PUT-005585.16/2025/PP/M.XVIB Tahun 2026

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding

dengan Keputusan Nomor KEP-00038/KEB/WPJ.14/2025 tanggal 27 Maret 2025, menyatakan mengabulkan sebagian, dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat

Keputusan Keberatan a quo sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 102/PKS-PJK/VI/2025 tanggal 23 Juni 2025 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 (melalui e-Tax Court);

bahwa menurut Pemohon Banding, perhitungan pajak yang seharusnya adalah sebagai berikut:

YaTidak

bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan diatas maka perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2022 adalah sebagai berikut:

dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang;

Pasal 1 angka 25

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 12 ayat (3)

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;

Pasal 13 ayat (1) huruf a

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

Pasal 13 ayat (3) huruf c

Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar;

Pasal 26A ayat (4)

Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak

Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b

Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha. Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;

Pasal 9 ayat (8) huruf j

Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a);

Pasal 11 ayat (1)

Terutangnya pajak terjadi pada saat:

a. penyerahan Barang Kena Pajak;

b. impor Barang Kena Pajak;

c. penyerahan Jasa Kena Pajak;

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean;

e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;

f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;

g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;

h. ekspor Jasa Kena Pajak;

Pasal 13 ayat (1) huruf a

c) bahwa pada saat pemeriksaan, koreksi tetap dipertahankan karena Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti dokumen yang kompeten yang dapat membuktikan bahwa Pajak Masukan yang diperhitungkan Pemohon Banding memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha yaitu kegiatan produksi, manajemen, distribusi dan pemasaran. Selain itu, kegiatan usaha yang dimaksud adalah kegiatan yang seharusnya terkait dengan penyerahan terutang PPN;

d) bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, KPP Pratama Tenggarong menerbitkan SKPKB PPN nomor 00021/207/22/728/24 tanggal 8 Juli 2024 Masa Pajak Mei 2022 dengan koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp18.158.077,00;

e) bahwa atas penerbitan SKPKB tersebut diatas, Pemohon Banding mengajukan keberatan melalui surat nomor 031/PKS-PJK/IX/2024 tanggal 27 September 2024 dengan alasan Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa pajak sebesar Rp289.383.941,00 karena Pajak Masukan yang Pemohon Banding kreditkan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yang didukung dengan bukti-bukti berupa voucher-voucher dan rekening koran Pemohon Banding. Pajak Masukan yang Pemohon Banding kreditkan merupakan pembelian barang-barang pabrik yang berhubungan langsung dengan operasional Pemohon Banding sebagaimana rincian pada surat keberatan Pemohon Banding hanya sebesar Rp20.696.703,00 sehingga nilai sebesar Rp268.687.238,00 seharusnya dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding. Rincian Faktur Pajak Masukan yang tidak berhubungan dengan operasional Pemohon Banding dan rincian Faktur Pajak Masukan yang seharusnya dapat dikreditkan Pemohon Banding sebagaimana rincian pada surat keberatan Pemohon Banding;

f) bahwa pada surat keberatannya, Pemohon Banding memberikan rincian Pajak Masukan yang seharusnya dapat diperhitungkan yang menjadi koreksi saat pemeriksaan, namun tidak melampirkan dokumen yang kompeten yang membuktikan bahwa Pajak Masukan tersebut benar-benar berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya;

g) bahwa Pemohon Banding tidak memberikan alasan dan penjelasan secara lebih spesifik mengenai alasan pengajuan keberatannya atas koreksi Pajak Masukan, dan hanya menampilkan rincian Pajak Masukan sebagaimana rincian Faktur Pajak. Alasan dan rincian yang diberikan Pemohon Banding tidak dapat menjelaskan bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang PPN;

h) bahwa Pemohon Banding tidak memberikan bukti dokumen yang kompeten saat pemeriksaan sehingga koreksi tetap dipertahankan dan Tim Peneliti telah meminta dokumen kepada Pemohon Banding untuk membuktikan bahwa Pajak Masukan Pemohon Banding memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding melalui Surat Permintaan Buku, Catatan, Data, dan Informasi Nomor S-560/WPJ.14/2024 tanggal 10 Desember 2024 dan Surat Permintaan Buku, Catatan, Data, dan Informasi yang kedua nomor S-31/WPJ.14/2025 tanggal 13 Januari 2025. Sampai dengan saat yang ditentukan Pemohon Banding tidak memberikan data dan informasi sesuai Surat Permintaan Data sehingga diterbitkan Berita Acara Tidak Memenuhi Permintaan Data dan/atau Informasi Nomor BA-441/WPJ.146/2025 tanggal 3 Februari 2025;

i) bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tim peneliti berpendapat untuk menolak pengajuan keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan hasil pemeriksaan atas koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan pada Masa Pajak Mei 2022 sebesar Rp18.158.077,00;