PUT-009562.11/2024/PP/M.XA Tahun 2025

P U T U S A N

Nomor PUT-009562.11/2024/PP/M.XA Tahun 2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00368/KEB/PJ/WPJ.30/2024 tanggal 26 Juli 2024 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Maret 2021 Nomor 00004/202/21/095/23 tanggal 01 Agustus 2023, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 009562.11/2024/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT OBSIDIAN STAINLESS STEEL, NPWP 76.386.869.2-411.000, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia Menara I Lantai 27 Unit 2701, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili Sdr. Wu Wennan jabatan Direktur, selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama: Arinda Hutabarat

Izin Kuasa Hukum: KEP-507/PP/lKH/2024 tanggal 23 Juli 2024 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 867/OSS/IX/2024 tanggal 11 September 2024;

2. Nama: Binsar I. K., Telaumbanua

Izin Kuasa Hukum: KEP-1154/PP/lKH/2023 tanggal 04 September 2023 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 927/OSS/IX/2024 tanggal 11 September 2024;

3. Nama: Rudy Zamrudin

Izin Kuasa Hukum: KEP-1154/PP/lKH/2023 tanggal 04 September 2023 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 987/OSS/IX/2024 tanggal 11 September 2024;

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP: PutriLinggomMeiSarahHutapea/ 198505072009012006,

Jabatan: Penelaah Keberatan

Unit Organisasi: Kanwil DJP Jakarta Selatan II, Direktorat

Jenderal Pajak berdasarkan Surat Tugas Terakhir Nomor ST-2222/WPJ.30/2025 tanggal 17 Juli 2025;

2. Nama/NIP: Iva Muliani/ 198109062002122001,

Jabatan: Penelaah Keberatan

Unit Organisasi: Kanwil DJP Jakarta Selatan II, Direktorat

Jenderal Pajak

3. Nama/NIP: Rian Pratama Abdalla/ 198604282007101001, Jabatan: Penelaah Keberatan

Unit Organisasi: Kanwil DJP Jakarta Selatan II, Direktorat

Jenderal Pajak berdasarkan Surat Tugas Terakhir Nomor ST-2578/WPJ.30/2025 tanggal 14 Agustus 2025;

4. Nama/NIP: Alifah/197801082000012001

Jabatan: Penelaah Keberatan

Unit Organisasi: Kanwil DJP Jakarta Selatan II, Direktorat

Jenderal Pajak

5. Nama/NIP: Herni Setyowati/19770612 200001 2 001 Jabatan: Penelaah Keberatan

Unit Organisasi: Kanwil DJP Jakarta Selatan II, Direktorat

Jenderal Pajak

6. Nama/NIP: Septavian Krisnaninganggarayudha /19850903 200901 1 002

Jabatan: Penelaah Keberatan

Unit Organisasi: Kanwil DJP Jakarta Selatan II, Direktorat

Jenderal Pajak berdasarkan Surat Tugas Terakhir Nomor ST-242/PJ.06/2025 tanggal 17 Juli 2025;

7. Nama/NIPAlexanderVictorMaleimakuni/ 197711292002121002

JabatanPenilai Pajak Ahli Madya;

Unit OrganisasiDirektorat Ekstensifikasi dan Penilaian, Direktorat

Jenderal Pajak berdasarkan Surat Tugas Terakhir Nomor ST-242/PJ.06/2025 tanggal 17 Juli 2025;

untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut:

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-97/PP/BR/2025 tanggal 21 Januari 2025 jo Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-31/PP/PrbSM/2025 tanggal 24 Maret 2025 jo Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-53/PP/PrbSM/2025 tanggal 01 Oktober 2025;

Telah membaca, Surat Banding Pemohon Banding Nomor 807/OSS/IX/2024 tanggal 11 September 2024;

Telah membaca, Surat Uraian Banding Terbanding Nomor S-261/SUB/WPJ.30/2024 tanggal 13 Desember 2024;

Telah membaca, Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor 009/OSS-PAJAK/Bantahan/I/2025 tanggal 10 Januari 2025;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Maret 2021 Nomor 00004/202/21/095/23 tanggal 01 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan II, dengan perhitungan sebagai berikut:

SURAT KETET APA PA Pa ee!

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

He a — Turen. Harga ~ — Tangan ee tart an Se Agantus 122 .

"nti Jaran Pajak “Anya FU Langsa" Iran Teneo aA Anetur fe ow

Pia Aihangsian DI eka TAS pmetake areas Wise a,ear, Pajak Fe agpasilan Sia &-

: Mama weit 2 [Amik LT gyal STW NULL ES STEFI.

Maak Th RBS Bee TA OI

Sy Llp pena AST RE TORRES RIAS JU An ying giat PO a5 naya antler secede SG” aa

Lo epagrasilan Meri Pagar Dasi Mypage nei DLS ap TAL ATS 262 ba I

PPh Racal 22 wang te cane Ite LD Na TERI .

ke ec DE nh PP Datang ang (Fos Tah FP: 2 b Sekeran "rian Ee sa foi ade tac

I © STP lpotre «amy 5143 Re a

2 Kereescs. vdebihgs ‘lat lls Peres . liz. ob l e Lerg betas sar Ga Jibnia Rr 2

2 PPL Due: ater SECC En ata Boa yang leah Tan) 3° ap 2

+ liner te 7 ~o

4 Kany er EOE. maa 27 Kit Bata “acre 0. Re Fa

Ju a0 Pe peng Pra ke gage LA TS oa Fiz 47622 004 "45

Ad Pia yarg dahan ciara 13 Aa: i 37 7 4

. 1 beng erent © a 767 73a 438

& Bunga Fasa 1302) KUP Fi -

L kenakan “Mage 303 Ingat KLP R sii

Beri: ba Mas bo 1 gh TN JE F Ki

1 ieee age itis Tk Rr lk

Oo Kargaan Fata To aya! LL PP

Kanya " " Re. A so dauuat waren ac cat ale ja cure —-

Bo en PP ga pa Tanam apaan at Rt Foo AR Fd ose a BP Manar

. Pel itee FATE AT SITIES SEA AS MTS DT, a.n

: - => GEAR AS De aE ATS DEL CAN ai Nea IL SATS Osos

: ao ee PHAM ua ies hit yi La anyan kal —— — —- MATA BUM RAN Ban ng

Hage Sete gaat ve SUN GA SUN BSE ss Kes Feciabssad Ako ee EA

Pritt KI GS ~ — woe ee ——

Menimbang, bahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 176/OSS/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023, dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

lumiah Aup-ah Menurut Nai Koreksi yang

Ng Uraian Surat Keberatan Sehalusay :

Wah Pajak Mrnurut SRR A Dinataivan 1

Ka SN LA Tata Bar !

. Bai ee NN . . . 4

. LA AE at .

Pn Te | a cc a . i

2 AG LA =. . . . 4

1 Se eT bon tas : Ata

é Muaro Me mat Hee meet athe

Menimbang, bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-00368/KEB/PJ/WPJ.30/2024 tanggal 26 Juli 2024 memutuskan mengabulkan sebagian keberatan dan mengurangkan jumlah pajak yang kurang bayar, dengan perhitungan sebagai berikut:

Ti-z-aT ae Wepre nc Toa

» Dasar Penzenasn Palak SAS 202. SO (at DIA Sh Paar Rey Fh

2, folae Pengadaan PPI Tectia Is 076.752 119 BISA TEE me

Bo Xammipensasi Ales Para . -. Fe secoabimnva alan

2 Ps kranrs/ Lebisi Barat SRI LE I2SE. BTS Fas] | ee ee PPA

2 Barikat Seirit mira. LAS 5 rll 32585) 3 ORS NE! fummlais PRR vase reas lh Tal ist lecoih} si bavar

Menimbang, bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan tersebut sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 807/OSS/IX/2024 tanggal 11 September 2024 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 (diantar langsung);

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 807/OSS/IX/2024 Tanggal 11 September 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

1. Pemohon Banding mengajukan banding berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (“UU KUP”), Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu mengajukan banding atas keputusan keberatan.

2. Pemenuhan Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak):

a. Surat Banding ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak.

b. Surat Banding disampaikan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterima Keputusan yang dibanding, yaitu diterima pada tanggal 29 Juli 2024.

3. Pemenuhan Ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

a. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.

b. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya

4. Pemenuhan Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

bahwa Surat Banding ditandatangani Wu Wennan jabatan selaku Direktur yang dibuktikan dengan Akta nomor 52 tanggal 28 November 2023.

Dengan demikian surat banding yang diajukan Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Terbanding telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU KUP dan UU Pengadilan Pajak.

Mengenai Ketetapan Semula dan Keputusan Yang Dibanding

a. Pemohon Banding telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 (“PPh Pasal 22”) Masa Pajak Maret 2021 Nomor 00004/202/21/095/23 tanggal 01 Agustus 2023 yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan II.

b. Atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan surat Nomor 176/OSS/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang pada intinya Pemohon Banding tidak setuju atas perhitungan pajak tersebut.

c. Atas surat keberatan yang diajukan Pemohon Banding, telah diterbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00368/KEB/PJ/WPJ.30/2024 tanggal 26 Juli 2024.

