PUT-004984.16/2025/PP/M.XIVA Tahun 2026

PUTUSAN

Nomor PUT-004984.16/2025/PP/M.XIVA Tahun 2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa secara elektronik melalui e-TaxCourt mengenai Banding terhadapKeputusanDirekturJenderalPajakNomorKEP- 00087/KEB/WPJ.02/2025 tanggal 21 Maret 2025 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2020 Nomor 00046/207/20/218/24 tanggal 2 April 2024, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 004984.16/2025/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT Pancasurya Agrindo, NPWP 01.634.496.2-218.000, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman 395 Simpang Empat, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28116, yang diwakili oleh Isen Henry Tjong, jabatan: Direktur, (fr-taxdispute@first-resources.co.id);

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama: Lie Sutjipto Budiharjo W.,

Jabatan: Kuasa Hukum,

Izin Kuasa Hukum : KEP-501/PP/IKH/2024 tanggal 22 Juli

2024,

berdasarkanSuratKuasaKhususNomor 40/PSA/SuratKuasa/PPN/02/2020/2025 tanggal 29 September 2025,

2. Nama: Luis Fernando,

Jabatan: Kuasa Hukum,

Izin Kuasa Hukum : KEP-353/PP/IKH/2024 tanggal 4 Juli 2024, berdasarkanSuratKuasaKhususNomor 64/PSA/SuratKuasa/PPN/02/2020/2025 tanggal 29 September 2025,

3. Nama: Hafidz Siddiq Ghiffari,

Jabatan: Kuasa Hukum,

Izin Kuasa Hukum : KEP-1567/PP/IKH/2024tanggal17

Desember 2024,

berdasarkanSuratKuasaKhususNomor 88/PSA/SuratKuasa/PPN/02/2020/2025 tanggal 7 November 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

Direktur Jenderal Pajak, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama / NIP: Winiharso Yuono /

19750531 199511 1 001,

Jabatan: Pemeriksa Pajak Pertama,

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding,

2. Nama / NIP: Kukuh Wahyu Nugroho /

19830518 200212 1 002,

Jabatan: Pemeriksa Pajak Pertama,

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding,

3. Nama / NIP: Ratna Pertiwi / 19841027 200901 2 010, Jabatan: Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan, Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding,

berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-1759/PJ.07/2026 tanggal 28 April 2026,

PT Pancasurya Agrindo

PT Pancasurya Agrindo

Menimbang bahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut, Pemohon

Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 045/PSA.VI/2024 tanggal 14 Juni 2024, dengan perhitungan sebagai berikut:

PT Pancasurya Agrindo

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut,

Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-00087/KEB/WPJ.02/2025 tanggal 21 Maret 2025 memutuskan menolak, dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Keputusan Keberatan a quo sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 76/PSA/BANDING/PPN/2020/2025 tanggal 13 Juni 2025 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2025 (secara elektronik melalui e-TaxCourt);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 76/PSA/BANDING/PPN/2020/2025 tanggal 13 Juni 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksi atas Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan sebesar Rp26.820.300 dengan alasan sebagai berikut:

a. Terbanding telah keliru dalam memahami substansi atas biaya sewa helikopter

bahwa adapun alasan Pemohon Banding melakukan perjanjian sewa helikopter tersebut agar Pemohon Banding dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan usaha Pemohon Banding. Sebagai contoh, apabila terdapat investor ataupun calon pembeli yang ingin melakukan kerjasama namun memerlukan kunjungan secara langsung ke kebun secara mendadak, maka Pemohon Banding dapat menggunakan helikopter tersebut sebagai sarana transportasi yang efektif dan hal tersebut tentunya

PT Pancasurya Agrindo

akan menjadi efisiensi bagi Pemohon Banding karena tentunya akan menjadi nilai tambah bagi Pemohon Banding dihadapan investor ataupun calon pembeli yang nantinya akan bermanfaat untuk kegiatan usaha Pemohon Banding;

bahwa selain itu, pada saat proses Pemeriksaan dan Keberatan, Pemohon Banding telah memberikan dokumen pendukung berupa invoice, bukti pembayaran hingga perjanjian untuk membuktikan bahwa biaya tersebut benar telah terjadi dan memiliki manfaat ekonomis bagi Pemohon Banding. Namun, data tersebut tidak dipertimbangkan oleh Tim Pemeriksa maupun Tim Peneliti Keberatan. Sehingga, hal ini menjadi tidak adil bagi Pemohon Banding karena Pemohon Banding telah dapat membuktikan eksistensi dan manfaat ekonomis, namun tidak dipertimbangkan;

b. Pengkreditan Pajak Masukan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku

bahwa pada dasarnya, Pemohon Banding telah membayarkan PPN yang dipungut oleh MAN. Oleh karena itu, atas PPN yang telah Pemohon Banding bayarkan tersebut seharusnya dapat menjadi hak bagi Pemohon Banding untuk dapat dikreditkan ataupun menjadi pengurang atas kewajiban PPN masa yang terutang;

bahwa Pemohon Banding telah dapat membuktikan bahwa adanya eksistensi dan manfaat ekonomis atas pemanfaatan sewa helikopter tersebut. Sehingga, menurut Pemohon Banding atas pajak masukan tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding;

bahwa mengacu pada Pasal 9 ayat (2) dan ayat (9) serta Pasal 1 angka 24 UU PPN, maka Pemohon Banding telah melakukan pengkreditan Pajak Masukan sesuai dengan yang diatur pada Undang-Undang;

PT Pancasurya Agrindo

c. Dasar hukum yang digunakan oleh Terbanding tidak tepat dan relevan

bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Terbanding atas koreksi PPN Masukan yaitu Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN tidak tepat dan relevan. Menurut Pemohon Banding adapun PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana amanat Pasal 9 ayat (8) UU PPN yaitu PPN Masukan yang Pemohon Banding peroleh namun benar tidak berkaitan dengan kegiatan usaha;

bahwa sebagai contoh, Pemohon Banding menyewa kapal pesiar untuk kegiatan liburan Direksi Pemohon Banding, maka atas PPN Masukan tersebut benar tidak berkaitan dengan kegiatan usaha. Sehingga, atas PPN Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding. Melainkan, dikreditkan oleh Direksi ataupun menjadi biaya untuk Direksi, bukan Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan hal tersebut, Terbanding seyogianya dapat melakukan klasifikasi secara lebih detail terkait substansi PPN Masukan yang dikreditkan oleh Pemohon Banding. Apabila berdasarkan bukti dokumen pendukung telah menjelaskan bahwa transaksi berkaitan dengan kegiatan usaha, maka menurut Pemohon Banding atas PPN Masukan tersebut dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding;

bahwa selain itu, atas PPN Masukan tersebut telah dibayarkan oleh Pemohon Banding. Apabila tidak dikreditkan oleh Pemohon Banding, akan menimbulkan hilangnya substansi atas PPN Masukan yang telah disetorkan ke Kas Negara tersebut. Hal ini tentunya berdampak adanya ketidakadilan bagi Pemohon Banding karena atas pembayaran PPN Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding dan tidak dapat diperhitungkan dengan kewajiban PPN yang terutang pada SPT Masa PPN;

PT Pancasurya Agrindo

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan telah dilaporkan oleh Pemohon Banding dengan sesuai dan tepat, sehingga tidak terdapat Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding pada pelaporan SPT Masa PPN. Oleh karena itu, koreksi atas Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan yang dipertahankan oleh Terbanding sebesar Rp26.820.300 tidak tepat dan seharusnya dibatalkan menjadi Nihil;

Kesimpulan dan Usul Pemohon Banding

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkanbahwaKeputusanTerbandingNomorKEP- 00087/KEB/WPJ.02/2025 tanggal 21 Maret 2025 tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:

1. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-00087/KEB/WPJ.02/2025 tanggal 21 Maret 2025;

