PUT-003853.16/2020/PP/M.XIA Tahun 2025

P U T U S A N

Nomor PUT-003853.16/2020/PP/M.XIA Tahun 2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara biasa mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00153/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2015 Nomor 00002/207/15/058/19 tanggal 3 Januari 2019, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 003853.16/2020/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT EURONET TECHNOLOGIES INDONESIA, NPWP 01.957.942.4.058-

000, beralamat di Gd Menara 165 Lt 14 Unit A1, Jln TB Simatupang, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Sdr/i. Melissianna Dharmawati, Jabatan: Presiden Direktur;

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama: Nugroho Andi Tjahjono

Izin Kuasa Hukum: KEP-424/PP/IKH/2020;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 276/PER/ETI/TAX/XI/2020 tanggal 03 Desember 2020;

2. Nama: Friska Evawati

Izin Kuasa Hukum: KEP-1264/PP/IKH/2019;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 322/POA/ETI/TAX/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020;

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

L a w a n

Direktur Jenderal Pajak, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta (12190), dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP: Agung Sefiyadi / 198709122008121001

Jabatan: Penelaah Keberatan

Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding,

Direktorat Jenderal Pajak

2. Nama/NIP: Suradi / 197908151999031001

Jabatan: Penelaah Keberatan

Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding,

Direktorat Jenderal Pajak

3. Nama/NIP: Ratna Pertiwi / 198410272009012010

Jabatan: Penelaah Keberatan

Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding,

Direktorat Jenderal Pajak

4. Nama/NIP: M. Saleh Arifin Siregar / 197708032000011002 Jabatan: Penelaah Keberatan

Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding,

Direktorat Jenderal Pajak

Berdasarkan Surat Tugas terakhir Surat Tugas Nomor ST-19868/PJ.07/2021 tanggal 26 November 2021

5. Nama/NIP: Yulti Delimasari / 197407171994022002

Jabatan: Penelaah Keberatan

Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding,

Direktorat Jenderal Pajak

Berdasarkan Surat Tugas terakhir Surat Tugas Nomor ST-17707/PJ.07/2021 tanggal 01 November 2021

6. Nama/NIP: Higo Firsalsyah / 198106022001121001

Jabatan: Penelaah Keberatan

Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding,

Direktorat Jenderal Pajak

7. Nama/NIP: Tun Rozikin / 197307051993031002

Jabatan: Penelaah Keberatan

Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding,

Direktorat Jenderal Pajak

8. Nama/NIP: Monlin Untari S. / 197709032002122002

Jabatan: Penelaah Keberatan

Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding,

Direktorat Jenderal Pajak

Berdasarkan Surat Tugas terakhir Surat Tugas Nomor ST-17254/PJ.07/2020 tanggal 14 Desember 2020

untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor 636/PP/BR/2020 tanggal 10 November 2020 jo Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-290/PP/Ucp/2025 tanggal 10 Desember 2025;

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 142/PER/ETI/TAX/III/2020 tanggal 24 Maret 2020;

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor S- 2583.SUB/WPJ.07/2020 tanggal 4 September 2020;

Telah membaca Penjelasan Tertulis Pemohon Banding sebagai pengganti Surat Bantahan Nomor 250/PER/ETI/TAX/XI/2020 tanggal 18 November 2020;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2015, Nomor 00002/207/15/058/19 tanggal 3 Januari 2019 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima Nomor LAP- 767/WPJ.20/KP.0605/2018 tanggal 31 Desember 2018, dengan perhitungan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas Surat Ketetapan Pajak a quo, Pemohon Banding mengajukan Permohonan Keberatan dengan Surat Nomor 17/SK/ETI/TAX/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP- 00153/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 9 Januari 2020 permohonan Pemohon Banding tersebut ditolak, dengan perhitungan sebagai berikut:

namun Pemohon Banding masih keberatan, sehingga dengan Surat Nomor 142/PER/ETI/TAX/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 mengajukan banding;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 142/PER/ETI/TAX/III/2020 tanggal 24 Maret 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding Mengajukan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00153/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 09 Januari 2020 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00002/207/15/058/19 tanggal 03 Januari 2019 Masa Pajak Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak, yang selanjutnya disebut Terbanding, dengan uraian sebagai berikut : I. PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL PENGAJUAN BANDING

1. Pemohon Banding mengajukan banding berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), yaitu mengajukan banding atas keputusan keberatan.

2. Pemenuhan Ketentuan Pasal 35 Undang-undang Pengadilan Pajak :

a. Surat Banding ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak.

b. Surat Banding disampaikan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterima Keputusan yang dibanding, karena surat Keputusan Keberatan Nomor: KEP-00153/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 09 Januari 2020 diterima pada tanggal 09 Januari 2020.

3. Pemenuhan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Pengadilan Pajak:

a. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Banding.

b. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

c. Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding.

d. Bahwa tidak ada pajak terutang sesuai yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Jumlah tersebut sebagaimana tertulis pada SKPKB No. 00002/207/15/058/19.

4. Pemenuhan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Pengadilan Pajak: Bahwa Surat Banding ditandatangani oleh Melissianna Dharmawati jabatan selaku Presiden Direktur yang dibuktikan dengan Akta Nomor No. 111 tanggal 21 Februari 2019.

Dengan demikian surat banding yang diajukan Pemohon Banding terhadap suratKeputusanDirekturJenderalPajakNomor:KEP- 00153/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 09 Januari 2020 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU KUP dan UU Pengadilan Pajak.

II. MENGENAI KETETAPAN SEMULA DAN KEPUTUSAN YANG DIBANDING

1. Pemohon Banding telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00002/207/15/058/19 tanggal 03 Januari 2019 Masa Pajak Februari 2015 yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

2. Atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan kepadaDirekturJenderalPajakdengansuratNomor:

17/SK/ETI/TAX/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 yang pada intinya Pemohon Banding tidak setuju atas perhitungan pajak tersebut di atas, dan menurut Pemohon Banding perhitungan pajak yang seharusnya adalah sebagai berikut :

3. Atas surat keberatan yang diajukan Pemohon Banding, telah diterbitkan SuratKeputusanDirekturJenderalPajakNomorKEP-

00153/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 09 Januari 2020 dengan perhitungan sebagai berikut:

III. MENGENAI POKOK SENGKETA DAN ALASAN BANDING

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

Bahwa alasan yang mendasari banding atas koreksi yang diajukan banding tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Koreksi Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp 357.669.389,-

Menurut Terbanding

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri, dengan alasan bahwa berdasarkan pengujian terdapat objek PPN yang belum dilakukan pemungutan oleh Pemohon Banding sebesar Rp 357.669.389,-. Pengujian dilakukan berdasarkan dokumen sumber dengan teknik ekualisasi Peredaran Usaha dengan DPP PPN yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN.

