PUT-007924.16.2025/PP/M.XIIIB Tahun 2026

P U T U S A N

Nomor PUT-007924.16.2025/PP/M.XIIIB Tahun 2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa secara elektronik melalui E-Tax Court mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01094/KEB/WPJ.07/2025 tanggal 18 Juni 2025 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2021 Nomor 00012/207/21/057/24 tanggal 15 Agustus 2024, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 007924.16.2025/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT ANEKA TUNA INDONESIA, NPWP 01.069.501.3-057.000, beralamat di Jalan Raya Surabaya – Malang Km. 38 Gempol, Kab. Pasuruan, Jawa Timur, yang diwakili oleh Kenta Inai, jabatan Presiden Direktur, selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama: David Al’arif Pradana,

Jabatan: Karyawan (Senior Staff Tax),

Alamat: Candirejo, RT.003/RW.003, Candirejo, Ponggok,

Blitar, Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0421/ATI1/FAT/IX/2025 tanggal 12 September 2025,

2. Nama: Sri Rahayu,

Jabatan: Karyawan (Asisten Manager Tax),

Alamat: Sangglud, RT.002/RW.001, Karangrejo, Gempol,

Pasuruan, Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0429/ATI1/FAT/IX/2025 tanggal 12 September 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav 40-42, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP: Dwi Rahayu/198409242009012007,

Jabatan: Pemeriksa Pajak Pertama,

Unit Organisasi: Kanwil DJP Jakarta Khusus,

2. Nama/NIP: Sigit Eko Suharno/197503121995111001,

Jabatan: Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan,

Unit Organisasi: Kanwil DJP Jakarta Khusus,

2. Nama/NIP: Ian Permadi/197404261995111001,

Jabatan: Pemeriksa Pajak Pertama,

Unit Organisasi: Kanwil DJP Jakarta Khusus, berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-840/WPJ.07/2026 tanggal 3 Maret 2026, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN- 1168/PP/BR/2025 tanggal 4 November 2025 jo. PEN-14/PP/PrbSM/2026 tanggal 2 Februari 2025 jo. PEN-91/PP/Ucp/2026 tanggal 27 April 2026,

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 0294/ATI1/FAT/IX/2025 tanggal 1 September 2025,

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor S-01231/SUB- CT/WPJ.07/2025 tanggal 15 Oktober 2025,

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor 0515/ATI1/FAT/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025,

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2021 Nomor

00012/207/21/057/24 tanggal 15 Agustus 2024 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 0456/ATI1/FAT/IX/2024 tanggal 17 September 2024 dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-01094/KEB/WPJ.07/2025 tanggal 18 Juni 2025, menyatakan mengabulkan sebagian dan mengurangkan jumlah pajak yang masih harus dibayar, dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan a quo sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 0294/ATI1/FAT/IX/2025 tanggal 1 September 2025 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Kamis tanggal 4 September 2025 (melalui E-Tax Court);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding 0294/ATI1/FAT/IX/2025 tanggal 1 September 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

1. Pemohon Banding mengajukan banding berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu mengajukan banding atas keputusan keberatan;

2. Pemenuhan Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

a. Surat Banding ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak;

b. Surat banding disampaikan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya Keputusan yang dibanding, karena surat keputusan keberatan Nomor 01094/KEB/WPJ.07/2025 tanggal 18 Juni 2025;

3. Pemenuhan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

a. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Banding;

b. Banding diajukan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya;

c. Pada Surat Banding dilampirkan Salinan Keputusan yang dibanding sebagaimana terlampir;

4. Pemenuhan Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Pengadilan Pajak: bahwa Surat Banding ditandatangani oleh Kenta Inai selaku Presiden Direktur yang dibuktikan dengan Akta Notaris Nomor 18 tanggal 27 Maret 2025;

bahwa dengan demikian Surat Banding yang diajukan Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Terbanding a quo telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Pengadilan Pajak;

II. Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Banding bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

bahwa alasan yang mendasari banding atas masing-masing koreksi yang diajukan banding tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Koreksi atas Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp375.000,00

Menurut Terbanding

1. Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor S- 483/RIKSIS/KPP.0705/2024 tanggal 8 Juli 2024, diketahui:

a. Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp106.320.000,00 atau PPN Rp10.632.000,00;

b. Koreksi berasal dari perolehan BKP/JKP yang seharusnya diberikan perlakuan PPN tidak dipungut/mendapatkan fasilitas kawasan berikat dan dibuatkan faktur pajak dengan kode 07;

c. Dasar hukum koreksi berdasarkan pasal 9 ayat (8) huruf f UU PPN dan Pasal 21 PMK No. 131/PMK.04/2018 stdd PMK No. 65/PMK.04/2021;

2. Peraturan Terkait a. Pasal 9 ayat (8) huruf f UU PPN

Pasal 9 ayat 2:

Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama.

