PUT-010197.99/2024/PP/M.XA Tahun 2025

P U T U S A N

Nomor PUT-010197.99/2024/PP/M.XA Tahun 2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak mengenai gugatan terhadap Penerbitan Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (a.n. Direktur Jenderal Pajak) Nomor S-537/PJ/WPJ.15/2024 tanggal 23 Oktober 2024 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 010197.99/2024/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT WAHYU ANGGI SELARAS, NPWP: 75.973.612.7-811.000, beralamat di Jalan Dr. Sutomo No.48 Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dengan alamat korespondensi Perum Je Kesain Blok C1 Nomor 12-14, Kec. Berastagi,Karo,SumateraUtara(domisilielektronik: wascorp99@gmail.com), dalam hal ini diwakili Sdr. Cuaca, SE.AK, M.Si, S.H., M.H., CLA jabatan Kuasa Hukum dan Sdr. M. Reza Irawan Meliala, S.H., jabatan Kuasa Hukum, yang diberi kuasa oleh Sdr. Deasy Melyta Wola jabatan Direktur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/WAS/SK/PP/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024;

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama: Cuaca

Izin Kuasa Hukum: KEP-542/PP/IKH/2023 tanggal 8 Mei 2023 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/WAS/SK/PP/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024

2. Nama: M. Reza Irawan Meliala

Izin Kuasa Hukum: KEP-013/PP/IKH/2024 tanggal 16 Januari 2024 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/WAS/SK/PP/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024,

untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP: Riandany Tyas Hapsari

Suparno/198506212009012002,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding Kantor

Pusat DJP,

2. Nama/NIP: Fakhrudin/ 197209171993011001,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding Kantor

Pusat DJP,

3. Nama/NIP: Jasper Lumban Gaol / 197402071994021001, Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding Kantor

Pusat DJP, berdasarkan Surat Tugas terakhir dengan Nomor ST-2071/PJ.07/2025 tanggal 22 Mei 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat; Pengadilan Pajak tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN- 97/PP/BR/2025 tanggal 21 Januari 2025 sebagaimana telah diubah dengan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-31/PP/PrbSM/2025 tanggal 24 Maret 2025 juncto Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN- 226/PP/Ucp/2025 tanggal 23 Oktober 2025;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor: 007/WAS/G- PP/XI/2024 tanggal 6 November 2024;

Telah membaca Surat Tanggapan Tergugat Nomor: S- 89/STG/PJ/WPJ.15/2024 tanggal 13 Desember 2024;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yag disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Tergugat telah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat untuk tahun pajak 2017 dan menerbitkan Surat Ketetapan Kurang Bayar PPh Pasal 21 masa pajak Januari s.d. Desember 2017 nomor 00001/201/17/811/21 serta Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 21 nomor 00001/101/17/811/21 pada tanggal 19 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Surat Tagihan Pajak nomor 00001/101/17/811/21 tanggal 19 Januari 2021 menetapkan perhitungan pajak yang masih harus dibayar sebagai berikut:

JUMLAH MENURUT

A Pa oo NgRyE

1 Pape yng atu dba q a

2 [face dibayar a bi

D Kurang dibayar PX 0 4

4 Kek admirer ga

Bed Poo 7 KUP : 123 000 b Surga Panai 4 vai KUP : u

Hara Pasa Side KLIP 5 d Bunge Pepe 14 (21 KLP :

. b daria s banks. ede risbas jathectds . . "la Dod umah PPh yang masih harus Geyer Jd . Ta “EDS O80

Menimbang, bahwa atas surat tagihan pajak tersebut, Tergugat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar melalui suratnya nomor 007/KPP/WAS/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 yang diterima Tergugat pada tanggal 3 Februari 2023 berdasarkan LPAD nomor FORM- 05000325/BPS/KPP.150503/2023 tanggal 3 Februari 2023;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat telah melakukan penelitian dan menerbitkan Surat Keputusan nomor KEP- 05047/NKEB/PJ/WPJ.15/2023 tanggal 14 Juni 2023 dengan amar putusan menolak;

Menimbang,bahwaatasSuratKetetapanPajaknomor 00001/201/17/811/21 yang terkait dengan Surat Tagihan Pajak nomor 00001/101/17/811/21 telah diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar oleh Penggugat melalui suratnya nomor 007/KPP/WAS/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 dan telah diterbitkan keputusan

nomor 05047/NKEB/PJ/WPJ.15/2023 tanggal 14 Juni 2023, sehingga dengan Surat Nomor 007/WAS/G-PP/XI/2024 tanggal 6 November 2024, Penggugat mengajukan gugatan yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Senin, 18 November 2024 (melalui surat elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan Nomor: 007/WAS/G- PP/XI/2024 tanggal 6 November 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara atas nama Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-537/PJ/WPJ.15/2024 tanggal 23 Oktober 2024

II. POSITA bahwa adapun alasan-alasan gugatan ini diuraikan sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM PENGEMBALIAN PERMOHONAN PEMBATALAN

MENURUT TERGUGAT ADALAH PASAL 19 AYAT (5) PMK 8/PMK.03/2013 bahwa adapun dasar hukum Tergugat menerbitkan objek gugatan Nomor: S- 537/PJ/WPJ.15/2024 tanggal 23 Oktober 2024 perihal Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar untuk mengembalikan Surat Nomor: 007/KPP/WAS/P.P/IX/2024 perihal Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar tanggal 18 September 2024 atas STP Nomor: 00001/101/17/881/21 tanggal 19 Januari 2021 adalah Pasal 19 ayat (5) PMK 8/PMK.03/2013;

B. BANTAHAN TERHADAP OBJEK GUGATAN YANG DITERBITKAN

BERDASARKAN PASAL 19 AYAT (5) PMK 8/PMK.03/2013 bahwa objek gugatan bertentangan dengan permohonan pembatalan STP yang kami ajukan dengan Surat Nomor: 007/KPP/WAS/P.P/IX/2024 tanggal 18 September 2024 berdasar rujukan hukum sebagai berikut:

1. bahwa menurut Pasal 18 ayat (1) PMK 8/2013 yang berbunyi:

(1) Wajib Pajak dapat memperoleh pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dengan menyampaikan surat permohonan pengurangan atau

pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar kepada Direktur Jenderal Pajak;

2. bahwa menurut Pasal 18 ayat (2) huruf a PMK 8/2013 yang berbunyi:

(2) Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a hanya dapat diajukan dalam hal atas surat ketetapan pajak tersebut:

a. tidak diajukan keberatan

3. bahwa menurut Pasal 18 ayat (2) huruf d PMK 8/2013 yang berbunyi:

(2) Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a hanya dapat diajukan dalam hal atas surat ketetapan pajak tersebut:

d. tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b;

4. bahwa menurut Pasal 2 huruf b PMK 8/2013 yang berbunyi:

Direktur Jenderal Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat:

b. mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar

5. bahwa menurut Pasal 18 ayat (6) PMK 8/2013 yang berbunyi:

(6) Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali;

6. bahwa menurut Pasal 18 ayat (7) PMK 8/2013 yang berbunyi:

(7) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak;

7. bahwa menurut Pasal 18 ayat (5) PMK 8/2013 yang berbunyi:

(5) Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak;

b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

c. mengemukakan jumlah tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak menurut Wajib Pajak dengan disertai alasan;

d. permohonan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; dan

e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP;

8. bahwa menurut Pasal 20 ayat (8) PMK 8/2013 yang berbunyi:

(8) Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah lewat tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat keputusan atau tidak mengembalikan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak;

9. bahwa Surat Nomor: 007/KPP/WAS/P.P/IX/2024 tanggal 18 September 2024 perihal pembatalan STP terkait, termasuk alasan-alasan yang tercantum dalam surat tersebut, tidak pernah diajukan keberatan terhadap SKPKB terkait dan tidak ada bukti-bukti yang membuktikan surat nomor: 007/KPP/WAS/P.P/IX/2024 tanggal 18 September 2024, termasuk alasan-alasan yang tercantum dalam surat tersebut, pernah

diajukan sebagai keberatan terhadap SKPKB terkait sehingga surat pembatalan tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a PMK 8/2013;

10. bahwa alasan Surat Nomor: 007/KPP/WAS/P.P/IX/2024 tanggal 18 September 2024 perihal pembatalan STP terkait tidak pernah diajukan sebagai alasan keberatan terhadap SKPKB terkait sehingga Pembatalan tidak melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a PMK 8/2013;

11. bahwa Surat Nomor: 007/KPP/WAS/P.P/IX/2024 tanggal 18 September 2024 perihal pembatalan STP terkait tidak pernah diajukan sebagai surat permohonan pembatalan terhadap SKPKB terkait dan tidak ada bukti- bukti yang membuktikan surat nomor: 007/KPP/WAS/P.P/IX/2024 tanggal 18 September 2024 pernah diajukan sebagai surat permohonan pembatalan terhadap SKPKB terkait sehingga surat pembatalan tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf d PMK 8/2013 yang berbunyi:

(2) Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a hanya dapat diajukan dalam hal atas surat ketetapan pajak tersebut

d. tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b

12. bahwa alasan pembatalan pada surat nomor: 007/KPP/WAS/P.P/IX/2024 tanggal 18 September 2024 adalah:

1) Tidak pernah dilakukan pemeriksaan pajak berdasarkan Pasal 29 UU KUP, tiba-tiba diterbitkan STP PPh Nomor: 00001/101/17/881/21 tanggal 19 Januari 2021;

2) Pemeriksaan pernah dilakukan hanya berdasarkan Kep- 146/PJ./2018 yang dinyatakan Dirjen Pajak dalam putusan MA Nomor: 4 P/HUM/2024 halaman 47 sama sekali tidak berdampak kepada Wajib Pajak

bahwa BELUM PERNAH diajukan sebelumnya dengan menggunakan fasilitas hukum Pasal 18 ayat (1) PMK 8/2013. Dengan demikian, permohonan pembatalan pada surat nomor: 007/KPP/WAS/P.P/IX/2024 tanggal 18 September 2024 tidak memenuhi Pasal 18 ayat (6) dan ayat (7) PMK 8/2013. Bahwa Pasal 18 ayat (6) dan ayat (7) PMK 8/2013 hanya dapat digunakan terhadap Permohonan yang sudah diajukan menggunakan fasiltas hukum Pasal 18 ayat (1) PMK 8/2013;

C. AKIBAT HUKUM ATAS OBJEK GUGATAN TERSEBUT bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian diatas, maka timbul akibat hukum atas objek gugatan tersebut yaitu:

