PUT-004995.16/2022/PP/M.XVIIIA Tahun 2026

P U T U S A N

Nomor PUT-004995.16/2022/PP/M.XVIIIA Tahun 2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00382/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 18 Februari 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2018 Nomor 00012/207/18/055/21 tanggal 5 Januari 2021, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 004995.16/2022/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT SANKEI GOHSYU INDUSTRIES, NPWP 01.071.420.2-055.000,

beralamat di Kawasan Industri Mm2100 Blok J-8, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diwakili oleh Kuniyasu Kadono, Jabatan Presiden Direktur;

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama: Khaelita Jehan,

Izin Kuasa Hukum : KEP-868/PP/IKH/2021 tanggal 7 September

2021,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 131B/TAX/SGI-VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022,

2. Nama: Arief Sholikhul Huda,

Izin Kuasa Hukum : KEP-923/PP/IKH/2022 tanggal 16 September

2022,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 206/TAX/SGI-X/2022 tanggal 21 Oktober 2022,

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP: Tigor Simbolon/197705051997031001,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pajak,

2. Nama/NIP: Dafid Firmansyah Effendi/198212042004121001, Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pajak,

3. Nama/NIP: Yusuf Syaifudin/198402122006021001,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pajak,

4. Nama/NIP: Panda Sugianto/197905142000121001,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pajak,

5. Nama/NIP: Juni Ariani/197606201997032001,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pajak,

berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-3834/WPJ.07/2023 tanggal 3 Agustus 2023,

untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN- 1059/PP/BR/2022 tanggal 16 Agustus 2022;

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 049/TAX/SGI-V/2022 tanggal 18 Mei 2022;

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor SUB- 1132/WPJ.07/2022 tanggal 28 Juni 2022;

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor 113/TAX/SGI-VII/2022 tanggal 26 Juli 2022;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2018 Nomor 00012/207/18/055/21 tanggal 5 Januari 2021 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 017/TAX/SGI-III/2021 tanggal 17 Maret 2021 dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

a. Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Ketetapan Pajak sebesar Rp233.585.169

b. Jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Pemohon Banding sebesar Nihil

c. Jumlah pajak yang terutang yang disetujui dalam pembahasan akhir pemeriksaan adalah sebesar Nihil

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-00382/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 18 Februari 2022, memutuskan Menolak, dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan a quo sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 049/TAX/SGI-V/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 (Diantar Langsung);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 049/TAX/SGI-V/2022 tanggal 18 Mei 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pokok Sengketa Banding

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

Alasan Pengajuan Banding (Posita)

bahwa alasan yang mendasari banding atas masing-masing koreksi yang diajukan banding tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Sengketa Koreksi atas Pajak Masukan Masa Desember 2018 yang Dapat Diperhitungkan sebesar Rp162.573.197,00

Menurut Pemohon Banding63.796.361.859 Menurut Terbanding63.633.788.662 Sengketa/Koreksi162.573.197

bahwa Pemohon Banding mengajukan Banding atas Koreksi Pajak Masukan Masa Desember 2018 sebesar Rp162.573.197,00 dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:

1) Dasar Hukum Terkait:

a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya (selanjutnya disebut dengan UU KUP)

Pasal 1 angka 25

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.”

Pasal 12 ayat (2)

Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Pemohon Banding adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pasal 12 ayat (3)

“Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahu an sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.”

Pasal 31 ayat (1)

“Tata cara Pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”

Pasal 31 ayat {2):

Tata cara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya mengatur tentang Pemeriksaan ulang, jangka waktu Pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan kepada Pemohon Banding, dan hak Pemohon Banding untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.

b) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 17/PMK.03/ 2013 s.t.t.d PMK Nomor 184/PMK.03/2015

Pasal 1 angka 15

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi.

Pasal 8 huruf C

“Temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yangcukupdanberdasarkanketentuanperaturan perundangundangan perpajakan.”

Pasal 12 ayat (3)

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta perubahannya (selanjutnya disebut dengan UU PPN) Pasal 1 angka 24

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.

Pasal 3A ayat (1)

Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai

Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.

Pasal 4 ayat (1)

Pajak Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

b. Impor Barang Kena Pajak

c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha

d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar DaerahPabean di dalam Daerah Pabean;

e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;

g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan

h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

Pasal 9 ayat (8)

Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa yang sama.

Pasal 9 ayat (8)

Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk :

a. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

b. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

c. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;

d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

e. Dihapus;

f. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Pemohon Banding pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;

g. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);

h. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;

i. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan; dan

j. Perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).

Pasal 9 ayat (9)

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Pasal 13 ayat (6)

Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

Pasal 16F

Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar.

d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak (selanjutnya disebut dengan PMK-242)

Pasal 11 ayat (1)

Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain.

Pasal 11 ayat (4)

SSP atau sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dinyatakan sah, dalam hal telah divalidasi dengan NTPN.

e) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.05/2007 (selanjutnya disebut dengan PMK-99)

Pasal 6

(1) Dokumen sumber sebagai dasar pencatatan estimasi pendapatan adalah DIPA Kementerian Negara/Lembaga atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yang dipersamakan dengan DIPA.

(2) Dokumen sumber sebagai dasar pencatatan penerimaan negara antara lain meliputi Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP), Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri (SSCP), Surat Tanda Bukti Setor (STBS), Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang diterbitkan oleh Bank;

(3) Seluruh dokumen sumber penerimaan negara dinyatakan sah setelah mendapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara {NTPN] dan Nomor Transaksi Bank (NTB)/Nomor Transaksi Pos (NTP)/Nomor Penerimaan Potongan (NPP).

f) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/ 2010 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean (selanjutnya disebut PMK-40)

Pasal 6 ayat (1)

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dipungut dan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

g) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/ 2010 tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak sttd PER-27/PJ/ 2011 (selanjutnya disebut PER-10) Pasal 1 huruf J

Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak adalah Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean.

h) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Pemohon Banding Yang Mempunyai Hubungan Istimewa (selanjutnya disebut Per-22) Lampiran Per-22

(1) Bab II Huruf B angka 2 huruf a

(2) Mengidentifikasi ketersediaan pembanding

bahwa salah satu hal penting dalam memilih metode transfer pricing adalah ketersediaan pembanding independen yang andal. Tujuan tahapan ini adalah untuk memastikan ketersediaan dan keandalan pembanding independen yang hendak dipakai;

bahwa Pembanding yang hendak diidentifikasikan dapat berupa data harga (misalnya harga pasar untuk barang komoditas), data mengenai marjin laba kotor, atau data mengenai marjin laba bersih;

(3) Bab II Huruf B angka 3

Menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Huruf a. Melakukan Analisis Kesebandingan

bahwa pemeriksaan transfer pricing dilakukan dengan cara membandingkan kondisi transaksi afiliasi dengan kondisi transaksi independen. Transaksi afiliasi dianggap sebanding dengan transaksi independen dalam hal:

a. perbedaan (jika ada) antara kondisi transaksi afiliasi dan kondisi transaksi independen tidak memiliki pengaruh yang material terhadap harga atau laba;

b. penyesuaian andal yang akurat dapat dilakukan untuk menghilangkan pengaruh material tersebut.

Huruf b. Meningkatkan Kesebandingan

bahwa untuk membandingkan antara kondisi pada transaksi afiliasi dengan kondisi transaksi independen, karakteristik yang relevan secara ekonomi dari keadaan yang dibandingkan harus sebanding secara memadai agar pembandingan tersebut lebih akurat. Dalam hal kondisi transaksi afiliasi tidak sebanding dengan kondisi transaksi independent;

bahwa peningkatan kesebandingan dapat dilakukan dengan cara, antara lain:

Huruf b angka 3) Penyesuaian Kesebandingan

bahwa langkah-langkah penyesuaian kesebandingan dilakukan apabilaterdapatperbedaankeadaan-keadaanyang mempengaruhi kondisi (harga atau laba) secara material antara transaksi afiliasi dengan transaksi independen. Penyesuaian kesebandingan dapat berupa penyesuaian atas perbedaan ketentuan kontrak, dll;

(4) Bab II Huruf B angka 3 huruf d

Primary Adjustment, Secondary Adjusment, dan Corresponding Adjustment

bahwa selisih antara harga atau laba transaksi afiliasi dengan harga atau laba wajar merupakan koreksi primer (primary adjusment). Apabila koreksi primer dilakukan pada tingkat laba, maka Pemeriksa Pajak harus mengatribusikan koreksi laba tersebut pada transaksi afiliasi yang memilih risiko penghindaran pajak tinggi;

bahwa koreksi primer yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dapat mengakibatkan terjadinya koreksi sekunder. Koreksi sekunder (secondary adjustment) merupakan koreksi lanjutan yang dapat terjadi akibat adanya koreksi primer pada transaksi afiliasi. Misalnya Pemeriksa Pajak melakukan koreksi positif atas suatu transaksi afiliasi Pemohon Banding. Akibat koreksi tersebut, terdapat kelebihan pembayaran ke pihak afiliasi. Atas kelebihan pembayaran tersebut, Pemeriksa Pajak dapat melakukan koreksi sekunder berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku; bahwa selanjutnya atas koreksi primer dan koreksi sekunder dapat dilakukan corresponding adjustment sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

