PUT-012101.13/2023/PP/M.XIIIB Tahun 2026

P U T U S A N

Nomor PUT-012101.13/2023/PP/M.XIIIB Tahun 2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa secara elektronik melalui Sistem E-Tax Court Pengadilan Pajak mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02952/KEB/PJ/WPJ.07/2023 tanggal 4 Oktober 2023 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2017 Nomor 00016/204/17/057/22 tanggal 6 Desember 2022, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 012101.13/2023/PP telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT TH INDO PLANTATIONS, NPWP 01.332.790-3.057.000, beralamat di Gama Tower Lantai 46, Jalan HR Rasuna Said Kav. C- 22, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940, yang ini diwakili oleh Sdr. Oei Hok Tjan, jabatan Direktur, selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama: Diary Demario Olimpic Silitonga,

Izin Kuasa Hukum: KEP-1160/PP/IKH/2023 tanggal 4 September 2023, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/THIP/KH- TAX/III/2024 tanggal 15 Maret 2024,

2. Nama: Heri Wihandi,

Jabatan: Karyawan,

Alamat: Jalan Jagung PSR 4 LK 08, Kel. Terjun, Kec.

Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/THIP/KK- TAX/III/2024 tanggal 15 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav 40-42, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP: Tri Surati/197302071993032001,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus,

2. Nama/NIP: Susatyo Bahrum/197901122001121001,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-4621/WPJ.07/2024 tanggal 14 Oktober 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN- 447/PP/BR/2024 tanggal 5 April 2024 jo. PEN-008/PP/Ucp/2026 tanggal 13 Januari 2026;

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 008/THIP/TAX/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023;

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor S- 577/SUB/WPJ.07/2024 tanggal 19 Maret 2024;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2017 Nomor 00016/204/17/057/22 tanggal 6 Desember 2022 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 002/THIP/TAX/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-02952/KEB/PJ/WPJ.07/2023 tanggal 4 Oktober 2023, memutuskan Menolak dan Mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan a quo sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 008/THIP/TAX/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 (melalui E-Tax Court);

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 008/THIP/TAX/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

1. Pemohon Banding mengajukan banding berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu mengajukan banding atas keputusan keberatan;

2. Pemenuhan Ketentuan Pasal 35 Undang-undang Pengadilan Pajak:

a. Surat Banding ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak;

b. Surat Banding disampaikan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterima Keputusan yang dibanding, karena Surat Keputusan Terbanding a quo diterima pada tanggal 6 Oktober 2023;

3. Pemenuhan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Pengadilan Pajak:

a. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Banding;

b. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya;

4. Pemenuhan Ketentuan Pasal 37 Undang-undang Pengadilan Pajak: bahwa Surat Banding ditandatangani oleh Oei Hok Tjan jabatan selaku Direktur PT TH Indo Plantations yang dibuktikan dengan Akta Nomor 34 Tanggal 26 September 2023;

bahwa dengan demikian surat banding yang diajukan Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding a quo telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Pengadilan Pajak;

II. Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Banding bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

bahwa alasan yang mendasari banding atas masing-masing koreksi yang diajukan banding tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp130.751.487.082,00

Menurut Terbanding:

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp130.751.487.082,00, dengan penjelasan berdasarkan hasil pengujian terdapat objek Pajak Penghasilan Pasal 26 atas biaya bunga yang belum dilakukan pemungutan oleh Pemohon Banding;

Menurut Pemohon Banding:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dengan alasan:

1. bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 yang dilakukan oleh Terbanding tersebut adalah berupa koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 atas bunga sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh oleh Pemohon Banding dari Indopalm Plantation Private Ltd dan Burlingham International Ltd;

2. bahwa sesuai dengan kesepakatan antara Pemohon Banding dengan pemberi pinjaman (Indopalm Plantation Private Ltd dan Burlingham International Ltd) atas pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga;

3. bahwa Pemohon Banding tidak pernah membayar bunga dan mengakui adanya biaya bunga atas pinjaman tersebut sebagaimana tercermin dalam pembukuan Pemohon Banding;

4. bahwa Pasal 15 ayat (4) dari Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan, menyatakan sebagai berikut:

“Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, dilakukan pada akhir bulan:

a. dibayarkannya penghasilan;

b. disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau

c. jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.”

bahwa selanjutnya pada Memori Penjelasan Pasal 15 ayat (4) menyatakan sebagai berikut:

Saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: dividen) dan jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti : royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya).

Yang dimaksud dengan “saat disediakan untuk dibayarkan:

a. untuk perusahaan yang tidak go public, adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.

