._.``..`..=`,I -..- =.lf,l.-:-.-j.--.:``-.I

Halaman 106 dari `123 halaman. Putusan Nomor PUT-013594.1312022/PP/M.IIA Tahun 2026

PT Exxonmobil Lubricants lndone`sia

Berkaitan koreksi Pph Pasal 26 atas biaya promosi dengan la\^ran transaksi lMG Singapore Pte Ltd, Scantrust SA, dan Synergy Do\^mstream Solutions Fife.Ltd., Terbanding juga melal<ukan koreksi fiskal positif pada Pph Badan karena tidak memenuhi ketentuan PMK No. 2 Tahun 2010 Pasal 2 dan 3. Namun, atas koreksi tersebut telah dikabulkan pada saat proses keberatan sebagaimana tertuife delam SPUH No. S-2629/\/VPJ.07rspull/2022 tanggal 23 Agustus 2022 karena biaya promosi tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha.

Uii Bulti TataD Muka tanaaal 26 0lctober 2023

Pemohon Banding menjelaskan kepada Terbanding terkait invoice Scantrust SSAyangdiberikanpadaujibuktitanggal40ktober2023.Biayapromosidengan lawan transaksi Scantrust adalah terkait devefopmenf dan sofflmare untuk aplikasi Mobil Mechanics Club (MMC). Pemohon banding mertjelaskan fungsi- fungsi yang ada pada MMC sebagai berikut:

FungsiDesl{ripsi

Software FeePerangkat lunak yang digunakan untuk memantau dan i, memelihara aplikasi MMC.

Silakan meruj.uk ke aplikasi di Google Play bema.ira MMC atau dokumen pendukung "MMC Interface"

MMC LoyaltyDatabase .Aplikasi MMC yang mencatat. seluruh transaksi saat mekanikmenggunakan produk. Mekanik \ akan memindai barcode dan penggunaan.produk akan ,. dicatat dalam database.

_ Silakan lihat "Data MMC 2019" -'

Code FeeFungsi kpde biaya `adalah untuk menghitung dan r menghasilkan poin dimana data akan dikelola dan ' diakses dalam penyimpanan data yang menampung hingga 8 Juta pengguna.

Silakan merujuk ke "Pemindaian Log MMC" dan . "Laporan Dasbor MMC" untuk contoh data

MMC PageFungsi ini untuk mencantumkan aplikasi di google play appstore...i.... _,_,-. .. -i.

FungsiDeskripsi

Landing PageFungsinya untuk memperbarui kode QR secara berkala.

Misalnya, aplikasi MMC akan segera dihentikan, o[eh karena itu akan ada halaman pop up untuk menginformasikan pengguna aplikasi agar mengunduh aplikasi baru.

Stop PointFungsinya adalah untuk menyerahkan seluruh Earning anddatabase poin dan rewards bagi pengguna ke tim rewardredemptioninternal PT EMLl yang baru.

App MaintenanceFungsi ini untuk menjaga bug dan error aplikasi yang biasanya dilakukan setiap bulan.

Selanjutnya, Pemohon Banding menjelaskan mengenai satu fungsi dart applikasi MMC yaitu "Stop Point Earning and reward redempfi.on" dimana , Mekanik mengumpulkan poin dengan cara melakukan scan On code yang i berada pada tutup produk. Kemudian jika poin sudah terktimpul dapat ditukarkan dengan hadiah seperti voucher, motor, dan jenis hadiah lainnya. Pemohon Banding setuju dengan pemyataan Terbanding pada halaman 83 poin 1.

Terkait dengan pendapat Terbanding pada ha]aman 84 pojn 2, Pemohon Banding telah menyampaikan da.n menunjukan Cerd-ffcafe Of Res/.dgnce V (''COR") dan. vendor scantrust sA kepada Terbanding yang diterbitkan oleh I Canton de vaud sebagai competent authorty/ yang bervenang untuk i, menerbitkan dokumen yang sah di negara Switzerland' sehingga dapat membuktikan.bahwa penerima penghasilan dari Pemohon Banding adalah a restdenf dari neaara Switzerland sebagaimana teriihat pada screenchof di y :

) bawah ini:

•..-^~ , te`>i+J=J.. .(..`

•'--r= ...: i:=-i--.>-=:--=-.A , Halaman 108 dari 123 rialaman. Putusan Nomor PUT-0°1F3i55E994x.41;]3o/32n0/%22ol2pbp#ILM:b.#I,I::AAntTsa]hnudno::3£ade`

+C www.rc.vd.cli exTRArT niTERNET

Estralt saps radhtiope

N°dass2014/00579

N® chss 550.1.142.353

II)BUID CHE:-230.]6236i

ScflnTiust SA p-le l5 janvier 2014 sca€ieanortym

RffREODsocm

Scanrm SA

I

•J.__--_ .-._._Slii!c. `

I EchleBs pe)

Ad-

10 EPFL hnovatico Pall PSE-D, 1015 Iaisamc

Berdasarkan COR tersebut, teriihat bahwa alamat Scan Trust SA adalah EPFL Innovation Park, PSE-D,1015 Lausanne yang berada di negaraSwitzerland. COR tersebut juga telah Pemohon Banding sampaikan pada saat proses persidangan.