2. Menetapkan kembali ketetapan Pajak Pertambahan Nilai untuk Masa Pajak Februari 2020 menjadi Nihil sebesar Rp0 dengan perincian sebagai berikut:

PT Pancasurya Agrindo

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor

S-00103/SUB-CT/WPJ.02/2025 tanggal 27 Agustus 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dasar Hukum

1. Pasal 12 ayat (3) serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

PT Pancasurya Agrindo

2. Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) serta Pasal 13 ayat (9) beserta Penjelasan- nya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

3. Chapter 7.5 dan Chapter 7.6 OECD Transfer Pricing Guidelines;

Data dan Fakta

bahwa Terbanding melakukan proses penelitian atas pokok sengketa perpajakan yang diajukan keberatan oleh Pemohon Banding dengan menggunakan data, dokumen, informasi dan/atau keterangan yang tersedia dalam proses penelitian keberatan;

a. Data dan Dokumen dari KPP

bahwa berdasarkan KKP Indeks N-10 Pemeriksa melakukan koreksi atas DPP Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan untuk Masa Pajak Februari 2020 sebesar Rp268.203.000 sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf f dan Pasal 13 ayat (9) UU PPN dengan rincian sebagai berikut:

PT Pancasurya Agrindo

bahwa berdasarkan KKP Indeks N-10-1 Rincian Faktur Pajak Masukan yang dilakukan koreksi Masa Pajak Februari 2020 sebesar Rp26.820.300;

b. Data dan Dokumen dari SIDJP/Apportal/Approweb

bahwa Pemohon Banding terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tanggal 20 Juli 1994 dan dikukuhkan menjadi PKP sejak tanggal 1 Juni 2001. Saat ini administrasi perpajakan Pemohon Banding terdaftar di KPP Madya Pekanbaru, Pemohon Banding bergerak dibidang usaha 10431 Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil), sebagaimana tampilan Profil Pemohon Banding berikut:

bahwa berdasarkan data detail Faktur Pajak dari Approweb, Faktur Pajak Masukan yang dikoreksi oleh Terbanding adalah merupakan Helicopter Bell 429 Charter dan Helicopter EC 130T2 Charter for Februari 2020;

c. Data dan Dokumen dari Pemohon Banding

1. Akte Pendirian dan Perubahan Terakhir;

2. Audit Report Tahun 2020;

PT Pancasurya Agrindo

3. SPT Tahunan PPh Badan 2020;

4. Transfer Pricing Documentation;

5. Aktiva Fiskal;

6. Dokumen atas koreksi Biaya Usaha Lainnya – Alat Pengangkutan – MAN; Bukti Bank Bayar. Data dan dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding terkait koreksi Pajak Masukan atas Sewa Helikopter adalah sebagai berikut:

(a) Surat Perjanjian Charter Pesawat Udara Nomor 25/C-Pesawat Udara/PSA/LGL/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 beserta adendumnya yang kontraknya berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan akan diperpanjang secara otomatis kecuali ditentukan lain oleh para pihak;

(b) Surat Perjanjian Charter Pesawat Udara Nomor 09/C-Pesawat Udara/PSA/LGL/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang kontraknya berakhir pada tanggal 31 Mei 2015 dan akan diperpanjang secara otomatis kecuali ditentukan lain oleh para pihak;

(c) Bukti bank bayar, nota disposisi keuangan, invoice, dan faktur pajak;

7. Dokumen atas koreksi Biaya Usaha Lainnya – Technical Assistant; Bukti Bank Bayar Technical assistance services agreement FRL - PT Pancasurya Agrindo. Data dan dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding terkait koreksi Pajak Masukan Impor atas Jasa Technical Assistance adalah sebagai berikut:

(a) Surat Perjanjian Jasa Bantuan Teknis tanpa Nomor tanggal 1 Januari 2012 yang kontraknya akan diperpanjang secara otomatis setiap tahunnya kecuali diakhiri yang disebabkan oleh salah satu dari kejadian berikut:

Kesepakatan bersama oleh para pihak, salah satu pihak didalam perjanjian ini dinyatakan pailit, dan salah satu pihak dalam perjanjian ini tidak memperpanjang perjanjian;

(b) Bukti bank bayar, Nota disposisi keuangan, Debit Note FR Ltd, dan Bukti setoran;

PT Pancasurya Agrindo

d. Keterangan dari Pemeriksa Pajak dan Pemohon Banding

bahwa Tim Peneliti telah mengundang Tim Fungsional Pemeriksa Pajak untuk melakukan pembahasan sengketa perpajakan melalui Nota Dinas nomor ND-1428/WPJ.02/2024 tanggal 30 September 2024, dengan hasil pembahasan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan nomor BA-170/WPJ.02/BD.06/2024 tanggal 15 Oktober 2024;

bahwa Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti-bukti pendukung terkait dengan permintaan assistensi dari Pemohon Banding kepada First Resources Ltd, rincian kegiatan dari Technical Assistence yang dilakukan dan perjanjian jasa bantuan teknis lainnya. Selain itu Pemohon Banding juga tidak memberikan bukti pendukung atas biaya charter/sewa helikopter seperti: manifest penumpang, boarding pass, jadwal, rencana penerbangan, dan ijin terbang;

bahwa Tim Pemeriksa telah melakukan permintaan keterangan kepada pihak lain, yaitu Pimpinan PT Airnav Indonesia Cabang Pekanbaru dalam surat nomor S-00088/RIK.SIS/WPJ.02/PaPJ.2/2023 tanggal 3 November 2023yangtelahdiralatdengansuratnomorS- 00095/RIKSIS/WPJ.02/Papj.2/2023 tanggal 5 Desember 2023 dan dijawab olehPTAirnavIndonesiadengansuratnomor 5121/OE/00/LPPNPI/OPS/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023;

bahwa Tim Peneliti telah melakukan pemanggilan untuk melakukan pembahasan sengketa perpajakan dengan Pemohon Banding melalui Surat Undangan nomor S-124/WPJ.02/WPJ.026/2024 tanggal 27 September 2024 dengan hasil pembahasan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan nomor BA- 171/WPJ.02/BD.06/2024 tanggal 16 Oktober 2024;

PT Pancasurya Agrindo

Pendapat Terbanding

Hasil Penelitian atas data, dokumen, informasi dan keterangan serta ketentuan yang berlaku

bahwa berdasarkan penelitian atas data, informasi dan keterangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana di atas, Peneliti melakukan penelitian dan pengujian atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan dengan uraian sebagai berikut:

Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan atas transaksi Charter Helicopter dari PT Matthew Air Nusantara sebesar Rp26.820.300

a. Pengujian Eksistensi atas Transaksi Charter Helicopter

(1) bahwa Tim Pemeriksa melakukan koreksi Penyesuaian Fiskal Positif atas Alat Pengangkutan - MAN sebesar Rp2.637.087.900 selama tahun 2020 karena biaya tersebut yang substansinya adalah persewaan pesawat udara dari PT Matthew Air Nusantara (MAN) tidak dapat dibuktikan eksistensinya (tidak dapat dibuktikan bahwa jasa persewaan tersebut benar-benar terjadi) dan jasa tersebut tidak memiliki manfaat ekonomis bagi usaha Pemohon Banding berupa penyerahan CPO dan produk turunannya sehingga biaya tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) dan memori penjelasan pasal 6 ayat(1) UU PPh;

(2) bahwa selama proses pemeriksaan, Tim Pemeriksa juga telah melakukan permintaan keterangan kepada pihak lain, yaitu Pimpinan PT Airnav Indonesia Cabang Pekanbaru dalam surat nomor S- 00088/RIK.SIS/WPJ.02/PaPJ.2/2023 tanggal 3 November 2023 yang telahdiralatdengansuratnomorS- 00095/RIKSIS/WPJ.02/Papj.2/2023 tanggal 5 Desember 2023 dan dijawab oleh PT Airnav Indonesia dengan surat nomor