Demikian pula apabila perusahaan yang bersangkutan dalam tahun berjalan membagikan dividen sementara (dividen interim), maka Pajak Penghasilan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan

terutang pada saat diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Direksi atau pemegang saham sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan.

b. untuk perusahaan yang go public, adalah pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (recording date).

Dengan perkataan lain pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan baru dapat dilakukan setelah para pemegang saham yang berhak “menerima atau memperoleh” dividen tersebut diketahui, meskipun dividen tersebut belum diterima secara tunai.

Yang dimaksud dengan “saat jatuh tempo pembayaran” adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur.

5. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) dari Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010 di atas, maka Pajak Penghasilan Pasal 26 atas bunga terutang pada saat pembayaran atau pada saat jatuh tempo;

6. bahwa dalam hal ini tidak terdapat pembayaran bunga kepada Indopalm Plantation Private Ltd dan Burlingham International Ltd dan tidak pula terdapat bunga yang jatuh tempo untuk dibayarkan pada tahun 2017 berdasarkan atas kesepakatan, dan oleh sebab itu seharusnya tidak ada Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang oleh Pemohon Banding;

III. Kesimpulan dan Usul Pemohon Banding bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan:

1. Surat Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Pasal 35, 36, dan 37 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

2. Koreksi yang dilakukan oleh Terbanding tidak memiliki landasan yang kuat dan oleh karenanya tidak selayaknya untuk dipertahankan;

bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak agar:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding; Menimbang, bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor

S-577/SUB/WPJ.07/2024 tanggal 19 Maret 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Penelitian Persyaratan Formal bahwa berdasarkan penelitian Surat Banding Pemohon Banding, maka permohonan Banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3, dan ayat (4), serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

II. Analisa Pokok Sengketa

Pokok Sengketa Banding:

Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp2.608.577.432,00

1. Dasar Hukum

Undang-Undang Pajak Penghasilan, mengatur:

a. Pasal 4 ayat (1) huruf f

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk bunga.

b. Pasal 18 ayat (3)

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya- plus, atau metode lainnya.

c. Pasal 18 ayat (4)

Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

1) Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;

2) Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung;

d. Pasal 26

Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan: b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.

PER-32/PJ/2011 tanggal 11 November 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa a. Pasal 1 ayat (5)

Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm's length principle/ALP) merupakan prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding.

b. Pasal 2 ayat (1)

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku untuk Penentuan Harga Transfer (Transfer Pricing) atas transaksi yang dilakukan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia dengan Wajib Pajak Luar Negeri diluar Indonesia.

c. Pasal 3 ayat (1)

Wajib Pajak dalam melakukan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa wajib menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.

2. Data, Fakta, dan Hasil Penelitian a. Pemohon Banding bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan terintegrasi dengan pabrik kelapa sawit. Bahan baku kelapa sawit diperoleh dari kebun sendiri serta perusahaan afiliasi dan pihak ketiga;

b. Hasil produksi berupa CPO, PK, PKO, PKE dan CPKO, yang dijual lokal dan diekspor;

c. Pemohon Banding juga melakukan pinjam meminjam untuk kebutuhan operasional perusahaan. Pemohon Banding akan menanyakan terlebih dahulu kepada afialiasi jika membutuhkan dana. Jika dapat memenuhi kebetuhan dana tersebut, maka dilakukan peminjaman kepada afiliasi. Jika tidak ada, baru dilakukan peminjaman kepada pihak perbankan;

d. Pinjaman yang diterima dalam mata uang Rupiah (untuk afiliasi lokal) dan dalam mata uang USD (untuk afiliasi luar negeri);

e. Dalam hal terdapat hubungan istimewa, Pemeriksa menganalisis risiko penghindaran pajak dalam transaksi afiliasi dan mengukur signifikansi biaya bunga yang seharusnya dipotong Pajak Penghasilan 26-nya di Indonesia;

f. Pemohon Banding tidak menerapkan PKKU dalam transaksi pinjaman dengan afiliasinya;

g. Dengan demikian, Terbanding menolak keberatan Pemohon Banding;

Pajak Terutang Menurut Terbanding

III. Kesimpulan Dan Usul

1. Kesimpulan a. Surat Banding a quo berdasarkan penelitian sementara dan sesuai dengan data yang ada memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat (1) dan (2), Pasal 36 ayat (1), (2), (3), dan (4), serta Pasal 37 ayat (1) Undang- Undang Pengadilan Pajak. Dalam proses persidangan, terhadap ketentuan formal permohonan banding dan tidak terbatas hal-hal lain yang menurut Majelis diperlukan, dapat diuji kebenarannya;

b. Keputusan Terbanding a quo yang diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

c. Koreksi Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan perpajakan yang berlaku;

