PUT-003327.35/2020/PP/M.IIA Tahun 2026

PUTUSAN

Nomor PUT-003327.35/2020/PP/M.IIA Tahun 2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa, mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01900/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 13 Desember 2019, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Desember 2016 Nomor 00022/245/16/092/18 tanggal 31 Oktober 2018, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 003327.35/2020/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT SOUTH PACIFIC VISCOSE, NPWP 01.000.573.4-092.000, beralamat di Gedung Sampoerna Strategic Square South Tower Lt.22, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Setiabudi Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Venkatachalam Sundararajan jabatan Direktur Teknis; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh:

Nama: Iman Dwiristato,

Izin Kuasa Hukum: KEP-523/PP/IKH/2021 tanggal 28 Mei 2021, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 033/AC/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav 40-42, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama / NIP: Azhari Bambang Prihartono /

197610181999031001,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding,

2. Nama / NIP: Daulat Airlangga Al-Fahd /

198309092009011009,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding,

3. Nama / NIP: Ferdinand Novando / 198311102009011001, Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding,

berdasarkan Surat Tugas terakhir dengan Nomor: ST-19827/PJ.07/2021 tanggal 26 November 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN- 00516/PP/BR/2020 tanggal 16 September 2020 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-169/PP/Ucp/2026 tanggal 22 Juni 2026,

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 006/AC/I/2020 tanggal 11 Maret 2020,

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor S- 1677/WPJ.19/KBP/2020 tanggal 27 Juli 2020,

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor 042/AC/IX/2020 tanggal 10 September 2020,

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Desember 2016 Nomor 00022/245/16/092/18 tanggal 31 Oktober 2018 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan PajakRp 113.813.388.695

2. PPh Pasal 23/26 Final yang terutangRp 44.314.617.685

3. Kredit Pajak:

a. PPh Ditanggung PemerintahRp0

b. Setoran MasaRp1.247.524.365

c. STP (pokok kurang bayar)Rp0

d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak ........... Rp0

e. Uang Tebusan yang telah dibayarRp0

f. Lain-lainRp0

g. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak ........... Rp0

h. Jumlah pajak yang

dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f-g)Rp1.247.524.365

4. Pajak yang tidak/kurang bayar (2 – 3.h)Rp 43.067.093.320

5. Sanksi Administrasi:

a. Bunga Pasal 13 (2) KUPRp18.949.521.061

b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUPRp0

c. Bunga Pasal 13 (5) KUPRp0

d. Kenaikan Pasal 13A KUPRp0

e. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PPRp0

f. Jumlah sanksi administrasi (a +b + c + d + e)Rp 18.949.521.061

6. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 5.f)Rp 62.016.614.381

7. Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan

Pembahasan Akhir Hasil PemeriksaanRp0

Menimbang, bahwa atas Surat Ketetapan Pajak a quo, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 036/AC/I/2019 tanggal 29 Januari 2019 dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

MenurutKoreksi yang No.Uraiandiajukan

Wajib Pajak (Rp)Fiskus (Rp)

Keberatan (Rp) 1 Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak15.925.448.039113.813.388.69597.887.940.656 2 PPh 23/26 Final yang terutang1.247.524.36544.314.617.68543.067.093.320 3 Kredit Pajak :-

a. PPh Ditanggung Pemerintah00

b. Setoran Masa1.247.524.3651.247.524.365-

c. STP (Pokok kurang bayar)0-

d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak …………0-

e. Uang Tebusan yang telah dibayar0-

f. lain-lain0-

g. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak ….0-

h. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f-g)1.247.524.3651.247.524.365

4 Pajak yang tidak/kurang dibayar (2 - 3.h)-43.067.093.320- 5 Sanksi Administrasi :-

a. Bunga Pasal 13 (2) KUP18.949.521.061-

b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP--

c. Bunga Pasal 13 (5) KUP--

d. Kenaikan Pasal 13A KUP--

e. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP--

f. Jumlah (a+b+c+d+e)18.949.521.061- 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.f)-62.016.614.381-

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-01900/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 13 Desember 2019 menyatakan mengabulkan sebagian dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan a quo sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 006/AC/I/2020 tanggal 11 Maret 2020 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 (diantar langsung);

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 006/AC/I/2020 tanggal 11 Maret 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:

I. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (“UU KUP”), yang menyatakan:

(1) “Pemohon Banding dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)”.

(3) “Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut”.

bahwa pemenuhan Ketentuan pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-undang Pengadilan Pajak:

a. Surat Banding diajukan atas satu keputusan Keberatan yaitu Keputusan Keberatan Nomor KEP-01900/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 13 Desember 2019;

b. Surat Banding disampaikan masih dalah jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterima Keputusan yang dibanding, karena surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-01900/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 13 Desember 2019 diterima pada tanggal 16 Desember 2019;

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (“UU PP”) yang menyatakan sebagai berikut:

“Banding diajukan dengan Surat Banding dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak”.

Pemenuhan Ketentuan Pasal 35 Undang-undang Pengadilan Pajak:

a. Surat Banding ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak.

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2), (3) dan (4) UU Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

(2) “Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding”.

(3) “Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding”.

(4) “Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)”.

Pemenuhan ketentuan Pasal 36 ayat (2), (3) dan (4) Undang-undang Pengadilan Pajak:

a. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian III mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Banding;

b. Surat Banding dilampiri dengan salinan Keputusan Keberatan Nomor KEP- 01900/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 13 Desember 2019;

c. Pemohon Banding telah melunasi pajak yang terhutang sehingga kewajiban pembayaran pengajuan banding telah terpenuhi dengan rincian sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (5c) UU KUP menyatakan sebagai berikut :

”Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.”

bahwa Keputusan Keberatan menunjukkan pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp57.400.852.376. Mengacu pada pasal 27 ayat (5c) UU KUP, jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan; bahwa berdasarkan SKPKB PPh Badan Masa Pajak Desember 2016 Nomor: 00022/245/16/092/18 tanggal 31 Oktober 2018, jumlah pajak yang disetujui oleh Pemohon Banding adalah Rp 0. Namun selanjutnya Pemohon Banding telah melunasi sebagian SKPKB tersebut melalui Surat Setoran Pajak (”SSP”) sebesar Rp29.548.963.393, yang dibayarkan pada tanggal 29 November 2018 dengan NTPN 4F4E500631HH9MSV sehingga dalam hal ini kewajiban pembayaran pengajuan banding telah terpenuhi. Dengan demikian, Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 36 ayat 4 UU Pengadilan Pajak;

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Pajak yang menyatakan sebagai berikut:

(1) “Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli, warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya”.

Pemenuhan Ketentuan Pasal 37 Undang-undang Pengadilan Pajak:

bahwa Surat Banding ditandatangani oleh Venkatachalam Sundararajan jabatan selaku Direktur Teknis yang dibuktikan dengan Akta No. 12 tanggal 4 September 2019;

bahwa dengan demikian surat banding yang diajukan Pemohon Banding terhadap surat Keputusan Terbanding KEP-01900/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 13 Desember 2019 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU KUP dan UU Pengadilan Pajak;

II. Mengenai Ketetapan Semula dan Keputusan Yang Dibanding

bahwa Pemohon Banding telah menerima SKPKB PPh Final Pasal 23/26 Nomor 00022/245/16/092/18 tanggal 31 Oktober 2018 yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak oleh Terbanding, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Men

urut

No

.Uraian

Koreksi (Rp) Wajib Pajak (Rp)

Fiskus (Rp)

123

Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan

Pajak

97.887.940.656 15.925.448.039

113.813.388.695

PPh 23/26 Final yang terutang

43.067.093.320 1.247.524.365

44.314.617.685

Kredit Pajak :

-

a. PPh Ditanggung Pemerintah

0

0

b. Setoran Masa

- 1.247.524.36500000

1.247.524.365

c. STP (Pokok kurang bayar)

-

d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak …

………

-

e. Uang Tebusan yang telah dibayar

-

f. lain-lain

-

g. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak ….

-

h. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+

b+c+d

+e+f-g)

1.247.524.365

1.247.524.365

45

Pajak yang tidak/kurang dibayar (2 - 3.h)

- -

43.067.093.320

Sanksi Administrasi :

-

a. Bunga Pasal 13 (2) KUP

- 18.949.521.061

b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP

- -

c. Bunga Pasal 13 (5) KUP

- -

d. Kenaikan Pasal 13A KUP

- -

e. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP

- -

f. Jumlah (a+b+c+d+e)

18.949.521.061

- 6

Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+

5.f)

- -

62.016.614.381

bahwa atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan surat Nomor 036/AC/I/2019 tanggal 29 Januari 2019 yang pada intinya Pemohon Banding tidak setuju atas perhitungan pajak tersebut di atas, dan menurut Pemohon Banding perhitungan pajak yang seharusnya adalah sebagai berikut:

bahwa adapun perbedaan nilai koreksi menurut Terbanding sesuai dengan Surat Ketetapan dan nilai koreksi yang Pemohon ajukan keberatan dapat Pemohon Banding uraikan sebagai berikut:

bahwa atas surat keberatan yang diajukan Pemohon Banding, telah diterbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-01900/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 13 Desember 2019 dengan perhitungan sebagai berikut:

Menurut

Menjadi No.Uraian

Wajib Pajak (Rp)Fiskus (Rp)(Rp) 1 Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak15.925.448.039113.813.388.695113.813.388.695 2 PPh 23/26 Final yang terutang1.247.524.36544.314.617.68541.109.227.404 3 Kredit Pajak :

a. PPh Ditanggung Pemerintah000

b. Setoran Masa1.247.524.3651.247.524.3651.247.524.365

c. STP (Pokok kurang bayar)0--

d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak …………0--

e. Uang Tebusan yang telah dibayar0--

f. lain-lain0--

g. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak ….0--

h. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f-g)1.247.524.3651.247.524.3651.247.524.365 4 Pajak yang tidak/kurang dibayar (2 - 3.h)-43.067.093.32039.861.703.039 5 Sanksi Administrasi :

a. Bunga Pasal 13 (2) KUP18.949.521.06117.539.149.337

b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP--

c. Bunga Pasal 13 (5) KUP--

d. Kenaikan Pasal 13A KUP--

e. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP--

f. Jumlah (a+b+c+d+e)18.949.521.06117.539.149.337 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.f)-62.016.614.38157.400.852.376

III. Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Banding

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

bahwa alasan yang mendasari banding atas koreksi yang diajukan banding tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Sengketa Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp97.887.940.656

Koreksi yang dilakukan Terbanding atas Objek PPh Pasal 26 terdiri atas:

a. Objek PPN jasa luar negeri yang belum dipotong PPh Pasal 26Rp158.503.092

b. Pemberian dividen hipotesis (hypothetical dividend)Rp 97.729.437.564 Rp 97.887.940.656

Menurut Terbanding

a. Objek PPN Jasa Luar Negeri yang belum dipotong PPh Pasal 26 sebesar Rp158.503.092

bahwa sesuai pelaporan pemungutan PPN Jasa Luar Negeri terdapat 3 transaksi dengan objek PPh Pasal 26 yang belum dipotong PPh Pasal 26 terutang dengan rincian sebagai berikut:

bahwa Terbanding melakukan pengujian keterkaitan lawan transaksi yang dilaporkan pada SPM PPN dengan objek pemanfaatan jasa luar negeri dan membandingkan dengan penyedia jasa yang terutang PPh Pasal 26 dan diperoleh tiga transaksi dengan dua lawan transaksi seperti yang diuraikan diatas yang belum dilaporkan dalam SPM PPh Pasal 26. Pada prinsipnya setiap objek yang dipungut PPN JLN juga merupakan objek PPh Pasal 26. Penelitian atas bukti potong PPh Pasal 26 SPM PPh Pasal 23/26 masa Januari - Desember 2016 tidak terdapat dua nama WPLN diatas. Oleh karena itu, terdapat objek PPh pasal 26 yang terutang PPh Pasal 26 belum dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam SPM PPh Pasal 23/26 yang terdiri dari tiga transaksi melibatkan dua WPLN senilai Rp158.503.092;

Dasar Hukum:

- Pasal 26 ayat (1) huruf c dan huruf d UU PPh

b. Pemberian dividen hipotesis (hypothetical dividend) sebesar Rp97.729.437.564 bahwa Terbanding telah melakukan koreksi transfer pricing atas pembelian bahan baku pulp sebesar Rp97.729.437.564 dari PTG. Dengan demikian Terbanding menggangap telah terjadi kelebihan pembayaran kepada PTG yang merupakan brother-sister companies dengan Pemohon Banding. Terbanding meneliti dasar hukum dalam UU PPh untuk menyatakan bahwa kelebihan pembayaran atas transaksi pembelian bahan baku dari PTG yang berasal dari koreksi transfer pricing dapat di-deemed sebagai secondary transaction dalam bentuk hypothetical dividend dan terutang PPh Pasal 26;

Dasar Hukum:

- Pasal 26 ayat (1) huruf c dan huruf d UU PPh

- Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa jo Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-50/PJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

- Penerapan secondary adjustment diuraikan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf d UU PPh; penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf f UU PPh dan Penjelasan Pasal 18 ayat (3) UU PPh.

- OECD TPG 2010 Chapter IV sub bab C.5 Secondary adjustments.

Menurut Pemohon Banding:

a. Objek PPN Jasa Luar Negeri yang belum dipotong PPh Pasal 26 sebesar Rp158.503.092

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Objek PPN Jasa Luar Negeri yang belum dipotong PPh Pasal 26 sebesar Rp158.503.092, dengan alasan bahwa Pemohon Banding telah melakukan pemotongan PPh Pasal 26 atas transaksi-transaksi tersebut;

bahwa berikut Pemohon Banding sampaikan daftar bukti potong PPh Pasal 26 dan/atau DGT-1 atas transaksi-transaksi yang dikoreksi oleh Terbanding:

Nama P emberi

Jumlah L

a

w an Transaks

i /

Tanggal Bukti

N

egara

DP P P P N JLN

Jasa pada

D

P P

P P h P asal

P P h P asal No.

P emberi Jasa

P P N JLN (R

p

)

P otong P P h

Asal

(Rp)

Bukti P otong

26

26 yang (W P LN)

P asal 26

P P h P asal 26

dipotong HBHB

HHee

iwa Textile SD

N

Telatextile

1.

M

alaysia

5.139.14

0

513.9

1

4

31/01/2016

5.139.145

1.027.829 iDw

Consultaria

a Textile SD

N

Kong Chew

2.

M

alaysia

4.601.98

0

460.1

9

8

31/03/2016

4.601.980

920.396 D

Thai

Buhler

RC

uo

ler Aerogel

3.

USA

1.575.289.80

0

157.528.9

8

0

Aeroglide

30/04/2016

1.5

75.289.800

0 rporation

Corporation

1.585.030.92

0

158.503.0

9

2

1

.58

5.030.925

1.948.225 bahwa sesuai dengan tabel di atas, bahwa Pemohon Banding nyatanya telah melakukan kewajiban pemotongan PPh Pasal 26 atas transaksi-transaksi tersebut. Adapun perbedaan disebabkan oleh adanya kesalahan penulisan nama pada bukti potong PPh Pasal 26 dan ada pula kondisi dimana nama yang tercantum dalam bukti potong PPh Pasal 26 tersebut merupakan nama perusahaan sebelumnya. Namun demikian, hal ini seharusnya tidak menggugurkan pemotongan PPh Pasal 26 yang telah Pemohon Banding lakukan;

bahwa Pemohon Banding juga telah menyampaikan dokumen pendukung terkait koreksi atas Objek PPN Jasa Luar Negeri yang belum dipotong PPh Pasal 26 sebesar Rp158.503.092 pada saat pembahasan akhir pemeriksaan dan keberatan;

bahwa dengan demikian koreksi Terbanding atas Objek PPN Jasa Luar Negeri yang belum dipotong PPh Pasal 26 sebesar Rp158.503.092 seharusnya dibatalkan seluruhnya menjadi NIHIL;

b. Pemberian dividen hipotesis (hypothetical dividend) sebesar Rp97.729.437.564 bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Pihak Terbanding yang tidak tepat dalam mempertahankan koreksi Pihak Terbanding dan tidak mempertimbangkan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang benar. Secara khusus, Pemohon Banding menyampaikan bahwa Pihak Terbanding tidak memberikan penjelasan atau argumen apapun untuk menjelaskan mengapa keberatan Pemohon Banding ditolak dan mempertahankan koreksi Pihak Terbanding;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Pihak Terbanding yang mempertahankan koreksi sebesar Rp97.729.437.564 atas Harga Pokok Penjualan Pemohon Banding sehubungan dengan pembelian pulp dari PTG oleh Pemohon Banding karena alasan berikut:

1. Penggunaan TNMM oleh Pemohon Banding sudah tepat;

2. Pemilihan metode CUP oleh Pihak Terbanding dengan menggunakan data eksternal tidak sesuai;

3. Koreksi Pihak Terbanding karena contact person yang berbeda dalam invoice tidak mempunyai basis apapun; dan

4. Penggunaan metode CUP oleh Pihak Terbanding tidak tepat karena Pihak Terbanding tidak menggunakan pembanding yang sesuai;

bahwa berikut penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing poin di atas: Argumen 1: Penggunaan TNMM oleh Pemohon Banding sudah tepat

bahwa Pemohon Banding berpandangan bahwa penggunaan TNMM sebagaimana tercantum dalam laporan dokumentasi penetapan harga transfer untuk Masa Pajak Desember 2016 ("Masa Pajak Desember 2016") yang telah diserahkan ke kantor pajak, sudah tepat. Pemohon Banding lebih lanjut mengatakan bahwa, Pihak Terbanding telah menolak penggunaan TNMM atas dasar bahwa ada data indeks pulp yang tersedia untuk umum untuk menggunakan metode Comparable Uncontrolled Price (”CUP”), tanpa mempertimbangkan perbandingan jenis pulp yang digunakan sebagai acuan harga. Hal ini akan dibahas lebih rinci di bagian akhir dari surat ini;

bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa penggunaan metode TNMM untuk menganalisis transaksi ini benar karena sudah memperhitungkan analisis fungsi, aset dan risiko dari transaksi ini dan metode ini membandingkan margin laba bersih dari transaksi yang diuji dengan margin laba bersih yang berasal dari transaksi independen baik internal maupun eksternal dan juga tidak sensitif terhadap perbedaan dari struktur biaya karena metode tersebut menguji profitabilitas keseluruhan pada tingkat laba operasi. Oleh karena itu, metode TNMM dipilih sebagai metode yang paling tepat untuk menguji sifat kewajaran dan kelaziman usaha dari transaksi ini;

bahwa sehubungan dengan pemilihan pihak yang diuji untuk menggunakan TNMM, Pemohon Banding telah dipilih sebagai pihak yang diuji sehubungan dalam transaksi pembelian bahan baku pulp karena Pemohon Banding adalah pihak dimana metode penetapan harga transfer dapat diterapkan dengan cara yang paling dapat diandalkan dan yang dapat dibandingkan dengan pihak yang paling andal ditemukan, seperti dalam kasus ini, kinerja keuangan Pemohon Banding

dapat diakses secara mudah dan tersedia. Untuk mengukur profitabilitas Pemohon Banding, indikator tingkat laba (”PLI”) yang secara ekonomis dianggap paling cocok untuk mengukur profitabilitas perusahaan pembanding independen telah dipilih;

bahwa Pemohon Banding juga mengatakan bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan argumen Pihak Terbanding bahwa Mark up on Total Cost ("MTC"), PLI yang digunakan oleh Pemohon Banding untuk menguji profitabilitas Pemohon Banding tidak tepat karena sebagian besar harga pokok penjualan yang digunakan sebagai penyebut dalam perhitungan PLI MTC adalah dengan pihak afliasi; bahwa secara spesifik, Pemohon Banding mengatakan bahwa, berdasarkan Pedoman OECD paragraf 2.93, dinyatakan bahwa:

”The denominator should be focussed on the relevant indicator(s) of the value of the functions performed by the tested party in the transaction under review, taking account of its assets used and risks assumed. Typically, and subject to a review of the facts and circumstances of the case, sales or distribution operating expenses may be an appropriate base for distribution activities, full costs or operating expenses may be an appropriate base for a service or manufacturing activity, and operating assets may be an appropriate base for capital-intensive activities such as certain manufacturing activities or utilities. Other bases can also be appropriate depending on the circumstances of the case.”

bahwa berdasarkan kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa MTC merupakan PLI yang tepat untuk digunakan dalam pengaplikasian TNMM dalam menganalisis transaksi afiliasi. Pemohon Banding mengatakan bahwa penggunaan MTC adalah umum untuk entitas manufaktur. Selain itu, Pemohon Banding mengatakan bahwa berdasarkan Pedoman OECD paragraf 2.94, dinyatakan bahwa:

”......Where the denominator is materially affected by controlled transaction costs that are not the object of the testing (such as head office charges, rental fees or royalties paid to an associated enterprise), caution should be exercised to ensure that said controlled transaction costs do not materially distort the analysis and in particular that they are in accordance with the arm’s length principle.”

bahwa berdasarkan kutipan di atas, bahkan jika Pihak Terbanding khawatir tentang MTC, tidak akan ada distorsi yang material pada analisis ekonomi. Faktanya

adalah, jika biaya dipengaruhi oleh harga transfer, profitabilitas Pemohon Banding lebih tinggi daripada profitabilitas perusahaan-perusahaan yang sebanding menunjukan bahwa setiap distorsi harus signifikan untuk menunjukkan bahwa penetapan harga dari transaksi afiliasi ini tidak merugikan Pemohon Banding dari perspektif penentuan harga transfer di Indonesia;

bahwa Pemohon Banding juga menyatakan bahwa jika Pihak Terbanding menolak untuk menggunakan MTC sebagai PLI yang sesuai untuk menggunakan TNMM, Laba Operasi ("OM") sebagai PLI lain dapat dipertimbangkan oleh Pihak Terbanding. Dengan menggunakan OM sebagai PLI, OM Pemohon Banding yaitu 10,01% jatuh di atas rentang interkuartil perusahaan pembanding sebesar 4,50% sampai 6,86%;