Pasal 9 ayat 8 Huruf F:

Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara yang diatur pada ayat (2) bagi pengeluaran untuk :

f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).

Pasal 13 ayat 5:

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang meliputi :

a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, serta nomor dan tanggal pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;

b. Nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;

c. Macam, jenis, kuantum, harga satuan, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;

d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;

e. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;

f. Tanggal penyerahan atau tanggal pembayaran;

g. Nomor dan tanggal pembuatan Faktur Pajak;

h. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

b. Peraturan Menteri Keuangan No. 131/PMK.04/2018 stdd PMK No. 65/PMK.04/2021 tentang Kawasan berikat pasal 21.

1) Pasal 21

a) Ayat (1)

Barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean yang dimasukkan ke Kawasan Berikat dari:

a. Tempat lain dalam daerah pabean;

b. Tempat Penimbunan Berikat lainnya;

c. Kawasan Bebas;

d. Kawasan ekonomi khusus; dan/atau

e. Kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, diberikan pembebasan Cukai dan/atau tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM.

b) Ayat (3)

Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. barang yang dipergunakan sebagai Bahan Baku, Bahan Penolong, pengemas dan alat bantu pengemas, barang contoh, Barang Modal, bahan bakar, peralatan perkantoran, dan/atau untuk keperluan penelitian dan pengembangan perusahaan pada Kawasan Berikat;

b. barang jadi maupun setengah jadi untuk digabungkan dengan Hasil Produksi;

c. barang yang dimasukkan kembali dari kegiatan pengeluaran sementara;

d. Hasil Produksi yang dimasukkan kembali; dan/atau

e. Hasil Produksi Kawasan Berikat lain.

c) Ayat (4)

Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. bukan barang untuk dikonsumsi di Kawasan Berikat; dan

b. berkaitan dengan kegiatan produksi.

d) Ayat (5) huruf a

Terhadap pemasukan barang ke Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang kena pajak wajib membuat faktur pajak, yang dibuktikan dengan dokumen persetujuan pemasukan barang ke Kawasan Berikat yang dimiliki oleh Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB sebelum menerbitkan faktur pajak;

e) Ayat (7)

Ketentuan mengenai perlakuan PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut atas pemasukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi oleh setiap Pengusaha Kawasan Berikat dan/atau PDKB.

f) Ayat (8)

PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut atas pemasukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh Pengusaha Kawasan Berikat dan/atau PDKB dengan menggunakan faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

g) Ayat (9)

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) tidak dipenuhi oleh Pengusaha Kawasan Berikat dan/atau PDKB, atas pembayaran PPN atau PPN dan PPnBM yang seharusnya tidak dipungut, tidak dapat dikreditkan.

3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas disampaikan hasil penelitian:

a. Pemohon Banding tidak dapat membuktikan alasan keberatan;

b. Terbanding mengabulkan sebagian koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan diperhitungan Masa Pajak Juni 2021;

Menurut Pemohon Banding bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding terhadap koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp3.750.000,00 dengan detail sebagai berikut:

bahwa perlu diketahui, PMK-131/PMK.04/2018 stdd PMK No. 65/PMK.04/2021 memiliki Peraturan Pelaksanaan berupa Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. PER-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat, yang di dalam lampiran K telah diatur barang-barang apa saja yang mendapatkan dan tidak mendapatkan fasilitas;

bahwa Sodium Hypochlorite 12% digunakan oleh Pemohon Banding untuk sterilisasi tangan dan sepatu bagi karyawan, tamu, atau pengunjung ketika akan memasuki ruang produksi;

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding meyakini bahwa seharusnya tidak ada koreksi yang perlu dilakukan sehubungan dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp3.750.000. Oleh karena itu, koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp3.750.000 harus dibatalkan seluruhnya;

III. Kesimpulan bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa:

1. Surat Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Pasal 35, 36, dan 37 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