PT Pancasurya Agrindo

5121/OE/00/LPPNPI/OPS/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023;

(3) bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dipinjamkan Pemohon Banding berupa Perjanjian charter, invoice, Faktur Pajak dan bukti pembayaran sewa, bahwa jenis Helicopter model EC 130T2 itu adalah sama dengan helicopter model EC 130T2 PK-CFR, dan jenis helicopter Bell 429 itu sama dengan helicopter Bell 429 PK-CLP;

(4) bahwa berdasarkan surat tersebut, diketahui bahwa jenis helicopter yang teridentifikasi melakukan penerbangan di Wilayah Provinsi Riau selama periode Januari sd Desember 2020 adalah jenis helicopter dengan registrasi PK-CFR, sementara jenis helikopter dengan registrasi PK-CLP tidak terdapat Riwayat operasional penerbangan di periode yang sama. Selain itu, rute helikopter dengan registrasi PK- CFR pun tidak berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan;

(5) bahwa sebuah transaksi jasa dianggap eksis jika dapat dibuktikan penyerahan jasa benar-benar terjadi. Bahwa jasa tidak dapat dipisahkan dengan penyedia jasa, sehingga dalam transaksi jasa, penyedia jasa akan terlibat langsung dalam proses penyerahan jasa. Pembuktian keberadaan transaksi jasa akan ditunjukkan dengan dokumentasi dari mulai kontrak sampai dengan bukti pelaksanaan jasa;

(6) bahwa untuk meyakini bahwa jasa tersebut benar-benar terjadi, Tim Peneliti melakukan penelitian terhadap dokumen yang diberikan oleh Pemohon Banding pada saat pemeriksaan dan keberatan;

(7) bahwa bukti pembayaran kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa, tidak cukup memberikan keyakinan kepada Tim Peneliti, untuk membuktikan bahwa jasa dimaksud benar telah diserahkan kepada Pemohon Banding;

(8) bahwa dalam rangka pelaksanaan penelitian keberatan Pemohon Banding, Tim Peneliti telah melakukan permintaan peminjaman atas Seluruh dokumen pendukung atas Pembebanan Biaya Charter Helikopter sebesar Rp2.637.087.900 yang dikoreksi oleh Tim

PT Pancasurya Agrindo

Pemeriksa dan Pemohon Banding memenuhi permintaan tersebut dengan menyampaikan dokumen berupa Bukti Bank Bayar, Faktur Pajak, invoice dan Nota Disposisi Keuangan;

(9) bahwa terhadap dokumen berupa dokumen dengan nama “Bukti Bank Bayar”, Faktur Pajak, Invoice dan Nota Disposisi Keuangan yang disampaikan oleh Pemohon Banding, tidak memberikan informasi yang cukup atas underlying transaction yang mendasari timbulnya biaya charter helikopter, antara lain:

(a) Bagaimana penjelasan mengenai siapa pihak yang menggunakan helikopter tersebut apakah direksi, pegawai maupun pihak lainnya;

(b) Bagaimana penjelasan mengenai jenis kegiatan yang dilaksanakan terkait sewa helikopter tersebut;

(c) Bagaimana penjelasan mengenai tujuan adanya sewa helikopter kepada PT Matthew Air Nusantara pada tahun 2020 dan hubungannya dengan operasional perusahaan;

(10) bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan dokumen lainnya yang dapat memberikan informasi mengenai pembuktian keberadaan transaksi tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan Pemohon Banding, yang antara lain dapat berupa:

(a) Dokumen crew and passenger manifest (beserta penjelasan kedudukan penumpang dalam manajemen perusahaan) untuk seluruh jadwal penerbangan terkait biaya charter helikopter;

(b) Dokumen-dokumen seperti surat tertulis, email, faksimile dan lainnya yang digunakan sebagai pemberitahuan charter helikopter terkait sewa pesawat;

(c) Rencana Perjalanan yang menggunakan Pesawat serta Laporan Kegiatan;

(d) Dokumen Persetujuan Terbang untuk seluruh jadwal penerbangan terkait biaya sewa pesawat;

PT Pancasurya Agrindo

(11) bahwa untuk menguji penyerahan jasa yang terukur dan bagaimana mekanisme penyerahan jasa, maka informasi yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang disebutkan diatas menjadi penting. Namun Pemohon Banding tidak memberikan dokumen pendukung tersebut, dan Pemohon Banding juga tidak memenuhi undangan pelaksanaan pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka, Tim Peneliti tidak dapat meyakini apakah jasa tersebut memang benar telah diserahkan dan mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan Pemohon Banding;

b. Penelitian atas kontrak/perjanjian sewa atas Transaksi Charter Helicopter

(1) bahwa dalam perjanjian sewa menyewa helikopter mengikat pihak- pihak yakni Pemohon Banding sebagai pihak yang menyewa dan PT Matthew Air Nusantara sebagai pihak yang menyewakan;

(2) bahwa Perjanjian mengatur bahwa jangka waktu sewa yakni 12 (dua belas) bulan, namun ada klausul di perjanjian tersebut yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut akan diperpanjang secara otomatis kecuali ditentukan lain oleh para pihak. Jika perjanjian tidak dipengaruhi dengan hubungan istimewa, maka tidak akan ada klausul perjanjian akan diperpanjang secara otomatis, seolah-olah perjanjian ini bukan berlaku 12 bulan, tetapi perjanjian ini berlaku selamanya;

(3) bahwa dalam perjanjian tidak mengatur tujuan dari penggunaan helikopter tersebut, hanya menyebutkan sewa helikopter untuk penggunaan perusahaan;

(4) bahwa dalam perjanjian disebutkan sewa helikopter juga disertai dengan awak dan diperlengkapi dengan peralatan untuk pelaksanaan agenda;

(5) bahwa di dalam perjanjian disebutkan bahwa, pesawat udara (helikopter) harus dioperasikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan serta peraturan

PT Pancasurya Agrindo

perundang-undangan lainnya yang berlaku, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada peraturan keselamatan penerbangan sipil/civil aviation safety regulation yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan ketentuan tersebut di atas telah dimintakan kepada Pemohon Banding, namun tidak diberikan sampai proses keberatan selesai;

c. Penelitian atas syarat sahnya suatu perjanjian

(1) bahwa berdasarkan analisa atas fakta dokumen perjanjian Pemohon Banding dengan ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian sesuai Pasal 1320, Pasal 1332 s.d 1334, Pasal 1338 dan 1339 serta Pasal 1347 KUH Perdata, diperoleh informasi terkait perjanjian sewa antara Pemohon Banding sebagai pihak yang menyewa dan PT Matthew Air Nusantara sebagai pihak yang menyewakan dengan hasil sebagai berikut:

PT Pancasurya Agrindo

(2) bahwa penelitian eksistensi kebenaran transaksi sewa berdasarkan dokumentasi yang lazim ada pada transaksi sewa, dengan hasil sebagai berikut:

(3) bahwa dari hasil pengujian di atas, Peneliti menyimpulkan:

(a) bahwa Perjanjian sewa (sewa) helikopter antara Pemohon Banding dengan PT Matthew Air Nusantara tidak terbukti memenuhi seluruh syarat sah perjanjian sewa yang lazim karena tidak memenuhi unsur-unsur sewa sebagaimana dijelaskan di atas yaitu pembayaran dalam jumlah tertentu karena perjanjian hanya mengatur harga minimum atas sewa helikopter, namun tidak mengatur tujuan dari dilakukannya sewa helikopter yang merupakan hal yang mendasari pembayaran sewa tersebut;

PT Pancasurya Agrindo

(b) bahwa berdasarkan dokumentasi yang lazim ada pada transaksi sewa helikopter, tidak terbukti terdapat transaksi sewa helikopter karena tidak memenuhi unsur sewa sebagaimana dijelaskan di atas yaitu: Objek, yaitu barang (berwujud) yang disediakan tidak terbukti untuk disewa Pemohon Banding;

