PUT-003281.45/2025/PP/M.VIIB Tahun 2026

P U T U S A N

Nomor PUT-003281.45/2025/PP/M.VIIB Tahun 2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara biasa secara elektronik melalui Sistem E-Tax Court Pengadilan Pajak mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-00419/BC/KPU.03/KBT/2025 tanggal 13 Februari 2025 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor 616098/KPU.3/2024 tanggal 10 Desember 2024, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 003281.45/2025/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT. Westcon Solutions, NPWP 03.287.417.4-018.000, beralamat di Gedung MD Place Tower 1 Lt. 5, Jl. Setiabudi Selatan No. 7, RT.05 RW.01, Setia Budi, Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12910 dalam hal ini diwakili oleh Ivan Agus, jabatan Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Perseroan Terbatas PT Westcon Solutions Nomor 02 Tanggal 05 Maret 2025 yang dibuat oleh Notaris Joshua Octavianus Kumajas, S.H., M.Kn., di Kota Serang;

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

Nama: Soedyantoro,

Jabatan: Kuasa Hukum,

Izin Kuasa Hukum: KEP-1625/PP/IKH/2025 tanggal 14 Agustus 2025, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 177.45/SK-Banding-WSID/2025 tanggal 20 Oktober 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding,

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230, yang hadir dalam persidangan yaitu:

1. Nama/NIP: Meidy Kassim/196605161991031001,

Jabatan: Pemeriksa Bea dan Cukai Madya,

2. Nama/NIP: Djoko Prasetyo/197912092001121001,

Jabatan: Pemeriksa Bea dan Cukai Muda,

3. Nama/NIP: Wenda Secilia/198007282003122001,

Jabatan: Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama,

4. Nama/NIP: Agung Budi Laksana/199001052018011003,

Jabatan: Penelaah Teknis Kebijakan Tk.II,

5. Nama/NIP: Hana Noviandina/199411232018012002,

Jabatan: Pengolah Data dan Informasi Tk.II,

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-541/BC/BC.06/2025 tanggal 25 Agustus 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-753/PP/ BR/2025 tanggal 29 Juli 2025

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor: 363/Banding- WSID/2025 tanggal 11 April 2025,

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor: S-00492/ BC.06/SUB/2025 tanggal 23 Juni 2025,

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-616098/KPU.3/2024 tanggal 10 Desember 2024 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas (SPTNP) Nomor 616098/KPU.3/2024 tanggal 10 Desember 2024 tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Tanpa nomor tanggal 17 Desember 2024 dan dengan Keputusan Nomor KEP- 00419/BC/KPU.03/KBT/2025 tanggal 13 Februari 2025 permohonan keberatan Pemohon Banding ditolak, dan ditetapkan tagihan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp255.288.722,00 (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan a quo sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 363/Banding-WSID/2025 tanggal 11 April 2025 yang diterima di Pengadilan Pajak pada tanggal 11 April 2025 (secara elektronik melalui e-Taxcourt);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 363/Banding-WSID/2025 tanggal 11 April 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

• Mengenai Ketetapan Semula dan Keputusan yang Dibanding

1) Pemohon Banding telah menerima SPTNP Nomor SPTNP-616098/ KPU.3/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 896236 tanggal 19 November 2024, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

• Sesuai dengan yang diberitahukan dalam PIB Nomor 896236 tanggal 19 November 2024, Pemohon Banding melakukan importasi atas 5 seri/pos barang, dengan perhitungan pungutan yang dibayar/dibebaskan, sebagai berikut:

yang telah diselesaikan kewajiban pembayarannya sejumlah Rp341.629.262,00 sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara (BPN) Kode

Billing 640241100231818, NTPN C4428509OJRJK54A tanggal bayar 19 November 2024.

• Terbanding, sesuai dengan SPTNP Nomor SPTNP-616098/ KPU.3/2024 tanggal 10 Desember 2024, menetapkan klasifikasi barang impor yang diberitahukan pada PIB Nomor 896236 tanggal 19 November 2024 untuk nomor seri/pos barang 1 dan 2 ke dalam pos tarif HS, sebagai berikut:

dengan tarif PPN 11% dan tarif PPh Pasal 22 2,5%, yang mengakibatkan Pemohon Banding dikenakan tambah bayar dengan penghitungan, sebagai berikut:

dan telah Pemohon Banding lunasi kewajiban pembayarannya sejumlah Rp255.288.722,00 sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara (BPN) Kode Billing 640241200451819, NTPN 26B070I69F2L5K7B tanggal bayar 10 Desember 2024.

Sebagaimana yang tertera dalam SPTNP Nomor SPTNP-616098/ KPU.3/2024 tanggal 10 Desember 2024, keberatan atas penetapan dapat diajukan paling lambat pada tanggal 7 Februari 2025.

2) Atas SPTNP Nomor SPTNP-616098/KPU.3/2024 tanggal 10 Desember 2024 tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan kepada

Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan Tanda Terima Berkas Pengajuan Keberatan Nomor 12181/KBT.01/2024 tanggal 17 Desember 2024 yang pada intinya Pemohon Banding tidak setuju atas perhitungan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor tersebut di atas, dan menurut Pemohon Banding perhitungan Bea Masuk dan Pajak dalam rangka Impor yang seharusnya adalah, sebagai berikut:

• Bahwa pemberitahuan pos tarif HS barang impor yang diberitahukan dalam PIB Nomor 896236 tanggal 19 November 2024 adalah, sebagai berikut:

dan oleh karenanya perhitungan pungutan yang dibayar/dibebaskan dalam PIB Nomor 896236 tanggal 19 November 2024 adalah, sebagai berikut:

• Sehubungan dengan hal di atas, maka Pemohon Banding sesungguhnya tidak lagi memiliki kewajiban pelunasan atas kekurangan pembayaran Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor kepada negara atas importasi yang dilakukan sesuai PIB Nomor 896236 tanggal 19 November 2024.

3) Atas surat keberatan yang diajukan Pemohon Banding telah diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP- 00419/BC/KPU.03/KBT/2025 tanggal 13 Februari 2025, dengan perincian perhitungan, sebagai berikut:

• Bahwa sesuai dengan pertimbangan yang dituangkan dalam konsideran (Menimbang) dari Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor

KEP-00419/BC/KPU.03/KBT/2025 tanggal 13 Februari 2025, Terbanding menetapkan bahwa Pemohon Banding tidak tepat dalam memberitahukan klasifikasi barang impor yang diberitahukan pada PIB Nomor 896236 tanggal 19 November 2024, yang seharusnya adalah, sebagai berikut:

dan oleh karenanya terdapat kekurangan pembayaran Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor dengan perhitungan, sebagai berikut:

yang keseluruhannya telah dilunasi oleh Pemohon Banding sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara (BPN) Kode Billing 640241200451819, NTPN 26B070I69F2L5K7B tanggal bayar 10 Desember 2024.

• Sebagaimana yang tertera dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-00419/BC/KPU.03/KBT/2025 tanggal 13 Februari 2025, keberatan atas Keputusan tersebut dapat diajukan banding ke Pengadilan Pajak dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan.

• Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Banding

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah klasifikasi/pos tarif HS.

Bahwa barang impor yang diberitahukan pada PIB Nomor 896236 tanggal 19 November 2024 untuk nomor seri/pos barang 1 dan 2 ke dalam pos tarif HS yang

ditetapkan Terbanding ke dalam pos tarif HS 8517.62.49, adalah tidak tepat, dengan argumentasi, sebagai berikut:

(1) Beroperasi pada Layer 4-7 pada lapisan model OSI, barang in casu seri 2 adalah LOCAL TRAFFIC MANAGER (LTM) yang berfungsi untuk mengatur lalu lintas jaringan, memilih tujuan yang tepat berdasarkan performa server, keamanan, dan ketersediaan jaringan pada Layer 4-7 OSI Model, sedangkan barang in casu seri 1 adalah POLICY ENFORCEMENT MANAGER (PEM), yakni aparatus traffic management network yang berada pada Layer 4 dan 7, dilengkapi dengan firewall untuk melindungi situs web dan aplikasi pusat data dari serangan cyber.

Tenant A

Cilenta

0 Tenant B

BF Plot

Admins Lu c

Access Control an

Man pppoe an ke ara dana am an

- Eq, 0 Pg os Tenant D ee —

Lovet

Mencermati identifikasi di atas, kedua barang in casu dapat dikategorikan sebagai NETWORK TRAFFIC AND SECURITY APPLIANCES.

(2) Berdasarkan datasheet dapat diketahui dengan jelas bahwa barang yang disengketakan utamanya hanya digunakan untuk sistem ADP dan tidak didesain khusus untuk diintegrasikan dengan peralatan/sistem lain, seperti printer, kamera, TV, dan/atau lainnya.

(3) Network layer, dalam Open System Interconnection (OSI) Model, adalah standardisasi protokol yang dibuat oleh International Standard Organization (ISO) sebagai referensi yang berisi cara kerja internet protocol dalam sebuah jaringan komputer. Model OSI ini terdiri dari 7 (tujuh) layer yang masing- masing memiliki definisi fungsi yang berbeda, sebagai berikut:

OSI model

Layer h (POU) Function

A AGN Pick eve ins Gling essutce shal ns revo fie access

Host £ “ves Zon Tangiaie” of cara between a "etvorsing serv ce angan app aioe: inating : : and layers 3 “255 Manag. corr nsation je, conti sg. exenanse g orbat or in he for” of rit pe back-andfoch varspissions betwee” tao ures

4 Reval tat sisson of als segi ems celvees comsoracelsclk seling no ans :

i SU chs Ane Parag a Mote HER GTR CUTS Hort

Media

3 rack dats Sisakan uf Lota Terre: belgaan Sa Moves corecie. by hy can liye layers

1 Pakta et jepan ad san cds nba Ms sly t al

Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/OSI_model

Protocol Data Unit (PDU) didefinisikan sebagai “a single unit of information transmitted among peer entities of a computer network.”.

Secara diagram1, dapat digambarkan, sebagai berikut:

“ae ANSE Receive

Foe Qe P nt

' Application 2 Application dimana jika diilustrasikan dalam contoh proses transmisi data pengiriman dan penerimaan email, dapat digambarkan, sebagai berikut (beserta dengan contoh perangkat/unit (hardware devices) dan tipe protocol yang digunakan pada setiap layer) 2 3:

Dengan menggunakan referensi di atas, proses transmisi data yang berlangsung dapat diuraikan secara singkat, sebagai berikut:

1 https://www.pintarkomputer.com/proses-yang-terjadi-pada-saat-pengiriman-data-berdasarkan-7- osi-layer/

2 https://www.just.edu.jo/~mzali/courses/Summer15/CIS442/files/osi-model.htm

3 https://en.wikiversity.org/wiki/Network%2B/Standards/OSI_Model/OSI_Components

(1) Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, hal utama dan terutama yang harus dipahami dan disepakati adalah bahwa OSI Model merupakan referensi yang berisi cara kerja transmisi data / internet protocol dalam sebuah jaringan komputer.

