PUT-004907.12/2025/PP/M.IIA Tahun 2026

P U T U S A N

Nomor PUT-004907.12/2025/PP/M.IIA Tahun 2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak), mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 00037/KEB/WPJ.02/2025 tanggal 21 Maret 2025 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00016/203/20/218/24 tanggal 1 April 2024 Masa Pajak Agustus 2020, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 004907.12/2025/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT PERDANA INTISAWIT PERKASA, NPWP 01.555.034.6-218.000,

beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 395, Simpang Empat, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, 28116 (domisili elektronik fr-taxdispute@first- resources.co.id), dalam hal ini diwakili oleh Isen Henry Tjong, jabatan: Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama: Luis Fernando

Izin Kuasa Hukum: KEP-353/PP/IKH/2024 tanggal 4 Juli

2024

berdasarkanSuratKuasaKhususNomor 59/PISP/SuratKuasa/PPh23/01/2020/2025 tanggal 29 September 2025,

2. Nama: Muhammad Fachri

Izin Kuasa Hukum: KEP-2188/PP/IKH/2025 tanggal 30

Oktober 2025

berdasarkanSuratKuasaKhususNomor 84/PISP/SuratKuasa/PPh23/01/2020/2025 tanggal 24 November 2025,

3. Nama: Lie Sutjipto Budiharjo Wibowo

Izin Kuasa Hukum: KEP-501/PP/IKH/2024 tanggal 22 Juli

2024

berdasarkanSuratKuasaKhususNomor 34/PISP/SuratKuasa/PPh23/01/2020/2025 tanggal 29 September 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jend. Gatot Subroto 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP: Jose Mayer Sinaga/NIP. 198402112003121005, Jabatan: Pemeriksa Pajak Pertama,

Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding,

2. Nama/NIP: Karoma Ali Wardana/NIP. 198608262007011001, Jabatan: Pemeriksa Pajak Pertama,

Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding,

3. Nama/NIP: Daulat Airlangga Al-Fahd/NIP.

198309092009011009,

Jabatan: Pemeriksa Pajak Pertama,

Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding,

4. Nama/NIP: Lily Ponika/NIP. 198607282009012010,

Jabatan: Pemeriksa Pajak Pertama,

Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding,

berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-2072/PJ.07/2026 tanggal 18 Mei 2026, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN- 974/PP/BR/2025 tanggal 24 September 2025 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-29/PP/PrbSM/2026 tanggal 29 April 2026,

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 09/PISP/BANDING/PPh23/2020/2025 tanggal 13 Juni 2025,

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor S-00073/SUB-CT/WPJ.02/2025 tanggal 25 Agustus 2025,

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor 09/PISP/SUB/PPh23/2020/2025 tanggal 17 September 2025,

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan,

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan,

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00016/203/20/218/24 tanggal 1 April 2024 Masa Pajak Agustus 2020 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 019/PISP.VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding denganKeputusanNomorKEP-00037/KEB/WPJ.02/2025tanggal 21 Maret 2025, menyatakan menolak, dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan a quo sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 09/PISP/BANDING/PPh23/2020/2025 tanggal 13 Juni 2025 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2025 (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 09/PISP/BANDING/PPh23/2020/2025 tanggal 13 Juni 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

1. bahwa Pemohon Banding mengajukan banding berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 (“UU KUP”) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu mengajukan banding atas keputusan keberatan;

2. bahwa pemenuhan Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut “UU Pengadilan Pajak”) menyatakan sebagai berikut:

a. Surat Banding ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak;

b. Surat Banding disampaikan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterima Keputusan yang dibanding, karena Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-00037/KEB/WPJ.02/2025 tanggal 21 Maret 2025. Pemohon Banding menerima Keputusan Keberatan tersebut pada tanggal 24 Maret 2025;

3. bahwa pemenuhan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak :

a. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Banding;

b. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya;

c. Jumlah kurang bayar yang disetujui pada saat Pemeriksaan adalah Rp0, namun dengan itikad baik Pemohon Banding telah melunasi jumlah PPh yang masih harus dibayar sejumlah sebesar Rp63.071.518 pada tanggal 30 April 2024 pada bank/pos persepsi melalui Bank Mandiri dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) 610D803L2SQ7POBS sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00016/203/20/218/24 tanggal 1 April 2024 untuk Masa Pajak Agustus 2020;

4. bahwa pemenuhan ketentuan Pasal 37 UU Pengadilan Pajak:

Bahwa Surat Banding ditanda tangani oleh Isen Henry Tjong jabatan selaku Direktur yang dibuktikan dengan Akta Nomor 103 tanggal 25 September 2023;

Dengan demikian Surat Banding yang diajukan Pemohon Banding terhadap surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00037/KEB/WPJ.02/2025 tanggal 21 Maret 2025 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU KUP dan UU Pengadilan Pajak;

Mengenai Ketetapan Semula dan Keputusan Yang Dibanding

1. bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00016/203/20/218/24 tanggal 1 April 2024 Masa Pajak Agustus 2020 yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

2. bahwa atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan surat Nomor 019/PISP.VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diajukan pada tanggal 25 Juni 2024 yang pada intinya Pemohon Banding tidak setuju atas perhitungan pajak tersebut di atas, dan menurut Pemohon Banding perhitungan pajak yang seharusnya adalah sebagai berikut:

3. bahwa atas surat keberatan yang diajukan Pemohon Banding telah diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00037/KEB/WPJ.02/2025 tanggal 21 Maret 2025 dengan perhitungan sebagai berikut:

Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Banding

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

bahwa alasan yang mendasari banding atas koreksi yang diajukan banding tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Koreksi Objek PPh Pasal 23 sebesar Rp292.648.096

Menurut Terbanding

bahwa Terbanding mempertahankan koreksi atas DPP PPh Pasal 23 sebesar Rp292.648.096 dengan rincian sebagai berikut:

bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan, Terbanding yang diwakilkan oleh Tim Pemeriksa berpendapat bahwa berdasarkan hasil pengujian objek PPh Pasal 23, terdapat objek PPh Pasal 23 yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengujian Kewajaran dan Kelaziman Usaha – Pengujian Harga Wajar (Transfer) sebesar Rp3.482.596

bahwa berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa penetapan Harga CPO ISCC belum sepenuhnya memenuhi prinsip Arm’s Length Principle. Sehingga Tim Pemeriksa melakukan Koreksi atas Harga CPO ISCC sesuai dengan perhitungan Wajib Pajak dalam TP Documentation nya yaitu Harga CPO KPBN (Rp/Kg) + Tambahan Harga $10/Ton – Ongkos Kirim (tidak termasuk PPN). Sehingga terdapat koreksi atas Peredaran Usaha sebesar Rp3.482.596;

2. Koreksi atas Biaya Sewa Helikopter sebesar Rp289.165.500

bahwa berdasarkan hasil Pengujian yang dilakukan Tim Pemeriksa. Biaya Sewa Helikopter dengan nomor dan nama akun 750.45.30000 – Alat Pengangkutan – MAN tidak dapat dibuktikan Eksistensi dan Manfaat Ekonomi nya terhadap Wajib Pajak. Sehingga Tim Pemeriksa melakukan Koreksi Biaya Sewa Helikopter tersebut sebesar Rp289.165.500;

bahwa berdasarkan Paragraph 4.68 OECD TP Guideines di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum Transaksi Sekunder dapat berbentuk Deviden, Kontribusi Modal dan Pinjaman. Dalam ketentuan tersebut dicontohkan apabila ketidakwajaran transaksi terjadi antara Subsidiary dan Parent Company (Pemegang Saham), maka atas kelebihan pembayaran (selisih harga tidak wajar dengan harga wajar) yang dibayarkan Subsidiary

kepada Parent Company tersebut dapat dikenakan sebagai Deviden dan dalam kasus tersebut dapat diterapkan Pemotongan dan Pemungutan Pajak. Namun dalam Pasal 22 ayat 8 PMK-22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer / Advance Price Agreement, sebuah mandatory bagi Tim Pemeriksa Pajak untuk mengenakan / mengatribusikan kelebihan pembayaran (selisih harga tidak wajar dengan harga wajar) yang dibayarkan sebagai Constructive Deviden. Ketentuan ini sejalan dengan Memori Penjelasan Pasal 4 ayat 1 huruf g Undang-undang Pajak Penghasilan di mana selisih uang yang dibayarkan atas suatu biaya dengan uang yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan harga wajarnya dapat diperlakukan sebagai Deviden;

bahwa pada saat proses Keberatan, Tim Peneliti Keberatan setuju dan mempertahankan koreksi dari Tim Pemeriksa atas koreksi objek pajak sebesar Rp292.648.096;

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksi atas koreksi Objek PPh Pasal 23 sebesar Rp292.648.096 dengan alasan sebagai berikut:

1. Koreksi Objek PPh Pasal 23 atas hasil pengujian kewajaran sebesar Rp3.482.596

a. Terbanding telah keliru dalam penerapan konsep pemotongan PPh Pasal 23

bahwa Pemohon Banding memahami bahwa Terbanding melakukan koreksi sekunder (secondary adjustment) atas koreksi pada pos peredaran usaha PPh Badan. Oleh karena itu, ketidaksetujuan Pemohon Banding sejalan dengan penjelasan pada surat banding PPh Badan pos peredaran usaha;

bahwa selain itu, Terbanding telah keliru dalam menerapkan konsep pemotongan PPh Pasal 23 sebagaimana yang diatur pada Pasal 23 ayat

(1) UU PPh sebagai berikut:

”Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan

dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

....”

bahwa berdasarkan dasar aturan di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa konsep pemotongan PPh Pasal 23 seharusnya dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan kepada pihak yang menerima penghasilan. Dalam hal ini, Terbanding melakukan koreksi atas peredaran usaha Pemohon Banding atas pengujian kewajaran. Mengacu kepada konsep pemotongan PPh Pasal 23, maka seharusnya Pemohon Banding yang dipotong PPh Pasal 23 bukan Pemohon Banding sebagai pemotong PPh Pasal 23 atas penghasilan (menurut Terbanding);

b. Pengenaan Pajak berganda atas transaksi yang sama

bahwa koreksi sekunder yang dilakukan oleh Terbanding menimbulkan adanya pengenaan pajak berganda atas suatu transaksi yang sama. Terbanding telah melakukan koreksi pada pos peredaran usaha PPh Badan Pemohon Banding, di mana atas koreksi tersebut telah dikenakan pengenaan pajak dengan tarif sebesar 22% dari nilai koreksi yang dilakukan oleh Terbanding;

bahwa lebih lanjut, Terbanding kemudian menetapkan kembali atas koreksi peredaran usaha tersebut sebagai objek PPh Pasal 23 yang dikenakan tarif sebesar 15%. Dalam hal ini, Terbanding telah mengenakan pajak berganda atas transaksi yang sama dengan total pengenaan tarif sebesar 37%;

bahwa pengenaan pajak berganda tersebut tentunya tidak adil bagi Pemohon Banding, terlebih bahwa atas objek PPh Pasal 23 berdasarkan hasil pengujian merupakan koreksi yang tidak relevan dan valid yang seharusnya tidak dikenakan pajak apapun. Namun, dalam hal ini Terbanding justru menetapkan pajak sebesar 37%;

2. Koreksi Objek PPh Pasal 23 atas biaya sewa helikopter sebesar Rp289.165.500

a. Terbanding telah keliru dalam memahami substansi atas biaya sewa helikopter

bahwa adapun alasan Pemohon Banding melakukan perjanjian sewa helikopter tersebut agar Pemohon Banding dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan usaha Pemohon Banding. Sebagai contoh, apabila terdapat investor ataupun calon pembeli yang ingin melakukan kerjasama namun memerlukan kunjungan secara langsung ke kebun secara mendadak, maka Pemohon Banding dapat menggunakan helikopter tersebut sebagai sarana transportasi yang efektif dan hal tersebut tentunya akan menjadi efisiensi bagi Pemohon Banding karena tentunya akan menjadi nilai tambah bagi Pemohon Banding dihadapan investor ataupun calon pembeli yang nantinya akan bermanfaat untuk kegiatan usaha Pemohon Banding;

bahwa selain itu, pada saat proses Pemeriksaan dan Keberatan, Pemohon Banding telah memberikan dokumen pendukung berupa invoice, bukti pembayaran hingga perjanjian untuk membuktikan bahwa biaya tersebut benar telah terjadi dan memiliki manfaat ekonomis bagi Pemohon Banding. Namun, data tersebut tidak dipertimbangkan oleh Tim Pemeriksa maupun Tim Peneliti Keberatan. Sehingga, hal ini menjadi tidak adil bagi Pemohon Banding karena Pemohon Banding telah dapat membuktikan eksistensi dan manfaat ekonomis, namun tidak dipertimbangkan;

b. Transaksi biaya sewa helikopter merupakan biaya sewa yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 15 sebesar 1,8%

bahwa sebagaimana penjelasan Pemohon Banding pada poin a di atas bahwa pada dasarnya substansi biaya sewa helikopter nyatanya merupakan biaya sehubungan dengan sewa helikopter. Oleh karena itu, Pemohon Banding telah melakukan pemotongan PPh Pasal 15 dengan tarif sebesar 1,8% dengan tepat sebagaimana diatur pada ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 475/KMK.04/1996. Apabila Terbanding tidak setuju bahwa atas biaya sewa tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 15, seyogianya Terbanding melakukan

koreksi negatif (mengurangi nilai objek PPh Pasal 15 yang dilaporkan Pemohon Banding) bukan hanya menambah koreksi objek PPh Pasal 23 (koreksi positif);

bahwa lebih lanjut, atas transaksi biaya sewa helikopter tersebut bukan merupakan pembayaran dividen. Hal tersebut dikarenakan tidak terdapat adanya bukti dokumen pendukung yang menyatakan bahwa pembayaran tersebut merupakan terkait dividen. Terbanding juga tidak dapat membuktikan bahwa pembayaran tersebut merupakan pembayaran dividen, melainkan Terbanding hanya berasumsi belaka tanpa adanya pembuktian atas dasar alasan Terbanding;

bahwa pembayaran dividen dilakukan oleh suatu badan usaha kepada para pemegang saham. Dalam hal ini, Pemohon Banding dan Pihak MAN tidak memiliki keterkaitan sebagai pemegang saham satu sama lainnya. Sehingga, menjadi hal yang tidak wajar apabila Terbanding melakukan klasifikasi transaksi tersebut menjadi pembayaran dividen. Hal tersebut selain menyalahi aturan perpajakan, juga menyalahi aturan UU Perseroan Terbatas mengenai pembagian dividen;

c. Koreksi Terbanding tidak didasarkan alasan yang jelas dan tepat bahwa sebagaimana SPHP yang telah diterbitkan oleh Terbanding dan dicantumkan kembali pada Risalah Pembahasan bahwa pada dasarnya dasar alasan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding tidak konsisten, tidak relevan dan tidak tepat. Adapun alasan koreksi Terbanding sebagai berikut:

