PUT-002972.15/2025/PP/M.IXB Tahun 2026

P U T U S A N

Nomor PUT-002972.15/2025/PP/M.IXB Tahun 2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa Banding pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara biasa mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00780/KEB/PJ/WPJ.04/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2019 Nomor 00003/206/19/069/24 tanggal 27 Februari 2024, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 002972.15/2025/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT. FASHION ESERVICES INDONESIA, NPWP 03.•••.•••.•-•••.000, beralamat di Capital Place Lantai 26, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18 Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, yang hadir dalam persidangan yang diberi kuasa oleh Chrisdian Yuli Ardianto, jabatan Presiden Direktur,

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama: Yusuf Wangko Ngantung,

Jabatan: Kuasa Hukum,

Izin Kuasa Hukum: KEP-339/PP/IKH/2024 tanggal

4 Juli 2024,

Surat Kuasa Khusus: 015/LGL/TAX/FEI/2025 tanggal

19 Februari 2025,

2. Nama: Dwina Karina,

Jabatan: Kuasa Hukum,

Izin Kuasa Hukum: KEP-2070/PP/IKH/2025 tanggal

15 Oktober 2025,

Surat Kuasa Khusus: 001/LGL/TAX/FEI/2025 tanggal

19 Februari 2025,

3. Nama: Balim,

Jabatan: Kuasa Hukum,

Izin Kuasa Hukum: KEP-702/PP/IKH/2025 tanggal

28 April 2025,

Surat Kuasa Khusus: 059/LGL/TAX/FEI/2025 tanggal

25 September 2025

4. Nama: Basania Sevita Aritonang,

Jabatan: Kuasa Hukum,

Izin Kuasa Hukum: KEP-1477/PP/IKH/2025 tanggal

1 Agustus 2025,

Surat Kuasa Khusus: 066/LGL/TAX/2025 tanggal

25 September 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, yang hadir dalam persidangan yaitu:

1. Nama/NIP: Ferdian Affandi Handoko / 19840402 200602 1 001,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

2. Nama/NIP: Sunarti / 19720225 199402 2 001,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I,

Surat Tugas: ST-6/WPJ.04/2026 tanggal 5 Januari 2026,

Berdasarkan Surat Tugas ST-5355/PJ.07/2025 tanggal 8 Desember 2025;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-632/PP/BR/2025 tanggal 25 Juni 2025;

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 180/DDTC- 2B/III/2025 tanggal 27 Maret 2025,

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor S-00178/SUB- CT/WPJ.04/2025 tanggal 17 Juni 2025,

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor 110/DDTC- 2B/VI/2025 tanggal 18 Juni 2025,

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2019 Nomor 00003/206/19/069/24 tanggal 27 Februari 2024 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Selatan I dengan perhitungan sebagai berikut:

JL WAH BLPTAP RENUAUT

No, URAIAN —

Wace anjak FISKUS al aerate r Penghasilan Grubs atau Peredaran Usaha/Brto SOL 244 S30 deed S82 227, 830.352 | Avera? ST A

2 Harga Poke< Mgr jualan SPES7 2.020, 4 S75 Ora, 020,294 575 EP H

3 Penghasilan Bruto atau Laha Seuto (1-2) 116.275.910..58 110.275.910.058 | 115 275515158

4 (Pengurang Penghasilan Sini atau Riaya Usaka 355.585 FORE? 255.685.735.467 225 GRE 7o8 457

5 [Penghasllar nete da ara meceri (3-4) (139.409.266.209) (229.409.856.269) 119 406 86.76%

& lPeagnasilar nett daa negeri la hnya: .

be. Penghasil an darl Las ugaka (20,815, 586,770) 120.215.556 770 RA SF ko Senghadien jasa? sekeraar bebas a 9 Lu

<. Pengkasilar sesubungan dengan pekerjaan Q o L

9. .am-lain Le] G z

8 masa —9 404) (20.915.586.770) (20,915,586 772) TEA ANE

7 (Faslllas penanaman modal acrupa pergarasaan senghasila- neto u G a

8 |Revyeovalan Fiskal

‘ a. Penyesugan “ska Positif 74.426.649.662 134.075.072.743 Ke Pa dn Dan aa ip b. Servesya an Fiskal Wega? 5.536. 01.517 GB SAB OA 517 E,635. OA, 517

: fc. Jumlan fa -Ej 27.700 691145 137 499155, 226 2) ALS LAR

Do (Penghasilan rete lear negeri q Hi 1

19 umah penghaslan who (5 +Be- FP +e 1) 1152 554.841.834) 27.115 582.187 (232.534 841.544"

11 [2aketscmbangas keagamaan yana berstat wajlb aq a] i

1) Koger sas] Keruglar ! x] 4 :

LI (Tenghaslar Ticak Kena Pajak (2TKPY a 9 fy

10 HPawhasilar ken3 paras {10 21 17 - 124 j 3 27112582 COC | z

15 (PPh Terutang (han x 15) a 6.778, 385,590 a

15 (Fengembaliar PPh P2sal 24 yang telah of perkitungkan tahur lalu a L Hy

1? 2 SF Terasang (L5 + 15} o 6.778. 395.500 3

18 [Krec t Pajak :

a. PRPs ditangguag pe rerintah Is 1 i] r. Dipotong 7 dipungut olen pihak lain:

i, PRP Fasal 24 1 1 A] ig j hi PPh Pagal 22 | I 9 c- be. RPP Pasal 23 3 a = bd. PPh Pasal 24 1 2 2 b.S. Lalns air 1 a z be, Jumlah (bl #24 634 bd + Sy 4 0 In

£ Ditayar sendii.

Cl, Fh Pasa 22 in i 2 cd. APH Pasa &5 D 4 3

"09, SFh Fasa 29 | C a a

C4. STP (pokok kurang bayart Hl] in} D

GS. Lan lan 1 0 Hi ch Jmanel ec - 23404 + 05) | a a ug. Gipe-hitur-gean:

di. SKPFSP 1 q! bi

2, Jamah Sajak yarg dapal cikrecitsen (a + 0.6 + fi 3 o | 1

Lo (Pajak yang licakikurang dibeyar (17-286) a 6.778.305 470 a

200 |Sarke Admrnust-ata :

& Buags Pasa: 4311) KJP 2.560.9C2.154 s b, Bunga Fasa 24 (Sh huruf 3 KUF In) z

Cc. Kenatkan Sasal 17C (5) KL in) 5 qd. Kevaikan Asta! 170 (5; KUP In) z

B Jumlah sanksi admunistras (a+ he edi 2,560,303 154 .

720556 z

Menimbang bahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 026/Tax/FEI/2024 tanggal 21 Mei 2024 dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut: Berdasarkan hal tersebut di atas, maka:

1. Jumlah pajak yang terulang (dalam hal ini jumlah PPh terutang) menurut surat ketetapan pajak (SKPKB Nomor 00003/206/19/069/24 langgal 27 Februari 2024 atas Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2019) adalah Sehesar

Rp6.778.395,500, dengan jumlah PPh yang masih harus dihayar adalah sebesar

Rp9.739.198.654:

2. Jumlah pajak yang terutang (dalam hal ini jumlah PPh terutang) menurut perhitungan Wajib Pajak adalah sebesar Rp0, dengan jumlah PPh yang masih harus dibayar adalah sebesar Rnd:

3. Jumlah pajak yang terutang (dalam hal ini jumlah PPh terutang) yang disetujui dalam pembahasan akhir pemeriksaan adalah sebesar Rp0, dengan jumlah PPh yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp0:

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-00780/KEB/PJ/WPJ.04/2024 tanggal 30 Desember 2024, menyatakan Menolak, dengan perhitungan sebagai berikut: mo”) Ditambah! ge ero: Semula am : Menjad:

Uraian . Dikurangi) | , :

(Rp! (Rp) oe RP pa Penghasilan Neto 00 27.113.582, 187 | INN 0 27.113.582. 187 c Penghasilan Kena Pajak | 27,113.582.187 _ 0 27113582187

.d Pajak Penghasilan (PPh) 6.778.395.500 O, 5.778.395.500

. Terutang 0. Km an ee

0 Kredit Pajak a See Ll f PPh Kurang Bayar / (Lebih) 6.778.395.500 O| 6.778.395.500 :

Bayar 0000 g Sanksi Administrasi:

> BungaPasal 13 (2) KUP”) 2.960.803.154 8 2,900,803: 54

Ih Jumlah PPh yang masih 0.738.198.654 | om 9.739.198.654 harus/(Lebih} dibayar gn namun Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan a quo sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 180/DDTC-2B/III/2025 tanggal 27 Maret 2025 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 (melalui E-Tax Court);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 180/DDTC-2B/III/2025 tanggal 27 Maret 2025, pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

I.Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

1.bahwa Pemohon banding mengajukan banding berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 (selanjutnya disebut UU KUP), yaitu mengajukan banding atas keputusan keberatan.

Permohonan banding ini diajukan kepada Pengadilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-00780/KEB/PJ/WPJ.04/2024 tanggal 30 Desember 2024 (Lampiran–1) yang diterbitkan oleh Terbanding sehingga permohonan banding ini telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU KUP;

2.bahwa permohonan banding dibuat dalam Bahasa Indonesia dan diajukan kepada Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU PP;

bahwa permohonan Banding ini diajukan oleh Pemohon Banding kepada Pengadilan Pajak melalui Sekretariat Pengadilan Pajak yang berlokasi di Gedung A Pengadilan Pajak, Jl. Hayam Wuruk No. 7 Jakarta Pusat 10120. Kemudian, surat permohonan banding ini pun dibuat dalam Bahasa Indonesia. Untuk itu, permohonan banding ini telah memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU PP;

3.bahwa permohonan banding diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) UU PP;

bahwa permohonan banding ini diajukan atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-00780/KEB/PJ/WPJ.04/2024 tanggal 30 Desember 2024 (Lampiran–1) yang diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 30 Desember 2024. Untuk itu, pengajuan banding ini masih dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU PP;

4.bahwa permohonan banding dibuat dalam 1 Surat Banding untuk 1 keputusan yang dibanding sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU PP;

bahwa permohonan banding ini diajukan terhadap 1 Keputusan Terbanding, yaitu Nomor KEP-00780/KEB/PJ/WPJ.04/2024 tanggal 30 Desember 2024 sehingga memenuhi persyaratan Pasal 36 ayat (1) UU PP;

5.bahwa permohonan banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) UU PP;

bahwa surat permohonan banding ini menyertakan alasan-alasan yang jelas dan juga mencantumkan tanggal diterima Keputusan Terbanding Nomor KEP-00780/KEB/PJ/WPJ.04/2024 tanggal 30 Desember 2024 (Lampiran-1), yaitu diterima pada tanggal 30 Desember 2024. Untuk itu, permohonan ini telah memenuhi persyaratan Pasal 36 ayat (2) UU PP;

6.bahwa permohonan banding diajukan dengan melampirkan salinan keputusan yang dibanding sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) UU PP;

bahwa Pemohon Banding telah melampirkan salinan keputusan yang dibanding yaitu salinan Keputusan Terbanding Nomor KEP- 00780/KEB/PJ/WPJ.04/2024 tanggal 30 Desember 2024, sehingga permohonan banding ini memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) UU PP;

7.bahwa permohonan banding dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terutang telah dibayar sebesar 50% sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) UU PP;

bahwa permohonan banding yang Pemohon Banding ajukan adalah atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-00780/KEB/PJ/WPJ.04/2024 tanggal 30 Desember 2024 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan (PPh Badan) Nomor 00003/206/19/069/24 tanggal 27 Februari 2024 untuk Tahun Pajak 2019;

bahwa adapun berdasarkan SKPKB (PPh Badan) Nomor 00003/206/19/069/24 tanggal 27 Februari 2024 untuk Tahun Pajak 2019

(Lampiran-3), jumlah pajak yang Pemohon Banding setujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah sebesar Rp0,00-. Sehingga, tidak terdapat jumlah pajak terutang yang perlu Pemohon Banding bayarkan;

bahwa oleh karenanya, pengajuan banding ini telah memenuhi Pasal 36 ayat (4) UU PP;

8.bahwa permohonan banding diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) UU PP;

bahwa Surat Banding ini ditandatangani oleh Yusuf Wangko Ngantung selaku Kuasa Hukum Pemohon Banding yang dibuktikan dengan Surat Kuasa Khusus nomor 015/LGL/TAX/FEI/2025 tanggal 19 Februari 2025 (Lampiran-6), diberikan oleh Direktur yang berwenang sesuai dengan Akta Perubahan Perusahan Terakhir No. 04 tanggal 05 Februari 2024 sehingga permohonan banding ini telah memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU PP;

bahwa dengan demikian, surat banding yang diajukan oleh Pemohon BandingterhadapKeputusanTerbandingNomorKEP- 00780/KEB/PJ/WPJ.04/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan No. 00003/206/19/069/24 tanggal 27 Februari 2024 untuk Tahun Pajak 2019 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Pengadilan Pajak;

II. Mengenai Ketetapan Semula Dan Keputusan Yang Dibanding bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Nomor 00003/206/19/069/24 tanggal 27 Februari 2024 untuk Tahun Pajak 2019 (Lampiran-3) yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.1 Rincian Perhitungan SKPKB PPh Badan Nomor 00003/206/19/069/24 tanggal 27 Februari 2024 Tahun Pajak 2019

bahwa atas surat keberatan yang diajukan Pemohon Banding, telah diterbitkanSuratKeputusanKeberatanNomorKEP- 00780/KEB/PJ/WPJ.04/2024 tanggal 30 Desember 2024 dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 2.2 Keputusan Terbanding Nomor KEP-

00780/KEB/PJ/WPJ.04/2024 tanggal 30 Desember 2024

II. Mengenai Pokok Sengketa Dan Alasan Banding bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.1 Rincian Pokok Sengketa Pemohon Banding (dalam Rupiah)

III.1Sengketa Koreksi atas Penyesuaian Fiskal Positif sebesar

Rp157.607.174.083,00-

III.1.1Menurut Terbanding

III.1.1.1 Menurut Terbanding dalam Daftar Temuan Pemeriksaan bahwa Terbanding (dahulu Pemeriksa) melakukan koreksi atas Penyesuaian Fiskal Positif Pemohon Banding sebagaimana dijelaskan dalam Daftar Temuan Pemeriksaan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa terdapat Penyesuaian Fiskal Positif yang tidak didukung oleh bukti pendukung yang kompeten.

Koreksi terkait penerapan Arm’s Length Price transaksi hubungan istimewa sebesar Rp159.994.166.978;

Koreksi negatif harga wajar atas transaksi kepada Perusahaan Afiliasi sebesar Rp2.386.992.895;

Dasar hukum: - Pasal 9 ayat (1) UU PPh s.t.d.t.d. UU No. 11 Tahun 2021

- Pasal 12 ayat (3) UU KUP

- Pasal 18 ayat (3) UU KUP

- PMK-172/PMK.03/2023

- Per Dirjen Pajak No. PER-22/PJ/2013

- SE-50/PJ/2013

Adapun dalam proses Pemeriksaan Pemohon Banding tidak menyetujui dalil dan argumentasi yang disampaikan Terbanding dengan memberikan tanggapan atas hasil pemeriksaan. bahwa Tim Pemeriksa mempertahankan seluruh koreksinya dengan beberapa argumentasi yang disampaikan dalam Risalah Pembahasan Akhir sebagai berikut:

• Tim Pemeriksa melakukan pengujian kewajaran pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak atas jasa dari pihak afiliasi dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Memastikan bahwa suatu jasa dari pihak afiliasi telah benar- benar dilakukan (intra-group service has been rendered) dan memberikan manfaat ekonomi bagi Wajib Pajak b. Melakukan penghitungan kewajaran pembayaran jasa.

• Berdasarkan pengujian substantif terhadap transaksi intra-group servicesberupaBiayaJasaManajemendengan mempertimbangkan bukti substantif (seperti dan tidak terbatas pada: kontrak, bukti kehadiran, uraian kegiatan dan bukti dokumentasi kegiatan, manfaat yang diperoleh dari layanan jasa, invoice dari pemberi layanan, bukti pembayaran, dan tidak

termasuk kedalam kegiatan shareholder activity, duplicated services, Incidental Benefit, dan/atau on call services), maka tim pemeriksa berpendapat terdapat bukti yang meyakinkan bahwa layanan tersebut memang diberikan dan tidak diyakini manfaat yang diperoleh Pemohon Banding atas layanan tersebut. Adapun kegiatan yang diberikan yang sangat minim dan terkait shareholder activity, duplicated services, Incidental Benefit, dan/atau on call services.

• Berdasarkan hasil pengujian terhadap TP Doc Pemohon Banding, Tim Pemeriksa tidak dapat menggunakan data pembanding menurut TP Doc Pemohon Banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Dalam TP Doc Local Pemohon Banding, yang menjadi tested party adalah pihak afiliasi di Luar Negeri (ZSEA) b. Berdasarkan permintaan data Exchange of Information ke Direktorat Perpajakan Internasional dengan Nota Dinas nomor ND-1323/KPP.0413/2023 tanggal 23 Agustus dan dijawab oleh Direktorat PI dengan Nota Dinas Nomor ND- 497/EOI/PJ.14/2023 tanggal 23 Agustus 2023, dimana terdapat informasi bahwa ZSEA memiliki Intangible Property. Artinya bahwa ZSEA memiliki fungsi lebih komplek dari Pemohon Banding.

c. Berdasarkan Surat Peminjaman Buku, catatan dan Dokumen terkait transaksi Intra Group Services Nomor S- 267/KPP.0413/PaPj/2023 tanggal 13 Juli 2023, dimana Tim Pemeriksa salah satunya meminjam bukti/dokumen terkait Kertas Kerja Perhitungan beserta man-hour rate, sebagai dasar tagihan ZSEA kepada Pemohon Banding sampai dengan laporan ini dibuat, Pemohon Banding tidak dapat meminjamkan dokumen tersebut.

• Berdasarkan Aturan dan Fakta Pemeriksaan tersebut, Tim Pemeriksa tidak dapat menguji kewajaran transaksi terkait jasa

manajemen dengan menggunakan Tested Party ZSEA. Dalam pengujian, tim pemeriksa mengubah tested party menjadi Pemohon Banding.

• Tim Pemeriksa melakukan pencarian Data Pembanding menggunakan database TP Catalyst, update release 106 – Januari 2019 dengan data diunduh pada tanggal 19/09/2023 4:19 AM, dengan hasil unduhan sebanyak 1.969 perusahaan potensi pembanding, kemudian Pemeriksa melakukan manual screening dan memperoleh 28 Perusahaan yang dipilih sebagai pembanding sebagai berikut:

17 RENO (THAILAND) Thailand#N/A 6,98% 4,56% 3,12% 5,15%#N/A 5,15%

CO LTD

• Hasil perhitungan operating margin dari perusahaan-perusahaan pembanding menurut pemeriksa diperoleh rentang operating margin yang wajar antara 0,76 % sampai dengan 6,76 % dengan median 2,97 %. Operating margin Pemohon Banding sebesar - 20,14 % diluar rentang rentang kewajaran sehingga perlu dilakukan koreksi. Sesuai dengan Pasal 18 ayat 3 UU PPh dan PER-22/PJ/2013, Pemeriksa menentukan nilai kewajaran menggunakan nilai tengah/median.

• Perhitungan Arm’s Length Price (ALP):

cfm We Cim Pemeriksa Koreksi

Other Income/expenses

Ceser Of ce aay - Ie SA ES OH : 22 155 SSI -

3.605.447.837 1.218.454.942 - 2.386.992.395

De aicmig venus 2 epayergel tag Sig sepa PO FE tarha basa nasa Sar sa oh an LL seat gee

App la LES $24 AP LE sta LP ARP SA 333

Mt Kovtag op iye Mas ispecies ge alac cengar “ore<: hewejacic Bana San ageriest hesece Zeloce Saute Beit Le FT TI

• Koreksi Fiskal Positif dalam Pembahasan akhir sebagai berikut: Cfm WPCfm PemeriksaSelisih

Provisionfor

2.082.427.7672.082.427.767- 6030301100returned - Income

7010400100Stock write off1.378.540.4101.378.540.410-

Statutory

Contributions-2.664.072.0002.664.072.000- 8050100600Staff

8050200100Staff allowances335.037.070335.037.070-

Medical allowance

2.115.6262.115.626- 8050200200and benefits

Staffamenities, food&

1.922.821.8311.922.821.831- refreshment,

8050200600events

8050200900Uniforms10.366.56910.366.569-

Employee

1.480.837.3371.480.837.337- 8050201000insurance

Travel - Domestic -

23.031.01023.031.010- 8090100400Meals & Per Diem

Travel-

International - Meal41.374.04641.374.046- 8090100800& Per Diem

Travel - Domestic -

9.996.4089.996.408- 8090100500Entertainment

Travel-

International-1.200.0001.200.000- 8090100900Entertainment

Telephone&

Communication73.340.47073.340.470- 8060100100Expense

Finesand

8.462.5068.462.506- 8100100800Penalties

Withholding Final

5.143.9145.143.914- 9010200000Tax

Withholding

Tax/FinalTax24.387.881.69724.387.881.697- 9010200000Expense

Koreksi atas penerapan Arm's Length(159.994.166.97

-159.994.166.978

Price (ALP)8) Koreksi negatif atas penerapan Arm's

-(2.386.992.895)2.386.992.895 Length Price (ALP)

8070100400Tax Advisory Fees-2.041.249.998 (2.041.249.998) III.1.1.2 Menurut Terbanding dalam Daftar Hasil Penelitian Keberatan bahwa Terbanding (dahulu Tim Peneliti Keberatan) pada saat proses keberatan menolak keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi Pemeriksa dengan penjelasan tertuang pada Daftar Hasil Penelitian Keberatan sebagai berikut:

a) Sengketa atas koreksi Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp159.648.424.081 b) Di dalam TP doc Pemohon Banding, yang menjadi tested party adalah pihak afiliasi di luar negeri (Zalora South East Asia Pte Ltd (ZSEA)).

c) Berdasarkan permintaan data Exchange of Information ke Direktorat Perpajakan Internasional dengan Nota Dinas nomor ND-1323/KPP.0413/2023 tanggal 23 Agustus dan dijawab oleh direktorat PI dengan Nota Dinas Nomor ND-497/EOI/PJ.14/2023 tanggal 23 Agustus 2023, dimana terdapat informasi bahwa ZSEA memiliki Intangible Property. Artinya bahwa ZSEA memiliki fungsi lebih komplek dari Pemohon Banding.

d) Berdasarkan Hasil Pengujian terhadap TP Doc Pemohon Banding, tim Pemeriksa tidak dapat menggunakan data pembanding menurut TP Doc Pemohon Banding dengan pertimbangan sebagai berikut

Berdasarkan Lampiran SE-50/PJ/2013, disebutkan

“Ketika Pemeriksa Pajak menerapkan metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus atau metode laba bersih transaksional maka Pemeriksa Pajak harus terlebih dahulu menentukan pihak yang akan diuji (tested party). Hal- hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan pihak yang diuji antara lain:

- Pihak yang diuji umumnya adalah pihak yang memiliki fungsi yang lebih sederhana (less complex function), contohnya: pihak yang tidak memiliki unique/valuable Intangible property.