Jaringan komputer atau computer network dapat didefinisikan sebagai sebuah jaringan yang terdiri dari “two or more computers that are connected – either by cables (wired) or WiFi (wireless) – with the purpose of transmitting, exchanging, or sharing data and resources. You build a computer network using hardware (e.g., routers, switches, access points, and cables) and software (e.g., operating systems or business applications).”4 .

(2) Dalam OSI Model, proses transmisi data dilakukan secara bertahap yang jika dilihat mulai dari sisi pengirim, dimulai dari Layer Application (Layer 7) sampai dengan layer paling bawah, yaitu Layer Physical. Ketika data tersebut tiba pada sisi penerima, akan ada lagi proses penerimaan pada sisi penerima, dimulai dari Layer Physical sampai dengan Layer Application.

(3) Pada tiap Layer, data yang dikirim akan dibungkus oleh protocol atau “aturan-aturan”, yang dikenal dengan istilah proses Encapsulation (pada sisi pengirim) dan Decapsulation (pada sisi penerima).

(4) Tiap-tiap layer atau lapisan dari OSI Layer akan berkomunikasi dengan layer yang sama pada komputer penerima, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

•Layer Application (Layer 7)

Secara teknis pengguna komputer berkomunikasi melalui Application Processes Interfaces (API) yang bertugas menghubungkan aplikasi yang digunakan dengan sistem operasi yang berjalan pada komputer. Layer Application bertugas untuk menentukan ketersediaan dari komponen yang diperlukan untuk melakukan komunikasi, mulai dari kesiapan koneksi sampai aturan-aturan terkait. Pada Layer Application,

4 https://www.ibm.com/cloud/learn/networking-a-complete-guide

informasi dari user sudah dikonversi menjadi data.

•Layer Presentation (Layer 6)

Pada Layer Presentation, data yang sudah dikonversi pada Layer Application akan diformat menjadi bentuk yang umum agar bisa dipakai. Sehingga menjadikan data yang dikirim dapat dibaca dan diproses pada Layer Application pada komputer penerima. Dengan kata lain, Layer Presentation bertindak sebagai penerjemah antara Layer Aplikasi pada komputer pengirim dengan Layer Application pada komputer penerima.

•Layer Session (Layer 5)

Setelah data diformat sedemikian rupa, maka tahap berikutnya adalah dimulainya proses transfer data. Sebelum proses transfer dilakukan, Layer Session menandai masing-masing sesi atau proses transfer agar tidak membingungkan satu sama lain.LayerSessionbertanggungjawabuntuk mengkoordinasikan komunikasi antara sumber dan tujuan dengan mengatur dialog antara keduanya. Layer Session mengatur bagaimana caranya agar antara proses data yang satu dengan yang lainnya tidak tercampur.

•Layer Transport (Layer 4)

Setelah data diformat dan dikelompokan sehingga tidak akan tercampur dengan data aplikasi lainnya, Transport layer akan memecah data tersebut menjadi bagian-bagian yang disebut segment. Tiap segment tersebut nantinya akan diberi semacam nomor urut. Pada tahap ini, data diatur sedemikian rupa agar tidak sampai hilang tengah dijalan, dengan menggunakan semacan aturan atau protocol, sehingga data yang hilang bisa dikirimkan kembali.

•Layer Network (Layer 3)

Tiap-tiap segmen yang dibentuk pada Layer Transport diubah lagi menjadi packet. Packet ini berisikan segment serta alamat penerima dan pengirim. Alamat yang digunakan tersebut

sifatnya logis yang dikenal dengan Internet Protocol address atau IP address. Biasanya alamat IP address ini digunakan jika kita ingin mengirimkan data ke komputer yang berbeda jaringan atau tidak berada dalam jaringan LAN yang sama. Metode yang dilakukan adalah routing, yang mana proses routing ini terjadi pada perangkat yang namanya router dengan menggunakan berbagai macam aturan yang dikenal dengan routing protocol.

•Layer Data Link (Layer 2)

Setelah packet jadi, kemudian packet diubah lagi menjadi frame yang berisikan packet dan alamat fisik atau mac address pengirim dan penerima. Layer Data Link adalah yang bertanggung jawab atas tugas ini. MAC address yang terdapat pada frame ini hanya digunakan untuk komunikasi antara perangkat komputer yang berada pada jaringan LAN yang sama. Switch dan bridge merupakan alat yang bekerja untuk tugas ini.

•Layer Physical (Layer 1)

Agar bisa terkirim melalui media seperti kabel ataupun sinyal wireless, data yang berbentuk frame tadi diubah lagi menjadibit atau byte. Bit atau byte dikirim melalui media fisik berupa kode atau sinyal electric berupa dua buah keadaan yaitu 0 dan 1. “0” (nol) menandakan kondisi tidak ada aliran atau sinyal listrik sedangkan “1” (satu) menandakan adanya aliran atau sinyal listrik. Proses perubahan data yang berbentuk frame menjadi bit masih terjadi pada layer 2 dari OSI layer sedangkan tugas layer 1 adalah untuk mengirim dan menerima bit. Proses kirim dan terima bit biasanya terjadi pada NIC atau network interface card dari perangkat komputer dan perangkat jaringan.

(5) Gambaran dari diagram dan proses pada sisi pengirim di atas – proses di sisi penerima (Decapsulation) merupakan kebalikan dari proses Encapsulation, berlangsung dimulai dari Layer 1 sampai ke layer terakhir – menegaskan bahwa barang impor seri/pos nomor 1 dan 2

yang diberitahukan pada PIB Nomor 896236 tanggal 19 November 2024 hanya berfungsi, memiliki kegunaan, dan/atau memberikan manfaat sesuai dengan desain dan spesifikasi peruntukannya jika terhubung dalam ADP system network.

(6) Perangkat/unit yang berada pada Layer Network (Layer 3), misalnya, hanya akan berfungsi, memiliki kegunaan, dan/atau memberikan manfaat sesuai dengan desain dan spesifikasi peruntukannya, jika mentransmisikan data dari sisi komputer pengirim ke sisi komputer penerima, melalui layer-layer yang telah diuraikan di atas.

Perangkat/unit yang berada pada Layer Network (Layer 3), misalnya, tidak akan berfungsi, memliki kegunaan, dan/atau memberikan manfaat, jika, misalnya, hanya terhubung dengan salah satu Layer saja, baik Layer sebelum (Layer 2) dan/atau setelahnya (Layer 4), tanpa ada data yang ditransmisikan dari sisi komputer (ADP machine) pengirim ke sisi komputer (ADP machine) penerima.

(4) The UN International Telecommunication Union (ITU), dalam dokumen ITU-T Recommendation X.200, “Information technology - Open Systems Interconnection - Basic Reference Model: The Basic Model”5, butir 4.2.1, halaman 3, menyebutkan bahwa “In the concept of OSI, a real system is a set of one or more computers, associated software, peripherals, terminals, human operators, physical processes, information transfer means, etc., that forms an autonomous whole capable of performing information processing and/or information transfer.”

(5) Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tanggal 24 Maret 2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, Lampiran I, diatur tentang Ketentuan Umum untuk Menginterpretasi Harmonized System (KUMHS), dimana KUMHS 1 adalah absolut dan harus diutamakan.

(6) Berdasarkan Explanatory Notes 2022, Bab 84, Catatan 6(A), “Automatic Data Processing Machines” didefinisikan sebagai machines capable of (secara kumulatif):

5 https://www.itu.int/rec/T-REC-X.200-199407-I/en

•Storing the processing program or programs and at least the data immediately necessary for the execution of the program;

•Being freely programmed in accordance with the requirements of the user;

•Performing arithmetical computations specified by the user; and

•Executing, without human intervention, a processing program which requires them to modify their execution, by logical decision during the processing run.

(7) Berdasarkan Explanatory Notes 2022, Bab 84, Catatan 6(B), “Automatic data processing machines may be in the form of system consisting of a variable number of separate units”.

(8) Berdasarkan Explanatory Notes 2022, Bab 84, Catatan 6(C), “…Separately presented units of an automatic data processing machine are to be classified in heading 84.71.”.

(9) Berdasarkan Explanatory Notes 2022, Bab 84, Catatan 6(D), huruf (ii), pos 84.71 tidak termasuk perangkat (unit), antara lain, “(ii) Apparatus for the transmission or reception of voice, images or other data, including apparatus for communication in a wired or wireless network (such as a local or wide area network)”, sekalipun perangkat (unit) tersebut memenuhi kriteria dalam Catatan 6(C), yakni:

•It is of a kind solely or principally used in an automatic data processing system;

•It is connectable to the central processing unit either directly or through one or more other units; and

•It is able to accept or deliver data in a form (codes or signals) which can be used by the system.

(10) Barang impor seri/pos 1 dan 2 yang diberitahukan pada PIB Nomor 896236 tanggal 19 November 2024 pada hakikatnya adalah perangkat (unit) yang memenuhi secara kumulatif kriteria dalam Explanatory Notes 2022, Bab 84, Catatan 6(C), sebagai unit dari automatic data processing system, yang jika tidak dikecualikan dari ketentuan dalam Catatan 6(D) dan/atau Catatan 6(E), diklasifikasikan dalam pos 84.71.

Namun demikian, sebagaimana yang diuraikan pada butir 9 di atas, karena ternyata dikecualikan sesuai Catatan 6(D), huruf (ii), maka barang impor seri/pos 1 dan 2 yang diberitahukan pada PIB Nomor 896236 tanggal 19 November 2024, tidak dapat diklasifikasikan dalam pos 84.71.

(11) Sesungguhnya, berdasarkan Explanatory Notes 2022, pos 84.71, bagian (I) Automatic Data Processing Machines and Units Thereof; (B) Separately Presented Units; barang yang disengketakan memenuhi kriteria sebagai unit dari sistem ADP yang dapat diklasifikasikan dalam pos 84.71, yakni:

(1) Melakukan fungsi pengolahan data (data processing), dimana barang yang disengketakan juga memiliki operating system dan perangkat lunak yang dapat melakukan pengolahan data, misalnya dalam rangka penentuan arah, distribusi, dan pembagian transmisi data dalam jaringan agar berlangsung secara aman dan optimal.

(2) Memenuhi kriteria kumulatif Catatan 6(C) Bab 84.

namun harus dikecualikan (tidak dapat diklasifikasikan dalam pos 84.71) karena ketentuan berikutnya mengatur:

(3) Tidak dikecualikan berdasarkan Catatan 6(D) dan 6(E) dari Bab 84. Sebagaimana yang diuraikan pada butir 9 di atas, barang yang disengketakan adalah “Apparatus for the transmission or reception of voice, images or other data, including apparatus for communication in a wired or wireless network (such as a local or wide area network)”, sehingga dikecualikan/tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos 84.71.

(12) Pada Explanatory Notes 2022, pos 84.71, bagian (I) Automatic Data Processing Machines and Units Thereof; (B) Separately Presented Units butir (3), paragraf 6, butir (3) disebutkan bahwa ”...However, control and adaptor units for communication in a wired or wireless network (such as a local or wide area network) are excluded (heading 85.17).”. Tidak berlebihan pula kiranya disampaikan bahwa perangkat yang diuraikan dalam butir (3) merupakan contoh dari “other units” yang terpisah dari central processing units serta input dan output units.

