PUT-013103.13/2021/PP/M.VIIIB Tahun 2025

P U T U S A N

Nomor PUT-013103.13/2021/PP/M.VIIIB Tahun 2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02864/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 3 September 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00024/204/18/055/20 tanggal 11 Juni 2020 Masa Pajak Maret 2018, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 013103.13/2021/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT KONECRANES MATERIAL HANDLING INDONESIA d.h. PT MHE DEMAG INDONESIA, NPWP 01.000.589.0-055.000, beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lt. 7 Jl. Buncit Raya No. 22 Pejaten Barat Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Rianto Dwi Leksono jabatan Direktur,

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

Nama: Rizal Bawazier,

Izin Kuasa Hukum: KEP-513/PP/IKH/2021 tanggal 28 Mei 2021, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/APPL/MHE/V/2022 tanggal 23 Mei 2022;

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP: Aan Yulianto /198207172009011009,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding DJP,

2. Nama/NIP: Badhowi /197705231999031005,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding DJP,

3. Nama/NIP: Diah Purba Rahayu/198012152001122001,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding DJP,

4. Nama/NIP: Rd. Bagus J. Ganda Kusumaningprang/

197811172000121001,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding DJP,

5. Nama/NIP: Yongki Setiawan/198010232002121002

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding DJP, berdasarkan Surat Tugas Terakhir Nomor ST-1085/PJ.07/2023 tanggal 2 Februari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN- 484/PP/BR/2022 tanggal 12 April 2022 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-283/PP/Ucp/2025 tanggal 1 Desember 2025;

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 03/PPH26- 2018/MHE/XI/2021 tanggal 15 November 2021,

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor SUB- 0058/WPJ.07/2022 tanggal 11 Januari 2022,

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2018 Nomor 00024/204/18/055/20 tanggal 11 Juni 2020 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua dengan perhitungan sebagai berikut:

1 Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan PajakRp 1.452.976.197,00 2 PPh Pasal 26 yang terutangRp145.530.665,00 3 Kredit Pajak:

a. PPh Ditanggung PemerintahRp0 b. Setoran masaRp0 c. STP (pokok kurang bayar)Rp0 d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak ................Rp0 e. Uang Tebusan yang telah dibayarRp0 f. Lain-lainRp0 g. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak ................Rp0 h. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan ( a + b + c + d + e + f - g )Rp0

4 Pajak yang tidak/kurang dibayar ( 2 - 3.h )Rp145.530.665,00 5 Sanksi Administrasi:

a. Bunga Pasal 13 (2) KUPRp 69.854.720,00 b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUPRp0 c. Bunga Pasal 13 (5) KUPRp0 d. Kenaikan Pasal 13A KUPRp0 e. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PPRp0 f. Jumlah sanksi administrasi ( a + b + c + d + e )Rp69.854.720,00

6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 5.f)Rp215.385.385,00

Menimbang bahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 03/MHE/OBJ-PPH26- 2018/IX/2020 tanggal 7 September 2020 dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan KEP-02864/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 3 September 2021, memutuskan menolak dan mempertahankan jumlah pajak yang harus dibayar, dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan a quo sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 03/PPH26-2018/MHE/XI/2021 tanggal 15 November 2021 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Senin tanggal 22 November 2021 (diantar langsung);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 03/PPH26-2018/MHE/XI/2021 tanggal 15 November 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

MENGENAI POKOK SENGKETA DAN ALASAN BANDING

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

bahwa adapun untuk dasar koreksi yang dilakukan oleh Terbanding yang masih tidak disetujui pada tingkat banding oleh Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

1. Koreksi OBJEK PPH PASAL 26 - Rp 2.330.457 dan PPh 26 Terhutang Rp145.530.665,00

Alasan Koreksi Terbanding:

bahwa koreksi atas Objek PPh Pasal 26 dengan melakukan Reklas-Reklas Biaya yang terdiri dari:

bahwa dari total koreksi Objek PPh 26 selama tahun 2018 sebesar Rp1.038.741.609,00 alokasi Koreksi Objek PPh 26 untuk Masa Maret 2018 adalah Rp2.330.457,00;

bahwa kemudian Terbanding menerapkan tarif PPh Pasal 26 sebesar 10%, 15% dan 20% akibat dari Reklas-Reklas yang dilakukannya sehingga terjadi kekurangan bayar PPh 26;

Menurut Pemohon Banding:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding, berikut penjelasan Pemohon Banding atas koreksi Terbanding:

a. bahwa Pemohon Banding telah menerima 3 (tiga) Putusan Pengadilan Pajak untuk PPh Badan 2014 dan PPh Badan 2015 dan PPh Pasal 26 untuk Masa Januari sampai dengan Desember 2015 dimana telah diputuskan oleh MajelisPengadilanPajakbahwauntukBiayaRegional Marketing/Development akun 59032, Regional Technical Service akun 59033, Regional Central Logistic akun 59034, Regional Administration akun 59035, dan Regional Company Management akun 59036 adalah merupakan Biaya Jasa yang dapat dibebankan (bukan Biaya Royalty seperti anggapan Terbanding 2018, dan juga bukan Dividen Terselubung) dan juga bukan merupakan Objek PPh Pasal 26 karena merupakan biaya jasa yang dilakukan di Luar Daerah Pabean dan Pemohon Banding telah mendapatkan Surat Keterangan Domisili / DGT Form-1 dari WP Luar Negeri;

bahwa tetapi mengapa Terbanding tetap memaksakan untuk tetap melakukan koreksi-koreksi atas biaya tersebut dengan alasan-alasan masih tidak mendapatkan informasi secara jelas, padahal sudah jelas ada produk hukum Putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas;

bahwa akibatnya dari ketidakpahaman atau tidak mau paham dari Terbanding, akhirnya Pemohon Banding dibebankan pajak yang tidak seharusnya dikenakan;

bahwa tidak ada hubungannya antara Biaya Jasa bisa menjadi Biaya Royalty. Biaya Royalty adalah biaya sehubungan dengan pemanfaatan barang tidak berwujud;

bahwa tidak ada Biaya Royalty yang dibayarkan Pemohon Banding pada tahun 2018, mengapa harus dipaksakan oleh Terbanding untuk Pemohon Banding harus membayar royalty?;

b. bahwa Biaya Alokasi Regional Cost adalah Biaya Regional Cost Allocation dari MHE Demag (S) Pte Ltd-Singapore, bukan biaya jasa manajemen seperti jasa manajamen konsultasi yang dianggap oleh Terbanding. Biaya ini timbul dari biaya-biaya timbul di MHE Demag (S) Pte Ltd-Singapore, kemudian dialokasikan kepada anak-anak perusahaan diseluruh Asia, termasuk di Indonesia (PT MHE Demag Indonesia).

Regional Cost dikategorikan untuk departemen-departemen:

- Group Management (Group Mgmt);

- Regional Marketing (Reg Marketing);

- Regional Business Admin (Reg Bus Admin);

- Regional IT (Reg IT);

- Regional Logistics (Reg Logistics);

- Regional Human Recources Developments (Reg HRD);

- Regional Environtment Health & Safety/Quality Management System (Reg EHS/QMS);

- Regional Cranes & Components (Reg Bus Mgt – C&C);

- Regional Industrial Products (Reg Bus Mgt – IPD); and

- Regional Services (Reg Bus Mgt – Svc);

Perhitungannya adalah:

“Penjumlahan total nilai pesanan yang dianggarkan (untuk semua departemen) dan total nilai penjualan (untuk semua departemen) dari masing-masing Kelima Anak Perusahaan, sebagai persentase penjumlahan total nilai yang dianggarkan (untuk semua departemen) dan total nilai penjualan (untuk semua departemen) dari Perusahaan dan Kelima Anak Perusahaan, dan dikalikan dengan total Biaya Regional di bawah Manajemen Grup”;

c. bahwa Pemohon Banding telah memberikan kepada Terbanding berupa Transfer Pricing Documentation 2018 dan perjanjian Offshore Service Agreement yang dilampirkan pada TP Documentation 2018, serta tagihan-

tagihan Regional Cost Allocation dan Surat Keterangan Domisili MHE Demag (S) Pte Ltd Singapore (Form DGT-1);

d. bahwa terkait dengan argumentasi dari Terbanding yang menyatakan bahwa tidak ada bukti pendukung pada setiap tagihan Regional Cost dari MHE- Demag (S) Pte.Ltd Singapura kepada Wajib Pajak, sebagaimana penjelasan diatas bahwa ini adalah Biaya Alokasi bukan biaya jasa manajemen seperti jasa konsultasi manajemen pada umumnya;

e. bahwa mengenai eksistensi dan manfaat ekonomi buat Pemohon Banding dapat dilihat dari rasio-rasio keuangan seperti Laba bruto meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Piutang dagang menurun dibandingkan tahun sebelumnya dan lain-lain;

f. bahwa tanggapan Pemohon Banding atas koreksi-koreksi Terbanding adalah sebagai berikut:

bahwa untuk reklas dari Biaya Jasa menjadi Biaya Royalty seperti penjelasan butir a sampai e di atas;

bahwa untuk reklas dari Biaya Jasa menjadi Biaya Dividen Terselubung:

- bahwa berdasarkan Struktur Organisasi Grup Jebsen & Jessen, termasuk PT MHE Demag Indonesia (Wajib Pajak), pada Wajib Pajak tidak ada Divisi Finance, HRD, IT, Marketing and Communication, jadi pada struktur organisasi Wajib Pajak adalah hanya fokus bagian penjualan barang (Sales);

