PUT-007691.16/2022/PP/M.XVIIIA Tahun 2026

P U T U S A N

Nomor PUT-007691.16/2022/PP/M.XVIIIA Tahun 2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00315/KEB/PJ/WPJ.02/2022 tanggal 27 April 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2019 Nomor 00089/207/19/218/21 tanggal 12 April 2021, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 007691.16/2022/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT JOHAN SENTOSA, NPWP 01.572.941.1-218.000, beralamat di Jalan OK. M. Jamil Nomor 01 RT 005 RW 001, Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau, yang diwakili oleh Putri Ayu, Jabatan Direktur; Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama: Dimpos Marisi Hamonangan Marbun, Izin Kuasa Hukum : KEP-282/PP/IKH/2022 tanggal 11 April 2022, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 000160/SK-PPN- Apr/WJT/I/2023 tanggal 17 Januari 2023,

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP: MuhammadSalehArifinSiregar/ 197708032000011002,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pajak,

2. Nama/NIP: Isnaini Rasad/198601122007101001,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pajak,

3. Nama/NIP: Rustanti/198409202009012009,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pajak,

4. Nama/NIP: Rahadi Ari Baskoro/198507112009011003, Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pajak,

5. Nama/NIP: Irfandi/198111212009011009,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pajak,

berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-6070/PJ.07/2023 tanggal 15 Agustus 2023,

untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN- 1560/PP/BR/2022 tanggal 25 November 2022;

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 002028/BDG-PPN-APR-2019/JHS/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022;

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor SUB- 378/WPJ.02/2022 tanggal 28 September 2022;

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor 003300/Bantahan-SUB/PPN-APR-2019/JHS/XI/2022 tanggal 08 November 2022;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2019 Nomor 00089/207/19/218/21 tanggal 12 April 2021 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 001377/KEB-PPN- APR/JHS/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

Koreksi yang diajukan Menurut

keberatan No

Uraian

W ajib PajakFiskus

(Rp.) (Rp.)(Rp.)

12

JPJdPKPS

umlah Seluruh Penyerah

a

n

26.315.108.36529.068.420.7802.753.312.415 ajak Keluaran

2.397.167.9742.635.542.324238.374.350 umlah Pajak yang dapat

3

10.100.150.74510.100.150.745- iperhitungkan

4568

PN Kurang Bayar

(7.702.982.771)(7.464.608.421)238.374.350 ompensasi

7.702.982.7717.702.982.7710 PN yang kurang dibayar

0238.374.350238.374.350 anksi Administrasi

0238.374.350238.374.350 9

J

umlah PPN yang masih h

a

rus dibayar

0476.748.700476.748.700 Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut,

Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-00315/KEB/PJ/WPJ.02/2022 tanggal 27 April 2022, memutuskan Mengabulkan Sebagian dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar, dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan a quo sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 002028/BDG-PPN-APR-2019/JHS/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 (cap pos tanggal 22 Juli 2022);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 002028/BDG-PPN-APR-2019/JHS/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pokok Sengketa Banding

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding sebagai berikut:

Pem

o

hon B

a

n

din

g

Ter

b(Ra

ndin

g

Jum

lah yang No

Ko

re

ks

i

(Rp)

p)

Diajuk

an Bandin

g 1 Penyerahan yang PP

N-n

ya

h

arus dipungut sendiri

2

3

.971.6

7

9

.75

1

26.3

55

.423

.251

2

.383.743.5

00

Alasan Pengajuan Banding (Posita)

bahwa alasan yang mendasari permohonan banding atas koreksi-koreksi yang diajukan banding tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Koreksi atas Penyerahan yang PPN-nya harus Dipungut sendiri Rp2.383.743.500,-

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding atas Koreksi Penyerahan yang PPN-nya harus Dipungut sendiri sebesar Rp2.383.743.500,- dengan rincian sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon Banding dalam melakukan transaksi penyerahan barang kena pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa sudah menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (Arm’s Length Principle) berdasarkan Transfer Pricing Documentation (TP Doc) yang telah diserahkan

2. bahwa dalam TP Doc tersebut dijelaskan bahwa metode yang digunakan adalah Comparable Uncontrolled Price (CUP)

bahwa CUP Method adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mermpunyai Hubungan Istimewa dan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mermpunyai Hubungan Istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding.

bahwa berdasarkan OECD TP Guidelines 2017, CUP Method digunakan ketika ada transaksi penjualan/pembelian dari produk yang sama atau mirip antara pihak afiliasi dan pihak independen. Ketika terdapat transaksi yang sama tetapi tidak identik, harga sebaiknya disesuaikan untuk dapat merefleksikan perbedaan pada transaksi Beberapa faktor yang dianggap dapat menyebabkan transaksi menjadi berbeda adalah letak geografis, distribution chain, diskon dan potongan harga, kualitas produk, biaya transportasi, dan asuransi. Dalam praktiknya, CUP Method dapat diterapkan untuk transaksi afiliasi dalarn cakupan yang luas, seperti royalti, tingkat bunga, dan intra-group services, baik dari perspektif penyedia dan/atau pengguna jasa. Meskipun demikian, aplikasi CUP Method biasanya memiliki keterbatasan dalam praktiknya, kecuali untuk transaksi komoditi tertentu atau pada keadaan terdapat internal comparable uncontrolled transaction. CUP Method memiliki dua pendekatan terkait pemilihan pembanding, yatu data pembanding internal (intemal comparable) dan data pembanding eksternal (external comparable).

bahwa Data Pembanding Internal adalah data Harga Wajar atau Laba Wajar dalam transaksi sebanding yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan pihak pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa. Sedangkan, Data Pembanding Eksternal adalah data Harga Wajar atau Laba Wajar dalam transaksi sebanding yang dilakukan oleh Wajb Pajak lain dengan pihak pihak yang tidak mempunyai Hubungan istimewa.

bahwa kondisi yang tepat dalam menerapkan Metode Perbandingan Harga antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa (CUP Method) antara lain adalah:

• Barang atau jasa yang ditransaksikan memiliki karakteristik yang identik dalam kondisi yang sebanding; atau

• Kondisi transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dan pihak-pihak yang tidak memiliki Hubungan Istimewa identik atau memiliki tingkat kesebandingan

yang tinggi atau dapat dilakukan penyesuaian yang akurat untuk menghilangkan pengaruh dari perbedaan kondisi yang timbul.

3. Penjualan Barang kepada Pihak Afiliasi

a. Pencarian data pembanding;

bahwa Pemohon Banding melakukan pencarian data pembanding untuk mengidentifikasi data yang dapat diandalkan berupa harga pasar komoditas terkait Crude Palm Oil yang tersedia untuk diperbandingkan. Secara khusus, PT Johan Sentosa telah mempertimbangkan data dan informasi yang tersedia sebelum melakukan transaksi afiliasi untuk memastikan bahwa harga transaksi ditentukan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

b. Data pembanding yang digunakan;

bahwa Metode CUP eksternal menggunakan harga pasar komoditas terkait Crude Palm Oil yang tersedia di KPBN (terlampir di Lampiran II TP Doc). Menilai apakah harga Crude Palm Oilkonsisten dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha memerlukan pertimbangan faktor- faktor yang berdampak pada penetapan harga.

c. Analisis CUP untuk penjualan barang

bahwa berdasarkan detail transaksi afiliasi PT Johan Sentosa terkait penjualan barang, berikut rata- rata tertimbang harga Crude Palm Oil per kilogram.

d. Rentang kewajaran dan kelaziman usaha

Rentang harga pasar komoditas Crude Palm Oil untuk tahun 2019 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 20 : Rentang Harga Pasar Komuditas Crude Palm Oil Tahun 2019 (Dalam Rupiah)

DeskripsiHarga Pasar

Minimum5470,75

Median6440,72

Maksimum8154,88

Tabel 21: Rentang Harga Pasar Komuditas Palm Kernel Tahun 2019 (Dalam Rupiah)

DeskripsiHarga Pasar

Minimum2830,75

Median3353,88

Maksimum4263,85

Kesimpulan

bahwa berdasarkan analisis yang telah dilakukan,berikut adalah kesimpulan yang telah diperoleh

Harga Jual Rata-

rata T ertimbangRentang Kew ajaran harga P asar

Jenis P rodukkepada P ihak(Rupiah)Kesimpulan

afiliasi (Rupiah)MinMax

di dalam rentang CP O

6.3475.4718.155kew ajaran

di dalam rentang P alm Kernel

3.4062.8314.264kew ajaran

4. Pencarian Perusahaan Pembanding

bahwa Pemohon Banding menggunakan pembanding eksternal, yaitu perusahaan independen yang sebanding dengan pihak yang diuji, dalam hal ini PT Johan Sentosa. Proses pencarian perusahaan pembanding tersebut dilakukan melalui beberapa tahap, antara lain sebagai berikut:

• Melakukan pencarian sample perusahaan potensial di kawasan Asia-Pasifik secara elektronik dengan menggunakan database komersial. Pencarian dilakukan dengan menetapkan kriteria pencarian tertentu.

• Melakukan identifikasi perusahaan potensial yang ditemukan sebelumnya secara manual, melakukan penyesuaian jika diperlukan, dan melakukan seleksi untuk menghilangkan perusahaan yang dianggap tidak cukup sebanding dengan perusahaan yang diuji.

5. Hasil

bahwa setelah dilakukan pencarian data pembanding, pada tabel di bawah ini, terdapat 6 (enam) perusahaan yang dipilih sebagai pembanding dengan pihak yang diuji:

Tabel 23: Ringkasan Perusahaan Pembanding

bahwa daftar perusahaan-perusahaan yang ditolak terlampir di Lampiran VII. Deskripsi usaha dari perusahaan-perusahaan yang diterima terlampir di Lampiran IV.

bahwa perusahaan-perusahaan yang dipilih sebagai pembanding adalah manufaktur yang memproduksi Crude Palm Oil dan produk turunannya. Meskipun terdapat beberapa perbedaan fungsi antara pihak afiliasi PT Johan Sentosa dengan perusahaan pembanding, pada praktiknya, sangat jarang untuk dapat menemukan perusahaan pembanding yang tidak memiliki perbedaan fungsi sama sekali dengan pihak yang diuji. Oleh karena itu, kesebandingan fungsi perlu dilihat dari signifikansi ekonominya. Dalam hal ini, perbedaan fungsional tidak dianggap signifikan secara ekonomi.

bahwa perlu dicatat bahwa semua perusahaan yang sebanding berada di negara-negara, selain Indonesia, dan bahwa keadaan ekonomi di negara-negara ini mungkin berbeda. Meskipun hal ini tidak ideal, data pembanding yang diterima mencerminkan sulitnya dalam mencari data pembanding perusahaan-perusahaan yang independen di Indonesia dan terbatasnya data yang dapat diakses umum.

6. bahwa Pemohon Banding dalam melakukan transaksi penyerahan barang kena pajak Minyak Kelapa sawit (CPO) dan inti sawit (Palm Kernel) sudah menggunakan harga jual yang tidak ditentukan oleh

Pemohon Banding sendiri melainkan harga jual yang mengikuti harga pasar yaitu harga KPBN.

7. bahwa berdasarkan Pasal 4A Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011 dijelaskan data pembanding eksternal dapat diperoleh dari database komersial atau database lainnya dimana harga KPBN yang digunakan oleh Pemohon Banding merupakan data pembanding eksternal yang sesuai dijelaskan dalam peraturan tersebut.

8. bahwa pada dasarnya Pemohon Banding sudah menerapkan prinsip kewajaran dan kesebandingan dengan tidak menggunakan harga jual yang ditentukan sendiri. Pemilihan metode Harga Transfer oleh Pemohon Banding mempertimbangkan sifat transaksi, analisis, fungsional, ketersediaan dari informasi yang andal dan tingkat kesebandingan termasuk penyesuaian kesebandingan yang mungkin diperlukan untuk menghasilkan untuk menghilangkan perbedaan yang signifikan di antara mereka.

9. bahwa Pemohon Banding memilih metode CUP eksternal dikarenakan PT Johan Sentosa memiliki ketersediaan data pembanding eksternal berupa harga pasar komoditas dari kantor pemasaran bersama terkait Crude Palm Oil dan Palm Kernel.