Oleh sebab itu, berdasarkan Catatan yang telah diuraikan pada butir-butir di atas, memenuhi KUMHS 1, barang impor seri/pos 1 dan 2 yang

diberitahukan dalam PIB Nomor 896236 tanggal 19 November 2024, diklasifikasikan ke dalam pos 8517.

(13) Berdasarkan Explanatory Notes 2022, Pos 85.17, bagian dari penjelasan “(II) Other apparatus for transmission or reception of voice, images, or other data, including apparatus for communication in a wired or wireless network (such as a local or wide area network)”; “(G) Other communication apparatus”, dijelaskan bahwa:

This group includes apparatus which allows for the connection to a wired or wireless communication network or the transmission or reception of speech or other sounds, images or other data within such a network. Communication networks include, inter alia, carrier-current line systems, digital-line systems and combinations thereof. They may be configured, for example, as public switched telephone networks, Local Area Networks (LAN), Metropolitan Area Networks (MAN) and Wide Area Networks (WAN), whether proprietary or open architecture.

This group includes:

(1) Network interface cards (e.g., Ethernet interface cards).

(2) Modems (combined modulators-demodulators).

(3) Routers, bridges, hubs, repeaters and channel to channel adaptors.

(4) Multiplexers and related line equipment (e.g., transmitters, receivers or electro-optical converters).

(5) Codecs (data compressors/decompressors) which have the capability of transmission and reception of digital information.

(6) Pulse to tone converters which convert pulse dialled signals to tone signals.

(14) Berdasarkan Explanatory Notes 2022, pos 84.71: “Automatic data processing machines may comprise in the same housing, the central processing unit, an input unit (e.g., a keyboard or a scanner) and an output unit (e.g., a visual display unit), or may consist of a number of interconnected separate units. In the latter case, the units form a “system” when it comprises at least the central processing unit, an input and an output unit (see Subheading Note 2 to this Chapter). The interconnections

may be made by wired or wireless means”.

Dari penjelasan ini diketahui bahwa suatu automatic data processing dapat berupa sebuah “machine” jika berada dalam housing yang sama ataupun “system” jika terdiri dari beberapa unit terpisah yang saling terhubung, baik secara wired maupun wireless.

(15) Mempertegas penjelasan yang telah Pemohon Banding sampaikan pada butir-butir di atas terkait dengan pemenuhan ketiga kriteria kumulatif dalam Explanatory Notes 2022, Bab 84, Catatan 6(C), dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

a. It is of a kind solely or principally used in an automatic data processing system.

• Kriteria ini terpenuhi jika perangkat/unit, semata-mata atau secara prinsip, digunakan dalam ADP system – bukan machine.

• Mengapa kriteria ini menegaskan dan mengatur “system” dan bukan “machine”? Jika mencermati dengan seksama kalimat awal dari Catatan 6(C), yakni “Subject to paragraphs (D) dan (E) below…”

Cc Subject to peragraoks 1D ane Ci kalem, ad unit sto be segarged as berg pasta an au ane data prucessirg ayamey Fit miacts alot tau ‘allowing: sereitns in tacakndsoleycrarncisa \ used pan automatic data processing system tio Pas connemahs tothe central prana eo un te ther directly or through are or iver alee ris: ard fii tis ala te accaot er da iver cata ir a form (codes ors gnalsswhish cen be Lagu ov tie svsterd

Sepatate y ciese ved uvits of an automaue cule processing hasan are lo be class ed ir neau ny S471 dawenves, koyboerds, X-Y es-ardisate input das aad isk storage Lats wher sats y tae ecadciens of earacraphs (Civils and (2: Py) ahnva. are ic ail cases to boc assiiec as irits of head ng 24.75 dimana Catatan 6(D) mengatur bahwa:

(Br ligeding 84.91 voes ul cove’ te odong wher peseried separaleh. eve ios eel ali of Ure cence tichs sel forth ir Nate 6 (C) above i) Ps mers, sanying machines, “acsimie Mas? nas. whether or sg: combined ii Apnasanas for the bensaissias or recestion of Loke, images os other data, incucirs apnesanis fer commnunizeten 1a wires or wees conveck fsuica as a aral ar wide area netevor<

fi Leucspeake-s ard m crapbones iwi le ekgion cavoras. dyilal cameras and v deo cerere reecice's vi Muntors s1 pICISGGIS. Nut TeuILUral ag le esis OF leCept On apvaralus dan Catatan 6(E) mengatur bahwa:

=) Mae ses pcompargong arena contarctica with ar automatic data processing pachise are performing a szecifis “Loction ote’ thes date srocessing are to be classifies ‘n the ~eadirgs apcroaiste te thelr “asha ye Leolong

9 falling mat “res cual “éadirgs.

maka dapat diketahui secara nyata dan jelas bahwa kriteria 6 ini mengatur dan terkait dengan perangkat/separate unit “diluar” ADP machines – tidak berada “in the same housing” – yang terhubung (interconnected), baik secara wired ataupun wireless, membentuk suatu ADP system sebagaimana yang diatur dan didefinisikan secara nyata dan jelas dalam Explanatory Notes 2022, pos 8471, serta telah Pemohon Banding uraikan pula pada butir di atas.

• Barang impor seri/pos 1 dan 2 yang diberitahukan pada PIB Nomor 896236 tanggal 19 November 2024 adalah barang yang hanya, bahkan semata-mata, fungsional – berfungsi, memiliki kegunaan, atau memberikan manfaat sesuai dengan desain dan peruntukannya – jika terhubung dalam ADP system. Atau, dengan kata lain, barang impor is/are of (a) kind solely or principally used in an automatic data processing system.

• Sesuai dengan informasi dan spesifikasi yang terdapat pada data sheet, barang impor seri/pos 1 dan 2 yang diberitahukan pada PIB Nomor 896236 tanggal 19 November 2024 adalah LOCAL TRAFFIC MANAGER (LTM) atau dapat pula dikategorikan sebagai NETWORK AND SECURITY APPLIANCES.

• Dengan mengacu pada penjelasan di atas, maka kriteria a dari Explanatory Notes 2022, Bab 84, Catatan 6(C), terpenuhi.

b. It is connectable to the central processing unit either directly or through one or more other units.

• Jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, “connectable” berarti “terhubung/dihubungkan”, atau, jika menggunakan kalimat dalam kriteria ini, berarti “terhubung/dihubungkan dengan central processing unit”.

• Sebagaimana yang tertera pada Explanatory Notes 2022, pos 84.71, Central Processing Unit (CPU) merupakan salah satu unit dari ADP machine, selain dari input unit (misalnya keyboard

dan scanner) dan output unit (misalnya visual display unit).

• “Connectable to the central processing unit” seyogyanya dimaknai sebagai “dapat terhubung/dihubungkan”, tidak boleh dimaknai sebagai, apalagi dibatasi hanya, “harus terpasang” pada CPU.

• Dengan menggunakan WTO HS Tracker, dapat diketahui bahwa pos 8517.62 (HS 2017), secara khusus juga berasal dari 8517.50 (HS 2002) dengan uraian “Other apparatus, for carrier- current line systems or for digital line systems” dan 8471.80 (HS 2002) dengan uraian “Other units of automatic data processing”.

dimana dalam WCO Classification Opinions-nya, dapat diketahui bahwa untuk pos 8517.50:

Care ase grentoce qeertedivte ar eatirats cata crecess ng Dash na — 1 dan untuk pos 8471.80:

Coctro asdadaptsrust oo ” ve 386 pants circa 9 whie* 1 i al sim al ath cere = -

- - - - UK UP. Ne AM - aad a Keris Pale MG PL er Un AL . -

TA aa ne Tgl data ¢ :

-I Anal sar ora SRS 1 Not: 5 'B) to Chapter Ef) anc €

Berdasarkan referensi diatas, sebagaimana yang juga telah diuraikan sebelumnya, dengan nyata dan jelas dapat dibuktikan bahwa perangkat yang terpasang dalam CPU (slot-in card) dapat diklasifikasikan sebagai “Other units of automatic data processing” maupun “Other apparatus, for carrier-current line systems or for digital line systems”.

• Tidak berlebihan Pemohon Banding sampaikan pula bahwa sesungguhnya Terbanding pernah menerbitkan PKSI Nomor 168/PKSI/BC.02/2017 tanggal 22 Juni 2017 untuk perangkat F5 BIG IP Appliance Management Firewall yang diklasifikasikan ke dalam pos tarif HS 8517.62.21, dengan dasar penetapan KUMHS 1 dan 6 Catatan 5 (D) (ii) Bab 84, dimana nyata dan jelas bahwa perangkat tersebut tidak tertanam/terpasang pada CPU.

Perangkat ini memiliki kesamaan fungsi dengan barang in casu, yakni keamanan data dalam jaringan (network security). yoy KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA er DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PENETAPAN KLASIFIKASI SEBELUM IMPOR !

Nomor: #PKSIFBC 02/2017

: ! 1 1 my send her | ' ! pa 1 1 bab pot ee

. Ta | Nea benny boy

PT Westeon Solutions O3.287.417.4 018,000 ro ' . 1 ero bbs

Gedung MD Place Tower 1 Lt.5, JL. Setiabudi Selatan O5.OAS6 14

No.7. Setiabudi, Jakarta Selatan. DKI Jakarta 12010 tery rhe or Pe. ata ka red. Poe ete be bye “ 1 h

NET LI NI Ni LO ia 1 in Brod

E ord nc ree ee :

BS Big IP Appliance Management Firewall | 15600 158000 ana Los 1

In ree bs ba 1 , , , mode baa ! 1 ut boobed

1 13 pa Tn rte, tot 1 dal 1 1 bob. "

' : TA Pa dest Lol peal redo : '

FS BIG IP Pe 15600 15800 Ld La bes rodeos fo pa dan.

, . , pall re 1 , fr TA PAN II MENARA li rove

1 I: , " ba

) S517.62.21 noe i) KUMHS 1 & 6. Catatan 5 (D) lii) Bab S4 mo fr Bandara Sockarno Hatta

Sesuai dengan tabel korelasi BTKI 2017-2022, pos tarif HS 8517.62.21 dan 8517.62.29 pada BTKI 2017 berkorelasi dengan pos tarif HS 8517.62.43 pada BTKI 2022.

• Sebagaimana yang tertera pada Explanatory Notes, Pos 8471, CPU didefinisikan sebagai:

A central processing unit which generally incorporates the main storage, the arithmetical and logical elements and the control elements; in some cases, however, these elements may be in the form of separate units.

• Bahkan, secara nyata dan jelas, kriteria ini juga terpenuhi jika perangkat/unit terhubung melalui satu atau lebih unit lain, dimana menggunakan referensi pada Explanatory Notes, Pos 8471:

perangkat/unit ini berada diantara “input or output units” atau “start and end of the system”, meskipun juga tidak tertutup kemungkinan berada sebelum input unit atau setelah output unit.

c. It is able to accept or deliver data in a form (codes or signals) which can be used by the system.

Sesuai dengan informasi dan spesifikasi yang terdapat pada data sheet, serta dihubungkan dengan penjelasan terkait dengan OSI Model, maka sudah nyata dan jelas bahwa barang impor seri/pos 1 dan 2 yang diberitahukan pada PIB Nomor 896236 tanggal 19 November 2024 berfungsi dalam komunikasi dan transmisi data dalam sebuah ADP system, baik menerima data dari layer sebelumnya maupun meneruskan data tersebut ke layer berikutnya, sehingga data tersebut dapat digunakan dan bermakna di dalam ADP system tersebut.

(16) Sesuai dengan penjelasan di atas, maka telah jelas dan nyata bahwa barang impor seri/pos 1 dan 2 yang diberitahukan pada PIB Nomor 896236 tanggal 19 November 2024 memenuhi ketiga kriteria kumulatif dalam Explanatory Notes, Bab 84, Catatan 6(C), sehingga dapat ditentukan sebagai unit sistem ADP – to be regarded as being part of an

automatic data processing system.

Namun demikian, guna memenuhi kriteria dalam Explanatory Notes 2022, Bab 84, Catatan 6(D), khususnya butir ii dimana diatur bahwa:

“Apparatus for the transmission or reception of voice, images or other data, including apparatus for communication in a wired or wireless network (such as a local or wide area network)”

dikecualikan dari/tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos/heading 8471, maka barang impor yang disengketakan diklasifikasikan ke dalam pos/heading 8517, sesuai dengan Explanatory Notes 2022, pos 85.17, bagian dari penjelasan “(II) Other apparatus for transmission or reception of voice, images, or other data, including apparatus for communication in a wired or wireless network (such as a local or wide area network)”, huruf “(G) Other communication apparatus”, yang juga telah Pemohon Banding uraikan pada butir sebelumnya di atas.

Sesuai dengan dokumen pemberitahuan impor dan penetapan yang dilakukan Terbanding, baik Pemohon Banding dan Terbanding sepakat bahwa barang impor seri/pos 1 dan 2 yang diberitahukan pada PIB Nomor 896236 tanggal 19 November 2024 diklasifikasikan ke dalam pos 85.17.

(17) Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, struktur pos 8517 yang terkait dengan barang impor seri/pos 1 dan 2 yang diberitahukan dalam PIB Nomor 896236 tanggal 19 November 2024, adalah, sebagai berikut:

8517Perangkattelepon,termasuk Telephonesets,including telepon untuk jaringan seluler atau telephones for cellular networks or untuk jaringan tanpa kabel lainnya; for other wireless networks; Other aparatuslainnyauntuk apparatus for the transmission or mengirimkan atau menerima suara, reception of voice, images, or gambar, atau data lainnya termasuk other data, including apparatus for apparatus untuk komunikasi dalam communication in a wired or jaringan kabel atau tanpa kabel wireless network (such as a local (seperti local atau wide area or wide area network), Other than network), selain dari aparat transmissionorreception

transmisi atau penerima dari pos apparatus of heading 84.43, 84.43, 85.25, 85.27 atau 85.2885.25, 85.27 or 85.28

Takik 1:

Takik 2 untuk subpos 8517.6X:

Takik 3 untuk subpos 8517.62:

Takik 4 untuk pengklasifikasian pos tarif AHTN / pos tarif nasional BTKI 2022:

(18) Berdasarkan WCO Classification Opinion yang diadopsi pada tahun 2000, tertera informasi, sebagai berikut:

“Communications controllers or routers (including “LAN bridges”), consisting of a main processor, internal memory and multiple input/output ports. In an automatic data processing (ADP) system network this apparatus are located between two ADP machines or between groups of ADP machines or networking apparatus in a local area network (LAN). They route data traffic that is specific to the system architecture in LANs and enable the conversion, exchange or delivery of data or information between two ADP machines or groups of ADP machines that use different system protocols. These apparatuses are aware of network structure and can identify the destination and appropriate connection for data transmissions. Some of the communications connections or ports on the apparatus connect ADP machines, some connect to other controllers (routers or bridges) and some connect to other networking equipment. A mesh of communications controllers provides the backbone for a network

to which all other network and data processing devices are attached. Application of GIRs 1 (Note 6 (D) (ii) to Chapter 84) and 6.”.

Dengan menggunakan referensi di atas, serta menegaskan informasi- informasi yang telah Pemohon Banding sampaikan pada poin-poin sebelumnya, maka pada hakikatnya, barang impor seri/pos barang 1 dan 2 yang diberitahukan pada PIB Nomor 896236 tanggal 19 November 2024, merupakan unit dari automatic data processing system yang hanya berfungsi, memiliki kegunaan, dan/atau memberikan manfaat sesuai dengan desain dan spesifikasi peruntukannya jika terhubung dalam ADP system network – berada di antara dua atau lebih (grup) ADP machines dalam sebuah jaringan (network).

(19) Sebagaimana yang telah diuraikan dalam berbagai Catatan Explanatory Notes pada butir-butir di atas, terminologi “terkoneksi” dalam uraian pos tarif 8517.62.43 tidak dapat dibatasi hanya sebagai “terkoneksi langsung” apalagi jika hanya dibatasi sebagai “terpasang/tertanam pada CPU”. Hal ini secara nyata dan jelas bertentangan dengan KUMHS 1.

(20) Jika dikaitkan dengan penjelasan network layer dalam OSI Model sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya di atas, ketiga perangkat yang terdapat dalam uraian pos tarif 8517.62.43, masing-masing perangkat dapat dikelompokkan menurut layer-nya, sebagai berikut:

a. Gateway pada Layer 5 / Session Layer;

b. Bridge pada Layer 2 / Data-link Layer, bersama dengan perangkat Switch dan Access Point; dan

c. Router pada Layer 3 / Network Layer;

sehingga sudah nyata dan jelas bahwa perangkat yang (sekalipun) terletak pada layer 2, 3, bahkan 5 – menurut uraian pos tarif 8517.62.43 – (tetap) merupakan unit dari mesin pengolah data otomatis dan/atau “dirancang hanya untuk terkoneksi dengan mesin pengolah data otomatis dari pos 84.71”.

(21) Dengan demikian, berdasarkan fakta, kriteria, dan dalil yang Pemohon Banding uraikan di atas, dapat disampaikan secara ringkas bahwa:

a. Sesuai Explanatory Notes Bab 84, Catatan 6(A) dan 6(B), pada dasarnya, perangkat Network Traffic and Security Appliances berkaitan dengan mesin pengolah data otomatis (ADP), khususnya sebagai unit terpisah dari ADP dalam bentuk sistem;

b. Karena diimpor secara terpisah, maka berlaku Explanatory Notes Bab 84, Catatan 6(D) butir (ii) sebagai “Aparatus untuk transmisi atau penerimaan suara, gambar atau data lainnya, termasuk aparatus untuk komunikasi dalam jaringan kabel atau tanpa kabel (seperti jaringan area lokal atau luas)”, sehingga dikeluarkan dari pos 8471;

c. Ketiga kriteria yang diatur dalam Explanatory Notes Bab 84, Catatan 6(C), secara kumulatif terpenuhi, maka barang yang disengketakan memenuhi kategori sebagai unit dari ADP;

d. Bersesuaian dengan Explanatory Notes Bab 84, Catatan 6(D) yang menyatakan bahwa printer, mesin fotokopi, mesin faksimili adalah suatu unit / bagian dari sistem lengkap ADP, maka nyata dan jelas bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai unit ADP, tidak harus berupa perangkat berbentuk slot yang didesain untuk ditempatkan pada motherboard CPU sebuah ADP;

e. Nyata dan jelas bahwa barang yang disengketakan dirancang hanya untuk terkoneksi dengan ADP;

(22) Dalil Terbanding seolah-olah hanya mempertimbangkan faktor “transmisi data” dan “cara koneksi”, namun tidak memperhitungkan fungsi prinsip/dasar dari barang yang disengketakan, sehingga penetapan Terbanding diduga tidak didasarkan pada fakta yang obyektif dan dalil yang logis berdasarkan kriteria yang berlaku.

(23) Berdasarkan data, informasi, ketentuan yang berlaku, dan argumentasi yang Pemohon Banding sampaikan di atas, maka dengan referensi dan mengaplikasikan:

a. KUMHS 1 dan 6;

b. Explanatory Notes 2022, Bab 84, Catatan 6(A);

c. Explanatory Notes 2022, Bab 84, Catatan 6(B);

d. Explanatory Notes 2022, Bab 84, Catatan 6(C);

e. Explanatory Notes 2022, Bab 84, Catatan 6(D);

f. Explanatory Notes 2022, Pos 84.71;

g. Explanatory Notes 2022, Pos 85.17; dan

h. WCO Classification Opinions;

klasifikasi pos tarif HS yang tepat dan benar untuk barang impor yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB Nomor 896236 tanggal 19 November 2024, adalah sebagai berikut:

• Kesimpulan dan Usul Pemohon Banding

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa:

(1) Surat Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, serta Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

(2) Berdasarkan hal-hal yang disampaikan di atas, maka Pemohon Banding berkesimpulan bahwa klasifikasi pos tarif HS yang benar dan tepat untuk barang impor seri/pos barang 1 dan 2 yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB Nomor 896236 tanggal 19 November 2024 adalah pos tarif HS 8517.62.43 (BM 0%, PPN 11%, PPh Pasal 22 2,5%), sehingga penetapan klasifikasi yang dilakukan oleh Terbanding atas barang impor seri/pos barang 1 dan 2 yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB Nomor 896236 tanggal 19 November 2024 ke dalam pos tarif HS 8517.62.49 (BM 10%, PPN 11%, PPh Pasal 22 2,5%) adalah tidak benar dan tidak tepat, serta sudah sepatutnya dibatalkan.

(3) Bahwa koreksi/penetapan yang dilakukan oleh Terbanding adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan data dan fakta yang sebenarnya/obyektif, tidak sesuai dengan kriteria dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak didasarkan pada dalil yang logis.

(4) Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perhitungan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor, menurut Pemohon Banding, adalah:

Selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:

(1) Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal.

(2) Mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-00419/BC/KPU.03/KBT/ 2025 tanggal 13 Februari 2025 tentang Penetapan atas Keberatan PT. Westcon Solutions terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor SPTNP-616098/KPU.3/2024 tanggal 10 Desember 2024.

bahwa dalam surat bandingnya Pemohon Banding melampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Softcopy Keputusan Terbanding nomor KEP-00419/BC/KPU.03/KBT/2025 tanggal 13 Februari 2025;

2. Softcopy Surat Keberatan Tanpa nomor tanggal 17 Desember 2024;

3. Softcopy Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean nomor 616098/KPU.3/2024 tanggal 10 Desember 2024;

4. Softcopy Billing DJBC untuk SPTNP kode billing 640241200451819 dan Bukti Penerimaan Negara nomor NTPN 26B070I69F2L5K7B tanggal bayar 10 Desember 2024 sebesar Rp255.288.722;

5. Softcopy PIB nomor 896236 tanggal 19 November 2024;

6. Softcopy bermeterai Akta Pernyataan Keputusan Perseroan Terbatas PT Westcon Solutions Nomor 02 Tanggal 05 Maret 2025 yang dibuat oleh Notaris Joshua Octavianus Kumajas, S.H., M.Kn., di Kota Serang, beserta Kemenkumhamnya;

7. Softcopy SPPB, bukti bayar PIB, Commercial Invoice, Packing List, Air Waybill; Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Terbanding

Nomor S-00492/BC.06/SUB/2025 tanggal 23 Juni 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Permasalahan

Pemohon Banding melalui surat nomor 363/Banding-WSID/2025 tanggal

11 April 2025 mengajukan Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP- 00419/BC/KPU.03/KBT/2025 tanggal 13

Februari 2025. Menurut Pemohon Banding pengklasifikasian barang

impor pada PIB nomor 896236 tanggal 19 November 2024 telah tepat. B. Kronologis, Fakta, Dan Data Hukum Terkait Sengketa

1. Pemohon Banding merupakan Importir Umum Jalur Hijau.

2. Bahwa dalam sengketa a quo, Pemohon Banding melakukan pengimporan barang.

a PIB: 896236 tanggal 19 November 2024

b Jenis barang: 5 (lima) Pos jenis barang, rincian sesuai dengan lembar lanjutan PIB

c. Jumlah barang: rincian sesuai dengan lembar lanjutan PIB d Negara Asal: rincian sesuai dengan lembar lanjutan PIB e Pos Tarif: rincian sesuai dengan lembar lanjutan PIB f. Nilai Pabean (CIF) : USD152,440.37

g Supplier: F5 NETWORKS SINGAPORE PTE LTD

3. Bahwa berdasarkan SPTNP nomor 616098/KPU.3/2024 tanggal 10 Desember 2024, barang impor Pos 1 dan 2 pada PIB nomor 896236 tanggal 19 November 2024, oleh Pejabat Bea dan Cukai diklasifikasikan pada Pos Tarif HS sebagai berikut:

4. Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean nomor 616098/KPU.3/2024 tanggal 10 Desember 2024 dengan tagihan sebesar Rp255.288.722,00 (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).

5. Pemohon Banding mengajukan keberatan atas penerbitan SPTNP tersebut di atas melalui aplikasi Siap Tanding sesuai dengan Tanda Terima Berkas Permohonan Keberatan Nomor Agenda 12181/KBT.01/2024 tanggal 17 Desember 2024.

6. Permohonan keberatan tersebut ditolak dengan pertimbangan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-00419/BC/KPU.03/KBT/2025 tanggal 13 Februari 2025.

7. Pemohon Banding mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak atas

penerbitan KEP- 00419/BC/KPU.03/KBT/2025 tanggal 13 Februari 2025 dengan surat nomor 363/Banding- WSID/2025 tanggal 11 April 2025

C. Dasar Hukum

A. Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2006 (selanjutnya disebut dengan UU Kepabeanan), menyatakan:

1. Pasal 2 ayat (1):

Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan

sebagai barang impor dan terutang bea masuk

2. Penjelasan Pasal 2 ayat (1):

Ayat ini memberikan penegasan pengertian impor secara yuridis, yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan

3. Pasal 6 ayat (1):

Terhadap barang yang diimpor atau diekspor berlaku segala

ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

4. Penjelasan Pasal 6 ayat (1):

Ayat ini mengandung arti bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor atau ekspor harus didasarkan pada ketentuan dalam Undang-undang ini yang pelaksanaan penegakannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

5. Pasal 14 ayat (1):

Untuk penetapan tarif bea masuk dan bea keluar, barang

dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasi barang

6. Pasal 14 ayat (2):

Ketentuan tentang klasifikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

7. Pasal 16 ayat (1):

Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam

waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.

8. Pasal 93 ayat (1):

Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Pejabat Bea dan Cukai mengenai tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan dengan menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar.

9. Pasal 93 ayat (2):

Direktur Jenderal memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan

10. Pasal 95:

Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4), atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi.

B. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak), menyatakan:

• Pasal 1 angka 8 :

Surat Uraian Banding adalah surat terbanding kepada Pengadilan Pajak yang berisi jawaban atas alasan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding.

• Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

• Surat atau tulisan;

• Keterangan ahli;

• Keterangan para saksi;

• Pengakuan para pihak; dan/atau

• Pengetahuan hakim

C. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan tarif Bea Masuk atas Barang Impor.

• Pasal 3

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap barang impor atau barang ekspor yang dokumen pemberitahuan pabeannya telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

• Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.

D. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-22/BC/2006 tentang Pedoman Proses Penetapan Klasifikasi Barang:

a. Proses penetapan klasifikasi barang dilakukan dengan tahapan- tahapan sebagai berikut:

a. Perhatikan hasil identifikasi barang;

b. Lihat Daftar Isi Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI), tentukan Bab-Bab terkait;

c. Teliti masing-masing Bab terkait tersebut;

d. Perhatikan Catatan Bagian/Bab/Sub, Bab/Sub Pos, dan Uraian Barang;

e. Inventarisir Pos-Pos yang relevan dan setara;

f. Gunakan referensi-referensi World Customs Organization/ WCO jika diperlukan. Contoh: Explanatory Notes to the Harmonized System, CD ROM HS Commodity Database, Alphabetical Index, Compendium of Classification Opinions;

g. Tentukan Pos yang tepat.

b. Penetapan klasifikasi barang dilaksanakan dengan selalu

memperhatikan Ketentuan Umum untuk Menginterpretasi Harmonized System (KUMHS

D. Analisis

1. Pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah penetapan klasifikasi atas barang impor Pos 1 dan 2 pada PIB nomor 896236 tanggal 19 November 2024 dengan rincian sebagai berikut:

PENELITIAN ATAS IDENTIFIKASI

2. Berdasarkan Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif (LPPT) nomor 615701/KPU.3/2024 tanggal 10 Desember 2024, Pejabat Bea dan Cukai mengidentifikasi barang impor Pos 1 dan 2 pada PIB nomor 896236 tanggal 19 November 2024 sebagai berikut:

PENETAFAN TARIF

Hasil Idenifikasi Sarang |...

Pos Klasitass MANGA Dasa" Penetapan

BMAOSKISATE) outa, | pen | ppt | PPIE

Cast F5-VPR-PEM-

C4BO0-AC VIPRION

CHASSIS Poi Berdasarkar,

ENFCRCEMENT US tahi

ANA TER Cary KJMHS 1 tebih

MANAGER CARGO E- Tgn an ne sal ana .

To ee murece am LNG it in) 25 tebal Pasuk ke 208

SLOT CHASSIS AC tan BS175244

POWER ‘EW MODEL anes

C4a00) dibevtahukan di sos tad HS 85176299.

Dodasa'kan cle ange) uraian barang car datamee! via rpc setia pere'usuran Mtv net, barang ini di Jen? “kasika”" sehagai

Policy Enforcersent

Manager PEM! ani pergerdall, untuk ergeloa dan mengoplinalkan las,

Imas Jannge’) Gas t dak drancang khusus untuk temJubung angsurg dengan mesin pengolah catia Storsatis Jeancang

Jntuk benmtegrasi cengar berbagai perargaat janngar lama termasuk router

‘rewell dan sistem mana,emer ap ikas

Seriraga dikasitcasskan

AG pos tani HS

BS 76246

F5-#PR-LT M-844SIN Berdasar sar.

IPRION BLADE XJMHS 1 ebir

£ SOCAL TRAFF'C 5175019 "9 ra 25 lenat masak ke pns

MANAGER Blog NEBS fant 85176219 iA) MODEL

3. Berdasarkan Sertifikat nomor 85787/SDPPI/2022 tanggal 21 Oktober 2022 yang dilampirkan oleh Pemohon Banding diketahui jenis perangkat berupa Network Traffic Management Divice dengan rincian sebagai berikut: SERTIFIKAT | CERTIFICATE

NOMOR: 85787 /SDPPI2022

4. Berdasarkan Datasheet barang impor yang dilampirkan oleh Pemohon Banding, diketahui sebagai berikut:

Increase liteligence. Not Operat ng Costs

Simplify Your Network

‘ te . oy

‘ “0. tC “son

Maximize Large-Scale Application and Firewall Performance

5. Berdasarkanpenelusuranpadalamaninternet https://www.f5.com/pdf/products/viprion-overview-ds.pdf,diperoleh informasi sebagai berikut:

THE UN-DEMAND APPLICATION DELIVERY CONTRILLER ag ree nie ni ' ro 1 1 7108

Do CLV apaan ice kan an Se un bi cory hth rak me 7 1 | se ate mal st

SAD an PRE cr te ti crnitq@uck., tr Jee. "ada

Fee FE ITN asincin poe he Spe DEA me fll aa is vow tan aids remi. cots tiara hil Ins oh facile wi are a rr

PA Lat Mor: tle tt yon sista afr ctoe an pu ar to. PELL. loa. sine stan . tity ve. Lt Pa . slat not rot GT yy.

KEY BENEKIIS

PeCura costs Conscl date tee cet

Ach eee stow ates ab ty

INCREASE INTELLIGENCE. NOT OPERATING COSTS

6. Berdasarkanpenelusuranpadalamaninternet https://www.f5.com/pdf/products/viprion-4450-blade-overview.pdf, diperoleh informasi sebagai berikut:

Securing, Optimizing, and Monetizing Service

Provider Networks Beyond Scale

" epic MHL oe dae tect : you dead ber St, each eeator™ args (lev nett ot Base bea acd oa lea oa ata as ag ti atwcces, conlic.: an Sot Te Tati pl PENA TA hoy sare, Who we ales won eee an angan ea it ee ora pn au tr Mo |r,

NX Kang OO.

wo to SP rr 7

Ms ul Ve dm ae :

eed Eh SL ale ai andl ya. era

7. Bahwaberdasarkanpenelusuranpadalamaninternet https://www.mii.co.id/en/insight/listing/2018/12/20/03/56/netscaler-adc disebutkan bahwa:

“Application Delivery Controller (ADC) adalah sebuah komponen infrastruktur yang berperan sebagai proxy aplikasi dan menyediakan layanan aplikasi delivery, seperti manajemen traffic, load balancing, deskripsi SSL, keamanan di lapisan aplikasi, serta akses kontrol aplikasi.

Setelah perangkat dan layanan klien terhubung ke ADC, maka ADC akan menciptakan koneksi terpisah atau menggunakan kembali koneksi yang sudah ada agar terhubung ke aplikasi.

Bagaimana cara kerja Application Delivery Controller (ADC) pada dasarnya berfungsi sebagai load balancer, mengoptimalkan kinerja di end user, keandalan, penggunaan data center dan keamanan untuk aplikasi perusahaan. Tetapi ADC juga melakukan fungsi lain, seperti akselerasi aplikasi, caching, kompresi, trafik, content switching, multiplexing dan keamanan aplikasi.

ADC mempercepat kinerja aplikasi yang dikirimkan melalui WAN dengan menerapkan teknik optimasi, seperti klasifikasi aplikasi, kompresi dan caching terbalik. Biasanya, ADC ditempatkan di belakang firewall dan di depan satu atau lebih server aplikasi untuk bertindak sebagai satu titik kontrol yang dapat menentukan kebutuhan keamanan aplikasi dan menyediakan otentikasi, otorisasi, dan akuntansi yang disederhanakan (AN Me jas 2 | .

Po) oo internet (sto) Application

Application Delivery Edge

Firewalt

Servers Controller

Fitur dari Application Delivery Controller

ADC dapat diimplematasi di perangkat keras ataupun peranti lunak (berjalan pada VM). ADC sangat berguna untuk data center dan cloud. ADC menyediakan load balancing Layer 3, 4 dan 7. Di layer 3 dan 4, traffic didistribusikan berdasarkan subnet dan alamat IP, informasi sesi TCP, protokol dan nomor port. Fungsi layer 7 adalah load balancing konten - mendistribusikan traffic berdasarkan URL, domain, Hypertext Transfer Protocol (HTTP) header atau query.”

8. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, barang impor Pos 1 dan 2 pada PIB nomor 896236 tanggal 19 November 2024 diidentifikasikan sebagai satu kesatuan set aparatus untuk sistem saluran pembawa gelombang listrik atau sistem saluran digital berupa network traffic management device yang terhubung dengan jaringan melalui kabel, berfungsi untuk mengatur

distribusi beban traffic (lalu lintas jaringan) dan menjaga keamanan serta mengontrol lalu lintas jaringan.

URAIAN KLASIFIKASI BARANG

HARMONIZED SYSTEM (HS) & ASEAN HARMONIZED TARIFF

NOMENCLATURE (AHTN) a. Harmonized System (HS) adalah nomenklatur klasifikasi barang yang digunakan secara seragam di seluruh dunia berdasarkan International Convention on The Harmonized Commodity Description and Coding System untuk keperluan tarif, statistic, rules of origin, pengawasan komoditi impor/ekspor dan keperluan lainnya.

b. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE- 22/BC/2006 tentang Pedoman Proses Penetapan Klasifikasi Barang, dalam melakukan klasifikasi harus selalu memperhatikan Ketentuan Umum Menginterpretasi Harmonized System (KUMHS) yang diterapkan secara hierarkis dari KUMHS 1 sampai dengan KUMHS 4 dan dibantu dengan KUMHS 5 dan KUMHS 6.

c. Bahwa sistem klasifikasi barang Indonesia (BTKI 2022) didasarkan pada International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System (HS Code) dan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN). Sistem klasifikasi barang ditetapkan berdasarkan 8 digit, di mana 6 digit pertama mengacu kepada ketentuan HS Code dan diatur World Customs Organization (WCO) sedangkan 2 digit terakhir mengacu kepada AHTN yang penyusunannya dilakukan oleh salah satu organ dalam ASEAN, yaitu TECHNICAL SUB WORKING GROUP ON CLASSIFICATION (TSWGC). Adapun struktur TSWGC diilustrasikan dalam gambar berikut:

XX . XX . XK . XX

BAB POS SUBPOS POS

TARIF “VCO AHTN d. Bahwa dalam melakukan klasifikasi barang impor a quo, Ketentuan Umum untuk Mengklasifikasikan Harmonized System (KUMHS) yang digunakan

adalah KUMHS 1 menyatakan Judul dari Bagian, Bab dan Sub-Bab dimaksudkan hanya untuk mempermudah referensi saja; untuk keperluan hukum, klasifikasi harus ditentukan berdasarkan uraian yang terdapat dalam Pos dan berbagai Catatan Bagian atau Bab yang berkaitan serta berdasarkan ketentuan berikut ini, asalkan Pos atau Catatan tersebut tidak menentukan lain; dan

KUMHS 6 menyatakan Untuk keperluan hukum, klasifikasi barang dalam Sub Pos dari suatu Pos harus ditentukan berdasarkan uraian dari Sub Pos tersebut dan Catatan Sub Pos bersangkutan, serta Ketentuan di atas dengan penyesuaian seperlunya, dengan pengertian bahwa hanya Sub Pos yang setara yang dapat diperbandingkan. Kecuali apabila konteksnya menentukan lain, untuk keperluan ketentuan ini diberlakukan juga Catatan Bagian dan Catatan Bab bersangkutan.

KAJIAN KLASIFIKASI POS TARIF 8517.62.99 DAN 8517.62.49 (POS 1 DAN 2)

e. Bahwa Pemohon Banding dan Terbanding tidak bersengketa pada level 6 digit, yaitu Sub Pos 8517.62, tetapi bersengketa pada 2 digit terakhir, dimana Terbanding menetapkan pada Pos Tarif 8517.62.49 sedangkan Pemohon Banding berpendapat barang impor masuk dalam Pos Tarif 8517.62.99. Dengan demikian jelaslah bahwa sengketa ini merupakan sengketa Sub Pos AHTN.

f. Struktur pos tarif 8517.62.9X berdasarkan BTKI 2022 adalah sebagai berikut:

g. Uraian Pos 8517.62.99 merupakan lain-lain, sedangkan takik 3 nya merupakan lain-lain selain dari:

i. - - - Jenis radio transmitter dan radio penerima digunakan untuk interpretasi simultan pada konferensi multi Bahasa ii. - - - Aparatus pemindah saluran teleponi atau telegrafi iii. - - - Aparatus untuk sistem saluran pembawa gelombang listrik atau sistem saluran digital:

iv. - - - Aparatus transmisi yang digabung dengan aparatus penerima lainnya:

v. - - - Aparatus transmisi lainnya:

h. Berdasarkan hasil penelitian, barang impor Pos 1 dan 2 pada PIB nomor 896236 tanggal 19 November 2024 diidentifikasikan sebagai satu kesatuan set aparatus untuk sistem saluran pembawa gelombang listrik atau sistem saluran digital berupa network traffic management device yang terhubung dengan jaringan melalui kabel, berfungsi untuk mengatur distribusi beban traffic (lalu lintas jaringan) dan menjaga keamanan serta mengontrol lalu lintas jaringan, sehingga tidak tepat diklasifikasikan ke dalam Pos Tarif 8517.62.99.

i. Struktur Pos Tarif 8517.62.4X berdasarkan BTKI 2022 adalah sebagai berikut:

j. Berdasarkan struktur Pos Tarif di atas, barang impor pada Pos 1 dan 2 lebih tepat diklasifikasikan ke dalam Pos Tarif 8517.62.49 sebagaimana penetapan Terbanding.

k. Berdasarkan kajian identifikasi dan klasifikasi yang telah Terbanding jelaskan sebelumnya, terbukti nyata dan tak terbantahkan bahwa identifikasi dan klasifikasi Terbanding atas barang impor a quo telah sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

l. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan bahwa penetapan Terbanding atas barang impor a quo telah tepat sedangkan Pemohon Banding telah keliru dalam melakukan identifikasi dan klasifikasi barang impor a quo

Simpulan

9. Telah terbukti bahwa Pemohon Banding tidak tepat dalam memberitahukan klasifikasi atas barang impor dalam sengketa in casu.

10. Barang impor pada pada PIB nomor 896236 tanggal 19 November 2024 Pos 1 dan 2 diidentifikasikan sebagai satu kesatuan set aparatus untuk sistem saluran pembawa gelombang listrik atau sistem saluran digital berupa network traffic management device yang terhubung dengan jaringan melalui kabel, berfungsi untuk mengatur distribusi beban traffic (lalu lintas jaringan) dan menjaga keamanan serta mengontrol lalu lintas jaringan.

11. Barang impor Pos 1 dan 2 pada PIB nomor 896236 tanggal 19 November 2024 tidak tepat diklasifikasikan ke dalam pos tarif 8517.62.99 (BM 0%, PPN 11%, PPh Pasal 22 sebesar 2,5%), namun lebih tepat diklasifikasikan ke dalam pos tarif 8517.62.49 (BM 10%, PPN 11 %, PPh Pasal 22 sebesar 2,5%) sebagaimana penetapan Terbanding.

12. Telah terbukti bahwa Pemohon Banding tidak tepat dalam memberitahukan klasifikasi atas barang impor sengketa a quo.

13. Bahwa Terbanding sudah benar dalam mengklasifikasikan barang yang diimpor berdasarkan bukti-bukti yang ada sebagaimana diatur dalam Pasal 69 UU Pengadilan Pajak.

14. Bahwa dalam menetapkan klasifikasi dan pembebanan atas barang impor

terkait klasifikasi barang IT yang masuk ke dalam Pos Tarif penetapan a quo, Terbanding telah melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum (ne bis vexari rule) yang terkait dengan klasifikasi barang

E. Permohonan/Saran

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi, dalil yang diajukan oleh Pemohon banding tidak tepat, sehingga harus

ditolak seluruhnya. Selanjutnya, Terbanding memohon kepada Majelis

Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa a quo kiranya berkenan memberi putusan:

- Menolak permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya.

- Menguatkan Keputusan Terbanding nomor: KEP-00419/BC/KPU.03/ KBT/2025 tanggal 13 Februari 2025 bahwa dalam Surat Uraian Banding, Terbanding tidak melampirkan dokumen apapun;

Menimbang bahwa kepada Pemohon Banding telah dikirimkan salinan Surat Uraian Banding melalui Surat Wakil Panitera Pengadilan Pajak Nomor B- 003281.45.2025/PAN.Wk/2025 tanggal 27 Juni 2025 dengan permintaan agar Pemohon Banding menyampaikan Surat Bantahan, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan dimaksud;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 sebagai berikut:

Bukti P-1. Softcopy Keputusan Terbanding nomor KEP-00419/BC/KPU.03/KBT/ 2025 tanggal 13 Februari 2025;

Bukti P-2. Softcopy Surat Keberatan Tanpa nomor tanggal 17 Desember 2024; Bukti P-3. Softcopy Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean nomor

616098/KPU.3/2024 tanggal 10 Desember 2024;

Bukti P-4. Softcopy bermeterai Billing DJBC untuk SPTNP kode billing

640241200451819 dan Bukti Penerimaan Negara nomor NTPN 26B070I69F2L5K7B tanggal bayar 10 Desember 2024 sebesar Rp255.288.722;

Bukti P-5. Softcopy PIB nomor 896236 tanggal 19 November 2024;

Bukti P-6. Softcopy bermeterai Akta Pernyataan Keputusan Perseroan Terbatas

PT Westcon Solutions Nomor 02 Tanggal 05 Maret 2025 yang dibuat oleh Notaris Joshua Octavianus Kumajas, S.H., M.Kn., di Kota Serang, beserta Kemenkumhamnya;

Bukti P-7. Softcopy SPPB, bukti bayar PIB, Air Waybill;

Bukti P-8. Softcopy bermeterai Commercial Invoice, Packing List;

Bukti P-9. Softcopy Pakta Integritas a.n. Agus Ivan Agus;

Bukti P-10. Pakta Integritas Kuasa Hukum a.n. Pittor Adi Respati Saragih; Bukti P-11. Softcopy Izin Kuasa Hukum nomor KEP-1099/PP/IKH/2024 tanggal 09 Oktober 2024 a.n. Pittor Adi Respati Saragih;