(5) Bab III Huruf A

bahwa metode Perbandingan Harga antara Pihak yang Independen (Comparable Uncontrolled Price Method - CUP); bahwa Metode Perbandingan Harga Antara Pihak Yang Independen adalah metode penentuan harga transfer yang membandingkan harga barang atau jasa dalam transaksi afiliasi dengan harga barang atau jasa dalam transaksi independent;

i) OECD TP guidelines 2010

6.14 Arm’s length pricing for intangible property must take into account

for the purposes of comparability the perspective of both the transferor of the property and the transferee. From the perspective

of the transferor, the arm’s length principle would examine the pricing at which a comparable independent enterprise would be willing to transfer the property. From the perspective of the transferee, a comparable independent enterprise may or may not be prepared to pay such a price, depending on the value and usefulness of the intangible property to the transferee in its business. The transferee will generally be prepared to pay this licence fee if the benefit it reasonably expects to secure from the use of the intangibles is satisfactory having regard to other options realistically available. Given that the licensee will have to undertake investments or otherwise incur expenditures to use the licence it has to be determined whether an independent enterprise would be prepared to pay a licence fee of the given amount considering the expected benefits from the additional investments and other expenditures likely to be incurred.

j) OECD TPG 2017 - Paragraph 6.117 – 6.127

6.117 Set out below is a description of some of the specific features of

intangibles that may prove important in a comparability analysis involving transfers of intangibles or rights in intangibles. The following list is not exhaustive and in a specific case consideration of additional or different factors may be an essential part of a comparability analysis.

6.118 Whether the rights in intangibles relevant to a particular

transaction involving the transfer of intangibles or rights in intangibles are exclusive or non-exclusive can be an important comparability consideration. Some intangibles allow the legal owner of the intangible to exclude others from using the intangible. A patent, for example, grants an exclusive right to use the invention covered by the patent for a period of years. If the party controlling intangible rights can exclude other enterprises from the market, or exclude them from using intangibles that provide a market advantage, that party may enjoy a high degree

of market power or market influence. A party with non-exclusive rights to intangibles will not be able to exclude all competitors and will generally not have the same degree of market power or influence. Accordingly, the exclusive or non-exclusive nature of intangibles or rights in intangibles should be considered in connection with the comparability analysis.

6.119 The extent and duration of legal protection of the intangibles

relevant to a particular transfer can be an important comparability consideration. Legal protections associated with some intangibles can prevent competitors from entering a particular market. For other intangibles, such as know-how or trade secrets, available legal protections may have a different nature and not be as strong or last as long. For intangibles with limited useful lives, the duration of legal protections can be important since the duration of the intangible rights will affect the expectation of the parties

6.120 The geographic scope of the intangibles or rights in intangibles

will be an important comparability consideration. A global grant of rights to intangibles may be more valuable than a grant limited to one or a few countries, depending on the nature of the product, the nature of the intangible, and the nature of the markets in question.

6.121 Many intangibles have a limited useful life. The useful life of a

particular intangible can be affected by the nature and duration of the legal protections afforded to the intangible, as noted above. The useful life of some intangibles can also be affected by the rate of technological change in an industry and by the development of new and potentially improved products. It may also be the case that the useful life of particular intangibles can be extended.

6.122 In conducting a comparability analysis, it will therefore be

important to consider the expected useful life of the intangibles

in question. In general, intangibles expected to provide market advantages for a longer period of time will be more valuable than similar intangibles providing such advantages for a shorter period of time, other things being equal. In evaluating the useful life of intangibles it is also important to consider the use being made of the intangible. The useful life of an intangible that forms a base for ongoing research and development may extend beyond the commercial life of the current generation product line based on that intangible.

6.123 In conducting a comparability analysis, it may be important to

consider the stage of development of particular intangibles. It is often the case that an intangible is transferred in a controlled transaction at a point in time before it has been fully demonstrated that the intangible will support commercially viable products. A common example arises in the pharmaceutical industry, where chemical compounds may be patented, and the patents (or rights to use the patents) transferred in controlled transactions, well in advance of the time when further research, development

6.124 As a general rule, intangibles relating to products with established

commercial viability will be more valuable than otherwise comparable intangibles relating to products whose commercial viability is yet to be established. In conducting a comparability analysis involving partially developed intangibles, it is important to evaluate the likelihood that further development will lead to commercially significant future benefits. In certain circumstances, industry data regarding the risks associated with further development can be helpful to such evaluations. However, the spe

6.125 Often, an important consideration in a comparability analysis

involving intangibles relates to the rights of the parties with regard to future enhancements, revisions and updates of the

intangibles. In some industries, products protected by intangibles can become obsolete or uncompetitive in a relatively short period of time in the absence of continuing development and enhancement of the intangibles. As a result, having access to updates and enhancements can be the difference between deriving a short term advantage from the intangibles and deriving a longer term advantage. It is therefore necessary to consider for comparability purposes whether or not a particular grant of rights in intangibles includes access to enhancements, revisions, and updates of the intangibles.

6.126 A very similar question, often important in a comparability

analysis, involves whether the transferee of intangibles obtains the right to use the intangibles in connection with research directed to developing new and enhanced intangibles. For example, the right to use an existing software platform as a basis for developing new software products can shorten development times and can make the difference between being the first to market with a new product or application, or being forced to enter a market already occupied by established competitive products. A comparability analysis with regard to intangibles should, therefore, consider the rights of the parties regarding the use of the intangibles in developing new and enhanced versions of products.

6.127 Each of the foregoing comparability considerations has a

consequence with regard to the expectation of the parties to a transaction regarding the future benefits to be derived from the use of the intangibles in question. If for any reason there is a significant discrepancy between the anticipated future benefit of using one intangible as opposed to another, it is difficult to consider the intangibles as being sufficiently comparable to support a comparables-based transfer pricing analysis in the absence of reliable comparability adjustments. Specifically, it is

important to consider the actual and potential profitability of products or potential products that are based on the intangible. Intangibles that provide a basis for high profit products or services are not likely to be comparable to intangibles that support products or services with only industry average profits. Any factor materially affecting the expectation of the parties to a controlled transaction of obtaining future benefits from the intangible should be taken into account in conducting the comparability analysis.

2) Rincian Alasan Banding Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding di atas dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:

a) bahwa Terbanding melakukan koreksi pajak masukan yang dapat diperhitungkan atas SSP Pemanfaatan BKP TB Masa Pajak Desember 2018 sebesar Rp162.573.197,00 yang dihitung dengan menggunakan persentase koreksi biaya royalti di PPh Badan 50,32% dikalikan dengan biaya royalti yang dibebankan pada Masa Pajak Desember 2018 dan dikalikan dengan tarif PPN 10%;

b) bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi terkait biaya royalti tahun pajak 2018 yang kemudian berimplikasi pada pajak masukan yang dapat diperhitungkan atas SSP Pemanfaatan BKP TB dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:

bahwa penjelasan Pemohon Banding atas koreksi biaya royalti yang selanjutnya menjadi dasar dilakukannya koreksi atas pajak masukan yang dapat diperhitungkan atas SSP Pemanfaatan BKP TB Masa Pajak Desember 2018;

1. bahwa Terbanding melakukan koreksi biaya royalti berdasarkan persentase biaya material terhadap pembentuk penjualan dikalikan total biaya royalti selama tahun 2018 sehingga diperoleh koreksi sebesar Rp18.124.649.558,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Penjelasan:

• bahwa menurut Terbanding, perbandingan Raw Material Consumption dengan Total Penjualan dikalikan biaya royalti adalah biaya royalti yang tidak dapat dibiayakan (koreksi biaya);

• bahwa menurut Terbanding, proporsi biaya selain Material ditambah margin laba dibanding total penjualan dianggap sebagai biaya royalti wajar.

