PUT-003326.15/2020/PP/M.IIA Tahun 2026

PUTUSAN

Nomor PUT-003326.15/2020/PP/M.IIA Tahun 2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa, mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01887/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 13 Desember 2019, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016 Nomor 00023/206/16/092/18 tanggal 31 Oktober 2018, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 003326.15/2020/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT SOUTH PACIFIC VISCOSE, NPWP 01.000.573.4-092.000, beralamat di Gedung Sampoerna Strategic Square South Tower Lt.22, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Setiabudi Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Venkatachalam Sundararajan jabatan Direktur Teknis, Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh:

Nama: Iman Dwiristato,

Izin Kuasa Hukum: KEP-523/PP/IKH/2021 tanggal 28 Mei 2021, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 032/AC/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav 40-42, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama / NIP: Azhari Bambang Prihartono /

197610181999031001,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding,

2. Nama / NIP: Daulat Airlangga Al-Fahd /

198309092009011009,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding,

3. Nama / NIP: Ferdinand Novando / 198311102009011001, Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding,

berdasarkan Surat Tugas terakhir dengan Nomor: ST-19827/PJ.07/2021 tanggal 26 November 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN- 00516/PP/BR/2020 tanggal 16 September 2020 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-169/PP/Ucp/2026 tanggal 22 Juni 2026,

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 005/AC/I/2020 tanggal 11 Maret 2020,

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor S- 1506/WPJ.19/2020 tanggal 30 Juni 2020,

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor 035/AC/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020,

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016 Nomor 00023/206/16/092/18 tanggal 31 Oktober 2018 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Penghasilan NettoRp 1.072.447.883.975

2. Penghasilan Kena PajakRp 1.072.447.883.975

3. Pajak Penghasilan yang terutangRp268.111.970.750

4. Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu Rp0

5. Jumlah PPh TerutangRp268.111.970.750

6. Kredit Pajak:

a. PPh ditanggung pemerintahRp0

b. Dipotong/dipungut pihak lain:

b.1. PPh Pasal 21Rp0

b.2. PPh Pasal 22Rp0

b.3. PPh Pasal 23Rp0

b.4. PPh Pasal 24Rp0

b.5. Lain-lainRp0

b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)Rp0

c. Dibayar sendiri:

c.1. PPh Pasal 22Rp 32.486.873.240

c.2. PPh Pasal 25Rp 45.480.402.544

c.3. PPh Pasal 29Rp138.868.583.466

c.4. STP (pokok kurang bayar)Rp0

c.5. Lain-lainRp0

c.6. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6)Rp216.835.859.250

d. Diperhitungkan:

d.1. SKPPKPRp0

e. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan

(a + b.6 + c.7 – d.1)Rp216.835.859.250

7. Pajak yang tidak/kurang bayar (5 – 6.e)Rp51.276.111.500

8. Kredit Pajak:

a. Bunga Pasal 13 (2) KUPRp 22.561.489.060

b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUPRp0

c. Bunga Pasal 13 (5) KUPRp0

d. Kenaikan Pasal 13A KUPRp0

e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUPRp0

f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUPRp0

g. Jumlah sanksi administrasi

(a + b + c +d + e + f)Rp22.561.489.060

9. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (7 + 8.g)Rp73.837.600.560 10.Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan

Akhir Hasil PemeriksaanRp0

Menimbang, bahwa atas Surat Ketetapan Pajak a quo, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 033/AC/I/2019 tanggal 29 Januari 2019 dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

Koreksi yang M en

urut

No

.

Uraian

diajukan

W ajib Pajak (Rp)

Fiskus (Rp)

keberatan (Rp) 1

P

enghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto

7.276.593.567.637

7.276.593.567.637

- 2

H

arga Pokok Penjualan

6.231.637.742.644

6.119.624.311.875

112.013.430.769 3

P

enghasilan Bruto atau Laba Bruto ( 1 – 2 )

1.044.955.824.993

1.156.969.255.762

- 4

P

engurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha

255.762.744.576

195.215.327.963

60.547.416.613 5

P

enghasilan neto dalam negeri ( 3 – 4 )

789.193.080.417

961.753.927.799

- 6

P

enghasilan neto dalam negeri lainnya:

- Fp

asilitas penanaman modal berupa pengurangan

7

-

-

- enghasilan neto

8

P

enyesuaian Fiskal

- a

. Penyesuaian Fiskal Positif

107.348.879.056

135.363.613.791

28.014.734.735 b

. Penyesuaian Fiskal Negatif

29.198.522.416

24.669.657.615

4.528.864.801 c

. Jumlah ( a – b )

78.150.356.640

110.693.956.176

- 9

P

enghasilan neto luar negeri

-

-

- 10

J

umlah Penghasilan Neto ( 5 + 6.e - 7 + 8.c + 9 )

867.343.437.057

1.072.447.883.975

- 11

Z

akat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib

-

-

- 12

K

ompensasi Kerugian

-

-

- 13

P

enghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

-

-

- 14

P

enghasilan Kena Pajak ( 10 - 11 - 12 -13 )

867.343.437.057

1.072.447.883.975

- 15

P

Ph Terutang (Tarif x 14)

216.835.859.250

268.111.970.750

- Pd

engembalian PPh Pasal 24 yang telah

16

-

-

- iperhitungkan tahun lalu

17

J

umlah PPh Terutang (15 + 16)

216.835.859.250

268.111.970.750

- 18

K

redit Pajak

216.835.859.250

216.835.859.250

- 19

P

ajak yang tidak/kurang dibayar (17 - 18)

-

51.276.111.500

- 20

S

anksi Administrasi:

- a

. Bunga Pasal 13(2) KUP

-

22.561.489.060

- 21

J

umlah PPh yang kurang (lebih) bayar ( 19+20)

-

73.837.600.560

-

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-01887/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 13 Desember 2019 menyatakan menolak dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar, dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan a quo sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 005/AC/I/2020 tanggal 11 Maret 2020 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 (diantar langsung);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 005/AC/I/2020 tanggal 11 Maret 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:

I. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (“UU KUP”), yang menyatakan:

(1) “Pemohon Banding dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)”.

(3) “Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut”.

bahwa pemenuhan Ketentuan pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-undang Pengadilan Pajak:

a. Surat Banding diajukan atas satu keputusan Keberatan yaitu Keputusan Keberatan Nomor KEP-01887/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 13 Desember 2019;

b. Surat Banding disampaikan masih dalah jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterima Keputusan yang dibanding, karena surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-01887/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 13 Desember 2019 diterima pada tanggal 16 Desember 2019;

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (“UU PP”) yang menyatakan sebagai berikut:

“Banding diajukan dengan Surat Banding dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak”.

Pemenuhan Ketentuan Pasal 35 Undang-undang Pengadilan Pajak:

a. Surat Banding ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak.

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2), (3) dan (4) UU Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

(2) “Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding”.

(3) “Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding”.

(4) “Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)”.

Pemenuhan ketentuan Pasal 36 ayat (2), (3) dan (4) Undang-undang Pengadilan Pajak:

a. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian III mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Banding;

b. Surat Banding dilampiri dengan salinan Keputusan Keberatan Nomor KEP- 01887/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 13 Desember 2019;

c. Pemohon Banding telah melunasi pajak yang terhutang sehingga kewajiban pembayaran pengajuan banding telah terpenuhi dengan rincian sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (5c) UU KUP menyatakan sebagai berikut :

”Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.”

bahwa Keputusan Keberatan menunjukkan pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp73.837.600.560. Mengacu pada pasal 27 ayat (5c) UU KUP, jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan; bahwa berdasarkan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2016 Nomor: 00023/206/16/092/18 tanggal 31 Oktober 2018, jumlah pajak yang disetujui oleh Pemohon Banding adalah sebesar Rp0. Namun selanjutnya Pemohon Banding melunasi sebagian SKPKB tersebut melalui Surat Setoran Pajak (”SSP”) sebesar Rp73.837.600.560, yang dibayarkan pada tanggal 29 November 2018 dengan NTPN 82D0E0060N1BBESV sehingga dalam hal ini kewajiban pembayaran pengajuan banding telah terpenuhi. Dengan demikian, Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 36 ayat 4 UU Pengadilan Pajak;

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Pajak yang menyatakan sebagai berikut:

(1) “Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli, warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya”.

Pemenuhan Ketentuan Pasal 37 Undang-undang Pengadilan Pajak:

bahwa Surat Banding ditandatangani oleh Venkatachalam Sundararajan jabatan selaku Direktur Teknis yang dibuktikan dengan Akta No. 12 tanggal 4 September 2019;

bahwa dengan demikian surat banding yang diajukan Pemohon Banding terhadap surat Keputusan Terbanding KEP-01887/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 13 Desember 2019 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU KUP dan UU Pengadilan Pajak;

II. Mengenai Ketetapan Semula dan Keputusan Yang Dibanding

bahwa Pemohon Banding telah menerima SKPKB PPh Badan Nomor 00023/206/16/092/18 tanggal 31 Oktober 2018 yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak oleh Terbanding, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Menurut

No.UraianKoreksi (Rp)

Wajib Pajak (Rp)Fiskus (Rp)

1 Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto7.276.593.567.6377.276.593.567.637- 2 Harga Pokok Penjualan6.231.637.742.6446.119.624.311.875 112.013.430.769 3 Penghasilan Bruto atau Laba Bruto ( 1 – 2 )1.044.955.824.9931.156.969.255.762- 4 Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha255.762.744.576195.215.327.963 60.547.416.613 5 Penghasilan neto dalam negeri ( 3 – 4 )789.193.080.417961.753.927.799- 6 Penghasilan neto dalam negeri lainnya:-

Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan

7---

penghasilan neto

8 Penyesuaian Fiskal-

a. Penyesuaian Fiskal Positif107.348.879.056135.363.613.791 28.014.734.735

b. Penyesuaian Fiskal Negatif29.198.522.41624.669.657.6154.528.864.801

c. Jumlah ( a – b )78.150.356.640110.693.956.176- 9 Penghasilan neto luar negeri---

M en

urut

N

o

.

Uraian

Koreksi (Rp) W ajib Pajak (Rp)

Fiskus (Rp)

1

0

J

umlah Penghasilan Neto ( 5 + 6.e - 7 + 8.c + 9 )

867.343.437.057

1.072.447.883.975

- 1

1

Z

akat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib

-

-

- 1

2

K

ompensasi Kerugian

-

-

- 1

3

P

enghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

-

-

- 1

4

P

enghasilan Kena Pajak ( 10 - 11 - 12 -13 )

867.343.437.057

1.072.447.883.975

- 1

5

P

Ph Terutang (Tarif x 14)

216.835.859.250

268.111.970.750

- Pd

engembalian PPh Pasal 24 yang telah

1

6

-

-

- iperhitungkan tahun lalu

1

7

J

umlah PPh Terutang (15 + 16)

216.835.859.250

268.111.970.750

- 1

8

K

redit Pajak

216.835.859.250

216.835.859.250

- 1

9

P

ajak yang tidak/kurang dibayar (17 - 18)

-

51.276.111.500

- 2

0

S

anksi Administrasi:

- a

. Bunga Pasal 13(2) KUP

-

22.561.489.060

- 2

1

J

umlah PPh yang kurang (lebih) bayar ( 19+20)

-

73.837.600.560

-

bahwa atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan surat Nomor 033/AC/I/2019 tanggal 29 Januari 2019 yang pada intinya Pemohon Banding tidak setuju atas perhitungan pajak tersebut di atas, dan menurut Pemohon Banding perhitungan pajak yang seharusnya adalah sebagai berikut:

Koreksi yang M en

urut

No

.

Uraian

diajukan W ajib Pajak (Rp)

Fiskus (Rp)

keberatan (Rp) 1

P

enghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto

7.276.593.567.637

7.276.593.567.637

- 2

H

arga Pokok Penjualan

6.231.637.742.644

6.119.624.311.875

112.013.430.769 3

P

enghasilan Bruto atau Laba Bruto ( 1 – 2 )

1.044.955.824.993

1.156.969.255.762

- 4

P

engurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha

255.762.744.576

195.215.327.963

60.547.416.613 5

P

enghasilan neto dalam negeri ( 3 – 4 )

789.193.080.417

961.753.927.799

- 6

P

enghasilan neto dalam negeri lainnya:

- Fp

asilitas penanaman modal berupa pengurangan

7

-

-

- enghasilan neto

8

P

enyesuaian Fiskal

- a

. Penyesuaian Fiskal Positif

107.348.879.056

135.363.613.791

28.014.734.735 b

. Penyesuaian Fiskal Negatif

29.198.522.416

24.669.657.615

4.528.864.801 c

. Jumlah ( a – b )

78.150.356.640

110.693.956.176

- 9

P

enghasilan neto luar negeri

-

-

- 10

J

umlah Penghasilan Neto ( 5 + 6.e - 7 + 8.c + 9 )

867.343.437.057

1.072.447.883.975

- 11

Z

akat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib

-

-

- 12

K

ompensasi Kerugian

-

-

- 13

P

enghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

-

-

- 14

P

enghasilan Kena Pajak ( 10 - 11 - 12 -13 )

867.343.437.057

1.072.447.883.975

- 15

P

Ph Terutang (Tarif x 14)

216.835.859.250

268.111.970.750

- Pd

engembalian PPh Pasal 24 yang telah

16

-

-

- iperhitungkan tahun lalu

17

J

umlah PPh Terutang (15 + 16)

216.835.859.250

268.111.970.750

- 18

K

redit Pajak

216.835.859.250

216.835.859.250

- 19

P

ajak yang tidak/kurang dibayar (17 - 18)

-

51.276.111.500

- 20

S

anksi Administrasi:

- a

. Bunga Pasal 13(2) KUP

-

22.561.489.060

- 21

J

umlah PPh yang kurang (lebih) bayar ( 19+20)

-

73.837.600.560

- bahwa adapun perbedaan nilai koreksi menurut Terbanding sesuai dengan Surat Ketetapan dan nilai koreksi yang Pemohon ajukan keberatan dapat Pemohon Banding uraikan sebagai berikut:

bahwa atas surat keberatan yang diajukan Pemohon Banding, telah diterbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-01887/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 13 Desember 2019 dengan perhitungan sebagai berikut:

M en

urut

No

.

Uraian

M enjadi (Rp) W ajib Pajak (Rp)

Fiskus (Rp)

1

P

enghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto

7.276.593.567.637

7.276.593.567.637

7.276.593.567.637 2

H

arga Pokok Penjualan

6.231.637.742.644

6.119.624.311.875

6.119.624.311.875 3

P

enghasilan Bruto atau Laba Bruto ( 1 – 2 )

1.044.955.824.993

1.156.969.255.762

1.156.969.255.762 4

P

engurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha

255.762.744.576

195.215.327.963

195.215.327.963 5

P

enghasilan neto dalam negeri ( 3 – 4 )

789.193.080.417

961.753.927.799

961.753.927.799 6

P

enghasilan neto dalam negeri lainnya:

- Fp

asilitas penanaman modal berupa pengurangan

7

-

-

- enghasilan neto

8

P

enyesuaian Fiskal

- a

. Penyesuaian Fiskal Positif

107.348.879.056

135.363.613.791

135.363.613.791 b

. Penyesuaian Fiskal Negatif

29.198.522.416

24.669.657.615

24.669.657.615 c

. Jumlah ( a – b )

78.150.356.640

110.693.956.176

110.693.956.176 9

P

enghasilan neto luar negeri

-

-

- 10

J

umlah Penghasilan Neto ( 5 + 6.e - 7 + 8.c + 9 )

867.343.437.057

1.072.447.883.975

1.072.447.883.975 11

Z

akat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib

-

-

- 12

K

ompensasi Kerugian

-

-

- 13

P

enghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

-

-

- 14

P

enghasilan Kena Pajak ( 10 - 11 - 12 -13 )

867.343.437.057

1.072.447.883.975

1.072.447.883.975 15

P

Ph Terutang (Tarif x 14)

216.835.859.250

268.111.970.750

268.111.970.750 Pd

engembalian PPh Pasal 24 yang telah

16

-

-

- iperhitungkan tahun lalu

17

J

umlah PPh Terutang (15 + 16)

216.835.859.250

268.111.970.750

268.111.970.750 18

K

redit Pajak

216.835.859.250

216.835.859.250

216.835.859.250 19

P

ajak yang tidak/kurang dibayar (17 - 18)

-

51.276.111.500

51.276.111.500 20

S

anksi Administrasi:

- a

. Bunga Pasal 13(2) KUP

-

22.561.489.060

22.561.489.060 21

J

umlah PPh yang kurang (lebih) bayar ( 19+20)

-

73.837.600.560

73.837.600.560

III. Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Banding

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

bahwa alasan yang mendasari banding atas koreksi yang diajukan banding tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Sengketa Harga Pokok Penjualan sebesar Rp112.013.430.769

Koreksi terdiri atas:

a. Pembelian Bahan Baku PulpRp 97.729.437.564

b. Jasa Pembelian Bahan Baku PulpRp 14.283.993.205

Rp 112.013.430.769

a. Pembelian Bahan Baku Pulp sebesar Rp 97.729.437.564

Menurut Terbanding:

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;

bahwa Pulp Trading GMBH (PTG) memiliki hubungan istimewa dengan Pemohon Banding atas dasar kepemilikan saham / penyertaan sehingga memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (4) huruf a UU PPh;

bahwa Terbanding menggunakan metode CUP untuk menguji kewajaran pembelian alasan utamanya adalah tersedianya quoted price sebagai harga pasar karena produk pulp merupakan salah satu produk komoditas. Sesuai OECD TPG 2010 paragrap 9.156, metode CUP dapat diaplikasikan apabila bahan baku diperdagangkan dalam commodity market. Lebih lanjut dalam paragrap 2.18

OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations menyatakan bahwa metode CUP adalah appropriate transfer pricing method dalam menentukan harga transfer produk komoditas yang wajar (arm's length price - ALP) dengan mengacu kepada quoted price yang tersedia dan reliable;

bahwa Terbanding telah melakukan wawancara dengan Head of Purchasing Pemohon Banding, harga pembelian bahan baku menggunakan bench mark yaitu PIX Pulp Europe Price NBSKP (PIX NBSKP). Alasan pemilihan index tersebut karena Pemohon Banding menggunakan standar Eropa;

bahwa sesuai dengan surat keberatan, Pemohon Banding pada dasarnya mengakui adanya harga pembanding eksternal yang dapat dijadikan acuan, tetapi Pemohon Banding tidak setuju dengan harga pembanding yang digunakan oleh Terbanding;

bahwa Terbanding telah melakukan analisis Fungsi, Aset dan Risiko (FAR) terhadap PTG dan menyimpulkan secara substansial tidak ada peran yang dilakukan oleh PTG terkait proses pembelian bahan baku pulp;

bahwa Terbanding telah melakukan analisis kesebandingan antara harga transaksi Pemohon Banding dengan quoted price PIX NBSKP yang digunakan oleh Terbanding sebagai pembanding dalam menggunakan metode CUP untuk transaksi Pemohon Banding;

bahwa Terbanding telah melaksanakan pengujian transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan PER-22/PJ/2013 dan SE- 50/PJ/2013, sehingga Terbanding berpendapat koreksi Terbanding sudah tepat dan diusulkan untuk dipertahankan seluruhnya;

Menurut Pemohon Banding:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Pihak Terbanding yang menolak keberatan Pemohon Banding. Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Pihak Terbanding yang tidak tepat dalam mempertahankan koreksi Pihak Terbanding dan tidak mempertimbangkan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang benar. Secara khusus, Pemohon Banding menyampaikan bahwa Pihak Terbanding tidak memberikan penjelasan atau argumen apapun

untuk menjelaskan mengapa keberatan Pemohon Banding ditolak dan mempertahankan koreksi Pihak Terbanding;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Pihak Terbanding yang mempertahankan koreksi sebesar Rp97.729.437.564 atas Harga Pokok Penjualan Pemohon Banding sehubungan dengan pembelian pulp dari PTG oleh Pemohon Banding karena alasan berikut:

1. Penggunaan TNMM oleh Pemohon Banding sudah tepat;

2. Pemilihan metode CUP oleh Pihak Terbanding dengan menggunakan data eksternal tidak sesuai;

3. Koreksi Pihak Terbanding karena contact person yang berbeda dalam invoice tidak mempunyai basis apapun; dan

4. Penggunaan metode CUP oleh Pihak Terbanding tidak tepat karena Pihak Terbanding tidak menggunakan pembanding yang sesuai;

bahwa berikut penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing poin di atas: Argumen 1: Penggunaan TNMM oleh Pemohon Banding sudah tepat

bahwa Pemohon Banding berpandangan bahwa penggunaan TNMM sebagaimana tercantum dalam laporan dokumentasi penetapan harga transfer untuk Tahun Pajak 2016 ("Tahun Pajak 2016") yang telah diserahkan ke kantor pajak, sudah tepat. Pemohon Banding lebih lanjut mengatakan bahwa, Pihak Terbanding telah menolak penggunaan TNMM atas dasar bahwa ada data indeks pulp yang tersedia untuk umum untuk menggunakan metode Comparable Uncontrolled Price (”CUP”), tanpa mempertimbangkan perbandingan jenis pulp yang digunakan sebagai acuan harga. Hal ini akan dibahas lebih rinci di bagian akhir dari surat ini;

bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa penggunaan metode TNMM untuk menganalisis transaksi ini benar karena sudah memperhitungkan analisis fungsi, aset dan risiko dari transaksi ini dan metode ini membandingkan margin laba bersih dari transaksi yang diuji dengan margin laba bersih yang berasal dari transaksi independen baik internal maupun eksternal dan juga tidak sensitif terhadap perbedaan dari struktur biaya karena metode tersebut menguji profitabilitas keseluruhan pada tingkat laba operasi. Oleh karena itu, metode TNMM dipilih

sebagai metode yang paling tepat untuk menguji sifat kewajaran dan kelaziman usaha dari transaksi ini;

bahwa sehubungan dengan pemilihan pihak yang diuji untuk menggunakan TNMM, Pemohon Banding telah dipilih sebagai pihak yang diuji sehubungan dalam transaksi pembelian bahan baku pulp karena Pemohon Banding adalah pihak dimana metode penetapan harga transfer dapat diterapkan dengan cara yang paling dapat diandalkan dan yang dapat dibandingkan dengan pihak yang paling andal ditemukan, seperti dalam kasus ini, kinerja keuangan Pemohon Banding dapat diakses secara mudah dan tersedia. Untuk mengukur profitabilitas Pemohon Banding, indikator tingkat laba (”PLI”) yang secara ekonomis dianggap paling cocok untuk mengukur profitabilitas perusahaan pembanding independen telah dipilih;

bahwa Pemohon Banding juga mengatakan bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan argumen Pihak Terbanding bahwa Mark up on Total Cost ("MTC"), PLI yang digunakan oleh Pemohon Banding untuk menguji profitabilitas Pemohon Banding tidak tepat karena sebagian besar harga pokok penjualan yang digunakan sebagai penyebut dalam perhitungan PLI MTC adalah dengan pihak afliasi; bahwa secara spesifik, Pemohon Banding mengatakan bahwa, berdasarkan Pedoman OECD paragraf 2.93, dinyatakan bahwa:

”The denominator should be focussed on the relevant indicator(s) of the value of the functions performed by the tested party in the transaction under review, taking account of its assets used and risks assumed. Typically, and subject to a review of the facts and circumstances of the case, sales or distribution operating expenses may be an appropriate base for distribution activities, full costs or operating expenses may be an appropriate base for a service or manufacturing activity, and operating assets may be an appropriate base for capital-intensive activities such as certain manufacturing activities or utilities. Other bases can also be appropriate depending on the circumstances of the case.”

bahwa berdasarkan kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa MTC merupakan PLI yang tepat untuk digunakan dalam pengaplikasian TNMM dalam menganalisis transaksi afiliasi. Pemohon Banding mengatakan bahwa penggunaan MTC adalah

umum untuk entitas manufaktur. Selain itu, Pemohon Banding mengatakan bahwa berdasarkan Pedoman OECD paragraf 2.94, dinyatakan bahwa:

”......Where the denominator is materially affected by controlled transaction costs that are not the object of the testing (such as head office charges, rental fees or royalties paid to an associated enterprise), caution should be exercised to ensure that said controlled transaction costs do not materially distort the analysis and in particular that they are in accordance with the arm’s length principle.”

bahwa berdasarkan kutipan di atas, bahkan jika Pihak Terbanding khawatir tentang MTC, tidak akan ada distorsi yang material pada analisis ekonomi. Faktanya adalah, jika biaya dipengaruhi oleh harga transfer, profitabilitas Pemohon Banding lebih tinggi daripada profitabilitas perusahaan-perusahaan yang sebanding menunjukan bahwa setiap distorsi harus signifikan untuk menunjukkan bahwa penetapan harga dari transaksi afiliasi ini tidak merugikan Pemohon Banding dari perspektif penentuan harga transfer di Indonesia;

bahwa Pemohon Banding juga menyatakan bahwa jika Pihak Terbanding menolak untuk menggunakan MTC sebagai PLI yang sesuai untuk menggunakan TNMM, Laba Operasi ("OM") sebagai PLI lain dapat dipertimbangkan oleh Pihak Terbanding. Dengan menggunakan OM sebagai PLI, OM Pemohon Banding yaitu 10,01% jatuh di atas rentang interkuartil perusahaan pembanding sebesar 4,50% sampai 6,86%;

Argumen 2: Pemilihan metode CUP oleh Pihak Terbanding dengan menggunakan data eksternal tidak sesuai

bahwa Pemohon Banding menyampaikan bahwa pemilihan metode CUP menggunakan data eksternal oleh Pihak Terbanding untuk menganalisis sifat kewajaran dan kelaziman usaha dari harga dimana Pemohon Banding membeli bahan baku pulp dari PTG tidak tepat disaat data internal tersedia. Data internal adalah harga dimana PTG membeli bahan baku pulp dari pemasoknya dan PTG menjual kembali bahan baku pulp ini kepada Pemohon Banding tanpa adanya mark-up;

bahwa perhitungan rinci harga pulp yang dibeli pada Tahun Pajak 2016 oleh PTG dari pemasoknya dapat dilihat pada lampiran 3-1 yang dilampirkan pada surat keberatan. Seperti yang dapat dilihat pada Lampiran 3-1 tersebut, perhitungan

untuk menentukan basket price untuk bulan tertentu telah menggunakan harga beli yang dibayarkan oleh PTG kepada pemasoknya pada periode sebelumnya (biasanya sebelum kuartal atau bulan sebelumnya). Perhitungan basket price dilakukan secara per bulan dan di muka, maka harga yang diharapkan dihitung sesuai dengan jumlah yang diharapkan. Perhitungan harga dan faktur sampel yang disebutkan di atas dijelaskan sebagai berikut:

• Perhitungan basket price untuk Mei 2016, yang dilampirkan pada surat keberatan sebagai Lampiran 3-2, dengan harga pembelian Pemohon Banding dari PTG untuk Mei 2016 dengan harga USD 805/ton. Hal ini sesuai dengan faktur yang dikeluarkan oleh PTG kepada Pemohon Banding pada tanggal 7 Mei 2016 (Lampiran 3-3 yang dilampirkan pada surat keberatan) yang juga menunjukkan harga pulp yang ditagih oleh PTG kepada Pemohon Banding sebesarUSD805/ton.Perhitunganhargadilakukandengan mempertimbangkan harga yang diminta oleh pemasok PTG. Hal ini ditunjukkan dalam Lampiran 3-4 yang dilampirkan pada surat keberatan dimana harga yang dibebankan oleh Sodra kepada PTG sebesar USD 843,11 digunakan dalam perhitungan harga di Lampiran 3-2 yang dilampirkan pada surat keberatan;

• Perhitungan basket price untuk Agustus 2016, yang dilampirkan pada surat keberatan sebagai Lampiran 3-5, dengan harga pembelian Pemohon Banding dari PTG untuk Agustus 2016 dengan harga USD 825/ton. Hal ini sesuai dengan faktur yang dikeluarkan oleh PTG kepada Pemohon Banding pada 31 Agustus 2016 (Lampiran 3-6 yang dilampirkan pada surat keberatan) yang juga menunjukkan harga pulp yang akan dikumpulkan oleh PTG kepada Pemohon Banding adalah USD 825/ton. Perhitungan harga dilakukan dengan mempertimbangkan harga yang diminta oleh pemasok PTG. Hal ini ditunjukkan melalui Lampiran 3-7 yang dilampirkan pada surat keberatan dimana harga yang dibebankan oleh Sodra ke PTG sebesar USD 850 digunakan dalam perhitungan harga di Lampiran 3-5 yang dilampirkan pada surat keberatan;

• Perhitungan basket price untuk September 2016, yang dilampirkan pada surat keberatan sebagai Lampiran 3-8, dengan harga pembelian Pemohon Banding dari PTG untuk September 2016 dengan harga USD 885/ton. Hal ini sesuai dengan faktur yang dikeluarkan oleh PTG kepada Pemohon Banding pada 6

September 2016 (Lampiran 3-9 yang dilampirkan pada surat keberatan) yang juga menunjukkan harga pulp yang dibebankan oleh PTG kepada Pemohon Banding adalah USD 885/ton. Perhitungan harga dilakukan dengan mempertimbangkan harga yang diminta oleh pemasok PTG. Hal ini ditunjukkan dalam Lampiran 3-10 yang dilampirkan pada surat keberatan dimana harga yang dibebankan oleh Sodra ke PTG sebesar USD 856,80 digunakan dalam perhitungan harga di Lampiran 3-8 yang dilampirkan pada surat keberatan;

bahwa sebagaimana ditunjukkan oleh perhitungan harga dan faktur yang telah dilampirkan dalam surat keberatan, dapat disimpulkan bahwa harga dimana Pemohon Banding membeli bahan baku pulp dari PTG sebenarnya sudah sesuai dengan harga dimana PTG memperoleh pulp dari pemasoknya. Oleh karena itu, Pemohon Banding telah membeli bahan baku pulp tersebut dari PTG at cost (harga dasar);

Argumen 3: Koreksi Pihak Terbanding karena contact person yang berbeda dalam invoice tidak mempunyai basis apapun

bahwa Pemohon Banding menyampaikan bahwa meskipun argumen Pihak Terbanding mengenai contact person yang berbeda di Republik Ceko yang digunakan oleh PTG adalah benar, Pihak Terbanding masih tidak memiliki dasar untuk melakukan koreksi karena hal tersebut adalah sesuai dan tidak ada masalah dengan penggunaan contact person untuk menangani hal-hal terkait invoice; Argumen 4: Apabila Pihak Terbanding bersikeras untuk menggunakan metode CUP, Pihak Terbanding seharusnya menggunakan pembanding yang sesuai bahwa Pemohon Banding menyampaikan bahwa sekalipun Pihak Terbanding bersikeras untuk menggunakan metode CUP, Pihak Terbanding seharusnya menggunakan data pembanding yang sesuai. Pihak Terbanding menggunakan PIX Pulp Europe Price NBSKP, indeks harga Eropa untuk pulp, khususnya untuk Northern Bleached Softwood Kraft. Sedangkan Pemohon Banding mengatakan bahwa harga indeks yang paling andal untuk produk yang dibeli oleh PTG adalah indeks harga Hardwood Dissolving Wood, yang diterbitkan oleh Grup CCF (yaitu perusahaan konsultasi di bidang serat kimia dan industri tekstil);

bahwa dengan mengadopsi pendekatan serupa dari Pihak Terbanding menggunakan indeks harga Hardwood Dissolving Wood yang dipublikasikan oleh Grup CCF, Pemohon Banding mengatakan bahwa analisis pembelian dari PTG adalah sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding mengatakan bahwa tabel di atas menjelaskan bahwa, berdasarkan harga indeks yang sesuai, harga pembelian Pemohon Banding dari PTG lebih rendah dibandingkan dengan harga yang tersedia di pasar independen berdasarkan metodologi Pihak Terbanding;

bahwa lebih lanjut lagi, Pemohon Banding menyatakan bahwa tabel di atas dapat menyimpulkan bahwa manfaat yang diperoleh Pemohon Banding dari penghematan biaya dari harga yang lebih rendah pada pulp yang dibeli dari PTG (dibandingkan dengan harga indeks yang paling andal) adalah sebesar USD

9.536.394 atau setara dengan Rp128.302.644.876 (menggunakan kurs untuk 31 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 54/KM.10/2016). Sebaliknya, total biaya pengadaan yang dibayarkan Pemohon Banding kepada PTG hanya Rp14.283.993.205. Karena total penghematan yang diuntungkan dari PTG sebagai hub-procurement centre lebih besar daripada biaya pengadaan, maka ada manfaat finansial yang jelas yang diterima Pemohon Banding dari jasa pengadaan yang disediakan oleh PTG;

bahwa sehubungan dengan argumen Pihak Terbanding mengenai karyawan PTG, risiko persediaan PTG, dan manfaat komersial yang diterima oleh Pemohon Banding, Pemohon Banding telah menanggapi argumen tersebut di poin berikutnya;

bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, koreksi Pihak Terbanding terkait koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp97.729.437.564 seharusnya dibatalkan menjadi NIHIL. Dengan demikian, Pemohon Banding dengan hormat meminta kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk membatalkan koreksi yang dilakukan oleh Pihak Terbanding;

b. Jasa Pembelian Bahan Baku Pulp sebesar Rp14.283.993.205

Menurut Terbanding

bahwa sejalan dengan hasil penelitian atas pembelian bahan baku pulp, Terbanding telah melakukan analisis Fungsi, Aset dan Risiko (FAR) terhadap PTG dan menyimpulkan secara substansial tidak ada peran yang dilakukan oleh PTG terkait proses pembelian bahan baku pulp;

bahwa Terbanding telah melaksanakan pengujian transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa termasuk di dalamnya terkait intra-group services sesuai dengan PER-22JPJ/2013 dan SE-50/PJ/2013, sehingga Terbanding berpendapat koreksi Terbanding sudah tepat dan diusulkan untuk dipertahankan seluruhnya;

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi sebesar Rp14.283.993.205 atas Harga Pokok Penjualan Pemohon Banding sehubungan dengan jasa bahan baku pulp dari PTG oleh Pemohon Banding karena alasan berikut:

1. PTG melakukan fungsi, risiko, dan aset sebagai penyedia jasa pengadaan;

2. Pandangan Pihak Terbanding atas ketidaksesuaian perusahaan-perusahaan pembanding Pemohon Banding yang diterima tidak tepat;

3. Pemohon Banding dengan jelas mendapatkan keuntungan komersial yang diperoleh dari jasa pengadaan yang disediakan oleh PTG; dan

4. Pihak Terbanding tidak memiliki pemahaman yang benar mengenai transaksi dan tidak konsisten dalam analisisnya;

bahwa berikut penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing poin di atas: Argumen 1: PTG melakukan fungsi, risiko, dan aset sebagai penyedia jasa pengadaan

bahwa dalam konteks transaksi ini, PTG bertindak perusahaan pembelian pusat Grup Lenzing yang bergerak di bidang pengadaan pulp. Dalam hal ini, PTG menyediakan jasa untuk pembelian bahan baku pulp termasuk pengadaan pulp secara terpusat dan terkoordinasi;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dibuat oleh Pihak Terbanding sehubungan dengan biaya pengadaan, karena Pihak Terbanding menyatakan bahwa PTG hanya memiliki dua karyawan yang tidak cukup bagi PTG untuk melakukan jasa pengadaan dan bahwa jasa pengadaan dilakukan oleh LAG; bahwa berdasarkan Pedoman OECD paragraf 7.2, disebutkan bahwa:

”.....Such services may include management, coordination and control functions for the whole group. The cost of providing such services may be borne initially by the parent, by one or more specially designated group members (“a group service centre”), or other group members. An independent enterprise in need of a service may acquire the services from a service provider who specialises in that type of service or may perform the service for itself (i.e. in-house). In a similar way, a member of an MNE group in need of a service may acquire it from independent enterprises, or from one or more associated enterprises in the same MNE group (i.e. intra-group), or may perform the service for itself.”

bahwa berdasarkan hal di atas, adalah mungkin bagi penyedia jasa untuk mensubkontrakkan sebagian atau semua jasa kepada penyedia jasa lain, tergantung pada keahlian dan pertimbangan sumber daya. Dalam hal ini, PTG telah mensubkontrakkan jasa di atas ke LAG dan Biocel;

bahwa terlebih lagi, dua personel PTG memiliki keahlian yang cukup untuk menyediakan jasa pengadaan pulp. Personel tersebut terdiri dari Wilhelm Feilmair yang merupakan Kepala Operasi Pulp Lenzing Group dan Johann Kottulinsky yang merupakan Wakil Presiden Biorefinery & Pulp Trading. Dengan demikian, PTG secara efektif memiliki fungsi, risiko, dan aset berikut:

bahwa diskusi yang lebih komprehensif mengenai fungsi, risiko, dan aset di atas dapat dilihat di Dokumen Induk Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2016. Berdasarkan tabel di atas, PTG tidak menanggung risiko ketika pulp yang dipasok kepada Pemohon Banding tidak memenuhi kriteria, dimana risiko terkait dengan pulp diberikan oleh PTG kepada masing-masing pemasok. Sehubungan dengan risiko persediaan, Pemohon Banding memiliki pandangan bahwa PTG, sebagai penyedia jasa pengadaan, tidak harus menanggung risiko persediaan apapun karena pemasok pulp PTG memasok langsung ke entitas-entitas manufaktur. PTG juga tidak memiliki hak hukum atas pulp yang disediakan. Selain itu, berdasarkan Pedoman OECD paragraf 1.60, dinyatakan bahwa:

”The steps in the process set out in the rest of this section for analysing risk in a controlled transaction, in order to accurately delineate the actual transaction in respect to that risk, can be summarised as follows:

1) Identify economically significant risks with specificity (see Section D.1.2.1.1).

2) Determine how specific, economically significant risks are contractually assumed by the associated enterprises under the terms of the transaction (see Section D.1.2.1.2).

3) Determine through a functional analysis how the associated enterprises that are parties to the transaction operate in relation to assumption and management of the specific, economically significant risks, and in particular which enterprise or enterprises perform control functions and risk mitigation functions, which enterprise or enterprises encounter upside or downside consequences of risk outcomes, and which enterprise or enterprises have the financial capacity to assume the risk (see Section D.1.2.1.3).....”

bahwa arena PTG hanya terlibat dalam fungsi pengadaan dalam hal pembelian pulp serta penentuan dan negosiasi spesifikasi produk dan harga, dan PTG tidak melakukan pengendalian kualitas dan fungsi mitigasi risiko untuk pulp yang dibeli, dapat disimpulkan bahwa tidak sesuai untuk PTG jika mereka harus menanggung risiko persediaan karena faktanya bahwa mereka tidak melakukan segala bentuk fungsi pergudangan dan persediaan. Entitas yang menanggung risiko persediaan adalah entitas manufaktur, karena mereka menanggung kelebihan stok sehubungan dengan pulp;

bahwa berkenaan dengan argumen Pihak Terbanding bahwa PTG adalah agen/perantara, Pemohon Banding menyampaikan bahwa meskipun PTG mensubkontrakkan sebagian jasanya kepada LAG dan LBP karena fakta bahwa PTG hanya memiliki dua karyawan, PTG bertanggungjawab penuh atas perannya sebagai hub-procurement centre karena PTG melakukan fungsi jasa pengadaan kepada pihak terkait. Oleh karena itu, PTG memiliki hak untuk menerima mark-up dan peran PTG dalam transaksi adalah penyedia jasa;

PTG menyediakan jasa-jasa sebagai berikut:

Argumen 2: Pandangan Pihak Terbanding atas ketidaksesuaian perusahaan- perusahaan pembanding Pemohon Banding yang diterima tidak tepat

bahwa Pemohon Banding menyampaikan bahwa pandangan Pihak Terbanding atas ketidaksesuaian perusahaan-perusahaan pembanding Pemohon Banding yang diterima ialah tidak tepat karena pemilihan dan penerapan MTC sebagai PLI yang sesuai telah mempertimbangkan fakta bahwa PTG, serta perusahaan pembanding, dapat mensubkontrakkan sebagian atau seluruh jasa yang mereka berikan. Dengan demikian, penggunaan MTC tidak mempengaruhi relevansi analisis tetapi meningkatkan tingkat kesebandingan antara PTG dan perusahaan pembanding. Hal ini karena mark-up PTG dan perusahaan-perusahaan pembanding telah mempertimbangkan fakta bahwa total biaya (denominator indikator tingkat laba) sudah termasuk biaya jasa subkontrak (jika ada), sehingga memastikan kesebandingan yang tinggi antara PTG dan perusahaan pembanding; Argumen 3: Pemohon Banding jelas memperoleh manfaat komersial yang diperoleh dari layanan pengadaan yang disediakan oleh PTG

bahwa Pemohon Banding menyampaikan bahwa pernyataan Pihak Terbanding bahwa Pemohon Banding tidak menerima manfaat apapun sehubungan dengan transaksi tersebut tidak benar. Manfaat Pemohon Banding dalam hal jasa yang diberikan oleh PTG dapat digambarkan sebagai berikut:

• Pemohon Banding diberi pasokan pulp yang stabil dalam jangka pendek dan jangka panjang;

• PTG menyediakan dissolving pulp dari pemasok yang berbeda dari seluruh dunia, yang memberikan efektivitas biaya kepada Pemohon Banding; dan

• Kurangnya pasokan pulp dapat menyebabkan gangguan produksi atau biaya produksi yang lebih tinggi dan dipandang sebagai risiko kritis yang dihadapi Grup Lenzing dan situs serat. Karena fakta ini dan dari uraian di atas jelas bahwa semua kegiatan PTG menguntungkan penerima layanan, karena PTG memastikan bahwa pulp yang dibutuhkan tersedia untuk situs serat (penerima jasa) karena menyangkut kualitas, kuantitas, efektivitas biaya dan waktu sehubungan dengan setiap persyaratan saat ini dan harapan yang diharapkan dari entitas produksi. Situs serat tidak perlu menjalankan fungsi/departemen pembelian pulp mereka sendiri dan khususnya manfaat dari penghematan biaya yang dicapai dengan menggabungkan volume pembelian dengan cara yang terkoordinasi;

bahwa secara khusus, pada posisi Pihak Terbanding bahwa jasa pengadaan yang diberikan oleh PTG tidak memberikan Pemohon Banding harga beli yang lebih baik, Pemohon Banding memiliki pandangan bahwa apabila Pihak Terbanding menggunakan Hardwood Dissolving Wood sebagai pembanding, maka harga transaksi secara konsisten lebih rendah dibandingkan dengan harga Hardwood Dissolving Wood. Lebih lanjut lagi, Pemohon Banding menyatakan bahwa manfaat yang diperoleh Pemohon Banding dari penghematan biaya dari harga yang lebih rendah pada pulp yang dibeli dari PTG (dibandingkan dengan harga indeks yang paling andal) adalah sebesar USD 9.536.394 atau setara dengan Rp128.302.644.876 (menggunakan kurs untuk 31 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 54/KM.10/2016). Sebaliknya, total biaya pengadaan yang dibayarkan Pemohon Banding kepada PTG hanya Rp14.283.993.205. Karena total penghematan yang diuntungkan dari PTG sebagai hub-procurement centre jauh lebih besar daripada biaya pengadaan, maka ada manfaat finansial yang jelas yang diterima Pemohon Banding dari jasa pengadaan yang disediakan oleh PTG. Dengan demikian, Pemohon Banding mendapatkan manfaat dari jasa yang diberikan oleh PTG. Sebagaimana telah diidentifikasi diatas, penghematan Pemohon Banding dari pengaturan tersebut adalah penting;

Argumen 4: Pihak Terbanding tidak memiliki pemahaman yang benar mengenai transaksi dan tidak konsisten dalam analisisnya

bahwa Pemohon Banding menyampaikan bahwa Pihak Terbanding tidak memiliki pemahaman yang benar tentang transaksi dan tidak konsisten dalam analisisnya; bahwa pihak Terbanding tidak sepenuhnya memahami jasa pengadaan dan pembelian transaksi pulp yang dilakukan oleh Pemohon Banding pada Tahun Pajak 2016. Dalam hal ini, Pemohon Banding tidak setuju dengan posisi Pihak Terbanding bahwa PTG telah mendapatkan margin keuntungan dari pembelian pulp oleh Pemohon Banding. Sebagaimana dijelaskan dalam pengajuan sebelumnya, PTG menjual pulpnya dengan biaya tanpa mark-up. Untuk jasa yang disediakan dalam pengadaan pulp tersebut, PTG dikompensasi melalui biaya jasa yang diterima dari berbagai penerima jasa termasuk Pemohon Banding;

bahwa pihak Terbanding tidak konsisten dalam analisisnya. Pihak Terbanding berpendapat bahwa biaya jasa pengadaan seharusnya tidak dibebankan kepada Pemohon Banding oleh PTG karena PTG telah mendapatkan margin keuntungannya dari penjualan pulp kepada Pemohon Banding. Namun, walaupun Pihak Terbanding berpendapat demikian, Pihak Terbanding tetap melakukan koreksi terhadap harga pembelian pulp dan biaya jasa pengadaan Pemohon Banding. Mengingat bahwa Pihak Terbanding telah melakukan koreksi atas harga pembelian pulp Pembayar Pajak, Pihak Terbanding seharusnya tidak melakukan koreksi atas biaya jasa pengadaan;

bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, koreksi Pihak Terbanding terkait Jasa Pembelian Bahan Baku Pulp sebesar Rp14.283.993.205 seharusnya dibatalkan menjadi NIHIL. Dengan demikian, Pemohon Banding dengan hormat menyampaikan kepada Majelis Hakim yang Terhormat bahwa koreksi yang dilakukan oleh Pihak Terbanding harus dibatalkan;

2. Sengketa Penyesuaian Biaya Usaha Lainnya sebesar Rp60.547.416.613 Menurut Terbanding:

bahwa Terbanding mempertahankan koreksi atas Penyesuaian Biaya Usaha Lainnya sebesar Rp60.547.416.613. Terbanding menolak permohonan keberatan Pemohon Banding dengan berdasarkan data dan fakta, sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi dasar koreksi Terbanding adalah tidak tersedianya dokumentasi yang memadai untuk membuktikan adanya eksistensi dan perolehan manfaat jasa;

2. Bahwa berdasarkan penelitian atas output jasa dalam bentuk email, Terbanding mengidentifikasi bahwa sebagian email yang dikategorikan sebagai bukti pemberian jasa oleh Pemohon Banding tersebut baru diminta dalam kurun waktu pemeriksaan yang dimulai sejak bulan April 2018. Terkait realisasi pemberian jasa sesuai shared service agreement tidak dapat ditelusuri secara sistematis realisasi jasa yang sebenarnya karena tidak ada laporan tertulis yang terdokumentasi dengan baik proses pemberian jasa dan output akhirnya, misalnya dokumentasi dalam bentuk time sheet atau job sheet;

3. Bahwa berdasarkan penelitian atas bukti dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding selama proses keberatan pada dasarnya

sama dengan yang telah disampaikan Pemohon Banding pada saat proses pemeriksaan;

4. Dengan demikian, Terbanding berpendapat koreksi Terbanding sudah tepat dan diusulkan untuk dipertahankan seluruhnya;

Menurut Pemohon Banding:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi sebesar Rp60.547.416.613 atas biaya usaha lainnya dari Pemohon Banding terkait dengan pembayaran Pemohon Banding atas jasa bersama dan jasa TI kepada pihak-pihak afiliasi. Pemohon Banding memberikan bukti yang jelas di bagian selanjutnya dari surat ini bahwa koreksi pajak tidak sesuai dan meminta Pihak Terbanding untuk membatalkan koreksi pajak;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dibuat oleh Pihak Terbanding karena alasan berikut:

1. Analisis kewajaran dan kelaziman usaha sesuai dengan Dokumentasi Penentuan Harga Transfer sudah tepat;

2. Jasa bersama dan jasa TI yang diterima oleh Pemohon Banding adalah nyata; dan

3. Pernyataan Pihak Terbanding sehubungan dengan biaya R&D adalah salah;

4. Penjelasan mengenai sifat dan rincian biaya sebesar Rp 7.934.008.730 dan biaya R&D sebesar Rp11.280.493.200;

Argumen 1: Analisis kewajaran dan kelaziman usaha dalam Dokumentasi Penentuan Harga Transfer Pemohon Banding sudah tepat

bahwa Pemohon Banding telah melakukan analisis Penentuan Harga Transfer untuk membuktikan sifat kewajaran dari jasa bersama (shared service) dan jasa TI yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada pihak afiliasi dan analisis menunjukkan bahwa transaksi dengan pihak-pihak afiliasi yang dilakukan oleh Pemohon Banding telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha; bahwa Metode TNMM telah dilakukan seperti yang digambarkan dalam Dokumentasi Penentuan Harga Transfer untuk Tahun Pajak 2016 dengan MTC yang dipilih sebagai indikator tingkat laba (PLI) untuk transaksi, sedangkan LAG dan penyedia layanan TI dipilih sebagai pihak yang diuji untuk jasa bersama (shared service) dan jasa TI;

bahwa secara khusus, sehubungan dengan pendapat Pihak Terbanding bahwa LAG bukan entitas yang lebih sederhana, Pemohon Banding memiliki pandangan bahwa LAG adalah entitas yang lebih sederhana dalam konteks transaksi tersebut. Di bawah ini adalah profil fungsi, aset, dan risiko LAG sebagai penyedia jasa dan Pemohon Banding sebagai penerima jasa;

bahwa dengan demikian, berdasarkan fungsi yang dilakukan, risiko yang diasumsikan dan aset yang dimiliki, dapat disimpulkan bahwa LAG adalah entitas yang lebih sederhana untuk transaksi ini;

bahwa untuk transaksi jasa bersama, MTC dari perusahaan pembanding yang diterima menghasilkan kisaran antar-kuartil 4,25% hingga 10,66%, dengan median 8,44%. Mengingat hal ini, mark-up 5% atas biaya total untuk jasa bersama yang diberikan kepada Pemohon Banding oleh LAG berada dalam rentang antar kuartil dan oleh karena itu dianggap sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;

bahwa untuk transaksi jasa TI, MTC dari perusahaan pembanding yang diterima menghasilkan rentang antar-kuartil 4,92% hingga 10,22%, dengan median 8,38%. Dengan ini, mark-up 5% atas biaya total untuk jasa TI yang diberikan kepada Pemohon Banding oleh penyedia jasa TI berada dalam rentang antar-kuartil dan oleh karena itu dianggap sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha; bahwa apabila Pihak Terbanding tetap berpendapat bahwa LAG adalah entitas yang lebih kompleks, maka entitas yang lebih sederhana dalam transaksi Pemohon Banding dengan Pihak Afiliasinya adalah Pemohon Banding sendiri. Dalam hal ini Pemohon Banding memiliki profitabilitas MTC sebesar 12,14%, yang berada di atas rentang antar-kuartil dari perusahaan-perusahaan yang sebanding. Dengan demikian, penentuan harga transfer tidak merugikan dari sudut pandang harga transfer Indonesia;

Argumen 2: Jasa bersama dan jasa TI yang diterima oleh Pemohon Banding adalah nyata

bahwa Pemohon Banding menerima jasa bersama dan jasa TI yang memang telah digunakan dan memberikan Pemohon Banding manfaat komersial. Penggunaan dan manfaat komersial yang diterima oleh Pemohon Banding dalam hal jasa bersama dapat digambarkan sebagai berikut:

bahwa penggunaan dan manfaat yang diterima oleh Pemohon Banding dalam hal jasa TI dapat digambarkan sebagai berikut:

bahwa seperti yang ditunjukkan melalui penjelasan di atas dan dokumen pendukung yang telah dilampirkan pada surat keberatan, Pemohon Banding jelas telah menggunakan dan mendapatkan manfaat komersial. Dengan demikian, jasa- jasa tersebut tidak disediakan hanya karena LAG adalah entitas induk dari Pemohon Banding;

Alasan 3: Pihak Terbanding tidak memahami sifat dari bagian R&D dari jasa bersama yang dibayar oleh Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi bagian R&D dari biaya jasa bersama yang dibayarkan oleh Pemohon Banding, dimana Pemohon Banding berpandangan bahwa Pihak Terbanding tidak sepenuhnya memahami sifat dari biaya yang disebutkan di atas;

bahwa pihak Terbanding menyatakan bahwa, dengan dasar Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat 1 huruf J, satu-satunya kegiatan R&D yang dapat dikurangkan adalah jika kegiatan tersebut diadakan di Indonesia sehingga kegiatan R&D yang diterima oleh Pemohon Banding tidak dapat dikurangkan. Undang- undang menyatakan sebagai berikut:

"Jumlah penghasilan kena pajak untuk Pemohon Banding dalam negeri dan pendirian tetap ditentukan berdasarkan pendapatan bruto dikurangi dengan biaya untuk memperoleh, mengumpulkan dan mempertahankan pendapatan, termasuk: ...... (j) donasi dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur oleh Peraturan Pemerintah .... ”

bahwa selanjutnya, mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 93/2010 tentang Sumbangan Manajemen Bencana Nasional, Penelitian dan Pengembangan, Fasilitas Pendidikan, Pengembangan Olahraga, Dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Pendapatan Bruto, kata "sumbangan" mengacu pada:

"Bantuan yang diberikan oleh Pemohon Banding, yang meliputi sumbangan dalam kerangka manajemen bencana nasional, penelitian dan pengembangan, fasilitas pendidikan, dan dalam konteks pembinaan olahraga."

bahwa berdasarkan hal di atas, bagian R&D dari biaya jasa bersama yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada pihak afiliasi jelas tidak dapat dikategorikan sebagai "sumbangan", sehingga tidak dapat merujuk ke Undang- undang Pajak Penghasilan Pasal 6 Ayat 1 huruf j dan Peraturan Pemerintah No. 93/2010. Sebaliknya, Pemohon Banding sebenarnya telah menerima dan menggunakan jasa yang disediakan oleh LAG dimana biaya jasa tersebut adalah kompensasi LAG untuk menyediakan jasa tersebut kepada Pemohon Banding.

Argumen 4: Penjelasan mengenai sifat dan rincian biaya sebesar Rp7.934.008.730 dan biaya R&D sebesar Rp11.280.493.200

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas pernyataan Pihak Terbanding mengenai rincian biaya sebesar Rp7.934.008.730 yang mengatakan bahwa nilai tersebut tidak ada penjelasannya. Pemohon Banding berpendapat bahwa biaya sebesar Rp7.934.008.730 sebagai bagian dari biaya jasa bersama (shared services) dan jasa TI yang totalnya berjumlah Rp60.547.416.613;

bahwa demikian pula dengan biaya terkait cost center 61100 sejumlah Rp2.313.627.730. Biaya tersebut merupakan bagian dari biaya jasa bersama (shared services) dan jasa TI, contohnya adalah biaya yang berkaitan dengan pelatihan seperti taksi dan biaya transportasi;

bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, koreksi Pihak Terbanding terkait Biaya Usaha Lainnya sebesar Rp60.547.416.613 seharusnya dibatalkan menjadi NIHIL. Dengan demikian, Pemohon Banding dengan hormat menyampaikan kepada Majelis Hakim yang Terhormat bahwa koreksi yang dilakukan oleh Pihak Terbanding harus dibatalkan;

Sengketa Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp28.014.734.735

bahwa Koreksi yang dilakukan Terbanding atas penyesuaian fiskal positif terdiri atas:

a. Imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatanRp 25.459.508.596

b. Pengeluaran untuk objek imbalan dalam bentuk natura Rp 2.555.226.139 Rp 28.014.734.735

a. Imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan sebesar Rp25.459.508.596 Menurut Terbanding

bahwa berdasarkan identifikasi Terbanding, akun 410024, 418024 dan 418224 secara natura merupakan akun di kelompok wage dan salary tidak termasuk dalam akun yang diekualisasikan. Ketiga akun tersebut juga bukan merupakan objek koreksi fiskal positif khususnya untuk perkiraan penggantian dan imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan;

bahwa pemberian fasilitas medical allowance menurut Terbanding merupakan pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh, tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besamya Penghasilan Kena Pajak;

bahwa dalam hal pengalokasian biaya medical allowance merupakan pembayaran premi asuransi yang dibayarkan oleh pemberi kerja, atau pembayaran dalam bentuk reimbursement seharusnya menjadi objek pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana diatur dalam PER-32/PJ/2015 jo. PER-16/PJ/2016;

bahwa berdasarkan surat keberatan, Pemohon Banding pada dasarnya tidak menyangkal temuan Terbanding bahwa ketiga akun tersebut tidak termasuk akun yang diekualisasikan dan juga tidak dilakukan koreksi fiskal positif pada pos penggantian dan imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan;

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan sebesar Rp25.459.508.596, yang terdiri dari akun Wages – Medical Allowance sebesar Rp18.426.310.386, Salaries – Medical Allowance sebesar Rp5.476.045.953, dan Salaries Expats – Medical Allowance sebesar Rp1.557.152.257;

bahwa perlu Pemohon Banding jelaskan bahwa akun Wages – Medical Allowance sebesar Rp18.426.310.386, Salaries – Medical Allowance sebesar Rp5.476.045.953, merupakan biaya yang berkaitan dengan pembayaran premi asuransi kesehatan untuk karyawan lokal Pemohon Banding. Dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh, penghasilan bruto dapat dikurangi dengan biaya premi asuransi merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;

bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh menyebutkan sebagai berikut:

(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Pemohon Banding dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

1. Biaya pembelian bahan;

2. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;

3. Bunga, sewa, dan royalti;

4. Biaya perjalanan;

5. Biaya pengolahan limbah;

6. Premi asuransi;

7. ….

bahwa lebih lanjut Pasal 35 ayat (3) UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 menyebutkan bahwa:

“Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.”

bahwa sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan di atas, kesehatan baik mental dan fisik para karyawan merupakan tanggung jawab Pemohon Banding dan pembayaran premi asuransi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemohon Banding. Sehingga dapat disimpulkan bahwa biaya premi asuransi ini merupakan biaya yang wajar dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;

bahwa selanjutnya, perlu Pemohon Banding jelaskan bahwa akun Salaries Expats

– Medical Allowance sebesar Rp1.557.152.257 merupakan biaya yang dikeluarkan atas dasar klaim (reimbursement) dari karyawan expatriat. Dimana karyawan Pemohon Banding menerima klaim medical tersebut dalam bentuk tunai (“Benefit in Cash”) dan bukan dalam bentuk natura (“Benefit in Kind”);

bahwa dimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh menyatakan sebagai berikut:

(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Pemohon Banding dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

1. Biaya pembelian bahan

2. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang

bahwa lebih lanjut, ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh menyebutkan bahwa:

“(1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Pemohon Banding

dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

a. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;”

bahwa dengan demikian, biaya premi asuransi dan penggantian klaim biaya kesehatan dalam bentuk tunai merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan dokumen pendukung terkait koreksi penyesuaian fiskal positif atas Imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan sebesar Rp25.459.508.596 pada saat pembahasan akhir selama proses pemeriksaan. Namun Terbanding tidak mempertimbangkan dokumen- dokumen yang telah Pemohon Banding sampaikan dan tetap mempertahankan koreksinya;

bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, koreksi Terbanding terkait imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan sebesar Rp25.459.508.596 seharusnya dibatalkan menjadi NIHIL;

b. Pengeluaran untuk objek imbalan dalam bentuk natura sebesar Rp2.555.226.139

Menurut Terbanding

bahwa berdasarkan penelitian Terbanding, biaya dalam cost center (34510, 51235, 51330, 51340) bukan merupakan objek koreksi fiskal positif yang dilakukan oleh Pemohon Banding dan dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan;

bahwa pemberian fasilitas guest house, klinik dan colony housing merupakan pemberian dalam bentuk natura dan bagi pegawai Pemohon Banding tidak diperhitungkan sebagai objek PPh 21. Fasilitas tersebut tidak berkaitan secara langsung dengan operasional Pemohon Banding tetapi lebih kepada pribadi pegawai Pemohon Banding;

bahwa sesuai dengan Pasal 13 PP 94/2010, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak;

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi pengeluaran untuk objek imbalan dalam bentuk natura sebesar Rp2.555.226.139, karena pada dasarnya biaya-biaya yang dicatat pada 4 akun cost center tersebut merupakan biaya yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding dan juga berkaitan dengan fasilitas yang diberikan untuk para tamu (customer) Pemohon Banding; bahwa berikut ini Pemohon Banding jelaskan natura terkait masing-masing cost centre tersebut:

(1) 34510 Civil-Colony Maintenance merupakan cost center atas biaya yang berkaitan dengan proyek yang dilakukan oleh vendor, dimana vendor tersebut menginap di Colony karena jarak pabrik Pemohon Banding yang jauh dan agar pekerjaan yang dilakukan oleh vendor Pemohon Banding lebih efisien dan cepat selesai.

(2) 51235 Clinic merupakan cost center yang atas biaya yang berkaitan dengan fasilitas kesehatan yang Pemohon Banding berikan bagi seluruh karyawan Pemohon Banding, baik karyawan pabrik maupun karyawan kantor. Hal ini merupakan bagian dari Kesepakatan Kerja Bersama (“KKB”) dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (“SPSI”).

Dimana hal ini telah sesuai dengan Pasal 35 ayat (3) UU Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa:

“Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.”

(3) 51330 Guest House merupakan cost center yang berkaitan dengan fasilitas tamu, dimana karena jauhnya jarak pabrik Pemohon Banding dan harga hotel yang mahal, maka tamu yang datang dari luar kota atau luar daerah yang datang dapat menginap di guest house.

(4) 51340 Colony Housing merupakan cost center yang berkaitan dengan perumahan karyawan yang diperuntukan khusus bagian produksi, dimana bagian produksi ini dapat dipanggil sewaktu-waktu atau bekerja 24 jam, apabila terjadi masalah dengan proses produksi.

bahwa dimana biaya-biaya yang terdapat di dalam 4 cost center tersebut merupakan biaya yang berkaitan dengan kegiatan operasional Pemohon Banding dan bukanlah pemberian natura, serta diperlukan dalam rangka untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sesuai dengan Pasal 6 ayat

(1) UU PPh;

bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan dokumen pendukung terkait koreksi penyesuaian fiskal positif atas Pengeluaran untuk objek imbalan dalam bentuk natura sebesar Rp2.555.226.139 pada saat pembahasan akhir selama proses pemeriksaan. Namun Terbanding tidak mempertimbangkan dokumen- dokumen yang telah Pemohon Banding sampaikan dan tetap mempertahankan koreksinya;

bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, sudah seharusnya koreksi biaya pengeluaran untuk objek imbalan dalam bentuk natura sebesar Rp2.555.226.139 dibatalkan menjadi NIHIL

4. Koreksi Penyesuaian Fiskal Negatif sebesar Rp4.258.864.801

bahwa Koreksi yang dilakukan Terbanding atas penyesuaian fiskal positif terdiri atas:

a. Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskalRp472.975.141

b. Penyesuaian fiskal negatif lainnyaRp 4.055.889.660 Rp 4.528.864.801

a. Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal sebesar Rp472.975.141

Menurut Terbanding

bahwa sesuai dengan penjelasan pada pos koreksi pengeluaran untuk objek imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan, Terbanding melakukan koreksi

positif terhadap depresiasi fiskal atas 13 item aset tetap yang terkait dengan fasilitas guest house, klinik dan colony housing yang merupakan beban atas penghasilan yang bukan objek pajak sehingga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Pemohon Banding untuk menghitung penghasilan kena pajak menurut Pasal 13 PP 94/2010;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan keberatan dengan alasan yang pada intinya sama dengan pos koreksi atas pengeluaran untuk objek imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, diatur bahwa Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Pemohon Banding dalam negeri dan bentuk usaha tetap, termasuk biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak;

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding terkait selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal sebesar Rp472.975.141. Sesuai dengan penjelasan Pemohon Banding pada poin 3 terkait pengeluaran untuk objek imbalan dalam bentuk natura di atas, Pemohon Banding juga tidak setuju apabila atas biaya penyusutan yang diasumsikan oleh Terbanding sebagai pemberian natura tersebut dikoreksi karena biaya-biaya yang dicatat di 4 cost center tersebut merupakan biaya yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding dan juga berkaitan dengan fasilitas yang diberikan untuk para tamu (customer) Pemohon Banding. Dengan demikian, koreksi Terbanding terkait selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal sebesar Rp472.975.141 seharusnya dibatalkan;

b. Penyesuaian fiskal negatif lainnya sebesar Rp4.055.889.660

Menurut Terbanding

bahwa menurut Terbanding koreksi positif atas koreksi fiskal negatif yang dilaporkan Pemohon Banding yang berasal dari tiga akun yaitu akun 407017, 418223 dan 478001 yang memiliki natur sebagai biaya penysihan, sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh tidak dapat dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh, diatur untuk menentukan besamya Penghasilan Kena Pajak bagi Pemohon Banding dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan pembentukan atau pemupukan dana cadangan;

bahwa Pemohon Banding tidak termasuk yang dikecualikan untuk pembentukan atau pemupukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c angka 1 s.d. 6 UU PPh;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh, pembentukan atau pemupukan dana cadangan merupakan beda tetap sehingga terhadap realisasi pengeluaran biaya yang dicadangkan tidak dapat dilakukan koreksi fiskal negatif; Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding terkait penyesuaian fiskal negatif lainnya sebesar Rp4.055.889.660, dimana koreksi atas provisi/cadangan seharusnya dilakukan dengan mengacu pada movement akun neraca sesuai dengan perlakuan perpajakan dan akuntansi atas provisi/cadangan; bahwa berikut adalah movement atas akun neraca terkait dengan biaya pencadangan tersebut:

• 407017 Material cost – consumption of other chemicals sebesar Rp1.245.105.000

Provision Written Down of Raw Material Inventories

Ending Balance Dec 31,20169.942.640.000

Beginning Balance Dec 31,201510.896.596.000

Provision Movement(953.956.000)

Exchange Gain on Provision of Written Down of Raw

(291.149.000)

Material Inventories

TOTAL MOVEMENT(1.245.105.000)

• 418223 Salaries expats – other allowance Rp 2.668.003.200

P

rov

isio

n

E

xpa

t

C

o

m

pensation

EBPECTnding Balance D

ec 31,2

01

60

14.2

932

022

...078

550

247

...482

000

000

eginning Balanc

e Dec 3

1,2

15

15.7

rovision Movem

ent

(1.4

)

xchange Gain o

n Provis

ion

of E

x

p

at S

e

rv

ic

e

(4

2

0

.1

0

1

.8

0

0

)

ompensation

OTAL MOVEM

ENT

(1.9

1

0

.1

5

4

.2

0

0

)

bahwa terkait dengan koreksi Terbanding atas akun Salaries expats – other allowance, Pemohon Banding berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah tidak tepat, dimana koreksi fiskal positif yang telah Pemohon

Banding lakukan pada perhitungan PPh Badan adalah sebesar Rp1.910.154.200, sedangkan Terbanding melakukan koreksi sebesar Rp2.668.033.200;

• 478001 Bad debt provision (export) Rp 142.781.460

P

ro

visio

n

Ba

d

De

b

t

s

E

x

pense

EBPETOnerxding Bala

nce D

ec 31,2

01

60

2

3416922057.....176465829561451.....449389666560406

ginning B

alanc

e Dec 3

1,2

15

3

ovision M

ovem

ent

(1

)))

change G

ain o

n Provis

ion

of B

a

d D

e

bt E

x

p

e

n

se

(

TAL MO

VEM

ENT

(1

bahwa sesuai dengan movement provisi di atas, sesungguhnya Pemohon Banding telah mengikuti perlakuan akuntansi dan perpajakan terkait provisi dimana provisi ini merupakan beda temporer yang harus dikoreksi. Pemohon Banding telah melakukan koreksi fiskal positif saat pembentukan cadangan di tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, dengan mengikuti asas konsistensi maka pada tahun 2016, yaitu saat terjadi realisasi/reversal maka Pemohon Banding melakukan koreksi fiskal negatif;

bahwa lebih lanjut, Terbanding juga tidak konsisten dalam melakukan koreksi dimana Terbanding berpendapat bahwa suatu bentuk penyisihan atau pencadangan akan selalu dikoreksi fiskal positif. Perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa Pemohon Banding telah melakukan koreksi fiskal positif pada saat pembentukkan pencadangan tersebut dengan menggunakan pendekatan yang sama, yaitu movement akun neraca. Akan tetapi, Terbanding tidak melakukan koreksi fiskal negatif atas akun-akun provisi tersebut pada saat terjadinya realisasi atas pencadangan;

bahwa menurut Pemohon Banding, koreksi biaya pencadangan ini merupakan beda temporer, karena pada saat pembentukan cadangan, secara komersial dapat diakui pembebanannya tetapi secara fiskal tidak dapat dibiayakan. Sehingga, pada saat terjadinya pembayaran/saat terjadinya realisasi atas pencadangan yang telah dilakukan sebelumnya, Pemohon Banding seharusnya berhak untuk membiayakan realisasi tersebut secara fiskal yang menyebabkan adanya koreksi fiskal negatif. Jika hal tersebut tidak diperbolehkan, maka akan merugikan Pemohon Banding dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, argumen Terbanding yang menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh, pembentukan atau pemupukan dana cadangan merupakan beda tetap sehingga

terhadap realisasi pengeluaran biaya yang dicadangkan tidak dapat dilakukan koreksi fiskal negatif, nyata-nyata tidak benar;

bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan dokumen pendukung terkait koreksi penyesuaian fiskal negatif atas Penyesuaian fiskal negatif lainnya sebesar Rp4.055.889.660 pada saat pembahasan akhir selama proses pemeriksaan. Namun Terbanding tidak mempertimbangkan dokumen-dokumen yang telah Pemohon Banding sampaikan dan tetap mempertahankan koreksinya;

bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, koreksi Terbanding terkait penyesuaian fiskal negatif lainnya sebesar Rp4.055.889.660 seharusnya dibatalkan menjadi NIHIL;

IV. Kesimpulan dan Usul Pemohon Banding

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa:

1. Surat Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU KUP serta Pasal 35, 36, dan 37 UU Pengadilan Pajak;

2. Pemohon Banding telah menyampaikan alasan dan argumen yang jelas dan disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak Yang Terhormat agar:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding, sehingga pajak terutang menjadi sebagai berikut:

M enurut

No

.Uraian

P emohon Banding

(Rp)

1

Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto

7.276.593.567.637

2

Harga Pokok Penjualan

6.231.637.742.644

3

Penghasilan Bruto atau Laba Bruto ( 1 – 2 )

1.044.955.824.993

4

Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha

255.762.744.576

5

Penghasilan neto dalam negeri ( 3 – 4 )

789.193.080.417

6

Penghasilan neto dalam negeri lainnya:

Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan

7

-

penghasilan neto

8

Penyesuaian Fiskal

a. Penyesuaian Fiskal Positif

107.348.879.056

b. Penyesuaian Fiskal Negatif

29.198.522.416

c. Jumlah ( a – b )

78.150.356.640

9

Penghasilan neto luar negeri

-

10

Jumlah Penghasilan Neto ( 5 + 6.e - 7 + 8.c + 9 )

867.343.437.057

11

Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib

-

12

Kompensasi Kerugian

-

13

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

-

14

Penghasilan Kena Pajak ( 10 - 11 - 12 -13 )

867.343.437.057

15

PPh Terutang (Tarif x 14)

216.835.859.250

Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitun

gka

n

16

-

tahun lalu

17

Jumlah PPh Terutang (15 + 16)

216.835.859.250

18

Kredit Pajak:

c. Dibayar sendiri:

c.1. PPh Pasal 22

32.486.873.240

c.2. PPh Pasal 25

45.480.402.544

c.3. PPh Pasal 29

138.868.583.466

c.7. Jumlah ( c.1 + c.2 + c.3 + c.4 + c.5 + c.6 )

216.835.859.250

e. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a + b.6 +

c.7

-

216.835.859.250

d.1)

19

Pajak yang tidak/kurang dibayar (17 - 18.e)

-

20

Sanksi Administrasi:

a. Bunga Pasal 13(2) KUP

-

21

Jumlah P P h yang kurang (lebih) bayar ( 19+20)

-

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S- 1506/WPJ.19/2020 tanggal 30 Juni 2020 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

KETENTUAN FORMAL

bahwa berdasarkan penelitian surat banding pemohon banding nomor 005/AC/I/2020 tanggal 11 Maret 2020 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 11 Maret 2020, diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. Banding diajukan dengan surat banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;

b. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;

c. Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding;

d. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggalditerimaSuratKeputusanTerbandingNomorKEP- 01887/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 13 Desember 2019, yaitu tanggal 13 Desember 2019;

e. Surat banding dilampiri salinan surat keputusan yang dibanding, yaitu Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-01887/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 13 Desember 2019;

f. Jumlah pajak yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan kurang bayar sejumlah Rp0,- sehingga pajak yang harus dilunasi terlebih dahulu oleh pemohon banding sebelum mengajukan banding sebesar Rp0,-;

g. Surat banding ditandatangani oleh Venkatachalam Sundararajan selaku Direktur Teknis;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan banding Pemohon Banding sepanjang telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 35 ayat (1) dan (2) dan Pasal 36 ayat (1), (2), (3) dan (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

URAIAN MENGENAI KETETAPAN SEMULA, KEBERATAN DAN KEPUTUSAN ATAS KEBERATAN

bahwa SKPKB Pajak Penghasilan nomor 00023/206/16/092/18 tanggal 31 Oktober 2018 Tahun Pajak 2016 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor: tanggal diterbitkan oleh Terbanding berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Terbanding nomor LAP-109/PJ.0401/2018 tanggal 26 Oktober 2018, dengan perhitungan sebagai berikut:

bahwa atas ketetapan pajak tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat nomor 033/AC/I/2019 tanggal 29 Januari 2019 yang diterima Terbanding tanggal 30 Januari 2019 berdasarkan LPAD Nomor PEM:01000874\092\jan\2019 tanggal 30 Januari 2019;

bahwa atas surat keberatan Pemohon Banding telah diterbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-01887/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang memutuskan sebagai berikut:

a. Menolak keberatan Pemohon Banding dalam suratnya nomor 033/AC/I/2019 tanggal 29 Januari 2019;

b. Mempertahankan jumlah pajak yang Iebih dibayar dalam SKPKB Pajak Penghasilan nomor 00023/206/16/092/18 tanggal 31 Oktober 2018 Tahun Pajak 2016 dengan rekapitulasi jumlah pajak yang masih harus dibayar sebagai berikut:

ANALISA POKOK SENGKETA

bahwa setelah membaca surat banding, mempelajari Laporan Penelitian Keberatan, berkas surat menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, surat keberatan pemohon banding, dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari Pemohon Banding sebagai berikut: Pokok sengketa

Menurut Pemohon Banding

bahwa sebagaimana tercantum dalam Surat Banding Nomor 005/AC/I/2020 tanggal 11 Maret 2020;

Menurut Terbanding

Pembahasan Sengketa

1. Sengketa atas Koreksi Harga Pokok Penjualan

a. Pada saat proses pemeriksaan

Pembelian Bahan Baku Pulp

Koreksi cfm SPHP

bahwa koreksi positif atas akun 407019 material cost - consumption of pulp berdasarkan analisis kewajaran transfer pricing atas pembelian bahan baku pulp yang lebih tinggi dari harga pasar (quoted price) sebesar Rp97.729.437.564,-; Fakta

• Menurut dokumen analisis harga transfer (local document) Wajib Pajak (TP doc.), Pemohon Banding melakukan pembelian pulp dissolving wood pulp (DWP) melalui pihak afiliasi Pulp Trading GmbH (PTG). PTG menggunakan harga rata-rata biaya (harga yang berbeda dari semua pemasok dirata-ratakan untuk sampai pada satu harga rata-rata tunggal; "basket price") ditambah premi kualitas (jika kualitas pulp lebih tinggi) atau dikurangi diskon kualitas (jika kualitas pulp lebih rendah) dipasok untuk memperhitungkan nilai dan kualitas DWP yang berbeda;

• Berdasarkan schedule 3 Pulp Purchasing Agreement, formula untuk menentukan purchase price yaitu Average cost price per ADMT plus/minus quality premium/discount. Basis perhitungan adalah pesanan triwulanan dan harga bulanan supplier;

• Sesuai data rekapitutasi pembelian pulp Pemohon Banding, harga satuan berubah dalam satuan bulan;

• Menurut dokumentasi transfer pricing (TP doc.) Wajib Pajak halaman 73, Pemohon Banding menerapkan metode transactional net margin method (TNMM) untuk menguji prinsip kewajaran pembelian DWP;

• Sesuai laporan keuangan auditan catatan 20, dalam bulan Januari 2012 Pemohon Banding melakukan perjanjian Pulp Purchasing Service Agreement dengan PTG yang ditunjuk sebagai supplier pulp eksklusif oleh Grup Lenzing dalam hal ini induk perusahaan yaitu Lenzing Aktiengesellschaft untuk selanjutnya disebut Lenzing AG atau LAG;

• Menurut catatan 9 laporan keuangan auditan LAG memiliki 44,27% saham Wajib Pajak dan merupakan pemegang saham mayoritas;

• Berdasarkan laporan tahunan Lenzing AG halaman 135 (sumber: ttps://www.lenzing.com/index.php?type=88245&tx_filedownloads_file%5bfileNa

me°/05d=fileadmin/content/PDF/07_Finanzen/Geschaeftsberichte/EN/GB_2016 _EN.pdf yang diakses terakhir tanggal 25 September 2018) dinyatakan bahwa kepemilikan Lenzing AG atas PTG adalah 100%;

• Menurut data dari Orbis yang diperoleh tim pemeriksa dari account representative Pemohon Banding di KPP Wajib Pajak Besar Dua, jumlah pegawai Wajib Pajak sebanyak 2 orang;

• Quoted price untuk pulp diperoleh dari PIX Pulp Europe Index. Uraian index pulp tersebut yang diperoleh dari website http://www.foexii dengan deskripsi sebagai berikut yang bersumber dari PIX Pulp Europe Price Indices Methodology and Specifications dari http://lbex.filpix-methodologies-policies/ yang diakses pada tanggal 3 September 2018;

The PIX pulp benchmark index is calculated and confirmed by FOEX based on confidential price information of actual, physical trades of pulp, collected on a weekly basis by telephone and email from companies trading in pulp. II represents the gross price agreed on contract business for pulp used for paper or paperboard production.

The method of index calculation is fixed. The index has a large market coverage and a stable group of price providers from week to week. The rules for index calculation and the method have been approved by European financial regulatory bodies and by the European Commission DG IV (anti-trust).

• Data Quoted price diperoleh dari terminal Bloomberg yang aksesnya tersedia di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;

• Sesuai commercial Invoice dari PTG kepada Wajib Pajak. terdapat inforrnasi contact person Machalkova Marcela dengan nomor telepon +420 558 46 2491 dan telefax +420 558 46 3700. Kode nomor 420 merupakan country code negara Czech Republic sementara kode telepon negara Austria yaitu 43 (+43);

• Informasi yang diperoleh dalam proses wawancara dengan Head of Purchasing pada 16 Agustus 2018 sebagat berikut:

- PTG merupakan afiliasi dari wajib pajak;

- Wajib Pajak mernberitahukan kebutuhan bahan baku pulp kepada PTG; Setelah menerima invoice dari PTG. Wajib Pajak baru membuat PO dengan harga PO mengacu ke invoice PTG;

- Pada umumnya grade pulp adalah pnme;

- Ada pulp unit di Lenzing AG yang dikepalai oleh senior VP yang terlibat di PTG untuk pembeiian pulp;

- Pricing mechanism dinamakan basket price. Supplier memberi harga kepada PTG lalu PTG merata-ratakannya dan menambahkan biaya transportasi. Wajib Pajak tidak terlibat dalam formulasi basket price dan juga proses negosiasi dengan supplier pulp;

- Sebagai bench mark menggunakan foex Index khususnya PIX NBSKP Europe Index;

Pengujian oleh Pemeriksa:

• PTG memiliki hubungan istimewa dengan Pemohon Banding karena menurut lampiran khusus 3A SPT Tahunan PPh Pemohon Banding tahun pajak 2016. dilaporkan daftar pihak yang memiliki hubungan istimewa termasuk didalamnya adalah PTG. Sementara berdasarkan lampiran V SPT Tahunan PPh Pemohon Banding tahun pajak 2016 dilaporkan Lenzing AG sebagai pemegang saham terbesar dengan proporsi 44,2648%;

• Lebih lanjut menurut catatan 17 laporan keuangan auditan, PTG berada dibawah entitas pengendali yang sama dan berdasarkan laporan tahunan Lenzing AG hataman 135 dinyatakan bahwa kepemilikan Lenzing AG alas PTG adalah 100%. Sementara kepemilikan Lenzing AG alas Wajib Pajak sebesar 92,85% yang terdiri dari 44.72% kepemilikan langsung dan 48.58% tidak langsung sesuai catatan 9 laporan keuangan (audited) Wajib Pajak. Dengan demikian hubungan istimewa antara Wajib Pajak dan PTG memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (4) UU PPh atas dasar hubungan kepemilikan;

• Sesuai ulasan industri yang diuraikan dalam TP doc hataman 23 kondisi kinerja pertumbuhan produksi serat selulosa berbeda antara tahun 2016 dan 2015. Pada tahun 2016 terjadi pertumbuhan 3,6% sementara untuk tahun 2015 terjadi penurunan. Ini sejalan dengan pertumbuhan positif labs komersial Wajib Pajak clan tahun sebelumnya;

• Menurut Pemeriksa kelemahan dari pemilihan metode dan analisis transfer pricing Wajib Pajak untuk menguji kewajaran biaya pembelian pulp sebagai berikut:

- Wajib Pajak memilih tidak menggunakan metode Comparable Uncontrolled Price (CUP) dengan alasan tidak tersedianya data perbandingan yang dapat diandalkan alas transaksi pihak ketiga untuk pembelian pulp. Sementara dalam proses wawancara dengan Head of Purchasing diakui adanva benchmark untuk referensi harga pulp yang diqunakan Wajib Pajak yang berasai dari Pix Pulp Europe Index dalam hal ini Pix NBSKP;

- Wajib Pajak memllih menggunakan metode Transactional Net Margin Method (TNMM) dengan tested party yang dipilih adalah Wajib Pajak dengan menggunakan Profit Level Indicator (PLI) yaltu Mark-up on Total Cost (MTC). Pemilihan MTC sebagai PLI tidak reliable karena sebagian besar harga pokok yang merupakan denominator dalam perhitungan PLI berasal dart transaksi pihak hubungan istimewa;

• Berdasarkan paragrap 2.2 OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 22 July 2010 (OECD TPG 2010) diuraikan bahwa pemilihan metode transfer pricing yang most appropriate dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan metode transfer pricing. Faktor- faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu natur dari transaksi analisis fungsi, ketersediaan informasi yang reliable terkait transaksi pihak independen dan tingkat kesebandingan transaksi afiliasi dan transaksi pihak independen. Dalam hal ini menurut Pemeriksa informasi yang reliable terkait transaksi pihak independen tersedia melalui quoted price dari PIX NBSKP dan memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi dengan harga transaksi Wajib Pajak. Dengan demikian pengujian di tingkat harga dengan metode CUP Iebih sesuai dibanding pengujian di tingkat margin dengan metode TNMM;

• Pemeriksa menggunakan metode CUP untuk menguji kewajaran pembelian alasan utamanya yaitu tersedia quoted price sebagai harga pasar karena produk pulp merupakan salah sate produk komoditas. Sesuai OECD TPG 2010 paragrap 9.156, metode CUP dapat diaplikasikan apabila bahan baku diperdagangkan dalam commodity market. Lebih lanjut dalam paragrap 2.18 OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations July 2017 (OECD TPG 2017) menyatakan bahwa metode CUP adalah appropriate transfer pricing method dalam menentukan harga transfer

produk komoditas yang wajar (arm's length price - ALP) dengan mengacu kepada quoted price yang tersedla dan reliable;

• Sesuai hasil wawancara dengan Head of Purchasing Wajib Pajak yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2018 bertempat di kantor Wajib Pajak di Purwakarta, harga pembelian bahan baku DWP menggunakan bench mark yaitu PIX Pulp Europe Price NBSKP (PIX NBSKP). Alasan pemilihan index tersebut karena Wajib Pajak menggunakan standar Eropa;

• Sesuai analisis Fungsi, Aset dan Risiko (FAR), Pemeriksa menyimpulkan:

- Jumlah pegawai PTG yang hanya dua prang tidak memadai untuk menjalankan fungsi pembelian pulp untuk kepentingan Grup Lenzing yang berskala global. Sementara, layanan customer service juga dikomunikasikan bukan oleh PTG;

- PTG tidak menanggung rtslko apabila pulp yang diterima di pabrik Pemohon Banding tidak sesuai dengan kriteria;

- Tidak aria benefit yang diperoleh Wajib Pajak dad PTG terkait pembelian bahan baku pulp dengan mekanisrne sentralisasi karena ternyata tidak mendapatkan harga terbaik apabila dibandingkan dengan bench mark quoted price yang sebanding;

Dengan demikian secara substansial tidak ada peran yang dilakukan oleh PTG terkait proses pembelian bahan baku pulp;

bahwa analisis kesebandingan terms and conditions harga transaksi Wajib Pajak dan PIX NBSKP sebagai berikut:

MinimumSebagian besar >

7100 tonsTinggi

volume100 ton

*) sumber: PIX Pulp Europe Price Indices Methodology and Specifications dari http://foex.fi/pix-

methodologies-policies/

bahwa dengan demikian tingkat kesebandingan antara harga pembelian pulp Pemohon Banding dan harga pasar (quoted price) memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi dan tidak dipertukan adanya penyesuaian atas quoted price. Teriebih dengan tidak adanya peran intermediary yang substansial sesuai hasil pengujian Pemeriksa, level transaksi Pemohon Banding menjadi sebanding dengan transaksi menggunakan quoted price;

bahwa hasil perbandingan harga transaksi pembelian bahan baku pulp Wajib Pajak metalui impor dengan PIX NBSKP bulanan yang diperoleh dari terminal Bloomberg yang terdapat di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan (P2) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KP DJP) yang diakses tanggal 27 Agustus 2018, diperoleh informasi bahwa harga transaksi Wajib Pajak lebih tinggi dari PIX NBSKP dengan rincian perhitungan perbandingan total pembelian bahan baku pulp yang diuji kewajarannya sebagai berikut:

Total nilai pembelian bahan Rp 2.179.519.547,422

baku pulp dari PTG yang diujl

kewajarannya

Total nilai wajar pembelian Rp 2.081.790,109, 858

bahan baku pulp dari PTG

hasil pengujian menurut

Pemeriksa

.97.729.437.564

Kesimpulan:

bahwa pemeriksa melakukan koreksi positif harga pokok penjualan sebagai hasil pengujian kewajaran transfer pricing dengan metode Comparable Uncontrolled Price (CUP) atas transaksi hubungan istimewa pembelian bahan baku pulp dari Pulp Trading GmbH;

Dasar Hukum:

Pasal 12 ayat (3) UU KUP

Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UU PPh

PER-22/PJ/2013

SE-50/PJ/2013

Tanggapan Wajib Pajak alas SPHP

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemohon Banding sebesar Rp97.729.437.564 atas Harga Pokok Penjualan Pemohon Banding sehubungan dengan pembelian pulp dari PTG oleh Pemohon Banding karena alasan sebagai berikut:

1. Penggunaan TNMM oleh Wajib Pajak sudah tepat;

2. Pemilihan metode CUP oleh Pemeriksa Pajak dengan menggunakan data eksternal tidak sesuai; dan

3. Apabila Pemeriksa Pajak bersikeras untuk menggunakan metode CUP, Pemeriksa Pajak seharusnya menggunakan pembanding yang sesuai;

bahwa uraian selengkapnya sesuai Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan Wajib Pajak halaman 12 s.d. 23;

Pendapat Terbanding dalam Pembahasan Akhir

bahwa Terbanding tidak setuju dengan tanggapan Pemohon Banding dengan alasan tetap mempertahankan temuan pemeriksaan sesuai SPHP. Pemohon Banding mengakui adanya data eksternal. Seharusnya penggunaan metode CUP telah sesuai;

Pendapat Pemohon Banding dalam Pembahasan Akhir

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Pemeriksa dalam pembahasan akhir dengan alasan tetap mempertahankan pendapat sesuai tanggapan atas temuan pemeriksaan dalam SPHP;

Jasa Pembelian Bahan Baku Pulp

Koreksi cfm SPHP

bahwa koreksi positif atas akun 407017 Material cost - consumption of other chemicals, terkait biaya procurement fee sebesar Rp14.283.993.205,-;

Fakta

bahwa Pemohon Banding bersama dengan lima entitas afiliasi luar negeri lainnnya membuat perjanjian Pulp Purchasing Service Agreement (Ageement) dengan Pulp Trading GmbH (PTG) yang efektif per tanggal 1 Juli 2016. PTG bertindak sebagai procurement entity yang menyediakan purchasing services kepada Wajib Pajak afiliasi lainnya;

bahwa PTG didirikan berdasarkan hukum Austria dan beralamat di Werkstrabe 2, 4860 Lenzing, Austria. Jumlah pegawai menurut data dari Orbis adalah 2 orang. Sementara ruang lingkup dari purchasing services yang disebutkan dalam agreement yaitu:

- Market research

- Purchasing services

- Quality control and analysis services

- Support of logistics

- Support of marketing department of Buyers

bahwa formula perhitungan procurement fee yaitu actual full cost (cost basis) yang incurred secara langsung atau tidak langsung untuk menyediakan purchasing services plus a mark-up of 5%;

bahwa dalam perjanjian tidak diuraikan risiko yang ditanggung oleh PTG apabila terjadi penolakan bahan baku pulp yang dikirim oleh supplier;

bahwa menurut TP doc. Pemohon Banding halaman 92, Pemohon Banding menerapkan metode Transactional net margin method (TNMM) untuk menguji prinsip kewajaran layanan pengadaan dengan pihak yang diuji adalah PTG serta Profit Level Indicator yang digunakan yaitu MTC. Formula MTC = EBIT / (COGS + Biaya Operasional) dan sebagai tested party adalah pihak PTG.

Menurut buku besar, beban procurement fee kepada PTG dicatat dalam akun 407017 Material cost - consumption of other chemicals dengan rincian sebagai berikut:

bahwa sesuai commercial invoice dari PTG kepada Wajib Pajak, terdapat informasi contact person Machalkova Marcela dengan nomor telepon +420 558 46 2491 dan telefax +420 558 46 3700. Kode nomor 420 merupakan country code negara Czech Republic sementara kode telepon negara Austria yaitu 43 (+43);

bahwa informasi yang diperoleh dalam proses wawancara sebagai berikut:

- PTG merupakan afiliasi dari Pemohon Banding;

- Pemohon Banding memberitahukan kebutuhan bahan baku pulp kepada PTG; Setelah terima invoice dari PTG, Pemohon Banding baru membuat PO dengan harga PO mengacu ke invoice PTG;

- Pada umumnya grade pulp adalah prime;

- Ada pulp unit di Lenzing AG yang dikepalai oleh senior VP yang terlibat di PTG untuk pembelian pulp;

- Pricing mechanism dinamakan basket price. Supplier memberi harga kepada PTG lalu PTG merata-ratakannya dan menambahkan biaya transportasi. Wajib Pajak tidak terlibat dalam formulasi basket price dan juga proses negosiasi dengan supplier pulp;

- Sebagai bench mark menggunakan foex index khususnya PIX NBSKP Europe Index;

- Index price berasal dari spot dan agreement;

- Harga yang digunakan berdasarkan waktu pengapalan dalam basis kuartalan;

- Apabila terjadi ketidaksesuaian pesanan maka akan menjadi tanggungan Wajib Pajak;

bahwa menurut dokumentasi perhitungan procurement fee yang diberikan Wajib Pajak, basis akun biaya yang timbul di PTG yang diperhitungkan sebagai basis perhitungan mark-up yaitu:

- 880200commercial credit insurance (foreign)

- 880000commercial credit insurance inland

- 880425sank charges

- 880410bank charges L/C

- 443000legal expenses

- 450300chamber contribution

- 463000consulting

- 463001Audit fees

- 463002Tax adviser

- 469905bank charges and provision related to bank

- 467000other external services

- 467500other external services

- 468900other fees

- 469000other expenses

- 479076release provision insurance costs

- 479088release provision other costs

- 479089release provision tax advisor

- 880400bank charges

Dasar Hukum

Pasal 12 ayat (3) UU Np. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 (UU KUP)

"Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang."

Pasal 6 ayat (1) UU PPh

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan...

Pasal 9 ayat (1) huruf f UU PPh

Untuk menentukan besamya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

Pasal 18 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 (UU PPh)

"Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan Wang sebagai modal untuk

menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya." Pasal 18 ayat (4) UU PPh

"Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila: a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama balk langsung maupun tidak langsung; atau c. terdapat hubungan keluarga balk sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat."

PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa;

SE-501PJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa;

SE-35/PJ/2010 tanggal 9 Maret 2010 tentang Pengertian Sewa Dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan Penggunaan Harta, Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Dan Jasa Konsultan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan;

Pengujian

PTG memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak karena menurut lampiran khusus 3A SPT Tahunan PPh Wajib Pajak tahun pajak 2016, dilaporkan daftar pihak yang memiliki hubungan istimewa termasuk didalamnya adalah PTG. Sementara berdasarkan lampiran V SPT Tahunan PPh Wajib Pajak tahun pajak 2016 dilaporkan Lenzing AG sebagai pemegang saham terbesar dengan proporsi 44,2648%;

bahwa lebih lanjut menurut catatan 17 laporan keuangan auditan, PTG berada dibawah entitas pengendali yang sama dan berdasarkan laporan tahunan Lenzing AG halaman 135 dinyatakan bahwa kepemilikan Lenzing AG atas PTG adalah 100%. Sementara kepemilikan Lenzing AG atas Wajib Pajak sebesar 92,85% yang terdiri dari 44,72% kepemilikan Iangsung dan 48,58% tidak Iangsung sesuai catatan 9 laporan keuangan (audited) Pemohon Banding. Dengan demikian hubungan istimewa antara Pemohon Banding dan PTG memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (4) UU PPh atas dasar hubungan kepemilikan;

bahwa sesuai hasil BAPK dengan Head of Pruchasing, PTG tidak melakukan sendiri proses negosiasi dengan supplier pulp karena ada pulp unit di Lenzing AG (lnduk Perusahaan) yang juga terlibat;

bahwa jumlah pegawai yang hanya dua orang tidak akan memadai untuk mengerjakan lima jenis jasa yang dinyatakan dalam perjanjian dan melayani lima entitas afiliasi lainnya yang tersebar di berbagai negara;

bahwa menurut Terbanding kelemahan dari pemilihan metode dan analisis transfer pricing Pemohon Banding untuk menguji kewajaran biaya jasa pembelian pulp sebagai berikut:

bahwa penggunaan pembanding yang dianggap sebanding dengan PTG seperti diuraikan di halaman 92 TP. Doc. Pemohon Banding yang uraian lengkapnya pada TP. Doc. sub. bab. 6.6 menjadi tidak sebanding karena PTG tidak memiliki kapasitas untuk menyediakan jasa procurement sementara data pembanding adalah perusahaan jasa murni. Juga hal ini didukung dengan data jumlah pegawai Pemohon Banding yang tidak memungkinkan untuk menyediakan jasa seperti yang tertuang dalam perjanjian;

bahwa demikian juga sesuai informasi dalam invoice pembelian bahan baku bahwa layanan customer disediakan dari negara Czech Republic dan bukan dari Austria sebagai negara domisili PTG. Dengan adanya fakta tersebut, PTG diindikasikan tidak menjalankan fungsi yang signifikan sesuai perjanjian;

bahwa sesuai OECD TPG 2010 paragrap 7.36 ketika suatu entitas afiliasi hanya berfungsi sebagai agen atau intermediary dalam penyediaan jasa, menjadi panting untuk menerapkan cost plus method dengan tingkat mark-up yang sesuai dengan fungsi sebagai agen daripada sebagai penyedia servis. Apabila dianalogikan,

karena fungsi service ternyata diindikasikan dilakukan oleh entitas lain selain PTG, maka konsep mark-up atas cost sebagai basis perhitungan procurement fee menjadi tidak relevan;

bahwa sesuai dokumentasi perhitungan procurement fee dapat dianalisis bahwa jenis akun cost yang diperhitungkan sebagai basis mark-up tidak mencerminkan natur transaksi sebagai service provider. Kebanyakan akun cost terkait dengan pengeluaran untuk pihak ke-3 dan tidak spesifik terdapat akun cost biaya pegawai atau tenaga ahli yang menurut Pemeriksa paling relevan untuk fungsi service provider;

bahwa bahkan biaya eksternal services dalam dokumentasi calculation procurement fee 2016 tersebut merupakan komponen biaya terbesar. Ini mengindikasikan bahwa PTG memang tidak melakukan sendiri secara Iangsung kegiatan atau fungsi yang dianggap sebagai jasa pembelian bahan baku pulp; bahwa sesuai pasal 18 ayat (3) UU PPh, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan ...untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai kewajaran dan kelaziman usaha; bahwa hal lain karena berdasarkan pengujian terhadap pembelian diperoleh hasil bahwa PTG dapat diindikasikan telah mengambil margin diatas harga pasar yang dapat digunakan untuk biaya operasional sehingga tambahan sumber pendapatan dari procurement fee seharusnya tidak relevan lagi. Sesuai dengan OECD TPG 2010 paragraf 7.15 apabila remunerasi sudah tercakup dalam spread maka tidak appropriate untuk mengharapkan tambahan service fee lagi;

bahwa sesuai analisis Fungsi, Aset dan Risiko (FAR), Pemeriksa menyimpulkan:

1. Jumlah pegawai PTG yang hanya dua orang tidak memadai untuk menjalankan fungsi pembelian pulp untuk kepentingan Grup Lenzing yang berskala global Sementara, layanan customer service juga dikomunikasikan bukan oleh PTG;

2. PTG tidak menanggung risiko apabila pulp yang diterima di pabrik Pemohon Banding tidak sesuai dengan kriteria;

3. Tidak ada benefit yang diperoleh Pemohon Banding dari PTG terkait pembelian bahan baku pulp karena ternyata tidak mendapatkan harga terbaik apabila dibandingkan dengan bench mark quoted price yang sebanding;

bahwa dengan demikian secara substansial tidak ada peran yang dilakukan oleh PTG terkait proses pembelian bahan baku pulp;

Kesimpulan

bahwa Terbanding melakukan koreksi positif beban procurement fee karena tidak dapat diyakini bahwa kegiatan jasa pembelian bahan baku telah dilakukan oleh Pulp Trading GmbH dan juga reliabilitas perhitungan basis biaya yang dimark-up tidak mencerminkan fungsi purchasing services yang sesungguhnya sehingga beban tersebut tidak sesuai dengan pasal 6 ayat (1) UU PPh untuk dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Pemohon Banding untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak;

Tanggapan Pemohon Banding atas SPHP

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding sebesar Rp14.283.993.205 atas Harga Pokok Penjualan Wajib Pajak sehubungan dengan biaya pengadaan Pemohon Banding untuk PTG karena alasan berikut:

1. PTG melakukan fungsi, risiko, den aset sebagai penyedia jasa pengadaan;

2. Pandangan Pemeriksa Pajak atas ketidaksesuaian perusahaan-perusahaan pembanding Pemohon Banding yang diterima tidak tepat;

3. Pemohon Banding dengan jelas mendapatkan keuntungan komersial yang diperoleh dari jasa pengadaan yang disediakan oleh PTG; dan

4. Pemohon Banding tidak memiliki pemahaman yang benar mengenai transaksi dan tidak konsisten dalam analisisnya;

bahwa uraian selengkapnya sesuai Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan Wajib Pajak halaman 23 s.d. 35;

Pendapat Terbanding dalam Pembahasan Akhir

bahwa Terbanding tidak setuju dengan tanggapan Pemohon Banding dengan alasan tetap mempertahankan temuan Terbanding sesuai SPHP;

Pendapat Pemohon Banding dalam Pembahasan Akhir

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding dalam pembahasan akhir dengan alasan tetap mempertahankan pendapat sesuai tanggapan atas temuan Terbanding dalam SPHP;

b. Proses Keberatan

Ketentuan Yang Terkait

Koreksi terkait Pembelian Bahan Baku Pulp

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP)

Pasal 12 ayat (3)

"Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang,"

Unidang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (3)

"Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya." Pasal 18 ayat (4)

"Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampal dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila: a. Wajib Pajak mempunyal penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama balk langsung maupun tidak langsung; atau c. terdapat hubungan keluarga balk sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lows dan/atau ke samping satu derajat. "

PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa sebagaimana telah diubah dengan PER-32/PJ/2011

PER-221PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

SE-50/PJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Koreksi terkait Jasa Pembelian Bahan Baku Pulp

Pasal 12 ayat (3) UU Np. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 (UU KUP)

"Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang."

Pasal 6 ayat (1) UU PPh

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan brufo dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan...

Pasal 9 ayat (1) huruf f UU PPh

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap thick boleh dikurangkan: f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

Pasal 18 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 (UU PPh)

"Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan

menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya." Pasal 18 ayat (4) UU PPh

"Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila: a. Wajib Pajak mempunyal penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama balk langsung maupun tidak langsung; atau c. terdapat hubungan keluarga balk sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lures dan/atau ke samping satu derajat."

PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

SE-50/PJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

SE-35/PJ/2010 tanggal 9 Maret 2010 tentang Pengertian Sewa Dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan Penggunaan Harta, Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Dan Jasa Konsultan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Data dan Fakta

Koreksl terkait Pembelian Bahan Baku Pulp

bahwa berdasarkan Lampiran Khusus 3A SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2016, Wajib Pajak melaporkan adanya transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, yaitu diantaranya adalah transaksi dengan Pulp Trading GMBH (PTG) yang menjadi pokok sengketa;

bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa menemukan fakta- fakta sebagai berikut:

bahwa menurut dokumen analisis harga transfer (local document) Wajib Pajak (TP doc.), Pemohon Banding melakukan pembelian pulp - dissolving wood pulp (DWP) melalui pihak afiliasi Pulp Trading GmbH (PTG). PTG menggunakan harga rata- rata biaya (harga yang berbeda dad semua pemasok dirata-ratakan untuk sampai pada satu harga rata-rata tunggal; "basket price") ditambah premi kualitas (jika kualitas pulp lebih tinggi) atau dikurangi diskon kualitas (jika kualitas pulp lebih rendah) dipasok untuk memperhitungkan nilai dan kualitas DWP yang berbeda. Berdasarkan schedule 3 Pulp Purchasing Agreement, formula untuk menentukan purchase price yaitu Average cost price per ADMT plus/minus quality premium/discount. Basis perhitungan adalah pesanan triwulanan dan harga bulanan supplier;

bahwa sesuai data rekapitulasi pembelian pulp Pemohon Banding, harga satuan berubah dalam satuan bulan;

bahwa menurut dokumentasi transfer pricing (TP doc.) Pemohon Banding halaman 73, Pemohon Banding menerapkan metode transactional net margin method (TNMM) untuk menguji prinsip kewajaran pembelian DWP;

bahwa sesuai laporan keuangan auditan catatan 20, dalam bulan Januari 2012 Pemohon Banding melakukan perjanjian Pulp Purchasing Service Agreement dengan PTG yang ditunjuk sebagai supplier pulp eksklusif oleh Grup Lenzing dalam hal ini induk perusahaan yaitu Lenzing Aktiengesellschaft untuk selanjutnya disebut Lenzing AG atau LAG;

bahwa menurut catatan 9 laporan keuangan auditan LAG memiliki 44,27% saham Pemohon Banding dan merupakan pemegang saham mayoritas;

bahwa berdasarkan laporan tahunan Lenzing AG halaman 135 (sumber: https://wwwlenzing.com/index.php?type=8824584x_filedownloads_file°/05bfileNam e%5d=fileadmin/content/PDF/07_Finanzen/Geschaeftsberichte/EN/GB_2016_E N. pdf yang diakses terakhir tanggal 25 September 2018) dinyatakan bahwa kepemilikan Lenzing AG atas PTG adalah 100%;

bahwa menurut data dari Orbis yang diperoleh Terbanding dari account representative Wajib Pajak di KPP Wajib Pajak Besar Dua, jumlah Pemohon Banding sebanyak 2 orang;

bahwa Quoted price untuk pulp diperoleh dari PIX Pulp Europe Index. Uraian index pulp tersebut yang diperoleh dari website http://www.foex.fi dengan deskripsi sebagai berikut yang bersumber dari PIX Pulp Europe Price Indices Methodology and Specifications dari http://foex.fi/pix-methodologies-policies/ yang diakses pada tanggal 3 September 2018;

The PIX pulp benchmark index is calculated and confirmed by FOEX based on confidential price information of actual, physical trades of pulp, collected on a weekly basis by telephone and email from companies trading in pulp. It represents the gross price agreed on contract business for pulp used for paper or paperboard production.

The method of index calculation is fixed. The index has a large market coverage and a stable group of price providers from week to week. The rules for index calculation and the method have been approved by European financial regulatory bodies and by the European Commission DG IV (anti-trust).

bahwa data Quoted price diperoleh dari terminal Bloomberg yang aksesnya tersedia di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Sesuai commercial invoice dari PTG kepada Wajib Pajak, terdapat informasi contact person Machalkova Marcela dengan nomor telepon +420 558 46 2491 dan telefax +420 558 46 3700. Kode nomor 420 merupakan country code negara Czech Republic sementara kode telepon negara Austria yaitu 43 (+43); bahwa informasi yang diperoleh dalam proses wawancara dengan Head of Purchasing pada 16 Agustus 2018 sebagai berikut:

- PTG merupakan afiliasi dari Wajib Pajak;

- Wajib Pajak memberitahukan kebutuhan bahan baku pulp kepada PTG;

- Setelah terima invoice dari PTG, Wajib Pajak baru membuat PO dengan harga PO mengacu ke invoice PTG;

- Pada umumnya grade pulp adalah prime;

- Ada pulp unit di Lenzing AG yang dikepalai oleh senior VP yang terlibat di PTG untuk pembelian pulp;

- Pricing mechanism dinamakan basket price. Supplier memberi harga kepada PTG lalu PTG merata-ratakannya dan menambahkan biaya transportasi. Wajib

Pajak tidak terlibat dalam formulasi basket price dan juga proses negosiasi dengan supplier pulp;

- Sebagai bench mark menggunakan foex index khususnya PIX NBSKP Europe Index;

- Index price berasal dari spot dan agreement;

- Harga yang digunakan berdasarkan waktu pengapalan dalam basis kuartalan; Apabila terjadi ketidaksesuaian pesanan maka akan menjadi tanggungan Wajib Pajak;

Koreksi terkait Jasa Pembelian Bahan Baku Pulp

bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa menemukan fakta- fakta sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding bersama dengan lima entitas afiliasi luar negeri lainnnya membuat perjanjian Pulp Purchasing Service Agreement (Ageement) dengan Pulp Trading GmbH (PTG) yang efektif per tanggal 1 Juii 2016. PTG bertindak sebagai procurement entity yang menyediakan purchasing services kepada Wajib Pajak afiliasi Iainnya;

bahwa PTG didirikan berdasarkan hukum Austria dan beralamat di Werkstrabe 2, 4860 Lenzing, Austria. Jumlah pegawai menurut data dari Orbis adalah 2 °rang; bahwa sementara ruang lingkup dari purchasing services yang disebutkan dalam agreement yaitu:

- Market research

- Purchasing services

- Quality control and analysis services

- Support of logistics

- Support of marketing department of Buyers

bahwa Formula perhitungan procurement fee yaitu actual full cost (cost basis) yang incurred secara langsung atau tidak langsung untuk menyediakan purchasing services plus a mark-up of 5%;

bahwa dalam perjanjian tidak diuraikan risiko yang ditanggung oleh PTG apabila terjadi penolakan bahan baku pulp yang dikirim oleh supplier;

bahwa menurut TP doc. Pemohon Banding halaman 92, Wajib Pajak menerapkan metode Transactional net margin method (TNMM) untuk menguji prinsip kewajaran layanan pengadaan dengan pihak yang diuji adalah PTG serta Profit Level Indicator yang digunakan yaitu MTC. Formula MTC = EBIT / (COGS + Biaya Operasional) dan sebagai tested party adalah pihak PTG;

bahwa menurut buku besar, beban procurement fee kepada PTG dicatat dalam akun 407017 Material cost - consumption of other chemicals dengan rincian sebagai berikut:

bahwa sesuai commercial invoice dari PTG kepada Wajib Pajak, terdapat informasi contact person Machalkova Marcela dengan nomor telepon +420 558 46 2491 dan telefax +420 558 46 3700. Kode nomor 420 merupakan country code negara Czech Republic sementara kode telepon negara Austria yaitu 43 (+43);

bahwa informasi yang diperoleh dalam proses wawancara sebagai berikut:

- PTG merupakan afiliasi dari Pemohon Banding;

- Pemohon Banding memberitahukan kebutuhan bahan baku pulp kepada PTG; Setelah terima invoice dari PTG, Wajib Pajak baru membuat PO dengan harga PO mengacu ke invoice PTG;

- Pada umumnya grade pulp adalah prime;

- Ada pulp unit di Lenzing AG yang dikepalai oleh senior VP yang terlibat di PTG untuk pembelian pulp;

- Pricing mechanism dinamakan basket price. Supplier memberi harga kepada PTG lalu PTG merata-ratakannya dan menambahkan biaya transportasi. Wajib Pajak tidak terlibat dalam formulasi basket price dan juga proses negosiasi dengan supplier pulp;

- Sebagai bench mark menggunakan foex index khususnya PIX NBSKP Europe Index;

- Index price berasal dari spot dan agreement;

- Harga yang digunakan berdasarkan waktu pengapalan dalam basis kuartalan;

- Apabila terjadi ketidaksesuaian pesanan maka akan menjadi tanggungan Wajib Pajak;

bahwa menurut dokumentasi perhitungan procurement fee yang diberikan Wajib Pajak, basis akun biaya yang timbul di PTG yang diperhitungkan sebagai basis perhitungan mark-up yaitu:

- 880200commercial credit insurance (foreign)

- 880000commercial credit insurance inland

- 880425sank charges

- 880410bank charges L/C

- 443000legal expenses

- 450300chamber contribution

- 463000consulting

- 463001Audit fees

- 463002Tax adviser

- 469905bank charges and provision related to bank

- 467000other external services

- 467500other external services

- 468900other fees

- 469000other expenses

- 479076release provision insurance costs

- 479088release provision other costs

- 479089release provision tax advisor

- 880400bank charges

Hasil Penelitian

Koreksi terkait Pembelian Bahan Baku Pulp

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Harga Pokok Penjualan yang berasal dari koreksi Pembelian Bahan Baku Pulp sebesar Rp97.729.437.564,-; bahwa Pemeriksa melakukan koreksi positif Harga Pokok Penjualan - Pembelian Bahan Baku Pulp sebagai hasil pengujian kewajaran transfer pricing dengan metode Comparable Uncontrolled Price (CUP) atas transaksi hubungan istimewa pembelian bahan baku pulp dari Pulp Trading GmbH (PTG);

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan keberatan atas koreksi Terbanding dengan alasan sebagai berikut:

• Penggunaan TNMM oleh Pemohon Banding sudah tepat;

• Pemilihan metode CUP oleh Pemeriksa dengan menggunakan data eksternal tidak sesuai;

• Koreksi Pemeriksa karena contact person yang berbeda dalam invoice tidak mempunyai basis apapun;

• Apabila Terbanding bersikeras untuk menggunakan metode CUP, Terbanding seharusnya menggunakan pembanding yang sesuai;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Pemohon Banding yang mempunyai hubungan istimewa dengan Pemohon Banding Iainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya; bahwa Pulp Trading GMBH (PTG) memiliki hubungan istimewa dengan bahwa atas dasar kepemilikan saham I penyertaan sehingga memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (4) huruf a UU PPh;

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terbanding memiliki wewenang untuk menentukan kembali besamya harga pokok penjualan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak yang berasal dari

transaksi afiliasi pembelian bahan baku pulp dari PTG sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;

bahwa Terbanding telah melakukan pengujian hubungan istimewa antara PTG dengan Pemohon Banding berdasarkan data/dokumen sebagai berikut:

- Lampiran Khusus 3A SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2016;

- Berdasarkan Lampiran V SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2016 Lenzing AG adalah pemegang saham terbesar dengan proporsi kepemilikan sebesar 44,2648%;

- Berdasarkan Catatan 17 Laporan Keuangan Auditan, PTG berada di bawah entitas pengendali yang sama dengan Wajib Pajak yaitu Lenzing AG;

- Berdasarkan Laporan Tahunan Lenzing AG Halaman 135 dinyatakan bahwa kepemilikan Lenzing AG atas PTG adalah 100%, sementara kepemilikan Lenzing AG atas Pemohon Banding sebesar 92,85% yang terdiri dari 44,72% kepemilikan langsung dan 48,58% tidak langsung sesuai catatan 9 laporan keuangan (audited) Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan pengujian tersebut di atas, disimpulkan bahwa hubungan istimewa antara Pemohon Banding dan PTG memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat

(4) UU PPh atas dasar hubungan kepemilikan;

bahwa Terbanding telah melakukan analisis dan menguji pemilihan metode transfer pricing yang digunakan oleh Pemohon Banding dan menyimpulkan terdapat kelemahan sebagai berikut:

- Pemohon Banding memilih tidak menggunakan metode Comparable Uncontrolled Price (CUP) dengan alasan tidak tersedianya data perbandingan yang dapat diandalkan atas transaksi pihak ketiga untuk pembelian pulp. Sementara dalam proses wawancara dengan Head of Purchasing diakui adanya benchmark untuk referensi harga pulp yang digunakan Wajib Pajak yang berasal dari Pix Pulp Europe Index dalam hal ini Pix NBSKP;

- Pemohon Banding memilih menggunakan metode Transactional net margin method (TNMM) dengan tested party yang dipilih adalah Pemohon Banding dengan menggunakan Profit Level Indicator (PLI) yaitu Mark-up on Total Cost (MTC). Pemilihan MTC sebagai PLI tidak reliable karena sebagian besar harga

pokok yang merupakan denominator dalam perhitungan PLI berasal dari transaksi pihak hubungan istimewa;

bahwa berdasarkan paragraf 2.2 OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 22 July 2010 (OECD TPG 2010) dan tercantum juga pada paragraf yang sama pada OECD TPG 2017, diuraikan bahwa pemilihan metode transfer pricing yang most appropriate dengan rnempertimbangkan kekuatan dan kelemahan metode transfer pricing. Faktor- faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu natur dari transaksi afiliasi, analisis lungs', ketersediaan informasi yang reliable terkait transaksi pihak independen dan tingkat kesebandingan transaksi afiliasi dan transaksi pihak independen. Dalam hal ini menurut Pemeriksa informasi yang reliable terkait transaksi pihak independen tersedia melalui quoted price dari PIX NBSKP clan memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi dengan harga transaksi Wajib Pajak. Dengan demikian pengujian di tingkat harga dengan metode CUP lebih sesuai dibanding pengujian ditingkat margin dengan metode TNMM;

bahwa Terbanding menggunakan metode CUP untuk menguji kewajaran pembelian alasan utamanya yaitu tersedia quoted price sebagai harga pasar karena produk pulp merupakan salah satu produk komoditas. Sesuai OECD TPG 2010 paragrap 9.156, metode CUP dapat diaplikasikan apabila bahan baku diperdagangkan dalam commodity market. Lebih lanjut dalam paragrap 2.18 OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations July 2017 (OECD TPG 2017) menyatakan bahwa metode CUP adalah appropriate transfer pricing method dalam menentukan harga transfer produk komoditas yang wajar (arm's length price - ALP) dengan mengacu kepada quoted price yang tersedia dan reliable;

bahwa Terbanding telah melakukan wawancara dengan Head of Purchasing Pemohon Banding yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2018 bertempat di kantor Pemohon Banding di Purwakarta, harga pembelian bahan baku DWP menggunakan bench mark yaitu PIX Pulp Europe Price NBSKP (PIX NBSKP). Alasan pemilihan index tersebut karena Wajib Pajak menggunakan standar Eropa; bahwa Terbanding telah melakukan analisis Fungsi, Aset dan Risiko (FAR) terhadap PTG dan menyimpulkan sebagai berikut:

- Jumlah pegawai PTG yang hanya dua orang tidak memadai untuk menjalankan fungsi pembelian pulp untuk kepentingan Grup Lenzing yang berskala global. Sementara, layanan customer service juga dikomunikasikan bukan oleh PTG;

- PTG tidak menanggung risiko apabila pulp yang diterima di pabrik Pemohon Banding tidak sesuai dengan kriteria;

- Tidak ada benefit yang diperoleh Pemohon Banding dari PTG terkait pembelian bahan baku pulp dengan mekanisme sentralisasi karena ternyata tidak mendapatkan harga terbaik apabila dibandingkan dengan bench mark quoted price yang sebanding;

Dengan demikian secara substansial Terbanding menyimpulkan tidak ada peran yang dilakukan oleh PTG terkait proses pembelian bahan baku pulp;

bahwa Terbanding telah melakukan analisis kesebandingan antara harga transaksi Pemohon Banding dengan quoted price PIX NBSKP yang digunakan oleh Pemeriksa sebagai pembanding dalam menggunakan metode CUP untuk transaksi Pemohon Banding;

bahwa Terbanding menyimpulkan tingkat kesebandingan antara harga pembelian pulp Pemohon Banding dan harga pasar (quoted price) memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi dan tidak diperlukan adanya penyesuaian atas quoted price. Terlebih dengan tidak adanya peran intermediary yang substansial sesuai hasil pengujian Terbanding, level transaksi Pemohon Banding menjadi sebanding dengan transaksi menggunakan quoted price;

bahwa hasil perbandingan harga transaksi pembelian bahan baku pulp Pemohon Banding melalui impor dengan PIX NBSKP bulanan yang diperoleh dari terminal Bloomberg yang terdapat di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan (P2) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KP DJP) yang diakses tanggal 27 Agustus 2018, diperoleh informasi bahwa harga transaksi Wajib Pajak lebih tinggi dari PIX NBSKP;

bahwa Terbanding telah melakukan penelitian terhadap alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon Banding dan menyimpulkan sebagai berikut:

• Alasan Pemohon Banding: Penggunaan TNMM oleh Pemohon Banding sudah tepat

Menurut Tim Peneliti:

bahwa bahan baku berupa Pulp yang dibeli oleh Pemohon Banding merupakan barang komoditas yang tersedia acuan harganya di pasar internasional, hal ini juga diperkuat hasil wawancara dengan Head of Purchasing Pemohon Banding; bahwa sesuai Pasal 11 ayat (9) PER-43/PJ/2010 sttdd PER-32/PJ/2011, kondisi transaksi Pemohon Banding seharusnya menggunakan metode CUP karena:

a. barang atau jasa yang ditransaksikan memiliki karakteristik yang identik dalam kondisi yang sebanding; atau

b. kondisi transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan pihak-pihak yang tidak memiliki Hubungan Istimewa identik atau memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi atau dapat dilakukan penyesuaian yang akurat untuk menghilangkan pengaruh dari perbedaan kondisi yang timbul;

bahwa Terbanding juga menggunakan pedoman praktik-praktik bisnis yang lazim sebagai acuan dalam penelitian sengketa ini, termasuk OECD Transfer Pricing (TP) Guidelines yang menyatakan bahwa metode CUP adalah appropriate transfer pricing method dalam menentukan harga transfer produk komoditas yang wajar (arm's length price - ALP) dengan mengacu kepada quoted price yang tersedia dan reliable;

bahwa berdasarkan analisis Fungsi, Aset, dan Risiko (FAR) terhadap PTG disimpukan secara substansial tidak ada peran yang dilakukan oleh PTG terkait proses pembelian bahan baku pulp;

bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (13) PER-43/PJ/2010 sttdd PER-32/PJ/2011 kondisi transaksi Pemohon Banding tidak tepat menerapkan Metode Laba Bersih Transaksional (Transactional Net Margin Method/TNMM) karena:

a. tidak terdapat pihak dalam transaksi Hubungan Istimewa yang melakukan kontribusi khusus; atau

b. tidak terdapat pihak dalam transaksi Hubungan Istimewa melakukan transaksi yang kompleks dan memiliki transaksi yang berhubungan satu sama lain;

• Alasan Pemohon Banding: Pemilihan metode CUP oleh Terbanding dengan menggunakan data eksternal tidak sesuai

Menurut Terbanding:

bahwa Terbanding telah melakukan pengujian dan analisis terhadap TP Doc Pemohon Banding dan menyimpulkan terdapat kelemahan penerapan metode transfer pricing yang digunakan oleh Pemohon Banding;

bahwa data eksternal yang digunakan oleh Terbanding dalam penerapan metode CUP berawal dari sumber hasil wawancara dengan Head of Purchasing Pemohon Banding;

bahwa hasil analisis kesebandingan harga transaksi yang digunakan oleh Terbanding (PIX NBSKP) menunjukkan bahwa quoted price tersebut memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi dengan transaksi Pemohon Banding;

bahwa dengan demikian pemilihan metode CUP oleh Terbanding dalam penentuan harga pembelian bahan baku pulp sudah tepat;

• Alasan Pemohon Banding: Koreksi Terbanding karena contact person yang berbeda dalam invoice tidak mempunyai basis apapun

Menurut Terbanding:

bahwa PTG didirikan berdasarkan hukum Austria dan beraiamat di Werkstrabe 2, 4860 Lenzing, Austria. Jumlah pegawai menurut data dari Orbis adalah 2 orang. Dalam surat keberatan, Pemohon Banding tidak menyangkal bahwa jumlah pegawai PTG adalah 2 orang;

bahwa sesuai dengan commercial invoice dari PTG kepada Pemohon Banding, terdapat informasi contact person Machalkova Marcela dengan nomor telepon +420 558 46 2491 dan telefax +420 558 46 3700. Kode nomor 420 merupakan country code negara Czech Republic sementara kode telepon negara Austria yaitu 43 (+43);

bahwa dalam surat keberatannya, Pemohon Banding tidak menyangkal fakta bahwa contact person yang terdapat dalam invoice PTG berada di Republik Ceko, berbeda dengan lokasi pendirian dan kedudukan PTG di Austria;

bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, keberadaan contact person yang berbeda dengan lokasi pendirian dan kedudukan PTG menunjukkan bahwa PTG tidak melakukan aktivitas bisnis yang lazim di lokasi dan kedudukannya di Austria;

• Alasan Pemohon Banding: Apabila Terbanding bersikeras untuk menggunakan metode CUP, Terbanding seharusnya menggunakan pembanding yang sesuai

Menurut Terbanding:

bahwa Pemohon Banding dalam TP Doc-nya telah menggunakan metode TNMM sehingga pengajuan data pembanding yang lain untuk penerapan metode CUP yaitu indeks menurut HDW adalah tidak tepat dan tidak relevan;

bahwa Pemohon Banding tidak dapat melakukan perubahan metode penentuan harga transfer (dalam kasus ini dari semula TNMM menjadi CUP) pada saat tindakan pemeriksaan sedang berlangsung, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU KUP;

bahwa indeks harga PIX NBSKP yang digunakan oleh Terbanding adalah bersumber dari hasil wawancara dengan Head of Purchasing Pemohon Banding dan setelah dilakukan penelitian Iebih lanjut diketahui memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi;

bahwa disamping alasan tersebut di atas, Pemohon Banding juga tidak menguraikan analisis kesebandingan terkait variabel index harga HDW dengan produk yang dibeli Pemohon Banding;

Kesimpulan

bahwa berdasarkan uraian penelitian tersebut di atas, Terbanding menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

• Bahwa koreksi Pemeriksa atas Harga Pokok Penjualan - Pembelian Bahan Baku Pulp sebesar Rp97.729.437.564,- telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku;

• Bahwa alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon Banding tidak tepat dan tidak relevan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan;

bahwa dengan demikian, Terbanding berpendapat bahwa koreksi atas Harga Pokok Penjualan Pembelian Bahan Baku Pulp sebesar Rp97.729.437.564,- sudah tepat dan diusulkan untuk dipertahankan seluruhnya;

Koreksi terkait Jasa Pembelian Bahan Baku Pulp

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Harga Pokok Penjualan yang berasal dari koreksi Jasa Pembelian Bahan Baku Pulp sebesar Rp14.283.993.205,-;

bahwa Pemeriksa melakukan koreksi positif Harga Pokok Penjualan Jasa Pembelian Bahan Baku Pulp (beban procurement fee) karena tidak dapat diyakini bahwa kegiatan jasa pembelian bahan baku telah dilakukan oleh Pulp Trading GmbH (PTG) dan juga reliabilitas perhitungan basis biaya yang dimark-up tidak mencerminkan fungsi purchasing services yang sesungguhnya sehingga beban tersebut tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPh untuk dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Pemohon Banding untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan keberatan atas koreksi Terbanding dengan alasan sebagai berikut:

• PTG melakukan fungsi, risiko, dan aset sebagai penyedia jasa pengadaan;

• Pandangan Terbanding atas ketidaksesuaian perusahaan-perusahaan pembanding Pemohon Banding yang diterima tidak tepat;

• Pemohon Banding dengan jelas mendapatkan keuntungan komersial yang diperoleh dari jasa pengadaan yang disediakan oieh PTG; dan

• Terbanding tidak memiliki pemahaman yang benar mengenal transaksi dan tidak konsisten dalam analisisnya;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya;

bahwa Pulp Trading GMBH (PTG) memiliki hubungan istimewa dengan Pemohon Banding atas dasar kepemilikan saham/penyertaan sehingga memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (4) huruf a UU PPh;

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terbanding memiliki wewenang untuk menentukan kembali besarnya harga pokok penjualan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak yang berasal dari

transaksi afiliasi berupa pembayaran jasa pembelian bahan baku pulp kepada PTG sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;

bahwa Terbanding telah melakukan pengujian hubungan istimewa antara PTG dengan Pemohon Banding berdasarkan data/dokumen sebagai berikut:

- Lampiran Khusus 3A SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2016;

- Berdasarkan Lampiran V SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2016, Lenzing AG adalah pemegang saham terbesar dengan proporsi kepemilikan sebesar 44,2648%;

- Berdasarkan Catatan 17 Laporan Keuangan Auditan, PTG berada di bawah entitas pengendali yang sama dengan Pemohon Banding yaitu Lenzing AG;

- Berdasarkan Laporan Tahunan Lenzing AG Halaman 135 dinyatakan bahwa kepemilikan Lenzing AG atas PTG adalah 100%, sementara kepemilikan Lenzing AG atas Pemohon Banding sebesar 92,85% yang terdiri dari 44,72% kepemilikan langsung dan 48,58% tidak langsung sesuai catatan 9 laporan keuangan (audited) Pemohon Banding;

Berdasarkan pengujian tersebut di atas, disimpulkan bahwa hubungan istimewa antara Wajib Pajak dan PTG memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (4) UU PPh atas dasar hubungan kepemilikan;

bahwa sesuai hasil wawancara dengan Head of Pruchasing Wajib Pajak, PTG tidak melakukan sendiri proses negosiasi dengan supplier pulp karena ada pulp unit di Lenzing AG (Induk Perusahaan) yang juga terlibat;

bahwa lokasi kantor PTG yang satu alamat dengan Lenzing AG memungkinkan adanya keterlibatan Lenzing AG untuk penyediaan jasa pembelian tersebut sementara Lenzing AG sudah memiliki perjanjian pemberian jasa sendiri dengan Pemohon Banding;

bahwa jumlah pegawai yang hanya dua orang tidak akan memadai untuk mengerjakan lima jenis jasa yang dinyatakan dalam perjanjian dan melayani lima entitas afiliasi lainnya yang tersebar di berbagai negara;

bahwa Terbanding berpendapat terdapat kelemahan dari pemilihan metode dan analisis transfer pricing Pemohon Banding untuk menguji kewajaran biaya jasa pembelian pulp sebagai berikut:

bahwa penggunaan pembanding yang dianggap sebanding dengan PTG seperti diuraikan di halaman 92 TP. Doc. Pemohon Banding yang uraian lengkapnya pada TP. Doc. sub. bab. 6.6 menjadi tidak sebanding karena PTG tidak memiliki kapasitas untuk menyediakan jasa procurement sementara data pembanding adalah perusahaan jasa murni. Juga hal ini didukung dengan data jumlah pegawai Pemohon Banding yang tidak memungkinkan untuk menyediakan jasa seperti yang tertuang dalam perjanjian;

bahwa demikian juga sesuai informasi dalam invoice pembelian bahan baku bahwa layanan customer disediakan dari negara Czech Republic dan bukan dari Austria sebagai negara domisili PTG. Dengan adanya fakta tersebut, PTG diindikasikan tidak menjalankan fungsi yang signifikan sesuai perjanjian;

bahwa sesuai OECD TPG 2010 paragrap 7.36 ketika suatu entitas afiliasi hanya berfungsi sebagai agen atau intermediary dalam penyediaan jasa, menjadi panting untuk menerapkan cost plus method dengan tingkat mark-up yang sesuai dengan fungsi sebagai agen daripada sebagai penyedia servis. Apabila dianalogikan, karena fungsi service ternyata diindikasikan dilakukan oleh entitas lain selain PTG, maka konsep mark-up atas cost sebagai basis perhitungan procurement fee menjadi tidak relevan;

bahwa sesuai dokumentasi perhitungan procurement fee dapat dianalisis bahwa jenis akun cost yang diperhitungkan sebagai basis mark-up tidak mencerminkan natur transaksi sebagai service provider. Kebanyakan akun cost terkait dengan pengeluaran untuk pihak ke-3 dan tidak spesifik terdapat akun cost biaya pegawai atau tenaga ahli yang menurut Pemeriksa paling relevan untuk fungsi service provider;

bahwa bahkan biaya eksternal services dalam dokumentasi calculation procurement fee 2016 tersebut merupakan komponen biaya terbesar. Ini mengindikasikan bahwa PTG memang tidak melakukan sendiri secara Iangsung kegiatan atau fungsi yang dianggap sebagai jasa pembelian bahan baku pulp; bahwa sesuai pasal 18 ayat (3) UU PPh, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan ...untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai kewajaran dan kelaziman usaha;

bahwa hal lain karena berdasarkan pengujian terhadap pembelian diperoleh hasil bahwa PTG dapat diindikasikan telah mengambil margin diatas harga pasar yang dapat digunakan untuk biaya operasional sehingga tambahan sumber pendapatan dari procurement fee seharusnya tidak relevan lagi. Sesuai dengan OECD TPG 2010 paragraf 7.15 apabila remunerasi sudah tercakup dalam spread maka tidak appropriate untuk mengharapkan tambahan service fee lagi;

bahwa sesuai analisis Fungsi, Aset dan Risiko (FAR), Terbanding menyimpulkan secara substansial tidak ada peran yang dilakukan oleh PTG terkait proses pembelian bahan baku pulp;

bahwa Terbanding telah melakukan penelitian terhadap alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon Banding dan menyimpulkan sebagai berikut:

• Alasan Pemohon Banding: PTG melakukan fungsi, risiko, dan aset sebagai penyedia jasa pengadaan

Menurut Terbanding:

bahwa berdasarkan data/dokumen dan fakta bahwa PTG hanya memiliki karyawan dua orang tidak akan memadai untuk mengerjakan lima jenis jasa yang dinyatakan dalam perjanjian dan melayani lima entitas afiliasi lainnya yang tersebar di berbagai negara. Hal ini didukung juga dengan tidak tersedianya dokumentasi yang memadai mengenai eksistensi pelaksanaan jasa, sehingga dapat disimpulkan PTG tidak memiliki peran yang substansial dalam transaksi pengadaan bahan baku oleh Pemohon Banding;

bahwa keberadaan kantor PTG yang satu alamat dengan Lenzing AG memungkinkan adanya keterlibatan Lenzing AG untuk penyediaan jasa pembelian tersebut sementara Lenzing AG sudah memiliki perjanjian pemberian jasa sendiri dengan Pemohon Banding;

bahwa sesuai informasi dalam invoice pembelian bahan baku, layanan customer disediakan dari negara Czech Republic dan bukan dari Austria sebagai negara domisili PTG. Hal ini menunjukkan PTG tidak menjalankan fungsi yang signifikan sesuai perjanjian;

bahwa PTG tidak menanggung risiko apabila pulp yang diterima di pabrik Pemohon Banding tidak sesuai dengan kriteria;

bahwa tidak ada benefit yang diperoleh Pemohon Banding dari PTG terkait pembelian bahan baku pulp karena ternyata tidak mendapatkan harga terbaik apabila dibandingkan dengan bench mark quoted price yang sebanding;

• Alasan Pemohon Banding: Pandangan Terbanding atas ketidaksesuaian perusahaan-perusahaan pembanding Pemohon Banding yang diterima tidak tepat

Menurut Terbanding:

bahwa bahan baku berupa pulp yang dibeli oleh Pemohon Banding dari PTG merupakan barang komoditas yang tersedia acuan harganya di pasar internasional, sehingga penggunaan metode transfer pricing di tingkat harga lebih tepat;

bahwa penggunaan pembanding yang dianggap sebanding dengan PTG (sebagaimana diuraikan di halaman 92 TP Doc Pemohon Banding yang uraian lengkapnya pada TP Doc sub bab 6.6) menjadi tidak sebanding karena PTG tidak memiliki kapasitas untuk menyediakan jasa procurement sementara data pembanding adalah perusahaan jasa murni. Hal ini juga didukung dengan data jumlah pegawai Pemohon Banding yang tidak memungkinkan untuk menyediakan jasa seperti yang tertuang dalam perjanjian;

• Alasan Pemohon Banding: Pemohon Banding dengan jelas mendapatkan keuntungan komersial yang diperoleh dari jasa pengadaan yang disediakan oleh PTG

Menurut Terbanding:

bahwa sejalan dengan kesimpulan analisis FAR atas PTG, secara substansial PTG tidak memiliki peran dalam pengadaan bahan baku pulp. Hal ini juga terbukti dari harga yang diperoleh ternyata lebih tinggi dibanding dengan acuan harga Pix NBSKP;

• Alasan Pemohon Banding: Terbanding tidak memiliki pemahaman yang benar mengenai transaksi dan tidak konsisten dalam analisisnya.