1. BAHWA HUKUM MENGHENDAKI SETIAP KEPUTUSAN YANG DITERBITKAN HARUS SESUAI DENGAN HUKUMNYA SEHINGGA TERCAPAI KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM, DAN KEMANFAATAN HUKUM. BERDASARKAN KEHENDAK HUKUM TERSEBUT MAKA TIMBUL ASAS HUKUM YAITU PRESUMPTION IUSTAE CAUSA. SELANJUTNYA BERDASARKAN KEHENDAK HUKUM TERSEBUT MAKA DITEBITKAN HUKUM UNTUK MEMFASILITASI AGAR SETIAP DUGAAN KESALAHAN YANG TERDAPAT DI DALAM KEPUTUSAN HARUS BISA DIUJI DAN DIPUTUSKAN OLEH PEJABAT ATAU LEMBAGA YANG BERWENANG UNTUK MEMENUHI KEHENDAK HUKUM TERSEBUT YAITU AGAR SETIAP KEPUTUSAN YANG DITERBITKAN HARUS SESUAI DENGAN HUKUMNYA, KECUALI HUKUM MENENTUKAN TERHADAP DUGAAN KESALAHAN TERTENTU TIDAK DAPAT DIUJI DAN DIPUTUSKAN;

2. bahwa berdasarkan dalil tersebut Penggugat berpendapat terhadap alasan dugaan kesalahan yang terdapat pada STP dan/atau SKPKB terkait diatas sesungguhnya patut diuji dan diputuskan untuk memenuhi kehendak hukum karena alasan tersebut diatas belum pernah diuji dan diputus oleh pejabat atau lembaga yang berwenang;

3. bahwa terbukti Tergugat belum memproses dan belum memberikan keputusan permohonan pembatalan STP pada surat nomor: 007/KPP/WAS/P.P/IX/2024 apakah keputusan ditolak atau keputusan

dikabulkan tetapi karena sudah memenuhi Pasal 20 ayat (8) PMK 8/2013 maka harus diterbitkan keputusan untuk dikabulkan atas permohonan;

4. bahwa Terbukti Tergugat telah menyalahgunakan wewenang dalam menerbitkan objek gugatan karena wewenang yang timbul berdasarkan Permohonan Pembatalan STP adalah wewenang yang ditujukan untuk menerbitkan KEPUTUSAN mengabulkan atau menolak atas pembatalan STP. Ternyata terjadi penyimpangan berupa Tergugat menerbitkan surat Nomor: S-537/PJ/WPJ.15/2024 perihal Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar tanggal 23 Oktober 2024 untuk mengembalikan permohonan pembatalan atas STP nomor: 00001/101/17/881/21 tanggal 19 Januari 2021. Dengan demikian, telah terjadi penyimpangan/penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkan objek gugatan tersebut dikategorikan sebagai keputusan yang dibatalkan menurut PMK 8/2013 atau tidak sah sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1) huruf c UU AP yang berbunyi “Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila: (c) dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang wenang”, yang dianggap tidak pernah ada sejak diterbitkannya objek gugatan tersebut (BATAL/TIDAK SAH sejak diterbitkan);

III. PETITUM bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Mohon Majelis Yang Mulia memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan a quo:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan ini untuk seluruh;

2. Membatalkan Surat Nomor: S-537/PJ/WPJ.15/2024 tanggal 23 Oktober 2024;

3. Memutuskan dan menyatakan tidak sah Surat Nomor: S-537/PJ/WPJ.15/2024 tanggal 23 Oktober 2024;

bahwa serta bilamana Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Surat Tanggapan Nomor: S- 89/STG/PJ/WPJ.15/2024 tanggal 13 Desember 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa sehubungan dengan surat SaudaraNVakil/Panitera Nomor TG- 010197.99.2024/PAN/2024 tanggal 21 November 2024 berkenaan dengan surat permohonan gugatan dari WAHYU ANGGI SELARAS Nomor 007/WAS/G- PP/XI/2024 tanggal 06 November 2024 hal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan uraian sebagai berikut:

I. KETENTUAN FORMAL

1. Berdasarkan penelitian surat permohonan gugatan Penggugat Nomor : 007/WAS/G-PP/XI/2024 tanggal 06 November 2024 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 18 November 2024 diketahui hal-hal sebagai berikut:

Ya Tidak

2 Sugalan siajukar dengan surat gugatan dalam Bshasa Indonesia kepada | £ | i

Peradilan Pejak.

bk. Gugatan diajukan dalam fangka wakli:

- 30 (uga pu) hari sejak canggal diterima surat kepulusan yang digugal:

- T£ (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan: H4 = ag Gugalan diajukan d lua jangka waktu:

- 30 (tiga puluh! had karena keadaan df luar kskuasaan perggugat dengan rol rol diarpn bukli perdukang adanya kesdaan oD luar Sekussaan penyyagal:

- 14 famp3 belasi hari karena keadaan di var kekuasaan penggugat dengar [| [ dilampit bukh pendukung adanya kondaan di luar kekuasaan ponggugal; .

5, Terhadap 1 (satu) objex gugatan diajuten 1 (satu! Surel Gugalan, [ c. Gucalan diajukan dongan diserca alasan-alasan yang jelas: IzJ — f Gugatan diajukar dengan mencantumkan tanggal diterima, Surat Do | aa

Kopulusannbjak gugalar lana ag. Surat Gugatan di'ampii saliran cokumen yang dipugal (sesum dengan Ie a

Jokumer yang diajukan gugala h Surat Gugatan ditarsatangani olah CUACA, S5.AK, Ml Si, SH, MH clan M

BEA IRAWAN MELIALA. SH berlindak selaku: "

- Penggugat. PA

> ABI arisna. Oo

- Pengurus yang kersedudukan di Indoresia: 0

- Pengurus pang tidak berkedudukan d. Indonesia: ee

- Kuasa Hukumnya dengan dilarigln surat Kuasa KEusus: Na i. Surat vane diajukati yugatan merupakan chek yang dapat diajukan gugatan.

2. Berdasarkan uraian tersebut di atas:

bahwa berdasarkan hal hal yang diuraikan pada angka 1, maka permohonan Gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

1) bahwa Penggugat tidak mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan/objek gugatan lainnya;

2) bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terbatas pada:

a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;

b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;

c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

3) bahwa Surat Nomor S-537/PJ/WPJ.15/2024 tanggal 23 Oktober 2024 hal Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang diajukan gugatan oleh Penggugat bukan merupakan keputusan melainkan merupakan surat administratif yang menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diproses lebih lanjut karena tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan;

bahwa oleh karena itu Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan surat gugatan Penggugat karena tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023;

II. URAIAN MENGENAI OBJEK GUGATAN bahwa Objek yang digugat oleh Penggugat adalah Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara Nomor S- 537/PJ/WPJ.15/2024 tanggal 23 Oktober 2024. Surat tersebut dibuat berdasarkan Laporan Penelitian Permohonan Pembatalan atau Pengurangan

Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar karena Permohonan Wajib Pajak Nomor LAP-26799/WPJ.156/2024 atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 nomor 00001/101/17/811/21 tanggal 19 Januari 2021 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2017;

bahwa Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak diajukan oleh Penggugat nneralui suratnya nomor 007/KPP/WAS/P.P/IX/2024 tangal 18 September 2024 yang diterima oleh KPP Pratama Kendari tanggal 18 September 2024 berdasarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor FORM-05004842/BPS/KPP.150503/2024 tanggal 25 September 2024. Surat Nomor S-537/PJ/WPJ.15/2024 tanggal 23 Oktober 2024 merupakan surat administratif yang mengembalikan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

III. URAIAN SURAT GUGATAN

IV. TANGGAPAN ATAS GUGATAN bahwa setelah membaca surat gugatan, mempelajari berkas surat menyurat dan dokumen yang ada, dengan ini disampaikan tanggapan terhadap gugatan dari Penggugat sebagai berikut:

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak a) Pasal 31 ayat (1)

Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak;

b) Pasal 33 ayat (1)

Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak;

c) Pasal 77 ayat (1)

Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap,

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang a) Pasal 23 ayat (2)

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman LeIang,

b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;

c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau

d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;

b) Pasal 36 ayat (1)

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat: c. mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar; atau

c) Pasal 36 ayat (2)

Ketentuan pelaksanaan ayat (1), ayat (la), ayat (lb), ayat (1c), ayat (1d), dan ayat (le) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 a) Pasal 2

Direktur Jenderaf Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat:

b. mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang KUP yang tidak benar;

b) Pasal 17 ayat (1)

Surat Tagihan Pajak yang dapat dikurangkan atau dibatalkan berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:

a. Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang terkait dengan penerbitan surat ketetapan pajak; dan

b. Surat Tagihan Pajak yang tidak benar selain Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c) Pasal 18 ayat (2)

Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a hanya dapat diajukan dalam hal atas surat ketetapan pajak tersebut:

d. tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b;

e. diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;tidak diajukan keberatan;

d) Pasal 18 ayat (6)

Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali;

e) Pasal 18 ayat (7)

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak;

f) Pasal 19 ayat (1)

Direktur Jenderal Pajak menguji permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. menguji pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) sampai dengan ayat (5), untuk permohonan yang pertama;

b. menguji pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) sampai dengan ayat (5), dan ayat (7), untuk permohonan yang kedua;

g) Pasal 19 ayat (3)

Dalam hal permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak mengembalikan permohonan tersebut dengan menyampaikan surat yang berisi mengenai Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar;

h) Pasal 19 ayat (5)

Terhadap permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang dikembalikan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:

a. Pasal 18 ayat (2) sampai dengan ayat (4), untuk permohonan yang pertama; atau

b. Pasal 18 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dan Pasal 18 ayat (7), untuk permohonan yang kedua,

Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);

b. Data dan Fakta

1. bahwa Tergugat telah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat untuk tahun pajak 2017 dan menerbitkan Surat Ketetapan Kurang Bayar PPh Pasal 21 masa pajak Januari s.d. Desember 2017 nomor 00001/201/17/811/21 serta Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 21 nomor 00001/101/17/811/21 pada tanggal 19 Januari 2021;

2. bahwa Surat Tagihan Pajak nomor 00001/101/17/811/21 tanggal 19 Januari 2021 menetapkan perhitungan pajak yang masih harus dibayar sebagai berikut:

. | maa KENA

Mu, URALAN ea Satar TE Meski

1 Pajak yecg han 1 ihpyar | aI

12 Te shoddy E ul

2 Rog ebay [1229 il Tai

La ayal kamiharan:

. Chaya: Pasal 7 KLIP i | 15 90%

Bara Peal Aida KP 1 1 4

)Suinja Pos! 2 [zal RUP ial

Bung Pata 1 CS ELP Oo ea balada cece “——. —— 12K) UKT faites WOH ges uate Keune NN Ata ann

