Memberi kuasa kepada konsultan pajak: isi surat kuasa dan batasnya

Urusan pajak dijalankan oleh wajib pajak sendiri, wakilnya seperti pengurus untuk badan (Pasal 32 ayat (1) UU KUP), atau kuasa yang ditunjuk dengan surat kuasa khusus (Pasal 32 ayat (3) UU KUP). Tanpa surat kuasa itu, konsultan tidak dapat bertindak atas nama Anda di kantor pajak.

Persyaratan kuasa serta pelaksanaan hak dan kewajibannya diatur Peraturan Menteri Keuangan (Pasal 32 ayat (3a) UU KUP). Ketentuan itu membedakan kuasa yang berstatus konsultan pajak dan kuasa yang merupakan karyawan wajib pajak, dengan syarat masing-masing. Untuk konsultan, periksa izin praktiknya di register resmi.

• Identitas pemberi kuasa: nama dan NPWP. Untuk badan, nama pengurus yang menandatangani.
• Identitas penerima kuasa: nama, NPWP, dan nomor izin praktik konsultan pajak.
• Hak dan kewajiban yang dikuasakan, disebut satu per satu, misalnya menanggapi SP2DK, mendampingi pemeriksaan, atau mengajukan keberatan.
• Jenis pajak serta masa atau tahun pajak yang dicakup.
• Tanggal dan tanda tangan pemberi dan penerima kuasa.

Format dan lampiran wajibnya mengikuti Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku. Minta konsultan memakai format resmi, lalu baca setiap baris hak yang Anda serahkan.

• Sempitkan lingkupnya ke urusan yang sedang ditangani, bukan seluruh urusan perpajakan.
• Batasi jenis pajak dan periodenya.
• Sepakati siapa yang memegang akses akun pajak Anda, dan kapan akses itu dicabut setelah pekerjaan selesai.
• Sepakati secara tertulis bahwa dokumen penting ditandatangani atau dikirim setelah Anda membacanya.

Lingkup kuasa dan lingkup pekerjaan sebaiknya sama. Biaya dan lingkup pekerjaan dibahas di panduan biaya konsultan pajak.

Untuk banding dan gugatan, kuasa hukum di Pengadilan Pajak harus memenuhi syarat Pasal 34 UU Pengadilan Pajak, yang dibuktikan dengan izin kuasa hukum menurut ketentuan pelaksananya. Izin praktik konsultan pajak saja belum tentu cukup, jadi tanyakan keduanya sebelum perkara Anda masuk ke banding atau gugatan.

Bila pekerjaan selesai atau Anda mengganti konsultan, cabut kuasanya secara tertulis dan sampaikan pencabutan itu ke kantor pajak, supaya kuasa lama tidak lagi tercatat bertindak atas nama Anda. Tata caranya mengikuti ketentuan pelaksana Pasal 32 ayat (3a) UU KUP.

Konsultan berizin dapat Anda cari menurut bidang dan kota di pencarian TaxRank. Setiap profil menampilkan nomor izin dan status register beserta tanggal pemeriksaannya.

• UU KUP, Pasal 32
• UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pasal 34
• Peraturan Menteri Keuangan tentang persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa (periksa versi berlaku)
• Register konsultan pajak SIKOP Kementerian Keuangan