Argumen 2: Pemilihan metode CUP oleh Pihak Terbanding dengan menggunakan data eksternal tidak sesuai

bahwa Pemohon Banding menyampaikan bahwa pemilihan metode CUP menggunakan data eksternal oleh Pihak Terbanding untuk menganalisis sifat kewajaran dan kelaziman usaha dari harga dimana Pemohon Banding membeli bahan baku pulp dari PTG tidak tepat disaat data internal tersedia. Data internal adalah harga dimana PTG membeli bahan baku pulp dari pemasoknya dan PTG menjual kembali bahan baku pulp ini kepada Pemohon Banding tanpa adanya mark-up;

bahwa perhitungan rinci harga pulp yang dibeli pada Masa Pajak Desember 2016 oleh PTG dari pemasoknya dapat dilihat pada lampiran 3-1 yang dilampirkan pada surat keberatan. Seperti yang dapat dilihat pada Lampiran 3-1 tersebut, perhitungan untuk menentukan basket price untuk bulan tertentu telah menggunakan harga beli yang dibayarkan oleh PTG kepada pemasoknya pada periode sebelumnya (biasanya sebelum kuartal atau bulan sebelumnya). Perhitungan basket price dilakukan secara per bulan dan di muka, maka harga yang diharapkan dihitung sesuai dengan jumlah yang diharapkan. Perhitungan harga dan faktur sampel yang disebutkan di atas dijelaskan sebagai berikut:

• Perhitungan basket price untuk Mei 2016, yang dilampirkan pada surat keberatan sebagai Lampiran 3-2, dengan harga pembelian Pemohon Banding dari PTG untuk Mei 2016 dengan harga USD 805/ton. Hal ini sesuai dengan

faktur yang dikeluarkan oleh PTG kepada Pemohon Banding pada tanggal 7 Mei 2016 (Lampiran 3-3 yang dilampirkan pada surat keberatan) yang juga menunjukkan harga pulp yang ditagih oleh PTG kepada Pemohon Banding sebesarUSD805/ton.Perhitunganhargadilakukandengan mempertimbangkan harga yang diminta oleh pemasok PTG. Hal ini ditunjukkan dalam Lampiran 3-4 yang dilampirkan pada surat keberatan dimana harga yang dibebankan oleh Sodra kepada PTG sebesar USD 843,11 digunakan dalam perhitungan harga di Lampiran 3-2 yang dilampirkan pada surat keberatan;

• Perhitungan basket price untuk Agustus 2016, yang dilampirkan pada surat keberatan sebagai Lampiran 3-5, dengan harga pembelian Pemohon Banding dari PTG untuk Agustus 2016 dengan harga USD 825/ton. Hal ini sesuai dengan faktur yang dikeluarkan oleh PTG kepada Pemohon Banding pada 31 Agustus 2016 (Lampiran 3-6 yang dilampirkan pada surat keberatan) yang juga menunjukkan harga pulp yang akan dikumpulkan oleh PTG kepada Pemohon Banding adalah USD 825/ton. Perhitungan harga dilakukan dengan mempertimbangkan harga yang diminta oleh pemasok PTG. Hal ini ditunjukkan melalui Lampiran 3-7 yang dilampirkan pada surat keberatan dimana harga yang dibebankan oleh Sodra ke PTG sebesar USD 850 digunakan dalam perhitungan harga di Lampiran 3-5 yang dilampirkan pada surat keberatan;

• Perhitungan basket price untuk September 2016, yang dilampirkan pada surat keberatan sebagai Lampiran 3-8, dengan harga pembelian Pemohon Banding dari PTG untuk September 2016 dengan harga USD 885/ton. Hal ini sesuai dengan faktur yang dikeluarkan oleh PTG kepada Pemohon Banding pada 6 September 2016 (Lampiran 3-9 yang dilampirkan pada surat keberatan) yang juga menunjukkan harga pulp yang dibebankan oleh PTG kepada Pemohon Banding adalah USD 885/ton. Perhitungan harga dilakukan dengan mempertimbangkan harga yang diminta oleh pemasok PTG. Hal ini ditunjukkan dalam Lampiran 3-10 yang dilampirkan pada surat keberatan dimana harga yang dibebankan oleh Sodra ke PTG sebesar USD 856,80 digunakan dalam perhitungan harga di Lampiran 3-8 yang dilampirkan pada surat keberatan;

bahwa sebagaimana ditunjukkan oleh perhitungan harga dan faktur yang telah dilampirkan dalam surat keberatan, dapat disimpulkan bahwa harga dimana

Pemohon Banding membeli bahan baku pulp dari PTG sebenarnya sudah sesuai dengan harga dimana PTG memperoleh pulp dari pemasoknya. Oleh karena itu, Pemohon Banding telah membeli bahan baku pulp tersebut dari PTG at cost (harga dasar);

Argumen 3: Koreksi Pihak Terbanding karena contact person yang berbeda dalam invoice tidak mempunyai basis apapun

bahwa Pemohon Banding menyampaikan bahwa meskipun argumen Pihak Terbanding mengenai contact person yang berbeda di Republik Ceko yang digunakan oleh PTG adalah benar, Pihak Terbanding masih tidak memiliki dasar untuk melakukan koreksi karena hal tersebut adalah sesuai dan tidak ada masalah dengan penggunaan contact person untuk menangani hal-hal terkait invoice; Argumen 4: Apabila Pihak Terbanding bersikeras untuk menggunakan metode CUP, Pihak Terbanding seharusnya menggunakan pembanding yang sesuai bahwa Pemohon Banding menyampaikan bahwa sekalipun Pihak Terbanding bersikeras untuk menggunakan metode CUP, Pihak Terbanding seharusnya menggunakan data pembanding yang sesuai. Pihak Terbanding menggunakan PIX Pulp Europe Price NBSKP, indeks harga Eropa untuk pulp, khususnya untuk Northern Bleached Softwood Kraft. Sedangkan Pemohon Banding mengatakan bahwa harga indeks yang paling andal untuk produk yang dibeli oleh PTG adalah indeks harga Hardwood Dissolving Wood, yang diterbitkan oleh Grup CCF (yaitu perusahaan konsultasi di bidang serat kimia dan industri tekstil);

bahwa dengan mengadopsi pendekatan serupa dari Pihak Terbanding menggunakan indeks harga Hardwood Dissolving Wood yang dipublikasikan oleh Grup CCF, Pemohon Banding mengatakan bahwa analisis pembelian dari PTG adalah sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding mengatakan bahwa tabel di atas menjelaskan bahwa, berdasarkan harga indeks yang sesuai, harga pembelian Pemohon Banding dari PTG lebih rendah dibandingkan dengan harga yang tersedia di pasar independen berdasarkan metodologi Pihak Terbanding;

bahwa lebih lanjut lagi, Pemohon Banding menyatakan bahwa tabel di atas dapat menyimpulkan bahwa manfaat yang diperoleh Pemohon Banding dari penghematan biaya dari harga yang lebih rendah pada pulp yang dibeli dari PTG (dibandingkan dengan harga indeks yang paling andal) adalah sebesar USD 9.536.394 atau setara dengan Rp128.302.644.876 (menggunakan kurs untuk 31 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 54/KM.10/2016). Sebaliknya, total biaya pengadaan yang dibayarkan Pemohon Banding kepada PTG hanya Rp14.283.993.205. Karena total penghematan yang diuntungkan dari PTG sebagai hub-procurement centre lebih besar daripada biaya pengadaan, maka ada manfaat finansial yang jelas yang diterima Pemohon Banding dari jasa pengadaan yang disediakan oleh PTG;

bahwa sehubungan dengan argumen Pihak Terbanding mengenai karyawan PTG, risiko persediaan PTG, dan manfaat komersial yang diterima oleh Pemohon Banding, Pemohon Banding telah menanggapi argumen tersebut di poin berikutnya;

bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, , koreksi Pihak Terbanding atas Pemberian Dividen Hipotesis (Hypothetical Dividend) sebesar Rp97.729.437.564 seharusnya dibatalkan menjadi NIHIL;

2. Koreksi PPh Pasal 26 Terutang sebesar Rp39.861.703.039

Koreksi yang dilakukan Terbanding atas PPh Pasal 26 terutang terdiri atas:

a. Koreksi PPh Pasal 26 yang seharusnya dipotong Wajib Pajak

karena aspek formal SKDRp 20.284.114.907

b. Objek PPN jasa luar negeri yang belum dipotong PPh Pasal 26Rp 31.700.619

c. Pemberian dividen hipotesis (hypothetical dividend)Rp 19.545.887.513 Rp 39.861.703.039

Menurut Terbanding

a. Koreksi PPh Pasal 26 yang seharusnya dipotong Pemohon Banding karena aspek formal SKD sebesar Rp20.284.114.907

bahwa rekapitulasi data objek PPh Pasal 26 sesuai SPM PPh Pasal 23/26 2016 yang terkait dengan SKD yang tidak memenuhi aspek formal, akun 467400 Group recharge dan terkait status beneficial owner:

bahwa PPh Pasal 26 terutang tidak dipotong oleh Pemohon Banding atas transaksi dengan 8 lawan transaksi diatas. Sesuai Pasal 26 ayat (1a) UU PPh penghasilan terkait PPh Pasal 26 memuat persyaratan beneficial owner. Terbanding melakukan penelitian atas aspek formal dan material transaksi objek PPh Pasal 26 dengan 8 Wajib Pajak luar negeri sesuai tabel diatas;

• Khusus untuk Asia Fiber Engineering, selain karena aspek formal SKD juga karena adanya koreksi positif biaya akun Group Recharge di PPh badan. Sehingga biaya objek PPh Pasal 26 yang dibayarkan tidak bisa diklasifikasikan sebagai imbalan sehubungan dengan jasa;

• Sementara untuk Lenzing AG alasan Terbanding bahwa objek PPh Pasal 26 yang dilaporkan dalam SPM PPh 23/26 harus dipotong PPh Pasal 26 terutang yang bersifat final dengan tarif sesuai Pasal 26 UU PPh yaitu 20% karena adanya koreksi positif biaya akun Group Recharge di PPh Badan. Sehingga biaya objek PPh Pasal 26 yang terutang atau dibayarkan tidak bisa diklasifikasikan sebagai imbalan sehubungan dengan jasa;

• Khusus transaksi dengan Pulp Trading GmbH (PTG), sesuai keterangan pada commercial invoice dari PTG kepada Wajib Pajak, terdapat informasi contact person Machalkova Marcela dengan nomor telepon +420 558 46 2491 dan telefax +420 558 46 3700. Kode nomor 420 merupakan country code negara Czech Republic sedangkan kode nomor telepon negara Austria adalah +43. Dengan demikian menurut Terbanding, PTG yang berdomisili di Austria bukan entitas yang sepenuhnya melakukan jasa procurement kepada Pemohon Banding. Karena entitas yang melakukan operasional procurement terindikasi

berada di negara Czech Republic. Sehingga dapat dikatakan PTG bukan merupakan beneficial owner atas pembayaran procurement fee dari Pemohon Banding. Sementara keterangan yang diberikan Pemohon Banding pada waktu inspeksi lapangan tidak menyebutkan keterlibatan entitas yang berdomisili di negara selain Austria yang melakukan jasa pembelian bahan baku pulp;

bahwa sesuai hasil penelitian persyaratan administratif terkait pemotongan pajak sesuai ketentuan yang diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) sesuai Pasal 3 PER-61/PJ/2009 dan Pasal 4 PER-24/PJ/2010 dan ketentuan berdasarkan Pasal 26 ayat (la) UU PPh serta koreksi biaya di perhitungan PPh badan diperoleh hasil sebagai berikut:

Lawan Transaksi / Pemberi

No.Negara DomisiliHasil Penelitian Terbanding

Jasa

Tidak menyerahkan Form DGT-1 (SKD) dan 1 ASIA FIBER ENGINEERINGAustriakarena koreksi positif akun 467400 Group

Recharge di PPh Badan

Tidak mengisi Form DGT-1 Part VI poin 2 2 CMA TEXTILE TRADING L.L.CUAE

tentang jenis income from rendering services Karena koreksi positif akun 467400 Group

3 LENZING AGIndia

Recharge di PPh Badan

Pemberi jasa sebenarnya berdomisili di 4 PULP TRADING GMBHAustria

Czech Republic

Tidak mengisi Form DGT-1 Part VI poin 2 REITZ VENTILATOREN GMBH &

5Indiatentang jenis income from rendering services

CO.KG

dan SKD atas nama Reitz India Limited 6 SESOTEC PTE LTDSingaporeTidak menyerahkan Form DGT-1

SMI CENTRE OF EXCELLENCETidak mengisi Form DGT-1 Part VI poin 2 7Singapore

ASIAtentang jenis income from rendering services

Tidak mengisi Form DGT-1 Part VI poin 2 8 WORLDWIDE CHEMTECH FZCOUAE

tentang jenis income from rendering services bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) PER-24/PJ/2010 huruf b SKD yang dianggap memenuhi persyaratan administratif apabila telah diisi oleh WPLN dengan lengkap. Apabila tidak terpenuhi, maka sesuai pasal 3 PER-61/PJ/2009, pemotong pajak wajib memotong pajak terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU PPh;

bahwa dengan demikian, Terbanding melakukan perhitungan kembali atas PPh Pasal 26 yang seharusnya dipotong Pemohon Banding dengan total dasar pengenaan pajak sebesar Rp101.420.574.537 yang terutang PPh Pasal 26

dengan tarif sesuai ketentuan Pasal 26 UU PPh yaitu 20%, sehingga jumlah koreksi Terbanding adalah sebesar Rp20.284.114.907;

Dasar Hukum:

- Pasal 26 ayat (1) huruf c dan huruf d UU PPh

- Pasal 26 ayat (1a) UU PPh

- Pasal 7 Model Tax Convention (Tax Treaty)

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda jo. PER-24/PJ/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 61/PJ/2009.

b. Objek PPN Jasa Luar Negeri yang belum dipotong PPh Pasal 26 sebesar Rp31.700.619

bahwa terdapat pelaporan pemungutan PPN Jasa Luar Negeri sebanyak 3 transaksi dengan dua lawan transaksi (WPLN) dengan rincian sebagai berikut:

Lawan Transaks

i / Pe

m

b

eri

D

PP PPN JLN

Neg

ara

Jasa

N

o

.

As

al

(WPLN

)

(Rp)

1

.

Heiwa Textile SO

N BH

D

M

ala

ysia

513.914

2

.

Heiwa Textile SD

N BH

D

M

ala

ysia

460.198

3

.

Ruler Aerogel Co

rpora

tio

n

US

A

157.528.980

Total

1

58.503.092

bahwa Pemohon Banding belum melaporkan pemotongan PPh Pasal 26 atas tiga transaksi di atas. Tidak ada dokumen SKD Form DGT-1 yang disampaikan untuk tiga transaksi di atas;

bahwa Terbanding melakukan penelitian atas transaksi dengan Wajib Pajak luar negeri yang dipungut PPN jasa luar negeri dan menghubungkan dengan pelaporan dalam SPM PPh 23/26. Hasilnya teridentifikasi tiga transaksi yang tidak dilaporkan dalam SPM PPh 23/26 masa Januari - Desember 2016 yaitu:

L

awan Transak

asi

Proyeksi P

nP

gh

D

P

P

PPN J

L

N

No

me

gias

ra

/ Pemberi Jas

26 Teruta

N

o,

D

ili

(WPLN)

(Rp)

(Rp)

HS

eiwa Textile

1

.

M

a

la

ys

ia

513.9

1

4

102.7

8

3

DN BHD

HS

eiwa Textile

2

.

M

a

la

ys

ia

460.1

9

8

92.0

4

0

DN BHD

RC

uler Aerogel

.

U

S

A

1

5

7.528.9

8

0

31.505.7

9

6

3

orporation

1

5

8

.503.0

9

2

31.700.6

1

9

bahwa penelitian lebih lanjut atas tiga transaksi tersebut juga tidak memiliki Surat Keterangan Domisili (Form DGT-1) sesuai dengan file scan SKD yang telah diberikan Pemohon Banding kepada Terbanding. Karena tidak memenuhi persyaratan administratif untuk melakukan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B sehingga ke tiga transaksi dengan total nilai transaksi Rp158.503.092 tersebut terutang PPh Pasal 26 sesuai ketentuan UU PPh dengan menggunakan tarif 20%. Dengan demikian, koreksi Terbanding sebesar Rp31.700.619;

Dasar Hukum:

- Pasal 26 ayat (1) huruf c dan huruf d UU PPh

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda jo. PER-24/PJ/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 61/PJ/2009.

c. Pemberian Dividen (Hypothetical Dividend) sebesar Rp19.545.887.513

bahwa Terbanding telah melakukan koreksi transfer pricing atas pembelian bahan baku pulp dari PTG sebesar Rp97.729.437.564. Dengan demikian Terbanding menggangap telah terjadi kelebihan pembayaran kepada PTG yang juga merupakan brother-sister companies dengan Pemohon Banding;

bahwa Terbanding meneliti dasar hukum dalam UU PPh untuk menyatakan bahwa kelebihan pembayaran atas transaksi dalam pembelian bahan baku dari PTG yang berasal dari koreksi Transfer Pricing dapat di-deemed sebagai secondary transaction dalam bentuk hypothetical dividend dan terutang PPh Pasal 26. UU PPh menguraikan penerapan secondary adjustment dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf d UU PPh; penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf f UU PPh dan Penjelasan Pasal 18 ayat (3) UU PPh;

bahwa Terbanding juga menggunakan referensi OECD TPG 2010 yang juga menjelaskan tentang secondary adjustment sebagai implikasi dari primary adjustment koreksi transfer pricing dan mendapatkan istilah hypothetical dividend sebagai bentuk implikasi secondary adjustment atas primary adjustment koreksi transfer pricing dan terutang PPh Pasal 26 – dividen;

bahwa atas transaksi tersebut tidak memungkinkan adanya SKD - form DGT 1 sehingga tarif PPh Pasal 26 yang dikenakan sesuai UU PPh yaitu 20% dan bersifat final;

bahwa dengan demikian, PPh Pasal 26 dengan tarif 20% sesuai UU PPh terutang atas kelebihan pembayaran hasil koreksi transfer pricing pembelian bahan baku dari Pulp Trading GmbH yang dianggap sebagai dividen dengan dasar pengenaan pajak Rp97.729.437.564;

Rp97.729.437.564 x 20% = Rp19.545.887.513

Dasar Hukum:

- Pasal 26 ayat (1) huruf c dan huruf d UU PPh

- Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa jo Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-50/PJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

- Pasal 4 ayat (1) huruf d UU PPh; Pasal 9 ayat (1) huruf f UU PPh dan Penjelasan Pasal 18 ayat (3) UU PPh.

- OECD TPG 2010 Chapter IV sub bab C.5 Secondary adjustments.

Menurut Pemohon Banding

a. Koreksi PPh Pasal 26 yang seharusnya dipotong Pemohon Banding karena aspek formal SKD sebesar Rp20.284.114.907

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi PPh Pasal 26 yang seharusnya dipotong Pemohon Banding karena aspek formal SKD sebesar Rp20.284.114.907, dengan alasan bahwa Pemohon Banding telah mengisi form DGT-1 dengan benar dan telah melaporkan form DGT-1 kepada Kantor Pelayanan Pajak;

bahwa berikut adalah ringkasan hasil penelitian Pemohon Banding atas form DGT- 1:

bahwa lebih lanjut, terkait pengenaan PPh Pasal 26 atas koreksi Group Recharge dengan Asia Fiber Engineering dan Lenzing AG, Pemohon Banding tidak setuju karena pada dasarnya Pemohon Banding dapat membuktikan esksistensi dan kewajaran dari biaya Group Recharge dan biaya tersebut merupakan biaya wajar dan lazim. Sehingga pengenaan PPh Pasal 26 atas biaya Group Recharge merupakan imbalan sehubungan dengan jasa, dengan tarif 0% sesuai dengan P3B antara Indonesia dengan Austria dan Indonesia dengan India;

bahwa terkait pengenaan PPh Pasal 26 atas transaksi dengan Pulp Trading GMBH (“PTG”), Terbanding berpendapat bahwa PTG bukan merupakan beneficial owner atas pembayaran procurement fee tersebut. Perlu Pemohon Banding jelaskan bahwa jasa pembelian bahan baku dilakukan oleh PTG yang berdomisili di Austria, sehingga PPh Pasal 26 dikenakan atas imbalan sehubungan dengan jasa. Dengan demikian, form DGT-1 yang Pemohon Banding serahkan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda; bahwa lebih Lanjut, Pemohon Banding juga tidak setuju atas pengenaan tarif 20% sehubungan dengan transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada perusahaan lawan transaksi. Pembayaran PPh Pasal 26 yang

Pemohon Banding lakukan adalah sehubungan dengan transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak Luar Negeri yang tidak memiliki BUT di Indonesia. Transaksi tersebut melibatkan pihak luar negeri (cross border transaction) yang memiliki perjanjian tax treaty dengan Indonesia, maka ketentuan pengenaan pajak penghasilan seharusnya mengacu pada Peraturan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) yang bersifat mengikat antara kedua belah pihak negara yang bersangkutan;

bahwa surat Keterangan Domisili / Certificate of Domilice / CoD / Form DGT-1 merupakan surat yang menunjukan bahwa lawan transaksi merupakan wajib pajak dari negara yang mempunyai perjanjian P3B dengan Indonesia. Untuk membuktikan bahwa perusahaan lawan transaksi merupakan wajib pajak negara terkait, Pemohon Banding telah menyampaikan fotokopi CoD/Form DGT-1 yang dikeluarkan oleh pihak otoritas perpajakan dari negara domisili masing-masing entitas tersebut untuk Tahun Pajak 2016. Dengan demikian, secara substansi dengan CoD/Form DGT-1 tersebut seharusnya Pemohon Banding dapat memanfaatkan pengenaan pajak sesuai dengan P3B dengan negara terkait; bahwa adalah pengertian yang diterima secara luas, baik di Indonesia maupun di arena internasional, bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam P3B bersifat lex specialis (lex superior derogat legi inferiori) terhadap undang-undang domestik negara terkait. Bahwa dapat dibuktikan dalam dokumen pendukung, bahwa pembayaran yang Pemohon Banding lakukan adalah kepada pihak-pihak yang berada dalam negara-negara yang mempunyai P3B dengan Indonesia;

Prinsip substance over form

bahwa sebagaimana diketahui salah satu prinsip dari Pajak Penghasilan adalah substance over form (asas materiil). Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwa pihak lawan transaksi adalah wajib pajak dari negara terkait, sehingga seharusnya entitas tersebut dapat menikmati manfaat dari P3B atas penghasilan yang diterima dari Indonesia di tahun 2016;

bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan dokumen pendukung terkait koreksi atas PPh Pasal 26 yang seharusnya dipotong Pemohon Banding karena aspek formal SKD sebesar Rp20.284.114.907 pada saat pembahasan akhir pemeriksaan dan keberatan. Berdasarkan penjelasan di atas, koreksi Terbanding

terkait PPh Pasal 26 yang seharusnya dipotong Pemohon Banding karena aspek formal SKD sebesar Rp20.284.114.907 seharusnya dibatalkan seluruhnya menjadi NIHIL;

b. Objek PPN Jasa Luar Negeri yang belum dipotong PPh Pasal 26 sebesar Rp31.700.619

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi objek PPN Jasa Luar Negeri yang belum dipotong PPh Pasal 26 sebesar Rp31.700.619, dengan alasan bahwa Pemohon Banding telah melakukan pemotongan PPh Pasal 26 atas transaksi- transaksi tersebut seperti yang telah Pemohon Banding tuangkan pada penjelasan koreksi objek PPN Jasa Luar Negeri yang belum dipotong PPh Pasal 26;

bahwa berikut daftar bukti potong PPh Pasal 26 dan/atau DGT-1 atas transaksi- transaksi yang dikoreksi oleh Terbanding:

Nama Pemberi

Jumlah L

awP

an Transa

ksi /

Tanggal Bukti

N

egara

DPP PPN JLN

Jasa pada

D

PP

PPh Pasal

PPh Pasal No.

emberi Ja

sa

PPN JLN (Rp)

Potong PPh

Asal

(Rp)

Bukti Potong

26

26 yang (W PLN)

Pasal 26

PPh Pasal 26

dipotong HBHB

eiw

a Textile S

DN

Telatextile

1.

