PUT-009859.25/2023/PP/M.XvlIlB Tahun 2026

PUTUSAN

Nomor PUT-009859.25/2023/PP/M.Xvl I lB Tahun 2026

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN PAJAK, memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01997/KEB/PJAVPJ.07/2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari s.d. Desember 2020 Nomor 00029/240/20/054/22 tanggal 12 Agustus 2022, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 009859.25/2023/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT CATUR SENTOSA ADIPRANA TBK, NPWP 01.367.223-

3.054.000, beralamat di Jalan Daan Mogot Raya Nomor 234 RT 004 RW 005, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Surjati Tanril jabatan Direktur;

Selanjutnya da]am persidangan diwakili oleh:

-1-. Naina-`Bui Khong

JabatanKaryawan Finance & Accounting

Division berdasarkan Surat Kuasa Khusus 034/SK-Corp/CSA/I/2024 tanggal 31 Januari 2024;

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta 10120, dalam hal ini diwakili oleh:

•HariantoWibowo/19880509

1. Nama/NIP

2009121005

Jabatan: Penelaah Keberatan

Unit Organisasi: Kantorwilayah DJPJakarta Khususy\

2009121 005

JabatanPenelaah Keberatan

Unit OrganisasiKantor Wlayah DJP Jakarta Khusus,

3. Nama/NIPMuhammad Fadly Ramadhan / 19870513 2008121002

Jabatan: Penelaah Keberatan

Unit organisasiKantor wlayah DJP Jakarta Khusus, berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-4472/VVPJ.07/2024 tanggal 2 0ktober 2024 ,---- untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-51/PP/BR/2024 tanggal 12 Januari 2024 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PEN-055/PP/PrbsM/2024 tanggal 10 September 2024,

'~ Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 262/SK-Corp/CSA/X/2023 tanggal 12 0ktober 2023,

=-= i-T6lah I_-in-emba6a`--Sliat--.=Uraiah-Banding Terbanding Nomor S-2037/SUBAVPJ.07/2023 tanggal 30 November 2023,

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor 010/SK- Corp/CSA/I/2024 tanggal 8 Januari 2024,

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan,

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari s.d. Desember 2020 Nomor 00029/240/20/054/22 tanggal 12 Agustus 2022 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa dengan perhitungan sebagai ber;kut:Aa,aman2dari4ihaiamanputusanNomorpuT-oog85925/2023mp/MXVHIBTahun2026

PT Catur Sentosa Adiprana

1. P8nghasilar` Kena Pajal</Dacar Pengemaan Pa]akRp12.074.751.620.00

2. Pph Final Pasal 4(2) yang terutangRp1.098.741.743.00

3. kedit pajak :

a. Pph difanggung pernertntahRp0.00 b. Setoran nasaRp221.157.099.00 c. STP (pokok kurang bayar)Rp0.00 d. Kompensasl kelebihan dart nasa pa|ak ......Rp0.00 e. Uang TBbiisan yang telah dibayarRp0.00 f. Pph Final atas Pengungkapan Harta Bersih yang tolah dibayar

9. Lain-lalnRp0,00 h. Koirp8risasl keleblhan ke irtasa pajak ........Rp0.00

I. Jurrlah pajak yaiig dapat dikreditkari (a+b+c+d+e+i+g-h)Rp221.157.099.00

4. Pajak yang tidak/kiirang bayar (2-3.g)Rp877.584.644.00

5. Sanksl Adrrinistrasl:

a. Bunga Pasal 13 (2) KuPRp306.803.591.00 b. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf b KUPRp0.00 c. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf d KUPRp0.00 d. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PPRp0,00 d. Juulah sanksl adrfunistrasl (a+b+c+d)

Menimbang bahwa alas Surat Ketetapan Pajak tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 254/SK-Corp/CSA/X/22 tanggal 14 0ktober 2022 dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

NoURAIANF'SKUSWajib PajakSELISIH 1Penghasilan Kena Pajak/DasarPengeriaanPajakRp12.074.751.620,00 Rp3.298.905.185.00 Rp8.775.846.435,00

2Pph Final Pasal 4 ayat(2)yangterhulangRp1.098.741.743,00 Rp221.157.099,00 Rp877.584.644.00 3Kredlt Pajak:Rp221.157.099,00 Rp221.157.099,00 Rp0,00 4Pajak yang tl.dak /kilrangdibayarRp877. 584.644,00 Rp0.00 Rp877.584.644.00 5Blinga Pasal 13 (2) KUPRp306.803.591,00 Rp0.00Rp306.803.591.00 6Jumlah Pph yang masihharpsdibayarRp1.184.388.235.00Rp0.00Rp1.184.388.235.00

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-01997/KEB/PJ/\/VPJ.07/2023 tanggal 20 Juli 2023, memutuskan menolak dan mempertahankan jumlah pajakyangmasihharusdibayar,denganperhitungansebagaiberikut:,

Ditambah /(Dikurangi)(Rp)

Semu'aMenjadi (Fip)(Rp) a. Dasarpengenaan pajak12.074.751.620,000,00 12.074.751.620,00 b. Pajak penghasilan (Pph) Terutang1.098.741.743,000,001.098.741.743,00 c. Kredit pajak221.157.099.000.00221.157.099,00 d. KompensasiMasaITahunPajak

0,000,000,00 sebelumnya e. Pph Kurang (Lebih) Bayar877.584.644.000,00877.584.644,00 f.SanksiAdministrasi306.803.591,000.00306.803.591,00

9. Jumlah pph yang masih harus/ (Lebih)

1.184.388.235,000,001.184.388.235,00 dibayar

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan tersebut sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 262/SK-Corp/CSA/X/2023 tanggal 12 0ktober 2023 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Jumat tanggal 13 0ktober 2023 (cap harian pos tanggal 12 0ktober 2023);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 262/SK-Corp/CSA/X/2023 tanggal 12 0ktober 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01997/KEB/PJAVPJ.07/2023 Tanggal 20 Juli I 2023 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak I Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Nomor 00029/240/20/054/22 Tanggal 12 Agustus 2022 Tahun Pajak 2020 yang dikeluarkan oleh Terbanding, dengan uraian sebagai berikut:

PEMENUHAN KETENTUAN FORIVIAL PENGAJUAN BANDING bahwa Pemohon Banding mengajukan banding berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 (UU KUP), yaitu mengajukan banding atas keputusan keberatan;A

bahwa pemenuhan Ketentuan Pasal 35 Undang-undang Pengadilan Pajak:

1. Surat Banding ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan ditunjukan kepada Pengadilan Pajak;

2. Surat banding disampaikan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak t diterima Keputusan yang dibanding, karena surat Keputusan Keberatan , KEP-01997/KEB/PJAVPJ.07/2023 Tanggal 20 Juli 2023 yang diterima pada t tanggal 21 Juli 2023;

bahwa pemenuhan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Pengadilan Pajak:

1. Terhadap-1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Banding;

2. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana diuraikan pada bagian selanjutnya;

bahwa pemenuhan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Pengadilan Pajak: bahwa Sura{ Banding ditandatangani oleh Surjati Tanril jabafan selaku Direktur yang dibuktikan dengan Akta Nomor 65 tanggal 6 April 2023; bahwa dengan demikian surat banding yang diajukan Pemohon Banding terhadapsuratKeputusanTerbandingNomorKEP-. 01997/KEB/PJ/WPJ.07/2023 Tanggal 20 Juli 2023 telah memenuhi ketentuan , formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU KUP dan UU Pengadilan Pajak;

MENGENAI KETETAPAN SEIVIULA DAN KEPUTUSAN YANG DIBANDING bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Nomor 00029/240/20/054/22 Tanggal 12 Agustus 2022 Tahun Pajak 2020 yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak oleh KPP Perusahaan Masuk Bursa, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

URAIANFISKuSWajib Pa}akSELISII1 Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak 12.074.751.620 3.298.905.18S8.775.846.435 Pph Final Pasal 4 (2) yang terhutang1.098.741.743221.157.099877.584.644877.584.644 Kredit Pajak (setoran masa)221.157.099221.157.099

Pajakyangtidak/kurangdibayar877.584.644

Bunga Pasal 13 (2) KUP306.803.591306.803.591 Jumlah Ppli yang maslh harus dibayar1.184.388.2351.184.388.235

Halaman 5 dart 41 halaman. Putusan N omor PUT-009859 .2512023lppIM.XVIllBTahun2026`

PT Catur Sentosa Adiprana

bahwa atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding telah mengaj.ukan keberatan kepada Terbanding dengan surat Nomor 254/SK-Corp/CSA/X/22 tanggal 14 0ktober 2022 yang pada intinya Pemohon Banding tidak setuju alas perhitungan pajak tersebut di atas, dan menurut Pemohon Banding perhitungan pajak yang seharusnya adalah sebagai berikut:

URAIANFISKUSWajib PajakSELIS'Ii Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak 12.074.751.620 3.298.905.1858.775.846.435 Pph Final Pasal 4 (2) yang terhutang1.098.741.743221.157.099877.584.644877.584.644 Kredit Pajak (setoran masa)221.157.099221.157.099

Pajakyangtldak/kurangdibayar877.584.644

Bunga Pasal 13 (2) KUP306.803.591306.803.591 jumlali Pph yang maslh liarus dibayar1.184.388.235•1.184.388.235 bahwa atas surat keberatan yang diajukan Pemohon Banding, telah d iterbitkanSu ratKeputu sanTerband i n gNo morKEP- 01997/KEB/PJ/WPJ.07/2023 Tanggal 20 Juli 2023 dengan perhitungan sebagai berikut:

Ditambah/(Dikurangi)(Rp)

