PUT-007625.16/2024/PP/M.XIVB Tahun 2025

PUTUSAN

Nomor PUT-007625.16/2024/PP/M.XIVB Tahun 2025

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara biasa secara elektronik melalui e-Tax Court mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01555/KEB/PJ/WPJ.07/2024 tanggal 27 Juni 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00252/207/21/055/23 tanggal 17 Juli 2023 Masa Pajak Desember 2021 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01625/NKEB/PJ/WPJ.07/2024 tanggal 23 Juli 2024 tentang Pembetulan atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 01555/KEB/PJ/WPJ.07/2024 tanggal 27 Juni 2024 secara Jabatan, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 007625.16/2024/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT Indonesia Stanley Electric NPWP 01.869.433.1-055.000 beralamat di Jalan Millennium Raya 4A Blok G, Millennium Industrial Estate, Peusar, Panongan, Kab. Tangerang, Banten, 15762, domisili elektronik di budi_dwi_sulistiyanto@stanley-electric.com, dalam hal ini diwakili oleh Liono Suwanto jabatan Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat PT Indonesia Stanley Electric Nomor 27 tanggal 27 November 2023 yang dibuat oleh Notaris Syarifudin, S.H., selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama: Andrias Hendrick;

Jabatan: Kuasa Hukum

Izin Kuasa Hukum: KEP-1156/PP/IKH/2023, 4 September 2023; Surat Kuasa Khusus : 383/FA/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024;

2. Nama: F.A. Quardfilio Octabiyanto;

Jabatan: Kuasa Hukum

Izin Kuasa Hukum: KHP 00504 berlaku hingga 29 Juli 2026;

Surat Kuasa Khusus: 361/FA/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024; untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama: Ade Selvia P. P. / NIP 19860908 200901 2 002

Hendry Ismail / NIP 19771114 200001 1 002 Teddy Irlan Wibowo / NIP 19790810 200112 1 002

Jabatan: Penelaah Keberatan

Unit Organisasi: Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-2292/WPJ.07/2025 tanggal 7 Agustus 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN- 1575/PP/BR/2024 tanggal 23 Desember 2024;

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 278/FA/IX/2024 tanggal 5 September 2024;

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor S- 1825/SUB/WPJ.07/2024 tanggal 13 November 2024;

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor 412/FA/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00252/207/21/055/23 tanggal 17 Juli 2023 Masa Pajak Desember 2021 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua dengan perhitungan sebagai berikut:

JUMLAH RUPIAH MENURUT

URAIAN PENGUSAHA KENA FISKUS PEMBAHASAN

PAJAK AKHIR (DISETUJUD

1 Dasar Pengenaan Pajak:

a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:

a.1. Ekspor 2,527,466,442 2,527,466,442 2,527 466,442 a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 294,087 ,019,546 294,087,019,546 294,087 019,546

2.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN ie} D ie) a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 5,700,000 5,700,000 5,700,000 a.5, Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN le) fe) 0 a6. Jumlah (a1+a2+a3+a4+a5) 296 620,185,988 296,620, 185,988 296,620,185,988 b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0 0 0 c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b) 296 620, 185,988 296,620,185,988 296,620,185,988 d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah

Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari luar Daerah

Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut

PPN/Kegiatan Membangun Sendiri/ Pembayaran kembali Pajak

Masukan bagi PKP gang belum metakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir/Perolekan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung ab secara renteng/Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas :

d1. Impor BKP 0 0 0

0.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean di 6 a 0

: dalam Daerah Pabean

4.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah o 0 0

Pabean d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN 0 0 0 d.5. Kegiatan Membangun Sendiri 0 Q 9

0.6. Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum 0 0 0 melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau 0 0 0 tidak dipungut d.7. Tanggung jawab secara renteng 0 ke) 0 d.8, Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas 0 0 0

4.9. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau.d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 0 0 0 atau d.8 atau d.9)

2 Penghitungan PPN Kurang Bayar a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 29.408.701.946 29.408.701.946 25,408 701,946

b. Dikurangi: :

b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 0 0 0 b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 26,465.552,962 26,277,993,000 26,465,552,962 b.3. STP (pokok kurang bayar) 0 0 0 b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 2,943,148,984 2,943,148,984 2,943, 148,984 b.5. Lain-tain 0 a 0 b.6. Jumlah (b.1 + b.2 +b.3 + b.4 + b.5) 29,408,701,946 29,221,141,984 29,408,701,946 c. Diperhitungkan:

c.1. SKPPKP 0 0 0

Poo Pan me GE (DISETUJU!) d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 - c.1) 29, 408,701,946 29,221,141,984] 29,408,701.946 e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a - d) 0 187,559,962 0

3 (Kelebihan Pajak yang sudah:

a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0 0 0 b. Dikompensasikan ke Masa Pajak .............. (karena pembetulan) 0 0 0

Cc. Jumlah (a + b) 0 |) ft)

4. IPPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c) 0 187,559,962 0

5 (Sanksi administratif :

a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 73,035,849 0 b. Kenaikan Pasal 13 (2a) KUP 0 0 c. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf c KUP 0 0 d. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP 0 0

€. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP 0 0 f. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN 0 ie g: Jumlah (atb+c+d+e+f) 73,035 849 0

6 fJumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.9) 0 260,595,811 0

Menimbang bahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 191/FA/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

b.Jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak : Rp Nihil sebesar c. Jumlah pajak yang terutang yang disetujui dalam pembahasan : Rp Nihil akhir hasil pemeriksaan sebesar d. Jumlah yang telah dilunasi sebesar :Rp Nihil

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-01555/KEB/PJ/WPJ.07/2024 tanggal 27 Juni 2024, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01625/NKEB/PJ/WPJ.07/2024 tanggal 23 Juli 2024, menyatakan menolak, dengan perhitungan sebagai berikut:

aa | Ditambah/ a

Uraian Semula (Dikurangi) | Menjadi

— Rp .— Rp R

Pajak Yang Kurang Dibayar “| 187.550.962 | (14.384.565) | 173.175.307

Sanksi Administrasi: .

Ya | Sanksi Bunga Pasal 13 an SP 3 | 73.035.849 © (5.601.350) | 67.434.499

Pj Sanksi Kenaikan Pasal Oo o | o

Jamilah Sanksi Administrasi | 78.095.849 (5.601.350) 67.434.499

Jumlah Pajak yang masih 260.595.811 | (19.935.915) | 240.609.396 arus dibayar — oo oe UU namun Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan a quo sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 278/FA/IX/2024 tanggal 5 September 2024 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari 6 September 2024 (melalui e-Tax Court);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding 278/FA/IX/2024 tanggal 5 September 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Banding bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

bahwa alasan-alasan sebagai dasar pengajuan Banding dapat diuraikan sebagai berikut:

Koreksi atas Pajak Masukan yang dapat Diperhitungkan sebesar Rp173.175.397

Menurut Pemohon Banding :

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp173.175.397. Berikut ini merupakan penjelasan dan alasan ketidaksetujuan Pemohon Banding: bahwa atas seluruh koreksi pengkreditan PPN atas sales incentive merupakan kredit pajak atas PPN Masukan yang faktur pajaknya telah memenuhi ketentuan formal dan material, sehingga tidak termasuk dalam faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana Pasal 9 ayat 8 UU PPN;

bahwa dimana atas pemberian sales incentive tersebut diberikan oleh Pemohon Banding kepada PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia ("MMKI") yang berhak mendapatkan sales incentive sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh Pemohon Banding dengan MMKI. Pada saat MMKI telah memenuki ketentuan untuk mendapatkan sales incentive tersebut, MMKI akan menerbitkan debit note dan faktur pajaknya kepada Pemohon Banding. Atas tagihan sales incentive dan faktur pajak tersebut, Pemohon Banding melakukan pembayaran kepada MMKI atas seluruh tagihan sales invoice dan PPN yang diterbitkan oleh MMKI tersebut sehingga atas tagihan yang sudah dilakukan pembayaran oleh Pemohon Banding, maka Pemohon Banding berhak untuk dapat mengkreditkan PPN tersebut;

bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) UU PPN beserta penjelasannya dan Pasal 15 ayat 1 PP No.1/2012 menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (2) UU PPN

Pajak Masukan dalam suatu. Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama;

Penjelasan:

Pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar

Daerah Pabean wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai dan berhak menerima bukti pungutan pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan Pajak Masukan bagi pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memarifaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang berstatus sebagai Pengusaha Kena pajak;

Pajak Masukan yang wajib dibayar tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungutnya dalam Masa Pajak yang sama;

Pasal 15 ayat 1 PP 12/2012

"Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak harus dikreditkan dengan Pajak Keluaran di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan"

bahwa menurut pendapat Pemohon Banding, Terbanding tidak dapat melakukan koreksi atas pajak masukan sepanjang Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa pajak tersebut telah dibayar;

bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas menurut pendapat Pemohon Banding koreksi yang dilakukan Terbanding atas koreksi sesuai Pasal 9 ayat (8) huruf f UU PPN dan SE-24/PJ/2018 sebesar Rp173.175.397 tidak tepat dan agar dibatalkan;

II. Kesimpulan dan Usul Pemohon Banding bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan:

1. bahwa Surat Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 27 UU KUP s.t.d.t.d UU HPP serta Pasal 35, 36, dan 37 UU Pengadilan Pajak;

2. bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding berharap Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat dapat menerima permohonan banding Pemohon Banding sehingga penghitungan PPN Masa Pajak Desember 2021 adalah sebagai berikut:

bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding; bahwa demikian surat banding ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S- 1825/SUB/WPJ.07/2024 tanggal 13 November 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Analisa Pokok Sengketa bahwa setelah membaca surat banding, mempelajari Laporan Penelitian Keberatan, berkas surat menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, keberatan Pemohon Banding, dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari Pemohon Banding sebagai berikut:

Pokok Sengketa:

Koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp173.175.397

Menurut Terbanding a. Data dan Fakta

1) bahwa koreksi yang masih disengketakan setelah proses keberatan adalah sebagai berikut:

2) bahwa koreksi sesuai Pasal 9 ayat (8) huruf f dan SE-24

3) bahwa terdapat transaksi penagihan sales Insentive dari PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia dengan nilai PPN sebesar Rp1.736.269.806 (selama April 2021 s.d Maret 2022);

4) bahwa berdasarkan bukti/dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding diketahui bahwa tidak ada dokumen/bukti/invoice/kontrak perjanjian yang menyebutkan bahwa insentive penjualan yang diberikan oleh Pemohon Banding terkait langsung dengan adanya aktivitas jasa;

5) bahwa berdasarkan dokumen invoice, faktur pajak dan Official Letter of Rebate Payment Commitment diketahui pembayaran yang dilakukan kepada PT MMKYI merupakan pembayaran Rebate /sales incentive yang merupakan imbalan atas pencapaian syarat tertentu.

6) bahwa berdasarkan dokumen invoice, diketahui Wajib Pajak telah melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas sales incentive sebesar 15%;

7) bahwa Imbalan yang diterima atau diperoleh oleh MMKYI sehubungan dengan syarat tertentu berupa uang merupakan penghargaan. Termasuk dalam pengertian penghargaan yaitu bonus yang diberikan Penjual kepada Pembeli sehubungan pencapaian syarat tertentu;

8) bahwa menurut Terbanding masuk kategori imbalan yang diterima atau diperoleh Pembeli sehubungan pencapaian syarat tertentu, maka tidak dikenakan PPN;

9) bahwa dalam hal ini Terbanding berpendapat bahwa dalam Faktur Pajak tersebut tidak terdapat penyerahan BKP dan atau/ JKP dari PT. MMKI dimana aspek formal dan material tidak terpenuhi sehingga sesuai Pasal 9 ayat (8) huruf f UU PPN tidak dapat dikreditkan;

10) bahwa dasar hukum dilakukan koreksi yaitu Pasal 9 UU PPN, KEP- 754/PJ/2001, SE-24;

b. Dasar hukum

1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengatur bahwa:

a) Pasal 4 ayat (1)

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

a) penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;

b) impor Barang Kena Pajak;

c) penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;

d) pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah pabean di dalam Daerah Pabean;

e) pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

f) ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;

g) ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan

h) ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;

b) Pasal 9 ayat 2b

Pajak Masukan dapat dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9);

c) Pasal 9 ayat 8 huruf f

Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;

d) Pasal 13 ayat 5

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:…

e) Pasal 13 ayat 9

Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material

f) Penjelasan Pasal 13 ayat (9)

… Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, eksper Jasa Kena Pajak impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

Dengan demikian, walaupun Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sudah memenuhi ketentuan formal dan sudah dibayar Pajak Pertambahan Nilainya, apabila keterangan yang tercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi syarat material;

2) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-24/PJ/2018 tanggal 29 November 2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Imbalan yang diterima oleh Pembeli Sehubungan dengan Kondisi Tertentu dalam Transaksi Jual Beli

Bagian E Angka 3

Huruf b

Imbalan yang diterima atau diperoleh Pembeli sehubungan pencapaian syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa uang, barang, dan/atau pengurang kewajiban merupakan penghargaan. Termasuk dalam pengertian penghargaan yaitu bonus yang diberikan Penjual kepada Pembeli sehubungan pencapaian syarat tertentu; Huruf d

Perlakuan perpajakan atas penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah sebagai berikut:

2) Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

b) Penghargaan yang diwujudkan dalam bentuk pemberian berupa uang dan/atau pengurang kewajiban oleh Penjual kepada Pembeli tidak dikenai PPN;

c. Tanggapan Terbanding

1) bahwa berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen yang ada dapat diketahui:

a) bahwa Pajak Masukan yang menjadi sengketa berhubungan dengan Imbalan berupa sales incentive yang dibayarkan Pemohon Banding kepada MMKYI;

b) bahwa Pemohon Banding memberikan imbalan dalam bentuk uang kepada MMKYI sehubungan dengan pencapaian syarat tertentu. Sehingga menurut Terbanding pembayaran tersebut dapat digolongkan sebagai penghargaan;

c) bahwa Pemohon Banding telah melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas sales incentive yang dibayarkannya;

d) bahwa penghargaan yang diwujudkan dalam bentuk pemberian berupa uang dan/atau pengurang kewajiban oleh Penjual kepada Pembeli tidak dikenai PPN;

2) bahwa Koreksi Pajak sesuai Pasal 9 ayat (8) huruf f dan SE-24 Rp173.175.397 tetap dipertahankan. Bahwa Sales incentive yang diperoleh oleh MMKYI merupakan penghargaan dan sesuai SE-24/2018

tidak dikenai PPN. Atas Faktur Pajak Masukan yang telah dipungut tidak memenuhi syarat material sehingga tidak dapat dikreditkan;

II. Kesimpulan dan Usul

1. Kesimpulan a. bahwa Surat Banding Nomor 278/FA/IX/2024 tanggal 5 September 2024, sepanjang sesuai dengan data yang ada pada saat pembuatan uraian banding, tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 35 ayat (1), (2) dan Pasal 36 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

b. bahwaKeputusanTerbandingNomorKEP- 01555/KEB/PJ/WPJ.07/2024 tanggal 27 Juni 2024 diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;

c. bahwa koreksi Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku;

2. Usul a. bahwa menyatakan bahwa permohonan banding Pemohon Banding dapat diterima sepanjang berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis pada saat persidangan, permohonan Banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan formal;

b. bahwa menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankanKeputusanTerbandingNomorKEP- 01555/KEB/PJ/WPJ.07/2024 tanggal 27 Juni 2024 tentang keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak nomor 00252/207/21/055/23 tanggal 17 Juli 2023 Masa Pajak Desember 2021;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor 412/FA/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, pada pokoknya penjelasan Pemohon Banding sama dengan penjelasan yang disampaikan oleh Pemohon Banding di dalam surat bandingnya;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa asli/fotokopi surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 sebagai berikut:

Bukti P-1 Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-

01555/KEB/PJ/WPJ.07/2024 tertanggal 27 Juni 2024;

Bukti P-2 Fotokopi Surat Keberatan Nomor 191/FA/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023;

Bukti P-3 Fotokopi SKPKB PPN Masa Pajak Desember 2021 No.

00252/207/21/055/23 tanggal 17 Juli 2023;

Bukti P-4 Fotokopi bermaterai Akta Pendirian Perusahaan No. 10 tanggal 21 September 2001;

Bukti P-5 Fotokopi bermeterai Akta Perusahaan No. 20 tanggal 11 Agustus 2023 yang mencantumkan penandatangan Surat Keberatan sebagai salah seorang pengurus; dan

Bukti P-6 Fotokopi bermeterai Akta Perusahaan No. 27 tanggal 27 November 2023 yang mencantumkan penandatangan Surat Banding sebagai salah seorang pengurus;

Bukti P-7 NPWP, Pakta Integritas, Surat Kuasa Khusus dan Izin Kuasa Hukum atas nama Andrias Hendrick;

Bukti P-8 NPWP, Pakta Integritas, Surat Kuasa Khusus dan Izin Kuasa Hukum nomor atas nama F.A. Quardfilio Octabiyanto;

Bukti P-9 Pakta Integritas dan KTP atas nama Liono Suwanto selaku Direktur; Bukti P-10 Penjelasan Tertulis;

Bukti P-11 Terjemahan Invoice Reimbursement PPh 26;

Bukti P-12 Penjelasan Tertulis 07 Juli 2025;

Bukti P-13 Kesimpulan Akhir;

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa asli/fotokopi surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 sebagai berikut:

Bukti T-1 Laporan Hasil Pemeriksaan;

Bukti T-2 Kertas Kerja Pemeriksaan;

Bukti T-3 Laporan Penelitian Keberatan;

Bukti T-4 Matrik sengketa dan penjelasan koreksi;

Bukti T-5 Mapping Sengketa;

Bukti T-6 Penjelasan Tertulis;

Bukti T-7 Kesimpulan Akhir;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP- 01555/KEB/PJ/WPJ.07/2024 tanggal 27 Juni 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00252/207/21/055/23 tanggal 17 Juli 2023 Masa Pajak Desember 2021 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01625/NKEB/PJ/WPJ.07/2024 tanggal 23 Juli 2024 tentang Pembetulan atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01555/KEB/PJ/WPJ.07/2024 tanggal 27 Juni 2024 secara Jabatan, termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak; Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor 278/FA/IX/2024 tanggal 5 September 2024, dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan

Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti serta fakta yang terungkap dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Terbanding melakukan koreksi pajak masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp173.175.397 yang tidak disetujui Pemohon Banding, yaitu:

1. Koreksi Pajak Masukan Karena Dianggap Penghargaan sebesar Rp173.175.397

Menimbang bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Pemohon Banding atas transaksi dengan PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKYI), dengan alasan bahwa transaksi tersebut dianggap sebagai pemberian penghargaan atau sales incentive yang tidak terutang PPN. Terbanding berpendapat bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada MMKYI adalah pemberian Rebate/sales incentive yang merupakan imbalan atas pencapaian syarat-syarat tertentu, misalnya pencapaian target pembelian. Oleh karena itu, imbalan

semacam ini yang berupa uang, dikategorikan sebagai penghargaan yang tidak dikenai PPN;

bahwa dasar hukum yang digunakan Terbanding terkait penghargaan yang tidak dikenakan PPN adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 24/PJ/2018, yang menyatakan bahwa penghargaan berupa pemberian uang oleh penjual kepada pembeli tidak dikenai PPN. Oleh karena itu, PPN yang dipungut atas transaksi tersebut tidak seharusnya ada, dan dengan demikian Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Pemohon Banding seharusnya menurut Terbanding tidak dapat dikreditkan;

bahwa Terbanding menyatakan bahwa Pemohon Banding telah melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas sales incentive tersebut dengan tarif 15%. Menurut Terbanding, tarif 15% adalah tarif yang dikenakan atas hadiah dan penghargaan, sementara tarif PPh Pasal 23 untuk jasa adalah 2%. Hal ini dianggap sebagai pengakuan dari Pemohon Banding bahwa transaksi tersebut memang merupakan penghargaan, bukan penyerahan jasa. Selain itu, Terbanding berpendapat bahwa faktur pajak yang diterbitkan oleh MMKYI tidak memenuhi syarat material sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN, mengingat tidak ada penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang sesungguhnya dari MMKYI kepada Pemohon Banding. Bahwa akibat tidak terpenuhinya syarat material tersebut, Terbanding berkesimpulan bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf f UU PPN, Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Pemohon Banding seharusnya tidak dapat dikreditkan;

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding. Pemohon Banding berpendapat bahwa Pajak Masukan yang dikreditkan adalah sah dan dapat dikreditkan. Pemohon Banding berpendapat bahwa faktur pajak yang diterima dari MMKYI telah memenuhi seluruh ketentuan formal dan material sesuai dengan ketentuan UU PPN, sehingga tidak termasuk dalam kategori Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan Pasal 9 ayat (8) UU PPN;

bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa transaksi ini didasarkan pada kesepakatan yang jelas antara Pemohon Banding dan MMKYI mengenai

pemberian cost reduction/rebate payment apabila MMKYI memenuhi target pembelian tertentu. Ketika syarat tersebut terpenuhi, MMKYI menerbitkan debit note dan faktur pajak yang sah, serta Pemohon Banding telah melunasi seluruh tagihan tersebut, termasuk PPN yang terutang;

bahwa menurut Pemohon Banding, Pemohon Banding berhak mengkreditkan Pajak Masukan yang telah dibayar berdasarkan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 16B ayat (2) UU PPN, serta Pasal 15 PP No. 1/2012, yang mengatur bahwa Pajak Masukan yang telah dibayar dapat dan harus dikreditkan dengan Pajak Keluaran. Oleh karena itu, Pemohon Banding berpendapat bahwa Pemohon Banding berhak untuk mengkreditkan Pajak Masukan tersebut karena telah melakukan pembayaran PPN.

bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 13 PP No. 1/2012, bahwa meskipun terdapat kesalahan dalam pemungutan PPN, PPN yang salah dipungut tetap dapat dikreditkan selama belum dimintakan pengembalian atau dibebankan sebagai biaya. Dengan demikian, meskipun Terbanding berpendapat bahwa PPN seharusnya tidak dipungut, Pemohon Banding tetap berhak untuk mengkreditkan Pajak Masukan tersebut;

bahwa selain itu, Pemohon Banding berpendapat adanya inkonsistensi dalam sikap Terbanding, yang dalam persidangan secara verbal menyatakan bahwa PPN yang tidak dapat dikreditkan seharusnya dapat dibiayakan dalam perhitungan PPh Badan, namun dalam pemeriksaan tidak pernah melakukan koreksi negatif (penambahan biaya) pada PPh Badan Pemohon Banding terkait hal ini;

bahwa Pemohon Banding juga menyatakan telah menyerahkan seluruh dokumen pendukung yang relevan, seperti debit note, faktur pajak, dan bukti pembayaran (arus uang), selama proses pemeriksaan hingga persidangan, yang menurut Pemohon Banding telah memenuhi beban pembuktian sesuai dengan Pasal 76 UU Pengadilan Pajak;

bahwa dengan demikian, berdasarkan alasan alasan yang telah disampaikan, Pemohon Banding berpendapat bahwa Pajak Masukan yang dikreditkan atas transaksi tersebut seharusnya diterima dan tidak seharusnya dilakukan koreksi oleh Terbanding;

Menimbang bahwa Pengadilan Pajak berpendapat yang menjadi permasalahan dalam sengketa ini adalah apakah faktur pajak masukan sebesar Rp 173.175.397 dapat dikreditkan?

Menimbang bahwa Pengadilan Pajak berpendapat bahwa sengketa yang terjadi adalah sengketa yang bersifat yuridis dan pembuktian;

Menimbang bahwa Pasal 9 ayat 2b) UU PPN menyebutkan, Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9); bahwa Pasal 13 ayat (9) UU PPN menyebutkan, Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material;

bahwa Pasal 122 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 mengatur antara lain bahwa permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dapat diajukan dalam hal terdapat pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang;

bahwa Pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 mengatur bahwa dalam hal terjadi kesalahan pemungutan yang mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut lebih besar dari yang seharusnya atau tidak seharusnya dipungut, atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang salah dipungut hanya dapat dimintakan kembali oleh pihak yang terpungut, sepanjang belum dikreditkan, belum dibebankan sebagai biaya, atau belum dikapitalisasi dalam harga perolehan;

bahwa setelah mencermati uraian, pendapat dan keterangan serta bukti-bukti yang diajukan para pihak, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dapat disampaikan pendapat Pengadilan Pajak sebagai berikut:

- bahwa terkait dengan transaksi antara Pemohon Banding dan PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKYI), yang melibatkan pemberian rebate/sales incentive, pada substansinya dapat dikategorikan sebagai penghargaan yang diberikan oleh MMKYI kepada Pemohon Banding atas pencapaian target pembelian tertentu yang disepakati dalam

perjanjian antara kedua belah pihak. Rebate atau sales incentive ini merupakan bentuk penghargaan yang diberikan berdasarkan kinerja atau pencapaian yang telah ditentukan sebelumnya;

- bahwa penghargaan yang dimaksud dalam transaksi ini, pada dasarnya adalah kompensasi atau imbalan yang diberikan oleh MMKYI atas pencapaian tertentu yang bukan terkait dengan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Oleh karena itu, rebate atau sales incentive ini bukanlah merupakan bagian dari transaksi jual beli barang atau jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), melainkan sebuah bentuk penghargaan yang tidak terutang PPN;

- bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 UU PPN, PPN dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Dalam hal ini, rebate atau sales incentive yang diberikan kepada Pemohon Banding tidak memenuhi unsur-unsur sebagai BKP atau JKP, karena tidak ada penyerahan barang atau jasa yang dapat dikategorikan sebagai objek PPN. Oleh karena itu, transaksi berupa penghargaan yang berupa rebate atau sales incentive ini tidak termasuk dalam kategori objek PPN;

- bahwa berdasarkan Pasal 122 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, dalam hal terdapat pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang, maka dapat diajukan permohonan pengembalian pajak yang telah dibayar. Dalam hal ini, Pemohon Banding telah melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi yang substansinya merupakan penghargaan, yang pada hakikatnya bukan merupakan objek PPN karena tidak memenuhi kriteria Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP);

- bahwa lebih lanjut, Pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 mengatur bahwa apabila terjadi kesalahan dalam pemungutan PPN yang mengakibatkan PPN yang dipungut lebih besar dari yang seharusnya atau bahkan tidak seharusnya dipungut, maka pihak yang telah melakukan pembayaran pajak tersebut berhak untuk mengajukan permohonan pengembalian atas Pajak Pertambahan Nilai yang salah

dipungut. Namun, pengembalian pajak tersebut hanya dapat dilakukan sepanjang Pajak Masukan tersebut belum dikreditkan, belum dibebankan sebagai biaya, atau belum dikapitalisasi dalam harga perolehan;

- bahwa dalam hal ini, terdapat fakta bahwa MMKYI telah terlanjur memungut PPN atas transaksi yang seharusnya tidak terutang. Dengan kata lain, pemungutan PPN tersebut adalah pemungutan yang tidak seharusnya terutang, karena transaksi tersebut adalah pemberian penghargaan (sales incentive) yang tidak memenuhi unsur penyerahan BKP atau JKP, dan karenanya bukan merupakan objek PPN. Oleh karena itu, Pemohon Banding seharusnya berhak untuk memperoleh pengembalian atas Pajak Masukan yang telah dibayar namun tidak seharusnya dipungut;

- bahwa namun demikian, Pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 juga mengatur bahwa pengembalian pajak tersebut tidak diperbolehkan apabila Pajak Masukan yang dipungut telah dikreditkan. Dalam hal ini, Pemohon Banding telah mengkreditkan Pajak Masukan tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa (SPT) PPN. Sebagai akibatnya, ada benturan antara hak Pemohon Banding untuk memperoleh pengembalian pajak yang tidak terutang, dengan ketentuan yang melarang pengembalian apabila Pajak Masukan tersebut telah dikreditkan;

- bahwa dalam menghadapi benturan ini, perlu dipertimbangkan bahwa kewajiban pemungutan PPN berada pada MMKYI yang dalam hal ini diposisikan sebagai pihak penjual (penerbit faktur pajak). Sebagai pihak yang diposisikan melakukan pembelian (penerima faktur pajak), Pemohon Banding tidak dapat disalahkan atas kesalahan pemungutan pajak oleh MMKYI, karena Pemohon Banding telah melakukan pembayaran pajak dengan itikad baik berdasarkan faktur pajak yang diterbitkan oleh MMKYI. Oleh karena itu, Pemohon Banding tidak seharusnya dirugikan akibat kesalahan tersebut, karena pada dasarnya pemungutan PPN merupakan tanggung jawab dan kewajiban pihak penjual;

- bahwa jika pengembalian pajak tidak diperbolehkan hanya karena Pemohon Banding telah mengkreditkan Pajak Masukan tersebut, maka Pemohon Banding akan terjebak dalam posisi yang merugikan dan tidak

adil, yakni harus menanggung beban pajak yang seharusnya tidak terutang. Berdasarkan asas keadilan seharusnya tidak ada pihak yang dirugikan akibat kesalahan pemungutan pajak oleh pihak lain (MMKYI);

- bahwa kalaupun dengan dilakukannya koreksi pajak masukan dan dengan adanya penetapan dianggap pajak masukan tersebut tidak dikreditkan sehingga tidak diterapkan Pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa pengembalian melalui permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tidak terutang, masih tetap menyisakan ketidakadilan bagi Pemohon Banding, karena koreksi pajak masukan tersebut secara langsung atau tidak langsung menimbulkan konsekuensi pengenaan sanksi administrasi. Selain itu pengembalian melalui permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tidak terutang tersebut akan menambah panjang proses administrasi, yang akan menimbulkan beban administratif tidak hanya pada Pemohon Banding namun juga bagi Terbanding;

- bahwa pada dasarnya pengkreditan pajak masukan adalah memberikan hak bagi Pemohon Banding atas pajak yang sudah dibayar;

Menimbang bahwa dengan mengedepankan asas keadilan, Pengadilan Pajak berpendapat Pajak Masukan yang telah dibayar oleh Pemohon Banding seharusnya tetap dapat dikreditkan;

bahwa dengan demikian Pengadilan Pajak berkesimpulan faktur pajak masukan sebesar Rp 173.175.397 dapat dikreditkan bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas Pengadilan Pajak berpendapat Koreksi pajak masukan karena dianggap penghargaan sebesar Rp 173.175.397 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan mengatur: Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;

Menimbang bahwa ketentuan penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan mengatur:

…Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan…;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak mengatur: “(1) Alat bukti dapat berupa: e. keyakinan Hakim”;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Pengadilan Pajak mengatur: “Pengetahuan Hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya”;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak yang mengatur: “Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

bahwa menurut memori penjelasan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan “Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

Menimbang bahwa Pengadilan Pajak telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan dalil-dalil yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti dan dalil yang relevan dengan perkara ini;

bahwa Pengadilan Pajak menyimpulkan terdapat alasan hukum yang cukup untuk mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, rekapitulasi Pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan

MENGADILI

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01555/KEB/PJ/WPJ.07/2024 tanggal 27 Juni 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00252/207/21/055/23 tanggal 17 Juli 2023 Masa Pajak Desember 2021 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01625/NKEB/PJ/WPJ.07/2024 tanggal 23 Juli 2024 tentang Pembetulan atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 01555/KEB/PJ/WPJ.07/2024 tanggal 27 Juni 2024, atas nama PT Indonesia Stanley Electric NPWP 01.869.433.1-055.000 beralamat di Jalan Millennium Raya 4A Blok G, Millennium Industrial Estate, Peusar, Panongan, Kab. Tangerang, Banten, 15762, domisili elektronik di budi_dwi_sulistiyanto@stanley-electric.com, sehingga perhitungan pajak yang masih harus/(lebih) dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan PajakRp 296.620.185.988 Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiriRp 29.408.701.946 Jumlah Pajak yang Dapat DiperhitungkanRp 29.408.701.946 Jumlah penghitungan PPN Kurang / (Lebih) BayarRp0 Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikanRp0 PPN yang kurang dibayarRp0 Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUPRp0 Jumlah PPN yang Masih Harus/(Lebih) DibayarRp0

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Senin, tanggal 1 September 2025 oleh Anang Mury Kurniawan, S.S.T., Ak., M.Si. sebagai Hakim Ketua, Winarsih, SP., S.H., M.M dan Untung Setyo Margono, S.S.T., Ak., M.S.E., M.P.P., masing-masing sebagai Hakim Anggota;

Putusan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui e-Tax Court pada hari Senin, tanggal 24 November 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Roni Ziyardi Yasmi, S.H., M.M., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Banding dan dihadiri oleh Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:Hakim Ketua Majelis,

Ditandatangani Secara ElektronikDitandatangani Secara Elektronik Winarsih, SP., S.H., M.M.Anang Mury Kurniawan, S.S.T., Ak., M.Si.

Ditandatangani Secara Elektronik

Untung Setyo Margono, S.S.T., Ak.,

M.S.E., M.P.P.,

Panitera Pengganti,

Ditandatangani Secara Elektronik Roni Ziyardi Yasmi, S.H., M.M.