2. bahwa koreksi Terbanding atas biaya royalti dilakukan tanpa melakukan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, karena langsung mengurangi biaya royalti menurut SPT Tahunan sebesar proporsi biaya RM Consumption dibanding total penjualan;

3. bahwa dalam melakukan koreksi biaya royalti, Terbanding tidak menyajikan data pembanding sebagai ukuran kewajaran nilai biaya royati yang dibebankan Pemohon Banding;

4. bahwa dalam hal Terbanding menentukan nilai wajar royalti berdasarkan biaya selain Material ditambah Margin Laba dibandingkan total penjualan, maka hal ini berarti Terbanding mengabaikan persyaratan kontrak perhitungan biaya royalty;

5. bahwa biaya royalti yang dibebankan oleh Pemohon Banding di dalam SPT Tahunan PPh Badan dihitung berdasarkan tarif royalti dikalikan penjualan (sales) kepada pihak independen saja, sebagai berikut:

bahwa adapun rincian perhitungan biaya royalti sehubungan dengan penjualan kepada pihak independen adalah sebagai berikut:

Kesimpulan:

bahwa biaya royalti dihitung berdasarkan penjualan kepada pihak independen dengan tarif sesuai perjanjian dengan para pihak penerima royalti;

6. bahwa lebih lanjut, Pemohon Banding tidak setuju atas pendapat Terbanding sebagaimana terdapat dalam SPUH Pajak Penghasilan yang menyatakan:

“Sedangkan berdasarkan hasil pencarian dari internet diketahui bahwa perusahaan pembanding masih memiliki fungsi R&D dan beberapa perusahaan menghasilkan produk yang berbeda dengan Pemohon Banding, sehingga perusahaan pembanding belum memenuhi ketentuan”, Pemohon Banding tidak setuju atas pendapat tersebut dengan alasan penjelasan sebagai berikut:

• bahwa Terbanding menyimpulkan bahwa perusahaan pembanding belum memenuhi ketentuan dengan alasan sebagai berikut:

a. bahwa berdasarkan hasil pencarian di internet diketahui perusahaan pembanding masih memiliki fungsi R&D.

b. bahwa beberapa perusahaan menghasilkan produk yang berbeda dengan Pemohon Banding;

bahwa terkait alasan tersebut di atas dapat disampaikan hal- hal sebagai berikut:

(1) bahwa dalam setiap perjanjian lisensi melibatkan dua belah pihak yaitu:

- Pemilik yang mentransfer IP yang dilisensikan (transferor/licensor);

- Pihak yang menerima lisensi (transferee/licensee) bahwa lebih lanjut, kepemilikan IP diperoleh dari dua cara, yaitu melakukan proses R&D dan akuisisi. Maka sudah sewajarnya jika pihak transferor yang terlibat dalam pernajian terpilih melakukan fungsi R&D;

(2) bahwa pengujian transaksi pembayaran royalti, seharusnya dilakukan terpisah dari transaksi afiliasi lainnya atau per transaksi (by transaction). Dimana pengujian dilakukan secara spesifik atas transaksi royalti atau perjanjian afiliasi yang diuji saja, karena yang diuji adalah perjanjian lisensi antar pihak afiliasi maka pembanding yang digunakan adalah perjanjian lisensi independen dan bukan perusahaan independent;

(3) bahwa dalam pengujian kewajaran pembayaran royalti kepada pihak afiliasi Pemohon Banding menggunakan basis data RoyaltiStat (pembanding eksternal), kemudian setelah melalui proses seleksi, dihasilkan 13 perjanjian lisensi yang paling sesuai dengan perjanjian lisensi yang diuji;

(4) bahwa sesuai paragraph 6.117-6.127 OECD TPG 2017, faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam melakukan analisis kesebandingan untuk proses seleksi pemilihan pembanding atas perjanjian lisensi sebagai berikut:

i. Exclusivity (ekslusifitas)

ii. Extent and duration of legal protection (jangkauan

dan durasi perlindungan hukum)

iii. Geographic Scope (cangkupan geografi)

iv. Useful of life (umur penggunaan)

v. Stage of development (tingkat pengembangan) vi. Right to enhancements, revisions, and updates (Hak

untuk meningkatkan, merevisi, dan membarui) vii. Expectation of future benefit (ekspetasi manfaat di

masa depan)

(5) bahwa berdasarkan dari uraian faktor-faktor tersebut diatas diketahui bahwa fungsi R&D dan jenis produk yang diproduksi oleh perusahaan tidak termasuk faktor yang menjadi pertimbangan dalam analisis kesebandingan;

• bahwasebagaimanatelahdijelaskandan disampaikan dalam surat keberatan, Pemohon Banding telah melakukan domumentasi terkait penerapan prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha atas transaksi royalti kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa;

• bahwa data perusahaan pembanding yang dipilih terkait pengujian transaksi royalti yang terdapat dalam halaman 31 dan halam 32 dokumen local (local file) tahun 2018 adalah sebanyak 13 (tiga belas) perusahaan pembanding sebagai berikut:

• bahwa dokumen lokal (local file) tahun 2018 telah dipinjamkan baik dalam proses pemeriksaan dan proses keberatan;

• bahwa mengacu pada penjelasan di atas, Pemohon Banding tidak sependapat atas alasan penolakan dalam SPUH dimana tidak disebutkan secara rinci atas 13 (tiga belas) data perusahaan pembanding, mana saja perusahaan-perusahaan yang menurut Tim Peneliti Keberatan belum memenuhi ketentuan;

• bahwa lebih lanjut apabila seluruh 13 (tiga belas) perusahaan pembanding yang dimaksud dalam SPUH belum memenuhi ketentuan, dalam SPUH tidak/belum disampaikan perusahaan-perusahaan mana saja yang telah memenuhi ketentuan sehingga dapat digunakan untuk melakukan pengujian kewajaran atas transaksi royalti yang dilakukan oleh Pemohon Banding;

7. bahwa Terbanding mempertahankan argumentasi Tim Peneliti Keberatan sebagaimana yang dituangkan dalam SPUH yaitu “Royalti timbul karena penggunaan IP berupa know how dalam memproduksi suatu barang yang dilakukan oleh Pemohon Banding, koreksi dilakukan atas nilai pemakaian material karena tidak ada

pemanfaatan know how atas material yang digunakan tersebut, know how dapat dimanfaatkan dalam kegiatan, cara membuat dan memproduksi suatu barang”, Pemohon Banding tidak setuju atas pendapat tersebut dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:

• bahwa Pemohon Banding setuju atas pernyataan dalam SPUH dimana “tidak ada pemanfaatan know how atas material yang digunakan tersebut” dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:

a. bahwa material yang digunakan dalam proses produksi Pemohon Banding adalah material yang dibeli oleh Pemohon Banding dari pihak lain, bukan material yang diproduksi sendiri oleh Pemohon Banding;

b. bahwa sehingga memang tidak terdapat pemanfaatan know how atas material tersebut;

• bahwa Pemohon Banding setuju atas pernyataan dalam SPUH dimana “know how dapat dimanfaatkan dalam kegiatan, cara membuat dan memproduksi suatu barang” dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:

a. bahwa Pemohon Banding memanfaatkan know how dari pemilik IP dalam proses produksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding;

b. bahwa uraian dan penjelasan atas pemanfaatan know how tersebut telah dijelaskan dan diuraikan dalam dokumen local (local file) tahun 2018;

c. bahwa dokumen local (local file) tahun 2018 telah dipinjamkan baik dalam proses pemeriksaan dan proses keberatan;

8. bahwa Terbanding mempertahankan argumentasi Tim Peneliti Keberatan sebagaimana yang dituangkan dalam SPUH yaitu “Nilai suatu IP adalah hal yang penting untuk diketahui, dan penentuan besarnya royalti yang akan dibebankan berdasarkan dari nilai IP tersebut adalah menjadi tidak wajar apabila Pemohon Banding

membebankan pembayaran imbalan royalti yang tidak sesuai dengan ketentuan kontrak “Perjanjian Bantuan Teknis” yang telah disepakati”, Pemohon Banding tidak setuju atas pendapat tersebut dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:

• bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas pernyataan yang terdapat dalam SPUH yang menyatakan Pemohon Banding membebankan pembayaran imbalan royalti yang tidak sesuai dengan ketentuan kontrak “Perjanjian Bantuan Teknis” yang telah disepakati, dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:

a. bahwa sebagaimana telah dijelaskan dan disampaikan dalam surat keberatan, Pemohon Banding telah mendokumentasikan penerapan prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha atas transaksi royalti kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa;

b. bahwa Pemohon Banding terikat perjanjian dengan pemilik IP dengan syarat dan ketentuan perjanjian yang sudah diuraikan dalam halaman 29 dan halaman 30 dokumen local (local file) tahun 2018 sebagai berikut:

c. bahwa baik dalam proses pemeriksaan maupun dalam proses keberatan, atas keseluruhan perjanjian tersebut telah dipinjamkan baik kepada Tim Pemeriksa maupun Tim Peneliti;

d. bahwa sebagaimana telah dijelaskan dan diuraikan dalam surat keberatan, perhitungan biaya royalti tahun 2018 sebesar Rp36.016.635.478,00 yang menjadi beban Pemohon Banding telah sesuai dengan perjanjian yaitu dengan perhitungan sebagai berikut :

• bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan kembali kesepakatan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang sudah tercantum dalam perjanjian yaitu :

a. bahwa Pemilik IP (dalam hal ini berupa know how) mengizinkan Pemohon Banding untuk menggunakan semua hak paten dan teknologi terkait untuk mempabrikasi suku cadang dan memberikan Pemohon Banding kecakapan teknis (know how) untuk menggunakan semua hak dan teknologi tersebut dengan cara sebagaimana ditetapkan sebagai berikut :

- bahwa Pemilik IP akan menyediakan gambar (drawing) rakitan, gambar (drawing) pabrikasi, spesifikasi, daftar bahan dan semua informasi teknis lain yang diperlukan untuk memproduksi suku cadang;