- Apabila pihak yang diuji berada di luar negeri, Pemeriksa Pajak agar meyakini keandalan atas informasi terkait pihak yang diuji, misalnya dengan melakukan permintaan data/informasi laporan keuangan atau data lainnya kepada Wajib Pajak dan/atau melakukan pertukaran informasi (exchange of information) dengan competent authority di negara terkait.

- Dalam hal Pemeriksa Pajak tidak dapat meyakini keandalan dan kecukupan informasi dari pihak afiliasi di luar negeri yang akan diuji maka Pemeriksa Pajak dapat memilih Wajib Pajak atau pihak afiliasi lainnya sebagai pihak yang akan diuji.”

Berdasarkan OECD Transfer Pricing Guidelines Paragraph 3.18 disebutkan bahwa:

“When applying a cost plus, resale price or transactional net margin method as described in Chapter II, it is necessary to choose the party to the transaction for which a financial

indicator (mark-up on costs, gross margin,or net profit indicator) is tested. The choice of the tested party should be consistent with the functional analysis of the transaction. As a general rule, the tested party is the one to which a transfer pricing method can be applied in the most reliable manner and for which the most reliable comparables can be found, i.e. it will most often be the one that has the less complex functional analysis.”

Berdasarkan aturan dan fakta pemeriksaan tersebut, Tim Pemeriksa tidak dapat menguji kewajaran transaksi terkait jasa manajemen dengan menggunakan tested party ZSEA. Dalam pengujian, tim pemeriksa mengubah tested party menjadi Pemohon Banding.

e) Tim Pemeriksa melakukan pencarian data pembanding menggunakan database TP Catalyst, update release 106 – Januari 2019 dengan data diunduh tanggal 19/09/2023 4:19:49 AM, dengan kriteria pencarian sebagai berikut a. Kode Industri

Untuk mengelompokkan industri-industri sesuai dengan bidang usahanya, maka digunakan kode US SIC, NACE Rev. 2, dan NICS 2017. Pemohon Banding bergerak di bidang Perdagangan retail produk fashion melalui media e-commerce, seperti alas kaki, pakaian, dan aksesoris (seperti kacamata, perhiasan, tas). Pemohon Banding membeli produknya dari pihak ketiga dan dijual kepada customer end user.

Untuk mendapatkan pembanding yang tepat, dilakukan pemilihan berdasarkan jenis produk yang diperdagangkan:

DES Ende BI Aoa Appa Pico Goods & kafan

S599 Wefai-h oo General Weschandae Slores

SB! Retail omar d Gothiag Sites

565° Gejac-Fanniy Gading Slores

RAG. Rea he Serer

S700 Avtathone Fueuire, Cueushings 8 Dowpangaf Stores

Kane NACF ” 46479 Mnoesals of Lrcihng and Footwsar

" ASAS has of Perma ang Cesmahsa

NAICS #01 4261 Gletinid flores 4402 Shoe Stoves 4847 Spotty Grads, Hoboy end Musica! nafunosi Stoves b. Geografis

Kewajaran harga atas suatu barang atau jasa yang sama dapat bervariasi di lokasi yang berbeda. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kondisi yang sebanding antara transaksi afiliasi dan transaksi independen, maka lokasi geografis yang dipilih adalah yang dapat merefleksikan tingkat kesebandingan pasar diantara kedua transaksi tersebut yaitu perusahaan pembanding di Asia Pasifik.

c. Status Hukum

Dalam mencari perusahaan pembanding yang sebanding, maka hal yang harus dipastikan adalah perusahaan yang dipilih merupakan perusahaan yang berstatus hukum aktif. Sebab, kondisi perusahaan yang berstatus likuidasi atau tidak aktif dapat berpontensi mendistorsi hasil keuangan.

d. Indikator Independensi

Kriteria indikator independensi diperlukan untuk mengeliminasi perusahaan yang tidak independen, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh, yaitu perusahaan yang tercatat memiliki pemegang saham dengan kepemilikan kurang dari 25%. Sejalan dengan hal tersebut, maka digunakan kriteria BvD Indikator Independen A+, A, A-.

e. Ketersediaan Data Keuangan

Sehubungan dengan analisis transfer pricing, perusahaan yang dapat dipilih sebagai pembanding adalah perusahaan yang memiliki informasi dan data keuangan yang tersedia pada

tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018. Serta diperlukan juga data laporan keuangannya.

f. Ketersediaan Informasi

Sehubungan dengan analisis transfer pricing, ketersediaan informasi mengenai gambaran umum kegiatan usaha perusahaan pembanding sangat diperlukan dalam pencarian pembanding potensial, untuk melakukan telaah manual.

f) Tim Pemeriksa melakukan pencarian Data Pembanding menggunakan database TP Catalyst, update release 106 – Januari 2019 dengan data diunduh pada tanggal 19/09/2023 4:19 AM, dengan hasil unduhan sebanyak 1.969 perusahaan potensi pembanding, kemudian Pemeriksa melakukan manual screening dan memperoleh 28 Perusahaan yang dipilih sebagai pembanding sebagai berikut:

(merujuk ke halaman 8-9, menurut Terbanding saat proses Pemeriksaan) g) Berdasarkan hasil pengujian penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi afiliasi, bahwa Operating margin Pemohon Banding sebesar -20,14% diluar rentang kewajaran.

h) Hasil perhitungan operating margin dari perusahaan-perusahaan pembanding menurut pemeriksa diperoleh rentang operating margin yang wajar antara 0,76% sampai dengan 6,76% dengan median 2,97%. Operating margin Pemohon Banding sebesar - 20,14% diluar rentang kewajaran sehingga perlu dilakukan koreksi. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UU PPh dan PER- 22/PJ/2013, Pemeriksa menentukan nilai kewajaran.

i) bahwa dengan demikian koreksi atas Penyesuaian Fiskal Positif telah dilakukan sesuai dengan bukti dan ketentuan perundang- undangan perpajakan yang berlaku.

j) Berdasarkan hal tersebut maka Tim Penelaah Keberatan mempertahankan koreksi atas Penyesuaian Fiskal Positif.

III.1.2Menurut Pemohon Banding bahwa adapun perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa koreksi Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp157.607.174.083,00- merupakan koreksi pengujian prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (“PKKU”) atas transaksi afiliasi kepada Zalora South East Asia Pte. Ltd. (“ZSEA”); bahwa pada pokoknya, koreksi pengujian PKKU disebabkan oleh Tebanding yang tidak meyakini adanya manfaat dari jasa manajemen yang diberikan oleh ZSEA. Adapun terkait eksistensi (penyerahan) jasa manajemen itu sendiri sudah diakui oleh Terbanding dan tidak disengketakan;

bahwa ketidaksetujuan Pemohon Banding atas pendapat Terbanding terkait tidak terdapatnya manfaat dari pemberian jasa manajemen ZSEA akan Pemohon Banding uraikan sebagai berikut.

1.2.1. Penjelasan Bisnis Pemohon Banding dan Latar Belakang

Diperlukannya Jasa Manajemen dari Pihak Afiliasi untuk Pemohon Banding

1.2.2. bahwa Pemohon Banding Dapat Menunjukkan Manfaat atas

Jasa Manajemen yang Diberikan oleh Pihak Afiliasi

1.2.3Penetapan Harga Transaki Jasa Manajemen Pemohon

Banding dengan Zalora South East Asia Pte. Ltd. Menggunakan Metode Indirect Cost Charging Diakui oleh Ketentuan Perpajakan di Indonesia

1.2.4. bahwa Transaksi yang Diuji adalah Transaksi Jasa

Manajemen, Oleh Karenanya Alasan Terbanding Terkait Pemilihan Tested Party yang Memiliki Fungsi Lebih Sederhana Tidak Tepat dalam Konteks Pengujian Kewajaran Harga (mark up) Transaksi Jasa

1.2.5. bahwa Kerugian yang Dialami Pemohon Banding Tidak Serta

Merta Disebabkan Karena Pembayaran Jasa Manajemen Kepada Afiliasi, Karena Kerugian Turut Dialami oleh Banyak Perusahaan Dalam Bisnis e-Commerce

1.2.6. bahwa Pengujian Kewajaran dan Kelaziman Usaha yang

Dilakukan oleh Terbanding Tidak Sesuai dengan Kaidah dan Pedoman Pengujian Kewajaran dan Kelaziman Usaha yang ada

Selanjutnya, Pemohon Banding sampaikan butir argumentasi terkait masing-masing pos koreksi Penyesuaian Fiskal Positif sebagai berikut.

1.2.1.Penjelasan Bisnis Pemohon Banding dan Latar Belakang Diperlukannya

Jasa Manajemen dari Pihak Afiliasi untuk Pemohon Banding

Sebelum Pemohon Banding menjelaskan ketidaksetujuan Pemohon Banding terhadap koreksi Terbanding, perlu kiranya Pemohon Banding uraikan terlebih dahulu mengenai struktur usaha Grup Usaha Zalora dan latar belakang pembayaran jasa manajemen kepada Zalora South East Asia Pte. Ltd. (“ZSEA”).

Grup Zalora merupakan usaha yang bergerak dalam bidang B2C e- commerce, khususnya pada penjualan berbagai produk pakaian melalui platform digital. Dalam Grup Zalora, ZSEA berperan menjadi shared service provider, dimana ZSEA memberikan jasa kepada seluruh entitas Grup Zalora. Sementara, peran Pemohon Banding dalam Grup Zalora, yaitu sebagai penjual produk pakaian yang diperoleh dari pemasok lokal dan regional melalui platform digital kepada pelanggan di Indonesia. Dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari, Pemohon Banding memperoleh jasa manajemen dari ZSEA meliputi Management and Administrative Services, Accounting and Finance, Procurement, IT and Technology, Marketing.

Pemohon Banding memanfaatkan jasa manajemen dari ZSEA tersebut untuk memenuhi faktor penentu keberhasilan perusahaan B2C E- Commerce, sebagaimana dirujuk dari penelitian DeLeon & McLean, 2003, sebagai berikut:

− Kualitas sistem (system quality)

− Kualitas informasi (information quality)

− Kualitas jasa (service quality)

− Penggunaan (usage)

− Kepuasan Pengguna (user satisfaction)

Untuk dapat memenuhi faktor-faktor penentu keberhasilan tersebut, wajar bila pelaku industri B2C e-commerce untuk membentuk kerja sama antara anggota grup usahanya di berbagai Negara guna membagi biaya guna menunjang proses bisnis. Keuntungan kerja sama ini antara lain: − Membagi risiko yang melekat pada industri B2C e-commerce; dan − Penghematan biaya, karena dengan kerja sama maka biaya untuk mengembangkan usaha bagi masing-masing anggota grup usaha jauh lebih rendah dibandingkan apabila setiap anggota grup usaha harus menanggung sendiri biaya pengembangan tersebut.

Dalam hal ini, ZSEA merupakan entitas regional yang berperan untuk menyediakan jasa bagi seluruh entitas Grup Zalora, oleh karenanya Pemohon Banding mempertimbangkan untuk menerima jasa manajemen ZSEA yang telah berpengalaman dan terus berinovasi dalam bisnis e-commerce untuk mendukung internalisasi biaya dalam Grup Zalora untuk mencapai economics of scale dalam mendukung kegiatan usaha, untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas bisnis.

1.2.2.bahwa Pemohon Banding Dapat Menunjukkan Manfaat atas Jasa

Manajemen yang Diberikan oleh Pihak Afiliasi bahwa selanjutnya Pemohon Banding dengan tegas tidak menyetujui pendapat Terbanding yang menyatakan jasa manajemen yang diberikan ZSEA tidak memberikan manfaat bagi Pemohon Banding.

bahwa sesuai dengan Zalora Intragroup Service Agreement tanggal 12 Januari 2015, ZSEA di antaranya dapat memberikan jasa-jasa dengan scope sebagai berikut kepada Pemohon Banding:

(i) Pengadaan (ii) Sistem Informasi dan Teknologi (iii) Akuntansi dan Keuangan (iv) Pemasaran (v) Logistik dan Pergudangan (vi) Manajemen dan Administratif

bahwa atas jasa yang diterima Pemohon Banding dari ZSEA, Pemohon Banding telah melakukan pengujian manfaat sebagaimana tercantum dalam analisis uji eksistensi dan manfaat dalam Dokumen Lokal Penentuan Harga Transfer Tahun 2019. Berikut Pemohon Banding kembali sampaikan manfaat yang Pemohon Banding peroleh atas jasa manajemen yang dibayarkan kepada ZSEA.

Tabel 1.2.2.1. Penjelasan Manfaat Jasa Manajemen

bahwa dalam menjalankan bisnis sebagai perusahaan e-commerce, Pemohon Banding sangat membutuhkan jasa-jasa yang disediakan oleh ZSEA selaku service provider Grup Zalora yang telah berpengalaman dan terus berinovasi dalam bisnis e-commerce untuk mendukung

internalisasi biaya dalam Grup Zalora untuk mencapai economics of scale dalam mendukung kegiatan usaha, untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas bisnis.

Lebih lanjut, dalam menilai manfaat ekonomis Pemohon Banding tidak tepat jika hanya mengacu pada keuntungan yang dicatatkan oleh Pemohon Banding. Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai ada/tidaknya manfaat yang diperoleh perusahaan e-commerce, diantaranya Pemohon Banding merujuk pada literatur berikut ini mengenai KPI (key performance indicators) e- Commerce:

Tabel 1.2.2.2 KPI E-commerce1

Meski digambarkan pada tabel di atas mengenai KPI yang dapat digunakan oleh e-commerce secara umum. KPI yang sesungguhnya digunakan oleh berbagai perusahaan dapat bervariatif, tergantung pada

1 Ahmed, H., Jilani, T. A., Haider, et al. (2017). Establishing standard rules for choosing best KPIs for an e-commerce business based on google analytics and machine learning technique. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 8(5), 12-24.

kebutuhan dan kembali pada visi masing-masing Perusahaan. Pada intinya, KPI harus dapat memiliki karakteristik sebagai berikut:2

1. Menuju strategi perusahaan dengan jelas. Jika suatu indikator yang digunakan tidak memiliki hubungan dengan strategi maupun tujuan perusahaan, maka indicator tersebut tidak dapat dikatakan sebagai KPI

2. Mudah dimengerti. Sebuah KPI harus dengan mudah dimengerti untuk apakah KPI tersebut digunakan, atau dicapai.

3. Membuka ruang gerak. Ketika melihat hasil dari capaian KPI yang baik, perusahaan dapat membuat inovasi atau hal baru untuk melampaui dan mengembangkan KPI nya menuju tujuan yang lebih tinggi.

4. Memiliki konteks. KPI harus dapat saling berkaitan dengan KPI yang dipergunakan sebelumnya untuk mencapai tujuan tertentu. Hal tersebut menandakan bahwa tercapainya sebuah KPI mengindikasikan adanya perbaikan dan pertumbuhan perusahaan.

Adapun berdasarkan KPI yang dimiliki Pemohon Banding, diketahui berdasarkan data yang diperoleh dari google analytics Pemohon Banding memiliki peningkatan di tiap tahunnya sehubungan dengan:

1. Jumlah individu yang mengunjungi platform (Visit)

2. Jumlah pesanan melalui platform (Orders)

3. Jumlah pelanggan aktif (Active Customers)

Indikator-indikator tersebut terus menjadi fokus bagi Pemohon Banding untuk selalu ditingkatkan dalam rangka perluasan pasar. Perbaikan tersebut terjadi secara nyata, sebagaimana dapat dilihat melalui grafik berikut ini.

Grafik 1.2.2.3. Tren Active Customer PT. FEI

2 Warren, J. (2011). Op.Cit. hlm 6.

Trend "Active Customer" PT. FEI

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

201420152016201720182019

Sumber: informasi manajemen, olahan Pemohon Banding

Pertama yang menjadi sorotan adalah nilai pelanggan aktif dari Pemohon Banding. Sejak 2014 hingga 2019 terus mengalami tren positif. Pelanggan aktif juga menjadi faktor penentu adanya penjualan yang terjadi melalui platform. Biaya untuk dapat mempromosikan kepada masyarakat hingga akhirnya banyak yang menggunakan platform tentu juga menjadi alokasi pengeluaran Pemohon Banding.

Grafik 1.2.2.4. Tren Orders PT. FEI

Trend "Order" PT. FEI

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

201420152016201720182019 Sumber: informasi manajemen, olahan Pemohon Banding

Kemudian orders atau pesanan melalui platform yang terus mengalami trend positif sejak 2014. Nilai penjualan tentu tidak akan didapat apabila

tidak ada pesanan melalui platform yang dilakukan oleh pelanggan. Pemohon Banding terus melakukan inovasi agar terus terdapat aktivitas pemesanan melalui platform Pemohon Banding. Oleh sebab itu, Pemohon Banding memiliki pengeluaran terkait adanya inovasi yang terus dilakukan agar menarik minat pada customer.

Grafik 1.2.2.5. Tren Visits PT. FEI

Trend Customer "Visits" PT.FEI

250.000.000

200.000.000

150.000.000

100.000.000

50.000.000

0

2016201720182019 Sumber: informasi manajemen, olahan Pemohon Banding bahwa dengan demikian, berdasarkan indikator yang telah Pemohon Banding uraikan diatas menunjukkan adanya manfaat ekonomis yang nyatanya Pemohon Banding peroleh dalam pemanfaatan jasa manajemen oleh ZSEA, berupa peningkatan indikator KPI Pemohon Banding;

bahwa selanjutnya manfaat ekonomis yang nyatanya diberikan ZSEA pada Pemohon Banding, yaitu adanya peningkatan penjualan dari tahun ke tahun;

Grafik 1.2.2.6. Tren Penjualan Pemohon Banding (Dalam Ribuan Rupiah)

Trend "Sales" PT. FEI

800.000.000

700.000.000

600.000.000

500.000.000

400.000.000

300.000.000

200.000.000

100.000.000

-

20122013201420152016201720182019 bahwa dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2012 hingga 2019 secara garis besar nilai penjualan Pemohon Banding terus meningkat seiring berjalannya waktu, khususnya setelah tahun 2014 dimana Pemohon Banding mulai memanfaatkan jasa manajemen yang diberikan ZSEA. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon Banding bergerak progresif dalam meningkatkan nilai penjualannya;

bahwa selanjutnya, tanpa bermaksud mengurangi indepensi Majelis Hakim yang mulia dalam memeriksa sengketa a quo, terkait sengketa jasa manajemen dari ZSEA yang diterima dan dimanfaatkan oleh Pemohon Banding, dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT- 003145.15/2020/PP/M.XIB Tahun 2024 (Tahun Pajak 2014) dan PUT- 003145.15/2020/PP/M.XIB Tahun 2024 (Tahun Pajak 2015) yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat manfaat ekonomis untuk Pemohon Banding dari transaksi jasa intragroup berupa kenaikan peredaran usaha. Berikut pendapat Majelis Hakim;

• bahwa menurut Majelis bahwa manfaat ekonomis dari Pengeluaran Biaya Intra Group tekait dengan Peredaran Usaha yang meningkat.

• bahwa menurut Majelis Kenaikan Biaya Intra Group tidak serta merta meningkatkan Keuntungan Perusahaan, karena

Keuntungan Perusahaan dipengaruhi oleh Biaya Lain selain Biaya Intragroup.

bahwa dalam hal ini, serupa dengan sengketa pada tahun pajak 2014 dan 2015, penjualan (peredaran usaha) Pemohon Banding terus meningkat hingga tahun 2019, sebagaimana dapat dilihat dalam gambar 1.2.2.6. Sehingga sudah semestinya kenaikan penjualan tersebut diakui sebagai manfaat ekonomis bagi Pemohon Banding;

bahwa meski demikian, tren penjualan yang meningkat tidak serta merta menambah keuntungan bersih yang didapat oleh Pemohon Banding. Terdapat indikator penting lainnya yang menentukan berkembangnya sebuah platform e-commerce sebagaimana telah Pemohon Banding uraikan sebelumnya. Peningkatan nilai penjualan tersebut juga tidak mungkin Pemohon Banding peroleh tanpa jasa manajemen yang diberikan oleh ZSEA;

bahwa dengan demikian, perlu Pemohon Banding tegaskan kembali, bahwa Nilai Penjualan yang meningkat dari Pemohon Banding tidak serta merta membuat posisi Pemohon Banding memiliki laba bersih. Perlu diperhatikan bahwa Pemohon Banding memiliki fokus-fokus lain untuk dikembangkan seiring tahun berjalan yang dapat menyebabkan pengeluaran Pemohon Banding begitu besar, sehingga menyebabkan Pemohon Banding berada di posisi rugi;

1.2.3.Penetapan Harga Transaki Jasa Manajemen Pemohon Banding dengan

Zalora South East Asia Pte. Ltd. Menggunakan Metode Indirect Cost Charging Diakui oleh Ketentuan Perpajakan di Indonesia bahwa dalam Risalah Pembahasan Akhir Pemeriksaan, dasar Terbanding melakukan koreksi adalah dengan alasan sebagai berikut sebagai berikut.