3. bahwa atas surat tagihan pajak tersebut, Tergugat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar melalui suratnya nomor 007/KPP/WAS/II/2023 tanggaf 2 Februari 2023 yang diterima Tergugat pada tanggal 3Februari2023 berdasarkanLPAD nomor FORM 05000325/BPS/KPP.150503/2023 tanggal 3 Februari 2023;

4. bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat telah melakukan penelitian dan menerbitkan Surat Keputusan nomor KEP- 05047/NKEB/PJ/WPJ/115/2023 tanggal 14 Juni 2023 dengan amar putusan menolak;

5. bahwa Aatas Surat Ketetapan Pajak nomor 00001/201/17/811/21 yang terkait dengan Surat Tagihan Pajak nomor 00001/101/17/811/21 telah diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar oleh Tergugat melalui suratnya nomor 007/KPP/WAS/II/2023 tanggal 2 Februari2023dantelahditerbitkankeputusannomor 05047/NKEB/PJ/WPJ.15/2023 tanggal 14 Juni 2023;

6. bahwa terhadap Surat Keputusan nomor 05047/NKEB/PJ/WPJ.15/2023, Tergugat mengajukan gugatan ke pengadilan pajak melalui suratnya nomor 003/G-PP/WAS/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang diterima pengadilan pajak pada tanggal 21 Juni 2023 (cap harian pas tanggal 20 Juni 2023);

7. bahwatterhadapSuratKeputusannomorKEP- 05047/NKEB/PJ/WPJ.15/2023, Tergugat mengajukan gugatan ke pengadilan pajak melalui suratnya nomor 007/G-PP/WAS/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang diterima pengadilan pajak pada tanggal 21 Juni 2023 (cap harian pos tanggal 20 Juni 2023);

8. bahwa atas permohonan Gugatan atas Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-05047/NKEB/PJ/WPJ.15/2023 tanggal 14 Juni 2023 telah diputus dengan nomor putusan PUT-005351.99/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 diucapkan pada tanggal 14 Agustus 2024 dengan amar putusan sebagai berikut:

"Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05047/NKEB/PJ/WPJ.15/2023 tanggal 14 Juni 2023 Tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT WAHYU ANGGI SELARAS, NPWP : 75.973.612.7-811.000, beralamat di JI. Dr. Sutomo No. 48 Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara."

9. bahwa terhadap permohonan Gugatan atas Surat Keputusan Keberatan Nomor 05047/NKEB/PJ/WPJ.15/2023 tanggal 14 Juni 2023 telah diputus dengan nomor putusan PUT-005335.99/2023/PP/M.X11B Tahun 2024 tanggal 14 Agustus 2024 dengan amar putusan sebagai berikut:

"Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderaf Pajak Nomor 05047/NKEB/PJ/WPJ.15/2023 tanggal 14 Juni 2023 Tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT WAHYU ANGGI SELARAS, NPWP : 75.973.612.7-811.000, beralamat di JI. Dr. Sutomo No. 48 Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara."

10.bahwa Tergugat kembali mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar atas Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 21 masa pajak Januari s.d. Desember 2017 tanggal 19 Januari 2021 melafui suratnya nomor 007/KPP/WAS/PP/IX/2024 tanggal 18 September 2024 yang diterima tanggal 18 September 2024 dengan LPAD nomor FORM-05004842/BPS/KPP.150503/2024 tanggal 25 September 2024;

11.bahwa atas Permohonan Penggugat tersebut, Tergugat menerbitkan surat

Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar nomor S-537/PJ/WPJ.15/2024 tanggal 23 Oktober 2024 yang intinya mengembalikan surat permohonan Penggugat karena tidak

memenuhi ketentuan formal yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013;

12.bahwa permohonan Wajib Pajak merupakan permohonan pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar kedua, dan telah telah melampaui waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013;

13.bahwa Surat Ketetapan Pajak yang terkait dengan Surat Tagihan Pajak yang diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar oleh Penggugat telah diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaiman diatur dalam pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013;

c. Tanggapan Tergugat bahwa berdasarkan data dan fakta yang telah diuraikan di atas serta ketentuan yang berlaku, dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:

1. bahwa surat nomor S-537/PJ/WPJ.15/2024 tanggal 23 Oktober 2024 merupakan surat pengembalian permohonan yang tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur pada Pasal 18 ayat 2 dan Pasal 18 ayat 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK/03/2013 dan merupakan pelaksanaan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK/03/2013;

2. bahwa berdasarkan data Tergugat, diketahui bahwa terhadap Surat Keputusan Pajak Kurang Bayar nomor 00021/207/17/812/22 tanggal 19 Januari 2021 yang terkait dengan Surat Tagihan Pajak nomor 00001/101/17/811/21 tanggal 19 Januari 2021, Penggugat telah mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar melaIui suratnya nomor 003/KPP/WAS/11/2023 tanggal 2 Februari 2023 dan telah diterbitkan surat keputusan nomor 05047/NKEB/PJ/WPJ.15/2023 tanggal 14 Juni 2023;

3. bahwa berdasarkan data Tergugat, diketahui bahwa terhadap Surat Tagihan Pajak nomor 00001/101/17/811/21 tanggal 19 Januari 2021, Penggugat telah mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar mefalui suratnya nomor 007/KPP/WAS/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 dan telah diterbitkan surat keputusan nomor KEP- 05047/NKEB/PJ/WPJ.15/2023 tanggal 14 Juni 2023;

4. bahwa Penggugat menyatakan BELUM PERNAH menggunakan fasilitas hukum Pasaf 18 ayat (1) PMK 8/2013 adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan data dan fakta yang ada;

5. bahwa Penggugat kembali mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar melaiui suratnya nomor 007/KPP/WAS/P.P/IX/2024 tanggal 18 September 2024 yang diterima tanggal 18September2024denganLPADnomorFORM- 05004842/BPS/KPP.150503/2024 tanggal 25 September 2024;

6. bahwa sehingga atas permohonan yang kedua dari Penggugat diterima pada waktu yang telah melampaui waktu 3 (tiga) bukan sejak tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertanna dikirim;

7. bahwa terhadap surat keputusan atas permohonan pertama yaitu nomor KEP- 05047/NKEB/PJ/WPJ.15/2023 tanggal 14 Juni 2023, Penggugat telah mengajukan permohonan gugatan melalui suratnya nomor 003/G- PP/WASNI/2023 tanggal 20 Juni 2023 dan telah diterbitkan Putusan Pengadilan nomor PUT-005351.99/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 yang diucapkan tanggal 14 Agustus 2024;

8. bahwa Tergugat mengembalikan surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar dari Penggugat bukan karena peggugat telah mengajukan keberatan atau telah mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi sebagaimana dituliskan pada surat gugatan yang diajukan;

V. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian surat gugatan, data dan dokumen sebagaimana diuraikan pada bagian I s.d. IV di atas, maka disimpulkan bahwa:

a. Surat gugatan Penggugat Nomor 007/VVAS/G-PP/XI/2024 tanggal 06 November 2024 berdasarkan penelitian sementara dan sesuai dengan data yang ada tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

b. Surat Nomor: S-537/PJ/WPJ.15/2024 tanggal 23 Oktober 2024 diterbitkan sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;

2. Usul bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk:

a. menyatakan bahwa permohonan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA karena tidak memenuhi ketentuan formal b. menolak permohonan gugatan Penggugat dan tetap mempertahankan Surat Nomor: S-537/PJ/WPJ.15/2024 tanggal 23 Oktober 2024 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar atas nama WAHYU ANGGI SELARAS NPWP: 75.973.612.7-811.000;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 sebagai berikut:

Bukti P-1.SuratKuasaKhususWajibPajakBadanNomor

007/WAS/SK/PP/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 ;

Bukti P-2.Pernyataan Keputusan Rapat “PT Wahyu Anggi Selaras” Nomor 12 tanggal 8 April 2023 yang dibuat oleh Notaris Ferawati S.H., M.Kn, di Kota Parepare;

Bukti P-3.Pakta Integritas Penggugat;

Bukti P-4.Pakta Integritas Kuasa Hukum;

Bukti P-5.Izin Kuasa Hukum;

Bukti P-6.PERTANYAAN KEPADA TERGUGAT ATAS SENGKETA NOMOR:

010197.99/2024/PP tanggal 3 Maret 2025;

Bukti P-7.KRONOLOGI DAN PENJELASAN ATAS SENGKETA NOMOR:

010197.99/2024/PP tanggal 3 Maret 2025;

Bukti P-8.TAMBAHAN PENJELASAN ATAS SENGKETA NOMOR:

010197.99/2024/PP tanggal 3 Maret 2025;

Bukti P-9.Putusan Nomor 004529.99/2023/PP/M.VIB Tahun 2024;

Bukti P-10. Kronologi dan Penjelasan atas Sengketa;

Bukti P-11. Daftar Pertanyaan Kepada Tergugat;

Bukti P-12. Surat Direktur Keberatan dan Banding Nomor S-2376/PJ.07/2025 tanggal 26 Maret 2025 hal Jawaban atas Permintaan Penjelasa terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2023;

Bukti P-13. Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 5 Mei 2025 hal Bantahan

Terhadap Sengketa;

Bukti P-14. Penjelasan Tertulis nomor 004/WAS/Pjl/PP/V/2025 tanggal 6 Mei 2025 hal Perbedaan Hukum Acara;

Bukti P-15. Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 28 Mei 2025;

Bukti P-16. Pendapat Akhir/Closing Statements tanpa nomor tanggal 4 Juni 2025;

Menimbang bahwa Tergugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 sebagai berikut:

Bukti T-1.Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 28 Februari 2025;

Bukti T-2.Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi

Selatan, Barat, dan Tenggara (a.n. Direktur Jenderal Pajak) Nomor S- 537/PJ/WPJ.15/2024 tanggal 23 Oktober 2024 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar;

Bukti T-3.Laporan Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan

Pajak yang Tidak Benar Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor LAP-26799/WPJ.156/2024 tanggal 23 Oktober 2024;

Bukti T-4.Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 nomor

00001/101/17/811/21 tanggal 19 Januari 2021;

Bukti T-5.Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 14 April 2025;

Bukti T-6.Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 28 Mei 2025;