2. Usul bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan Banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Terbanding a quo;

Menimbang bahwa kepada Pemohon Banding telah dikirimkan salinan Surat Uraian Banding melalui Surat Panitera Pengadilan Pajak Nomor B- 012101.13.2023/PAN/2024 tanggal 20 Agustus 2024 dengan permintaan agar Pemohon Banding menyampaikan Surat Bantahan, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan dimaksud;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing- masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 sebagai berikut:

Bukti P-1. Fotokopi Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-

02952/KEB/PJ/WPJ.07/2023 tanggal 4 Oktober 2023;

Bukti P-2. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan

Pasal26MasaPajakDesember2017Nomor 00016/204/17/057/22 tanggal 6 Desember 2022;

Bukti P-3. Surat Keberatan Nomor 002/THIP/TAX/II/2023 tanggal 6 Februari 2023;

Bukti P-4. Company Profile;

Bukti P-5. Matriks Sengketa;

Bukti P-6. Penjelasan Tertulis Nomor 005/THIP/TAX/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024;

Bukti P-7. Pendapat Akhir Nomor 003/THIP/TAX/IX/2024 tanggal 18 Oktober 2024;

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 sebagai berikut:

Bukti T-1. FotokopiLaporanHasilPemeriksaanNomorLAP-

00037/RIKSIS/WPJ.07/2022 tanggal 28 November 2022; Bukti T-2. Fotokopi Kertas Kerja Pemeriksaan;

Bukti T-3. Fotokopi Laporan Penelitian Keberatan Nomor LAP-

02952/KEB/PJ/WPJ.07/2023 tanggal 4 Oktober 2023;

Bukti T-4. Matriks Sengketa;

Bukti T-5. Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 2 Juli 2024;

Bukti T-6. Pendapat Akhir Nomor S-2796/PJ./WPJ.07/2024 tanggal 1 Oktober 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP- 02952/KEB/PJ/WPJ.07/2023 tanggal 4 Oktober 2023 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2017 Nomor 00016/204/17/057/22 tanggal 6

Desember 2022 termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding bahwa Surat Banding Nomor 008/THIP/TAX/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh Pemohon Banding yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai bukti- bukti serta fakta yang terungkap dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

1. Koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp130.751.487.082,00

Menimbang bahwa Terbanding melakukan Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp130.751.487.082,00 karena berdasarkan hasil pengujian terdapat objek Pajak Penghasilan Pasal 26 atas biaya bunga yang belum dilakukan pemungutan oleh Pemohon Banding;

Menimbang bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas koreksi Terbanding tersebut dengan alasan sebagai berikut:

1. bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 yang dilakukan oleh Terbanding tersebut adalah berupa koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 atas bunga sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh oleh Pemohon Banding dari Indopalm Plantation Private Ltd dan Burlingham International Ltd;

2. bahwa sesuai dengan kesepakatan antara Pemohon Banding dengan pemberi pinjaman (Indopalm Plantation Private Ltd dan Burlingham International Ltd) atas pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga;

3. bahwa Pemohon Banding tidak pernah membayar bunga dan mengakui adanya biaya bunga atas pinjaman tersebut sebagaimana tercermin dalam pembukuan Pemohon Banding;

4. bahwa Pasal 15 ayat (4) dari Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan, menyatakan sebagai berikut:

“Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, dilakukan pada akhir bulan:

a. dibayarkannya penghasilan;

b. disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau

c. jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.”

bahwa selanjutnya pada Memori Penjelasan Pasal 15 ayat (4) menyatakan sebagai berikut:

Saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: dividen) dan jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya). Yang dimaksud dengan “saat disediakan untuk dibayarkan:

a. untuk perusahaan yang tidak go public, adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen

diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.

Demikian pula apabila perusahaan yang bersangkutan dalam tahun berjalan membagikan dividen sementara (dividen interim), maka Pajak Penghasilan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan terutang pada saat diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Direksi atau pemegang saham sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan.

b. untuk perusahaan yang go public, adalah pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (recording date).

Dengan perkataan lain pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan baru dapat dilakukan setelah para pemegang saham yang berhak “menerima atau memperoleh” dividen tersebut diketahui, meskipun dividen tersebut belum diterima secara tunai.