UraianSemula (Rp)Menjadl (Rp) a. Dasar Pengenaan Pajak12.074.751.620012.074.751.620 b. Pajak Penghasllan (Pph)

Terutang1.098.741.74301.098.741.743 c. Kredit Pajak221.157.0990221.157.099 d. Kompensasi Masa/

Tahun Pajak sebelumnya000 e. Pph Kurang (Leblh)

Bayar877.584.6440877.584.644 f. Sanksi Adminlstrasl306.803.5910306.803.591

9. Jumlah Pph yang masih harus / (leblh) dlbayar1.184.388.23501.184.388.235

MENGENAI POKOK SENGKETA DAN ALASAN BANDING bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:A

Halaman 6 dart 41 halaman. Putusan Nomor PUT-009859.25/2023/PP".XvlllB Tahun 2026

PT Catur Sentosa Adiprana

URAIAINI:lsKuSWajlb PaJakSEL'S'H

Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak 12.074.751.6203.298.905.1858.775.846.435 Pph Final Pasal 4 (2) yang terhutang1.098.741.743221.157.099877.584.644877.584.644 Kredit Pajak |setoran masa)221.157.099221.157.099

Pajakyangtidak/kurangdibayar877.584.644

Bunga Pasal 13 (2) KUP306.803.591306.803.591 Jumlah Pph yang masih harus dlbayar1.184.388.235•1.184.388.Z35 bahwa alasan yang mendasari banding atas koreksi yang diajukan banding tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. bahwa terdapat perbedaan angka koreksi antara Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dan Risalah Pembahasan dengan lkhtisar Hasil Pembahasan Akhir;

2. bahwa koreksi yang terdapat dalam lkhtisar Hasil Pembahasan Akhir menjadi bertambah besar dan berbeda dari apa yang sudah disampaikan pada saat Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dan Risalah Pembahasan;

3. bahwa Pemohon Banding kemudian mempertanyakan kepada Pemeriksa apa yang menjadi dasar koreksi yang terdapat dalam lkhtisar Hasil Pembahasan Akhir, tetapi Pemeriksa sama sekali tidak pernah menyampaikan penjelasan kepada Pemohon Banding terkait angka koreksi tersebut;

4. bahwa koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa hanya berdasarkan asumsi yang tidak dapat dibuktikan dengan data dan fakta;

Menurut Pemohon Banding bahwa pada saat proses pemeriksaan, kami mendapat Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP-00168/VVPJ.07/KP.0804/RIKSIS/2022) pada point I.1 Pph Final Pasal 4 ayat (2), terdapat koreksi sebagai berikut:

Objek Pajak

MenurutspT/WPRp3.298.905.185

MenurutpemeriksaRp4.682.681.062

Rp1.383.775.877

bahwa pada saat pembahasan akhir, di dalam Risalah Pembahasan Nomor SP2 PTIN-0002AVPJ.07/KP.0804/RIK SIS/2022 pada po/.nf nomor 5 tertera pembahasan dan tanggapan sebagai berikut:

5 Pph Fhal Pasal 4 ayat (2)

A. Pokok mas.aLahkoreksl

O"ok Pph Fhal Pasal 4 ayat (2)

Menurut wajb paiakRp3.298.905.185

MermA pementsaRp

KorekslRp1.383.775 877

1) Dasar Koreksl pomodrsa pa|ak yang tercarfulm daLam SPHP

Berdasarfen hasll pemeriksaan. terdapet toreksl

DasarAukun.. -Pasal4 ayat(2) UU pph

•Pasal 12 ayat (3) UU KUP

2) Tanogapanwajibpajak atas SPHP

Berdasarkan surat langgapan \^o No : 1&S/Sl(-Corn/CSA/\/W2022 tanggal 01 Agustus 2022. wa;lb paiak menyatakan tidak setiiu schrtya

3) Pandapat pemeriksa pa|ak dalam pembahasan Akhir

Berdasarkan biJal pendutung dan riroian dari tanggapan wajb pa)ak. dapat dlchma sebaglan (ada di KKP 0byck Pph 4 (2) PembahasanAkhir)

4) Tangoapan waJB) Pajak dalam pembahasan Akhr bahwa akan tetapi yang tercantum dalam lkhtisar Hasil Pembahasan Akhir adalah sebagai berikut:

(dalam Runiahl Ctm.8PTKcrful rfu.SPHPM..I P-b.h..in ^unlTmu.n yon.Ot.uLnxphbhha) urfuncfro. Ponerh- chap,hvp cfuP-hobiirfufui wp a(2.3.a)utl,,2-3to' 1234S0(2.4)rmu(24)7 (Z'5)

Pph F.r.al Pasal 4 ayat (2)ObjekPphFiralPasal4ayat (2) m8.as i co ® -` \ ' \ „ > \ ,8.Ti5 eA. 4se1Z074`75`JEOa2,8 " I 6534 4ei ;3i 2 e77 Pph Flmal Pasel 4 ayal (2) Teutang22...57.oee1so.Tlsoae77 S84 e44aI.Ooa74i.74322i.i57.oee-iso2ol.cca Kredit PajakKunngBayar221.1S7,OcO221 157 0cO221.157 0cOa

\~,'?"?, " ,Ae77.584J"- ? \® * ? C* Sanksl AdmJmshas(PakK /LebmdbA ,T® ce300 cOO£0,a30. cO.Sol-25B cao lil aj yang uiang()ayarSTP•8a.76coo2a1 \ul\,1,,1.18d88235a.cO, a}cO a00 bahwa sehingga SKPKB Pph Pasal 4 ayat (2) yang disampaikan kepada kami adalah sebagai berikut:

URAIANFISKUSWajlb Pa|akSELISIH Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak 12.074.751.620 3.298.905.1858.775.846.435 Pph Final Pasal 4 (2) yang terhutang1.098.741.743221.157.099877.584.644877.584.644 Kredit Pajak (setoran masa)221.157.099221.157.099

Pajak yang tidak/kurang dibayar877.584.644

Bunga Pasal 13 (2) KUP306.803.591306.803.591 Jumlah Pph yang maslh harus dibayar1.184.388.235•1.184.388.235 bahwa berdasarkan lkhtisar Hasil Pembahasan Akhir dan SKPKB yang disampaikan, berikut pendapat dan tanggapan menurut Pemohon Banding:A

Halaman 8 dart 41 halaman. Putusan Nomor PUT-009859.25/2023/PP".XvlllB Tahun 2026

PT Catur Sentosa Adiprana .;

1. Terdapat perbedaan angka koreksi antara Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dan Risalah Pembahasan dengan lkhtisar Hasil Pembahasan Akhir;

2.Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak sebesar

Rp3.298.905.185,00 (Pemohon Banding) dihitung oleh pemeriksa hanya berdasarkan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) salah satu cabang yaitu kantor pusat Jal(aria dengan NPWP 01.•••.•••.•-•••.000 saja.

3. Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak (Menurut Fiskus) sebesar Rpl2.074.751.620,00 dihitung oleh Pemeriksa dengan rincian sebagai berikut:

Asumsi DPP yang belum dilaporkan8.775.846.436

SPM Pph 4(2) 01.367.223.3.054.0003.298.905.18S

Total DPP berdasarkan perhitungan Fiskus12.074.751.621 bahwa fiskus "berasumsi" bahwa "Biaya Kantor" semua cabang "Divisi Bahan Bangunan" merupakan obyek Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2); bahwa penjelasan total "biaya kantor" seluruh PT Catur Sentosa Adiprana Tbk adalah sebagai berikut:

''Biaya kantor" dMsi bahan bangunan

17.551.692.871

"Biaya kantor" divisi P&G

3.382.573.743

Total seluruh "Biaya kantor"20.934.266.614 bahwa atas "biaya kantor" divisi bahan bangunan diatas, maka pemeriksa berasumsi bahwa 50% merupakan obyek Pajak Penghasilan Final Pasal 4(2) sehinggamenghasilkankekuranganpembayaransebesarDPP Rp8.775.846.435,00 (dengan hitungan Rpl7.551.692.871 x 500/o);

KESIMPULAN DAN USUL PEMOHON BANDING bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di alas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa:

1. Surat Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 27 UU KUP serta pasal 35, 36 dan37UUPengadilanPajak;1

2. Atas koreksi Pph Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp877.584.644,- (belum termasuk sanksi bunga Pasal 13 (2) KUP) Wajib Pajak tidak setuju dan tidak bersedia untuk membayarkan seluruhnya;

bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

3. MenyatakanSuratKeputusanTerbandingNomorKEP- 01997/KEB/PJAVPJ.07/2023 Tanggal 20 Juli 2023 tentang keberatan alas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Nomor 00029/240/20/054/22 Tanggal 12 Agustus 2022 Tahun Pajak 2020 adalah tidak sesuai dengan bukti-bukti dan fakta yang ada serta tidak sesuai dengan unsur keadilan bagi Wajib Pajak dan ketentuan perundang- undangan perpajakan sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

bahwa demikian surat banding ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya;

bahwa atas perhatian dan kerj.asamanya kami ucapkan terimakasih;

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S-2037/SUB/VVPJ.07/2023 tanggal 30 November 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut dimaksud;

bahwasehubungandengansuratPaniteraNomorU- 009859.25.2023/PAN/2023 tanggal 23 0ktober 2023 berkenaan dengan surat Banding dari Pemohon Banding NPWP 01.•••.•••.•-•••.000 Nomor 262/SK- Corp/CSA/X12023 tanggal 12 0ktober 2023 hal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan uraian sebagai berikut:

1

Halaman 10 dart 41 halaman. Putusan Nomor PUT-009859.25/2023/PP/M.XvlllB Tahun 2026