“Berdasarkan Surat Peminjaman Buku, catatan dan Dokumen terkait transaksi Intra Group ServicesNomor S- 267/KPP.0413/PaPj/2023 tanggal 13 Juli 2023, dimana tim pemeriksa salah satunya meminjam bukti/dokumen terkait Kertas Kerja Perhitungan beserta man-hour rate, sebagai dasar tagihan

ZSEA kepada Wajib Pajak sampai dengan laporan ini dibuat, Wajib Pajak tidak dapat meminjamkan dokumen tersebut.

...

Berdasarkan Aturan dan Fakta Pemeriksaan tersebut, Tim Pemeriksa tidak dapat menguji kewajaran transaksi terkait jasa manajemen dengan menggunakan Tested Party ZSEA. Dalam pengujian, tim pemeriksa mengubah tested party menjadi Wajib Pajak.”

bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui dalil Terbanding yang menyatakan bahwa Pemohon Banding tidak dapat meminjamkan dokumen berupa Kertas Kerja Perhitungan beserta man-hour rate. Pada faktanya Pemohon Banding dapat menyampaikan perhitungan dasar penagihan ZSEA kepada Pemohon Banding menggunakan metode langsung dan tidak langsung (indirect charges method) menggunakan key allocation;

Lebih lanjut, jenis jasa manajemen yang diberikan oleh ZSEA sangat sulit bila diidentifikasi secara biaya dan waktu pengerjaannya. Hal tersebut didukung oleh literatur internasional sebagai berikut.

Emanuela Buono. Transfer Pricing Aspects of Intra-Group Services: What Are the Open Issues and What Can Be Improved?. IBFD, International Transfer Pricing Journal. Februari 2020. Halaman 26.

“However, most of the time, it is difficult to identify the costs and time spent for the provision of a specific service, and there are some services that cannot be rendered to third parties, such as day-to-day management services, monitoring and planning activities, since they are typically provided among related parties. …

the identification of an intra-group charge compliant with the arm’s length principle basically depends on the costs to be included in the cost base and on the allocation key used for allocating such costs to the receiving entities”

Terjemahan Bebas:

"Namun, seringkali sulit untuk mengidentifikasi biaya dan waktu yang dihabiskan untuk penyediaan layanan tertentu, dan ada beberapa layanan yang tidak dapat diberikan kepada pihak ketiga, seperti layanan manajemen sehari-hari, kegiatan pemantauan dan perencanaan, karena layanan tersebut biasanya disediakan di antara pihak afiliasi.

...

identifikasi biaya intra-grup yang sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada dasarnya bergantung pada biaya yang akan dimasukkan ke dalam basis biaya dan pada dasar alokasi yang digunakan untuk mengalokasikan biaya tersebut kepada pihak-pihak yang menerimanya"

Sesuai dengan Perjanjian Jasa antara ZSEA dan Pemohon Banding, biaya jasa dibebankan dengan dasar biaya penuh, yaitu semua biaya yang timbul secara langsung atau tidak langsung dalam memberikan jasa kepada Pemohon Banding ditambah mark-up sebesar 5%.

Metode alokasi yang digunakan adalah metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung digunakan untuk biaya yang timbul khusus untuk satu entitas, misalnya biaya administrasi merek di Indonesia. Biaya lain yang tidak dapat dialokasikan secara langsung dialokasikan dengan metode tidak langsung.

Melalui alokasi tidak langsung, beberapa biaya dialokasikan dengan menggunakan allocation key yang sebanding dengan manfaat yang diharapkan yang diterima atau digunakan oleh setiap entitas. Misalnya, untuk biaya pemrosesan pembayaran kartu kredit, biaya tersebut dialokasikan berdasarkan jumlah pembayaran kartu kredit oleh masing- masing entitas. Selanjutnya, ada juga nilai barang dagangan bersih (NMV), barang yang dikirim, harga pokok penjualan (COGS), dan lain- lain, digunakan sebagai allocation key yang sesuai.

Selanjutnya ada dua macam penagihan (invoice) sebagai berikut.

(i) Various Billings: hanya penggantian dan tidak ada mark-up yang diterapkan. Ini termasuk biaya vendor pihak ketiga seperti biaya perangkat lunak.

(ii) Biaya tidak langsung: Terdapat mark-up. Ini termasuk biaya yang ditanggung oleh ZSEA dalam memberikan jasa.

Adapun penerapan metode pembebanan jasa yang dilakukan Pemohon Banding dengan ZSEA tersebut juga telah diakui oleh ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia yaitu SE-50/2013 bagian transaksi jasa intra grup yang menguraikan metode pembebanan jasa yang dapat digunakan dalam transaksi jasa intra grup kepada pihak afiliasi. Adapun ketentuan SE-50/2013 berbunyi sebagai berikut.

“c) Meneliti metode pembebanan jasa yang digunakan

…

(2) Metode Tidak Langsung (Indirect Charges Method)

Metode tidak langsung digunakan apabila metode langsung tidak dapat diterapkan atau apabila biaya terkait jasa yang disediakan tidak mudah diidentifikasi dan diatribusikan kepada perusahaan lain.

…

Metode tidak langsung didasarkan pada alokasi biaya dan pembagian yang mengacu pada dasar alokasi (key allocation) yang sesuai dengan sifat dan tujuan dari jasa yang akan disediakan.”

bahwa kemudian, menurut hemat Pemohon Banding, Terbanding yang mengoreksi keseluruhan biaya jasa manajemen ZSEA dengan alasan ketiadaan kertas kerja basis penagihan biaya jasa manajemen ZSEA justru merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip PKKU.

bahwa esensi dan makna dari PKKU menurut Pasal 1 angka 10 PMK- 172/2023 adalah “Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha yang Tidak Dipengaruhi oleh Hubungan Istimewa (Arm's Length Principle/ ALP) yang selanjutnya disebut Prinsip Kewajaran dan

Kelaziman Usaha adalah prinsip yang berlaku di dalam praktik bisnis yang sehat yang dilakukan sebagaimana Transaksi Independen.” bahwa dalam bertransaksi dengan pihak-pihak independen, hal yang sangat wajar dan lazim apabila penyedia jasa yang sudah memberikan jasanya menerima remunerasi atas pemberian jasa tersebut—terlepas dari kualitas manfaat yang benar-benar diterima oleh penerima jasa. Namun demikian, Terbanding yang mengoreksi keseluruhan biaya jasa manajemen ZSEA mengimplikasikan bahwa karena adanya hubungan afiliasi seharusnya tidak terjadi pembayaran meskipun jasa telah nyata- nyata diberikan dan diterima.

bahwa apabila para pihak terafiliasi dituntut untuk melalukan praktik bisnis seperti pihak-pihak independen, seharusnya ketika penyerahan jasa sudah diberikan, pihak penerima jasa harus membayar sesuai dengan yang sudah diperjanjikan (pacta sunt servanda)—kegagalan pembayaran akan dipersamakan dengan tindakan wanprestasi dan berujung pada sengketa hukum perdata.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode pembebanan jasa yang Pemohon Banding terapkan dengan ZSEA tersebut telah diatur ketentuan perpajakan yang berlaku dan sudah semestinya Pemohon Banding dapat membebankan jasa yang Pemohon Banding bayarkan kepada ZSEA. Oleh karena itu, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar dapat membatalkan koreksi Terbanding dengan pertimbangan bahwa metode penagihan jasa yang ditagihkan oleh ZSEA kepada Pemohon Banding sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada.

1.2.4.bahwa Transaksi yang Diuji adalah Transaksi Jasa Manajemen, Oleh

Karenanya Alasan Terbanding Terkait Pemilihan Tested Party yang Memiliki Fungsi Lebih Sederhana Tidak Tepat dalam Konteks Pengujian Kewajaran Harga (mark up) Transaksi Jasa bahwa dalam Risalah Pembahasan Akhir, dasar Terbanding melakukan koreksi yaitu karena terdapat fungsi yang komplek pada tested party

yang digunakan Pemohon Banding, dengan alasan sebagaimana Pemohon Banding kutip berikut ini.

“Berdasarkan permintaan data Exchange of Information ke Direktorat Perpajakan Internasional dengan Nota Dinas nomor ND- 1323/KPP.0413/2023 tanggal 23 Agustus dan dijawab oleh direktorat PI dengan Nota Dinas Nomor ND-497/EOI/PJ.14/2023 tanggal 23 Agustus 2023, dimana terdapat informasi bahwa ZSEA memiliki Intangible Property. Artinya bahwa ZSEA memiliki fungsi lebih komplek dari Wajib Pajak.

...

Berdasarkan Aturan dan Fakta Pemeriksaan tersebut, Tim Pemeriksa tidak dapat menguji kewajaran transaksi terkait jasa manajemen dengan menggunakan Tested Party ZSEA. Dalam pengujian, tim pemeriksa mengubah tested party menjadi Wajib Pajak.”

bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui tindakan Terbanding dalam mengubah tested party yang sebelumnya Zalora South East Asia Pte. Ltd (“ZSEA”), menjadi Pemohon Banding sebagai tested party pada pengujian kewajaran Pemohon Banding dengan alasan semata-mata hanya karena terdapat intangible property pada ZSEA.

Dalam mengubah tested party pengujian jasa manajemen Pemohon Banding, Terbanding dalam penjelasannya pada Risalah Pembahasan Pemeriksaan, mengacu pada ketentuan SE-50/PJ/2013 (“SE-50/2013”) yang berbunyi sebagai berikut.

“ Ketika Pemeriksa Pajak menerapkan metode harga penjualan

kembali, metode biaya-plus atau metode laba bersih transaksional maka Pemeriksa Pajak harus terlebih dahulu menentukan pihak yang akan diuji (tested party). Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan pihak yang diuji antara lain:

- Pihak yang diuji umumnya adalah pihak yang memiliki fungsi yang lebih sederhana (less complex function), contohnya: pihak yang tidak memiliki unique/valuable Intangible property.

- Apabila pihak yang diuji berada di luar negeri, Pemeriksa Pajak agar meyakini keandalan atas informasi terkait pihak yang diuji, misalnya dengan melakukan permintaan data/informasi laporan keuangan atau data lainnya kepada Wajib Pajak dan/atau melakukan pertukaran informasi (exchange of information) dengan competent authority di negara terkait.

- Dalam hal Pemeriksa Pajak tidak dapat meyakini keandalan dan kecukupan informasi dari pihak afiliasi di luar negeri yang akan diuji maka Pemeriksa Pajak dapat memilih Wajib Pajak atau pihak afiliasi lainnya sebagai pihak yang akan diuji.”

Adapun Pemohon Banding tidak menyetujui Terbanding yang menafsirkan ketentuan tersebut tanpa mempertimbangkan jenis dan sifat transaksi yang diuji sebagaimana dipedomankan dalam OECD TP Guidelines paragraf 3.18. Pada dasarnya kepemilikan intangible property bukan menjadi alasan utama untuk tidak dipilihnya perusahaan sebagai pihak yang diuji.

bahwa OECD Transfer Pricing Guidelines Tahun 2022 Paragraf 3.18. yang mana pedoman tersebut juga dirujuk oleh Terbanding dalam Risalah Pembahasan Pemeriksaan berbunyi sebagai berikut.

“3.18. When applying a cost plus, resale price or transactional net

margin method as described in Chapter II, it is necessary to choose the party to the transaction for which a financial indicator (mark-up on costs, gross margin,or net profit indicator) is tested. The choice of the tested party should be consistent with the functional analysis of the transaction. As a general rule, the tested party is the one to which a transfer pricing method can be applied in the most reliable manner and for which the most reliable comparables can be found, i.e. it will most often be the one that has the less complex functional analysis.”

Terjemahan bebas:

"3.18. Ketika menerapkan metode cost plus, harga jual kembali, atau margin bersih transaksional seperti yang dijelaskan dalam Bab II, maka diperlukan untuk memilih pihak dalam transaksi yang akan diuji indikator keuangannya (mark-up biaya, margin kotor, atau indikator laba bersih). Pemilihan pihak yang diuji harus konsisten dengan analisis fungsional transaksi. Sebagai aturan umum, pihak yang diuji adalah pihak yang dapat diterapkan metode harga transfer dengan cara yang paling andal dan yang dapat ditemukan pembanding yang paling andal, yaitu pihak yang memiliki analisis fungsional yang tidak terlalu rumit."

Berdasarkan Pedoman OECD TPG Tahun 2022 Paragraf 3.18 tersebut, ditekankan bahwa pemilihan suatu pihak yang diuji harus konsisten/sejalan dengan analisis fungsi transaksi yang sedang diuji. Dalam sengketa a quo transaksi yang diuji adalah sehubungan dengan pemanfaatan jasa manajemen oleh ZSEA, sehingga dalam hal ini pemilihan pihak yang diuji harus merupakan pihak yang menjalankan fungsi serupa.

Lebih lanjut sehubungan dengan transaksi penyediaan jasa, PER- 32/PJ/2013 mengatur bahwa metode yang paling tepat diterapkan adalah menggunakan cost plus method.

“(11) Kondisi yang tepat dalam menerapkan Metode Biaya-Plus (Cost Plus Method) antara lain adalah:

a. barang setengah jadi dijual kepada pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa;

b. terdapat kontrak/perjanjian penggunaan fasilitas bersama (joint facility agreement) atau kontrak jual-beli jangka panjang (long term buy and supply agreement) antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa; atau c. bentuk transaksi adalah penyediaan jasa.”

Sejalan dengan ketentuan tersebut, OECD TP Guidelines Paragraf 3.22 juga memberikan panduan bahwa aksesibilitas data dan informasi lawan transaksi diperlukan dalam hal pihak yang diuji berada pada luar negeri.

“3.22. So if the most appropriate method is a cost plus, resale price

or transactional net margin method and the tested party is the foreign entity, sufficient information is needed to be able to reliably apply the selected method to the foreign tested party and to enable a review by the tax administration of the jurisdiction of the non-tested party of the application of the method to the foreign tested party”

Terjemahan bebas:

“3.22. Jadi, jika metode yang paling tepat adalah metode biaya plus, harga jual kembali, atau margin bersih transaksional dan pihak yang diuji adalah entitas asing, maka diperlukan informasi yang memadai untuk dapat menerapkan metode yang dipilih secara andal kepada pihak asing yang diuji dan untuk memungkinkan dilakukannya peninjauan oleh administrasi perpajakan yurisdiksi pihak yang tidak diuji atas penerapan metode tersebut kepada pihak asing yang diuji.”

Dalam hal ini data dan informasi dari ZSEA selaku penyedia jasa dapat tersedia baik dalam hal profil fungsi dalam penyediaan jasa, alokasi biaya hingga margin jasa yang dikenakan. Dengan demikian, pemilihan pihak yang diuji dari sisi pihak afiliasi dapat dilakukan.

Lebih lanjut atas analisis fungsi yang telah dijalankan pada ZSEA, diketahui bahwa berdasarkan Dokumen Lokal – Transaksi Pembayaran Jasa Manajemen Kepada ZSEA (Lampiran-1) ZSEA dikarakterisasi sebagai centralized service provider sementara Pemohon Banding berdasarkan klasifikasi KLU memiliki kode 47711 yaitu dikelompokkan sebagai pedagang eceran pakaian.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan dan pedoman transfer pricing yang Pemohon Banding uraikan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pemilihan pihak yang diuji merupakan konsekuensi logis dari

jenis transaksi yang dilakukan. Dalam hal ini transaksi yang diuji merupakan pembayaran jasa Pemohon Banding kepada ZSEA, maka pemilihan pihak yang diuji yang lebih tepat adalah pada sisi ZSEA selaku penyedia jasa.

Sebaliknya, Terbanding telah keliru dalam menetapkan Pemohon Banding sebagai pihak yang diuji karena analisis fungsi Pemohon Banding tidak sesuai dengan jenis transaksi yang diuji.

Lebih lanjut, alasan ketidaksetujuan atas koreksi Terbanding, yaitu dikarenakan pengujian kewajaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding telah menunjukan jasa manajemen yang Pemohon Banding bayarkan kepada ZSEA telah berada dalam rentang kewajaran dan pengujian yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, maupun pedoman internasional.

bahwa kemudian, PER-43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER 32/PJ/2011 Pasal 13 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa terpenuhinya prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yaitu sebagai berikut.

“(1) Harga Wajar atau Laba Wajar berdasarkan metode Penentuan

Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat ditentukan dalam bentuk harga atau laba tunggal (single price) atau dalam bentuk Rentang Harga Wajar atau Laba Wajar (arm’s length range/ ALR).

(2) Rentang Harga Wajar atau Laba Wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rentangan antara kuartil pertama dan ketiga yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.”

Berdasarkan Dokumen Lokal Penentuan Harga Transfer Tahun 2019 pengujian kewajaran dilakukan dengan pedoman pengujian pada transaksi khusus intragroup services. Dalam pengujian ini TNMM terpilih sebagai metode paling sesuai, dalam hal ini mark-up sebesar 5% yang dibebankan (dari total biaya) oleh ZSEA kepada Pemohon Banding akan

dibandingkan dengan rasio NCPM perusahaan independen yang akan diperoleh dari database ORBIS.

Selanjutnya, kriteria pencarian perusahaan pembanding independen yang akan digunakan sebagai pembanding mempertimbangkan kriteria- kriteria sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut ini.

Gambar 1.2.4.1 Kriteria Pencarian Pembanding Pemohon Banding

Hasi cupare

Plow tia gam Ais

Po oe Pe ea Deedes .

Ken net iti ihe (eich Siro . Boe ke

. Wye ne

Pe i nas .

———PE SE — tan At PN mo Kd at dor

TOTAL Pon

Setelah memperoleh sebanyak 180 perusahaan potensi pembanding, langkah berikutnya Pemohon Banding melakukan seleksi manual untuk memastikan tingkat kesebandingan antara perusahaan pembanding potensial dengan ZSEA sebagai tested party. Berikut kriteria seleksi manual yang digunakan oleh Pemohon Banding.

Gambar 1.2.4.2 Kriteria Seleksi Manual Pemohon Banding

Kriteria Penolakan jumlah jumlah

Perusahaan Perusahaati kang Cicolak yang

Tersisa (Perusahaan pembandingpotenslal Ed

[ieee mena dana ja ee “To oo 5.)

Ne ba BA PNNA BE aa Men MAN

Ia ee toe ee PENA BEN

La on

Total perusahaan pembandingsangdipilih Yoo ho 8)

Seleksi manual yang telah Pemohon Banding lakukan memperoleh 8 perusahaan yang dipilih Pemohon Banding sebagai perusahaan pembanding. Dengan menggunakan Profit Level Indicator (PLI) NCPM, dengan rentang pengujian selama tiga tahun (2017-2019) berikut hasil pengujian kewajaran yang diperoleh Pemohon Banding.

Gambar 1.2.4.3 Hasil Rentang Kewajaran atas Transaksi Jasa Intragrup Indikatot Tingkat Laba: Yee Cost Plus Agohsu (NCPM

NG, Yama Perusahaan 2017 2016 201% Rata-rata

Tertimbang

Po agan Ga Pe aan

Le Pemesan Psi Do. | 03 oo asal

Poe Pee NN an an aa

Pos In aa aan Pe

Po eee Erna Pe

Poo ofa ee boa Pe po

Poe Pe Pe

Mg gg Pe gg awam an ee

Ng Dn Go aa bahwa berdasarkan hasil pengujian tersebut diperoleh rentang kewajaran interkuartil yang berada di antara 4,40% hingga 9,28% dengan nilai tengah sebesar 7,13%. Dengan demikian mark-up 5% dari total biaya yang diterapkan dalam pembayaran jasa manajemen Pemohon Banding kepada ZSEA telah berada dalam rentang kewajaran.

Dengan demikian, berdasarkan rentang kewajaran yang dibentuk dari perusahaan pembanding yang sebanding dengan ZSEA, dapat disimpulkan bahwa mark up 5% atas biaya jasa manajemen yang ditagihkan oleh ZSEA kepada Pemohon Banding pada dasarnya sudah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Selain itu, Terbanding juga sudah mengakui eksistensi pemberian jasa oleh ZSEA kepada Pemohon Banding sebagaimana disampaikan dalam Risalah Pembahasan “maka tim pemeriksa berpendapat terdapat bukti yang meyakinkan bahwa layanan tersebut memang diberikan”

Dengan demikian, setidaknya 2 (dua) elemen penting terkait pembuktian kewajaran dan kelaziman transaksi jasa Pemohon Banding dengan ZSEA sudah terpenuhi yaitu (1) eksistensi pemberian jasa dan (2) mark- up wajar yang dibandingkan dengan NCPM perusahaan penyedia jasa sebanding lainnya. Adapun terkait pembuktian dan penjelasan manfaat jasa manajemen dari ZSEA akan Pemohon Banding sampaikan pada poin argumen 1.2.2. Surat Permohonan Banding ini.

Selanjutnya, mempertimbangkan bahwa pengujian kewajaran Pemohon Banding telah sesuai dengan ketentuan PER-22/2013 jo. SE-50/2013 tentang langkah penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha bagian Transaksi Jasa Intra-Grup. maka pengujian kewajaran yang dilakukan Pemohon Banding telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan sudah semestinya Pemohon Banding dapat membebani jasa manajemen kepada pihak afiliasi tersebut. Basis penagihan dengan mark-up tersebut dan keperluan untuk mempertimbangkan jenis transaksi dalam melakukan pengujian kewajaran yang dilakukan Pemohon Banding juga telah sesuai dengan pedoman OECD dan juga pedoman jurnal internasional sebagai berikut. OECD Transfer Pricing Guidelines Tahun 2022. Chapter VII: Intra-Group Services, Paragraf 7.29.