M

alaysia

5.139.14

0

513.914

31/01/2016

5.139.145

1.027.829 HD

Consultaria

eiw

a Textile S

DN

Kong Chew

2.

M

alaysia

4.601.98

0

460.198

31/03/2016

4.601.980

920.396 HD

Thai

Buhler

RC

ule

r Aerogel

3.

USA

1.575.289.80

0

157.528.980

Aeroglide

30/04/2016

1.5

75.289.800

0 orp

oration

Corporation

1.585.030.92

0

158.503.092

1

.58

5.030.925

1.948.225

bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, koreksi Terbanding terkait objek PPN Jasa Luar Negeri yang belum dipotong PPh Pasal 26 sebesar Rp31.700.619 seharusnya dibatalkan seluruhnya menjadi NIHIL;

c. Pemberian dividen (hypothetical dividend) sebesar Rp19.545.887.513

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding terkait pemberian dividen (hypothetical dividend) sebesar Rp19.545.887.513, dengan alasan bahwa sesuai dengan argumentasi Pemohon Banding pada Poin 1b. Sehingga biaya ini bukan merupakan hypothetical dividend dan objek pengenaan PPh Pasal 26 dengan tarif 20%;

bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, koreksi Terbanding terkait pemberian dividen (hypothetical dividend) sebesar Rp19.545.887.513 seharusnya dibatalkan seluruhnya menjadi NIHIL;

IV. Kesimpulan dan Usul Pemohon Banding

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa:

1. Surat Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU KUP serta Pasal 35, 36, dan 37 UU Pengadilan Pajak;

2. Pemohon Banding telah menyampaikan alasan dan argumen yang jelas dan disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak Yang Terhormat agar:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding, sehingga pajak terutang menjadi sebagai berikut:

Menurut

No.UraianPemohon Banding

(Rp)

1 Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak15.925.448.039 2 PPh 23/26 Final yang terutang1.247.524.365 3 Kredit Pajak :

a. PPh Ditanggung Pemerintah0

b. Setoran Masa1.247.524.365

c. STP (Pokok kurang bayar)0

d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak …………0

e. Uang Tebusan yang telah dibayar0

f. lain-lain0

g. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak ….0

h. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f-g)1.247.524.365 4 Pajak yang tidak/kurang dibayar (2 - 3.h)- 5 Sanksi Administrasi :

a. Bunga Pasal 13 (2) KUP

b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP

c. Bunga Pasal 13 (5) KUP

d. Kenaikan Pasal 13A KUP

e. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP

f. Jumlah (a+b+c+d+e)

6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.f)-

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S- 1677/WPJ.19/KBP/2020 tanggal 27 Juli 2020 pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut.

I. KETENTUAN FORMAL

bahwa berdasarkan penelitian terhadap surat banding Pemohon Banding Nomor 006/AC/I/2020 tanggal 11 Maret 2020 yang diterima oleh Pengadilan Pajak tanggal 11 Maret 2020, diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. Banding diajukan dengan surat banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;

b. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;

c. Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding;

d. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 01900/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 13 Desember 2019, yaitu tanggal 13 Desember 2019;

e. Surat banding dilampiri salinan surat keputusan yang dibanding, yaitu Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-01900/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 13 Desember 2019;

f. Sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00022/245/16/092/18 tanggal 31 Oktober 2018 Masa Pajak Desember 2016 diketahui bahwa jumlah PPN yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp62.016.614.381;

g. Surat banding ditandatangani oleh Venkatachalam Sundararajan selaku Direktur Teknis, berdasarkan Lampiran V SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (1771-V) Tahun Pajak 2019.

bahwa berdasarkan uraian diatas, permohonan banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga permohonan banding Pemohon Banding dapat diterima;

II. URAIAN MENGENAI KETETAPAN SEMULA, KEBERATAN DAN

KEPUTUSAN ATAS KEBERATAN

bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23/26 nomor 00022/245/16/092/18 tanggal 31 Oktober 2018 Masa Pajak Desember 2016 diterbitkan oleh Terbanding berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan

Terbanding nomor LAP-109/PJ.0401/2018 tanggal 26 Oktober 2018, dengan perhitungan sebagai berikut:

aa Ne —“Junilah Ruplah Menurat

No. Uralan Pengusaha Kena D0 Elakus — T Pembahasan Akhir

i: ; : oe . Pajak . ° a (Disetujui)

1 |Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak 15.975 444.059 113.614.388.695 15.925.448.039

2 |PPh 23/26 I-inal yang terulang 1.241.524.365 44 214.617 685 1.247.524.365

3 (kredit Pajak :

a. PPh dilanggung Pernerinlah Ip! 1g) 0

b. Setoran masa | 247 $24 365 1.247 524 3645 1.247 524.365

ec. STP (pokok kurang bayar) a 0 0

d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak al Q 0

e. Uang tebusan yang telat dibayar U 0 0

f Lain-lain U n 0

g. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak Q 0 0

h. Jumlah pajak yang dapat dikredikan 1.247.524.365 1.247.524 365 | 247 524.365

4 (Pajak yang tidak/kurang dibayar 0 43.067 083320 0

5 |Sanksi Administrasi :

a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 18949 5206 0

b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0 0

c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0 0

d. Kenaikan Pasal 13A KUP 0 0

ea, Kenaikan Pasal 18 ayat93) UU PP 0 Oo

f£ Jumlah sanksi adininisrasi 18.945 521,001 0

6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar _ ' a 7 a vl _ 12 016.614 281 an — 0

bahwa atas ketetapan pajak tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat nomor 036/AC/I/2019 tanggal 29 Januari 2019 yang diterima Terbanding tanggal 30 Januari 2019 berdasarkan LPAD Nomor PEM:01000872\092\jan\2019 tanggal 30 Januari 2019;

bahwa atas surat keberatan Pemohon Banding telah diterbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-01887/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang memutuskan sebagai berikut:

a. Mengabulkan Sebagian keberatan Pemohon Banding dalam suratnya nomor 036/AC/I/2019 tanggal 29 Januari 2019;

b. Mengurangkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23/26 nomor 00022/245/16/092/18 tanggal 31 Desember 2018 Masa Pajak Desember 2016 dengan rekapitulasi jumlah pajak yang masih harus dibayar sebagai berikut:

III. ANALISA POKOK SENGKETA

bahwa setelah membaca surat banding, mempelajari Laporan Penelitian Keberatan, berkas surat menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, surat keberatan pemohon banding, dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari Pemohon Banding sebagai berikut: bahwa sebagaimana tercantum dalam Surat Banding Nomor 006/AC/I/2020 tanggal 11 Maret 2020;

Pembahasan Sengketa

Pada saat proses pemeriksaan

1. Koreksi Objek PPh Pasal 26 sebesar Rp 97.887.940.656

a. Objek PPN Jasa Luar Negeri yang belum dipotong PPh Pasal 26 sebesar Rp158.503.092

bahwa sesuai pelaporan pemungutan PPN Jasa Luar Negeri terdapat 3 transaksi dengan objek PPh Pasal 26 yang belum dipotong PPh Pasal 26 terutang dengan rincian sebagai berikut:

bahwa Terbanding melakukan pengujian keterkaitan lawan transaksi yang dilaporkan pada SPM PPN dengan objek pemanfaatan jasa luar negeri dan membandingkan dengan penyedia jasa yang terutang PPh Pasal 26 dan diperoleh tiga transaksi dengan dua lawan transaksi seperti yang diuraikan diatas yang belum dilaporkan dalam SPM PPh Pasal 26. Pada prinsipnya setiap objek yang dipungut PPN JLN juga merupakan objek PPh Pasal 26;

bahwa penelitian atas bukti potong PPh Pasal 26 SPM PPh Pasal 23/26 masa Januari - Desember 2016 tidak terdapat dua nama WPLN diatas. Oleh karena itu, terdapat objek PPh pasal 26 yang terutang PPh Pasal 26 belum dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam SPM PPh Pasal 23/26 yang terdiri dari tiga transaksi melibatkan dua WPLN senilai Rp158.503.092;

Dasar Hukum: - Pasal 26 ayat (1) huruf c dan huruf d UU PPh

Pada saat proses Keberatan

bahwa berdasarkan data dari laporan hasil pemeriksaan dan surat Pemohon Banding, Perbedaan perhitungan yang menjadi sengketa dapat diketahui sebagai berikut:

Menurut PemohonNilai yang

Menurut surat

No.UraianBanding (Suratdiajukan

ketetapan pajak

Keberatan) (Rp)Keberatan (Rp) 1 Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak15.925.448.039113.813.388.69597.887.940.656 2 PPh 23/26 Final yang terutang1.247.524.36544.314.617.68543.067.093.320 3 Kredit Pajak :-

a. PPh Ditanggung Pemerintah00

b. Setoran Masa1.247.524.3651.247.524.365-

c. STP (Pokok kurang bayar)0-

d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak0-

e. Uang Tebusan yang telah dibayar0-

f. lain-lain0-

g. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak0-

h. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan1.247.524.3651.247.524.365

4 Pajak yang tidak/kurang dibayar-43.067.093.32043.067.093.320 5 Sanksi Administrasi :

a. Bunga Pasal 13 (2) KUP18.949.521.06118.949.521.061

b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP--

c. Bunga Pasal 13 (5) KUP--

d. Kenaikan Pasal 13A KUP--

e. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP--

f. Jumlah sanksi administrasi18.949.521.06118.949.521.061 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar-62.016.614.38162.016.614.381

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Objek PPN Jasa Luar Negeri yang belum dipotong PPh Pasal 26 sebesar Rp158.503.092, dengan alasan bahwa Pemohon Banding telah melakukan pemotongan PPh Pasal 26 atas transaksi-transaksi tersebut;

bahwa berikut Pemohon Banding sampaikan daftar bukti potong PPh Pasal 26 dan/atau DGT-1 atas transaksi-transaksi yang dikoreksi oleh Terbanding:

Nama Pemberi

Jumlah L

a

wan Transaks

i /

Tanggal Bukti

N

egara

DPP PPN JLN

Jasa pada

D

PP

PPh Pasal

PPh Pasal No.

Pemberi Jasa

PPN JLN (R

p

)

Potong PPh

Asal

(Rp)

Bukti Potong

26

26 yang (W PLN)

Pasal 26

PPh Pasal 26

dipotong HBHB

HHee

iwa Textile SD

N

Telatextile

1.

M

alaysia

5.139.14

0

513.9

1

4

31/01/2016

5.139.145

1.027.829 iDw

Consultaria

a Textile SD

N

Kong Chew

2.

M

alaysia

4.601.98

0

460.1

9

8

31/03/2016

4.601.980

920.396 D

Thai

Buhler

RC

uo

ler Aerogel

3.

USA

1.575.289.80

0

157.528.9

8

0

Aeroglide

30/04/2016

1.5

75.289.800

0 rporation

Corporation

1.585.030.92

0

158.503.0

9

2

1

.58

5.030.925

1.948.225

bahwa sesuai dengan tabel di atas, bahwa Pemohon Banding nyatanya telah melakukan kewajiban pemotongan PPh Pasal 26 atas transaksi-transaksi tersebut. Adapun perbedaan disebabkan oleh adanya kesalahan penulisan nama pada bukti potong PPh Pasal 26 dan ada pula kondisi dimana nama yang tercantum dalam bukti potong PPh Pasal 26 tersebut merupakan nama perusahaan sebelumnya. Namun demikian, hal ini seharusnya tidak menggugurkan pemotongan PPh Pasal 26 yang telah Pemohon Banding lakukan.

bahwa Pemohon Banding juga telah menyampaikan dokumen pendukung terkait koreksi atas Objek PPN Jasa Luar Negeri yang belum dipotong PPh Pasal 26 sebesar Rp158.503.092 pada saat pembahasan akhir pemeriksaan dan keberatan;

bahwa dengan demikian koreksi Terbanding atas Objek PPN Jasa Luar Negeri yang belum dipotong PPh Pasal 26 sebesar Rp158.503.092 seharusnya dibatalkan seluruhnya menjadi NIHIL;

Dasar Hukum:

Ketentuan Perpajakan Yang Terkait:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 26 ayat (1) huruf c dan huruf d

Pasal 26 ayat (1) huruf c dan huruf d

(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di

Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:

c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;

Penelitian Data dan Fakta:

bahwa pokok sengketa yang diajukan Pemohon Banding adalah Objek PPN Jasa Luar Negeri yang oleh Terbanding dijadikan objek PPh Pasal 26, karena berdasarkan pengujian keterkaitan lawan transaksi yang dilaporkan pada SPT Masa PPN dengan objek pemanfaatan jasa luar negeri dan membandingkan dengan penyedia jasa yang terutang PPh Pasal 26, diperoleh tiga transaksi dengan dua lawan transaksi seperti yang diuraikan diatas yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 26;

bahwa berdasarkan SPT Masa PPh Pasal 23/26 masa Januari s.d. Desember 2016 sebagai berikut:

nie Hasian

Hee SOUT TAC EIS ie

ates et HMM SAME CES MAPAN Rt SDA CC TIE FINI LE RE MEN EGA DE CE SEED SARA TA ATA UNE SANTA

Jen Ari Pena na ran aa Petre eropa Dawala PUG Pashia sama eet Pat Masa rion pagi 1 PN ag

Kai : BM as eS ee NAN PER Pari Pp aa aa ea Toh Era

PPS ADA Ea Kasi ALAN ALTA NN an KAI LN NN

teu Dena AR PR et ala

Patty an POP MEI Abe | pena GAN Ce, | ee KAN BATU N KAL AEN

LOL TP Ita BA sn MPa hb Se ee | anang Ding Rana 1042-2015 ESPT

2 G29) TG Herta ebb hats bom bet ra ena GR adu ta gu uan est

VOTE GE A emang (crete ae ppm naa KENA Pi Pama ok MD aeons ara tg

KP Ro ak bor Wwe abet MBAS Linairt Fern BATAS Gaga: una run euT

eS NN DL K Band ov Ann sera Ai. Tita ben Paya dbf KAK NAN AN Ss) | an | 10 25.7018 ESPT

hoody aa hace Se gee th Lara bihaan Aa TUEMINT EGO Peat Wee ata tart

Pre Turn Ma EA SWEAR A TRL RETA Ke LEIS terra eat

tone qth wee ba aa UR Oe SEU rda EM Se REGO, F aa tole man tat

9 ch t8 GP Hama PI KAT St 1 SPT Ware PPM Pasal 115 BiMBESB1S 20 909 MIA 96.99.2519 ESFT

IL Cot RIO Nami Seer MEL [Fs a SET La PPh Panel pad MAS TBI CIOR 48. 42016 19-10.M15 ser

Io A16 2918 Home SA AME, ME MERE ta SET Mass POR Pasal 23028 EST MOL 86802098 TET atte 10. 212 Espt

qn AY 28 Korea SPM eg SPT Mn a Ph Pasa YA PUMA ROMAN RR NN est

112 2016 Ferma SANG ES " SPT Masa FPS Page 24-38 PURSZ AOI OA CHIT ATED. _ ESET

bahwa berdasarkan Penelitian atas bukti potong PPh Pasal 26 pada lampiran SPT Masa PPh Pasal 23/26 masa Januari s.d. Desember 2016, tidak terdapat nama kedua WPLN tersebut di atas;

bahwa Terbanding telah meminta dokumen pendukung terkait perbedaan atau perubahan identitas nama lawan transaksi. Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan dokumen pendukung tersebut namun memberi penjelasan sebagai berikut:

- Atas transaksi no.1 dengan lawan transaksi Heiwa Textile SDN BHD yang berkedudukan di Malaysia, Pemohon Banding menjelaskan bahwa terjadi kesalahan penulisan identitas pada bukti potong dan lampiran SPT Masa PPh Pasal 23/26;

- Atas transaksi no.2 dengan lawan transaksi Heiwa Textile SDN BHD yang berkedudukan di Malaysia, Pemohon Banding menjelaskan bahwa Heiwa Textile SDN BHD dan Kong Chew Thai adalah perusahaan yang sama;

- Atas transaksi no.3 dengan lawan transaksi Ruler Aerogel Corporation yang berkedudukan di USA, Pemohon Banding menjelaskan bahwa transaksi tersebut telah dilaporkan di SPT Masa PPh Pasal 23/26 masa April 2016 dilampiri dengan fotokopi SKD, dengan nama lawan transaksi Buhler Aeroglide Corporation;

Hasil Penelitian:

bahwa Terbanding telah meminta dokumen pendukung terkait alasan keberatan Pemohon Banding, dan Pemohon Banding tidak memberikan dokumen berupa bukti potong PPh Pasal 26 atas ketiga transaksi tersebut. Dalam surat permohonan keberatan, Wajib Pajak mengemukakan bahwa nama lawan transaksi yang berbeda merupakan nama perusahaan sebelumnya;

bahwa terkait perbedaan identitas nama lawan transaksi sebagaimana dijelaskan dalam permohonan keberatan maupun dalam penjelasan sebagaimana tersebut di atas, tim peneliti tidak dapat meyakini alasan dan penjelasan sebagaimana disampaikan Pemohon Banding untuk transaksi dengan Heiwa Textile SDN BHD; bahwa selain itu, atas transaksi dengan lawan transaksi Ruler Aerogel Corporation yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 23/26 dengan nama Buhler Aeroglide Corporation, fotokopi SKD yang dilampirkan tidak di isi dengan lengkap (tidak mencantumkan type of income pada part VI.2) sehingga tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana di atur dalam PER-61/PJ/2009 jo. PER- 24/PJ/2010;

bahwa berdasarkan ketentuan tentang saat terutang PPN atas Jasa Luar Negeri dan saat terutang PPh Pasal 26, PPN Jasa Luar Negeri terutang pada saat

pemanfaatan jasa dari luar pabean dimulai atau pada saat pembayaran jika pembayaran diterima lebih dahulu. Sementara PPh Pasal 26 terutang pada bulan dilakukan pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan, tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu;

bahwa sehingga dengan demikian pembayaran PPN Jasa Luar Negeri terutang lebih awal dibandingkan dengan PPh Pasal 26. Jika SSP PPN Jasa Luar Negeri telah menggunakan identitas lawan transaksi dengan nama yang baru, seharusnya bukti potong PPh Pasal 26 pun menggunakan nama yang baru;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tim Peneliti tidak dapat meyakini alasan yang dikemukakan Pemohon Banding dalam surat keberatannya tentang perbedaan identitas nama lawan transaksi pada SSP PPN Jasa Luar Negeri dan pada bukti potong PPh Pasal 26 terkait tiga transaksi tersebut. Dengan demikian koreksi Pemeriksa atas Objek PPN Jasa Luar Negeri yang belum dipotong PPh Pasal 26 dipertahankan;

Tanggapan Terbanding atas Banding Pemohon Banding

bahwa Terbanding dalam memutuskan keberatan Pemohon Banding telah sesuai dengan data dan fakta-fakta dalam proses keberatan dan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku;

bahwa materi surat permohonan banding Pemohon Banding yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Objek PPN Jasa Luar Negeri yang belum dipotong PPh Pasal 26 sebesar Rp158.503.092 sebagai bagian dari Koreksi Koreksi Objek PPh Pasal 26 sebesar Rp 97.887.940.656;

bahwa secara garis besar, pada dasarnya, Permohonan Banding yang diajukan Pemohon hanya mengulang isi surat keberatannya, dengan demikian hal-hal yang diajukan banding tidak perlu diuraikan lagi. Karena itu diusulkan kepada Majelis untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding jika dalam berkas banding tidak terdapat bukti-bukti pendukung baru yang dapat meyakinkan kebenaran permohonan banding Pemohon Banding;

b. Pemberian dividen hipotesis (hypothetical dividend) sebesar Rp97.729.437.564 Pada saat proses Pemeriksaan

bahwa Terbanding telah melakukan koreksi transfer pricing atas pembelian bahan baku pulp sebesar Rp97.729.437.564 dari Pulp Trading GmbH (PTG). Dengan

demikian Pemeriksa menggangap telah terjadi kelebihan pembayaran kepada PTG yang merupakan brother-sister companies dengan Pemohon Banding. Terbanding meneliti dasar hukum dalam UU PPh untuk menyatakan bahwa kelebihan pembayaran atas transaksi pembelian bahan baku dari PTG yang berasal dari koreksi transfer pricing dapat di-deemed sebagai secondary transaction dalam bentuk hypothetical dividend dan terutang PPh Pasal 26; Dasar Hukum:

- Pasal 26 ayat (1) huruf c dan huruf d UU PPh

- Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa jo Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-50/PJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

- Penerapan secondary adjustment diuraikan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf d UU PPh; penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf f UU PPh dan Penjelasan Pasal 18 ayat (3) UU PPh.

- OECD TPG 2010 Chapter IV sub bab C.5 Secondary adjustments.