Dengan demikian, Pemohon Banding telah dapat membuktikan bahwa penerima ) penghasilan dari Pemohon Banding adalah resident dari Negara Switzerland. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerima penghasilan (res/.dent) tersebut 9ap|t I men ero]eh manfaat ra>r 7lea antara Indonesia-Switzerland. 0leh kerena itu tidak ada lagi alasan bagi Terbanding untuk menjadikan objek Pph Pasal 26 atas biaya promosi kepada Scantrust SA.

Bahwa dokumen yang disampaikan Pemohon Banding pada saat uji bukti adalah sebagai berikut:

Uji Bukti Tatap Muka tanggal 13 Juli 2023:

SPUH No, S-2629AVPJ.07/SPUH/2022 tanggal 23 Agustus 2022 untuk menunjukkan bahwa Terbanding juga melakukan koreksi fiskal positif pada Pph Badan karena tidak memenuhi ketantuan~ PMK No. 2 Tahun 2010 Pasal 2 dan

3. Namun, atas koreksi tersebut telah dikabulkan pada saat proses keberatan karena berkaitan dengan kegiatan usaha.

Uji Bukti Tatap Muka tanggal 4 0ktober 2023:ri Seluruh /nvot.ce dan DGT For? terkait biaya promosi dengan lawan transaksi lMG Singapore Pte Ltd, Scantrust SA, dan Synergy Downstream Solutions Pte. untuk inembuktikan transaksi atas promosi tersebut adalarh terkait dengan kegiatan usaha dan kedudukan`]awan transaksi di luar negeri sesuai dengan SKD yang dikeluarkan oleh otoritas negara tersebut

---- ` -.-- :-i .---- J -.,-...---,- i:i.: .--.,----.- :i.--=T-: ----.- =.ii.=i Ha|amani;9da;123halama;.-Putu=n;Omorpuropl:5E9x4;:3n/ko2b%-EL%::Ant;::,hnuin;n2e°:i:'ir

Uji Bukti Tafap Muka tanggal 26 0ktober 2023:

Tambahan dokumen pendukung terkait dengan koreksi biaya promosi untuk ;I vendor Scantrust berupa:

1. Penjelasan terkait nature dart transaksi dan fungsinya,

2. Foto dari aplikasi Mobil Mechanics Club (MMC),

3. Foto dari QRcode MMC.

Bahwa ketentuan perpajakan dan referensi yang terkait dengan pokok sengketa ini adalah sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengatur sebagai berikut:

Pasal 12 ayat (3)

Apabila Direklur Jenderal Pajak prendapatkan bukti jumlah paj?k yang terutang menuut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Paifak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Pendhasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1 ) huruf a

Besamya Penghas.IIan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan brute dikurangi biaya untiik mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya yang secara Iangsung-atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain ..... ' i Penjelasan pasal 6 ayat (1) hurufa alinea pertama .I

.Biaya-biayayangdimaksudpadaayatinilazimdisebutbiayasehari:hariyangboleh:

dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

Pasal 26 ayat (1 )

Alas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, ya_ngdibayarfa±3jse±iakap.untuk_dj.beyarfe_n,.`a~t.a.ytel.ed_jqtyb_i.eap!pg_._~..L~~....`=._.~_.,-`..

°rT35E9x4;:3n!%2bffL='b#::AntTsa,hnudno%£air

pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong paifak sebesar 20% (duapuluh persen) dari jumlah brute oleh pihak yang wajib membayarkan:

a. dividen;

b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;

c. royaiti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;

e. hadiah dan penghargaan;

: f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;

a. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/afau h. keuntungan karena pembebasan utang.

Pasal 32A

Pemerintah berwenang untuk melakukan periartyian d6ngan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan palak.

Pe.njelasan pasal 32A .{

Dalam rangka peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara lain diperlukan suatu perangkat hukum yang berlaku khusus (Iex-spesialis) yang mengatur hak-hak pemajakan dari masing-masing negara guna memberikan kepastian f]ukum dan menghindarkan pengenaan paifak berganda seria mencegah pengelakan pajak. Adapun bentuk dan materinya mengaou pada konvensi" •Intemasional dan ketentuan lainnya serta ketentuan perpajakan nasional masing- I masing negara.`i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang P6ngadilan Pajak yang mengatur '] antara lain:

Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beseha penilaian

.. pembuktian dan_untuk sahnya perpb_u.ktien diu]grlukan. peli_n_g~Seggf lxp. 2=Sd¥aj=£I?i_ky¥.:

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1 ).