“7.29. In trying to determine the arm’s length price in relation to

intragroup services, the matter should be considered both

from the perspective of the service provider and from the perspective of the recipient of the service. In this respect, relevant considerations include the value of the service to the recipient and how much acomparable independent enterprise would be prepared to pay for that service in comparable circumstances, as well as the costs to the service provider.”

Terjemahan bebas:

“7.29. Dalam upaya menentukan harga yang wajar sehubungan dengan jasa intragrup, hal yang perlu dipertimbangkan adalah dari perspektif penyedia jasa dan dari perspektif penerima jasa. Dalam hal ini, pertimbangan yang relevan meliputi nilai jasa bagi penerima jasa dan berapa banyak perusahaan independen yang sebanding bersedia membayar untuk jasa tersebut dalam situasi yang sebanding, serta biaya yang harus ditanggung oleh penyedia jasa.”

Marc Linnenbaum, Stefan Stillhart. Pratical Aspects of Management Service Fees in Multinational Groups. IBFD, International Transfer Pricing Journal. July/Agustus 2012. Halaman 262 & 265.

“In principle, this cost markup must bear up against the results of a benchmark to be performed, whereas experience shows that typically agreed markups fall within a range of 3-10%, often around 5%

...

Next, an adequate markup must be identified in order to allow the service provider to derive an arm’s length profit.”

Terjemahan bebas:

“Pada prinsipnya, markup biaya harus sesuai dengan hasil pembandingan yang akan dilakukan, sementara praktik yang ada menunjukkan bahwa biasanya markup yang disepakati berada dalam kisaran 3-10%, seringkali sekitar 5%.

...

Selanjutnya, markup yang memadai harus diidentifikasi untuk memungkinkan penyedia layanan memperoleh keuntungan yang wajar.”

Dengan demikian berdasarkan pedoman yang disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa ZSEA lebih tepat untuk menjadi pihak yang diuji (tested party) dalam transaksi afiliasi pemanfaatan jasa manajemen Pemohon Banding dari ZSEA, sehingga argumentasi Terbanding terkait dengan kompleksitas pihak yang diuji seharusnya tidak relevan dengan pengujian transaksi jasa manajemen Pemohon Banding.

1.2.5.bahwa Kerugian yang Dialami Pemohon Banding Tidak Serta Merta

Disebabkan Karena Pembayaran Jasa Manajemen Kepada Afiliasi, Karena Kerugian Turut Dialami oleh Banyak Perusahaan Dalam Bisnis e-Commerce

bahwa sebagai pelaku bisnis pada sebuah industri baru, yaitu e- commerce B2C, Pemohon Banding masih memerlukan banyak biaya, khususnya biaya sehubungan dengan penetrasi pasar sebagaimana dijelaskan dalam Paragraf 1.135 OECD TP Guidelines 2022:

“Business strategies also could include market penetration schemes. A taxpayer seeking to penetrate a market or to increase its market share might temporarily charge a price for its product that is lower than the price charged for otherwise comparable products in the same market. Furthermore, a taxpayer seeking to enter a new market or expand (or defend) its market share might temporarily incur higher costs (e.g., due to start-up costs or increased marketing efforts) and hence achieve lower profit levels than other taxpayers operating in the same market.”

Terjemahan:

“Strategi bisnis juga bisa mencakup skema penetrasi pasar. Wajib pajak yang berusaha menembus pasar atau untuk meningkatkan pangsa pasarnya mungkin sementara akan mengenakan harga yang lebih rendah untuk produknya dari harga yang dikenakan untuk produk lain yang sebanding di pasar yang sama. Lebih

lanjut, wajib pajak yang ingin memasuki pasar baru atau memperluas (atau mempertahankan) pangsa pasarnya mungkin secara sementara akan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi (misalnya karena biaya awal atau peningkatan upaya pemasaran) dan karenanya mencapai tingkat laba yang lebih rendah daripada pembayar pajak lainnya yang beroperasi di perusahaan yang sama. pasar."

Berdasarkan uraian tersebut, diketahui Pemohon Banding mengemban biaya yang besar untuk melakukan penetrasi pasar, sebagaimana biaya tersebut juga diemban oleh seluruh pelaku bisnis e-commerce, sehingga menyebabkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku bisnis sektor e-commerce.

bahwa dilansir melalui artikel opini yang ditulis pada awal tahun 2025 oleh Prof. Dr. Rahma Sugihartati, Dra., M.Si, guru besar FISIP di Universitas Airlangga,3 perkembangan bisnis e-commerce tidak sesuai seperti yang sebelumnya diharapkan, sebagaimana dikutip berikut ini:

“Memasuki tahun 2024, euforia perkembangan bisnis e-commerce tampaknya benar-benar mencapai anti klimaks. Ekonomi digital yang semula digadang-gadang bakal menjadi tulang punggung perkembangan bisnis di Indonesia, ternyata kenyataan di lapangan tidak seperti yang diharapkan.

Dalam 10 tahun terakhir, sejumlah platform e-commerce dilaporkan telah gulung tikar.

…

Para pelaku bisnis e-commerce yang berkembang karena mendapatkan suntikan dana dari investor lokal maupun asing, pelan-pelan mulai menyadari bahwa pasar daring cenderu stagnan bahkan berkurang. Pertumbuhan platform e-commerce yang luar biasa pesat akhirnya mencapai titik jenuh.

Mereka tidak lagi sekedar hanya menanamkan modalnya untuk bisnis e-commerce, tapi mulai melihat situasi pasar yang tidak lagi

3 Rahma Sugihartati, 2025, “Bisnis e-Commerce Gulung Tikar”, https://insight.kontan.co.id/news/bisnis-e-commerce-gulung-tikar

bersahabat. Persaingan antarplatform e-commerce yang makin ketat menyebabkan bisnis belanja daring mulai mengalami titik jenuh.”

Berdasarkan opini yang disampaikan oleh guru besar Universitas Airlangga tersebut, dapat disimpulkan bahwa sampai dengan tahun 2024 pun bisnis e-commerce di Indonesia belum mencerminkan keadaan pasar yang stabil dan sebaliknya mengalami titik jenuh yang disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah karena persaingan bisnis yang begitu ketat.

bahwa di pasar Indonesia, pelaku bisnis e-commerce diketahui juga sulit untuk memperoleh margin dan beberapa pelaku e-commerce lainnya juga mengalami gulung tikar ataupun melakukan PHK untuk mengurangi beban operasional.

Berikut Pemohon Banding sampaikan penelusuran mandiri berdasarkan laporan keuangan perusahaan e-commerce listed dalam Bursa Efek Indonesia.

Tabel 1.2.5.1. Trend Margin Laba Bersih Perusahaan e-Commerce di

Indonesia

*Per-September 2024

Sumber: Laporan Keuangan, olahan Pemohon Banding

Berdasarkan tabel tersebut di atas, diketahui hampir seluruh perusahaan e-commerce yang telah go-public di Indonesia sejak tahun 2019 hingga 2024, selalu mengalami kerugian.

Lebih lanjut, atas penelusuran mandiri melalui berbagai literatur artikel, terdapat beberapa pemberitaan yang menggambarkan kondisi pasar e- commerce di Indonesia, sebagai berikut:

1. Berdasarkan artikel berita oleh Ananda Ridho Sulistya, 2024, “Kisah Jatuh Bangunnya Bukalapak”, diketahui Bukalapak terus menerus mengalami kerugian hingga akhirnya menutup beberapa lini usaha. “Pada 2018, Bukalapak secara resmi mengumumkan menjadi salah satu perusahaan rintisan yang meraih status unicorn dengan valuasi US$ 1 miliar, dan membuatnya menjadi yang keempat di Indonesia selain Gojek, Traveloka, dan Tokopedia.

Meski begitu, pada 2019 Bukalapak dikabarkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada beberapa karyawannya demi terus bisa bertahan dalam persaingan bisnis perusahaan e- commerce. Saat itu, Bukalapak merumahkan sebanyak 10 persen dari total karyawannya.

Pada Oktober 2024, Bukalapak akan menghentikan kegiatan sekaligus menutup sejumlah lini usaha atau anak usaha dalam waktu dekat. Aksi korporasi ini juga diakui akan berdampak pada karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam lini usaha yang bakal ditutup itu.”

2. Berdasarkan artikel berita oleh Teguh Sri Pambudi, 2024, “Lazada Mencapai Titik Balik: Cetak Laba Pertama Sejak Didirikan!”, diketahui Lazada baru memperoleh keuntungan pada Juli 2024 setelah beroperasi sejak 2012.

“Setelah lebih dari satu dekade beroperasi di pasar e-commerce yang kompetitif di Asia Tenggara, Lazada akhirnya mencapai tonggak penting dalam sejarah perusahaannya. Pada 13 Agustus 2024, CEO Lazada, James Dong, mengumumkan bahwa perusahaan telah berhasil mencapai EBITDA positif pada Juli 2024—pertama kalinya sejak Lazada didirikan pada tahun 2012. Pasar e-commerce di Asia Tenggara telah berubah drastis dalam dua tahun terakhir, dengan munculnya pesaing baru yang agresif serta perubahan besar dalam struktur internal Alibaba. Selain itu, perkembangan AI generatif mulai mempengaruhi platform e-

commerce masa depan, membuat transformasi menjadi kebutuhan yang tak terelakkan bagi pemain lama seperti Lazada dan Shopee. Lazada, bersama induk terdekatnya, Alibaba International Digital Commerce Group (AIDC), menyadari bahwa mereka perlu meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan untuk tetap kompetitif. Tantangan terbesar adalah menyeimbangkan kebutuhan antara sentralisasi dan lokalisasi, terutama mengingat Lazada mengoperasikan pasar lokal di enam negara berbeda dengan kebutuhan logistik yang harus diorganisir secara lokal.”

3. Berdasarkan artikel berita oleh Agustinus Rangga Respati, 2024, “Induk Shopee dan SeaBank Cetak Laba untuk Pertama Kali”, diketahui Sea Limited (Shopee) baru memperoleh keuntungan pada Juli 2024 setelah beroperasi sejak 2009.

“Raksasa teknologi Asia Tenggara Sea Limited membukukan keuntungan untuk pertama kalinya di tengah persaingan ketat melawan perusahaan milik Alibaba yakni Lazada dan TikTok. Laba bersih Sea Limited tercatat 162,7 juta dollar AS sepanjang 2023. Pada tahun sebelumnya, perusahaan menelan rugi bersih senilai 1,7 miliar juta dollar AS. CEO Sea Limited Forrest Li menjelaskan, sebelumnya sebagian operasional Sea tidak menghasilkan keuntungan dan mengalami kerugian miliaran dollar AS sejak didirikan pada 2009.

Sedikit catatan, Sea Limited beroperasi di pasar Asia Tenggara dan memiliki bisnis di bidang e-commerce yakni Shopee, jasa keuangan dengan SeaMoney, dan gim bernama Garena.”

Berdasarkan kutipan dari berita-berita yang Pemohon Banding sampaikan di atas, dapat diketahui bahwa secara umum perusahaan yang bergerak dalam industri e-commerce mengalami kesulitan untuk memperoleh keuntungan, kerugian yang dialami oleh pelaku bisnis e- commerce disebabkan oleh persaingan bisnis di Indonesia yang sengit sehingga mengalihkan tujuan perusahaan e-commerce dari mencari laba kepada perluasan pasar.

Salah satu strategi perluasan pasar adalah dengan strategi “money- burning marketing”, sebagaimana disebutkan literatur Yoesoep Edhie Rachmad, 2022.

“The money-burning marketing strategy implemented by start-ups is to burn the money or budget they have to give to consumers to expand the market and increase the number of users. The Startups did it in various ways, namely:

(1) large-scale promotions by advertising on social media such as Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube to introduce their products. Some of these social media ads are very large and cost money to eat into budgets.

(2) provide many vouchers, discounts, and super cheap packages to their users. They will also have different promotional packages for new and existing users.

(3) provided a lot of vouchers in theform of freeshipping, freeconsultation, and discounts on some products.

(4) cashback, profit points, and coins through special games, which often make consumers addicted to following them.

(5) Startups want to appear very generous in the eyes of customers, offering freebies, coupons, discounted prices, and very cheap packages when executing a cash-burning strategy. This fact is done not only to expand the market but also to attract customers from competitors to switch to their company's products.”

Terjemahan bebas:

“Strategi pemasaran bakar uang yang diterapkan oleh perusahaan rintisan adalah membakar uang atau anggaran yang harus mereka berikan kepada konsumen untuk memperluas pasar dan meningkatkan jumlah pengguna.

Perintis melakukannya dengan berbagai cara, yaitu:

(1) promosi besar-besaran dengan beriklan di media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube untuk

memperkenalkan produk mereka. Beberapa iklan media sosial ini sangat besar dan memakan banyak biaya.

(2) menyediakan banyak voucher, diskon, dan paket super murah untuk para penggunanya. Mereka juga akan memiliki paket promosi yang berbeda untuk pengguna baru dan yang sudah ada.

(3) menyediakan banyak voucher dalam bentuk pengiriman gratis, konsultasi gratis, dan diskon untuk beberapa produk.

(4) cashback, poin keuntungan, dan koin melalui permainan khusus, yang seringkali membuat konsumen ketagihan untuk mengikutinya.

(5) Perusahaan rintisan ingin terlihat sangat murah hati di mata pelanggan, dengan menawarkan barang gratis, kupon, potongan harga, dan paket yang sangat murah ketika menjalankan strategi pembakaran uang tunai. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk memperluas pasar tetapi juga untuk menarik pelanggan dari kompetitor untuk beralih ke produk perusahaan mereka.”

Dengan demikian, berdasarkan kerugian yang turut dialami seluruh perusahaan dalam bisnis e-commerce, kerugian yang Pemohon Banding alami merupakan lazim karena industri bisnis e-commerce memerlukan banyak biaya untuk melakukan penetrasi pasar dan berkompetisi dengan banyak pesaing, bukan semata-mata dikarenakan pembayaran jasa manajemen kepada pihak afiliasi.

1.2.6.bahwa Pengujian Kewajaran dan Kelaziman Usaha yang Dilakukan oleh

Terbanding Tidak Sesuai dengan Kaidah dan Pedoman Pengujian Kewajaran dan Kelaziman Usaha yang ada

Tanpa bermaksud mengurangi argumentasi yang telah Pemohon Banding sebutkan bahwa ZSEA merupakan tested party yang lebih sesuai dalam menguji transaksi pemanfaatan jasa manajemen (merujuk pada argumentasi poin 1.2.4.) dan atas jasa manajemen yang diberikan

ZSEA sudah memberikan manfaat yang cukup bagi Pemohon Banding (merujuk pada argumentasi poin 1.2.2.) bahwa terdapat perbedaan teknik pengujian kewajaran dan kelaziman usaha yang dilakukan antara Pemohon Banding dengan Terbanding atas transaksi afiliasi yang dilakukan Pemohon Banding pada tahun pajak 2019. Berikut rincian perbedaan pengujian kewajaran dan kelaziman usaha.

Tabel 1.2.6.1. Perbedaan Pengujian PKKU atas Transaksi Afiliasi Pemohon Banding

Tahun 2019

Adapun tanpa mengurangi argumentasi bahwa pengujian kewajaran dan kelaziman usaha yang Pemohon Banding lakukan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Penentuan Harga Transfer Tahun 2019 telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, Pemohon Banding tidak menyetujui pengujian kewajaran yang dilakukan Terbanding karena menyalahi pedoman pengujian kewajaran dan ketentuan perpajakan yang ada sebagaimana diuraikan berikut ini. A. Terbanding Inkonsisten Dalam Menggunakan Tahun Pengujian dalam Penerapan PKKU yang Dilakukannya, Sehingga Memberikan Ketidakpastian Penerapan PKKU bagi Pemohon Banding

Diketahui dalam melakukan pengujian kewajaran dan kelaziman usaha, Terbanding inkonsisten dalam menggunakan rentang pengujian tahun 2015-2017 dan 2016-2018. Berikut kertas kerja pengujian kewajaran yang digunakan Terbanding dalam melakukan pengujian kewajaran.

Tabel 1.2.6.2. Tabel Perhitungan Kewajaran Terbanding

11 CHIKUMA & CO.,LTD.Japan2,67%#N/A2,67%

bahwa menurut hemat Pemohon Banding, pemilihan data keuangan multiple-year sebagaimana dilakukan Terbanding adalah hal yang tidak wajar dan lazim ditemukan dalam proses benchmarking untuk pengujian PKKU.

bahwa sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas, beberapa perusahaan pembanding memiliki keterangan “#N/A” menggunakan data yang bernilai “#N/A” tersebut dengan cara menggunakan dua rentang waktu pengujian, yaitu 2015-2017 dan 2016-2018. Dengan demikian, Terbanding tidak berdasar dalam melakukan pengujian kewajaran dengan metode tersebut, karena tidak ada

pedoman/ketentuan perpajakan yang menganjurkan penggunaan dua rentang kewajaran.

Atas koreksi Terbanding tersebut justru akan merugikan Pemohon Banding karena Pemohon Banding tidak memperoleh kepastian hukum untuk melakukan pengujian kewajaran dan kelaziman usaha kedepannya. Oleh karenanya Pemohon Banding memohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk membatalkan koreksi Terbanding karena tidak berdasar dan memberikan ketidakpastian hukum bagi Pemohon Banding.

B. Perusahaan Pembanding yang Digunakan oleh Terbanding Tidak

Sebanding dengan Kegiatan Usaha Pemohon Banding, Sehingga Tidak Andal Untuk Digunakan dalam Pengujian Kewajaran dan Kelaziman Usaha bahwa dalam melakukan pengujian kewajaran dan kelaziman usaha, Terbanding menggunakan 28 perusahaan pembanding dalam industri retail produk pakaian.

Berdasarkan penelusuran mandiri Pemohon Banding menggunakan TP Catalyst update release 106 – Januari 2019, berikut alasan ketidaksetujuan atas perusahaan pembanding yang digunakan oleh Terbanding.

Tabel 1.2.6.3. Rincian Ketidaksetujuan Perusahaan Pembanding Terbanding

- ‘ ws + : Rone 4

\ ss GEL :

we we ¥ . ~~ 7 BETTS : kita -

yp Sees RE

BS. ge eas

PEN eee SS

Bang Bon area Phutthamonthon

Sai 4 area

Ma KAA Sa Fr reo » "7. oe

Don Mueang area Chum Phae rice District, Khon

8 wwe Kaen

Mew AN S5. 5. uda

Seoul Namhyeon Branch .

BL Sant anu Gednge ge Sel. Ket eplas Maryse bo

Seoul Sangbong Branch .

TE SAN an ang renang Sen. datar Sanghang Sras es

Gayang Store .

Gangdong Branch .

cmeclisGacydecs Baar 4a Cas shosdsag Tasadoaaa. S22

Gangseo Store .

Geumcheon Branch .

Berdasarkan alasan ketidaksetujuan yang Pemohon Banding sampaikan di atas, diketahui bahwa perusahaan pembanding yang digunakan oleh Terbanding untuk pengujian PKKU seluruhnya tidak memiliki kesebandingan dengan Pemohon Banding, sehingga tidak andal untuk digunakan dalam pengujian kewajaran dan kelaziman usaha, maka demikian sudah semestinya pengujian kewajaran dan kelaziman usaha dilakukan sesuai dengan sebagaimana Pemohon Banding lakukan dalam Dokumen Lokal Penentuan Harga Transfer 2019 yang telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon Banding sampaikan di atas, jumlah koreksi Penyesuaian Fiskal Positif menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp0, (NIHIL)

IV. Kesimpulan bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa:

1. Surat Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 27 UU KUP serta pasal 35, 36, dan 37 UU Pengadilan Pajak.

2. bahwa Pemohon Banding Dapat Menunjukkan Manfaat atas Jasa Manajemen yang Diberikan oleh Pihak Afiliasi, sebagaimana Terbanding telah akui bahwa terdapat eksistensi yang nyata atas pemanfaatan jasa manajemen, serta manfaat yang nyata sebagaimana tertuang dalam Dokumen Lokal Penentuan Harga Transfer Tahun 2019.

3. Penetapan Harga Transaki Jasa Manajemen Pemohon Banding dengan Zalora South East Asia Pte. Ltd. Menggunakan Metode Indirect Cost Charging Diakui oleh Ketentuan Perpajakan di Indonesia, maka koreksi Terbanding dengan dalil seharusnya pembayaran jasa manajemen didasarkan pada man-hour cost dan tidak mengakui pembayaran secara key allocation sebagaimana telah disepakati Pemohon Banding dan Pihak Afiliasi adalah keliru dan tidak berdasar.

4. bahwa Transaksi yang Diuji adalah Transaksi Jasa Manajemen, Oleh Karenanya Alasan Terbanding Terkait Pemilihan Tested Party yang Memiliki Fungsi Lebih Sederhana Tidak Tepat dalam Konteks Pengujian Kewajaran Harga (mark up) Transaksi Jasa, bahwa pemilihan tested party merupakan konsekuensi logis dari jenis transaksi yang dilakukan, dalam hal transaksi yang diuji merupakan jasa manajemen, maka lebih tepat bila melakukan pengujian dengan tested party yang menyediakan jasa manajemen.

5. bahwa Kerugian yang Dialami Pemohon Banding Tidak Serta Merta Disebabkan Karena Pembayaran Jasa Manajemen Kepada Afiliasi, Karena Kerugian Turut Dialami oleh Banyak Perusahaan Dalam Bisnis e- Commerce, bahwa faktanya perusahaan dalam industri e-commerce di Indonesia pun belum memperoleh laba, sehingga kerugian yang dialami Pemohon Banding bukan serta-merta disebabkan oleh transaksi afiliasi.