Mengenai Pokok Sengketa Dan Alasan Banding

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah Koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding, yaitu:

bahwa alasan yang mendasari banding atas koreksi yang diajukan banding tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Sengketa atas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar Rp2.054.647.256,00

Pemohon Banding tidak setuju terkait koreksi atas Objek PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh Terbanding dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Rincian Koreksi Objek PPh Pasal 22 untuk Tahun Pajak 2021

bahwa berdasarkan KEP Keberatan Pajak untuk Tahun Pajak 2021 (periode Januari s.d Desember 2021), Koreksi Objek PPh Pasal 22 adalah sebagai berikut:

Tabel Koreksi:

bahwa dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa terdapat perbedaan total nilai koreksi pada saat SPUH dan hasil KEP sebesar Rp300.000,00 dikarenakan Pemohon Banding tidak mendapatkan detail koreksi dari Terbanding pada saat proses keberatan sehingga Pemohon Banding tidak dapat mengetahui selisih sebesar Rp300.000,00 tersebut;

Oleh karena itu, Pemohon Banding dapat sampaikan detail koreksi berdasarkan General Ledger selama setahun (periode Januari – Desember 2021) sebagai berikut:

1) Koreksi atas DPP PPh Pasal 22 terkait reversal (net off) karena adanya

kesalahan pencatatan (double journal) sebesar Rp44.055.501.896,00

Dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa rincian koreksi atas net- off/reversal beserta penjelasan dan dokumen pendukung telah Pemohon Banding sampaikan sebelumnya pada proses Keberatan Pajak, namun tidak dipertimbangkan oleh Terbanding (dahulu tim Peneliti/Penelaah Keberatan);

Berikut rincian koreksi atas net-off /reversal:

Netois! eve rsal Netoti!Heversn: i

Josting Dattontrol Acceust Coutro! Aect Name Remarks

« oo. | ee . APPS Pasal 22) (TARE | (PPP PP Pasul 22) TOR]

SA gp aoi ig an Payable Yh oe de Pad CHT LE Cie re ASEAN TSS | wtih! DAR Pun plicke? ARON bean ai ON ae (valas STA Ne Cee A Coes | ght] ah je 31 AKPUTOLIL Ifa Lane Peli a ds (EN TEA LI LE ae Ue NA DIPAN ss EA | A ote | SM gli apt + ul KT Kap Nas “ware had Tata se MA Sae On ENE ADT Aa Ul | ay ra! Ma M dead ru In. Danar BA Ma Ke Sena Ba am Bhd Su Ma "ang

Wate 20 ga Up Leas Satie MI ad. |r alli MIN A Mat Gee Ea a PEP 2 | nov; Het] bel atl al

Daan ho MUA Joe Bana Plat le [ier CE LEO AL AROS PE LN ANT Tram Ada A Wl

Jutal | 660.599.5259 MO bahwa berdasarkan rincian pada tabel di atas, jumlah tersebut adalah bukan Objek PPh Pasal 22 di Tahun 2021 karena seluruhnya merupakan kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh Pemohon Banding, sehingga Pemohon Banding melakukan pencatatan jurnal balik (reversal journal); bahwa untuk mempermudah pemahaman atas pencatatan tersebut, Pemohon Banding akan menjelaskan contoh jurnal terkait invoice

023/SKM-TT-OSS/I/2021 yang dimana merupakan salah satu invoice yang disengketakan sebagai berikut:

1) bahwa adanya pembayaran/penyetoran PPh Pasal 22 yang dilakukan pada saat proforma invoice (security deposit) diterbitkan oleh lawan transaksi. Di bawah ini contoh pencatatan jurnal pada saat diterbitkan proforma invoice oleh lawan transaksi Pemohon Banding (PT Satya Karya Mineral) dimana hutang pajak PPh Pasal 22 yang tercatat adalah sebesar Rp(673.257.210,00) e.q USD(47.315,83), dengan posisi akun 1070010005 – Other Receivables (debit) sebesar USD47.315,83 dan akun 2020010011 – Tax Payable – PPh Art 22 – (kredit) sebesar USD(47.315,83) seperti tangkapan layar berikut:

2) bahwa pada saat Pemohon Banding menerima final invoice, PPh Pasal 22 yang terutang hanya sebesar Rp670.679.750,00 (lebih kecil daripada PPh Pasal 22 yang sudah dibayarkan sebelumnya berdasarkan proforma invoice sebagaimana dijelaskan pada poin 1 di atas), sehingga Pemohon Banding melakukan penyesuaian dengan melakukan penjurnalan (nomor jurnal entry JE 2126661) selisih antara pajak PPh Pasal 22 pada saat proforma invoice dengan final invoice yaitu sebesar Rp2.577.460,00 e.q USD177,87,- dengan posisi akun 2050010001 – Other Payable (debit) sebesar USD (177,87,-) dan akun 2020010011 – Tax Payable – PPh Art 22- (kredit) sebesar USD177,87 seperti tangkapan layar berikut:

Namun ketika membuat jurnal penyesuaian untuk mencatat kelebihan PPh Pasal 22 yang sudah dibayar sebesar Rp2.577.460,- e.q USD177,87 tersebut, tim Akuntansi Pemohon Banding melakukan kesalahan penjurnalan seperti yang sudah Pemohon Banding jelaskan diatas, dimana Pemohon Banding seharusnya mencatat dengan posisi akun 1070010005 – Other Receivable (debit) sebesar USD(177,87) dan akun 2020010011 – Tax Payable – PPh Art 22- (kredit) sebesar USD177,87;

3) Namun, dikarenakan Pemohon Banding melakukan kesalahan pencatatan (human error) untuk jurnal penyesuaian (nomor jurnal entry JE 2126661) seperti yang sudah Pemohon Banding jelaskan pada point 3 diatas, tim Akuntansi Pemohon Banding mencatat jurnal pembalik (nomor jurnal entry JE 2127484) untuk melakukan net off atas salah jurnal tersebut (nomor jurnal entry JE 2126661) sebesar Rp(2.577.460) e.q USD(177,87) sehingga atas jurnal pembalik ini membuat Terbanding menambah hutang pajak PPh Pasal 22, dengan posisi akun 2050010001 – Other Payable (debit) sebesar USD177,87 dan akun 2020010011 – Tax Payable – PPh Art 22- (kredit) sebesar USD(177,87) dengan detail sebagai berikut:

4) bahwa atas penyesuaian yang telah dilakukan Pemohon Banding pada point 3 dan 4 diatas, maka selisih lebih bayar PPh Pasal 22 pun sudah kembali menjadi nol karena sudah ter net off. Sehingga untuk mencatat kelebihan bayar PPh Pasal 22 yang sudah dijelaskan pada poin 3 di atas, maka Pemohon Banding melakukan penyesuaian dengan melakukan pencatatan dengan jurnal penyesuaian dengan posisi akun 1070010005 – Other Receivables (debit) sebesar USD(177,87) dan akun 2020010011 – Tax Payable – PPh Art 22- (kredit) sebesar USD177,87 dengan tangkapan layar berikut ini:

Sehingga atas kesalahan-kesalahan jurnal di atas, Terbanding menganggap adanya PPh Pasal 22 terutang yang belum dibayarkan Pemohon Banding sebesar USD177.87 eq. Rp2.577.460,00 namun pada kenyataannya asumsi Terbanding tersebut sangatlah keliru, karena pada faktanya tidak ada PPh Pasal 22 terutang yang belum dibayar oleh Pemohon Banding;

Adapun contoh dari final invoice dan provisional invoice/security deposit (disebut sebagai proforma invoice) adalah sebagai berikut:

FINAL INVOICE ar ng Pete: wn: athe

A. av Final Report Tertilang

Loe Eat an heals fgets le fen Te hie ha Ipa Fama Eape om fags Papan

Face A Fa alraaaee Free © Pou Cakewansa ah

Sea nia 4.98 a Fes at 2

Fm ana AA Tens TF.: iro hati

SECURITY DEPOSIT

TR FINAL

SSS NA TIEN AN TRAD tep MTS ET SATA ADA NI NEE AL a ESC AN STA “LES S7EE_ SEN na Aa iti DINETATI IP KTA Le

ILE SENAR Ia Haa ena Hana PS tabanan,

Phe DRASMA LAUTAN ELE ry ls cb) lL tit = OR Ea ria BS Li an cue BEI fi a Maan Ely

Ci Feit: alt ian BE Al Sena 1 2d

BIOLO ISIS MTP ALI Lil PT SATWA KARYA BR MERAL bahwa apabila merujuk pada poin 1 di atas, terdapat pembayaran/penyetoran PPh Pasal 22 yang dilakukan pada saat

proforma invoice diterbitkan oleh vendor sebesar Rp673.257.210,- eq. USD47.315,83 (kurs SAP Rp14.229,-), sebagaimana tangkapan layar berikut:

bahwa jumlah PPh Pasal 22 dalam USD yang dicatat pada general ledger sebesar USD47.315.83 berbeda dengan jumlah PPh Pasal 22 dalam USD pada proforma invoice sebesar USD52.750,50. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi selisih yang terlalu besar ketika final invoice diterbitkan;

bahwa dengan demikian, seharusnya koreksi atas Koreksi DPP PPh Pasal 22 terkait reversal (net off) karena kesalahan pencatatan di general ledger dengan total sebesar sebesar Rp44.055.501.896,00 seharusnya dibatalkan.

2) Koreksi atas DPP PPh Pasal 22 terkait objek pajak yang dilaporkan pada tahun 2020, tetapi dicatat pada general ledger tahun 2021 (timing difference) sebesar Rp67.305.738.827,00

bahwa dapat Pemohon Banding sampaikan terlebih dahulu bahwa koreksi terkait DPP PPh Pasal 22 terkait timing difference pada saat pemeriksaan pajak adalah sebesar Rp160.964.677.683,00 dengan detail sebagai berikut:

bahwa kemudian pada saat SPUH Keberatan hingga terbitnya KEP Keberatan, Terbanding (dahulu Peneliti/Penelaah Keberatan) mempertahankan sebagian koreksi pada saat proses pemeriksaan pajak sebesar Rp67.305.738.827,00. Namun Pemohon Banding tidak mendapatkan detail secara terperinci terkait dasar Terbanding mempertahankan sebagian koreksi tersebut;

bahwa lebih lanjut, adapun koreksi yang tidak dipertahankan terkait transaksi dengan remark “coal” sebagai berikut:

bahwa menurut Pemohon Banding koreksi yang masih dipertahankan oleh Terbanding seharusnya adalah senilai Rp67.323.286.263,00 bukan sebesar Rp67.305.738.827,00 adapun selisih sebesar Rp17.547.436,00 yang menurut Pemohon Banding berasal dari selisih kurs yang dipakai oleh Terbanding dikarenakan dasar dari koreksi DPP PPh Pasal 22 terkait timing difference adalah berasal dari jumlah PPh Pasal 22 terutang dalam general ledger Pemohon Banding yang kemudian dibagi 1,5% (tarif PPh Pasal 22) untuk mendapatkan nilai DPP PPh Pasal 22 yang disengketakan tersebut; bahwa dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa rincian koreksi atas DPP PPh Pasal 22 yang dilaporkan tahun 2020 namun baru dicatat di generalledgertahun2021(timingdifference)sebesar Rp67.323.286.263,00 adalah sebagai berikut:

bahwa dapat Pemohon Banding sampaikan contoh terkait koreksi DPP PPh Pasal 22 untuk timing difference sesuai dengan penjelasan diatas sebesar Rp3.523.666.955,00 dan Rp52.855.004,00 untuk masing-masing nilai DPP PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 22;

a. bahwa Pemohon Banding mencatat PPh Pasal 22 sebesar Rp52.855.004,00 pada general ledger di tahun 2021 sesuai final invoice yang telah diterbitkan oleh PT Kyara Sukses Mandiri sesuai tangkapan layar dibawah ini:

“. : 7 eee tae btn Tana Tre Up nat PA

- JP dead. Sisir an aa BT Sapa Ia (iti

BIS AL TS

Pkn Para seb La NN ha Po ___ Swe:

ee IN Ht ND Noni ba |. ne

Frive Kk WE arma) an :

1 - —i- _ — _. Le I b. Lebih lanjut, Pemohon Banding sampaikan bahwa Pemohon Banding telah melaporkan PPh Pasal 22 sebesar Rp52.855.004,00 tersebut pada Masa Desember 2020 sesuai bukti potong dibawah ini:

Lon'barka Lontak > Pag weap a = CEPALATEMEN KEVAKSAN PE PUSLIRK INDONESIA

KANTO PELATANAN PAJAK

KEP HKEBAYORAN BARU 1

— BLK PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 na i (OLEH BADAN USAHA INDUSTRUERSFORTIA TERTENTU)

HOMGR 1 DENOSSMIVPPHesso20 mew = (sie Gls Gl) Fl [eT

Mama Ber Pa PA Ia aj BA Ai Na Aa EN A1 AN An an Ng

Alamat Tj] E]GIe TSI Teu kis] ay mofo] e

Alo Uralan Harga (Rp3 Thiol Tar PPh yang dipungut

. . bear AMP . a

1 . es 151 La Ya ga ——-—-)

Denis Irduat:i. Penjualan Prurte: PA ram ¥

- Seren . Ha | :

5s Kecbas 1

& eta et . . . — 4 - — +

Ea Pantai CI

Penjualan Parang yang Tergatang : Harga Jua:

Sangal Mewah i Mara us: ml s. Sabine t CI:

Dadan Terdeni Lainnya: a* | | j _- az ParabE ben BCR) OR BLES O60 555 i res Se KAS one

" Ie LE ~ 7 oT “segs genase | I SP ASS HSE

See aes bows Raum Doa dita Beane Boe Doa tah coos Riba: Compa: Hah

ATA 31 Dest inkeer zone

Permnung it Pajak, (oral “and 3 ti . Mama an ca

TI dual Heh So sel S5 yore dpe r quel > anda tangan.s P

Alas Wei Aka Ser baranan ai aka 7 laa ther wars Danang UTY veo > Loe Die renck yaeg serangan ian Eo scania eae

"halal Seem equlgn wn bak -be-+ anak so dapati ngk a52 ade KAA pins -

AAA Sura Seraber eh Lan SP .

Lan pn HE: PHL BS Dae es ed

3 Baki Fermungetis 2 asqaec tah Gi RGD LA aral a dus: Germg a cage ap dar bera- bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi DPP PPh Pasal 22 terkait timing difference sebesar Rp67.305.738.827,00 untuk tahun pajak 2021 (periode Januari s.d Desember 2021) yang dipertahankan oleh Terbanding karena jumlah tersebut telah dibayar dan dilaporkan pada SPT PPh Pasal 22 di tahun pajak 2020 sebagaimana contoh tangkapan layar final invoice dan bukti potong diatas, tetapi pencatatan pada general ledger baru dilakukan pada Tahun 2021 dikarenakan final invoice baru diterbitkan di tahun 2021;

Apabila Terbanding mengenakan kembali Objek PPh Pasal 22 atas objek yang sama yang telah dibayarkan dan dilaporkan pada SPT PPh Pasal 22 tahun pajak 2020, maka akan terjadi pengenaan Objek Pajak PPh Pasal 22 berganda;

bahwa dengan demikian, seharusnya koreksi atas DPP PPh Pasal 22 karena timing difference dengan total sebesar sebesar Rp67.305.738.827,00 seharusnya dibatalkan;

3) Koreksi DPP dari hasil gross up atas PPh Pasal 22 yang dilapor pada SPT PPh Pasal 22 sebesar Rp24.655.767.072,00

bahwa dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa DPP PPh Pasal 22 menurut Terbanding didapat dari perhitungan gross up atas PPh Pasal 22 yang dicatat dan telah dibayarkan/dipotong oleh Pemohon Banding yaitu dari jumlah PPh Pasal 22 yang sudah dibayarkan oleh Pemohon Banding sebesar Rp202.988.110.197,00 kemudian di gross up dengan tarif 1,5% sehingga DPP PPh Pasal 22 menurut Terbanding adalah sebesar Rp13.532.540.683.656,00 berikut rincian atas detail koreksi sesuai tangkapan layar berikut:

bahwa dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa terdapat kesalahan pada sistem e-SPT PPh Pasal 22 milik Pemohon Banding dimana nilai total DPP yang ter generated berbeda, dimana nilai total DPP PPh Pasal 22 atas seluruh bukti potong yang di buat oleh Pemohon Banding berbeda dengan jumlah yang ter generated pada e-SPT, dimana jumlah DPP PPh Pasal 22 atas seluruh bukti potong adalah sebesar Rp785.977.608.663,00 akan tetapi jumlah DPP PPh Pasal 22 yang ter generated pada e-SPT sejumlah Rp761.323.600.509,00 (contoh e-SPT PPh Pasal 22 Maret 2021), sesuai tangkapan layar berikut:

Tangkapan layar e-SPT PPh Pasal 22 Maret 2021

Na |. Bekti Pemunggfan BG Opa oisd Pajak PPh yang. IS

Nama | Nemor , | @Tangsat et EP Dipungut SP

Tar ——a | @) a SIS ku * eT om

JUMLAH — 761 323 6CO 509 11.789.664.146

De PEMUNGUT PAJAWPIMPINAN [_] KUASA WAJIB PAJAK tangga lele

Xema CeTaTUT Ini Intelolotnter TP TTT TTT TT sgpsegenaceas —————--

NPWP

bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai DPP PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 22 antara Pemohon Banding dan Terbanding pada dasarnya sudah sama. Sehingga menurut Pemohon Banding, tidak seharusnya ada kekurangan PPh Pasal 22 jika Terbanding melakukan gross up berdasarkan nilai PPh Pasal 22 yang telah dibayarkan oleh Pemohon Banding;

Dengan demikian, koreksi DPP dari hasil gross up atas PPh Pasal 22 yang dilapor pada SPT PPh Pasal 22 sebesar Rp24.655.767.072,00 seharusnya dibatalkan.

bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi Terbanding atas DPP PPh Pasal 22 Masa Januari- Desember 2021 (dalam setahun) sebesar Rp136.017.007.795,00 atau sebesar Rp2.054.647.256,00 untuk Masa Pajak Maret 2021 dan memohon agar koreksi tersebut dapat dibatalkan;

Kesimpulan Dan Usul Pemohon Banding

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa:

1. Surat banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU KUP serta Pasal 35, 36 dan 37 UU Pengadilan Pajak;

2. Berdasarkan fakta, penjelasan dan peraturan perpajakan yang berlaku sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding karena Pemohon Banding telah mengikuti ketentuan perundang- undangan yang berlaku;

Selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang Terhormat agar:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal yang dipersyaratkan;

2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

3. Membatalkan seluruh koreksi pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 nomor 00004/202/21/095/23 tanggal 01 Agustus 2023 Masa Pajak Maret 2021 serta seluruh koreksi yang dipertahankan pada

Keputusan Terbanding No. KEP-00368/KEB/PJ/WPJ.30/2024 tanggal 26 Juli 2024;

Demikian surat banding ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya. Atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S-261/SUB/WPJ.30/2024 tanggal 13 Desember 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Penelitian Persyaratan Formal

bahwa berdasarkan penelitian surat banding Pemohon Banding yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 23 Oktober 2024 diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Banding diajukan dengan surat banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;

2. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;

3. Banding diajukan di luar jangka waktu 3 (tiga) bulan karena keadaan di luar kekuasaan Pemohon Banding dengan dilampiri bukti pendukung adanya keadaan di luar kekuasaan Pemohon Banding;

4. Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding;

5. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas;

6. Banding diajukan dengan mencantumkan tanggal diterima Surat Keputusan Terbanding;

7. Surat banding dilampiri salinan surat keputusan yang dibanding;

8. Surat Banding tidak dilampiri bukti pembayaran pajak karena tidak ada pajak yang masih harus dibayar yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan;

9. Surat Banding ditandatangani oleh Wu Wennan (Direktur) bertindak selaku Pengurus yang tidak berkedudukan di Indonesia;

10. Penandatangan surat banding tidak berkedudukan di Indonesia dan tidak melampirkan bukti keberadaan pada saat penandatangan surat banding

bahwa berdasarkan Lampiran V SPT Tahunan PPh Badan 2023 didapatkan informasi bahwa Sdr. Wu Wennan bertempat tinggal di Tiongkok (Warga Negara Tiongkok). Oleh karena itu, Pemohon Banding harus melampirkan bukti keberadaan Sdr. Wu Wennan di Indonesia pada saat penandatanganan Surat Banding Nomor 807/OSS/IX/2024 tanggal 11 September 2024;

bahwa berdasarkan Permenlu nomor 14 Tahun 2022, Panduan Konvensi Apostille, Staatsblad 1909 Nomor 291 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 303/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986, pada pokoknya, apabila dokumen (Surat Banding) yang ditandatangani di luar wilayah Indonesia, harus dilakukan legalisasi atau di-apostile-kan oleh pejabat berwenang untuk dapat dipergunakan di Indonesia.

bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka permohonan banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan formal, sepanjang Pemohon Banding dapat membuktikan penandatanganan Surat Banding dilakukan di Indonesia oleh Direktur Wu Wennan sesuai dengan paspor, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Uraian Mengenai Ketetapan Semula, Keberatan, Dan Keputusan Atas Keberatan

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Maret 2021 Nomor 00004/202/21/095/23 tanggal 01 Agustus 2023 diterbitkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan KPP Madya Jakarta Selatan II.

2. Atas Surat Ketetapan Pajak tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat nomor 176/OSS/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 hal Permohonan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Maret 2021 Nomor 00004/202/21/095/23 tanggal 01 Agustus 2023 yang diterima oleh KPP Madya Jakarta Selatan II.

3. Atas surat keberatan Pemohon Banding telah diterbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00368/KEB/PJ/WPJ.30/2024 tanggal 26 Juli 2024.

Analisa Pokok Sengketa

bahwa setelah membaca surat banding, mempelajari Laporan Penelitian Keberatan, berkas surat-menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, surat keberatan Pemohon Banding, dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari Pemohon Banding sebagai berikut:

Pokok Sengketa

Koreksi atas DPP PPh Pasal 22 Masa Pajak Maret 2021 sebesar Rp2.054.647.256,00

a. Dasar Hukum

1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU KUP), mengatur antara lain :

Pasal 12 ayat (3)

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang

Pasal 13 ayat (1)

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam hal sebagai berikut: a. terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar.

2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang, mengatur antara lain:

Pasal 22

Menteri Keuangan dapat menetapkan bendaharawan pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

b. Tanggapan Terbanding

1) bahwa berdasarkan penelitian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan dan Kertas Kerja Pemeriksaan diketahui Terbanding melakukan koreksi PPh Pasal 22 terutang untuk perhitungan masa Januari s.d. Desember 2021 rinciannya sebagai berikut:

2) bahwa pada proses keberatan, Terbanding telah mengundang Pemeriksa untuk hadir dalam rangka rapat Pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan dengan Tim Pemeriksa dengan surat nomor ND-94/WPJ.306/2023 tanggal 07 Juli 2023. Pembahasan dilakukan di Kanwil DJP Jakarta Selatan II dan Pemeriksa telah menghadiri undangan pembahasan tersebut dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan dengan Tim Pemeriksa dengan berita acara nomor BA-54/WPJ.30/BD.06/2024 tanggal 27 Februari 2024;

3) bahwa berdasarkan keterangan dari Pemeriksa, objek PPh Pasal 22 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2021 berasal dari General Ledger Akun 2020010011 sebesar Rp13.767.566.698.455,00, yang kemudian dibatalkan sebesar Rp30.005.835.220,00 berdasarkan data dan dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding pada proses pemeriksaan sehingga objek PPh Pasal Pasal 22 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2021 menurut pemeriksa sebesar Rp13.737.560.863.235,00;

4) bahwa pada proses keberatan, Terbanding juga telah mengundang Pemohon Banding untuk hadir dalam rangka rapat Pembahasan dan

klarifikasi sengketa perpajakan dengan Wajib Pajak dengan surat nomor S-17/WPJ.30/2024 tanggal 16 Februari 2024. Pemohon Banding menghadiri undangan pembahasan tersebut dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan dengan Pemohon Banding dengan berita acara nomor BA-68/WPJ.30/BD.06/2024 tanggal 5 Maret 2024.

bahwa dalam pembahasan dengan Pemohon Banding, Pemohon Banding menyampaikan bahwa jumlah yang dikoreksi bukan objek PPh Pasal 22 karena merupakan net off, reversal, timing difference, serta dipindahbukukan ke jenis pajak lainnya;

5) bahwa pada proses pemeriksaan, atas objek PPh Pasal 22 menurut Terbanding dan Pemohon Banding, dapat dikelompokan sebagai berikut:

6) bahwa atas objek PPh Pasal 22 sebesar Rp44.055.501.896,00 yang dinyatakan Pemohon Banding sebagai net off yang terjadi karena adanya penjumlahan ganda tetap dipertahankan oleh Terbanding karena Pemohon Banding tidak memberikan data dan dokumen yang kompeten terkait hal ini; bahwa dalam proses keberatan, Pemohon Banding juga tidak memberikan data dan dokumen yang kompeten yang membuktikan objek PPh Pasal 22 sebesar Rp44.055.501.896,00 merupakan net off yang terjadi karena adanya penjumlahan ganda. Sehingga Terbanding tetap mempertahankan objek PPh Pasal 22 tersebut.

bahwa Terbanding mendistribusikan koreksi yang dipertahankan atas Net Off sebesar Rp44.055.501.896,00 berdasarkan bulan transaksi pada data GL Pemohon Banding, yaitu bulan Juli 2021 sebesar Rp421.001.896,00 dan bulan Oktober 2021 sebesar Rp43.634.500.000,00;

7) bahwa atas objek PPh Pasal 22 sebesar Rp160.964.677.683,00 yang dinyatakan Pemohon Banding sebagai timming difference dimana oleh Pemohon Banding dilaporkan pada tahun 2020 namun dicatat pada GL

2021, dipertahankan oleh Terbanding karena Pemohon Banding tidak dapat menjelaskan apa yang dilakukan di GL tahun 2020 pada saat pembayaran SPT PPh Pasal 22 Tahun 2020 dan Pemohon Banding juga tidak dapat menjelaskan berapa nilai PPh Pasal 22 yang dibayarkan pada tahun 2021 dan dicatat pada tahun 2022, sehingga Terbanding tidak dapat memperoleh keyakinan yang memadai atas penjelasan tersebut.

bahwa berdasarkan data yang disampaikan saat pemeriksaan dan keberatan, data timming diference tersebut adalah sebagai berikut :

bahwa menurut Pemohon Banding atas objek PPh Pasal 22 tersebut telah dibuatkan bukti potong dan dilaporkan pada SPT PPh Pasal 22 masa Pajak Desember 2020.

bahwa Wajib Pajak menyampaikan data dan dokumen berupa:

- SPT PPh Pasal 22 Masa Desember 2020;

- Bukti Potong PPh Pasal 22 sesuai data timming difference;

- Commercial Invoice dan Faktur Pajak atas data timming difference nomor 1 s.d. 5

- Invoice atas data timming difference nomor 6 s.d. 22 bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Terbanding berpendapat sebagai berikut :

- Atas data timming difference diatas nomor 1 s.d. 5, terbukti telah dibuatkan bukti potong dan dilaporkan oleh Pemohon Banding pada SPT PPh Pasal 22 Masa Pajak Desember 2020;

- Atas data timming difference diatas nomor 6 s.d. 22, tetap dipertahankan Terbanding karena tidak terdapat dokumen yang memadai.

bahwa dengan demikian total objek PPh Pasal 22 yang dibatalkan oleh Terbanding adalah sebesar Rp93.658.938.856,00 dan yang dipertahankan sebesar Rp67.305.738.827,00.

bahwa Terbanding mendistribusikan koreksi yang dipertahankan atas Time Difference sebesar Rp67.305.738.827,00 berdasarkan bulan transaksi pada data GL Pemohon Banding, yaitu bulan Januari 2021.

8) bahwa dengan demikian, objek PPh Pasal 22 masa pajak Januari s.d. Desember 2021 menurut Terbanding adalah sebagai berikut:

9) bahwa berdasarkan penelitian pada Laporan Hasil Pemeriksaan dan Kertas Kerja Pemeriksaan, diketahui atas nilai koreksi Januari s.d. Desember 2021 tersebut pada proses pemeriksaan distribusikan rata untuk setiap masa (dibagi 12);

10) bahwa objek PPh Pasal 22 menurut Terbanding pada proses pemeriksaan bersumber dari General Ledger dan Pemohon Banding mengelompokan

objek PPh Pasal 22 tersebut sesuai dengan data General Ledger, sehingga Terbanding pada proses keberatan melakukan perhitungan ulang atas koreksi masa pajak Januari s.d. Desember 2021 sebagai berikut :

11) bahwa selisih PPh Pasal 22 merupakan selisih dari Tax Payable Art-22 cfm keterangan Pemohon Banding pada tabel dengan nilai yang dilaporkan pada SPT PPh Pasal 22 Pemohon Banding untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2021:

Tax Payable – Art 22 cfm Ket. Wajib PajakRp13.532.540.683.656 PPh Pasal 22 Cfm SPT Jan-Des 2021Rp13.507.884.916.584

Selisih PPh Pasal 22Rp24.655.767.072

12) bahwa Terbanding berpendapat, berdasarkan data, fakta dan ketentuan perpajakan yang berlaku sebagaimana diuraikan di atas Terbanding membatalkan sebagian koreksi atas PPh Pasal 22 terutang untuk Masa Pajak Januari 2021 sebagaimana rincian berikut:

Simpulan dan Usul Terbanding

Simpulan

bahwa berdasarkan penelitian surat banding, data, dan dokumen sebagaimana diuraikan di atas, maka disimpulkan bahwa:

a. Surat banding Nomor 807/OSS/IX/2024 tanggal 11 September 2024 berdasarkan penelitian sementara dan sesuai dengan data yang ada, tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Namun jika Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa Surat Banding tersebut ditandatangani di Indonesia, maka ketentuan formal surat banding Pemohon Banding telah terpenuhi;

b. Keputusan Terbanding Nomor KEP-00368/KEB/PJ/WPJ.30/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang, telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;

c. Koreksi Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Usul

a. bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankanKeputusanTerbandingNomor KEP-00368/KEB/PJ/WPJ.30/2024 tanggal 26 Juli 2024 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Maret 2021 Nomor 00004/202/21/095/23 tanggal 01 Agustus 2023;

b. Apabila Majelis berpendapat lain, Majelis berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor 009/OSS-PAJAK/Bantahan/I/2025 tanggal 10 Januari 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagaimana telah dijelaskan dalam Surat Banding a quo dengan tambahan penjelasan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan argumen yang disampaikan oleh Terbanding terkait dengan formalitas pengajuan sebagaimana diuraikan oleh Terbanding. Pemohon Banding berpendapat bahwa argumen tersebut mengandung kekeliruan yang mendasar dengan alasan-alasan berikut:

1. Bahwa pada saat penandatanganan Surat Banding, Wu Wennan berada di Indonesia dengan bukti sebagai berikut:

Visa On Arrival Wu Wennan saat tiba di Indonesia pada tanggal 11 September 2024

SORA whe PES Daan Meh be . P nn th omens TP Pi Rab a ae TAY FERMIT ita.

basi SA De Bala aa ! te

Teu =e Tn eee | na ae Parad a teri pole eee ag Bak Er ce Pi Lagi CaCI AE TAAT Ing ree he =

Se 1 snseioga nia

Tangkapan layar pada situs Direktorat Jenderal Imigrasi yang menunjukan bahwa Wu Wennan sampai di Indonesia pada tanggal 11 September 2024

Aa | ks

1K, NX 2

Visitor

. . Type of Visa Passport Arrival Issue Expired

No Register Number Name Permit Number Visa

Stypermit Type Number Date Date Date

Number “31 Stay

AERKAR 2522SENIKSSGS Ida- ssiigarac? Perri from 0... agan Ma 1-15

- AL + FSB 1190742 sa 0 2e20 SETEL anna coe

Alovsl

Tiket pesawat yang menunjukan bahwa Wu Wennan berada di Indonesia pada 11 September 2024

ITINERARY

AIRLINE PNR LE PNR: PFORWD

NAME-WU WENNAN ETKT NBR 7821-62¢19560746

ID NUMBER: PPEGS So CONTI NBR

ISSUING AIRLINE: CHE AEASTER. AIRLINES DATE OF IssUVE USSEP21

ISSUING AGENT IATA CODE: 7822%%1

AGENCY ADDRESS

TEL FAX

ARIGN DEL FLIGHT ¢Lati DATE TIME AZRTIME SRIo7 LSATUS Anto TERM AL

PS isu Biases F 1 EPL Lift Le LEPIA: EPA WEL LPC TT. TS

LAN Ing

ITINERARY

AIPI DE PYR LEPIIR PBRUNS

NAME WU WENKADT ETERT BR. (31-635 ESAI

IDIT MBER PPEGs: slut COMINBR

IS SUP GG AIRLT UE CENABAS TERDIRI PTES DATE OF loasVE us EPI.

Deol Cr AGENT TATA CODE 1s

AGED CT ADDRESS

TEL FAN

RIOD DE FLIGHT IL D..TE TITS .ARRTTME FERI Ta ee ALLEY aaa 55

Hole eat hee AR DL EP li: Ba = Fi .i Pl 0lEPL- SL LP TS Te

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapat Terbanding mengenai formalitas pengajuan Surat Banding oleh Pemohon Banding tidaklah tepat. Pemohon Banding telah membuktikan bahwa Surat Banding yang diajukan ditandatangani di Indonesia, sehingga ketentuan formal terkait Surat Banding telah terpenuhi.

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-25 sebagai berikut:

Bukti P-1 Keputusan Terbanding Nomor KEP-00368/KEB/PJ/WPJ.30/2024 tanggal 26 Juli 2024;

Bukti P-2 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22

Masa Pajak Maret 2021 Nomor 00004/202/21/095/23 tanggal 01 Agustus 2023;

Bukti P-3 Surat Keberatan Nomor 176/OSS/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023; Bukti P-4 Bukti Penerimaan Negara tanggal 23 Agustus 2024;

Bukti P-5 Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham “PT Obsidian

Stainless Steel” Nomor 20 tanggal 06 September 2022 dibuat oleh I Nyoman Satria Wijaya, S.H., M.Kn., di Jakarta Barat;

Bukti P-6 Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham “PT Obsidian

Stainless Steel” Nomor 52 tanggal 28 November 2023 dibuat oleh Makmur Tridharma, S.H., di Jakarta Barat;

Bukti P-7 Rekapitulasi DPP PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 22 yang sudah

Pemohon Banding lapor dan setorkan atas transaksi dengan lawan transaksi Pemohon Banding selama Masa Maret 2021;

Bukti P-8 Passport dan Tiket Pesawat a.n. Wu Wennan;

Bukti P-9 Matrik Sengketa;

Bukti P-10 Penjelasan Tertulis tanggal 14 Mei 2025;

Bukti P-11 Penjelasan Tertulis tanggal 23 Juli 2025;

Bukti P-12 Tanda Terima Pemberian Dokumen Uji Bukti;

Bukti P-13 Invoice terkait Transaksi;

Bukti P-14 Rekap List Bukti Potong PPh Pasal 22 berupa File Excell;

Bukti P-15 Penjelasan Tertulis tanggal 20 Agustus 2025;

Bukti P-16 Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Risalah Pembahasan; Bukti P-17 Berita Acara Uji Kebenaran Materi;

Bukti P-18 Pendapat Akhir tanggal 08 Oktober 2025;

Bukti P-19 Tangkapan layer e-SPT PPh Pasal 22 Maret 2021;

Bukti P-20 Penghitungan ulang atas Daftar Bukti Potong PPh Pasal 22 masa

Maret dan Desember 2021;

Bukti P-21 Invoice, Provosional Invoice, Tangkapan Layar Pencatatan Jurnal

Penyesuaian, Jurnal Pembalik, Jurnal Proforma Invoice, Tangkapan Layar Final Invoice, Tangkapan Layar Provisional Invoice, Bukti Potong PPh Pasal 22, Final Invoice, dan dokumen bill of lading;

Bukti P-22 Dokumen Outgoing Payment Invoice;

Bukti P-23 Dokumen Listing Pembayaran Invoice;

Bukti P-24 Bank Statement Bank of China;

Bukti P-25 Tangkapan Layar SAP Jhonlim 024;

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 sebagai berikut:

Bukti T-1 Keputusan Terbanding Nomor KEP-00368/KEB/PJ/WPJ.30/2024 tanggal 26 Juli 2024 beserta Resi Pos;

Bukti T-2 Laporan Hasil Pemeriksaan;

Bukti T-3 Kertas Kerja Pemeriksaan;

Bukti T-4 Laporan Penelitian Keberatan;

Bukti T-5 Matrik Sengketa;

Bukti T-6 Berita Acara Tidak Memenuhi Sebagian/Seluruhnya Permintaan

Peminjaman dan/atau Permintaan Keterangan saat keberatan; Bukti T-7 Penjelasan Tertulis tanggal 09 Mei 2025;

Bukti T-8 Berita Acara Tidak Memenuhi Sebagian Permintaan Peminjaman

Dan/Atau Permintaan Keterangan;

Bukti T-9 Berita Acara Hasil Pertemuan Dengan Wajib Pajak;

Bukti T-10 Berita Acara Uji Kebenaran Materi;

Bukti T-11 Pendapat Akhir tanggal 23 September 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwaobjeksengketaberupaKeputusanTerbandingNomor KEP-00368/KEB/PJ/WPJ.30/2024 tanggal 26 Juli 2024 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Maret 2021 Nomor 00004/202/21/095/23 tanggal 01 Agustus 2023 termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor 807/OSS/IX/2024 tanggal 11 September 2024 dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani;

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Bandingnya menyatakan bahwa Surat banding ditandatangani oleh Wu Wennan (Warga Negara Tiongkok), bertindak selaku Direktur yang tidak berkedudukan di Indonesia. Oleh karena itu, Pemohon Banding harus melampirkan bukti keberadaan Sdr. Wu Wennan di Indonesia pada saat penandatanganan Surat Banding Nomor 807/OSS/IX/2024 tanggal 11 September 2024. Bahwa Surat Banding tersebut tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa dalam Surat Bantahannya Pemohon Banding menyatakan pada saat penandatanganan Surat Banding Wu Wennan berada di Indonesia dengan bukti- bukti sebagai berikut:

• Visa On-Arrival Wu Wennan saat tiba di Indonesia pada tanggal 11 September 2024,

• Tangkapan layar pada situs Direktorat Jenderal Imigrasi yang menunjukan bahwa Wu Wennan sampai di Indonesia pada tanggal 11 September 2024, dan

• Tiket pesawat yang menunjukan bahwa Wu Wennan berada di Indonesia pada 11 September 2024.

Pendapat Pengadilan Pajak

bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding berupa tangkapan layar Visa On-Arrival, situs Direktorat Jenderal Imigrasi, dan tiket pesawat di atas, didapati fakta mengenai keberadaan Wu Wennan di Indonesia dalam rentang waktu/pada saat penandatanganan Surat Banding; dengan demikian dalil Terbanding mengenai tidak dipenuhinya ketentuan formal Surat Banding telah terbantahkan. Pengadilan Pajak berpendapat bahwa permohonan banding a quo telah memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

bahwa dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Koreksi DPP PPh Pasal 22 sebesar Rp2.054.647.256,00

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan Pemohon Banding dan keterangan para pihak dalam persidangan, diketahui bahwa yang menjadi pokok sengketa banding a quo adalah koreksi Terbanding Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 22 sejumlah Rp2.054.647.256,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan perincian:

Menimbang bahwa Terbanding melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 22 sejumlah Rp2.054.647.256,00 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1) Secara keseluruhan untuk Masa Januari hingga Desember 2021, total koreksi Objek PPh Pasal 22 adalah sejumlah Rp136.017.007.795,00. Objek PPh Pasal 22 menurut Terbanding pada proses pemeriksaan bersumber dari General Ledger dan Pemohon Banding mengelompokan objek PPh Pasal 22 tersebut sesuai dengan data General Ledger, kemudian Terbanding pada proses keberatan melakukan perhitungan ulang atas koreksi masa pajak Januari hingga Desember 2021 sebagai berikut :

2) Koreksi DPP PPh Pasal 22 bersumber dari General Ledger Akun 2020010011 dan dikelompokkan menjadi:

a) Koreksi Timing Difference (SPT 2020 dan General Ledger 2021) atas objek PPh Pasal 22 yang menurut Pemohon Banding telah dilaporkan pada tahun 2020 namun baru dicatat di General Ledger pada tahun 2021. Total koreksi awal saat pemeriksaan adalah Rp160.964.677.683,00, dibatalkan sebagian sebesar Rp93.658.938.856,00 (terbukti telah membuat bukti potong dan melaporkan pada SPT PPh Pasal 22 Masa Pajak Desember 2020), koreksi

dipertahankan sejumlah Rp67.305.738.827,00 didistribusikan ke Masa Pajak Januari 2021. Terbanding mendalilkan Pemohon Banding tidak dapat menjelaskan apa yang dilakukan di GL tahun 2020 pada saat pembayaran SPT PPh Pasal 22 Tahun 2020; tidak dapat menjelaskan nilai PPh Pasal 22 yang dibayarkan pada tahun 2021 dan dicatat pada tahun 2022 sehingga Terbanding tidak memperoleh keyakinan yang memadai atas penjelasan tersebut; dan tidak terdapat dokumen yang memadai yang disampaikan Pemohon Banding.

b) Koreksi Nett Off sejumlah Rp44.055.501.896,00, yang menurut Pemohon Banding sebagai net off karena adanya penjumlahan ganda atau kesalahan pencatatan. Nilai koreksi yang dipertahankan Terbanding adalah Rp44.055.501.896,00, didistribusikan ke bulan Juli 2021 sejumlah Rp421.001.896,00danbulanOktober2021sejumlah Rp43.634.500.000,00.

Terbanding mendalilkan Pemohon Banding tidak memberikan data dan dokumen yang kompeten terkait hal ini, baik selama proses pemeriksaan maupun selama proses keberatan, untuk membuktikan bahwa jumlah tersebut merupakan net off akibat penjumlahan ganda.

c) Koreksi Selisih PPh Pasal 22 (Tax Payable - Art 22) sejumlah Rp24.655.767.072,00 atas perbedaan antara nilai Tax Payable – Art 22 menurut Pemohon Banding dengan nilai yang dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 22, didistribusikan untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2021 secara merata dibagi 12, untuk Masa Pajak Maret 2021 adalah Rp2.054.647.256,00.

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 22 sejumlah Rp2.054.647.256,00 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1) koreksi DPP PPh Pasal 22 selama periode Januari hingga Desember 2021 dengan total seluruhnya sejumlah Rp136.017.307.795,00, dikelompokkan:

a) Koreksi DPP merupakan hasil Gross-Up (kesalahan sistem e-SPT) dengan selisih sejumlah Rp24.655.767.072,00. Nilai total DPP PPh Pasal 22 atas seluruh bukti potong yang dibuat Pemohon Banding pada dasarnya telah

sama dengan nilai DPP PPh Pasal 22 menurut Terbanding, perbedaan yang tersisa hanyalah sebesar Rp1.070,00 yang dianggap tidak material.

b) Koreksi Jurnal Balik (Net-Off Reversal Journal) karena adanya kesalahan pencatatan sejumlah Rp44.055.501.896,00 bukanlah objek PPh Pasal 22 di Tahun 2021 tetapi semata-mata terjadi karena kesalahan pencatatan internal yang telah diperbaiki melalui pencatatan jurnal balik (net-off reversal journal), namun Terbanding tidak mempertimbangkan jurnal pembalik yang dibuat akibat salah jurnal tersebut.

c) Koreksi Timing Difference (objek dilaporkan 2020 dengan yang dicatat General Ledger 2021) sejumlah Rp67.305.738.827,00. Terdapat DPP PPh Pasal 22 yang telah dipotong dan dilaporkan pada tahun 2020 (berdasarkan provisional/proforma invoice), tetapi baru dicatat di general ledger tahun 2021 (berdasarkan final invoice).

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan telah dilakukan Uji Bukti. Untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon Banding menyampaikan bukti-bukti berupa:

• SPT Masa PPh Pasal 22 Masa Pajak Maret Tahun 2021 dan lampirannya termasuk Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22

• Invoice dan Bukti Potong:

Invoice Nomor 26/SKM-OSS/I I/2021 dan Bukti Potong Nomor 004/OSS/III/PPH22/2021; Invoice Nomor 09/SKM-OSS/II/2021 dan Bukti Potong Nomor 011/OSS/III/PPH22/2021; Invoice Nomor 20/SKM-OSS/II/2021 dan Bukti Potong Nomor 021/OSS/III/PPH22/2021; Invoice Nomor 47/SKM-OSS/III/2021 dan Bukti Potong Nomor 024/OSS/III/PPH22/2021; Invoice Nomor 02/SKM- OSS/III/2021 dan Bukti Potong Nomor 027/OSS/III/PPH22/2021; Invoice Nomor 071/KSM-OSS/I/2021 dan Bukti Potong Nomor 041/OSS/III/PPH22/2021; Invoice Nomor 075/KSM-OSS/I/2021 dan Bukti Potong Nomor 045/OSS/III/PPH22/2021 ; Invoice Nomor 07/SKM-OSS/II/2021 dan Bukti Potong Nomor 009/OSS/III/PPH22/2021; Invoice Nomor 076/KSM-OSS/I/2021 dan Bukti Potong Nomor 046/OSS/III/PPH22/2021; Invoice Nomor 080/KSM-OSS/II/2021 dan Bukti Potong Nomor 050/OSS/III/PPH22/2021; Invoice Nomor 084/KSM- OSS/II/2021 dan Bukti Potong Nomor 054/OSS/III/PPH22/2021;Invoice Nomor 086/KSM-OSS/II/2021 dan Bukti Potong Nomor 056/OSS/III/PPH22/2021; Invoice Nomor 113/KSM-OSS/II/2021 dan Bukti Potong Nomor

083/OSS/III/PPH22/2021; Invoice Nomor 126/KSM-OSS/II/2021 dan Bukti Potong Nomor 096/OSS/III/PPH22/2021; Invoice Nomor 123/KSM-OSS/II/2021 dan Bukti Potong Nomor 093/OSS/III/PPH22/2021; Invoice Nomor 092/KSM- OSS/II/2021 dan Bukti Potong Nomor 062/OSS/III/PPH22/2021; Invoice Nomor 105/KSM-OSS/II/2021 dan Bukti Potong Nomor 075/OSS/III/PPH22/2021; Invoice Nomor 107/KSM-OSS/II/2021 dan Bukti Potong Nomor 077/OSS/III/PPH22/2021; Invoice Nomor 109/KSM-OSS/II/2021 dan Bukti Potong Nomor 079/OSS/III/PPH22/2021; Invoice Nomor 129/KSM-OSS/II/2021 dan Bukti Potong Nomor 099/OSS/III/PPH22/2021; Invoice Nomor DNS/INV/2021/0011 dan Bukti Potong Nomor 115/OSS/III/PPH22/2021; Invoice Nomor 145/KSM-OSS/III/2021 dan Bukti Potong Nomor 114/OSS/I I I/PPH22/2021; Invoice Nomor 136/KSM-OSS/III/2021 dan Bukti Potong Nomor 108/OSS/Ili/PPH22/2021

• Rekapan List Bukti Potong PPh Pasal 22 Tahun 2021 dalam format Microsoft Excel

• Final Invoice, Security Deposit, SAP, dan Bukti Potong:

Final Invoice Nomor 01/SKM-OSS/II/2021, Security Deposit Nomor 019/SKM- TT/OSS/I/2021, Tangkapan Layar Jurnal SAP dan Bukti Potong Nomor 006/OSS/II/PPH22/2021; Final Invoice Nomor 03/SKM/OSS/I/2021, Securit Deposit Nomor 020/SKM-TT-OSS/I/2021 , Tangkapan Layar Jurnal SAP dan Buktl Potong Nomor 007/OSS/II/PPH22/2021; Final Involce Nomor 04/SKM/OSS/I/2021, Security Deposit Nomor 021/SKM-TT-OSS/I/2021, Tangkapan Layar Jurnal SAP dan Bukti Potong Nomor 008/OSS/II/PPH22/2021; Final Invoice Nomor 05/SKM/OSS/I/2021, Security Deposit Nomor 022/SKM-TT- OSS/I/2021, Tangkapan Layar Jurnal SAP dan Bukti Potong Nomor 009/OSS/II/PPH22/2021; Final Invoice Nomor 01/SKM-OSS/I/2021, Security Deposit Nomor 018/SKM-TT-OSS/I/2021, Tangkapan Layar Jurnal SAP dan Bukti Potong Nomor 005/OSS/II/PPH22/2021; Final Invoice Nomor 06/SKM/OSS/II/2021, Security Deposit Nomor 023/SKM-TT-OSS/I/2021, Tangkapan Layar Jurnal SAP dan Bukti Potong Nomor 010/OSS/II/PPH22/2021; Commercial Invoice Nomor 023/CI-COAL/JG-OSS-QIAPL/IX/21, Bukti Potong Nomor 116/OSS/IX/PPH22/2021, Commercial Invoice Nomor 024/CI-COAL/JG- OSS-QIAPUIX/21, Tangkapan Layar Jurnal SAP dan Bukti Potong Nomor

118/OSS/IX/PPH22/2021 ; SPT Pembetulan ke-2 PPh Pasal 22 Masa Februari 2021 dan SPT Normal PPh Pasal 22 Masa September 2021;

• Kertas Kerja atas Koreksi Netoff Reversal yang mencakup penjelasan kronologi pencatatan dan tangkapan layar atas transaksi yang dikoreksi;

• Provisional Invoice/Security Deposit, Final Invoice, B/L, Bukti Potong:

Provisional Invoice Nomor REV 221 /KSM-TT-OSS/X/2020, B/L No: 097/10KD1/SSS-MLP/IND, dan Bukti Potong Nomor 046/OSS/XII/PPH22/2020; Final Invoice Nomor 257/KSMOSS/X/2020, Security Deposit Nomor 253/KSM- TT-OSS/X/2020, B/L No: 24/BBS-MLW/X/2020, dan Bukti Potong Nomor 047/OSS/XII/PPH22/2020; Final Invoice Nomor 268/KSMOSS/X/2020, Security Deposit Nomor 260/KSM-TT-OSS/X/2020, B/L No: 016/VFM-PS12/MDD/2020, dan Bukti Potong Nomor 048/OSS/XII/PPH22/2020; Final Invoice Nomor 278/KSMOSS/X/2020, Security Deposit Nomor REV 281/KSM-TT-OSS/XI/2020, B/L No: 002/CMPL02-FERY3/X/20, dan Bukti Potong Nomor 049/OSS/XI I/PPH22/2020; Final Invoice Nomor 279/KSMOSS/X/2020, Security Deposit Nomor REV 282/KSM-TT-OSS/XI/2020, B/L No: 005/HD2012-PKVI/X/20, dan Bukti Potong Nomor 050/OSS/XII/PPH22/2020; Final Invoice Nomor 297/KSMOSS/X/2020, Security Deposit Nomor REV 306/KSM-TT-OSS/XI/2020, B/L No: 003/BGM05-ANT8982019/X/20 danBukti Potong Nomor 051/OSS/XII/PPH22/2020 Final Invoice Nomor 299/KSMOSS/X/2020, Security Deposit Nomor REV 307/KSM-TT-OSS/XI/2020, B/L No: 112-10KD1/SSS- MLP/IND, dan Bukti Potong Nomor 052/OSS/XI I/PPH22/2020; Final Invoice Nomor 300/KSMOSS/X/2020, Security Deposit Nomor 324/KSM-TT- OSS/XI/2020, B/L No: 102/OUL-MLW/X/2020, dan Bukti Potong Nomor 053/OSS/XII/PPH22/2020; Final Invoice Nomor 303/KSMOSS/X/2020, Security Deposit Nomor REV 298/KSM-TT-OSS/XI/2020, B/L No. 44/BBS-LPK/X/2020, dan Bukti Potong Nomor 054/OSS/XII/PPH22/2020; Final Invoice Nomor 310/KSMOSS/X/2020, Security Deposit Nomor REV 309/KSM-TT-OSS/XI/2020, B/L No: 115-10KD1/SSS-MLP/IND, dan Bukti Potong Nomor 055/OSS/XII/PPH22/2020 Final Invoice Nomor 313/KSMOSS/X/2020, Security DepositNomorREV326/KSM-TT-OSS/XI/2020,B/LNo: 003/PANCARAN511/X/2020,danBuktiPotongNomor 056/OSS/XII/PPH22/2020; Final Invoice Nomor 320/KSMOSS/XI/2020, Security

Deposit Nomor 351/KSM-TT-OSS/XI/2020, B/L No: 99/PMI-WIN/XI/2020, dan Bukti Potong Nomor 057/OSS/XII/PPH22/2020; Final Invoice Nomor 322/KSMOSS/XI/2020, Security Deposit Nomor 352/KSM-TT-OSS/XI/2020, B/L N0: 001/LTN8892019-MKR/XI/20, dan Bukti Potong Nomor 058/OSS/XI I/PPH22/2020; Final Invoice Nomor 329/KSMOSS/XI/2020, Security Deposit Nomor 353/KSM-TT-OSS/XI/2020, B/L No: KOLAKAUTARA-MOROSI/XI/2020, dan Bukti Potong Nomor 059/OSS/XII/PPH22/2020; Final Invoice Nomor 331/KSMOSS/XI/2020, Security Deposit Nomor 321/KSM-TT-OSS/XI/2020, B/L No: 005/TTW/AMI/X1/2020, dan Bukti Potong Nomor 060/OSS/XII/PPH22/2020; Final Invoice Nomor 332/KSMOSS/XI/2020, Security Deposit Nomor 322/KSM- TT-OSS/XI/2020, B/L No: 74/RKY/WOL/XI/2020, dan Bukti Potong Nomor 061/OSS/XII/PPH22/2020; Final Invoiee Nomor 335/KSMOSS/XI/2020, Security Deposit Nomor 333/KSM-TT-OSS/XI/2020, B/L No: 20/BBS-LPK/XI/2020, dan Bukti Potong Nomor 064/OSS/XII/PPH22/2020;

• SPT Pembetulan ke-1 PPh Pasal 22 Masa Desember 2020.

• Kertas Kerja atas Koreksi Timming Difference yang mencakup penjelasan kronologi pencatatan dan tangkapan layar atas transaksi yang dikoreksi;

bahwa selanjutnya, Terbanding dalam Uji Bukti mempertahankan sebagian koreksinya dengan berpendapat:

• berdasarkan penelitian terhadap sistem informasi DJP, diketahui DPP PPh Pasal 22 untuk Masa Maret 2021 adalah Rp785.977.608.663,00 dan didukung dengan sampel 23 bukti potong yang telah dilaporkan dan dilampiri dengan invoice;

• Pemohon Banding tidak menyampaikan dokumen bukti atas sengketa di masa pajak yang lain sehingga DPP PPh Pasal 22 Januari sampai dengan Desember 2021 terdapat selisih Rp1.758.918,00;

• atas rincian Net off Reversal karena ada salah catat sebesar Rp421.001.896,00, Pemohon Banding menyampaikan final invoice, security deposit, tangkapan layar SAP dan bukti potong, namun tidak menyampaikan dokumen sumber seperti pengajuan permintaan reversal yang resmi, persetujuan/perintah oleh pihak yang berwenang, tidak menunjukkan adanya arus pembayaran kepada lawan transaksi;

atas rincian Net off Reversal karena adanya pencatatan ganda sebesar Rp43.634.500.000,00, Pemohon Banding menyampaikan commercial invoice, Faktur Pajak, tangkapan layar SAP dan bukti potong, namun SAP hanya terdapat 1 kali pencatatan pembayaran terkait invoice 023/CI-COAL/JG-OSS- QIAPL/IX/2021, sedangkan tangkapan layar SAP terdapat pembatalan pencatatan pembayaran terkait invoice 024/CI-COAL/JG-OSS-QIAPL/IX/2021; dan Pemohon Banding tidak menyampaikan dokumen sumber seperti pengajuan permintaan reversal yang resmi, persetujuan/perintah oleh pihak yang berwenang, serta tidak menyampaikan arus uang pembayaran kepada lawan transaksi;

• atas koreksi Timing Difference sebesar Rp67.305.738.827,00 Pemohon Banding menyampaikan dokumen bukti atas 17 transaksi berupa Final Invoice, Security deposit, bukti potong dan SPT Pembetulan 1 Masa Pajak Desember 2020, namun jumlahnya melebihi nilai sengketa yakni dengan total Rp67.323.286.263,00. Atas selisih Rp17.547.436,00, menurut Pemohon Banding adalah selisih kurs penghitungan dasar koreksi Terbanding memakai 1,5% dikali PPh terutang, namun Pemohon Banding tidak menunjukkan perbedaan selisih kursnya.

Final Invoice tidak menyebutkan nomor voyage yang tertera dalam Security deposit, security deposit menggunakan USD sedangkan final invoice menggunakan Rupiah tetapi Pemohon Banding tidak menunjukkan kurs yang digunakan, Pemohon Banding tidak menunjukkan bukti pencatatan berupa tangkapan layar SAP. Bahwa Bukti Potong yang disampaikan diterbitkan pada tahun 2020 dan telah dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 22 Masa Pajak 2020.

bahwa kesimpulan Uji Bukti, Terbanding mempertahankan koreksi DPP PPh Pasal 22 sebesar Rp111.362.994.716,00 telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

Pendapat Pengadilan Pajak

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti dan fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa pokok masalah dalam sengketa banding a quo adalah sengketa pembuktian materi

apakah terdapat DPP PPh Pasal 22 yang kurang dilaporkan oleh Pemohon Banding Masa Pajak Maret 2021 atas selisih PPh Pasal 22 (Tax Payable - Art 22) atau DPP hasil Gross-Up sejumlah Rp2.054.647.256,00.

bahwa menurut Pengadilan Pajak ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan yang bersangkutan dengan pokok masalah sengketa banding a quo adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (disebut UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan):

Pasal 12 ayat (3) mengatur “Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang”, dalam Penjelasan Pasal dinyatakan “Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”,

Pasal 29 ayat (2) mengatur “Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.”, dalam Penjelasannya antara lain dinyatakan “….. Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan…...”;

2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (disebut UU Pajak Penghasilan):

Pasal 22

(1) Menteri Keuangan dapat menetapkan: a. bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang; b. badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan

kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

(2) Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”;

3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 (disebut PMK Nomor 184/PMK.03/2015), antara lain mengatur tentang standar pelaksanaan pemeriksaan dalam Pasal 8 huruf c “Temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan perpajakan.”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para pihak, penilaian atas bukti-bukti dalam persidangan, dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan Pengadilan Pajak berpendapat:

bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diketahui bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 22 yang didistribusikan kepada Masa Pajak-Masa Pajak berikut:

bahwa berdasarkan hasil Uji Bukti, Terbanding menerima sebagian dalil bantahan dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding sejumlah Rp24.654.013.079,00 (Rp136.017.007.795,00 dikurangi Rp111.362.994.716,00) sehingga menyimpulkan DPP PPh Pasal 22 menurut Terbanding menjadi:

Sela PPh Pai.

Mata | Cm SKPKB Gm PB Net OF (Timing Ditlerence 2 Tatal Korexsi | OPP PPR Panah 2

: Terutang *] Menurut TB

Pandh — Omenjaanargan!— a72 Sgn ass ana | Jergas aset MARET mangan | a59 god 124.204

Fema: “O5NE51.870078. 1 999 912 DOB 455 . imme" 47m] 1009512 20373

Marz | 780 463.262 730 TEE 977 BOB EBS ee Do Gen S77 Gas 563

Apel; 932505 310.22 963.856 248 OP {| Ed NE: SI a55 248.900

Meld | 1276274 953564 1057 195 297 a an BPI 1087 135 297.400 aunt | 884 362.510 BAG 435 222 B48 479 {| 152 © TEE: 495 22 948 287 wiezi | 1203799290508 1 "ed bag se gay | oo 421.001.806 KE AM 902 909: 1 BB 080 £90,298 age-21 i 1050941589065 AC 80+ BB? 24 — Ms. 9907 = SAT 1.080 ON TT 28?

Sepdi | 158865883227 1019 604.021.008 . an 139) 1.010.694.020.557

Getas | 1351 b4G 46a gaa 1302 50502 278 | 93.024 300.900 Sa! a5 684 506,995 "1.376 tan Sanger

Noer! 169ReGT.a7/ BER 1.614 754 915 705 . 32" 371614 754 115 339

Desai! Tenant gigi 1.788 820 713 78: —_ 1.758.238 | 1 TEB.686° 1785 Ae ARI S7

TOTAL | 19.727.56D883 15 13.532.518.924.138 LTEIMOT — ANLIBEBIA TG 13.643.901919, 454 bahwa pembahasan pokok masalah dalam sengketa banding a quo untuk Masa Pajak Maret 2021 diuraikan sebagai berikut:

bahwa Terkait dengan selisih PPh Pasal 22 (Tax Payable - Art 22) atau DPP dari hasil Gross-Up atas PPh Pasal 22 seluruhnya sejumlah Rp24.655.767.072,00, distribusi koreksi ke setiap masa pajak sejumlah Rp2.054.647.256,00.

bahwa Pemohon Banding mendalilkan bahwa Terbanding melakukan gross-up atas PPh Pasal 22 yang telah dicatat dan dibayarkan oleh Pemohon Banding sebesar Rp202.988.110.197,00 dengan tarif 1,5%, menghasilkan DPP PPh Pasal 22 menurut Terbanding sebesar Rp13.532.540.683.656,00 yang menjadi dasar koreksi. Menurut Pemohon Banding selisih tersebut bukan objek PPh Pasal 22, melainkan semata-mata disebabkan oleh kesalahan sistem e-SPT PPh Pasal 22 milik Pemohon Banding. Nilai total DPP PPh Pasal 22 atas seluruh bukti potong yang dibuat Pemohon Banding pada dasarnya telah sama dengan nilai DPP PPh Pasal 22 menurut Terbanding, perbedaan yang tersisa hanyalah sebesar Rp1.070,00 yang dianggap tidak material:

Nominal (Rp) Deskripsi

785.977.609.733 a - DPP atas PPh Terutang Masa Maret 2021/1,5%

785.977.608.663 b - Perhitungan Ulang atas DPP PPh Tertutang Masa Maret 2021

1.070 c-a-b bahwa Pemohon Banding menyampaikan perhitungan ulang berdasarkan Daftar Bukti Potong PPh Pasal 22 untuk Masa Pajak Maret dan Desember 2021, untuk menunjukkan bahwa nilai transaksi yang tercantum pada Daftar Bukti Potong dalam e-SPT PPh Pasal 22 telah sesuai dengan transaksi yang sebenarnya, dengan bukti- bukti berupa: Sampel 23 bukti potong dan invoice terkait sengketa gross-up e-SPT (mewakili 99,99% dari total nilai koreksi, bukti yang disampaikan untuk Masa Maret 2021 sudah secara representatif mewakili keseluruhan sengketa), sebagai contoh

InvoiceNomor26/SKM-OSS/II/2021danBuktiPotongNomor 004/OSS/III/PPH22/2021 yang menunjukkan kesesuaian nilai objek pajak.

bahwa Pengadilan Pajak telah memeriksa dan menilai dalil-dalil dari para pihak dan bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan dengan uraian:

a) berdasarkan bukti potong Masa Maret 2021, didapati informasi total DPP PPh Pasal 22 atas seluruh bukti potong Masa Maret 2021 adalah Rp785.977.608.663,00, sedangkan jumlah DPP yang ter-generate pada e-SPT untuk periode yang sama Masa Maret 2021 tercatat Rp761.323.600.509,00, sebagaimana tampilan e-SPT PPh Pasal 22 Maret 2021 berikut:

Po A 761 323 600 509 11.789.654 146

Cd PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN D KUASAWAJIBPAJAK Tangga [3] 2] 0 412] 0] 277] b) dalam Uji Bukti Terbanding telah melakukan penelitian pada Sistem Informasi DJP, didapati informasi DPP PPh Pasal 22 untuk Masa Maret 2021 adalah Rp785.977.608.663,00, nilai yang sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding. Terbanding menerima dalil bantahan dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding, sehingga atas selisih PPh Pasal 22 (Tax Payable - Art 22) atau DPP dari hasil Gross-Up atas PPh Pasal 22 seluruhnya sejumlah Rp24.655.767.072,00 dengan distribusi koreksi ke tiap masa pajak sejumlah Rp2.054.647.256,00 telah tidak menjadi sengketa lagi.

c) Menurut Terbanding, Pemohon Banding tidak menyampaikan dokumen bukti atas sengketa di masa pajak yang lain sehingga DPP PPh Pasal 22 Januari sampai dengan Desember 2021 terdapat selisih Rp1.758.918,00.

bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan Pengadilan Pajak menilai bahwa selisih sejumlah total Rp1.758.918,00 ditimbulkan oleh persoalan matematis semata (pembulatan/selisih matematis), misalnya selisih Rp1, Rp21, Rp372, Rp1.768.886, dll., dan secara substansial tidak terbukti merupakan Objek PPh Pasal 22. Selisih matematis terlihat dari Kolom ke-6 pada tabel Kesimpulan Terbanding berikut:

Salah PPh Pal,

Masa | Cin SKPKB Cin PB wen OF [Timing Diterancal = 22 Total Koreksi | OPP PPR Pasal ar

: Terutang ") Menurut TE

Tanai er7aanareay! — Omipssbaasana| ~ Jar ms gear DT gmana | segan 124.20

Febi | sOspent BPO STE 1 230512 208 255 na . im” amaz] 103952 293.733

Mare): 70463262730 TOEGTTBOBEGR[ _ Do Test eae 583

Apri | 382505 910.242 BGL.BS6 248 OI ——— | 21 NE 953.086 248 0

Meld) | i areata 950 SEA | 1 O87 195 297 M3 tn a7} 1087 135 297.400 waned’ | 854 362.510 Bad 835 227 48 479 {| 132% VEE) 835 202 Bah AT heat | 1203799250908 1 BA BOSAN 2ST] 421.00°.B95 113 AM 902 009: 1 BS 080 290.298

Aga | OSG BAL ARA 1.080 BU: Ba? 264 ped MP 9587-9887: 1080 80 TAAT

Sepell | 1098 830.583 227 1018 8M.021.008 . mn Ee 1.019.654.020. 857 ceed? | 1351 645 4645491352 505802 298 | 43.024 s00.n00 yg ageng as 1 are 140 299.587

Now? | 1633 809.077.3825 Leta TG MATCH pT . anto IR aa Eee

Desai | TEGAAROIPGNNN oo 1.783 #0713 F1 —_ 1 Tangan 1.788.006 1 1705 822 4R2 B87

TOTAL | 11.717.580863.215 12.552.538.324.738 4.750.903 | 14438295. 716 135490191445 bahwa berdasarkan uraian di atas Pengadilan Pajak berkeyakinan bahwa koreksi Terbanding atas selisih PPh Pasal 22 (Tax Payable - Art 22) atau DPP dari hasil Gross-Up atas PPh Pasal 22 untuk masa pajak dalam sengketa a quo sejumlah Rp2.054.647.256,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa terkait dengan alasan lainnya dari para pihak yang telah disampaikan dalam persidangan namun tidak dibahas dalam putusan ini, Pengadilan Pajak telah mempertimbangkan seluruh dalil dan bukti yang disampaikan oleh para pihak namun untuk mengambil putusan hanya membahas dalil dan bukti yang relevan dengan sengketa ini;

bahwa Pengadilan Pajak berkeyakinan telah cukup alasan untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dan koreksi Terbanding atas atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 22 sejumlah Rp2.054.647.256,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menentukan: "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim", dan Penjelasan Pasal 78 menyatakan "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

bahwa dengan kuasa Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Majelis berkesimpulan mengabulkan seluruhnya pengajuan banding dari Pemohon BandingdanmengurangkanKeputusanTerbandingNomor KEP-00368/KEB/PJ/WPJ.30/2024 tanggal 26 Juli 2024 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Maret 2021 Nomor 00004/202/21/095/23 tanggal 01 Agustus 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

1 DPP PPh Pasal 22 Menurut Terbanding763.378.247.765

Koreksi tidak dapat dipertahankan Pengadilan Pajak2.054.647.256 Nilai DPP yang tergenerate pada e-SPT761.323.600.509 (+) Selisih DPP yang ter-generate pada e-SPT dengan nilai

24.654.008.154 DPP sebenarnya

DPP PPh Pasal 22 Menurut Pengadilan Pajak785.977.608.663

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI

Mengabulkan Seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00368/KEB/PJ/WPJ.30/2024 tanggal 26 Juli 2024 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Maret 2021 Nomor 00004/202/21/095/23 tanggal 01 Agustus 2023, atas nama: PT OBSIDIAN STAINLESS STEEL, NPWP 76.386.869.2- 411.000, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia Menara I Lantai 27 Unit 2701, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sehingga perhitungan pajak yang harus/(lebih) dibayar menjadi sebagai berikut:

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2025 oleh Joni Surbakti, Ak., sebagai Hakim Ketua, Mardonius Irawan Profianto, S.E., S.H., M.M., dan Akhirruddin, S.H., M.M., masing- masing sebagai Hakim Anggota,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Endro Triwahjudi Suswardana, S.H., S.T., M.M., sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota,Hakim Ketua Majelis, ttd.ttd.

Mardonius Irawan Profianto, S.E., S.H., M.M.,Joni Surbakti, Ak., ttd.

Akhirruddin, S.H., M.M.,

Panitera Pengganti ttd.

Endro Triwahjudi Suswardana, S.H., S.T.,

M.M.

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Budi Setyawan M.N.Y., Ak., M.A.

NIP 19690605 199003 1 002