(c) bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur perjanjian sewa helicopter tersebut di atas maka Peneliti menyimpulkan tidak terbukti adanya eksistensi atas sewa helikopter yang dibebankan Pemohon Banding;

d. Pemenuhan Unsur pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha yaitu pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen

(1) bahwa berdasarkan penelitian atas kontrak/Perjanjian Sewa Helikopter, diperoleh hasil perjanjian antara Pemohon Banding dengan PT Matthew Air Nusantara tidak terbukti merupakan perjanjian sewa karena tidak memenuhi unsur-unsur sewa yaitu pembayaran dalam jumlah tertentu karena perjanjian hanya mengatur harga minimum atas sewa pesawat, namun tidak mengatur tujuan dari dilakukannya sewa pesawat yang merupakan hal yang mendasari pembayaran sewa tersebut. Dalam perjanjian hanya menyebutkan bahwa helikopter untuk penggunaan perusahaan tanpa mengatur lebih lanjut jenis kegiatan yang dilakukan terkait sewa helikopter tersebut;

(2) bahwa tidak terdapat penjelasan latar belakang/kondisi yang mendasari Pemohon Banding untuk melakukan sewa helicopter;

(3) bahwa berdasarkan fakta hasil penelitian tersebut, Peneliti menyimpulkan bahwa pengeluaran atas sewa helikopter terbukti tidak memenuhi unsur adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen;

PT Pancasurya Agrindo

e. Pengujian Kebutuhan dan Manfaat ekonomi atas Transaksi Charter Helicopter

(1) bahwa dokumen yang tersedia terkait transaksi charter helikopter tersebut hanya berupa dokumen Bukti Bank Bayar, Faktur Pajak, invoice dan Nota Disposisi Keuangan. Selain data tersebut tidak terdapat dokumen lain yang dapat memberikan informasi baik berupa crew and passenger manifest, rencana perjalanan, dan dokumen persetujuan terbang dll;

(2) bahwa berdasarkan hal tersebut, tidak diketahui maksud dan tujuan dari sewa helikopter, tidak dapat diketahui latar belakang dari transaksi sewa helikopter tersebut apakah memang dibutuhkan oleh Pemohon Banding dan memberikan manfaat yang terukur bagi perusahaan Pemohon Banding;

(3) bahwa kebutuhan atas jasa seharusnya muncul karena Pemohon Banding tidak mampu melakukan sendiri aktivitas jasa tersebut. Bahwa untuk mengetahui mampu atau tidaknya Pemohon Banding melakukan sendiri aktivitas tersebut, dapat dibuktikan dengan fungsi yang dijalankan oleh Pemohon Banding;

(4) bahwa charter helicopter sewajarnya diperlukan dalam hal kegiatan operasional perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan perusahaan sehingga dapat dibebankan sebagai pengurang atas penghasilan bruto Pemohon Banding;

(5) bahwa berdasarkan hal tersebut, Tim Peneliti tidak dapat meyakini apakah atas charter helikopter tersebut memang dibutuhkan dan memberikan manfaat yang terukur kepada Pemohon Banding, ataupun memberikan dampak buruk yang signifikan apabila charter helikopter tersebut tidak dilaksanakan;

(6) bahwa Pemohon Banding tidak menguraikan secara jelas bagaimana kebutuhan, tujuan dan manfaat ekonomis atau komersial yang terukur dari kegiatan sewa helikopter tersebut bagi kegiatan usaha perusahaan yang dapat meningkatkan keuntungan atau menambah

PT Pancasurya Agrindo

efisiensi melalui penurunan beban operasional, sehingga tidak dapat diketahui bagaimanakah hubungan langsung maupun tidak langsung atas transaksi charter helikopter dengan kegiatan usaha Pemohon Banding untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan Pemohon Banding;

f. Pengujian Kebutuhan atas transaksi Sewa Helikopter

(1) bahwa kebutuhan atas jasa seharusnya muncul karena Pemohon Banding tidak mampu melakukan sendiri aktivitas jasa tersebut. Bahwa untuk mengetahui mampu atau tidaknya Pemohon Banding melakukan sendiri aktivitas tersebut, dapat dibuktikan dengan fungsi yang dijalankan oleh Pemohon Banding;

(2) bahwa sewa helikopter sewajarnya diperlukan dalam hal kegiatan operasional perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen sehingga dapat dibiayakan sebagai biaya fiskal;

(3) bahwa Perjanjian Sewa Menyewa Helikopter Nomor 25/C-Pesawat Udara/PSA/LGL/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 dan Nomor 09/C-Pesawat Udara/PSA/LGL/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 hanya mengatur tentang transaksi sewa helikopter berupa helikopter seri Bell-429 dan EC130T2, namun tidak menjelaskan tujuan dilakukannya sewa helikopter tersebut;

(4) bahwa Pemohon Banding membebankan biaya sewa helikopter untuk tahun 2020 sebesar Rp2.637.087.900. Dilihat dari tanggal awal perjanjian sewa helikopter yaitu tanggal 16 Desember 2013 dan biaya sewa helikopter setahun sekitar Rp3 Milyar, urgensi penggunaan helikopter sebagai alat transportasi Pemohon Banding, kenapa Pemohon Banding memilih opsi sewa helikopter ke perusahaan afiliasi, bukan membeli aset helicopter;

(5) bahwa berdasarkan hal tersebut maka Tim Peneliti menyimpulkan bahwa Pemohon Banding tidak membutuhkan sewa helikopter untuk menunjang kegiatan usahanya;

PT Pancasurya Agrindo

g. bahwa berdasarkan hasil penelitian, tidak terbukti atas transaksi charter helicopter yang dibiayakan oleh Pemohon Banding adalah benar telah teralisasi, namun apabila charter helicopter memang benar terealisasi, tidak serta-merta atas biaya tersebut memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilannya, antara lain dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) bahwa Pemohon Banding tidak menguraikan secara jelas bagaimana kebutuhan, tujuan dan manfaat ekonomis atau komersial yang terukur dari kegiatan charter helicopter tersebut bagi kegiatan usaha perusahaan yang dapat meningkatkan keuntungan atau menambah efisiensi melalui penurunan beban operasional, sehingga tidak dapat diketahui bagaimanakah hubungan langsung maupun tidak langsung atas transaksi charter helicopter dengan kegiatan usaha Pemohon Banding;

(2) bahwa Pemohon Banding tidak menyampaikan dokumen mengenai procurement dan requirement atas charter helicopter. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak dapat diketahui latar belakang dari transaksi charter helicopter tersebut, apakah charter helicopter memang didasarkan pada kebutuhan Pemohon Banding;

(3) bahwa dari hasil pengujian di atas dapat disimpulkan biaya charter helicopter bukanlah benar-benar memberikan manfaat ekonomis langsung kepada Pemohon Banding, melainkan hanya untuk kepentingan grup usaha yang pembebanannya dialokasikan kepada Pemohon Banding;

h. bahwa transaksi charter helicopter yang menjadi sengketa keberatan, dilakukan oleh Pemohon Banding dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, namun Pemohon Banding tidak membuktikan kebenaran (eksistensi) atas transaksi sewa pesawat tersebut dalam dokumen lokal Pemohon Banding terkait penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman

PT Pancasurya Agrindo

usaha, sehingga pengujian atas penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas transaksi sewa pesawat berdasarkan Pasal 18 ayat