Koreksi cfm SPHP

bahwa Koreksi positif atas akun 407019 material cost - consumption of pulp berdasarkan analisis kewajaran transfer pricing atas pembelian bahan baku pulp yang lebih tinggi dari harga pasar (quoted price) sebesar Rp97.729.437.564,-; Fakta

• Menurut dokumen analisis harga transfer (local document) Wajib Pajak (TP doc.), Pemohon Banding melakukan pembelian pulp dissolving wood pulp (DWP) melalui pihak afiliasi Pulp Trading GmbH (PTG). PTG menggunakan harga rata-rata biaya (harga yang berbeda dari semua pemasok dirata-ratakan untuk sampai pada satu harga rata-rata tunggal; "basket price") ditambah premi kualitas (jika kualitas pulp lebih tinggi) atau dikurangi diskon kualitas (jika kualitas pulp lebih rendah) dipasok untuk memperhitungkan nilai dan kualitas DWP yang berbeda;

• Berdasarkan schedule 3 Pulp Purchasing Agreement, formula untuk menentukan purchase price yaitu Average cost price per ADMT plus/minus

quality premium/discount. Basis perhitungan adalah pesanan triwulanan dan harga bulanan supplier;

• Sesuai data rekapitutasi pembelian pulp Pemohon Banding, harga satuan berubah dalam satuan bulan;

• Menurut dokumentasi transfer pricing (TP doc.) Wajib Pajak halaman 73, Pemohon Banding menerapkan metode transactional net margin method (TNMM) untuk menguji prinsip kewajaran pembelian DWP;

• Sesuai laporan keuangan auditan catatan 20, dalam bulan Januari 2012 Pemohon Banding melakukan perjanjian Pulp Purchasing Service Agreement dengan PTG yang ditunjuk sebagai supplier pulp eksklusif oleh Grup Lenzing dalam hal ini induk perusahaan yaitu Lenzing Aktiengesellschaft untuk selanjutnya disebut Lenzing AG atau LAG;

• Menurut catatan 9 laporan keuangan auditan LAG memiliki 44,27% saham Wajib Pajak dan merupakan pemegang saham mayoritas;

• Berdasarkan laporan tahunan Lenzing AG halaman 135 (sumber: ttps://www.lenzing.com/index.php?type=88245&tx_filedownloads_file%5bfileNa me°/05d=fileadmin/content/PDF/07_Finanzen/Geschaeftsberichte/EN/GB_2016 _EN.pdf yang diakses terakhir tanggal 25 September 2018) dinyatakan bahwa kepemilikan Lenzing AG atas PTG adalah 100%;

• Menurut data dari Orbis yang diperoleh tim pemeriksa dari account representative Pemohon Banding di KPP Wajib Pajak Besar Dua, jumlah pegawai Wajib Pajak sebanyak 2 orang;

• Quoted price untuk pulp diperoleh dari PIX Pulp Europe Index. Uraian index pulp tersebut yang diperoleh dari website http://www.foexii dengan deskripsi sebagai berikut yang bersumber dari PIX Pulp Europe Price Indices Methodology and Specifications dari http://lbex.filpix-methodologies-policies/ yang diakses pada tanggal 3 September 2018;

The PIX pulp benchmark index is calculated and confirmed by FOEX based on confidential price information of actual, physical trades of pulp, collected on a weekly basis by telephone and email from companies trading in pulp. II represents the gross price agreed on contract business for pulp used for paper or paperboard production.

The method of index calculation is fixed. The index has a large market coverage and a stable group of price providers from week to week. The rules for index calculation and the method have been approved by European financial regulatory bodies and by the European Commission DG IV (anti-trust).

• Data Quoted price diperoleh dari terminal Bloomberg yang aksesnya tersedia di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;

• Sesuai commercial Invoice dari PTG kepada Wajib Pajak. terdapat inforrnasi contact person Machalkova Marcela dengan nomor telepon +420 558 46 2491 dan telefax +420 558 46 3700. Kode nomor 420 merupakan country code negara Czech Republic sementara kode telepon negara Austria yaitu 43 (+43);

• Informasi yang diperoleh dalam proses wawancara dengan Head of Purchasing pada 16 Agustus 2018 sebagat berikut:

- PTG merupakan afiliasi dari wajib pajak;

- Wajib Pajak mernberitahukan kebutuhan bahan baku pulp kepada PTG; Setelah menerima invoice dari PTG. Wajib Pajak baru membuat PO dengan harga PO mengacu ke invoice PTG;

- Pada umumnya grade pulp adalah pnme;

- Ada pulp unit di Lenzing AG yang dikepalai oleh senior VP yang terlibat di PTG untuk pembeiian pulp;

- Pricing mechanism dinamakan basket price. Supplier memberi harga kepada PTG lalu PTG merata-ratakannya dan menambahkan biaya transportasi. Wajib Pajak tidak terlibat dalam formulasi basket price dan juga proses negosiasi dengan supplier pulp;

- Sebagai bench mark menggunakan foex Index khususnya PIX NBSKP Europe Index;

Pengujian oleh Pemeriksa:

• PTG memiliki hubungan istimewa dengan Pemohon Banding karena menurut lampiran khusus 3A SPT Tahunan PPh Pemohon Banding tahun pajak 2016. dilaporkan daftar pihak yang memiliki hubungan istimewa termasuk didalamnya adalah PTG. Sementara berdasarkan lampiran V SPT Tahunan PPh Pemohon Banding tahun pajak 2016 dilaporkan Lenzing AG sebagai pemegang saham terbesar dengan proporsi 44,2648%;

• Lebih lanjut menurut catatan 17 laporan keuangan auditan, PTG berada dibawah entitas pengendali yang sama dan berdasarkan laporan tahunan Lenzing AG hataman 135 dinyatakan bahwa kepemilikan Lenzing AG alas PTG adalah 100%. Sementara kepemilikan Lenzing AG alas Wajib Pajak sebesar 92,85% yang terdiri dari 44.72% kepemilikan langsung dan 48.58% tidak langsung sesuai catatan 9 laporan keuangan (audited) Wajib Pajak. Dengan demikian hubungan istimewa antara Wajib Pajak dan PTG memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (4) UU PPh atas dasar hubungan kepemilikan;

• Sesuai ulasan industri yang diuraikan dalam TP doc hataman 23 kondisi kinerja pertumbuhan produksi serat selulosa berbeda antara tahun 2016 dan 2015. Pada tahun 2016 terjadi pertumbuhan 3,6% sementara untuk tahun 2015 terjadi penurunan. Ini sejalan dengan pertumbuhan positif labs komersial Wajib Pajak clan tahun sebelumnya;

• Menurut Pemeriksa kelemahan dari pemilihan metode dan analisis transfer pricing Wajib Pajak untuk menguji kewajaran biaya pembelian pulp sebagai berikut:

- Wajib Pajak memilih tidak menggunakan metode Comparable Uncontrolled Price (CUP) dengan alasan tidak tersedianya data perbandingan yang dapat diandalkan alas transaksi pihak ketiga untuk pembelian pulp. Sementara dalam proses wawancara dengan Head of Purchasing diakui adanva benchmark untuk referensi harga pulp yang diqunakan Wajib Pajak yang berasai dari Pix Pulp Europe Index dalam hal ini Pix NBSKP;

- Wajib Pajak memllih menggunakan metode Transactional Net Margin Method (TNMM) dengan tested party yang dipilih adalah Wajib Pajak dengan menggunakan Profit Level Indicator (PLI) yaltu Mark-up on Total Cost (MTC). Pemilihan MTC sebagai PLI tidak reliable karena sebagian besar harga pokok yang merupakan denominator dalam perhitungan PLI berasal dart transaksi pihak hubungan istimewa;

• Berdasarkan paragrap 2.2 OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 22 July 2010 (OECD TPG 2010) diuraikan bahwa pemilihan metode transfer pricing yang most appropriate dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan metode transfer pricing. Faktor-

faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu natur dari transaksi analisis fungsi, ketersediaan informasi yang reliable terkait transaksi pihak independen dan tingkat kesebandingan transaksi afiliasi dan transaksi pihak independen. Dalam hal ini menurut Pemeriksa informasi yang reliable terkait transaksi pihak independen tersedia melalui quoted price dari PIX NBSKP dan memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi dengan harga transaksi Wajib Pajak. Dengan demikian pengujian di tingkat harga dengan metode CUP Iebih sesuai dibanding pengujian di tingkat margin dengan metode TNMM;

• Pemeriksa menggunakan metode CUP untuk menguji kewajaran pembelian alasan utamanya yaitu tersedia quoted price sebagai harga pasar karena produk pulp merupakan salah sate produk komoditas. Sesuai OECD TPG 2010 paragrap 9.156, metode CUP dapat diaplikasikan apabila bahan baku diperdagangkan dalam commodity market. Lebih lanjut dalam paragrap 2.18 OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations July 2017 (OECD TPG 2017) menyatakan bahwa metode CUP adalah appropriate transfer pricing method dalam menentukan harga transfer produk komoditas yang wajar (arm's length price - ALP) dengan mengacu kepada quoted price yang tersedla dan reliable;

• Sesuai hasil wawancara dengan Head of Purchasing Wajib Pajak yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2018 bertempat di kantor Wajib Pajak di Purwakarta, harga pembelian bahan baku DWP menggunakan bench mark yaitu PIX Pulp Europe Price NBSKP (PIX NBSKP). Alasan pemilihan index tersebut karena Wajib Pajak menggunakan standar Eropa;

• Sesuai analisis Fungsi, Aset dan Risiko (FAR), Pemeriksa menyimpulkan:

- Jumlah pegawai PTG yang hanya dua prang tidak memadai untuk menjalankan fungsi pembelian pulp untuk kepentingan Grup Lenzing yang berskala global. Sementara, layanan customer service juga dikomunikasikan bukan oleh PTG;

- PTG tidak menanggung rtslko apabila pulp yang diterima di pabrik Pemohon Banding tidak sesuai dengan kriteria;

- Tidak aria benefit yang diperoleh Wajib Pajak dad PTG terkait pembelian bahan baku pulp dengan mekanisrne sentralisasi karena ternyata tidak

mendapatkan harga terbaik apabila dibandingkan dengan bench mark quoted price yang sebanding;

Dengan demikian secara substansial tidak ada peran yang dilakukan oleh PTG terkait proses pembelian bahan baku pulp;

bahwa analisis kesebandingan terms and conditions harga transaksi Wajib Pajak dan PIX NBSKP sebagai berikut:

*) sumber: PIX Pulp Europe Price Indices Methodology and Specifications dari http://foex.fi/pix-

methodologies-policies/

bahwa dengan demikian tingkat kesebandingan antara harga pembelian pulp Pemohon Banding dan harga pasar (quoted price) memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi dan tidak dipertukan adanya penyesuaian atas quoted price. Teriebih dengan tidak adanya peran intermediary yang substansial sesuai hasil pengujian Pemeriksa, level transaksi Pemohon Banding menjadi sebanding dengan transaksi menggunakan quoted price;

bahwa hasil perbandingan harga transaksi pembelian bahan baku pulp Wajib Pajak metalui impor dengan PIX NBSKP bulanan yang diperoleh dari terminal Bloomberg yang terdapat di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan (P2) Kantor

Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KP DJP) yang diakses tanggal 27 Agustus 2018, diperoleh informasi bahwa harga transaksi Wajib Pajak lebih tinggi dari PIX NBSKP dengan rincian perhitungan perbandingan total pembelian bahan baku pulp yang diuji kewajarannya sebagai berikut:

Total nilai pembelian bahan Rp 2.179.519.547,422

baku pulp dari PTG yang diujl

kewajarannya

Total nilai wajar pembelian Rp 2.081.790,109, 858

bahan baku pulp dari PTG

hasil pengujian menurut

Pemeriksa

97.729.437.564

Kesimpulan:

bahwa pemeriksa melakukan koreksi positif harga pokok penjualan sebagai hasil pengujian kewajaran transfer pricing dengan metode Comparable Uncontrolled Price (CUP) atas transaksi hubungan istimewa pembelian bahan baku pulp dari Pulp Trading GmbH;

Dasar Hukum:

Pasal 12 ayat (3) UU KUP

Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UU PPh

PER-22/PJ/2013

SE-50/PJ/2013

Tanggapan Wajib Pajak alas SPHP

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemohon Banding sebesar Rp97.729.437.564 atas Harga Pokok Penjualan Pemohon Banding sehubungan dengan pembelian pulp dari PTG oleh Pemohon Banding karena alasan sebagai berikut:

1. Penggunaan TNMM oleh Wajib Pajak sudah tepat;

2. Pemilihan metode CUP oleh Pemeriksa Pajak dengan menggunakan data eksternal tidak sesuai; dan

3. Apabila Pemeriksa Pajak bersikeras untuk menggunakan metode CUP, Pemeriksa Pajak seharusnya menggunakan pembanding yang sesuai;

bahwa uraian selengkapnya sesuai Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan Wajib Pajak halaman 12 s.d. 23;

Pendapat Terbanding dalam Pembahasan Akhir

bahwa Terbanding tidak setuju dengan tanggapan Pemohon Banding dengan alasan tetap mempertahankan temuan pemeriksaan sesuai SPHP. Pemohon Banding mengakui adanya data eksternal. Seharusnya penggunaan metode CUP telah sesuai;

Pendapat Pemohon Banding dalam Pembahasan Akhir

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Pemeriksa dalam pembahasan akhir dengan alasan tetap mempertahankan pendapat sesuai tanggapan atas temuan pemeriksaan dalam SPHP;

Pada saat Proses Keberatan

Dasar Hukum:

Ketentuan Perpajakan Yang Terkait:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP)

Pasal 12 ayat (3)

(3) "Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang."

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh)

Pasal 26 ayat (1) huruf c dan huruf d

(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:

c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;

bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Pemohon Banding yang mempunyai hubungan istimewa jo Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai Hubungan Istimewa, mengatur antara lain:

bahwa selisih antara harga atau laba transaksi afiliasi dengan harga atau laba wajar merupakan koreksi primer (primer adjustment). Apabila koreksi primer dilakukan pada tingkat laba, maka Pemeriksa Pajak harus mengatribusikan koreksi laba tersebut pada transaksi afiliasi yang memiliki resiko penghindaran tinggi. Koreksi promer yang dilakukan Pemeriksa Pajak dapat mengakibatkan terjadinya koreksi sekunder. Koreksi sekunder (secondary adjustment) merupakan koreksi lanjutan yang dapat terjadi akibat adanya koreksi primer pada transaksi afiliasi. Misalnya Pemeriksa Pajak melakukan koreksi positif atas suatu transaksi afiliasi Wajib Pajak, akibat dari transaksi tersebut terdapat kelebihan pembayaran ke pihak afiliasi. Atas kelebihan pembayaran tersebut, Pemeriksa Pajak dapat melakukan koreksi sekunder berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku;

Penerapan secondary adjustment diuraikan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf d UU PPh; Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf f UU PPh; dan Penjelasan Pasal 18 ayat (3) UU PPh sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf d UU PPh:

Undang-Undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut;

Pengertian penghasilan dalam Undang-Undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis.

Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut

bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Dilihat dari mengalrnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

i. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;

ii. penghasilan dari usaha dan kegiatan;

iii. penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak,

seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan

iv. penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak.

Karena Undang-Undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (kompensasi horizontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenai pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari objek pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum.

Contoh-contoh penghasilan yang disebut dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperjelas pengertian tentang penghasilan yang luas yang tidak terbatas pada contoh-contoh dimaksud.

Huruf d

Apabila Wajib Pajak menjual harta dengan harga yang lebih tinggi dari nilai sisa buku atau lebih tinggi dari harga atau nilai perolehan, selisih harga tersebut merupakan keuntungan. Dalam hal penjualan harta tersebut terjadi antara badan usaha dan pemegang sahamnya, harga jual yang dipakai sebagai dasar untuk penghitungan keuntungan dari penjualan tersebut adalah harga pasar.

Misalnya, PT S memiliki sebuah mobil yang digunakan dalam kegiatan usahanya dengan nilai sisa buku sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Mobil tersebut dijual dengan harga Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dengan demikian, keuntungan PT S yang diperoleh karena penjualan mobil tersebut adalah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Apabila mobil tersebut dijual kepada salah seorang pemegang sahamnya dengan harga Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), nilai jual mobil tersebut tetap dihitung berdasarkan harga pasar sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Selisih sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) merupakan keuntungan bagi PT S dan bagi pemegang saham yang membeli mobil tersebut selisih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) merupakan penghasilan.

Apabila suatu badan dilikuidasi, keuntungan dari penjualan harta, yaitu selisih antara harga jual berdasarkan harga pasar dan nilai sisa buku harta tersebut, merupakan objek pajak. Demikian juga selisih lebih antara harga pasar dan nilai sisa buku dalam hal terjadi penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha merupakan penghasilan.

Dalam hal terjadi pengalihan harta sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, keuntungan berupa selisih antara harga pasar dari harta yang diserahkan dan nilai bukunya merupakan penghasilan.

Keuntungan berupa selisih antara harga pasar dan nilai perolehan atau nilai sisa bliku atas pengarinan narterupa -roan, bantuan atau sumbangan merupakan penghasilan bagi pihak yang mengalihkan kecuali harta tersebut dihibahkan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat. Demikian juga, keuntungan berupa selisih antara harga pasar dan nilai perolehan atau nilai sisa buku atas pengalihari harta berupa bantuan atau sumbangan dan hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan bukan merupakan penghasilan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Wajib Pajak pemilik hak penambangan mengalihkan sebagian atau seluruh hak tersebut kepada Wajib Pajak lain, keuntungan yang diperoleh merupakan objek pajak.

Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf f UU PPh:

Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Wajib Pajak dapat dibedakan antara pengeluaran yang boleh dan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajaran. Huruf f

Dalam hubungan pekerjaan, kemungkinan dapat terjadi pembayaran imbalan yang diberikan kepada pegawai yang juga pemegang saham. Karena pada dasarnya pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah pengeluaran yang jumlahnya wajar sesuai dengan kelaziman usaha, berdasarkan ketentuan ini jumlah yang melebihi kewajaran tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Misalnya, seorang tenaga ahli yang merupakan pemegang saham dari suatu badan memberikan jasa kepada badan tersebut dengan memperoleh imbalan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Apabila untuk jasa yang sama yang diberikan oleh tenaga ahli lain yang setara hanya dibayar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), jumlah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Bagi tenaga ahli yang juga sebagai pemegang saham tersebut jumlah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dimaksud dianggap sebagai dividen. Penjelasan Pasal 18 ayat (3) UU PPh:

Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan

kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan/atau biaya tersebut digunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen (comparable uncontrolled price method), metode harga penjualan kembali (resale price method), metode biaya-plus (cost-plus method), atau metode lainnya seperti metode pembagian laba (profit split method) dan metode laba bersih transaksional (transactional net margin method);

Demikian pula kemungkinan terdapat penyertaan modal secara terselubung, dengan menyatakan penyertaan modal tersebut sebagai utang maka Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan utang tersebut sebagai modal perusahaan. Penentuan tersebut dapat dilakukan, misalnya melalui indikasi mengenai perbandingan antara modal dan utang yang lazim terladi di antara pars pihak yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau berdasar data atau indikasi lainnya. Dengan demikian, bunga yang dibayarkan sehubungan dengan utang yang dianggap sebagai penyertaan modal itu tidak diperbolehkan untuk dikurangkan, sedangkan bagi pernegang saham yang menerima atau memperoleh bunga tersebut dianggap sebagai dividen yang dikenai pajak;

bahwa sesuai OECD TPG 2010 Chapter IV sub bab C.5 Secondary Adjustments, dijelaskan bahwa dengan adanya koreksi primer transfer pricing dapat menimbulkan implikasi secondary adjustment yang berasal dari constructive transaction (secondary transaction) dimana excess profit sebagai hasil dari koreksi primer telah ditransfer yang mengambil bentuk sebagai constructive devidends apabila bertransaksi dengan perusahaan induk dan dianggap sebagai hypothetical dividend apabila bertransaksi antar brother-sister companies;

Penelitian Data dan Fakta:

bahwa pokok sengketa yang diajukan Pemohon Banding adalah pemberian dividen hipotesis (hypothetical dividend). Terbanding melakukan koreksi Pembelian Bahan Baku Pulp sebagai hasil pengujian kewajaran transfer pricing dengan

metode Comparable Uncontrolled Price (CUP) atas transaksi hubungan istimewa pembelian bahan baku pulp dari Pulp Trading GmbH (PTG);

bahwa berdasarkan Lampiran Khusus 3A SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2016, Pemohon Banding melaporkan adanya transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagai berikut:

No.| Nama Mitra Fanwks Me ga tan Usaha Jens Transake Niat Transaksi | Metade Trametes Cricieny

Pe Wang

Tautmvemercia PST 2 Pa Hanan SRE Po pa lee Bee

PS | TT pe gf Pe Metres

~~ vee OEE ang arzadarsal

bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan untuk Jenis Pajak PPh Badan (sehubungan dengan koreksi yang sama yaitu atas Pembelian Bahan Baku, Terbanding menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

• Menurut dokumen analisis harga transfer (local document) Wajib Pajak (TP doc.), Pemohon Banding melakukan pembelian pulp dissolving wood pulp (DWP) melalui pihak afiliasi Pulp Trading GmbH (PTG). PTG menggunakan harga rata-rata biaya (harga yang berbeda dari semua pemasok dirata-ratakan untuk sampai pada satu harga rata-rata tunggal; "basket price") ditambah premi kualitas (jika kualitas pulp lebih tinggi) atau dikurangi diskon kualitas (jika kualitas pulp lebih rendah) dipasok untuk memperhitungkan nilai dan kualitas DWP yang berbeda;

• Berdasarkan schedule 3 Pulp Purchasing Agreement, formula untuk menentukan purchase price yaitu Average cost price per ADMT plus/minus quality premium/discount. Basis perhitungan adalah pesanan triwulanan dan harga bulanan supplier;

• Sesuai data rekapitutasi pembelian pulp Pemohon Banding, harga satuan berubah dalam satuan bulan;

• Menurut dokumentasi transfer pricing (TP doc.) Wajib Pajak halaman 73, Pemohon Banding menerapkan metode transactional net margin method (TNMM) untuk menguji prinsip kewajaran pembelian DWP;

• Sesuai laporan keuangan auditan catatan 20, dalam bulan Januari 2012 Pemohon Banding melakukan perjanjian Pulp Purchasing Service Agreement dengan PTG yang ditunjuk sebagai supplier pulp eksklusif oleh Grup Lenzing dalam hal ini induk perusahaan yaitu Lenzing Aktiengesellschaft untuk selanjutnya disebut Lenzing AG atau LAG;

• Menurut catatan 9 laporan keuangan auditan LAG memiliki 44,27% saham Wajib Pajak dan merupakan pemegang saham mayoritas;

• Berdasarkan laporan tahunan Lenzing AG halaman 135 (sumber: ttps://www.lenzing.com/index.php?type=88245&tx_filedownloads_file%5bfileNa me°/05d=fileadmin/content/PDF/07_Finanzen/Geschaeftsberichte/EN/GB_2016 _EN.pdf yang diakses terakhir tanggal 25 September 2018) dinyatakan bahwa kepemilikan Lenzing AG atas PTG adalah 100%;

• Menurut data dari Orbis yang diperoleh tim pemeriksa dari account representative Pemohon Banding di KPP Wajib Pajak Besar Dua, jumlah pegawai Wajib Pajak sebanyak 2 orang;

• Quoted price untuk pulp diperoleh dari PIX Pulp Europe Index. Uraian index pulp tersebut yang diperoleh dari website http://www.foexii dengan deskripsi sebagai berikut yang bersumber dari PIX Pulp Europe Price Indices Methodology and Specifications dari http://lbex.filpix-methodologies-policies/ yang diakses pada tanggal 3 September 2018;

The PIX pulp benchmark index is calculated and confirmed by FOEX based on confidential price information of actual, physical trades of pulp, collected on a weekly basis by telephone and email from companies trading in pulp. II represents the gross price agreed on contract business for pulp used for paper or paperboard production.

