PUT-006955.12/2025/PP/M.IIIA Tahun 2026

P U T U S A N

Nomor PUT-006955.12/2025/PP/M.IIIA Tahun 2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa secara elektronik melalui e-Tax Court mengenai banding terhadap Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Nomor KEP-00958/KEB/WPJ.07/2025 tanggal 22 Mei 2025 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00524/503/22/057/24 tanggal 1 Agustus 2024 Masa Pajak Oktober 2022, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 006955.12/2025/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa, antara :

PT EASTERNTEX, NPWP 01.000.202.0-057.000, beralamat di Gedung Summitmas II Lt.3 JI Jend. Sudirman No Kav 61-62 RT 005 RW 003 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, domisili Elektronik easterntexho@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh Takeshi Tagawa jabatan Direktur,

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh :

1 Nama: Cindy Claudya Cynthia

Jabatan: Kuasa Hukum

Izin Kuasa Hukum : KEP-1396/PP/IKH/2025 tanggal 31 Juli 2025 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ETX/TT/XI-179/2025 Tanggal 03 November 2025,

2 Nama: Raysa Prima Annisa, S.I.A

Jabatan: Kuasa Hukum

Izin Kuasa Hukum : KEP-330/PP/IKH/2024 tanggal 02 Juli 2024 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ETX/TT/XI-187/2025 Tanggal 03 November 2025,

3 Nama: Yudhayani Eka Yulianti

Jabatan: Kuasa Hukum

Izin Kuasa Hukum : KEP-2105/PP/IKH/2025 tanggal 27 Oktober 2025

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ETX/TT/XI-195/2025 Tanggal 03 November 2025,

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot SubrotoKaveling40—42,Jakarta,domisilielektronik informasi@pajak.go.id,

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama / NIP: Basuki Nugroho / 19770212 199903 1 001 Jabatan: Pemeriksa Pajak Pertama

Organisasi: Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus

2. Nama / NIP: Ferry Agung Yulianto / 19820718 200901 1 009 Jabatan: Pemeriksa Pajak Pertama

Organisasi: Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus

3. Nama / NIP: Nanang Abdul Rozak / 19800206 200212 1 003 Jabatan: Pemeriksa Pajak Pertama

Organisasi: Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-1550/WPJ.07/2026 tanggal 5 Mei 2026, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN- 1190/PP/BR/2025 tanggal 11 November 2025;

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor ETX/TT/VIII- 34/2025 tanggal 13 Agustus 2025,

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor S-01044/SUB- CT/WPJ.07/2025 tanggal 26 September 2025,

Telah membaca Surat Bantahan Nomor ETX/TT/XI-83/2025 tanggal 31 Oktober 2025,

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, dalam persidangan,

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan,

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Oktober 2022 Nomor 00524/503/22/057/24 tanggal 1 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor ETX/TT/X-21/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan KEP-00958/KEB/WPJ.07/2025 tanggal 22 Mei 2025, menyatakan menolak, dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan a quo sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor ETX/TT/VIII-34/2025 tanggal 13 Agustus 2025 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 (melalui e-Tax Court);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor ETX/TT/VIII-34/2025 tanggal 13 Agustus 2025, pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00958/KEB/WPJ.07/2025 tanggal 22 Mei 2025 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00524/503/22/057/24 tanggal 1 Agustus 2024 Masa Pajak Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Terbanding, dengan uraian sebagai berikut:

A. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

1. bahwa Pemohon Banding mengajukan banding berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU KUP), yaitu mengajukan banding atas keputusan keberatan;

2. Pemenuhan Ketentuan Pasal 35 Undang-undang Pengadilan Pajak:

a. bahwa Surat Banding ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak;

b. bahwa Surat Banding disampaikan masih dalam jangka waktu 3 (tiga bulan) sejak diterima Keputusan yang dibanding, karena surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-00958/KEB/WPJ.07/2025 tanggal 22 Mei 2025 diterima pada tanggal 19 Mei 2025;

3. Pemenuhan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Pengadilan Pajak:

a. bahwa terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Banding;

b. bahwa Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya;

4. Pemenuhan Ketentuan Pasal 37 Undang-undang Pengadilan Pajak:

bahwa Surat Banding ditandatangani oleh Takeshi Tagawa jabatan selaku Direktur yang dibuktikan dengan Akta Nomor 9 tertanggal 28 April 2025;

bahwa dengan demikian surat Banding yang diajukan Pemohon Banding terhadap surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00958/KEB/WPJ.07/2025 tanggal 22 Mei 2025 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU KUP dan UU Pengadilan Pajak;

B. Mengenai Ketetapan Semula dan Keputusan yang Dibanding

1. bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00524/503/22/057/24 tanggal 1 Agustus 2024 Masa Pajak Oktober 2022 yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

2. bahwa atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan kepada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat dengan surat Nomor ETX/TT/X-21/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang pada intinya Pemohon Banding tidak setuju atas perhitungan pajak tersebut, dan menurut Pemohon Banding perhitungan pajak yang seharusnya adalah sebagai berikut:

3. bahwa atas surat keberatan yang diajukan Pemohon Banding, telah diterbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00958/KEB/WPJ.07/2025 tanggal 22 Mei 2025 dengan perhitungan/yang isinya menolak keberatan yang diajukan Pemohon Banding, sebagai berikut:

C. Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Banding

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

Koreksi atas Objek PPh Pasal 23 sebesar Rp(45.879.832,00)

Menurut Terbanding:

Terbanding melakukan koreksi atas Objek PPh Pasal 23 dengan rincian sebagai berikut:

Menurut Pemohon Banding= Rp3.160.584.307,00

Menurut Terbanding= Rp3.114.704.475,00

Total Koreksi= Rp (45.879.832,00)

bahwa berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa terdapat sewa gedung kantor di gedung Summitmas yang Pemohon Banding perlakukan sebagai biaya Management Fee yang telah dipotong PPh 23, namun menurut Terbanding seharusnya dipotong PPh Pasal 4(2);

Menurut Pemohon Banding:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi Terbanding dengan rincian alasan sebagai berikut:

- bahwa koreksi atas objek PPh Pasal 23 adalah terkait jasa manajemen dari PT Toray Industries Indonesia (TIN) yang Terbanding reklasifikasikan menjadi objek PPh Pasal 4(2) karena terdapat penggantian sewa kantor. Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi tersebut sebagaimana yang kami sampaikan pada Surat Banding PPh Pasal 4(2);

- bahwa biaya jasa manajemen yang dikoreksi Terbanding adalah imbalan atas jasa yang disediakan oleh TIN untuk Pemohon Banding. TIN adalah pihak afiliasi Pemohon Banding yang berada dalam Grup Toray. Berdasarkan Service Agreement antara PT Easterntex (Pemohon Banding) dan PT Toray Industries Indonesia tanggal 24 Maret 2022, jasa yang diberikan oleh TIN tidak terbatas pada pemberian konsultasi terkait perkembangan bisnis, namun juga di antaranya:

- bahwa berdasarkan penjelasan di atas, TIN memberikan jasa-jasa tersebut dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan manajemen Pemohon Banding sehingga seharusnya dapat dikategorikan sebagai jasa manajemen. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan No.7 Tahun 2021 disebutkan;

Pasal 23

Atas penghasilan tersebut........, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

c. . sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:

2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;

- bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka dapat disimpulkan bahwa biaya tersebut merupakan jasa manajemen yang pada faktanya juga telah Pemohon Banding potong dan lapor pada SPT PPh Pasal 23;

- bahwa salah satu bagian dari jasa manajemen tersebut adalah biaya sewa ruangan kantor yang dipakai oleh Pemohon Banding dengan jumlah total sebesar USD36,221 atau Rp544.204.231,00 untuk 1 (satu) tahun, dengan rincian berikut:

- bahwa mengacu kepada tabel di atas, untuk jasa manajemen sebesar Rp683.701.472,00 yang Pemohon Banding laporkan pada SPT PPh Pasal 23

Masa Oktober 2022, dialokasikan bagian sewa kantornya oleh Terbanding kepada PPh Pasal 4(2) Oktober 2022 sebesar Rp45.879.832,00;

- bahwa biaya penyewaan kantor tersebut akan dibayarkan terlebih dahulu oleh TIN kepada PT Summitmas Property dan telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) oleh TIN. Selanjutnya, TIN akan menagihkan biaya sewa kepada Pemohon Banding dan perusahaan lainnya (afiliasi) sebesar luas ruangan/area yang digunakan/ditempati tanpa adanya margin/mark up;

- bahwa atas penggunaan ruang kantor yang dibayarkan oleh TIN ke PT Summitmas Property sudah dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) oleh TIN, karena pihak penyewa adalah atas nama TIN. Dengan demikian, secara tidak langsung kewajiban pemotongan atas objek tanah dan bangunan yang dipergunakan Pemohon Banding sudah terpenuhi. Apabila Pemohon Banding melakukan pemotongan kembali atas sewa ruang kantor kepada TIN, maka akan terjadi dua kali pemotongan pajak penghasilan atas satu transaksi atau objek yang sama.

- bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa jasa manajemen dari TIN seluruhnya adalah objek PPh Pasal 23 dan Pemohon Banding telah melakukan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa manajemen sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

D. Kesimpulan dan Usul Pemohon Banding

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa:

1. Surat Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 27 UU KUP serta pasal 35, 36, dan 37 UU Pengadilan Pajak;

2. Pemohon Banding telah menyampaikan secara jelas terkait alasan-alasan pengajuan banding yang diuraikan dalam Surat Banding dan telah dilengkapi dengan lampiran yang diperlukan dalam pengajuan banding;

bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mulia agar:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

2. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon Banding dengan membatalkan koreksi Terbanding atas Objek PPh Pasal 23 sebesar Rp(45.879.832,00) yang dilakukan oleh Terbanding. Sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Oktober 2022 Pemohon Banding menjadi sebagai berikut:

3. bahwa demikian surat banding ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya;

bahwa demikian surat banding ini kami sampaikan dengan harapan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S- 01044/SUB-CT/WPJ.07/2025 tanggal 26 September 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. PENELITIAN PERSYARATAN FORMAL

1. Persyaratan Formal

bahwa berdasarkan penelitian surat banding Pemohon Banding nomor ETX/TT/VIII-34/2025 tanggal 13 Agustus 2025 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 13 Agustus 2025 diketahui hal-hal sebagai berikut:

2. Kesimpulan Pemenuhan Persyaratan Formal

bahwa Berdasarkan hal-hal yang diuraikan pada angka 1 (satu), maka permohonan banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 35 ayat

(1) dan ayat (2) dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Dalam proses persidangan, terhadap ketentuan formal permohonan banding dan tidak terbatas hal-hal lain yang menurut majelis diperlukan, dapat diuji kebenarannya;

II. URAIAN MENGENAI KETETAPAN SEMULA, KEBERATAN, DAN

KEPUTUSAN ATAS KEBERATAN

1. bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00524/503/22/057/24 tanggal 1 Agustus 2024 Masa Pajak Oktober 2022 diterbitkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat nomor LAP-330/RIKSIS/KPP.0705/2024 tanggal 26 Juli 2024, dengan perhitungan sebagai berikut:

2. bahwa Pemohon Banding mengajukan Keberatan dengan surat Nomor ETX/TT/X-21/2024 tanggal 21 Oktober 2024, yang diterima Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat tanggal 28 Oktober 2024 berdasarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) Nomor FORM- 05004176/BPS/KPP.070503/2024 tanggal 28 Oktober 2024;

3. bahwa atas surat keberatan Pemohon Banding, telah diterbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00958/KEB/WPJ.07/2025 tanggal 22 Mei 2025, dengan perincian sebagai berikut:

III. ANALISA POKOK SENGKETA

bahwa setelah membaca surat banding, mempelajari berkas surat menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, surat keberatan Pemohon Banding, dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari Pemohon Banding sebagai berikut:

Koreksi negatif Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp45.879.832,00

Menurut Terbanding

a. Dasar Hukum

1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang, mengatur:

• Pasal 4 ayat (2) huruf d:

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan;

• Pasal 23 ayat (1) huruf c:

Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha

tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:

1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan

2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;

2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan, mengatur:

• Pasal 2 ayat (1):

Atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau Bangunan baik sebagian maupun seluruh Bangunan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final;

• Pasal 3 ayat (1)

Atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh dari Penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai Pemotong Pajak Penghasilan, wajib dipotong Pajak Penghasilan oleh Penyewa;

• Pasal 3 ayat (2)

Pemotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerja sama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;

b. Data dan Fakta

1) bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor LAP- 330/RIKSIS/KPP.0705/2024 tanggal 26 Juli 2024 diketahui:

a. Koreksi negatif Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 sebesar Rp45.879.832,00

2) bahwa berdasarkan hasil pengujian objek PPh Pasal 23 diketahui terdapat objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) berupa sewa gedung kantor di gedung Summitmas yang Pemohon Banding perlakukan sebagai biaya management fee yang telah dipotong PPh Pasal 23, dimana seharusnya dipotong PPh Final Pasal 4 ayat (2);

3) bahwa dasar hukum koreksi berdasarkan Pasal 23 UU PPh;

2) bahwa berdasarkan dokumen perjanjian Service Agreement antara TIN dengan Pemohon Banding, diketahui:

a) Jasa/service yang disediakan oleh TIN mencakup Management System, Information System dan Engineering Work;

b) Tagihan TIN atas Service Fee (biaya jasa) dilakukan secara bulanan;

3) bahwa berdasarkan data Alokasi Biaya Jasa Manajemen (file EXT- TIN_Management_sent) yang disampaikan Pemohon Banding, diketahui:

a) Biaya sewa ruangan kantor setahun sebesar USD36,221 (perbulan sebesar USD3,018.41);

b) Atas biaya sewa ruangan kantor, dikelompokkan Pemohon Banding dalam Management System dan termasuk dalam tagihan biaya jasa dari TIN;

4) bahwa berdasarkan Dokumen Lokal Tahun 2022, diketahui:

a) Pemohon Banding merupakan bagian dari Grup Toray, dengan Toray Industries Inc Jepang sebagai perusahaan induk;

b) Antara Pemohon Banding dengan TIN merupakan pihak yang memiliki hubungan istimewa karena kepemilikan;

c. Tanggapan Terbanding

1) bahwa atas biaya sewa ruangan kantor, terbukti dapat dipisahkan dari tagihan biaya jasa (service fee);

2) bahwa Pembayaran atas biaya sewa ruangan kantor yang termasuk dalam tagihan biaya jasa oleh Wajib Pajak kepada TIN, memenuhi ketentuan objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) berupa persewaan tanah dan/atau bangunan;

3) bahwa Berdasarkan data dan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Terbanding berpendapat bahwa koreksi negatif Dasar Pengenaan Pajak PPh

Pasal 23 sebesar Rp45.879.832,00 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

IV. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan

bahwa berdasarkan penelitian surat banding, data dan dokumen sebagaimana diuraikan pada bagian I s.d III di atas, maka disimpulkan bahwa:

a. Surat banding nomor ETX/TT/VIII-34/2025 tanggal 13 Agustus 2025 berdasarkan penelitian dan sesuai data yang ada telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) serta Pasal 36 ayat (1), (2), (3), dan (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Dalam proses persidangan, terhadap ketentuan formal permohonan banding dan tidak terbatas hal-hal lain yang menurut majelis diperlukan, dapat diuji kebenarannya;

b. Keputusan Terbanding Nomor KEP-00958/KEB/WPJ.07/2025 tanggal 22 Mei 2025 yang diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;

c. Koreksi Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

2. Usul

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00958/KEB/WPJ.07/2025 tanggal 22 Mei 2025 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak

Nihil Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00524/503/22/057/24 tanggal 1 Agustus 2024 Masa Pajak Oktober 2022, atas nama Pemohon Banding;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahnnya Nomor : ETX/TT/XI-83/2025 tanggal 31 Oktober 2025, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding menyampaikan bantahan atas Surat Uraian Banding Direktur Jenderal Pajak (selanjutnya disebut sebagai Terbanding) No. S- 01044/SUB-CT/WPJ.07/2025 tanggal 26 September 2025 sehubungan dengan bandingatasKeputusanDirekturJenderalPajakNo.KEP- 00958/KEB/WPJ.07/2025 tanggal 22 Mei 2025 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan Pasal 23 No. 00524/503/22/057/24 tanggal 1 Agustus 2024 Masa Pajak Oktober 2022. Adapun bantahan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

A. Pokok Sengketa

Pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

B. Pendapat Terbanding dan Pemohon Banding

1. Pemenuhan Ketentuan Formal

a) Pendapat Terbanding

Bahwa berdasarkan Surat Uraian Banding No. S-01044/SUB- CT/WPJ.07/2025 tanggal 26 September 2025, Terbanding menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Banding No. ETX/TT/VIII-34/2025 tanggal 13 Agustus 2025 memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 35 ayat (1) dan (2), Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

b) Pendapat Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding setuju dengan pendapat Terbanding bahwa pengajuan banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

2. Analisis Pokok Sengketa pada Objek PPh Pasal 23 sebesar Rp(45.879.832)

a) Pendapat Terbanding

- Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa terdapat sewa gedung kantor di gedung Summitmas yang Pemohon Banding perlakukan sebagai biaya Management Fee yang telah dipotong PPh 23, namun menurut Terbanding seharusnya dipotong PPh Pasal 4(2).

- Terbanding berpendapat bahwa atas sewa ruangan kantor terbukti dapat dipisahkan dari tagihan biaya jasa (service fee).

- Pembayaran atas biaya sewa ruangan kantor yang termasuk dalam tagihan biaya jasa oleh Pemohon Banding kepada TIN dinilai telah memenuhi ketentuan objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) berupa persewaan tanah dan/atau bangunan.

b) Pendapat Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi Terbanding dengan alasan sebagai berikut:

- Koreksi atas objek PPh Pasal 23 adalah terkait jasa manajemen dari PT Toray Industries Indonesia (TIN) yang Terbanding reklasifikasikan menjadi objek PPh Pasal 4(2) karena terdapat penggantian sewa kantor. Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi tersebut sebagaimana yang Pemohon Banding sampaikan pada Surat Banding PPh Pasal 4(2).