1. Biaya sewa helikopter MAN tidak dapat dibuktikan eksistensi dan manfaat ekonominya

2. Kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh subsidiary/parent company menjadi koreksi sekunder yaitu adanya pembayaran dividen dan dikenakan pemotongan PPh Pasal 23

bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui secara pasti yang sebenarnya alasan koreksi Terbanding apakah ketidakadaan eksistensi dan manfaat ekonomis atas biaya sewa helikopter atau adanya

pembayaran kelebihan yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada Pihak MAN;

bahwa pada dasarnya, eksistensi dan manfaat ekonomis telah Pemohon Banding jelaskan sebagaimana pada poin a. Sedangkan, untuk pembayaran kelebihan yang kemudian dijadikan sebagai dividen, menurut Pemohon Banding tidak terdapat kelebihan pembayaran kepada Pihak MAN yang kemudian dapat dijadikan sebagai pembayaran dividen;

d. Pengenaan Pajak berganda atas transaksi yang sama

bahwa koreksi sekunder yang dilakukan oleh Terbanding menimbulkan adanya pengenaan pajak berganda atas suatu transaksi yang sama. Terbanding telah melakukan koreksi pada pos penyesuaian fiskal positif PPh Badan Pemohon Banding, di mana atas koreksi tersebut telah dikenakan pengenaan pajak dengan tarif sebesar 22% dari nilai koreksi yang dilakukan oleh Terbanding;

bahwa lebih lanjut, Terbanding kemudian menetapkan kembali atas koreksi penyesuaian fiskal positif tersebut sebagai objek PPh Pasal 23 yang dikenakan tarif sebesar 15%. Dalam hal ini, Terbanding telah mengenakan pajak berganda atas transaksi yang sama dengan total pengenaan tarif sebesar 37%;

bahwa pengenaan pajak berganda tersebut tentunya tidak adil bagi Pemohon Banding, terlebih bahwa atas objek PPh Pasal 23 berdasarkan hasil pengujian merupakan koreksi yang tidak relevan dan valid yang seharusnya tidak dikenakan pajak apapun. Namun, dalam hal ini Terbanding justru menetapkan pajak sebesar 37%;

bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, tentunya Terbanding telah menetapkan koreksi tanpa berdasarkan bukti dan relevansi yang tepat. Sehingga, menurut Pemohon Banding sudah tepat apabila koreksi atas objek PPh Pasal 23 dibatalkan seluruhnya;

bahwa lebih lanjut, Pemohon Banding berpendapat bahwa objek PPh Pasal 23 yang dilaporkan oleh Pemohon Banding telah sesuai dan tepat, sehingga tidak terdapat objek PPh Pasal 23 yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding pada pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23. Oleh karena itu, koreksi atas objek PPh Pasal 23 yang

dipertahankan oleh Terbanding sebesar Rp292.648.096 tidak tepat dan seharusnya dibatalkan menjadi Nihil;

Kesimpulan dan Usul Pemohon Banding

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa:

1. bahwa surat banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 27 UU KUP serta pasal 35, 36, dan 37 UU Pengadilan Pajak;

2. bahwaKeputusanDirekturJenderalPajakNomor:KEP- 00037/KEB/WPJ.02/2025 tanggal 21 Maret 2025 tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang Terhormat agar:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00037/KEB/WPJ.02/2025 tanggal 21 Maret 2025;

3. Menetapkan kembali ketetapan Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk Masa Pajak Agustus 2020 menjadi Nihil sebesar Rp0 dengan perincian sebagai berikut:

bahwa apabila Majelis Hakim Yang Terhormat masih memerlukan tambahan data dan keterangan serta penjelasan tentang hal-hal yang belum Pemohon Banding sebutkan dalam Surat Banding ini, Pemohon Banding bersedia untuk menyampaikan secara tertulis atau lisan dalam sidang Pengadilan Pajak, dan mohon agar Pemohon Banding dapat dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan dan data-data yang diperlukan;

bahwa demikian surat banding ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya (ex ae aequo et bono);

bahwa atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, Pemohon Banding ucapkan terima kasih;

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S-00073/SUB-CT/WPJ.02/2025 tanggal 25 Agustus 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KETENTUAN FORMAL

bahwa berdasarkan penelitian surat banding pemohon banding Nomor 09/PISP/BANDING/PPh23/2020/2025 tanggal 13 Juni 2025 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 13 Juni 2025 diketahui hal-hal sebagai berikut:

Kesimpulan Pemenuhan Persyaratan Formal

bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan pada angka 1, maka sepanjang permohonan Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

URAIAN MENGENAI KETETAPAN SEMULA, KEBERATAN DAN KEPUTUSAN ATAS KEBERATAN

bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00016/203/20/218/24 tanggal 1 April 2024 Masa Pajak Agustus 2020, diterbitkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor LAP-4/RIKSIS/WPJ.02/2024 tanggal 25 Maret 2024, dengan perhitungan sebagai berikut:

bahwa atas ketetapan tersebut, pemohon banding mengajukan Keberatan dengan surat Nomor: 019/PISP.VI/2024 tanggal 14 Juni 2024, yang diterima KPP Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru berdasarkan Bukti Penerimaan Surat/Elektronik Nomor: FORM-05002679/BPS/KPP.021003/2024 tanggal 25 Juni 2024;

bahwa atas surat keberatan pemohon banding telah diterbitkan Surat Keputusan Nomor KEP-00037/KEB/WPJ.02/2025 tanggal 21 Maret 2025 dengan perhitungan sebagai berikut:

ANALISIS POKOK SENGKETA

bahwa setelah membaca surat banding, mempelajari Laporan Penelitian Keberatan, berkas surat-menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, surat keberatan pemohon banding, dengan ini disampaikan analisis pokok sengketa atas surat banding dari pemohon banding sebagai berikut:

Pokok sengketa:

Menurut Pemohon Banding

bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Pemohon Banding di dalam Surat Banding Nomor 09/PISP/BANDING/PPh23/2020/2025 tanggal 13 Juni 2025; Menurut Terbanding

1. Dasar Hukum

a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 12 ayat (3)

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;

Pasal 13 ayat (1) huruf a

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; …

Pasal 13 ayat (2)

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan;

Pasal 25 ayat (1) huruf a

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar;.....;

Pasal 25 ayat (2)

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan;

Pasal 25 ayat (3)

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;

Pasal 25 ayat (3a)

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan;

Pasal 29 ayat (1)

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang, antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) huruf g

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

a. penggantian atau ……

b. ….;

g. dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;

Pasal 4 ayat (3) huruf f (UU Cipta Kerja - berlaku sejak 2 November 2020) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

a. bantuan atau ……

b. ….;

f. dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut:

1. dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau

b) badan dalam negeri;

Pasal 4 ayat (3) huruf f (Sebelum berlakunya UU Cipta Kerja)

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

a. bantuan atau ……

b. ….;

f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

Pasal 18 ayat (3)

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak

yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya;

Pasal 18 ayat (4)

Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;

b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau

c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat;

Pasal 23 ayat (1) huruf a

Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;

c) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 20 huruf a

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak setelah dilakukan tindakan Pemeriksaan dalam hal:

a. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;….;

Pasal 32 ayat (1) huruf a

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:;

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;….;

Pasal 33 ayat (1)

Direktur Jenderal Pajak harus menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya, antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4

Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha yang Tidak Dipengaruhi oleh Hubungan Istimewa yang selanjutnya disebut Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha adalah prinsip yang mengatur bahwa dalam hal kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara para pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara para pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang dijadikan sebagai pembanding, harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara para pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dimaksud harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau rentang laba dalam transaksi yang dilakukan antara para pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang dijadikan sebagai pembanding;

e) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement) , antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 22 ayat (8)

Selisih antara nilai Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang tidak sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dengan nilai Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dianggap sebagai dividen yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan;

f) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, antara lain mengatur sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

C. Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm’s Length Principle/ALP) Bahwa transaksi antara pihak-pihak yang independen adalah transaksi yang mencerminkan kekuatan pasar (market force) dan mencerminkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principle). Mengingat bahwa transaksi afiliasi yang melibatkan Wajib Pajak dengan pihak afiliasinya dapat digunakan sebagai alat untuk menghindarkan pajak, maka Direktur Jenderal Pajak diberi kewenangan untuk menguji penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principle) pada transaksi afiliasi tersebut; Kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menguji penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principle) pada transaksi antara Wajib Pajak dengan pihak afiliasinya (affiliated transactions) dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai berikut:

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya;

Penjelasan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa:

Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan/atau biaya tersebut digunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen (comparable uncontrolled price method), metode harga penjualan kembali (resale price method), metode biaya-plus (cost-plus method), atau metode lainnya seperti metode pembagian laba (profit split method) dan metode laba bersih transaksional (transactional net margin method);

Demikian juga dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, dinyatakan bahwa dalam hal Harga Jual atau Penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka Harga Jual atau Penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak itu dilakukan;

Dengan demikian, Pemeriksaan transfer pricing terhadap transaksi afiliasi pada hakikatnya adalah suatu pengujian atas penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi afiliasi tersebut;

Jenis transaksi afiliasi antara lain:

1. Transaksi penjualan, pembelian, pengalihan, serta pemanfaatan harta berwujud,

2. Transaksi pemberian jasa intra-grup (intra-group services),

3. Transaksi pengalihan dan pemanfaatan harta tak berwujud,

4. Transaksi pembayaran bunga, dan

5. Transaksi penjualan atau pembelian saham;

Bab II huruf B angka 3

d. Primary Adjustment, Secondary Adjustment, dan Corresponding Adjustment

Selisih antara harga atau laba transaksi afiliasi dengan harga atau laba wajar merupakan koreksi primer (primary adjustment). Apabila koreksi primer dilakukan pada tingkat laba, maka Pemeriksa Pajak harus mengatribusikan koreksi laba tersebut pada transaksi afiliasi yang memiliki risiko penghindaran pajak tinggi;

Koreksi primer yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dapat mengakibatkan terjadinya koreksi sekunder. Koreksi sekunder (secondary adjustment) merupakan koreksi lanjutan yang dapat terjadi akibat adanya koreksi primer pada transaksi afiliasi. Misalnya Pemeriksa Pajak melakukan koreksi positif atas suatu transaksi afiliasi Wajib Pajak. Akibat koreksi tersebut, terdapat kelebihan pembayaran ke pihak afiliasi. Atas kelebihan pembayaran tersebut, Pemeriksa Pajak dapat melakukan koreksi sekunder berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku;

g) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 20 ayat (1)

Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak pada transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa;

Pasal 20 ayat (2)

Kewenangan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan apabila Wajib Pajak telah memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki Hubungan Istimewa;

Pasal 20 ayat (3)

Penghitungan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan metode dan dokumen penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang diterapkan oleh Wajib Pajak;

Pasal 20 ayat (4)

Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai dan/atau menunjukkan dokumen pendukung penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan Harga Wajar atau Laba Wajar berdasarkan data atau dokumen lain dan metode penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang dinilai tepat oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan kewenangan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP;

h) OECD TP Guidelines paragraph 4.68

Corresponding adjustments are not the only adjustments that may be triggered by a primary transfer pricing adjustment. Primary transfer pricing adjustments and their corresponding adjustments change the allocation of taxable profits of an MNE group for tax purposes but they do not alter the fact that the excess profits represented by the adjustment are not consistent with the result that would have arisen if the controlled transactions had been undertaken on an arm’s length basis. To make the actual allocation of profits consistent with the primary transfer pricing adjustment, some countries having proposed a transfer pricing adjustment will assert under their domestic legislation a constructive transaction (a secondary transaction), whereby the excess profits resulting from a primary adjustment are treated as having been transferred in some other form and taxed accordingly. Ordinarily, the secondary transactions will take the form of constructive dividends, constructive equity contributions, or constructive loans. For example, a country making a primary adjustment to the income of a subsidiary of a foreign parent may treat the excess profits in the hands of the foreign parent as having been transferred as a dividend, in which case withholding tax may

apply. It may be that the subsidiary paid an excessive transfer price to the foreign parent as a means of avoiding that withholding tax. Thus, secondary adjustments attempt to account for the difference between the re-determined taxable profits and the originally booked profits. The subjecting to tax of a secondary transaction gives rise to a secondary transfer pricing adjustment (a secondary adjustment). Thus, secondary adjustments may serve to prevent tax avoidance. The exact form that a secondary transaction takes and of the consequent secondary adjustment will depend on the facts of the case and on the tax laws of the country that asserts the secondary adjustment;