- bahwa rincian dari Biaya CSU Fee and HRM Fee adalah karena adanya 4 (empat) Invoice dari Jebsen & Jessen SEA (S) Pte Ltd – Singapore, berdasarkan perjanjian “Offshore Central Services” (yang akan dijelaskan dibawah);

- bahwa Pemohon Banding memanfaatkan jasa dari luar negeri yang juga merupakan afiliasi yaitu Jebsen & Jessen (SEA) Pte, Ltd di Singapore untuk melakukan Jasa CSU yaitu Biaya layanan finance, Treasury, Internal Audit dan Tax Compliance services;

- bahwa Pemohon Banding memanfaatkan jasa dari luar negeri yang juga merupakan afiliasi yaitu Jebsen & Jessen (SEA) Pte, Ltd di Singapore untuk melakukan Jasa HRM yaitu jasa untuk pengembangan dan pelatihan serta perekrutan sumber daya manusia;

- bahwa dalam perjanjian disebutkan dasar penagihan dari biaya alokasi CSU dan HRM Fees sebagai berikut:

a) CSU Fee to be computed based on the following formula or such other formula that reflects a fair allocation of the costs of providing the services :

CSUFCo Net Capital EmployedCo Gross IncomeCo Total Expenses CSU Fee = ------------------------------------------ + ------------------------ + --------------------------

3Group Net Capital Employed Group Gross Income Group Total Expenses CSUF = the Total annual cost pertaining to the providing of Central Services to the JJ Group of companies b) CSU - HRM Fee shall be computed based on the formula that reflects a fair allocation of the costs of providing the services :

Company's staff costs

CSU - HRM Fee =---------------------------

Group Staff costs

- bahwa Pemohon Banding memanfaatkan jasa dari luar negeri yang juga merupakan afiliasi yaitu Jebsen & Jessen (SEA) Pte, Ltd di Singapore untuk melakukan Jasa HRM yaitu jasa untuk pengembangan dan pelatihan serta perekrutan sumber daya manusia;

- bahwa Pemohon Banding memanfaatkan jasa dari luar negeri yang juga merupakan afiliasi yaitu Jebsen & Jessen (SEA) Pte, Ltd di Singapore untuk melakukan Jasa CSU yaitu Biaya layanan finance, Treasury, Internal Audit dan Tax Compliance services;

- bahwa dugaan Terbanding yang menyebutkan terdapat duplikasi service antara PT Jebsen & Jessen Business Service Indonesia dan Jebsen & Jessen SEA Pte Ltd Singapore (JJSEA) terkait dengan Tax Compliance tidak tepat karena JJSEA memberikan jasa Tax Compliance adalah atas transaksi cross border dan tax planning atau jasa yang bersifat strategic;

- bahwa perjanjian yang menjadi dasar Biaya HRM dan CSU adalah “Agreement for Offshore Central Services” antara Jebsen & Jessen SEA Pte Ltd, Singapore dengan Pemohon Banding;

- bahwa Terbanding tidak bisa membuktikan dengan pengujian yang seharusnya dilakukan oleh Terbanding dalam melakukan pemeriksaan atas transaksi hubungan istimewa yang seharusnya, jadi alasan koreksi Terbanding adalah hanya suatu dugaan, sangkaan dan persangka saja bukan berdasarkan pengujian yang seharusnya dilakukan oleh Terbanding. Dengan demikian menurut Pemohon Banding koreksi atas biaya ini seharusnya adalah tetap biaya Jasa, bukan Biaya Dividen Terselubung;

- bahwa mengenai manfaat ekonomi buat Pemohon Banding dengan memanfaatkan Biaya Jasa CSU dan HRM adalah:

 Penjualan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya;

 Laba bruto meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya;  Piutang dagang menurun dibandingkan tahun sebelumnya;

 Piutang dagang dibandingkan total asset menurun dibandingkan tahun sebelumnya;

 Laba ditahan dan modal meningkat dibandingkan tahun sebelumnya;

 Asset Lancar dibandingkan Hutang Lancar, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya;

- bahwa perjanjian “Agreement for Offshore Central Services” Antara Jebsen & Jessen SEA Pte Ltd, Singapore tanggal 1 Januari 2008 dengan Pemohon Banding:

Provide financial guarantees whereMemberikan saran dan necessary to suppliers and principals.membantuPerusahaan dalam melakukan lindung nilai b. Corporate and Legal Mattersterhadap fluktuasi nilai tukar Assist in the review of the terms of newmata uang dan atas business agreements or renegotiatepermintaanPerusahaan, terms of existing agreements so as tountukmenandatangani advise the company on thekontrak jual beli berjangka implications of such agreements.dengan dealer bursa efek atas nama perusahaan.

To deal with all major and difficult legal issue on behalf of the CompanyBerikan jaminan finansial jika through the Group’s solicitors.diperlukan untuk pemasok dan kepala sekolah.

To review all insurance requirements of the Company and on its behalf to b. Masalah Perusahaan dan enter into Group insurance policies toHukum take advantage of preferential rates ofBantudalammeninjau premiums.persyaratan perjanjian bisnis baruataurenegosiasi To liaise with the designatedpersyaratan perjanjian yang Company Secretary to ensureada sehingga dapat memberi compliance with the requirements oftahu perusahaan mengenai the Company Act or similiarimplikasi dari kesepakatan regulations.tersebut.

Establishing and reviewing guidelinesMenghadapi semua masalah and procedures on accounting,hukum yang besar dan sulit internal control, personel, and otheratas nama Perusahaan administrative matters.melalui pengacara Grup.

c. Internal AuditUntuk meninjau kembali To provide internal aut and internalsemua persyaratan asuransi control reviewPerusahaandanatas

namanya untuk memasukkan d. Tax Compliance Servicespolis asuransi Grup untuk To provide tax advisory and ormemanfaatkan tingkat premi compliance services.preferensial.

e. Human Resources ManagementMenghubungiSekretaris Perusahaan yang ditunjuk

To provide advise and guidance in theuntuk memastikan kepatuhan formulation of the Company’s HRMterhadappersyaratan policy, identify training needs andUndang-Undang Perusahaan formulate annual training program onatau peraturan yang sama. a Group basis, liaise and deal with external/internal trainer to provideMenetapkan dan mengkaji training in accordance with the trainingpedoman dan prosedur plan, liaise and deal with externalakuntansi,pengendalian consultants/sources to obtain regularinternal, personel, dan urusan review of the current market situationadministratif lainnya.

onemployment packages/employmentmarket/HR c. Audit internal practices, review and negotiate annualMemberikan audit internal dan insurance coverage for staff medical,tinjauan pengendalian internal hospitalisation/surgical, term life policy,accidents,workmen d. Layanan Kepatuhan Pajak compensation, and perform regularMemberikanlayanan review of staff turnover problems.penasehat pajak dan atau kepatuhan f. Corporate Communications

To assist in the development of overall e. Manajemen Sumber Daya strategy for group’s Corporate imageManusia and identity, Corporate literature andMemberikan saran dan manual – Group Identity andpanduan dalam perumusan presentation materials.kebijakan HRM Perusahaan, mengidentifikasi kebutuhan g. Enviromental, Health and Safetypelatihan dan merumuskan

program pelatihan tahunan

To assist in the development andberdasarkanKelompok, advise in the implementation, ofmenjalin hubungan dan enviromental, health, and safetymenangani pelatih eksternal / program.internal untuk memberikan pelatihan sesuai dengan JJSEA shall not disclose any informationrencana pelatihan, koordinasi of the Company to any person excep withdan kesepakatan dengan the permission of the company or ifpihak luar. Konsultan / sumber necessary in the ordinary course ofuntuk mendapatkan tinjauan providing the services.reguler mengenai situasi pasar saat ini mengenai paket pekerjaan / pasar kerja/ praktik SDM, meninjau dan menegosiasikancakupan asuransi tahunan untuk staf medis, rawat inap / bedah, kebijakan kehidupan jangka panjang, kecelakaan kerja, kompensasi pekerja, dan melakukanpeninjauan reguler terhadap Masalah pergantian staf.

f. Komunikasi Perusahaan Membantu pengembangan strategi keseluruhan citra dan identitas Perusahaan, literatur dan manual Perusahaan - Identitas Grup dan materi presentasi.

g. Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Untuk membantu dalam pengembangan dan saran dalam pelaksanaan, program lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja.

JJSEAtidakboleh mengungkapkaninformasi apapun kepada Perusahaan kepada siapapun kecuali dengan izin dari perusahaan atau jika diperlukandalamkegiatan penyediaan layanan.