- Biaya jasa manajemen yang dikoreksi Terbanding adalah imbalan atas jasa yang disediakan oleh TIN sebagai pihak afiliasi untuk Pemohon Banding. Berdasarkan Service Agreement antara PT Easterntex (Pemohon Banding) dan PT Toray Industries Indonesia tanggal 24 Maret 2022, jasa yang diberikan oleh TIN tidak terbatas pada pemberian konsultasi terkait perkembangan bisnis, namun juga di antaranya:

- Berdasarkan penjelasan di atas, TIN memberikan jasa-jasa tersebut dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan manajemen Pemohon Banding sehingga seharusnya dapat dikategorikan sebagai jasa manajemen. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan No.7 Tahun 2021 disebutkan. Pasal 23

(1) Atas penghasilan tersebut........, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:

2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

- Berdasarkan ketentuan di atas maka dapat disimpulkan bahwa biaya tersebut merupakan jasa manajemen yang pada faktanya juga telah Pemohon Banding potong dan lapor pada SPT PPh Pasal 23.

- Salah satu bagian dari jasa manajemen tersebut adalah biaya sewa ruangan kantor yang dipakai oleh Pemohon Banding dengan jumlah total

sebesar $36.221 atau Rp544.204.231 untuk 1 (satu) tahun, dengan rincian berikut:

Mengacu kepada tabel di atas, untuk jasa manajemen sebesar Rp683.701.472 yang Pemohon Banding laporkan pada SPT PPh Pasal 23 Masa Oktober 2022, dialokasikan bagian sewa kantornya oleh Terbanding kepada PPh Pasal 4(2) Masa Oktober 2022 sebesar Rp45.879.832.

- Biaya penyewaan kantor tersebut akan dibayarkan terlebih dahulu oleh TIN kepada PT Summitmas Property dan telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) oleh TIN. Selanjutnya, TIN akan menagihkan biaya sewa kepada Pemohon Banding dan perusahaan lainnya (afiliasi) sebesar luas ruangan/area yang digunakan/ditempati tanpa adanya margin/mark up.

- Bahwa atas penggunaan ruang kantor yang dibayarkan oleh TIN ke PT Summitmas Property sudah dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) oleh TIN, karena pihak penyewa adalah atas nama TIN. Dengan demikian, secara tidak langsung kewajiban pemotongan atas objek tanah dan bangunan yang dipergunakan Pemohon Banding sudah terpenuhi. Apabila Pemohon Banding melakukan pemotongan kembali atas sewa ruang

kantor kepada TIN, maka akan terjadi dua kali pemotongan pajak penghasilan atas satu transaksi atau objek yang sama.

- Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa jasa manajemen dari TIN seluruhnya adalah objek PPh Pasal 23 dan Pemohon Banding telah melakukan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa manajemen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Kesimpulan dan Usul

1. Kesimpulan

bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

a) Surat Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU KUP serta Pasal 35, 36, dan 37 UU Pengadilan Pajak.

b) Pemohon Banding telah menyampaikan secara jelas terkait alasan-alasan pengajuan banding yang diuraikan dalam Surat Banding dan telah dilengkapi dengan lampiran yang diperlukan dalam pengajuan banding.

2. Usul

Berdasarkan penjelasan tersebut, Pemohon Banding mohon agar koreksi atas Objek PPh Pasal 23 sebesar Rp(45.879.832) dibatalkan seluruhnya. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-35 sebagai berikut:

Bukti P-1 Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-

00958/KEB/WPJ.07/2025 tanggal 22 Mei 2025(softcopy);

Bukti P-2 Fotokopi Surat Keberatan Nomor ETX/TT/X-21/2024 tanggal 21 Oktober

2024 (softcopy);

Bukti P-3 Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa

Pajak Oktober 2022 Nomor 00524/503/22/057/24 tanggal 1 Agustus 2024(softcopy);

Bukti P-4 Fotokopi bermeterai Akta Nomor 9 tanggal 28 April 2025 yang

mencantumkan Takeshi Tagawa selaku penanda tangan Surat Banding sebagai salah seorang pengurus(softcopy);

Bukti P-5 Fotokopi bermeterai Akta Nomor 15 tanggal 17 Juli 2024 yang

mencantumkan Takseshi Tagawa selaku penanda tangan Surat Keberatan sebagai salah seorang pengurus(softcopy);

Bukti P-6 Surat Kuasa Nomor ETX/TT/XI-179/2025 tanggal 3 November 2025 atas

nama Cindy Claudya Cynthia (softcopy);

Bukti P-7 Pakta Integritas atas nama Cindy Claudya Cynthia tanggal 03 November

2025(softcopy);

Bukti P-8 Surat Kuasa Nomor ETX/TT/XI-187/2025 tanggal 3 November 2025 atas

nama Raysa Prima Annisa, S.I.A (softcopy);

Bukti P-9 Pakta Integritas atas nama Raysa Prima Annisa, S.I.A tanggal 03

November 2025(softcopy);

Bukti P-10 Surat Kuasa Nomor ETX/TT/XI-195/2025 Tanggal 03 November 2025

atas nama Yudhayani Eka Yulianti (softcopy);

Bukti P-11 Pakta Integritas atas nama Yudhayani Eka Yulianti tanggal 03 November

2025(softcopy);

Bukti P-12 Pakta Integritas atas nama Takeshi Tagawa tanggal 03 November 2025

sebagai Direktur (softcopy);

Bukti P-13 Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-

00958/KEB/WPJ.07/2025 tanggal 22 Mei 2025(softcopy);

Bukti P-14 Matrik sengketa( softcopy);

Bukti P-15 Penjelasan Tertulis Nomor 0421/MUC/PT/TDU/II/2026 tanggal 12

Februari 2026 (softcopy);

Bukti P-16 Bukti Potong TIN to Summitmas (softcopy);

Bukti P-17 Amendment Service Agreement ETX 2022 (softcopy);

Bukti P-18 Service Agreement_ETX_2022 04 to 2023 03 (softcopy);

Bukti P-19 Penjelasan Tertulis Nomor 0421/MUC/PT/TDU/II/2026 tanggal 12

Februari 2026 (softcopy);

Bukti P-20 Bukti Potong TIN to Summitmas (softcopy);

Bukti P-21 Amendment Service Agreement ETX 2022 (softcopy);

Bukti P-22 Service Agreement_ETX_2022 04 to 2023 03 (softcopy);