The method of index calculation is fixed. The index has a large market coverage and a stable group of price providers from week to week. The rules for index calculation and the method have been approved by European financial regulatory bodies and by the European Commission DG IV (anti-trust).

• Data Quoted price diperoleh dari terminal Bloomberg yang aksesnya tersedia di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;

• Sesuai commercial Invoice dari PTG kepada Wajib Pajak. terdapat inforrnasi contact person Machalkova Marcela dengan nomor telepon +420 558 46 2491 dan telefax +420 558 46 3700. Kode nomor 420 merupakan country code negara Czech Republic sementara kode telepon negara Austria yaitu 43 (+43);

• Informasi yang diperoleh dalam proses wawancara dengan Head of Purchasing pada 16 Agustus 2018 sebagat berikut:

✓ PTG merupakan afiliasi dari wajib pajak;

✓ Wajib Pajak mernberitahukan kebutuhan bahan baku pulp kepada PTG;

Setelah menerima invoice dari PTG. Wajib Pajak baru membuat PO dengan harga PO mengacu ke invoice PTG;

✓ Pada umumnya grade pulp adalah prime;

✓ Ada pulp unit di Lenzing AG yang dikepalai oleh senior VP yang terlibat di

PTG untuk pembeiian pulp;

✓ Pricing mechanism dinamakan basket price. Supplier memberi harga

kepada PTG lalu PTG merata-ratakannya dan menambahkan biaya transportasi. Wajib Pajak tidak terlibat dalam formulasi basket price dan juga proses negosiasi dengan supplier pulp;

✓ Sebagai bench mark menggunakan foex Index khususnya PIX NBSKP

Europe Index;

✓ Index price berasal dari spot dan agreement;

✓ Harga yang digunakan berdasarkan waktu pengapalan dalam basis

kuartalan;

✓ Apabila terjadi ketidaksesuaian pesanan maka akan menjadi tanggungan; Hasil Penelitian

bahwa pokok sengketa yang diajukan Pemohon Banding adalah pemberian dividen hipotesis (hypothetical dividend). Terbanding melakukan koreksi Pembelian Bahan Baku Pulp sebagai hasil pengujian kewajaran transfer pricing dengan metode Comparable Uncontrolled Price (CUP) atas transaksi hubungan istimewa pembelian bahan baku pulp dari Pulp Trading GmbH (PTG);

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan keberatan atas koreksi Terbanding dengan alasan sebagai berikut:

✓ Penggunaan TNMM oleh Wajib Pajak sudah tepat;

✓ Pemilihan metode CUP oleh Pemeriksa dengan menggunakan data eksternal

tidak sesuai;

✓ Koreksi Pemeriksa karena contact person yang berbeda dalam invoice tidak

mempunyai basis apapun;

✓ Apabila Pemeriksa bersikeras untuk menggunakan metode CUP, Pemeriksa

seharusnya menggunakan pembanding yang sesuai;

bahwa dalam berita Acara Pembahasan dengan Pemeriksa, dikemukakan bahwa Dividen Hipotesis adalah merupakan hasil koreksi lanjutan dari transfer pricing. lstilah dividen hipotesis merupakan istilah menurut OECD yang merujuk kepada pembagian dividen kepada pihak yang berafiliasi (brother-sister company), bukan kepada Pemegang Saham;

bahwa Terbanding melakukan pengujian dengan meneliti dasar hukum dalam UU PPh untuk menyatakan bahwa kelebihan pembayaran atas transaksi pembelian bahan baku dari PT PTG yang berasal dari koreksi transfer pricing dapat di deemed sebagai secondary transaction dalam bentuk hypothetical dividend dan terutang PPh Pasal 26. UU PPh menguraikan penerapan secondary adjustment dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf d UU PPh; penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf f UU PPh dan penjelasan Pasal 18 ayat (3) UU PPh;

bahwa Terbanding telah melakukan pengujian hubungan istimewa antara PTG dengan Pemohon Banding berdasarkan data/dokumen sebagai berikut:

• Lampiran Khusus 3A SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2016;

• Berdasarkan Lampiran V SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2016, Lenzing AG adalah pemegang saham terbesar dengan proporsi kepemilikan sebesar 44,2648%;

• Berdasarkan Catatan 17 Laporan Keuangan Auditan, PTG berada di bawah entitas pengendali yang sama dengan Pemohon Banding yaitu Lenzing AG;

• Berdasarkan Laporan Tahunan Lenzing AG Halaman 135 dinyatakan bahwa kepemilikan Lenzing AG atas PTG adalah 100%, sementara kepemilikan Lenzing AG atas Wajib Pajak sebesar 92,85% yang terdiri dari 44,72% kepemilikan langsung dan 48,58% tidak langsung sesuai catatan 9 laporan keuangan (audited) Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan pengujian tersebut di atas, disimpulkan bahwa hubungan istimewa antara Wajib Pajak dan PTG memenuhi ketentuan atas dasar hubungan kepemilikan;

bahwa Pemeriksa telah melakukan analisis dan menguji pemilihan metode transfer pricing yang digunakan oleh Pemohon Banding dan menyimpulkan terdapat kelemahan sebagai berikut:

• Pemohon Banding memilih tidak menggunakan metode Comparable Uncontrolled Price (CUP) dengan alasan tidak tersedianya data perbandingan yang dapat diandalkan atas transaksi pihak ketiga untuk pembelian pulp. Sementara dalam proses wawancara dengan Head of Purchasing diakui adanya benchmark untuk referensi harga pulp yang digunakan Wajib Pajak yang berasal dari Pix Pulp Europe Index dalam hal ini Pix NBSKP;

• Pemohon Banding memilih menggunakan metode Transactional net margin method (TNMM) dengan tested party yang dipilih adalah Wajib Pajak dengan menggunakan Profit Level Indicator (PLI) yaitu Mark-up on Total Cost (MTC). Pemilihan MTC sebagai PLI tidak reliable karena sebagian besar harga pokok yang merupakan denominator dalam perhitungan PLI berasal dari transaksi pihak hubungan istimewa;

bahwa berdasarkan paragraf 2.2 OECD Transfer pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 22 July 2010 (OECD TPG 2010) dan tercantum juga pada paragraf yang sama pada OECD TPG 2017, diuraikan bahwa pemilihan metode transfer pricing yang most appropriate dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan metode transfer pricing. Faktor- faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu natur dari transaksi afiliasi, analisis fungsi, ketersediaan informasi yang reliable terkait transaksi pihak independen dan tingkat kesebandingan transaksi afiliasi dan transaksi pihak independen. Dalam hal ini menurut Terbanding informasi yang reliable terkait transaksi pihak independen tersedia melalui quoted price dari PIX NBSKP dan memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi dengan harga transaksi Pemohon Banding. Dengan demikian pengujian di tingkat harga dengan metode CUP lebih sesuai dibanding pengujian ditingkat margin dengan metode TNMM;

bahwa Pemeriksa menggunakan metode CUP untuk menguji kewajaran pembelian alasan utamanya yaitu tersedia quoted price sebagai harga pasar karena produk pulp merupakan salah satu produk komoditas. Sesuai OECD TPG 2010 paragrap 9.156, metode CUP dapat diaplikasikan apabila bahan baku diperdagangkan dalam commodity inarket. Lebih lanjut dalam paragrap 2.18 OECD—Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations July 2017 (OECD TPG 2017) menyatakan bahwa metode CUP adalah appropriate transfer pricing method dalam menentukan harga transfer produk komoditas yang wajar (arm's length price - ALP) dengan mengacu kepada quoted price yang tersedia dan reliable;

bahwa Terbanding telah melakukan wawancara dengan Head of Purchasing Pemohon Banding yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2018 bertempat di kantor Pemohon Banding di Purwakarta, harga pembelian bahan baku DWP menggunakan bench mark yaitu PIX Pulp Europe Price NBSKP (PIX NBSKP); bahwa alasan pemilihan index tersebut karena Wajib Pajak menggunakan standar Eropa;

bahwa Terbanding juga melakukan pengujian dengan menggunakan referensi OECD TPG 2010 yang juga menjelaskan tentang secondary adjustment sebagai implikasi dari primary adjustment koreksi transfer pricing dan mendapatkan istilah hypothetical dividend sebagai bentuk implikasi secondary adjustment atas primary adjustment koreksi transfer pricing dan terutang PPh Pasal 26 – dividen;

bahwa atas transaksi tersebut, tidak memungkinkan adanya SKD-Form DGT 1 sehingga tarif PPh Pasal 26 dikenakan sesuai UU PPh yaitu 20% dan bersifat final; bahwa Terbanding telah melakukan analisis Fungsi, Aset dan Risiko (FAR) terhadap PTG dan menyimpulkan sebagai berikut:

• Jumlah pegawai PTG yang hanya dua orang tidak memadai untuk menjalankan fungsi pembelian pulp untuk kepentingan Grup Lenzing yang berskala global. Sementara, layanan customer service juga dikomunikasikan bukan oleh PTG;

• PTG tidak menanggung risiko apabila pulp yang diterima di pabrik Terbanding tidak sesuai dengan kriteria;

• Tidak ada benefit yang diperoleh Pemohon Banding dari PTG terkait pembelian bahan baku pulp dengan mekanisme sentralisasi karena ternyata tidak

mendapatkan harga terbaik apabila dibandingkan dengan bench mark quoted price yang sebanding;

bahwa dengan demikian secara substansial Terbanding menyimpulkan tidak ada peran yang dilakukan oleh PTG terkait proses pembelian bahan baku pulp; bahwa Terbanding telah melakukan analisis kesebandingan antara harga transaksi Wajib Pajak dengan quoted price PIX NBSKP yang digunakan oleh Pemeriksa sebagai pembanding dalam menggunakan metode CUP untuk transaksi Pemohon Banding;

bahwa Terbanding menyimpulkan tingkat kesebandingan antara harga pembelian pulp Pemohon Banding dan harga pasar (quoted price) memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi dan tidak diperlukan adanya penyesuaian atas quoted price. Terlebih dengan tidak adanya peran intermediary yang substansial sesuai hasil pengujian Pemeriksa, level transaksi Pemohon Banding menjadi sebanding dengan transaksi menggunakan quoted price;

bahwa hasil perbandingan harga transaksi pembelian bahan baku pulp Pemohon Banding melalui impor dengan PIX NBSKP bulanan yang diperoleh dari terminal Bloomberg yang terdapat di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan (P2) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KP DJP) yang diakses tanggal 27 Agustus 2018, diperoleh informasi bahwa harga transaksi Wajib Pajak Iebih tinggi dari PIX NBSKP;

bahwa terhadap argument yang dikemukakan Pemohon Banding, Terbanding menyimpulkan sebagai berikut:

• Alasan Pemohon Banding: Penggunaan TNMM oleh Wajib Pajak sudah tepat Menurut Terbanding:

bahwa bahan baku berupa Pulp yang dibeli oleh Pemohon Banding merupakan barang komoditas yang tersedia acuan harganya di pasar internasional, hal ini juga diperkuat hasil wawancara dengan Head of Purchasing Pemohon Banding; bahwa sesuai Pasal 11 ayat (9) PER-43/PJ/2010 sttdd PER-32/PJ/2011, kondisi transaksi Wajib Pajak seharusnya menggunakan metode CUP karena:

1. barang atau jasa yang ditransaksikan memiliki karakteristik yang identik dalam kondisi yang sebanding; atau

2. kondisi transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan istimewa dengan pihak-pihak yang tidak memiliki Hubungan Istimewa identik atau memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi atau dapat dilakukan penyesuaian yang akurat untuk menghilangkan pengaruh dari perbedaan kondisi yang timbul;

bahwa Terbanding juga menggunakan pedoman praktik-praktik bisnis yang lazim sebagai acuan dalam penelitian sengketa ini, termasuk OECD Transfer pricing (TP) Guidelines yang menyatakan bahwa metode CUP adalah appropriate transfer pricing method dalam menentukan harga transfer produk komoditas yang wajar (arm's length price - ALP) dengan mengacu kepada quoted price yang tersedia dan reliable;

bahwa berdasarkan analisis Fungsi, Aset, dan Risiko (FAR) terhadap PTG disimpukan secara substansial tidak ada peran yang dilakukan oleh PTG terkait proses pembelian bahan baku pulp;

bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (13) PER-43/PJ/2010 sttdd PER-32/PJ/2011 kondisi transaksi Pemohon Banding tidak tepat menerapkan Metode Laba Bersih Transaksional (Transactional Net Margin Method/TNMM) karena:

1. tidak terdapat pihak dalam transaksi Hubungan Istimewa yang melakukan kontribusi khusus; atau

2. tidak terdapat pihak dalam transaksi Hubungan Istimewa melakukan transaksi yang kompleks dan memiliki transaksi yang berhubungan satu sama lain;

• Alasan Wajib Pajak: Pemilihan metode CUP oleh Pemeriksa dengan menggunakan data eksternal tidak sesuai

Menurut Terbanding:

bahwa Terbanding telah melakukan pengujian dan analisis terhadap TP Doc Pemohon Banding dan menyimpulkan terdapat kelemahan penerapan metode transfer pricing yang digunakan oleh Pemohon Banding;

bahwa data eksternal yang digunakan oleh Pemeriksa dalam penerapan metode CUP berawal dari sumber hasil wawancara dengan Head of Purchasing Pemohon Banding;

bahwa hasil analisis kesebandingan harga transaksi yang digunakan oleh Pemeriksa (PIX NBSKP) menunjukkan bahwa quoted price tersebut memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi dengan transaksi Pemohon Banding;

bahwa dengan demikian pemilihan metode CUP oleh Pemeriksa dalam penentuan harga pembelian bahan baku pulp sudah tepat;

• Alasan Wajib Pajak: Koreksi Pemeriksa karena contact person yang berbeda dalam invoice tidak mempunyai basis apapun

Menurut Terbanding:

bahwa PTG didirikan berdasarkan hukum Austria dan beralamat diWerkstrabe 2, 4860 Lenzing, Austria. Jumlah pegawai menurut data dari Orbis adalah 2 orang. Dalam surat keberatan, Wajib Pajak tidak menyangkal bahwa jumlah pegawai PTG adalah 2 orang;

bahwa sesuai dengan commercial invoice dari PTG kepada Wajib Pajak, terdapat informasi contact person Machalkova Marcela dengan nomor telepon +420 558 46 2491 dan telefax +420 558 46 3700. Kode nomor 420 merupakan country code negara Czech Republic sementara kode telepon negara Austria yaitu 43 (+43); bahwa dalam surat keberatannya, Wajib Pajak tidak menyangkal fakta bahwa contact person yang terdapat dalam invoice PTG berada di Republik Ceko, berbeda dengan lokasi pendirian dan kedudukan PTG di Austria;

bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, keberadaan contact person yang berbeda dengan lokasi pendirian dan kedudukan PTG menunjukkan bahwa PTG tidak melakukan aktivitas bisnis yang lazim di lokasi dan kedudukannya di Austria;

• Alasan Wajib Pajak: Apabila Pemeriksa bersikeras untuk menggunakan metode CUP, Pemeriksa seharusnya menggunakan pembanding yang sesuai

Menurut Terbanding:

bahwa Pemohon Banding dalam TP Doc-nya telah menggunakan metode TNMM sehingga pengajuan data pembanding yang lain untuk penerapan metode CUP yaitu indeks menurut HDW adalah tidak tepat dan tidak relevan;

bahwa Pemohon Banding tidak dapat melakukan perubahan metode penentuan harga transfer (dalam kasus ini dari semula TNMM menjadi CUP) pada saat tindakan pemeriksaan sedang berlangsung, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU KUP;

bahwa indeks harga PIX NBSKP yang digunakan oleh Terbanding adalah bersumber dari hasil wawancara dengan Head of Purchasing Pemohon Banding dan setelah dilakukan penelitian lebih lanjut diketahui memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi;

bahwa disamping alasan tersebut di atas, Pemohon Banding juga tidak menguraikan analisis kesebandingan terkait variabel index harga HDW dengan produk yang dibeli Pemohon Banding;

bahwa Koreksi Terbanding atas Pembelian Bahan Baku Pulp sebesar Rp97.729.437.564,- telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku;

bahwa alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon Banding tidak tepat dan tidak relevan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan. Dengan demikian, Terbanding berpendapat bahwa koreksi atas Harga Pokok Penjualan - Pembelian Bahan Baku Pulp sebesar Rp97.729.437.564,- sudah tepat dan diusulkan untuk dipertahankan seluruhnya;

• Tanggapan Terbanding atas Banding Pemohon Banding

bahwa Terbanding dalam memutuskan keberatan Pemohon Banding telah sesuai dengan data dan fakta-fakta dalam proses keberatan dan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku;

bahwa materi surat permohonan banding Pemohon Banding yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Pemberian divides hipotesis (hypothetical dividend) sebesar Rp97.729.437.564 sebagai bagian dari Koreksi Koreksi Objek PPh Pasal 26 sebesar Rp97.887.940.656;

bahwa secara garis besar, pada dasarnya, Permohonan Banding yang diajukan Pemohon hanya mengulang isi surat keberatannya, dengan demikian hal-hal yang diajukan banding tidak perlu diuraikan lagi. Karena itu diusulkan kepada Majelis untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding jika dalam berkas banding tidak terdapat bukti-bukti pendukung baru yang dapat meyakinkan kebenaran permohonan banding Pemohon Banding.

2. Koreksi PPh Pasal 26 Terutang sebesar Rp43.067.093.320

a. Koreksi PPh Pasal 26 yang seharusnya dipotong Pemohon Banding karena aspek formal SKD Rp3.489.505.188

Pada saat Proses Pemeriksaan

bahwa rekapitulasi data objek PPh Pasal 26 sesuai SPM PPh 23/26 2016 yang terkait dengan SKD yang tidak memenuhi aspek formal, akun 467400 Group recharge dan terkait status beneficial owner.

bahwa PPh Pasal 26 terutang tidak dipotong oleh Pemohon Banding atas transaksi dengan 15 lawan transaksi diatas;

bahwa sesuai Pasal 26 ayat (1a) UU PPh penghasilan terkait PPh Pasal 26 memuat persyaratan beneficial owner. Terbanding melakukan penelitian atas aspek formal dan material transaksi objek PPh Pasal 26 dengan 15 Wajib Pajak luar negeri sesuai tabel diatas;

o Khusus untuk Asia Fiber Engineering, selain karena aspek formal SKD juga

karena adanya koreksi positif biaya akun Group Recharge di PPh badan. Sehingga biaya objek PPh Pasal 26 yang dibayarkan tidak bisa dikiasifikasikan sebagai imbalan sehubungan dengan jasa;

o Sementara untuk Lenzing AG alasan Pemeriksa bahwa objek PPh Pasal 26

yang dilaporkan dalam SPM PPh 23/26 harus dipotong PPh Pasal 26 terutang yang bersifat final dengan tarif sesuai Pasal 26 UU PPh yaitu 20% karena adanya koreksi positif biaya akun Group Recharge di PPh Badan. Sehingga

biaya objek PPh Pasal 26 yang terutang atau dibayarkan tidak bisa diklasifikasikan sebagai imbalan sehubungan dengan jasa;

o Khusus transaksi dengan Pulp Trading GmbH (PTG), sesuai keterangan pada

commercial invoice dari PTG kepada Pemohon Banding, terdapat informasi contact person Machalkova Marcela dengan nomor telepon +420 558 46 2491 dan telefax +420 558 46 3700. Kode nomor 420 merupakan country code negara Czech Republic sedangkan kode nomor telepon negara Austria adalah +43. Dengan demikian menurut pemeriksa, PTG yang berdomisili di Austria bukan entitas yang sepenuhnya melakukan jasa procurement kepada Pemohon Banding. Karena entitas yang melakukan operasional procurement terindikasi berada di negara Czech Republic. Sehingga dapat dikatakan PTG bukan merupakan beneficial owner atas pembayaran procurement fee dari Pemohon Banding. Sementara keterangan yang diberikan Pemohon Banding pada waktu inspeksi lapangan tidak menyebutkan keterlibatan entitas yang berdomisili di negara selain Austria yang melakukan jasa pembelian bahan baku pulp;

bahwa sesuai hasil penelitian persyaratan administratif terkait pemotongan pajak sesuai ketentuan yang diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) sesuai Pasal 3 PER-61/PJ/2009 dan Pasal 4 PER-24/PJ/2010 dan ketentuan berdasarkan Pasal 26 ayat (1a) UU PPh serta koreksi biaya di perhitungan PPh badan diperoleh hasil sebagai berikut:

Negara

No

.