- bahwa anggapan Terbanding yang menyebutkan tidak ada manfaat ekonomi buat Pemohon Banding adalah anggapan yang keliru sebagaimana penjelasan Pemohon Banding di atas;

- bahwa dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa alasan koreksi Terbanding hanya menduga (dugaan) bahwa biaya HRM Fees dan CSU Fees sebagai pembayaran dividen terselubung;

bahwa untuk Intercompany Interest Expense, baru akrual belum dibayarkan atau siap untuk dibayarkan (dasar: Pasal 26 UU PPh dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2020) jadi belum terhutang PPh Pasal 26; bahwa untuk biaya-biaya yang lainnya menurut Pemohon Banding Bukan Objek Pajak PPh Pasal 26, atau merupakan Objek PPh 26 dengan tarif 0%, kecuali pada Biaya Purchase Services (61011) ada Objek PPh 26 sebesar Rp 16.673.750 dan telah dibayarkan PPh Pasal 26-nya oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, oleh karena itu seharusnya tidak ada koreksi Objek PPh Pasal 26;

KESIMPULAN DAN USUL PEMOHON BANDING

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa:

1. Surat Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU KUP serta Pasal 35, 36, dan 37 UU Pengadilan Pajak;

2. Koreksi yang dilakukan Terbanding Kurang Tepat seperti penjelasan Pemohon Banding di atas;

bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar :

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

2. Mengabulkan seluruh banding yang diajukan Pemohon Banding;

3. Perhitungan PPh Pasal 26 Masa Pajak Maret 2018 terhutang menjadi sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor SUB- 0058/WPJ.07/2022 tanggal 11 Januari 2022 pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

ANALISA POKOK SENGKETA

Koreksi atas Objek Pajak PPh Pasal 26 Rp2.330.457 dan PPh 26 Terutang Rp145.530.665

Data, Fakta dan Pendapat Tim Peneliti a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, dinyatakan bahwa:

bahwa Tim Pemeriksa menetapkan koreksi Obyek Pajak berdasarkan perhitungan antara nilai dalam laporan keuangan yang memuat nilai obyek PPh Pasal 26, dibandingkan dengan nilai obyek PPh Pasal 26 yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 26;

bahwa dalam koreksi tersebut, termasuk juga koreksi Obuek Pajak terkait reklasifikasi atas sebagai nilai Obyek PPh Pasal 26 yang telah dilaporkan Wajib Pajak dalam kategori Jasa di SPT Masa, menjadi Dividen dan Royalti, serta termasuk Koreksi Obyek Pajak terkait pemanfaatan Jasa dari luar negeri yang belum dilaporkan sebagai nilai Obyek PPh Pasal 26 dalam pelaporan SPT Masa;

Heriat didratkhac Eoualisasi Ghick PP Panai 26 dengan oos-poe niaga dan Dus-pos MEraCa

Ojek Pajak menang Pernik Rp Rn a Fue pot Laporan Laba Rugi

To oBtsrkihirny sab: was

2 UMGEHS 25,830 460

2 Dame Ly sensos Ba 005

Ao pberetlempercy Intisers! Fa csrr es HOT FA

Fang an Markeng Igo eral MAT 320 866

Vo Ser aria Dither Sl Se vies T2085 Ta veo

4) tegeana Lema Lapis TAG 098 Als

Ro Nugena Admin Static “kel OS Fin

3. Remipagi Cycnsuny MS nyaman DST fad Gd

190, IC, Seras Gost 15 SMe AAS

TR Fess ATR aay hoe oP CLE Fp] 405¢ Bg Ng in Punzs2d Services O04 EL a) Othe: Diss Keenam 126 DPM oe

Tata] Laporsn Lana Rug: AP PPS Gil ote

TC, Pena Marsa

. Prepayrnesia 1144171 257

Vishal Merata TIRSTI 45? cK. Oorek dari masa Senang

Testial lara mika See Lire yo o. Ub.ek Lain-lai-

Tota’ Lain tain

Ec Dipotargasetordilaparkan pada masa bernkataya

F. Diperhitungkan sebaga nb,ek PPh Pemctenqan Lain

S Ditetapkan Goo NPWP Lain

Fera Unud Bapae Mara cut fone en ee et a

Koreas: Onjek Payne "ease 144 6097

Kutersi tersebut tergoda akun "

Puring Seren ey SIA Gre 110 462

Bote Guest heran ee 124.7 Yor

Ao arent ng an Ba 3816S mo Canter ne Dapences B3 51 PA Ue

Jumlah | “O28 741.603— bea SAU CRNA Rees Ler me Re cama ee oe tec iby Pyar than Ra Wa ibanga TGate Se ye obese The

: 0 |. Jurniah (TT 31584 7738200 A1 0635154291 018.741 E09 b. bahwa Pemohon Banding mencantumkan alasan dalam surat keberatan yang pada intinya adalah sebagaimana telah disebutkan dalam subbagian D.2 Menurut Pemohon Banding sebelumnya, dengan simpulan sebagai berikut:

Divaden — . Tn 7

- : - — — ——— — Menurut WP

BOS TURN Feas ag TAD | APE AES SET | harian ery hint Bigag ase nas

Farr AA Bat ot Sut AR OT pons bangat C8 hares Jasu dan ada

. Jumiah Lo sora 5.027,277,310 ie ea bata

Bunga

Aa, Nas an Nge aa Eu how | Se

Jumlah! . 19.516.727 18.516.727

Royaity

Jr Mey oa Na ap Te coger - PN aS ge TA ty, SOE ~

SS [Requssl Sem: drama ON den ade lee Dele aT kam wae Peper tep tH | 5.618.623 4 PALA 845 USA

NN Jumlah . 22351119000 22.351 119.000

Jasa fon Kise vege | no PTE ol Sana Porter

Badge [Pegere Tomeary Managemert | ATR BA IA iA BPS M3 Des

TT ““Jumiah” 413247736201 14965602392) — (25.355 171.428) c. bahwa kepada Pemohon Banding telah dikirimkan permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi dengan Surat Nomor S-27/WPJ.07/2021 tanggal 06 Januari 2021 Nomor S-627/WPJ.07/2021 tanggal 16 Maret 2021;

d. bahwa adapun buku, catatan, data, dan informasi yang diserahkan/disampaikan oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana dicantumkan dalam subbagian ''B.2 Data yang diperlihatkan dan dipinjamkan untuk memproses keberatan";

e. bahwa Tim Peneliti Keberatan juga telah mengirimkan surat panggilan dalam rangka pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan kepada Pemohon Banding dengan surat nomor UND- 137/WPJ.07/2021 tanggal 23 April 2021 dan UND-164/WPJ.07/2021 tanggal 10 Mei 2021. Kuasa Pemohon Banding

hadir dalam pembahasan tersebut dan menandatangani Berita Acara Pembahasan;

f. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Tim Pemeriksa menetapkan koreksi terkait nilai obyek PPh Pasal 26 berdasarkan pemeriksaan terhadap tujuh akun yakni: 11907-Prepayments, 61011-Purchased Services, 95099- Other Direct Expenses (other), 52999-Marketing_Others, 55450-QMS/EHS, 55551-Conference Expenses, 58301-InterCompany interest Expenses;

g. bahwa berdasarkan Iaporan hasil pemeriksaan, koreksi terkait nilai obyek PPh Pasal 26 tersebut telah didistribusikan/dikelompokkan oleh Tim Pemeriksa kedalam empat kelompok, yakni: Dividen, Jasa, Royalti, dan Bunga;

h. bahwa berikut ini adalah hasil penelitian dari Tim Peneliti Keberatan terhadap sengketa koreksi yang diajukan keberatan oleh Pemohon Banding;

i. bahwa koreksi/Sengketa terkait Dividen (Reklasifikasi Biaya Jasa menjadi Dividen):

bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Tim Pemeriksa melakukan reklasifikasi obyek PPh pada NPWP Pusat, yang semula adalah "Imbalan Jasa" menjadi "Dividen" dengan rincian untuk masa Maret 2018 sebagai berikut; Tarit | Tarif PPh

Obyek! Odyek

No vek| Obyek | op waiipPajak(DPPPemeriksa| | menurut|menurut Terutan (PPh Terutang

Wajib| Pemesi Koreksi (Rp) 1 "le Wajib| Pemeriksa | Koreksi (Rp)

Akun . (Rp) (Rp) Wajib |Pemerik .

Pajak | ksa . Pajak (Rp)

Pajak sa (Rp)

57909 [Marketing-Others| - Idasa | - | 2330457) 2310457 | 0.00%} 20001) - | 466.091

2] 59051 [HAM Fees [Jase | Oviden] 12.205908] 10205908 [= | 000%] sooox[ - | 1.020591

[3] 59051 [HRM Fees | Jesa | Dviden| 2.386.172] 2.355.172 [- | 00x] s000%] - | 235517 235517

Fa] s90si [HAMFees [dasa |owten| 1.962.712] 1962712 [= { o00x[ tooox| - | mai 196.271

S051 merah sama oo maan To vasa |r

Pe) 59051 [HAM Fees imel 2mses| | 000%[ a000x| - | 117.759 117.759

Ssosi [aamFees [dasa [Owden] 12950662 [12953652] oo | gos) tooo] =| 1286388

8 | 59051 [HRM Fees jasa | Divden| 9.028.228 | 9.028.228 [__- [| 090x[ 1001| - | 902.823 902.823 rs] soos [um Fees [asa [Owen] —_t6aseaco | isazecon | | oon] to00s| - | #ssen| sets eet

59051 (HRM Fees mestceal 12se1089[ | coos} amonx| | 12ser0a| 4.256.109

[2a {"s90s1 Trara tees J haji Hee | eaten Saari]

EN jan donarl pene eg | — een fT 2 aa LSD eft Sousa [wim Fees erosi ao eng |e =f oes maan | [39.256 p23] 2001 [nan Fees pote | Seen [ea a5] [=f cons soos 5 [as 09

Saos Jera peras oma step geet —p one [nore | roscoe — aa

Aang elemen nan foe nan asa

[a9 [89051 Tham Fees —— aa Ong | reson] las23801[ = | coos] 10.07% [ree

[ao] sort fumuress ——[tse [veen| tse] sein oars spoon 5 ae

Pax] soosi fear rtes——[ te [een panahan Teor toe — dese | | resrmz [feces] 19.00%] [ez