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi terbanding dan mengajukan Banding atas koreksi Penyerahan yang PPN-nya harus

dipungut sendiri sebesar Rp 357.669.389,-, dengan alasan bahwa Pemohon Banding telah melaporkan seluruh objek penyerahan barang dan jasa selama Tahun 2015 pada SPT Masa PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Bahwa koreksi terbanding sebesar Rp 357.669.389,- merupakan selisih rekonsiliasi antara Peredaran Usaha berdasarkan akun Piutang sisi Debit dengan DPP PPN yang dilaporkan. Bahwa selisih rekonsiliasi tersebut bukan merupakan tambahan peredaran usaha atau adanya penyerahan yang PPN nya harus dipungut, namun berupa jurnal koreksi atau batal pada akun penjualan, selain itu terdapat transaksi atas penyerahan jasa logistik yang menggunakan DPP PPN Nilai Lain, PPN atas tagihan Back Charge dan reconciling lain-lain. Berikut merupakan penjelasan atas masing-masing selisih rekonsiliasi tersebut:

1. Jurnal Batal akun Penjualan

Bahwa berdasarkan hasil pengecekan Pemohon Banding atas rincian kertas kerja pengujian peredaran usaha, Terbanding tidak mempertimbangkan sisi kredit dari akun piutang yang merupakan jurnal reverse akibat kesalahan jurnal penjualan. Bahwa terdapat kesalahan entry pada jurnal penjualan seperti total volume transaksi pada bulan berjalan, dan lain-lain sehingga jurnal penjualan harus di reverse/ dibatalkan dan kemudian akan dibuat jurnal penjualan yang benar. Pemohon Banding berpendapat bahwa tidak benar apabila atas jurnal reverse penjualan tersebut dianggap sebagai penjualan. Bahwa tidak diakuinya jurnal reverse (sisi kredit) akun piutang menimbulkan dua kali pencatatan penjualan atas satu transaksi yang sama. Dengan demikian, jurnal sisi kredit dari akun piutang yang kami catat untuk mereverse/ membalik jurnal penjualan sudah tepat dan tidak terutang PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sehingga koreksi Terbanding seharusnya dibatalkan.

2. Transaksi atas penyerahan jasa logistik yang menggunakan DPP PPN Nilai Lain

Bahwa kami memiliki transaksi penyerahan jasa logistik kepada pelanggan kami. Atas transaksi tersebut Pemohon Banding memungut PPN sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak berupa Nilai Lain. Bahwa berdasarkan Undang-Undang PPN diatur sebagai berikut:

Pasal 8A

(1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain.

2) Ketentuan mengenai nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak menyebutkan bahwa:

Pasal 1

(3) Nilai Lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

Pasal 2

Nilai Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut:

(j) untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih;

Dalam hal ini Pemohon Banding melakukan penyerahan jasa kena pajak berupa pengiriman paket uang tunai (jasa logistik). Sesuai dengan Perjanjian Jasa Layanan No. 40/G4SEI/VIII/2009 tanggal 28 Juli 2009 antara Pemohon Banding dengan Citibank NA, Indonesia, Pemohon

Banding memberikan jasa pengambilan uang dan pengantaran uang tersebut ke lokasi ATM-ATM milik Citibank, NA. selanjutnya uang tunai tersebut akan digunakan untuk pengisian ATM.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Nilai Lain tersebut, atas transaksi penyerahan jasa pengiriman paket, Pemohon Banding telah memungut PPN 10% dari DPP Nilai Lain sebesar 10% dari jumlah yang ditagih, atau dengan kata lain Pemohon Banding memungut PPN sebesar 1% dari total tagihan. Pemungutan PPN yang kami lakukan atas transaksi tersebut sudah benar dan telah sesuai dengan peraturan- peraturan perpajakan. Dengan demikian dalil Terbanding yang menganggap penyerahan tersebut sebagai penyerahan jasa kena pajak yang terutang PPN 10% adalah tidak tepat dan koreksi seharusnya dibatalkan.

3. PPN atas Tagihan Back Charge

Bahwa selisih rekonsiliasi tersebut merupakan Nilai PPN dari tagihan back charge itu sendiri yang tidak seharusnya masuk pada komponen DPP PPN menurut Terbanding.

Bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Terbanding adalah angka penjualan dari sisi debit akun piutang, maka sudah seharusnya dalam menentukan nilai DPP penyerahan, nilai PPN terutang atas transaksi tagihan back charge dikeluarkan dari komponen DPP.

Selain hal tersebut, koreksi ini juga telah dibatalkan di koreksi peredaran usaha. Dengan demikian, seharusnya koreksi atas selisih rekonsiliasi pada PPN atas Tagihan Back Charge dibatalkan.

4. Lain-lain

Bahwa atas selisih rekonsiliasi lainnya, Pemohon Banding meyakini bahwa Pemohon Banding telah memungut PPN berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sehingga koreksi Terbanding seharusnya dibatalkan.

Berdasarkan penjelasan kami di atas, koreksi atas Penyerahan yang PPN- nya harus dipungut sendiri Masa Februari 2015 sebesar Rp 357.669.389,- seharusnya dibatalkan.

2. Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp29.000,- Menurut Terbanding

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan, dengan alasan bahwa berdasarkan pengujian terdapat perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan yang tidak didukung oleh bukti pendukung yang kompeten sebesar Rp 29.000,-. Menurut Pemohon Banding

Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan Banding atas koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp 29.000,-, dengan alasan bahwa seluruh Pajak Masukan yang Pemohon Banding kreditkan pada SPT Masa PPN masa Januari sampai dengan Desember 2015 terkait secara langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding. Bahwa Pemohon Banding telah mengkreditkan Faktur Pajak asli yang sah yang memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN dan sesuai Pasal 16 F UU PPN disebutkan:

“Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar”

Lebih lanjut dalam memori penjelasan Pasal 16F diuraikan sebagai berikut:

“Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa”.

Bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa Pemohon Banding telah melunasi PPN atas Faktur Pajak yang Pemohon Banding terima dari pihak lawan transaksi. Sehingga, kesalahan dalam pelaporan PPN dapat saja dilakukan oleh pihak lawan transaksi. Adalah tidak adil apabila kesalahan yang dilakukan pihak lawan transaksi menjadikan pajak masukan yang telah kami bayar tidak dapat dikreditkan.

Berdasarkan penjelasan Pemohon Banding diatas, koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan masa Februari 2015 sebesar Rp 29.000,- seharusnya dibatalkan.

Sesuai penjelasan kami diatas dengan demikian seharusnya seluruh koreksi harus dibatalkan, sehingga perhitungan pajak pertambahan Nilai masa pajak Februari 2015 menurut kami adalah sebagai berikut:

IV. KESIMPULAN DAN USUL PEMOHON BANDING

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa :

1. Surat Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 27 UU KUP serta pasal 35, 36, dan 37 UU Pengadilan Pajak.

2. Kami berpendapat bahwa koreksi Pemeriksa atas Penyerahan yang PPN- nya harus dipungut sendiri dan Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan, tidak memiliki dasar yang kuat dan seharusnya dibatalkan.

Selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal.

2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding. Demikian surat banding ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya.

Atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan terimakasih.

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S- 2583.SUB/WPJ.07/2020 tanggal 4 September 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. KETENTUAN FORMAL

1. Berdasarkan hasil penelitian atas surat banding pemohon banding Nomor 142/PER/ETI/TAX/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 26 Maret 2020 diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. Banding diajukan dengan surat banding dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;

b. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;

KeputusanDirekturJenderalPajakNomorKEP- 00153/KEB/WPJ.07/2019 diterbitkan tanggal 9 Januari 2020 dan surat banding Wajib Pajak disampaikan tanggal 26 Maret 2020.

c. Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding;

d. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00153/KEBNVPJ.07/2019 tanggal 9 Januari 2020;

e. Surat banding dilampiri salinan surat keputusan yang dibanding, yaitu Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 00153/KEBNVPJ.07/2019 tanggal 9 Januari 2020;

f. Surat banding ditandatangani oleh Linda Susana

Berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2015 antara lain diketahui bahwa Melissianna Dharmawati adalah President Direktur Wajib Pajak. Sehingga sepanjang tidak terdapat data atau keterangan lain, Melissianna Dharmawati adalah pengurus PT Euronet Technologies Indonesia sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 32 Undang-undang KUP dan berhak menandatangani permohonan banding tersebut

2. Berdasarkan uraian tersebut di atas, sepanjang tidak terdapat data atau keterangan yang dapat menyatakan lain, permohonan banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