Bukti P-12. Softcopy Keterangan Ahli ITB, Data Sheet, WCO HSC;

Bukti P-13. Penjelasan Tertulis Pengganti Bantahan nomor 04/WEST

CONSOLUTIONS-CUSTOMS/BANDING/0419/7B/2025 tanggal 09 Oktober 2025;

Bukti P-14. Penjelasan Tertulis nomor 04P2/WESTCON-CUSTOMS/BANDING/

0419/7B/202 tanggal 09 Oktober 2025;

Bukti P-15. Softcopy Surat Kuasa Khusus Nomor 177.45/SK-Banding-WSID/2025 tanggal 20 Oktober 2025 a.n. Soedyantoro;

Bukti P-16. Softcopy Pakta Integritas tanggal 10 Juli 2025 a.n. Soedyantoro; Bukti P-17. Softcopy Keputusan Izin Kuasa Hukum nomor KEP-1625/PP/IKH/ 2025 tanggal 14 Agustus 2025 a.n. Soedyantoro;

Bukti P-18. Simpulan Akhir nomor 363c-CLOSING/WESTCON-CUSTOMS/

BANDING/00419/7B/2025 tanggal 04 Desember 2025;

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 sebagai berikut:

Bukti T-1. Softcopy Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif Nomor

615701/KPU.3/2024 tanggal 10 Desember 2024;

Bukti T-2. Softcopy Laporan Hasil Pemeriksaan;

Bukti T-3. Softcopy Matriks Barang;

Bukti T-4. Penjelasan Tertulis nomor S-1621/BC.06/PaBC.2/2025 tanggal 08 Oktober 2025;

Bukti T-5. Kesimpulan Akhir nomor S-1803/BC.06/PaBC.2/2025 tanggal 05 November 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00419/BC/ KPU.03/KBT/2025 tanggal 13 Februari 2025 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP- 616098/KPU.3/2024 tanggal 10 Desember 2024 termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak; Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding bahwa Surat Banding Nomor 363/Banding-WSID/2025 tanggal 11 April 2025 dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang telah terpenuhi, ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat

(2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah sebagai berikut:

sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp255.288.722,00 (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Sengketa: Klasifikasi Barang

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa banding ini sesuai keputusan Terbanding Nomor KEP-00419/BC/KPU.03/KBT/2025 tanggal 13 Februari 2025, adalah penetapan klasifikasi barang impor yang diberitahukan pada PIB No. 896236 tanggal 19 November 2024 (pos 1 dan 2) pada pos tarif 8517.62.99 dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 0% (MFN), dan ditetapkan oleh Terbanding pada pos tarif 8517.62.49 dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 10% (MFN), yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor, yang tidak disetujui Pemohon Banding, namun pada bantahannya dalam persidangan Pemohon Banding mengajukan banding pada pos tarif 8517.62.43 dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 0% (MFN) bahwa Terbanding mengidentifikasi barang impor in casu sebagai aparatus untuk sistem saluran pembawa gelombang listrik atau sistem saluran digital berupa load

balancer yang terhubung dengan jaringan melalui kabel, berfungsi untuk mengatur distribusi beban traffic (lalu lintas jaringan) dan menjaga keamanan serta mengontrol lalu lintas jaringan dengan me-review lalu lintas yang dirancang tidak hanya untuk terkoneksi dengan mesin pengolah data otomatis dari pos 84.71;

bahwa Pemohon Banding menyatakan barang impor in casu sebagai Security and Access Control Devices yang berfungsi untuk mengatur lalu lintas jaringan, memilih tujuan yang tepat berdasarkan performa server, keamanan, dan ketersediaan jaringan pada Layer 3-7 OSI Model;

Menimbang, bahwa dengan demikian sengketa banding ini merupakan sengketa yang bersifat pembuktian dan yuridis.

Menimbang bahwa Pengadilan Pajak melakukan identifikasi barang dan penetapan klasifikasi barang serta pembebanan tarif bea masuk, sebagai berikut: bahwa berdasarkan pemeriksaan atas PIB No. 896236 tanggal 19 November 2024 (pos 1 dan 2) dan dokumen pelengkap pabeannya, uraian barang yang disengketakan adalah sebagaimana yang diuraikan Pemohon Banding pada Surat Bandingnya;

bahwa Terbanding melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor yang disengketakan pada saat importasinya, yang digunakan Terbanding dalam mengidentifikasi barang impor in casu;

bahwa Pengadilan Pajak telah melakukan pemeriksaan atas Datasheet yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan dan juga digunakan Terbanding dalam mengidentifikasi barang impor in casu, dan menyimpulkan identifikasi barang impor in casu sebagai firewall/gateway, yaitu bagian/aparatus dalam suatu jaringan komunikasi data (data communication network) yang memiliki port untuk menerima sambungan kabel yang berfungsi sebagai saluran pembawa sistem digital yang dalam pengoperasiannya tidak terhubung langsung dengan mesin pengolah data otomatis untuk mengirim maupun menerima saluran guna kepentingan komunikasi, yang dirancang tidak hanya untuk terkoneksi dengan mesin pengolah data otomatis dari pos 84.71, melainkan dapat pula terkoneksi dengan perangkat lain guna kepentingan komunikasi;

bahwa memperhatikan Catatan 1 dan 6 Ketentuan Umum Untuk Menginterpretasi Harmonized System (KUMHS) yang menyatakan bahwa:

1. Judul dari Bagian, Bab dan Sub-bab dimaksudkan hanya untuk mempermudah referensi saja; untuk keperluan hukum, klasifikasi harus ditentukan berdasarkan uraian yang terdapat dalam pos dan berbagai Catatan Bagian atau Bab yang berkaitan serta berdasarkan catatan ketentuan berikut ini, asalkan pos atau catatan tersebut tidak menentukan lain;

6. Untuk keperluan hukum, klasifikasi barang dalam subpos dari suatu pos harus ditentukan berdasarkan uraian dari subpos tersebut dan Catatan Subpos bersangkutan, serta Ketentuan di atas dengan penyesuaian seperlunya, dengan pengertian bahwa hanya subpos yang setara yang dapat diperbandingkan. Kecuali apabila konteksnya menentukan lain, untuk keperluan ketentuan ini diberlakukan juga Catatan Bagian dan Catatan Bab bersangkutan;

bahwa dalam BTKI 2022, Pemohon Banding mengklasifikasikan barang impor in casu pada pos tarif 8517.62.43, sedangkan Terbanding mengklasifikasikan barang impor in casu pada pos tarif 8517.62.49, sebagai berikut:

85.17(1)Perangkat telepon, termasuk (2)Telephone sets, including

smartphone dan telepon lainnya untuk smartphones and other telephones for jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa cellular networks or for other wireless kabel lainnya; aparatus lainnya untuk networks; other apparatus for the mengirimkan atau menerima suara, transmission or reception of voice, gambar, atau data lainnya termasuk images or other data, including aparatus untuk komunikasi dalam jaringan apparatus for communication in a wired kabel atau tanpa kabel (seperti local atau or wireless network (such as a local or wide area network), selain dari aparat wide area network), other than transmisi atau penerima dari pos 84.43, transmission or reception apparatus of 85.25, 85.27 atau 85.28.heading 84.43, 85.25, 85.27 or 85.28.

- Perangkat telepon, termasuk smartphone - Telephone sets, including smartphones dan telepon lainnya untuk jaringan seluler atau and other telephones for cellular networks or untuk jaringan tanpa kabel lainnya :for other wireless networks :

8517.11.00 1.- - Perangkat telepon dengan 2.- - Line telephone sets with dst. …gagang set tanpa kabelcordless handsets

- Aparatus lainnya untuk transmisi atau - Other apparatus for transmission or menerima suara, gambar atau data lain, reception of voice, images or other data, termasuk aparatus untuk komunikasi dengan including apparatus for communication in a kabel atau jaringan tanpa kabel (seperti local wired or wireless network (such as a local or atau wide area network) :wide area network) :

8517.61.00 - - Base station- - Base stations

8517.62- - Mesin untuk menerima, konversi dan - - Machines for the reception, conversion

transmisi atau regenerasi suara, gambar and transmission or regeneration of atau data lainnya, termasuk aparatus voice, images or other data, including switching dan routing:switching and routing apparatus:

8517.62.10 - - - Jenis radio transmitter dan radio penerima - - - Radio transmitters and radio receivers of digunakan untuk interpretasi simultan pada a kind used for simultaneous interpretation at konferensi multi bahasamultilingual conferences 8517.62.30 - - - Aparatus pemindah saluran teleponi atau - - - Telephonic or telegraphic switching telegrafiapparatus

- - - Aparatus untuk sistem saluran pembawa - - - Apparatus for carrier-current line systems gelombang listrik atau sistem saluran digital:or for digital line systems:

8517.62.41 - - - - Modem termasuk modem kabel dan - - - - Modems including cable modems and kartu modemmodem cards 8517.62.42 - - - - Konsentrator atau multiplexer- - - - Concentrators or multiplexers

8517.62.43 - - - - Unit kendali dan adaptor, termasuk - - - - Control and adaptor units, including

gateway, bridge, router dan aparatus lain gateways, bridges, routers and other semacam itu yang dirancang hanya untuk similar apparatus designed only for

terkoneksi dengan mesin pengolah data connection with automatic data otomatis dari pos 84.71processing machines of heading 84.71

8517.62.49 - - - - Lain-lain- - - - Other

bahwa mesin pengolah data otomatis dan unitnya serta ketentuan pengklasifikasiannya, dijelaskan pada Catatan 6 Bab 84 BTKI 2022, sebagai berikut: 6.- (A)Untuk keperluan pos 84.71, istilah "mesin pengolah data otomatis" berarti

mesin yang dapat:

(i) Menyimpan program atau program-program pengolahan dan sekurang-kurangnya data yang diperlukan segera untuk pelaksanaan program tersebut;

(ii) Diprogram secara bebas menurut kebutuhan pemakai;

(iii) Mengerjakan perhitungan aritmatika yang ditentukan oleh pemakai;

dan

(iv) Tanpa intervensi manusia, melaksanakan program pengolahan

yang memerlukan modifikasi pelaksanaannya, dengan keputusan yang logis, selama berlangsungnya pengolahan;

(B) Mesin pengolah data otomatis dapat dalam bentuk sistem yang terdiri

dari sejumlah variabel dari unit terpisah;

(C) Berdasarkan paragraf (D) dan (E) di bawah, suatu unit harus dianggap

sebagai bagian dari sistem yang lengkap apabila unit tersebut memenuhi semua persyaratan berikut ini:

(i) Dari jenis yang semata-mata atau terutama digunakan dalam sistem pengolah data otomatis;

(ii) Dapat dihubungkan dengan unit pengolah pusat baik secara

langsung atau melalui satu atau lebih unit lainnya; dan

(iii) Dapat menerima atau mengirimkan data dalam bentuk (kode atau

sinyal) yang dapat digunakan oleh sistem tersebut.

Unit dari mesin pengolah data otomatis yang diajukan secara terpisah harus diklasifikasikan dalam pos 84.71.