(3) UU PPh tidak dapat dilaksanakan secara patut dan sesuai ketentuan yang berlaku;

i. bahwa berdasarkan pengujian eksistensi dan manfaat sebagaimana di atas, diketahui bahwa atas Sewa Alat Pengangkutan – MAN tidak diperoleh penjelasan dan dokumen yang valid bahwa Sewa Alat Pengangkutan – MAN tersebut nyata diterima dan membawa manfaat kepada Pemohon Banding untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan Pemohon Banding sehingga atas biaya tersebut dilakukan koreksi seluruhnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh;

j. bahwa Spesifikasi helikopter yang digunakan adalah bukan helikopter yang secara spesifikasi teknis digunakan untuk industri perkebunan sawit dan pabrik kelapa sawit pada PT. PSA. (misal: untuk pemupukan, survei lapangan, pengangkutan hasil dll);

k. bahwa hasil penelitian terkait biaya trasportasi yang dibebankan Wajib Pajak, terdapat 4 (empat) unsur atas biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 18 ayat (3) dan (4) UU PPh, Pasal 9 ayat (8) huruf b dan Pasal 13 ayat (9) UU PPN dan OECD Transfer Pricing Guidelines, paragraph 7.5:

(1) Adanya eksistensi atau kebenaran pelaksanaan pemberian barang/jasa atas pembebanan biaya tersebut;

(2) Adanya hubungan langsung maupun tidak langsung biaya tersebut dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan;

(3) Bukan untuk kepentingan pribadi pribadi pihak-pihak tertentu;

(4) Adanya kebenaran dan kewajaran atas transaksi;

PT Pancasurya Agrindo

l. bahwa hasil penelitian pemenuhan unsur Adanya eksistensi atau kebenaran pelaksanaan pemberian barang/ jasa atas pembebanan biaya:

(1) bahwa Perjanjian antara Pemohon Banding dengan PT Matthew Air Nusantara tidak terbukti memenuhi syarat sah perjanjian sewa yang lazim karena tidak memenuhi unsur-unsur sewa yaitu pembayaran dalam jumlah tertentu karena perjanjian hanya mengatur harga minimum atas sewa helikopter, namun tidak mengatur tujuan dari dilakukannya sewa helikopter yang merupakan hal yang mendasari pembayaran sewa tersebut. Berakhir nya jangka waktu perjanjian tidak ada, karena ada klausul perjanjian otomatis diperpanjang setelah lewat 12 bulan;

(2) bahwa berdasarkan dokumentasi yang lazim ada pada transaksi sewa, tidak terbukti terdapat transaksi sewa karena tidak memenuhi unsur sewa sebagaimana dijelaskan di atas yaitu Objek, yaitu barang (berwujud) yang disediakan tidak terbukti untuk disewa Pemohon Banding;

(3) bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur perjanjian sewa maka Peneliti menyimpulkan tidak terbukti adanya eksistensi atau kebenaran pelaksanaan sewa helikopter yang dibebankan Pemohon Banding;

m.Hasil penelitian pemenuhan unsur adanya hubungan langsung maupun

tidak langsung biaya tersebut dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan

bahwa pengeluaran atas sewa helikopter terbukti tidak memenuhi unsur adanya hubungan langsung maupun tidak langsung biaya tersebut dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan karena perjanjian antara Pemohon Banding dengan PT Matthew Air Nusantara terbukti bukan merupakan perjanjian sewa karena tidak memenuhi unsur-unsur sewa yaitu pembayaran dalam jumlah tertentu karena perjanjian hanya mengatur harga minimum atas

PT Pancasurya Agrindo

sewa pesawat, namun tidak mengatur tujuan dari dilakukannya sewa pesawat yang merupakan hal yang mendasari pembayaran sewa tersebut. Dalam perjanjian hanya menyebutkan bahwa helikopter untuk penggunaan perusahaan tanpa mengatur lebih lanjut jenis kegiatan yang dilakukan terkait sewa helikopter tersebut;

n. Hasil penelitian pemenuhan unsur bukan untuk kepentingan pribadi pribadi pihak-pihak tertentu

bahwa pengeluaran atas sewa helicopter terbukti tidak memenuhi unsur bukan untuk kepentingan pribadi pihak-pihak tertentu karena perjanjian sewa helikopter tidak mengatur tujuan yang jelas dari dilakukannya sewa helikopter tersebut. Dalam perjanjian hanya menyebutkan bahwa helikopter untuk penggunaan perusahaan tanpa mengatur lebih lanjut jenis kegiatan yang dilakukan terkait sewa helikopter tersebut;

o. Hasil penelitian pemenuhan unsur Adanya kebenaran dan kewajaran atas transaksi

bahwa pengeluaran atas sewa helikopter terbukti tidak memenuhi unsur adanya kebenaran dan kewajaran atas transaksi karena:

(1) bahwa dari hasil Pengujian Eksistensi atas sewa helikopter, tidak terbukti bahwa sewa helikopter tersebut memang benar telah diserahkan karena dokumen pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding tidak memberikan informasi yang cukup atas underlying transaction yang mendasari timbulnya biaya sewa helicopter;

(2) bahwa dari hasil pengujian manfaat atas transaksi sewa helikopter, tidak terbukti bahwa sewa helikopter tersebut memberikan manfaat yang terukur kepada Pemohon Banding ataupun memberikan dampak buruk yang signifikan apabila sewa helikopter tersebut tidak dilaksanakan;

PT Pancasurya Agrindo

(3) bahwa dari hasil pengujian kebutuhan atas transaksi sewa helikopter, tidak terbukti bahwa sewa helikopter tersebut memang dibutuhkan oleh Pemohon Banding, ataupun memberikan dampak buruk yang signifikan apabila sewa helikopter tersebut tidak dilaksanakan;

p. bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa eksistensi biaya sewa helikopter tidak ada dan tidak terpenuhinya syarat material atas Faktur Pajak Masukan charter helicopter, sehingga tidak sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf f dan Pasal 13 ayat (9) UU PPN beserta penjelasannya, Faktur Pajak atas biaya sewa helikopter tersebut tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan;

q. bahwa berdasarkan data fakta di atas, Tim Peneliti Keberatan berkesimpulan bahwa alasan keberatan Pemohon Banding atas sengketa Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan atas charter helicopter dari PT Matthew Air Nusantara tidak dapat diterima dan koreksi Tim Pemeriksa dipertahankan karena berdasarkan pengujian, bukti kompeten yang cukup dan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor 16/PSA/SUB/PPN/2020/2025 tanggal 17 September 2025, pada pokoknya menyampaikan hal-hal yang sama dengan Surat Banding-nya;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P sebagai berikut:

Bukti P-1. SofkopiKeputusanKeberatanNomorKEP-

00087/KEB/WPJ.02/2025 tanggal 21 Maret 2025;

PT Pancasurya Agrindo

Bukti P-2. Sofkopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak

Pertambahan Nilai Nomor 00046/207/20/218/24 tanggal 2 April 2024;

Bukti P-3. Sofkopi Surat Keberatan Nomor 045/PSA.VI/2024 tanggal 14

Juni 2024;

Bukti P-4. Sofkopi Surat Kuasa Khusus;

Bukti P-5. Sofkopi Pakta Integritas;

Bukti P-6. Sofkopi Akta Notaris Nomor 105 tanggal 26 September 2023; Bukti P-7. Sofkopi Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp38.535.407 pada

tanggal 30 April 2024 pada Bank Mandiri dengan Nomor NTPN 60BAD3LB27446ANH;

Bukti P-8. Sofkopi Matriks Sengketa;

Bukti P-9. SofkopiPenjelasanTertulisNomor

16/PSA/PENJELASAN/PPN/2020/2026 tanggal 9 Januari 2026; Bukti P-10. SofkopiPenjelasanTertulisNomor

16/PSA/PENJELASAN/PPN/2020/2026 tanggal 9 Februari 2026;

Bukti P-11. Sofkopi Sertifikat Hak Guna Usaha;

Bukti P-12. Sofkopi Bukti Pembayaran MAN PSA_20.07.7300000116,

20.08.7300000140, 20.09.7300000179, 20.10.7300000243, 20.03.1301612,20.04.1301619,20.05.7300000069, 20.06.7300000091, 20.02.1301602;

Bukti P-13. Sofkopi Manifest EC 130T2 PSA 2020 - 23 Jan 2020, Manifest

Bell-429 PSA - 7 Februari 2020, Manifest Bell-429 PSA - 11 Juni 2020, Manifest EC 130T2 PSA 2020 - 21 Jan 2020;

Bukti P-14. Sofkopi Perjanjian Charter Pesawat Udara Nomor 09/C-Pesawat

Udara/PSA/LGL/V/2014;

Bukti P-15. Sofkopi Perjanjian Charter Pesawat Udara Nomor 25/C-Pesawat

Udara/PSA/LGL/XII/2013;

Bukti P-16. Sofkopi Tanda terima Dokumen Penyerahan Pemohon Banding

Pajak Pertambahan Nilai;

Bukti P-17. Sofkopi Kesimpulan Akhir tanpa nomor tanggal 4 Mei 2026;

PT Pancasurya Agrindo

PT Pancasurya Agrindo

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP- 00087/KEB/WPJ.02/2025 tanggal 21 Maret 2025 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2020 Nomor 00046/207/20/218/24 tanggal 2 April 2024 termasuk sengketa pajak, sehingga berdasarkan Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat

(2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang bahwa sesuai peraturan perundang-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor 76/PSA/BANDING/PPN/2020/2025 tanggal 13 Juni 2025 dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan Keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran 50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 36 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4), dan Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

PT Pancasurya Agrindo

Menimbang bahwa alasan-alasan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan atas Jasa Charter Helikopter sebesar Rp26.820.300 adalah sebagai berikut:

a. bahwa Terbanding melakukan koreksi atas pengkreditan Pajak Masukan senilai Rp26.820.300 yang berasal dari transaksi perolehan Jasa Charter Helikopter. Koreksi Pajak Masukan ini merupakan sengketa turunan dari koreksi Pajak Penghasilan (PPh) Badan atas pembebanan biaya jasa angkutan yang bernilai total Rp2.637.087.900 dalam 1 (satu) Tahun Pajak operasional. Dalam melakukan koreksi ini, Terbanding bersandar pada landasan hukum Undang-Undang (UU) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pasal 9 Ayat (8) Huruf b dan Huruf f, serta Pasal 13 Ayat (9) beserta Penjelasan-nya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan perpajakan tersebut, Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan apabila sebuah pengeluaran tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha Wajib Pajak, atau apabila Faktur Pajak yang diterbitkan tidak mencerminkan kenyataan yang sebenarnya mengenai penyerahan jasa tersebut. Selain itu, Terbanding juga menggunakan dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.03/2020 Pasal 14, serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor

PT Pancasurya Agrindo

PER-32/PJ/2011 dan PER-22/PJ/2013 sebagai panduan krusial untuk melaksanakan prosedur pengujian kewajaran dan kelaziman usaha atas transaksi afiliasi;

c. bahwa proses analisis yang dilakukan oleh Terbanding berawal dari identifikasi adanya hubungan istimewa antara Pemohon Banding dengan pihak entitas penyedia jasa aviasi, yaitu PT Matthew Air Nusantara. Hubungan istimewa ini terbukti sah ada karena kedua entitas tersebut dimiliki oleh pihak yang sama, yakni PT Ciliandra Perkasa, dengan porsi kepemilikan saham di atas dua puluh lima persen. Terbanding juga menyoroti dan menemukan adanya celah perbedaan tarif pajak yang signifikan, dimana Pemohon Banding tunduk pada tarif Pajak Penghasilan Badan umum, sedangkan PT Matthew Air Nusantara menikmati fasilitas tarif pajak final persewaan pesawat yang sangat rendah yakni sebesar 1,8% (satu koma delapan persen). Berbekal temuan hubungan afiliasi serta perbedaan tarif yang sangat memungkinkan terjadinya praktik penghindaran pajak ini, Terbanding mewajibkan pelaksanaan pengujian pendahuluan untuk membuktikan apakah jasa sewa helikopter tersebut secara nyata benar-benar diberikan, dibutuhkan, memberikan manfaat ekonomis, dan bukan sekadar aktivitas untuk kepentingan pemegang saham entitas induk;

d. bahwa untuk memperkuat hasil analisisnya, Terbanding membedah sejumlah alat bukti primer, yang salah satunya adalah dokumen manifes penerbangan serta dokumen rencana penerbangan helikopter. Melalui penelitian terhadap manifes penerbangan untuk armada helikopter tipe EC- 130 dan tipe Bell-429, Terbanding menemukan fakta materiil bahwa penerbangan tersebut sering kali tidak menyinggahi lokasi perkebunan Pemohon Banding, melainkan melintas dan mendarat di wilayah usaha perusahaan anggota grup lain, bahkan rutenya mencapai wilayah provinsi Kalimantan;

e. bahwa penolakan atas argumen operasional ini semakin diyakinkan oleh bukti surat jawaban konfirmasi resmi dari Airnav Cabang Pekanbaru yang menyatakan bahwa armada helikopter tipe Bell-429 sama sekali tidak

PT Pancasurya Agrindo

memiliki riwayat pergerakan terbang di langit Riau selama tahun 2020, sementara helikopter tipe EC-130 memang beroperasi di Riau namun terbukti tidak mengarah menuju tempat usaha Pemohon Banding. Selain rute perjalanan yang dianggap janggal, Terbanding menemukan bahwa seluruh dokumen manifes tersebut selalu mencantumkan nama entitas induk First Resources sebagai pihak pelanggan, dengan daftar penumpang yang selalu diisi oleh figur jajaran eksekutif tingkat atas dari entitas holding tersebut;

f. bahwa Terbanding kemudian memperluas ruang lingkup analisisnya dengan meninjau bukti tagihan bulanan serta pelaporan SPT Masa PPN milik PT Matthew Air Nusantara. Melalui rincian bukti tagihan tersebut, Terbanding menemukan fakta bahwa sama sekali tidak terdapat penerbitan tagihan dari bulan Oktober hingga bulan Desember, yang mana temuan ini langsung digunakan untuk menggugurkan argumen Pemohon Banding yang bersikeras mengklaim bahwa kontrak tersebut bersifat penyiagaan dengan klausul kewajiban tagihan minimum. Di sisi lain, pembongkaran data pelaporan pajak PT Matthew Air Nusantara memperlihatkan bahwa terdapat banyak perusahaan lain di dalam lingkup grup First Resources yang secara serentak ikut ditagihkan biaya sewa helikopter dengan nilai nominal angka yang sama persis;

g. bahwa keberadaan kesamaan nilai tagihan yang identik antarperusahaan afiliasi ini memicu Terbanding untuk membangun penalaran bahwa alokasi penagihan tersebut sama sekali tidak didasarkan pada argometer durasi pemakaian riil dari masing-masing entitas penyewa. Melalui landasan penalaran logis yang ditarik dari seluruh konklusi pembuktian tersebut, Terbanding berpendapat kuat bahwa pembebanan biaya Jasa Charter Helikopter tersebut bukan merupakan pengeluaran untuk kebutuhan nyata dari operasional kebun Pemohon Banding. Terbanding memandang skema transaksi ini murni sebagai sebuah wujud aktivitas pemegang saham yang bertujuan sebatas untuk membiayai dan memfasilitasi mobilisasi jajaran manajemen First Resources Ltd dalam mengunjungi berbagai entitas anak usahanya;

PT Pancasurya Agrindo

h. bahwa mengingat layanan jasa helikopter ini dipandang tidak memenuhi syarat pengujian eksistensi kelaziman bisnis dan diyakini tidak memberikan manfaat langsung terhadap roda kegiatan usaha Pemohon Banding, maka dokumen Faktur Pajaknya dinilai mengandung cacat material sehingga hak pengkreditan atas seluruh Pajak Masukannya harus dibatalkan. Rangkaian proses deduksi dan penalaran hukum inilah yang pada akhirnya dasar Terbanding untuk menetapkan koreksi Pajak Masukan sebesar Rp26.820.300;