Lawan Transaksi / Pemberi Jasa

Hasil Penelitian Pemeriksa

Domisili

1

A

BB AG

Austria

Tidak menyerahkan Form DGT-1 (SKD)

2

A

SIA FIBER ENGINEERING

Austria

Tidak menyerahkan Form DGT-1 (SKD) dan karena koreksi

positif akun 467400 Group Recharge di PPh Badan 3

C

.S.G S.r.l

Italy

Tidak mengisi Form DGT-1 Part VI poin 2 tentang jenis

income from rendering services

4

C

MA TEXTILE TRADING L.L.C

UAE

Tidak mengisi Form DGT-1 Part VI poin 2 tentang jenis

income from rendering services

5

F

ORBES MARSHALL PRIVATE LIMITE

D

India

Tidak mengisi Form DGT-1 Part VI poin 2 tentang jenis

income from rendering services

6

L

ENZING AG

India

Karena koreksi positif akun 467400 Group Recharge di PPh

Badan

7

N

ANJING TURBINE POWER STATION

China

Tidak mengisi Form DGT-1 Part VI poin 2 tentang jenis

income from rendering services

8

P

LANTECH CONSULTANTS PV LTD

India

Tidak mengisi Form DGT-1 Part VI poin 2 tentang jenis

income from rendering services

9

P

ULP TRADING GMBH

Austria

Pemberi jasa sebenarnya berdomisili di Czech Republic 10

R

EITZ VENTILATOREN GMBH & CO.K

G

India

Tidak mengisi Form DGT-1 Part VI poin 2 tentang jenis income from rendering services dan SKD atas nama Reitz

India Limited

11

S

ESOTEC PTE LTD

Singapore

Tidak menyerahkan Form DGT-1

12

S

MI CENTRE OF EXCELLENCE ASIA

Singapore

Tidak mengisi Form DGT-1 Part VI poin 2 tentang jenis

income from rendering services

13

T

HERMAX LIMITED

India

Tidak mengisi Form DGT-1 Part VI poin 2 tentang jenis

income from rendering services

14

W

EST LAKE TECHNOLOGY

Hongkong

Tidak mengisi Form DGT-1 Part VI poin 2 tentang jenis

income from rendering services

15

W

ORLDWIDE CHEMTECH FZCO

UAE

Tidak mengisi Form DGT-1 Part VI poin 2 tentang jenis

income from rendering services

bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) PER-24/PJ/2010 huruf b SKD yang dianggap memenuhi persyaratan administratif apabila telah diisi oleh WPLN dengan lengkap. Apabila tidak terpenuhi, maka sesuai pasal 3 PER-61/PJ/2009, pemotong pajak wajib memotong pajak terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU PPh;

bahwa dengan demikian, Terbanding melakukan perhitungan kembali atas PPh Pasal 26 yang seharusnya dipotong Pemohon Banding dengan total dasar pengenaan pajak sebesar Rp117.447.525.941 yang terutang PPh Pasal 26 dengan tarif sesuai ketentuan Pasal 26 UU PPh yaitu 20%, sehingga jumlah koreksi pemeriksa adalah sebesar Rp. 23.489.505.188;

Dasar Hukum:

- Pasal 26 ayat (1) huruf c dan huruf d UU PPh

- Pasal 26 ayat (1a) UU PPh

- Pasal 7 Model Tax Convention (Tax Treaty)

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda jo. PER-24/PJ/2010

tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 61/PJ/2009.

Pada saat Proses Keberatan

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi PPh Pasal 26 yang seharusnya dipotong Pemohon Banding karena aspek formal SKD sebesar Rp20.284.114.907, dengan alasan bahwa Pemohon Banding telah mengisi form DGT-1 dengan benar dan telah melaporkan form DGT-1 kepada Kantor Pelayanan Pajak;

bahwa berikut adalah ringkasan hasil penelitian Pemohon Banding atas form DGT- 1:

Lawan Transaksi / Pemberi

No.Negara DomisiliHasil Penelitian PemeriksaHasil Penelitian Wajib Pajak

Jasa

1 ABB AGAustriaTidak menyerahkan Form DGT-1 (SKD)Wajib Pajak telah menyerahkan Form DGT-1

Tidak menyerahkan Form DGT-1 (SKD) dan karena Wajib Pajak telah menyerahkan Form DGT-1, 2 ASIA FIBER ENGINEERINGAustriakoreksi positif akun 467400 Group Recharge di PPh Wajib Pajak juga tidak setuju atas koreksi positif

Badanakun 467400 Group Recharge di PPh Badan Tidak mengisi Form DGT-1 Part VI poin 2 tentang jenis

3 C.S.G S.r.lItalyWajib Pajak telah mengisi Part VI Poin 2

income from rendering services

Tidak mengisi Form DGT-1 Part VI poin 2 tentang jenis

4 CMA TEXTILE TRADING L.L.CUAEWajib Pajak telah mengisi Part VI Poin 2

income from rendering services

Tidak mengisi Form DGT-1 Part VI poin 2 tentang jenis

5 FORBES MARSHALL PRIVATE LIMITED IndiaWajib Pajak telah mengisi Part VI Poin 2

income from rendering services

Wajib Pajak telah menyerahkan Form DGT-1, Karena koreksi positif akun 467400 Group Recharge di

6 LENZING AGIndiaWajib Pajak juga tidak setuju atas koreksi positif

PPh Badan

akun 467400 Group Recharge di PPh Badan Tidak mengisi Form DGT-1 Part VI poin 2 tentang jenis

7 NANJING TURBINE POWER STATIONChinaWajib Pajak telah mengisi Part VI Poin 2

income from rendering services

Tidak mengisi Form DGT-1 Part VI poin 2 tentang jenis

8 PLANTECH CONSULTANTS PV LTDIndiaWajib Pajak telah mengisi Part VI Poin 2

income from rendering services

Pulp Trading GMBH (Austria) merupakan 9 PULP TRADING GMBHAustriaPemberi jasa sebenarnya berdomisili di Czech Republic beneficial owner atas pembayaran procurement

fee

Tidak mengisi Form DGT-1 Part VI poin 2 tentang jenis

10 REITZ VENTILATOREN GMBH & CO.KG Indiaincome from rendering services dan SKD atas nama Wajib Pajak telah mengisi Part VI Poin 2

Reitz India Limited

11 SESOTEC PTE LTDSingaporeTidak menyerahkan Form DGT-1Wajib Pajak telah menyerahkan Form DGT-1

Tidak mengisi Form DGT-1 Part VI poin 2 tentang jenis

12 SMI CENTRE OF EXCELLENCE ASIA SingaporeWajib Pajak telah mengisi Part VI Poin 2

income from rendering services

Tidak mengisi Form DGT-1 Part VI poin 2 tentang jenis

13 THERMAX LIMITEDIndiaWajib Pajak telah mengisi Part VI Poin 2

income from rendering services

Tidak mengisi Form DGT-1 Part VI poin 2 tentang jenis

14 WEST LAKE TECHNOLOGYHongkongWajib Pajak telah mengisi Part VI Poin 2

income from rendering services

Tidak mengisi Form DGT-1 Part VI poin 2 tentang jenis

15 WORLDWIDE CHEMTECH FZCOUAE

Wajib Pajak telah mengisi Part VI Poin 2

income from rendering services

bahwa lebih lanjut, terkait pengenaan PPh Pasal 26 atas koreksi Group Recharge dengan Asia Fiber Engineering dan Lenzing AG, Pemohon Banding tidak setuju karena pada dasarnya Pemohon Banding dapat membuktikan esksistensi dan kewajaran dari biaya Group Recharge dan biaya tersebut merupakan biaya wajar dan lazim. Sehingga pengenaan PPh Pasal 26 atas biaya Group Recharge merupakan imbalan sehubungan dengan jasa, dengan tarif 0% sesuai dengan P3B antara Indonesia dengan Austria dan Indonesia dengan India;

bahwa terkait pengenaan PPh Pasal 26 atas transaksi dengan Pulp Trading GMBH (“PTG”), Terbanding berpendapat bahwa PTG bukan merupakan beneficial owner atas pembayaran procurement fee tersebut. Perlu Pemohon Banding jelaskan bahwa jasa pembelian bahan baku dilakukan oleh PTG yang berdomisili di Austria, sehingga PPh Pasal 26 dikenakan atas imbalan sehubungan dengan jasa. Dengan demikian, form DGT-1 yang Pemohon Banding serahkan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda; bahwa lebih Lanjut, Pemohon Banding juga tidak setuju atas pengenaan tarif 20% sehubungan dengan transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada perusahaan lawan transaksi. Pembayaran PPh Pasal 26 yang Pemohon Banding lakukan adalah sehubungan dengan transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak Luar Negeri yang tidak memiliki BUT di Indonesia. Transaksi tersebut melibatkan pihak luar negeri (cross border transaction) yang memiliki perjanjian tax treaty dengan Indonesia, maka ketentuan pengenaan pajak penghasilan seharusnya mengacu pada Peraturan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) yang bersifat mengikat antara kedua belah pihak negara yang bersangkutan;

bahwa surat Keterangan Domisili / Certificate of Domilice / CoD / Form DGT-1 merupakan surat yang menunjukan bahwa lawan transaksi merupakan wajib pajak dari negara yang mempunyai perjanjian P3B dengan Indonesia. Untuk membuktikan bahwa perusahaan lawan transaksi merupakan wajib pajak negara terkait, Pemohon Banding telah menyampaikan fotokopi CoD/Form DGT-1 yang dikeluarkan oleh pihak otoritas perpajakan dari negara domisili masing-masing entitas tersebut untuk Tahun Pajak 2016. Dengan demikian, secara substansi dengan CoD/Form DGT-1 tersebut seharusnya Pemohon Banding dapat memanfaatkan pengenaan pajak sesuai dengan P3B dengan negara terkait; bahwa adalah pengertian yang diterima secara luas, baik di Indonesia maupun di arena internasional, bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam P3B bersifat lex specialis (lex superior derogat legi inferiori) terhadap undang-undang domestik negara terkait. Bahwa dapat dibuktikan dalam dokumen pendukung, bahwa

pembayaran yang Pemohon Banding lakukan adalah kepada pihak-pihak yang berada dalam negara-negara yang mempunyai P3B dengan Indonesia;

Prinsip substance over form

bahwa sebagaimana diketahui salah satu prinsip dari Pajak Penghasilan adalah substance over form (asas materiil). Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwa pihak lawan transaksi adalah wajib pajak dari negara terkait, sehingga seharusnya entitas tersebut dapat menikmati manfaat dari P3B atas penghasilan yang diterima dari Indonesia di tahun 2016;

bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan dokumen pendukung terkait koreksi atas PPh Pasal 26 yang seharusnya dipotong Pemohon Banding karena aspek formal SKD sebesar Rp23.489.505.188 pada saat pembahasan akhir selama proses pemeriksaan. Namun Pemeriksa tidak mempertimbangkan dokumen-dokumen yang telah Pemohon Bandingsampaikan dan tetap mempertahankan koreksinya;

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, koreksi Terbanding terkait PPh Pasal 26 yang seharusnya dipotong Pemohon Banding karena aspek formal SKD sebesar Rp20.284.114.907 seharusnya dibatalkan seluruhnya menjadi NIHIL;

Dasar Hukum:

Ketentuan Perpajakan yang Terkait

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh)

Pasal 26 ayat (1) huruf c dan huruf d

(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:

c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;

Pasal 7 Model Tax Convention (Tax Treaty)

Pada intinya pendapatan yang berasal dari rendering services hanya akan dikenakan pajak di Indonesia jika menjalankan usaha nya melalui Bentuk Usaha Tetap;

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda jo. PER-24/PJ/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 61/PJ/2009;

Penelitian Data dan Fakta:

bahwa pokok sengketa, yang diajukan Pemohon Banding adalah Koreksi PPh Pasal 26 yang seharusnya dipotong Pemohon Banding karena aspek formal SKD, akun 467400 Group recharge dan terkait status beneficial owner;

bahwa berdasarkan Data pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23/26 masa Januari s.d. Desember 2016 pada SIDJP, diketahui bahwa pada halaman induk SPT Masa PPh Pasal 23/26 bagian C. Lampiran, Wajib Pajak tidak melakukan check list pada kotak legalisasi fotokopi SKD yang masih berlaku dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tariff perjanjian P3B;

BAN SN LAMP ANN

1 18 Sura Satar Pages ia oe cv te

Fa “ ar ag tuk dor ct gat Peg Panahan Fal ok

i Naat Pempang PQ Pesala tans a Saga 2 oh: Latar

4 SPR vee Boer

1 MQ foo pry sara Sere eer aren ye oy oat be etn ime ct abe Bee lt MAN ae gar epic ae kale Pee sua PI

bahwa dari hasil wawancara antara Terbanding dengan Pemohon Banding, Pemohon Banding menyatakan bahwa seluruh dokumen yang menjadi lampiran SPT Masa PPh pasal 23/26 masa Januari s.d. Desember 2016 telah dilampirkan termasuk legalisasi fotokopi SKD yang masih berlaku;

bahwa Tim Peneliti telah mengirim surat ke KPP Wajib Pajak Besar Dua Nomor: S- 4059/WPJ.19/BD.05/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Permintaan Data, Informasi, dan/atau Dokumen;

bahwa berdasarkan jawaban dari KPP Wajib Pajak Besar Dua Nomor ND- 1735/WPJ.19/KP.0203/2019 tanggal 30 Oktober 2019, diketahui bahwa fotokopi SKD pada SPT Masa PPh Pasal 23/26 sebagian tidak diisi dengan lengkap (tidak mencantumkan type of income pada part VI.2) sehingga tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana di atur dalam PER-61/PJ/2009 jo. PER- 24/PJ/2010;

bahwa Tim Peneliti juga telah meminta dokumen pendukung terkait alasan keberatan Pemohon Banding, dan Pemohon Banding memberikan dokumen berupa softcopy dan hardcopy legalisasi fotokopi SKD yang masih berlaku; bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding, dibandingkan dengan kesimpulan Pemeriksa yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, diketahui bahwa:

Lawan Transaksi / Pemberi

No

.

N

e

gara Domis

iliHasil Penelitian PemeriksaHasil Penelitian Wajib Pajak Jasa

1

A

BB AG

Austria

Tidak menyerahkan Form DGT-1 (SKD)Wajib Pajak telah menyerahkan Form DGT-1 Tidak menyerahkan Form DGT-1 (SKD) dan karenaWajib Pajak telah menyerahkan Form DGT-1,

2

A

SIA FIBER ENGINEERING

Austria

koreksi positif akun 467400 Group Recharge di PPhWajib Pajak juga tidak setuju atas koreksi positif Badanakun 467400 Group Recharge di PPh Badan Tidak mengisi Form DGT-1 Part VI poin 2 tentang jenis

3

C

.S.G S.r.l

Italy

Wajib Pajak telah mengisi Part VI Poin 2 income from rendering services

Tidak mengisi Form DGT-1 Part VI poin 2 tentang jenis

4

C

MA TEXTILE TRADING L.L.C

UAE

Wajib Pajak telah mengisi Part VI Poin 2 income from rendering services

Tidak mengisi Form DGT-1 Part VI poin 2 tentang jenis

5

F

ORBES MARSHALL PRIVATE LIMITE

D

India

Wajib Pajak telah mengisi Part VI Poin 2 income from rendering services

Wajib Pajak telah menyerahkan Form DGT-1, Karena koreksi positif akun 467400 Group Recharge di

6

L

ENZING AG

India

Wajib Pajak juga tidak setuju atas koreksi positif PPh Badan

akun 467400 Group Recharge di PPh Badan Tidak mengisi Form DGT-1 Part VI poin 2 tentang jenis

7

N

ANJING TURBINE POWER STATION

China

Wajib Pajak telah mengisi Part VI Poin 2 income from rendering services

Tidak mengisi Form DGT-1 Part VI poin 2 tentang jenis

8

P

LANTECH CONSULTANTS PV LTD

India

Wajib Pajak telah mengisi Part VI Poin 2 income from rendering services

Pulp Trading GMBH (Austria) merupakan Pemberi jasa sebenarnya berdomisili di Czech Republic beneficial owner atas pembayaran procurement

9

P

ULP TRADING GMBH

Austria

fee

Tidak mengisi Form DGT-1 Part VI poin 2 tentang jenis

1

0

R

EITZ VENTILATOREN GMBH & CO.K

G

India

income from rendering services dan SKD atas namaWajib Pajak telah mengisi Part VI Poin 2 Reitz India Limited

1

1

S

ESOTEC PTE LTD

Singapore

Tidak menyerahkan Form DGT-1Wajib Pajak telah menyerahkan Form DGT-1 Tidak mengisi Form DGT-1 Part VI poin 2 tentang jenis

1

2

S

MI CENTRE OF EXCELLENCE ASIA

Singapore

Wajib Pajak telah mengisi Part VI Poin 2 income from rendering services

Tidak mengisi Form DGT-1 Part VI poin 2 tentang jenis

1

3

T

HERMAX LIMITED

India

Wajib Pajak telah mengisi Part VI Poin 2 income from rendering services

Tidak mengisi Form DGT-1 Part VI poin 2 tentang jenis

1

4

W

EST LAKE TECHNOLOGY

Hongkong

Wajib Pajak telah mengisi Part VI Poin 2 income from rendering services

Tidak mengisi Form DGT-1 Part VI poin 2 tentang jenis

1

5

W

ORLDWIDE CHEMTECH FZCO

UAE

Wajib Pajak telah mengisi Part VI Poin 2 income from rendering services

Menurut Peneliti Keberatan:

Nas Lawan ternama OT Masil Pere an Tun Breit !

Transarsi/Feniberi Comic DG ISKD) | Petposian | Keterangan

Jasa

i | LA tas Rus vidas as

“ | SLES amar Ara aa . vee paman ke

“prea rg 450 GT VIG ip reese ee

! KN NI CN NE CAKAR

Ta KAA | "tah : “tos Pera rete Farry

! | Pa Ba SJ Ta TN MPI

CW tere NI

froth Da Sa PT)

AO RTA nari go hag “la Pye aes Puri

1 Po Nora

" pro Ka Ha AI

5 Portes Tan trot | i Mea PA ban sun

Meat cut bad IT Bea Wiper

trots et de peo

rear ng

oten . j cata ! Kran pasif aa 4

ASTSOL Tepup recharge

TOPE Bulan

hi Kasar Toca Soe 1. vey .

Pon TE tar 1 oon : ' '

Bi ler tert Tas . ui - ‘

Maan AA pas PN Ha

Lo Bot -. Looe, ity elds pa ot hos ' re hats ;

Do bat he Gg

Tel a

fey cosine jap

ye ’ pon i . tars ter Ane Anna :

i om ra Ani NN

H pores

my Hotes ' tua soa | ,

Na aa Hen Ka : a :

Hasil Penelitian (Sebelum SPUH):

bahwa pokok sengketa yang diajukan Pemohon Banding adalah Koreksi PPh Pasal 26 yang seharusnya dipotong WP karena aspek formal SKD, akun 467400 Group recharge dan terkait status beneficial owner;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan keberatan atas koreksi Pemeriksa karena aspek formal SKD sebesar Rp23.489.505.188, dengan alasan:

- Bahwa Pemohon Banding telah mengisi form DGT-1 dengan benar dan telah melaporkan form DGT-1 kepada Terbanding;

- Terkait pengenaan PPh Pasal 26 atas koreksi Group Recharge dengan Asia Fiber Engineering dan Lenzing AG, Wajib Pajak dapat membuktikan esksistensi dan kewajaran dari biaya tersebut;

- Terkait pengenaan PPh Pasal 26 atas transaksi dengan Pulp Trading GMBH ("PTG"), Menurut Pemohon Banding, bahwa jasa pembelian bahan baku dilakukan oleh PTG yang berdomisili di Austria, sehingga PPh Pasal 26 dikenakan atas imbalan sebubungan dengan jasa. Dengan demikian, form DGT-1 yang telah kami buat telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010;

- Pemohon Banding tidak setuju atas pengenaan tarif 20% karena Pembayaran PPh Pasal 26 yang kami lakukan adalah sehubungan dengan transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak luar negeri yang tidak memiliki BUT di Indonesia. Maka ketentuan pengenaan pajak penghasilan seharusnya mengacu pada adalah Peraturan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") yang bersifat mengikat antara kedua belah pihak negara yang bersangkutan;

bahwa Tim Pemeriksa dan Tim Peneliti telah melakukan penelitian atas aspek formal dan material transaksi objek PPh Pasal 26 dengan 15 Wajib Pajak luar negeri sesuai daftar di atas;

bahwa khusus untuk Asia Fiber Engineering, selain karena aspek formal SKD juga karena adanya koreksi positif biaya akun Group Recharge di PPh Badan. Sehingga biaya objek PPh Pasal 26 yang dibayarkan tidak dapat diklasifikasikan sebagai imbalan sehubungan dengan jasa;

bahwa sementara untuk Lenzing AG alasan Pemeriksa bahwa objek PPh Pasal 26 yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh 23/26 harus dipotong PPh Pasal 26 terutang yang bersifat final dengan tariff sesuai Pasal 26 UU PPh yaitu 20% karena adanya koreksi positif biaya akun Group Recharge di PPh Badan. Sehingga biaya objek PPh Pasal 26 yang terutang atau dibayarkan tidak dapat diklasifikasikan sebagai imbalan sehubungan dengan jasa;

bahwa khusus transaksi dengan Pulp Trading GmbH (PTG), sesuai keterangan pada commercial invoice dari PTG kepada Pemohon Banding. Terdapat informasi contact person Machalkova Marcela dengan nomor telepon +420 558 46 2491 dan telefax +420 558 46 3700, Kode nomor 420 merupakan country code Negara Chech Republic, sedangkan kode nomor telepon Negara Austria adalah +43. Dengan demikian menurut Pemeriksa, PIG yang berdomisili di Austria bukan entitas yang sepenuhnya melakukan jasa procurement kepada Pemohon Banding. Karena entitas yang melakukan operasional procurement terindikasi berada di Negara Czech Republic. Sehingga dapat dikatakan PTG bukan merupakan beneficial owner atas pembayaran procurement fee dari Pemohon Banding. Sementara keterangan yang diberikan Pemohon Banding pada waktu inspeksi lapangan tidak menyebutkan keterlibatan entitas yang berdomisili di Negara selain Austria yang melakukan jasa pembelian bahan baku pulp;

bahwa sesuai dengan penelitian aspek formal SKD, berdasarkan Pasal 4 ayat (3) PER-24/PJ/2010 huruf b, SKD dianggap memenuhi persyaratan administratif apabila telah diisi dengan lengkap oleh WPLN. Apabila tidak terpenuhi (dalam hal ini tidak diisi type of income pada part VI poin 2, maka pemotong pajak wajib memotong pajak terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU PPh; Hasil Penelitian (Setelah SPUH):

bahwa Tim Peneliti Keberatan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) nomor S-3635/WPJ.19/2019 tanggal 21 November 2019 berserta lampiran berupa Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan dan undangan untuk menghadiri pembahasan akhir, dengan hasil Tim Peneliti Keberatan menolak permohonan keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi Pemeriksa;

bahwa Pemohon Banding diberi kesempatan untuk menanggapi secara tertulis hasil penelitian tersebut disertai data, bukti, dan dokumen pendukung dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah tanggal dikirimkan SPUH tersebut yaitu pada tanggal 06 Desember 2019 serta menghadiri undangan untuk melakukan pembahasan akhir dan menandatangani Berita Acara Hasil Penelitian Keberatan pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019;

bahwa Pemohon Banding menghadiri undangan tersebut pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 dan menyampaikan surat tanggapan nomor 125/AC/X11/2019 tanggal 03 Desember 2019 dengan menyatakan tidak setuju atas hasil penelitian keberatan;

bahwa Terbanding telah menandatangani Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak dan Memberikan Keterangan Tertulis nomor BA-2472/WPJ.19/2019 tanggal 09 Desember 2019;

bahwa dalam pembahasan SPUH tersebut, Pemohon Banding menyerahkan dokumen tambahan berupa fotokopi SKD/DGT-1;

bahwa Tim Peneliti melakukan penelitian ulang atas dokumen tersebut dan mencocokkan dengan Data SPT Masa PPh Pasal 23/26 beserta lampirannya yang diperoleh dari KPP Wajib Pajak Besar Dua melalui surat permintaan dokumen nomor : S-4059/WPJ.19/BD.05/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Permintaan Data, Informasi, dan/atau Dokumen, yang telah ditanggapi dengan nota dinas

Kepala KPP Wajib Pajak Besar Dua nomor ND-1735/WPJ.19/KP.0203/2019 tanggal 30 Oktober 2019, dan diperoleh kesimpulan sebagaimana tertuang dalam Kertas Kerja Penelitian terlampir;

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka kesimpulan Terbanding berubah menjadi Mengabulkan Sebagian permohonan keberatan Pemohon Banding; Tanggapan Terbanding atas Banding Pemohon Banding

bahwa Terbanding dalam memutuskan keberatan Pemohon Banding telah sesuai dengan data dan fakta-fakta dalam proses keberatan dan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku;

bahwa materi surat permohonan banding Pemohon Banding yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi PPh Pasal 26 yang seharusnya dipotong WP karena aspek formal SKD Rp3.489.505.188 sebagai bagian dari Koreksi PPh Pasal 26 terutang sebesar Rp43.067.093.320;

bahwa pada Proses Keberatan, Terbanding Telah mengabulkan sebagian permohonan Pemohon Banding, sehubungan dengan diberikannya data pada saat pembahasan SPUH. Rincian atas penelitian tersebut terdapat pada Kertas Kerja penelitian sebagaimana terlampir;

bahwa secara garis besar, pada dasarnya, Permohonan Banding yang diajukan Pemohon hanya mengulang isi surat keberatannya, dengan demikian hal-hal yang diajukan banding tidak perlu diuraikan lagi. Karena itu diusulkan kepada Majelis untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding jika dalam berkas banding tidak terdapat bukti-bukti pendukung baru yang dapat meyakinkan kebenaran permohonan banding Pemohon Banding;

b. Objek PPN Jasa Luar Negeri yang belum dipotong PPh Pasal 26 Rp31.700.619 Pada saat Pemeriksaan

bahwa terdapat pelaporan pemungutan PPN Jasa Luar Negeri sebanyak 3 transaksi dengan dua lawan transaksi (WPLN) dengan rincian sebagai berikut:

Lawan Transaksi /

Negara

D

PP P

PN

J

L

N

N

o.