6. bahwa Pengujian Kewajaran dan Kelaziman Usaha yang Dilakukan oleh Terbanding Tidak Sesuai dengan Kaidah dan Pedoman Pengujian Kewajaran dan Kelaziman Usaha yang ada, terdapat inkonsistensi

penggunaan rentang tahun pengujian oleh Terbanding, serta perusahaan pembanding yang digunakan Terbanding tidak memiliki kesebandingan dengan Pemohon Banding.

Berdasarkan uraian dan alasan sebagaimana disebutkan di atas, kiranya dapat menjadi dasar yang kuat bagi Majelis Hakim untuk membatalkan koreksi yang dilakukan Terbanding. Dengan demikian, perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pemohon Banding yang seharusnya adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1 Penghitungan Pajak Menurut Pemohon Banding

V. Petitum bahwa berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan dan fakta-fakta hukum dari Pemohon Banding sebagaimana yang telah diuraikan di atas, demi keadilan dan kepastian hukum, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Pajak Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan dengan amar putusan, sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

2. Membatalkan koreksi Terbanding sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-00780/KEB/PJ/WPJ.04/2024 tanggal 30 Desember 2024; dan

3. Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang Pemohon Banding ajukan sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding.

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S- 00178/SUB-CT/WPJ.04/2025 tanggal 17 Juni 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Penelitian Persyaratan Formal

1. Persyaratan Formal bahwa berdasarkan penelitian surat banding Pemohon Banding Nomor 180/DDTC-2B/III/2025 tanggal 27 Maret 2025 yang diterima di Pengadilan

Pajak tanggal 27 Maret 2025 (via e-tax court tanggal 27 Maret 2025) diketahui hal-hal sebagai berikut:

Ya Tidak a. Banding diajukan dengan surat banding dalam v

Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;

b. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan v sejak tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;

c. Banding diajukan di luar jangka waktu 3 (tiga) bulan karena keadaan di luar kekuasaan Pemohon Banding dengan dilampiri bukti pendukung adanya keadaan di luar kekuasaan Pemohon Banding;

d. Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat v banding;

e. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang v jelas;

f. Banding diajukan dengan mencantumkan tanggal v diterima Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-

00780/KEB/PJ/WPJ.04/2024 tanggal 30 Desember 2024 yang dikirim via Pos tanggal 30 Desember 2024;

g. Surat banding dilampiri salinan surat keputusan yang v dibanding, yaitu Surat Keputusan Terbanding Nomor

KEP-00780/KEB/PJ/WPJ.04/2024tanggal30 Desember 2024;

h. Bukti Pembayaran:

Untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya:

- Surat banding dilampiri bukti pembayaran 50% atas pajak yang terutang:

- Surat banding tidak dilampiri bukti pembayaran pajak karena tidak ada pajak yang terutang;

Untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya:

- Surat banding dilampiri bukti pembayaran atas pajak yang masih harus dibayar sesuai yang telah disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan;

- Surat banding tidak dilampiri bukti pembayaran v pajak karena tidak ada pajak yang masih harus dibayar yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan;

i. Surat Banding ditandatangani oleh Yusuf Wangko

Ngantung bertindak selaku:

- Pemohon Banding;

- Ahli Warisnya;

- Pengurus yang berkedudukan di Indonesia;

- Pengurus yang tidak berkedudukan di Indonesia;

- Kuasa Hukumnya dengan dilampiri surat kuasa v khusus;

j. Penandatanganan surat banding:

- Berkedudukan di Indonesiav

- Melampirkan bukti keberadaan pada saat penandatanganan surat banding k. Surat keputusan yang diajukan banding bukan merupakan objek yang dapat diajukan banding.

2. Kesimpulan Pemenuhan Persyaratan Formal bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan pada angka 1, maka permohonan Banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)

serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sepanjang tidak ditemukan data dan informasi lain;

II. Analisa Pokok Sengketa bahwa setelah membaca surat banding, mempelajari Laporan Penelitian Keberatan, berkas surat-menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, surat keberatan pemohon banding, dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari pemohon banding sebagai berikut:

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

bahwa alasan yang mendasari banding atas masing-masing koreksi yang diajukan banding tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp157.607.174.083,-

Menurut Terbanding

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), mengatur antara lain:

Pasal 12 ayat (2)

Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 12 ayat (3)

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

Pasal 13 ayat (1)

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam hal sebagai berikut:

a) terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar;

b) Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

c) terdapat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen);

d) terdapat kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 yang tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang;

e) kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a); atau f) Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan atau telah mengkreditkan Pajak Masukan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6e) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

Pasal 13 ayat (2)

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 13 ayat (3)

Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administratif berupa:

a) bunga dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 (satu) Tahun Pajak;

b) bunga dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut;

c) kenaikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar; atau d) kenaikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor.

Pasal 28 ayat (1)

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.

Pasal 29 ayat (3)

Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

a) memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,

dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

b) memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c) memberikan keterangan lain yang diperlukan.

Pasal 29 ayat (3b)

Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.

Pasal 25 ayat (1)

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

a) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;

c) Surat Ketetapan Pajak Nihil;

d) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau e) pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 26 ayat (1)

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

Pasal 26A ayat (4)

Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga,

pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), mengatur antara lain:

Pasal 4 ayat (1)

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Pasal 6 ayat (1)

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Pasal 9 ayat (1)

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan.

Pasal 18 ayat (3)

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode

harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya. Pasal 18 ayat (4)

Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;

b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat

3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 Tentang Jenis

Dokumen dan/atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak Yang Melakukan Transaksi Dengan Para Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya

4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 Tentang

Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

5 Surat Edaran Nomor SE-50/PJ/2013 Tentang Petunjuk Teknis

Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

2. Data dan fakta

1) Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdapat koreksi Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp159.648.424.081.

2) Karakteristik usaha Pemohon Banding berdasarkan hasil pemeriksaan adalah

lim, Wajib Pajak im, Pemeriksa Pajak

2 Dovieact aa ty 2 Ternati Bar Sar i. Laindsin. Perusahaan Perts sangan Esturara i. Lair-lain. Perusahaan Peta sangan Estu sara

.. Tia. Gapst Cissfinizi-an . NS: Dapat Cisefinisian

3) dalam TP Doc Lokal Pemohon Banding, yang menjadi tested Party adalah Pihak Afiliasi di Luar Negeri (ZSEA).

4) Berdasarkan Permintaan Data Exchange Of Information ke Direktorat Perpajakan International dengan Nota Dinas nomor ND- 1323/KPP.0413/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dan dijawab oleh direktorat Pl dengan Nota Dinas Nomor ND-497/EOI/PJ.14/2023 tanggal 23 Agustus 2023, dimana terdapat informasi bahwa ZSEA memiliki Intangible Property. artinya bahwa ZSEA memiliki fungsi lebih komplek daripada Pemohon Banding.

Soon reset Pant ta Ft at

Sete Erbe Tenan Pena nan

Sop Saat eat ae 3 capper IN

1 Penca an not

Pa Pora pe ttt

Oe oe Irta Da LAI KL Aa Tota:

Shoe pes snes LA an tes so ' Pa SL mod Do tr vl ta “

Ate! rapet wn poclooar =

. Papa waa ae

Na Pa aa Kari Pa Lana

Sutra Mes Tag Dan Ana In sian: er Ce ba z BE caput

5) Tim Penelaah Keberatan telah melakukan permintaan peminjaman data kepada Pemohon Banding sebagai berikut:

 Surat Permintaan Pertama nomor S-784/WPJ.04/2024 tanggal 1 Oktober 2024.

6) Tim Penelaah Keberatan telah mengundang Pemohon Banding untuk melakukan pembahasan atas Sengketa Perpajakan melalui surat undangan pembahasan nomor UND-262/WPJ.046/2024 tanggal 5 Agustus 2024.

Pemohon Banding menghadiri undangan tersebut dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan Dengan Wajib Pajak nomor BA-406/WPJ.046/2024 tanggal 14 Agustus 2024.

3. Pendapat Terbanding dalam Keberatan

1) Pemenuhan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh a) bahwa dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.

b) bahwa dalam penjelasan Pasal 18 ayat (3) UU PPh menyatakan bahwa Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak dengan cara, antara lain melaporkan penghasilan kurang dari semestinya, melaporkan biaya melebihi dari semestinya, melaporkan laba usaha yang terlalu kecil dibandingkan kinerja keuangan Wajib Pajak lainnya dalam bidang usaha yang sejenis, atau melaporkan rugi usaha

secara tidak wajar meskipun Wajib Pajak telah melakukan penjualan secara komersial selama 5 (lima) tahun. Dalam hal demikian, Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau biaya sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.

c) Indikasi Pemohon Banding untuk melakukan penghindaran pajak melalui skema transfer pricing adalah sebagai berikut:

- Ringkasan transaksi afiliasi adalah sebagai berikut :

(Angka disajikan dalam Rupiah Kecual dinyatakan lan}

No. Jenis Transaksi Mitra Yurisdiksi | Nilai Transaksi Jenis Hubungan

Afiliasi Transaksi | NN ' Istimewa

1 Beban lasa ZSEA Singapura 145.141.507.244 | Entitas c: bawah

Manaiemen | penguasaan yang

2 Pendapatan Jasa PT FMI Indonesia 339.659.226.206 | Entitas cd. bawan

Manalemen | penguasaan yang

3 Besan Komis: | | 32087.775.145 | sama

- adanya perbedaan tarif PPh Badan antara negara Indonesia dengan Singapura, sehingga terdapat indikasi Pemohon Banding untuk melakukan penghidaran penghindaran pajak melalui skema transfer pricing.

2) Di dalam TP doc Pemohon Banding, yang menjadi tested Party adalah Pihak Afiliasi di Luar Negeri (Zalora South East Asia PTE LTD (ZSEA).

3) Berdasarkan Permintaan Data Exchange Of Information ke Direktorat Perpajakan International dengan Nota Dinas nomor ND- 1323/KPP.0413/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dan dijawab oleh direktorat Pl dengan Nota Dinas Nomor ND-497/EOI/PJ.14/2023 tanggal 23 Agustus 2023, dimana terdapat informasi bahwa ZSEA memiliki Intangible Property. artinya bahwa ZSEA memiliki fungsi lebih komplek daripada Pemohon Banding.

4) Berdasarkan Hasil pengujian terhadap TP Doc Pemohon Banding. Tim Pemeriksa tidak dapat menggunakan data pembandlng menurut TP Doc Pemohon Banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Berdasarkan Lampiran SE-50/PJ/2013, disebutkan

Ketika Pemeriksa Pajak menerapkan metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus atau metode laba bersih transaksional maka Pemeriksa Pajak harus terlebih dahulu menentukan pihak yang akan

diuji (tested party). Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan pihak yang diuji antara lain:

- Pihak yang diuji umumnya adalah pihak yang memiliki fungsi yang lebih sederhana (less complex function), contohnya: pihak yang tldak memiliki unique/valuable Intangible property.

- Apabila pihak yang diuji berada di luar negeri, Pemeriksa Pajak agar meyakini keandalan atas lnformasi terkait pihak yang diuji, misalnya dengan melakukan permintaan data/lnformasi laporan keuangan atau data lainnya kepada Wajib Pajak dan/atau melakukan pertukaran lnformasi (exchange of information) dengan competent authority di negara terkait.

- Dalam hal Pemeriksa Pajak tidak dapat meyakini keandalan dan kecukupan lnformasi dari pihak afiliasi di luar negeri yang akan diuji maka Pemeriksa Pajak dapat memilih Wajib Pajak atau pihak afiliasi lainnya sebagai pihak yang akan diuji.

Berdasarkan OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022 Chapter III : COMPARABILITY ANALYSIS, A.3.3. Choice of the tested party Paragraph 3.18 disebutkan bahwa:

When applying a cost plus, resale price or transactional net margin method as described in Chapter II, it is necessary to choose the party to the transaction for which a financial indicator (mark-up on costs, gross margin, or net profit indicator) is tested. The choice of the tested party should be consistent with the functional analysis of the transaction. As a general rule,the tested party is the one to which a transfer pricing method can be applied in the most reliable manner and for which the most reliable comparables can be found, i.e. it will most often be the one that has the less complex functional analysis.

5) Berdasarkan Aturan dan Fakla Pemeriksaan tersebut, Tim Pemeriksa tidak dapat menguji kewajaran transaksi terkait jasa manajemen dengan menggunakan Tested Party ZSEA Dalam pengujian, tim pemeriksa mengubah tested party menjadi Pemohon Banding.

6) Tim Pemeriksa melakukan pencarian Data Pembanding menggunakan database TP Catalyst, update Release 106 - January 2019 dengan data diunduh tanggal 19/09/2023 4:19:49 AM, dengan kriteria pencarian otomatis sebagai berikut :

a. Kode industri

Untuk mengelompokkan industri-industri sesuai dengan bidang usahanya, maka digunakan kode US SIC, NACE Rev. 2, dan NAICS 2017. Pemohon Banding bergerak di bidang Perdagangan retail produk Fashion melalui media e-commerce, seperti alas kaki, pakaian, dan aksesoris (seperti kacamata, perhiasan,tas) . Pemohon Banding membeli produknya dari pihak ketiga dan dijual kepada customer end user. Untuk mendapatkan pembanding yang tepat, dilakukan pemilihan berdasarkan jenis produk yang diperdagangkan :

US-SIC Cade 5130 Wheesae-Assas! Face Goode & Voto 5309 Beta Gesera Werchaigee Stores 5621 Seta--lMenes & Cota Stores 5651 Beta an Cotas Borer 5561 Getae-Shee Stee

S700 RetaHevie Furious, Fuenehvige & Egugieat Stores

Kode NACE 4642 Whelssa'e of Mera aad Footear 4645 Whe-sea-e of Fede and Cogvietes

NAICS 2017 4461 Sloting Stoves 4482 Shee Steves 4511 Ssehag Goole, Horee aod Web! Lier iied? Stores b. Geografis

Kewajaran harga atas suatu barang atau jasa yang sama dapat bervariasi di lokasi yang berbeda. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kondisi yang sebanding antara transaksi afiliasi dan transaksi independen, maka lokasi geografis yang dipilih adalah yang dapat merefleksikan tingkat kesebandingan pasar diantara kedua transaksi tersebut yaitu perusahaan pembanding di Asia Pasifik.

c. Status Hukum

Dalam mencari perusahaan pembanding yang sebanding, maka hal yang harus dipastikan adalah perusahaan yang dipilih merupakan perusahaan yang berstatus hukum aktif. Sebab, kondisi perusahaan yang berstatus likuidasi atau tidak aktif dapat berpotensi mendistorsi hasil keuangan.

d. Indikator Independensi

Kriteria indikator independensi diperlukan untuk mengeliminasi perusahaan yang tidak independen, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh, yaitu perusahaan yang tercatat memiliki pemegang saham dengan kepemilikan kurang dari 25%. Sejalan dengan hal tersebut, maka digunakan kriteria BvD Indikator Independen A+, A, A- e. Ketersediaan Data Keuangan

Sehubungan dengan analisis transfer pricing, perusahaan yang dapat dipilih sebagai pembanding adalah perusahaan yang memiliki informasi dan data keuangan yang tersedia pada tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018. Serta diperlukan juga data laporan keuangannya.

f. Ketersediaan Informasi

Sehubungan dengan analisis transfer pricing, ketersediaan informasi mengenai gambaran umum kegiatan usaha perusahaan pembanding sangat diperlukan dalam pencarian pembanding potensial, untuk melakukan telaah manual.

Berdasarkan kriteria pencarian otomatis diatas, didapat potensi data pembanding sebanyak 1,969 perusahaan sebagai berikut:

7) Data Pembanding eksternal yang digunakan sebagai pembanding adalah database commercial hasil unduhan Tim Pemeriksa dari Database TP Catalyst sebanyak 1.969 perusahaan. Terhadap 1.969 perusahaan potensi pembanding tersebut, pemeriksa melakukan manual

screening dan memperoleh 28 Perusahaan yang dipilih sebagai pembanding sebagai berikut:

has Cusmarny ruam, | emamtes B 2012 OM 2017 | OM 2016, Ong euts kada an eee

KN TN NA or ee BE No whoa Pi hama Aa sal An mo soe ta the 1 wos wie

Papan TA ha pa we Pages Do. Da mes TT

DI SATA MP Kanan pa ah 4 a a uh ed

2 CEPA, RSNI | " NN —

PAK oe ee LI syne i 1

1 . . 1 — - i 1

ala Ter gels: by

8) Hasil perhitungan operating margin dari perusahaan-perusahaan pembanding menurut pemeriksa diperoleh rentang operating margin yang wajar antara 0,76% sampai dengan 6,76% dengan median 2,97%. Operating margin Pemohon Banding sebesar -20,14 % diluar rentang rentang kewajaran sehingga perlu dllakukan koreksi. Sesuai dengan pasal 18 ayat 3 UU PPh dan Per 22/PJ/2013, pemeriksa menentukan nilai kewajaran menggunakan nilai tengah/median

9) Penghitungan Arm's Length Price (ALP)

Ha atm. F cim. Fameriksa screksi 5 Sales

Isa: 622 797,939 397 Pel ena : cin

Sasana S- asia: Pils ta TT: Pile Psi ce . “ty

Sian liviarggtic ac. Tata Siti EP SEE AI . Be:

S2 cari ee i Sprite Di : Ta (fm Sarece se

‘ho eersa Fi MAAN per . Matari gai rt, “Ap Ear ES as MPa Ir . Ea Iri Dt:

Iraralisi Dereci ee IE sie cit ii Talia as CTE IIS Ta

DFA fete: e.2TF: ELANG

Cfm We Cfm Pemeriksa Koreksi

Other Incomefespenses

Office incar & (sspsnss3 — 1955 Mark UPI 233.659.9726. 206 122492 9043259 "1 - 26.756 921 547,29

Office Expenses:

Met Expense - SEA charges FP” FMI - 22 935564. 903 - ee) 22.039. 5621,

Met Expense -GFG charge PT FMI - 1520.34. 43 - ee) 1.520.364. MM

Other Office exp: 17154. H3 417 : 1715. H3 7 -

3605447. 237 1218, 454. 943 - 2, 386 992,295

Office Inzors rsrupakan Biaya yang ditazihkan kepada PT FMI terkait Jasa ranaj sr em plus mark up 10%, sehingga

#1 perhitungan r-enurut pererikea:

Pp 12.184.549. Fs 11066 Pp 12 IOI MM 3E5

**1 Koreksi biaya Mgt Expenses sejalan dengan koreksi kewajaran Biaya management kepada Zalara South East Asia PTE LD:

10) Matrik Analisa Pengujian Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha atas Transaksi dengan pihak yang memiliki Hubungan Istimewa menurut Pemohon Banding dan Pemeriksa (Terbanding)

11) Dalam surat keberatan, Pemohon Banding menyatakan bahwa Transaksi yang Diuji adalah Transaksi Jasa Manajemen, oleh Karenanya Alasan Pemeriksa Terkait Pemilihan Tested Party yang Memiliki Fungsi Lebih Sederhana Tidak Tepat dalam Konteks Pengujian Kewajaran Harga (mark-up) Transaksi Jasa.

Pemeriksa pajak telah sesuai dengan ketentuan berdasarkan Lampiran SE-50/PJ/2013, yang mengatur bahwa Ketika Pemeriksa Pajak menerapkan metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus atau metode laba bersih transaksional maka Pemeriksa Pajak harus terlebih dahulu menentukan pihak yang akan diuji (tested party). Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan pihak yang diuji antara lain:

Pihak yang diuji umumnya adalah pihak yang memiliki fungsi yang lebih sederhana (less complex function), contohnya: pihak yang tldak memiliki unique/valuable Intangible property.

Zalora South East Asia PTE LTD (ZSEA) dalam laporan keuangannya menyebutkan bahwa ZSEA memiliki Intangible Property. artinya bahwa ZSEA memiliki fungsi lebih komplek daripada Pemohon Banding.

12) Pemohon Banding menyatakan bahwa kerugian yang diperoleh Pemohon Banding secara terus menerus bukan semata-mata dikarenakan pembayaran jasa manajemen kepada pihak afiliasi. Pemohon Banding mengemban biaya start-up yang signifikan untuk melakukan penetrasi pasar di indonesia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Karakteristik usaha Pemohon Banding adalah Fully Fledged Distributor. Hal ini dipertegas oleh Company Profile Pemohon Banding (yang diserahkan oleh Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa:

- Pemohon Banding adalah perusahaan yang bergerak di bidang: (i) perdagangan eceran melalui media untuk komoditi tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi; dan, (ii) perdagangan besar pakaian (akses kepabeanan impor dan ekspor).

- Produk yang dipasarkan antara lain:

OUR BRANDS

Fa cea | GAC LA HOLLISTER ALDO «of

MANGO Pbe rensvoree (CLIN BIRKENSTOCK VORFAI :

CONVERSE*> rILA = =SPRIT Reebok 8 Melissa un blk anello SALECHERS Nama papas - benefit aa puma benefit, FOSSIL figisina VANS Hush Puppies TOPMAN GL Iss

CALVIN KLEIN = NINE WEST &&sesura CASIO

Wrangler STEVE MADDEN » sec SPRINGFIELD supenca Wy

: 20. ig Hi sy Sux ena

-4 iy a Ste le a an . } be ~. - Pa as Fie

- Alur Proses Bisnis PT FEI:

Alur Froses Bisnis PT FEI wn ZALORA "4

Supplier PT FEI Customer a a Lece Dag on (tater tod eT dak - tanpa aa Pete dy '

[ee | het sx "ebawanatar pan mt zo Pe pa eet "mama

— = Ds In ra Ba eect 1

- SE ara DES, TEA LS LUPA T is. SETIA ine

— Sari Ss rar SAAT TS METE SE Tatu FT S Sisi 2° voeced aes Peta Te FI

S57 FE urs relr- sa DES rune ITN Se ce ITN dna E- Es. ret

‘fm ayo Rov Sum To Inn aa FPO SE BR PE “aptr agar hia - Ss fo Sari arina En na a- rc no sea TTS IL tri ar rea are

CAN IS LN NE IR MT EA SI ar IP SE

So Ta mann PRE an ni ANE, TEE EN, ar, nie

2 Saree 2 Mart IS SaItes tt Dari. Teri SIS S5 TS seribu

ROSE rse-s° aires recra FPO Sa KS rec - marth ov ere le

TO Fre AE a lent nat TEE TN renacr rc. ce mowers eoslics 55 om Steen a merce cists. tr ob DB wat rec te AS

Po Tur glia EL TER meircars a Tr yo Tt ba TA mecca cca ee Erna TT FS sere sn nia

V0 FS PE fist. a mea le "Ur gots rs iercatal fensar rec ara nt faites TIT FS

Berdasarkan keterangan di atas diketahui bahwa PT Fashion Enservices Indonesia hanya menjalankan peran sebagai distributor, sedangkan

pemilik aplikasi/website Zalora adalah PT FMI, sehingga yang seharusnya menanggung biaya penetrasi pasar adalah PT FMI selaku pemilik platform.