Yang dimaksud dengan “saat jatuh tempo pembayaran” adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur.

5. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) dari Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010 di atas, maka Pajak Penghasilan Pasal 26 atas bunga terutang pada saat pembayaran atau pada saat jatuh tempo;

6. bahwa dalam hal ini tidak terdapat pembayaran bunga kepada Indopalm Plantation Private Ltd dan Burlingham International Ltd dan tidak pula terdapat bunga yang jatuh tempo untuk dibayarkan pada tahun 2017 berdasarkan atas kesepakatan, dan oleh sebab itu seharusnya tidak ada Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang oleh Pemohon Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan para pihak tersebut di atas yang menjadi pokok masalah dalam sengketa banding ini adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp130.751.487.082,00 yang dilakukan Terbanding karena adanya biaya bunga yang seharusnya dibayarkan dan dilakukan pemungutan oleh Pemohon Banding atas pinjaman yang diterima

dari pihak afiliasi di luar negeri yaitu Indopalm Plantation Private Ltd dan Burlingham International Ltd;

Menimbang bahwa dengan demikian sengketa banding ini merupakan sengketa yang bersifat yuridis dan pembuktian. Aspek yuridis dalam sengketa ini meliputi pertentangan interpretasi aturan antara Terbanding dan Pemohon Banding mengenai penerapan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan, wewenang Terbanding berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan, Batasan Transaksi Domestik Pasal 2 ayat (2) PER-32/PJ/2011, dan Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata). Aspek yang memerlukan pembuktian (Fakta dan Alat Bukti) adalah terkait dengan eksistensi transaksi dan kewajaran tarif;

Menimbang bahwa berdasarkan data fakta dan penjelasan yang diperoleh dalam persidangan, Pengadilan Pajak menyampaikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut:

a. Koreksi Terbanding diawali dengan adanya data Pemohon Banding menerima pinjaman dari pihak afiliasi luar negeri tanpa bunga, yang dinilai Terbanding tidak wajar secara ekonomi. Terbanding kemudian menggunakan wewenangnya untuk menentukan kembali besarnya biaya bunga berdasarkan prinsip kewajaran (Arm's Length Principle), sehingga memunculkan biaya bunga secara fiskal yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 26 dengan rincian perhitungan:

- Pinjaman dari Indopalm Plantation Private Ltd:

◦ Pokok Pinjaman: Rp146.351.228.000,00

◦ Suku Bunga Wajar (BI): 10,56%

◦ Nominal Bunga: Rp15.454.689.677,00

- Pinjaman dari Burlingham International Ltd:

◦ Pokok Pinjaman: Rp1.091.825.733.000,00

◦ Suku Bunga Wajar (BI): 10,56%

◦ Nominal Bunga: Rp115.296.797.405,00

Total DPP PPh Pasal 26 (Koreksi Terbanding): Rp130.751.487.082,00 Dasar Hukum Terbanding:

b. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan diketahui koreksi Dasar PengenaanPajakPajakPenghasilanPasal26sebesar

Rp130.751.487.082,00 merupakan koreksi lanjutan atas koreksi negatif atas kewajaran biaya bunga pinjaman pada pos Biaya Dari Luar Usaha di Pajak Penghasilan Badan;

bahwa koreksi negatif atas biaya bunga pada PPh Badan dengan total koreksi sebesar Rp141.391.130.074,00 memiliki korelasi langsung sebagai alasan bagi Terbanding untuk menetapkan objek pemotongan pajak. Dengan melakukan koreksi "negatif" yang menimbulkan tambahan biaya bagi Pemohon Banding yang seharusnya memperkecil perhitungan pajak terutang, di sisi lain Terbanding memunculkan biaya tersebut sebagai objek PPh Pasal 26 terutang atas bunga yang seharusnya dibayarkan ke kreditur luar negeri (Indopalm Plantation Private Ltd dan Burlingham International Ltd);

c. Terkait dengan pemenuhan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha, Pengadilan Pajak sependapat dengan Terbanding bahwa Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha harus tetap dilakukan pengujian dengan menerapkan suku bunga wajar sebagaimana diatur pada Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

bahwa namun demikian terkait dengan objek pajak yang dijadikan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26, dengan mengacu pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mengatur: “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, ...”