II. URAIAN MENGENAI KETETAPAN SEMULA, KEBERATAN DAN

KEPUTUSAN ATAS KEBERATAN

a.Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00002/207/15/058/19 tanggal 3 Januari 2019 Masa Pajak Februari 2015 diterbitkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima Nomor LAP-

767/WPJ.07/KP.0605/2018 tanggal 31 Desember 2018 dengan perhitungan sebagai berikut:

b. Atas ketetapan tersebut, pemohon banding mengajukan keberatan dengan surat Nomor 17/SK/ETITTAX/111/2019 tanggal 29 Maret 2019, yang diterima Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima berdasarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) Nomor PEM:010029281058\apr12019 tanggal 02 April 2019

c. Atas surat keberatan Pemohon Banding, telah diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00153/KEBNVPJ.07/2019 tanggal 9 Januari 2020, dengan perincian sebagai berikut :

III. ANALISA POKOK SENGKETA

Setelah membaca surat banding, mempelajari laporan penelitian keberatan, berkas surat menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, keberatan pemohon banding, dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari pemohon banding sebagai berikut:

Pokok Sengketa

A. Menurut Pemohon Banding

bahwa alasan banding Pemohon Banding sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat bandingnya;

B. Menurut Terbanding

1. KOREKSI PENYERAHAN YANG PPN-NYA DIPUNGUT SENDIRI SEBESAR RP 357.669.389,-

a. Menurut Terbanding Cq. Pemeriksa

1). Pemeriksa melakukan Koreksi Penyerahan yang PPN-nya dipungut

sendiri untuk

Masa Pajak Februari 2015 sebesar Rp 357.669.389,- dengan rincian sbb:

2) Dokumen pengujian:

− SPT Tahunan PPh Badan dan Laporan Keuangan

− SPT Masa PPN

− Data SIDJP dan APPPORTAL

3) Dasar hukum:

− Pasal 4 ayat (1) UU PPN;

− Pasal 12 ayat (3) UU KUP;

− Pasal 13 PP No. 94 Tahun 2010;

− Per-23/PJ/2013 jo. SE-65/PJ/2013.

4) Pemeriksa berpendapat bahwa terdapat obyek PPN yang belum dilakukan pemungutan oleh Wajib Pajak. Pengujian dilakukan berdasarkan penelitian dokumen sumber dengan teknik pemeriksaan langsung terhadap laporan keuangan.

5) Pemeriksa telah melakukan pengujian peredaran usaha dengan pendekatan buku besar, pengujian arus uang dan piutang, ekualisasi PPN, ekualisasi bukti potong.

6) Berdasarkan pendekatan penambahan sisi debit pada akun neraca: piutang dan other revenue pada buku besar Wajib Pajak, terdapat selisih positif penyerahan setelah dikurangi dengan PPN yang dilapor dalam SPT Masa PPN tahun 2015 sebesar Rp4.961.516.104.

7) sesuai pembahasan pada poin peredaran usaha terdapat koreksi atas peredaran usaha sebesar Rp 1.167.549.543.

8) Pemeriksa mempertahankan koreksi atas selisih DPP penyerahan dengan nilai lain karena transaksi dimaksud tidak sepenuhnya

mencerminkan transaksi dengan DPP mengunakan nilai lain. Selain itu, Wajib Pajak tidak melakukan perhitungan kembali atas Pajak Masukan terkait dengan transaksi tersebut.

9) ataspenyerahanterkaitdenganreinbursement/ talangan/penggantian yang tidak dicatat sebagai penghasilan serta tidak dibiayakan, tetap terutang PPN.

10)Pemeriksa menerima sebagian sanggahan Wajib Pajak sesuai

dengan uraian dalam poin peredaran usaha. Namun mempertahankan koreksi atas penggantian serta pembatalan transaksi. DPP atas penggantian dalam poin peredaran usaha dibatalkan karena tagihan dari pihak ketiga tidak dibiayakan (matching cost against revenue) namun tetap terutang PPN. sehingga setelah pembahasan terdapat kenaikan. Berikut gambaran DPP penyerahan setelah pembahasan :

b. Menurut Terbanding Cq. Tim Peneliti

1) Dasar Hukum

a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dinyatakan

Pasal 1 angka 11

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 3 ayat (1)

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 4 ayat (1)

Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya.

Pasal 12 ayat (3)

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

Pasal 26A Ayat (4)

Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada seat pemeriksaan, selain data dan nformasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya.

Pasal 28 Ayat (11)

Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau ditempat kedudukan Wajib Pajak badan.

Penjelasan atas Pasal 28 Ayat (11)

Buku, catatan, dan dokumen termasuk yang diselenggarakan secara program aplikasi on-line dan hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia. Hal itu diimaksudkan agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Penyimpanan buku, Catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk yang diselenggarakan secara program aplikasi on-line harus dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan, kelayakan, dan kewajaran penyimpanan.

b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

Pasal 4 ayat (1)

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

b. impor Barang Kena Pajak;

c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;

g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan

h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena

i. Pajak.

2) Pengujian dan Kesimpulan Tim Peneliti

Berdasarkan penelitian atas berkas pemeriksaan pajak (Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-767/WPJ.07/KP.0605/2018 tanggal 31 Desember 2018, Kertas Kerja Pemeriksaan dan Risalah Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan), data dan/atau dokumen pembuktian Pemohon Banding serta berita acara pembahasan sengketa dengan Pemohon Banding dan Tim Pemeriksa diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. Koreksi Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri sebesar Rp 357.669.389,- dilakukan karena pemeriksa berpendapat bahwa terdapat obyek PPN yang belum dilakukan pemungutan oleh Pemohon Banding. Pengujian dilakukan berdasarkan penelitian dokumen sumber dengan teknik pemeriksaan langsung terhadap laporan keuangan.

b. Bahwa Pemohon Banding keberatan atas koreksi tersebut dengan alasan sbb:

- DPP dan PPN Penyerahan Nilai lain

Pemohon Banding memberikan jasa pengambilan uang dan pengantaran uang tersebut ke lokasi ATM-ATM milik Citibank, NA. selanjutnya, uang tunai tersebut akan digunakan untuk pengisian ATM. Atas transaksi penyerahan jasa pengiriman paket, Pemohon Banding telah memungut PPN 10% dari DPP Nilai Lain sebesar 10% dari jumlah yang ditagih, atau dengan kata lain Pemohon Banding memungut PPN sebesar 1% dari total tagihan. Dengan demikian, pemungutan PPN yang kami lakukan atas transaksi tersebut sudah benar dan telah sesuai dengan peraturan-peraturan perpajakan.

- PPN tagihan Back Charge

Bahwa selisih sebesar Rp 103.682.041 adalah merupakan Nilai PPN dari tagihan back charge itu sendiri yang tidak seharusnya masuk pada komponen DPP PPN menurut Terbanding.

Bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa adalah angka penjualan dari sisi debit akun piutang, maka sudah seharusnya dalam menentukan nilai DPP penyerahan, nilai PPN terutang atas transaksi tagihan back charge dikeluarkan dari komponen DPP.