13) Pemohon Banding menyatakan bahwa kerugian yang dialami Pemohon Banding sangat lazim karena juga turut dialami oleh perusahaan dengan industri e-Commerce di Indonesia. Kerugian seperti ini tidak hanya dialami oleh Pemohon Banding, tetapi juga e-commerce sejenis di Indonesia, seperti BUKALAPAK dan GOJEK TOKOPEDIA yang bahkan telah melakukan Penawaran Saham Perdana (IPO), pada tahun 2020 masih mengalami kerugian sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah. Oleh sebab itu, kerugian yang dialami oleh Pemohon Banding, adalah hal yang lazim terjadi dalam usaha e-commerce

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pemohon Banding bukanlah sebagai pemilik platform, tetapi hanya sebagai pengguna platform. Pemohon Banding usahanya adalah distributor yang menggunakan media platform Zalora milik PT FMI, sehingga tidak tepat apabila Pemohon Banding menyamakan usahanya dengan BUKALAPAK dan GOJEK TOKOPEDIA.

Laporan Keuangan Audit Tahun 2012-2019 Pemohon Banding menunjukkan bahwa pada tahun 2014 hingga 2016, terdapat lonjakan nilai penjualan sampai hampir 2 kali lipat. Kemudian, dari tahun 2016 hingga tahun 2019, nilai penjualan Pemohon Banding juga terus meningkat, pun jika terjadi penurunan, penurunan tersebut tidak terjun curam. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon Banding bergerak progresif dalam meningkatkan nilai penjualannya

2012 2013 2014 2015 2016 TOL? 2018 20149

Harga Poses Penjualan vaessert) | angsur alasdties Do csenrsrasv | otevnaeneset | cetetsegem | Gaeraato |G TRSTAC ID

Beban Operasional:

Umum dan adanuanasi HAs2015) eat ($3602 28h MASA 671 C2 B4BRe58) | (SRISSTBD | Lansia | 355345)

Penjualan daa ciztTswsi (47 4833) RESORT" (55.771 7385 (4.894 9831 tentaser | alae | aaseadts | 686.024)

Pendapatens [seca crevasional Lana bersili (825.<1_] 8518.93 (S721 2995 (5.02 092) ES2ISBe2 | Laacecte | sunesse | ends6ar

Bisya Operasi ($5,150.32) “ag, 257,097" wage 15 85) | (518831 Sati (Moscssae | ceaeragreos | rennssn tas Do i766 925)

Pendapatan /(Biaya) Lain-lain

Pendapatan Iranga $5205 kaan ai a 4001. 115975 246.755 140.050 38.672 S718

Dikarang: pajak fica. atas pendasaran ana - - - (223 3451 Hagen Sea erent BH)

Pendapatan Inanga terch $5225 253 AMS 295,580. 157455 MISA SSL 24

Dampak kom ats mara tang - - - - - - - -

Bahan aun - ARE 1272530) MO 261 "gen Do CLTSLEBS (uas dan -

Tata Fengasata/ Siasa) Lai dar heraih $5205 OF OBES $5079 470,818 Dek (335243 Ih 36 FO 2534 cd? MPI MAY MAAN MAN NAN ENYA HENNA

BADAN ba MASA BAL Sei

Pendapatan (Rugi komprehensif lainnya

FN PP PPP a. Kesimpulan

Dengan demikian, berdasarkan pengujian penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU), dapat disampaikan hal sebagai berikut:

1) Tim peneliti melakukan pengujian penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi afiliasi, bahwa Operating margin Pemohon Banding sebesar - 20,14 % diluar rentang rentang kewajaran.

2) Atas koreksi Operating Margin sesuai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebesar Rp159.994.166.978, dan dialokasikan ke Penyesuaian Fiskal Positif dengan rincian sebagai berikut:

3) Pemeriksa melakukan koreksi negatif atas biaya Mgt Expenses sejalan dengan koreksi kewajaran Biaya Management kepada Zalora South East Asia PTE LTD sebesar Rp2.386.992.895, dengan rincian sebagai berikut:

Cim WP Chm Pameriksa Koraksi

Othorlncoma/axponses

Office Income [expenses + 10% Mark UP) 39.659. 926.206 135.403.006.359 "| - 26.256.921.847,20

Office Expenses:

Mgt Expense -25EA charge PT FMI - 22 949.564.503 - mM) 22.020.564.802,00

Met Expense -GFG charge PT FMI - 1.830.364.0459 - 8) 1,330.364.045,00

Other Office exp - 12.184. 549417 : 12.184.545,417 -

3.605.247.837 1218454347 - 2.386.992.895

Office Income merupakan Biaya yang ditagihkan kepada PT FMI terkalt Jasa manajemen plus mark up 10%, sehingga

") perhitungan menurut pemeriksa:

Rp 12,184. 549,417 x 1105 = Rp 12.403.004, 359

**) Koreksi biaya Met Expenses sejalan dengan koreksi kewajaran Blaya management kepada Zalara South East Asia PTE LTD

4)

Koreksi positif atas akun Tax Advisory Fees sebesar Rp2.041.249.998, karena menurut Pemeriksa atas biaya tersebut merupakan bentuk pencadangan atas biaya audit yang belum jelas realisasi dan tagihannya. Pemohon Banding tidak mengajukan keberatan.

bahwa berdasarkan uraian data, fakta dan ketentuan diatas, Tim Penelaah Keberatan menolak keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi Tim Pemeriksa Pajak. Sehingga penghitungan menurut SPT Pemohon Banding, SKP/Pemeriksa Pajak, Surat Keberatan Pemohon Banding, dan Tim Penelaah Keberatan adalah sebagai berikut:

III. Kesimpulan Dan Usul

1. Kesimpulan bahwa berdasarkan penelitian surat banding, data dan dokumen sebagaimana diuraikan pada bagian I s.d III di atas, maka disimpulkan bahwa:

a. Sepanjang tidak ditemukan data dan informasi lain, surat banding nomor 180/DDTC-2B/III/2025 tanggal 27 Maret 2025 berdasarkan penelitian sementara dan sesuai dengan data yang ada memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2)

dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

b. Keputusan Terbanding Nomor KEP-00780/KEB/PJ/WPJ.04/2024 tanggal 30 Desember 2024 yang diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku.

c. Koreksi Pemeriksa/Penelaah Keberatan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Usul bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankanKeputusanTerbandingNomorKEP- 00780/KEB/PJ/WPJ.04/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00003/206/19/069/24 tanggal 27 Februari 2024 Masa Pajak 2019 atas nama Pemohon Banding;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor 110/DDTC-2B/VI/2025 tanggal 18 Juni 2025, pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Aspek Pemenuhan Ketentuan Formal

1.1. Menurut Pemohon Banding bahwa Pemohon Banding menyetujui kesimpulan Terbanding mengenai pemenuhan ketentuan formal, yaitu permohonan banding telah memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

2. Aspek Material Pengajuan Banding bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding atas PPh Pasal 26 Terutang yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1 Rincian Pokok Sengketa Pemohon Banding

(dalam Rupiah)

2.1.Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp157.607.174.083

2.1.1. Bantahan Pemohon Banding bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan alasan-alasan koreksi yang disampaikan Terbanding terkait koreksi Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp157.607.174.083 sebagaimana disampaikan dalam Surat Uraian Banding.

bahwa Terbanding di dalam Surat Uraian Banding menyampaikan hasil penelitian yang dilakukan Terbanding terkait karakterisasi usaha Pemohon Banding, di mana hasil penelitian tersebut mencantumkan hal-hal yang seolah-olah disampaikan dan dikonfirmasi oleh Pemohon Banding. Padahal, Pemohon Banding tidak menyatakan maupun mengkonfirmasi hal-hal tersebut.

Mempertimbangkan hal-hal di atas maka Pemohon Banding mempertahankan seluruh alasan ketidaksetujuan sebagaimana secara lengkap telah Pemohon Banding sampaikan dalam Surat Permohonan Banding Nomor: 180/DDTC-2B/III/2025 tanggal 27 Maret 2025 dan menekankan kembali hal-hal di bawah ini.

2.1.2.1. Penjelasan Bisnis Pemohon Banding dan Latar Belakang Diperlukannya

Jasa Manajemen dari Pihak Afiliasi untuk Pemohon Banding

2.1.2.2. bahwa Pemohon Banding Dapat Menunjukkan Manfaat atas Jasa

Manajemen yang Diberikan oleh Pihak Afiliasi

2.1.2.3. Penetapan Harga Transaki Jasa Manajemen Pemohon Banding dengan

Zalora South East Asia Pte. Ltd. Menggunakan Metode Indirect Cost Charging Diakui oleh Ketentuan Perpajakan di Indonesia

2.1.2.4. bahwa Transaksi yang Diuji adalah Transaksi Jasa Manajemen, Oleh

Karenanya Alasan Terbanding Terkait Pemilihan Tested Party yang

Memiliki Fungsi Lebih Sederhana Tidak Tepat dalam Konteks Pengujian Kewajaran Harga (mark up) Transaksi Jasa

2.1.2.5. bahwa Kerugian yang Dialami Pemohon Banding Tidak Serta Merta

Disebabkan Karena Pembayaran Jasa Manajemen Kepada Afiliasi, Karena Kerugian Turut Dialami oleh Banyak Perusahaan Dalam Bisnis e-Commerce

2.1.2.6. bahwa Pengujian Kewajaran dan Kelaziman Usaha yang Dilakukan oleh

Terbanding Tidak Sesuai dengan Kaidah dan Pedoman Pengujian Kewajaran dan Kelaziman Usaha yang ada bahwa adapun uraian argumentasi Pemohon Banding adalah sebagai berikut.

2.1.2.1. Penjelasan Bisnis Pemohon Banding dan Latar Belakang

Diperlukannya Jasa Manajemen dari Pihak Afiliasi untuk Pemohon Banding

Sebelum Pemohon Banding menjelaskan ketidaksetujuan Pemohon Banding terhadap koreksi Terbanding, perlu kiranya Pemohon Banding uraikan terlebih dahulu mengenai struktur usaha Grup Usaha Zalora dan latar belakang pembayaran jasa manajemen kepada Zalora South East Asia Pte. Ltd. (“ZSEA”).

Grup Zalora merupakan usaha yang bergerak dalam bidang B2C e- commerce, khususnya pada penjualan berbagai produk pakaian melalui platform digital. Dalam Grup Zalora, ZSEA berperan menjadi shared service provider, dimana ZSEA memberikan jasa kepada seluruh entitas Grup Zalora. Sementara, peran Pemohon Banding dalam Grup Zalora, yaitu sebagai penjual produk pakaian yang diperoleh dari pemasok lokal dan regional melalui platform digital kepada pelanggan di Indonesia.

Dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari, Pemohon Banding memperoleh jasa manajemen dari ZSEA meliputi Management and Administrative Services, Accounting and Finance, Procurement, IT and Technology, Marketing.

Pemohon Banding memanfaatkan jasa manajemen dari ZSEA tersebut untuk memenuhi faktor penentu keberhasilan perusahaan

B2C E-Commerce, sebagaimana dirujuk dari penelitian DeLeon & McLean, 2003, sebagai berikut:

− Kualitas sistem (system quality)

− Kualitas informasi (information quality)

− Kualitas jasa (service quality)

− Penggunaan (usage)

− Kepuasan Pengguna (user satisfaction)

Untuk dapat memenuhi faktor-faktor penentu keberhasilan tersebut, wajar bila pelaku industri B2C e-commerce untuk membentuk kerja sama antara anggota grup usahanya di berbagai Negara guna membagi biaya guna menunjang proses bisnis. Keuntungan kerja sama ini antara lain:

− Membagi risiko yang melekat pada industri B2C e-commerce;

dan

− Penghematan biaya, karena dengan kerja sama maka biaya untuk mengembangkan usaha bagi masing-masing anggota grup usaha jauh lebih rendah dibandingkan apabila setiap anggota grup usaha harus menanggung sendiri biaya pengembangan tersebut.

Dalam hal ini, ZSEA merupakan entitas regional yang berperan untuk menyediakan jasa bagi seluruh entitas Grup Zalora, oleh karenanya Pemohon Banding mempertimbangkan untuk menerima jasa manajemen ZSEA yang telah berpengalaman dan terus berinovasi dalam bisnis e-commerce untuk mendukung internalisasi biaya dalam Grup Zalora untuk mencapai economics of scale dalam mendukung kegiatan usaha, untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas bisnis. Lebih lanjut, mengenai pembuktian atas manfaat dan eksistensi jasa manajemen telah benar-benar diberikan ZSEA dan diterima oleh Pemohon Banding, akan diuraikan dalam butir 2.1.2.3. Surat Bantahan SUB ini.

2.1.2.2. bahwa Pemohon Banding Dapat Menunjukkan Manfaat atas Jasa

Manajemen yang Diberikan oleh Pihak Afiliasi

Sebagaimana disampaikan dalam Surat Uraian Banding, atas analisis fungsi yang dilakukan sendiri oleh Terbanding, Terbanding menyimpulkan bahwa pihak afiliasi (ZSEA PTE LTD) tidak melakukan fungsi atas jasa manajemen dan jasa pendukung, dan menyatakan demikian;

“2) Karakteristik usaha Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan adalah

LA Perasaan: HP Se agaggr Pertama

” Sebagai catatan, kolom “Cfm. Wajib Pajak” yang disampaikan oleh Terbanding tidak pernah dikonfirmasi oleh Pemohon Banding. Penjelasan tersebut mengaburkan fakta bahwa pihak yang dikarakterisasikan sebagai centralized service provider adalah ZSEA, bukan Pemohon Banding.

bahwa lebih lanjut, penjelasan Terbanding juga menimbulkan kesan seolah-olah Pemohon Banding secara sengaja telah mengubah karakterisasi usahanya menjadi centralized service provider guna menjustifikasi analisis benchmarking atas transaksi pemberian jasa manajemen dari ZSEA;

bahwapadahal,PemohonBandingtidakpernah mengkarakterisasikan dirinya sebagai centralized service provider melainkan secara nyata mengisi karakterisasi usaha Pemohon Banding sebagai online retailer;

Gambar 1.2.2.1. Lampiran PER-22 Bagian Karakteristik Pemohon

Banding

NAMA WAJIB PAJAK: PT FASHION ESERVICFS INDONESIA

NPWP: 03.•••.•••.•-•••.000

ALAMAT: CAPITAL PLACE LT. 26, JL. JEND GATOT SUBROTO KAV 18

Kami menyatakan bahwa karakteristik usaha berdasarkan fungsi yang dilakukan, aset yang digunakan, dan risiko yang ditanggung dari perusahaan yang kami jalankan adalah sebagai berikut. (4)

1. Fully Fledged Manufacturing

2. Contract Manufacturing —

3. Toll Manufacturing [

4, Fully Fledged Distributor [

5. Limited Risk Distributor

6. Commisionaire

7. Commission Agent

8. Service Provider

9. Lainnya (Online Retailer )

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 22 September 2023

Yang memberikan keterangan

CHRISDIAN YULI ARDIANTO bahwa atas hasil penelitian yang disampaikan Tebanding tersebut maka Pemohon Banding menyatakan tidak setuju dan membantah analisis fungsi dan kesimpulan yang dinyatakan oleh Terbanding dalam Surat Uraian Banding, karena inkonsisten dalam menyampaikan pendapatnya dalam proses Pemeriksaan dan tidak sesuai dengan fakta dan kondisi yang ada;

bahwa dalam Risalah Pembahasan Pemeriksaan, atas pengujian substantif atas bukti pendukung sehubungan dengan biaya jasa manajemen terdapat bukti yang meyakinkan, sebagaimana Pemohon Banding kutip berikut ini;

Gambar 1.2.2.2. Tangkapan Layar Risalah Pembahasan

Pemeriksaan 2019

40 Sersasaar peda sunstaat tersasan dansaks ntesur sup sey ces betuLa Biaya Jasa Manajemen dear maakt ookam emas kegatas rm anfaat sang g perseh alan ayanar jasa voce car gerber layarar buat penawaran das das termasuk eda am kegiatan Snarebakge akash gupecatee sen ces incwenta: Benefit

GAM ata gt cae Senen maka tim pemeriksa berpendapat terdapat bukti yang meyakinkan bahwa layanan tersebut memang diberikan dan tidak diyakini manfaat yang diperoleh Wajib Pajak atas ayanar tersebut

Acapo kegiatan yang cibenkan var: sangat minim Tan kena snashouer ah brp, dupus ated sen es Ing stentas bahwa dengan menyatakan pihak afiliasi tidak melakukan jasa manajemen dan jasa pendukung kepada Pemohon Banding,

Terbanding sendiri telah bersikap inkonsisten atas pernyataan yang disampaikannya dalam proses pemeriksaan pajak;

bahwa mempertimbangkan penjelasan Pemohon Banding di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis fungsi yang dilakukan oleh Terbanding tidak sesuai dengan fakta dan kondisi yang ada. bahwa Pemohon Banding mempertahankan analisis fungsi yang telah dilakukannya dalam Dokumen Lokal Penentuan Harga Transfer Tahun 2019 yang telah sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha;

bahwa selanjutnya Pemohon Banding dengan tegas tidak menyetujui pendapat Terbanding yang menyatakan jasa manajemen yang diberikan ZSEA tidak memberikan manfaat bagi Pemohon Banding; bahwa sesuai dengan Zalora Intragroup Service Agreement tanggal 12 Januari 2015, ZSEA di antaranya dapat memberikan jasa-jasa dengan scope sebagai berikut kepada Pemohon Banding:

(i)Pengadaan (ii) Sistem Informasi dan Teknologi (iii) Akuntansi dan Keuangan (iv) Pemasaran (v) Logistik dan Pergudangan (vi) Manajemen dan Administratif bahwa atas jasa yang diterima Pemohon Banding dari ZSEA, Pemohon Banding telah melakukan pengujian manfaat sebagaimana tercantum dalam analisis uji eksistensi dan manfaat dalam Dokumen Lokal Penentuan Harga Transfer Tahun 2019 (Bukti P-2, Surat Banding). Berikut Pemohon Banding kembali sampaikan manfaat yang Pemohon Banding peroleh atas jasa manajemen yang dibayarkan kepada ZSEA;

Tabel 1.2.2.3. Penjelasan Manfaat Jasa Manajemen

bahwa dalam menjalankan bisnis sebagai perusahaan e-commerce, Pemohon Banding sangat membutuhkan jasa-jasa yang disediakan oleh ZSEA selaku service provider Grup Zalora yang telah berpengalaman dan terus berinovasi dalam bisnis e-commerce untuk mendukung internalisasi biaya dalam Grup Zalora untuk mencapai economics of scale dalam mendukung kegiatan usaha, untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas bisnis;

bahwa lebih lanjut, dalam menilai manfaat ekonomis Pemohon Banding tidak tepat jika hanya mengacu pada keuntungan yang dicatatkan oleh Pemohon Banding. Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai ada/tidaknya manfaat yang diperoleh perusahaan e-commerce, diantaranya Pemohon Banding merujuk pada literatur berikut ini mengenai KPI (key performance indicators) e-Commerce:

Tabel 1.2.2.4 KPI E-commerce4

4 Ahmed, H., Jilani, T. A., Haider, et al. (2017). Establishing standard rules for choosing best KPIs for an e-commerce business based on google analytics and machine learning technique. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 8(5), 12-24.

bahwa meski digambarkan pada tabel di atas mengenai KPI yang dapat digunakan oleh e-commerce secara umum. KPI yang sesungguhnya digunakan oleh berbagai perusahaan dapat bervariatif, tergantung pada kebutuhan dan kembali pada visi masing- masing Perusahaan. Pada intinya, KPI harus dapat memiliki karakteristik sebagai berikut:5

1. Menuju strategi perusahaan dengan jelas. Jika suatu indikator yang digunakan tidak memiliki hubungan dengan strategi maupun tujuan perusahaan, maka indicator tersebut tidak dapat dikatakan sebagai KPI

2. Mudah dimengerti. Sebuah KPI harus dengan mudah dimengerti untuk apakah KPI tersebut digunakan, atau dicapai.

3. Membuka ruang gerak. Ketika melihat hasil dari capaian KPI yang baik, perusahaan dapat membuat inovasi atau hal baru untuk melampaui dan mengembangkan KPI nya menuju tujuan yang lebih tinggi.

4. Memiliki konteks. KPI harus dapat saling berkaitan dengan KPI yang dipergunakan sebelumnya untuk mencapai tujuan tertentu. Hal tersebut menandakan bahwa tercapainya sebuah KPI mengindikasikan adanya perbaikan dan pertumbuhan perusahaan.

bahwa adapun berdasarkan KPI yang dimiliki Pemohon Banding, diketahui berdasarkan data yang diperoleh dari google analytics Pemohon Banding memiliki peningkatan di tiap tahunnya sehubungan dengan:

1. Jumlah individu yang mengunjungi platform (Visit)

5 Warren, J. (2011). Op.Cit. hlm 6.

2. Jumlah pesanan melalui platform (Orders)

3. Jumlah pelanggan aktif (Active Customers) bahwa indikator-indikator tersebut terus menjadi fokus bagi Pemohon Banding untuk selalu ditingkatkan dalam rangka perluasan pasar. Perbaikan tersebut terjadi secara nyata, sebagaimana dapat dilihat melalui grafik berikut ini;

Grafik 1.2.2.5. Tren Active Customer PT. FEI

Trend "Active Customer" PT. FEI

1.500.000

1.000.000

500.000

0

201420152016201720182019

Sumber: informasi manajemen, olahan Pemohon Banding bahwa pertama yang menjadi sorotan adalah nilai pelanggan aktif dari Pemohon Banding. Sejak 2014 hingga 2019 terus mengalami tren positif. Pelanggan aktif juga menjadi faktor penentu adanya penjualan yang terjadi melalui platform. Biaya untuk dapat mempromosikan kepada masyarakat hingga akhirnya banyak yang menggunakan platform tentu juga menjadi alokasi pengeluaran Pemohon Banding;

Grafik 1.2.2.6. Tren Orders PT. FEI

Trend "Order" PT. FEI

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

201420152016201720182019

Sumber: informasi manajemen, olahan Pemohon Banding bahwa kemudian orders atau pesanan melalui platform yang terus mengalami trend positif sejak 2014. Nilai penjualan tentu tidak akan

didapat apabila tidak ada pesanan melalui platform yang dilakukan oleh pelanggan. Pemohon Banding terus melakukan inovasi agar terus terdapat aktivitas pemesanan melalui platform Pemohon Banding. Oleh sebab itu, Pemohon Banding memiliki pengeluaran terkait adanya inovasi yang terus dilakukan agar menarik minat pada customer;

Grafik 1.2.2.7. Tren Visits PT. FEI

Trend Customer "Visits" PT.FEI

250.000.000

200.000.000

150.000.000

100.000.000

50.000.000

0

2016201720182019 Sumber: informasi manajemen, olahan Pemohon Banding bahwa dengan demikian, berdasarkan indikator yang telah Pemohon Banding uraikan diatas menunjukkan adanya manfaat ekonomis yang nyatanya Pemohon Banding peroleh dalam pemanfaatan jasa manajemen oleh ZSEA, berupa peningkatan indikator KPI Pemohon Banding;

bahwa selanjutnya manfaat ekonomis yang nyatanya diberikan ZSEA pada Pemohon Banding, yaitu adanya peningkatan penjualan dari tahun ke tahun;

Grafik 1.2.2.8. Tren Penjualan Pemohon Banding (Dalam Ribuan Rupiah)

Trend "Sales" PT. FEI

800.000.000

700.000.000

600.000.000

500.000.000

400.000.000

300.000.000

200.000.000

100.000.000

- 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 bahwa dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2012 hingga 2019 secara garis besar nilai penjualan Pemohon Banding terus meningkat seiring berjalannya waktu, khususnya setelah tahun 2014 dimana Pemohon Banding mulai memanfaatkan jasa manajemen yang diberikan ZSEA. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon Banding bergerak progresif dalam meningkatkan nilai penjualannya;

bahwa selanjutnya, tanpa bermaksud mengurangi indepensi Majelis Hakim yang mulia dalam memeriksa sengketa a quo, terkait sengketa jasa manajemen dari ZSEA yang diterima dan dimanfaatkan oleh Pemohon Banding, dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT- 003145.15/2020/PP/M.XIB Tahun 2024 (Tahun Pajak 2014) dan PUT-003145.15/2020/PP/M.XIB Tahun 2024 (Tahun Pajak 2015) (Bukti P-6, Surat Banding) yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat manfaat ekonomis untuk Pemohon Banding dari transaksi jasa intragroup berupa kenaikan peredaran usaha. Berikut pendapat Majelis Hakim;

• bahwa menurut Majelis bahwa manfaat ekonomis dari Pengeluaran Biaya Intra Group tekait dengan Peredaran Usaha yang meningkat.

• bahwa menurut Majelis Kenaikan Biaya Intra Group tidak serta merta meningkatkan Keuntungan Perusahaan,

karena Keuntungan Perusahaan dipengaruhi oleh Biaya Lain selain Biaya Intragroup.

bahwa dalam hal ini, serupa dengan sengketa pada tahun pajak 2014 dan 2015, penjualan (peredaran usaha) Pemohon Banding terus meningkat hingga tahun 2019, sebagaimana dapat dilihat dalam gambar 1.2.3.6. Sehingga sudah semestinya kenaikan penjualan tersebut diakui sebagai manfaat ekonomis bagi Pemohon Banding; bahwa meski demikian, tren penjualan yang meningkat tidak serta merta menambah keuntungan bersih yang didapat oleh Pemohon Banding. Terdapat indikator penting lainnya yang menentukan berkembangnya sebuah platform e-commerce sebagaimana telah Pemohon Banding uraikan sebelumnya. Peningkatan nilai penjualan tersebut juga tidak mungkin Pemohon Banding peroleh tanpa jasa manajemen yang diberikan oleh ZSEA;

bahwa dengan demikian, perlu Pemohon Banding tegaskan kembali, bahwa Nilai Penjualan yang meningkat dari Pemohon Banding tidak serta merta membuat posisi Pemohon Banding memiliki laba bersih. Perlu diperhatikan bahwa Pemohon Banding memiliki fokus-fokus lain untuk dikembangkan seiring tahun berjalan yang dapat menyebabkan pengeluaran Pemohon Banding begitu besar, sehingga menyebabkan Pemohon Banding berada di posisi rugi;

2.1.2.3. Penetapan Harga Transaki Jasa Manajemen Pemohon Banding dengan Zalora South East Asia Pte. Ltd. Menggunakan Metode Indirect Cost Charging Diakui oleh Ketentuan Perpajakan di Indonesia bahwa dalam Surat Uraian Banding, diketahui Terbanding kembali menyampaikan kembali alasan ketidaksetujuannya sebagaimana telah disampaikan pada proses Pemeriksaan hingga Keberatan, dan belum menanggapi seluruh argumentasi yang Pemohon Banding sampaikan dalam Surat Banding;

bahwa dalam Risalah Pembahasan Akhir Pemeriksaan, dasar Terbanding melakukan koreksi adalah dengan alasan sebagai berikut sebagai berikut.

“Berdasarkan Surat Peminjaman Buku, catatan dan Dokumen terkait transaksi Intra Group Services Nomor S- 267/KPP.0413/PaPj/2023 tanggal 13 Juli 2023, dimana tim pemeriksa salah satunya meminjam bukti/dokumen terkait Kertas Kerja Perhitungan beserta man-hour rate, sebagai dasar tagihan ZSEA kepada Wajib Pajak sampai dengan laporan ini dibuat, Wajib Pajak tidak dapat meminjamkan dokumen tersebut.

...

Berdasarkan Aturan dan Fakta Pemeriksaan tersebut, Tim Pemeriksa tidak dapat menguji kewajaran transaksi terkait jasa manajemen dengan menggunakan Tested Party ZSEA. Dalam pengujian, tim pemeriksa mengubah tested party menjadi Wajib Pajak.”

bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui dalil Terbanding yang menyatakan bahwa Pemohon Banding tidak dapat meminjamkan dokumen berupa Kertas Kerja Perhitungan beserta man-hour rate; bahwa pada faktanya Pemohon Banding dapat menyampaikan perhitungan dasar penagihan ZSEA kepada Pemohon Banding menggunakan metode langsung dan tidak langsung (indirect charges method) menggunakan key allocation;

bahwa lebih lanjut, jenis jasa manajemen yang diberikan oleh ZSEA sangat sulit bila diidentifikasi secara biaya dan waktu pengerjaannya. Hal tersebut didukung oleh literatur internasional sebagai berikut; Emanuela Buono. Transfer Pricing Aspects of Intra-Group Services: What Are the Open Issues and What Can Be Improved?. IBFD, International Transfer Pricing Journal. Februari 2020. Halaman 26.

“However, most of the time, it is difficult to identify the costs and time spent for the provision of a specific service, and

there are some services that cannot be rendered to third parties, such as day-to-day management services, monitoring and planning activities, since they are typically provided among related parties.

…

the identification of an intra-group charge compliant with the arm’s length principle basically depends on the costs to be included in the cost base and on the allocation key used for allocating such costs to the receiving entities”

Terjemahan Bebas:

"Namun, seringkali sulit untuk mengidentifikasi biaya dan waktu yang dihabiskan untuk penyediaan layanan tertentu, dan ada beberapa layanan yang tidak dapat diberikan kepada pihak ketiga, seperti layanan manajemen sehari-hari, kegiatan pemantauan dan perencanaan, karena layanan tersebut biasanya disediakan di antara pihak afiliasi.

...

Identifikasi biaya intra-grup yang sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada dasarnya bergantung pada biaya yang akan dimasukkan ke dalam basis biaya dan pada dasar alokasi yang digunakan untuk mengalokasikan biaya tersebut kepada pihak-pihak yang menerimanya"

bahwa sesuai dengan Perjanjian Jasa antara ZSEA dan Pemohon Banding, biaya jasa dibebankan dengan dasar biaya penuh, yaitu semua biaya yang timbul secara langsung atau tidak langsung dalam memberikan jasa kepada Pemohon Banding ditambah mark-up sebesar 5%.

Metode alokasi yang digunakan adalah metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung digunakan untuk biaya yang timbul khusus untuk satu entitas, misalnya biaya administrasi merek di Indonesia. Biaya lain yang tidak dapat dialokasikan secara langsung dialokasikan dengan metode tidak langsung;

bahwa melalui alokasi tidak langsung, beberapa biaya dialokasikan dengan menggunakan allocation key yang sebanding dengan manfaat yang diharapkan yang diterima atau digunakan oleh setiap entitas. Misalnya, untuk biaya pemrosesan pembayaran kartu kredit, biaya tersebut dialokasikan berdasarkan jumlah pembayaran kartu kredit oleh masing-masing entitas. Selanjutnya, ada juga nilai barang dagangan bersih (NMV), barang yang dikirim, harga pokok penjualan (COGS), dan lain-lain, digunakan sebagai allocation key yang sesuai; bahwa selanjutnya ada dua macam penagihan (invoice) sebagai berikut.

(i)Various Billings: hanya penggantian dan tidak ada mark-up yang diterapkan. Ini termasuk biaya vendor pihak ketiga seperti biaya perangkat lunak.

(ii) Biaya tidak langsung: Terdapat mark-up. Ini termasuk biaya yang ditanggung oleh ZSEA dalam memberikan jasa.

bahwa adapun penerapan metode pembebanan jasa yang dilakukan Pemohon Banding dengan ZSEA tersebut juga telah diakui oleh ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia yaitu SE-50/2013 bagian transaksi jasa intra grup yang menguraikan metode pembebanan jasa yang dapat digunakan dalam transaksi jasa intra grup kepada pihak afiliasi. Adapun ketentuan SE-50/2013 berbunyi sebagai berikut.

“c) Meneliti metode pembebanan jasa yang digunakan

…

(2) Metode Tidak Langsung (Indirect Charges Method) Metode tidak langsung digunakan apabila metode langsung tidak dapat diterapkan atau apabila biaya terkait jasa yang disediakan tidak mudah diidentifikasi dan diatribusikan kepada perusahaan lain.

…

Metode tidak langsung didasarkan pada alokasi biaya dan pembagian yang mengacu pada dasar alokasi

(key allocation) yang sesuai dengan sifat dan tujuan dari jasa yang akan disediakan.”

bahwa kemudian, menurut hemat Pemohon Banding, Terbanding yang mengoreksi keseluruhan biaya jasa manajemen ZSEA dengan alasan ketiadaan kertas kerja basis penagihan biaya jasa manajemen ZSEA justru merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip PKKU.

bahwa esensi dan makna dari PKKU menurut Pasal 1 angka 10 PMK-172/2023 adalah “Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha yang Tidak Dipengaruhi oleh Hubungan Istimewa (Ann's Length Principle/ ALP) yang selanjutnya disebut Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha adalah prinsip yang berlaku di dalam praktik bisnis yang sehat yang dilakukan se bagaimana Transaksi Independen.” bahwa dalam bertransaksi dengan pihak-pihak independen, hal yang sangat wajar dan lazim apabila penyedia jasa yang sudah memberikan jasanya menerima remunerasi atas pemberian jasa tersebut—terlepas dari kualitas manfaat yang benar-benar diterima oleh penerima jasa;

bahwa namun demikian, Terbanding yang mengoreksi keseluruhan biaya jasa manajemen ZSEA mengimplikasikan bahwa karena adanya hubungan afiliasi seharusnya tidak terjadi pembayaran meskipun jasa telah nyata-nyata diberikan dan diterima;

bahwa apabila para pihak terafiliasi dituntut untuk melalukan praktik bisnis seperti pihak-pihak independen, seharusnya ketika penyerahan jasa sudah diberikan, pihak penerima jasa harus membayar sesuai dengan yang sudah diperjanjikan (pacta sunt servanda)—kegagalan pembayaran akan dipersamakan dengan tindakan wanprestasi dan berujung pada sengketa hukum perdata;

bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode pembebanan jasa yang Pemohon Banding terapkan dengan ZSEA

tersebut telah diatur ketentuan perpajakan yang berlaku dan sudah semestinya Pemohon Banding dapat membebankan jasa yang Pemohon Banding bayarkan kepada ZSEA. Oleh karena itu, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar dapat membatalkan koreksi Terbanding dengan pertimbangan bahwa metode penagihan jasa yang ditagihkan oleh ZSEA kepada Pemohon Banding sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada;

2.1.2.4. bahwa Transaksi yang Diuji adalah Transaksi Jasa Manajemen,

Oleh Karenanya Alasan Terbanding Terkait Pemilihan Tested Party yang Memiliki Fungsi Lebih Sederhana Tidak Tepat dalam Konteks Pengujian Kewajaran Harga (mark up) Transaksi Jasa bahwa dalam Surat Uraian Banding, diketahui Terbanding menyampaikan matrik analisa pengujian prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang dilakukan Terbanding dengan yang menurut Terbanding dilakukan Pemohon Banding;

“10) Matrik analisa Pengujian Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha atas Transaksi dengan pihak yang memiliki Hubungan Istimewa menurut Wajib Pajak dan Pemeriksa.

11) bahwa dalam surat keberatan, Pemohon Banding menyatakan bahwa Transaksi yang Diuji adalah Transaksi Jasa Manajemen, oleh Karenanya Alasan Pemeriksa Terkait Pemilihan Tested Party yang Memiliki Fungsi Lebih Sederhana Tidak Tepat dalam Konteks Pengujian Kewajaran Harga (mark-up) Transaksi Jasa; bahwa Pemeriksa pajak telah sesuai dengan ketentuan berdasarkan Lampiran SE-50/PJ/2013, yang mengatur bahwa Ketika Pemeriksa Pajak menerapkan metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus atau metode laba bersih transaksional maka Pemeriksa Pajak harus terlebih dahulu menentukan pihak yang akan diuji (tested party). Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan pihak yang diuji antara lain:

Pihak yang diuji umumnya adalah pihak yang memiliki fungsi yang lebih sederhana (less complex function), contohnya: pihak yang tidak memiliki unique/valuable Intangible property.

Zalora South East Asia PTE LTD (ZSEA) dalam laporan keuangannya menyebutkan bahwa ZSEA memiliki Intangible Property. artinya bahwa ZSEA memiliki fungsi lebih komplek daripada Wajib Pajak bahwa berdasarkan keterangannya di atas, diketahui Terbanding kembali menyampaikan kembali alasan ketidaksetujuannya sebagaimana telah disampaikan pada proses Pemeriksaan hingga Keberatan, dan belum menanggapi seluruh argumentasi yang Pemohon Banding sampaikan dalam Surat Banding;

bahwa sebagai catatan, kolom “Menurut Wajib Pajak” yang disampaikan oleh Terbanding tidak pernah dikonfirmasi oleh Pemohon Banding. Adapun Pemohon Banding tidak menyetujui beberapa informasi yang dinyatakan Terbanding merupakan “Menurut Wajib Pajak” yang tidak sesuai dengan pengujian kewajaran dan kelaziman usaha yang telah Pemohon Banding lakukan dalam Dokumen Lokal Penentuan Harga Transfer Tahun Pajak 2019;

bahwa kemudian, pada baris nomor 9 s.d. nomor 11 pada tabel yang dibuat oleh Terbanding tersebut, Terbanding menyimpulkan seolah- olah objek yang diuji oleh Pemohon Banding dan Terbanding adalah sama yaitu operating margin Pemohon Banding. Padahal, objek yang diuji oleh Pemohon Banding adalah tarif mark-up atas jasa manajemen ZSEA dan bukan operating margin Pemohon Banding; bahwa sehubungan dengan pengujian kewajaran dan kelaziman usaha pemanfaatan jasa manajemen dari ZSEA, hasil rentang kewajaran tarif-mark up untuk jasa manjemen yang diperoleh berada di antara 4,40% hingga 9,28% dengan nilai tengah sebesar 7,13%. Dengan demikian mark-up 5% dari total biaya yang diterapkan dalam pembayaran jasa manajemen Pemohon Banding kepada ZSEA telah berada dalam rentang kewajaran perusahaan pembanding yang sebanding dengan ZSEA;

bahwa dalam Risalah Pembahasan Akhir, dasar Terbanding melakukan koreksi yaitu karena terdapat fungsi yang komplek pada tested party yang digunakan Pemohon Banding, dengan alasan sebagaimana Pemohon Banding kutip berikut ini;

“Berdasarkan permintaan data Exchange of Information ke Direktorat Perpajakan Internasional dengan Nota Dinas nomor ND-1323/KPP.0413/2023 tanggal 23 Agustus dan dijawab oleh direktorat PI dengan Nota Dinas Nomor ND- 497/EOI/PJ.14/2023 tanggal 23 Agustus 2023, dimana terdapat informasi bahwa ZSEA memiliki Intangible Property.

Artinya bahwa ZSEA memiliki fungsi lebih komplek dari Wajib Pajak.

...

Berdasarkan Aturan dan Fakta Pemeriksaan tersebut, Tim Pemeriksa tidak dapat menguji kewajaran transaksi terkait jasa manajemen dengan menggunakan Tested Party ZSEA. Dalam pengujian, tim pemeriksa mengubah tested party menjadi Wajib Pajak.”

bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui tindakan Terbanding dalam mengubah tested party yang sebelumnya Zalora South East Asia Pte. Ltd (“ZSEA”), menjadi Pemohon Banding sebagai tested party pada pengujian kewajaran Pemohon Banding dengan alasan semata-mata hanya karena terdapat intangible property pada ZSEA; bahwa dalam mengubah tested party pengujian jasa manajemen Pemohon Banding, Terbanding dalam penjelasannya pada Risalah Pembahasan Pemeriksaan, mengacu pada ketentuan SE- 50/PJ/2013 (“SE-50/2013”) yang berbunyi sebagai berikut.

“Ketika Pemeriksa Pajak menerapkan metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus atau metode laba bersih transaksional maka Pemeriksa Pajak harus terlebih dahulu menentukan pihak yang akan diuji (tested party). Hal- hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan pihak yang diuji antara lain:

- Pihak yang diuji umumnya adalah pihak yang memiliki fungsi yang lebih sederhana (less complex function), contohnya: pihak yang tidak memiliki unique/valuable Intangible property.

- Apabila pihak yang diuji berada di luar negeri, Pemeriksa Pajak agar meyakini keandalan atas informasi terkait pihak yang diuji, misalnya dengan melakukan permintaan data/informasi laporan keuangan atau data lainnya kepada Wajib Pajak dan/atau melakukan pertukaran informasi

(exchange of information) dengan competent authority di negara terkait.

- Dalam hal Pemeriksa Pajak tidak dapat meyakini keandalan dan kecukupan informasi dari pihak afiliasi di luar negeri yang akan diuji maka Pemeriksa Pajak dapat memilih Wajib Pajak atau pihak afiliasi lainnya sebagai pihak yang akan diuji.”

bahwa adapun Pemohon Banding tidak menyetujui Terbanding yang menafsirkan ketentuan tersebut tanpa mempertimbangkan jenis dan sifat transaksi yang diuji sebagaimana dipedomankan dalam OECD TP Guidelines paragraf 3.18. Pada dasarnya kepemilikan intangible property bukan menjadi alasan utama untuk tidak dipilihnya perusahaan sebagai pihak yang diuji;

bahwa OECD Transfer Pricing Guidelines Tahun 2022 Paragraf 3.18. yang mana pedoman tersebut juga dirujuk oleh Terbanding dalam Risalah Pembahasan Pemeriksaan berbunyi sebagai berikut.

“3.18. When applying a cost plus, resale price or transactional

net margin method as described in Chapter II, it is necessary to choose the party to the transaction for which a financial indicator (mark-up on costs, gross margin,or net profit indicator) is tested. The choice of the tested party should be consistent with the functional analysis of the transaction. As a general rule, the tested party is the one to which a transfer pricing method can be applied in the most reliable manner and for which the most reliable comparables can be found, i.e. it will most often be the one that has the less complex functional analysis.”

Terjemahan bebas:

"3.18. Ketika menerapkan metode cost plus, harga jual kembali, atau margin bersih transaksional seperti yang dijelaskan dalam Bab II, maka diperlukan untuk

memilih pihak dalam transaksi yang akan diuji indikator keuangannya (mark-up biaya, margin kotor, atau indikator laba bersih). Pemilihan pihak yang diuji harus konsisten dengan analisis fungsional transaksi. Sebagai aturan umum, pihak yang diuji adalah pihak yang dapat diterapkan metode harga transfer dengan cara yang paling andal dan yang dapat ditemukan pembanding yang paling andal, yaitu pihak yang memiliki analisis fungsional yang tidak terlalu rumit.” bahwa berdasarkan Pedoman OECD TPG Tahun 2022 Paragraf 3.18 tersebut, ditekankan bahwa pemilihan suatu pihak yang diuji harus konsisten/sejalan dengan analisis fungsi transaksi yang sedang diuji. Dalam sengketa a quo transaksi yang diuji adalah sehubungan dengan pemanfaatan jasa manajemen oleh ZSEA, sehingga dalam hal ini pemilihan pihak yang diuji harus merupakan pihak yang menjalankan fungsi serupa;

Lebih lanjut sehubungan dengan transaksi penyediaan jasa, PER- 32/PJ/2013 mengatur bahwa metode yang paling tepat diterapkan adalah menggunakan cost plus method.