Bukti P-23 Penjelasan Tertulis Nomor 0682/MUC/PT/TDU/III/2026 tanggal 12 Maret

2026(softcopy);

Bukti P-24 Penjelasan Tertulis Nomor 1195/MUC/PT/TDU/IV/2026 tanggal 30 April

2026(softcopy);

Bukti P-25 Invoice, Faktur Pajak, Bukti bayar atas Jasa Manajemen kepada PT

Toray Industries Indonesia (softcopy);

Bukti P-26 Perjanjian Jasa Manajemen yang telah diterjemahkan tersumpah

(softcopy);

Bukti P-27 Surat Kuasa Nomor ETX/TT/IV-52/2026 Tanggal 3 November 2025 atas

nama Satria Ramadhany Haryanto (softcopy);

Bukti P-28 Pakta Integritas atas nama Satria Ramadhany Haryanto tanggal 03

November 2025(softcopy);

Bukti P-29 Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-772/PP/IKH/2025 tanggal 14 Mei 2025

atas nama Satria Ramadhany Haryanto (softcopy);

Bukti P-30 Penjelasan Akhir Nomor 1700/MUC/CS/TDU/VI/2026 tanggal 4 Juni

2026(softcopy);

Bukti P-31 Keputusan Terbanding Nomor KEP-00958/KEB/WPJ.07/2025 tanggal

22 Mei 2025;

Bukti P-32 Surat Keberatan Nomor ETX/TT/X-21/2024 tanggal 21 Oktober 2024; Bukti P-33 Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor

00524/503/22/057/24 tanggal 1 Agustus 2024;

Bukti P-34 Akta Nomor 15 tanggal 17 Juli 2024 tentang Pernyataan keputusan

Sirkuler Para Pemegang Saham PT Easterntex Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Pasa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat oleh Notaris Irene Yulia, S.H.;

Bukti P-35 Akta Nomor 9 tanggal 28 April 2025 tentang Pernyataan Keputusan

Sirkuler Para Pemegang Saham PT Easterntex Sebagai Pengganti

Keputusan Yang Diambil Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat oleh Notaris Irene Yulia, S.H.;

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-. sebagai berikut:

Bukti T-1 Laporan Penelitian Keberatan Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak

Oktober 2022 Nomor LAP-00958/KEB/WPJ.07/2025 tanggal 22 Mei 2025(softcopy);

Bukti T-2 Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-330/RIKSIS/KPP.0705/2024

tanggal 26 Juli 2024(softcopy);

Bukti T-3 Kertas Kerja Pemeriksaan(softcopy);

Bukti T-4 Matriks dan Penjelasan Koreksi_ PT Easterntex PPh Pasal 23 Masa

Pajak Oktober 2022 (softcopy);

Bukti T-5 Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 12 Maret 2026 (softcopy); Bukti T-6 Penjelasan Akhir Nomor S-545/WPJ.07/2026 tanggal 30 April

2026(softcopy);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP- 00958/KEB/WPJ.07/2025 tanggal 22 Mei 2025 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00524/503/22/057/24 tanggal 1 Agustus 2024 Masa Pajak Oktober 2022 termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

bahwa menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor ETX/TT/VIII-34/2025 tanggal 13 Agustus 2025, dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti serta fakta yang terungkap dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

bahwa berdasarkan pemeriksaan Pengadilan Pajak atas berkas banding, keterangan para pihak yang disampaikan dalam persidangan diketahui bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Negatif Dasar Pengenaan Pajak Pajak

Penghasilan Pasal 23 (DPP PPh Pasal 23) sebesar Rp45.879.832,00, yang tidak disetujui Pemohon Banding;

Menimbang bahwa menurut Terbanding koreksi aquo dilakukan dengan penjelasan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan hasil pengujian Objek PPh Pasal 23 yang dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 23 diketahui terdapat objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) berupa sewa gedung kantor di gedung summitmas yang dilaporkan oleh Pemohon Banding sebagai biaya Management Fee yang dipotong PPh Pasal 23;

bahwa rincian biaya Jasa Manajemen PPh Pasal 23 per bulan adalah sebagai berikut:

bahwa berdasarkan LHP dan tanggapan SPHP Pemohon Banding pada saat pemeriksaan, diketahui bahwa salah satu bagian dari biaya jasa manajemen tersebut adalah biaya sewa ruangan kantor yang di pakai oleh Pemohon Banding yaitu sebesar $36.221 atau Rp587.994.102 (kurs 1 USD = Rp.16.232 KMK 18 Juli 2024);

bahwa berdasarkan Berita Acara Pemberian Keterangan saat pemeriksaan pada tanggal 12 Juni 2024, Pemohon Banding menyatakan bahwa terdapat komponen

biaya pengelolaan ruang dan utilitas kantor pada di dalam bagian biaya Jasa Manajemen yang ditagihkan PT Toray Industries Indonesia ke Pemohon Banding. Terbanding berpendapat bahwa biaya pengelolaan ruang dan utilitas kantor tersebut adalah biaya sewa kantor yang merupakan objek PPh Final Pasal 4 ayat (2); bahwa Pemohon Banding juga menyampaikan rincian perhitungan jasa manajemen dalam bentuk softcopy excel dengan nama “ETX-TIN_Management_sent”, dimana pada rincian tersebut terdapat biaya sewa sebagaimana berikut:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Sengketa nomor BA- 945/WPJ.075/2025 dengan Pemohon Banding pada saat keberatan diketahui

bahwa Pemohon Banding yang merupakan pihak afiliasi dari PT Toray Industries Indonesia, memang benar menggunakan sebagian ruangan yang disewa oleh PT Toray Industries Indonesia tersebut, sehingga menurut Terbanding ruangan kantor tersebut disewakan kembali oleh PT Toray Industries Indonesia kepada Pemohon Banding PT Easterntex.

bahwa berdasarkan hal tersebut, terbukti bahwa biaya sewa kantor dapat dipisahkan dari perhitungan jasa manajemen, sehingga Terbanding melakukan koreksi negatif biaya sewa kantor yang bukan merupakan Jasa Manajemen;

bahwa berdasarkan hal tersebut, Terbanding melakukan perhitungan ulang biaya sewa kantor yang bukan merupakan Jasa Manajemen sehingga perhitungan koreksi negatif DPP PPh Pasal 23 atas Jasa Manajemen untuk tahun pajak 2022 menjadi sebagai berikut:

Rincian koreksi per masa pajak adalah sebagai berikut:

bahwa terkait dengan pendapat Pemohon Banding yang menyatakan bahwa berdasarkan Service Agreement antara PT Easterntex (Pemohon Banding) dan PT

Toray Industries Indonesia tanggal 24 Maret 2022 ruang lingkup jasa yang diberikan oleh TIN adalah sebagai berikut:

Diberikan tanggapan sebagai berikut:

a. Bahwa Service Agreement antara PT Easterntex (Pemohon Banding) dan PT Toray Industries Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Sistem Manajemen, Sistem Informasi, dan Pekerjaan Teknik. Dari deskripsi pada kolom keterangan, tidak terdapat jasa pemakaian ruangan kantor dari PT Toray Industries Indonesia kepada Pemohon Banding;

b. Berdasarkan dokumen Amendment Service Agreement jasa yang disediakan oleh PT Toray Industries Indonesia adalah sebagai berikut:

Tangkapan layar deskripsi jasa yang disediakan sesuai dokumen Service Agreement:

c. Berdasarkan dokumen Service Agreement dan rinciannya juga tidak terdapat deskripsi terkait jasa penyediaan ruangan kantor yang disediakan oleh PT Toray Indonesia kepada Pemohon Banding;

d. Bahwa Pemohon Banding juga menyampaikan rincian perhitungan jasa manajemen dalam bentuk softcopy excel dengan nama “ETX- TIN_Management_sent”, dimana pada rincian tersebut terdapat biaya sewa dan

Pemohon Banding memang benar menyatakan bahwa Pemohon Banding menggunakan ruangan kantor di Gedung Summitmas tersebut;

bahwa terkait dengan pendapat Pemohon Banding yang menyatakan bahwa tidak ada ruangan yang secara khusus dipergunakan (dedicated) untuk Pemohon Banding, namun Pemohon Banding dapat menggunakan ruangan apabila diperlukan, diberikan tanggapan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan penelitian pada data internal perpajakan, alamat terdaftar Pemohon Banding adalah GEDUNG SUMMITMAS II LT.3 JL JEND. SUDIRMAN NO.KAV 61-62 NO KAV 61-62 RT 005 RW 003 KEBAYORAN

BARU JAKARTA SELATAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

b. Bahwa berdasarkan informasi pada kop surat perusahaan pada permohonan Banding diketahui Head Office Pemohon Banding adalah Summitmas II 3rd fl Jl. Jend Sudirman 61-62 Jakarta, sebagaimana berikut:

c. Bahwa berdasarkan informasi yang tersedia pada halaman Corporate Profile situs Pemohon Banding https://www.toray.co.id/en/etx/profile/ alamat kantor Pemohon Banding adalah Summitmas II Building 3rd Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62 Jakarta 12190 – Indonesia sebagaimana tangkapan layar berikut:

d. Bahwa berdasarkan informasi pada data internal Terbanding maupun data yang tersedia pada surat yang dikeluarkan oleh Pemohon Banding, maupun Informasi pada situs Pemohon Banding, diketahui dengan jelas bahwa alamat kantor Pemohon Banding adalah memang benar pada Gedung Summitmas II Lt.3 Jl. Jend. Sudirman No. Kav 61-62 Jakarta;

bahwa terkait dengan pendapat Pemohon Banding yang menyatakan bahwa atas biaya pemakaian ruangan tersebut tidak ada ruangan yang secara khusus (dedicated) disediakan untuk Pemohon Banding, sehingga tidak memenuhi definisi sewa lahan dan bangunan dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh dan dijelaskan lebih lanjut dalam PP No. 34 Tahun 2017, diberikan tanggapan sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 4 ayat (2) huruf d UU PPh mengatur:

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; yang diatur dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

b. Bahwa Pasal 2 ayat (1) PP No. 34 Tahun 2017 mengatur:

Atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau Bangunan baik sebagian maupun seluruh Bangunan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final;

c. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU PPh dan Pasal 2 ayat (1) PP No. 34 Tahun 2017, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar objek pengenaan

pajak penghasilan adalah adanya penghasilan dari transaksi persewaan bangunan dan bukan didasakan pada penggunaan bangunan tersebut sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Banding.

d. Bahwa berdasarkan data pembayaran Rent oleh Pemohon Banding serta pernyataan Pemohon Banding bahwa terdapat “Biaya Pemakaian Ruangan” dimana biaya tersebut dibayarkan tersebut merupakan penghasilan yang diterima oleh PT Toray Indonesia;

e. Sehingga berdasarkan hal tersebut, penghasilan yang diterima oleh PT Toray Indonesia tersebut termasuk kedalam objek pajak penghasilan final sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (2) huruf d UU PPh dan Pasal 2 ayat (1) PP No. 34 Tahun 2017 dan bukan penghasilan jasa manajemen yang dilaporkan oleh Pemohon Banding sebagai objek PPh Pasal 23;

Menimbang bahwa menurut Pemohon Banding koreksi Terbanding tersebut tidak benar dengan penjelasan sebagai berikut:

bahwa biaya pemakaian ruangan kantor TIN oleh Pemohon Banding tidak dapat diklasifikasikan sebagai objek PPh Pasal 4(2), dengan uraian sebagai berikut:

a. Koreksi atas Objek PPh Pasal 23 adalah terkait jasa manajemen dari PT Toray Industries Indonesia (TIN) yang Terbanding reklasifikasikan menjadi objek PPh Pasal 4 ayat (2). Biaya tersebut merupakan biaya pemakaian ruangan milik PT Toray Industries Indonesia (TIN) yang disewa dari PT Summitmas Property dimana tidak ada ruangan yang secara khusus dipergunakan (dedicated) untuk Pemohon Banding, namun Pemohon Banding dapat menggunakan ruangan apabila diperlukan;

b. Bahwa berdasarkan perjanjian Service Agreement tanggal 24 Maret 2022 antara Pemohon Banding dan TIN (dokumen telah diberikan pada sidang tanggal 12 Februari 2026), biaya sebesar USD539.764 merupakan biaya atas penyerahan jasa Sistem Manajemen, Sistem Informasi dan Pekerjaan Teknik dengan rincian sebagai berikut.