- Lain-lain dan pembulatan

c. Untuk menguji alasan yang disampaikan Pemohon Banding, Tim Peneliti telah mengirimkan permintaan dokumen, data, dan informasi terkait koreksi Pemeriksa yang disengketakan oleh PemohonBandingmelaluisuratnomorS- 2087/WPJ.07/BD.05/2019 tanggal 17 September 2019 dan surat nomor S-2319/WPJ.07/BD.05/2019 tanggal 15 Oktober 2019.

d. Namun sampai laporan penelitian ini dibuat, Pemohon Banding tidak memberikan data/dokumen pendukung yang mendukung alasan keberatan Pemohon Banding sehingga Tim Peneliti memproses keberatan Pemohon Banding hanya berdasarkan data yang ada.

e. Pasal 26 ayat (4) UU KUP diatur bahwa “dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d, Wajib Pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.”

f. Bahwa dalam proses keberatan, Pemohon Banding tidak memberikan dokumen yang diminta yang membuktikan alasan keberatan atas Koreksi Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri yang terdiri dari: 1). DPP dan PPN Penyerahan Nilai lain, 2). PPN tagihan Back Charge, 3). Lain-lain, sehingga tidak dapat

diteliti maupun diuji secara formal maupun material, sehingga tidak dapat diyakini alasan keberatan yang disampaikan Pemohon Banding dan tidak dapat dilakukan penelitian lebih lanjut atas alasan Pemohon Banding tersebut;

g. Dengan demikian Tim Peneliti mempertahankan Koreksi Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri sebesar Rp 357.669.389,- sebagaimana dimaksud di atas.

2. Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp29.000,-

a. Menurut Terbanding cq. Pemeriksa

1. Pemeriksa melakukan Koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk Masa Pajak Januari 2015 sebesar Rp29.000,- dengan rincian sbb:

2. Dasar Hukum:

Pasal 12 ayat (3) UU PPN;

Pasal 9 ayat (8) UU KUP;

Pasal 7 dan Pasal 12 Per-24/PJ/2012;

3. Berdasarkan pengujian yang dilakukan disimpulkan bahwa terdapat perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan yang tidak didukung oleh bukti pendukung yang kompeten.

4. Berdasarkan data pengawasan internal portal DJP, terdapat Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan atas:

− Faktur Pajak diterbitan ganda senilai Rp 41.033.556 dengan

PPN Rp 54.103.356,-

− PKP tidak lapor SPT dan Faktur Pajak senilai Rp55.454.545

dengan PPN Rp 6.545.455,-

− Faktur Pajak diterbitkan tidak sesuai dengan surat

pemberitahuan nomor seri faktur pajak senilai Rp 3.556.486 dengan PPN Rp 355.648,-.

− Pajak Masukan yang tidak berhubungan langsung (natura)

senilai Rp 3.593.639 dengan PPN Rp 359.365,-

− Jawaban konfirnnasi dari KPP lawan transaksi: FP yang

diterbitkan tidak sama tanggal dan nilainya Rp 102.121.000 PPN Rp 10.212.100

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan menurut pemeriksa senilai Rp 763.967.008 terdapat koreksi Rp 21.575.925,-.

b. Menurut Terbanding cq. Tim Peneliti

1) Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dinyatakan

Pasal 1 angka 11

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 3 ayat (1)

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 4 ayat (1)

Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya.

Pasal 12 ayat (3)

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang. Pasal 26A Ayat (4)

Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada seat pemeriksaan, selain data dan nformasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya.

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 angka 23,

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak

Pasal 9 ayat (2b)

Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9).

Pasal 9 ayat (8)

Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidalk diberlakukan bagi pengeluaran untuk:

a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang

tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

e. dihapus;

f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;

g. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);

h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;

i. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan; dan

j. perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).

Pasal 13 ayat (5)

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa

Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;

b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;

c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;

d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;

e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;

f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan

g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Pasal 13 ayat (9)

Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.

2) Pengujian dan Kesimpulan Tim Peneliti

Berdasarkan penelitian atas berkas pemeriksaan pajak (Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-767/WPJ.07/KP.0605/2018 tanggal 31 Desember 2018, Kertas Kerja Pemeriksaan dan Risalah Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan), data dan/atau dokumen pembuktian Pemohon Banding serta berita acara pembahasan sengketa dengan Pemohon Banding dan Tim Pemeriksa diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. Koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp29.000,- dilakukan karena pemeriksa berpendapat berdasarkan pengujian yang dilakukan disimpulkan bahwa terdapat perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan yang tidak didukung oleh bukti pendukung yang kompeten.

b. Bahwa Pemohon Banding keberatan atas koreksi tersebut dengan alasan bahwa kami telah mengkreditkan faktur pajak asli yang sah yang memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN dan sesuai Pasal 16 F UU PPN.

c. Untuk menguji alasan yang disampaikan Pemohon Banding, Tim Peneliti telah mengirimkan permintaan dokumen, data, dan informasi terkait koreksi Pemeriksa yang disengketakan oleh PemohonBandingmelaluisuratnomorS- 2087/WPJ.07/BD.05/2019 tanggal 17 September 2019 dan surat nomor S-2319/WPJ.07/BD.05/2019 tanggal 15 Oktober 2019.

d. Namun sampai laporan penelitian ini dibuat, Pemohon Banding tidak memberikan data/dokumen pendukung yang mendukung alasan keberatan Pemohon Banding sehingga Tim Peneliti memproses keberatan Pemohon Banding hanya berdasarkan data yang ada.

e. Pasal 26 ayat (4) UU KUP diatur bahwa “dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d, Wajib Pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.”

f. Bahwa dalam proses keberatan, Pemohon Banding tidak memberikan dokumen yang diminta yang membuktikan alasan keberatan atas, sehingga tidak dapat diteliti maupun diuji secara formal maupun material, sehingga tidak dapat diyakini alasan keberatan yang disampaikan Pemohon Banding dan tidak dapat dilakukan penelitian lebih lanjut atas alasan Pemohon Banding tersebut;

Dengan demikian Tim Peneliti mempertahankan Koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp 29.000,- sebagaimana dimaksud di atas.

IV. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan

a. Sepanjang tidak terdapat data dan atau keterangan lain surat banding nomor 142/PER/ETITTAX/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) serta Pasal 36 ayat (1), (2), (3), dan (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

b. KeputusanDirekturJenderalPajakNomorKEP- 00153/KEBNVPJ.07/2019 tanggal 9 Januari 2020 diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;

c. Koreksi Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan perpajakan yang berlaku.

2. Usul

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 00153/KEBNVPJ.07/2019 tanggal 9 Januari 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00002/207/15/058/19 tanggal 3 Januari 2019 atas nama PT Euronet Technologies Indonesia NPWP 01.957.942.4-058.000 Masa Pajak Februari 2015.

Menimbang bahwa kepada Pemohon Banding telah dikirimkan salinan Surat Uraian Banding melalui Surat Wakil Panitera Pengadilan Pajak Nomor B- 003853.16.2020/PAN.Wk/2020 tanggal 2 Oktober 2020 dengan permintaan agar Pemohon Banding menyampaikan Surat Bantahan, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan dimaksud;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Penjelasan Tertulis sebagai Pengganti Surat Bantahan Nomor 250/PER/ETI/TAX/XI/2020 tanggal 18 November 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I.Ketentuan Formal

Pemohon Banding setuju bahwa permohonan banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal sehingga permohonan ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

II.Analisa Pokok Sengketa Menurut Terbanding

bahwa alasan koreksi Terbanding sebagaimana yang telah dijelaskan pada surat uraian bandingnya;

III.Bantahan atas Surat Uraian Banding

1. Koreksi atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp 357.669.389,-

Bahwa kami tidak setuju atas uraian koreksi Penyerahan yang PPN- nya harus dipungut sendiri sebesar Rp 357.669.389,-, dengan alasan bahwa Pemohon Banding telah melaporkan seluruh objek penyerahan barang dan jasa selama Tahun 2015 pada SPT Masa PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Bahwa koreksi terbanding sebesar Rp 357.669.389,- merupakan selisih rekonsiliasi antara Peredaran Usaha berdasarkan akun Piutang sisi Debit dengan DPP PPN yang dilaporkan. Bahwa selisih rekonsiliasi tersebut bukan merupakan tambahan peredaran usaha atau adanya penyerahan yang PPN nya harus dipungut, namun berupa jurnal koreksi atau batal pada akun penjualan, selain itu terdapat transaksi atas penyerahan jasa logistik yang menggunakan DPP PPN Nilai Lain, PPN atas tagihan Back Charge dan reconciling lain-lain. Berikut merupakan penjelasan atas masing-masing selisih rekonsiliasi tersebut:

1. Jurnal Batal akun Penjualan

Bahwa berdasarkan hasil pengecekan Pemohon Banding atas rincian kertas kerja pengujian peredaran usaha, Terbanding tidak mempertimbangkan sisi kredit dari akun piutang yang merupakan

jurnal reverse akibat kesalahan jurnal penjualan. Bahwa terdapat kesalahan entry pada jurnal penjualan seperti total volume transaksi pada bulan berjalan, dan lain-lain sehingga jurnal penjualan harus di reverse/ dibatalkan dan kemudian akan dibuat jurnal penjualan yang benar.