.. . ::``:..-- {T!FrrTT:~- Ha|aman|||darl.123halaman.Put`usanN°m°rpuT-°#:5E9x041;:335n9/%4.1o32/b2#0`2P2LM:/3bP%IM::A.InIA:saT`a,hhnuund2n0g2.%6 £a.j`

PT Exxonmobil Lubricants Indonesia

Penjelasan Pasal 76

Pasal ini memuat kctentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan. 0leh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktjkan, beban pembuktian, penilaianyangadilbagiparapihakdansahnyabuktidarifaktayangterungkapdalam persidangan, tidak terbatas pada falde dan hal-hal yang diajukan oleh pare pihak. Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan.

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Singapura (P3B Indonesia -Singapura) yang mengatur antara lain:

Article 7 Paragraph 1

The profits of an enterprise Of a Contracting State shall be taxable only in that State \,, unless the enterprise carries on business in the other Conhacting State through a perTnanent establishment situated therein. If the enterprise canies on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much Of them as is attributable to that permanent establishment.

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Konfederasi Swiss (P3B Indonesia - Swiss) yang mengatur " antara lain:

Article 7 Paragraph .1.

The prcifits Of an enterprise Of a Contracting State shall be taxable only in that State JOT unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits Of the enterprise may be taxed .In the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

Pendapat Pengadilan Pajak

Bahwa berdasarkan falcta dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku serta referensi yang telah diuraikan di atas, Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut:

Ha|aman||2daril23halaman-PutusanNom°rpuT-°p]T35E9x4;:3n/%o2b%PL:/b#::AhtTsa,hnudno:::£ah

1: Bahwa koreksi Pph Pasal 26 Tendang oleh Terbanding atas transaksi pembayaran biaya promosvpemasaran sebesar Rp6.208.358.582,00 a quo lt dilakukan dengan alasan tidak terdapat bukti yang dapat ditunjukkan oleh Pemohon Banding sehubungan pelaporan atas biaya promosvpemasaran a quo dalam SPT Masa Pph Pasal 26 Pemohon Banding dan tidak terdapat bukti pemotongan maupun penyetoran atas Pph Pasal 26 terkait serta bukti negara domisili pajak penen.rna pembayaran biaya promosvpemasaran tersebut yang memiliki P3B dengan Indonesia, sehingga oleh Terbanding atas biaya promosi tersebut dikenakan Pph Pasal 26 dengan tarif sebesar 20%;

2. Berdasarkan fakia persidangan diketahui objek sengketa a quo adalah transaksi pembayaran biaya promosvpemasaran kepada pihak-pihak sebagai berikut: No.Biaya PromosiNilai Transaksi (Rp) 1lMG Singapore Pte. Ltd. .421.020.000 2`S cantrust SA .2.549.560.900 3Syneray Downstream Solutions PTE3 2:3fl in .SR;2.

Total Biaya Promosi6.208.358.582

3. Bahwa berdasarkan falcta persidangan, termasuk Berita Acara Uji Bukti, diketahui bahwa atas biaya promosvpemasaran kepada pih?k-pihak Sebagaimana tabel dj i't alas adalah u+ntuk kegiatan sebagai berikut:

I ~a. IMG Singapore Pte. Ltd: pengeluaran terkait aponsorsh/P u.ntuk event Color t.

Run Jakarta.

b. Scantrust SA: pengeluaran terkait deve/apmer}f dan sotware uhtuk membuat ..aplik.asi mob/./e yang berhubungan dengan /era/fy prograrr}.. i` c. Synergy Downstream Solution Fle: pengeluaran terkait refenfJ.on ya.rtu strategi Pemohon Banding untuk mempertahankan ct/sfomer dan meningkatkan : volume penjualan;. , bahwa dengan demikian penghasilan yang diterima oleh para pihak tersebut di atas terkait dengan kegiatan usaha aldi yang dilakukannya, dan bukan ,I

I merupakan penghasilan yang bersifat pasif;

4. Bahwa berdasaritan falda persidangan, termasuk Berita Acara Uji Bukti, diketahui negara/yurisdiksi pajak para pihak penerima penghasilan dari Pemohon Banding ( i a quo adalah sebagai berikut:

a. IMG, Singapore Pte. Ltd: Slngapura _~r .

b. Scantrust SA: Swiss.

;=,.± = .,., `.I ....--.i--+?-i.J `=.=-JL===.t..-.--- + ------..--I .. -` .---- +--ii---i---i: .---- ~ ---.