c. Bahwa Pemohon Banding telah melakukan pemotongan pajak penghasilan sesuai jasa-jasa a quo yang diterima oleh Pemohon Banding sesuai invoice penagihan dari TIN kepada Pemohon Banding;

Invoice Penagihan TIN ke Pemohon Banding

d. Berdasarkan perjanjian Service Agreement tanggal 24 Maret 2022 dan Invoice penagihan dari TIN ke Pemohon Banding, diketahui bahwa tidak terdapat klausul khusus yang menyebutkan mengenai sewa ruangan maupun

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dengan demikian, ketiadaan klausul mengenai sewa-menyewa tersebut menunjukkan bahwa sejak awal para pihak tidak pernah menghendaki adanya hubungan hukum berupa transaksi sewa menyewa ruangan;

e. Dalam praktiknya, Pemohon Banding menggunakan sebagian ruangan yang berada di lokasi TIN. Namun penggunaan ruangan tersebut semata-mata merupakan sarana pendukung dalam pelaksanaan pemberian jasa manajemen oleh TIN kepada Pemohon Banding, yang bersifat aksesori (tambahan) terhadap perjanjian jasa yang menjadi pokok perikatan. Hal ini sejalan dengan asas accessorium sequitur principale, yaitu sesuatu yang bersifat tambahan mengikuti perikatan pokoknya. Oleh karena itu, penggunaan ruangan dimaksud tidak dapat dipandang sebagai objek sewa yang berdiri sendiri;

f. Selain itu, secara substansi tidak pernah terjadi pengalihan hak atas ruangan dari TIN kepada Pemohon Banding sebagaimana lazimnya dalam hubungan hukum sewa-menyewa. Pemohon Banding hanya menggunakan ruangan tersebut dalam rangka menunjang pelaksanaan jasa yang diberikan oleh TIN sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari hubungan pemberian jasa yang menjadi pokok perjanjian antara para pihak;

g. Berdasarkan hal tersebut, transaksi a quo tidak tepat jika reklasifikasikan menjadi objek PPh Pasal 4 ayat (2) dimana telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh dan dijelaskan lebih lanjut dalam PP No. 34 Tahun 2017;

h. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU PPh dan PP No. 34 Tahun 2017, secara definisi bangunan adalah konstruksi yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan, sedangkan jasa atas pemakaian ruangan TIN oleh Pemohon Banding sendiri tidak memenuhi definisi bangunan dikarenakan tidak ada ruangan yang secara khusus dipergunakan oleh Pemohon Banding. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak tepat apabila transaksi a quo dikategorikan sebagai Objek PPh Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan;

i. Bahwa pemakaian ruangan tersebut adalah bagian dari kontrak jasa manajemen yang tidak dapat dipandang sebagai transaksi sewa yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan

jasa manajemen yang diberikan oleh TIN kepada Pemohon Banding. Oleh karena itu, pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding secara substansi merupakan imbalan atas jasa, bukan pembayaran atas sewa tanah dan/atau bangunan. Konsekuensinya, penghasilan yang diterima TIN seharusnya diperlakukan sebagai objek PPh Pasal 23, bukan PPh Pasal 4 ayat (2). Hal ini juga diperkuat oleh fakta bahwa TIN secara nyata turut terlibat dalam pelaksanaan fungsi manajemen Pemohon Banding, sehingga layanan tersebut secara substansi memenuhi karakteristik jasa manajemen;

Bahwa Ketidakkonsistenan Koreksi Terbanding, dengan uraian sebagai berikut:

a. Koreksi negatif atas Objek PPh Pasal 23 yang direklasifikasi menjadi Objek PPh Pasal 4 ayat (2) seharusnya mengakibatkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) PPh Pasal 23 berstatus Lebih Bayar bukan nihil. Namun pada faktanya, Terbanding menerbitkan SKP Nihil dan tidak mengakui pembayaran PPh Pasal 23 yang telah dilaporkan oleh Pemohon Banding. Hal ini tentunya mencerminkan koreksi yang dilakukan Terbanding tidak konsisten karena mengabaikan fakta setoran pajak yang telah sah;

b. Di samping itu, Terbanding justru menerbitkan SKPKB atas PPh Pasal 4 ayat

(2) atas reklasifikasi objek tersebut. Akibatnya, terjadi pemajakan ganda secara tidak langsung atas transaksi yang sama. Hal ini tentu sangat merugikan Pemohon Banding karena adanya pemajakan ganda dan tidak mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum dalam perpajakan;

bahwa berdasarkan uraian di atas, reklasifikasi Terbanding yang mengalihkan sebagian biaya jasa manajemen menjadi objek PPh Pasal 4(2) tidak tepat dan seharusnya dibatalkan karena kewajiban perpajakan telah dipenuhi melalui pemotongan PPh Pasal 23 oleh Pemohon Banding dan PPh Pasal 4(2) oleh TIN;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan dan bukti yang disampaikan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut:

bahwa sengketa koreksi negatif DPP PPh Pasal 23 berasal dari reklasifikasi objek PPh Pasal 23 menjadi Objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) terkait dengan komponen sewa gedung dalam tagihan biaya jasa manajemen;

bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut dengan UU PPh) mengatur antara lain mengatur:

Pasal 23 ayat (1) huruf a:

Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

a. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:

2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;

bahwa menurut Pengadilan Pajak ketentuan a quo mengatur bahwa atas penghasilan berupa jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto;

bahwa berdasarkan fakta persidangan yang berupa dokumen perjanjian jasa managemen antara Pemohon Banding dengan PT Toray Industries Indonesia dan bukti tagihan dari PT Toray Industries Indonesia, diketahui bahwa lingkup jasa yang diberikan PT Toray Industries Indonesia meliputi sistem management termasuk didalamnya urusan umum, sumber daya manusia, dan pekerjaan Teknik dan tidak terdapat perjanjian sewa ruangan atau sewa bangunan;

bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang KUP) mengatur antara lain:

Pasal 29 ayat (1):

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 29 ayat (2):

Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

Penjelasan Pasal 29 ayat (1):

……

Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak.

…..

Penjelasan Pasal 29 ayat (2):

….

Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

….

bahwa ketentuan a quo mengatur bahwa pemeriksaan pajak dilakukan untuk menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak dan pendapat pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan aquo Terbanding dalam melakukan koreksi negatif DPP PPh Pasal 23 harus berdasarkan bukti yang kuat dan berkaitan serta sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dari Wajib Pajak;

bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi negatif hanya didasarkan kepada komponen tagihan jasa manajemen yang menyebutkan termasuk sewa ruangan (bukan objek PPh Pasal 23) namun Terbanding tidak memeriksa dan mempertimbangkan isi perjanjian Jasa Manajemennya, maka tindakan Terbanding tersebut dinilai tidak sesuai Pasal 29 Undang-Undang KUP sehingga tidak dapat dipercayai kebenarannya dan mengandung kesalahan;

bahwa berdasarkan fakta persidangan yang berupa dokumen perjanjian jasa managemen antara Pemohon Banding dengan PT Toray Industries Indonesia dan bukti tagihan dari PT Toray Industries Indonesia, diketahui bahwa pembayaran kepada PT Toray Industries Indonesia adalah terkait dengan jasa manajemen, dengan demikian sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang PPh pembayaran tersebut merupakan objek PPh Pasal 23;

bahwa penentuan suatu pembayaran atau tagihan adalah objek PPh Pasal 23 atau PPh Pasal Final 4 ayat (2) harus dilihat dari substansinya, bahwa pembayaran kepada PT Toray Industries Indonesia secara substansi dan fakta yang ada merupakan pembayaran atas jasa managemen yang telah dilakukan oleh PT Toray Industries Indonesia. Dan komponen biaya pemakaian ruangan adalah bagian dari kontrak jasa manajemen yang tidak boleh dipandang sebagai transaksi sewa yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan jasa manajemen yang diberikan oleh PT Toray Industries Indonesia kepada Pemohon Banding. Demikian juga dengan komponen biaya gaji staff lokal (komponen dalam biaya jasa manajemen) tidak boleh dilihat sebagai transaksi pembayaran gaji, namun juga harus dilihat sebagai bagian dari kontrak jasa manajemen secara keseluruhan;

bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa dalil Terbanding dalam melakukan koreksi negatif DPP PPh Pasal 23 dinilai tidak memiliki dasar hukum yang benar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka koreksi Terbanding tersebut tidak dapat dipertahankan;

bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas kredit pajak PPh Pasal 23 sebesar PPh Pasal 23 terutang yang terkait dengan koreksi negatif DPP PPh Pasal 23. Terkait dengan sengketa ini dalil

Terbanding dan Pemohon Banding selaras dengan pendapat masing-masing sebagaimana diuraiakan untuk sengketa koreksi negatif DPP PPh Pasal 23; bahwa dalam sengketa koreksi negatif DPP PPh Pasal 23, Pengadilan Pajak telah berpendapat bahwa koreksi Terbanding tidak benar, maka atas koreksi positif kredit pajak tersebut juga dinilai tidak benar, sehingga tidak dapat dipertahankan; bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa dalil Terbanding dalam melakukan koreksi negatif DPP PPh Pasal 23 dan koreksi positif kredit pajak dinilai tidak memiliki dasar hukum yang benar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka koreksi Terbanding tersebut tidak dapat dipertahankan; bahwa secara keseluruhan terkait dengan dalil atau pendapat lainnya dan bukti dari para pihak atas sengketa-sengketa di atas yang telah disampaikan dalam persidangan namun tidak dibahas dalam putusan ini, menurut Pengadilan Pajak atas dalil-dalil dan bukti para pihak yang telah dibahas di atas dinilai telah cukup sebagai pertimbangan dalam mengambil putusan, dengan demikian atas dalil dan bukti lainnya dari para pihak yang tidak dibahas tersebut tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak relevan atau merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang telah diuraikan sebelumnya;

bahwa menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

bahwa menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak: Pasal 69 ayat (1) huruf e: “bahwa alat bukti dapat berupa pengetahuan hakim”, yang di Pasal 75 disebutkan “adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya”;

Pasal 78: "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

Penjelasan Pasal 78: "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

bahwa berdasarkan bukti-bukti, dan penjelasan para pihak dalam persidangan serta ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Pajak meyakini bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon Banding sudah benar, oleh karena itu

Pengadilan Pajak berpendapat Mengabulkan Seluruh banding Pemohon Banding.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

DPP PPh Pasal 23 menurut TerbandingRp 3.114.704.475,00 Koreksi yang tidak dapat dipertahankanRp 45.879.832,00 DPP PPh Pasal 23 menurut Pengadilan PajakRp 3.160.584.307,00 Bahwa berdasarkan uraian diatas maka penghitungan Penghasilan neto menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23Rp 3.160.584.307,00 PPh Pasal 23 terutangRp63.211.682,00 Kredit PajakRp63.211.682,00 Jumlah Pajak yang masih harus dibayarRp0,00

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI :

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00958/KEB/WPJ.07/2025 tanggal 22 Mei 2025 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00524/503/22/057/24 tanggal 1 Agustus 2024 Masa Pajak Oktober 2022, beralamat di Gedung Summitmas II Lt.3 JI Jend. Sudirman No Kav 61-62 RT 005 RW 003 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, domisili Elektronik easterntexho@gmail.com, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi Nihil.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 oleh Junaidi Eko Widodo, Ak.,SH.,M.P.P. ,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ali Hakim, S.H., S.E., Ak., M.Si., M.H., CA. dan Yohanes Silverius Winoto, S.E.,M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan

untuk umum melalui e-Tax Court pada hari Senin tanggal 29 Juni 2026 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Yuslizar Fanny, S.E., M.Acc sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding.

Hakim-Hakim Anggota,Hakim Ketua Majelis,

Ditandatangani Secara ElektronikDitandatangani Secara Elektronik

Ali Hakim, S.H., S.E., Ak., M.Si., M.H., CA.Junaidi Eko Widodo Ak., S.H., M.P.P. ,M.H.,

Ditandatangani Secara ElektronikPanitera Pengganti,

Yohanes Silverius Winoto, S.E., M.Si.

Ditandatangani Secara Elektronik Yuslizar Fanny, S.E., M.Acc.