Pemohon Banding berpendapat bahwa tidak benar apabila atas jurnal reverse penjualan tersebut dianggap sebagai penjualan. Bahwa tidak diakuinya jurnal reverse (sisi kredit) akun piutang menimbulkan dua kali pencatatan penjualan atas satu transaksi yang sama. Dengan demikian, jurnal sisi kredit dari akun piutang yang kami catat untuk mereverse/ membalik jurnal penjualan sudah tepat dan tidak terutang PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sehingga koreksi Terbanding seharusnya dibatalkan.

2. Transaksi atas penyerahan jasa logistik yang menggunakan DPP PPN Nilai Lain

Bahwa kami memiliki transaksi penyerahan jasa logistik kepada pelanggan kami. Atas transaksi tersebut Pemohon Banding memungut PPN sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak berupa Nilai Lain. Bahwa berdasarkan Undang-Undang PPN diatur sebagai berikut:

Pasal 8A

(1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain.

2) Ketentuan mengenai nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Lebih lanjut, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak menyebutkan bahwa:

Pasal 1

(4) Nilai Lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

Pasal 2

Nilai Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut:

(j) untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih;

Dalam hal ini Pemohon Banding melakukan penyerahan jasa kena pajak berupa pengiriman paket uang tunai (jasa logistik). Sesuai dengan Perjanjian Jasa Layanan No. 40/G4SEI/VIII/2009 tanggal 28 Juli 2009 antara Pemohon Banding dengan Citibank NA, Indonesia, Pemohon Banding memberikan jasa pengambilan uang dan pengantaran uang tersebut ke lokasi ATM-ATM milik Citibank, NA. selanjutnya uang tunai tersebut akan digunakan untuk pengisian ATM.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Nilai Lain tersebut, atas transaksi penyerahan jasa pengiriman paket, Pemohon Banding telah memungut PPN 10% dari DPP Nilai Lain sebesar 10% dari jumlah yang ditagih, atau dengan kata lain Pemohon Banding memungut PPN sebesar 1% dari total tagihan. Pemungutan PPN yang kami lakukan atas transaksi tersebut sudah benar dan telah sesuai dengan peraturan-peraturan perpajakan. Dengan demikian dalil Terbanding yang menganggap penyerahan tersebut sebagai penyerahan jasa kena pajak yang terutang PPN 10% adalah tidak tepat dan koreksi seharusnya dibatalkan.

3. PPN atas Tagihan Back Charge

Bahwa selisih rekonsiliasi tersebut merupakan Nilai PPN dari tagihan back charge itu sendiri yang tidak seharusnya masuk pada komponen DPP PPN menurut Terbanding.

Bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Terbanding adalah angka penjualan dari sisi debit akun piutang, maka sudah seharusnya dalam menentukan nilai DPP penyerahan, nilai PPN terutang atas transaksi tagihan back charge dikeluarkan dari komponen DPP. Selain hal tersebut, koreksi ini juga telah dibatalkan di koreksi peredaran usaha. Dengan demikian, seharusnya koreksi atas selisih rekonsiliasi pada PPN atas Tagihan Back Charge dibatalkan.

4. Lain-lain

Bahwa atas selisih rekonsiliasi lainnya, Pemohon Banding meyakini bahwa Pemohon Banding telah memungut PPN berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sehingga koreksi Terbanding seharusnya dibatalkan.

Berdasarkan penjelasan kami di atas, koreksi atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Masa Januari 2015 sebesar Rp 357.669.389,- seharusnya dibatalkan.

2. Koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp 29.000,-

Bahwa kami tidak setuju atas uraian koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp 29.000,-, dengan alasan bahwa seluruh Pajak Masukan yang Pemohon Banding kreditkan pada SPT Masa PPN masa Januari sampai dengan Desember 2015 terkait secara langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding. Bahwa Pemohon Banding telah mengkreditkan Faktur Pajak asli yang sah yang memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN dan sesuai Pasal 16 F UU PPN disebutkan:

“Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar”

Lebih lanjut dalam memori penjelasan Pasal 16F diuraikan sebagai berikut:

“Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa”.

Bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa Pemohon Banding telah melunasi PPN atas Faktur Pajak yang Pemohon Banding terima dari pihak lawan transaksi. Sehingga, kesalahan dalam pelaporan PPN dapat saja dilakukan oleh pihak lawan transaksi. Adalah tidak adil apabila kesalahan yang dilakukan pihak lawan transaksi menjadikan pajak masukan yang telah kami bayar tidak dapat dikreditkan.

Berdasarkan penjelasan Pemohon Banding diatas, koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan masa Januari 2015 sebesar Rp 29.000,- seharusnya dibatalkan.

Berdasarkan uraian diatas, kami berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri dan Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan tidak memiliki dasar yang kuat dan seharusnya dibatalkan.

IV.Kesimpulan Dan Usul

1. Kesimpulan

a.Surat Banding nomor 142/PER/ETI/TAX/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

b.Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 00153/KEBNVPJ.07/2019 tanggal 9 Januari 2020 diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir degan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, tidak sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku.

c.Koreksi Pemeriksa/Penelaah Keberatan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Usul

Berdasarkan uraian di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk mempertimbangkan lebih lanjut permohonan banding dan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP- 00153/KEBNVPJ.07/2019 tanggal 9 Januari 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00002/207/15/058/19 tanggal 03 Januari 2019 Masa Pajak Februari 2015 atas nama PT Euronet Technologies Indonesia NPWP: 01.957.942.4-058.000.

Demikian surat bantahan atas uraian banding kami sampaikan. Apabila terdapat sidang yang berkaitan dengan surat permohonan banding kami, mohon agar kami untuk selalu diundang hadir dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk dapat memberikan penjelasan-penjelasan dan/atau memberikan dokumen dan data lainnya yang diperlukan.

Atas perhatian, pertimbangan dan kebijaksanaan Majelis Hakim, kami mengucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-51 sebagai berikut:

Bukti P-1.Salinan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-

00153/KEBNVPJ.07/2019 tanggal 9 Januari 2020

Bukti P-2.Salinan Surat Keberatan Nomor: 17/SK/ETI/TAX/III/2019 tanggal 29

Maret 2019

Bukti P-3.Salinan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa SKPKB Nomor: 00002/207/15/058/19 tanggal 03 Januari 2019 Masa Pajak Februari 2015.

Bukti P-4.Salinan bermeterai Akta Nomor 111 tanggal 21 Februari 2019 yang

mencantumkan penanda tangan Surat Banding sebagai salah seorang pengurus.

Bukti P-5.Salinan bermeterai Akta Nomor 111 tanggal 21 Februari 2019 yang

mencantumkan penanda tangan Surat Keberatan sebagai salah seorang pengurus.