::-==:--;:::n:-i3=r:-;3h:I~amanput;san;Omo:P;-T-O=plT:5E;#:3n/%o2ijjLuP##;I:;nt;-s:','-h;u;nI:e-;-s2-;aiT.ir

c. Synergy Downstream Solution Pte: Singapura;

Bahwa bukti-bukti terkait negara/yurisdiksi domisili pajak para pihak di atas di antaranya adalah berupa Surat Keterangan Domisili (SKD) / Cert.rficate of Residence (COR) yang dikeluarkan oleh Otoritas Pajak (Competent Authority) yang berwenang dari masing-masing negara/yun.sdiksi;

Bahwa antara Indonesia dengan Singapura dan antara Indonesia dengan Swiss, masing-masing terdapat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku aktif;

5. Bahwa berdasari{an ketentuan Pasal 26 ayat (1 ) juncto Pasal 32A UU Pph serta ( Article 7 P3B Indonesia -Singapura, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa hak ) pemaj.akan atas penghasilan yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada IMG Singapore Pte. Ltd dan kepada Synergy Downstream Solution Pte adalah

. pada negara domisili penerima penghasilan, yaitu Singapura, dengan demikian bukan merupakan hak pemajakan bagi Indonesia termasuk melalui mekanisme pemotongan Pph Pasal 26;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan' Pasal 26 ayat (1 )juncto Pasal 32A UU Pph serta `i` Article 7 P3B Indonesia - Swiss, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa hak . pemajakan atas penghasilan yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada i Scantrust SA adalati pada negara domisjli penerima penghasilan, yaitu Swiss, I dengan demikian bukan merupakan hak pemajakan bagi Indonesia teinasuk melalui mekanisme pemotongan Pph Pasal 26;

7` Bahwa dengan demikian Pengadilan Pajak berpendapat koreksi Pph Pasal 26

Terutang sebesar Rp931.253.787,00 yang terkait dengan koreksi DPP Pph Pasal 26 atas biaya promosvpemasaran sebesar Rp6.208.358.582,00 tidak memiliki dasar untuk dipertahankan:

8. Bahwa dalam pehimbangannya Pengadilan Pajak juga memperhatikan tidak terdapat bukti sehubungan keberadaan Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia atas pihak-pihak penerima penghasilan berupa Biaya Promosvpemasaran dari Pemohon Banding a quo yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk memajaki t penghasilan terkait di Indonesia;

` ... Bahwa berdasarfan fakta persidangan dan perdmbangan flu_kum ..s.e.bagain|aBa ..1.;t:L± diuraikan di atas. Pengadilan Pajak berkeyakinan terdapat alasan yang cukup a._ mt..~=i!:i:I-`-i-.-T. ' --.-.~--'?--tT~.--~ rLr.~`-' .----- T=-~-`--.-.- '`.E..}-._'.ii-„.T.-i-I --=`:-=.;I:-.. ~.-~

untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding, dan oleh karenanya koreksi Pph Pasal 26 Terutang sebesar Rp931.253.787,00 yang terkait dengan koreksi DPP Pph Pasal 26 atas Biaya Promosvpemasaran sebesar Rp6.208.358.582,00 tidak dapat dipertahankan;

5. Koreksi DPP Pph Pasal 26 sebesar Rp475.671.348.561,00 dan Pph Pasal 26 Terutang sebesar Rp71.350.702,284,00 atas Pembelian Bahan Bakar /Fde// Berdasarkan Pengujian PKKU atas Transaksi Hubungan [stimewa untuk Nasa PajakDesember2019

Menimbang bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi positif yang Terbandingdilakukan . oleh .TerbandingatasDPPPphPasal26 Rp475.671.348.561,00 yang disertai dengan koreksi positif Pph Pasal 26 Terutang i sebesar Rp71.350.702.284,00, yang merupakan koreksi sekunder (secondary adjustment) atas koreksi primer (primary adjustment) .pada Pph Badan berupa : koreksi penyesuaian fiskal positif sehubungan pengujian PKKU atas transaksi pembelian bahan bakar dart perusahaan afiliasi. Pemohon Banding:. yaitL EMAPPL, , Singapura, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

1, BahwaTerbandingmelakukankoreksiataspenyesuaianfiskalpositifuntuktransaksii\, afi]iasi ata.s pembelian produk bahan bakar a quo karena Terbanding tidak setuju

€ dengan penerapan PKKU yang dilakukan .o[eh Pemohon Banding yang (I menggunakan metode Comparab//e uncx)nfro//ed Pr7.ce (CUP) dengan penggunaan ; , data ekstemal dari Mean Of P/afts St.r}gapore ("MOPS") ,sebagai referensi untLlk ;I harga pembelian bahan bakar yang diperoleh dari perusahaan afiliasi, yaftu EMAPPL, Singapura;

Bahwa selanjutnya berdasarkan analisa atas karakteristik usaha Pemohon Banding, t Terbanding berpendapat bahwa metode penerapan PKKU yang paling sesuai untuk karakteristik usaha Pemohon Banding sebagai distributor dengan fungsi terbatas ; (limited risk distributor) seharusnya adalah metode harga penjualan kembali (Resa/e , . Prfe Method atau RPM), sehingga Terbanding melakukan periiitungan kembali ,I kewajaran transaksi afiliasi alas pembelian bahan bakar tersebut menggunakan .

`._ metodeRF";.