}22 | s5051 [nairees pete eee | rr on [a arr sas PY Care oomt of af Hr TN

23 | seosa | | Oresten [+17 ser , [197.758

PHAM Fees [Joan | (miss | 0.00%] 16.00% [7 789

[24] seosi | | Orekien | 398 321] [332.532

[HAM Fees] [3975371] - | 0.008” 10.00% [392 #32

[25 S301] fess [omen | reer riz] rang 86.278

[HEM Fees [ase | Passing o.oo | 0.007%

[26 | 52051 | [oweien| 2 rarvas1 raga area

[HAM tees” Tas [——a7a7735[___- | coor to.oon[ =

[27] $2051 | Pemasaran or] tool aa 38.286

KSR PA Ara: | Ter one [57085

Banana os oo oo aa

Ea Saos [ran Fees —— basa Seen |e area [asus | TI ogostaseaf =f a

[ol 50051 [nam ress —— pa [irr se5 | aavrses[ | oo 0.00%

[aan | [~~ se2se] sa [sears [8 28

[34] Seosi [HRM Fees Lasse T Dewe 314.030]

[3850051 [ram Fees ee 2useno Sa

[35] S005) rns Fess fase fonem — Sasono ooo xo.o0xf [33.286

[onsen ———ssree3 | set se | stones] [zen [8.2

[32 | 55053 [Ham fees | [arzrss

Hae soe frame ress PT [rrr ses [irr ses [foam = = bahasa apa ame fowmea| rarrsce | aarrsss [Foam too ef oT

[eo|-ssost [ait reese —— Po Dwiden 0 —— | oonl el | aa

Han nat [iese | oven] ssszent] 3332861 |] 0.00%] 10.00x] — | ss3zee| 4 pet Soest [navi fees “Jasa [owen [azz eo {~ seasea esosf anon [9 25) —, lesu Fees [vasa | Oresen | 703-706 sza [745 740520. | a.o0s| rooox| ——- | 7esraesa

[43] 380i [ram res} Jesa"[Dvuen | svazear[ $02 007] eon] 1000x[[stoze[s10291

[aa | S051 [wantrees Tassa [Oneien| —tvvrsen | rarrses] | oor] so.oon| [tis [142252

[2s s00s1 [uamrees | Jasa_[oneisn | — Sage — oarsse[ J ors] soon] = seas [a 038 pel paus [ines Povnen| este | esse | Feud soar! aa — an janfsoosi [HRM fees insu [Owen | OTe exe |e 76616 =] o.o0s[agoom| | erean | sana af 50081 [ham Fees tinea | oneen] esiare[esieiie] | 000s tool [agar [asset

[so 390s [nam Fees —[snse | onsen | 6 43205 | 743 205 | [0.0 anon) ae see [974.924

[s1} om fram tees Panes [Ousien | Gaon “emoan| oo | aw [100m] - [| 676049] 70.088

[2.00% ~10,00xe[ [ase ar [zeta (bah 59051 fren rees [sess | oneen auivesa|_aaizesay | 0.00%] 10.00%] = at ras | 431.788 ee [esos [rim bess[usss | owner] 3 0298] ozon | 9.00~[~i0.00%[ [3 1e'030 [344.030 besi dana [iets Towden | s70 19 | iso Io oo) 10.00x|—- | “ros — Gsrow

[sr] 59051 [HRM Fees | Jana | Oveen | [_2sstsos| 2.551505 | — es “ro.one| fae AA ESA

[sa] ss0s1 Inamrees | vosa | Oven] _v2ereas| oo O72000a0 | oo” | [___7zetss| 726.185 ea oes onmen| 7 sapa er a0.00a] 9 256 [82 reo[esosi damar [anes | Owden | issa30 | 398730] Pooos| 3ooos| —- se23 [19.623

Fer seus, [umntrees Puasa | Dwisen [gar ssa] mass open 20.008 [an 96 [28

[ez] 59051 [eamfees | Joaa | Degen | ser sara | | ocon| 10.00~{ - | see) 58.878

[es] soosi [HAM Fees | Jose | Oren ces 793 [588793] cos | 10.00m]- [sear] 56.879

Pn jaman [vase oven a.oer712]__tesaniz[ oo) 2000p es are [sears

HAM Fees Order (—saep— ee ogos| 1000| Pes sa | a 8)

[66 [59051 [HRM Fees Tara 3373919] = ooox| 100mm [937 392 | 197.392

27) 59051 [MAM Fees Deden 196 230 196 230 a ee — ne a] 59051 [HAM Fees | Jesa | Dvaen| 785023 | as 073 a ee | “Teso2h oo” Temari sj so0si [wantfees | Jess [Dwwen [3 usa saz {aisssezf "| oon| sagem} 5 | ata 215.894 esa [ueniFecs_[usse Powesen | __seavaa|sasvea [| oo0x| 1000) sero ( sa.87e oa [ceoost [RM Fees | Jana | Onvaten | _reseza | 7eso23 {7 | oo0ox| 1000w| [ze so2 {e502

Sp ssost [HRM Fees] goss Tower | _t9er30 | 96230 | ooos| 20000| e623 [19.623 se [seus [oan rees | yesa | Oveden [23512 {_a3ssaza[7 =‘ opox| 1000x| [assur | assar za —ooi [ram Fees | Jaan | Owoen|——s2s04s3| — e20a53| toon] 000m) ezsoes [528.048

3s [geeet [unm rees fuses Tommeny 157049} as7oaes [| 0.00%} 2000x| —- | ssvons | +s7.045

7a | asn [wan fees [lesa [Onden] 196230 | 396230 [eon tooo 1en| — sen)

Fe[secci [wamrees [Jess JOvaen| _toe230[ 1962201. 000m) 0001| fag ea3 [ase

7a] 59051 [RM fees 348793 -_| 0.00%) 10.00%] - | se ara | 65.579 ol soosi [HRM Fees | Jeo [Ovsten| 8831998, Sesrg0| «| 0.00%] 10.00%

34] 59051. [HEM Fees 1 765 379 10.00%

83 Oren 392873260] ———- | ooos| tooox| ——- | 30257325) — 39.207.520)

— [1430645 7a0| 1452976197} vasoas7{ | | 245 530665 bahwa alasan yang mendasari reklasifikasi ini adalah karena pembebanan biaya bahwa alasan yang mendasari reklasifikasi ini adalah karena pembebanan biaya berupa HRM Fee dan CSU Fee dari Jebbsen & Jessen (SEA) Pte Ltd tidak memenuhi prinsip kewajaran;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, biaya terkait "CSU Fees" dan ''HRM Fees" ini seluruhnya dikoreksi fiskal oleh Tim Pemeriksa (pada bagian Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya) karena transaksi ini tidak sesuai dengan prinsip kewajaran sebagaimana dimaksud daram Pasal 18 ayat (3) UU PPh. Berdasarkan hasil pengujian terhadap kewajaran pembayaran yang dilakukan

oleh Pemohon Banding atas biaya jasa dari pihak afiriasi tersebut, Tim Pemeriksa memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

• bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan dokumen perjanjian dan invoice penagihan;

• bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan aktivitas jasa dari pihak afiliasi (intra group service) terkait CSU Fees dan HRM Fees dari Jebsen Jessen (SE Pte Ltd;

• bahwa menurut Pemeriksa biaya ini timbul karena semata-mata merupakan bagian dari Group secara internasional (dikategorikan sebagai Passive Association);

bahwa Poin "melakukan penghitungan kewajaran pembayaran jasa"

 bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan metode pembebanan biaya yaitu cost driver pembentuk biaya dan arokasi biaya kepada Pemohon Banding atas aktivitas grup secara intemasional;

 bahwa realisasi biaya yang dibebankan oleh Jebsen Jessen (SEA) Pte

Ltd kepada Pemohon Banding tidak sesuai dengan jumlah realisasi biaya dalam TP Documentation milik Pemohon Banding, dengan selisih ketidaksesuaian senilai Rp7.122.102.944;

bahwa Pemohon Banding mencantumkan alasan dalam surat keberatan yang pada intinya bahwa:

 bahwa Wajib Pajak memanfaatkan jasa dari luar negeri yang juga

merupakan afiliast yaitu Jebsen & Jessen (SEA) Pte, Ltd di Singapore untuk melakukan: I) Jasa HRM, yallu jasa untuk pengembangan dan pelatihan serta perekrutan sumber daya manusta, dengan fee sebesar 1% dari staff cost; 2) Jasa CSU, yaitu biaya tayanan finance, treasury, intemal audit dan tax compliance services, dengan fee sebesar I% dari staff cost;

 bahwa dugaan Pemeriksa yang menyebulkan terdapat duplikast service

antara PT Jebsen & Jessen Business Service Indonesia dan Jebsen & Jessen SEA Pte Ltd Singapore (JJSEA) terkait dengan Tax Compliance tidak tepat karena JJSEA memberikan jasa Tax Compfiance adalah atas transaksi cross border dan tax planning atau jasa yang bersifat strategic,

dengan perjanjian yang menjadi dasar Biaya HRM dan CSU adalah "Agreement for Offshore Central Services" antara Jebsen & Jessen SEA Pte Ltd Singapore dengan Wajib Pajak;

bahwa berdasarkan berita acara pembahasan sengketa perpajakan, Tim Pemeriksa menyatakan bahwa:

 Buku, catatan, data, dan informast yang disampaikan/dipinjamkan oleh

Wajib

Pajak kepada Tim Pemeriksa adalah: SPT PPh Pasal 26, SPT Tahunan PPh Badan, Laporan KAP, Ledger, serta TP Documentation. Kesemuanya merupakan bukti kompeten yang cukup;

bahwa seluruh transaksi yang dikoreksi Pemeriksa adalah catatan/jumal ➢ pada Laporan Keuangan, yang dapat berupa transaksi Neraca dan transaksi Rugi Laba. Wajib Pajak dalam kondisi tertentu membukukan transaksi yang merupakan obyek pajak pada akun Neraca unfuk kemudian dialokasikan ke masing-masing pos Rugi Laba sesual dengan peruntukannya;

bahwa transaksi yang dikoreksi Pemenksa adalah merupakan obyek ➢

pajak sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 26 UU Nomor 36/2009. Pemeriksa mendasarkan pada jurnal ledger. Jurnal merupakan catatan transaksi keuangan (bisa voucher, invoice, perhitungan);

 bahwa reklasifikasi Jasa menjadi Dividen adalah secondary adjustment

terkait koreksi HRM Fee dan CSU Fee dari Jebsen Jessen (SEA) Pte Ltd. yang memenuhi prinsip kewajaran;

bahwa Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan "Tidak Setuju” tanpa ➢

memberikan bukti;

bahwa berdasarkan berita acara pembahasan sengketa perpajakan, Wajib Pajak menyatakan bahwa:

> bahwa untuk aku “Marketing Other” adalah merupakan biaya

n

Subscription Fee ke Ariba Inc Singapore, bukan jasa, jadi bukan obyek PPh Pasal 26;

bahwa untuk akun “InterCompany Interest Expense" adalah pencatatan ➢

jurnal accrual pada tanggal 31 Desember 2018 jadi belum terhutang PPh Pasal 26;

bahwa untuk akun: Regional Marketing Development, Regional Technical ➢

Services, Regional Central Logistics, Regional Administration, Regional Company Management, sesuai 3 (tiga) Putusan Pengadilan Pajak untuk PPh Badan 2014 dan PPh Badan 2015 dan PPh Pasal 26 untuk masa Januari s/d Desember 2015, adalah merupakan biaya jasa yang dapat dibebankan (bukan biaya royalty seperti anggapan Pemeriksa 2018, dan juga bukan Dividen Terselubung) dan juga bukan merupakan Objek PPh Pasal 26 merupakan biaya jasa yang dilakukan di Luar Daerah Pabean dan Wajib Pajak telah mendapatkan Surat Keterangan Domisili / DGT Form-1 dari WP Luar Negeri;

 bahwa untuk akun "HRM Fees" dan akun "CSU Fees"; bahwa perjanjian

yang menjadi dasar Biaya HRM dan CSU adalah 'Agreement for Offshore Central Services" antara Jebsen & Jessen SEA Pte Ltd, Singapore dengan Wajib Pajak;

 bahwa untuk akun "Prepayment" adalah merupakan biaya langganan,

iuran membership, dan iuran premi asuransi, bukan jasa sehingga bukan obyek PPh Pasal 26;

bahwa Wajib Pajak menerima rincian koreksi Pemeriksa sebelum SPHP dan Wajib Pajak telah memberikan tanggapan afas SPHP tersebut;

Je sean [Sema [we] Pees [Maier

PPh 26 WP WP Bayar cim WP

A. Pospos Laporan Laba Rugi

1. Marketing Others Rp Rp

- ne $2999) 35,116,972 35,116,972 - Bukan Jasa, jadi bukan objek PPh 26 . -

2. OMS/EKS 55450 25,898,400 25,898.400 (Setuju dengan Pemeriksa 20% 5,179,680

3. Conference Expenses 55551 23,514,795, 23,514,795 |Setuju dengan Pemeriksa 20% 4,702,959

4. fler-Company hares! Expenses 58301 19,516,727 19,516,727 - |Belum Terhutang PPh 26

5. Regional Marketing/Development 59032! 700.329.965 700,329,966 (Objek PPh 26 dengan Tarif 0% Oh oo

6. Regional Technical Sericas 59033| 12.683,793,720 12,683, 793,720 (Objek PPh 26 dengan Tarif 0% o% -

7. Regional Centrai Logistics 590341 506,099 582 506,099,582 |Objek PPh 26 dengan Tarif 0% 0% -

8. Regional Administration 5903s| 1,582,052,710 1,582.052.710 |Objok PPh 26 dengan Tarif 0% 0% -

9. Regional Company Management 59036] 6.878.813.021 6,878,843,024 |Objek PPh 26 dengan Tarif 0% 0% :

10. IMC Senices Cost 59043| 13.897.545,438 13,897,545.438 |Setuju dengan Pemeriksa Ok -

11. HRM Fees 59051] — 976427,321 976.427.321 (Objek PPh 26 dengan Tarif 0% 0 -

12. CSU Fees 59052] 4.051,531,901 4,051,531,901 (Objek PPh 26 dengan Tarif 0% 0% -

13. Purchased Senicas 61011] 694,784,213] 678,110,463 16,673,750 |Objek PPh 26 dengan Tarif 0% % -

14. Other Direct Expenses (order) 95099| 149.589.223 149,589,223 |Setuju dengan Pemeriksa 20% 29,917,845

Total Laporan Laba Rugi 42,225,045,992 47,492, 299,630 Jt NN

B. Pospos Neraca

1. Prepayments 11907 13ga71.437j 132,347,159 6,124,278 20% 1,224,856

Total Objek Pajak Manurut Pemeriksa 42,363.515,429 41,498,424, 108 41,025,339

Total Objek Pajak Menurut SPT/WP 41.324,773,820 41,324,773,020 3,334,750

Koreksi Objek Pajak T1038 74,609 173,550,288

- bahwa selama proses pemeriksaan, Pemohon Banding telah diberikan cukup waktu oleh Tim Pemeriksa untuk mempelajari dan menelaah rincian koreksi yang ditemukan ofeh Tim Pemeriksa sebelum dikirimkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Tim Pemeriksa juga memberikan rentang waktu yang cukup bagi Pemohon Banding, apabila dihitung sejak pembahasan hasil pemeriksaan hingga penerbitan surat ketetapan pajak, untuk menyampaikan data/dokumen pendukung;

- bahwa selama proses penelitian keberatan, Pemohon Banding tidak meminjamkan / menyampaikan berupa buku / catatan / data / informasi yang mendukung alasan daram surat keberatan tersebut, yakni tentang: Bagaimana jasa dari luar negeri tersebut (HRM dan CSU) dilakukan; Apa hasil yang diberikan oieh jasa dari luar negeri tersebut; Bagaimana standar kualifikasi/kompetensi dari pemberi jasa luar negeri tersebut; sehingga Tim Peneliti Keberatan tidak dapat melakukan peneritian lebih lanjut;

- bahwa tidak terdapat buku/catatan/data/informasi dari Pemohon Banding yangmenjelaskanapadanbagaimanamekanisme pencatatan/penilaian/perhitungan staff cost sebagaimana yang dicantumkan dalam surat keberatan;

- bahwa tidak terdapat buku / catatan / data / informasi dari Pemohon Banding yang menjelaskan/merincikan mengenai rincian lingkup pekerjaan yang harus dan telah dilakukan terkait pelaksanaan jasa dari luar negeri (HRM dan CSU) tersebut, dalam kaitannya terhadap kegiatan yang disebutkan dalam perjanjian yang dicantumkan Pemohon Banding dalam surat keberatan, yakni dalam aspek/kegiatan: pengembangan, pelatihan, dan perekrutan sumber daya manusia; layanan finance, layanan treasury, layanan internal audit; dan layanan tax compliance;

- bahwa tidak terdapat buku/catatan/data/informasi dari Pemohon Banding yang menjelaskan/merincikan mengenai proses dari pelaksanaan jasa dari luar negeri tersebut, termasuk apa saja hasil yang diberikan kepada Pemohon Banding (outcome/output);

- bahwa berdasarkan hasil hasil pembahasan sengketa perpajakan dengan Pemohon Banding, Pemohon Banding tidak memberikan buku / catatan / data informasi yang menjelaskan/merincikan mengenai aspek pembuktian material bahwa HRM Fee dan CSU Fee (yang menjadi koreksi Pemeriksa) memang benar-benar secara nyata terjadi, tidak terjadi duplikasi dengan kegiatan yang dilakukan intemal manajemen, dan benar-benar nyata telah dilakukan oleh pihak penyedia jasa kepada Pemohon Banding sesuai kriteria yang dipersyaratkan dalam perjanjian/kontrak yang telah disepakati kedua belah pihak tersebut; bahwa fungsi terkait sumber daya manusia (yang dalam hal ini Pemohon Banding menyatakan sebagai HRM) dan administrasi keuangan (yang dalam hal ini Wajib Pajak menyatakan sebagai CSU), telah dijalankan secara internal oleh manajemen Wajib Pajak berdasarkan gambaran struktur organisasi Wajib Pajak;

Koreksi/Sengketa terkait Royalti (Reklasifikasi Biaya Jasa menjadi Royalti): bahwa terkait koreksi/sengketa terkait royalti (Reklasifikasi Biaya Jasa menjadi Royalti) didalam masa Maret 2018 tidak terdapat koreksi tersebut sehingga tidak dibahas lebih lanjut;

Koreksi/Sengketa terkait Jasa:

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Tim Pemeriksa menyatakan adanya koreksi obyek pajak senilai Rp1.019.224.882, terkait akun-akun yakni: Prepayments (11907), Purchased Services (61011), Other Direct Expense (95099), Marketing Others (52999), QMS/EHS (55450), Conference Expenses (55551);

bahwa koreksi positif tersebut ditetapkan Tim Pemeriksa karena adanya pemanfaatan jasa dari Luar Negeri yang belum dilaporkan Pemohon Banding datam SPT Masa dengan rincian untuk masa Maret 2018 sebagai berikut: Tart | Tarit