2. Berdasarkan penjelasan-penjelasan Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding berharap Majelis dapat menerima permohonan banding Pemohon Banding sepenuhnya dan membatalkan Keputusan Terbanding a quo sehingga perhitungan pajak menurut Pemohon Banding adalah menjadi sebagai berikut:

Perhitungan Pajak

No. Uraian Menurut Pemohon banding park 1.535 FAN Kurasa Bayar a Tag ge Sarat pasa sari 5 TTM naya ana LI ssLa7al lo as eet TT L2ls 508.262

[ip wogeanwesg —CisSC(“‘“;‘C;SS Yd ao ser osama Ida, JP dg. <@rsikay sasa LS XP ri

8. Kee canmaci let RL. i

Po ‘Bacgacata i: 2 Lond Faia, gear PEN 2 bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis agar:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal.

2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding.

3. Mohon kiranya Majelis dapat menerima dan mengabulkan permohonan banding ini dengan seadil-adilnya (Et Aequo Et Bono);

bahwa lebih lanjut, sesuai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Pemohon Banding memohon untuk diundang menghadiri persidangan guna memberikan keterangan-keterangan dan dokumen-dokumen tambahan yang diperlukan;

bahwa demikian Surat Banding ini disampaikan dengan harapan agar Majelis dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S- 01231/SUB-CT/WPJ.07/2025 tanggal 15 Oktober 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Menurut Terbanding

1. Dasar Hukum a. Pasal 9 ayat (8) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengatur bahwa Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

b. PeraturanMenteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 65/PMK.04/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 Tentang Kawasan Berikat mengatur:

1) Pasal 21 Ayat (5) huruf a

Terhadap pemasukan barang ke Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang kena pajak wajib membuat faktur pajak, yang dibuktikan dengan dokumen persetujuan pemasukan barang ke Kawasan Berikat yang dimiliki oleh Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB sebelum menerbitkan faktur pajak.

2) Pasal 21 Ayat (9)

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat

(8) tidak dipenuhi oleh Pengusaha Kawasan Berikat dan/atau PDKB, atas pembayaran PPN atau PPN dan PPnBM yang seharusnya tidak dipungut, tidak dapat dikreditkan.

2. Tanggapan Terbanding a) Terdapat perolehan BKP barang modal seperti suku cadang, bahan penolong, bahan yang seharusnya diberikan perlakuan PPN tidak dipungut dan dibuatkan faktur pajak dengan kode 07, sehingga perolehan BKP tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf f UU PPN dan Pasal 21 PMK 131/PMK.04/2018 s.t.d.d. PMK 65/PMK.04/2021;

b) Bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang usaha produksi tuna kalengan dan bahan makanan serupa. Produk yang dihasilkan diantaranya tuna kalengan, tuna retort pouch, salmon kalengan, makanan hewan kalengan, fish soluble dan pakan ikan (fish mesi);

c) Bahwa Pemohon Banding adalah Pengusaha Kawasan Berikat baik untuk pabrik di Gempol maupun di Pandaan, dengan nomor SK Penetapan Kawasan Berikat 256/KM.4/2018 tanggal 31 Januari 2018 dan 3435/KM.4/2017 tanggal 14 Desember 2017;

d) Bahwa Terbanding tetap mempertahankan koreksi Faktur Pajak Masukan terkait perolehan BKP Sodium Hypochlorite karena merupakan barang yang terkait dengan produksi dan tidak termasuk barang yang tidak mendapat fasilitas PPN tidak dipungut sehingga tidak dapat dikreditkan;

III. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan bahwa berdasarkan penelitian surat banding, data dan dokumen sebagaimana diuraikan di atas, maka disimpulkan bahwa:

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor 0515/ATI1/FAT/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagaimana tercantum dalam Surat Bandingnya;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat atau tulisan yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 sebagai berikut:

Bukti P-1. Keputusan Terbanding Nomor KEP-01094/KEB/WPJ.07/2025 tanggal

18 Juni 2025;

Bukti P-2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00012/207/21/057/24 tanggal 15 Agustus 2024 Masa Pajak Juni 2021;

Bukti P-3. Surat Keberatan Nomor 0456/ATI1/FAT/IX/2024 tanggal 17 September 2024;

Bukti P-4. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 18 tanggal 27 Maret 2025, Notaris Yeni Pudjawati, S.H. yang berkedudukan di Kabupaten Pasuruan;