Bukti T-7.Pendapat Akhir/Closing Statements Nomor S-3659/PJ.07/2025 tanggal 28 Mei 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Keberatan Nomor 00042/KEB/PJ/WPJ.15/2024 tanggal 23 Oktober 2024, termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa gugatan dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan bahwa Surat Gugatan Nomor: 007/WAS/G-PP/XI/2024 tanggal 6 November 2024, dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, menyatakan tidak setuju terhadap Surat Tergugat dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Tergugat, dilampiri dengan salinan surat yang digugat, dan ditandatangani oleh Sdr. Cuaca jabatan Kuasa Hukum dan Sdr. M. Reza Irawan Meliala, jabatan Kuasa Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/WAS/SK/PP/X/2024 tanggal 6 November 2024, yang diberi kuasa oleh Sdr. Deasy Melyta Wola jabatan Direktur, berdasarkan Akta Notaris Ferawati S.H., M.Kn Nomor 12 tanggal 8 April 2023 berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (2), ayat (3), ayat (6), dan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan ini adalah penerbitan Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (a.n. Direktur Jenderal Pajak) Nomor S- 537/PJ/WPJ.15/2024 tanggal 23 Oktober 2024 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S- 537/PJ/WPJ.15/2024 tanggal 23 Oktober 2024 hal Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar.

bahwa surat tersebut adalah jawaban atas Permohonan Penggugat yang diajukan dengan surat nomor 007/KPP/WAS/P.P/IX/2024 tanggal 18 September 2024. Tergugat menerbitkan Surat nomor S-537/PJ/WPJ.15/2024 karena menurut Tergugat, permohonan Penggugat tidak memenuhi ketentuan formal yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 (PMK 8/2013). Secara spesifik, permohonan tersebut dianggap tidak memenuhi Pasal 18 ayat (7) PMK 8/2013, yaitu telah melampaui waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim. Tergugat mendalilkan bahwa surat Nomor S-537/PJ/WPJ.15/2024 ini bukan merupakan keputusan melainkan merupakan surat administratif yang menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diproses lebih lanjut karena tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.

bahwa terhadap Surat nomor S-537/PJ/WPJ.15/2024 a quo, Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan yang pada pokoknya meliputi:

1. Klasifikasi Permohonan Berdasarkan Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013

Penggugat mendalilkan bahwa permohonan pembatalan Surat Tagihan Pajak (STP) didasarkan pada Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 (PMK 8/2013).

Akibat Hukum Eksnunc: Permohonan yang didasarkan pada Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 (SKP yang seharusnya tidak diterbitkan) memiliki akibat hukum bahwa SKP tersebut "dianggap tidak pernah diterbitkan". Penggugat membedakan ini dari pembatalan yang berakibat hukum sah sampai saat dibatalkan (yang diklaim Penggugat sebagai maksud Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013).

2. Penolakan Penerapan Batas Formal dan Hukum Acara Pasal 17 Ayat (1) Penggugat membantah dalil Tergugat bahwa Surat Pengembalian (Objek Gugatan) sah karena permohonan kedua telah melampaui batas waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (6) PMK 8/2013. Penggugat mendalilkan bahwa Norma Hukum Pasal 13 ayat (3) PMK 8/2013 adalah terpisah dan berbeda dengan Pasal 13 ayat (1) PMK 8/2013.

Ketidakmungkinan Penelitian Pembukuan: Hukum Acara yang diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 20 PMK 8/2013, yang memungkinkan DJP meminta dan meneliti pembukuan atau pencatatan, tidak mungkin diterapkan pada permohonan pembatalan yang alasannya adalah prosedural (seperti ketidakberwenangan pejabat atau ketidaksesuaian pemeriksaan dengan Pasal 29 UU KUP).

Ketidakberlakuan Batas Waktu: Karena permohonan Pasal 13 ayat (3) PMK 8/2013 memiliki sifat hukum acara yang berbeda dan tidak tunduk pada pemeriksaan pembukuan, maka Penggugat berpendapat bahwa Pasal 18 ayat (6) dan ayat (7) PMK 8/2013 (mengenai batasan 2 kali pengajuan dan jangka waktu 3 bulan untuk permohonan kedua) tidak dapat diberlakukan terhadap permohonan yang diajukan.

3. Penyalahgunaan Wewenang (Objek Gugatan Harus Dibatalkan)

Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menyalahgunakan wewenang (atau tidak memiliki dasar kewenangan) dalam menerbitkan Surat Pengembalian Nomor S-537/PJ/WPJ.15/2024.

Kewajiban Menerbitkan Keputusan: Penggugat berargumen bahwa wewenang yang timbul berdasarkan Permohonan Pembatalan (terutama yang didasarkan Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013) adalah wewenang untuk menerbitkan KEPUTUSAN (mengabulkan atau menolak), dan bukan surat pengembalian.

Tidak Ada Dasar Hukum Pengembalian: Menurut Penggugat, tidak ada norma hukum dalam PMK 8/2013 yang mengatur wewenang dan prosedur pengembalian untuk permohonan yang diajukan berdasarkan Pasal 17 ayat (3). Oleh karena itu, surat pengembalian yang diterbitkan Tergugat dianggap sebagai penyimpangan/penyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan alasan gugatan dimaksud, Penggugat mengajukan permohonan/petitum agar Pengadilan Pajak membatalkan Surat Nomor: S- 537/PJ/WPJ.15/2024 dan menyatakan surat tersebut tidak sah.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat menyampaikan dalil dan penjelasan sebagai berikut.

1. Kronologis Gugatan

Bahwa kronologis Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

2. Data dan Fakta a. Bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-537/PJ/WPJ.15/2024 tanggal 23 Oktober 2024 merupakan surat pengembalian permohonan yang tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur pada Pasal 18 ayat (7) PMK 8/2013.

b. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 nomor 00001/101/17/811/21 tanggal 19 Januari 2021 melalui suratnya nomor 007/KPP/WAS/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 dantelahditerbitkanSuratKeputusannomorKEP- 05047/NKEB/PJ/WPJ.15/2023 tanggal 14 Juni 2023;

c. Bahwa terhadap Surat Keputusan nomor KEP-05047/NKEB/PJ/WPJ.15/2023 tanggal 14 Juni 2023, Penggugat telah mengajukan permohonan gugatan melalui suratnya nomor 003/G-PP/WASNI/2023 tanggal 20 Juni 2023 dan telah diterbitkan Putusan Pengadilan nomor PUT-005351.99/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 yang diucapkan tanggal 14 Agustus 2024;

d. Bahwa Penggugat kembali mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar atas STP a quo melalui suratnya nomor 007/KPP/WAS/P.P/IX/2024 tanggal 18 September 2024 yang diterima oleh Tergugat (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari) pada

tanggal 18 September 2024 dengan LPAD nomor FORM- 05004842/BPS/KPP.150503/2024 tanggal 25 September 2024;

e. Bahwa dengan demikian, permohonan pengurangan atau pembatalan Surat TagihanPajakyangtidakbenarPenggugatnomor 007/KPP/WAS/P.P/IX/2024 tanggal 18 September 2024 tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (7) PMK 8/2013 karena telah melampaui waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim, oleh karena itu permohonan Penggugat dikembalikan dengan Surat nomor S- 617/PJ/WPJ.15/2024 tanggal 28 November 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) PMK 8/2013;

3. Pendapat Tergugat a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) hurub b UU KUP, Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar.

b. Selanjutnya ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU KUP telah memberikan amanat dan/atau kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menerbitkan Peraturan yang mengatur tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak.

c. Sesuai kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 36 ayat (2) UU KUP tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak (PMK 8/2013).

d. Bahwa ketentuan PMK 8/2013 antara lain mengatur:

1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1), Surat Tagihan Pajak yang dapat dikurangkan atau dibatalkan berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:

a. Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang terkait dengan penerbitan surat ketetapan pajak; dan

b. Surat Tagihan Pajak yang tidak benar selain Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a;

2) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (3), Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang dapat dibatalkan berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Surat Tagihan Pajak yang seharusnya tidak diterbitkan;

3) Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (1) meliputi Pasal 17 ayat (3) sehingga ketentuan Pasal 17 ayat (3) bukan merupakan pengaturan yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari ketentuan Pasal 17 ayat (1);

4) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1), Wajib Pajak dapat memperoleh pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dengan menyampaikan surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar kepada Direktur Jenderal Pajak, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, pengajuan permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dan tidak terdapat jenis permohonan pengurangan atau pembatalan STP berdasarkan alasan pengajuan permohononan yang disampaikan Wajib Pajak;

5) Bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (1) menyebutkan Direktur Jenderal Pajak menguji permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. menguji pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) sampai dengan ayat (5), untuk permohonan yang pertama; atau b. menguji pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) sampai dengan ayat (5), dan ayat (7), untuk permohonan yang kedua;

berdasarkan ketentuan tersebut, maka atas permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar, tanpa melihat alasan pengajuannya akan dilakukan pengujian sesuai huruf a untuk permohonan pertama dan sesuai huruf b untuk permohonan kedua;

6) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2), apabila permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1), maka permohonan tersebut ditindaklanjuti dengan menerbitkan keputusan yang berisi keputusan berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (7).;

7) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (3), apabila permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak mengembalikan permohonan tersebut dengan menyampaikan surat yang berisi mengenai pengembalian permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar;

8) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (4), Wajib pajak masih dapat mengajukan permohonan dalam hal permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5);

9) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (5), Wajib pajak tidak dapat mengajukan permohonan kembali dalam hal permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) sampai dengan ayat (3), untuk permohonan yang pertama; atau Pasal 18 ayat (2) sampai dengan ayat (4), dan Pasal 18 ayat (7), untuk permohonan yang kedua.

e. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 21 nomor 00001/101/17/811/21 tanggal 19 Januari 2021 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2017 dan atas penerbitan STP a quo, Penggugat telah mengajukan upaya hukum sebagai berikut:

1) Penggugat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar atas STP a quo melalui suratnya nomor

007/KPP/WAS/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 yang diterima Tergugat pada tanggal 3 Februari 2023 dan telah diterbitkan Surat Keputusan nomor KEP- 05047/NKEB/PJ/WPJ.15/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang menolak permohonan yang diajukan Penggugat;

2) Bahwa terhadap Surat Keputusan nomor KEP-05047/NKEB/PJ/WPJ.15/2023 tanggal 14 Juni 2023, Penggugat telah mengajukan permohonan gugatan ke Pengadilan Pajak melalui suratnya nomor 003/G-PP/WASNI/2023 tanggal 20 Juni 2023 dan telah diterbitkan Putusan Pengadilan Pajak nomor PUT- 005351.99/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 yang diucapkan tanggal 14 Agustus 2024 dengan amar keputusan Menolak Gugatan Penggugat;