Namun demikian, keyboard, peralatan masukan koordinat X-Y dan unit penyimpan cakram yang memenuhi persyaratan paragraf (C) (ii) dan (C) (iii) di atas, dalam kasus apapun harus diklasifikasikan sebagai unit dari pos 84.71.

(D) Pos 84.71 tidak mencakup barang-barang berikut jika diajukan

secara terpisah, walaupun barang tersebut memenuhi persyaratan seperti diatur dalam Catatan 6 (C) di atas:

(i) Printer, mesin fotokopi, mesin faksimili, baik digabung atau tidak; (ii) Aparatus untuk transmisi atau penerimaan suara, gambar

atau data lainnya, termasuk aparatus untuk komunikasi dalam jaringan kabel atau tanpa kabel (seperti jaringan area lokal atau luas);

(iii) Pengeras suara dan mikrofon;

(iv) Kamera televisi, kamera digital dan kamera video perekam;

(v) Monitor dan proyektor, tidak digabung dengan aparatus penerimaan televisi.

(E) Mesin yang digabung dengan atau bekerja bersamaan dengan mesin

pengolahan data otomatis dan melakukan fungsi khusus selain

pengolahan data, harus diklasifikasikan dalam pos yang sesuai dengan fungsinya masing-masing atau, apabila tidak mungkin, dalam pos yang tersisa.

bahwa berdasarkan catatan 6 huruf D tersebut di atas, Pemohon Banding dan Terbanding sepakat bahwa barang impor in casu adalah termasuk aparatus untuk transmisi atau penerimaan suara, gambar atau data lainnya, termasuk aparatus untuk komunikasi dalam jaringan kabel atau tanpa kabel (seperti jaringan area lokal atau luas), sehingga karena diimpor dalam keadaan terpisah dari mesin pengolah data otomatis maka dikeluarkan dari pos 84.71 dan diklasifikasikan pada pos yang sesuai, yaitu pada Bab 85 (pos 85.17);

bahwa Explanatory Notes (EN) Seventh Edition 2022, Volume 5, Chapter (Bab) 85, Heading (Pos) 85.17, halaman XVI-8517-1, yang diterbitkan oleh World Customs Organization (WCO), antara lain menyatakan:

"This heading covers apparatus for the transmission or reception of speech or other sounds, images or other data between two points by variation of an electric current or optical wave flowing in a wired network or by electro-magnetic waves in a wireless network. The signal may be analogue or digital. The networks, which may be interconnected, include telephony, telegraphy, radio-telephony, radio- telegraphy, local and wide area networks."

bahwa EN Seventh Edition (2022), Volume 5, Chapter (Bab) 85, Heading (Pos) 85.17, halaman XVI-8517-5, yang diterbitkan oleh WCO, menyatakan salah satu kelompok barang yang termasuk dalam pos 85.17, yaitu alat komunikasi pada carrier-current line systems (saluran pembawa gelombang listrik), digital-line systems (sistem saluran digital), dan combinations thereof (kombinasi keduanya), yang juga mengakomodir jenis barang berupa Routers, bridges, hubs, repeaters and channel to channel adaptors dll., sebagai berikut:

G. Other communication apparatus.

This group includes apparatus which allows for the connection to a wired or wireless communication network or the transmission or reception of speech or other sounds, images or other data within such a network.

Communication networks include, inter alia, carrier-current line systems, digital-line systems and combinations thereof. They may be configured, for example, as public switched telephone networks, Local Area Networks (LAN), Metropolitan Area Networks (MAN) and Wide Area Networks (WAN), whether proprietary or open architecture.

This group includes:

1) Network interface cards (e.g., Ethernet interface cards).

2) Modems (combined modulators-demodulators).

3) Routers, bridges, hubs, repeaters and channel to channel adaptors.

4) Multiplexers and related line equipment (e.g., transmitters, receivers or electrooptical converters).

5) Codecs (data compressors/decompressors) which have the capability of transmission and reception of digital information.

6) Pulse to tone converters which convert pulse dialled signals to tone signals.

bahwa Pemohon Banding dan Terbanding memiliki kesesuaian pemahaman barang impor in casu merupakan mesin untuk menerima, konversi dan transmisi atau regenerasi suara, gambar atau data lainnya, termasuk aparatus switching dan routing, sehingga juga memiliki kesamaan dalam penentuan subpos (6 digit HS) yaitu 8517.62 (Mesin untuk menerima, konversi dan transmisi atau regenerasi suara, gambar atau data lainnya, termasuk aparatus switching dan routing);

bahwa perbedaan yang menjadi sengketa adalah pengklasifikasian pada 8 digit pos tarif AHTN, yang disebabkan perbedaan menempatkan dalam mengelompokkan barang impor in casu pada struktur BTKI 2022;

bahwa dengan merujuk penjelasan pada Explanatory Notes halaman XVI-8517-5 di atas serta struktur BTKI 2022, maka NIC, Modems, Routers, bridges, hubs, repeaters and channel to channel adaptor, Multiplexers dan peralatan jaringan lainnya (seperti transmitters, receivers atau electrooptical converters), Codecs (data compresors/decompressors) yang mampu melakukan transmisi dan menerima data/informasi digital, Pulse to tone converters, dapat diklasifikasikan sebagai aparatus untuk sistem saluran pembawa gelombang listrik atau sistem saluran digital pada subpos 8517.62 secara hirarki, sebagai berikut:

3. pos tarif 8517.62.41: modem termasuk modem kabel dan kartu modem;

4. pos tarif 8517.62.42: konsentrator atau multiplexer

5. pos tarif 8517.62.43: Unit dari mesin pengolah data otomatis selain unit dari pos 84.71, jika diimpor terpisah dengan sistem pengolah data otomatis dan unit dimaksud semata-mata atau terutama digunakan untuk sistem pengolah data otomatis (nantinya dipasang (ditanam) terintegrasi dengan sistem pengolah data otomatis); unit ini khusus untuk yang dipasang (ditanam) pada sistem pengolah data otomatis; unit ini tidak berfungsi jika tidak dipasang (ditanam) dengan sistem pengolah data otomatis); atau

6. pos tarif 8517.62.49: unit yang diimpor terpisah dengan sistem pengolah data otomatis dan unit dimaksud tidak semata-mata atau terutama digunakan untuk sistem pengolah data otomatis (nantinya dapat diintegrasikan pada berbagai peralatan lainnya, tidak hanya pada sistem pengolah data otomatis tetapi juga pada peralatan/sistem lainnya seperti pada printer, kamera, TV atau lainnya);

bahwa pos tarif 8517.62.43 masih berhubungan dengan pos 84, sehingga mesin pengolah data otomatis dan unit dari mesin pengolah data otomatis yang dimaksud pada pos tarif 8517.62.43 adalah sebagaimana dijelaskan pada catatan 6 bab 84, berlaku untuk mesin pengolah data otomatis pada pos 84.71, atau dengan kata lain pos tarif 8517.62.43 dibaca sbb:

Unit dari “mesin pengolah data otomatis pada 84.71” selain unit dari pos 84.71 dengan demikian, mesin pengolah data yang dimaksud pada pos tarif 8517.62.43 adalah mesin pengolah data yang diklasifikasikan pada pos 84.71, yaitu komputer/PC/laptop, dan unit dari mesin pengolah data otomatis selain unit dari pos 84.71, adalah unit yang memang dimaksud untuk dipasangkan dengan ADP (komputer/PC/laptop), yang tidak dapat berfungsi jika tidak ada ADP dan unit tersebut tidak dapat diklasifikasikan di 84.71;

bahwa mempertimbangkan data yang disampaikan, penjelasan identifikasi dari Pemohon Banding dan Terbanding, Catatan 1 dan 6 KUMHS, serta catatan-catatan tersebut di atas, maka barang impor in casu merupakan perangkat jaringan aparatus pembawa gelombang listrik atau sistem saluran digital bukan dari jenis yang semata-mata atau terutama digunakan dalam sistem pengolah data otomatis (komputer/PC/laptop), dengan demikian tidak dapat diklasifikasikan pada pos tarif 8517.62.43, barang impor in casu memenuhi catatan pada EN 2022 halaman XVI- 8517-5, sehingga diklasifikasikan pada pos tarif 8517.62.49 sebagaimana tercantum pada struktur pos 85.17 BTKI 2022 tersebut di atas;

bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, untuk pos tarif 8517.62.49 dikenakan pembebanan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) sebesar 10%;

bahwa berdasarkan uraian pemeriksaan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berpendapat Pemohon Banding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa

barang impor in casu diklasifikasikan pada pos tarif 8517.62.43 dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 0% (MFN), sehingga terdapat alasan hukum yang cukup untuk menolak banding Pemohon Banding;

Menimbang bahwa Pengadilan Pajak telah menyatakan pertimbangan dan pendapatnya atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Pihak sebagaimana telah diuraikan di atas dan untuk selebihnya tidak dipertimbangkan Pengadilan Pajak karena tidak relevan untuk memutus sengketa a quo.

Menimbang bahwa Pengadilan Pajak telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan dalil-dalil yang disampaikan Para Pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti dan dalil yang relevan dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan menetapkan klasifikasi barang impor yang diberitahukan pada PIB No. 896236 tanggal 19 November 2024 (pos 1 dan 2) pada pos tarif 8517.62.49, dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 10% (MFN), sehingga tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sebesar Rp255.288.722,00 (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah), sebagai berikut:

Bea Masuk: Rp 224.924.000,00

PPN: Rp24.741.622,00

PPhPasal 22: Rp5.623.100,00

Jumlah: Rp 255.288.722,00

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

MENGADILI

1. Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-00419/BC/KPU.03/KBT/2025 tanggal 13 Februari 2025 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) No. 616098/KPU.3/2024 tanggal 10 Desermber 2024, atas nama PT. WESTCON SOLUTIONS, NPWP 03.287.417.4-018.000, beralamat di Gedung MD Place Tower 1 Lt. 5, Jl. Setiabudi Selatan No. 7, RT.05 RW.01, Setia Budi, Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12910.

2. Menetapkan klasifikasi barang impor yang diberitahukan pada PIB No. 896236 tanggal 19 November 2024 (pos 1 dan 2) pada pos tarif 8517.62.49, dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 10% (MFN).

3. Menyatakan tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sebesar Rp255.288.722,00 (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2025 oleh Hafsah Febrianti, S.H., LL.M. sebagai Hakim Ketua, Tri Andrini Kusumandari, S.H., S.E., Ak., M.B.T. dan Paulus Hatigoran Pangaribuan, S.E., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk secara elektronik pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2026 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Yosef Hendriyansah, S.Kom., M.M. sebagai Panitera Pengganti, namun dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota:Hakim Ketua,

Ditandatangani Secara ElektronikDitandatangani Secara Elektronik Tri Andrini K., S.H., S.E., Ak., M.B.T.Hafsah Febrianti, S.H., LL.M.

Ditandatangani Secara Elektronik

Paulus Hatigoran Pangaribuan, S.E., M.M.

Panitera Pengganti,

Ditandatangani Secara Elektronik Yosef Hendriyansah, S.Kom., M.M.