Obyek) Obyek | bp wajib Pajak | DPP Pemeriksa menurut menurut) Ferutan | PPh Terutang

Wajib| Pemeri «wajib | pemeriksa (Rp) tRp) Wajiv | Pemerik

Pajak) «so Pajak tRp)

Pajak sa

[2 | 52909 |Marketing-orners[ - |sasa TO - | 2250257) 2550457 20.00x| — - | 458.091 456.091 jabon print rees 10705 508 = cos 10.00%] | 920.591 [1.020.591

[af s9052 [vam Fees [jose | Onsen 2355172] 2assi7z7! | 000%| 10,008] oo asean 235.517

[a ]s9051 [nant Fees [sese [oxen sesama) 1962712 |__| 0.00%] 10.00% | | 198. 271 | tee

$9051 teez712 1962712 | 0.00%] 10.00%] _- | 198 274 196.274 rel ss0s1 1177 586 | 2177 sae [—c.cox|“40.00x[ —— _ 117.789

$9051 [HRMFees | dasa | Owiden | 12 953 6S? 12 953 652 | e.00%[ 10,00%[ —- | 1255355 4.795.365

[a | s9051 [ua Fees] ssa | Oviten | 9.028228] 9.078.328 | - | —o.00~] ~10,00x] | 902525 907.873

[-o [59051 [rentrees }anse | Dvaien | 15.480 400. as Pn | ane halo 12561089 {| 0.00%] 19.00% | v 256.109 | 1.256.108

Aan DA man Tar

BIM PIN NN [a8ts [tease] —— SIT pemanas —— [atte [peace TTY

Phat ea ae bala pegal ies ai

Bea oa (——- [Siete] abe ote [Se

1 8 an eas Sa Santapan es | Se errs | Onion | 3 3 — 10.0 Se

: 2 = 10.00% = 21? a 5 Tas a 86).

Pe SS 5 = os Sa a

= 3 1482 379

SES an ree =o

{sees} [+ os [a9 rsa [44759] sari = =o ess toeeee| 2 pes — s2 392 832

[esos fetes a 3 £61 089 2 22563 —— .

Hat 5 ee Slee == =

= En res 157.01

Hs ee (eee 2 pam fers SS Ss 2

: 10.00% n

SS ra 3 seamas| oo =. : =

1 14939 [344-030

ee ee as: == — - aan ae —=— ‘come 7 1% eS a Te aan — ena — as 2 32

00 az

: . = Sirna saree (saj 051 | aM Fecs sara 793 28 356 = ae SRM Fees [ose | 78 B26 oa ae = 3

: S74 682

233 .574.852

. 2 00% 93 136 her seo == Ss. = Fei — : Se

2 2 ear ea3

: : agan |— stan ee [388799 | “san 293 | ooga sore] | sn} aann

. ca as 628 049

Lee | soos naa fie a S22 [sear se

= Bt 97 628.049 gees [entess Era PTE 196230 | | eS A ye ae = — boa ha a

: : : 5 rae 10.0056 1 ots

7 : : 5815 ja sos Hs Rate) aoe : = =

He = ==. =e BE : — s20si ie pee :

aa ps rere as La = SS GS —sa

Bana Ha = = : = = 2: : [ass]

: 2 br 2 : :

Pe aa: :

[ 7a] 5905 HRM F = = : : | 0.00% sos Apar — | = = . =i 2 "aa

: : Dr 43 :

5 _ [HRM Fees ase] Poe — Se | 0oos| t000xl” = 4

SES Papar Pam Se ed oo 2 (590527 Pee jan, = = Ses (— seni

=z Divete: 2 Fs 2

2 831 99) 23 2

: 2 oe S17

3 . 28049 a B73 26 5. 3 | :

450 64 3 .

Ta 392 87 = :

: 2 5 10.00% f 5197 z

6.197 oo 2

: 3.200

176638

[__- |} se 287 328 | sapere]

NAN MEN 685 920 | 459 076.197 | esas | ase]

45.530.665

- bahwa Pemohon Banding mencantumkan alasan dalam surat keberatan yang pada intinya bahwa:

bahwa untuk biaya-biaya lainnya menurut Pemohon Banding bukan objek PPh Pasal 26, atau merupakan objek PPh 26 dengan tarif 0%, kecuali pada biaya purchase services (61011) ada objek PPh Pasal 26 sebesar Rp16.673.750,00 dan telah dibayarkan PPh Pasal 26-nya oleh Pemohon Banding;

bahwa selama poses penelitian keberatan, Pemohon Banding tidak meminjamkan/ menyampaikan berupa buku / catatan / data / informasi yang mendukung alasan dalam surat keberatan tersebut, yakni tentang:

bagaimana sifat dari transaksi yang dicatat dalam akun-akun tersebut; siapa saja/pihak mana yang memberikan jasa terebut; jenis jasa apa saja yang diberikan/diserah terimakan kepada Pemohon Banding; apa saja dokumen/bukti penagihan biaya/invoicing dari pemberi jasa tersebut; sehingga Terbanding tidak dapat melakukan penelitian lebih lanjut;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, telah dilakukan pengujian oleh Tim Pemeriksa bahwa terdapat nama-nama pihak pemberi manfaat/pemberi jasa yang merupakan pihak di luar negeri dan nilai transaksi tersebut tercantum dalam akun Prepayments (11907), Purchased Services (61011), Other Direct Expenses (95099), Marketing Others (52999), QMS/EHS (55450), Conference expenses (55551);

NoAkun | NamaAtun In v | Sanata | comin 99450), Conference Expenses (55551).

who | Posing eta | Smua

REKANAN yo ies Masa Pajak

>} -__] Bupot | guror

9 ——— Pajak

Sea 1fotfaml 3.124 656 [usp ne a alla aa Ka

. AIBA SUBCRIP NON FEE FREEPORT Arba, Inc

SS DD |p fe

299) Marketing-Others (01/06 01/09/2018

SS di as

399 Marketing: O1/03-01/12/ 2018 en a a Re oun 9 ee "ge Tu engan Senin Tenun Wina Sdence&Technolo ee AA

SdencebTechnolo

BN Bb ai Ka BI aa maan MA

VISIT¥OL 02-04/05/18 Pel

NG es aio Ga a 158 Test Certificate of Motor OC268201 [Demag Cranes & |] pee

Me na Aa ws] ee] EN Mo [Le

Comfouormesseman buram Poros” akan [sco] sem] ts oU ats TT A1

SioituchnedSewias Jemena |ownanf Jami Isco 1 2emo0 baso “Jemterayisaota [| | om) “sonunmetsemes janu Aom sno co [a nam| wa | [ore egies [Te sionifPuchasetSemes Jiwmessa [rryoynoal son leo | [ama | - | oreterayonsntrg || Ti

[_siotyPurhasedsenices Inoun | onyan| — turoefao | | ma | - | ___ovetegavinn sinh TT rem siorrlrurdased serves [snare Pair teraralso [| tsa | - | Jovetegavinisdnahe | =| [November

18001166 Ta sere Mai Med | ESCAD SUBSCRIPTION TOR Jan'18 [nai DEAMAG (S) PTE LTD a

Dec13 Subchan- Sby

Prepayments 18002825 | xy10/20 [Tamme | awl te NN asi Jebsen & lessen Pte ttd Oktober

1701718 -3001y19

Prepayments 13002826 data Msi a al Me os Acdaim insurance Brokers Oktober iia sn Si

11507 Prapayments 19002877 juan Pasar se Sone] aa | percaya (Aodaim Insurance Brokers pe see "

099 Other Direct Expenses 133001268 wa Surman 36a] ew Do. fu OCC{FREIGHT) Demag Cranes &

Nia Mia Components GmbH gsopal Other Direct Expenses | 33001868 | Prana sunesfom (agan aa |. | 12S010- DCCL RENGHT) Demag Cranes & bo

Components GmbH

95095 Other Direct Expenses | 330083 76 ii ee Dasi ee TNI 1325167 - DCC Demag Cranes & | | Agustus

Components GmbH

95099 Other Direct Expenses (33008039 iis sena a ee 1333847 - OCC percent | | September a Components GmbH

55551IConterence Expenses refprois| 23514795 fuso CHARGES SERVICE CONFERENCE COST IMNE Demag Malaysia Sdn ce 15/11/2018 Bhd

[sions | ttsztuaee femal C~C“‘“S*SCS*~*~*~C~*CSSSSCSdSOSY

bahwa dalam surat permohonan keberatan, Pemohon Banding tidak menyanggah mengenai adanya hubungan transaksi dengan para pihak di luar negeri, dengan besaran nilai transaksi sebagaimana yang dicatat dalam akun-akun tersebut, yang kemudian menjadi dasar koreksi dari Tim Pemeriksa;

bahwa tidak terdapat buku/catatan/data/informasi dari Pemohon Banding yang menjelaskan tentang dasar bagi Pemohon Banding untuk mencatat dalam pembukuannya bahwa atas transaksi dari akun-akun tersebut memang benar bukan obyek pajak PPh Pasal 26 atau obuek pajak PPh Pasal 26 yang dikenai tarif pemajakan 0%;

bahwa terhadap nilai-nilai yang tercantum dalam akun-akun tersebut, tidak dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam SPT Masa. Selama proses pemeriksaan dan keberatan, Pemohon Banding tidak menyampaikan dokumen SKD/DGT-1 untuk nilai transaksi dalam akun yang menjadi koreksi Pemeriksa karena dikoreksi sebagai Obyek PPh Pasal 26 (kategori “jasa”), dengan penetapan tarif PPh Pasal 26 oleh Tim Pemeriksa sebesar 20%;

j. koreksi/sengketa terkait Bunga:

bahwa terkait koreksi/sengketa terkait bunga di dalam masa Maret 2018 tidak terdapat koreksi tersebut sehingga tidak dibahas lebih lanjut;

k. bahwa berdasarkan semua uraian tersebut sebelumnya maka Tim Peneliti berpendapat bahwa koreksi Pemeriksa telah didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku sehingga diusulkan untuk tetap mempertahankan koreksi Pemeriksa dan menolak keberatan Pemohon Banding;