- bahwa Pemilik IP akan memberi petunjuk pengoperasian mesin dan petunjuk penanganan perangkat kontrol yang digunakan pada mesin dan semua informasi teknis lain;

- bahwa Pemilik IP akan memberi saran dan bimbingan mengenai mesin dan peralatan yang diperlukan untuk pabrikasi suku cadang dan mengirim insinyur ke Pemohon Banding;

b. bahwa biaya-biaya yang harus ditanggung oleh Pemohon Banding, yaitu meliputi :

- bahwa biaya royalti dengan tarif yang telah ditetapkan oleh masing-masing pihak;

bahwa dalam proses pemeriksaan, Pemeriksa telah mengakui eksistensi dari biaya royalti yang menjadi sengketa atau dengan kata lain kewajiban dari Pemilik IP telah dilaksanakan oleh Pemilik IP dan manfaatnya telah diterima oleh Pemohon Banding;

bahwa sehingga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, Pemohon Banding berkewajiban menanggung biaya royalti yang telah disepakati dalam perjanjian dan secara hukum tidak dapat tidak dilakukan;

• bahwa berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam SPUH “Pemohon Banding membebankan pembayaran imbalan royalti yang tidak sesuai dengan ketentuan kontrak” tidak dijelaskan dan diuraikan secara rinci faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian sebagaimana yang dimaksud dalam SPUH tersebut;

• bahwa dari uraian di atas, Pemohon Banding telah dapat membuktikan bahwa pembebanan biaya royalti telah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu antara pemilik IP dengan Pemohon Banding;

9. bahwa mengacu kepada SPHP pada bagian berikut :

bahwa kutipan dari paragraph 6.14 OECD TP Guideline tersebut adalah sebagai berikut:

Arm’s length pricing for intangible property must take into account for the purposes of comparability the perspective of both the transferor of the property and the transferee. From the perspective of the transferor, the arm’s length principle would examine the pricing at which a comparable independent enterprise would be willing to transfer the property. From the perspective of the transferee, a comparable independent enterprise may or may not be prepared to pay such a price, depending on the value and usefulness of the intangible property to the transferee in its business. The transferee will generally be prepared to pay this licence fee if the benefit it reasonably expects to secure from the use of the intangibles is satisfactory having regard to other options realistically available. Given that the licensee will have to undertake investments or otherwise incur expenditures to use the licence it has to be determined whether an independent enterprise would be prepared to pay a licence fee of the given amount considering the expected benefits from the additional investments and other expenditures likely to be incurred.

bahwa terjemahan bebas atas bagian yang dikutip oleh pemeriksa yaitu “From the perspective of the transferee, a comparable independent enterprise may or may not be prepared to pay such a price, depending on the value and usefulness of the intangible property to the transferee in its business” adalah sebagai berikut : bahwa dari sudut pandang penerima manfaat (Pemohon Banding), perusahaan independen yang sebanding mungkin atau mungkin tidak siap untuk membayar harga seperti itu, tergantung pada nilai dan kegunaan properti tidak berwujud bagi penerima manfaat (Pemohon Banding) dalam bisnisnya;

bahwa pernyataan dalam paragraf tersebut tidak menyebutkan adanya unsur nilai (value) material bahan baku yang harus dikeluarkan dalam perhitungan royalti sebagaimana yang dimaksud oleh Pemeriksa dan sebagaimana telah digunakan oleh Pemeriksa untuk melakukan koreksi atas biaya royalti yang telah dibebankan oleh Pemohon Banding;

bahwa dasar koreksi yang dilakukan Pemeriksa serta dipertahankan dalam proses keberatan atas biaya royalti sebagaimana di uraikan di atas dilakukan tanpa menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, karena langsung mengurangi biaya royalti menurut SPT Tahunan sebesar proposi biaya RM Consumption dibanding total penjualan;

10. bahwa dalam hal Pemeriksa dan Tim Peneliti menentukan nilai wajar royalti berdasarkan biaya selain Material ditambah Margin Laba dibandingkan total penjualan, maka hal ini berarti Pemeriksa mengabaikan persyaratan kontrak perhitungan biaya royalty;

11. bahwa dari uraian dasar hukum, data, fakta, dan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan :

• bahwa dalam proses pemeriksaan, Pemeriksa telah mengakui adanya eksistensi atas know how yang telah dimanfaatkan oleh Pemohon Banding dalam proses produksi Pemohon Banding. Adanya eksistensi ini telah dinyatakan dalam SPUH yaitu “know how dapat dimanfaatkan dalam kegiatan, cara membuat dan memproduksi suatu barang”;

• bahwa paragraf 6.14 OECD TP Guideline yang dijadikan dasar koreksi pemeriksa dalam SPHP tidak menyebutkan adanya unsur nilai (value) material bahan baku yang harus dikeluarkan dalam perhitungan royalti sebagaimana yang dimaksud oleh Pemeriksa dan sebagaimana telah digunakan oleh Pemeriksa untuk melakukan koreksi atas biaya royalti yang telah dibebankan oleh Pemohon Banding;

• bahwa baik pemeriksaan maupun Tim Peneliti :

(1) Tidak melakukan analisa kesebandingan;

(2) Tidak menjelaskan alasan penolakan atas data pembanding yang digunakan oleh Pemohon Banding sebagaimana yang telah diuraikan dalam dokumen lokal (local file) tahun 2018;

(3) Tidak menjelaskan alasan penolakan metode CUP yang digunakan oleh Pemohon Banding.

• bahwa penggunaan tingkat raw material consumption sebesar 50,32% sebagai dasar koreksi atas royalti baik dalam proses pemeriksaan maupun dalam proses keberatan tidak memiliki dasar yang kuat dan terpercaya bahwa perhitungan basis royalti tersebut merupakan formula yang wajar dan lazim digunakan dalam perjanjian lisensi, dan tidak sesuai dengan petunjuk pemeriksaan transaksi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan Per-22/PJ/2013;

• bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat 3 UU PPh, transaksi afiliasi harus sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa (transaksi independen). Dengan demikian transaksi pembanding independen menjadi ukuran kewajaran transaksi afiliasi;

• bahwa adapun perbandingan antara basis royalti wajar (basis royalti pada perjanjian lisensi independen), dengan perjanjian yang diuji, dan basis royalti menurut Tim Peneliti, lebih jelas terlihat pada tabel berikut.

bahwa berdasarkan tabel di atas disimpulkan bahwa basis royalti pada perjanjian yang diuji sesuai dengan basis royalti wajar, sedangkan basis royalti menurut Tim Peneliti tidak sesuai dengan basis royalti wajar. Oleh karena itu disimpukan bahwa basis royalti pada perjanjian yang diuji telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;

bahwa penjelasan Pemohon Banding atas koreksi pajak masukan yang dapat diperhitungkan atas SSP Pemanfaatan BKPTB Masa Pajak Desember 2018;

1. bahwa terkait SSP Masa Pajak Desember 2018 atas pembayaran PPN BKPTB dari luar daerah pabean tersebut di atas, sudah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Sehingga berdasarkan PMK-242 dan PMK-99 SSP tersebut dapat dinyatakan “sah”. Dengan demikian Pemohon Banding berhak untuk mengkreditkan pajak masukannya, dan Negara tidak akan dirugikan atas pengkreditan pajak masukan tersebut;

2. bahwa atas SSP a quo Masa Pajak Desember 2018 tersebut merupakan sarana penyetoran sekaligus pelaporan atas pemanfaatan BKPTB dari luar daerah pabean dimana Pemohon Banding wajib memungut PPN atas pemanfaatan BKPTB dari luar daerah pabean tersebut;

3. bahwa SSP Pemanfaatan BKPTB Masa Pajak Desember 2018 tersebut telah disetorkan Pemohon Banding ke Kas Negara dan telah diterima oleh Negara. Sehingga pendapat Tim Peneliti Keberatan yang menyatakan pajak masukan yang telah dilakukan penyetoran tersebut tidak dapat dikreditkan telah menghilangkan hak Pemohon Banding;

4. bahwa di samping fungsi penyetoran dan pelaporan tersebut, SSP a quo tersebut juga merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding;

5. bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada, diketahui bahwa transaksi atas pemanfaatan BKPTB dari luar daerah pabean yang pajak masukannya dikoreksi oleh Terbanding adalah benar telah sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga telah memenuhi syarat material UU PPN;

6. bahwa berdasarkan dasar hukum, tanggapan dan penjelasan, dan kesimpulan tesebut diatas, Pemohon Banding memohon agar koreksi pajak masukan yang dapat dikreditkan yang berasal dari SSP Masa Pajak Desember 2018 atas Pemanfaatan BKPTB dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp162.573.197,00 dapat dibatalkan seluruhnya;

Tuntutan Pemohon Banding (Petitum)

bahwa Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal.