PT Catur Sentosa Adiprana

PERSYARATAN FORIVIAL

1. Persyaratan Formal bahwa berdasarkan hasil penelitian atas surat Banding Pemohon Banding Nomor 262/SK/Corp/CSA/X/2023 tanggal 12 0ktober 2023 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 13 0ktober 2023, tanggal kirim pos 12 0ktober 2023 (namun bukti pos kirim surat Banding tidak dilampirkan pada surat Permintaan Uraian Banding) diketahui hal-hal sebagai berikut:

EYa ETidak a.Banding diajukan dengan surat banding dalam Bahasa Indonesia kepada

Pengadilan Pajak:EE b.Banding diajukan dalamjangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima surat keputiisan yang dibanding;

bahwa diajukan pada tanggal 12 0ktober 2023, SK diterina 21 Juli 2023;

c.Banding diajukan di lilar jangka waktu 3 (tiga) bulan karena keadaan dHuar kekuasaan Pemohon Banding dengan dilampiri bukti pendukung adanya keadaan di luar kekuasaan Pemohon Banding;

d.Terhadap 1 (satu) keputusan diajuken 1 (satu) silrat banding;

e.Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yangjelas;

f.Banding diajuken dengan mencantumkan tanggal diterima surat Keputusan

I Terbanding Ncimor KEP-01997/KEB/PJAVPJ.07/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dlterima tanggal 21 Juli 2023;E

9.Surat banding dilampiri salinan surat keputusan yang dibanding;

h.Bukti pembayaran:

Untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya:

-Surat banding dilampiri bukti pembayaran 50% atas pajak yang terutang; ==

- Surat banding tidak dilampiri bukti pembayaran pajak karena tidak ada pajak yang terutang;

Untuk tahun pajak 2008 dan seteriisnya:

- Surat banding dilampiri bukti pembayaran alas pajak yang masih harus dibayar sesuai yang telah disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan;

- Surat banding tidak dilampiri bukti pembayaran pajak karena tidak ada pajak yang masih harms dibayar yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan;

Surat Banding ditandatangani oleh Ronni Nurmal bertindak selaku:

- Wajibpajak;

- Ahli warisnya;

- Pengurusyang berkedudukan di Indonesia;

- Pengurus yang tidak berkedudukan di Indonesia:

- Kuasa Hukumnya dengan dilampiri surat kuasa khusus:

Penandatanganan surat banding:

- Berkedudukan di Indonesia

- Melampirkan bukti keberadaan pada saat penandatanganan surat banding k.Surat/skpn{eputusan yang diajukan banding bukan merupakan objek yang dapat diajukan banding;

2. Kesimpulan Pemenuhan Persyaratan Formal bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan pada angka 1, maka permohonan Banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan formal sepanjang dapat membuktikan bukti Po§ Pengiriman Surat Banding tanggal 12 0ktober 2023 sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 35 ayat (1 ) dan ayat (2) dan Pasal 36 ayat (1 ), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Apabila pada sidang perneriksaan formal, Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan Bukti Pos Pengiriman Surat Banding tanggal 12 0ktober 2023 atau Bukti Pos yang disampaikan menunjukkan tanggal yang melewati tanggal jatuh tempo, maka kepada Majelis Yang Mulia Terbanding mengusulkan untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon Banding tidak memenuhl persyaratan formal sehingga Tidak Dapat Diterima (TDD);

URAIANMENGENAIKETETAPANSEMULA,KEBERATAN DAN KEPUTUSAN ATAS KEBERATAN bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00029/240/20/054/22 tanggal 12 Agustus 2022 Masa Pajak Januari- Desember 2020 diterbitkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor PelayananPajakPenanamanModalAsingSatuNomorLAP- 00185AVPJ.07/KP.08/RIKSIS/2022 tanggal 12 Agustus 2022; A

bahwa atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding mengajukan Keberatan dengan surat Nomor 254/SK-Corp/CSAD{/22 tanggal 14 0ktober 2022, yang diterima Perusahaan Masuk Bursa pada tanggal 22 Juli 2022 berdasarkan LernbarPengawasanArusDokumen(LPAD)NomorFORM- 05005901/BPS/KPP.070803/2022 tanggal 14 0ktober 2022;

bahwa atas surat keberatan Pemohon Banding, telah diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01997/KEB/PJAVPJ.07/2023 tanggal 20 Juli 2023;

ANALISA POKOK SENGKETA bahwa setelah membaca surat banding, mempelajari laporan peneli{ian keberatan, berkas surat menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, keberatan Pemohon Banding, dengan ini disarnpaikan analisa pokok sengketa atas surat Banding dari Pemohon Banding sebagai berikut:

I{oreksi Penghasilan Kena Pajak (PKP) / Dasar Pengenaan Pajak (DPP) •Sebesar`]p8-...,6F3F0ll

Menurut Pemohon Banding bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju dengan koreksi /I Terbanding dengan alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 262/SK-Corp/CSA/X/2023 tanggal 12 0ktober 2023

Menurut Terbanding

1. Dasar Hut(urn a. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

b. Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata cara perpajakan sebagaimana telah diubaq

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

b. Data, Fakta dan Hasi] Penelitian bahwa dalam pengajuan keberatan, Pemohon Banding memberikan sebagian data pendukung atas akun 7300.1000 listrik, telpon, air yaitu sampling softcopy pdf kontrak sewa, tagihan, bukti pembayaran dad seluruh cabang di Indonesia;

bahwa namun dokumen-dokumen ini tidak disampaikan Pemohon Banding pada saat pemeriksaan;

bahwa oleh karenanya sebagaimana ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku maka atas dokumen data pendukung yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan tidak dapat dipertimbangkan pada penelitian Kebera{an;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di alas, maka Terbanding menolak permohonan Keberatan Pemohon Banding;

3. Pajak Terutang Menurut Penelitian Keberatan bahwa berdasarkan uraian Terbanding tersebut di atas terbukti bahwa koreksi Terbanding atas DPP Pph Final Pasal 4 Ayat (2) telah sesuai denganketentuanyangberlaku,sehinggaTerbandingtetap mempertahankan koreksi dan menolak permohonan keberatan Pemohon Banding;

- bahwa berikut perhitungan Pajak Terutang Menurut Terbanding uaJm to

V-aap,~P8P SFiInB1bcfand flEnst.!bcap-Pqcnmp#t2JPus'Bi2"e7,O„u£J2®a a in pdfd.®rst] a-I22tl57Jsour{'.7a toI1Eappa-aFr ubt-ftd-Iaa0

22t.erizDSn\90Zzl.|S,ee c sTpam-Binaaa a ceoEzptas.ax-cd Ldp-00a

& `BOTdxBmmgra0a

L=i=-dacft-ueeaa aa0 tL Lbthaaa

I In.#Ic.¥ep,c¥nod-abcuztBap-*b~.b0 10a

22Lts,P2e-2in.acac-o221.15lJco

7 immtrmq-QaDag--iv\J38aun, sdaaazarm

L EmFdl.®tgivL.aEa]bpdi.mhtrdlinpara5Enl*.isma#dkip

009-a a. I¢enzapa tbulmoufpL'-a c arm3at-a.a.c.a

I .tin FFBca pan rni! -(.ac) '0 I1.qwje82ae

Halaman 14 dart 41 halaman. Putusan Nomor PUT-009859.25/2023/PPM.XvlllB Tahun 2026

PT Catur Sentosa Adiprana

KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan bahwa berdasarkan penelitian surat Banding, data dan dokumen sebagaimana diuraikan pada bagian 1 s.d Ill di atas, maka disimpulkan bahwa:

a. Surat Banding Nomor 262/SK-Corp/CSNX/2023 tanggal 12 0ktober 2023 berdasarkan penelitian sementara dan sesuai dengan data yang ada telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Pasal 35 ayat (1 ) dan (2) serta Pasal 36 ayat (1 ), (2), (3), dan (4) serta Pasal 37 ayat (1 ) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Dalam proses pengadilan, terhadap ketentuan formal permohonan banding dan tidak terbatas hal-hal lain yang menurut majelis diperlukan, dapat diuji kebenarannya;

b. KeputusanTerbandingNomorKEP-01997/KEB/PJAVPJ.07/2023 tanggal 20 Juli 2023 diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara ii Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan I sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

c. Koreksi Terbanding telah sesuai dengan ketentuan p6rundang- undangan perpajakan yang berlaku.

2. Usul bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan Banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01997/KEB/PJAVPJ.07/2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Keberatapi

Wajib Pal.ak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pal.ak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) Nomor 00029/240/20/054/22 tanggal 12 Agustus 2022 atas nama Pemohon Banding NPWP 01.•••.•••.•-•••.000 Masa Pajak Januari-Desember 2020;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor 010/SK-Corp/CSA/I/2024 tanggal 8 Januari 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

SURAT BANTAHAN DARI PEIVIOHON BANDING ATAS SURAT URAIAN BANDING bahwa berdasarkan Surat Uraian Banding Direktur Jenderal Pajak Kantor Wlayah DJP Jakarta Khusus Nomor S-2037/SUBAVPJ.07/2023 tanggal 30 November 2023 yang telah Pemohon Banding terima pada tanggal 09 Desember 2023, maka Pemohon Banding mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. bahwa dalam pengajuan keberatan, Pemohon Banding memberikan sebagian data pendukung atas akun 7300.1000 listrik, telpon, air yaitu sampling softcopy pdf kontrak sewa, tagihan, bukti pembayaran dari seluruh cabang di Indonesia sesuai dengan permintaan Peneliti Keberatan;

2. bahwa selama proses pemeriksaan, Wajib Pajak sudah menyampaikan data sesuai dengan permintaan Pemeriksa dan mengenai data berkaitan dengan Pph Final Pasal 4 ayat (2), semua data sudah clisampaikan dan hasil pemeriksaan pun sebenarnya sudah sesuai dengan perhitungan dan kewajiban Wajib Pajak, hanya saj.a kemudian timbul koreksi atas akun 7300.1000 listrik, telpon, air yang pada awalnya tidak I pernah dijelaskan oleh pemeriksa dasar koreksi tersebut;I