Penyesuaian terkait bukan satu-satunya penyesuaian yang dapat dipicu oleh penyesuaian harga transfer utama. Penyesuaian harga transfer utama dan penyesuaian terkait mengubah alokasi laba kena pajak dari suatu grup perusahaan multinasional untuk tujuan perpajakan, namun tidak mengubah fakta bahwa kelebihan laba yang diwakili oleh penyesuaian tersebut tidak konsisten dengan hasil yang akan muncul jika transaksi yang dikendalikan dilakukan atas dasar kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length basis). Untuk membuat alokasi laba yang sebenarnya konsisten dengan penyesuaian harga transfer primer, beberapa negara yang telah mengusulkan penyesuaian harga transfer akan menegaskan di bawah undang-undang domestik mereka suatu transaksi konstruktif (transaksi sekunder), di mana kelebihan laba yang dihasilkan dari penyesuaian primer diperlakukan sebagai telah ditransfer dalam bentuk lain dan dikenakan pajak yang sesuai. Biasanya, transaksi sekunder akan berbentuk dividen konstruktif, kontribusi ekuitas konstruktif, atau pinjaman konstruktif. Sebagai contoh, suatu negara yang melakukan penyesuaian primer terhadap pendapatan anak perusahaan dari induk perusahaan asing dapat memperlakukan kelebihan laba di tangan induk perusahaan asing sebagai telah ditransfer sebagai dividen, dalam hal ini pemotongan pajak dapat berlaku. Mungkin saja anak perusahaan membayar harga transfer yang berlebihan kepada induk perusahaan asing sebagai cara untuk menghindari pemotongan pajak tersebut. Dengan demikian, penyesuaian sekunder

berusaha untuk memperhitungkan perbedaan antara laba kena pajak yang ditentukan kembali dan laba yang dibukukan pada awalnya. Dikenakannya pajak atas transaksi sekunder menimbulkan penyesuaian harga transfer sekunder (penyesuaian sekunder). Dengan demikian, penyesuaian sekunder dapat berfungsi untuk mencegah penghindaran pajak. Bentuk yang tepat dari transaksi sekunder dan penyesuaian sekunder yang diakibatkannya akan bergantung pada fakta-fakta kasus dan undang-undang perpajakan negara yang menetapkan penyesuaian sekunder;

2. Data dan Fakta

1) Data yang dipinjamkan Pemohon Banding dalam proses keberatan meliputi:

2) Data, fakta pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan dalam proses keberatan

a. Undangan Pemeriksa Pajak nomor ND-134/WPJ.02/2025, dengan hasil pembahasan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan nomor BA- 4/WPJ.02/BD.06/2025 tanggal 21 Januari 2025.

b. Panggilan Pembahasan dengan Pemohon Banding nomor surat S- 122/WPJ.02/2025 tanggal 5 Februari 2025, dengan hasil pembahasan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan nomor BA-16/WPJ.02/BD.06/2025 tanggal 17 Februari 2025.

3. Tanggapan Terbanding

bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen, data, dan/atau informasi hasil pemeriksaan serta yang disampaikan Pemohon Banding dan digunakan dalam proses penelitian keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, Terbanding menguraikan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdapat koreksi Objek PPh Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2020 sebesar Rp.292.648.096,- sehubungan dengan primary adjustment atas peredaran usaha berupa pengujian kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU) - Pengujian Harga Wajar (Transfer Pricing) dan penyesuaian fiskal positif atas biaya sewa helikopter yang kemudian atas primary adjustment tersebut Terbanding dalam pemeriksaan melakukan secondary adjustment dengan menetapkannya sebagai constructive dividend yang merupakan objek PPh Pasal 23;

b. Bahwa dalam surat keberatannya nomor 019/PISP.VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 Pemohon Banding menyatakan tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan Terbanding dalam pemeriksaan, dengan alasan pengajuan keberatan sebagaimana disebutkan dalam surat keberatan;

c. Bahwa atas hasil pemeriksaan yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak serta dalil Pemohon Banding dalam surat keberatan, diketahui jenis sengketa yang diajukan keberatan oleh Pemohon Banding merupakan sengketa yuridis;

d. Bahwa untuk memperjelas pokok sengketa dalam surat keberatan Pemohon Banding, Terbanding dalam proses keberatan telah mengundang Pemeriksa Pajak dengan nota dinas nomor ND-134/WPJ.02/2025 tanggal 20 Januari 2025 untuk melakukan pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan, dan hasilnya telah dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan nomor BA-4/WPJ.02/BD.06/2025 tanggal 21 Januari 2025, di mana atas penjelasan Pemeriksa Pajak diketahui beberapa fakta di antaranya:

1) Pemohon Banding PT. Perdana Intisawit Perkasa berdomisili di Pekanbaru dan memiliki Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit yang berlokasi di Desa Kepenuhan, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

Pemohon Banding mengolah TBS dari kebun sendiri dan dari kebun lainnya dengan hasil pengolahan berupa Crude Palm Oil (CPO), Palm Kernel (PK), dan Cangkang. Seluruh penjualan dilakukan kepada pihak afiliasi yang berada di luar maupun dalam Kawasan Berikat;

2) Menurut Pemeriksa Pajak pembukuan Pemohon Banding sudah cukup bagus dan rapi karena menggunakan sistem informasi akuntansi;

3) Metode pengujian, teknik dan prosedur yang digunakan/dilakukan Pemeriksa Pajak dalam proses pemeriksaan adalah metode ekualisasi dan pengecekan langsung ke dokumen (file) Pemohon Banding;

4) Dasar hukum yang digunakan Pemeriksa Pajak terkait dengan koreksi Objek PPh Pasal 23 adalah Pasal 12 ayat 3 UU KUP, Pasal 4 ayat (1) huruf g, Pasal 18 ayat (4) huruf a dan huruf b, Pasal 23 UU PPh, PER- 32/PJ/2013, PER-22/PJ/2013, SE-50/PJ/2013, OECD TP Guidelines paragraph 4.68;

5) Dasar dilakukannya secondary adjustment atas primary adjustment yang dianggap sebagai constructive dividend dan ditetapkan sebagai objek PPh Pasal 23 diawali dengan pemeriksaan terkait dengan adanya transaksi yang dilakukan Pemohon Banding dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan berpedoman kepada Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan

Terhadap Wajib Pajak Yang Memiliki Hubungan Istimewa. Dasar hukum yang digunakan untuk melakukan secondary adjustment adalah Pasal 22 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 dan paragraph 4.68 OECD TP Guideines;

6) Berdasarkan paragraph 4.68 OECD TP Guideines disimpulkan bahwa secara umum transaksi sekunder dapat berbentuk dividen, kontribusi modal dan pinjaman. Dalam ketentuan tersebut dicontohkan apabila ketidakwajaran transaksi terjadi antara Subsidiary dan Parent Company (pemegang saham), maka atas kelebihan pembayaran (selisih harga tidak wajar dengan harga wajar) yang dibayarkan Subsidiary kepada Parent Company tersebut dapat dikenakan sebagai dividen dan dalam kasus tersebut dapat diterapkan pemotongan dan pemungutan pajak. Namun dalam Pasal 22 ayat (8) PMK-22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer/Advance Price Agreement, sebuah mandatory bagi Pemeriksa Pajak untuk mengenakan/mengatribusikan kelebihan pembayaran (selisih harga tidak wajar dengan harga wajar) yang dibayarkan sebagai Constructive Dividend. Ketentuan ini sejalan dengan memori penjelasan Pasal 4 ayat 1 huruf g Undang-undang Pajak Penghasilan di mana selisih uang yang dibayarkan atas suatu biaya dengan uang yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan harga wajarnya dapat diperlakukan sebagai dividen;

7) Rincian perhitungan jumlah objek PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 23 yang terutang per Masa Pajak terkait dengan koreksi peredaran usaha dan sewa helikopter yang dianggap sebagai constructive dividend sebagaimana diuraikan dalam KKP Transfer Pricing indeks 4.b dan indeks G.1;

8) Pemeriksa Pajak menentukan saat terutang PPh Pasal 23 terkait dengan koreksi peredaran usaha dan sewa helikopter yang dianggap sebagai constructive dividend untuk masing-masing Masa Pajak yang dilakukan koreksi adalah berdasarkan saat dilakukannya penagihan;

9) Terkait dalil Pemohon Banding dalam surat keberatannya yang menyatakan dengan diterbitkannya UU Cipta kerja sesuai Pasal 4 ayat

(3) huruf f UU PPh diatur bahwa dividen yang diterima Wajib Pajak Badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak, Pemeriksa Pajak berpendapat penetapan constructive dividend sebagai secondary adjustment terkait primary adjustment adalah atas adanya pembayaran yang belum dicatat sebagai dividen yang dilakukan Pemohon Banding kepada pihak afiliasi yang memiliki hubungan istimewa.

e. Bahwa untuk memperjelas pokok sengketa dalam surat keberatan Pemohon Banding, Terbanding dalam proses keberatan juga telah mengundang Pemohon Banding dengan surat nomor S-122/WPJ.02/2025 tanggal 5 Februari 2025 untuk melakukan pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan dan hasilnya telah dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan nomor BA-16/WPJ.02/BD.06/2025 tanggal 17 Februari 2025, di mana Pemohon Banding diminta untuk memberikan penjelasan sebagai berikut:

1) Penjelasan tentang bagaimana penentuan harga CPO ISCC menurut Pemohon Banding terkait dengan hasil pemeriksaan, di mana Pemeriksa Pajak dalam pengujian harga wajar (transfer pricing) mengurangkan harga CPO ISCC sebesar $0,9/Ton, sementara harga CPO ISCC menurut TP Doc Pemohon Banding sebesar $10/Ton;

2) Penjelasan tentang tujuan dilakukannya sewa helikopter antara Pemohon Banding dengan pihak afiliasi PT. Matthew Air Nusantara (MAN);

3) Penjelasan tentang pengertian, maksud dan tujuan dari klausul minimum service charge dalam perjanjian sewa helikopter dengan pihak afiliasi PT. Matthew Air Nusantara (MAN);

4) Penjelasan tentang bagaimana eksistensi atas sewa helikopter disertai dokumen pendukung berupa perjanjian sewa helikopter, Flight Approval dan Daftar Manifest, invoice, bukti pembayaran sewa;

5) Penjelasan tentang penggunaan dasar hukum UU Cipta Kerja sesuai Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh dalam surat keberatan Pemohon Banding;

namun Pemohon Banding tidak hadir memenuhi surat panggilan pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan, sehingga Terbanding dalam proses keberatan berpendapat Pemohon Banding tidak memiliki itikad baik untuk memberikan penjelasan atas sengketa perpajakan yang diajukan keberatan;

f. Bahwa terkait dengan alasan Pemohon Banding dalam surat keberatan yang intinya menyatakan keberatan dengan koreksi objek PPh Pasal 23 yang ditetapkan dalam pemeriksaan, maka Terbanding dalam proses keberatan melakukan pengujian sebagai berikut:

1) Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap dokumen pemeriksaan, diketahui Pemeriksa Pajak melakukan secondary adjustment dengan menetapkannya sebagai constructive dividend yang merupakan objek PPh Pasal 23, sehubungan dengan primary adjustment atas peredaran usaha berupa pengujian kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU) - Pengujian Harga Wajar (Transfer Pricing) dan penyesuaian fiskal positif atas biaya sewa helikopter, yang seluruhnya merupakan transaksi Pemohon Banding dengan pihak afiliasi dalam negeri yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana telah diuraikan di atas;

2) Berdasarkan penelitian data pemegang saham Pemohon Banding berdasarkan data SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2020, KKP Transfer Pricing indeks 1.c, TP Documentation Pemohon Banding Tahun 2020 berupa local file serta data SIDJP, sebagai berikut:

di mana diketahui pemegang saham dari Perdana Intisawit Perkasa atau Pemohon Banding adalah PT. Ciliandra Perkasa sebanyak 99,99 % dan PT. Fangionoperkasa Sejati sebanyak 0,01%;

3) Berdasarkan penelitian data dan nilai transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa berdasarkan data SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2020 dalam lampiran khusus formulir 3A (pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa) dan KKP Transfer Pricing indeks 1.d, sebagai berikut:

di mana diketahui Pemohon Banding memiliki hubungan istimewa dengan pihak afiliasi yakni PT. Ciliandra Perkasa dan PT. Adhitya Serayakorita terkait penjualan CPO dan memiliki hubungan istimewa dengan pihak afiliasi yakni PT. Matthew Air Nusantara terkait penjualan sewa helikopter;

4) Bahwa bentuk hubungan istimewa Pemohon Banding dengan PT. Ciliandra Perkasa adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat

(4) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan jo. Pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-undang PPN, yakni terkait hubungan penyertaan modal;

5) Bahwa bentuk hubungan istimewa Pemohon Banding dengan PT. Adhitya Serayakorita dan PT. Matthew Air Nusantara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b Undang-undang Pajak Penghasilan jo. Pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-undang PPN, yakni dalam penguasaan yang sama dari First Resources Limited,dengan skema sebagai berikut:

6) Bahwa terkait dengan primary adjustment atas peredaran usaha berupa pengujian kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU) - Pengujian Harga Wajar (Transfer Pricing) dan biaya sewa helikopter berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui hal-hal sebagai berikut:

a) Koreksi Peredaran usaha berupa pengujian kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU) - Pengujian Harga Wajar (Transfer Pricing)

i. Penjualan CPO dilakukan kepada pihak afiliasi yakni PT. Adhitya Serayakorita dan PT. Ciliandra Perkasa, yang memiliki hubungan istimewa dengan Pemohon Banding sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) huruf a dan b Undang-undang Pajak

Penghasilan dan Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang PPN dengan bentuk hubungan istimewa yakni penyertaan modal langsung dan/atau dalam penguasaan yang sama dari First Resources Limited;

ii. Berdasarkan pengujian atas transaksi penjualan CPO antara

Pemohon Banding dengan pihak yang mempunyai hubungan Istimewa sesuai dengan langkah-langkah yang diatur dalam PER-22/PJ/2013, SE-50/PJ/2013 dan telah di dokumentasikan dalam bentuk KKP Transfer Pricing, di mana dapat disimpulkan terdapat penyesuaian harga komoditas CPO ISCC yang tidak wajar dengan menggunakan data pembanding yaitu PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT.KPBN) pada tanggal kontrak ditandatangani kedua belah pihak. Tim Pemeriksa menggunakan data harga yang lebih kredibel/handal yaitu data harga yang dirilis oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau karena memenuhi prinsip Transparansi, Independensi, Lebih Mencerminkan harga pasar serta Cakupan dan intensitas Penggunaannya lebih sesuai dengan transaksi Lokal yang dilakukan Pemohon Banding;

iii. Berdasarkan pengujian yang dilakukan Pemeriksa pada TP

Documentation Pemohon Banding dan Dokumen Kontrak Perjanjian Penjualan CPO, diketahui bahwa penetapan harga CPO ISCC yang dijual Pemohon Banding adalah Harga CPO + Tambahan Harga $10/Ton - Ongkos Angkut (tidak termasuk PPN). Berdasarkan Pengujian pada Bukti berupa Faktur Pajak Pemohon Banding menerapkan penetapan harga CPO ISCC sebesar Harga CPO (KPBN) + Tambahan Harga $10/Ton- Ongkos Angkut (termasuk PPN), sehingga terjadi pengurangan harga CPO ISCC sebesar $0.9/Ton, sebagaimana diuraikan dalam dalam KKP TP 4.a;

iv. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa penetapan harga

CPO ISCC belum sepenuhnya memenuhi prinsip Arm's Length Principle, sehingga Pemeriksa Pajak melakukan koreksi atas harga CPO ISCC sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding dalam TP Documentation-nya yaitu harga CPO KPBN (Rp/Kg) + Tambahan Harga $10/Ton - Ongkos Kirim (tidak termasuk PPN) dan melakukan koreksi atas Peredaran usaha berupa pengujian kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU) - Pengujian Harga Wajar (Transfer Pricing);

v. Berdasarkan penelitian terhadap Penjualan Lokal yang dilaporkan di SPT Tahunan PPh Badan, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa penyerahan yang penetapan harga jualnya tidak wajar sehingga dilakukan primary adjustment di pos Peredaran Usaha (PPh Badan) sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan yang kemudian menjadi dasar dilakukannya secondary adjustment sebagai constructive dividend dan ditetapkan sebagai objek PPh Pasal 23;

b) Koreksi fiskal positif atas biaya sewa helikopter

i. Sewa helikopter dilakukan kepada pihak afiliasi yakni PT. Matthew Air Nusantara yang memiliki hubungan istimewa dengan Pemohon Banding sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) huruf b Undang-undang Pajak Penghasilan dan Pasal 2 ayat (2) huruf b Undang-undang PPN dengan bentuk hubungan istimewa yakni dalam penguasaan yang sama dari First Resources Limited;

ii. Kontrak sewa helikopter kepada pihak afiliasi yakni PT. Matthew

Air Nusantara dilakukan dengan klausul minimum services charges;

iii. Terhadap biaya sewa helikopter yang dibebankan Pemohon

Banding, Pemeriksa Pajak melakukan Pengujian Kewajaran dan Kelaziman Usaha sesuai dengan Audit Plan dan Audit Program dikarenakan transaksi tersebut merupakan transaksi kepada

pihak afiliasi yang memiliki Hubungan Istimewa sesuai dengan Pasal 18 ayat 3 dan 4 Undang-undang Pajak Penghasilan;

iv. Berdasarkan pengujian yang dilakukan Pemeriksa Pajak atas

sewa helikopter sesuai dengan tahapan yang diatur dalam SE- 50/PJ/2013, Pemeriksa Pajak telah melakukan Pengujian Eksistensi dan Manfaat Ekonomi atas Intra Group Services sebagaimana diuraikan dalam KKP TP 2.a.2, sebagai berikut:

- Berdasarkan pengujian dengan teknik wawancara yang dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Keterangan (BAPK) per tanggal 08 Januari 2024 pada Poin D angka II, Pemohon Banding menyatakan hal - hal sebagai berikut:

• Jenis Helikopter yang disewa oleh PSA dari MAN adalah Helikopter Bell-429 Tahun 2010 dengan kelengkapan 2 Crew + Max 6 Pax dan Helikopter EC130T2 Tahun 2013 dengan kelengkapan 1 Crew + Max 7 Pax;

• Pemilik Helikopter adalah PT Matthew Air Nusantara (MAN) dan yang diangkut dalam penerbangan helikopter tersebut adalah Para Direksi dan jajarannya;

• Atas penerbangan helikopter tersebut telah mendapatkan izin dari Otoritas terkait;

• Tujuan penerbangan helikopter adalah untuk mengunjungi kebun / lokasi PT.PISP atau Pemohon Banding;

- Dalam BAPK tersebut Pemeriksa Pajak telah meminta kepada Pemohon Banding untuk melampirkan setiap bukti seperti Daftar Manifest dan Izin Penerbangan, namun sampai dengan dibuatnya SPHP bukti-bukti tersebut tidak dilampirkan dalam BAPK. Pemeriksa Pajak telah meminta dokumen tersebut melalui surat permintaan dokumen nomor S- 00102/RIKSIS/WPJ.02/PaPJ.2/2023 tanggal 27 Desember 2023 namun tidak diberikan oleh Pemohon Banding dan telah diberikan Surat Peringatan I dan II;

- Pemeriksa Pajak melakukan konfirmasi melalui Surat nomor S-198/WPJ.024/2023 tanggal 17 Oktober 2023 dan S- 199/WPJ.024/2023 tanggal 17 Oktober 2023 serta S- 00096/RIKSIS/WPJ.02/PaPJ.2/2023 tanggal 07 Desember 2023 kepada AirNav Indonesia Cabang Pekanbaru untuk memastikan bahwa memang terdapat penerbangan helikopter Bell-429 dan EC-130T2 dari Pekanbaru ke Lokasi Kebun PT. PISP di daerah Kecamatan Tambusai dan Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan surat jawaban konfirmasi dari AirNav Pekanbaru melalui Surat nomor 5121/OE/00/LPPNPI/OPS/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 dapat diperoleh informasi bahwa untuk helikopter Textron Model 429 PK-CLP / 57038 tidak beroperasi di Pekanbaru sedangkan untuk helikopter EC- 130T2 PK-CFR / 7783 selama tahun 2020 terdapat 29 (dua puluh sembilan) kali penerbangan namun sama sekali tidak terdapat rute penerbangan Pekanbaru ke lokasi kebun / pabrik Pemohon Banding di Kepenuhan Hulu, Rokan Hulu;

- Rute penerbangan helikopter yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam BAPK adalah dari Pekanbaru ke Lokasi Kebun Pemohon Banding. Berdasarkan data AirNavv untuk Helikopter EC-130T2 hanggar-nya berada di Kubang Pekanbaru dan rute penerbangan dilakukan mulai dari Pekanbaru (Bandara SSK II) ke beberapa tujuan. Setiap landing di bandara terdapat dokumen Landing dan Parking sehingga Pemeriksa Pajak melakukan konfirmasi melalui Surat nomor S-119/WPJ.02/BD.04/2020 kepada Executif Manager PT Angkasa Pura II (Bandara SSK II) untuk memastikan bahwa memang terdapat Landing dan Parking atas Helikopter tersebut. Berdasarkan jawaban surat konfirmasi untuk tahun pajak 2017 dapat diperoleh informasi

bahwa Helikopter Model Bell 429 tidak ditemukan beroperasi di Bandara SSK II;

- Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

• Transaksi sewa menyewa helikopter yang dilakukan antara Pemohon Banding dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (PT MAN) tidak memenuhi kelaziman transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa karena dokumen invoice tidak didukung oleh Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan, fligt approval dan daftar manifest;

• Transaksi sewa helikopter Textron Model 429 PK-CLP / 57038 tidak dapat dibuktikan eksistensinya karena helikopter tersebut tidak beroperasi di wilayah udara Pekanbaru sesuai dengan data AirNav dan Angkasa Pura II;

• Walaupun terdapat penerbangan atas helikopter EC- 130T2 PK-CFR / 7783 pada periode Januari s.d. Desember 2020, namun tidak terdapat penerbangan yang dilakukan Pemohon Banding untuk ke lokasi kebun / PPKS di Rokan Hulu sesuai dengan data pergerakan helikopter PK-CFR dari AirNav Indonesia cabang Pekanbaru;

• Membuat perjanjian sewa helikopter yang dilakukan Pemohon Banding dengan Pihak Afiliasi (PT. Matthew Air Nusantara: pemilik-nya Ciliandra Fangiono) dengan memuat klausul minimum services charges, atas pembebanan biaya minimum service charges tersebut sama sekali tidak memberikan manfaat dan tidak berkailan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding berupa perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit. Berdasarkan uji manfaat dapat disimpulkan bahwa atas jasa persewaan helikopter ini hanya untuk kepentingan

manajemen afillasi-nya, passive association dan jasa on call (potensi kebutuhan jasa tersebut sangat kecil. Jasa on call dapat segera diperoleh kapan saja dan tersedia dari pihak lain yang independen seperti Dabi Air atau jalur darat ke lokasi kebun tanpa harus membuat perjanjian siaga terlebih dahulu);

• Pemohon Banding bergerak di bidang usaha perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang berada di daerah Rokan Hulu

- Provinsi Riau dan hampir seluruh Dewan Direksi-nya berada di Pekanbaru yang berjarak sekitar 228 Km jalur darat. Pemohon Banding sama sekali tidak membutuhkan sewa helikopter untuk transportasi Dewan Direksinya, sehingga potensi kebutuhan jasa tersebut sangat kecil. Selain itu apabila ada keperluan di luar Pekanbaru yang membutuhkan transportasi ke lokasi usaha, jasa on call dapat segera diperoleh kapan saja dan tersedia dari pihak lain yang independen seperti jalur darat atau jalur udara melalui vendor lain seperti Dabi Air Nusantara tanpa harus membuat perjanjian siaga terlebih dahulu;

• Berdasarkan uraian di atas Pemeriksa Pajak menyimpulkan bahwa tidak terdapat eksistensi dan realisasi atas jasa persewaan helikopter yang dibebankan Pemohon Banding dalam Laporan Keuangan 2020;

• Berdasarkan hal-hal tersebut di atas pembebanan biaya sewa helikopter berupa minimum services charges tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam memori penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan karena tidak berkaitan dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan berupa penjualan CPO dan produk turunannya. Selain itu transaksi sewa helikopter antara Pemohon Banding dengan pihak afiliasi, tidak

memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) karena tidak dapat dibuktikan eksistensi dan realisasi penyerahan sewa helikopter serta tidak memberikan manfaat ekonomis bagi usaha Pemohon Banding sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) PER- 32/PJ/2011;

• Berdasarkan hasil pengujian di atas, Pemeriksa Pajak melakukan koreksi penyesuaian fiskal positif atas blaya sewa helikopter dengan nomor dan nama akun 750.45.30000 - Alat Pengangkutan - MAN pada pos biaya usaha lainnya sebagai primary adjustment serta melakukan secondary adjustment terkait primary adjustment tersebut yang ditetapkan sebagai constructive dividend;

g. Bahwa berdasarkan data dan fakta yang diperoleh dalam proses keberatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Terbanding dalam proses keberatan berpendapat sebagai berikut:

1) Bahwa yang menjadi objek sengketa dan diajukan keberatan oleh Pemohon Banding adalah koreksi atas objek PPh Pasal 23 yang berasal dari primary adjustment atas peredaran usaha berupa pengujian kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU) - Pengujian Harga Wajar (Transfer Pricing) dan penyesuaian fiskal positif atas biaya sewa helikopter, di mana atas primary adjustment tersebut dilakukan secondary adjustment dengan ditetapkan sebagai constructive dividend yang merupakan objek PPh Pasal 23, dan seluruhnya merupakan transaksi Pemohon Banding dengan pihak afiliasi dalam negeri yang memiliki hubungan istimewa;

2) Bahwa diketahui PT. Ciliandra Perkasa merupakan pemegang saham mayoritas Pemohon Banding yakni sebanyak 99,99 %, serta Pemohon Banding juga memiliki hubungan istimewa dengan pihak afiliasi yakni PT. Ciliandra Perkasa dan PT. Adhitya Serayakorita terkait penjualan CPO dan memiliki hubungan istimewa dengan pihak afiliasi yakni PT. Matthew Air Nusantara terkait penjualan sewa helikopter;