Bukti P-5. Bukti Penerimaan Pajak Kode NTPN 3CC375BBG4G32OBQ; Bukti P-6. Company Profile;

Bukti P-7. Matriks Sengketa;

Bukti P-8. Penjelasan Tertulis alasan sengketa banding tanpa nomor dan tanpa tanggal;

Bukti P-9. Bukti transaksi pembayaran;

Bukti P-10. Visualisasi/Foto AC/Pendingin Ruangan, Pagar WWTP, dan Sodium

Hypoclhlorite;

Bukti P-11. Penjelasan Tertulis alasan sengketa banding tanpa nomor dan tanpa tanggal (untuk sidang 10 Februari 2026);

Bukti P-12. Bukti penyampaian SPT Masa PPN;

Bukti P-13. Lampiran SPT Masa PPN;

Bukti P-14. Kesimpulan Akhir tanpa nomor tanggal 24 Februari 2026;

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat atau tulisan yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 sebagai berikut:

Bukti T-1. Laporan Penelitian Keberatan;

Bukti T-2. Kertas Kerja Pemeriksaan;

Bukti T-3. Laporan Hasil Pemeriksaan;

Bukti T-4. Matriks Sengketa;

Bukti T-5. Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 10 Februari 2026;

Bukti T-6. Penjelasan Tertulis Akhir Nomor 265/WPJ.07/2026 tanggal 18 Februari 2026;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP- 01094/KEB/WPJ.07/2025 tanggal 18 Juni 2025 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2021 Nomor 00012/207/21/057/24 tanggal 15 Agustus 2024 termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding bahwa Surat Banding Nomor 0294/ATI1/FAT/IX/2025 tanggal 1 September 2025, dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh Pemohon Banding yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 37 ayat (1) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti serta fakta yang terungkap dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Koreksi atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp375.000,00

Menimbang bahwa Terbanding melakukan Koreksi atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp.375.000,00 dengan alasan sebagai berikut:

1. Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp106.320.000,00 atau PPN Rp10.632.000,00;

2. Koreksi berasal dari perolehan BKP/JKP yang seharusnya diberikan perlakuan PPN tidak dipungut/mendapatkan fasilitas kawasan berikat dan dibuatkan faktur pajak dengan kode 07;

3. Dasar hukum koreksi berdasarkan pasal 9 ayat (8) huruf f UU PPN dan Pasal 21 PMK No. 131/PMK.04/2018 stdd PMK No. 65/PMK.04/2021;

Menimbang bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas koreksi Terbanding tersebut dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PMK-131/PMK.04/2018 stdd PMK No. 65/PMK.04/2021 memiliki Peraturan Pelaksanaan berupa Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. PER-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat, yang di dalam lampiran K telah diatur barang-barang apa saja yang mendapatkan dan tidak mendapatkan fasilitas;

2. Bahwa Sodium Hypochlorite 12% digunakan oleh Pemohon Banding untuk sterilisasi tangan dan sepatu bagi karyawan, tamu, atau pengunjung ketika akan memasuki ruang produksi;

3. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding meyakini bahwa seharusnya tidak ada koreksi yang perlu dilakukan sehubungan

dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp3.750.000,00. Oleh karena itu, koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp3.750.000,00 harus dibatalkan seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan para pihak tersebut di atas yang menjadi pokok masalah dalam sengketa banding ini adalah Koreksi Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan sebesar Rp375.000,00 untuk Masa Pajak Juni 2021 dengan alasan terdapat perolehan BKP yang berupa Sodium Hypochlorite 12% yang diberitahukan dengan faktur pajak kode 01 tidak memenuhi syarat formal pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN dan Pasal 21 PMK No. 131/PMK.04/2018 stdd PMK No. 65/PMK.04/2021;