3. bahwa kronologis kejadiannya adalah terdapat perbedaan angka koreksi antara Surat Pemberitahuan Hasil Pexneriksaan (SPHP) dan Risalah Pembahasan dengan lklatisar Hasil Pembahasan Akhir;

4. bahwa koreksi yang terdapat dalam lkhtisar Hasil Pembahasan Akhir ): menjadi bertambah besar dan berbeda dari apa yang sudah disampaikan^ :;11,

pada saat Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dan Risalah Pembahasan;

5. bahwa Pemohon Banding kemudian mempertanyakan kepada Pemeriksa apa yang menjadi dasar koreksi yang terdapat dalam lkhtisar Hasil Pembahasan Akhir, tetapi Pemeriksa sama sekali tidak pernah menyampaikan penjelasan kepada Pemohon Banding terkait angka koreksi tersebut;

6. bahwa kemudian Pemohon Banding berusaha mencari tahu sendiri terkait angka koreksi tersebut, dan tanpa mendapata penjelasan dari Pemeriksa, Wajib Pajak menemukan bahwa dasar angka koreksi adalah berasal dari 50% dari biaya kantor (listrik, telepon, air) "Divisi. Bahan Bangunan" sebesar Rpl7.551.692.870,00, sehingga koreksi DPP adalah sebesar Rp8.775.846.435,00;

7. bahwa selama proses penelitian keberatan, Peneliti Keberatan sudah mendapatkan data .dan fakta bahwa biaya yang terdapat dalam alum

-.7300.1000 listrik, telpon, air adalah bukan merupakan objek Pph Final

Pasal 4 Ayat (2);

bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding di alas, maka Pemohon Banding berpendapat sebagai berikut:

1. bahwa selama proses pemeriksaan, Pemohon Pajak sudah rnemberikan data sesuai dengan permintaan Pemeriksa;

2. bahwa selama proses pemeriksaan, terdapat perbedaan angka koreksi antara Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) da.n Risalah Pembahasan dengan. Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir yang tidak pernah dijelaskan dasar koreksinya;

3. bahwa koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa hanya berdasarkan asumsi yang tidak dapat dibuktikan dengan data dan fakta;

4. bahwa Pemohon Banding menolak atas koreksi dan denda yang dilakukan oleh Fiskus hanya dengan menggunakan "asumsi" dan bukan dengan data dan fakta yang sebenarnyah

Halaman 17 dart 41 halaman. Putilsan Nomor PUT-009859.25/2023/PP".XvlllB Tahun 2026

PT Catur Sentosa Adiprana

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan bahwa menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Wilayah DJP Jakarta Khusus Nomor KEP-01997/KEB/PJAVPJ.07/2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pph Final Nomor 00029/240/20/054/22 tanggal 12 Agustus 2022 Tahun Pajak 2020, adalah tidak sesuai dengan bukti-bukti dan fakta yang ada serta tidak sesuai dengan unsur keadilan bagi Wajib Pajak dan ketentuan perundang-undangan perpajakan sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

2. Saran bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding dan menolak Keputusan Pirektur Jenderal Pal.ak Wilayah DJP Jakarta Khusus Nomor KEP-01997/KEB/PJAVPJ.07/2023

--~=r=`]T=tanggal 20 Juli 2023 mengenai Keberatan Pemohon Banding atas Surat

Keputusan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pph Final Tahun 2020 2022 atas nama Peinohon Banding NPWP: 01.•••.•••.•-•••.000;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa asli dan fotokopi surat atau tulisan yang telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P- 31 sebagai berikut:

Bukti p-1.KeputusanTerbandingNomorKEP-

01997/KEB/PJAVPJ.07/2023 tanggal 20 Juli 2023;

Bukti p-2.Surat Ketetapan pajak Kurang Bayar pajak penghasilan Final

Pasal 4 ayat (2) Nomor 00029/240/20/054/22 tanggal 12 Agustus 2022 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2020;

1

Halaman 18 dart 41 halaman. Putusan Nomor PUT-009859.25/2023/PP/M.XvlllB Tahun 2026 (;

PT Catur Sentosa Adiprana I

Buktip-3.Surat Keberatan Nomor 254/SK-Corp/CSA/X/22 tanggal

14 0ktober 2022 beserta Bukti Penerimaan Surat dan Daftar Dokumen Lampiran Surat Keberafan;

Bukti p4.Pakta ]ntegritas tanggal 12 0ktober 2023 a.n. Surjati Tanril; Bukti p-5.Akta Notaris Nomor 65 tanggal 6 April 2023 perihal pernyataan

Keputusan Rapat PT Catur Sentosa Adiprana Tbk yang dibuat oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat;

Bukti p-6.Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia NomorAHU-

AH.01.09-1018927 tanggal 11 April 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Catur Sentosa Adiprana Tbk. sehubungan dengan Akta Notaris Nomor 65 tanggal 6 April 2023;

Buktip-7.Surat Menteri Kehakiman Nomor 02-5216.HT.01-01.Th84 tanggal 18 September 1984 perihal Akta Pendirian Perseroan Terbatas a.n. PT Catur Sentosa Adiprana;

Buktip-8.Akta Notaris Nomor 93 tanggal 31 Desember 1983 perihal

Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta;

Bukti p-9.Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manu§ia Nomor AHU-

AH.01.09-0026539 tanggal 28 Juni 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Catur Sentosa Adiprana Tbk. sehubungan dengan Akta Notaris Nomor 206 tanggal 22 Juni 2022;

Bukti p-10.Akta Notaris Nomor206 tanggal 22 Juni 2022 perihal perseroan

Terbatas yang dibuat oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn,, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat;

Buktip-11.Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor SPHP-

00168AVPJ.07/KP.0804/RIKSIS/2022 tanggal 25 Juli 2022; Bukti p-12.Daftar Temuan pemeriksaan;

Bukti p-13.Ikhtisar Hasil pembahasan Akhir; 1

Halaman 19 dart 41 halaman. Putusan Nomor PUT-009859.25/2023/PP".XvlllB Tahun 2026

PT Catur Sentosa Adiprana

Bukti p-14.Risalah pembahasan;

Bukti p-15.Bukti penerimaan pajak NTPN 7837EOT7290ENRTL tanggal 1 0

0ktober 2023 senilai Rpl .184.388.235,00;

Bukti p-16.Bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 a.n. Bui Khong; Bukti p-17.Salinan Kartu Tanda penduduk a.n. Bui Khong;

Bukti p-18.Salinan Kartu Tanda penduduk a.n. Surjati Tanril;

Buktip-19.Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Badan Nomor 035/SK-

Corp/CSA/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 a.n. Bui Khong; Bukti p-20.Pakta lntegritas tanggal 12 0ktober2023 a.n. Surjati Tanril; Bukti p-21.Bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 Formulir 1721-I; Bukti p-22.Matrix pokok sengketa Banding;

Bukti p-23.Profil perusahaan;

Bukti p-24.Matriks sengketa;

Bukti p-25.Rekap SPM Pph pasal 4(2) Tahun 2020;

Bukti p-26.Dokumen dan perhitungan sewa cabang Lampung;

Bukti p-27.Dokumen dan perhitungan Biaya Listrik, Telepon, dan Air; Bukti p-28.Dokumen perjanjian sewa;

Bukti p-29.Penjelasan Tertulis Nomor 1 86/SK-Corp/CSA/VIl/2024 tanggal

10 Juli 2024;

Bukti p-30.Contoh Token Listrik;

Bukti p-31.Pendapat akhir nomor 259/SK-Corp/CSAD(/2024 tanggal 2

0ktober 2024 dan dokumen lampirannya;

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa asli dan fotokopi surat atau tulisan yang telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-26 sebagai berikut:

Bukti T-1.Surat Tugas Nomor ST-560AVPJ.07/2024 tanggal 26 Januari 2024;

Bukti T-2.Surat Tugas Nomor sT-804/\/VPJ.07/2024 tanggal 12 Februari 2024;

Bukti T-3.Laporan penelitian Kebratan; A

Halaman 20 dart 41 halaman. Putiisan Nomor PUT-009859.25/2023/PP/M.XvlllB Tahun 2026

PT Catur Sentosa Adiprana

Bukti T-4.Laporan Hasil pemeriksaan;

Bukti T-5.Matriks sengketa Banding;

BuktiT-6.Surat Tugas Nomor ST-1207/WPJ.07/2024 tanggal 5 Maret 2024;

Bukti T-7.Kertas Kerja pemeriksaan;

BuktiT-8.Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2020 a.n. PT Catur

Sentosa Adiprana Tbk;

BuktiT-9.Surat Tugas Nomor ST-1740/WPJ.07/2024 tanggal 16 April 2024;

Bukti T-10. Penjelasan Tertulis tanggal 25 April 2024;

Bukti T-11. Surat Tugas Nomor sT-2361AVPJ.07/2024 tanggal 27 Mei 2024; Bukti T-12. Laporan Penentuan Harga Transfer, Dokumen Lokal Tahun 2020;

Bukti T-13. Laporan Keuangan Tahun 2020;

Bukti T-14. Struktur ,Organisasi;

'-+ Bukti T-15. Surat Tugas Nomor ST-2736/\/VPJ.07/2024 tanggal 19 Juni 2024;

Bukti T-16. Daftar Cabang Mitral0 Store Di Indonesia;

Bukti T-17. Penj.elasan Tertulis tanggal 20 Juni 2024;