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan Jasa Charter Helikopter sebesar Rp26.820.300 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. bahwa sengketa ini bermula dari langkah koreksi yang dilakukan oleh Terbanding terhadap pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan Jasa Charter Helikopter dengan rincian nilai koreksi sengketa sebesar Rp26.820.300. Koreksi Pajak Masukan ini sejatinya merupakan sengketa turunan yang berkaitan sangat erat dengan koreksi biaya alat pengangkutan udara pada ranah sengketa PPh Badan untuk Tahun Pajak 2020. Pemohon Banding menolak seluruh dalil koreksi tersebut karena meyakini bahwa eksistensi maupun manfaat dari transaksi penyewaan helikopter tersebut telah dibuktikan secara sah, relevan, dan meyakinkan di dalam proses persidangan;

b. bahwa guna mematahkan keraguan dan argumentasi dari Terbanding, Pemohon Banding telah menyerahkan rangkaian bukti administrasi yang komprehensif selama masa persidangan. Pemohon Banding melampirkan bukti transaksi berupa Perjanjian Sewa dengan PT Matthew Air Nusantara yang secara terperinci mengatur ketentuan klausul tagihan minimum beserta tarif sewa armada yang berlaku. Pemohon Banding juga menyerahkan dokumen tagihan faktur bulanan yang disandingkan dengan bukti transfer bank untuk mengonfirmasi bahwa realisasi pembayaran riil benar-benar dilakukan oleh Pemohon Banding kepada entitas penyedia jasa aviasi tersebut. Selain itu, Pemohon Banding turut memperlihatkan

PT Pancasurya Agrindo

bukti berupa dokumen manifes penerbangan untuk armada helikopter tipe EC 130T2 dan tipe Bell-429 guna mengklarifikasi bahwa seluruh penumpang dari penerbangan tersebut murni merupakan jajaran manajemen serta para tenaga ahli operasional, dengan rute penerbangan yang jelas-jelas mengarah menuju lokasi perkebunan dan area potensial investasi. Bukti tambahan berupa Sertifikat Hak Guna Usaha juga dihadirkan untuk menunjukkan bahwa Pemohon Banding secara nyata mengelola hamparan perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih sepuluh ribu hektar, yang mana fakta luas area operasional ini membuat ketersediaan armada helikopter menjadi sebuah kebutuhan mutlak;

c. bahwa Pemohon Banding menolak dalil Terbanding yang menyimpulkan bahwa kesamaan angka tagihan agregat sebesar Rp2.637.087.900 pada beberapa perusahaan di dalam grup membuktikan keberadaan skema rekayasa alokasi biaya secara internal. Pemohon Banding memaparkan penjelasan bahwa di dalam industri bisnis persewaan pesawat, penerapan mekanisme tagihan minimum merupakan sebuah standar praktik kelaziman bisnis yang difungsikan sebagai biaya komitmen jaminan ketersediaan unit armada. Pemohon Banding merincikan bahwa pada periode operasional tahun 2020 terjadi krisis pandemi yang membatasi pergerakan manusia secara drastis, sehingga menjadi suatu hal yang logis apabila penggunaan helikopter oleh mayoritas entitas dalam grup terhenti pada ambang batas pemakaian minimum yang menyebabkan hasil angka tagihannya selalu bermuara pada kesamaan nilai tagihan minimum tersebut;

d. bahwa dalil Terbanding yang menganggap bahwa pembebanan biaya armada ini hanya sekadar penugasan angka mati turut dipatahkan oleh Pemohon Banding lewat pembuktian fluktuasi, dimana pada bulan tertentu seperti Masa Pajak Februari 2020 nilai tagihannya terbukti dapat melonjak melampaui tarif dasar tagihan minimum akibat adanya peningkatan intensitas kegiatan kunjungan lapangan. Pergerakan fluktuasi angka tagihan ini dijadikan sebagai penegas oleh Pemohon Banding bahwa mekanisme penagihan armada tersebut murni dihitung berlandaskan pada argometer pemakaian riil di lapangan;

PT Pancasurya Agrindo

e. bahwa sebagai landasan argumen tambahan untuk menyanggah metode analisis Terbanding, Pemohon Banding berpendapat bahwa Terbanding telah menarik suatu kesimpulan yang prematur karena hanya bersandar pada pembacaan angka agregat di dalam lampiran SPT Masa PPN milik entitas penyedia jasa penyewaan helikopter. Pemohon Banding menyoroti fakta fatal dimana Terbanding sama sekali tidak pernah meninjau data primer esensial berupa rincian dokumen manifes terbang maupun detail tagihan bulanan dari masing-masing perusahaan anggota grup;

f. bahwa terkait dengan tuduhan pembagian dividen terselubung dan transaksi pihak afiliasi yang dituduhkan, Pemohon Banding membatalkannya dengan menyuguhkan fakta otentik bahwa penyedia jasa helikopter tersebut rupanya juga menyewakan armadanya kepada pihak ketiga yang sepenuhnya independen di pasar niaga terbuka. Kehadiran portofolio transaksi dengan pelanggan dari pihak independen ini dijadikan sebagai bukti bahwa operasional entitas aviasi tersebut merupakan kegiatan bisnis penerbangan komersial murni, sehingga skema perikatan sewa yang dijalaninya bersama Pemohon Banding secara otomatis telah selaras dan senapas dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. Oleh karena seluruh fondasi dan basis argumentasi Terbanding terbukti mengandung cacat fakta yang parah, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa segala asumsi spekulatif Terbanding mengenai hilangnya penerimaan pajak menjadi batal demi hukum dan seluruh hak pengkreditan Pajak Masukan senilai sengketa tersebut harus dikembalikan seutuhnya kepada Pemohon Banding;

Menimbang bahwa dengan demikian pokok permasalahan sengketa ini terletak pada perbedaan pandangan mengenai eksistensi manfaat riil Jasa Charter Helikopter dan ada atau tidaknya hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding. Terbanding menyimpulkan bahwa penyewaan armada helikopter tersebut murni merupakan aktivitas pemegang saham (shareholder activity) yang difungsikan semata-mata untuk memfasilitasi mobilisasi jajaran manajemen grup First Resources Ltd,

PT Pancasurya Agrindo

sehingga Pajak Masukannya tidak memenuhi syarat untuk dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 Ayat (8) Huruf b dan Huruf f, serta Pasal 13 Ayat (9) UU PPN. Sebaliknya, Pemohon tidak setujudengan koreksi tersebut karena meyakini bahwa transaksi penyewaan armada itu benar-benar direalisasikan dan keberadaannya mutlak dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pengawasan manajemen dan tenaga ahli menuju area hamparan perkebunan kelapa sawit mereka yang sangat luas;

Menimbang bahwa sengketa ini pada dasarnya merupakan sengketa pembuktian sekaligus sengketa yuridis. Dari aspek pembuktian, Pemohon Banding dan Terbanding saling beradu argumentasi dalam membaca dan menafsirkan alat-alat bukti seperti dokumen manifes penerbangan, rencana penerbangan (flight plan), dokumen tagihan bulanan (invoice), hingga surat jawaban konfirmasi dari otoritas penerbangan guna menguji siapa penumpang sebenarnya, ke mana rute terbang armada tersebut, dan apa dasar kelaziman bisnis dalam penetapan nilai tagihannya. Di saat yang bersamaan, sengketa ini memiliki dimensi yuridis yang kuat karena titik tolak persoalannya bertumpu pada perdebatan mengenai penerapan dan penafsiran hukum perpajakan, khususnya terkait apakah transaksi dengan pihak afiliasi ini telah lulus uji pendahuluan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sesuai dengan amanat Pasal 14 PMK Nomor 22/PMK.03/2020, serta bagaimana implikasi hukum dari hasil uji tersebut terhadap keabsahan pengkreditan Faktur Pajak di dalam koridor UU PPN;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan atas dalil-dalil dan bukti-bukti yang disampaikan para pihak, Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut:

a. bahwa permasalahan utama dalam perkara a quo adalah koreksi Terbanding atas pengkreditan Pajak Masukan sebesar Rp26.820.300 yang berasal dari transaksi perolehan Jasa Charter Helikopter dari PT Matthew Air Nusantara. Pengadilan Pajak mencatat bahwa sengketa Pajak Masukan ini merupakan sengketa turunan yang memiliki keterkaitan hukum mutlak