10. bahwa penggunaan metode CUP eksternal ini akan mengevaluasi transaksi pada tingkat harga dan oleh karena itu metode ini akan memberikan hasil yang sangat akurat apabila tidak ada perbedaan yang secara material mempengaruhi harga transaksi yang dilakukan kepada pihak independen maupun pihak afiliasi.

11. bahwa dalam Penentuan rentang kewajaran Pemohon Banding menggunakan rentang penuh (full Range) yaitu rentang harga minimum hingga maksimum dari satu atau lebih data pembanding, baik berupa harga ataupun rasio keuangan. Pemohon Banding telah memenuhi syarat dalam penggunaan rentang penuh, yang mana pembanding berasal dari eksternal atau transaksi yang dilakukan oleh tested party

dengan pihak ketiga, tidak ada pembeda antara transaksi afiliasi dan transaksi independen.

12. bahwa untuk data pembanding CPO digunakan oleh Terbanding adalah harga KPBN, dimana harga KPBN adalah ahrga penjualan yang sudah termasuk dengan biaya ongkos angkut yang sudah ditetapkan oleh KPBN sehingga ketika harga KPBN ingin diterapkan sebagai acuan harga penjualan Pemohon Banding, maka Terbanding harus mengurangi dengan biaya ongkos angkut. Sedangkan Terbanding tidak memperhitungkan juga biaya ongkos angkut yang sudah termasuk harga KPBN tersebut.

bahwa penentuan Harga Jual CPO berdasarkan kesepakatan harga dalam tanggal kontrak yang telah disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak dikurangi oleh ongkos angkut.

bahwa maka mengacu pada dasar hukum dan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar harga jual CPO Lokal Pemohon Banding adalah telah menggunakan harga pasar wajar dan penyesuaian yang dilakukan adalah didasarkan pada faktor – faktor yang memang perlu dipertimbangkan dan telah tertuang dalam kontrak.

Tuntutan Pemohon Banding (Petitum)

bahwa Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak Yang Terhormat agar:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formal yang berlaku;

2. Mengabulkan seluruh permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding sebagaimana perhitungan berikut ini:

Pemohon NoUraianBanding

(Rp) 1 Dasar Pengenaan Pajak

a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang teutang PPN :

a.1.Ekspor0 a.2.Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri23.971.679.751 a.3.Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN9.310.000 a.4.Penyerahan yan PPN-nya tidak dipungut2.334.118.614 a.5.Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN0 a.6.Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)26.315.108.365 b.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang teutang PPN0 c.Jumlah seluruh penyerahan (a.6 + b)26.315.108.365 d.Atas Impor BPK/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah0 Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh

Pemungutan Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang

Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk diperjualbelikan/Perolehan yang PPN-nya

tidak seharusnya deibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung Jawab Secara Renteng

2 Penghitungan PPN Kurang Bayar

a.Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.9)2.397.167.974 b.Dikurangi :

b.1.PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama0 b.2.Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan341.822.868 b.3.STP (pokok kurang bayar)0 b.4.Dibayar dengan NPWP sendiri0 b.5.Lain-lain9.758.327.877 b.6.Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)10.100.150.745 c.Diperhitungkan

c.1.SKPPKP0 d.Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)10.100.150.745 e.Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)(7.702.982.771)

Pemohon No

Uraian

Banding

(Rp) 3

Kelebihan Pajak yang sudah :

a.Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya

7.702.982.7710 b.Dikompensasikan ke Masa Pajak ………. (karen

a pembetulan)

c.Jumlah (a + b)

7.702.982.771 45

PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)

- Sanksi Administrasi :

a.Bunga Pasal 13 (2) KUP

000000000 b.Kenaikan Pasal 13 (3) KUP

c.Bunga Pasal 13 (5) KUP

d.Kenaikan Pasal 13A KUP

e.Kenaikan Pasal 17C (5) KUP

f.Kenaikan Pasal 17D (5) KUP

g.Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN

h.Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)

6

Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.h)

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor SUB-378/WPJ.02/2022 tanggal 28 September 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pokok sengketa:

bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap Surat Banding Pemohon Banding, Laporan Penelitian Keberatan, berkas surat-menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan serta Surat Keberatan Pemohon Banding, dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas Surat Banding dari Pemohon Banding sebagai berikut:

J

u

m

la

h

Rupiah

menuru

t:

No

Uraian

Ko

r

e

ks

i

WP/Su

r

at B

an

ding

P

e

n

eliti Ke

beratan

Pokok

S e ng

k e ta

1 Pdiepnuyneg

rahan yan

g P

P

N

-n

ya harus

2

3

.971

.6

79.75

1

26.355

.423.251

2

.3

8 3.7

4 3 .500

ut sendiri

Dalil Koreksi dan Tanggapan Terbanding

Koreksi Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp2.383.743.500,-

Dasar Hukum

1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009

Pasal 12

(1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.

(2) Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

Pasal 29 ayat (1)

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.

2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Pasal 18 ayat (3)

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya

Pasal 18 ayat (4)

Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;

b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau

c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1)

Dalam hal harga jual atau penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka Harga Jual atau Penggantian dihitung atas dasar harga

pasar wajar pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dilakukan.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1)

Pengaruh hubungan istimewa seperti dimaksud dalam Undang-undang ini ialah adanya kemungkinan harga yang ditekan lebih rendah dari harga pasar. Dalam hal ini, Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewenangan melakukan penyesuaian Harga Jual atau Penggantian yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak dalam harga pasar wajar yang berlaku di pasaran bebas. Pasal 2 ayat (2)

Hubungan istimewa dianggap ada apabila;

a. Pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada pengusaha lain, atau hubungan antara pengusaha dengan penyertaan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada dua pengusaha atau lebih, demikian pula hubungan antara dua pengusaha atau lebih yang disebut terakhir; atau

b. Pengusaha menguasai pengusaha lainnya atau dua atau lebihPengusaha berada di bawah penguasaan. Penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsujng; atau

c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat dan/atau kesamping satu derajat.

4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya

Pasal 1 angka 4

Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha yang Tidak Dipengaruhi oleh Hubungan Istimewa yang selanjutnya disebut Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha adalah prinsip yang mengatur bahwa dalam hal kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara para pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara para pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang dijadikan sebagai pembanding, harga atau laba dalam

transaksi yang dilakukan antara para pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dimaksud harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau rentang laba dalam transaksi yang dilakukan antara para pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang dijadikan sebagai pembanding. Pasal 1 angka 6

Dokumen Penentuan Harga Transfer adalah dokumen yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak sebagai dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Penentuan Harga Transfer yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 2 ayat (1)

Dokumen Penentuan Harga Transfer terdiri atas:

a. dokumen induk;

b. dokumen lokal; dan/ atau

c. laporan per negara.

Pasal 3 ayat (1)

Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib diselenggarakan berdasarkan data dan informasi yang tersedia pada saat dilakukan Transaksi Afiliasi.

Pasal 3 ayat (3)

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), Wajib Pajak dianggap tidak menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.

Pasal 4 ayat (1)

Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, harus tersedia paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Pasal 5

(1) Dalam hal diperlukan untuk pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan permintaan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) huruf a dan huruf b.

(2) Wajib Pajak wajib menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dokumen Penentuan Harga Transfer yang disampaikan tidak dipertimbangkan sebagai Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b.

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak dianggap tidak memenuhi kewajiban menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer.

Pasal 6

(1) Dalam rangka melaksanakan keberatan, pengurangan atau proses penelitian penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar, atau pembetulan, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk melakukan permintaan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b.

(2) Wajib Pajak harus menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

5) Referensi

OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises

A.43 External comparables and sources of information

3.29 There are various sources of information that can be used to identify potential external comparables. This sub-section discusses particular issues that arise with respect to commercial databases, foreign comparables and information undisclosed to taxpayers. Additionally,

whenever reliable internal comparables exist, it may be unnecessary to search for external ones,

A.4.3.1. Databases

3.30 A common source of information is commercial databases, which have been developed by editors who compile accounts filed by companies with the relevant administrative bodies and present them in an electronic format suitable for searches and statistical analysis. They can be a practical and sometimes cost-effective way of identifying external comparables and may provide the most reliable source of information, depending on the facts and circumstances of the case.

3.31 A number of limitations to commercial databases are frequently identified. Because these commercial databases rely on publicly available information, they are not available in all countries, since not all countries have the same amount of publicly available information about their companies. Moreover, where they are available, they do not include the same type of information for all the companies operating in a given country because disclosure and filing requirements may differ depending on the legal form of the company and on whether or not it is listed. Care must be exercised with respect to whether and how these databases are used, given that they are compiled and presented for non-transfer pricing purposes. It is not always the case that commercial databases provide information that is detailed enough to support the chosen transfer pricing method. Not all databases include the same level of detail and can be used with similar assurance. Importantly, it is the experience in many countries that commercial databases are used to compare the results of companies rather than of transactions because third party transactional information is rarely available.

3.32 It may be unnecessary to use a commercial database if reliable information is available from other sources, e.g. internal comparables. Where they are used, commercial databases should be used in an objective manner and genuine attempts should be made to use the databases to identify reliable comparable information.

Data dan Fakta

1) bahwa berdasarkan informasi dalam aplikasi administrasi perpajakan SIDJP diketahui bahwa Pemohon Banding menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak April - 2019 Pembetulan ke-2 pada tanggal 31 Desember 2019 dengan status Lebih Bayar Rp991.087.598,- Pemohon Banding melaporkan Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri sebesar Rp991.087.598,- Pemohon Banding melaporkan Penyerahan yang PPN- nya harus dipungut sendiri sebesar Rp23.971.679.751 dalam SPT Masa PPN Masa Pajak April - 2019 Pembetulan ke-2.

2) bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Kertas Kerja Pemeriksaan, diketahui bahwa:

a) bahwa Terbanding melakukan koreksi Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri yang berasal dari perhitungan kembali atas penjualan lokal CPO kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan alasan harga jual Pemohon Banding belum memenuhi kewajaran dan kelaziman usaha:

b) bahwa koreksi Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri dilakukan Terbanding dengan alasan sebagai berikut:

i. bahwa Pemohon Banding melakukan penjualan lokal CPO kepada PT Bayas Biofuels, PT Darmex Oil & Fats, PT Dabi Bio Fuels, PT Kencana Amal Tani, PT Cerenti Subur, PT Palma Satu dan PT Darmex Agro.

ii. bahwa antara Pemohon Banding dengan PT Bayas Biofuels, PT

Darmex Oil & Fats, PT Dabi Bio Fuels, PT Kencana Amal Tani, PT Cerenti Subur, PT Palma Satu dan PT Darmex Agro terdapat hubungan istimewa karena hubungan kepemilikan dan penguasaan.

iii. bahwa pengujian transaksi penjualan lokal CPO menggunakan

metode CUP dan menggunakan harga KPBN.

iv. bahwa tanggal acuan harga jual menggunakan parameter tanggal DO

atau Faktur Pajak, apabila selisih tanggal kontrak dengan tanggal DO/FP lebih dari satu bulan. Karena berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen terkait diketahui terdapat pengiriman barang yang

jangka waktunya lebih dari satu bulan hingga lebih dari lima bulan dari tanggal kontrak, sehingga transaksi menjadi tidak lazim karena adanya fluktuasi harga CPO setiap harinya.

v. bahwa Pemohon Banding belum memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

vi. Skema Transaksi Afiliasi Penjualan Lokal CPO

vii.Rincian koreksi atas Penyerahan Lokal CPO

NNooNNaammaa PPeemmbbeelliiTTKKaaoonnnnggttrgrgaaaakkll TTaannggggaallFFPP KKSSooeennllitistrsraiaihkFhkFPtdPtadaenenngngggggaaaanlnl NNaammaaPPrroodduukk PPeennjVujVuoaWoaWllulaluPamPnmneCeCfmfm PPePenPenjVeumjVoumaolaelulealurmairnmkinkesCesCafamfmHHaargrgaa//UUnnitit HKHaKParPgBrgBaNaNP/UP/aUnasnisatiatr r SHSHeaelarislgrisigahiah JuJummlalahh(A(ALLPP-W-WPP/R/Rp)p) PJPeuJmemumemlareilhkarishk(asA(/aLAR/PLRpP-)p-) WWSPeSPvleissvlisiPshiePhAmeLAmPeLrPeRikrRipskaps()a() 121 PPPTTT... BDBAAAYYRAAMSSEBBXIIOOAGFFUUREEOLLSS232808///010212///222000111989 101292///000343///222000111999 040bbbuuulllaaannn,,,111202hhhaaarrriii... CCCrrruuudddeeePPPaaallmmlmOOOiillil(((CCCPPPOOO))) 30033,,04,401102230033,,04,4011022656,,59,5202606676,,81,84945051,2339110991,7722022,,02,2066066,,07,07102122,152732,,303,053055,,501,04100403871,,100,080088,,804,0240828 2 PT. DARMEX AGRO30/11/2018 09/04/2019 4 bulan,10 hari. Crude Palm Oil ( CPO ) 300,000300,0005,9007,1901,2901,770,000,0002,157,000,000387,000,000 3 PT. DARMEX AGRO30/11/2018 10/04/2019 4 bulan,11 hari. Crude Palm Oil ( CPO ) 500,000500,0005,9007,1351,2352,950,000,0003,567,500,000617,500,000 43 PPTT.. DDAABRIMBEIOXFAUGERLOS0390//0141//22001198 1130//0044//22001199 04bbuullaann,,411hahrai.ri. CCrruuddeePPaalmlmOOilil((CCPPOO)) 453070,0,00000453070,0,0000075,0,9500077,1,1930511,2430532,0,98500,8,05000,0,000003,31,4526,70,3500,00,000006611,71,8500,00,00000 54 PPTT.. BDAAYBAISBIBOIFOUFEULESLS0099//0044//22001199 2123//0044//22001199 00bbuullaann,,143hhaarir.i. CCrruuddeePPaalmlmOOilil((CCPPOO)) 1,547357,0,000001,547357,0,0000067,9,0050077,1,19900219400103,8,06870,5,80500,0,0000011,33,2144,22,5003,00,000004566,17,5108,00,00000 65 PPTT.. DBAAYRAMSEBXIOAGFUREOLS3009//1014//22001189 2232//0044//22001199 40bbuullaann,,2143hhaarrii.. CCrruuddeePPaalmlmOOilil((CCPPOO)) 15,50705,0,0000015,50705,0,0000056,9,9000077,0,109501,120950120,9,85607,0,50000,0,0000031,15,0322,45,0205,00,0000055425,65,0705,00,00000 76 PPTT.. DDAARRMMEEXXAAGGRROO3300//1111//22001188 2263//0044//22001199 44bbuullaann,,2274hhaarrii.. CCrruuddeePPaalmlmOOilil((CCPPOO)) 500,00-0500,00-05,90-07,0051,1052,950,000,00-03,502,500,00-0552,500,00-0 87 PPTT.. DDAARRMMEEXXAAGGRROO3300//1111//22001188 2266//0044//22001199 44bbuullaann,,2277hhaarrii.. CCrruuddeePPaalmlmOOilil((CCPPOO)) 363,310-363,310-5,900-6,7508502,143,529,000 -2,452,342,500 -308,813,500 - 98 PPTT.. DDAARRMMEEXXAAGGRROO3300//1111//22001188 0236//0054//22001199 54bbuullaann,,327hahrai.ri. CCrruuddeePPaalmlmOOilil((CCPPOO)) 133663,6,39100133663,6,3910055,9,9000066,5,7950068950028,10463,4,57219,0,0000029,0405,27,8374,21,050009340,83,1861,31,05000 190 PPTT.. BDAAYRAMSEBXIOAGFUREOLS2350//0141//22001198 1013//0055//22001199 05bbuullaann,,136hhaarir.i. CCrruuddeePPaalmlmOOilil((CCPPOO)) 510306,0,60900510306,0,6090065,5,9600076,0,509504649503,288006,0,40701,0,000003,50920,05,0708,70,010002229,45,0301,60,01000 1110 PPTT.. BBAAYYAASS BBIIOOFFUUEELLSS0235//0054//22001199 1151//0055//22001199 00bbuullaann,,1126hhaarrii.. CCrruuddeePPaalmlmOOilil((CCPPOO)) 550000,0,00000550000,0,0000066,3,5360067,5,0900524640533,1,26850,0,00000,0,000003,32,9550,20,0500,00,0000013202,20,0500,00,00000 1121 PPTT.. DBAAYRAMSEBXIOAGFUREOLS3003//1015//22001189 1185//0055//22001199 50bbuullaann,,1182hhaarrii.. CCrruuddeePPaalmlmOOilil((CCPPOO)) 550000,0,00000550000,0,0000056,9,3030066,7,5295082265023,9,15605,0,00000,0,000003,33,6229,55,0000,00,0000041123,05,0000,00,00000 1132 PPTT.. BDAAYRAMSEBXIOAGFUREOLS0330//0151//22001198 2128//0055//22001199 05bbuullaann,,1198hhaarrii.. CCrruuddeePPaalmlmOOilil((CCPPOO)) 550000,0,00000550000,0,0000065,3,9300066,5,7920528620532,1,96550,0,00000,0,000003,32,9356,20,0500,00,0000013401,20,0500,00,00000 1143 PPTT.. BBAAYYAASS BBIIOOFFUUEELLSS0033//0055//22001199 2272//0055//22001199 00bbuullaann,,2149hhaarrii.. CCrruuddeePPaalmlmOOilil((CCPPOO)) 550000,0,00000550000,0,0000066,3,3330066,5,5990022660033,1,16655,0,00000,0,000003,32,9259,50,0000,00,0000013103,00,0000,00,00000 1154 PPTT.. DBAAYRAMSEBXIOAGFUREOLS3003//1015//22001189 3207//0055//22001199 60bbuullaann,,024hahrai.ri. CCrruuddeePPaalmlmOOilil((CCPPOO)) 550000,0,00000550000,0,0000056,9,3030066,6,5795072765023,9,15605,0,00000,0,000003,33,3279,55,0000,00,0000038173,05,0000,00,00000 1165 PPTT.. BDAAYRAMSEBXIOAGFUREOLS2320//0151//22001198 0360//0065//22001199 06bbuullaann,,105hhaarir.i. CCrruuddeePPaalmlmOOilil((CCPPOO)) 151010,3,05060151010,3,0506065,4,9500066,6,6675527175527,91580,2,04060,2,0000037,4323,71,8570,07,400002338,79,4510,05,40000 1176 PPTT.. BBAAYYAASS BBIIOOFFUUEELLSS2212//0055//22001199 1046//0066//22001199 00bbuullaann,,2145hhaarrii.. CCrruuddeePPaalmlmOOilil((CCPPOO)) 217131,1,34506217131,1,3450666,4,4150066,6,666552251551,775108,8,22476,4,020001,82704,24,7188,71,07040692,36,5904,17,05040 1187 PPTT.. DBAAYRAMSEBXIOAGFUREOLS3201//1015//22001189 1144//0066//22001199 60bbuullaann,,1254hhaarrii.. CCrruuddeePPaalmlmOOilil((CCPPOO)) 520703,0,10400520703,0,1040056,9,4010066,6,6060572050521,9,75500,0,80207,0,400003,13,0802,00,0407,80,010003506,90,0605,00,07000 1198 PPTT.. BDAAYRAMSEBXIOAGFUREOLS0380//0181//22001198 1124//0086//22001199 06bbuullaann,,415hahrai.ri. CCrruuddeePPaalmlmOOilil((CCPPOO)) 550000,0,00000550000,0,0000065,5,9600066,8,6105027505032,2,98500,0,00000,0,000003,34,0370,05,0000,00,0000012375,05,0000,00,00000 2109 PPTT.. BBAAYYAASS BBIIOOFFUUEELLSS0088//0088//22001199 1142//0088//22001199 00bbuullaann,,64hhaarrii.. CCrruuddeePPaalmlmOOilil((CCPPOO)) 550000,0,00000550000,0,0000066,5,5660066,8,8115522555533,2,28800,0,00000,0,000003,34,0470,75,0500,00,0000012172,75,0500,00,00000 2210 PPTT.. BBAAYYAASS BBIIOOFFUUEELLSS3008//0078//22001199 2114//0088//22001199 00bbuullaann,,262hhaarir.i. CCrruuddeePPaalmlmOOilil((CCPPOO)) 250000,0,00000250000,0,0000066,3,5060066,5,8710522750513,2,26800,0,00000,0,000001,33,1440,70,0500,00,000005142,70,0500,00,00000

21,522,87221,522,872136,946,748,544153,150,531,63216,203,783,088

Menurut WP

Menurut Pemeriksa

Koreksi No.

NPWP PEMBELI

NAMA PEMBELINO FAKTUR PAJAK

NAMA BKP

TANGGAL

DPPPPN

DPPPPN

DPPPPN 01.718.327.8-093.000

PT TELEKOMUNIKASI SELULAR (TE0L1K0.O0M01S-E19L.)38132064

-

02/04/2019

1

--

--

-- 01.718.327.8-093.000

PT TELEKOMUNIKASI SELULAR (TE0L1K0.O0M01S-E19L.)38132068

-

30/04/2019

2

9.052.750905.275

9.052.750905.275

-- PT. DARMEX AGRO010.001-19.38132071

Crude Palm Oil ( CPO )

09/04/2019

3

01.689.226.7-063.000

1.770.000.000 177.000.000

2.157.000.000 215.700.000

387.000.000 38.700.000 PT. DARMEX AGRO010.001-19.38132072

Crude Palm Oil ( CPO )

10/04/2019

4

01.689.226.7-063.000

2.950.000.000 295.000.000

3.567.500.000 356.750.000

617.500.000 61.750.000 PT. TALUK KUANTAN PERKASA 010.001-19.38132073

Cangkang

11/04/2019

5

01.689.562.5-073.000

27.084.0002.708.400

27.084.0002.708.400

-- PT. DABI BIOFUELS010.001-19.38132074

Crude Palm Oil ( CPO )

13/04/2019

6

03.255.300.0-063.000

3.080.850.000 308.085.000

3.142.030.000 314.203.000

61.180.000 6.118.000 DUMAI BULKING, PT010.001-19.38132076

Cangkang

18/04/2019

7

01.862.190.4-212.001

27.364.5002.736.450

27.364.5002.736.450

-- PT. BAYAS BIOFUELS010.001-19.38132077

Crude Palm Oil ( CPO )

22/04/2019

8

03.287.328.3-063.000

10.867.500.000 1.086.750.000

11.324.250.000 1.132.425.000

456.750.000 45.675.000 PT. DARMEX AGRO010.001-19.38132078

Crude Palm Oil ( CPO )

23/04/2019

9

01.689.226.7-063.000

2.950.000.000 295.000.000

3.502.500.000 350.250.000

552.500.000 55.250.000 DUMAI BULKING, PT010.001-19.38132080

Cangkang

26/04/2019

10

01.862.190.4-212.001

36.612.0003.661.200

36.612.0003.661.200

-- PT. DARMEX AGRO010.001-19.38132082

Crude Palm Oil ( CPO )

26/04/2019

11

01.689.226.7-063.000

--

--

-- PT. DARMEX AGRO011.001-19.38132082

Crude Palm Oil ( CPO )

26/04/2019

2.143.529.000 214.352.900

12

01.689.226.7-063.000

2.452.342.500 245.234.250

308.813.500 30.881.350 ELUAN MAHKOTA, PT090.001-19.38132066

Penjualan Aktiva

01/04/2019

51.704.5465.170.454

51.704.5465.170.454

13

01.327.886.6-218.000

-- ELUAN MAHKOTA, PT090.001-19.38132067

Penjualan Aktiva

01/04/2019

57.982.9555.798.295

57.982.9555.798.295

14

01.327.886.6-218.000

-- Jumlah

23.971.679.751 2.397.167.974

26.355.423.251 2.635.542.324

2.383.743.500 238.374.350

3) bahwa berdasarkan Lampiran V SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2019 Pembetulan ke-1 diketahui bahwa Pemegang Saham Pemohon Banding pada tahun 2019 adalah Darmex Plantation dengan kepemilikan sebesar 99,998% dan PT. Palma Lestari dengan kepemilikan sebesar 0,002%, sebagaimana tampilan berikut:

4) bahwa Pemohon Banding mengisi Lampiran Khusus 3A pada SPT Tahunan Tahun Pajak 2019 sebagaimana tampilan sebagai berikut:

5) bahwa Terbanding telah mengirimkan Undangan Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan kepada Tim Pemeriksa dengan surat nomor ND-521/WPJ.02/BD.06/2022 tanggal 11 Maret 2022 yang dihadiri oleh Tim Pemeriksa, dengan hasil pembahasan sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan dengan Tim Pemeriksa Nomor BA-55/WPJ.02/BD.06/2022 tanggal 22 Maret 2022.

6) bahwa Terbanding telah melakukan pemanggilan untuk melakukan pembahasan sengketa perpajakan dengan Pemohon Banding dengan surat Undangan nomor S-37/WPJ.02/BD.06/2022 tanggal 11 Maret 2022 yang dihadiri oleh Pemohon Banding, dengan hasil pembahasan sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan dengan Wajib Pajak Nomor BA- 58/WPJ.02/BD.06/2022 tanggal 23 Maret 2022.

7) bahwa pada saat keberatan, Pemohon Banding menyampaikan dokumen dan data pendukung terkait sengketa koreksi Peredaran Usaha, koreksi Penyerahan Ekspor (atas harga jual ekspor CPO) dan koreksi Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri (harga jual lokal CPO) berupa:

3.Kontrak/Perjanjian penjualan lokal CPO kepada:

• PT Bayas Biofuels,

• PT Darmex Oil & Fats,

• PT Dabi Biofules,

• PT Kencana Amal Tani,

• PT Cerenti Subur,

• PT Palma Satu,

• PT Darmex Agro;

8) bahwa dikarenakan Pemohon Banding hanya memenuhi sebagian permintaan buku, catatan, data dan/atau dokumen yang diminta, Terbanding terbatas melakukan penelitian pada sumber data yang tersedia baik dari SIDJP, Aplikasi Portal DJP maupun data/dokumen dari Tim Pemeriksa berupa data/dokumen yang dipinjamkan Pemohon Banding pada saat proses pemeriksaan dan data/dokumen yang dipinjamkan Pemohon Banding saat proses penelitian keberatan.

Tanggapan Terbanding

i. bahwa berdasarkan penelitian terhadap keseluruhan data, dokumen dan/atau informasi yang tersedia selama proses keberatan dan surat banding, Terbanding melakukan penelitian dengan hasil sebagai berikut:

1) bahwa berdasarkan Laporan Keuangan (Un Auditted) dan Transkip Kutipan Elemen Laporan Keuangan Tahun Pajak 2019 diketahui bahwa Pemohon Banding melakukan transaksi penjualan lokal CPO kepada Pihak Berelasi sebesar Rp136.946.748.544,00.

2) bahwa Pemohon Banding melaporkan Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp23.971.679.751 dalam SPT Masa PPN Masa Pajak April - 2019 Pembetulan ke-2.

3) bahwa Terbanding melakukan pemeriksaan atas PPh Badan Tahun Pajak 2019 dan PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Masa Pajak Desember 2019 dan ditemukan adanya koreksi atas nilai penjualan lokal CPO/penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri yang

dilakukan Pemohon Banding untuk Masa Pajak April - 2019. Koreksi tersebut didasarkan pada perhitungan kembali harga jual atas transaksi Penyerahan Lokal CPO (penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri) yang dipengaruhi oleh adanya hubungan istimewa (transfer pricing) dengan menerapkan prinsip kewajaran dan kesebandingan sesuai Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UU Penghasilan (UU PPh), Pasal 2 UU PPN, PER-43/PJ/2010 stdd PER-32/PJ/2011, PER-22/PJ/2013 dan SE-50/PJ/2013.

4) bahwa Pasal 18 ayat (3) UU PPh mengatur bahwa “Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya”.

5) bahwa Pasal 2 ayat (1) UU PPN dan Penjelasannya mengatur bahwa Dalam hal harga jual atau penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka Harga Jual atau Penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dilakukan. Pengaruh hubungan istimewa seperti dimaksud dalam Undang-undang ini ialah adanya kemungkinan harga yang ditekan lebih rendah dari harga pasar. Dalam hal ini, Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewenangan melakukan penyesuaian Harga Jual atau Penggantian yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak dalam harga pasar wajar yang berlaku di pasaran bebas.

6) bahwa penelitian Pemenuhan Formal Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU):

a) bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-213/PMK-03/2016 tentang Jenis Dokumen Dan/ Atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak Yang Melakukan Transaksi Dengan Para

Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya, antara lain:

1. Pasal 2 ayat (1)

Dokumen Penentuan Harga Transfer terdiri atas:

(1) dokumen induk;

(2) dokumen lokal; dan/ atau

(3) laporan per negara

2. Pasal 3 ayat (1)

Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib diselenggarakan berdasarkan data dan informasi yang tersedia pada saat dilakukan Transaksi Afiliasi.

3. Pasal 3 ayat (3)

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/ atau ayat (2 ), Wajib Pajak dianggap tidak menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.

4. Pasal 4 ayat (1)

Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, harus tersedia paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

5. Pasal 5 ayat (1)

Dalam hal diperlukan untuk pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan permintaan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b.

6. Pasal 5 ayat (2)

Wajib Pajak wajib menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan.

7. Pasal 5 ayat (3)

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dokumen Penentuan Harga Transfer yang disampaikan tidak dipertimbangkan sebagai Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b.

8. Pasal 5 ayat (4)

Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , Wajib Pajak dianggap tidak memenuhi kewajiban menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer.

b) bahwa pada saat pemeriksaan, Terbanding telah menyampaikan surat nomor S-392/WPJ.02/KP.1005/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen, yang antara lain meminta agar dipinjamkan Dokumen Transfer Pricing terkait dengan kewajaran dan kelaziman transaksi afiliasi dan bukti-bukti pendukungnya.

c) bahwa Terbanding telah menyampaikan Surat Peringatan Pertama Nomor S-6/WPJ.02/KP.1000/2021 tanggal 14 Januari 2021 dan Surat Peringatan Kedua Nomor S-25/WPJ.02/KP.1000/2021 tanggal 28Januari 2021, bahwa PemohonBanding belum memberikan/meminjamkan dokumen sebagaimana yang diminta berdasarkan S-392/WPJ.02/KP.1005/2020 tanggal 23 November 2020, antara lain Dokumen Transfer Pricing terkait dengan kewajaran dan kelaziman transaksi afiliasi dan bukti-bukti pendukungnya.

d) bahwa pada saat keberatan, Terbanding telah meminjamkan Dokumen Transfer Pricing kepada Terbanding, dimana berdasarkan informasi pada dokumen tersebut, diketahui bahwa Dokumen Transfer Pricing telah tersedia pada 30 April 2020 sebagaimana tampilan berikut:

e) bahwa sesuai pasal 3 ayat 1 PMK 213/PMK.03/2016 mewajibkan perusahaan yang melakukan transaksi afiliasi dengan kriteria tertentu untuk menyelenggarakan dokumentasi Penentuan Harga Transfer berdasarkan data dan informasi yang tersedia pada saat dilakukan Transaksi Afiliasi. Sehingga jelas bahwa pengaturan dalam PMK- 213/PMK.03/2016 bersifat ex ante.

f) Pasal 5 PMK 213/PMK.03/2016 mengatur bahwa:

(1) Dalam hal diperlukan untuk pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan permintaan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b.

(2) Wajib Pajak wajib menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dokumen Penentuan Harga Transfer yang disampaikan tidak dipertimbangkan sebagai Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b.

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak dianggap tidak memenuhi kewajiban menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer.

g) bahwa Pemohon Banding sengaja tidak meminjamkan Dokumen Penentuan Harga Transfer (Dokumen Transfer Pricing) pada saat Pemeriksaan Pajak, sebab berdasarkan halaman ix Dokumen Lokal, diketahui bahwa dokumen penentuan harga transfer telah tersedia pada 30 April 2020.

h) bahwa berdasarkan fakta di atas, Pemohon Banding terbukti tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 PMK-213/PMK.03/2016 sehingga dianggap tidak memenuhi kewajiban menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer. Sehingga berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh dan Pasal 2 ayat (1) UU PPN, DJP menghitung Kembali besarnya harga jual atas transaksi Penyerahan Lokal CPO yang yang dipengaruhi oleh adanya hubungan istimewa yang dilaporkan sebagai Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri dalam SPT Masa PPN Pemohon Banding Masa Pajak April - 2019.

7) bahwa penelitian Informasi Sumber Harga Pasar Wajar

bahwa berdasarkan hasil penelitian, terdapat informasi atas sumber harga pasar wajar penjualan lokal menurut Transfer Pricing Document yang disampaikan Pemohon Banding dengan Surat Keberatan, sebagai berikut:

8) bahwa perhitungan Kembali Penjualan Lokal CPO/Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri

a) bahwa dari hasil penelitian terhadap Laporan Keuangan Pemohon Banding diketahui seluruh penjualan lokal CPO tahun 2019 dilakukan Pemohon Banding dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa yaitu PT Bayas Biofuels, PT Darmex Oil & Fats, PT Dabi Bio Fuels, PT Kencana Amal Tani, PT Cerenti Subur, PT Palma Satu dan PT Darmex Agro yang merupakan pihak afiliasi PT Johan Sentosa, sebagaimana tampilan berikut:

1. Hubungan entitas sepengendali antara Pemohon Banding dengan pihak afiliasi dapat ditunjukkan dengan bagan sebagai berikut

2. bahwa sehingga dapat disimpulkan transaksi yang terjadi antara Pemohon Banding dengan PT Bayas Biofuels, PT Darmex Oil & Fats, PT Dabi Bio Fuels, PT Kencana Amal Tani, PT Cerenti Subur, PT Palma Satu dan PT Darmex Agro dipengaruhi oleh hubungan istimewa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (4) huruf b UU PPh (berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung) dan Pasal 2 ayat (2) UU PPN.

3. bahwa oleh karena itu, transaksi tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa (arm’s length principle/ALP).

b) bahwa penelitian Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam penetapan Harga Jual Lokal CPO

1. bahwa seluruh penjualan lokal Crude Palm Oil (CPO) Pemohon Banding dilakukan kepada pihak afiliasi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa.

2. bahwa Terbanding melakukan koreksi harga jual produk dengan menggunakan harga tender CPO PT. KPBN (Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara), sesuai dengan tanggal DO atau Faktur Pajak, apabila selisih tanggal kontrak dengan tanggal DO/FP lebih dari satu bulan. Karena berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen terkait diketahui terdapat

pengiriman barang yang jangka waktunya lebih dari satu bulan dari tanggal kontrak, bahkan ada yang lebih dari lima bulan, hal inilah yang menjadi tidak lazim, mengingat ada fluktuasi harga CPO setiap harinya.

3. bahwa Peraturan Dirjen Pajak Nomor Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa sebagaimana diubah terakhir dengan PER- 32/PJ/2011, mengatur bahwa Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm’s length principle/ALP) merupakan prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding.

4. bahwa Ketentuan pasal 1 angka 6, Pasal 2 ayat (1) huruf b, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) PMK-213/PMK.03/2016, dokumen penentuan harga transfer atau Transfer Pricing Documentation (TP Doc) terdiri dari, antara lain, Dokumen Lokal (local file) setidaknya memuat informasi mengenai:

Identitas dan kegiatan usaha yang dilakukan Wajib Pajak Informasi transaksi afiliasi dan transaksi independen yang dilakukan Wajib Pajak

Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha

Informasi keuangan

Peristiwa/kejadian/fakta non keuangan yang mempengaruhi pembentukan harga atau tingkat laba

5. bahwa harga jual lokal CPO Pemohon Banding kepada pihak afliasi lebih rendah dibandingkan harga jual lokal CPO – harga tender CPO PT. KPBN.

6. bahwa Pemohon Banding dalam surat keberatannya menyatakan telah menggunakan prinsip kewajaran dan kesebandingan dengan tidak menentukan harga jual sendiri. Pemohon Banding menggunakan harga jual yang mengikuti harga tender KPBN untuk penjualan lokal CPO.

7. bahwa dari dokumen Kontrak Penjualan Lokal CPO kepada PT Bayas Biofuels, PT Dabi Biofuels, dan PT Darmex Agro yang dipinjamkan oleh Pemohon Banding selama proses keberatan diketahui bahwa Crude Palm Oil (CPO) yang diserahkan Pemohon Banding kepada para pihak tersebut dilakukan dengan titik penjualan berbeda-beda, yaitu:

8. bahwa dari seluruh kontrak penjualan lokal CPO, tidak dijelaskan secara rinci tanggal pengirimannya melainkan hanya mencantumkan bulan dan tahun pengiriman, dan syarat penyerahan.

9. bahwa Pemohon Banding telah diminta memberikan dokumen pendukung penentuan Harga Jual Lokal CPO beserta metode dan perhitungan penentuan harga jual, namun atas permintaan tersebut juga tidak dipenuhi oleh Pemohon Banding.

10. bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan bukti atau dokumen yang menunjukkan penetapan harga jual lokal CPO kepada pihak afiliasi telah menerapkan ALP, serta tidak memberikan data, dokumen dan informasi yang diminta pada proses penyelesaian keberatan dan tidak dapat memberikan informasi yang cukup sehubungan dengan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm’s length principle/ALP).

11. bahwa dengan demikian disimpulkan bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan penetapan harga jual Lokal CPO yang dilakukan Pemohon Banding, telah diterapkan sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.

c) Perhitungan Kembali Penjualan Lokal CPO

1. Pemilihan metode transfer pricing

a. Koreksi harga jual lokal CPO dilakukan karena Pemohon Banding tidak menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman dalam penentuan harga jual kepada pihak afiliasi.

b. Pengujian kewajaran atas transaksi hubungan istimewa menggunakan metode CUP (Comparable Uncontrolled Price) karena merupakan metode yang paling sesuai untuk pengujian kewajaran untuk transaksi perdagangan barang komoditas.

2. Ketersediaan data pembanding:

a. Pembanding internal

bahwa oleh karena seluruh penjualan lokal CPO tahun 2019 dilakukan Pemohon Banding dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat data pembanding internal yang menjadi dasar dalam menentukan harga pasar yang memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

b. Pembanding eksternal

bahwa Terbanding menggunakan harga tender CPO PT. KPBN (Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara) karena:

(1) Data tersebut dapat diakses secara umum/terbuka dan tersedia untuk setiap tanggal transaksi sepanjang tahun dan mencerminkan harga pasar (penawaran dan permintaan dari pihak independen);

(2) Lokasi transaksi berada di dalam negeri.

c. bahwa koreksi harga yang dilakukan oleh Terbanding adalah menggunakan data harga tender CPO PT. KPBN (Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara), sesuai dengan tanggal DO atau Faktur Pajak, apabila selisih tanggal kontrak dengan tanggal DO/FP lebih dari satu bulan. Karena berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen terkait diketahui terdapat pengiriman barang yang jangka waktunya lebih dari satu bulan dari tanggal kontrak, bahkan ada yang lebih dari lima bulan, hal inilah yang menjadi tidak lazim, mengingat ada fluktuasi harga CPO setiap harinya.

3. Data pembanding Pemohon Banding

a. bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan bukti atau dokumen yang menunjukkan penetapan harga jual Lokal CPO kepada pihak afiliasi telah menerapkan ALP.

b. bahwa atas penjualan lokal CPO, Pemohon Banding tidak dapat membuktikan secara tertulis mengenai:

(1) Bagaimana penentuan harga jual dijelaskan di kontrak penjualan?

(2) Penjelasan bagaimana membentuk kesepakatan harga dengan PT Bayas Biofuels, PT Darmex Oil & Fats, PT Dabi Bio Fuels, PT Kencana Amal Tani, PT Cerenti Subur, PT Palma Satu dan PT Darmex Agro terkait penjualan lokal CPO? Dokumentasi kesepakatan pembentukan harganya apa?

(3) Penjelasan bagaimana Pemohon Banding menyepakati harga pembanding, sebelum menetapkan kesepakatan harga jual lokal CPO ke PT Bayas Biofuels, PT Darmex Oil & Fats, PT Dabi Bio Fuels, PT Kencana Amal Tani, PT Cerenti Subu, PT Palma Satu dan PT Darmex Agro? Dokumentasi kesepakatan penetapan/penggunaan harga pembandingnya apa?

(4) Bagaimana Pemohon Banding dan PT Bayas Biofuels, PT Darmex Oil & Fats, PT Dabi Bio Fuels, PT Kencana Amal Tani, PT Cerenti Subur, PT Palma Satu dan PT Darmex Agro menyepakati ongkos angkut? Dokumentasi kesepakatan penetapan harga ongkos angkutnya apa?

c. bahwa data, dokumen dan informasi yang disampaikan Pemohon Banding berupa data Rekap Penjualan Tahun 2019 (Rekap Penjualan CPO dan PK 2019) dan data berupa Invoice dan Kontrak atas penjualan CPO ke Pihak Afiliasi sebagai dokumen pendukung penentuan penetapan harga, tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon Banding telah menerapkan ALP dalam transaksinya.

9) bahwa koreksi dilakukan atas transaksi yang penetapan harga jual lokal CPO-nya tidak mencerminkan harga wajar sesuai data pembanding yang digunakan. Sedangkan untuk transaksi yang harga jual-nya berada diatas harga wajar sesuai data pembanding tidak dilakukan koreksi, karena transaksi tersebut merupakan transaksi yang sudah benar terjadi dan telah memenuhi kewajaran dan kelaziman usaha atas transaksi penjualan.

10) bahwa berdasarkan uraian tersebut, Terbanding berpendapat bahwa koreksi Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri terkait penjualan lokal CPO kepada PT Bayas Biofuels, PT Darmex Oil & Fats, PT Dabi Bio Fuels, PT Kencana Amal Tani, PT Cerenti Subur, PT Palma Satu dan PT Darmex Agro telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU PPh, UU PPN, Peraturan Menteri Keuangan Nomor

213/PMK.03/2016, Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER- 43/PJ/2010 sebagaimana diubah dengan PER-32/PJ/2011, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-22/PJ/2013.

bahwa harga jual lokal CPO yang tercantum dalam kontrak jual-beli antara Pemohon Banding dengan pihak afiliasinya merupakan harga jual yang tidak wajar, sehingga koreksi yang dilakukan Terbanding sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

ii. Terkait dalil Pemohon Banding yang menyatakan bahwa “Pemohon

Banding dalam melakukan transaksi penyerahan barang kena pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa wajib sudah menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berdasarkan Transfer Pricing Documentation (TP) yang telah diserahkan”, Terbanding berpendapat sebagai berikut :

a) bahwa nilai peredaran bruto Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2018 (tahun pajak sebelumnya) melebihi Rp50.000.000.000, yaitu sebesar Rp413.321.283.838. Sehingga sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016, memiliki kewajiban menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer.

b) bahwa pada saat pemeriksaan, Terbanding telah melakukan permintaan peminjaman buku, catatan dan dokumen, yang salah satunya adalah berupa Dokumen Transaksi Afiliasi/Dokumen Penentuan Harga Transfer (TP Documentation) kepada Pemohon Banding, melalui surat nomor S- 392/WPJ.02/KP.1005/2020 tanggal 23 November 2020 hal: Peminjaman Buku, Catatan Dan Dokumen. Sampai dengan jangka waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam surat tersebut, atas permintaan Dokumen Transaksi Afiliasi/ Dokumen Penentuan Harga Transfer (TP Documentation) tidak dipenuhi oleh Pemohon Banding.

c) bahwa terhadap Pemohon Banding telah diterbitkan Surat Peringatan Pertama nomor S-6/WPJ.02/KP.1000/2021 tanggal 14 Januari 2021 dan Surat Peringatan Kedua Nomor S-25/WPJ.02/KP.1000/2021 tanggal 28 Januari 2021, yang pada intinya meminta kepada Pemohon Banding

untuk meminjamkan buku, catatan dan dokumen yang belum dipinjamkan (salah satunya adalah Dokumen Transfer Pricing /TP Documentation).

d) bahwa sampai dengan jangka waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Surat Peringatan Kedua, Pemohon Banding tidak memenuhi permintaan peminjaman Dokumen Transfer Pricing/TP Documentation yang diminta oleh Terbanding.

e) bahwa berdasarkan fakta di atas, Pemohon Banding terbukti tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 PMK-213/PMK.03/2016 sehingga dianggap tidak memenuhi kewajiban menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer. Sehingga berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh dan Pasal 2 ayat (1) UU PPN, DJP menghitung Kembali besarnya harga jual atas transaksi Penyerahan Lokal CPO yang yang dipengaruhi oleh adanya hubungan istimewa yang dilaporkan sebagai Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri dalam SPT Masa PPN Pemohon Banding Masa Pajak April - 2019

f) bahwa pada saat proses keberatan, Pemohon Banding menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer (TP Documentation) melalui email tanggal 23 Maret 2022.

g) bahwa berdasarkan penelitian atas Dokumen Penentuan Harga Transfer (Dokumen Transfer Pricing) yang disampaikan Pemohon Banding pada saat keberatan, diketahui bahwa dokumen penentuan harga transfer telah tersedia pada 30 April 2020 (halaman ix Dokumen Lokal) sebagaimana tampilan berikut:

h) bahwa Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, mengatur

bahwa: “Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya”.

i) bahwa atas Dokumen Penentuan Harga Transfer (Dokumen Transfer Pricing) yang disampaikan Pemohon Banding pada saat keberatan, memenuhi ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUP karena dokumen tersebut terbukti telah tersedia pada Pemohon Banding di tanggal 30 April 2020 namun sengaja tidak diberikan pada saat pemeriksaan. Sehingga atas dokumen tersebut tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya.

j) bahwa Pemohon Banding telah diminta memberikan dokumen pendukung penentuan Harga Jual Lokal CPO beserta metode dan perhitungan penentuan harga jual, namun atas permintaan tersebut juga tidak dipenuhi oleh Pemohon Banding.

k) bahwa data, dokumen dan informasi yang disampaikan Pemohon Banding berupa data Rekap Penjualan Tahun 2019 (Rekap Penjualan CPO dan PK 2019) dan data berupa Invoice dan Kontrak atas penjualan CPO ke Pihak Afiliasi, tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon Banding telah menerapkan ALP dalam transaksinya dan tidak dapat memberikan informasi yang cukup sehubungan dengan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm’s length principle/ALP).

l) bahwa fakta tidak disampaikannya Dokumen Penentuan Harga Transfer pada saat pemeriksaan, serta tidak disampaikannya bukti atau dokumen yang menunjukkan penetapan harga jual lokal CPO Pemohon Banding kepada pihak afiliasi telah menerapkan ALP (Arm’s length principle), maka Pemohon Banding dianggap tidak menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. Sehingga berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU PPh dan Pasal 2 ayat (1) UU PPN , Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk menghitung Kembali besarnya harga jual atas

transaksi Penyerahan Lokal CPO yang yang dipengaruhi oleh adanya hubungan istimewa yang dilaporkan sebagai Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri dalam SPT Masa PPN Pemohon Banding Masa Pajak April - 2019 sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha.

m)bahwa dengan demikian, Terbanding berpendapat bahwa Pemohon

Banding tidak dapat membuktikan kebenaran dalil permohonan Bandingnya.

iii. Terkait dalil Pemohon Banding yang yang memberikan penjelasan terkait

penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha atas penetapan harga lokal CPO dalam TP Doc serta menyatakan bahwa:

“Pemohon Banding dalam melakukan transaksi penyerahan barang kena pajak Minyak Kelapa sawit (CPO) sudah menggunakan harga jual yang tidak ditentukan oleh Pemohon Banding sendiri melainkan mengacu pada harga pasar yaitu harga KPBN untuk penjualan CPO;

“Pemohon Banding sudah menerapkan prinsip kewajaran dan kesebandingan dengan tidak menggunakan harga jual yang ditentukan sendiri. Pemilihan metode Harga Transfer oleh Pemohon Banding mempertimbangkan sifat transaksi, analisis, fungsional, ketersediaan dari informasi yang andal dan tingkat kesebandingan termasuk penyesuaian kesebandingan yang mungkin diperlukan untuk menghasilkan untuk menghilangkan perbedaan yang signifikan di antara mereka”;

bahwa Terbanding berpendapat sebagai berikut :

a) bahwa Pemohon Banding memiliki kewajiban menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016.

b) bahwa Dokumen Penentuan Harga Transfer (Dokumen Transfer Pricing) yang disampaikan Pemohon Banding pada saat keberatan, tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya sesuai ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUP karena terbukti dokumen tersebut telah diminta pada saat pemeriksaan namun sengaja tidak diberikan oleh Pemohon Banding;

c) bahwa Pemohon Banding telah diminta memberikan dokumen pendukung penentuan Harga Jual Lokal CPO beserta metode dan perhitungan penentuan harga jual, namun atas permintaan tersebut juga tidak dipenuhi oleh Pemohon Banding.

d) bahwa dengan demikian, Terbanding berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan kebenaran dalil permohonan Bandingnya yang menyatakan bahwa “Pemohon Banding dalam melakukan transaksi penyerahan barang kena pajak Minyak Kelapa sawit (CPO) sudah menggunakan harga jual yang tidak ditentukan oleh Pemohon Banding sendiri melainkan mengacu pada harga pasar yaitu harga KPBN untuk penjualan CPO”.

e) bahwa penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 32/PJ/2011, yaitu dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

melakukan Analisis Kesebandingan dan menentukan pembanding; menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat;

menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha berdasarkan hasil Analisis Kesebandingan dan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa; dan

mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan Harga Wajar atau Laba Wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

f) bahwa lebih lanjut dalam Pasal 4 dan Pasal 4A Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011, juga diatur bahwa penggunaan Data Pembanding Internal dan/atau Data Pembanding Eksternal (dapat diperoleh dari database komersial maupun database lainnya) merupakan bagian dari langkah melakukan Analisis Kesebandingan dan menentukan pembanding dalam penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.

g) bahwa dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Data Pembanding Eksternal yang diperoleh dari database komersial

maupun database lainnya merupakan bagian dari langkah melakukan Analisis Kesebandingan dan menentukan pembanding. Masih terdapat langkah-langkah lain yang harus dilakukan dalam memenuhi penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha atas transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa

h) bahwa data, dokumen dan informasi yang disampaikan Pemohon Banding berupa data rekap Penjualan Tahun 2019 (Rekap Penjualan CPO dan PK 2019) dan data berupa Invoice dan Kontrak atas penjualan CPO ke Pihak Afiliasi, serta fakta tidak disampaikannya Dokumen Penentuan Harga Transfer pada saat pemeriksaan, tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon Banding telah melakukan langkah- langkah penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam transaksinya dan tidak dapat memberikan informasi yang cukup sehubungan dengan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm’s length principle/ALP).

i) bahwa dengan demikian, Pemohon Banding terbukti tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 PMK-213/PMK.03/2016 sehingga dianggap tidak memenuhi kewajiban menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer serta terbukti tidak melakukan langkah- langkah penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

bahwa sehingga berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh, DJP menghitung Kembali besarnya harga jual atas transaksi Penyerahan Lokal CPO yang yang dipengaruhi oleh adanya hubungan istimewa yang dilaporkan sebagai Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri dalam SPT Masa PPN Pemohon Banding Masa Pajak April - 2019. Terbanding berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan kebenaran dalil permohonan Bandingnya.

iv. Terkait dalil Pemohon Banding yang menyatakan bahwa “Dalam

Penentuan rentang kewajaran Pemohon Banding menggunakan rentang penuh (full Range) yaitu rentang harga minimum hingga maksimum dari

satu atau lebih data pembanding, baik berupa harga ataupun rasio keuangan. Pemohon Banding telah memenuhi syarat dalam penggunaan rentang penuh, yang mana pembanding berasal dari eksternal atau transaksi yang dilakukan oleh tested party dengan pihak ketiga, tidak ada pembeda antara transaksi afiliasi dan transaksi independen”, Terbanding berpendapat sebagai berikut :

a) bahwa penjelasan Pemohon Banding di dalam surat bandingnya yang menyatakan bahwa “Dalam Penentuan rentang kewajaran Pemohon Banding menggunakan rentang penuh (full Range) yaitu rentang harga minimum hingga maksimum dari satu atau lebih data pembanding, baik berupa harga ataupun rasio keuangan”, bertentangan dengan fakta tidak disampaikannya Dokumen Penentuan Harga Transfer pada saat pemeriksaan serta tidak disampaikannya bukti atau dokumen yang menunjukkan penetapan harga jual lokal CPO Pemohon Banding kepada pihak afiliasi telah menerapkan ALP (Arm’s length principle);

b) bahwa Pasal 13 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 32/PJ/2011 mengatur bahwa Harga Wajar atau Laba Wajar berdasarkan metode-metode Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat ditentukan dalam bentuk harga atau laba tunggal (single price) atau dalam bentuk Rentang Harga Wajar atau Laba Wajar (arm's length range/ALR).

c) bahwa lebih lanjut dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) PER-32/PJ/2011 mengatur mengenai pemenuhan persyaratan penggunaan Rentang Harga Wajar atau Laba Wajar (arm's length range/ALR), sebagai berikut: Ayat (2): Rentang Harga Wajar atau Laba Wajar sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan rentangan antara kuartil pertama dan ketiga yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. transaksi atau data pembanding yang digunakan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a; dan

b. didukung dengan bukti-bukti dan penjelasan yang memadai bahwa penetapan harga atau laba tunggal tidak dapat dilakukan

Ayat (3): Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tidak dapat dipenuhi, maka Rentang Harga Wajar atau Laba Wajar tidak dapat dipergunakan.

d) bahwa fakta tidak disampaikannya Dokumen Penentuan Harga Transfer pada saat pemeriksaan, serta tidak disampaikannya bukti atau dokumen yang menunjukkan penetapan harga jual ekspor CPO Pemohon Banding kepada pihak afiliasi telah menerapkan ALP (Arm’s length principle), membuktikan bahwa Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) karena tidak melakukan Analisa Kesebandingan atas transaksi atau data pembanding yang digunakan serta tidak didukung dengan bukti-bukti dan penjelasan yang memadai bahwa penetapan harga atau laba tunggal tidak dapat dilakukan. Sehingga sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) PER- 32/PJ/2011, penggunaan Rentang Harga Wajar atau Laba Wajar tidak dapat dipergunakan.

e) bahwa sesuai Pasal 13 ayat (4) PER-32/PJ/2011, diatur bahwa Yang dimaksud dengan Rentang Harga Wajar atau Laba Wajar (arm's length range/ALR) adalah rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa, yang merupakan hasil pengujian beberapa data pembanding dengan menggunakan metode Penentuan Harga Transfer yang sama.

f) bahwa di dalam surat bandingnya, Pemohon Banding juga mendalilkan bahwa Pemohon Banding dalam melakukan transaksi penyerahan barang kena pajak Minyak Kelapa sawit (CPO) mengacu pada harga KPBN, dengan menggunakan metode CUP eksternal. Dengan demikian, pengujian yang dilakukan adalah pengujian atas satu data pembanding, bukan merupakan hasil pengujian beberapa data pembanding dengan menggunakan metode Penentuan Harga Transfer yang sama. Hal ini

tidak memenuhi defenisi Rentang Harga Wajar atau Laba Wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) PER-32/PJ/2011.

g) bahwa dengan demikian, dalil Pemohon Banding yang menyatakan bahwa “Pemohon Banding telah memenuhi syarat dalam penggunaan rentang penuh, yang mana pembanding berasal dari eksternal atau transaksi yang dilakukan oleh tested party dengan pihak ketiga, tidak ada pembeda antara transaksi afiliasi dan transaksi independen”, tidak terbukti.

h) bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan diatas, Terbanding berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan kebenaran dalil permohonan Bandingnya.

v. Terkait dalil Pemohon Banding yang menyatakan bahwa “Untuk data pembanding CPO digunakan oleh Terbanding adalah harga KPBN dimana harga KPBN adalah harga penjualan yang sudah termasuk dengan biaya ongkos angkut yang sudah ditetapkan oleh PT KPBN sehingga ketika harga KPBN ingin diterapkan sebagai acuan harga penjualan Pemohon Banding, maka Terbanding harus mengurangi dengan biaya ongkos angkut. Sedangkan Terbanding tidak memperhitungkan juga biaya ongkos angkut yang sudah termasuk harga KPBN tersebut. Penentuan Harga Jual CPO berdasarkan kesepakatan harga dalam tanggal kontrak yang telah disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak dikurangi oleh ongkos angkut.”, Terbanding berpendapat sebagai berikut :

a) bahwa Dokumen Penentuan Harga Transfer (Dokumen Transfer Pricing) yang disampaikan Pemohon Banding pada saat keberatan, tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya sesuai ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUP karena terbukti dokumen tersebut telah diminta pada saat pemeriksaan namun sengaja tidak diberikan oleh Pemohon Banding.

b) bahwa pada saat keberatan, Pemohon Banding telah diminta untuk: memberikan Dokumentasi pembentukan harga jual CPO serta Dokumen sumber harga pasar yang menjadi acuan Wajib Pajak menentukan harga CPO berupa Daftar harga jual KPBN atas

penjualan lokal CPO dan Dokumen sumber data pembanding yang digunakan oleh Wajib Pajak dalam menentukan harga jual produk sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha.

memberikan Dokumentasi penentuan harga ongkos angkut yang merupakan bagian dari pembentuk harga jual CPO.

bahwa namun atas permintaan tersebut, tidak dipenuhi oleh Pemohon Banding.

c) bahwa data, dokumen dan informasi yang disampaikan Pemohon Banding berupa data Rekap Penjualan Tahun 2019 (Rekap Penjualan CPO dan PK 2019) dan data berupa Invoice dan Kontrak atas penjualan CPO ke Pihak Afiliasi, tidak dapat menjelaskan mekanisme pembentukan harga jual ekspor CPO dan penentuan harga ongkos angkut.

d) bahwa dengan demikian, Terbanding berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan kebenaran dalil permohonan Bandingnya.

vi. bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Terbanding

berpendapat bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkan pengajuan banding Pemohon Banding atas Koreksi Penyerahan yang PPN- nya harus dipungut sendiri sebesar Rp2.383.743.500 yang dilakukan oleh Terbanding.

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor 003300/Bantahan-SUB/PPN-APR-2019/JHS/XI/2022 tanggal 08 November 2022 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada pokoknya materi surat bantahan Pemohon Banding sama dengan materi surat banding;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat atau tulisan serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-20 sebagai berikut:

Bukti P-1 Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-

00315/KEB/PJ/WPJ.02/2022 tanggal 27 April 2022;

Bukti P-2 Tangkapan Layar Tanda Terima Pengiriman Dokumen Nomor

470140002273822;

Bukti P-3 Fotokopi Akta Notaris Yulia S.H. Nomor 17 tanggal 08 Juni 2021

dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Johan Sentosa Nomor AHU-AH.01.03-0378501 tanggal 08 Juni 2021;

Bukti P-4 Fotokopi SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa

Nomor 00089/207/19/218/21 tanggal 12 April 2021 Masa Pajak April 2019;

Bukti P-5 Fotokopi Surat Permohonan Keberatan Nomor 001377/KEB-PPN-

APR/JHS/VI/21 tanggal 22 Juni 2021.

Bukti P-6 Softcopy Surat Banding;

Bukti P-7 Pakta Integritas atas nama Putri Ayu;

Bukti P-8 Fotokopi KTP atas nama Putri Ayu;

Bukti P-9 Fotokopi NPWP atas nama Putri Ayu;

Bukti P-10 Surat Kuasa Nomor 000160/SK-PPN-Apr/WJT/I/2023 tanggal 17

Januari 2023 atas nama Dimpos Marisi Hamonangan M;

Bukti P-11 Pakta Integritas atas nama Dimpos Marisi Hamonangan M; Bukti P-12 Fotokopi KTP atas nama Dimpos Marisi Hamonangan M; Bukti P-13 Fotokopi NPWP atas nama Dimpos Marisi Hamonangan M; Bukti P-14 Fotokopi Kuasa Hukum atas nama Dimpos Marisi Hamonangan

M;

Bukti P-15 Fotokopi Surat Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-282/PP/IKH/2022

tanggal 11 April 2022 atas nama Dimpos Marisi Hamonangan M; Bukti P-16 Matrik sengketa;

Bukti P-17 Fotokopi Laporan Keuangan Audited;

Bukti P-18 Fotokopi Dokumen Lokal;

Bukti P-19 Penjelasan tertulis;

Bukti P-20 Closing Statement;

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat atau tulisan serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-19 sebagai berikut:

Bukti T-1 Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-

00315/KEB/PJ/WPJ.02/2022 tanggal 27 April 2022;

Bukti T-2 Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor

00089/207/19/218/21 tanggal 12 April 2021;

Bukti T-3 FotokopiSuratKeberatanNomor001377/KEB-PPN-

APR/JHS/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021;

Bukti T-4 Softcopy Surat Uraian Banding;

Bukti T-5 Surat Tugas Nomor ST-463/PJ.07/2023 tanggal 13 Januari 2023; Bukti T-6 Surat Tugas Nomor ST-600/PJ.07/2023 tanggal 18 Januari 2023; Bukti T-7 Surat Tugas Nomor ST-1601/PJ.07/2023 tanggal 15 Februari

2023;

Bukti T-8 LaporanHasilPemeriksaanNomorLAP-

00098/WPJ.14/KP.0505/RIK.SIS/2021 tanggal 5 Mei 2021; Bukti T-9 LaporanPenelitianKeberatanNomorLAP-KBP-

1089/WPJ.02/2022 tanggal 26 April 2022;

Bukti T-10 Matrik Sengketa;

Bukti T-11 Surat Tugas Nomor ST-2269/PJ.07/2023 tanggal 8 Maret 2023; Bukti T-12 Penjelasan Tertulis;

Bukti T-13 Surat Tugas Nomor ST-3305/PJ.07/2023 tanggal 17 April 2023; Bukti T-14 Surat Tugas Nomor ST-3859/PJ.07/2023 tanggal 17 Mei 2023; Bukti T-15 Surat Tugas Nomor ST-4257/PJ.07/2023 tanggal 31 Mei 2023; Bukti T-16 Surat Tugas Nomor ST-5025/PJ.07/2023 tanggal 4 Juli 2023; Bukti T-17 Surat Tugas Nomor ST-5454/PJ.07/2023 tanggal 21 Juli 2023; Bukti T-18 Surat Tugas Nomor ST-6070/PJ.07/2023 tanggal 15 Agustus

2023;

Bukti T-19 Closing Statement;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP- 00315/KEB/PJ/WPJ.02/2022 tanggal 27 April 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2019 Nomor 00089/207/19/218/21 tanggal 12 April 2021 termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor 002028/BDG-PPN-APR-2019/JHS/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar lima puluh persen dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai bukti- bukti serta fakta yang terungkap dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

1. Koreksi atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak April 2019 sebesar Rp2.383.743.500

Menimbang bahwa Terbanding melakukan Koreksi atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak April 2019 sebesar Rp2.383.743.500, dengan alasan sebagai berikut:

a. Penerapan Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha

1. Wajib Pajak terbukti melakukan transaksi dengan para pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU PPN sehingga wajib menyelenggarakan dokumentasi Penentuan Harga Transfer berdasarkan data dan informasi yang tersedia pada saat dilakukan transaksi afiliasi (ex ante) sesuai Pasal 3 ayat (1) PMK 213/PMK.03/2016.

2. Wajib Pajak tidak meminjamkan Dokumen Penentuan Harga Transfer (Dokumen Transfer Pricing) pada saat pemeriksaan sehinga dianggap tidak menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga

Transfer sesuai Pasal 5 PMK-213/PMK.03/2016 sehingga dianggap tidak menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sesuai Pasal 3 PMK-213/PMK.03/2016.

b. Penentuan kembali harga jual lokal CPO

1. Koreksi harga jual lokal CPO dilakukan karena Wajib Pajak tidak menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman dalam penentuan harga jual kepada pihak afiliasi

2. Pengujian kewajaran atas transaksi hubungan istimewa menggunakan metode CUP (Comparable Uncontrolled Price) karena merupakan metode yang paling sesuai untuk pengujian kewajaran untuk transaksi perdagangan barang komoditas.

3.Data pembanding yang digunakan adalah harga tender CPO PT. KPBN

(Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara karena:

• Data tersebut dapat diakses secara umum/terbuka dan tersedia untuk setiap tanggal transaksi sepanjang tahun dan menceminkan harga pasar (penawaran dan permintaan dari pihak independen);

• Lokasi transaksi berada di dalam negeri.

4. Atas penjualan lokal CPO, Wajib Pajak menyatakan harga jual Wajib Pajak telah dalam rentang harga wajar, namun Wajib Pajak tidak dapat membuktikan hal-hal mengenai:

• Dokumentasi pembentukan harga jual dan harga pembanding yang digunakan.

• Dokumentasi kesepakatan penetapan harga ongkos angkut.

4. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

• Wajib Pajak tidak melampirkan bukti atau dokumen yang menunjukkan penetapan harga jual lokal CPO kepada pihak afiliasi telah menerapkan ALP.

• Wajib Pajak tidak memberikan data, dokumen dan informasi yang diminta pada proses penyelesaian keberatan dan dan tidak dapat memberikan informasi yang cukup sehubungan dengan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm's length principlelALP),

sehingga tidak diyakini bahwa Wajib Pajak telah menerapkan ALP dalam transaksinya;

Menimbang bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas koreksi Terbanding tersebut dengan alasan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding atas Koreksi Penyerahan yang PPN-nya harus Dipungut sendiri sebesar Rp2.383.743.500,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemohon Banding dalam melakukan transaksi penyerahan barang kena pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa sudah menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (Arm’s Length Principle) berdasarkan Transfer Pricing Documentation (TP Doc) yang telah diserahkan

2. Dalam TP Doc tersebut dijelaskan bahwa metode yang digunakan adalah Comparable Uncontrolled Price (CUP)

CUP Method adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mermpunyai Hubungan Istimewa dan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mermpunyai Hubungan Istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding. Berdasarkan OECD TP Guidelines 2017, CUP Method digunakan ketika ada transaksi penjualan/pembelian dari produk yang sama atau mirip antara pihak afiliasi dan pihak independen. Ketika terdapat transaksi yang sama tetapi tidak identik, harga sebaiknya disesuaikan untuk dapat merefleksikan perbedaan pada transaksi Beberapa faktor yang dianggap dapat menyebabkan transaksi menjadi berbeda adalah letak geografis, distribution chain, diskon dan potongan harga, kualitas produk, biaya transportasi, dan asuransi. Dalam praktiknya, CUP Method dapat diterapkan untuk transaksi afiliasi dalarn cakupan yang luas, seperti royalti, tingkat bunga, dan intra-group services, baik dari perspektif penyedia dan/atau pengguna jasa. Meskipun demikian, aplikasi CUP

Method biasanya memiliki keterbatasan dalam praktiknya, kecuali untuk transaksi komoditi tertentu atau pada keadaan terdapat internal comparable uncontrolled transaction. CUP Method memiliki dua pendekatan terkait pemilihan pembanding, yatu data pembanding internal (intemal comparable) dan data pembanding eksternal (external comparable).

Data Pembanding Internal adalah data Harga Wajar atau Laba Wajar dalam transaksi sebanding yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan pihak pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa. Sedangkan, Data Pembanding Eksternal adalah data Harga Wajar atau Laba Wajar dalam transaksi sebanding yang dilakukan oleh Wajb Pajak lain dengan pihak pihak yang tidak mempunyai Hubungan istimewa.

Kondisi yang tepat dalam menerapkan Metode Perbandingan Harga antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa (CUP Method) antara lain adalah:

• Barang atau jasa yang ditransaksikan memiliki karakteristik yang identik dalam kondisi yang sebanding;atau

• Kondisi transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dan pihak-pihak yang tidak memiliki Hubungan Istimewa identik atau memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi atau dapat dilakukan penyesuaian yang akurat untuk menghilangkan pengaruh dari perbedaan kondisi yang timbul.

3. Penjualan Barang kepada Pihak Afiliasi

a. Pencarian data pembanding;

Pemohon Banding melakukan pencarian data pembanding untuk mengidentifikasi data yang dapat diandalkan berupa harga pasar komoditas terkait Crude Palm Oil yang tersedia untuk diperbandingkan. Secara khusus, PT Johan Sentosa telah mempertimbangkan data dan informasi yang tersedia sebelum melakukan transaksi afiliasi untuk

memastikan bahwa harga transaksi ditentukan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

b. Data pembanding yang digunakan;

Metode CUP eksternal menggunakan harga pasar komoditas terkait Crude Palm Oil yang tersedia di KPBN (terlampir di Lampiran II TP Doc). Menilai apakah harga Crude Palm Oilkonsisten dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha memerlukan pertimbangan faktor- faktor yang berdampak pada penetapan harga.

c. Analisis CUP untuk penjualan barang

Berdasarkan detail transaksi afiliasi PT Johan Sentosa terkait penjualan barang, berikut rata- rata tertimbang harga Crude Palm Oil per kilogram.

d. Rentang kewajaran dan kelaziman usaha

Rentang harga pasar komoditas Crude Palm Oil untuk tahun 2019 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 20 : Rentang Harga Pasar Komuditas Crude Palm Oil Tahun 2019 (Dalam Rupiah)

Tabel 21: Rentang Harga Pasar Komuditas Palm Kernel Tahun 2019 (Dalam Rupiah)

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan,berikut adalah kesimpulan yang telah diperoleh

Harga Jual R

ata-

Rentang Kew ajaran

h

arga P asar

rata T ertimb

ang

Je

n

is P

r

o

d

u

k

Kesim

pu

lan (Rupiah

)

kepada P ih

ak

afiliasi (Rup

iah)

Min

Max

d

i dalam

re

nta

n g

CP

O

6

.347

5.4

71

8.15

5

kew a

jar

an d

i dalam

re

nta

n g

P

a

lm K

e

r

n

e

l

3

.406

2.8

31

4.26

4

kew a

jar

an

4. Pencarian Perusahaan Pembanding

Pemohon Banding menggunakan pembanding eksternal, yaitu perusahaan independen yang sebanding dengan pihak yang diuji, dalam hal ini PT Johan Sentosa. Proses pencarian perusahaan pembanding tersebut dilakukan melalui beberapa tahap, antara lain sebagai berikut:

• Melakukan pencarian sample perusahaan potensial di kawasan Asia- Pasifik secara elektronik dengan menggunakan database komersial. Pencarian dilakukan dengan menetapkan kriteria pencarian tertentu.

• Melakukan identifikasi perusahaan potensial yang ditemukan sebelumnya secara manual, melakukan penyesuaian jika diperlukan, dan melakukan seleksi untuk menghilangkan perusahaan yang dianggap tidak cukup sebanding dengan perusahaan yang diuji.

5. Hasil

Setelah dilakukan pencarian data pembanding, pada tabel di bawah ini, terdapat 6 (enam) perusahaan yang dipilih sebagai pembanding dengan pihak yang diuji:

Tabel 23: Ringkasan Perusahaan Pembanding

Daftar perusahaan-perusahaan yang ditolak terlampir di Lampiran VII. Deskripsi usaha dari perusahaan-perusahaan yang diterima terlampir di Lampiran IV.

Perusahaan-perusahaan yang dipilih sebagai pembanding adalah manufaktur yang memproduksi Crude Palm Oil dan produk turunannya. Meskipun terdapat beberapa perbedaan fungsi antara pihak afiliasi PT Johan Sentosa dengan perusahaan pembanding, pada praktiknya, sangat jarang untuk dapat menemukan perusahaan pembanding yang tidak memiliki perbedaan fungsi sama sekali dengan pihak yang diuji. Oleh karena itu, kesebandingan fungsi perlu dilihat dari signifikansi ekonominya. Dalam hal ini, perbedaan fungsional tidak dianggap signifikan secara ekonomi.

Perlu dicatat bahwa semua perusahaan yang sebanding berada di negara- negara, selain Indonesia, dan bahwa keadaan ekonomi di negara-negara ini mungkin berbeda. Meskipun hal ini tidak ideal, data pembanding yang diterima mencerminkan sulitnya dalam mencari data pembanding perusahaan-perusahaan yang independen di Indonesia dan terbatasnya data yang dapat diakses umum.

6.Bahwa Pemohon Banding dalam melakukan transaksi penyerahan barang

kena pajak Minyak Kelapa sawit (CPO) sudah menggunakan harga jual yang tidak ditentukan oleh Pemohon Banding sendiri melainkan mengacu pada harga jual yang ditentukan oleh Reuters bukan menggunakan harga pasar menurut Website Malaysian Palm Oil Board(http://mpob.gov.my/).

7. Berdasarkan Pasal 4A Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER- 32/PJ/2011 dijelaskan data pembanding eksternal dapat diperoleh dari database komersial atau database lainnya dimana harga Reuters yang digunakan oleh Pemohon Banding merupakan data pembanding eksternal yang sesuai dijelaskan dalam peraturan tersebut.

8. Bahwa pada dasarnya Pemohon Banding sudah menerapkan prinsip kewajaran dan kesebandingan dengan tidak menggunakan harga jual yang ditentukan sendiri. Pemilihan metode Harga Transfer oleh Pemohon Banding mempertimbangkan sifat transaksi, analisis, fungsional, ketersediaan dari informasi yang andal dan tingkat kesebandingan termasuk penyesuaian kesebandingan yang mungkin diperlukan untuk menghasilkan untuk menghilangkan perbedaan yang signifikan di antara mereka.

9. Pemohon Banding memilih metode CUP eksternal dikarenakan PT Johan Sentosa memiliki ketersediaan data pembanding eksternal berupa harga pasar Global komoditas dari Crude Palm Oil.

10. Penggunaan metode CUP eksternal ini akan mengevaluasi transaksi pada tingkat harga dan oleh karena itu metode ini akan memberikan hasil yang sangat akurat apabila tidak ada perbedaan yang secara material mempengaruhi harga transaksi yang dilakukan kepada pihak independen maupun pihak afiliasi.

11. Dalam Penentuan rentang kewajaran Pemohon Banding menggunakan rentang penuh (full Range) yaitu rentang harga minimum hingga maksimum dari satu atau lebih data pembanding, baik berupa harga ataupun rasio keuangan. Pemohon Banding telah memenuhi syarat dalam penggunaan rentang penuh, yang mana pembanding berasal dari eksternal atau transaksi yang dilakukan oleh tested party dengan pihak ketiga, tidak ada pembeda antara transaksi afiliasi dan transaksi independen.

12. Untuk data pembanding CPO yang digunakan oleh Terbanding adalah harga KPBN, dimana harga KPBN adalah harga penjualan yang sudah termasuk dengan biaya ongkos angkut yang sudah ditetapkan oleh PT KPBN sehingga ketika harga KPBN ingin diterapkan sebagai acuan harga penjualan Pemohon Banding maka Terbanding harus mnegurangi dengan biaya ongkos angkut.

Sedangkan Terbanding tidak memperhitungkan juga biaya ongkos angkut yang sudah termasuk harga KPBN tersebut.

Penentuan Harga Jual CPO berdasarkan kesepakatan harga dalam tanggal kontrak yang telah disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak dikurangi oleh ongkos angkut.

bahwa mengacu pada dasar hukum dan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar harga jual CPO Lokal Pemohon Banding adalah telah menggunakan harga pasar wajar dan penyesuaian yang dilakukan adalah didasarkan pada faktor – faktor yang memang perlu dipertimbangkan dan telah tertuang dalam kontrak;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan para pihak tersebut di atas yang menjadi pokok masalah dalam sengketa banding ini adalah koreksi Terbanding atas Penyerahan yang PPN-nya harus Dipungut sendiri sebesar Rp2.383.743.500,- terkait dengan transaksi Pemohon Banding dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU PPN;

Menimbang bahwa dengan demikian sengketa banding ini merupakan sengketa yang bersifat yuridis pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan atas Penjelasan dan Bukti-bukti, maka Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut:

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Terbanding atas PenyerahanyangPPN-nyaharusDipungutsendirisebesar Rp2.383.743.500,- terkait dengan transaksi Pemohon Banding dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU PPN, karena tidak terdapat informasi penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi penjualan CPO oleh Pemohon Banding ke pihak yang memiliki hubungan istimewa atau afiliasi Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding tidk setuju dengan koreksi Terbanding atas Penyerahan yang PPN-nya harus Dipungut sendiri kepada afiliasinya karena

Pemohon Banding dalam melakukan transaksi penyerahan barang kena pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa sudah menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (Arm’s Length Principle) berdasarkan Transfer Pricing Documentation (TP Doc) yang telah diserahkan;

bahwa dasar hukum terakit dengan sengketa ini adalah:.

• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009

Pasal 12 ayat (3)

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

Penjelasan Pasal 29 ayat (2):

Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

Pasal 2 ayat (1)

Dalam hal harga jual atau penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka Harga Jual atau Penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dilakukan.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1)

Pengaruh hubungan istimewa seperti dimaksud dalam Undang-undang ini ialah adanya kemungkinan harga yang ditekan lebih rendah dari harga pasar. Dalam

hal ini, Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewenangan melakukan penyesuaian Harga Jual atau Penggantian yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak dalam harga pasar wajar yang berlaku di pasaran bebas.

Pasal 2 ayat (2)

Hubungan istimewa dianggap ada apabila;

a. Pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada pengusaha lain, atau hubungan antara pengusaha dengan penyertaan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada dua pengusaha atau lebih, demikian pula hubungan antara dua pengusaha atau lebih yang disebut terakhir; atau

b. Pengusaha menguasai pengusaha lainnya atau dua atau lebihPengusaha berada di bawah penguasaan. Penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsujng; atau

c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat dan/atau kesamping satu derajat.

bahwa mengingat sengketa ini merupakan secondary adjustmen atas koreksi Terbanding atas Penjualan lokal CPO kepada pihak afiliasi Pemohon Banding pada PPh Badan , karena menurut Terbanding transaksi Penjualan lokal CPO belum menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU), maka pendapat Majelis dalam memutus sengketa ini akan mengikuti dan menyesuaikan dengan Pendapat Majelis pada PPh Badan 2019;

bahwa dari penilaian Majelis atas fakta persidangan menunjukkkan Terbanding tetap mempertahankan koreksinya pada saat keberatan maupun banding berdasarkan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP karena terbukti dokumen tersebut telah diminta pada saat pemeriksaan namun sengaja tidak diberikan oleh Pemohon Banding. Hal ini menunjukkkan Terbanding senantiasa tetap mempertahankan koreksinya terkait pemenuhan formal materi sehubungan Pememohon Banding pada saaat pemeriksaan tidak memberikan Dokumen Transfer Pricing kepada Terbanding;

bahwa dalam hal pembuktian untuk menciptakan keadilan bagi para Pihak, Hakim harus mengedepankan kebenaran materiil sesuai dengan azas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 76 dan Penjelasannya UU No14 tentang Pengadilan Pajak,yaitu:

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Penjelasan Pasal 76

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

bahwa dengan demikian, dengan mendasarkan pada ketentuan A-quo, Majelis akan memutus sengketa ini berdasarkan penilaian pembuktian sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian Majelis atas fakta hukum persidangan sesuai berkas banding dan bukti dokumen serta penjelasan tertulis dan lisan yang disampaikan para pihak dalam proses persidangan, Majelis memberikan pendapat sebagai berikut:

bahwa pada proses persidangan Pemohon Banding sudah menunjukkkan Transfer Pricing Document (TP Doc) Tahun 2019 beserta lampirannya. Dari penilain Majelis atas TP Doc Pemohon Banding serta harga jual lokal CPO oleh Pemohon Banding menunjukkan beberapa hal sebagai berikut:

• Dalam TP Doc tersebut dijelaskan bahwa metode yang digunakan adalah Comparable Uncontrolled Price (CUP). Metode CUP eksternal

menggunakan harga pasar komoditas terkait Crude Palm Oil yang tersedia di KPBN serta Palm Kernel yang tersedia di KPBN.

• Bahwa Pemohon Banding memilih metode CUP eksternal dikarenakan PT Johan Sentosa memiliki ketersediaan data pembanding eksternal berupa harga pasar Global komoditas dari Crude Palm Oil dan Palm Kernel.

• Terdapat 6 (enam) perusahaan yang dipilih sebagai pembanding dengan pihak yang diuji yang kegiatannya adalah manufaktur yang memproduksi Crude Palm Oil dan produk turunannya.

• Bahwa dalam penentuan rentang kewajaran, Pemohon Banding menggunakan rentang penuh (full Range) yaitu rentang harga minimum hingga maksimum dari satu atau lebih data pembanding, baik berupa harga ataupun rasio keuangan.

• Bahwa rata- rata tertimbang harga Crude Palm Oil dan Palm Kernel per kilogram atas transaksi afiliasi Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

- Penjualan CPORp 6.347,00

- Penjualan KernelRp 3.406,00

• Hasil analisi kewajaran transaksi afiliasi Pemohon Banding terkait penjualan CPO dan Palm Kernel adalah sebahai berikut:

• Bahwa Pemohon Banding dalam melakukan transaksi penyerahan barang kena pajak Minyak Kelapa sawit (CPO) sudah menggunakan harga jual yang tidak ditentukan oleh Pemohon Banding sendiri melainkan mengacu pada harga jual yang ditentukan oleh Reuters.

bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis menyimpulkan bahwa Pemohon Banding dalam melakukan transaksi penjualan local CPO kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah memenuhi prinsip kewajaran dan

kelaziman usaha (Arm’s Length Principle) berdasarkan Transfer Pricing Documentation (TP Doc) yang telah ditunjukkan di persidangan;

bahwa dengan demikian koreksi yang dilakukan Terbanding atas Penyerahan yang PPN-nya harus Dipungut sendiri sebesar Rp2.383.743.500,- untuk Masa Pajak Maret 20219 menurut Majelis, adalah tidak tepat dan tidak dapat dipertahankan;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk Mengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

1 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri menurut : Rp 26.355.423.251

Terbanding

Koreksi tidak dapat dipertahankan Pengadilan Pajak: Rp 2.383.743.500 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri menurut : Rp 23.971.679.751 Pengadilan Pajak

bahwa dengan demikian, Perhitungan yang Masih Harus/ (Lebih) Dibayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2019 menurut pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Mengabulkan Seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00315/KEB/PJ/WPJ.02/2022 tanggal 27 April 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2019 Nomor 00089/207/19/218/21 tanggal 12 April 2021, atas nama PT JOHAN SENTOSA, NPWP 01.572.941.1-218.000, beralamat di Jalan OK. M. Jamil Nomor 01 RT 005 RW 001, Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan PajakRp 26.315.108.365,00

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiriRp2.397.167.974,00

Pajak yang dapat diperhitungkanRp 10.100.150.745,00

PPN yang kurang/(lebih) dibayar(Rp 7.702.982.771,00)

Kelebihan pajak yang sudah

dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyaRp7.702.982.771,00

Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang/(Lebih)

DibayarRp0,00

Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3) KUPRp0,00

Pajak Pertambahan Nilai yang Masih Harus / (Lebih)Rp0,00

Dibayar

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh Joni Surbakti, Ak. sebagai Hakim Ketua, Mohammad Alwi, S.E., S.H., Ak. dan Mudji Rahardjo, S.E., S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Putusan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui e-Tax Court pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2026 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Muchammad Rachman Abdi Nugroho, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding.

Hakim-Hakim Anggota:Hakim Ketua Majelis,

Ditandatangani Secara ElektronikDitandatangani Secara Elektronik Mohammad Alwi, S.E., S.H., Ak.Joni Surbakti, Ak.

Ditandatangani Secara Elektronik

Mudji Rahardjo, S.E., S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ditandatangani Secara Elektronik Muchammad Rachman Abdi

Nugroho, S.H., M.M.