Bukti T-18. Surat Tugas Nomor ST-3037/\/VPJ.07/2024 tanggal 8 Juli 2024; Bukti T-19. Surat Tugas Nomor ST-3342AVPJ.07/2024 tanggal 24 Juli 2024; Bukti T-20. Laporan Keuangan PT Catur Sentosa Adiprana tahun 2020; Bukti T-21. Spl dan SP2 PT Catur Sentosa Adiprana 2020;

Bukti T-22. S-1439 permintaan data keberatan;

Bukti T-23. Surat Tugas Nomor ST-3779/VVPJ.07/2024 tanggal 21 Agustus 2024;

Bukti T-24. Surat Tugas Nomor sT-3913AVPJ.07/2024 tanggal 29 Agustus 2024;

Bukti T-25. Surat Tugas Nomor ST-4472AVPJ.07/2024 tanggal 2 0ktober 2024;1

Halaman 21 dart 41 halaman. Putusan Nomor PUT-009859.25/2023/PP/M.XvlllB Tahun 2026

PT Catur Sentosa Adiprana

Bukti T-26. Pendapat Akhir dengan nomor S-2798AVPJ.07/2024 tanggal 2

0ktober 2024;

PERTIIVIBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak bahwaobjeksengketaberupaKeputusanTerbandingNomor KEP-01997/KEB/PJAVPJ.07/2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Keberatan Wajib Pajak alas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari s.d. Desember 2020 Nomor 00029/240/20/054/22 tanggal 12 Agustus 2022 termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pal.ak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

- Menimbang,- bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan alas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding bahwaSuratBandingNomor262/SK-Corp/CSAex/2023tanggal 12 0ktober 2023, dibuat dalam Bahasa Indonesiaditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan un{uk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1 ) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1 ), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Pokok Sengketa

Menimbang bahwa yang menjadi sengketa dalam banding ini adalah

Halaman 22 dart 41 halaman. Putusan Nomor PUT-009859.25/2023/PP".XvlllB Tahun 2026

PT Catur Sentosa Adiprana

sebagai berikut:

Menurut

Nilai Sengketa(Rp) UraianPemohon BandingTerbancling (RD)(Rot

Dasar PengenaanPajak

3.298.905.185,00Rpl2.074.751.620,008.775.846.435,00

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai a[at bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

1. Koreksi Dasar pengenaan pajak PPN sebesar Rp8.775.846.435,00 Menimbang bahwa Terbanding menyampaikan penjelasan- penjelasan, secara tertulis dan ]isan dalam persidangan, yang memuat pol{ok-pot(ok pendapat da]am beberapa uraian berikut;

bahwa pokok-pokok alasan koreksi Terbanding sebagai berikut :

1.Bahwa koreksi dilakukan berdasarkan hasil penyandingan (ekualisasi) antara nilai DPP yang dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT masa dengan nilai biaya yang terkait dengan objek Pph sebagaimana termuat dalam laporan keuangan dan G/L.

2.Bahwa pada awalnya, hasil penyandingan yang dilakukan oleh Tim pemeriksa Pal.ak adalah sebagai berikut:

Ot)EIP8t*manrfupcadsa:

n3Jb3 bporm ng L4txi

I tAV.1ue Btya 5crm ooaibooapqstendLzmA4Apartcrm

2 inanl PerencanpenquiJap 8drp Pendong rm

3 E22ae3001f}BlabanaPenggna JaBautag8lpccotoi]B Fin

I 'rm.lou Dwh

5 fro.1ovo IJ5mac TEIPON, Andd.in " sewo gLrfungrmgmowhmimputerm

JLrm OQ|et Pail mcflprut Pcmedt84 I

Porfu NcrBca

Ong dca rna 8whmys

D®othgdectotiidLporLm ttBca bcrfurty4

Docilitrybn eehgiv ot.€l Pin Pcagtangan t]h

REPBhadiKFpqb

Ot*[ P3& lle"Ind SIT \AP ®r8.l}

TatBI Oty Pph . (Z| PLis.I dun Semh Cit].og frokal Obpk Pepr

3.Bahwa kemudian Pemohon Banding menyampaikan tanggapan atas temuan Tim Pemeriksa Pajak melalui surat tanggapan nomor 185/SK- Corp/CSA/VIIl/2022, dengan memberikan perhitungan rekonsiliasi sebagai berikut:

•frMenurut wp

Sewa yang dilaporken dalam SPM24.195.345.231

'2200.3001Perercafta penggm Jasa sebagal percotong pph289.53S.655

'2200.3001Pelaksan penggum Jasa sebegal pemotong pphI.597.095.291

'4800.1000Djviclen781.616.128

JIImlah objek pajak26.863.S92.305

Total oby pph 4 (2) yang dilaporkan26.863.592.305

Koretsl ol.jok paJaka

ISe\^ra (atau merupakan gang Muka scru.a) yang disctor dan dilaporl:an di tahufi 2020 scbesar

Rp.24.I.95.345.231.-adrlah untuk pcriode yang bcTbcda.beda dan bisa untul: bcberapa taliun scsuai dcngan pcf].anjian sewa. Pcmbct)anon scwanya juga tichk scfman)ra adalah un"k periodelahun2020,danadayangpedodesewanya`m]k/sampaidcngantinuribcrikutoya,

• Total biaya se\va yang tcrcatat di GL tahun 2020 juga tidak sclurtihaya bc[asal dad Uang Mul:a SOU/a yang disc(or di tahun 2020, sebagian adrlal drri Uang M`ilca Sctva yang sudch disclor dari tahtin-tahuri sebclumnya, yang pcmbebanaii biayanya salxpai ke periode tahun -2020.I -` .,

4.Bahwa berdasarkan tanggapan dari Pemohon Banding, dapat disimpulkan bahwa sengketa alas DPP Pph Final Pasal 4 Ayat (2) terletak pada perbedaan jumlah biaya sebagaimana termuat dalam akun:

1. 7400.4000 -Biaya sewa gudang / bangunan / rumah / apartemen

2. 2200.3001 - Pelaksana Pengguna Jasa sebagai Pemotong Pph

3. 7300.1000 -Listrik, Telepon, dan Air dalam sewa gudang / bangunan / rumah / apartemen

5.Bahwa Tim pemeriksa pajak menambah jumlah nilai koreksi DPp menjadi sebagai berikut:

A

Halaman 24 dart 41 halaman. Putusan Nomor PUT-00985g.25/2023/PP".XvlllB Tahun 2026

PT Catur Sentosa Adiprana

No.ulafanF!e'.MenuntKorekst(Rp),

Traoon Athfr WPPndct Akhr Fisbe

\8,775.846.43S 1234 Periyenra sebagal Pemotong Pajak920,333,3340289,535.6559.696.179.7690289,535,655

Perencana komstrutsl: )0 Pengguna J@sa seb8gal Pemotong Pph

'0 Pelafro I(orsfrotsl :01,307.420,0680;0 Pengguma Jasa sebegat Pemotong Ppti1,307.¢20.068

)a Oividen yana Di!erimaoberofeh Wafo Pa fak op Dal781.616.128781.616.128o JUHLAH3.298,905.18512.074.761.6208.775,846.435

6.Berdasarkan penjelasan dan bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Terbanding berpendapat sebagai berikut:

a. Bahwa sengketa yang berasal dari akun ini merupakan sengketa yuridis pemb.uktian mengenai apakah biaya u{ilitas berupa listrik, air dan telepon yang dibayar oleh Pemohon Banding termasuk dalam komponen perhitungan DPP objek Pph Final Pasal 4 Ayat (2) atas persewaan tanah dan/atau bangunan.

b. Bahwa menurut Pemohon Banding, biaya utilitas yang dibayarkan oleh Pemohon Banding bukanlah termasuk dalam komponen perhitun`gan DPP objek Pph Final -E'asal 4 Ayat (2) atas persewaan tanah dan/atau bangunan.

c. Bahwa menurut Terbanding, biaya utilitas yang dibayarkan oleh Pemohon Banding termasuk dalam komponen perhitungan DPP objek Pph Final Pasal 4 Ayat (2) atas persewaan tanah dan/atau bangunan, yaitu sebagai "serv/.ce charge".

7.Bahwa ketentuan mengenai komponen perhitungan DPP pph pasal 4 Ayat (2) atas persewaan tanah dan/atau bangunan dalam hal penyewa merupakan pemotong adalah sebagai berikut:

• Bahwa pengenaan biaya listrik, telpon dan air terkait tanah dan/atau bangunan sebagai DPP Pph'Pasal 4 Ayat (2), diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan nomor 394/KMK.04/1996 stdd KMK nomor 120/KMK.03/2002.

Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan

dan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan "service charge" balk yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan.

• Bahwa definisi "serv/.ce charge" dapat dilihat dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE -13/PJ.32/1989, yaitu ba/as/.asa yang menyebabkan ruangan yang disewa tersebut dapat dihuni sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh penyewa. "Service charge" dapat terdiri dari biaya listrik, air, keamanan, kebersihan dan biaya administrasi.

8.Bahwa dikarenakan berdasarkan bukti surat perjanjian sewa terbukti bahwa Pemohon Banding menerima manfaat dari persewaan tanah dan/atau bangunan berupa Listrik, air dan telepon (utilitas) yang dibayarkan oleh Pemohon Banding, maka biaya utilitas tersebut merupakan bentuk "serv/.ce charge" yang menjadi komponen DPP Pph Pasal 4 Ayat (2) atas persewaan tanah dan/atau bangunan.

Dengan demikian, koreksi DPP yang Terbanding lakukan berdasarkan akun 7300.1000 -Listrik, Telepon, dan Air dalam sewa gudang / bangunan / rumah / apartemen, sudah tepat.

Menimbang bahwa Pemohon Banding menyampaikan penjelasan- penje[asan, secara tertulis dan lisan dalam persidangan, yang memuat pokok-pot(ol( pendapat dalam beberapa uraian berikut;

1.Bahwa menurut pemeriksa dan terbanding, biaya Kantor (]istrik, telp, air) sebesar Rp8.775.846.435,00 merupakan biaya "service charge" yang timbul atas sewa bangunan (Gudang dan Kantor), sehingga merupakan objek Pph Pasal 4 ayat (2) yang kewajibannya belum dipenuhi oleh Pemohon Banding.

2.Di dalam persewaan gudang dan kantor, selain fisikbangunan yang kami sewa, bangunan tersebut juga sudah tersedia daya listrik yang bisa kami

1

gunakan untuk operasional kami. Beberapa bangunan lainnya juga tersedia aliran air PAM dan jaringan line telepon.

3.Dari contoh yang diambil oleh Terbanding atas sewa kantordan gudang di Balikpapan, ada tercantum luasan tanah dan bangunan yang kami sewa, termasuk daya listrik yang tersedia (hal ini sangat umum).

4.Namun di pasal berikutnya, yaitu di pasal 5 halaman 9, tertera sebagai berikut:

£13c[rl¥~u.n=ctik>Gudan"tBno dl3eva cersebuc, iuraB ---( keferglhan/kea]anan dBa lain-lBln pengeluamn at:a3 - c:,p_:* dan~_!png¥^nalt ¥cppg diee¥a CergEbti= qen]adi --- b[ban fan Sij;Bxpt. aleh !I!!^K rmUA;.--------- ~ ----

5.Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa listrik untuk Gudang yang disewa tersebut, iuran kebersihan/keamanan dan lain-lain pengeluaran atas tanah dan bangunan yang disewa tersebut menjadi beban dan dibayar oleh PIHAK KEDUA (Pemohon Banding).

6.Atas biaya yang timbul tersebut, termasuk biaya listrik, kami bayarkan langsung ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau dengan membeli pulsa token listrik, bukan dibayarkan kepada Pemilik/Pengelola Bangunan. Dalam hal contoh yang sewa di Balikpapan, kami membeli token listrik resmi (scan bukti terlampir).

Contoh Dembavaran token Dulsa di Gudana Balikpapan:

AVOUNTI 8QGN000579872020-01-06 I

STRUK pEi4BaLn!t rolszi I.IsmlE pni

STRPR E'ulszi I,IgTRrK

CSND2411 / Loket Anugerah Terang Cell

CSN02411TGL B£Iil:.2020-Oi-06

Ilo RETER: 32ii2572238mTERAI: Rp.3.ooo T=| BELIiID unTER; 232Oii4i0962PEN: Rp.0

wan: ismnppj: Rp.45.182 I,o inTERs

TRf/DATA: 81/5500 VA

ID PEE=uc> REF: o4742ic85r£D4gcogplpGsgEE;: ¥p::s...a" NAm oc33or4iDAE47iBSuTuiflAfi NTH : 41o,ao "i! TRr/DAyj\:

8PaAYm:Rp BAym: Rp.502.000Achlltl Bzltix : Rp.2.OOO ',0 RBrs:STZcO4/TOzq=ll : 6239-8946-4440-7497-4756 047421C85FED49C00C33 or4ius47iBSInforne6ih:£::!ipi:1:e:=t£: 123 Acau

7.Di dalam surat Edaran Direktur Jenderal pajak nomor sE-14/PJ.53/2003 tentang Dasar Pengenaan Pal.ak atas Service Charge dalam Rangka Kegiatan Jasa Persewaan Ruangan pada point no.6a dinyatakan bahwa:

"Dasar Pengenaan Pajak atas service charge dalam rangl(a kegiatan persewaan ruangan adalah penggantian, yakni sebesar nilai tagihan service charge yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa."

8.Dengan demikian, menurut Pemohon Banding bahwa biaya listrik, air dan telepon yang kami bayarkan langsung kepada PLN. Telkom maupun PDAM atau pulsa token / telepon yang dibeli secara resmi dan bukan dibayarkan kepada Pemberi Jasa (Pemilik bangunan) adalah bukan merupakan Objek Pph Pasal 4 ayat (2).

9.Dari semua sewa tanah dan/atau bangunan yang ada, hanya ada 1 lokasi sewa kantor untuk Divisi P&G di Cabang CSA Lampung yang ada biaya service charge-nya, yaitu ke PT Vasland Indonesia, dan atas biaya service charge ini sudah kami setorkan dan laporkan Pph Pasal 4 ayat (2)-nya, tetapi Tim Pemeriksa menggunakan asumsi dengan menghitung sebesar 500/o dikalikan dengan semua biaya atas pembayaran listrik, telp dan air dianggap sebagai service charge, dan seharusnya Tim Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan tidak boleh berasumsi, tetapi harus berdasarkan data dan fakta yang ada. A

Halaman 28 dart 41 halaman. Putusan Nomor PUT-009859.25/2023/PPM.X\/IllB Tahun 2026

PT Catur Sentosa Adiprana

4 a-I-2017 •±.oar.o. : s-.as=f`raoo2..it`^srp--28iKP.cerso-7

Pema]: P.Jaw at-J=:.4af..+-®n

. ¥zh.Ptmp.ar.`/±..nd\Iodonael-1.---, _+I

Np`^/p 03.coo.4<4.6-See.-

•a1 Tnadn-r-8L^ C--flap- Rfry-

&Aeri&f.pgap. etmt nomor -T^l^ST^AtLe017 I-riogtn 3 Aotrt.i 2017 I-.I Pdyd< - |p- A.-rLqor.i-a dan lc-rgm tE.an S-Idara. a-cie=c` hl I- .- t`fB.l`.I ..bd t~.A :

1. Oatam ei-q Sanld- f-;|~a.tor. :

a) fT. `/st±ad lodoo-I. rD.mBdkl dan I-~^akzm I-mm O`~ang:

b) PT. `/=:€±ad lr.dor`-I. B-aeih I-a .nma;boo / Ia-fo cia-dtpl F-a.torF. c} PT, `/..rind .ndoocab |`.o& a-ofBfro ®m me-lot. I-a rTiri|bm- / -dr charEro - a) b^erEBtfmBaf)*m-mg*1lr-. tI1-®.rtuxtf*]/ CSL.mtrmd.e-rea-appkm ~t-~ tkikim I- dy-k ctf- F-t`c-lI?- )pr.a dB±. Oful p®fpm-a -mm a. Pa.al 2 ro.putiB-I) D.~kti.r .one- I-lab ;ic<irL=+ KEP-2270:.- - F-ticallafi I-in a- - r~'&p-ft=ci_ntionf=-itL, 0±5cThjbffi]=-pLaco:EkdirqatumFi o=ca-.f_BLI-"=er_i t=rt7wia.=tat-t:rEiia=~ f=`.r-r~ul=-d=r.=et-o=-. jI rum.I. elco. g`idar.a dar] bmg`mm lodt€ dDE-kae Pb.k P_I.Th- info t»t=tfot froal -. `-=¥?+=J=-¥Jgfr+=i=_¥=L=._S=i==_¥(

Pa..I a.4-I-h lox (.ep.A.h p-co } dul]t-mt.I. br`i® nllal a--.e.rl tin.h dan ©i bmatriari -.I et8`i -o`mae i_ db- I--ti* t>tam ~r., blqu -in.-.fi Dlry. *.-]n.I. (

I+PP< Pcoor.=Tea )I.ng €fr Fhal ( Pfm Fhal ) earl;=r. tnt lox ( aquiAdi I-- }.

D.mdEl.n ct-p.I- - F-dan aao *da.-zmo I-I .-kin I-ak-lh.

I bahwa berdasarkan keterangan para pihak tersebut di atas Pengadilan Pajak I berpendapat sengekta ini terkait dengan aspek pembuktian dan yuridis;I Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang '\

I Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang \,\ Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Pph)

Pasal 4 ahuruf d

Penghasilandibawahinidap?tdikenaipajakbersifatfinal:^

Halaman 29 dart 41 halaman. Putusan Nomor PUT-009859.25/2023/PP".XvlllB Tahun 2026

PT Catur Sentosa Adiprana

d.penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/ataubangunan;`\ bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan Pasal 2 avat 1I

Atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau Bangunan balk sebagian maupun seluruh Bangunan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pasal 3 ayat 1i,

Atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh dari Penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai Pemotong Pajak Penghasilan, wajib dipotong Pajak Penghasilan oleh Penyewa.

)

Pasal 4 avat (2)

Jumlah brute nilai persewaan tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua jumlah yang d.Ibayarkan atau yang diakui sebagai utang oleh Penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan/atau Bangunan yang disewa termasuk biaya perowatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya layanan, dan biaya fasilitas lainnya, balk yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan.

Penielasan Pasal 4 avat (2)

Yang dimaksud dengan "biaya layanan„ adalah biaya yang biasa disebut dengan service charge. Yang dimaksud dengan .perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan" adalah perjanjian atas pembayaran biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya, dan biaya layanan yang perjanjiannya dibuat secara terpisah atau disatukan denganperjanjianpersewaan:anahdan/atauBangunan.^

.

Halaman 30 dart 41 halaman. Putusan Nomor PUT-009859.25/2023/PP/M.XvlllB Tahun 2026

PT Catur Sentosa Adiprana

bahwa Pengadilan Pal.ak berpendapat jumlah sengketa ini berasal dari buku besar Pemohon Banding dengan nomor akun 7300.1000 Biaya Listrik, Air dan telepon sewa Gudang/bangunan sebesar Rp 8.775.846.435 yang menurut Terbanding merupakan biaya service charge yang merupakan Obyek Pph Final pasal 4 ayat 2 sedangkan menurut Pemohon banding biaya dimaksud bukan merupakan obyek Pph Final pasal 4 ayat (2);

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan perjanjian sewa bangunan dari lokasi usaha Pemohon Banding di Balikpapan, Banyuwangi, Belitung, Bojonegoro, Garut, Kendari, Mataram, Palu, Samarinda dan Sukabumi;

bahwa Pengadilan Pajak memeriksa contoh (sampel) bukti dokumen terkait dengan transaksi Sewa Bangunan di Samarinda yang disampaikan oleh Pemohon Banding sebagai berikut :

-Akta Notaris perjanjian sewa Menyewa di samarinda Nomor 2 tanggal ---+--------

1 Oktober 2019

• i\urAus

KOTa sAMARI}DA 1

NOVALEN MUSSY, SH., M.Kn st:>inrmlliuln>iD^It.I(^K^s^st`"^:st?sl^J`I.

Ifo>toR:Almti3Anozoir^iiun.souTa*GG^L:o€Ju:":oil

Jl,Slut|S3bea.`:alAi'Ftt2al:tLT.liil:lcoe=m.Xc&S-at]edlt;I.

7damL{OS:f]i7+s8}2,aibizB.pboec:qii55a3999 real)^d&t`a:I.mrk".=l:h¢ m]n.co~ sju~7sirs

Nomor :

Tunggal =Ji=

Akta

Halaman 31 dart 41 halaman. Putusan Nomor PUT-009859.25/2023/PP".XvlllB Tahun 2026

PT Catur Sentosa Adiprana

- PT Nusantara Anug;ah Jaya sebagai Pihak Kesatu (Yang i menyewakan):

jv;':9,.mltnL TetaTigga005,RukunHarga008, hal.!3`.-.=r. Hehur Pun.oungan,KecamtanSukolilo,

PLT.aeaii±iartutandaPendudur.tlocor 3578.i31aa8503qo1, dalan hal ini di*raki!in!.a dalan

:aba[±nfi!a fetcuru[-turut §elaku Di[ektur Perseroan

:eEoa:€9 P?. ILICSANTaRA AVUGEN JAVA, berkedudukaA

:ar. :,:.'31:a: \pusaL di Balikpapan; ------------------

=r..a.tj ti? }!ei/ewa):an, antur. selanjutnya disebut:: ----

I

--------------- +--- pihat Kosatw ---------------------

)

- PT catur Sentosa Adiprana (Pemohon Banding) sebagai Pihak Kedua (Penyewa)

-a±i2r. :`.61 ini dih`ekilinya dalam jabatannya

=c`rr..:I:;t-..L!ru[ selakt] Direktur Perseroan Terbatas

E1... :i.?UR SE:NTOSA ADIPRAl]A, Tbk, berl:ecludukan dan be=./.ar=or t>|sat di Takart:a; ----------------------

•.s&`_±}:.I Fe-.t/ev..a, ..ri=uk selanju=nya disebut.: ------------

-------------------- PihaJc. fc.chia ------------- ~ --------

- Jangka waktu sewa untuk 2 tahun (2019 sampai dengan 2021) -.--------------------- Pagel 1 ----------------------

-- PErj€njl3a 3ewa menyewa n.enur.jt akca ini sebagaimana

•2=se£L:i5iaca3untu'K jarlgkawakcu2(di]a)cahun

-,r.-.;:|:.? eiijak Laf`.ggal 01-09-2019 (satu September, dua -rL} s..n.ci .aa beLasl dengar: den..iTxian at:an berakhir pacla

-a-.?aai :'i-I:.3-2021 (sacu September, dt!a =ibu duo puluh

±~.-.I.-----------i-------------------------------------

- Biaya Air Listrik ditanggung oleh pihak Kedua

-- a-=ia=:a Pihak Kec!ua in.en}.e',7a bangunan/gudang dan

:r:3|=or =`-:.sebt!:. dia=as, IT.aka Pip.ak Kedua diwajibkan

-.^..|ut. : -----------------------------------------------

*:c``..,. i..a:=€}:€ning air, liscrip., €elepon, sumbangan

:,-al-Ie jfp.=ngu[ atas bangunan/gt!dang cersebut, kecuali i:I..`.zi=i±E.` Pajak Bums dan Bangunan (EBB) selama nasa set;a oe=langsunE akan dibayar dan men3adi =anggung

. :...6.= ::.^.a}. tKesatu; ------- ~ -------------------------

- Bukti pembayaran air minum PDAM

/______-_sz'-I( `-SMR/BJBBOcO52767/10305

•?si,..---

NOTA NO.

1fctA\R FtrmI....-

\

I

\

\

-:=::i-I::::-`::-:-:::-:-<;:i=i;::::-:-i-:.:::=-

'mAm

- Bukti pembayaran internet pemohon Banding kepada perusahaan jasa internet

'r- j{€;+

SMR/BJB800052627/10290

INVOICE a:A:-i I,-CI .~ |=-.=0c= ei < == = = -ce - ).~z3a r`ii.ic=^n:-ha=.n.o..,.^..mE^i.=..f#- iE=i==*

--I,-I-nc,Pt-|,n^|,-

I-,„,,whe^- ulunITtlliHnH rm , ri -I-

-,1A,®~

~Xcd,-to,-^,,.-,C- b can`nJ.ir`raiAx^m^-c-- a-

I

- ro-gRE|,-"ro- r ef u-e

-,

Tg ivJm,-

-

O

I

T--O,

-,-OpOa

I&OLcO ftlngb..aT.giv.a/lmlc.St-q`r

^tmd'rdF~

._._i_

--'. _

&rtylJp-,a-C-

OIC=1-I==-,C--CI=,_==--=

`'--,'=___

-'=- =- I_'_,_-_--

•-__-_ I---

-_ _I-__-_=_=-._i=__ d,c=r=='nr,e=-,±

V•m, -,_--__I-_-

' v",ur

--.,--

L-,a-

-__ _,--

I-I . __M

-,I-

•|=rE8-.e-7-.F`..a-ft-ia--froL-F.r.-s_a.T_ inb,=.="==^=a=ll,l,oan .=ac IlIO iLn.ng-d'e|rn*^o1apn -, bahwa untuk pembayaran biaya listrik Pemohon Banding membeli dan membayar sendiri token listrik;

bahwa Pengadilan Pajak telah meneliti dan memeriksa contoh perjanjian A

sewa lainnya untuk lokasi Pemohon Banding di Balikpapan, dalam Akta Nomor 19 tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris Melania Miensye Hambali, S.H. Dalam akta tersebut Pemohon Banding sebagai Pihak kedua (Yang menyewa) menanggung biaya listrik, iuran kebersihan dan keamanan, sebagai berikut :

beFdeL-®[icaq §urct: Huaao +.a7}q dlbtific d±bzmz) -- ceDoan -becaafe[al "k`up- =eEtacgo.i ---------

15-06-2o20 ` 1=[& b€ie= Com eLie rlz:3z dL]B pLLI`ml

¥.or fL=hTr,-el al]ahLtimn pedEi -I.inca ascte lni --

9cler.cu ]c`i.a. dtirL ± ,---..-.----.....-. *E .-... _...

-Tuap ^IroBIOS Tas a.z] fty=gr,.4 T\Jla TJHIP Hm --I yen. dlv.lc=1± d.1ef= ?ab®=.`mLr. a}ti=|na-AO!|r.c

-.EIofcu i=r.Ir=ii: E=[3er`a}. ?e£F.c.5 ZT. C^Tt}R

Sagros> ^DIPRASR rok. Se=r:1.jal*ar. ai ¢ti\rfez:tb - a-[ac `'aap zir.q®a[az= d3=arrr,.`. ttL&t] al\uEii=rer.--- deLi±a ?aactih2` E<rl-EL i-=qB€a a-= _iliLr :ftoar.e31a

-*[thr.oqtLl 8}-06-28D9 jL|=B uL:-,i aca r=:in ----

SejEE=±2.n. I.\.3=:c i5 ¢~L=:>ah±.1 tic==r 15013: ---- t=-

-Z>±[tal}JLn t}€npan p=t.Iba.t`o]`-periib6baarr)re aar3 -.- t;ere-Lch>E. b<t-celltm denqaf} tilcca Cc=car.qq.i -----

25-OJZ-20i3 {dua Btluh nEa April ¢qti rib\i title beltig} Iioaec 385 -raat7 dlbti.c aihedaF;an Dalcfor -

IR^RAB sO©JO. Sa=jazia Huta&a, llaoi.tcz= Saimr, rotarl3 dL Ge.mrc ..-- ~ --------------------

-£o€o.toi 5allnaf) ejcta t.ergebLlc .---------- dip._clihecton to.a. 3tr}rEL, noct]cig: ----------

-=t:lan}ucmra a.laze alcca lnl ai=±bi2t; ]`ioe : --- pl8AE zcEm^ ~ ---------------

-------- ~.--- ~.---- L~ £af.eA1. 5. -__` ..... _ ........ _

-SeleEa t]a53 =e`.e lei BtglaQ¢±tizl3 uar.9 P.}®k' 5:Ill -- a.a =Lanclia.8...Ej5 a.=| t;ar.I.a den beLng`m.z} ELcl}}adl - b.b.n den pe=qg[aa P.ImF: PEN:a!ZA. I.Lf>_outry .-----

=edaAgtofi cng:ice,3 Lcapf.Elngn P?ae:celen -------- ~---

2±ecrlk occur Cildrq ytla. d±.erir® t;Et3cfuc, |uz`eLa - c-` ,I ketcE'31b.zi/keg-aaafi am leLln-1Bln pefigeltieLcer. etes - t!cb3h a.an bar.gp.8:®n ¥anq aieeve tetecb(ic m83edl -~,.

I;ctefi don di}a!rer oleh glll^E[ fDa* ---- __

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian Maje]is terhadap berl(as banding serta bukti-bukti dokumen dan penjelasan lisan dan tertulis yang disampail{an para pihak dalam persidangan, maka Majelis berpendapat sebagai berikut;

bahwa Pengadilan Pajakjuga telah meneliti dan memeriksa contoh perjanjian sewa lainnya untuk lokasi Pemohon Banding di Kendari dalam Akta Nomor 12 tanggal 14 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Farid Azhari `Tahrir, S.H.,M.Kn. Dalam akta tersebut Pemohon Banding sebagai Pihak kedua (Penyewa) menanggung biaya listrik, iuran kebersihan dan keamanan, sebagai berikut :

b. t]yonya Ammn l¢tn,¥QNo, 1ahir di Baridung,pads t&riggal

04-09-196? (ejnpat bu}an Sepcepber tahuri seribu ------ aeEbilan I.tug enan Tiulwh tu3uh) , Warqa Hegaz.a ------

Indorieaiia, Diret:€ur PT.CATm SE±lTOSA ADIPRAliA,tok, beftempa[ tlnggal di J}alan Kcbon Kac:ang 33 Nonor £, -

Buku€n Tat,|ngga Q03. Rula]n WQrga b04, Kolurahan {{ebon

Kacang, Kaciamtan Tonah Abarig, Kota Jakarta Pusat, --

Penegang Karcu Tandai Pondudu`k Fonor: 317io?4£t)9670001 ;

- Uncuk 3.Laz}]-ucnya di=ebut: : -------- A ---------- ~--

I --------------- PrmK Icon / z}nirEm -

2, X-I.13ib.zl I.1b.* fc.dt]- &d-loh ..b&gal bealktlt: ;

- tfu`T~.11har4 iFl sraaq 6}£Scw&ny& `.r3ctuc dG.`cF.ri bai* ---

Fez l}ac)a 4t``~+nlz. ise8t2at.i yang Ccrdapat` a.=an GtiB.ziq yangr dl8e`.any& -itu .------ ~~ -.--- __.~-c -... _.I .... _.

-Meqrc=.hkarL ape yap.gr di8e'J.r.ya i=u d&1" keadBarD li.ik daft tLerp.1ihara fot=ta d&lan koaaean ko.ong dar; -----

&®lu:iin pehqhtitti Setiag4i-en& zafe8clf`ye ltepada Plb.* ---

Pert.aaa SQtal.h per3Anj ian ..va @e]7yevd ini be=.lthLr;

- t!.nya-Lorll,In Pph -tiia Bet+a q`idaBqr. Denerblt,A-azi t}-ul:€1 -- tj;\ocongr Pph. Iztlu ecnyerahl¢.a b{JJCT.i potcoq tergehit ---

L.cpada orih&y Pert:apa/ ------------------- ~ ---- ~ ----

- lec=bayar PJ.3ak Bimi <len ear!9anazt {PBB} <it&8 ab]ok €owa

- Tldak =enyigivpen b.rai2g-bara8g y.ng fLenLfak llnok`zFr!®n at=a`apLz7i grodang .apGr=l pcptlk, ar-asF, €c=F3=ung, J]Qlu - &}aa, h**il 1aitit. t[e=pitraz] hBfll pe.nggcz:8Ljiafi.ifayu -- d<tn ltLlft-i. a; ----------- ~ ------------ _ -------- ____

H.T!y& botch tB.nyiapan barans yairig I:1dak r£Iez}ggaz' ---- hoktn,-----------------------------------------------

Tld}e}: E±±L-.pz:>3Likgl I;az`.rig-b--&rig yaaq d.pat taenfheplkaB pc>1tzsi, b.u, dot]t), bLsing a.n lait`-1.1ti; --~ ----------

- &pabl]a ad. ?cez.`lsai:zLr}/kcb&.mr8n 8¢laa`a ]&as® kon€r.1*. -

Halaman 36 dan. 41 halaman. Putusan Nomor PUT-009859.25/2023/PP".XvlllB Tahun 2026

PT Catur Sentosa Adiprana

- ^p.t>ila ld& kcrt»akun/keb&tarBfe 8cla=n =z]otL koritir&*, - l:.ct:all y.`q di.ebat>*|n lciL-ena benc.na aLasB, Pihat= --- Z{edti. bATus hal.ku}:An p€rb.ik.n a-a s8onyerablcan ------ *cabali gtjJlng cc=s®buc *oprcla Plhak I.c:€az®a =¢porti d&2a= i:a.air.az`ziy& B.[i2]-, dan ant.t}k hal t_.=5¢btlc, Plha}: K®<bla air.Pr`T.tzid..il[dr. `mt.uk SmrlgA=ur-zt212^k-a qLIcfozmg - dart kca¢r.9kfz`iln-k.I.``ap.qf:inAr. tc?=jadlnya bencan&; --.---

- t!a2€nai.1 €aglhar.-=.git;an PBB# dan Li8Crlk 3ol-=a raga it±t,r\| berlc]rtymJng; ------------------------------- J`---~ bahwa dari ketiga sampel bukti perjanjian sewa menyewa tersebut di alas terbukti untuk biaya Listrik, air dan telepon dibayarkan sendiri oleh Pemohon Banding kepada masing-masing perusahaan pemberi jasa dan tidak termasuk dalam unsur harga sewa bangunan;

bahwa selain itu Terbanding tidak dapat menunjukkan bukti adanya tagihan dari pemilik gedung/bangunan untuk menagih biaya listrik, air dan telepon kepada Pemohon Banding untuk mendukung alasan koreksinya;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) PP a quo menyebutkan jumlah Obyek Pph Pasal 4 ayat 2 atas persewaan tanah dan atau bangunan ada/ah semua jumlah yang dibayarkan atau yang diakui sebagai utang oleh Penycrva dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan/atau Bangunan yang disewa;

bahwa berdasarkan bukti-bukti dan ketentuan perundangan perpajakan tersebut di atas Pengadilan Pajak berpendapat Pemohon Banding telah dapat membuktikan biaya listrik, air dan telepon dalam akun 7300.1000 sebesar Rp 8.775.846.435,00 tidak termasuk da[am unsur pembayaran biaya sewa bangunan sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) PP Nomor Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pal.ak Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan tersebut di atas;

bahwa oleh karena itu Pengadilan Pajak berpendapat koreksi Obyek Pph Final Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp 8.775.846.435,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa dalil, argumentasi dan bukti lainnya dari para pihak telah dipertimbangkan namun dianggap tidak cukup relevan dalam putusan ini;

1 Halaman 37 dan 41 halaman. Putusan Nomor PUT-009859.25/2023/PP".XvlllB Tahun 2026

PT Catiir Sentosa Adiprana

bahwa Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pal]ak yang menyatckan.. "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembukfian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

bahwa menurut memori penjelasan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak: "Kayak/'nan Hak/.in d/.desarkar} pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan";

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Nilai KoreksiTidakDapat Nilai KoreksiDipertahankan(Rp,00)

Nilai Sengketa

NoUraian (Rp,00)Dipertahankan(Rp,00)

1Dasar Pengenaan Pajak8.775.846.43508.775.846.435

Menimbang bahwa alas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1 ) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pal.ak, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:

Menurut Terbanding: Rp 12.074.751.620,00 Koreksi tidak dapat dipertahankan Pengadilan Pajak.8.775.846.435 Menurut Pengadilan Pajak: Rp 3.298.905.185,00

1

bahwa dengan demikjan, perhitungan pal.ak menurut pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

No.uraianRp,00

1Dasar Pengenaan Pajak3.298.905.185 2Pajak Penghasilan (Pph) terutang221.157.099 3Krediit Pajak

Setoran masa221.157.099 Kompensasi MasaITahun Pajak sebelumnya0 Jumlah pajak yang dapat dikreditkan221.157.099

4Pajak yang kurang/(lebih) dibayar0 5Sanksi Administrasi0 6Jumlah Pph yang masih harms/(Lebih) dibayar0

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

A

MENGADILl:

Mengabulkan seluruhnya, Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-01997/KEB/PJAVPJ.07/2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Keberatan Wajib Pal.ak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari s.d. Desember 2020 Nomor 00029/240/20/054/22 tanggal 12 Agustus 2022 alas nama PT CATUR SENTOSA ADIPRANA TBK, NPWP 01.367.223-3.054.000, beralamat di Jalan Daan Mogot Raya Nomor 234 RT 004 RW 005, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Pajak yang kurang/(lebih) dibayarRp0,00 Sanksi Administrasi:

a. Bunga Pasal 13 (2) KUP

Jumlah pph yang masih harus/(lebih) dibayarRp0,00

Demikian diputuskan dalam musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Kamis tanggal 3 0ktober 2024 oleh Mohammad Alwi, S.E., S.H., Ak. sebagai Hakim Ketua Majelis, Adriana Dwi Hardjanti, S.H., M.Ec. dan Ferdy Alfonsus Sihotang, S.H., M.Si., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota.

A

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2026 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Arief Kurniadi, Ak., S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri Terbanding dan dihadiri Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota:Hakim Ketua Majelis, ttdttd

Adriana Dwi Hardjanti, S.H., M.Ec.Mohammad Alwi, S.E., S.H., Ak.

ttd

Ferdy Alfonsus Sihotang, S.H., M.Si., M.Hum.

Panitera Pengganti, ttd

Arief Kurniadi, Ak., S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Wakil Panitera

LAbNd,:I:;St:2::;:;::TT.;:2H/

Halaman 41 dart 41 halaman. Putusan Nomor PUT-00985g.25/2023A'P/M.XvlllB Tahun 2026

PT Catur Sentosa Adiprana