2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding. Sehingga perhitungan Pajak Masukan Masa Desember Tahun 2018 menurut perhitungan seharusnya menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor SUB-1132/WPJ.07/2022 tanggal 28 Juni 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pokok sengketa:

bahwa setelah membaca surat banding, mempelajari laporan penelitian keberatan, berkas surat menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, keberatan pemohon banding, dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari pemohon banding sebagai berikut:

Koreksi atas Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan sebesar Rp162.573.197,00

Dalil Koreksi

Dasar Hukum

a) bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 42 Tahun 2009, antara lain diatur sebagai berikut:

a. Pasal 2 ayat (1), Dalam hal Harga Jual atau Penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka Harga Jual atau Penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak itu dilakukan.

b. Pasal 2 ayat (2), Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) dianggap ada apabila:

a. dua atau lebih Pengusaha, langsung atau tidak langsung berada dibawah pemilikan atau penguasaan Pengusaha yang sama, atau

b. Pengusaha yang satu menyertakan modal 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah modal pada pengusaha yang lain, atau hubungan antara Pengusaha yang menyertakan modalnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada dua pihak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua pihak atau lebih yang disebut terakhir.

b) bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 42 Tahun 2009, antara lain diatur sebagai berikut:

1) Pasal 1

Angka 10, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Angka 23, Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak;

2) Pasal 2 ayat (1), Dalam hal Harga Jual atau Penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka Harga Jual atau Penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak itu dilakukan.

3) Pasal 2 ayat (2), Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) dianggap ada apabila:

a. dua atau lebih Pengusaha, langsung atau tidak langsung berada dibawah pemilikan atau penguasaan Pengusaha yang sama, atau

b. Pengusaha yang satu menyertakan modal 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah modal pada pengusaha yang lain, atau hubungan antara Pengusaha yang menyertakan modalnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada dua pihak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua pihak atau lebih yang disebut terakhir.

4) Pasal 4 ayat (1) huruf d, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah pabean di dalam Daerah Pabean;

5) Pasal 9 ayat (2b), Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9).

6) Pasal 13 ayat (1a) huruf a, Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;

7) Pasal 13 ayat (5) huruf f, dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat antara lain kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak;

Dalam penjelasannya antara lain dijelaskan bahwa Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf f.

8) Pasal 13 ayat (9), Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.

9) Pasal 13 ayat (8), Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

c) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012, antara lain diatur sebagai berikut:

1) Ayat (6), Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e terjadi pada saat:

a. harga perolehan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya;

b. harga jual Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau penggantian Jasa Kena Pajak tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya; atau

c. harga perolehan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkannya, yang terjadi lebih dahulu.

2) Ayat (7), Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean terjadi pada tanggal ditandatanganinya kontrak atau perjanjian, dalam hal saat terjadinya Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diketahui.

d) bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean, antara lain diatur:

Pasal 2, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Pasal 5

(1) Saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah saat yang diketahui terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa di bawah ini:

a. saat Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut secara nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkannya;

b. saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya;

c. saat harga jual Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau penggantian Jasa Kena Pajak tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya; atau

d. saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkannya.

(2) Dalam hal saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui, saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah tanggal ditandatanganinya kontrak atau perjanjian atau saat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

e) bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 antara lain diatur sebagai berikut:

a. Pasal 1 angka 8, Nomor Seri Faktur Pajak adalah nomor seri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak dengan mekanisme tertentu untuk penomoran Faktur Pajak yang berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

b. Pasal 1 angka 9, Faktur Pajak Tidak Lengkap adalah Faktur Pajak yang tidak mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau mencantumkan keterangan tidak sebenarnya atau sesungguhnya dan/atau mengisi keterangan yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

c. Pasal 7 ayat (1), PKP harus membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

d. Pasal 10 ayat (1), PKP yang membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak ganda atau Nomor Seri Faktur Pajak yang sama lebih dari 1 (satu) dalam tahun pajak yang sama, maka seluruh Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak tersebut termasuk Faktur Pajak Tidak Lengkap.

e. Pasal 12, dalam hal PKP melakukan pengisian Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Faktur Pajak yang diterbitkan merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap.

f) bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011, antara lain diatur hal-hal sebagai berikut:

a. Pasal 1 angka 5, Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm’s length principle/ALP) merupakan prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding.

b. Pasal 3 ayat (1), Wajib Pajak dalam melakukan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa wajib menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.

c. Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dilakukan dengan angkah- langkah sebagai berikut:

a. melakukan Analisis Kesebandingan dan menentukan pembanding;

b. menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat;

c. menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha berdasarkan hasil Analisis Kesebandingan dan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa; dan

d. mendokumentasikan setiap angkah dalam menentukan Harga Wajar atau Laba Wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Tanggapan Terbanding

Data, Fakta dan Hasil Penelitian

Sengketa

a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (halaman 69), Tim Pemeriksa melakukan koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhtungkan sebesar Rp162.573.197,00 karena seharusnya tidak terdapat kredit pajak atas impor BKP Tidak Berwujud tersebut. Koreksi berhubungan dengan koreksi pada biaya royalty dan objek PPh Pasal 26;

b. bahwa Pemohon Banding dalam surat keberatanya menyatakan tidak setuju dengan koreksi Tim Pemeriksa dengan alasan yang pada intinya menyatakan:

1) bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi terkait biaya royalty tahun pajak 2018 dengan alasan sebagaimana terdapat dalam surat keberatan atas jenis pajak PPh Badan tahun pajak 2018;

2) bahwa Surat Setoran Pajak atas pembayaran PPN BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean telah dinyatakan sah karena telah mendapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN);

Fakta

c. bahwa koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan dalam SKPKB PPN Nomor 00012/207/18/055/21 tanggal 5 Januari 2021 Masa Pajak Desember 2018 merupakan secondary adjustment atas koreksi positif biaya royalty yang ditempatkan dalam bbiaya usaha lainnya sebesar Rp18.124.649.558,-, karena Pemohon Banding memperhitungkan komponen raw material sebagai salah satu unsur yang mendasari perhitungan biaya royalty, dimana persentase biaya raw material tersebut mencapai 50,32%;

d. bahwa atas koreksi positif biaya royalty sebesar Rp18.124.649.558,-, tersebut diatas, telah ditetapkan dalam SKPKB PPh Nomor 00001/206/18/055/21 tanggal 5 Januari 2021 Tahun Pajak 2018;

e. bahwa Pemohon Banding telah mengajukan keberatan atas koreksi positif biaya royalty dalam SKPKB PPh Nomor 00001/206/18/055/21 tanggal 5 Januari 2021 Tahun Pajak 2018 dengan surat nomor 005/TAX/SGI-III/2021 tanggal 17 Maret 2021;

f. bahwa Pemohon Banding dalam surat keberatannya menyatakan tidak setuju atas koreksi terkait biaya royalty tahun pajak 2018 dengan alasan sebagaimana terdapat dalam surat keberatan atas jenis pajak PPh Badan Tahun Pajak 2018;

g. bahwa berdasarkan hasil penelitian keberatan atas koreksi biaya royalty yang ditempatkan dalam biaya usaha lainnya sebesar Rp18.124.649.558,- dalam SKPKB PPh Nomor SKPKB PPh Nomor 00001/206/18/055/21 tanggal 5 Januari 2021 Tahun Pajak 2018, Tim Peneliti Kanwil DJP Jakarta Khusus menolak keberatan Pemohon Banding;

Peraturan Terkait

h. Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

i. Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai

Pendapat Tim Peneliti

j. bahwa berdasarkan fakta dan peraturan tersebut di atas, Tim Peneliti berpendapat untuk menolak keberatan Pemohon Banding sesuai dengan hasil penelitian atas koreksi positif biaya royalty yang ditempatkan dalam biaya usaha lainnya sebesar Rp18.124.649.558,- dalam SKPKB PPh Nomor 00001/206/18/055/21 tanggal 5 Januari 2021 Tahun Pajak 2018, yang telah diterbitkan sebelumnya;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor 113/TAX/SGI-VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada pokoknya materi surat bantahan Pemohon Banding sama dengan materi surat banding;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat atau tulisan serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-47 sebagai berikut:

Bukti P-1 Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-

00382/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 18 Februari 2022;

Bukti P-2 Fotokopi Surat Keberatan Nomor 017/TAX/SGI-III/2021 tanggal

17 Maret 2021;

Bukti P-3 Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2018 Nomor 00012/207/18/055/21 tanggal 5 Januari 2021;

Bukti P-4 Fotokopi bermeterai Akta Nomor 14 tanggal 25 Oktober 2019 yang

mencantumkan penanda tangan Surat Keberatan sebagai salah seorang pengurus;

Bukti P-5 Fotokopi bermeterai Akta Nomor 05 tanggal 21 Juli 2021 yang

mencantumkan penanda tangan Surat Banding sebagai salah seorang pengurus;

Bukti P-6 Fotokopi bermeterai Akta Nomor 02 tanggal 07 Juni 2022 Bukti P-7 Fotokopi bermeterai SK Menkumham Nomor AHU-AH.01.09-

0019500 tanggal 8 Juni 2022;

Bukti P-8 Fotokopi Surat Setoran Pajak tanggal 29 Januari 2021 dengan

NTPNB96650T43KODFAHSdengannilaisebesar Rp233.585.169,00;

Bukti P-9 Pakta Integritas atas nama Jun Aoki;

Bukti P-10 Fotokopi bermeterai Paspor atas nama Jun Akoi;

Bukti P-11 Fotokopi KITAS atas nama Kuniyasu Kadono;

Bukti P-12 Fotokopi Paspor atas nama Yoshimitsu Jingu;

Bukti P-13 Fotokopi KITAS atas nama Yoshimitsu Jingu;

Bukti P-14 Pakta Integritas atas nama Khaelita Jehan;

Bukti P-15 Surat Kuasa Khusus Nomor 131B/TAX/SGI-VIII/2022 tanggal 9

Agustus 2022 atas nama Khaelita Jehan;

Bukti P-16 Fotokopi Surat Ijin Kuasa Hukum Nomor KEP-868/PP/IKH/2021

tanggal 7 September 2021 atas nama Khaelita Jehan;

Bukti P-17 Fotokopi Kartu Kuasa Hukum atas nama Khaelita Jehan;

Bukti P-18 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Khaelita Jehan; Bukti P-19 Pakta Integritas atas nama Fajar Zakaria Hasanudin;

Bukti P-20 Surat Kuasa Khusus Nomor 131C/TAX/SGI-VIII/2022 tanggal 9

Agustus 2022 atas nama Fajar Zakaria Hasanudin;

Bukti P-21 Fotokopi Surat Ijin Kuasa Hukum Nomor KEP-088/PP/IKH/2021

tanggal 27 Januari 2022 atas nama Fajar Zakaria Hasanudin; Bukti P-22 Fotokopi Kartu Kuasa Hukum atas nama Fajar Zakaria Hasanudin; Bukti P-23 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fajar Zakaria

Hasanudin;

Bukti P-24 Fotokopi bermeterai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak

Nomor KEP-00382/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 21 Februari 2022;

Bukti P-25 Fotokopi bermeterai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00012/207/18/055/21 tanggal 5 Januari 2021;

Bukti P-26 Fotokopi Surat Keberatan Nomor 017/TAX/SGI-III/2021 tanggal

17 Maret 2021;

Bukti P-27 Fotokopi bermeterai Bukti Penerimaan Pajak tanggal 29 Januari

2021 dengan NTPN B96650T43KODFAHS dengan nilai sebesar Rp233.585.169,00;

Bukti P-28 Fotokopi bermeterai Akta Notaris Laksmi Moerti Adhianto, S.H.

Nomor 91 tanggal 14 Februari 1998 tentang Perseroan Terbatas PT Sankei Gohsyu Industries;

Bukti P-29 Fotokopi bermeterai Akta Notaris Asep Dedi Supriadi, S.H., M.Kn

Nomor 14 tanggal 25 Oktober 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Sankei Gohsyu Industries;

Bukti P-30 Fotokopi bermeterai Akta Notaris Asep Dedi Supriadi, S.H., M.Kn

Nomor 05 tanggal 21 Juli 2021 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sankei Gohsyu Industries;

Bukti P-31 Fotokopi bermeterai Akta Notaris Asep Dedi Supriadi, S.H., M.Kn

Nomor 02 tanggal 7 Juni 2022 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sankei Gohsyu Industries;

Bukti P-32 Fotokopi bermeterai SK Menkumham Nomor AHU-AH.01.09-

0019500 tanggal 8 Juni 2022;

Bukti P-33 Fotokopi Paspor atas nama Kuniyasu Kadono;

Bukti P-34 Matrik sengketa;

Bukti P-35 SPT Masa sengketa;

Bukti P-36 Laporan Keuangan;

Bukti P-37 Pakta Integritas atas nama Arief Sholikhul Huda;

Bukti P-38 Surat Kuasa Khusus Nomor 206/TAX/SGI-X/2022 tanggal 21

Oktober 2022 atas nama Arief Sholikhul Huda;

Bukti P-39 Fotokopi Surat Ijin Kuasa Hukum Nomor KEP-923/PP/IKH/2022

tanggal 16 September 2022 atas nama Arief Sholikhul Huda; Bukti P-40 Fotokopi Kartu Kuasa Hukum atas nama Arief Sholikhul Huda; Bukti P-41 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arief Sholikhul Huda; Bukti P-42 Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00012/207/18/055/21 tanggal 5 Januari 2021;

Bukti P-43 Fotokopi SPT Masa Desember 2018;

Bukti P-44 Penjelasan tertulis;

Bukti P-45 Penjelasan Tertulis;

Bukti P-46 Softcopy Surat Pencabutan;

Bukti P-47 Closing Statement;

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat atau tulisan serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-20 sebagai berikut:

Bukti T-1 Surat Tugas Nomor ST-820/WPJ.07/2022 tanggal 19 Agustus

2022;

Bukti T-2 Surat Tugas Nomor ST-1094/WPJ.07/2022 tanggal 14 November

2022;

Bukti T-3 Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-105/PJ.0401/2020

tanggal 22 Desember 2020;

Bukti T-4 Kertas Kerja Pemeriksaan;

Bukti T-5 LaporanPenelitianKeberatanNomorLAP-

00382/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 18 Februari 2022;

Bukti T-6 Surat Tugas Nomor ST-1285/WPJ.07/2022 tanggal 25 November

2022;

Bukti T-7 Matrik sengketa;

Bukti T-8 Surat Tugas Nomor ST-6/WPJ.07/2023 tanggal 2 Januari 2023; Bukti T-9 Surat Tugas Nomor ST-452/WPJ.07/2023 tanggal 30 Januari

2023;

Bukti T-10 Surat Tugas Nomor ST-923/WPJ.07/2023 tanggal 23 Februari

2023;

Bukti T-11 Surat Tugas Nomor ST-1343/WPJ.07/2023 tanggal 16 Maret

2023;

Bukti T-12 Surat Tugas Nomor ST-1574/WPJ.07/2023 tanggal 31 Maret

2023;

Bukti T-13 Surat Tugas Nomor ST-1949/WPJ.07/2023 tanggal 27 April 2023; Bukti T-14 Penjelasan tertulis (dalam bentuk softcopy);

Bukti T-15 Surat Tugas Nomor ST-2498/WPJ.07/2023 tanggal 29 Mei 2023; Bukti T-16 Surat Tugas Nomor ST-2904/WPJ.07/2023 tanggal 19 Juni 2023; Bukti T-17 Surat Tugas Nomor ST-3475/WPJ.07/2023 tanggal 18 Juli 2023; Bukti T-18 Penjelasan Tertulis;

Bukti T-19 Surat Tugas Nomor ST-3834/WPJ.07/2023 tanggal 3 Agustus

2023;

Bukti T-20 Closing Statement;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP- 00382/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 18 Februari 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2018 Nomor 00012/207/18/055/21 tanggal 5 Januari 2021 termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor 049/TAX/SGI-V/2022 tanggal 18 Mei 2022 dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar lima puluh persen dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai bukti- bukti serta fakta yang terungkap dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

1. Koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Desember 2018 sebesar Rp162.573.197

Menimbang bahwa Terbanding melakukan Koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Desember 2018 sebesar Rp162.573.197, dengan alasan sebagai berikut:

a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor LAP- 105/PJ.0401/2020 tanggal 22 Desember 2020 (halaman 68), Terbanding melakukan koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Desember 2018 sebesar Rp162.573.197,- karena seharusnya tidak terdapat kredit pajak atas impor BKP Tidak Berwujud tersebut. Koreksi berhubungan dengan koreksi pada biaya royalty dan objek PPh Pasal 26;

b. bahwa Pemohon Banding dalam surat keberatanya menyatakan tidak setuju dengan koreksi Terbanding dengan alasan yang pada intinya menyatakan:

1) bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi terkait biaya royalty tahun pajak 2018 dengan alasan sebagaimana terdapat dalam surat keberatan atas jenis pajak PPh Badan tahun pajak 2018;

2) bahwa Surat Setoran Pajak atas pembayaran PPN BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean telah dinyatakan sah karena telah mendapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN);

c. bahwa koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan dalam SKPKB PPN Nomor 00012/207/18/055/21 tanggal 5 Januari 2021 Masa Pajak Desember 2018 merupakan secondary adjustment atas koreksi positif biaya royalty yang ditempatkan dalam biaya usaha lainnya sebesar

Rp18.124.649.558,-, karena Pemohon Banding memperhitungkan komponen raw material sebagai salah satu unsur yang mendasari perhitungan biaya royalty, dimana persentase biaya raw material tersebut mencapai 50,32%;

d. bahwa atas koreksi positif biaya royalty sebesar Rp18.124.649.558,-, tersebut di atas, telah ditetapkan dalam SKPKB PPh Nomor 00001/206/18/055/21 tanggal 5 Januari 2021 Tahun Pajak 2018;

e. bahwa Pemohon Banding telah mengajukan keberatan atas koreksi positif biaya royalty dalam SKPKB PPh Nomor 00001/206/18/055/21 tanggal 5 Januari 2021 Tahun Pajak 2018 dengan surat nomor 005/TAX/SGI-III/2021 tanggal 17 Maret 2021;

f. bahwa Pemohon Banding dalam surat keberatannya menyatakan tidak setuju atas koreksi terkait biaya royalty tahun pajak 2018 dengan alasan sebagaimana terdapat dalam surat keberatan atas jenis pajak PPh Badan Tahun Pajak 2018;

g. bahwa berdasarkan hasil penelitian keberatan atas koreksi biaya royalty yang ditempatkan dalam biaya usaha lainnya sebesar Rp18.124.649.558,- dalam SKPKB PPh Nomor SKPKB PPh Nomor 00001/206/18/055/21 tanggal 5 Januari 2021 Tahun Pajak 2018, Terbanding menolak keberatan Pemohon Banding;

h. bahwa Peraturan terkait dengan sengketa ini adalah Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

i. bahwa berdasarkan fakta dan peraturan tersebut di atas, Terbanding berpendapat untuk menolak banding Pemohon Banding sesuai dengan hasil penelitian atas koreksi positif biaya royalty yang ditempatkan dalam biaya usaha lainnya sebesar Rp18.124.649.558,-, dalam SKPKB PPh Nomor 00001/206/18/055/21 tanggal 5 Januari 2021 Tahun Pajak 2018, yang telah diterbitkan sebelumnya;

Menimbang bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas koreksi Terbanding tersebut dengan alasan sebagai berikut: bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan untuk Masa Pajak Desember 2018 sebesar Rp162.573.197,- berdasarkan argumentasi, data dan fakta sebagai berikut:

• bahwa dalam proses pemeriksaan, Pemeriksa telah mengakui adanya eksistensi atas know how yang telah dimanfaatkan oleh Pemohon Banding dalam proses produksi Pemohon Banding. Adanya eksistensi ini telah dinyatakan dalam SPUH yaitu “know how dapat dimanfaatkan dalam kegiatan, cara membuat dan memproduksi suatu barang.”;

• bahwa paragraf 6.14 OECD TP Guideline yang dijadikan dasar koreksi pemeriksa dalam SPHP tidak menyebutkan adanya unsur nilai (value) material bahan baku yang harus dikeluarkan dalam perhitungan royalti sebagaimana yang dimaksud oleh Pemeriksa dan sebagaimana telah digunakan oleh Pemeriksa untuk melakukan koreksi atas biaya royalti yang telah dibebankan oleh Pemohon Banding;

• bahwa baik pemeriksaan maupun Tim Peneliti :

1) Tidak melakukan analisa kesebandingan;

2) Tidak menjelaskan alasan penolakan atas data pembanding yang digunakan oleh Pemohon Banding sebagaimana yang telah diuraikan dalam dokumen lokal (local file) tahun 2018;

3) Tidak menjelaskan alasan penolakan metode CUP yang digunakan oleh Pemohon Banding.

• bahwa penggunaan tingkat raw material consumption sebesar 50,32% sebagai dasar koreksi atas royalti baik dalam proses pemeriksaan maupun dalam proses keberatan tidak memiliki dasar yang kuat dan terpercaya bahwa perhitungan basis royalti tersebut merupakan formula yang wajar dan lazim digunakan dalam perjanjian lisensi, dan tidak sesuai dengan petunjuk pemeriksaan transaksi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan Per-22/PJ/2013;

• bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat 3 UU PPh, transaksi afiliasi harus sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa (transaksi independen). bahwa dengan demikian transaksi pembanding independen menjadi ukuran kewajaran transaksi afiliasi;

• bahwa adapun perbandingan antara basis royalti wajar (basis royalti pada perjanjian lisensi independen), dengan perjanjian yang diuji, dan basis royalti menurut Tim Peneliti, lebih jelas terlihat pada tabel berikut:

bahwa berdasarkan tabel di atas disimpulkan bahwa basis royalti pada perjanjian yang diuji sesuai dengan basis royalti wajar, sedangkan basis royalti menurut Tim Peneliti tidak sesuai dengan basis royalti wajar. Oleh karena itu disimpukan bahwa basis royalti pada perjanjian yang diuji telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;

Penjelasan Pemohon Banding atas koreksi pajak masukan yang dapat diperhitungkan atas SSP Pemanfaatan BKPTB Masa Pajak Desember 2018

1. bahwa terkait SSP Masa Pajak Desember 2018 atas pembayaran PPN BKPTB dari luar daerah pabean tersebut di atas, sudah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Sehingga berdasarkan PMK-242 dan PMK-99 SSP tersebut dapat dinyatakan “sah”. bahwa dengan demikian Pemohon Banding berhak untuk mengkreditkan pajak masukannya, dan Negara tidak akan dirugikan atas pengkreditan pajak masukan tersebut;

2. bahwa atas SSP a quo Masa Pajak Desember 2018 tersebut merupakan sarana penyetoran sekaligus pelaporan atas pemanfaatan BKPTB dari luar daerah pabean dimana Pemohon Banding wajib memungut PPN atas pemanfaatan BKPTB dari luar daerah pabean tersebut;

3. bahwa SSP Pemanfaatan BKPTB Masa Pajak Desember 2018 tersebut telah disetorkan Pemohon Banding ke Kas Negara dan telah diterima oleh Negara. Sehingga pendapat Tim Peneliti Keberatan yang menyatakan pajak masukan yang telah dilakukan penyetoran tersebut tidak dapat dikreditkan telah menghilangkan hak Pemohon Banding;

4. bahwa di samping fungsi penyetoran dan pelaporan tersebut, SSP a quo tersebut juga merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding;

5. bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada, diketahui bahwa transaksi atas pemanfaatan BKPTB dari luar daerah pabean yang pajak masukannya dikoreksi oleh Terbanding adalah benar telah sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga telah memenuhi syarat material UU PPN;

6. bahwa berdasarkan dasar hukum, tanggapan dan penjelasan, dan kesimpulan tesebut di atas, Pemohon Banding memohon agar koreksi pajak masukan yang dapat dikreditkan yang berasal dari SSP Masa Pajak Desember 2018 atas Pemanfaatan BKPTB dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp162.573.197,- dapat dibatalkan seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan atas Penjelasan dan Bukti-bukti, maka Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut:

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan untuk Masa Pajak Desember 2018 sebesar Rp162.573.197,- karena menurut Terbanding, seharusnya tidak terdapat kredit pajak atas impor BKP Tidak Berwujud tersebut. Bahwa koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan untuk Masa Pajak Desember 2018 sebesar Rp162.573.197,- merupakan secondary adjustment atas koreksi positif biaya royalty yang ditempatkan dalam biaya usaha lainnya sebesar Rp18.124.649.558,-, karena Pemohon Banding memperhitungkan komponen raw material sebagai salah satu unsur yang mendasari perhitungan biaya royalty, dimana persentase biaya raw material tersebut mencapai 50,32%;

bahwa menurut Terbanding, transaksi pembayaran Royalty belum sepenuhnya memenuhi PKKU dengan alasan seharusnya base royalty tidak memperhitungkan pemakaian material/bahan baku melainkan hanya atas jasa dan margin keuntungan karena know how hanya terbatas pada proses produksi dan bahan baku merupakan bagian terbesar biaya yang membentuk pokok produk jadi;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koresi Terbanding Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan untuk Masa Pajak Desember 2018 sebesar Rp162.573.197,- antara lain karena:

• bahwa Pemeriksa telah mengakui adanya eksistensi atas know how yang telah dimanfaatkan oleh Pemohon Banding dalam proses produksi Pemohon Banding. Adanya eksistensi ini telah dinyatakan dalam SPUH yaitu “know how dapat dimanfaatkan dalam kegiatan, cara membuat dan memproduksi suatu barang.”;

• bahwa penggunaan tingkat raw material consumption sebesar 50,32% sebagai dasar koreksi atas royalti baik dalam proses pemeriksaan maupun dalam proses keberatan tidak memiliki dasar yang kuat dan terpercaya. bahwa perhitungan basis royalti tersebut merupakan formula yang wajar dan lazim digunakan dalam perjanjian lisensi, dan tidak sesuai dengan petunjuk pemeriksaan transaksi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan Per-22/PJ/2013;

• bahwa Terbanding tidak melakukan analisa kesebandingan, tidak juga menjelaskan alasan penolakan atas data pembanding yang digunakan oleh Pemohon Banding sebagaimana yang telah diuraikan dalam dokumen lokal (local file) tahun 2018 serta tidak menjelaskan alasan penolakan metode CUP yang digunakan oleh Pemohon Banding;

bahwa dasar hukum yang terkait dengan substansi sengketa antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tetang Harmonisasi Peraturan Perpajakan:

Pasal 29 ayat (1):

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.

Penjelasan Pasal 29 ayat (2):

Pendapat dan simpulan petugas Pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tetang Harmonisasi Peraturan Perpajakan:

Pasal 4 ayat (1) huruf a dan c:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015:

Pasal 8 huruf c:

Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanan pemeriksaan ,yaitu Temuan Hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan peraturan perundangundanan perpajakan

4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen Dan/Atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak Yang Melakukan Transaksi Dengan Para Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, Dan Tata Cara Pengelolaannya:

Pasal 2 ayat (1):

Dokumen Penentuan Harga Transfer terdiri atas: a. dokumen induk; b. dokumen lokal; dan/ atau c. laporan per negara.