3) Penggugat kembali mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar atas STP a quo melalui suratnya nomor 007/KPP/WAS/P.P/IX/2024 tanggal 18 September 2024 yang diterima oleh Tergugat (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari) pada tanggal 18 September 2024 dan Tergugat menerbitkan surat nomor S- 537/PJ/WPJ.15/2024 tanggal 23 Oktober 2024 yang mengembalikan permohonan Penggugat karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) PMK 8/2013.

f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, penerbitan Surat Tergugat nomor S- 537/PJ/WPJ.15/2024 tanggal 23 Oktober 2024 hal Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

g. Bahwa terbukti tidak terdapat ketidakbenaran dan pelanggaran hukum yang dilakukan Tergugat dalam penerbitan Surat nomor S-537/PJ/WPJ.15/2024 tanggal 23 Oktober 2024 hal Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar sehingga tidak terdapat alasan untuk membatalkan surat nomor S-537/PJ/WPJ.15/2024 tanggal 23 Oktober 2024.

h. Bahwa pada saat proses persidangan, Penggugat menyampaikan penjelasan tertulis melalui surat tanpa nomor tanggal 5 Mei 2025 berupa bantahan terhadap dalil-dalil Tergugat yang pada intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Penggugat mengajukan pembatalan STP dengan menggunakan dasar hukum Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013;

- Tergugat KELIRU karena menggunakan HUKUM ACARA permohonan untuk Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 kepada permohonan untuk Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013;

- Objek gugatan diterbitkan berdasarkan Pasal 19 ayat (3) PMK 8/2013;

- HUKUM ACARA Pasal 19 ayat (3) PMK 8/2013 tidak dapat diberlakukan terhadap permohonan pembatalan yang diajukan karena dibuktikan dengan HUKUM ACARA Pasal 20 ayat (2) PMK 8/2013 tidak mungkin dapat diberlakukan terhadap permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013;

- HUKUM ACARA Pasal 20 ayat (2) PMK 8/2013 yang berbunyi: Dalam rangka meneliti permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan, TIDAK MUNGKIN DAPAT digunakan sebagai dasar penelitian terhadap alasan pembatalan “STP YANG TIDAK BENAR KARENA DITERBITKAN OLEH PEJABAT YANG TIDAK BERWENANG DAN STP DITERBITKAN BERDASAR PEMERIKSAAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PASAL 29 UU KUP”;

i. Bahwa terhadap penjelasan tertulis Penggugat tersebut, dapat Tergugat sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1) Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013, adalah merupakan norma pengaturan dalam PMK 8/2013 tersebut terkait dengan tata cara pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar;

2) Apabila diperhatikan konstruksi pasal dalam PMK 8/2013 tersebut, Pasal 17 ayat (3) sebagaimana juga Pasal 17 ayat (2) adalah merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 17 ayat (1) yang dapat dilihat dengan adanya frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 tersebut;

3) Dengan demikian Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 adalah merupakan satu rangkaian pengaturan terkait dengan pembatalan Surat

Tagihan Pajak yang tidak benar, sedangkan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) PMK 8/2013 adalah merupakan satu rangkaian pengaturan terkait dengan pengurangan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar;

4) Karena Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 merupakan satu rangkaian pengaturan terkait dengan pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar, dasar hukum permohonan pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar dalam PMK 8/2013 adalah Pasal 17 ayat (1);

5) Pasal 17 ayat (3) bukan merupakan alternatif pilihan dasar hukum permohonan pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar karena yang dimaksud permohonan dalam klausul Pasal 17 ayat (3) adalah permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 tersebut yang dapat dilihat dari frasa “berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;

6) Dengan demikian tidak terdapat perbedaan tata cara penanganan permohonan pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang diajukan Wajib Pajak dengan dasar hukum permohonan Pasal 17 ayat (1) atau Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013, dan tidak terdapat juga perbedaan tata cara penanganan permohonan pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang diajukan Wajib Pajak dengan alasan yang satu dengan alasan lainnya, termasuk penggunaan ketentuan Pasal 19 ayat (3) PMK 8/2013 tersebut terkait pengembalian permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan persyaratan permohonan;

7) Terkait dengan argumentasi penggugat dalam perkara tersebut bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (2) PMK 8/2013 tidak dapat diterapkan untuk penyelesaian atas permohonan pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar dengan alasan Surat Tagihan Pajak tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a) Pasal 20 ayat (2) PMK 8/2013 mengatur bahwa: “Dalam rangka meneliti permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak

dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan.” b) Berdasarkan ketentuan tersebut, makna frasa “dapat” adalah merupakan pilihan, sehingga meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan dilakukan apabila diperlukan dalam penelitian permohonan pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar, dan jika tidak diperlukan maka dapat tidak meminta, misalnya dalam hal alasan permohonan adalah Surat Tagihan Pajak tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana disampaikan penggugat dalam perkara tersebut;

c) Lebih lanjut permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c jo PMK 8/2013 adalah merupakan permohonan terkait atas materi dalam Surat Tagihan Pajak yang tidak benar, baik yang berupa jumlah tagihan pajak dan/atau sanksi administrasinya tidak benar (pengurangan) atau seharusnya tidak diterbitkan (pembatalan). Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar seharusnya adalah terkait dengan materi dalam Surat Tagihan Pajak dapat dilihat dari klausul Pasal 18 ayat (5) huruf c PMK 8/2013 tersebut, dimana salah satu syarat permohonan yang harus dipenuhi adalah mengemukakan jumlah tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak menurut Wajib Pajak dengan disertai alasan;

d) Sedangkan alasan permohonan karena Surat Tagihan Pajak tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang adalah terkait dengan prosedural penerbitan Surat Tagihan Pajak dan bukan terkait materi dalam Surat Tagihan Pajak tersebut sehingga upaya hukum yang seharusnya ditempuh adalah gugatan berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU KUP;

e) Kondisi tersebut yang menjadi penyebab penggugat berpendapat bahwa tata cara penanganan permohonan pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang diatur dalam PMK 8/2013 yang merupakan peraturan turunan Pasal 36 UU KUP tidak dapat diterapkan terhadap permohonan dengan alasan karena Surat Tagihan Pajak tidak ditandatangani oleh

pejabat yang berwenang yang terkait dengan prosedural yang seharusnya dilakukan upaya hukum gugatan berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU KUP.

j. Berdasarkan uraian tersebut di atas diketahui bahwa penerbitan Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-537/PJ/WPJ.15/2024 tanggal 23 Oktober 2024 hal Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyampaikan dalil dan penjelasan sebagai berikut.

I. BUKTI PENDUKUNG, KINI TERGUGAT SUDAH MEMPERBAIKI

KESALAHANNYA YANG SEMULA MENGEMBALIKAN PERMOHONAN BERUBAH MENJADI MENERBITKAN KEPUTUSAN.

Bukti Pendukung ini adalah mengenai KEPUTUSAN PEMBATALAN berdasar Pasal 13 ayat (3) PMK 8/2013 atas nama Wajib Pajak lain, tetapi DASAR HUKUM PEMBATALANNYA sama dengan DASAR HUKUM PEMBATALAN atas sengketa a quo.

Bahwa Tergugat akhir-akhir ini telah melakukan perubahan sikap atas pembatalan berdasarkan Pasal 13 ayat (3) PMK 8/2013 yang semula dianggapnya sebagai Pembatalan berdasar Pasal 13 ayat (1) PMK 8/2013. Perubahan sikap Tergugat ini diyakini setelah banyaknya Pembatalan yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Kuasa Hukum yang sama dengan Kuasa Hukum pada Gugatan a quo yang diuraikan sebagai berikut:

Keterangan bukti:

1. Bukti P-1, Bukti P-3, dan Bukti P-5 (Putusan Pengadilan Pajak) membuktikan telah diajukan PEMBATALAN berdasar Pasal 13 ayat (3) PMK 8/2013 terhadap SKPKB dan membuktikan Tergugat telah menerbitkan SURAT PENGEMBALIAN, dan Gugatan atas surat pengembalian telah DITOLAK OLEH PENGADILAN PAJAK.

2. Bukti P-2, Bukti P-4, dan Bukti P-6 membuktikan terhadap SKPKB yang sama diajukan pembatalan berdasar Pasal 13 ayat (3) PMK 8/2013 diterbitkan KEPUTUSAN.

II. PERMOHONAN PASAL 17 AYAT (3) PMK 8/2013 TIDAK NEBIS IN IDEM

DENGAN PASAL 25 UU KUP DAN PASAL 17 AYAT (1) PMK 8/2013.

DIBANDINGKAN DENGAN KEBERATAN (Pasal 25 UU KUP)

+ Turan

Magi ke | sa Lina . mons Po an 1 al Sa, [6.! »)

+ Obyek teliti

«Akibat Hukum eye beat . rota toa

Para 1T ayat (LI PNIK 301013

-- Tuya Onjes Testi Syarat Aepat mutu

. UPAYA ON an NAN

ADMINISTRASI —_ ‘ mo

: Tidah te-peruhi syarat masa

Permahonan gikemaa iran | Pal

STP 1S ayat 13: Ada wemenang

Pasal 17 ayat (21 PMK 32013

Permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP yang Tua Osies Tem Sarat ceibat Hikur , tidak benar ; . an NG Hn Hata dp

{Ps 36 (1) ¢ UU KUP} :

Pasal it a,at BPM Mud

Tujuan: * Objek Teliti: Syarat Akibat Hukum

SI ang BUPA Pemuuk.. Han ALA Pept Hata ab hitch thar sebar wa tdak pencaratan dob ate siteebt th an (on i tetapi ft. Tidak ada wewenang

Fernald Benesany pengembatian hrsta gar

KETERANGAN:

1. Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 nebis in idem dengan Pasal 25 UU KUP.

2. Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 dan Pasal 25 UU UP ditindaklanjuti dengan penelitian pembukuan Pembukuan, pencatatan, dokumen, data, informasi yang terkait Pasal 25 ayat (6) UU KUP, sehingga sengketa Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 selalu terkait dengan Pasal 25 UU KUP. Oleh karenanya tidak mungkin negara 2 (dua) kali meneliti pembukuan pembukuan, pencatatan, dokumen, data, informasi yang terkait Pasal 25 ayat (6) UU KUP untuk perkara yang sama sehingga Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 dipersyaratkan tidak pernah mengajukan keberatan (cfm: Pasal 18 ayat (2) PMK 8/2013).

3. Sengketa Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 tidak memiliki hubungan hukum dengan Pasal 25 (UU KUP) sehingga tidak nebis in idem dengan Pasal 25 UU KUP.

4. Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 dan Pasal 25 UU KUP adalah pilihan.

5. Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 tidak pilihan untuk Pasal 25 UU KUP.