Menurut Terbanding:

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas pembelian bahan baku atas dasar analisis transfer pricing dan menyimpulkan bahwa metode yang most appropriate

adalah metode CUP dengan quoted price berdasarkan Pix NBSKP, tanpa peran intermediary;

bahwa dengan demikian, Terbanding telah konsisten dalam melakukan koreksi pembelian bahan baku dan pembayaran jasa procurement;

Kesimpulan

bahwa berdasarkan uraian penelitian tersebut di atas, Terbanding menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

• Bahwa koreksi Terbanding atas Harga Pokok Penjualan - Pembelian Bahan Baku Pulp sebesar Rp14.283.993.205,- telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku;

• Bahwa alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon Banding tidak tepat dan tidak relevan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan;

bahwa dengan demikian, Terbanding berpendapat bahwa koreksi atas Harga Pokok Penjualan - Jasa Pembelian Bahan Baku Pulp sebesar Rp14.283.993.205,- sudah tepat dan diusulkan untuk dipertahankan seluruhnya;

Tanggapan Terbanding atas Banding Pemohon Banding

a) Terbanding dalam memutuskan keberatan Pemohon banding telah sesuai dengan data dan fakta-fakta dalam proses keberatan dan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku;

b) Materi surat permohonan banding pemohon banding yang menjadi pokok sengketa pada dasarnya hanya mengulang isi surat keberatannya, dengan demikian hal-hal yang diajukan banding tidak perlu diuraikan lagi. Karena itu diusulkan kepada Majelis untuk menolak permohonan banding Pemohon banding jika dalam berkas banding tidak terdapat bukti-bukti pendukung baru yang dapat meyakinkan kebenaran permohonan banding Pemohon banding;

2. Sengketa atas Koreksi Biaya Usaha Lainnya Grup Recharge

a. Pada saat proses pemeriksaan

Koreksi cfm SPHP

Koreksi positif atas akun 467400 Group Recharge sebesar Rp60.547.416.613,-. Fakta

bahwa Pemohon Banding mencatat pembebanan biaya jasa intra-grup dalam akun 467400 Group Recharge dengan rincian sebagai berikut:

SO Let Lanhar Nana 6st Gran tapis taka Sesaa, Beban daa Prenyertia Jasa :

A Sal . ha na . . AG)

a arn) tat : Ko aa po . . (AG

Jumlah blayayjasa dar Lenziny Rp an ag sca

1 er oy | fee LM Bak Asah

Pee enbH

Jumlah biaya cost center 61100 dan ITS 61400 | Rp Pe ra GB

Rp AP GEA dor ana

Jumlah saldo akun 467400 - Group Recharge Rp Omar Aang ha

bahwa Pemohon Banding bersama dengan Lenzing Aktiengesellschaf (LAG) yang merupakan induk Pemohon Banding, mengadakan perjanjian Shared Service Agreement. Dengan LAG sebagai service provider dan Pemohon Banding sebagai service recipients. Perjanjian tersebut efektif pada tanggal 1 Januari 2016. Selain Pemohon Banding terdapat 4 perusahaan afiliasi Iainnya yang berfungsi sebagai service recipient;

bahwa service provider akan menyediakan shared service (Iayanan bersama) meliputi:

- Sales Global

- Global Business Management Textiles and Nonwovens

- Global Brand Management

- Global Quality Management &Technical Customer Service

- Global Safety, Health & Environment

- Global Sustainability

- Global Research and Development

- Market Intelligence

bahwa sesuai poin 5 perjanjian, dinyatakan bahwa perhitungan service fee untuk shared services dihitung berdasarkan basis biaya ditambah mark-up 5%. Basis biaya ditentukan menggunakan prinsip akuntansi keuangan yang proper sesuai IFRS dan terdiri dari actual full costs yang langsung atau tidak langsung berkaitan dengan penyediaan shared service untuk kepentingan Pemohon Banding dan yang timbul di service provider dalam menyediakan jasa tersebut;

Poin 6 perjanjian menguraikan bahwa LAG akan mengitung dan menerbitkan invoice penagihan setiap bulan sesuai dengan metode alokasi yang disepakati; bahwa metode alokasi seperti yang dirumuskan di schedule 1.1 s.d. 1.9 perjanjian sebagai berikut:

- Basis biaya dirinci kedalam merek-merek serat: Lenzing Viscose®, Lenzing Modal®, Lenzing FRO and TENCEL® sesuai dengan usaha divisi brand bersangkutan;

- Rincian biaya berdasarkan brand tersebut lalu dialokasikan kepada service recipient yang memproduksi brand bersangkutan dengan dasar jumlah volume penjualan (dengan satuan Ton) relatif clari total volume penjualan dari seluruh produsen merek tersebut;

bahwa sesuai data SPT Badan Pemohon Banding tahun 2012 s.d. 2016 diperoleh data margin penghasilan bersih Pemohon Banding sebelum pajak dan jumlah nilai transaksi afiliasi yang dilaporkan pada lampiran khusus 3A SPT Badan sebagai berikut:

2016 2015 Ors 201 2012

Pe bata nara SE ata Py TA Deg et Prey pola , pola OB

Kr > 5 5.4,

Papert (EBT) 10 RK A68 012 2 AI 11 84%

Dasar Hukum

Pasal 12 ayat (3) UU Np. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 (UU KUP)

“Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang."

Pasal 6 ayat (1) UU PPh

besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan...

Pasal 9 ayat (1) huruf f UU PPh

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang

mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

Pasal 18 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 (UU PPh)

"Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya." Pasal 18 ayat (4) UU PPh

"Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila: a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima person) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama balk langsung maupun tidak langsung; atau c. terdapat hubungan keluarga balk sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lures dan/atau ke samping sate derajat "

PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa;

SE-50/PJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa;

Pengujian

bahwa LAG memiliki hubungan istimewa dengan Pemohon Banding karena merupakan pemilik saham mayoritas Pemohon Banding. Sesuai laporan keuangan catatan 9 dinyatakan bahwa per 31 Desember 2016 dan 2015, saham Pemohon Banding dimiliki 92,85% oleh LAG (44,27% dimiliki secara langsung dan 48,58% secara tidak langsung). Dengan demikian hubungan istimewa antara Pemohon

Banding dan LAG memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (4) UU PPh atas dasar hubungan kepemilikan;

bahwa demikian juga menurut lampiran khusus 3A SPT Tahunan PPh Pemohon Banding tahun pajak 2016, dilaporkan daftar pihak yang memiliki hubungan istimewa termasuk didalamnya adalah LAG. Sementara berdasarkan lampiran V SPT Tahunan PPh Pemohon Banding tahun pajak 2016 dilaporkan Lenzing AG (LAG) sebagai pemegang saham terbesar dengan proporsi 44,2648%;

bahwa berdasarkan inspeksi lapangan, diperoleh keterangan bahwa sebagian besar jasa tersebut diberikan dalam bentuk komunikasi email dan media komunikasi lainnya seperti video conference dan telepon;

bahwa berdasarkan penelitian atas output jasa dalam bentuk email, Terbanding mengidentifikasi bahwa sebagian email yang dikategorikan sebagai bukti pemberian jasa oleh Pemohon Banding tersebut baru diminta dalam kurun waktu pemeriksaan yang dimulai sejak bulan April 2018. Terkait realisasi pemberian jasa sesuai shared service agreement tidak dapat ditelusuri secara sistematis realisasi jasa yang sebenarnya karena tidak ada laporan tertulis yang terdokumentasi dengan baik proses pemberian jasa dan output akhirnya. Misalnya dokumentasi dalam bentuk time sheet atau job sheet;

bahwa kelemahan dari TP doc. Pemohon Banding untuk menguji kewajaran biaya jasa layanan bersama sebagai berikut:

- Metode pengujian transfer pricing menggunakan metode TNMM dengan tested party yaitu LAG. Apabila dibandingkan dengan Pemohon Banding, LAG lebih komplex karena selain sebagai pemilik merek juga adalah produsen serat untuk brand Lenzing Viscose, Lenzing Modal dan Tencel fibers. Kapasitas produksi serat dari LAG juga melebihi Pemohon Banding;

- Data pembanding yang dipilih merupakan perusahaan jasa murni seperti jasa IT, konsultasi manajemen dan jasa teknik. Sementara LAG bukan perusahaan jasa murni karena juga merupakan perusahaan manufaktur. Sehingga struktur biaya akan bercampur terutama terkait biaya overhead;

bahwa uraian cost and benefit yang diuraikan dalam TP doc. halaman 52 s.d. 61 juga tidak ada dokumentasi administrasinya misalnya dalam bentuk berita acara atau job sheet / cost sheet. Dengan kata lain invoice tagihan biaya jasa layanan

bersama yang diterima Pemohon Banding tidak didukung oleh rincian dokumentasi terkait jenis kegiatan apa saja dan memanfaatkan somber daya apa saja dan keterangan waktu pelaksanaan jasa kapan saja sehingga tidak mencerminkan good corporate governance yang balk. Padahal nilai biaya jasa cukup signifikan yang mencapai Rp 60 miliar yang merupakan 24% dari total biaya usaha yang mencapai Rp255,7 miliar;

bahwa berdasarkan rincian biaya jasa dalam akun 467400 Group Recharge biaya yang dapat dirinci sebesar Rp52.613.407.883 sehingga nilai sebesar Rp7.934.008.730 tidak ada keterangannya siapa pihak service provider nya den jenis jasanya. Khusus untuk jasa layanan servis untuk Innovation & Strategic R&D sebesar Rp 11.280.493.200 merupakan kegiatan R & D yang dilakukan di luar negeri. Sesuai pasal 6 ayat 1 huruf j UU PPh, biaya dalam rangka penelitian dan pengembangan dapat dikurangkan apabila kegiatannya dilakukan di Indonesia. Disamping itu juga karena tidak ada perjanjian kepemilikan intelectual property hasil dari kegiatan R & D tersebut sehingga semata-mata kegiatan tersebut adalah untuk kepentingan induk perusahaan saja;

bahwa sementara terkait dengan cost center 61100 juga tidak ada perjanjian yang menjadi landasan formal pengeluaran sehingga biaya sebesar Rp2.313.627.730 dan juga jumlah sebesar Rp7.934.008.730 yang tidak ada rincianntya, tidak jelas penggunaannya sehingga juga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Pemohon Banding sesuai pasal 9 ayat (1) UU PPh;

bahwa Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa jo Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-501PJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan lstimewa mengatur antara lain:

i. Mekanisme pengujian kewajaran pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak alas jasa dari pihak afiliasi antara lain adalah memastikan bahwa suatu jasa dari pihak afiliasi benar-benar dilakukan dan memberikan manfaat ekonomi bagi Wajib Pajak;

ii. Dalam hal memastikan bahwa suatu jasa intra-grup telah benar-benar

dilakukan, pemeriksa melakukan pengujian terhadap antara lain:

- meneliti proses latar belakang kebutuhan alas jasa serta dokumen yang terkait;

- meneliti proses penunjukan penyedia jasa termasuk meneliti kualifikasi penyedia jasa seperti CV, pengalaman kerja dan track record;

- meneliti proses negosiasi terkait kompensasi atas jasa yang disediakan;

- meneliti proses dari hasil penyediaan jasa serta dokumen terkait;

- mereviu dokumen terkait terkait aktivitas jasa dan meneliti pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penyediaan jasa;

iii. Dalam hal memastikan bahwa suatu jasa intra-grup memberikan manfaat

ekonomi, pemeriksa pajak perlu melakukan hal-hal antara lain:

- memastikan kesesuaian antara fungsi-fungsi yang dilakukan Wajib Pajak dengan jenis jasa intra-grup yang diterima;

- meneliti rincian jasa yang dibebankan dan memahami secara spesifik bagaimana jasa tersebut dapat atau telah memberikan manfaat ekonomis kepada Wajib Pajak;

iv. Dalam melakukan penghitungan kewajaran pembayaran jasa intra-grup,

langkah yang perlu dilakukan untuk menghitung kewajaran dan kelaziman pembayaran jasa sebagai berikut:

- Mereviu dasar pembebanan biaya jasa intra-grup;

- meneliti komponen basis biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh penyedia jasa serta kesesuaiannya dengan jasa yang diberikan dan manfaat ekonominya bagi Wajib Pajak;

- meneliti metode pembebanan jasa yang digunakan;

- meneliti dasar alokasi pembebanan jasa sebanding dengan manfaat yang diharapkan dari jasa;

- meneliti apakah terdapat pembanding atas jasa intra-grup serta mark-up nya dan menerapkan metod etransfer pricing yang sesuai dengan kondisi dan fakta;

bahwa transaksi jasa yang dilakukan antara Pemohon Banding dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dianggap memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha antara lain sepanjang penyerahan atau perolehan jasa benar-benar terjadi, yaitu apabila terdapat manfaat ekonomis atau komersial yang dapat menambah

nilai atas penyerahan atau perolehan jasa yang dimaksud. Sedangkan apabila transaksi jasa terjadi hanya karena terdapat kepemilikan perusahaan induk pada satu atau beberap perusahaan dalam satu kelompok usaha, transaksi jasa tersebut dianggap tidak memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha; bahwa sesuai pasal 18 ayat (3) UU PPh, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan ...untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak Iainnya sesuai kewajaran dan kelaziman usaha; bahwa dokumentasi yang diserahkan Pemohon Banding juga belum dapat menjelaskan secara sistematis adanya proses identifikasi kebutuhan akan jasa dan proses pemenuhan kebutuhan tersebut dari service provider;

bahwa sesuai dengan rasio earning before tax (FBI) dari tahun pajak 2012 s.d. 2016, kinerja Pemohon Banding berfluktuasi bahkan pernah rugi. Sementara nilai transaksi afiliasi mencapai proporsi antara 45% s.d. 53% dari total omset sangat signifikan. Dapat diindikasikan bahwa pengeluaran yang dilakukan dalam rangka transaksi afiliasi tidak terlalu berdampak signifikan terhadap kinerja positif Pemohon Banding;

Kesimpulan

bahwa dengan tidak tersedianya dokumentasi yang memadai untuk membuktikan adanya eksistensi dan perolehan manfaat jasa untuk alokasi beban jasa, sehingga Terbanding menyimpuikan beban intra-grup service dalam akun 467400 Group Recharge tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Pemohon Banding untuk menghitung penghasilan kena pajak terutama karena tidak memenuhi syarat sebagai beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU PPh;

Tanggapan Wajib Pajak atas SPHP

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi pajak Pemeriksa Pajak sebesar Rp. 60.547.416.613 atas biaya-biaya lain dari Pemohon Banding terkait dengan pembayaran Wajib Pajak atas jasa bersama dan jasa TI kepada pihak- pihak afiliasi. Pemohon Banding memberikan bukti yang jelas di bagian selanjutnya dari surat ini bahwa koreksi pajak tidak sesuai dan meminta Terbanding untuk

membatalkan koreksi pajak. Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dibuat oleh Terbanding karena alasan berikut:

1. Analisis kewajaran dan kelaziman usaha sesuai dengan Dokumentasi Penentuan Harga Transfer sudah tepat;

2. Jasa bersama dan jasa TI yang diterima oleh Pemohon Banding adalah nyata; dan

3. Pernyataan Terbanding sehubungan dengan biaya R&D adalah salah;

4. Penjelasan mengenai sifat dan rincian biaya sebesar Rp 7.934.008.730 dan biaya R&D sebesar Rp11.280.493.200;

bahwa uraian selengkapnya sesuai Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan Pemohon Banding halaman 35 s.d. 61;

Pendapat Terbanding dalam Pembahasan Akhir

bahwa Terbanding tidak setuju dengan tanggapan Pemohon Banding dengan alasan tetap mempertahankan temuan pemeriksaan sesuai SPHP;

Pendapat Pemohon Banding dalam Pembahasan Akhir

Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding dalam pembahasan akhir dengan alasan tetap mempertahankan pendapat sesuai tanggapan atas temuan pemeriksaan dalam SPHP;

b. Proses Keberatan

Ketentuan Yang Terkait

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 16 Tahun 2009

Pasal 12 ayat (3)

"Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang."

Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

Pasal 6 ayat (1)

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan...

Pasal 9 ayat (1) huruf f

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagal imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

Pasal 18 ayat (3)

"Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya." Pasal 18 ayat (4)

"Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila: a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima person) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama balk langsung maupun tidak langsung; atau c. terdapat hubungan keluarga balk sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat."

PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

SE-50/PJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

Data dan Fakta

NG Cast Center Nao Cost Center Jens Jasa Sesyat Bebas In Penyedia Jasa

0 Agreerient Sesuai

' ra an , te . . ts ed P0 Lary LAGI

: . “po vt to “ 1G)

Jumlah biaya jasa dari Lengzing Rp 33 899 O44 500

pour : tod

Jumlah biaya cost: anter 61700 dan ITS 61400 Rp 18 714 191 183

Rp s2 614 407 883

Jumlah saldo akun 467400 - Group Recharge Rp Gu far 416 6138

bahwa Pemohon Banding bersama dengan Lenzing Aktiengesellschaf (LAG) yang merupakan induk Pemohon Banding, mengadakan perjanjian Shared Service Agreement. Dengan LAG sebagai service provider dan Wajib Pajak sebagai service recipients. Perjanjian tersebut efektif pada tanggal 1 Januari 2016. Selain Wajib Pajak terdapat 4 perusahaan afiliasi lainnya yang berfungsi sebagai service recipient;

bahwa service provider akan menyediakan shared service (Iayanan bersama) meliputi:

- Sales Global

- Global Safety, Health & Environment

- Global Business Management Textiles and Nonwavens

- Global Sustainability

- Global Brand Management

- Global Research and Development

- Global Quality Management &Technical Customer Service

- Market Intelligence

bahwa sesuai poin 5 perjanjian, dinyatakan bahwa perhitungan service fee untuk shared services dihitung berdasarkan basis biaya ditambah mark-up 5%. Basis biaya ditentukan menggunakan prinsip akuntansi keuangan yang proper sesuai

IFRS dan terdiri dari actual full costs yang langsung atai tidak langsung berkaitan dengan penyediaan shared service untuk kepentingan Pemohon Banding dan yang timbul di service provider dalam menyediakan jasa tersebut;

bahwa Poin 6 perjanjian menguraikan bahwa LAG akan mengitung dan menerbitkan invoice penagihan setiap bulan sesuai dengan metode alokasi yang disepakati;

bahwa metode alokasi seperti yang dirumuskan di schedule 1.1 s.d. 1.9 perjanjian sebagai berikut:

- Basis biaya dirinci kedalam merek-merek serat: Lenzing Viscose®, Lenzing Modal®, Lenzing FR® and TENCEL® sesuai dengan usaha divisi brand bersangkutan;

- Rincian biaya berdasarkan brand tersebut lalu dialokasikan kepada service recipient yang memproduksi brand bersangkutan dengan dasar jumlah volume penjualan (dengan satuan Ton) relatif dari total volume penjualan dari seluruh produsen merek tersebut;

bahwa sesuai data SPT Badan Wajib Pajak tahun 2012 s.d. 2016 diperoleh data margin penghasilan bersih Pemohon Banding sebelum pajak dan jumlah nilai transaksi afiliasi yang dilaporkan pada lampiran khusus 3A SPT Badan sebagai berikut:

2016 2018 2014 uta ern

Pete tay spp ietp a tg my mG nl bey Cr 2 es | en , : oor Na be "ROAR

Batak bapa rope ry Tee dan Rn i ee rn nn i © 4? SOA

Personrtrace (ERT 10 AB A GOH, | GV 2 41 11 84,

: So Mp Pp ae : ne en Ip R6

hal tryowiks abiiaw far Qrige’ AT KR A48 AL fa R277 TL RIG,

Hasil Penelitian

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi positif atas akun 467400 Group Recharge sebesar Rp60.547.416.613,-;

bahwa menurut Terbanding karena tidak tersedianya dokumentasi yang memadai untuk membuktikan adanya eksistensi dan perolehan manfaat jasa untuk alokasi beban jasa, sehingga Pemeriksa menyimpulkan beban intra-grup service dalam akun 467400 Group Recharge tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Wajib Pajak untuk menghitung penghasilan kena pajak terutama karena tidak

memenuhi syarat sebagai beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU PPh;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan keberatan dengan alasan sebagai berikut:

• Analisis kewajaran dan kelaziman usaha dalam Dokumentasi Penentuan Harga Transfer Pemohon Banding sudah tepat;

• Jasa bersama dan jasa TI yang diterima oleh Pemohon Banding adalah nyata;

• Terbanding tidak memahami sifat dari bagian R&D dari jasa bersama yang dibayar oleh Pemohon Banding;

• Penjelasan mengenai sifat dan rincian biaya sebesar Rp 7.934.008.730 dan biaya R&D sebesar Rp. 11.280.493.200;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan yang menjadi dasar koreksi Pemeriksa adalah tidak tersedianya dokumentasi yang memadai untuk membuktikan adanya eksistensi dan perolehan manfaat jasa;

bahwa berdasarkan penelitian atas output jasa dalam bentuk email, Terbanding mengidentifikasi bahwa sebagian email yang dikategorikan sebagai bukti pemberian jasa oleh Pemohon Banding tersebut baru diminta dalam kurun waktu pemeriksaan yang dimulai sejak bulan April 2018. Terkait realisasi pemberian jasa sesuai shared service agreement tidak dapat ditelusuri secara sistematis realisasi jasa yang sebenamya karena tidak ada laporan tertulis yang terdokumentasi dengan baik proses pemberian jasa dan output akhirnya, misalnya dokumentasi dalam bentuk time sheet atau job sheet;

bahwa Terbanding telah melakukan analisis terhadap TP Doc Pemohon Banding dan menyimpulkan terdapat kelemahan sebagai berikut:

• Metode pengujian transfer pricing menggunakan metode TNMM dengan tested party yaitu LAG. Apabila dibandingkan dengan Pemohon Banding, LAG lebih komplex karena selain sebagai pemilik merek juga adalah produsen serat untuk brand Lenzing Viscose, Lenzing Modal dan Tencel fibers. Kapasitas produksi serat dari LAG juga melebihi Pemohon Banding;

• Data pembanding yang dipilih merupakan perusahaan jasa murni seperti jasa IT, konsultasi manajemen dan jasa teknik. Sementara LAG bukan perusahaan

jasa murni karena juga merupakan perusahaan manufaktur. Sehingga struktur biaya akan bercampur terutama terkait biaya overhead;

bahwa uraian cost and benefit yang diuraikan dalam TP Doc halaman 52 s.d. 61 juga tidak ada dokumentasi administrasinya misalnya dalam bentuk berita acara atau job sheet I cost sheet. Dengan kata lain invoice tagihan biaya jasa layanan bersama yang diterima Pemohon Banding tidak didukung oleh rincian dokumentasi terkait jenis kegiatan apa saja dan memanfaatkan sumber daya apa saja den keterangan waktu pelaksanaan jasa kapan saja sehingga tidak mencerminkan good corporate governance yang balk. Padahal nilai biaya jasa cukup signifikan yang mencapai Rp 60 miliar yang merupakan 24% dari total biaya usaha yang mencapai Rp255,7 miliar;

bahwa berdasarkan rincian biaya jasa dalam akun 467400 Group Recharge biaya yang dapat dirinci sebesar Rp52.613.407.883 sehingga nilai sebesar Rp7.934.008.730 tidak ada keterangannya siapa pihak service provider nya dan jenis jasanya. Khusus untuk jasa layanan servis untuk Innovation & Strategic R&D sebesar Rp 11.280.493.200 merupakan kegiatan R & D yang dilakukan di luar negeri. Sesuai pasal 6 ayat 1 huruf j UU PPh, biaya dalam rangka penelitian dan pengembangan dapat dikurangkan apabila kegiatannya dilakukan di Indonesia. Disamping itu juga karena tidak ada perjanjian kepemilikan intelectual property hasil dari kegiatan R & D tersebut sehingga semata-mata kegiatan tersebut adalah untuk kepentingan induk perusahaan saja;

bahwa sementara terkait dengan cost center 61100 juga tidak ada perjanjian yang menjadi landasan formal pengeluaran sehingga biaya sebesar Rp2.313.627.730 dan juga jumlah sebesar Rp7.934.008.730 yang tidak ada rincianntya, tidak jelas penggunaannya sehingga juga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Pemohon Banding sesuai pasal 9 ayat (1) UU PPh;

bahwa sesuai dengan PER-22/PJ/2013 dan SE-50/PJ/2013, transaksi jasa yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dianggap memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha antara lain sepanjang penyerahan atau perolehan jasa benar-benar terjadi, yaitu apabila terdapat manfaat ekonomis atau komersial yang dapat menambah nilai atas penyerahan atau perolehan jasa yang dimaksud. Sedangkan apabila transaksi jasa terjadi

hanya karena terdapat kepemilikan perusahaan induk pada satu atau beberap perusahaan dalam satu kelompok usaha, transaksi jasa tersebut dianggap tidak memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;

bahwa sesuai pasal 18 ayat (3) UU PPh, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Pemohon Banding yang mempunyal hubungan istimewa dengan Pemohon Banding lainnya sesuai kewajaran dan kelaziman usaha;

bahwa dokumentasi yang diserahkan Pemohon Banding juga belum dapat menjelaskan secara sistematis adanya proses identifikasi kebutuhan akan jasa dan proses pemenuhan kebutuhan tersebut dari service provider;

bahwa sesuai dengan rasio earning before tax (EBT) dari tahun pajak 2012 s.d. 2016, kinerja Pemohon Banding berfluktuasi bahkan pernah rugi. Sementara nilai transaksi afiliasi mencapai proporsi antara 45% s.d. 53% dari total omset sangat signifikan. Dapat diindikasikan bahwa pengeluaran yang dilakukan dalam rangka transaksi afiliasi tidak terlalu berdampak signifikan terhadap kinerja positif Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan keterangan Terbanding sesuai Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan Nomor: BA-181/WPJ.19/BD.05/2019, Terbanding hanya menyampaikan dokumen perjanjian dan invoice. Seharusnya dokumentasi dari proses awal pengadaan jasa bisa tersedia, seperti proposal, dokumentasi pertemuan, analisis kebutuhan, spesifikasi kebutuhan barang/jasa, purchase order, pemilihan vendor, BA penyelesaian, time sheet, dsb sebagaimana juga diatur dalam SE-50/PJ/2013. Wajib Pajak ketika diminta basis perhitungan invoice, hanya menyampaikan perhitungan dengan tulisan tangan, sehingga tidak dapat diyakini validitasnya, hal ini juga menunjukkan Pemohon Banding tidak menerapkan good governance dalam proses transaksi dengan pihak afiliasi. Sementara untuk transaksi dengan pihak independen Pemohon Banding memiliki dokumentasi yang memadai;

bahwa berdasarkan penelitian atas bukti dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding selama proses keberatan pada dasarnya sama dengan yang telah disampaikan Pemohon Banding pada saat proses pemeriksaan;

bahwa Terbanding telah melakukan penelitian atas alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon Banding sebagai berikut:

Alasan Pemohon Banding: Analisis kewajaran dan kelaziman usaha dalam Dokumentasi Penentuan Harga Transfer Pemohon Banding sudah tepat

Menurut Tim Peneliti:

bahwa yang menjadi dasar koreksi Terbanding adalah tidak tersedianya dokumentasi yang memadai untuk membuktikan adanya eksistensi dan perolehan manfaat jasa, sehingga Pemeriksa menyimpulkan beban intra-grup service dalam akun 467400 Group Recharge tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Pemohon Banding untuk menghitung penghasilan kena pajak terutama karena tidak memenuhi syarat sebagai beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU PPh;

Alasan Pemohon Banding: Jasa bersama dan jasa TI yang diterima oleh Pemohon Banding adalah nyata

Menurut Tim Peneliti:

bahwa dalam sengketa pembuktian pembebanan biaya intra-group services, Terbanding berpedoman pada PER-22/PJ/2013 dan SE-50/PJ/2013;

bahwa untuk menguji eksistensi jasa intra-grup dapat dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap latar belakang kebutuhan atas jasa yang diberikan; proses penunjukkan penyedia jasa termasuk dilampirkannya kualifikasi pemberi jasa, nama pemberi jasa, curriculum vitae yang berisi pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, serta track record dari penyedia jasa; proses negosiasi terkait kompensasi atas jasa yang disediakan (dasar pembebanan); proses dan hasil penyediaan jasa (job sheet); pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penyediaan jasa (tanggal berapa jasa diberikan dan kapan dilakukannya pemberian jasa);

bahwa untuk memastikan bahwa jasa tersebut memberikan manfaat ekonomi bagi Pemohon Banding perlu dilakukan penelitian terhadap kesesuaian fungsi yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan jenis jasa intra-grup yang diterima, meneliti rincian jasa yang berikan, dan memastikan jasa intra-grup tersebut bukan merupakan kegiatan: shareholder activity, duplicative services, jasa yang memberikan manfaat insidental (incidental benefit), passive association, dan jasa siaga (on call services);

Alasan Pemohon Banding: Pemeriksa tidak memahami sifat dari bagian R&D dari jasa bersama yang dibayar oleh Pemohon Banding dan Penjelasan mengenai sifat dan rincian biaya sebesar Rp 7.934.008.730 dan biaya R&D sebesar Rp.11.280.493.200;

Menurut Tim Peneliti:

bahwa berdasarkan rincian biaya jasa dalam akun 467400 Group Recharge biaya yang dapat dirinci sebesar Rp52.613.407.883 sehingga nilai sebesar Rp7.934.008.730 tidak ada keterangannya siapa pihak service provider nya dan jenis jasanya. Khusus untuk jasa layanan servis untuk Innovation & Strategic R&D sebesar Rp 11.280.493.200 merupakan kegiatan R & D yang dilakukan di luar negeri. Sesuai pasal 6 ayat 1 huruf j UU PPh, biaya dalam rangka penelitian dan pengembangan dapat dikurangkan apabila kegiatannya dilakukan di Indonesia. Disamping itu juga karena tidak ada perjanjian kepemilikan intelectual property hasil dari kegiatan R & D tersebut sehingga semata-mata kegiatan tersebut adalah untuk kepentingan induk perusahaan saja;

bahwa terkait dengan cost center 61100 juga tidak ada perjanjian yang menjadi landasan formal pengeluaran sehingga biaya sebesar Rp2.313.627.730 dan juga jumlah sebesar Rp7.934.008.730 yang tidak ada rincianntya, tidak jelas penggunaannya sehingga juga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Pemohon Banding sesuai pasal 9 ayat (1) UU PPh;

Kesimpulan

bahwa berdasarkan uraian penelitian tersebut di atas, Terbanding menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

• Bahwa koreksi Pemeriksa atas akun 467400 Group Recharge sebesar Rp60.547.416.613,- telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku;

• Bahwa alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon Banding tidak tepat dan tidak relevan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan;

Dengan demikian, Tim Peneliti berpendapat bahwa koreksi atas akun 467400 Group Recharge sebesar Rp60.547.416.613,- sudah tepat dan diusulkan untuk dipertahankan seluruhnya;

c. Tanggapan Terbanding atas Banding Pemohon Banding

bahwa Terbanding dalam memutuskan keberatan Pemohon Banding telah sesuai dengan data dan fakta-fakta dalam proses keberatan dan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku;

bahwa materi surat permohonan banding Pemohon Banding yang menjadi pokok sengketa pada dasarnya hanya mengulang isi surat keberatannya, dengan demikian hal-hal yang diajukan banding tidak perlu diuraikan lagi. Karena itu diusulkan kepada Majelis untuk menolak permohonan banding Pemohon banding jika dalam berkas banding tidak terdapat bukti-bukti pendukung baru yang dapat meyakinkan kebenaran permohonan banding Pemohon banding;

3. Sengketa atas Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif

a. Pada saat proses pemeriksaan

Koreksi terkait Imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan

Koreksi cfm SPHP

Koreksi terdiri atas:

1 410024 Wages - medical allowanceRp18.426.310.386 2 418024 Salaries - medical allowanceRp5.476.045.953 3 418224 Salaries expats - medical allowanceRp1.557.152.257

Rp25.459.508.596 Fakta

bahwa sesuai ekualisasi antara jumlah objek PPh 21 dan akun buku besar yang dibuat Pemohon Banding, Pemohon Banding tidak memasukkan akun 410024, 418024 dan 418224 yang merupakan akun-akun yang mencatat beban upah dan gaji untuk diperhitungkan dalam ekualisasi;

bahwa Pemohon Banding juga tidak melakukan koreksi fiskal positif atas tiga akun tersebut pada pos imbalan dalam bentuk natura;

Dasar Hukum

Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak daiam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pengujian

bahwa Terbanding melakukan analisis atas keterangan yang diberikan Pemohon Banding terkait ekualisasi akun buku besar dan objek PPh 21. Total akun yang diidentifikasi oleh Pemohon Banding ada 17 akun buku besar yang terdiri dari 16 akun akun laba rugi dan sate akun neraca. Terbanding mengidentifikasi tiga akun yaitu akun 410024, 418024 dan 418224 yang secara natura merupakan akun di kelompok wage dan salary tidak termasuk dalam akun yang diekualisasikan; bahwa Terbanding juga menelusuri tiga akun tersebut dan ternyata juga bukan merupakan objek koreksi fiskal positif khususnya untuk perkiraan penggantian dan imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan;

bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh, untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak bagi Pemohon Banding dalam negeri tidak boleh dikurangkan: penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Sementara Pemohon Banding tidak memiliki status berlokasi di daerah tertentu yang mendapat pengecualian;

Kesimpulan

bahwa jumlah beban harga pokok penjualan yang dicatat dalam tiga akun yaitu akun 410024, 418024 dan 418224 merupakan imbalan dalam bentuk natura yang diberikan untuk kepentingan pegawai Pemohon Banding sehingga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Wajib Pajak untuk menghitung penghasilan kena pajak sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh;

Tanggapan Pemohon Banding atas SPHP

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Pemeriksa terkait imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan sebesar Rp25.459.508.596, yang terdiri dari akun Wages —Medical Allowance sebesar Rp18.426.310.386, Salaries — Medical Allowance sebesar Rp5.476.045.953, dan Salaries Expats — Medical Allowance sebesar Rp1.557.152.257;

bahwa perlu Pemohon Banding jelaskan bahwa akun Wages — Medical Allowance sebesar Rp18.426.310.386, Salaries — Medical Allowance sebesar Rp5.476.045.953, merupakan biaya yang berkaitan dengan pembayaran premi asuransi kesehatan untuk karyawan lokal Pemohon Banding. Dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh, penghasilan bruto dapat dikurangi dengan biaya premi asuransi merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;

bahwa uraian selengkapnya sesuai Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan Wajib Pajak halaman 62 s.d. 64;

Pendapat Pemeriksa dalam Pembahasan Akhir

bahwa dalam pembahasan Pemohon Banding menjelaskan bahwa memang ada pembayaran terkait pengobatan untuk pegawai yang ditanggung oleh Wajib Pajak sehingga seharusnya memenuhi kriteria pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan dan pembayaran tersebut tidak dilakukan koreksi fiskal positif dalam SPT Badan;

Pendapat Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding dalam pembahasan akhir dengan alasan tetap mempertahankan pendapat sesuai tanggapan atas temuan pemeriksaan dalam SPHP;

Koreksi terkait Pengeluaran untuk objek imbalan dalam bentuk natura

Koreksi cfm SPHP

Terdiri atas:

Pengeluaran atas beban yang dicatat dalam akun-akun yang termasuk dalam cost center:

1. 34510Civil-Colony Maintenance

2. 51235Clinic

3. 51330Guest House

4. 51340Colony Housing

Akun-akun yang terkail dengan cost center tersebut dan jumlah pencatatan bebannya yaltu:

1 406000 Cost of material - consumption of office supplies112.468.102 2 406000 Utilities for office facilities (electr, water)105.993.365 3 406000 Food and Drink383.151.450 4 406000 Low-cost assets - other253.934.932 5 406000 Expenses for data transer (web)3.289.000 6 406000 Other purchased services - contractors916.835.069 7 406000 Other external services691.471.110 8 406000 Expenses for waste disposal26.826.500 9 406000 Material cost - consumption of techasupplies39.276.611

10 406000 Hardware (not capitalized) expenses1.950.000 11 460100 Maintenance and repair - contractors3.700.000 12 461000 Newspapers, magazines, books2.400.000 13 403200 Material cost - direct consumption spare parts13.930.000

2.555.226.139

Fakta

bahwa Pemohon Banding menyediakan guest house, colony housing dan klinik sebagai fasilitas bagi pegawainya. Secara akuntansi dilakukan pencatatan terkait pengeluaran atas tiga sarana tersebut dalam kelompok cost center yang terpisah yaitu cost center 34510,51235, 51330 dan 51340;

bahwa diidentifikasi terdapat 13 akun yang terkait dengan cost center tersebut;

Dasar Hukum

bahwa Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan dinyatakan bahwa Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, termasuk: a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang: 1) bukan merupakan objek pajak...

Pasal 4 ayat (3) huruf d UU PPh

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah: d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dad Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

Pengujian

bahwa Terbanding melakukan penelitian untuk mengidentifikasi beban yang dicatat dan terkait dengan cost center fasilitas guest house, klinik dan colony housing. Hasil identifikasi diperoleh 13 akun terkait. Akun-akun tersebut telah diteliti lebih lanjut dan bukan merupakan objek koreksi fiskal positif yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang dilaporkan dalam SPT Badan;

bahwa Terbanding mengidentifikasi bahwa fasilitas guest house, klinik dan colony housing merupakan pemberian dalam bentuk natura dan bagi pegawai Pemohon Banding tidak diperhitungkan sebagai objek PPh 21. Tentunya fasilitas tersebut tidak berkaitan secara langsung dengan operasional Pemohon Banding tetapi lebih kepada pribadi pegawai Pemohon Banding;

bahwa sesuai dengan pasal 13 PP 94/2010, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak; Kesimpulan

bahwa jumlah beban yang dicatat dalam 13 akun yang terkait dengan cost center guest house, klinik dan colony housing merupakan pengeluaran dan beban atas

penghasilan yang bukan objek pajak sehingga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Pemohon Banding untuk menghitung penghasilan kena pajak sesuai Pasal 13 PP 94/2010;

Tanggapan Pemohon Banding atas SPHP

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding terkait pengeluaran untuk objek imbalan dalam bentuk natura sebesar Rp2.555.226.139, karena pada dasarnya biaya-biaya yang dicatat pada 4 akun cost center tersebut merupakan biaya yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding dan juga berkaitan dengan fasilitas yang diberikan untuk para tamu (customer) Pemohon Banding;

bahwa uraian selengkapnya sesuai Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan Pemohon Banding halaman 64 s.d. 66;

Pendapat Pemeriksa dalam Pembahasan Akhir

bahwa Terbanding tidak setuju dengan tanggapan Pemohon Banding dengan alasan tetap mempertahankan temuan pemeriksaan sesuai SPHP;

Pendapat Pemohon Banding dalam Pembahasan Akhir

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding dalam pembahasan akhir dengan alasan tetap mempertahankan pendapat sesuai tanggapan atas temuan pemeriksaan dalam SPHP;

b. Proses Keberatan

Ketentuan Yang Terkait

Koreksi terkait Imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan

Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf e

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minurnan bagi seturuh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Koreksi terkait Pengeluaran untuk objek imbalan dalam bentuk natura

Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan

Pasal 13

"Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, fermasuk: a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang: 1) bukan merupakan objek pajak..."

Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (3) huruf d

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah: d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

Data dan Fakta

Koreksi terkait Imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan

bahwa terdapat pembebanan biaya yang merupakan akun-akun yang mencatat beban upah dan gaji, tetapi belum termasuk yang dilaporkan sebagai DPP pemotongan PPh Pasal 21, Wajib Pajak juga tidak melakukan koreksi fiskal positif atas tiga akun tersebut pada pos imbalan dalam bentuk natura. Akun tersebut terdiri atas:

1 410024 Wages - medical allowanceRp18.426.310.386 2 418024 Salaries - medical allowanceRp5.476.045.953 3 418224 Salaries expats - medical allowanceRp1.557.152.257

Rp25.459.508.596 Koreksi terkait Pengeluaran untuk objek imbalan dalam bentuk natura

bahwa Pemohon Banding menyediakan guest house, colony housing dan klinik sebagai fasilitas bagi pegawainya. Secara akuntansi dilakukan pencatatan terkait

pengeluaran atas tiga sarana tersebut dalam kelompok cost center yang terpisah yaitu cost center 34510,51235, 51330 dan 51340;

Pengeluaran atas beban yang dicatat dalam akun-akun yang termasuk dalam cost center:

1. 34510Civil-Colony Maintenance

2. 51235Clinic

3. 51330Guest House

4. 51340Colony Housing

Akun-akun yang terkail dengan cost center tersebut dan jumlah pencatatan bebannya yaltu:

1 406000 Cost of material - consumption of office supplies 112.468.102 2 406000 Utilities for office facilities (electr, water)105.993.365 3 406000 Food and Drink383.151.450 4 406000 Low-cost assets - other253.934.932 5 406000 Expenses for data transer (web)3.289.000 6 406000 Other purchased services - contractors916.835.069 7 406000 Other external services691.471.110 8 406000 Expenses for waste disposal26.826.500 9 406000 Material cost - consumption of techasupplies39.276.611

10 406000 Hardware (not capitalized) expenses1.950.000 11 460100 Maintenance and repair - contractors3.700.000 12 461000 Newspapers, magazines, books2.400.000 13 403200 Material cost - direct consumption spare parts13.930.000

2.555.226.139 Hasil Penelitian

Koreksi terkait Imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi positif alas akun 410024, 418024, dan 418224 sebesar Rp25.459.508.596,-;

bahwa menurut Pemeriksa jumlah beban yang dicatat dalam tiga akun yaitu akun 410024, 418024 dan 418224 merupakan imbalan dalam bentuk natura yang diberikan untuk kepentingan pegawai Pemohon Banding sehingga tidak dapat