Menimbang bahwa sengketa pajak yang diajukan banding ini merupakan sengketa yang bersifat yuridis yaitu adanya perbedaan penafsiran mengenai kode Faktur Pajak yang benar berkaitan dengan penerapan peraturan Pasal 21 ayat (6) PMK 131/PMK.04/2018 jo. PMK 65/PMK.04/2021 tentang Kawasan Berikat terhadap Sodium Hypochlorite 12% sebagai barang fasilitas atau bukan fasilitas di Kawasan Berikat sehingga dipenuhi atau tidaknya syarat formal Faktur Pajak dan pengkreditan Pajak Masukan sebesar Rp375.000,00;

bahwa menurut Terbanding Faktur Pajak yang diterbitkan sebesar Rp375.000,00 tidak memenuhi syarat formal pasal 13 (5) UU PPN karena yaitu BKP berupa Sodium Hypochlorite 12% seharusnya mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut karena dikaitkan dengan kegiatan produksi di Kawasan Berikat. Oleh karena itu, penjual seharusnya menerbitkan Faktur Pajak dengan kode 07 (Faktur Pajak PPN Tidak Dipungut) Karena Faktur Pajak tidak menggunakan kode 07, maka Pajak Masukan yang tercantum tidak dapat dikreditkan;

Menimbang bahwa landasan hukum yang mengatur mengenai syarat formal Faktur Pajak dan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 13 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, mengatur:

(5) Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;

b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;

c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;

d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;

e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;

f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan

g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

2. Tata cara penggunaan kode transaksi pada Faktur Pajak diatur dalam Per- 03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak, sebagai berikut:

01: Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang PPN atau PPN dan

PPnBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP.

07: Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas

PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut atau ditanggung pemerintah. Kode transaksi ini digunakan atas penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut atau ditanggung pemerintah berdasarkan peraturan khusus yang berlaku, antara lain sebagai berikut:

b) Ketentuan yang mengatur mengenai tempat penimbunan berikat.

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.04/20 21 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.0 4/2018 Tentang Kawasan Berikat, menyatakan:

Pasal 21

(1) Barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean yang dimasukkan ke Kawasan Berikat dari:

a. tempat lain dalam daerah pabean;

b. Tempat Penimbunan Berikat lainnya;

c. Kawasan Bebas;

d. kawasan ekonomi khusus; dan/atau

e. kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah,

diberikan pembebasan Cukai dan/atau tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM.

(3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. barang yang dipergunakan sebagai Bahan Baku, Bahan Penolong, pengemas dan alat bantu pengemas, barang contoh, Barang Modal, bahan bakar, peralatan perkantoran, dan/atau untuk keperluan penelitian dan pengembangan perusahaan pada Kawasan Berikat;

b. barang jadi maupun setengah jadi untuk digabungkan dengan Hasil Produksi;

c. barang yang dimasukkan kembali dari kegiatan pengeluaran sementara;

d. Hasil Produksi yang dimasukkan kembali; dan/atau

e. Hasil Produksi Kawasan Berikat lain.

(4) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. bukan barang untuk dikonsumsi di Kawasan Berikat; dan

b. berkaitan dengan kegiatan produksi.

(5) Terhadap pemasukan barang ke Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang kena pajak:

a. wajib membuat faktur pajak, yang dibuktikan dengan dokumen persetujuan pemasukan barang ke Kawasan Berikat yang dimiliki oleh Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB sebelum menerbitkan faktur pajak;

(6) Faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a harus diberikan keterangan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Tempat Penimbunan Berikat.

(7) Ketentuan mengenai perlakuan PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut atas pemasukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi oleh setiap Pengusaha Kawasan Berikat dan/atau PDKB.

(8) PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut atas pemasukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh Pengusaha Kawasan Berikat dan/atau PDKB dengan menggunakan faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(9) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) tidak dipenuhi oleh Pengusaha Kawasan Berikat dan/atau PDKB, atas pembayaran PPN atau PPN dan PPnBM yang seharusnya tidak dipungut, tidak dapat dikreditkan.

4. Pasal 9 ayat (8) huruf f UU PPN, menyebutkan:

Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:

f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;

bahwa berdasarkan bukti-bukti, fakta dan keterangan para pihak dalam persidangan, Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut:

bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang usaha produksi tuna kalengan dan bahan makanan serupa. Produk yang dihasilkan diantaranya tuna kalengan, tuna retort pouch, salmon kalengan, makanan hewan kalengan, fish soluble dan pakan ikan (fish mesi). Merupakan Pengusaha Kawasan Berikat (PKB) dengan pabrik di Gempol dan di Pandaan, memiliki nomor SK Penetapan Kawasan Berikat 256/KM.4/2018 tanggal 31 Januari 2018 dan 3435/KM.4/2017 tanggal 14 Desember 2017;

bahwa dalam persidangan diperoleh fakta:

1. bahwa Sodium Hypochloride 12% digunakan untuk sterilisasi tangan dan sepatu karyawan, tamu, atau pengunjung sebelum memasuki ruang produksi. Diganti setiap hari dan sisa/bekasnya dibuang. Tidak digunakan secara langsung dalam proses produksi barang kena pajak. Hanya merupakan barang penunjang umum yang tidak menentukan hasil produksi;

2. bahwa terdapat dokumen order, Invoice pembelian, bukti bayar atas pembelian Sodium Hypochlorite 12%, faktur pajak, foto barang, Bukti penyerahan BKP dengan FP01 yang menunjukkan bukan barang mendapat fasilitas;

bahwa Terbanding tidak membantah fungsi penggunaan barang tersebut, melainkan berpendapat bahwa karena Pemohon Banding berstatus Pengusaha Kawasan Berikat, maka barang tersebut dikualifikasikan sebagai barang yang berkaitan dengan kegiatan produksi sehingga “seharusnya” memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat status Pengusaha Kawasan Berikat semata tidak serta-merta menjadikan seluruh perolehan BKP wajib difasilitasi, melainkan harus tetap diuji berdasarkan penggunaan nyata dan keterkaitan langsung dengan kegiatan produksi, sebagaimana ditegaskan pula dalam ketentuan Kawasan Berikat terkait barang yang berkaitan langsung dengan produksi;

bahwa berdasarkan fakta penggunaannya, Sodium Hypochlorite 12% dalam perkara ini lebih tepat dikualifikasikan sebagai barang penunjang higienitas umum, yang secara fungsional tidak melekat pada proses produksi barang kena pajak, sehingga tidak bersifat determinatif terhadap output produksi;

bahwa berdasarkan Lampiran K Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor Per- 19/BC/2018, dapat disimpulkan Sodium Hypochloride 12% bukan termasuk bahan baku dan bahan penolong produksi sehingga keduanya masuk dalam barang yang tidak mendapatkan fasilitas di Kawasan Berikat;

bahwa BKP berupa Sodium Hypochloride 12% tidak memenuhi kriteria sebagai Bahan Baku, Bahan Penolong, pengemas dan alat bantu pengemas barang contoh, Barang Modal, bahan bakar, peralatan perkantoran, dan/atau untuk keperluan penelitian dan pengembangan perusahaan pada Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (3) PMK 131/PMK.04/2018 jo. PMK 65/PMK.04/2021, sehingga tidak mendapatkan fasilitas tidak dipungut PPN sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 Tentang Kawasan Berikat;

bahwa ketentuan mengenai Faktur Pajak Kode 07 mensyaratkan adanya perlakuan PPN tidak dipungut yang sah dan memenuhi ketentuan, termasuk kesesuaian jenis barang dan prosedur fasilitas Kawasan Berikat;

bahwa secara substansi barang tidak digunakan langsung dalam proses produksi maka penerapan fasilitas Kawasan Berikat (Kode 07) tidak otomatis berlaku meskipun Pemohon Banding berstatus sebagai Pengusaha Kawasan Berikat; bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa faktur pajak untuk yang disengketakan adalah 010.003.21-83319355 tanggal 7 Juni 2021. Diketahui kode “010…” menunjukkan bahwa faktur pajak tersebut adalah Faktur Pajak Normal (Kode 01) tidak mendapatkan fasilitas;

bahwaPemohonBandingmerupakanpihakpembeliyang menerima/memanfaatkan faktur pajak tersebut. Pemohon Banding tidak dapat dibebankan menanggung kerugian tidak dapat mengkreditkan faktur pajak yang di dalamnya terdapat kesalahan yang dilakukan oleh pihak penerbit yaitu supplier/lawan transaksinya karena hal tersebut berada di luar kekuasaan Pemohon Banding;

bahwa di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa kesalahan kode faktur pajak tidak serta merta menghilangkan adanya substansi dari transaksi tersebut dan fakta bahwa kewajiban penyetoran atas PPN yang dipungut telah dipenuhi oleh Pemohon Banding berdasarkan pengujian arus uang dan arus barang yang dikuatkan dengan bukti-bukti pendukung berupa dokumen transaksi, bukti penyerahan barang, bukti pelunasan pembayaran, serta dokumen perpajakan terkait;