3) Bahwa primary adjustment atas peredaran usaha berupa pengujian kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU) - Pengujian Harga Wajar (Transfer Pricing) dilakukan sehubungan dengan pemeriksaan Transfer Pricing terkait penjualan CPO yang dilakukan Pemohon Banding kepada pihak afiliasi yang mempunyai hubungan Istimewa, di mana terdapat perbedaan harga komoditas CPO ISCC berdasarkan TP Documentation dan Dokumen Kontrak Perjanjian Penjualan CPO Pemohon Banding dengan dokumen bukti berupa Faktur Pajak terkait PPN dalam unsur ongkos angkut Pemeriksa melakukan penyesuaian harga wajar CPO ISCC;

4) Bahwa primary adjustment atas penyesuaian fiskal positif dilakukan sehubungan dengan pemeriksaan Transfer Pricing terkait sewa helikopter yang dilakukan Pemohon Banding kepada pihak afiliasi yang mempunyai hubungan Istimewa, di mana transaksi sewa helikopter yang dilakukan Pemohon Banding tidak memenuhi kelaziman transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa serta tidak dapat dibuktikan eksistensi dan manfaat ekonominya bagi usaha Pemohon Banding;

5) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Transfer Pricing yang dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013, diketahui transaksi yang dilakukan Pemohon Banding dengan pihak afiliasi yang memiliki hubungan istimewa tidak memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016;

6) Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011, maka Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak pada transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa,

yang dilakukan dengan menguji penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU) atau arm's length principle pada transaksi afiliasi;

7) Bahwa primary adjustment yang dilakukan Terbanding berdasarkan hasil pemeriksaan Transfer Pricing dapat mengakibatkan terjadinya secondary adjustment, maka sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 Terbanding dapat melakukan secondary adjustment berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku;

8) Bahwa atas primary adjustment yang dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan selisih antara nilai Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang tidak sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dengan nilai Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020 maka atas primary adjustment tersebut dianggap sebagai dividen yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan dan bukan merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham atau dividen iinterim yang dikecualikan sebagai objek pajak;

9) Bahwa atas secondary adjustment yang dianggap sebagai dividen yang dikenai Pajak Penghasilan, sehingga atas dividen tersebut ditetapkan sebagai objek PPh Pasal 23 yang dikenakan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan;

10) Bahwa dengan demikian penetapan dividen sebagai secondary adjustment atas primary adjustment yang dilakukan dalam pemeriksaan sudah tepat, karena transaksi tersebut merupakan transaksi antar Pemohon Banding dengan pemegang saham serta pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan transaksi tersebut dianggap sebagai dividen (pembagian bagian laba) baik secara langsung maupun tidak langsung dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pajak Penghasilan;

11) Terkait dengan dalil Pemohon Banding dalam surat keberatan yang intinya menyatakan tidak setuju dengan secondary adjustment terkait primary adjustment yang ditetapkan sebagai constructive dividend sehubungan transaksi dengan pihak afiliasi yang mempunyai hubungan istimewa, karena sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) UU Cipta Kerja dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan primary adjustment tersebut seharusnya dibatalkan, Terbanding dalam proses keberatan berpendapat sebagai berikut:

a) Bahwa perubahan pengaturan tentang dividen terakhir diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan berlaku sejak 2 November 2020 di mana di antaranya diatur pengecualian dari objek pajak atas dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan dividen tersebut berasal dari dalam negeri dan diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Badan dalam negeri, namun ketentuan tersebut belum berlaku untuk kewajiban perpajakan Masa Pajak Agustus 2020, sehingga dasar hukum yang digunakan Pemohon Banding dalam surat keberatannya tidak dapat dipertimbangkan;

b) Bahwa aturan terkait dividen yang berlaku untuk kewajiban perpajakan Masa Pajak Agustus 2020 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 di mana di antaranya diatur pengecualian dari objek pajak atas dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri dengan syarat kumulatif, dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan dan kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor, sementara constructive dividend dan ditetapkan sebagai objek PPh Pasal 23 untuk Masa

Pajak Agustus 2020 bukan merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham atau dividen iinterim;

c) Bahwa diketahui secondary adjustment yang dianggap sebagai constructive dividend dan ditetapkan sebagai objek PPh Pasal 23 untuk Masa Pajak Agustus 2020, bukan merupakan bagian dari dividen yang dibagikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham atau dividen iinterim yang tercantum dalam laporan keuangan Pemohon Banding Tahun 2020 karena constructive dividend tersebut merupakan objek yang baru muncul setelah dilakukannya primary adjustment terhadap peredaran usaha berupa pengujian kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU) - Pengujian Harga Wajar (Transfer Pricing) dan penyesuaian fiskal positif atas biaya sewa helikopter, sehingga constructive dividend dimaksud tidak termasuk ke dalam pengecualian dari objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;

h. Tanggapan Terbanding atas alasan Pemohon Banding dalam surat banding; bahwa terhadap alasan Pemohon Banding dalam surat banding, Terbanding berpendapat sebagai berikut:

1) Bahwa seluruh alasan banding yang disampaikan Pemohon Banding dalam surat banding merupakan alasan baru yang sebelumnya tidak disampaikan dalam surat keberatan, sehingga dalam proses keberatan Terbanding tidak melakukan pengujian atas alasan baru Pemohon Banding tersebut;

2) Bahwa dalam rangka memenuhi permintaan uraian banding Pengadilan PajaksehubungandengansuratPaniteranomorU- 004907.12.2025/PAN/2025 tanggal 18 Juni 2025 berkenaan dengan suratbandingdariPerdanaIntisawitPerkasanomor 09/PISP/BANDING/PPh23/2020/2025 tanggal 13 Juni 2025, maka Terbanding menanggapi alasan Pemohon Banding sebagai berikut:

a) Bahwa terhadap alasan banding Pemohon Banding yang pada intinya menyatakan:

”Terbanding telah keliru dalam penerapan konsep pemotongan PPh Pasal 23 sebagaimana yang diatur pada Pasal 23 ayat (1) UU PPh”; ”Pemohon Banding berpendapat bahwa konsep pemotongan PPh Pasal 23 seharusnya dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan kepada pihak yang menerima penghasilan. Dalam hal ini, Terbanding melakukan koreksi atas peredaran usaha Pemohon Banding atas pengujian kewajaran. Mengacu kepada konsep pemotongan PPh Pasal 23, maka seharusnya Pemohon Banding yang dipotong PPh Pasal 23 bukan Pemohon Banding sebagai pemotong PPh Pasal 23 atas penghasilan (menurut Terbanding)”

maka Terbanding berpendapat sebagai berikut:

i. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Transfer Pricing yang dilakukan Terbanding ditemukan selisih antara nilai Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang tidak sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dengan nilai Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha, di mana selisih harga yang dibayar lebih rendah dari harga wajar yang seharusnya oleh afiliasi merupakan penghasilan bagi afiliasi tersebut disebabkan berkurangnya kewajiban yang harus dilakukan pihak afiliasi kepada Pemohon Banding;

ii. Bahwa terkait koreksi sewa helikopter yang tidak memenuhi

Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) karena tidak dapat dibuktikan eksistensi dan realisasi penyerahan sewa helikopter serta tidak memberikan manfaat ekonomis bagi usaha Pemohon Banding, sehingga pembayaran yang dilakukan kepada pihak afiliasi tersebut juga termasuk sebagai selisih antara nilai Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang tidak sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dengan

nilai Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha;

iii. Bahwa selisih yang diterima pihak afiliasi dianggap sebagai

pemberian dividen dari Pemohonan Banding kepada afiliasinya sehingga pihak afiliasi dianggap menerima dividen berupa constructive dividend dari Pemohon Banding berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020;

iv. Bahwa dengan demikian diketahui Pemohon Banding adalah

selaku pihak yang memberikan penghasilan kepada pihak afiliasi, sehingga sesuai konsep pemotongan PPh Pasal 23 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU PPh maka yang harus melakukan pemotongan pajak atas constructive dividend tersebut adalah Pemohon Banding bukan sebaliknya sebagaimana dinyatakan Pemohon Banding dalam surat banding, dan Terbanding tidak dapat menerima alasan yang disampaikan oleh Pemohon Banding tersebut;

b) Bahwa terhadap alasan banding Pemohon Banding yang pada intinya menyatakan:

”Pengenaan Pajak berganda atas transaksi yang sama”

Koreksi sekunder yang dilakukan oleh Terbanding menimbulkan adanya pengenaan pajak berganda atas suatu transaksi yang sama. Terbanding telah melakukan koreksi pada pos peredaran usaha PPh Badan Pemohon Banding, di mana atas koreksi tersebut telah dikenakan pengenaan pajak dengan tarif sebesar 22% dari nilai koreksi yang dilakukan oleh Terbanding;

Lebih lanjut, Terbanding kemudian menetapkan kembali atas koreksi peredaran usaha tersebut sebagai objek PPh Pasal 23 yang dikenakan tarif sebesar 15%. Dalam hal ini, Terbanding telah mengenakan pajak berganda atas transaksi yang sama dengan total pengenaan tarif sebesar 37%;

Pengenaan pajak berganda tersebut tentunya tidak adil bagi Pemohon Banding, terlebih bahwa atas objek PPh Pasal 23 berdasarkan hasil pengujian merupakan koreksi yang tidak relevan dan valid yang seharusnya tidak dikenakan pajak apapun. Namun, dalam hal ini Terbanding justru menetapkan pajak sebesar 37%; maka Terbanding berpendapat sebagai berikut:

i. Bahwa pengenaan tarif sebesar 22% atas primary adjustment terhadap peredaran usaha berupa pengujian kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU) - Pengujian Harga Wajar (Transfer Pricing) dan penyesuaian fiskal positif atas biaya sewa helikopter, adalah konsekuensi logis dari koreksi yang dilakukan Terbanding sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) UU KUP;

ii. Bahwa secondary adjustment yang dianggap sebagai

constructive dividend dan ditetapkan sebagai objek PPh Pasal 23 dilakukan Terbanding sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh jo. Pasal 22 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020, sehingga terdapat dasar hukum yang jelas yang digunakan Terbanding untuk menetapkan objek pajak dan menghitung pajak yang terutang;

iii. Bahwa dengan demikian Terbanding tidak dapat menerima

alasan yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam surat banding tersebut;

c) Bahwa terhadap alasan banding Pemohon Banding yang pada intinya menyatakan:

“Terbanding telah keliru dalam memahami substansi atas biaya sewa helikopter”

Alasan Pemohon Banding melakukan perjanjian sewa helikopter tersebut agar Pemohon Banding dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan usaha Pemohon Banding apabila terdapat investor ataupun calon pembeli yang ingin melakukan kunjungan secara langsung ke kebun secara mendadak, dan tentunya akan

menjadi nilai tambah bagi Pemohon Banding dihadapan investor ataupun calon pembeli;

”Pemohon Banding telah memberikan dokumen pendukung berupa invoice, bukti pembayaran hingga perjanjian untuk membuktikan bahwa biaya tersebut benar telah terjadi dan memiliki manfaat ekonomis bagi Pemohon Banding, namun tidak dipertimbangkan oleh Tim Pemeriksa maupun Tim Peneliti Keberatan.”

”Pembayaran dividen dilakukan oleh suatu badan usaha kepada para pemegang saham. Dalam hal ini, Pemohon Banding dan pihak MAN tidak memiliki keterkaitan sebagai pemegang saham satu sama lainnya, sehingga menjadi hal yang tidak wajar apabila Terbanding melakukan klasifikasi transaksi tersebut menjadi pembayaran dividen. Hal tersebut selain menyalahi aturan perpajakan, juga menyalahi aturan UU Perseroan Terbatas mengenai pembagian dividen;

maka Terbanding berpendapat sebagai berikut:

i. Bahwa Pemohon Banding melakukan penjualan hasil produksinya kepada pihak afiliasinya sendiri sehingga alasan perjanjian sewa helikopter dilakukan agar Pemohon Banding dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan usaha apabila terdapat investor ataupun calon pembeli yang ingin melakukan kunjungan secara langsung ke kebun secara mendadak, dan untuk menjadi nilai tambah bagi Pemohon Banding adalah alasan yang tidak logis dan tidak relevan karena penjualan dilakukan bukan kepada pihak independen atau pihal diluar afiliasi, sehingga Terbanding tidak dapat menerima alasan yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam surat banding tersebut

ii. Bahwa atas invoice, bukti pembayaran hingga perjanjian terkait

sewa helikopter yang disampaikan Pemohon Banding dalam proses pemeriksaan dan keberatan;

- Tidak didukung dengan Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan, fligt approval dan daftar manifest, sebagaimana telah diminta melalui surat permintaan dokumen nomor S- 00102/RIKSIS/WPJ.02/PaPJ.2/2023 tanggal 27 Desember 2023 dan dalam wawancara yang dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Keterangan (BAPK) per tanggal 08 Januari 2024 pada poin D angka II;

- Transaksi sewa helikopter Textron Model 429 PK-CLP/57038 tidak dapat dibuktikan eksistensinya karena tidak beroperasi di wilayah udara Pekanbaru sesuai dengan data AirNav dan Angkasa Pura II;

- Walaupun terdapat penerbangan atas helikopter EC-130T2 PK-CFR / 7783 pada periode Januari s.d. Desember 2020, namun tidak terdapat penerbangan yang dilakukan untuk ke lokasi kebun / PPKS di Rokan Hulu sesuai dengan data pergerakan helikopter PK-CFR dari AirNav Indonesia cabang Pekanbaru;