Pemberi Jasa

Asal

(WPLN)

(R54

p)

123

... HHR

eiw

a Textile SON BHD

MM

alaysia

13

...991

9819

2048

eiw

a Textile SDN BHD

alaysia

60

ule

r Aerogel Corporatio

n

USA

157.5

28

T

ot

al

1

58.5

03

.0

bahwa Pemohon Banding belum melaporkan pemotongan PPh Pasal 26 atas tiga transaksi di atas. Tidak ada dokumen SKD Form DGT-1 yang disampaikan untuk tiga transaksi di atas;

bahwa Terbanding melakukan penelitian atas transaksi dengan Wajib Pajak luar negeri yang dipungut PPN jasa luar negeri dan menghubungkan dengan pelaporan dalam SPM PPh 23/26. Hasilnya teridentifikasi tiga transaksi yang tidak dilaporkan dalam SPM PPh 23/26 masa Januari-Desember 2016 yaitu:

Proy

eks

i

Lawan Transa

ksi /

Negara

D

PP P

PN

J

L

N

PPh

26

No,

Pemberi Ja

sa

Domisili

Teru

tan

g

(WPLN)

(R54

p)

(1R

p)

1.

HH

ee

iiww

a Textile SDN

BHD

MM

alaysia

13

..91

19

48

09

2.7

83

2..

a Textile SDN

BHD

alaysia

60

2.0

40

R

u

le

r Aerogel Corp

oration

USA

157.5

28

.9

8

0

31.50

5.7

96

3

1

58.5

03

.0

9

2

31.70

0.6

19

bahwa penelitian lebih lanjut atas tiga transaksi tersebut juga tidak memiliki Surat Keterangan Domisili (Form DGT-1) sesuai dengan file scan SKD yang telah diberikan Pemohon Banding kepada Terbanding;

bahwa karena tidak memenuhi persyaratan administratif untuk melakukan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B sehingga ketiga transaksi dengan total nilai transaksi Rp158.503.092 tersebut terutang PPh Pasal 26 sesuai ketentuan UU PPh dengan menggunakan tarif 20%. Dengan demikian, koreksi pemeriksa sebesar Rp31.700.619;

Dasar Hukum:

- Pasal 26 ayat (1) huruf c dan huruf d UU PPh

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda jo. PER-24/PJ/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 61/PJ/2009.

Pada saat Keberatan

W-ajib Pajak tidak setuju atas koreksi Pemeriksaterkait objek PPN Jasa Luar Negeri yang belum dipotong PPh Pasal 26 sebesar Rp31.700.619, dengan alasan bahwa kami telah melakukan pemotongan PPh Pasal 26 atas transaksitransaksi tersebut sepal yang telah kami tuangkan pada poin 1a atas koreksi objek PPN Jasa Luar Negeri yang belum dipotong PPh Pasal 26.

Berdasarkan penjelasan kami di atas. koreksi Pemeriksa terkait objek PPN Jasa Luar Negeri yang belum dipotong PPh Pasal 26 sebesar Rp31.700.619 seharusnya dibatalkan seluruhnya menjadi NIHIL

Ketentuan Perpajakan Terkait

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh)

Pasal 26 ayat (1) huruf c dan huruf d

(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:

c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;

Penelitian Data dan Fakta

bahwa pokok sengketa yang diajukan Pemohon Banding adalah Objek PPN Jasa Negeri yang oleh Terbanding dijadikan objek PPh Pasal 26, karena berdasarkan pengujian keterkaitan lawan transaksi yang dilaporkan pada SPT Masa PPN atas objek pemanfaatan jasa luar negeri dan membandingkan dengan penyedia yang terutang PPh Pasal 26, diperoleh tiga transaksi dengan dua lawan transaksi yang diuraikan diatas yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 26;

bahwa berdasarkan SPT Masa PPh Pasal 23/26 masa Januari s.d. Desember sebagai berikut:

Hoos wr ans ne eon ta

Manis DORON anta

meat Ua TA om CMA DIS Nata Restor Er LI PPI SEA MILI YAA RAN AL MEA TIE ASAE REAM Let ORR ER,

tea Fatt re eT ec eo tar thai sory barge ore Dares

ey eee eae) Pope

Tawan Bert be pte

Ve and see DI ANT aS DY SS TA PALI KEANNA PNG DALEN DGN DEGI ANE

wd : whe % aT TT ECG

Pa MAL tenet penata : , Masi at na Ayana patah wens Ls

KA HAN 2 LL tes a Muna tae ea Cee ee H1 wang Fees

PA ee ara , , HA engan tar acas BEM BIMDE S2 arahan pun aer

es MANA NN Ie 5 SD tray eye AN KI CS eT ES vise gsi tot

CT am nara : pot Manan rears Pep BA rn ra ang eat ony ean #201

MAA na pe Peang en pen ett read

rs er LAN ' aa Ta Hi Masesen pasal syd seman one ane We ie tar

Borong an tera : : 1 LA Mapala Me Gaga nang pesen Pal

somone jase para ‘ SM. ann panen MEA nm rain NN TN espn

er re) , , TEU fae oe Un enam tam para tom

MAA na toe , Mangan jan peran Ore ran ara torr

woo -. bot Pons Cre WAT Horo angan neg ats tat

Ty UE ap pap Creat noe ‘ LUNES EPL akan Berapaan tara antara agan par "Set

bahwa berdasarkan Penelitian atas bukti potong PPh Pasal 26 pada lampiran SPT Masa PPh Pasal 23/26 masa Januari s.d. Desember 2016, tidak terdapat nama kedua WPLN tersebut di atas;

bahwa Terbanding telah meminta dokumen pendukung terkait perbedaan atau perubahan identitas nama lawan transaksi. Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan dokumen pendukung tersebut namun memberi penjelasan sebagai berikut:

- Atas transaksi no.1 dengan lawan transaksi Heiwa Textile SDN BHD yang berkedudukan di Malaysia, Pemohon Banding menjelaskan bahwa terjadi kesalahan penulisan identitas pada bukti potong dan lampiran SPT Masa PPh Pasal 23/26;

- Atas transaksi no.2 dengan lawan transaksi Heiwa Textile SDN BHD yang berkedudukan di Malaysia, Pemohon Banding menjelaskan bahwa Heiwa Textile SDN BHD dan Kong Chew Thai adalah perusahaan yang sama;

- Atas transaksi no.3 dengan lawan transaksi Ruler Aerogel Corporation yang berkedudukan di USA, Pemohon Banding menjelaskan bahwa transaksi tersebut telah dilaporkan di SPT Masa PPh Pasal 23/26 masa April 2016 dilampiri dengan fotokopi SKD, dengan nama lawan transaksi Buhler Aeroglide Corporation;

Hasil Penelitian

bahwa Terbanding telah meminta dokumen pendukung terkait alasan keberatan Pemohon Banding, dan Pemohon Banding tidak memberikan dokumen berupa bukti potong PPh Pasal 26 atas ketiga transaksi tersebut. Dalam surat permohonan keberatan, Pemohon Banding mengemukakan bahwa nama lawan transaksi yang berbeda merupakan nama perusahaan sebelumnya;

bahwa terkait perbedaan identitas nama lawan transaksi sebagaimana dijelaskan dalam permohonan keberatan maupun dalam penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Terbanding tidak dapat meyakini alasan dan penjelasan sebagaimana disampaikan Pemohon Banding untuk transaksi dengan Heiwa Textile SDN BHD; bahwa selain itu, atas transaksi dengan lawan transaksi Ruler Aerogel Corporation yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 23/26 dengan nama Buhler Aeroglide Corporation, fotokopi SKD yang dilampirkan tidak di isi dengan lengkap

(tidak mencantumkan type of income pada part VI.2) sehingga tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana di atur dalam PER-61/PJ/2009 jo. PER- 24/PJ/2010;

bahwa berdasarkan ketentuan tentang saat terutang PPN atas Jasa Luar Negeri dan saat terutang PPh Pasal 26, PPN Jasa Luar Negeri terutang pada saat pemanfaatan jasa dari luar pabean dimulai atau pada saat pembayaran jika pembayaran diterima lebih dahulu. Sementara PPh Pasal 26 terutang pada bulan dilakukan pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan, tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu;

bahwa sehingga dengan demikian pembayaran PPN Jasa Luar Negeri terutang lebih awal dibandingkan dengan PPh Pasal 26. Jika SSP PPN Jasa Luar Negeri telah menggunakan identitas lawan transaksi dengan nama yang baru, seharusnya bukti potong PPh Pasal 26 pun menggunakan nama yang baru;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding tidak dapat meyakini alasan yang dikemukakan Wajib Pajak dalam surat keberatannya tentang perbedaan identitas nama lawan transaksi pada SSP PPN Jasa Luar Negeri dan pada bukti potong PPh Pasal 26 terkait tiga transaksi tersebut. Dengan demikian koreksi Pemeriksa atas Objek PPN Jasa Luar Negeri yang belum dipotong PPh Pasal 26 dipertahankan;

Tanggapan Terbanding atas Banding Pemohon Banding

bahwa Terbanding dalam memutuskan keberatan Pemohon Banding telah sesuai dengan data dan fakta-fakta dalam proses keberatan dan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku;

bahwa materi surat permohonan banding Pemohon Banding yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Objek PPN Jasa Luar negeri yang belum dipotong PPh Pasal 26 Rp31.700.619 sebagai bagian dari Koreksi PPh Pasal 26 terutang sebesar Rp43.067.093.320;

bahwa secara garis besar, pada dasarnya, Permohonan Banding yang diajukan Pemohon hanya mengulang isi surat keberatannya, dengan demikian hal-hal yang diajukan banding tidak perlu diuraikan lagi. Karena itu diusulkan kepada Majelis untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding jika dalam berkas banding

tidak terdapat bukti-bukti pendukung baru yang dapat meyakinkan kebenaran permohonan banding Pemohon Banding;

Pemberian Dividen Hipotesis (hypothetical dividend) sebesar Rp19.545.887.513 Pada saat Pemeriksaan

bahwa Terbanding telah melakukan koreksi transfer pricing atas pembelian bahan baku pulp dari PTG sebesar Rp97.729.437.564. Dengan demikian Terbanding menggangap telah terjadi kelebihan pembayaran kepada PTG yang juga merupakan brother-sister companies dengan Pemohon Banding;

bahwa Terbanding meneliti dasar hukum dalam UU PPh untuk menyatakan bahwa kelebihan pembayaran atas transaksi dalam pembelian bahan baku dari PTG yang berasal dari koreksi Transfer pricing dapat di-deemed sebagai secondary transaction dalam bentuk hypothetical dividend dan terutang PPh Pasal 26. UU PPh menguraikan penerapan secondary adjustment dalam penjelasan Pasai 4 ayat (1) huruf d UU PPh; penjelasan Pasal 9 ayat(1) huruf f UU PPh dan Penjelasan Pasal 18 ayat (3) UU PPh;

bahwa Terbanding juga menggunakan referensi OECD TPG 2010 yang juga menjelaskan tentang secondary adjustment sebagai implikasi dari primary adjustment koreksi transfer pricing dan mendapatkan istilah hypothetical dividend sebagai bentuk implikasi secondary adjustment atas primary adjustment koreksi transfer pricing dan terutang PPh Pasal 26 – dividen;

bahwa atas transaksi tersebut tidak memungkinkan adanya SKD - form DGT 1 sehingga tarif PPh Pasal 26 yang dikenakan sesuai UU PPh yaltu 20% dan bersifat final;

bahwa dengan demikian, PPh Pasal 26 dengan tarif 20% sesuai UU PPh terutang atas kelebihan pembayaran hasil koreksi transfer pricing pembelian bahan baku dari Pulp Trading GmbH yang dianggap sebagai dividen dengan dasar pengenaan pajak Rp97.729.437.564;

Rp97.729.437.564 x 20% = Rp19.545.887.513

Dasar Hukum:

- Pasal 26 ayat (1) huruf c dan huruf d UU PPh;

- Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa jo Surat Edaran

Dirjen Pajak nomor SE-50/PJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa;

- Pasal 4 ayat (1) huruf d UU PPh; Pasal 9 ayat (1) huruf f UU PPh dan Penjelasan Pasal 18 ayat (3) UU PPh;

- OECD TPG 2010 Chapter IV sub bab C.5 Secondary adjustments;

Pada Proses Keberatan

Ketentuan Perpajakan Terkait

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP)

Pasal 12 ayat (3)

(3) "Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bena Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang."

Pasal 26 ayat (1) huruf c dan huruf d

(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:

c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;

bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Pemohon Banding yang mempunyai hubungan istimewa jo Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai Hubungan Istimewa, mengatur antara lain:

bahwa selisih antara harga atau laba transaksi afiliasi dengan harga atau laba wajar merupakan koreksi primer (primer adjustment). Apabila koreksi primer dilakukan pada tingkat laba, maka Pemeriksa Pajak harus mengatribusikan koreksi

laba tersebut pada transaksi afiliasi yang memiliki resiko penghindaran tinggi. Koreksi promer yang dilakukan Pemeriksa Pajak dapat mengakibatkan terjadinya koreksi sekunder. Koreksi sekunder (secondary adjustment) merupakan koreksi lanjutan yang dapat terjadi akibat adanya koreksi primer pada transaksi afiliasi. Misalnya Pemeriksa Pajak melakukan koreksi positif atas suatu transaksi afiliasi Wajib Pajak, akibat dari transaksi tersebut terdapat kelebihan pembayaran ke pihak afiliasi. Atas kelebihan pembayaran tersebut, Pemeriksa Pajak dapat melakukan koreksi sekunder berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku

Penerapan secondary adjustment diuraikan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf d UU PPh; Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf f UU PPh; dan Penjelasan Pasal 18 ayat (3) UU PPh sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf d UU PPh:

Undang-Undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut;

Pengertian penghasilan dalam Undang-Undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis.

Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Dilihat dari mengalrnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

i. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;

ii. penghasilan dari usaha dan kegiatan;

iii. penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak,

seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan

iv. penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak.

Karena Undang-Undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (kompensasi horizontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenai pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari objek pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum.

Contoh-contoh penghasilan yang disebut dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperjelas pengertian tentang penghasilan yang luas yang tidak terbatas pada contoh-contoh dimaksud.

Huruf d

Apabila Wajib Pajak menjual harta dengan harga yang lebih tinggi dari nilai sisa buku atau lebih tinggi dari harga atau nilai perolehan, selisih harga tersebut merupakan keuntungan. Dalam hal penjualan harta tersebut terjadi antara badan usaha dan pemegang sahamnya, harga jual yang dipakai sebagai dasar untuk penghitungan keuntungan dari penjualan tersebut adalah harga pasar.

Misalnya, PT S memiliki sebuah mobil yang digunakan dalam kegiatan usahanya dengan nilai sisa buku sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Mobil tersebut dijual dengan harga Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dengan demikian, keuntungan PT S yang diperoleh karena penjualan mobil tersebut adalah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Apabila mobil tersebut dijual kepada salah seorang pemegang sahamnya dengan harga Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), nilai jual mobil tersebut tetap dihitung berdasarkan harga pasar sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Selisih sebesar

Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) merupakan keuntungan bagi PT S dan bagi pemegang saham yang membeli mobil tersebut selisih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) merupakan penghasilan.

Apabila suatu badan dilikuidasi, keuntungan dari penjualan harta, yaitu selisih antara harga jual berdasarkan harga pasar dan nilai sisa buku harta tersebut, merupakan objek pajak. Demikian juga selisih lebih antara harga pasar dan nilai sisa buku dalam hal terjadi penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha merupakan penghasilan.

Dalam hal terjadi pengalihan harta sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, keuntungan berupa selisih antara harga pasar dari harta yang diserahkan dan nilai bukunya merupakan penghasilan.

Keuntungan berupa selisih antara harga pasar dan nilai perolehan atau nilai sisa bliku atas pengarinan narterupa -roan, bantuan atau sumbangan merupakan penghasilan bagi pihak yang mengalihkan kecuali harta tersebut dihibahkan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat. Demikian juga, keuntungan berupa selisih antara harga pasar dan nilai perolehan atau nilai sisa buku atas pengalihari harta berupa bantuan atau sumbangan dan hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan bukan merupakan penghasilan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Wajib Pajak pemilik hak penambangan mengalihkan sebagian atau seluruh hak tersebut kepada Wajib Pajak lain, keuntungan yang diperoleh merupakan objek pajak.

Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf f UU PPh:

Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Wajib Pajak dapat dibedakan antara pengeluaran yang boleh dan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun

pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajaran. Huruf f

Dalam hubungan pekerjaan, kemungkinan dapat terjadi pembayaran imbalan yang diberikan kepada pegawai yang juga pemegang saham. Karena pada dasarnya pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah pengeluaran yang jumlahnya wajar sesuai dengan kelaziman usaha, berdasarkan ketentuan ini jumlah yang melebihi kewajaran tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Misalnya, seorang tenaga ahli yang merupakan pemegang saham dari suatu badan memberikan jasa kepada badan tersebut dengan memperoleh imbalan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Apabila untuk jasa yang sama yang diberikan oleh tenaga ahli lain yang setara hanya dibayar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), jumlah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Bagi tenaga ahli yang juga sebagai pemegang saham tersebut jumlah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dimaksud dianggap sebagai dividen. Penjelasan Pasal 18 ayat (3) UU PPh:

Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan/atau biaya tersebut digunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen (comparable uncontrolled price method), metode harga penjualan kembali (resale price method), metode biaya-plus (cost-plus method), atau metode lainnya seperti metode pembagian laba (profit split method) dan metode laba bersih transaksional (transactional net margin method);

Demikian pula kemungkinan terdapat penyertaan modal secara terselubung, dengan menyatakan penyertaan modal tersebut sebagai utang maka Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan utang tersebut sebagai modal perusahaan. Penentuan tersebut dapat dilakukan, misalnya melalui indikasi mengenai perbandingan antara modal dan utang yang lazim terladi di antara pars pihak yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau berdasar data atau indikasi lainnya. Dengan demikian, bunga yang dibayarkan sehubungan dengan utang yang dianggap sebagai penyertaan modal itu tidak diperbolehkan untuk dikurangkan, sedangkan bagi pernegang saham yang menerima atau memperoleh bunga tersebut dianggap sebagai dividen yang dikenai pajak;

bahwa sesuai OECD TPG 2010 Chapter IV sub bab C.5 Secondary Adjustments, dijelaskan bahwa dengan adanya koreksi primer transfer pricing dapat menimbulkan implikasi secondary adjustment yang berasal dari constructive transaction (secondary transaction) dimana excess profit sebagai hasil dari koreksi primer telah ditransfer yang mengambil bentuk sebagai constructive devidends apabila bertransaksi dengan perusahaan induk dan dianggap sebagai hypothetical dividend apabila bertransaksi antar brother-sister companies;

Penelitian Data dan Fakta:

bahwa pokok sengketa yang diajukan Pemohon Banding adalah pemberian dividen hipotesis (hypothetical dividend). Terbanding melakukan koreksi Pembelian Bahan Baku Pulp sebagai hasil pengujian kewajaran transfer pricing dengan metode Comparable Uncontrolled Price (CUP) atas transaksi hubungan istimewa pembelian bahan baku pulp dari Pulp Trading GmbH (PTG);

bahwa berdasarkan Lampiran Khusus 3A SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2016, Pemohon Banding melaporkan adanya transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagai berikut:

No.| Nama Mitra Faowks Me gra tan Usaha Jems Transaka NiaeCramgsake | etode Travster Ceieiey

, : | io an Hattod

TP AN Ka ns ee

MA. saszov aia i A.A.

bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan untuk Jenis Pajak PPh Badan (sehubungan dengan koreksi yang sama yaitu atas Pembelian Bahan Baku, Terbanding menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

• Menurut dokumen analisis harga transfer (local document) Wajib Pajak (TP doc.), Pemohon Banding melakukan pembelian pulp dissolving wood pulp (DWP) melalui pihak afiliasi Pulp Trading GmbH (PTG). PTG menggunakan harga rata-rata biaya (harga yang berbeda dari semua pemasok dirata-ratakan untuk sampai pada satu harga rata-rata tunggal; "basket price") ditambah premi kualitas (jika kualitas pulp lebih tinggi) atau dikurangi diskon kualitas (jika kualitas pulp lebih rendah) dipasok untuk memperhitungkan nilai dan kualitas DWP yang berbeda;

• Berdasarkan schedule 3 Pulp Purchasing Agreement, formula untuk menentukan purchase price yaitu Average cost price per ADMT plus/minus quality premium/discount. Basis perhitungan adalah pesanan triwulanan dan harga bulanan supplier;

• Sesuai data rekapitutasi pembelian pulp Pemohon Banding, harga satuan berubah dalam satuan bulan;

• Menurut dokumentasi transfer pricing (TP doc.) Wajib Pajak halaman 73, Pemohon Banding menerapkan metode transactional net margin method (TNMM) untuk menguji prinsip kewajaran pembelian DWP;

• Sesuai laporan keuangan auditan catatan 20, dalam bulan Januari 2012 Pemohon Banding melakukan perjanjian Pulp Purchasing Service Agreement dengan PTG yang ditunjuk sebagai supplier pulp eksklusif oleh Grup Lenzing dalam hal ini induk perusahaan yaitu Lenzing Aktiengesellschaft untuk selanjutnya disebut Lenzing AG atau LAG;

• Menurut catatan 9 laporan keuangan auditan LAG memiliki 44,27% saham Wajib Pajak dan merupakan pemegang saham mayoritas;

• Berdasarkan laporan tahunan Lenzing AG halaman 135 (sumber: ttps://www.lenzing.com/index.php?type=88245&tx_filedownloads_file%5bfileNa me°/05d=fileadmin/content/PDF/07_Finanzen/Geschaeftsberichte/EN/GB_2016 _EN.pdf yang diakses terakhir tanggal 25 September 2018) dinyatakan bahwa kepemilikan Lenzing AG atas PTG adalah 100%;

• Menurut data dari Orbis yang diperoleh tim pemeriksa dari account representative Pemohon Banding di KPP Wajib Pajak Besar Dua, jumlah pegawai Wajib Pajak sebanyak 2 orang;

• Quoted price untuk pulp diperoleh dari PIX Pulp Europe Index. Uraian index pulp tersebut yang diperoleh dari website http://www.foexii dengan deskripsi sebagai berikut yang bersumber dari PIX Pulp Europe Price Indices Methodology and Specifications dari http://lbex.filpix-methodologies-policies/ yang diakses pada tanggal 3 September 2018;

The PIX pulp benchmark index is calculated and confirmed by FOEX based on confidential price information of actual, physical trades of pulp, collected on a weekly basis by telephone and email from companies trading in pulp. II represents the gross price agreed on contract business for pulp used for paper or paperboard production.