bahwa PPN telah dipungut dan disetorkan oleh Penjual dan tidak terdapat bukti bahwa Pemohon Banding menikmati atau menyalahgunakan fasilitas PPN tidak dipungut;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat tidak terdapat dasar hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa penggunaan Faktur Pajak Kode 01 adalah keliru secara hukum, apalagi sampai mengakibatkan hilangnya hak pengkreditan Pajak Masukan;

bahwa terbukti Sodium Hypochloride 12% adalah BKP yang tidak mendapatkan fasilitas PPN sehingga penggunaan kode 01 pada Faktur Pajak sudah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur pada Pasal 13 ayat 5 UU PPN;

bahwa Pasal 9 ayat (8) UU PPN memang mengatur kondisi tertentu Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan, akan tetapi ketentuan tersebut harus ditafsirkan secara restriktif, khususnya apabila sudah ada faktur pajak yang sah, tidak terdapat manipulasi atau itikad tidak baik Pemohon Banding dan tidak ada norma yang melarang pengkreditan dalam kondisi di atas;

bahwa menjadikan Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan hanya karena perbedaan penafsiran atas kode Faktur Pajak, tanpa adanya pelanggaran substansial, bertentangan dengan: asas kepastian hukum dan asas perlindungan terhadap Wajib Pajak yang beritikad baik;

bahwa dengan demikian faktur pajak masukan atas pembelian barang-barang sebesar Rp3.750.000 telah memenuhi ketentuan formal dan material untuk dapat dikreditkan sesuai dengan pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang PPN; bahwa dengan demikian pengkreditan Pajak Masukan atas BKP Non Fasilitas Kawasan Berikat yang dilakukan oleh Pemohon Banding dapat diberikan karena telah memenuhi ketentuan formal mengenai kode Faktur Pajak PPN penyerahan BKP Non Fasilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta memori penjelasannya yang menyebutkan bahwa “Keyakinan Hakim” didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan perpajakan, Pengadilan Pajak berkesimpulan terdapat cukup bukti dan alasan hukum yang kuat untuk tidak mempertahankan koreksi Terbanding atas koreksi Pajak Masukan Yang dapat dikreditkan untuk untuk Masa Pajak Juni 2021 sebesar Rp375.000,00;

bahwa Pengadilan Pajak telah mempertimbangkan dalil/alasan dan bukti-bukti para pihak yang telah dibahas dalam persidangan dan dinilai telah cukup sebagai pertimbangan dalam pengambilan putusan. Dengan demikian, dalil/alasan atau

bukti-bukti lainnya dari para pihak yang tidak dibahas dalam putusan ini telah dipertimbangkan namun dianggap tidak cukup relevan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 Ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan:

- menurut TerbandingRp 2.395.823.734

- Koreksi tidak dapat dipertahankan Pengadilan PajakRp375.000

- menurut Pengadilan PajakRp 2.396.198.734

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI

Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01094/KEB/WPJ.07/2025 tanggal 18 Juni 2025 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2021 Nomor 00012/207/21/057/24 tanggal 15 Agustus 2024 atas nama PT ANEKA TUNA INDONESIA, NPWP 01.069.501.3-057.000, beralamat di Jalan Raya Surabaya – Malang Km. 38 Gempol, Kab. Pasuruan, Jawa Timur sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan PajakRp 242.962.398.827 Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiriRp1.181.692.472 Pajak MasukanRp2.396.198.734 Jumlah Penghitungan PPN Kurang/(Lebih) BayarRp(1.214.506.262) Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Rp1.214.506.262 Pajak yang berikutnya

Jumlah PPN yang kurang dibayarRp0 Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) huruf c KUPRp0 Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayarRp0

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2026 oleh Dian Dahtiar, S.H., M.M. sebagai Hakim Ketua, L.Y. Hari Sih Advianto, S.S.T., S.H., M.M., M.H. dan Yosephine Riane Ernita Rachmasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2026 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Yuslizar Fanny, S.E., M.Acc. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding.

Hakim-Hakim Anggota:Hakim Ketua Majelis,

Ditandatangani Secara ElektronikDitandatangani Secara Elektronik L.Y. Hari Sih Advianto, S.S.T., S.H., M.M., M.H.Dian Dahtiar, S.H., M.M.

Ditandatangani Secara Elektronik

Yosephine Riane Ernita Rachmasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ditandatangani Secara Elektronik Yuslizar Fanny, S.E., M.Acc.