Tanggapan atas Materi Surat Banding

1) bahwa Terbanding dalam memutuskan keberatan Pemohon Banding tidak sesuai dengan data dan fakta dalam proses keberatan serta berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku;

2) bahwa materi surat permohonan banding Pemohon Banding pada dasarnya hanya mengulang isi surat keberatannya, dengan demikian diusulkan kepada Majelis untuk menolak banding Pemohon Banding jika dalam berkas banding

tidak terdapat bukti baru yang dapat meyakinkan kebenaran permohonan Pemohon Banding;

KESIMPULAN DAN USUL

Kesimpulan

bahwa berdasarkan penelitian Surat Banding, data dan dokumen sebagaimana diuraikan di atas, maka disimpulkan bahwa:

a. bahwa Surat Banding berdasarkan penelitian sementara dan sesuai dengan data yang ada memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

b. bahwa Keputusan Terbanding diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;

c. bahwa koreksi Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan perpajakan yang berlaku;

Usul

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Terbanding;

Menimbang bahwa kepada Pemohon Banding telah dikirimkan salinan Surat Uraian Banding melalui Surat Wakil Panitera Pengadilan Pajak Nomor B- 013103.13.2021/PAN.Wk/2022 tanggal 18 Januari 2022 dengan permintaan agar Pemohon Banding menyampaikan Surat Bantahan, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan dimaksud;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan Surat Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Bantahan, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal yang sama sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Banding;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa asli/fotokopi surat atau tulisan yang telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 sebagai berikut:

Bukti P-1. Keputusan Terbanding Nomor KEP-02864/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 3 September 2021;

Bukti P-2. Surat Keberatan Nomor 03/MHE/OBJ-PPH26-2018/IX/2020 tanggal 7 September 2020;

Bukti P-3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26

Nomor 00024/204/18/055/20 tanggal 11 Juni 2020;

Bukti P-4. Akta Notaris Erlina Dwi Kurniawati, S.H. Nomor 29 Tanggal 27 Desember 2019,

Bukti P-5. Kartu Tanda Penduduk Rianto Dwi Leksono sebagai Direktur Pemohon

Banding;

Bukti P-6. Dokumen pendukung terkait pemenuhan ketentuan formal permohonan banding, yaitu: Asli Surat Kuasa Khusus, Copy SK Keputusan dan Kartu Izin Kuasa Hukum, Pakta Integritas atas nama Rizal Bawazier,

Bukti P-7. Pakta Integritas Wajib Pajak tanggal 23 Mei 2022 dan Pasport atas nama

Tai Chau Peng, jabatan Presiden Direktur;

Bukti P-8. Matrik sengketa dan Penjelasan alasan menolak koreksi;

Bukti P-9. Paspor a.n. Tai Chau Peng;

Bukti P-10. Profile Company;

Bukti P-11. Rincian Koreksi;

Bukti P-12. Penjelasan tertulis tertanggal 27 Juli 2022 dengan lampiran:

- 3 (tiga) Putusan Pengadilan Pajak untuk PPh Badan 2014 dan PPh Badan 2015 dan PPh Pasal 26 untuk Masa Januari s/d Desember 2015;

- Dokumen Lokal Transfer Pricing Documentation tahun 2018;

- GL HRM dan CSU selama tahun 2018;

- Invoice tagihan dari JJSEA untuk Biaya HRM dan CSU selama tahun 2018 (dari Q1 s/d Q4), beserta masing-masing DGT Form-1 nya;

Bukti P-13. Penjelasan Tertulis Pengganti Bantahan;

Bukti P-14. Berita acara uji bukti dan bukti pendukungnya;

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa asli/fotokopi surat atau tulisan yang telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 sebagai berikut:

Bukti T-1. Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan

Penelitian Keberatan;

Bukti T-2. Penjelasan Alasan Koreksi;

Bukti T-3. Rincian Koreksi;

Bukti T-4. Berita Acara Uji Bukti;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP- 02864/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 3 September 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00024/204/18/055/20 tanggal 11 Juni 2020 Masa Pajak Maret 2018 termasuk sengketa pajak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding bahwa Surat Banding Nomor 03/PPH26-2018/MHE/XI/2021 tanggal 15 November 2021 dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan

masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Sejumlah Rp2.330.457,00

Menimbang bahwa Terbanding melakukan koreksi dengan alasan sebagai berikut:

bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 sejumlah Rp2.330.457,00 merupakan alokasi koreksi dari keseluruhan koreksi Tahun Pajak 2018;

bahwa pada prinsipnya, koreksi Terbanding dibagi menjadi 2 (dua) bagian sebagai berikut:

a) Reklasifikasi "Imbalan Jasa" (Regional Cost) selama tahun 2018 menjadi "Royalti", yakni terkait pembayaran biaya Jasa kepada MHE Demag (S) Pte Ltd.;

b) reklasifikasi Biaya HRM Fee dan CSU Fee dari Jebbsen & Jessen (SEA) Pte Ltd selama tahun 2018 menjadi Dividen

bahwa menurut Terbanding biaya-biaya tersebut di atas tidak memenuhi prinsip kelaziman dan kewajaran usaha sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3) UU PPh; bahwa atas koreksi Objek PPh 26 selama tahun 2018 tersebut Terbanding menerapkan tarif PPh Pasal 26 sebesar 10%, 15% dan 20% dan mengalokasikan berdasarkan masa pajaknya;

bahwa Rincian Koreksi Dasar Pengenaaan Pajak PPh Pasal 26 Masa Januari sampai dengan Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perhitungan koreksi DPP per masa pajak:

Perhitungan PPh Pasal 26 yang Terutang per masa pajak:

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan alasan koreksi Terbanding dengan alasan sebagai berikut:

bahwa Biaya Alokasi Regional Cost adalah Biaya Regional Cost Allocation dari MHE Demag (S) Pte Ltd-Singapore, bukan biaya jasa manajemen seperti jasa manajamen konsultasi yang dianggap oleh Terbanding. Biaya ini timbul dari biaya- biaya timbul di MHE Demag (S) Pte Ltd-Singapore, kemudian dialokasikan kepada anak-anak perusahaan diseluruh Asia, termasuk di Indonesia (PT MHE Demag Indonesia);

bahwa atas setiap tagihan Regional Cost dari MHE-Demag (S) Pte.Ltd Singapura kepada Pemohon Banding, adalah Biaya Alokasi bukan biaya jasa manajemen seperti jasa konsultasi manajemen pada umumnya, sehingga tidak ada bukti pendukung;

bahwa Alokasi Regional Cost telah didukung dengan bukti-bukti eksistensi;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan para pihak tersebut di atas yang menjadi pokok masalah dalam sengketa banding ini adalah subtansi pembayaran kepada pihak afiliasi oleh Pemohon Banding, apakah merupakan pembayaran jasa atau merupakan pembayaran royalti dan dividen terselubung;

Menimbang bahwa dengan demikian sengketa banding ini merupakan sengketa yang bersifat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan atas bukti-bukti yang disampaikan para pihak dalam persidangan, Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut:

bahwa Terbanding menjelaskan bahwa dalam melakukan koreksi dengan alasan:

- Reklasifikasi yang semula imbalan jasa menjadi Royalti terkait pembayaran jasa kepada MHE Demag (S) Pte Ltd karena berdasarkan TP Documentation Pemohon Banding mencantumkan biaya yang dibayarkan kepada MHE Demag (S) Pte Ltd adalah penggunaan jasa berupa technical assistance service dan penggunaan asset tidak berwujud; aktivitas yang di berikan oleh MHE Demag (S) Pte Ltd oleh karena itu atas pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai pembayaran Royalti atas Pemanfaatan Know How.