Bukti P-6.Salinan bermeterai Akta Nomor 28 tanggal 08 Mei 2000 yang

merupakan akta pendirian PT Euronet Technologies Indonesia (d/h PT Euronet Sigma Nusantara).

Bukti P-7.Matriks Sengketa;

Bukti P-8.Salinan Laporan Keuangan Tahun 2015 beserta Laporan Audit; Bukti P-9.Salinan SPT PPN Januari – Desember 2015;

Bukti P-10. Berita Acara Uji Bukti;

Bukti P-11. Penjelasan Penutup Nomor L-21/249/Appeal/XII/2021 tanggal 03

Desember 2021;

Bukti P-12. Perjanjian dengan Citibank nomor 40/G4SEI/VIII/2009 tanggal 28 Juli

2009;

Bukti P-13. Invoice kepada Citibank N.A nomor ATM-15/10/249 dan Faktur Pajak

nomor 041.003-15.83308559 tanggal 5 Oktober 2015 dengan DPP sebesar Rp 35.443.980 dan PPN sebesar Rp 3.544.398,-

Bukti P-14. Invoice kepada Citibank N.A nomor ATM-15/01/009 dan Faktur Pajak

nomor 040.000-15.08969964 tanggal 3 Januari 2015 dengan DPP sebesar Rp 39.819.780 dan PPN sebesar Rp 3.981.978,-

Bukti P-15. Invoice kepada Citibank N.A nomor ATM-15/02/035 dan Faktur Pajak

nomor 040.000-15.08969990 tanggal 3 Februari 2015 dengan DPP sebesar Rp 39.819.780 dan PPN sebesar Rp 3.981.978,-

Bukti P-16. Invoice kepada Citibank N.A nomor ATM-15/03/065 dan Faktur Pajak

nomor 040.000-15.08970020 tanggal 2 Maret 2015 dengan DPP sebesar Rp 38.069.460 dan PPN sebesar Rp 3.806.946,-

Bukti P-17. Invoice kepada Citibank N.A nomor ATM-15/04/092 dan Faktur Pajak

nomor 040.000-15.08970047 tanggal 2 April 2015 dengan DPP sebesar Rp 36.756.720 dan PPN sebesar Rp 3.675.672,-

Bukti P-18. Invoice kepada Citibank N.A nomor ATM-15/06/146 dan Faktur Pajak

nomor 040.001-15.65146967 tanggal 1 Juni 2015 dengan DPP sebesar Rp 36.756.720 dan PPN sebesar Rp 3.675.672,-

Bukti P-19. Invoice kepada Citibank N.A nomor ATM-15/07/173 dan Faktur Pajak

nomor 040.001-15.65146994 tanggal 2 Juli 2015 dengan DPP sebesar Rp 35.881.560 dan PPN sebesar Rp 3.588.156,-

Bukti P-20. Invoice kepada Citibank N.A nomor ATM-15/08/200 dan Faktur Pajak

nomor 041.001-15.65147019 tanggal 3 Agustus 2015 dengan DPP sebesar Rp 35.881.560 dan PPN sebesar Rp 3.588.156,-

Bukti P-21. Invoice kepada Citibank N.A nomor ATM-15/09/226 dan Faktur Pajak

nomor 041.003-15.83308536 tanggal 7 September 2015 dengan DPP sebesar Rp 35.881.560 dan PPN sebesar Rp3.588.156,-

Bukti P-22. Invoice kepada Citibank N.A nomor ATM-15/11/273 dan Faktur Pajak

nomor 041.003-15.83308583 tanggal 3 November 2015 dengan DPP sebesar Rp 35.881.560 dan PPN sebesar Rp3.588.156,-

Bukti P-23. Perjanjian dengan Standard Chartered Bank

Bukti P-24. Invoice kepada Standard Chartered Bank nomor ATM-15/10/243 dan

Faktur Pajak nomor 010.003-15.83308553 tanggal 5 Oktober 2015 dengan nilai DPP sebesar Rp 38.850.000 dan PPN sebesar Rp 3.885.000

Bukti P-25. Invoice kepada Standard Chartered Bank nomor ATM-15/01/001 dan

Faktur Pajak nomor 010.000-15.08969957 tanggal 3 Januari 2015 dengan nilai DPP sebesar Rp 36.600.000 dan PPN sebesar Rp 3.660.000

Bukti P-26. Invoice kepada Standard Chartered Bank nomor ATM-15/01/002 dan

Faktur Pajak nomor 010.000-15.08969958 tanggal 3 Januari 2015 dengan nilai DPP sebesar Rp 62.009.000 dan PPN sebesar Rp 6.200.900

Bukti P-27. Invoice kepada Standard Chartered Bank nomor ATM-15/02/027 dan

Faktur Pajak nomor 010.000-15.08969982 tanggal 3 Januari 2015 dengan nilai DPP sebesar Rp 43.309.678 dan PPN sebesar Rp 4.330.968

Bukti P-28. Invoice kepada Standard Chartered Bank nomor ATM-15/02/028 dan

Faktur Pajak nomor 010.000-15.08969983 tanggal 3 Februari 2015 dengan nilai DPP sebesar Rp 62.009.000 dan PPN sebesar Rp 6.200.900

Bukti P-29. Invoice kepada Standard Chartered Bank nomor ATM-15/03/057 dan

Faktur Pajak nomor 010.000-15.08970012 tanggal 2 Maret 2015 dengan nilai DPP sebesar Rp 38.850.000 dan PPN sebesar Rp3.885.000

Bukti P-30. Invoice kepada Standard Chartered Bank nomor ATM-15/03/058 dan

Faktur Pajak nomor 010.000-15.08970013 tanggal 2 Maret 2015 dengan nilai DPP sebesar Rp 59.699.000 dan PPN sebesar Rp5.969.900

Bukti P-31. Invoice kepada Standard Chartered Bank nomor ATM-15/04/084 dan

Faktur Pajak nomor 010.000-15.08970039 tanggal 2 April 2015 dengan nilai DPP sebesar Rp 38.850.000 dan PPN sebesar Rp3.885.000

Bukti P-32. Invoice kepada Standard Chartered Bank nomor ATM-15/04/085 dan

Faktur Pajak nomor 010.000-15.08970040 tanggal 2 April 2015 dengan nilai DPP sebesar Rp 51.219.000 dan PPN sebesar Rp5.121.900

Bukti P-33. Invoice kepada Standard Chartered Bank nomor ATM-15/06/139 dan

Faktur Pajak nomor 010.001-15.65146960 tanggal 1 Juni 2015 dengan nilai DPP sebesar Rp 38.850.000 dan PPN sebesar Rp3.885.000

Bukti P-34. Invoice kepada Standard Chartered Bank nomor ATM-15/06/140 dan

Faktur Pajak nomor 010.001-15.65146961 tanggal 1 Juni 2015 dengan nilai DPP sebesar Rp 51.219.000 dan PPN sebesar Rp5.121.900

Bukti P-35. Invoice kepada Standard Chartered Bank nomor ATM-15/07/167 dan

Faktur Pajak nomor 010.001-15.65146988 tanggal 2 Juli 2015 dengan nilai DPP sebesar Rp 38.850.000 dan PPN sebesar Rp3.885.000

Bukti P-36. Invoice kepada Standard Chartered Bank nomor ATM-15/07/168 dan

Faktur Pajak nomor 010.001-15.65146989 tanggal 2 Juli 2015 dengan nilai DPP sebesar Rp 51.219.000 dan PPN sebesar Rp5.121.900