{. I--i-.`=.-`=,`..-i-:--.-+-.-:.=t,.rj*.i.I±-i--

- * -¥ -.-. =_ ---. + .`= = S--.==:= .` ± ==-=_

Menurut Terbanding

Menimbang bahwa oleh karena sengketa ini merupakan koreksi sekunder i1 (secondary adjustment) yang disebabkan oleh adamya koreksi primer (primary adjustment) yang juga menjadi sengketa banding pada Pph Badan, maka Pendapat Terbanding untuk sengketa ini mengacu pada pendapatnya untuk sengketa terkait pada Pph Badan tersebut yang pada pokoknya menyatakan metode dan periiutungan harga wajar untuk penerapan PKKU yang paling tepat dan sesuai dengan ketentuan perpaj.akan yang beriaku atas transaksi pembelian bahan bakar dari pihak afiliasi yang menjadi objek sengketa a quo adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Terbanding, sehingga Terbanding berpendapat bahwa secara substansi selisih periiitungan yang teriadi merupakan pembayaran dividen (constructive d ividend);

: Menurut Pemohon Banding

Menimbang bahwa oleh karena sengketa ini terkait dengan sengketa pada Pph Badan, maka pendapat Pemohon Banding atas sengketa ini mengacu pada pendapatnya untuk sengketa terkait pada Pph Badan yang pada pokoknya , menyatakan metode dan perhutungan harga wajar untuk penerapan PKKu yang dilakukan oleh Pemohon Banding telah tepat dan .sesuai dengan ketentuan ) pefoajakan yang berlaku sehingga pembayaran untuk pembelian bahan bakar kepada pihak afiliasi yang menjadi objek sengketa tersebut .bukan merupakan pembayaran dividen (constructive dividend). yang dapat dikenakan Pajak Penghasilan (Pph) di Indonesia;I Pendapat Pengadilan Pajak

Bahwa berdasarkan fakta dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang beriaku serta referensi yang terkait dengan pokok sengketa ini yang telah diilraikan sebelumnya, Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa koreksi positif DPP Pph Pasal 26 sebesar Rp475.671.348.561,00 yang disertai koreksi positif Pph Pasal 26 Terutang sebesar Rp71.350.702.284,00 oleh Terbanding atas transaksi pembelian bahan bakar dari perusahaan afiliasi ' Pemohon Banding, yaitu EMAPPL Singapura yang menjadi sengketa dalam

. ., ~... _ .,...a .... t}.anding in.i in_eri!pakan korek_si §ekunder (secondary adjustryent) dala.rn bentuk diJiden (constructive dividend) sebagai akibat dari korek-si primer (primary i--..- `` -} ---..-- ;-==--=== ----. ==.i=r.'-i--.lil---i --.- =`---'

3 ..- r- PT E*x.onmobil Lubricants Indonesia

adjustment) atas transaksi yang sama pada Pph Badan yang juga diajukan banding;

2. Bahwa atas objek sengketa berupa koreksi primer atas harga pembelian bahan bakar dari pihak afiliasi sehubungan pengujian atas penerapan PKKU pada Pph Badan yang terkait dengan koreksi sekunder berupa dividen (constructive dividend) yang menjadi sengketa dalam banding ini, telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013583.15/2022/PP/M.IIA Tahun 2026;

3. Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) juncto Pasal 26 ayat (1 ) UU Pph seha referensi dalam OECD TPG 2017 Chapter 1 tentang Secondary Adjustment, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa penentuan suatu transaksi dapat menjadi koreksi sekunder dalam Pph Pasal 26 bergantung pada adanya koreksi pn.mer sehubungan pengujian PKKU pada Pph Badan, dimana tidak adanya koreksi primer akan membuat koreksi sekunder menjadi tidak berdasar .t dan tidak relevan untuk dilakukan,.

4. Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Pajak atas koreksi primer (primary adjustment) berupa harga pembelian bahan bakar dari pihak afiliasi sehubungan pengujian atas penerapan PKKU pada Pph Badan tersebut, maka posisi objek sengketa a quo dalam sengketa dimaksud telah ditentukan dan hasilnya akan digunakan untuk penyelesaian sengketa berupa koreksi sekunder atas dividen - (constructivedividend)terkaityangmenjadiobjeksengketadalamba.nd'i.nguntuk'

•.Pph pasal 26 ini;

5. Bahwa putusan Pengadilan Pajak atas sengketa koreksi primer pada Pph Badan -atas harga pembelian bahan bakar dari pihak afiliasi yang terkait dengan koreksi sekunder dalam banding pada Pph Pasal 26 ini pada pokoknya menyatakan mengabulkan banding Pemohon Banding dan karenanya koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;

6. Bahwa sebagai konsekuensi logis dan yuridis dari substansi putusan atas koreksi primer pada Pph Badan tersebut yang terkait dengan objek sengketa berupa koreksi sekunder dalam bentuk dividen (constructive dividend) atas transaksi ( yang sama dalam banding ini, maka koreksi sekunderterkait yang berasal dart transaksi pembelian bahan bakar dart pihak afiljasi (EMAPPL Singapura) a quo dengan demikian tidak [agi memiliki dasar dan relevansi untuk diperfahankan;