III. PERBEDAAN HUKUM ACARA UNTUK PERMOHONAN MAKSUD PASAL 17

AYAT (1) DENGAN PASAL 17 AYAT (3) PMK 8/2013.

Perbedaan Hukum Acara untuk permohonan maksud Pasal 17 ayat (1) dengan Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 dalam rangka membuktikan Tergugat keliru menerbitkan objek gugatan terhadap alasan permohonan yang diajukan untuk maksud Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013:

Wewerang :

Pasay . , -

Dasa 1 Paya 1 —— —— Pap —— Lena oy 3

2 z & x aa .

TUJAR SE ARS i 3 2

PERMOhS TAN Fi 3 2

2 a z TIDAK ADA WEWERANG

TERHADAP PEMBUKUAN

~ ! F TIDAK ADA WEWEKANG

KEMBALIKAN

PERMOHONAN

Narasi:

Objek gugatan yang diterbitkan berdasarkan Pasal 19 ayat (3) PMK 8/2013 hanya dapat diterbitkan terhadap Permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013. Ketentuan Pasal 19 ayat

(3) PMK 8/2013 dilaksanakan apabila Permohonan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (6), dan ayat (7) PMK 8/2013. Apabila Permohonan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (6), dan ayat (7) PMK 8/2013, maka Permohonan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan pelitian terhadap Pembukuan, Pencatatan, Dokumen, Data, Informasi. Oleh karena terhadap alasan pembatalan “STP Diterbitkan Oleh Pejabat Tidak Berwenang” TIDAK DAPAT DITELITI berdasarkan Pembukuan, Pencatatan, Dokumen, Data, Informasi sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) PMK 8/2013, maka permohonan tersebut tidak termasuk sebagai permohonan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 tetapi merupakan permohonan Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 . Oleh karena itu ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (6), ayat (7), dan Pasal 19 ayat (3) PMK 8/2013 sebagai alasan tergugat menerbitkan objek gugatan terbukti tidak dapat diberlakukan terhadap Permohonan Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 yang telah kami ajukan.

IV.TABEL PERBEDAAN PENDAPAT TERGUGAT DAN PENGGUGAT.

Bahwa Alasan Permohonan:“STP YANG TIDAK BENAR KARENA DITERBITKAN OLEH PEJABAT YANG TIDAK BERWENANG DAN STP DITERBITKAN BERDASAR PEMERIKSAAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PASAL 29 UU KUP (Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013)”.

DARI pada Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013.YANGMENJADIDASAR

PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN,

7. Pasal 13 ayat (3) PMK 8/2013DATA, DAN/ATAU INFORMASI (conf PENGATURAN LEBIH LANJUT padaPasal 20 ayat (2))

Pasal 13 ayat (1) PMK 8/2013.

3. Bahwa Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013

8. Pasal 13 ayat (3) PMK 8/2013TIDAK DAPAT diteliti berdasar PENJABARAN pada Pasal 13 ayat (1)PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN, PMK 8/2013.DOKUMEN YANG MENJADI DASAR

PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN, DATA,DAN/ATAUINFORMASI sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 ayat (2) PMK 8/2013, tetapi ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian terhadap per-UU-annya.

4. Lamp II angka 176 UU no 12 tahun 2011:“Penjelasanberfungsi menjelaskan Norma Hukum”. Oleh karena itu “Penjelasan” tidak dapat berkedudukan sebagai Norma Hukum.

5. Lamp II angka 271 UU no 12 tahun 2011: “Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun,untukmenghindari pengulangan rumusan digunakan teknik pengacuan”. Oleh karena itu Norma Hukum tidak dapat MENGACU pada Norma Hukum lainnya. Hanya frasa hukum yang dapat mengacu ke frasa hukum lainnya. Teknik Mengacu hanya berlaku pada Frasa Hukum untuk menghindari pengulangan rumusan. Norma hukum tidak mungkin diulangi perumusannya.

Kesimpulan:

Berdasarkan tabel diatas Norma Hukum Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 berdiri sendiri dan berbeda dengan Norma Hukum Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013.

V. BAHWA NORMA HUKUM PASAL 17 AYAT (3) PMK 8/2013 TERPISAH DAN

BERDIRI SENDIRI DENGAN PASAL 17 AYAT (1) PMK 8/2013 DITINJAU DARI PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 8/PMK.03/2013 MENJADI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118 TAHUN 2024.

Berdasarkan table perubahan PMK 8/PMK.03/13 menjadi PMK 118/2024 menegaskan bahwa:

1. Bahwa substansi Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 SAMA dengan atau diatur di Pasal 38 ayat (1) PMK 118/2024.

2. Bahwa substansi Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 SAMA dengan atau diatur di Pasal 22 ayat (4) PMK 8/2024.

3. Keliru Pernyataan Tergugat yang menyatakan Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 adalah Bagian dari Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013, karena terbukti Pasal 22 ayat (4) PMK 118/2024 TERPISAH JAUH dan BERBEDA dengan Pasal 32 ayat (1) PMK 118/2024.

4. Bahwa di Pasal 22 ayat (2) PMK 118/2024 TIDAK TERDAPAT frasa “sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) PMK 118/2024. Demikian juga pada Pasal 38 ayat (1) PMK 118/2024 TIDAK TERDAPAT frasa “Sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (4) PMK 118/2024. Dengan demikian, pernyataan Tergugat yang mendalilkan frasa “sebagaimana dimaksud” pada Norma Hukum Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 menunjukkan Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 adalah bagian dari Norma Hukum Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 merupakan Pernyataan Yang Keliru dan menyesatkan.

5. Bahwa Norma hukum Pasal 22 ayat (4) BERBEDA JAUH dengan Norma Hukum Pasal 38 ayat (1) PMK 118/2024. Pengaturannya pun berbeda jauh.

6. Bahwa syarat Permohonan untuk Pasal 38 ayat (1) PMK 118/2024 SAMA DENGAN permohonan untuk Pasal 17 ayat (1) PMK 118/2024. Sedangkan Pasal 38 ayat (1) PMK 118/2024 TERPISAH JAUH dan BERBEDA dengan Pasal 22 ayat (4) PMK 118/2024.

7. Bahwa apabila terpenuhi syarat-syaratnya, permohonan Pasal 17 ayat (1) PMK8/2013denganpenelitianterhadap PEMBUKUAN/CATATAN/DOKUMEN/DATA/INFORMASI yang sama perlakuannya dengan permohonan Pasal 38 ayat (1) PMK 118/2024 ditindaklanjutidenganpenelitianterhadap PEMBUKUAN/PENCATATAN/DOKUMEN/DATA/INFORMASI.

8. Bahwa Pengembalian permohonan hanya dapat diterbitkan kepada Permohonan yang DAPAT ditindaklanjuti dengan penelitian terhadap PEMBUKUAN/CATATAN/DOKUMEN/DATA/INFORMASI sebagaimana diatur pada Pasal 20 ayat (2) sepanjang memenuhi persyaratan Pasal 18 ayat (2), ayat (6), ayat (7) PMK 8/2013.

9. Bahwa sedangkan Permohonan yang diajukan ke KPP adalah Permohonan yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan penelitian terhadap PEMBUKUAN/CATATAN/DOKUMEN/DATA/INFORMASI.

10. Bahwa pengaturan ketentuan Pasal 38 ayat (1) PMK 118 tahun 2024 tentang “STP yang dikurangkan atau dibatalkan” TERPISAH/BERBEDA dengan pengaturan ketentuan Pasal 22 ayat (4) PMK 118 Tahun 2024 tentang “STP yang seharusnya tidak diterbitkan.” Dengan demikian, menjelaskan bahwa Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 TERPISAH/BERBEDA Norma Hukumnya dengan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013. Oleh karena itu, tidak ada kewenangan menerbitkan OBYEK GUGATAN terhadap Pasal 17 ayat ( 3) PMK 8/2013.

VI.ARGUMENTASI TERGUGAT TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA

PASAL 17 AYAT (1) DENGAN PASAL 17 AYAT (3) PMK 8/2013 TERBANTAHKAN OLEH PMK 118/2024 DITINJAU DARI ASPEK ASAS KONSISTENSI SISTEMATIS INTERPRETASI HUKUM

Bahwa PMK 8/2013 telah dibatalkan dan diganti dengan PMK 118/2024. Oleh karena memang tidak ada perubahan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP, maka subtansi norma hukum yang diatur di PMK 8/2013 pun pasti tidak ada perubahannya di PMK 118/2024.

Berikut tabel perubahan terkait dengan STP YANG TIDAK BENAR:

Keterangan:

1) Berdasarkan tabel di atas jelas diketahui bahwa terhadap permohonan pembatalan untuk Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 konsisten dengan Pasal 38 ayat (1) PMK 118/2024. Kemudian diteliti pembukuan, dokumen, catatan, data, dan informasi sebagaimana diatur pada Pasal 20 ayat (2) PMK 8/2013 dan Pasal 40 ayat (2) PMK 118/2024.

2) Sedangkan Pembatalan berdasarkan Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 konsisten dengan Pasal 22 ayat (4) PMK 118/2024 TIDAK DAPAT diteliti dengan pembukuan, dokumen, catatan, data dan informasi

3) Dengan demikian, jelas Permohonan Pembatalan menurut Pasal 17 ayat (1) PMK8/2013 BERBEDA dengan Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013

Dengan demikian, berdasarkan asas konsistensi sistematis interpretasi, argumentasi Tergugat tentang hubungan hukum antara Pasal 17 ayat (1) dengan Pasal 17 ayat (3) dapat ditinjau dari pengaturannya di PMK 118/2024, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa norma hukum Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 dirubah dan diatur di Pasal 38 ayat (1) PMK 118/2024.

2. Bahwa Hukum acara untuk Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 dirubah dan diatur di Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 PMK 8/2013 dan Hukum acara untuk Pasal 38 ayat (1) PMK 118/2024 diatur di Pasal 38 ayat (3), Pasal 39, dan Pasal 40, PMK 118/2024.

3. Bahwa norma hukum Pasal 17 ayat (2) PMK 8/2013 dirubah dan diatur di Pasal 22 ayat (3) PMK 118/2024.

4. Bahwa norma hukum Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 dirubah dan diatur di Pasal 22 ayat (4) PMK 118/2024.

5. Bahwa norma hukum Pasal 20 ayat (2) PMK 8/2013 sebagai tindaklanjut terhadap Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 dirubah dan diatur di Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) sebagai tindaklanjut terhadap Pasal 38 ayat (1) PMK 118/2024.