PT Pancasurya Agrindo

dengan sengketa pokok pada ranah PPh Badan Tahun Pajak 2020 (sengketa nomor 004969.15/2025/PP), dimana Terbanding melakukan koreksi positif atas pembebanan biaya jasa angkutan udara sebesar Rp2.637.087.900. Oleh karena itu, isu hukum yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Pajak adalah menentukan apakah perolehan jasa aviasi tersebut secara materiil memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding untuk Mendapatkan, Menagih, dan Memelihara penghasilan (prinsip 3M) sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (8) Huruf b UU PPN;

b. bahwa Terbanding mendasarkan argumen pada hasil pengujian substansi ekonomi dan hubungan istimewa antara Pemohon Banding dengan PT Matthew Air Nusantara di bawah pengendalian PT Ciliandra Perkasa. Terbanding menemukan adanya indikasi penghindaran pajak akibat perbedaan tarif PPh Badan umum dengan tarif PPh Final pasal 15 sebesar 1,8% yang dinikmati penyedia jasa. Berdasarkan bukti eksternal berupa manifes penerbangan dan konfirmasi AirNav Cabang Pekanbaru, Terbanding menyimpulkan bahwa armada helikopter tidak pernah beroperasi di wilayah perkebunan Pemohon Banding melainkan melintasi wilayah entitas grup lain hingga ke Kalimantan, serta hanya mengangkut jajaran eksekutif entitas induk (First Resources), sehingga transaksi ini diklasifikasikan sebagai aktivitas pemegang saham (shareholder activity);

c. bahwa Pemohon Banding menolak seluruh dalil Terbanding dan menyatakan bahwa transaksi charter helikopter tersebut nyata eksistensinya dan mutlak dibutuhkan untuk menunjang mobilisasi manajemen serta tenaga ahli dalam mengawasi hamparan perkebunan kelapa sawit milik Pemohon Banding seluas ±10.000 hektar. Pemohon Banding berargumen bahwa kesamaan nilai tagihan bulanan antar-afiliasi grup terjadi karena pemberlakuan klausul tagihan minimum (minimum billing) sebagai commitment fee penyiagaan armada di masa pandemi Covid-19, bukan akibat rekayasa alokasi biaya internal. Pemohon Banding juga menegaskan bahwa PT Matthew Air Nusantara merupakan entitas komersial independen yang juga melayani pihak ketiga di pasar terbuka;

PT Pancasurya Agrindo

d. bahwa dalam menguji kebenaran materiil, Pengadilan Pajak menerapkan prinsip hierarki bukti dimana bukti eksternal yang diperoleh dari pihak ketiga yang independen memiliki bobot pembuktian lebih tinggi dibandingkan dengan dokumen internal afiliasi. Pengadilan Pajak menilai bahwa surat jawaban konfirmasi resmi dari AirNav Cabang Pekanbaru merupakan bukti pihak ketiga yang netral dan objektif. Fakta hukum yang terungkap dari konfirmasi tersebut menyatakan bahwa armada Bell-429 tidak memiliki riwayat terbang di langit Riau selama tahun 2020, dan armada EC-130 yang beroperasi di Riau terbukti secara materiil tidak pernah mengarah atau mendarat di lokasi perkebunan Pemohon Banding;

e. bahwa selanjutnya, Pengadilan Pajak melakukan uji kewajaran logis dan ekonomi terhadap argumen minimum billing yang diajukan oleh Pemohon Banding. Berdasarkan kesesuaian akuntansi dan perilaku ekonomi komersial, apabila suatu perikatan bersifat fixed commitment fee untuk penyiagaan kapasitas (standby capacity charge), maka tagihan minimum harus diterbitkan secara konsisten berkala. Namun, Pengadilan Pajak menemukan fakta bahwa tidak terdapat penerbitan tagihan dari bulan Oktober hingga Desember 2020. Hilangnya tagihan pada kuartal keempat tersebut secara logis meruntuhkan klaim Pemohon Banding mengenai keberadaan klausul penyiagaan tetap dan membuktikan bahwa pola penagihan disamaratakan (equal split) antar-afiliasi merupakan wujud pengalokasian biaya (cost shifting) yang tidak mencerminkan realitas pemakaian riil;

f. bahwa Pengadilan Pajak wajib menghubungkan fakta materiil yang terungkap dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (8) Huruf b UU PPN yang secara tegas melarang pengkreditan Pajak Masukan atas pengeluaran yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Pengadilan Pajak juga terikat pada asas hukum dimana status hukum sengketa Pajak Masukan (sebagai hukum turunan/aksesor) demi hukum wajib mengikuti dan tunduk pada status hukum sengketa biaya pokoknya di ranah PPh Badan (sebagai hukum pokok/principal);

PT Pancasurya Agrindo

g. bahwa Pengadilan Pajak memutuskan untuk mempertahankan seluruh koreksi positif Terbanding atas biaya Jasa Charter Helikopter tersebut. Dalam putusan sengketa pokok tersebut, Pengadilan Pajak secara materiil menetapkan bahwa pengeluaran charter helikopter merupakan shareholder activity untuk kepentingan mobilisasi manajemen entitas induk dan bukan pengeluaran operasional Pemohon Banding;

h. bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan bahwa terdapat alasan hukum yang cukup untuk tetap mempertahankan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan Jasa Charter Helikopter sebesar Rp26.820.300;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 12 Ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan:

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

Menimbang bahwa ketentuan pejelasan Pasal 29 Ayat (2) Undang- Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan:

… Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan …

Menimbang bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan:

Pasal 69 Ayat (1) Huruf e

Alat bukti dapat berupa “pengetahuan hakim”, yang di Pasal 75 disebutkan adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya.

PT Pancasurya Agrindo

Pasal 74

Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal.

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

Memori Penjelasan Pasal 78

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menimbang bahwa Pengadilan Pajak telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan dalil-dalil yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti dan dalil-dalil yang relevan dengan pokok sengketa;

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Pajak menyimpulkan terdapat alasan hukum yang cukup untuk menolak Banding Pemohon Banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

PT Pancasurya Agrindo

M E N G A D I L I

Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00087/KEB/WPJ.02/2025 tanggal 21 Maret 2025 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2020 Nomor 00046/207/20/218/24 tanggal 2 April 2024, atas nama PT Pancasurya Agrindo, NPWP 01.634.496.2-218.000, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman 395 Simpang Empat, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28116, (fr-taxdispute@first- resources.co.id).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2026 oleh Dudi Wahyudi, Ak., M.M. sebagai Hakim Ketua, Winarsih, S.P., S.H., M.M., dan Untung Setyo Margono, S.S.T., Ak., M.S.E., M.P.P., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Roni Ziyardi Yasmi, S.H., M.M., sebagai Panitera Pengganti.

PT Pancasurya Agrindo

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2026 secara elektronik melalui e-TaxCourt oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding.

Hakim-Hakim Anggota:Hakim Ketua Majelis,

Ditandatangani Secara ElektronikDitandatangani Secara Elektronik Winarsih, SP., S.H., M.M.Dudi Wahyudi, Ak., M.M.

Ditandatangani Secara Elektronik

Untung Setyo Margono, S.S.T., Ak., M.S.E., M.P.P.

Panitera Pengganti,

Ditandatangani Secara Elektronik Roni Ziyardi Yasmi, S.H., M.M.

PT Pancasurya Agrindo