°#5E9x4;:3n/%o2b#PL=#::AntTs%udnon2e°€-£ai`

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan pajak berkeyakinan terdapat alasan yang cukup untilk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding, dan oleh karenanya koreksi yang dilakukan Terbanding atas DPP Pph Pasal 26 sebesar Rp475.671.348.561,00 yang disertai dengan koreksi positif Pph Pasal 26 Terutang sebesar Rp71.350.702.284,00 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok-pokok sengketa Pph Pasal 26 TenJtang untuk

I keseluruhan Masa Pajak Januari -Desember 2019 adalah sebagai berikut:

TidakDipertahankanI(RD)

Nilai SengketaDipehahankanFtingkasan NoObjek Sengketa (Rp)(Rp)Pokok Sengkefa

Koreksi sekunden(consrfuctivedividend) 1lmbalan Jasa42.731.346.49729.638.052.63913.093.293.858

Reimbursement&Koreksi sekunder

'21.780.080.64112.216.7531.767.863.887

Charges(constructive dividend) a. Tarifb.Koreksisekunderb.SelisihDER` 3Biaya Bunga7.509.318,167 5.964.096.196 t1.545.221.971

4Biaya Promosi931.253.7870931 .253.787Domisili paiak i

- Koreksi sckunderH.(constrilctivedividend) 5Pembelian Bahan Bakar71.350.702.284071.350.702.284

Jumlah124.302.701.377 35.614.365.58888.688.335.787 (I

8. Pemeriksaan Sengketa fvlasa Pajak Oktober 2019

Menimbang bahwa obj6k sengketa atas DPP Pph Pasal 26 dan.Pph Pasal 26 Terutang untuk Masa Pajak Oktober 2019 beriiubungan dengan transaksi yang dilakukanpemohonBandingkepadapihaka-filiasisebagaimanapadatabelberikut:

•TABEL 3. Rmci^.i NiLAi KOREK5i I)A» jENis KOREKsi t/Ni`i.( onASA PA.Ak okTooER atl9

'1

::hpw:pd.h:npgaasTa,d2:6T:.:_::.sua:t:kpr:~:::3::;:o°d::!:::~°-::~=:`:6=-¥:-tfnfki:=eqb:::i,->i= `.i . '. Rp2.496.533.811,00 yang terdiri dari:iA\

.`r ----`-=-I,=|---'=i --il'=-``"---- `---` - H) a.,=,a-im`:a-i;-;.-~'-ii:.-8.-`-::.i:=;-'.;:2.--=`h--a..-l--:==i=a=:--Pi-=u=l-tiu==--a--n--;==;==L..r=p1J:==`.°-=p:='T-i3-=5-=E=i'34;x=-i:n=i;i'-Ei.£i=3i#=;iTr=-.|=-±:I:,=t

1. Sengketa Pph Pasal 26 Terutang atas transaksi lmbalan Jasa kepada pihak afiliasi sebesar Rp2.495.603.704,00; dan

2. Sengketa Pph Pasal 26 Terutang atas transaksi pembayaran Reimbursement dan Charges sebesar Rp930.107,00;

Bahwa DPP atas Objek Pph Pasal 26 untuk masa pajak Oktober 2019 menurut Terbanding adalah sebesar Rp42.067.605.943,00 sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar Rp42.062.955.408,00 yang terdiri dari transaksi pembayaran biaya jasa sebesar Rpl 6.637.358.025,00 dan transaksi atas biaya bunga sebesar Rp25.425.597.383,00 dimana atas nilai DPP Objek Pph Pasal 26 a quo tidak menjadi sengketa, sehingga terdapat sengketa nilai DPP Objek Pph Pasal 26 transaksi atas reimbursement dan Charges sebesar Rp4.650.535,00, seha + - terdapat sengketa atas pengenaan Pph Pasal 26 atas Objek Pph Pasal 26;

Bahwa dengan adanya kreclit pajak untuk Masa Pajak Oktober 2019 sebesar : Rp2.542.559.738,00 tersebut, maka jumlah Pph Pasal 26 Terutang yang menjadi , sengketa untuk Masa Pajak Oktober 2019 adalah sebesar Rp2.496.533.811,00 (Rp5.039.093.549 - Rp2.542.559.738);

Koreksi atas Transaksi lmbalan Jasa

•-.------- =L=---'---=----i -----/-`L--- _i-=_

Bahwa berdasarkan fakta dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang beriaku serta referensi yang telah diuraikan sebelumnya pada bagian pemeriksaan untuk keseluruhan Masa Pajak Januari - Desember 2019, Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut:

1 . Bahwa objek sengketa berupa koreksi Pph Pasal 26 Terutang yang dilakukan

Terbanding atas transaksi lmbalan Jasa kepada pihak afiliasi, yaitu sebesar Rp2.495.603.704,00 untuk Masa Pajak Oktober 2019 ini merupakan bagian dart objek sengketa berupa koreksi Terbanding atas transaksi lmbalan Jasa kepada ' pihak afiliasi untuk Masa Pajak Januari -Desember 2019 sebesar ,i Rp42.731.346.497,00 yang merupakan koreksi sekunder (seconc/ay ,` acl/.wsfmenf) yang disebabkan o[eh adanya koreksi primer (primary adjustment) I pada Pph Badan atas pembayaran imbalan jasa manajemen kepada Pihak Afiliasi Pemohon Banding;

2. Bahwa oleh karenanya pemeriksaan objek sengketa a quo untuk Masa Pajak Oktober 2019 mengacu pada pemeriksaan untuk objek sengketa terkait untuk

Ha|aman|19daril23halaman.PutusanN0m°rpurop]T35E9x4;:3n/%o2b#PL:#%::AntTsa,hnudnon2:%tl`

keseluruhanMasapajakJanuari-Desember2019sebagaimanatelahdiuraikan sebelumnya yaitu pada bagian Pemeriksaan atas Koreksi Pph Pasal 26 Terutang atas lmbalan Jasa berupa Biaya Manajemen kepada Pihak Affiliasi MasaPajakJanuari-Desember2019sebesarRp42.731.346.497,00;

3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas objek sengketa berupa koreksi Pph Pasal 26 Terutang atas biaya jasa manajemen untuk keseluruhan masa pajak Januari - Desember 2019 a quo, Pengadilan Pajak berpendapat untuk mengabulkan sebagian banding, Pemohon Banding sebagaimana rekapitulasi hasil pemeriksaan pada tabel berikut:

lldak DapatDjpertahankan(Rp) Nilai SengketaDipertahankan

NoKeterangan (Rp)29.638.052.639(Rp)

1.EMAPPL29.638.052.639 10I7.105.797.359I5.685.301.542I302.194.957

2.EMPC7.105.797.35901010

3.EMGSC5.685.301.542302.194.957

4Ancon Insurance Company, lNC.

Total42.731.346.49729.638.052.63913.093293.858

4. Bahwa dengan mengacu pada hasil pemeriksaan sebagaimana pada tabel di atas,makaatasbagianobjeksengketaPphPasal26Terutangataspembayaran imbalanjasayangdibayarkankepadaEMAPPLuntukMasaPajakOktober2019 sebesarRpl.442.500.411,00dipertahankan,sedangkanselebihnyayangterkait dengan pembayaran imbalan jaca yang dibayarkan kepada EMPC dan EMGSC I sebesar Rpl.053.103.293,00 (Rp532.325.207,00 + Rp520.778.086,00) tidak dapat dipertahankan;

Bahwa berdasarkan falde persidangan dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikandiatas,PengadilanPajakberkeyakinanterdapatalasanyangcukupuntuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding, dan oleh karenanya koreksi yang dilakukan Terbanding atas Pph Pasal 26 Terutang atas transaksi Biaya Manajemen untuk Masa Pajak Oktober 2019 dengan nilai total sebesar Rp2.495.603.704,00, atas koreksi sebesar Rpl.442.500.411,00 dipertahankandansebesarRpl.053.103.293,00tidakdapatdipertahankan; Koreksi atas Transaksi Pembayaran Reimbursement dan Charges

Bahwa berdasarkan fakta dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku serta referensi yang telah diuraikan sebelumnya pada bagian pemeriksaan

Halamani2odaril23halaman.PutusanNom°rpuT-°FT35%o3n/%o2b#PL=/b#::AntTsa,hnudno%3£atr

untuk keseluruhan Masa Pajak Januari - Desember 2019, Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa berupa koreksi Pph Pasal 26 Terutang yang dilakukan Terbanding atas transaksi pembayaran Reimbursement dan Charges, yaitu sebesar Rp930.107,00 untuk Masa Pajak Oktober 2019 ini merupakan bagian dart objek sengketa berupa koreksi Terbanding atas transaksi pembayaran Reimbursement dan Charges untuk Masa Pajak Januari - Desember 2019 sebesar Rp8.900.403.205,00 dimana sengketa untuk Masa Pajak Oktober 2019 ini yang merupakan koreksi sekunder (seconc/ay act/.ustmeno yang disebabkan oleh adanya koreksi primer (primary adjustment) pada Pph Badan atas pembayaran Reimbursement dan Charges kepada Pihak Afiliasi Pemohon Banding;

2. Bahwa oleh karenanya pemeriksaan objek sengketa a quo untuk Masa Pajak Oktober 2019 mengacu pada pemeriksaan untuk objek sengketa terkait untuk keseluruhan Masa pajak Januari -Desember 2019 sebagaimana telah diuraikan I sebelumnya yaitu pada bagian Pemeriksaan atas Koreksi Pph Pasal 26 I Terutang atas Pembayaran Reimbursement dan Charges;

3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas objek sengketa berupa koreksi Pph Pasal 26 Terutang atas Pembayaran Reimbursement dan Charges untuk keseluruhanmasapajakJanuari-Desember2019aquo,Pengadilanpajakuntuk sengketa yang terkait dengan Masa Pajak Oktober 2019 berpendapat untuk mengabulkan banding, Pemohon Banding:

4. Bahwa dengan mengacu pada hasil pemeriksaan tersebut, maka atas objek sengketa Pph Pasal 26 Terutang alas pembayaran Reimbursement dan Charges untuk Masa Pajak Oktober 2019 sebesar Rp930.107,00 tidak dapat ;` dipehahankan;I

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan hukum sebagaimana 1 diuraikan di atas, Pengadilan Pajak berkeyakinan terdapat alasan yang cukup untuk mengabulkanpermohonanbandingPemohonBanding,danolehkarenanyakoreksi yangdilakukanTerbandingatasPphPasal26Terutangatastransaksipembayaran Reimbursement dan Charges untuk Masa Pajak Oktober 2019sebesar Rp930.107,00 tidak dapat dipertahankan;

Ha|amani2ldarll23halaman.PutusanN°m°rpuT-°FT35E9x4;:3n/#o2b#PL:/b#::AntTsa|hnudno%£arfu

BahwaPengadilanPajaktelahmempertimbangkandawalasandanbukti-buktipara pihak dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas dan dinilai telah cukup sebagai perdmbangan dalam pengambilan putusan. Dengan demikian, dalivalasan atau bukti-bukti lainnya dari para pihak yang tidak dibahas dalam putusan ini telah dipertimbangkan namun dianggap tidak cukup relevan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

lldak DapatDipertahankan(Rp) Nilai SengketaDipertahankan

No Objek Pph Pasal 26 Terutang (Rp)(Rp)

Biava Jasa Mana.emenReimbursementdanChargeslJIh5..71.442.500.41r1o1.053.103.293

930.107930._107 2.

|lma Menimbanc| bahwa atas has2il4p9e6m.53e3ri.k81sa1an da1la.4m42p.5e0r0s.4id1a1n1 .054.033.400 gan, Pengadilan PajakberkesimpulanuntukmenggunakankuasaPasal80ayat(1)hurufbUndang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian pemohonanbandingPemohonBanding,sehinggapethitunganPphPasal26Masa Pajak Oktober 2019 menjadi sebagai berikut:

Pph Pasal 26 Terutang

Menurut Terband ingRp5.039. 093.549,0 0

Koreksi tidak dapat dipertahankan1.054.033.400

Menurut pengadilan pajakRp3.985.060.149,00

Bahwa dengan demikian pethitungan Pph Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2019 menuut pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

No.KeteranganMenurutMenurutKoreksi Tidak

TerbandingPengadilanDipertahankan (Rp)Paiak (Rp)42.062.955.408(Rp)4.650.535 123Dasar Penqenaan PaiakPphPasal26Terutanq42.067.605.943

5.039.093.5493.985.060.1491.054.033.400 Kredit Paiak2.542.559.7382.542.559.7380

4Pajak Kurang (Lebih)Bavar2.496.533.8111.442.500.4111.054.033.400 56Sanksi Administrasi817.864.476472.563.135345.301.341

Jumlah Pph vmh dibavar3.314.398.2871.915.063.5461 .399.334.741

Memperfuatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILl

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur I Jenderal Pajak Nomor KEP-02646n<EB/PJAVPJ.07/2022 tanggal 5 September t 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak Afas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00039/204/19/059/21 tanggal 10 Juni 2021 Masa Pajak Oktober 2019, atas nama PT ExxonMobil Lubricants Indonesia, NPWP 02.116.254.0-059.000, beralamat di Wisma GKBI Lt. 30 Suite 3001, Jl. Jend. Sudirman No. 28, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sehingga perfiitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rpl .915.063.546,00;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh Diding Djamaludin, Ak., M.M., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Firdaus Wahidi, S.E., M.E., dan Aji Witono, S.S.T., Ak., M.B.A., APCIT., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2026 oleh Erry S. Dipawinangun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Firdaus Wahidi, S.E., M.E., dan Aji Witono, S.S.T., Ak„ M.B.A., APCIT., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Asnidar, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Banding, namun tidak dihadiri oleh Terbanding;

HAKIM-HAKIM ANGGOTAHAKIM KETUA ttdttd

Muhammad Firdaus wahidi, S.E., M.E.Eny s. Dipawinangun, S.H., M.H.

ttd

Aji Witono, S.S.T., Ak., M.B.A., APCIT.

PANITERA PENGGANTI, ttd

Asnidar, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,

PANITERA,

Budi Setyawan M.N.Y., Ak., M.A.

NIP 196906051990031002