6. Jika mengikuti alasan Tergugat yang menyatakan Norma Hukum Pasal 17 ayat(3)PMK8/2013merupakanBAGIAN/SATU- KESATUAN/RINCIAN/PENJABARAN/PENGATURANLEBIH LANJUT/PENJELASAN dari Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013, maka berdasarkan ASAS KONSISTENSI norma hukum Pasal 22 ayat (4) PMK 118/2024 merupakan

BAGIAN/SATU-KESATUAN/PENJABARAN/RINCIAN/PENGATURAN LEBIH LANJUT/PENJELASAN dari Pasal 38 ayat (1) PMK 8/2013. ALASAN INI terbukti keliru, karena Pasal 22 ayat (4) tidak BAGIAN/SATU KESATUAN/PENJABARAN/RINCIAN/PENGATURAN

LEBIHLANJUT/PENJELASAN dari Pasal 38 ayat (1) PMK 118/2024.

7. Bahwa Ternyata, Pasal 22 ayat (4) PMK 118/2024 TERPISAH dengan Pasal 38 ayat (1) PMK 118/2024,

8. Bahwa ternyata Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) PMK 118/2024 pada pokoknya menyatakan terhadap “Permohonan Pengurangan atau Pembatalan sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) PMK 118/2024 dilakukan penelitian berdasar BUKU, CATATAN, DOKUMEN, DATA, dan INFORMASI dan/atau keterangan yang tersedia.

9. Dengan demikian, Permohonan Pembatalan sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) PMK 8/24 dilakukan Penelitian berdasar BUKU, CATATAN, DOKUMEN, DATA, dan INFORMASI dan/atau keterangan yang tersedia sepanjang terpenuhi syarat-syaratnya.

10. Oleh karena norma hukum Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 kemudian diatur dalam Pasal 38 ayat (1) PMK 118/2024 yang diteliti berdasar BUKU, CATATAN, DOKUMEN, DATA, dan INFORMASI dan/atau keterangan yang tersedia, maka sesuai dengan ASAS KONSISTENSI SISTEMATIS, maka Permohonan Pembatalan yang berdasar Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 adalah permohonan pembatalan yang dapat diteliti berdasar BUKU, CATATAN, DOKUMEN, DATA, dan INFORMASI dan/atau keterangan yang tersedia SEPANJANG memenuhi syarat Pasal 18 ayat (2), ayat (6), ayat (7) PMK 8/2013.

11. Bahwa oleh karena Pasal 22 ayat (3), ayat (4) TERPISAH DARI dari Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (2,3) PMK 118/2024 MEMBUKTIKANNormaHukumPasal17ayat(3) BERBEDA/TERPISAH/TIDAKTERKAIT/TIDAKBAGIAN/TIDAK PENJABARAN/TIDAK PENGATURAN LEBIH LANJUT dengan/dari Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013.

12. Berdasar penalaran yang sesat dari TERGUGAT, mana mungkin Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4) rincian/terkait/bagian dari Pasal 38 ayat (1) PMK 118/2024.

13. Dengan demikian, jelas dan tegas bahwa Permohonan Pembatalan STP Tidak Benar sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 adalah Permohonan Pembatalan yang TIDAK DAPAT DITELITI berdasar BUKU, CATATAN, DOKUMEN, DATA, dan INFORMASI dan/atau keterangan yang tersedia

VII. MENGHITUNG LEWAT JANGKA WAKTU 6 BULAN

1. Apabila permohonan pengurangan atau pembatalan diajukan berdasar Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013, kemudian diterbitkan SURAT PENGEMBALIAN, lalu diajukan gugatan atas surat pengembalian, kemudian SURAT PENGEMBALIAN dibatalkan oleh Pengadilan, dan dikirimkan Putusan

Pengadilan ke Tergugat, dan kemudian diterbitkan Keputusan atas Pengurangan atau Pembatalan. Bagaimana menurut tergugat penghitungan jangka waktu 6 bulan sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1c) UU KUP?

2. Apabila permohonan pengurangan atau pembatalan diajukan berdasar Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013, kemudian diterbitkan SURAT PENGEMBALIAN, lalu diajukan gugatan atas surat pengembalian, kemudian SURAT PENGEMBALIAN dibatalkan oleh Pengadilan, dan dikirimkan Putusan Pengadilan ke Tergugat, dan kemudian diterbitkan Keputusan atas Pengurangan atau Pembatalan. Bagaimana menurut tergugat penghitungan jangka waktu 6 bulan sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1c) UU KUP?

3. Pertanyaan:

1) Apakah untuk Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 ada dasar hukum wewenang dan Prosedur atau tata cara pengembalian surat pembatalan?

2) Apakah untuk Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 ada dasar hukum wewenang dan Prosedur atau tata cara pengembalian surat pembatalan?

3) Apakah untuk Pasal 25 UU KUP ada dasar hukum wewenang dan ketentuan Prosedur atau tata cara pengembalian surat keberatan?

4. Rujukan hukum:

1) Pasal 41 PP 74/2011:

(1)Dalam hal Direktur Jenderal Pajak menerima Putusan Gugatan atas

Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan, Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti Putusan Gugatan tersebut dengan menerbitkan kembali Surat Keputusan Keberatan sesuai dengan prosedur atau tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).

(2)Dalam hal badan peradilan pajak mengabulkan gugatan Wajib Pajak

atas surat dari Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang, Direktur Jenderal Pajak menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

(3)Jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dihitung sejak Putusan Gugatan diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.

5. Tabel perbandingan batas waktu keberatan Pasal 25 UU KUP, Permohonan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013, Permohonan Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 ditinjau dari pasal 41 PP 74 tahun 2011

Keterangan:

Untuk Pasal 25 UU KUP dan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 terdapat wewenang pengembalian dan prosedur pengembalian, sedangkan untuk Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 tidak ada norma hukum yang mengatur wewenang dan prosedur pengembalian, oleh karenanya Putusan gugatan a quo TIDAK ADA ALASAN HUKUM yang membuatnya tunduk kepada Pasal

41 ayat (2) PP 74 tahun 2011. Dengan demikian, jangka waktu 6 (enam) bulan dihitung sejak permohonan Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 diterima oleh KPP. Hal ini karena konstruksi hukum Pasal 25 UU KUP dan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 adalah sama dan berbeda dengan konstruksi hukum Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013.

Oleh karena Pembatalan diajukan berdasar Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013, maka Obyek Gugatan dianggap tidak pernah diterbitkan karena surat pengembalian hanya dapat diterbitkan terhadap permohonan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013.

PERMOHONAN PEMBATALAN STP YANG TIDAK BENAR DALAM SURAT NOMOR: 007/KPP/WAS/P.P/IX/2024 TANGGAL 18 September 2024 DITERIMA KPP TANGGAL 18 September 2024 DAN SAMPAI HARI INI TELAH MELEWATI BATAS WAKTU 6 (ENAM) BULAN, SEHINGGA TELAH MEMENUHI KETENTUAN PASAL 36 AYAT (1d) UU KUP.

Oleh karena pembatalan diajukan pada tanggal 18 September 2024, Obyek Gugatan diterbitkan tanggal 24 November 2024, diajukan gugatan tanggal 23 Oktober 2024 BELUM melewati 6 (enam) bulan, maka tidak memungkinkan untuk dipetitumkan permohonan pembatalan telah lewat waktu 6 (enam) bulan.

Dengan demikian, agar Amar Putusan dapat dieksekusi, mohon Majelis Hakim di dalam Amar Putusan untuk mencantumkan kalimat “terhadap Permohonan Pembatalan Nomor: 007/KPP/WAS/P.P/IX/2024 tanggal 18 September 2024 yang diterima KPP Tanggal 18 September 2024. Sampai saat ini BELUM diterbitkan KEPUTUSAN-nya maka diminta kepada Tergugat untuk menerbitkan KEPUTUSAN sesuai Pasal 36 ayat (1d) UU KUP.”

Bahwa berdasarkan dalil dan fakta yang disampaikan Tergugat dan Penggugat dalam persidangan, Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut.

Bahwa berkaitan dengan dasar Permohonan Pembatalan STP, Penggugat menyampaikanbahwaPermohonanPembatalan(SuratNomor: 007/KPP/WAS/P.P/IX/2024) didasarkan pada Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013. Alasannya adalah STP diterbitkan oleh Pejabat yang Tidak Berwenang sehingga SKP tersebut seharusnya tidak diterbitkan. Penggugat mendalilkan bahwa Pasal 17

ayat (3) PMK 8/2013 memiliki sifat hukum yang terpisah dari Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013.

Pengadilan Pajak berpendapat bahwa dalam menerapkan PMK 8/2013, maka Pasal 17 ayat (3) harus dimaknai secara sistematis dengan Pasal 17 ayat (1). Frasa "sebagaimana dimaksud pada ayat (1)" dalam Pasal 17 ayat (3) menunjukkan bahwa Pasal 17 ayat (3) harus dimaknai dan diterapkan secara sistematis dengan Pasal 17 ayat (1). Tidak terdapat perbedaan tata cara penanganan permohonan pembatalan STP yang diajukan, tanpa melihat alasan pengajuannya. Tidak ada norma dalam PMK 8/2013 yang mengatur pemisahan atau pembedaan hukum acara antara jenis permohonan pengurangan atau jenis permohonan pembatalan. bahwa atas permohonan pengurangan STP yang tidak benar atau permohonan pembatalan STP yang tidak benar, tanpa membedakan alasan pengajuannya, akan dilakukan pengujian terhadap pemenuhan ketentuan Pasal 18 ayat (2) sampai dengan ayat (4), dan Pasal 18 ayat (7) untuk permohonan yang kedua.

Bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat mengenai Penerapan Batas Waktu Formal, Penggugat menyampaikan bahwa ketentuan batas waktu (paling banyak 2 kali pengajuan dan jangka waktu 3 bulan untuk permohonan kedua) dalam Pasal 18 ayat (6) dan ayat (7) PMK 8/2013 tidak dapat diberlakukan karena aturan tersebut hanya berlaku untuk permohonan yang diajukan menggunakan fasilitas hukum Pasal 18 ayat (1) PMK 8/2013. Penggugat mendalilkan bahwa permohonan yang diajukan Penggugat belum pernah diajukan menggunakan fasilitas Pasal 18 ayat (1). Pengadilan Pajak berpendapat bahwa berdasarkan kronologis faktual, permohonan Penggugat (surat 007/KPP/WAS/P.P/IX/2024 tanggal 18 September 2024) adalah permohonan yang kedua terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2017 yang sama. Permohonan kedua tersebut terbukti tidak memenuhi ketentuan formal Pasal 18 ayat (7) PMK 8/2013 karena diajukan setelah melampaui waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim (KEP- 05047/NKEB/PJ/WPJ.15/2023 tanggal 14 Juni 2023). Karena permohonan kedua tersebut tidak memenuhi syarat formal (batas waktu 3 bulan), Tergugat berwenang dan wajib untuk mengembalikan permohonan tersebut berdasarkan Pasal 19 ayat (3) PMK 8/2013.