- Perjanjian sewa helikopter yang dilakukan Pemohon Banding dengan Pihak Afiliasi (PT. Matthew Air Nusantara: pemilik-nya Ciliandra Fangiono) dengan memuat klausul minimum services charges, sama sekali tidak memberikan manfaat dan tidak berkailan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding berupa perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit. Berdasarkan uji manfaat dapat disimpulkan bahwa atas jasa persewaan helikopter ini hanya untuk kepentingan manajemen afillasi-nya, passive association dan jasa on call (potensi kebutuhan jasa tersebut sangat kecil. Jasa on call dapat segera diperoleh kapan saja dan tersedia dari pihak lain yang independen seperti Dabi Air atau jalur darat ke lokasi kebun tanpa harus membuat perjanjian siaga terlebih dahulu;

iii. Bahwa bentuk hubungan istimewa Pemohon Banding dengan

PT. Matthew Air Nusantara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b Undang-undang Pajak Penghasilan jo. Pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-undang PPN, yakni dalam penguasaan yang sama dari First Resources Limited, bukan keterkaitan sebagai pemegang saham satu sama lainnya seperti yang dinyatakan Pemohon Banding dalam surat banding dan constructive dividend dan ditetapkan Terbanding sebagai objek PPh Pasal 23 bukan merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham atau dividen interim;

iv. Bahwa dengan demikian Terbanding tidak dapat menerima

alasan yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam surat banding tersebut;

d) Bahwa terhadap alasan banding Pemohon Banding yang pada intinya menyatakan:

“Pemohon Banding tidak mengetahui secara pasti yang sebenarnya alasan koreksi Terbanding apakah ketidakadaan eksistensi dan manfaat ekonomis atas biaya sewa helikopter atau adanya pembayaran kelebihan yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada Pihak MAN;

”Pada dasarnya, eksistensi dan manfaat ekonomis telah Pemohon Banding jelaskan sebagaimana pada poin a. Sedangkan, untuk pembayaran kelebihan yang kemudian dijadikan sebagai dividen, menurut Pemohon Banding tidak terdapat kelebihan pembayaran kepada Pihak MAN yang kemudian dapat dijadikan sebagai pembayaran dividen.”

maka Terbanding berpendapat sebagai berikut:

i. Bahwa seperti yang telah Terbanding jelaskan sebelumnya koreksi sewa helikopter yang tidak memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) adalah karena tidak dapat dibuktikan eksistensi dan realisasi penyerahan sewa helikopter

serta tidak memberikan manfaat ekonomis bagi usaha Pemohon Banding, sehingga menurut Terbanding pembayaran yang dilakukan kepada pihak afiliasi tersebut termasuk sebagai selisih antara nilai Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang tidak sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dengan nilai Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha;

ii. Bahwa seluruh nilai pembayaran sewa helikopter merupakan

selisih yang diterima pihak afiliasi dianggap sebagai pemberian dividen dari Pemohonan Banding kepada afiliasinya sehingga pihak afiliasi dianggap menerima dividen berupa constructive dividend dari Pemohon Banding berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020;

iii. Bahwa dengan demikian Terbanding tidak dapat menerima

alasan yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam surat banding tersebut;

i. Berdasarkan penelitian sebagaimana diuraikan di atas, maka Terbanding berpendapat tidak terdapat cukup bukti untuk meyakini alasan banding Pemohon Banding terhadap koreksi Objek PPh Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2020, dan Terbanding tetap mempertahankan perhitungan Dasar Pengenaan Pajak dan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00037/KEB/WPJ.02/2025 tanggal 21 Maret 2025 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 nomor 00016/203/20/218/24 tanggal 1 April 2024 Masa Pajak Agustus 2020, dengan perhitungan sebagai berikut:

KESIMPULAN DAN USUL

Kesimpulan

bahwa berdasarkan penelitian surat banding, data dan dokumen sebagaimana diuraikan pada bagian I s.d. III di atas, maka disimpulkan bahwa:

a. Surat banding nomor 09/PISP/BANDING/PPh23/2020/2025 tanggal 13 Juni 2025 berdasarkan penelitian sementara dan sesuai dengan data yang ada, telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00037/KEB/WPJ.02/2025 tanggal 21 Maret 2025 diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang, telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;

c. Koreksi Pemeriksa, Penelaah Keberatan atau Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Usul

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 00037/KEB/WPJ.02/2025 tanggal 21 Maret 2025 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 nomor 00016/203/20/218/24 tanggal 1 April 2024 Masa Pajak Agustus 2020, atas nama Pemohon Banding;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor 09/PISP/SUB/PPh23/2020/2025 tanggal 17 September 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KETENTUAN FORMAL

Menurut Terbanding:

bahwa berdasarkan SUB dengan Nomor S-00073/SUB-CT/WPJ.02/2025 Tanggal 25 Agustus 2025 butir I.2, Terbanding menyatakan bahwa Pemohon Banding memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menurut Pemohon Banding:

bahwa Pemohon Banding setuju dengan uraian dan pendapat Terbanding atas ketentuan pemenuhan formal bahwa permohonan banding yang disampaikan oleh Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dasar aturan yang disampaikan oleh Terbanding. Oleh karena itu, permohonan banding yang disampaikan oleh Pemohon Banding dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

URAIAN MENGENAI KETETAPAN SEMULA, KEBERATAN DAN KEPUTUSAN ATAS KEBERATAN

Menurut Terbanding:

bahwa Terbanding menguraikan rincian nilai berdasarkan Surat Ketetapan Pajak, permohonan keberatan Pemohon Banding dan Keputusan Keberatan sebagaimana tercantum pada S-101 poin II;

Menurut Pemohon Banding:

bahwa Pemohon Banding tidak ada tanggapan lebih lanjut terkait uraian dari Terbanding;

ANALISIS POKOK SENGKETA

Koreksi Objek PPh Pasal 23 sebesar Rp292.648.096

Menurut Terbanding:

bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan, Terbanding yang diwakilkan oleh Tim Pemeriksa berpendapat bahwa berdasarkan hasil pengujian objek PPh Pasal 23, terdapat objek PPh Pasal 23 yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengujian Kewajaran dan Kelaziman Usaha – Pengujian Harga Wajar (Transfer) sebesar Rp3.482.596

bahwa berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa penetapan Harga CPO ISCC belum sepenuhnya memenuhi prinsip Arm’s Length Principle. Sehingga Tim Pemeriksa melakukan Koreksi atas Harga CPO ISCC sesuai dengan

perhitungan Wajib Pajak dalam TP Documentation nya yaitu Harga CPO KPBN (Rp/Kg) + Tambahan Harga $10/Ton – Ongkos Kirim (tidak termasuk PPN). Sehingga terdapat koreksi atas Peredaran Usaha sebesar Rp3.482.596;

2. Koreksi atas Biaya Sewa Helikopter sebesar Rp289.165.500

bahwa berdasarkan hasil Pengujian yang dilakukan Tim Pemeriksa. Biaya Sewa Helikopter dengan nomor dan nama akun 750.45.30000 – Alat Pengangkutan – MAN tidak dapat dibuktikan Eksistensi dan Manfaat Ekonomi nya terhadap Wajib Pajak. Sehingga Tim Pemeriksa melakukan Koreksi Biaya Sewa Helikopter tersebut sebesar Rp289.165.500;

bahwa berdasarkan Paragraph 4.68 OECD TP Guideines diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum Transaksi Sekunder dapat berbentuk Deviden, Kontribusi Modal dan Pinjaman. Dalam ketentuan tersebut dicontohkan apabila ketidakwajaran transaksi terjadi antara Subsidiary dan Parent Company (Pemegang Saham), maka atas kelebihan pembayaran (selisih harga tidak wajar dengan harga wajar) yang dibayarkan Subsidiary kepada Parent Company tersebut dapat dikenakan sebagai Deviden dan dalam kasus tersebut dapat diterapkan Pemotongan dan Pemungutan Pajak. Namun dalam Pasal 22 ayat 8 PMK-22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer / Advance Price Agreement, sebuah mandatory bagi Tim Pemeriksa Pajak untuk mengenakan / mengatribusikan kelebihan pembayaran (selisih harga tidak wajar dengan harga wajar) yang dibayarkan sebagai Constructive Deviden. Ketentuan ini sejalan dengan Memori Penjelasan Pasal 4 ayat 1 huruf g Undang-undang Pajak Penghasilan dimana selisih uang yang dibayarkan atas suatu biaya dengan uang yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan harga wajarnya dapat diperlakukan sebagai Deviden;

Menurut Pemohon Banding:

1. Koreksi Objek PPh Pasal 23 atas hasil pengujian kewajaran sebesar Rp3.482.596

a. Terbanding telah keliru dalam penerapan konsep pemotongan PPh Pasal 23 bahwa Pemohon Banding memahami bahwa Terbanding melakukan koreksi sekunder (secondary adjustment) atas koreksi pada pos peredaran usaha

PPh Badan. Oleh karena itu, ketidaksetujuan Pemohon Banding sejalan dengan penjelasan pada surat banding PPh Badan pos peredaran usaha; bahwa selain itu, Terbanding telah keliru dalam menerapkan konsep pemotongan PPh Pasal 23 sebagaimana yang diatur pada Pasal 23 ayat (1) UU PPh sebagai berikut:

”Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan: ....”

bahwa berdasarkan dasar aturan diatas, Pemohon Banding berpendapat bahwa konsep pemotongan PPh Pasal 23 seharusnya dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan kepada pihak yang menerima penghasilan. Dalam hal ini, Terbanding melakukan koreksi atas peredaran usaha Pemohon Banding atas pengujian kewajaran. Mengacu kepada konsep pemotongan PPh Pasal 23, maka seharusnya Pemohon Banding yang dipotong PPh Pasal 23 bukan Pemohon Banding sebagai pemotong PPh Pasal 23 atas penghasilan (menurut Terbanding);

b. Pengenaan Pajak berganda atas transaksi yang sama

bahwa koreksi sekunder yang dilakukan oleh Terbanding menimbulkan adanya pengenaan pajak berganda atas suatu transaksi yang sama. Terbanding telah melakukan koreksi pada pos peredaran usaha PPh Badan Pemohon Banding, dimana atas koreksi tersebut telah dikenakan pengenaan pajak dengan tarif sebesar 22% dari nilai koreksi yang dilakukan oleh Terbanding;

bahwa lebih lanjut, Terbanding kemudian menetapkan kembali atas koreksi peredaran usaha tersebut sebagai objek PPh Pasal 23 yang dikenakan tarif sebesar 15%. Dalam hal ini, Terbanding telah mengenakan pajak berganda atas transaksi yang sama dengan total pengenaan tarif sebesar 37%;

bahwa pengenaan pajak berganda tersebut tentunya tidak adil bagi Pemohon Banding, terlebih bahwa atas objek PPh Pasal 23 berdasarkan hasil pengujian merupakan koreksi yang tidak relevan dan valid yang seharusnya tidak dikenakan pajak apapun. Namun, dalam hal ini Terbanding justru menetapkan pajak sebesar 37%;

2. Koreksi Objek PPh Pasal 23 atas biaya sewa helikopter sebesar Rp289.165.500

a. Terbanding telah keliru dalam memahami substansi atas biaya sewa helikopter

bahwa adapun alasan Pemohon Banding melakukan perjanjian sewa helikopter tersebut agar Pemohon Banding dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan usaha Pemohon Banding. Sebagai contoh, apabila terdapat investor ataupun calon pembeli yang ingin melakukan kerjasama namun memerlukan kunjungan secara langsung ke kebun secara mendadak, maka Pemohon Banding dapat menggunakan helikopter tersebut sebagai sarana transportasi yang efektif dan hal tersebut tentunya akan menjadi efisiensi bagi Pemohon Banding karena tentunya akan menjadi nilai tambah bagi Pemohon Banding dihadapan investor ataupun calon pembeli yang nantinya akan bermanfaat untuk kegiatan usaha Pemohon Banding;

bahwa selain itu, pada saat proses Pemeriksaan dan Keberatan, Pemohon Banding telah memberikan dokumen pendukung berupa invoice, bukti pembayaran hingga perjanjian untuk membuktikan bahwa biaya tersebut benar telah terjadi dan memiliki manfaat ekonomis bagi Pemohon Banding. Namun, data tersebut tidak dipertimbangkan oleh Tim Pemeriksa maupun Tim Peneliti Keberatan. Sehingga, hal ini menjadi tidak adil bagi Pemohon Banding karena Pemohon Banding telah dapat membuktikan eksistensi dan manfaat ekonomis, namun tidak dipertimbangkan;

b. Transaksi biaya sewa helikopter merupakan biaya sewa yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 15 sebesar 1,8%

bahwa sebagaimana penjelasan Pemohon Banding pada poin a diatas bahwa pada dasarnya substansi biaya sewa helikopter nyatanya merupakan biaya sehubungan dengan sewa helikopter. Oleh karena itu, Pemohon

Banding telah melakukan pemotongan PPh Pasal 15 dengan tarif sebesar 1,8% dengan tepat sebagaimana diatur pada ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 475/KMK.04/1996. Apabila Terbanding tidak setuju bahwa atas biaya sewa tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 15, seyogianya Terbanding melakukan koreksi negatif (mengurangi nilai objek PPh Pasal 15 yang dilaporkan Pemohon Banding) bukan hanya menambah koreksi objek PPh Pasal 23 (koreksi positif);

bahwa lebih lanjut, atas transaksi biaya sewa helikopter tersebut bukan merupakan pembayaran dividen. Hal tersebut dikarenakan tidak terdapat adanya bukti dokumen pendukung yang menyatakan bahwa pembayaran tersebut merupakan terkait dividen. Terbanding juga tidak dapat membuktikan bahwa pembayaran tersebut merupakan pembayaran dividen, melainkan Terbanding hanya berasumsi belaka tanpa adanya pembuktian atas dasar alasan Terbanding;

bahwa pembayaran dividen dilakukan oleh suatu badan usaha kepada para pemegang saham. Dalam hal ini, Pemohon Banding dan Pihak MAN tidak memiliki keterkaitan sebagai pemegang saham satu sama lainnya. Sehingga, menjadi hal yang tidak wajar apabila Terbanding melakukan klasifikasi transaksi tersebut menjadi pembayaran dividen. Hal tersebut selain menyalahi aturan perpajakan, juga menyalahi aturan UU Perseroan Terbatas mengenai pembagian dividen;

c. Koreksi Terbanding tidak didasarkan alasan yang jelas dan tepat

bahwa sebagaimana SPHP yang telah diterbitkan oleh Terbanding dan dicantumkan kembali pada Risalah Pembahasan bahwa pada dasarnya dasar alasan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding tidak konsisten, tidak relevan dan tidak tepat. Adapun alasan koreksi Terbanding sebagai berikut:

1. Biaya sewa helikopter MAN tidak dapat dibuktikan eksistensi dan manfaat ekonominya

2. Kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh subsidiary/parent company menjadi koreksi sekunder yaitu adanya pembayaran dividen dan dikenakan pemotongan PPh Pasal 23

bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui secara pasti yang sebenarnya alasan koreksi Terbanding apakah ketidakadaan eksistensi dan manfaat ekonomis atas biaya sewa helikopter atau adanya pembayaran kelebihan yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada Pihak MAN;

bahwa pada dasarnya, eksistensi dan manfaat ekonomis telah Pemohon Banding jelaskan sebagaimana pada poin a. Sedangkan, untuk pembayaran kelebihan yang kemudian dijadikan sebagai dividen, menurut Pemohon Banding tidak terdapat kelebihan pembayaran kepada Pihak MAN yang kemudian dapat dijadikan sebagai pembayaran dividen;

d. Koreksi Terbanding tidak didasarkan alasan yang jelas dan tepat

bahwa koreksi sekunder yang dilakukan oleh Terbanding menimbulkan adanya pengenaan pajak berganda atas suatu transaksi yang sama. Terbanding telah melakukan koreksi pada pos penyesuaian fiskal positif PPh Badan Pemohon Banding, dimana atas koreksi tersebut telah dikenakan pengenaan pajak dengan tarif sebesar 22% dari nilai koreksi yang dilakukan oleh Terbanding;

bahwa lebih lanjut, Terbanding kemudian menetapkan kembali atas koreksi penyesuaian fiskal positif tersebut sebagai objek PPh Pasal 23 yang dikenakan tarif sebesar 15%. Dalam hal ini, Terbanding telah mengenakan pajak berganda atas transaksi yang sama dengan total pengenaan tarif sebesar 37%;

bahwa pengenaan pajak berganda tersebut tentunya tidak adil bagi Pemohon Banding, terlebih bahwa atas objek PPh Pasal 23 berdasarkan hasil pengujian merupakan koreksi yang tidak relevan dan valid yang seharusnya tidak dikenakan pajak apapun. Namun, dalam hal ini Terbanding justru menetapkan pajak sebesar 37%;

bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding diatas, tentunya Terbanding telah menetapkan koreksi tanpa berdasarkan bukti dan relevansi yang tepat. Sehingga, menurut Pemohon Banding sudah tepat apabila koreksi atas objek PPh Pasal 23 dibatalkan seluruhnya;

bahwa lebih lanjut, Pemohon Banding berpendapat bahwa objek PPh Pasal 23 yang dilaporkan oleh Pemohon Banding telah sesuai dan tepat, sehingga tidak terdapat objek PPh Pasal 23 yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding pada pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23. Oleh karena itu, koreksi atas objek PPh Pasal 23 yang dipertahankan oleh Terbanding sebesar Rp292.648.096 tidak tepat dan seharusnya dibatalkan menjadi Nihil;

KESIMPULAN DAN USUL

Kesimpulan

1. Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding setuju bahwa permohonan Banding telah memenuhi ketentuan formal sehingga sengketa dengan nomor 004907.12/2025/PP dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Pengadilan Pajak;

2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00037/KEB/WPJ.02/2025 tanggal 21 Maret 2025 tidak tepat dan seharusnya dibatalkan;

3. Koreksi Pemeriksa/Penelaah Keberatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang perpajakan yang berlaku;

Usul

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding mengusulkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00037/KEB/WPJ.02/2025 tanggal 21 Maret 2025, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2018, atas nama Pemohon Banding;

PENUTUP

bahwa demikian Surat Bantahan ini kami sampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya (ex ae aequo et bono);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 sebagai berikut:

Bukti P-1. KeputusanDirekturJenderalPajakNomorKEP-

00037/KEB/WPJ.02/2025 tanggal 21 Maret 2025;

Bukti P-2. Surat Keberatan Nomor: 012/PISP.VI/2024 tanggal 14 Juni 2024; Bukti P-3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23

Nomor: 00016/203/20/218/24 tanggal 1 April 2024 Masa Pajak Agustus 2020;

Bukti P-4. Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp71.914.249 pada tanggal 30 April

2024 pada Bank Mandiri dengan Nomor NTPN 42CD65E61S8APLBH; Bukti P-5. Akta Pendirian PT Perdana Inti Sawit Nomor 41 tanggal 21 November

1988, Notaris Syawal Sutan Diatas, di Pekanbaru;

Bukti P-6. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Perdana

Intisawit Perkasa Nomor 103 Tanggal 25 September 2023, Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., di Jakarta;

Bukti P-7. Pakta Integritas, KTP, dan NPWP a.n. Isen Henry Tjong;

Bukti P-8. SuratKuasaKhususNomor

35/PISP/SuratKuasa/PPh23/01/2020/2025 tanggal 29 September 2025 dan Pakta Integritas a.n. Lie Sutjipto Budiharjo Wibowo;

Bukti P-9. Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-501/PP/IKH/2024 tanggal 22 Juli 2024,

Kartu Kuasa Hukum, dan KTP a.n. Lie Sutjipto Budiharjo Wibowo; Bukti P-10. SuratKuasaKhususNomor

59/PISP/SuratKuasa/PPh23/01/2020/2025 tanggal 29 September 2025 dan Pakta Integritas a.n. Luis Fernando;

Bukti P-11. Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-353/PP/IKH/2024 tanggal 4 Juli 2024,

Kartu Kuasa Hukum, dan KTP a.n. Luis Fernando;

Bukti P-12. Matriks sengketa;

Bukti P-13. SuratKuasaKhususNomor

84/PISP/SuratKuasa/PPh23/08/2020/2025 tanggal 24 November 2025;

Bukti P-14. Ijin Kuasa HukumNomor KEP-2188/PP/IKH/2025 tanggal 30

Oktober 2025;

Bukti P-15. Pakta Integritas dan Identitas Kuasa Hukum a.n. Muhammad Fachri;

Bukti P-16. Penjelasan Tertulis yang disampaikan pada persidangan tanggal 2

Desember 2025;

Bukti P-17. Penjelasan tertulis yang disampaikan pada persidangan tanggal 10

Februari 2026;

Bukti P-18. Kesimpulan Akhir tanpa nomor tanggal 22 Mei 2026;

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 sebagai berikut:

Bukti T-1 Matriks sengketa dan alasan koreksi;

Bukti T-2 Mapping keterkaitan koreksi;

Bukti T-3 Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-4/RIKSIS/WPJ.02/2024

tanggal 25 Maret 2024;

Bukti T-4 Kertas Kerja Pemeriksaan;

Bukti T-5 Kertas Kerja Pemeriksaan (Transfer Pricing);

Bukti T-6 Laporan Penelitian Keberatan Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak

Februari 2020;

Bukti T-7 Penjelasan tertulis tanpa nomor tanggal 19 Januari 2026;

Bukti T-8 Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 10 Maret 2026;

Bukti T-9 Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 12 Mei 2026;

Bukti T-10 Pendapat Akhir nomor S-3657/PJ.07/2026 tanggal 18 Mei 2026;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00037/KEB/WPJ.02/2025 tanggal 21 Maret 2025 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00016/203/20/218/24 tanggal 1 April 2024 Masa Pajak Agustus 2020 termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor 09/PISP/BANDING/PPh23/2020/2025 tanggal 13 Juni 2025 dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-asalan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan Salinan keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh Isen Henry Tjong, jabatan: Direktur, berdasarkan Akta Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H. Nomor 103 Tanggal 25 September 2023, berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Pokok Sengketa

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

bahwa yang menjadi sengketa adalah koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh 23 masa Agustus 2020 sebesar Rp292.648.096,00 dengan rincian sebagai berikut:

DPP PPh 23 Cfm TerbandingRp 3.173.258.756,00 DPP PPh 23 Cfm Pemohon BandingRp 2.880.610.660,00 – Koreksi Terbanding:Rp 292.648.096,00 bahwa terhadap koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh 23 masa Agustus 2020 sebesar Rp292.648.096,00 adalah koreksi terhadap Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh 23 dengan rincian sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terbanding melakukan koreksi dengan alasan sebagai berikut :

bahwa menurut Terbanding, koreksi Objek PPh Pasal 23 sebesar Rp292.648.096,00 merupakan konsekuensi dari hasil pemeriksaan atas transaksi Pemohon Banding dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Koreksi tersebut terdiri dari koreksi sebesar Rp3.482.596,00 yang berasal dari pengujian kewajaran dan kelaziman usaha atas harga CPO ISCC, serta koreksi sebesar Rp289.165.500,00 yang berasal dari koreksi biaya sewa/charter helikopter dari PT Mathew Air Nusantara. Terbanding berpendapat bahwa kedua koreksi tersebut merupakan secondary adjustment atas primary adjustment dalam sengketa PPh Badan, sehingga selisih transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dapat diperlakukan sebagai constructive dividend dan menjadi objek PPh Pasal 23;

bahwa menurut Terbanding, untuk koreksi CPO ISCC, berdasarkan TP Documentation, BAPK, dan dokumen perhitungan CPO yang disampaikan Pemohon Banding, formula harga CPO ISCC adalah Harga CPO KPBN ditambah tambahan harga USD10/ton dikurangi ongkos kirim, tidak termasuk PPN. Namun berdasarkan pengujian faktur pajak dan file pembentukan harga, Pemohon Banding

menerapkan harga CPO ISCC dengan memperhitungkan tambahan harga yang masih memasukkan unsur PPN. Oleh karena itu, Terbanding menghitung kembali harga wajar sesuai formula dalam TP Documentation Pemohon Banding sendiri dan dari pengujian terhadap transaksi Masa Agustus 2020 diperoleh koreksi sebesar Rp3.482.596,00. Terbanding berpendapat selisih tersebut merupakan manfaat ekonomi yang timbul karena transaksi dengan pihak afiliasi tidak dilakukan secara wajar, sehingga dapat diperlakukan sebagai constructive dividend;

bahwa menurut Terbanding, untuk koreksi biaya sewa helikopter, biaya sewa/charter helikopter dari PT Mathew Air Nusantara tidak dapat dibuktikan eksistensi dan manfaat ekonomisnya bagi kegiatan usaha Pemohon Banding. Terbanding menilai dokumen yang disampaikan Pemohon Banding belum membuktikan bahwa jasa helikopter benar-benar digunakan untuk kegiatan operasional Pemohon Banding dan memberikan manfaat langsung atau tidak langsung dalam memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan. Karena biaya tersebut dibayarkan kepada pihak afiliasi dan tidak terbukti manfaatnya, Terbanding memperlakukan pembayaran tersebut sebagai kelebihan pembayaran kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yang berdasarkan ketentuan transfer pricing dan konsep secondary adjustment diperlakukan sebagai constructive dividend. Atas dasar itu, Terbanding mempertahankan tambahan DPP PPh Pasal 23 sebesar Rp292.648.096,00;

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dengan alasan sebagai berikut:

bahwa menurut Pemohon Banding, koreksi PPh Pasal 23 yang dilakukan Terbanding tidak tepat karena koreksi tersebut bukan merupakan koreksi atas objek PPh Pasal 23 reguler yang belum dilaporkan, melainkan hanya koreksi turunan dari sengketa PPh Badan. Pemohon Banding berpendapat bahwa Pasal 23 UU PPh mensyaratkan adanya penghasilan tertentu, termasuk dividen, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada penerima penghasilan. Dalam sengketa ini, Terbanding tidak membuktikan adanya pembayaran dividen, pihak penerima dividen, saat dividen dianggap dibayarkan, maupun dasar mengapa koreksi PPh Badan dapat secara otomatis berubah menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23. Oleh karena itu, menurut Pemohon

Banding, konsep secondary adjustment yang digunakan Terbanding tidak cukup untuk menetapkan objek PPh Pasal 23;

bahwa menurut Pemohon Banding, untuk koreksi CPO ISCC sebesar Rp3.482.596,00, koreksi tersebut merupakan implikasi dari koreksi PPh Badan atas pos Peredaran Usaha berdasarkan pengujian PKKU. Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut karena penetapan harga CPO telah mengacu pada harga pasar KPBN dan penyesuaian atas produk bersertifikasi ISCC telah dilakukan secara wajar. Pemohon Banding juga berpendapat Terbanding keliru dalam memperhitungkan unsur PPN dalam tambahan harga ISCC. Selain itu, apabila Terbanding mengoreksi peredaran usaha Pemohon Banding, maka secara konsep PPh Pasal 23 pihak yang menerima penghasilan seharusnya adalah Pemohon Banding, bukan Pemohon Banding sebagai pemotong PPh Pasal 23 atas penghasilan yang menurut Terbanding justru diterima Pemohon Banding. Dengan demikian, pengenaan PPh Pasal 23 atas koreksi peredaran usaha tersebut dinilai tidak tepat dan menimbulkan pengenaan pajak berganda;

bahwa menurut Pemohon Banding, untuk koreksi biaya sewa helikopter sebesar Rp289.165.500,00, transaksi tersebut merupakan sewa helikopter yang benar- benar terjadi, didukung perjanjian, invoice, bukti pembayaran, dan dokumen penerbangan, serta digunakan untuk menunjang efisiensi dan kegiatan operasional perkebunan. Pemohon Banding menyatakan bahwa atas transaksi tersebut telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 15 dengan tarif 1,8%, sehingga apabila Terbanding tidak setuju dengan perlakuan tersebut, seharusnya Terbanding melakukan koreksi yang konsisten terhadap PPh Pasal 15, bukan langsung menambahkan objek PPh Pasal 23. Pemohon Banding juga menegaskan bahwa pembayaran sewa helikopter bukan pembayaran dividen, karena PT Mathew Air Nusantara bukan pemegang saham Pemohon Banding dan tidak terdapat bukti adanya kelebihan pembayaran yang tidak wajar. Oleh karena itu, menurut Pemohon Banding, koreksi PPh Pasal 23 sebesar Rp292.648.096,00 tidak berdasar dan seharusnya dibatalkan;

Peraturan Perundang-undangan Perpajakan

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan UU KUP) antara lain diatur sebagai berikut:

Pasal 12

(3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut dengan UU PPh), antara lain diatur sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk :

g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

(3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan

yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

Penjelasan Pasal 4

Ayat (1)

Undang-Undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.

....

Contoh-contoh penghasilan yang disebut dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperjelas pengertian tentang penghasilan yang luas yang tidak terbatas pada contoh-contoh dimaksud.

Huruf g

Dalam praktek sering dijumpai pembagian atau pembayaran dividen secara terselubung, misalnya dalam hal pemegang saham yang telah menyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Apabila terjadi hal yang demikian maka selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dan tingkat bunga yang berlaku di pasar, diperlakukan sebagai dividen. Bagian bunga yang diperlakukan sebagai dividen tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perseroan yang bersangkutan.

Ayat (3)

Huruf f

Berdasarkan ketentuan ini, dividen yang dananya berasal dari laba setelah dikurangi pajak dan diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, dan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaannya pada badan usaha lainnya yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan penyertaan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen), tidak termasuk objek pajak. Yang dimaksud dengan "badan usaha milik negara" dan "badan usaha milik daerah" pada ayat ini, antara lain, adalah perusahaan perseroan (Persero), bank pemerintah, dan bank pembangunan daerah.

Perlu ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan objek pajak.

Pasal 23

(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;

2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;

3. royalti; dan

4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;

c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:

1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan

2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Menimbang bahwa dengan demikian sengketa banding ini merupakan sengketa yang bersifat pembuktian;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap berkas sengketa, penjelasan para pihak serta hasil pemeriksaan terhadap dokumen dan bukti-bukti yang diserahkan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut:

bahwa selain mengajukan banding terhadap sengketa PPh Pasal 23 ini, Pemohon Banding juga mengajukan banding terhadap sengketa PPh Badan Tahun 2020 ke Pengadilan Pajak yang terdaftar dalam Berkas Sengketa Nomor 004852.15/2025/PP;

bahwa dalam sengketa PPh Badan Tahun Pajak 2020, Pengadilan Pajak telah memeriksa dan memutus sengketa a quo dengan amar Mengabulkan Sebagian, yaitu di antaranya mempertahankan koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp246.887.768,00 dan mempertahankan koreksi Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp9.813.082.093,00;

bahwa sengketa PPh Pasal 23 a quo memiliki keterkaitan dengan sengketa PPh Badan Tahun Pajak 2020;

bahwa koreksi Objek PPh Pasal 23 sebesar Rp292.648.096,00 bukanlah objek PPh Pasal 23 yang sejak awal telah dipotong atau dilaporkan oleh Pemohon Banding, melainkan merupakan koreksi turunan dari sengketa PPh Badan yang ditambahkan oleh Terbanding sebagai objek PPh Pasal 23 yang seharusnya dipotong atau dilaporkan oleh Pemohon Banding;

bahwa koreksi tersebut berasal dari primary adjustment atas Peredaran Usaha berupa pengujian kewajaran harga CPO ISCC sebesar Rp3.482.596,00 dan primary adjustment atas Penyesuaian Fiskal Positif biaya sewa/charter helikopter dari PT Mathew Air Nusantara sebesar Rp289.165.500,00, yang kemudian oleh Terbanding direkarakterisasi sebagai secondary adjustment dalam bentuk constructive dividend; bahwa Pengadilan Pajak berpendapat konstruksi secondary adjustment atau constructive dividend tidak dapat secara otomatis menimbulkan kewajiban pemotongan PPh Pasal 23. Pasal 23 UU PPh memang mengatur pemotongan atas dividen dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak dalam

negeri atau bentuk usaha tetap. Namun, norma tersebut tetap mensyaratkan adanya penghasilan berupa dividen kepada penerima penghasilan, adanya pihak penerima dividen yang jelas, saat terutang pemotongan yang jelas, serta tidak termasuk dalam ketentuan pengecualian yang berlaku atas dividen dimaksud.

bahwa dengan demikian, apabila Terbanding hendak mengenakan PPh Pasal 23 atas constructive dividend, Terbanding tidak cukup hanya membuktikan adanya koreksi PPh Badan atau transaksi yang dianggap tidak wajar. Terbanding harus membuktikan lebih lanjut bahwa selisih transaksi tersebut secara substansi merupakan dividen, kepada siapa dividen tersebut dianggap diterima, apakah penerimanya merupakan subjek pemotongan PPh Pasal 23, dan apakah atas dividen tersebut tidak berlaku pengecualian berdasarkan UU PPh.

bahwa dalam sengketa a quo, struktur kepemilikan Pemohon Banding menjadi penting untuk menentukan rezim pemajakan yang tepat. Berdasarkan data dalam berkas sengketa, pemegang saham langsung Pemohon Banding adalah PT Ciliandra Perkasa dengan kepemilikan sebesar 99,99% dan PT Fangionoperkasa Sejati sebesar 0,01%. Oleh karena itu, apabila selisih transaksi yang terkait dengan PT Ciliandra Perkasa direkarakterisasi sebagai dividen, maka penerimanya adalah Wajib Pajak badan dalam negeri yang merupakan pemegang saham langsung Pemohon Banding dengan kepemilikan jauh di atas 25%. Dalam keadaan demikian, dividen tersebut tidak dapat serta-merta dikenakan PPh Pasal 23 karena harus terlebih dahulu diuji dalam rezim pengecualian dividen bagi Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana ketentuan UU PPh yang berlaku pada Masa Pajak Agustus 2020;

bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh, dividen yang berasal dari laba setelah pajak dan diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri dari penyertaannya pada badan usaha lain yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia, dengan kepemilikan sekurang-kurangnya 25%, bukan merupakan objek pajak. Dalam sengketa a quo, PT Ciliandra Perkasa merupakan perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri dan merupakan pemegang saham langsung Pemohon Banding sebesar 99,99%, sedangkan Pemohon Banding merupakan perseroan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia. Dengan demikian, apabila selisih transaksi kepada PT Ciliandra Perkasa

direkarakterisasi sebagai dividen, maka penerima dividen memenuhi kriteria Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh, sehingga dividen tersebut tidak termasuk objek pajak dan tidak seharusnya menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23;

bahwa Pengadilan Pajak juga mempertimbangkan adanya kepemilikan tidak langsung First Resources Limited terhadap Pemohon Banding melalui PT Ciliandra Perkasa. Berdasarkan data dalam berkas sengketa, First Resources Limited memiliki kepemilikan tidak langsung terhadap Pemohon Banding dan dalam sengketa PPh Pasal 26 bahkan diposisikan oleh Terbanding sebagai beneficial owner atas penghasilan berupa dividen, bunga, dan/atau royalti. Apabila Terbanding berpendapat bahwa constructive dividend secara substansi merupakan distribusi manfaat kepada First Resources Limited selaku pengendali tidak langsung atau beneficial owner di luar negeri, maka konsekuensi pemajakannya tidak berada dalam rezim PPh Pasal 23, melainkan harus diuji dalam rezim PPh Pasal 26 beserta ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang relevan.

bahwa dengan demikian terdapat perbedaan mendasar antara dividen dalam negeri dan dividen luar negeri. PPh Pasal 23 merupakan mekanisme pemotongan atas penghasilan tertentu yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, sedangkan penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri tunduk pada rezim PPh Pasal 26. Oleh karena itu, apabila penerima constructive dividend adalah PT Ciliandra Perkasa selaku pemegang saham langsung dalam negeri, Terbanding harus membuktikan bahwa dividen tersebut tidak termasuk pengecualian pemotongan PPh Pasal 23. Sebaliknya, apabila penerima manfaat sesungguhnya adalah First Resources Limited selaku pemegang saham tidak langsung di luar negeri, maka pengenaannya tidak dapat dilakukan melalui PPh Pasal 23;

bahwa untuk transaksi dengan pihak afiliasi lain, yaitu PT Adhitya Serayakorita dan PT Mathew Air Nusantara, Majelis berpendapat hubungan istimewa atau hubungan dalam satu grup tidak serta-merta menjadikan pihak-pihak tersebut sebagai penerima dividen. Dividen pada hakikatnya berkaitan dengan hubungan kepemilikan saham dan hak atas pembagian laba. Apabila pihak yang menerima manfaat transaksi bukan pemegang saham langsung Pemohon Banding, Terbanding harus menjelaskan secara jelas dasar hukum dan alur ekonomis mengapa selisih transaksi

tersebut diperlakukan sebagai dividen kepada pihak tersebut, atau kepada pemegang saham tertentu, serta mengapa atas dividen tersebut tetap terutang PPh Pasal 23;

bahwa Pengadilan Pajak tidak menutup kemungkinan bahwa dalam keadaan tertentu selisih transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dapat menimbulkan secondary adjustment. Namun, secondary adjustment tetap harus ditempatkan dalam rezim pemajakan yang tepat. Penggunaan istilah constructive dividend tidak boleh menghilangkan kebutuhan untuk menguji unsur-unsur pemotongan PPh Pasal 23, termasuk penerima penghasilan, hubungan kepemilikan, saat pembayaran atau penyediaan pembayaran, serta pengecualian atas dividen dalam negeri maupun perbedaan rezim antara dividen dalam negeri dan dividen luar negeri.

bahwa dalam sengketa a quo, Terbanding belum membuktikan secara memadai bahwa koreksi sebesar Rp292.648.096,00 memenuhi seluruh unsur sebagai dividen yang wajib dipotong PPh Pasal 23. Terbanding juga belum menjelaskan secara konsisten apakah constructive dividend tersebut dianggap diterima oleh PT Ciliandra Perkasa selaku pemegang saham langsung dalam negeri, oleh First Resources Limited selaku pemegang saham tidak langsung di luar negeri, atau oleh pihak afiliasi lain yang bukan pemegang saham langsung Pemohon Banding. Ketidakjelasan tersebut berdampak langsung pada penentuan rezim pemajakan, karena dividen kepada pemegang saham badan dalam negeri dapat dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23, sedangkan dividen kepada Wajib Pajak luar negeri berada dalam rezim PPh Pasal 26;

bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pengadilan Pajak berpendapat koreksi Terbanding atas Objek PPh Pasal 23 sebesar Rp292.648.096,00 tidak cukup kuat untuk dipertahankan. Primary adjustment dalam sengketa PPh Badan tidak secara otomatis membuktikan adanya objek PPh Pasal 23, terlebih dengan adanya fakta kepemilikan saham langsung PT Ciliandra Perkasa sebesar 99,99% dan kepemilikan tidak langsung First Resources Limited sebagai pihak luar negeri. Oleh karena itu, koreksi Terbanding atas Objek PPh Pasal 23 tidak dapat dipertahankan dan permohonan banding Pemohon Banding dikabulkan.

bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, koreksi Terbanding atas DPP PPh 23 masa Agustus 2020 sebesar Rp292.648.096,00 harus dibatalkan, dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh 23 masa Agustus 2020 adalah sebesar Rp2.880.610.660,00, dengan perincian sebagai berikut:

DPP PPh 23 Cfm Terbanding: Rp 3.173.258.756,00

Koreksi Terbanding Dibatalkan Peng Pajak: Rp 292.648.096,00 - DPP PPh 23 Cfm Pengadilan Pajak: Rp 2.880.610.660,00

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga perhitungan PPh Yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar menurut pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00037/KEB/WPJ.02/2025 tanggal 21 Maret 2025 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00016/203/20/218/24 tanggal 1 April 2024 Masa Pajak Agustus 2020 atas nama PT PERDANA INTISAWIT PERKASA, NPWP 01.555.034.6-218.000, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 395, Simpang Empat, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, 28116 (domisili elektronik fr- taxdispute@first-resources.co.id), sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp0,00;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 oleh Budi Haritjahjono, S.M., Ak., M.Ak., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Firdaus Wahidi, S.E., M.E., dan Sulfan, S.E., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak) pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Asnidar, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Terbanding dan Pemohon Banding.

Hakim-Hakim Anggota:Hakim Ketua Majelis,

Ditandatangani Secara ElektronikDitandatangani Secara Elektronik Muhammad Firdaus Wahidi, S.E., M.E. Budi Haritjahjono, S.M., Ak., M.Ak., M.H.

Ditandatangani Secara Elektronik

Sulfan, S.E., M.M.

Panitera Pengganti,

Ditandatangani Secara Elektronik

Asnidar, S.H.