Bukti P-37. Invoice kepada Standard Chartered Bank nomor ATM-15/09/220 dan

Faktur Pajak nomor 010.001-15.65147039 tanggal 2 September 2015 dengan nilai DPP sebesar Rp 38.850.000 dan PPN sebesar Rp 3.885.000

Bukti P-38. Invoice kepada Standard Chartered Bank nomor ATM-15/09/221 dan

Faktur Pajak nomor 010.001-15.65147040 tanggal 2 September 2015 dengan nilai DPP sebesar Rp 51.219.000 dan PPN sebesar Rp 5.121.900

Bukti P-39. Invoice kepada Standard Chartered Bank nomor ATM-15/10/244 dan

Faktur Pajak nomor 010.003-15.83308554 tanggal 5 Oktober 2015 dengan nilai DPP sebesar Rp 51.219.000 dan PPN sebesar Rp 5.121.900

Bukti P-40. Invoice kepada Standard Chartered Bank nomor ATM-15/12/292 dan

Faktur Pajak nomor 010.003-15.83308602 tanggal 5 Oktober 2015 dengan nilai DPP sebesar Rp 9.050.000 dan PPN sebesar Rp905.000

Bukti P-41. Invoice kepada Standard Chartered Bank nomor ATM-15/05/114 dan

Faktur Pajak nomor 010.003-15.55986919 tanggal 2 Mei 2015 dengan nilai DPP sebesar Rp 38.850.000 dan PPN sebesar Rp3.885.000

Bukti P-42. Invoice kepada Standard Chartered Bank nomor ATM-15/05/115 dan

Faktur Pajak nomor 010.003-15.55986920 tanggal 2 Mei 2015 dengan nilai DPP sebesar Rp 33.969.000 dan PPN sebesar Rp 3.396.900

Bukti P-43. Invoice kepada Standard Chartered Bank nomor ATM-15/08/194 dan

Faktur Pajak nomor 010.001-15.65147013 tanggal 3 Agustus 2015 dengan nilai DPP sebesar Rp 38.850.000 dan PPN sebesar Rp 3.885.000

Bukti P-44. Invoice kepada Standard Chartered Bank nomor ATM-15/08/195 dan

Faktur Pajak nomor 010.001-15.65147014 tanggal 3 Agustus 2015 dengan nilai DPP sebesar Rp 51.219.000 dan PPN sebesar Rp 5.121.900

Bukti P-45. Invoice kepada Standard Chartered Bank nomor ATM-15/11/268 dan

Faktur Pajak nomor 010.003-15.83308578 tanggal 3 November 2015 dengan nilai DPP sebesar Rp 9.050.000 dan PPN sebesar Rp 905.000

Bukti P-46. Invoice kepada Standard Chartered Bank nomor ATM-15/11/269 dan

Faktur Pajak nomor 010.003-15.83308579 tanggal 3 November 2015 dengan nilai DPP sebesar Rp 51.219.000 dan PPN sebesar Rp 5.121.900

Bukti P-47. Invoice kepada Standard Chartered Bank nomor ATM-15/12/293 dan

Faktur Pajak nomor 010.003-15.83308603 tanggal 5 Oktober 2015 dengan nilai DPP sebesar Rp 51.219.000 dan PPN sebesar Rp 5.121.900

Bukti P-48. SPT Masa PPN Masa Februari 2015

Bukti P-49. Rincian arus uang

Bukti P-50. Invoice PT Tirta Investama nomor 8055131598 dan Faktur Pajak

010.000-15.16044221 tanggal 28 Februari 2015 dengan nilai DPP sebesar Rp 290.000 dan PPN sebesar Rp 29.000

Bukti P-51. Bukti pembayaran bank kepada PT Tirta Investama sebesar

Rp326.500,-

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 sebagai berikut:

Bukti T-1. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-00767/WPJ.07/KP.0605/2018

tanggal 31 Desember 2018;

Bukti T-2. Kertas Kerja Penelitian;

Bukti T-3. Laporan Penelitian Keberatan;

Bukti T-4. Berita Acara Uji Bukti;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP- 00153/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2015 Nomor 00002/207/15/058/19 tanggal 3 Januari 2019 termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor 142/PER/ETI/TAX/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

POKOK SENGKETA

Bahwa sesuai dengan Uji Bukti Materi Kebenaran, berikut merupakan rincian atas selisih rekonsiliasi DPP Penjualan Nilai Lain dan tagihan Back Charge sesuai dengan masa pelaporan pada SPT Masa PPN Tahun Pajak 2015 untuk tiap masa pajak adalah:

f. Invoice kepada Standard Chartered Bank nomor ATM-15/03/057 dan Faktur Pajak nomor 010.000-15.08970012 tanggal 2 Maret 2015 dengan nilai DPP sebesar Rp 38.850.000 dan PPN sebesar Rp3.885.000

g. Invoice kepada Standard Chartered Bank nomor ATM-15/03/058 dan Faktur Pajak nomor 010.000-15.08970013 tanggal 2 Maret 2015 dengan nilai DPP sebesar Rp 59.699.000 dan PPN sebesar Rp5.969.900

h. Invoice kepada Standard Chartered Bank nomor ATM-15/04/084 dan Faktur Pajak nomor 010.000-15.08970039 tanggal 2 Februari 2015 dengan nilai DPP sebesar Rp 38.850.000 dan PPN sebesar Rp3.885.000

i. Invoice kepada Standard Chartered Bank nomor ATM-15/04/085 dan Faktur Pajak nomor 010.000-15.08970040 tanggal 2 Februari 2015 dengan nilai DPP sebesar Rp 51.219.000 dan PPN sebesar Rp5.121.900

j. Invoice kepada Standard Chartered Bank nomor ATM-15/06/139 dan Faktur Pajak nomor 010.001-15.65146960 tanggal 1 Juni 2015 dengan nilai DPP sebesar Rp 38.850.000 dan PPN sebesar Rp 3.885.000

k. Invoice kepada Standard Chartered Bank nomor ATM-15/06/140 dan Faktur Pajak nomor 010.001-15.65146961 tanggal 1 Juni 2015 dengan nilai DPP sebesar Rp 51.219.000 dan PPN sebesar Rp 5.121.900

l. Invoice kepada Standard Chartered Bank nomor ATM-15/07/167 dan Faktur Pajak nomor 010.001-15.65146988 tanggal 2 Juli 2015 dengan nilai DPP sebesar Rp 38.850.000 dan PPN sebesar Rp 3.885.000

m.Invoice kepada Standard Chartered Bank nomor ATM-15/07/168 dan

Faktur Pajak nomor 010.001-15.65146989 tanggal 2 Juli 2015 dengan nilai DPP sebesar Rp 51.219.000 dan PPN sebesar Rp 5.121.900

n. Invoice kepada Standard Chartered Bank nomor ATM-15/09/220 dan Faktur Pajak nomor 010.001-15.65147039 tanggal 2 September 2015 dengan nilai DPP sebesar Rp 38.850.000 dan PPN sebesar Rp3.885.000

o. Invoice kepada Standard Chartered Bank nomor ATM-15/09/221 dan Faktur Pajak nomor 010.001-15.65147040 tanggal 2 September 2015

dengan nilai DPP sebesar Rp 51.219.000 dan PPN sebesar Rp5.121.900

p. Invoice kepada Standard Chartered Bank nomor ATM-15/10/244 dan Faktur Pajak nomor 010.003-15.83308554 tanggal 5 Oktober 2015 dengan nilai DPP sebesar Rp 51.219.000 dan PPN sebesar Rp5.121.900

q. Invoice kepada Standard Chartered Bank nomor ATM-15/12/292 dan Faktur Pajak nomor 010.003-15.83308602 tanggal 5 Oktober 2015 dengan nilai DPP sebesar Rp 9.050.000 dan PPN sebesar Rp 905.000