- Reklasifikasi pembebanan biaya berupa HRM Fee dan CSU Fee dari Jebbsen & Jessen (SEA) Pte Ltd yang semula imbalan jasa menjadi Dividen karena tidak memenuhi prinsip kewajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh;

bahwa pokok masalah dalam sengketa banding ini adalah subtansi pembayaran kepada pihak afiliasi oleh Pemohon Banding, apakah merupakan pembayaran jasa atau merupakan pembayaran royalti dan dividen terselubung;

bahwa Pemohon Banding menjelaskan sebagai berikut:

bahwa menurut Pemohon banding Biaya Alokasi Regional Cost adalah Biaya Regional Cost Allocation dari MHE Demag (S) Pte Ltd-Singapore, bukan biaya jasa manajemen seperti jasa manajamen konsultasi yang dianggap oleh Terbanding. Biaya ini timbul dari biaya-biaya timbul di MHE Demag (S) Pte Ltd-Singapore, kemudian dialokasikan kepada anak-anak perusahaan diseluruh negara, termasuk di Indonesia (PT MHE Demag Indonesia);

bahwa menurut Pemohon Banding memanfaatkan jasa dari luar negeri yang juga merupakan afiliasi yaitu Jebsen & Jessen (SEA) Pte, Ltd di Singapore untuk melakukan Jasa CSU yaitu Biaya layanan finance, Treasury, Internal Audit dan Tax Compliance services;

bahwa Pemohon Banding memanfaatkan jasa dari luar negeri yang juga merupakan afiliasi yaitu Jebsen & Jessen (SEA) Pte, Ltd di Singapore untuk melakukan Jasa HRM yaitu jasa untuk pengembangan dan pelatihan serta perekrutan sumber daya manusia;

bahwa berdasarkan alasan permohonan banding tersebut, Pemohon Banding hakikatnya berpendapat bahwa pembayaran tersebut adalah pembayaran jasa intragroup (Intragroup Services);

Menimbang bahwa berdasarkan alasan para pihak di atas, Pengadilan Pajak berpendapat pokok sengketa banding adalah pembuktian atas subtansi pembayaran Pemohon banding kepada pihak afiliasi;

bahwa berdasarkan Pasal 76 UU Pengadilan Pajak, diatur bahwa Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;

bahwa seluruh transaksi yang menjadi pokok sengketa terbukti merupakan transaksi Pemohon banding dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, maka berdasarkan Pasal 18 Ayat (3) UU PPh pembuktian terhadap prinsip kelaziman dan kewajaran usaha menjadi beban pembuktian Pemohon Banding;

bahwa pada pokok sengketa yang dibebankan pembuktian kepada Pemohon Banding adalah pada eksistensi/pelaksanaan pemberian jasa intra grup sebagaimana didalilkan dalam permohon bandingnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan untuk dilakukan uji bukti untuk kemudian di tuangkan dalam Berita Acara Uji Bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonan bandingnya, Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Fotokopi 4 (empat) Putusan Pengadilan Pajak atas sengketa;

2. Fotokopi Laporan Keuangan Audited PT MHE Demag Indonesia Per tanggal 31 Desember 2018 dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia;

3. Fotokopi Laporan Auditor Independent MHE-Demag (S) Pte Ltd (KPMG Singapore) mengenai Alokasi Biaya Regional MHE tahun 2018 dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia;

4. Fotokopi Transfer Pricing Dokumentation 2018 dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia yang dimateraikan (asli telah ditunjukan) beserta lampiran;

5. Summary Pembayaran Annual Services Fee tahun 2018;

6. Seluruh dokumen – dokumen pendukung terkait Biaya Regional senilai Rp22.351.119.002,00 atau (SGD-2.100.000):

- Fotokopi Offshore Services Agreement

- Fotokopi Invoice atas Annual Services Fee

- Fotokopi Surat Keterangan Domisisli/Sertificate of Domicile (COD) untuk Masa Pajak Januari s.d Desember 2018 (asli telah ditunjukan);

- Fotokopi General Ledger (GL)

- Fotokopi bukti pembayaran melalui Deutsche Bank

- Fotokopi email-email atas korespondensi pelaksanaan jasa dari luar negeri yang dilakukan oleh MHE Demag (S) Pte Ltd – Singapore, termasuk training- training, conference, actual services, untuk kepentingan Kegiatan Biaya Regional Cost.

7. Soft file Rekening Koran IDR PT MHE Demag Indonesia – Deutsche;

8. Print out GL Biaya HRM & CSU tahun 2018 beserta Scan Pdf;

9. Invoice untuk HRM & CSU untuk Q1 - tanggal 1 Februari 2018 beserta Sertifikat DGT Form-1;

10. Invoice untuk HRM & CSU untuk Q2 - tanggal 6 dan 11 April 2018 beserta Sertifikat DGT Form-1;

11. Invoice untuk HRM & CSU untuk Q3 - tanggal 11 Juli 2018 beserta Sertifikat DGT Form-1;

12. Invoice untuk HRM & CSU untuk Q4 - tanggal 12 Desember 2018 beserta Sertifikat DGT Form-1;

13. Fotokopi Agreement for Group Central Services No. CSU-F 501 tanggal 1 Januari 2008 antara PT MHE Demag Indonesia dengan Jebsen & Jessen (SEA) Pte Ltd Singapore dalam Bahasa Inggris yang telah dimateraikan;

14. Fotokopi Agreement for Group Central Services No. CSU-F 501 tanggal 1 Januari 2008 antara PT MHE Demag Indonesia dengan Jebsen & Jessen (SEA) Pte Ltd Singapore yang telah ditranslate oleh Terjemah Tersumpah yang telah dimateraikan;

15. Fotokopi SPUH Pasal 26 Masa Pajak Januari sd Mei 2018, dan Masa Pajak Juli sd Desember 2018 (11 Masa Pajak);

16. Fotokopi Surat Tanggapan SPUH PPh 26 - Jan - Des 2018 – (atas 11 Masa Pajak/tidak termasuk Masa Juni 2018);

17. Pembayaran PPN JLN atas Biaya Regional Cost dan CSU & HRM selama tahun 2018;

bahwa atas keseluruhan alat bukti tersebut di atas telah dilakukan uji bukti di dalam persidangan, dan telah dituangkan dalam Berita Acara Uji Bukti;

berdasarkan Pasal 69 (1) UU Pengadilan Pajak, diatur baha alat bukti dapat berupa a. surat atau tulisan; b. keterangan ahli; c. keterangan para saksi; d. pengakuan para pihak; dan/atau e. pengetahuan Hakim;

bahwa berdasarkan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak diatur bahwa Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat atas jasa intra group dianggap telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha antara lain apabila:

- suatu jasa dari pihak afiliasi telah benar-benar dilakukan (intra-group service has been rendered), memberikan manfaat ekonomi bagi penerima jasa, dan dalam kewajaran pembayaran harga jasa;

- bahwa sesuai dengan konsep inseparability antara penyedia jasa dan penerima jasa yang bertransaksi melalui kontak langsung, jasa tidak dapat dipisahkan dari penyedianya, oleh karenanya keterlibatan langsung penyedia jasa harus dapat ditunjukan dengan bukti pelaksanaan jasa;

- bahwa untuk menunjukan transaksi jasa intra group adalah wajar, antara lain disebabkan oleh adanya kebutuhan atas jasa dari penerima jasa. Sebagaimana apabila transaksi dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, maka transaksi jasa disebabkan oleh karena adanya kebutuhan atas jasa. Oleh karena itu, dalam transaksi jasa intra grup pun sudah sewajarnya apabila juga dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan jasa dimaksud;

- bahwa kebutuhan jasa muncul sebagai akibat perusahaan tidak mampu untuk melakukan aktivitas sendiri atas jasa, namun membutuhkan jasa dimaksud. Adanya kebutuhan jasa harus bisa dibuktikan dengan analisis fungsi, asset dan resiko;

- bahwa apabila transaksi jasa intra grup yang hanya semata-mata disebabkan karena merupakan anggota grup usaha, dan beban interlocation charge merupakan cost allocation, maka pembayaran jasa intra group dianggap tidak memenuhi prinsip kewajaran;

- bahwa pembuktian adanya/eksistensi intra group services melalui keberadaan bukti pembayaran dan/atau perjanjian kerja antara kedua belah pihak afiliasi, hal tersebut belum cukup untuk melihat adanya intra group services, sebaliknya perlu dilakukan pembuktian ke substansi pelaksanaan dari transaksi tersebut (Substance over form principle);

bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon Banding pembayaran pada pokok sengekta adaalah atas “Alokasi Regional Cost adalah Biaya Regional Cost Allocation dari MHE Demag (S) Pte Ltd-Singapore, bukan biaya jasa manajemen seperti jasa manajamen konsultasi yang dianggap oleh Terbanding” sehingga dapat disimpulkan tidak berbasis pada adanya pemberian jasa;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan Pajak berpendapat bukti- bukti yang disampaikan Pemohon Banding tidak dapat membuktikan dalil permohonan bandingnya terkait penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha; bahwa Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk menolak banding Pemohon Banding sejumlah Rp2.330.457,00;

Menimbang bahwa Pengadilan Pajak telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan dalil-dalil yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti dan dalil yang relevan dengan perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak menurut TerbandingRp1.452.976.197,00 Koreksi tidak dapat dipertahankan Pengadilan PajakRp0,00 - Dasar Pengenaan Pajak menurut Pengadilan PajakRp1.452.976.197,00

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

M E N G A D I L I

Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02864/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 3 September 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00024/204/18/055/20 tanggal 11 Juni 2020 Masa Pajak Maret 2018, atas nama PT KONECRANES MATERIAL HANDLING INDONESIA d.h. PT MHE DEMAG INDONESIA, NPWP 01.000.589.0-055.000, beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lt. 7 Jl. Buncit Raya No. 22 Pejaten Barat Jakarta Selatan, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 oleh Nany Wartiningsih, S.H., M.Si sebagai Hakim Ketua, Erry S. Dipawinangun, S.H., M.H. dan Benny Fernando Tampubolon, S.E., M.M., M.Ak., M.Hum., C.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak) pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dan

dibantu oleh Aditya Kusuma Rachman, S.E. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding.

Hakim-Hakim Anggota:Hakim Ketua Majelis,

Ditandatangani Secara ElektronikDitandatangani Secara Elektronik Erry S. Dipawinangun, S.H., M.H.Nany Wartiningsih, S.H, M.Si.

Ditandatangani Secara Elektronik

Benny Fernando Tampubolon, S.E., M.M., M.Ak., M. Hum., CA.

Panitera Pengganti,

Ditandatangani Secara Elektronik Aditya Kusuma Rachman, S.E.