Mengenai dalil Penggugat terkait Hukum Acara Penelitian (Pasal 20 ayat (2)), Penggugat menyampaikan bahwa permohonan pembatalan berdasarkan Pasal 17 ayat (3) (alasan prosedural/kewenangan) tidak mungkin diteliti berdasarkan Pembukuan, Pencatatan, Dokumen, Data, atau Informasi sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) PMK 8/2013. Penggugat menjadikan dalil ini untuk mendukung bahwa Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) memiliki hukum acara yang berbeda. Mengenai hal itu, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa hal pokok untuk memahami Pasal 20 ayat (2) adalah pemahaman tentang kata “dapat” yang terkandung di dalamnya. Adalah tidak tepat untuk memahami bahwa Pasal 20 ayat (2) secara inheren tidak dapat diterapkan pada permohonan Pasal 17 ayat (3) (alasan prosedural). Bantahan ini didasarkan pada penafsiran gramatikal kata "dapat" yang memberikan kewenangan bersifat opsional kepada Tergugat.

Bahwa Pasal 20 ayat (2) PMK 8/2013 memberi kewenangan kepada Tergugat untuk “dapat” meminta pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data, dan/atau informasi. Makna kata "dapat" adalah merupakan pilihan. Berdasarkan interpretasi ini, Tergugat memiliki kewenangan untuk meminta buku, catatan, dokumen, data, dan/atau informasi apabila diperlukan dalam meneliti permohonan pembatalan STP yang tidak benar. Jika alasan permohonan adalah murni prosedural, Tergugat dapat memilih untuk tidak meminta pembukuan atau pencatatan karena dokumen tersebut tidak diperlukan dalam penelitian masalah kewenangan atau prosedur. Adanya opsi/pilihan ini membuktikan bahwa mekanisme penelitian tersebut dapat mengakomodasi semua jenis permohonan, baik material maupun prosedural, tanpa harus memisahkan hukum acara menjadi dua jalur berbeda. Dengan demikian semua permohonan tunduk pada hukum acara yang sama (termasuk Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (3) tentang pengembalian).

Selain pertimbangan di atas, Pengadilan Pajak menilai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa hukum acara Pasal 20 ayat (2) PMK 8/2013 tidak mungkin dapat digunakan sebagai dasar penelitian terhadap alasan pembatalan “STP YANG TIDAK BENAR KARENA DITERBITKAN OLEH PEJABAT YANG TIDAK BERWENANG” adalah tidak berdasar menurut hukum. Bahwa Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat secara sepihak menyatakan dirinya memiliki atau tidak memiliki

wewenang untuk mengeluarkan suatu keputusan. Kewenangan adalah atribut hukum yang diberikan secara eksplisit melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu atribusi, delegasi, atau mandat. Keabsahan suatu keputusan administrasi secara fundamental bergantung pada keberadaan dasar hukum yang memberikan kewenangan tersebut. Pengujian terhadap keabsahan wewenang merupakan kompetensi absolut dari lembaga peradilan Tata Usaha Negara, bukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara itu sendiri in casu Direktur Jenderal Pajak;

Bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat mengenai akibat hukum pembatalan, bahwa pembatalan STP karena STP seharusnya tidak diterbitkan (Pasal 17 ayat (3)) berakibat hukum STP dianggap tidak pernah diterbitkan (eksnunc) (Pasal 17 ayat (4) huruf a PMK 8/2013). Akibat hukum ini berbeda dengan pembatalan berdasarkan Pasal 17 ayat (1) yang dianggap sah sampai dibatalkan (eks-nunc). Pengadilan Pajak berpendapat bahwa mengenai titik waktu permulaan keberlakuan suatu putusan atau peraturan hukum, memang terdapat perbedaan antara akibat hukum dianggap tidak pernah diterbitkan (eks-tunc) dengan yang dianggap sah sampai dibatalkan (eks-nunc). Namun sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan- pertimbangan di atas, kedua hal tersebut diproses melalui hukum acara yang sama dimana Tergugat memiliki satu prosedur dengan opsi/pilihan yang dapat mengakomodasi semua jenis permohonan, baik material maupun prosedural, tanpa harus memisahkan hukum acara menjadi dua jalur berbeda.

Bahwa berkaitan dengan Legalitas Surat Pengembalian (Objek Gugatan), Penggugat mengajukan dalil bahwa Tergugat telah menyalahgunakan wewenang (tidak ada dasar kewenangan) dengan menerbitkan Surat Pengembalian (S- 537/PJ/WPJ.15/2024). Wewenang yang timbul seharusnya ditujukan untuk menerbitkan keputusan (mengabulkan/menolak) atas Permohonan Pembatalan. Selain itu, PMK 8/2013 tidak mengatur wewenang dan prosedur pengembalian untuk permohonan Pasal 17 ayat (3).

Pengadilan Pajak berpendapat bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Pengembalian Nomor S-537/PJ/WPJ.15/2024 bukan merupakan penyalahgunaan wewenang, melainkan pelaksanaan kewenangan yang sah yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Kewenangan untuk mengatur tata cara

pelaksanaan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak (STP) diberikan oleh Pasal 36 ayat (2) UU KUP kepada Menteri Keuangan. PMK 8/2013 adalah peraturan pelaksanaan yang sah dari kewenangan ini. Kewenangan Tergugat untuk mengembalikan permohonan yang tidak memenuhi ketentuan diatur secara spesifik dalam Pasal 19 ayat (3) PMK 8/2013. Surat pengembalian diterbitkan karena permohonan Penggugat (yang merupakan permohonan kedua) tidak memenuhi ketentuan formal yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, yaitu tidak memenuhi Pasal 18 ayat (7) PMK 8/2013. Terbukti bahwa pengajuan permohonan telah melampaui waktu 3 bulan sejak keputusan pertama dikirim.

Bahwa karena permohonan Penggugat tidak memenuhi ketentuan formal, Tergugat secara hukum wajib (implisit dari Pasal 19 ayat (3)) mengembalikan permohonan tersebut, dan bukan menerbitkan Keputusan mengabulkan atau menolak. Dengan demikian, penerbitan surat pengembalian adalah tindakan yang benar secara prosedur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Surat tersebut berfungsi untuk menyatakan bahwa permohonan Penggugat tidak dapat diproses lebih lanjut karena tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan. Keputusan mengabulkan atau menolak permohonan baru akan diterbitkan jika permohonan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) PMK 8/2013 dan ditindaklanjuti dengan penelitian (Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20). Karena Penggugat tidak memenuhi ketentuan formal (Pasal 18 ayat (7)), maka Tergugat tidak berwenang melanjutkan ke tahap penerbitan Keputusan.

Bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat yang mengaitkan perkara ini dengan PMK Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa hal tersebut merupakan penafsiran futuristis, mengingat pokok sengketa ini terjadi jauh sebelum berlakunya PMK Nomor 118 Tahun 2024 dimaksud.

Pengadilan Pajak berpendapat bahwa karena PMK 8/2013 adalah merupakan peraturan yang berlaku ketika peristiwa konkret terjadi maka sedapat mungkin untuk mendasarkan sengketa ini pada PMK 8/2013. Pertimbangan-pertimbangan di atas menunjukkan bahwa secara gramatikal PMK 8/2013 telah cukup untuk menjelaskan peristiwa konkret a quo. Apabila peraturan yang berlaku telah cukup mengatur maka

penafsiran futuristis dikawatirkan akan dapat melemahkan kehendak pembentuk peraturan (Original Intent). Salah satu tujuan utama penafsiran hukum adalah untuk memahami dan menerapkan maksud asli dari para pembuat undang-undang. Penafsiran futuristis berpotensi mengabaikan prinsip ini.

Pengadilan Pajak berpendapat bahwa penerbitan surat Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan dan tata cara/prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013. Pengaturan mengenai jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keputusan Tergugat atas permohonan yang pertama dikirim adalah instrumen hukum untuk menciptakan keteraturan dan prediktabilitas.

Bahwa berdasarkan kronologi peristiwa sejak penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) hingga Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak berkesimpulan bahwa tidak terdapat ketidakbenaran dalam penerbitan surat S-537/PJ/WPJ.15/2024 tanggal 23 Oktober 2024. Tidak terdapat dalil dan bukti yang menunjukkan adanya prosedur yang tidak dipatuhi oleh Tergugat dalam penerbitan surat a quo. Tergugat menerbitkan surat a quo berdasarkan dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Pengadilan Pajak berkesimpulan bahwa surat Tergugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Pengadilan Pajak memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan Penggugat.

bahwa Pengadilan Pajak telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, namun untuk memeriksa dan memutus sengketa ini Pengadilan Pajak hanya menguraikan alat bukti yang relevan sebagaimana telah disampaikan dalam pertimbangan-pertimbangan di atas.

bahwa Pasal 78 UU Nomor 14 Tahun 2002 berbunyi:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil Penilaian Pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

bahwa Penjelasan Pasal 78 UU Nomor 14 Tahun 2002 berbunyi:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan;

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

M E N G A D I L I

Menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (a.n. Direktur Jenderal Pajak) Nomor S-537/PJ/WPJ.15/2024 tanggal 23 Oktober 2024 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar, atas nama PT WAHYU ANGGI SELARAS, NPWP: 75.973.612.7-811.000, beralamat di Jalan Dr. Sutomo No.48 Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dengan alamat korespondensi Perum Je Kesain Blok C1 Nomor 12-14, Kec. Berastagi, Karo, Sumatera Utara (domisili elektronik: wascorp99@gmail.com).

Demikian diputuskan berdasarkan suara terbanyak Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 oleh Dr. Budi Nugroho, S.E., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mardonius Irawan Profianto, S.E., S.H., M.M., dan Akhirruddin, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 5 November 2025 oleh Joni Surbakti, Ak., sebagai Hakim Ketua, Mardonius Irawan Profianto, S.E., S.H., M.M. dan Akhirruddin, S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Endro Triwahjudi Suswardana, S.H., S.T., M.M., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Tergugat dan dihadiri oleh Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota:Hakim Ketua Majelis,

Ditandatangani Secara ElektronikDitandatangani Secara Elektronik Mardonius Irawan Profianto, S.E.,Joni Surbakti, Ak.

S.H., M.M.

Ditandatangani Secara Elektronik

Akhirruddin, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ditandatangani Secara Elektronik Endro Triwahjudi Suswardana,

S.H., S.T., M.M.