r. Invoice kepada Standard Chartered Bank nomor ATM-15/05/114 dan Faktur Pajak nomor 010.003-15.55986919 tanggal 2 Mei 2015 dengan nilai DPP sebesar Rp 38.850.000 dan PPN sebesar Rp 3.885.000

s. Invoice kepada Standard Chartered Bank nomor ATM-15/05/115 dan Faktur Pajak nomor 010.003-15.55986920 tanggal 2 Mei 2015 dengan nilai DPP sebesar Rp 33.969.000 dan PPN sebesar Rp 3.396.900

t. Invoice kepada Standard Chartered Bank nomor ATM-15/08/194 dan Faktur Pajak nomor 010.001-15.65147013 tanggal 3 Agustus 2015 dengan nilai DPP sebesar Rp 38.850.000 dan PPN sebesar Rp3.885.000

u. Invoice kepada Standard Chartered Bank nomor ATM-15/08/195 dan Faktur Pajak nomor 010.001-15.65147014 tanggal 3 Agustus 2015 dengan nilai DPP sebesar Rp 51.219.000 dan PPN sebesar Rp 5.121.900

v. Invoice kepada Standard Chartered Bank nomor ATM-15/11/268 dan Faktur Pajak nomor 010.003-15.83308578 tanggal 3 November 2015 dengan nilai DPP sebesar Rp 9.050.000 dan PPN sebesar Rp 905.000

w. Invoice kepada Standard Chartered Bank nomor ATM-15/11/269 dan Faktur Pajak nomor 010.003-15.83308579 tanggal 3 November 2015 dengan nilai DPP sebesar Rp 51.219.000 dan PPN sebesar Rp5.121.900

x. Invoice kepada Standard Chartered Bank nomor ATM-15/12/293 dan Faktur Pajak nomor 010.003-15.83308603 tanggal 5 Oktober 2015

Bahwa berdasarkan KKP Indeks B-1-2-1-9, rincian penjualan lokal menurut pemeriksa setelah pembahasan adalah sebagai berikut:

bahwa Pemeriksa mengurangi unsur PPN yang dipungut sesuai SPT Masa PPN Jan-Des 2015, sehingga nilai peredaran usaha (account receivable) per masa yang juga sebagai DPP PPN menurut Pemeriksa adalah:

Bahwa Pemeriksa menambahkan other revenue sebesar Rp1.140.502.446,00 yang merupakan penggantian sebagai tambahan DPP PPN yang harus dipungut sendiri, sehingga nilai DPP menurut pemeriksa adalah Rp18.902.415.582,00 (Rp17.761.913.136,00 + Rp1.140.502.446,00):

bahwa Terbanding menyatakan, nilai koreksi DPP PPN yang PPN nya harus dipungut sendiri untuk masa Februari 2015 adalah sebesar Rp357.669.389,00; bahwa metode koreksi Terbanding adalah ekualisasi SPT PPN dengan Laporan Keuangan dan bukti-bukti, sehingga nilai koreksi yang diperoleh adalah nilai koreksi (akumulasi) selama satu tahun;

bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak mengetahui alokasi koreksi untuk permasa pajak;

bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding tersebut, Pengadilan Pajak mendapatkan fakta bahwa walaupun bantahan Pemohon Banding untuk masa satu tahun adalah sama dengan koreksi Terbanding, namun demikian apabila dilihat permasa pajak akan terdapat perbedaan lebih besar atau lebih kecil antara nilai koreksi Terbanding dengan dalil bantahan Pemohon Banding;

bahwa untuk masa pajak Februari 2015, nilai koreksi Terbanding atas DPP PPN adalah sebesar Rp357.669.389,00, sedangkan bantahan Pemohon Banding adalah sebesar Rp420.387.020,00;

bahwa berdasarkan fakta tersebut, Pengadilan Pajak berpendapat dalam menyelesaikan sengketa banding ini akan melakukan pemeriksaan atas nilai pembuktian satu tahun sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Banding; bahwa pemeriksaan atas setiap pokok koreksi adalah sebagai berikut:

2) PPN atas Tagihan Back Charge sebesar Rp1.036.247.678,00 Masa Pajak Januari-Desember 2015

bahwa apabila dilihat permasa pajak, maka terdapat selisih lebih dan kurang antara dalil Pemohon Banding dengan nilai koreksi Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak dapat memberikan penjelasan yang cukup terkait alokasi koreksi permasa pajak, maka menimbang rasa keadilan Pengadilan Pajak berpendapat, bahwa dalam hal nilai pembuktian Pemohon Banding lebih besar dari pada nilai koreksi Terbanding, maka sebesar kelebihan di suatu masa pajak akan diperhitungkan ke masa pajak yang lain, dengan perhitungan sebagai berikut:

Bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan sebesar Rp29.000,00 karena tidak berhubungan dengan usaha;

bahwa berdasarkan penilaian atas alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding, pajak masukan tersebut berkaitan dengan transaksi pembelian air galon;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat, kebutuhan minum bagi karyawan merupakan kebutuhan pokok dan wajar disediakan oleh perusahaan bagi pegawainya;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat, Pajak Masukan sebesar Rp29.000,00 berupa pembelian galon diyakini merupakan faktor pendukung bagi pegawai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kewajbannya masing-masing sehingga dapat diyakini berhubungan langsung dengan usaha kegiatan usaha; bahwa terbukti Pemohon telah melakukan seluruh pembayaran termasuk PPN atas pembelian air galon tersebut;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat, Faktur Pajak masukan sebesar Rp29.000,00 tetap dapat dikreditkan, karenanya terdapat alasan hukum yang cukup untuk membatalkan koreksi Terbanding dan mengabulkan banding Pemohon Banding sebesar Rp29.000,00;

Menimbang, bahwa Pengadilan Pajak telah menyatakan pertimbangan dan pendapatnya atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Pihak sebagaimana telah diuraikan di atas dan untuk selebihnya tidak dipertimbangkan Pengadilan Pajak karena tidak relevan untuk memutus sengketa a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri

- menurut TerbandingRp1.694.582.199

- Koreksi tidak dapat dipertahankan Pengadilan Pajak Rp35.837.802

- menurut Pengadilan PajakRp1.658.744.397 Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan:

- menurut TerbandingRp133.662.285

- Koreksi tidak dapat dipertahankan Pengadilan Pajak Rp29.000

- menurut Pengadilan PajakRp133.691.285

bahwa dengan demikian, penghitungan Pajak menurut pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

M E N G A D I L I

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00153/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2015 Nomor 00002/207/15/058/19 tanggal 3 Januari 2019, atas nama PT EURONET TECHNOLOGIES INDONESIA, NPWP 01.957.942.4.058-000, beralamat di Gd Menara 165 Lt 14 Unit A1, Jln TB Simatupang, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 oleh Juwari Eddy Winarto, S.H., S.E., M.M. sebagai Hakim Ketua, Liberti Pandiangan, S.E., S.H., M.Si. dan Muhammad Hanif Arkanie, S.T., M.Ec. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 11 Desember 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Achmad Sandri Qurnain, S.Sos., M.M., sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota,Hakim Ketua,

ttd.ttd.

Liberti Pandiangan, S.E., S.H., M.Si.Juwari Eddy Winarto, S.H., S.E., M.M.

ttd.

Muhammad Hanif Arkanie, S.T., M.Ec.

Panitera Pengganti

ttd.

Achmad Sandri Qurnain, S.Sos., M.M.,

Salinan sesuai dengan aslinya

Wakil Panitera

Abdul Azis Hady, S.Kom., S.H.

NIP 197102251992011002