The method of index calculation is fixed. The index has a large market coverage and a stable group of price providers from week to week. The rules for index calculation and the method have been approved by European financial regulatory bodies and by the European Commission DG IV (anti-trust).

• Data Quoted price diperoleh dari terminal Bloomberg yang aksesnya tersedia di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;

• Sesuai commercial Invoice dari PTG kepada Wajib Pajak. terdapat inforrnasi contact person Machalkova Marcela dengan nomor telepon +420 558 46 2491 dan telefax +420 558 46 3700. Kode nomor 420 merupakan country code negara Czech Republic sementara kode telepon negara Austria yaitu 43 (+43);

• Informasi yang diperoleh dalam proses wawancara dengan Head of Purchasing pada 16 Agustus 2018 sebagat berikut:

✓ PTG merupakan afiliasi dari wajib pajak;

✓ Wajib Pajak mernberitahukan kebutuhan bahan baku pulp kepada PTG;

Setelah menerima invoice dari PTG. Wajib Pajak baru membuat PO dengan harga PO mengacu ke invoice PTG;

✓ Pada umumnya grade pulp adalah prime;

✓ Ada pulp unit di Lenzing AG yang dikepalai oleh senior VP yang terlibat di

PTG untuk pembeiian pulp;

✓ Pricing mechanism dinamakan basket price. Supplier memberi harga

kepada PTG lalu PTG merata-ratakannya dan menambahkan biaya transportasi. Wajib Pajak tidak terlibat dalam formulasi basket price dan juga proses negosiasi dengan supplier pulp;

✓ Sebagai bench mark menggunakan foex Index khususnya PIX NBSKP

Europe Index;

✓ Index price berasal dari spot dan agreement;

✓ Harga yang digunakan berdasarkan waktu pengapalan dalam basis

kuartalan;

✓ Apabila terjadi ketidaksesuaian pesanan maka akan menjadi tanggungan; Hasil Penelitian

bahwa pokok sengketa yang diajukan Pemohon Banding adalah pemberian dividen hipotesis (hypothetical dividend). Terbanding melakukan koreksi Pembelian Bahan Baku Pulp sebagai hasil pengujian kewajaran transfer pricing dengan metode Comparable Uncontrolled Price (CUP) atas transaksi hubungan istimewa pembelian bahan baku pulp dari Pulp Trading GmbH (PTG);

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan keberatan atas koreksi Terbanding dengan alasan sebagaimana yang disebutkan pada poin 1 b. Objek PPh Pasal 26-Pemberian Dividen Hipotesis;

bahwa kesimpulan Terbanding sebagaimana kesimpulan yang tercantum pada kesimpulan poin 1 b. Objek PPh Pasal 26-Pemberian Dividen Hipotesis;

bahwa alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon Banding tidak tepat dan tidak relevan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan. Dengan demikian, Terbanding berpendapat bahwa koreksi atas pemberian dividen hipotesis (hypothetical dividend) Rp19.545.887.513 sudah tepat dan diusulkan untuk dipertahankan seluruhnya;

Tanggapan Terbanding atas Banding Pemohon Banding

bahwa Terbanding dalam memutuskan keberatan Pemohon Banding telah sesuai dengan data dan fakta-fakta dalam proses keberatan dan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku;

bahwa materi surat permohonan banding Pemohon Banding yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Pemberian dividen hipotesis (hypothetical dividend) Rp19.545.887.513 sebagai bagian dari Koreksi PPh Pasal 26 terutang sebesar Rp43.067.093.320;

bahwa secara garis besar, pada dasarnya, Permohonan Banding yang diajukan Pemohon hanya mengulang isi surat keberatannya, dengan demikian hal-hal yang diajukan banding tidak perlu diuraikan lagi. Karena itu diusulkan kepada Majelis untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding jika dalam berkas banding tidak terdapat bukti-bukti pendukung baru yang dapat meyakinkan kebenaran permohonan banding Pemohon Banding;

SIMPULAN DAN USUL

Simpulan

a. Surat banding nomor 006/AC/I/2020 tanggal 11 Maret 2020 memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, serta Pasal 35 ayat (2) dan 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga permohonan banding Pemohon Banding dapat diterima;

b. Keputusan Terbanding nomor KEP-01900/KEB/VVPJ.19/2019 tanggal 13 Desember 2019 diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

c. Koreksi Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Usul

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Terbanding nomor KEP-01900/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23/26 nomor 00022/245/16/092/18 tanggal 31 Oktober 2018 Masa Pajak Desember 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor 042/AC/IX/2020 tanggal 10 September 2020, pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut ini:

I. KETENTUAN FORMAL

Menurut Terbanding

bahwa sebagaimana tercantum dalam Surat Uraian Banding Nomor S- 1677/WPJ.19/KBP/2020 tanggal 27 Juli 2020;

Menurut Pemohon Banding

bahwa permohonan banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (“UU KUP”), Pasal 35 ayat (1) dan (2) dan Pasal 36 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (“UU Pengadilan Pajak”), sehingga permohonan banding Pemohon Banding dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

II. ANALISIS POKOK SENGKETA

1. Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp97.887.940.656

Yang terdiri dari:

a. Objek PPN jasa luar negeri yang belum dipotong PPh Pasal 26Rp 158.503.092

b. Pemberian dividen hipotesis (hypothetical dividend)Rp 97.729.437.564 Rp 97.887.940.656

Menurut Terbanding

bahwa sebagaimana tercantum dalam Surat Uraian Banding Nomor S- 1677/WPJ.19/KBP/2020 tanggal 27 Juli 2020;

Menurut Pemohon Banding

a. Objek PPN Jasa Luar Negeri yang belum dipotong PPh Pasal 26 sebesar Rp158.503.092

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Objek PPN Jasa Luar Negeri yang belum dipotong PPh Pasal 26 sebesar Rp158.503.092, dengan alasan bahwa Pemohon Banding telah melakukan pemotongan PPh Pasal 26 atas transaksi-transaksi tersebut dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

bahwa berikut Pemohon Banding sampaikan daftar bukti potong PPh Pasal 26 dan/atau DGT-1 atas transaksi-transaksi yang dikoreksi oleh Terbanding:

bahwa sesuai dengan tabel di atas, bahwa Pemohon Banding nyatanya telah melakukan kewajiban pemotongan PPh Pasal 26 atas transaksi-transaksi tersebut. Adapun perbedaan disebabkan oleh adanya kesalahan penulisan nama pada bukti potong PPh Pasal 26 dan ada pula kondisi dimana nama yang tercantum dalam bukti potong PPh Pasal 26 tersebut merupakan nama perusahaan sebelumnya. Namun demikian, hal ini seharusnya tidak menggugurkan pemotongan PPh Pasal 26 yang telah Pemohon Banding lakukan;

bahwa Pemohon Banding juga telah menyampaikan dokumen pendukung terkait koreksi atas Objek PPN Jasa Luar Negeri yang belum dipotong PPh Pasal 26 sebesar Rp158.503.092 pada saat pembahasan akhir pemeriksaan dan keberatan;

bahwa dengan demikian koreksi Terbanding atas Objek PPN Jasa Luar Negeri yang belum dipotong PPh Pasal 26 sebesar Rp158.503.092 seharusnya dibatalkan seluruhnya menjadi NIHIL;

b. Pemberian dividen hipotesis (hypothetical dividend) sebesar Rp97.729.437.564 bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Pihak Terbanding yang tidak tepat dalam mempertahankan koreksi Pihak Terbanding dan tidak mempertimbangkan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang benar. Secara khusus, Pemohon Banding menyampaikan bahwa Pihak Terbanding tidak memberikan penjelasan atau argumen apapun untuk

menjelaskan mengapa keberatan Pemohon Banding ditolak dan mempertahankan koreksi Pihak Terbanding;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Pihak Terbanding yang mempertahankan koreksi sebesar Rp97.729.437.564 atas Harga Pokok Penjualan Pemohon Banding sehubungan dengan pembelian pulp dari PTG oleh Pemohon Banding karena alasan berikut:

1. Penggunaan TNMM oleh Pemohon Banding sudah tepat;

2. Pemilihan metode CUP oleh Pihak Terbanding dengan menggunakan data eksternal tidak sesuai;

3. Koreksi Pihak Terbanding karena contact person yang berbeda dalam invoice tidak mempunyai basis apapun; dan

4. Penggunaan metode CUP oleh Pihak Terbanding tidak tepat karena Pihak Terbanding tidak menggunakan pembanding yang sesuai;

bahwa berikut penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing poin di atas: Argumen 1: Penggunaan TNMM oleh Pemohon Banding sudah tepat

bahwa Pemohon Banding berpandangan bahwa penggunaan TNMM sebagaimana tercantum dalam laporan dokumentasi penetapan harga transfer untuk Masa Pajak Desember 2016 ("Masa Pajak Desember 2016") yang telah diserahkan ke kantor pajak, sudah tepat. Pemohon Banding lebih lanjut mengatakan bahwa, Pihak Terbanding telah menolak penggunaan TNMM atas dasar bahwa ada data indeks pulp yang tersedia untuk umum untuk menggunakan metode Comparable Uncontrolled Price (”CUP”), tanpa mempertimbangkan perbandingan jenis pulp yang digunakan sebagai acuan harga. Hal ini akan dibahas lebih rinci di bagian akhir dari surat ini;

bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa penggunaan metode TNMM untuk menganalisis transaksi ini benar karena sudah memperhitungkan analisis fungsi, aset dan risiko dari transaksi ini dan metode ini membandingkan margin laba bersih dari transaksi yang diuji dengan margin laba bersih yang berasal dari transaksi independen baik internal maupun eksternal dan juga tidak sensitif terhadap perbedaan dari struktur biaya karena metode tersebut menguji profitabilitas keseluruhan pada tingkat laba operasi. Oleh karena itu, metode TNMM dipilih

sebagai metode yang paling tepat untuk menguji sifat kewajaran dan kelaziman usaha dari transaksi ini;

bahwa sehubungan dengan pemilihan pihak yang diuji untuk menggunakan TNMM, Pemohon Banding telah dipilih sebagai pihak yang diuji sehubungan dalam transaksi pembelian bahan baku pulp karena Pemohon Banding adalah pihak dimana metode penetapan harga transfer dapat diterapkan dengan cara yang paling dapat diandalkan dan yang dapat dibandingkan dengan pihak yang paling andal ditemukan, seperti dalam kasus ini, kinerja keuangan Pemohon Banding dapat diakses secara mudah dan tersedia. Untuk mengukur profitabilitas Pemohon Banding, indikator tingkat laba (”PLI”) yang secara ekonomis dianggap paling cocok untuk mengukur profitabilitas perusahaan pembanding independen telah dipilih;

bahwa Pemohon Banding juga mengatakan bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan argumen Pihak Terbanding bahwa Mark up on Total Cost ("MTC"), PLI yang digunakan oleh Pemohon Banding untuk menguji profitabilitas Pemohon Banding tidak tepat karena sebagian besar harga pokok penjualan yang digunakan sebagai penyebut dalam perhitungan PLI MTC adalah dengan pihak afliasi; bahwa secara spesifik, Pemohon Banding mengatakan bahwa, berdasarkan Pedoman OECD paragraf 2.93, dinyatakan bahwa:

”The denominator should be focussed on the relevant indicator(s) of the value of the functions performed by the tested party in the transaction under review, taking account of its assets used and risks assumed. Typically, and subject to a review of the facts and circumstances of the case, sales or distribution operating expenses may be an appropriate base for distribution activities, full costs or operating expenses may be an appropriate base for a service or manufacturing activity, and operating assets may be an appropriate base for capital-intensive activities such as certain manufacturing activities or utilities. Other bases can also be appropriate depending on the circumstances of the case.”

bahwa berdasarkan kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa MTC merupakan PLI yang tepat untuk digunakan dalam pengaplikasian TNMM dalam menganalisis transaksi afiliasi. Pemohon Banding mengatakan bahwa penggunaan MTC adalah

umum untuk entitas manufaktur. Selain itu, Pemohon Banding mengatakan bahwa berdasarkan Pedoman OECD paragraf 2.94, dinyatakan bahwa:

”......Where the denominator is materially affected by controlled transaction costs that are not the object of the testing (such as head office charges, rental fees or royalties paid to an associated enterprise), caution should be exercised to ensure that said controlled transaction costs do not materially distort the analysis and in particular that they are in accordance with the arm’s length principle.”

bahwa berdasarkan kutipan di atas, bahkan jika Pihak Terbanding khawatir tentang MTC, tidak akan ada distorsi yang material pada analisis ekonomi. Faktanya adalah, jika biaya dipengaruhi oleh harga transfer, profitabilitas Pemohon Banding lebih tinggi daripada profitabilitas perusahaan-perusahaan yang sebanding menunjukan bahwa setiap distorsi harus signifikan untuk menunjukkan bahwa penetapan harga dari transaksi afiliasi ini tidak merugikan Pemohon Banding dari perspektif penentuan harga transfer di Indonesia;

bahwa Pemohon Banding juga menyatakan bahwa jika Pihak Terbanding menolak untuk menggunakan MTC sebagai PLI yang sesuai untuk menggunakan TNMM, Laba Operasi ("OM") sebagai PLI lain dapat dipertimbangkan oleh Pihak Terbanding. Dengan menggunakan OM sebagai PLI, OM Pemohon Banding yaitu 10,01% jatuh di atas rentang interkuartil perusahaan pembanding sebesar 4,50% sampai 6,86%;

Argumen 2: Pemilihan metode CUP oleh Pihak Terbanding dengan menggunakan data eksternal tidak sesuai

bahwa Pemohon Banding menyampaikan bahwa pemilihan metode CUP menggunakan data eksternal oleh Pihak Terbanding untuk menganalisis sifat kewajaran dan kelaziman usaha dari harga dimana Pemohon Banding membeli bahan baku pulp dari PTG tidak tepat disaat data internal tersedia. Data internal adalah harga dimana PTG membeli bahan baku pulp dari pemasoknya dan PTG menjual kembali bahan baku pulp ini kepada Pemohon Banding tanpa adanya mark-up;

bahwa perhitungan rinci harga pulp yang dibeli pada Masa Pajak Desember 2016 oleh PTG dari pemasoknya dapat dilihat pada lampiran 3-1 yang dilampirkan pada surat keberatan. Seperti yang dapat dilihat pada Lampiran 3-1 tersebut,

perhitungan untuk menentukan basket price untuk bulan tertentu telah menggunakan harga beli yang dibayarkan oleh PTG kepada pemasoknya pada periode sebelumnya (biasanya sebelum kuartal atau bulan sebelumnya). Perhitungan basket price dilakukan secara per bulan dan di muka, maka harga yang diharapkan dihitung sesuai dengan jumlah yang diharapkan. Perhitungan harga dan faktur sampel yang disebutkan di atas dijelaskan sebagai berikut:

• Perhitungan basket price untuk Mei 2016, yang dilampirkan pada surat keberatan sebagai Lampiran 3-2, dengan harga pembelian Pemohon Banding dari PTG untuk Mei 2016 dengan harga USD 805/ton. Hal ini sesuai dengan faktur yang dikeluarkan oleh PTG kepada Pemohon Banding pada tanggal 7 Mei 2016 (Lampiran 3-3 yang dilampirkan pada surat keberatan) yang juga menunjukkan harga pulp yang ditagih oleh PTG kepada Pemohon Banding sebesarUSD805/ton.Perhitunganhargadilakukandengan mempertimbangkan harga yang diminta oleh pemasok PTG. Hal ini ditunjukkan dalam Lampiran 3-4 yang dilampirkan pada surat keberatan dimana harga yang dibebankan oleh Sodra kepada PTG sebesar USD 843,11 digunakan dalam perhitungan harga di Lampiran 3-2 yang dilampirkan pada surat keberatan;

• Perhitungan basket price untuk Agustus 2016, yang dilampirkan pada surat keberatan sebagai Lampiran 3-5, dengan harga pembelian Pemohon Banding dari PTG untuk Agustus 2016 dengan harga USD 825/ton. Hal ini sesuai dengan faktur yang dikeluarkan oleh PTG kepada Pemohon Banding pada 31 Agustus 2016 (Lampiran 3-6 yang dilampirkan pada surat keberatan) yang juga menunjukkan harga pulp yang akan dikumpulkan oleh PTG kepada Pemohon Banding adalah USD 825/ton. Perhitungan harga dilakukan dengan mempertimbangkan harga yang diminta oleh pemasok PTG. Hal ini ditunjukkan melalui Lampiran 3-7 yang dilampirkan pada surat keberatan dimana harga yang dibebankan oleh Sodra ke PTG sebesar USD 850 digunakan dalam perhitungan harga di Lampiran 3-5 yang dilampirkan pada surat keberatan;

• Perhitungan basket price untuk September 2016, yang dilampirkan pada surat keberatan sebagai Lampiran 3-8, dengan harga pembelian Pemohon Banding dari PTG untuk September 2016 dengan harga USD 885/ton. Hal ini sesuai dengan faktur yang dikeluarkan oleh PTG kepada Pemohon Banding pada 6

September 2016 (Lampiran 3-9 yang dilampirkan pada surat keberatan) yang juga menunjukkan harga pulp yang dibebankan oleh PTG kepada Pemohon Banding adalah USD 885/ton. Perhitungan harga dilakukan dengan mempertimbangkan harga yang diminta oleh pemasok PTG. Hal ini ditunjukkan dalam Lampiran 3-10 yang dilampirkan pada surat keberatan dimana harga yang dibebankan oleh Sodra ke PTG sebesar USD 856,80 digunakan dalam perhitungan harga di Lampiran 3-8 yang dilampirkan pada surat keberatan;

bahwa sebagaimana ditunjukkan oleh perhitungan harga dan faktur yang telah dilampirkan dalam surat keberatan, dapat disimpulkan bahwa harga dimana Pemohon Banding membeli bahan baku pulp dari PTG sebenarnya sudah sesuai dengan harga dimana PTG memperoleh pulp dari pemasoknya. Oleh karena itu, Pemohon Banding telah membeli bahan baku pulp tersebut dari PTG at cost (harga dasar);

Argumen 3: Koreksi Pihak Terbanding karena contact person yang berbeda dalam invoice tidak mempunyai basis apapun

bahwa Pemohon Banding menyampaikan bahwa meskipun argumen Pihak Terbanding mengenai contact person yang berbeda di Republik Ceko yang digunakan oleh PTG adalah benar, Pihak Terbanding masih tidak memiliki dasar untuk melakukan koreksi karena hal tersebut adalah sesuai dan tidak ada masalah dengan penggunaan contact person untuk menangani hal-hal terkait invoice; Argumen 4: Apabila Pihak Terbanding bersikeras untuk menggunakan metode CUP, Pihak Terbanding seharusnya menggunakan pembanding yang sesuai bahwa Pemohon Banding menyampaikan bahwa sekalipun Pihak Terbanding bersikeras untuk menggunakan metode CUP, Pihak Terbanding seharusnya menggunakan data pembanding yang sesuai. Pihak Terbanding menggunakan PIX Pulp Europe Price NBSKP, indeks harga Eropa untuk pulp, khususnya untuk Northern Bleached Softwood Kraft. Sedangkan Pemohon Banding mengatakan bahwa harga indeks yang paling andal untuk produk yang dibeli oleh PTG adalah indeks harga Hardwood Dissolving Wood, yang diterbitkan oleh Grup CCF (yaitu perusahaan konsultasi di bidang serat kimia dan industri tekstil);

bahwa dengan mengadopsi pendekatan serupa dari Pihak Terbanding menggunakan indeks harga Hardwood Dissolving Wood yang dipublikasikan oleh Grup CCF, Pemohon Banding mengatakan bahwa analisis pembelian dari PTG adalah sebagai berikut: