PUT-009724.99/2025/PP/M.IVB Tahun 2026

P U T U S A N

Nomor PUT-009724.99/2025/PP/M.IVB Tahun 2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa secara elektronik melalui e-Tax Court mengenai gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00929/NKEB-CT/WPJ.18/2025 tanggal 30 September 2025 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 009724.99/2025/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

CV PAPUA PROSPER MANDIRI, NPWP 086.070.312.3-951.000, beralamat di Jln. Basuki Rahmat, Km 8,5, Kel. Klasabi, Kec. Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua Barat Daya, dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Oswalt Nico Situmorang, jabatan Direktur, (domisili elektronik: papua.prospermandiri@yahoo.com); Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

Nama: Oswalt Nico Situmorang,

Jabatan: Direktur,

Alamat: Jln. S. Maruni Lorong Tamora Blok D No. 125 KM.

10, Sawagumu, Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat Daya;

untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jln. Jend. Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama: Raihan Andri / NIP 197507201997031001,

Jabatan: Pemeriksa Pajak Pertama,

Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding,

2. Nama: Berry Harmaily / NIP 198412112006021004,

Jabatan: Pemeriksa Pajak Pertama,

Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding,

3. Nama: Indri Wulansari / NIP 198409192009012009,

Jabatan: Pemeriksa Pajak Pertama,

Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding,

berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor Nomor ST-1008/PJ.07/2026 tanggal 3 Maret 2026, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Pajak tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-1386/PP/BR/2025 tanggal 30 Desember 2025 Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-085/PP/Ucp/2026 tanggal 15 April 2026;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor 36/SG/PPM/X/2025 tanggal 30 Oktober 2025;

Telah membaca Surat Tanggapan Tergugat Nomor S-00035/STG- CT/WPJ.18/2025 tanggal 19 November 2025;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2024 Nomor 01652/107/24/951/24 tanggal 13 Juni 2024 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sorong dengan penghitungan sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas Surat Tagihan Pajak a quo Penggugat mengajukan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pertama dan atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat menerbitkan Keputusan Tergugat Nomor KEP-02361/NKEB/PJ/WPJ.18/2024 tanggal 8 November 2024;

Menimbang bahwa atas Surat Tagihan Pajak a quo Penggugat mengajukan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Kedua dengan Surat Nomor 48/PPS/PPM/I/2025 tanggal 21 Februari 2025 dan atas permohonan Penggugat tersebut, dengan Keputusan Tergugat Nomor KEP-00929/NKEB- CT/WPJ.18/2025 tanggal 30 September 2025, menyatakan menolak dengan penghitungan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat tidak setuju dengan Keputusan Tergugat a quo, sehingga mengajukan gugatan dengan Surat Nomor 36/SG/PPM/X/2025 tanggal 30 Oktober 2025 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2025 (secara elektronik melalui e-Tax Court);

Menimbang bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan Nomor 36/SG/PPM/X/2025 tanggal 30 Oktober 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan

1. bahwa Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), yaitu mengajukan gugatan atas Surat Keputusan Nomor KEP-00929/NKEB-CT/WPJ.18/2025, tanggal 30 September 2025, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak

2. bahwa pemenuhan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Pengadilan Pajak:

a. Surat Gugatan ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak;

b. Surat Gugatan disampaikan masih dalam jangka waktu 30 hari sejak diterima Surat Keputusan Nomor KEP-00929/NKEB-CT/WPJ.18/2025, tanggal 30 September 2025, yang diterima Penggugat pada tanggal 30 September 2025;

c. Terhadap 1 (satu ) Surat Keputusan diajukan 1 (satu) Gugatan.

3. bahwa pemenuhan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Pengadilan Pajak:

a. Bahwa Surat Gugatan ditandatangani oleh Sdr. Oswalt Nico Situmorang jabatan selaku Direktur yang dibuktikan dengan Akta Nomor 21 tanggal 17 September 2018.

b. Gugatan diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

c. Pada Surat Gugatan telah dilampirkan salinan Keputusan yang digugat. bahwa dengan demikian surat Gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Surat Keputusan Nomor KEP-00929/NKEB-CT/WPJ.18/2025, tanggal 30 September 2025, yang diterima Penggugat pada tanggal 30 September 2025 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU KUP dan UU Pengadilan Pajak;

II. Mengenai Objek Gugatan

1. bahwa Penggugat telah menerima Surat Keputusan Nomor KEP-00929/NKEB- CT/WPJ.18/2025, tanggal 30 September 2025, yang diterima Penggugat pada tanggal 30 September 2025 yang diterbitkan oleh Tergugat;

2. bahwa atas Surat Keputusan Nomor KEP-00929/NKEB-CT/WPJ.18/2025, tanggal 30 September 2025, yang diterima Penggugat pada tanggal 30 September 2025 tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan Penghapusan Sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang- undang KUP kepada Tergugat melalui surat Nomor 48/PPS/PPM/I/2025 tanggal 21 Januari 2025 yang pada intinya Penggugat tidak setuju atas penerbitan Surat Keputusan Nomor KEP-00929/NKEB-CT/WPJ.18/2025, tanggal 30 September 2025, yang diterima Penggugat pada tanggal 30 September 2025 tersebut di atas;

3. bahwa atas surat penggugat tersebut, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor KEP-00929/NKEB-CT/WPJ.18/2025, tanggal 30 September 2025, yang diterima Penggugat pada tanggal 30 September 2025 yang isinya menolak permohonan Penggugat;

III. Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Gugatan

bahwa Surat Permohonan Penghapusan Sanksi Nomor 48/PPS/PPM/I/2025 tanggal 21 Januari 2025 telah Penggugat masukkan pada tanggal 25 Januari 2025 di KPP Pratama Sorong. Surat Permohonan Penghapusan sanksi tersebut diterima Kanwil DJP Papua Di Jayapura tanggal 20 Mei 2025 yang dianggap telah melewati jangka waktu 3 bulan sejak Keputusan Tergugat Nomor KEP- 02343/NKEB/PJ/WPJ.18/2024 tanggal 8 November 2024;

bahwa Penggugat Keberatan atas Keputusan Tergugat karena tanggal 25 Januari 2025 Surat Permohonan Penghapusan Sanksi Nomor 48/PPS/PPM/I/2025 telah dimasukkan tetapi pada saat itu Petugas KPP Pratama Sorong yang bernama Sdr. Sekar Anastasya Mutiara Fani yang melayani Penggugat menjelaskan kepada Penggugat bahwa Dokumen Surat Permohonan Penghapusan Sanksi Nomor 48/PPS/PPM/I/2025 belum bisa di Input karena masih ada migrasi dari sistem DJP Ke Sistem Coretax. Hal ini yang Penggugat simpulkan menjadi penyebab Surat Permohonan Penghapusan Sanksi Nomor 48/PPS/PPM/I/2025 menjadi terlambat dan melewati batas waktu 3 bulan yang ditentukan;

IV.Kesimpulan dan Usul Penggugat

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa:

1. Surat Gugatan telah memenuhi seluruh ketentuan ketentuan formal pengajuan Gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU KUP serta Pasal 40 dan 41 UU Pengadilan Pajak.

2. Permohonan Penghapusan Sanksi Nomor 48/PPS/PPM/I/2025 yang telah diserahkan tanggal 25 Januari 2025 belum terlambat dan masih ada di dalam jangka waktu 3 bulan dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP- 02343/NKEB/PJ/WPJ.18/2024 tanggal 8 November 2024;

bahwa selanjutnya, Penggugat mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

bahwa demikian surat gugatan ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya;

bahwa Penggugat dalam surat gugatan telah melampirkan dokumen sebagai berikut: Bukti P-1 Keputusan Tergugat Nomor KEP-00929/NKEB-CT/WPJ.18/2025 tanggal

30 September 2025;

Bukti P-2 Surat Tergugat Nomor S-00077/NKEB-CT/WPJ.18/2025 tanggal 10 Juni

2025;

Bukti P-3 Akta Nomor 21 tanggal 17 September 2018 tentang Pendirian Perseroan

Komanditer CV. Papua Prosper Mandiri yang dibuat oleh Notaris Yoseph Pieter Ipsan IE, S.H., Notaris di Kota Sorong;

Bukti P-4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Oswalt Nico Situmorang; Bukti P-5 Pakta Integritas atas nama Oswalt Nico Situmorang;

Bukti P-6 Salinan Peraturan Walikota Sorong Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Perubahan atas Peraturan Walikota Sorong Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesahetan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;

Bukti P-7 Surat Keterangan Pemerintah Kota Sorong Nomor 503/68/SWG-SU/2024

tanggal 26 September 2024;

Menimbang bahwa Tergugat dalam Surat Tanggapan Nomor S-00035/STG-CT/WPJ.18/2025 tanggal 19 November 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Tergugat dalam surat tanggapan tidak melampirkan dokumen apapun;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan tidak mengajukan alat bukti berupa (softcopy) surat atau tulisan;

Menimbang bahwa Tergugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (softcopy) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T sebagai berikut:

Bukti T-1. Kronologi Sengketa menurut Tergugat;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-00929/NKEB-CT/WPJ.18/2025 tanggal 30 September 2025 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak, termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat

(1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa gugatan dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan

bahwa Surat Gugatan Nomor 36/SG/PPM/X/2025 tanggal 30 Oktober 2025, dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; bahwa Surat Gugatan Nomor 36/SG/PPM/X/2025 tanggal 30 Oktober 2025, diterima di Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 30 Oktober 2025 (secara elektronik melalui e-Tax Court), sedangkan Keputusan Tergugat diterbitkan tanggal 30 September 2025 melalui aplikasi coretax (Taxpayer Account Management) pada tanggal 02 Oktober 2025, sehingga memenuhi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa yang diajukan gugatan dalam Surat Gugatan Nomor 36/SG/PPM/X/2025 tanggal 30 Oktober 2025 adalah Keputusan Tergugat Nomor KEP-00929/NKEB- CT/WPJ.18/2025 tanggal 30 September 2025, sehingga memenuhi ketentuan satu surat gugatan untuk satu Keputusan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Gugatan Nomor 36/SG/PPM/X/2025 tanggal 30 Oktober 2025 diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dilampiri Keputusan Tergugat dan mencantumkan tanggal diterima Keputusan Tergugat yaitu tanggal 30 September 2025, sehingga pengajuan gugatan memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Gugatan Nomor 36/SG/PPM/X/2025 tanggal 30 Oktober 2025 ditandatangani oleh Sdr. Oswalt Nico Situmorang, jabatan Direktur, berdasarkan Akta Nomor 21 tanggal 17 September 2018 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Papua Prosper Mandiri yang dibuat oleh Notaris Yoseph Pieter Ipsan IE, S.H., Notaris di Kota Sorong;

bahwa Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan, “Gugatan dapat diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya dengan disertai alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, atau Keputusan yang digugat dan dilampiri Salinan dokumen yang digugat.”;

bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya telah menyampaikan file hasil pemindaian Akta Nomor 21 tanggal 17 September 2018 tentang Pendirian Perseroan Komanditer

CV. Papua Prosper Mandiri yang dibuat oleh Notaris Yoseph Pieter Ipsan IE, S.H., Notaris di Kota Sorong;

bahwa Penggugat hanya hadir dalam persidangan ketiga dan tidak hadir dalam sidang- sidang sebelumnya maupun sidang-sidang berikutnya sampai dengan persidangan dicukupkanpadapersidangankelimatanpaalasanyangdapat dipertanggungjawabkan, dan tidak dapat menunjukkan dokumen asli Akta Nomor 21 tanggal 17 September 2018 dengan alasan Penggugat sedang berada di luar kota dan dokumen Akta tersebut tidak dibawa;

bahwa Majelis berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan keasllian file hasil pemindaian Akta Nomor 21 tanggal 17 September 2018 yang telah disampaikan oleh Penggugat, sehingga Majelis berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Sdr. Oswalt Nico Situmorang adalah pengurus Penggugat;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan pengajuan Gugatan tidak memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa Surat Gugatan Nomor 36/SG/PPM/X/2025 tanggal 30 Oktober 2025 memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga Gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan gugatan;

bahwa oleh karena Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan formal, sehingga atas materi pokok sengketa tidak diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa Majelis telah menyatakan pertimbangan dan pendapatnya atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Pihak sebagaimana telah diuraikan di atas dan untuk selebihnya tidak dipertimbangkan Majelis karena tidak relevan untuk memutus sengketa a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dinyatakan, sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1) huruf e:

Alat bukti dapat berupa “pengetahuan hakim”, yang dalam Pasal 75 disebutkan adalah “hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya”;

Pasal 74:

Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal;

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

bahwa sesuai memori penjelasan Pasal 78 a quo dijelaskan sebagai berikut:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan perpajakan”;

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf d Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yakni gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

M E N G A D I L I :

Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP- 00929/NKEB-CT/WPJ.18/2025 tanggal 30 September 2025 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak atas nama CV PAPUA PROSPER MANDIRI, NPWP 086.070.312.3-951.000, beralamat di Jln. Basuki Rahmat, Km 8,5, Kel. Klasabi, Kec. Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua Barat Daya (domisili elektronik: papua.prospermandiri@yahoo.com), tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2026 oleh Gunawan Setiyaji, S.H., M.H., M.Stud., Ak., CA. sebagai Hakim Ketua, Mudji Rahardjo, S.E., S.H., M.M. dan Ari Julianto, S.E., M.M., Ak. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui e-Tax Court pada hari Kamis tanggal 23 April 2026 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh M. Farid Irfan M., S.Sos., M.M. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Tergugat dan dihadiri oleh Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota:Hakim Ketua Majelis,

ttd.ttd.

Mudji Rahardjo, S.E., S.H., M.M.Gunawan Setiyaji, S.H., M.H., M.Stud., Ak., CA.

ttd.

Ari Julianto, S.E., M.M., Ak.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Farid Irfan M., S.Sos., M.M. Salinan sesuai dengan aslinya,

VarJabatanPanitera,

Ditandatangani Secara Elektronik

VarNamaPanitera

NIP VarNIPPanitera