Pasal 3 ayat (1):

Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib diselenggarakan berdasarkan data dan informasi yang tersedia pada saat dilakukan Transaksi Afiliasi. (2 ) Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, wajib diselenggarakan berdasarkan data dan informasi yang tersedia sampai dengan akhir Tahun Pajak

5) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 Tanggal 6 September 2010 sebagaimana telah diubah dengan PER-32/PJ/2011 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa:

Pasal 4A ayat (2),(3), dan (5)

(2) Data Pembanding Eksternal adalah data Harga Wajar atau Laba Wajar dalam transaksi sebanding yang dilakukan oleh Wajib Pajak lain dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa.

(3) Data Pembanding Internal dan Data Pembanding Eksternal harus memenuhi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesebandingan.

(5) Data Pembanding Eksternal dapat diperoleh dari database komersial maupun database lainnya.

6) Peraturan Direktur Jendral Pajak No. Per-23/PJ/2013 tetang Standar Pemeriksaan

Pasal 4 huruf ‘c’ Angka 1 dan 2:

1) Bukti kompeten adalah bukti yang valid dan relevan…

a) Valid berarti bukti dapat diandalkan untuk menyimpulkan suatu fakta

b) Relevan berarti bukti harus berkaitan dengan pos-pos yang akan diperiksa sebagaimana tercantum dalam Program Pemeriksaan

2) Bukti yang cukup adalah bukti yang memadai untuk mendukung temuan hasil Pemeriksa

bahwa mengingat sengketa ini merupakan secondary adjustmen atas koreksi Terbanding atas pembayaran Royalty kepada pihak afiliasi Pemohon Banding pada PPh Badan, karena menurut Terbanding transaksi pembayaran Royalty belum sepenuhnya memenuhi PKKU, maka pendapat Majelis dalam memutus sengketa ini akan mengikuti dan menyesuaiakan dengan Pendapat Majelis pada PPh Badan 2018;

bahwa dari data dan fakta persidangan Majelis memberikan penilaian dan kesimpulan terkait sengketa atas koreksi Terbanding terhadap pembayaran royalti oleh Pemohon Banding kepada pihak aflliasinya, sebagai berikut:

• bahwa yang menjadi koreksi Terbanding adalah atas pembayaran royalti kepada pihak aflliasi Pemohon Banding sebesar Rp18.124.649.558;

• ahwa Terbanding telah melakukan pengujian kewajaran dan kelaziman usaha atas TP Dokumen Lokal Pemohon atas pembayaran royalti dengan kesimpulan atas transaksi pembayaran royalti tersebut belum sepenuhnya memenuhi Prinsip kewajaran dan kelaziman Usaha (PKKU) yang didasarkan atas penggunaan tingkat raw material consumption sebesar 50,32% sebagai dasar koreksi atas royalti dengan perhitungan sebagai berikut:

Struktur HPP dan Margin

• bahwa Terbanding sebetulnya telah mengakui adanya eksistensi atas know how yang telah dimanfaatkan oleh Pemohon Banding dalam proses produksi Pemohon Banding. Adanya eksistensi ini telah dinyatakan dalam SPUH yaitu “know how dapat dimanfaatkan dalam kegiatan, cara membuat dan memproduksi suatu barang. Hanya saja Terbanding kemudian dalam menentukan base royalty tidak memperhitungkan pemakaian material/bahan baku melainkan hanya atas jasa dan margin keuntungan dengan argumentasi know how hanya terbatas pada proses produksi dan bahan baku merupakan bagian terbesar biaya yang membentuk pokok produk jadi;

• bahwa metode koreksi Terbanding yang dalam menentukan base royalty tidak memperhitungkan pemakaian material/bahan baku tidak sesuai dengan OECD TP Guideline. Bahwa pada paragraf 6.14 OECD TP Guideline yang dijadikan dasar koreksi Terbanding dalam SPHP tidak menyebutkan adanya unsur nilai (value) material bahan baku yang harus dikeluarkan dalam perhitungan royalti sehingga penggunaan tingkat raw material consumption sebesar 50,32% sebagai dasar koreksi atas royalti baik dalam proses pemeriksaan maupun dalam proses keberatan tidak memiliki dasar yang kuat;

• bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat 3 UU PPh, transaksi afiliasi harus sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa (transaksi independen). bahwa dengan demikian transaksi pembanding independen menjadi ukuran kewajaran transaksi afiliasi;

• bahwa koreksi Terbanding atas biaya royalti dilakukan tanpa melakukan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yaitu Terbanding tidak melakukan analisa kesebandingan setelah melakukan penolakan perusahaan pembanding terpilih sebagaimana terdapat di dalam TP Dokumen Lokal Pemohon Banding. Bahwa Terbanding tidak menyajikan data pembanding yang digunakan sebagai ukuran dalam menilai kewajaran nilai biaya royati yang dibebankan Pemohon Banding;

• bahwa Terbanding tidak menjelaskan alasan penolakan atas data pembanding dari Pemohon Banding serta Tidak menjelaskan alasan penolakan metode CUP yang digunakan oleh Pemohon Banding. Hal ini menunjukkkan koreksi Terbanding tidak sesuai dengan petunjuk pemeriksaan transaksi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan Per-22/PJ/2013 yang mesyaratkan melakukan analisa kesebandingan serta tidak sejalan dengan Pasal 29 UU KUP jo.PMK 17 yang mengharuskan Pendapat dan simpulan pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan peraturan perundang-undangan perpajakan;

• bahwa Terbanding menentukan nilai wajar royalti berdasarkan biaya selain Material ditambah Margin Laba dibandingkan total penjualan. Hal ini menunjukkan Terbanding mengabaikan persyaratan kontrak perhitungan biaya royalty yang sudah disetujui oleh Pemohon Banding dengan afiliasinya;

• bahwa dari penilaian Majelis atas fakta persidangan menunjukkan Pemohon Banding telah mendokumentasikan penerapan prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha atas transaksi royalti kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Bahwa data perusahaan pembanding yang dipilih terkait pengujian transaksi royalti terdapat dalam halaman 31 dan halaman 32 dokumen lokal (local file) tahun 2018, yaitu sebanyak 13 (tiga belas) perusahaan pembanding dengan rincian sebagai berikut:

• bahwa biaya royalti yang dibebankan oleh Pemohon Banding di dalam SPT Tahunan PPh Badan dihitung berdasarkan tarif royalti dikalikan penjualan (sales) kepada pihak independen saja, sebagai berikut:

Rincian perhitungan biaya royalti dengan tarif dalam rentang kewajaran sehubungan dengan penjualan Pemohon Banding kepada pihak independen adalah sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Pasal 78 UU No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”

bahwa dan sesuai memori penjelasan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dinyatakan:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”

bahwa berdasarkan data, fakta persidangan dan ketentuan-ketentuan yang mendasari, sebagaimana telah disebutkan di atas, Majelis berpendapat bahwa koreksi positif Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan untuk Masa Pajak Desember 2018 sebesar Rp162.573.197,- adalah tidak tepat dan tidak dapat dipertahankan;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk Mengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

1 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan menurut : Rp63.633.788.662

Terbanding

Koreksi tidak dapat dipertahankan Pengadilan Pajak : Rp162.573.197 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan menurut : Rp63.796.361.859 Pengadilan Pajak

bahwa dengan demikian, Perhitungan Kredit Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2018 menurut pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

b. Dikurangi :

b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama : Rp0 b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan: Rp63.796.361.859 b.3. STP (pokok kurang bayar): Rp0 b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri: Rp0 b.5. Lain-lain: Rp0 b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5): Rp63.796.361.859

c. Diperhitungkan

c.1. SKPPKP: Rp0

d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1): Rp63.796.361.859

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Mengabulkan Seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00382/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 18 Februari 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2018 Nomor 00012/207/18/055/21 tanggal 5 Januari 2021, atas nama PT SANKEI GOHSYU INDUSTRIES, NPWP 01.071.420.2-055.000, beralamat di Kawasan Industri Mm2100 Blok J-8, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Joni Surbakti, Ak. sebagai Hakim Ketua, Mohammad Alwi, S.E., S.H., Ak. dan Mudji Rahardjo, S.E., S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak) pada hari Selasa tanggal 21 April 2026 oleh Majelis Hakim tersebut

dan dibantu oleh Muchammad Rachman Abdi Nugroho, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota:Hakim Ketua Majelis,

Ditandatangani Secara ElektronikDitandatangani Secara Elektronik Mohammad Alwi, S.E., S.H., Ak.Joni Surbakti, Ak.

Ditandatangani Secara Elektronik

Mudji Rahardjo, S.E., S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ditandatangani Secara Elektronik Muchammad Rachman Abdi

Nugroho, S.H., M.M.