menurut Pengadilan Pajak suatu transaksi dapat dijadikan sebagai Penghasilan apabila merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan;

bahwa dalam transaksi peminjaman yang dilakukan Pemohon Banding kepada pihak afiliasi berdasarkan alat bukti yang disampaikan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon Banding tidak melakukan

pencatatan adanya penghasilan bunga dan sebagai kreditur tidak mempunyai hak tagih untuk melakukan penagihan bunga;

bahwa menurut Pengadilan Pajak pendapat Terbanding yang "memunculkan" biaya bunga secara fiktif dalam perhitungan pajak karena menganggap pinjaman tanpa bunga dari afiliasi tidak wajar secara ekonomi adalah tidak tepat. Biaya bunga yang dimunculkan tidak serta merta dapat dijadikan Objek PPh Pasal 26 karena koreksi Terbanding tidak didukung dengan bukti transaksi yang valid yang menunjukkan suatu kondisi memenuhi syarat terutang PPh Pasal 26 yaitu adanya nilai bunga yang dibayarkan secara tunai atau melalui transfer, disediakan untuk dibayarkan, dan telah jatuh tempo pembayarannya sesuai dengan kontrak atau perjanjian;

bahwa berdasarkan alat bukti yang disampaikan Pemohon Banding berupa Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement) dengan Indopalm Plantation Private Ltd dan Burlingham International Ltd yang secara eksplisit menyatakan bunga sebesar 0% dan bukti Pembukuan (Laporan Keuangan Audited 2017) menunjukkan fakta bahwa Pemohon Banding tidak pernah mengakui atau membayar bunga kepada pihak Indopalm Plantation Private Ltd dan Burlingham International Ltd;

bahwa menurut Pengadilan Pajak, Penghasilan fiktif tidak dikenal dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan sehingga dengan sendirinya bukan merupakan objek pajak dan tidak dapat dikenakan pajak penghasilan sebagaimana diatur Pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan;

bahwa dengan tidak adanya bunga yang dikenakan Pemohon Banding kepada pihak peminjam/afiliasinya maka Negara (dalam hal ini Terbanding) tidak bisa mengenakan pajak atas bunga yang tidak pernah ada;

bahwa dengan demikian Pengadilan Pajak berkesimpulan transaksi pinjaman tanpa bunga Pemohon Banding dengan pihak afiliasi di luar negeri (Indopalm Plantation Private Ltd dan Burlingham International Ltd) tidak termasuk objek PPh sebagaimana diatur pada Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan, sehingga koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp130.751.487.082,00 masa Desember 2017 tidak

didasarkan pada bukti yang valid dan tidak mempunyai landasan hukum yang kuat untuk dipertahankan;

bahwa Pengadilan Pajak telah mempertimbangkan dalil/alasan dan bukti-bukti para pihak yang telah dibahas dalam persidangan dan dinilai telah cukup sebagai pertimbangan dalam pengambilan putusan. Dengan demikian, dalil/alasan atau bukti-bukti lainnya dari para pihak yang tidak dibahas dalam putusan ini telah dipertimbangkan namun dianggap tidak cukup relevan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:

- menurut TerbandingRp 136.375.930.467

- Koreksi tidak dapat dipertahankanRp 130.751.487.082

- menurut Pengadilan PajakRp5.624.443.385 Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang

Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI

Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02952/KEB/PJ/WPJ.07/2023 tanggal 4 Oktober 2023 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2017 Nomor 00016/204/17/057/22 tanggal 6 Desember 2022 atas nama PT TH INDO PLANTATIONS, NPWP 01.332.790-3.057.000, beralamat di Gama Tower Lantai 46, Jalan HR Rasuna Said Kav. C-22, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan PajakRp5.624.443.385 PPh Pasal 26 yang terutangRp1.124.888.676 Kredit PajakRp1.124.888.676 Pajak yang kurang/(lebih) dibayarRp0

Demikian diputuskan di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Dian Dahtiar, S.H., M.M. sebagai Hakim Ketua, L.Y. Hari Sih Advianto, S.S.T., S.H., M.M., M.H. dan Dr. Budi Nugroho, S.E., S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2026 oleh Dian Dahtiar, S.H., M.M. sebagai Hakim Ketua, L.Y. Hari Sih Advianto, S.S.T., S.H., M.M., M.H. dan Sulaiman, S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu

oleh Roni Ziyardi Yasmi, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding.

Hakim-Hakim Anggota:Hakim Ketua Majelis,

Ditandatangani Secara ElektronikDitandatangani Secara Elektronik L.Y. Hari Sih Advianto, S.S.T., S.H., M.M., M.H.Dian Dahtiar, S.H., M.M.

Ditandatangani Secara Elektronik

Sulaiman, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ditandatangani Secara Elektronik Roni Ziyardi Yasmi, S.H., M.M.