“(11) Kondisi yang tepat dalam menerapkan Metode Biaya-

Plus (Cost Plus Method) antara lain adalah:

a. barang setengah jadi dijual kepada pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa;

b. terdapat kontrak/perjanjian penggunaan fasilitas bersama (joint facility agreement) atau kontrak jual- beli jangka panjang (long term buy and supply agreement) antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa; atau c. bentuk transaksi adalah penyediaan jasa.”

Sejalan dengan ketentuan tersebut, OECD TP Guidelines Paragraf 3.22 juga memberikan panduan bahwa aksesibilitas data dan

informasi lawan transaksi diperlukan dalam hal pihak yang diuji berada pada luar negeri.

“3.22. So if the most appropriate method is a cost plus,

resale price or transactional net margin method and the tested party is the foreign entity, sufficient information is needed to be able to reliably apply the selected method to the foreign tested party and to enable a review by the tax administration of the jurisdiction of the non-tested party of the application of the method to the foreign tested party”

Terjemahan bebas:

“3.22. Jadi, jika metode yang paling tepat adalah metode biaya plus, harga jual kembali, atau margin bersih transaksional dan pihak yang diuji adalah entitas asing, maka diperlukan informasi yang memadai untuk dapat menerapkan metode yang dipilih secara andal kepada pihak asing yang diuji dan untuk memungkinkan dilakukannya peninjauan oleh administrasi perpajakan yurisdiksi pihak yang tidak diuji atas penerapan metode tersebut kepada pihak asing yang diuji.” bahwa dalam hal ini data dan informasi dari ZSEA selaku penyedia jasa dapat tersedia baik dalam hal profil fungsi dalam penyediaan jasa, alokasi biaya hingga margin jasa yang dikenakan. Dengan demikian, pemilihan pihak yang diuji dari sisi pihak afiliasi dapat dilakukan;

bahwa lebih lanjut atas analisis fungsi yang telah dijalankan pada ZSEA, diketahui bahwa berdasarkan Dokumen Lokal – Transaksi Pembayaran Jasa Manajemen Kepada ZSEA (Lampiran-1, Surat Banding), ZSEA dikarakterisasi sebagai centralized service provider sementara Pemohon Banding berdasarkan klasifikasi KLU memiliki kode 47711 yaitu dikelompokkan sebagai pedagang eceran pakaian;

bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan dan pedoman transfer pricing yang Pemohon Banding uraikan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pemilihan pihak yang diuji merupakan konsekuensi logis dari jenis transaksi yang dilakukan. Dalam hal ini transaksi yang diuji merupakan pembayaran jasa Pemohon Banding kepada ZSEA, maka pemilihan pihak yang diuji yang lebih tepat adalah pada sisi ZSEA selaku penyedia jasa;

bahwa sebaliknya, Terbanding telah keliru dalam menetapkan Pemohon Banding sebagai pihak yang diuji karena analisis fungsi Pemohon Banding tidak sesuai dengan jenis transaksi yang diuji; bahwa lebih lanjut, alasan ketidaksetujuan atas koreksi Terbanding, yaitu dikarenakan pengujian kewajaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding telah menunjukan jasa manajemen yang Pemohon Banding bayarkan kepada ZSEA telah berada dalam rentang kewajaran dan pengujian yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, maupun pedoman internasional;

bahwa kemudian, PER-43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER 32/PJ/2011 Pasal 13 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa terpenuhinya prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yaitu sebagai berikut.

“(1) Harga Wajar atau Laba Wajar berdasarkan metode

Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat ditentukan dalam bentuk harga atau laba tunggal (single price) atau dalam bentuk Rentang Harga Wajar atau Laba Wajar (arm’s length range/ ALR).

(2) Rentang Harga Wajar atau Laba Wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rentangan antara kuartil pertama dan ketiga yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.”

bahwa berdasarkan Dokumen Lokal Penentuan Harga Transfer Tahun 2019 (Bukti P-2, Surat Banding) pengujian kewajaran dilakukan dengan pedoman pengujian pada transaksi khusus intragroup services. Dalam pengujian ini TNMM terpilih sebagai metode paling sesuai, dalam hal ini mark-up sebesar 5% yang dibebankan (dari total biaya) oleh ZSEA kepada Pemohon Banding akan dibandingkan dengan rasio NCPM perusahaan independen yang akan diperoleh dari database ORBIS;

bahwa selanjutnya, kriteria pencarian perusahaan pembanding independen yang akan digunakan sebagai pembanding mempertimbangkan kriteria-kriteria sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut ini;

Gambar 1.2.4.1 Kriteria Pencarian Pembanding Pemohon Banding dasi pain

Pesan Debina Mts

Gepeng BNN jerat

POND EES ai ibe (eich Siro

Na oe, Toit de or TPR a . .

we rs ana we TOF. "

ME AG TO an :

: : the MA :

. soot th ‘we my Were . eae an Ta eth ii

TOTAL Pon bahwa setelah memperoleh sebanyak 180 perusahaan potensi pembanding, langkah berikutnya Pemohon Banding melakukan seleksi manual untuk memastikan tingkat kesebandingan antara perusahaan pembanding potensial dengan ZSEA sebagai tested party. Berikut kriteria seleksi manual yang digunakan oleh Pemohon Banding;

Gambar 1.2.4.2 Kriteria Seleksi Manual Pemohon Banding Kriteria Penolakan jumlah jumlah

Perusahaan Perusahaati kang Cicolak yang

Tersisa

Perusahaan pembandingpotenslal Ed

Patas, mona dana ja nee “To oo 5.)

Nee NA DNA BE aa Men MA angan AAA

Dena BE EN

La on

Total perusahaan pembandingsangdipilih Yoo Poo 8) bahwa seleksi manual yang telah Pemohon Banding lakukan memperoleh 8 perusahaan yang dipilih Pemohon Banding sebagai perusahaan pembanding. Dengan menggunakan Profit Level Indicator (PLI) NCPM, dengan rentang pengujian selama tiga tahun (2017-2019) berikut hasil pengujian kewajaran yang diperoleh Pemohon Banding;

Gambar 1.2.4.3 Hasil Rentang Kewajaran atas Transaksi Jasa

Intragrup

Anallsis Trgusartonn! Vet Verdin Hethed | TS MM

Indikator Tingkat Laba: Vee Cost Phis Meck-un [NCPM wo, Naina Perusahaati 201 2018 2014 Rata-rata

Terrimbang

Po Pes sana Ppa 2 Po. boa.

pe ewean oo ee Lo Lo ato

Poe an an an aan

PES APCS NEK TS aa NN an aa an

Do Panas ar Pe boa Pos Pe

De aa on

Hasil Rentang kewajaran

Kuartil 1

Kuartil 3

Po hot bahwa berdasarkan hasil pengujian tersebut diperoleh rentang kewajaran interkuartil yang berada di antara 4,40% hingga 9,28% dengan nilai tengah sebesar 7,13%. Dengan demikian mark-up 5% dari total biaya yang diterapkan dalam pembayaran jasa manajemen

Pemohon Banding kepada ZSEA telah berada dalam rentang kewajaran;

bahwa dengan demikian, berdasarkan rentang kewajaran yang dibentuk dari perusahaan pembanding yang sebanding dengan ZSEA, dapat disimpulkan bahwa mark up 5% atas biaya jasa manajemen yang ditagihkan oleh ZSEA kepada Pemohon Banding pada dasarnya sudah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;

bahwa selain itu, Terbanding juga sudah mengakui eksistensi pemberian jasa oleh ZSEA kepada Pemohon Banding sebagaimana disampaikan dalam Risalah Pembahasan “maka tim pemeriksa berpendapat terdapat bukti yang meyakinkan bahwa layanan tersebut memang diberikan” bahwa dengan demikian, setidaknya 2 (dua) elemen penting terkait pembuktian kewajaran dan kelaziman transaksi jasa Pemohon Banding dengan ZSEA sudah terpenuhi yaitu (1) eksistensi pemberian jasa dan (2) mark-up wajar yang dibandingkan dengan NCPM perusahaan penyedia jasa sebanding lainnya. Adapun terkait pembuktian dan penjelasan manfaat jasa manajemen dari ZSEA akan Pemohon Banding sampaikan pada poin argumen 1.2.3. Surat Bantahan ini;

bahwa selanjutnya, mempertimbangkan bahwa pengujian kewajaran Pemohon Banding telah sesuai dengan ketentuan PER-22/2013 jo. SE-50/2013 tentang langkah penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha bagian Transaksi Jasa Intra-Grup. maka pengujian kewajaran yang dilakukan Pemohon Banding telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan sudah semestinya Pemohon Banding dapat membebani jasa manajemen kepada pihak afiliasi tersebut;

bahwa basis penagihan dengan mark-up tersebut dan keperluan untuk mempertimbangkan jenis transaksi dalam melakukan pengujian kewajaran yang dilakukan Pemohon Banding juga telah

sesuai dengan pedoman OECD dan juga pedoman jurnal internasional sebagai berikut;

OECD Transfer Pricing Guidelines Tahun 2022. Chapter VII: Intra- Group Services, Paragraf 7.29.

“7.29. In trying to determine the arm’s length price in relation to

intragroup services, the matter should be considered both from the perspective of the service provider and from the perspective of the recipient of the service. In this respect, relevant considerations include the value of the service to the recipient and how much a comparable independent enterprise would be prepared to pay for that service in comparable circumstances, as well as the costs to the service provider.”

Terjemahan bebas:

“7.29. Dalam upaya menentukan harga yang wajar sehubungan dengan jasa intragrup, hal yang perlu dipertimbangkan adalah dari perspektif penyedia jasa dan dari perspektif penerima jasa. Dalam hal ini, pertimbangan yang relevan meliputi nilai jasa bagi penerima jasa dan berapa banyak perusahaan independen yang sebanding bersedia membayar untuk jasa tersebut dalam situasi yang sebanding, serta biaya yang harus ditanggung oleh penyedia jasa.”

Marc Linnenbaum, Stefan Stillhart. Pratical Aspects of Management Service Fees in Multinational Groups. IBFD, International Transfer Pricing Journal. July/Agustus 2012. Halaman 262 & 265.

“In principle, this cost markup must bear up against the results of a benchmark to be performed, whereas experience shows that typically agreed markups fall within a range of 3-10%, often around 5%

...

Next, an adequate markup must be identified in order to allow the service provider to derive an arm’s length profit.”

Terjemahan bebas:

“Pada prinsipnya, markup biaya harus sesuai dengan hasil pembandingan yang akan dilakukan, sementara praktik yang ada menunjukkan bahwa biasanya markup yang disepakati berada dalam kisaran 3-10%, seringkali sekitar 5%.

...

Selanjutnya, markup yang memadai harus diidentifikasi untuk memungkinkan penyedia layanan memperoleh keuntungan yang wajar.” bahwa dengan demikian berdasarkan pedoman yang disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa ZSEA lebih tepat untuk menjadi pihak yang diuji (tested party) dalam transaksi afiliasi pemanfaatan jasa manajemen Pemohon Banding dari ZSEA, sehingga argumentasi Terbanding terkait dengan kompleksitas pihak yang diuji seharusnya tidak relevan dengan pengujian transaksi jasa manajemen Pemohon Banding;

2.1.2.5. bahwa Kerugian yang Dialami Pemohon Banding Tidak Serta Merta

Disebabkan Karena Pembayaran Jasa Manajemen Kepada Afiliasi, Karena Kerugian Turut Dialami oleh Banyak Perusahaan Dalam Bisnis e-Commerce bahwa dalam Surat Uraian Banding, Terbanding menyampaikan bahwa pihak yang seharusnya mengemban biaya penetrasi pasar adalah PT Fashion Marketplace Indonesia (“PT FMI”) selaku pemilik platform Zalora di Indonesia. Selanjutnya, Terbanding menyimpulkan tidak tepat apabila Pemohon Banding menyamakan usahanya dengan BUKALAPAK dan GOJEK TOKOPEDIA;

bahwa pernyataan Terbanding yang menyebutkan seharusnya yang menanggung biaya penetrasi pasar adalah PT Fashion Marketplace Indonesia (“PT FMI”) selaku pemilik platform merupakan pendapat

keliru yang tidak didasari alasan yang kuat dan membuktikan kurangnya pemahaman Terbanding terkait industri e-commerce itu sendiri;

bahwa dalam pernyataannya tersebut, Terbanding nyata-nyatanya mengabaikan fungsi yang dijalankan oleh Pemohon Banding, sebagaimana telah secara jelas dicantumkan dalam Lampiran PER- 22 yang disampaikan dalam proses Pemeriksaan. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa Pemohon Banding bertanggung jawab atas fungsi pemasaran di tingkat operasional pada wilayah pasarnya (Indonesia), sehingga Pemohon Banding menanggung biaya penetrasi pasar;

bahwa PT Fashion Marketplace Indonesia (“PT FMI”) terdaftar sebagai pemilik legal platform Zalora di Indonesia tidak serta-merta menjadikan PT FMI sebagai pihak yang menjalankan fungsi pemasaran, karena fungsi tersebut secara faktual dijalankan oleh Pemohon Banding;

bahwa selanjutnya, terkait pernyataan Terbanding bahwa Pemohon Banding tidak dapat menggunakan Bukalapak maupun GoTo sebagai perbandingan, Pemohon Banding tidak sependapat. Konteks penggunaan Bukalapak dan GoTo oleh Pemohon Banding adalah sebagai ilustrasi kondisi industri e-commerce yang pada umumnya masih mencatatkan kerugian;

bahwa selain itu, Terbanding juga tidak secara spesifik menunjukkan entitas anak dalam grup usaha GoTo maupun Bukalapak yang merupakan pemilik legal dari masing-masing platform. Padahal, sebagaimana dapat dilihat dalam Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bukalapak.com Tbk dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, pada bagian “Struktur Grup/Entitas Anak”, diketahui bahwa kepemilikan atas platform tidak dipegang langsung oleh induk perusahaan, melainkan oleh entitas anak. Hal ini serupa dengan posisi Pemohon Banding yang melakukan penjualan melalui platform Zalora yang

dikelola oleh PT FMI, namun tetap menjalankan fungsi pemasaran secara langsung;

bahwa sebagai pelaku bisnis pada sebuah industri baru, yaitu e- commerce B2C, Pemohon Banding masih memerlukan banyak biaya, khususnya biaya sehubungan dengan penetrasi pasar sebagaimana dijelaskan dalam Paragraf 1.135 OECD TP Guidelines 2022:

“Business strategies also could include market penetration schemes. A taxpayer seeking to penetrate a market or to increase its market share might temporarily charge a price for its product that is lower than the price charged for otherwise comparable products in the same market. Furthermore, a taxpayer seeking to enter a new market or expand (or defend) its market share might temporarily incur higher costs (e.g., due to start-up costs or increased marketing efforts) and hence achieve lower profit levels than other taxpayers operating in the same market.”

Terjemahan:

“Strategi bisnis juga bisa mencakup skema penetrasi pasar. Wajib pajak yang berusaha menembus pasar atau untuk meningkatkan pangsa pasarnya mungkin sementara akan mengenakan harga yang lebih rendah untuk produknya dari harga yang dikenakan untuk produk lain yang sebanding di pasar yang sama. Lebih lanjut, wajib pajak yang ingin memasuki pasar baru atau memperluas (atau mempertahankan) pangsa pasarnya mungkin secara sementara akan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi (misalnya karena biaya awal atau peningkatan upaya pemasaran) dan karenanya mencapai tingkat laba yang lebih rendah daripada pembayar pajak lainnya yang beroperasi di perusahaan yang sama. pasar.”

bahwa berdasarkan uraian tersebut, diketahui Pemohon Banding mengemban biaya yang besar untuk melakukan penetrasi pasar, sebagaimana biaya tersebut juga diemban oleh seluruh pelaku bisnis e-commerce, sehingga menyebabkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku bisnis sektor e-commerce;

bahwa dilansir melalui artikel opini yang ditulis pada awal tahun 2025 oleh Prof. Dr. Rahma Sugihartati, Dra., M.Si, guru besar FISIP di Universitas Airlangga,6 perkembangan bisnis e-commerce tidak sesuai seperti yang sebelumnya diharapkan, sebagaimana dikutip berikut ini:

“Memasuki tahun 2024, euforia perkembangan bisnis e- commerce tampaknya benar-benar mencapai anti klimaks. Ekonomi digital yang semula digadang-gadang bakal menjadi tulang punggung perkembangan bisnis di Indonesia, ternyata kenyataan di lapangan tidak seperti yang diharapkan. Dalam 10 tahun terakhir, sejumlah platform e-commerce dilaporkan telah gulung tikar.

…

Para pelaku bisnis e-commerce yang berkembang karena mendapatkan suntikan dana dari investor lokal maupun asing, pelan-pelan mulai menyadari bahwa pasar daring cenderu stagnan bahkan berkurang. Pertumbuhan platform e-commerce yang luar biasa pesat akhirnya mencapai titik jenuh.

Mereka tidak lagi sekedar hanya menanamkan modalnya untuk bisnis e-commerce, tapi mulai melihat situasi pasar yang tidak lagi bersahabat. Persaingan antarplatform e- commerce yang makin ketat menyebabkan bisnis belanja daring mulai mengalami titik jenuh.” bahwa berdasarkan opini yang disampaikan oleh guru besar Universitas Airlangga tersebut, dapat disimpulkan bahwa sampai

6 Rahma Sugihartati, 2025, “Bisnis e-Commerce Gulung Tikar”, https://insight.kontan.co.id/news/bisnis-e- commerce-gulung-tikar

dengan tahun 2024 pun bisnis e-commerce di Indonesia belum mencerminkan keadaan pasar yang stabil dan sebaliknya mengalami titik jenuh yang disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah karena persaingan bisnis yang begitu ketat;

bahwa di pasar Indonesia, pelaku bisnis e-commerce diketahui juga sulit untuk memperoleh margin dan beberapa pelaku e-commerce lainnya juga mengalami gulung tikar ataupun melakukan PHK untuk mengurangi beban operasional;

bahwa berikut Pemohon Banding sampaikan penelusuran mandiri berdasarkan laporan keuangan perusahaan e-commerce listed dalam Bursa Efek Indonesia.

Tabel 1.2.5.1. Trend Margin Laba Bersih Perusahaan e-Commerce di

Indonesia

*Per-September 2024

Sumber: Laporan Keuangan, olahan Pemohon Banding bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, diketahui hampir seluruh perusahaan e-commerce yang telah go-public di Indonesia sejak tahun 2019 hingga 2024, selalu mengalami kerugian;

bahwa lebih lanjut, atas penelusuran mandiri melalui berbagai literatur artikel, terdapat beberapa pemberitaan yang menggambarkan kondisi pasar e-commerce di Indonesia, sebagai berikut:

1. Berdasarkan artikel berita oleh Ananda Ridho Sulistya, 2024, “Kisah Jatuh Bangunnya Bukalapak”, diketahui Bukalapak terus menerus mengalami kerugian hingga akhirnya menutup beberapa lini usaha;

“Pada 2018, Bukalapak secara resmi mengumumkan menjadi salah satu perusahaan rintisan yang meraih status unicorn

dengan valuasi US$ 1 miliar, dan membuatnya menjadi yang keempat di Indonesia selain Gojek, Traveloka, dan Tokopedia. Meski begitu, pada 2019 Bukalapak dikabarkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada beberapa karyawannya demi terus bisa bertahan dalam persaingan bisnis perusahaan e-commerce. Saat itu, Bukalapak merumahkan sebanyak 10 persen dari total karyawannya.

Pada Oktober 2024, Bukalapak akan menghentikan kegiatan sekaligus menutup sejumlah lini usaha atau anak usaha dalam waktu dekat. Aksi korporasi ini juga diakui akan berdampak pada karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam lini usaha yang bakal ditutup itu.”

2. bahwa berdasarkan artikel berita oleh Teguh Sri Pambudi, 2024, “Lazada Mencapai Titik Balik: Cetak Laba Pertama Sejak Didirikan!”, diketahui Lazada baru memperoleh keuntungan pada Juli 2024 setelah beroperasi sejak 2012.

“Setelah lebih dari satu dekade beroperasi di pasar e-commerce yang kompetitif di Asia Tenggara, Lazada akhirnya mencapai tonggak penting dalam sejarah perusahaannya. Pada 13 Agustus 2024, CEO Lazada, James Dong, mengumumkan bahwa perusahaan telah berhasil mencapai EBITDA positif pada Juli 2024—pertama kalinya sejak Lazada didirikan pada tahun 2012.

Pasar e-commerce di Asia Tenggara telah berubah drastis dalam dua tahun terakhir, dengan munculnya pesaing baru yang agresif serta perubahan besar dalam struktur internal Alibaba. Selain itu, perkembangan AI generatif mulai mempengaruhi platform e-commerce masa depan, membuat transformasi menjadi kebutuhan yang tak terelakkan bagi pemain lama seperti Lazada dan Shopee.

Lazada, bersama induk terdekatnya, Alibaba International Digital Commerce Group (AIDC), menyadari bahwa mereka perlu

meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan untuk tetap kompetitif. Tantangan terbesar adalah menyeimbangkan kebutuhan antara sentralisasi dan lokalisasi, terutama mengingat Lazada mengoperasikan pasar lokal di enam negara berbeda dengan kebutuhan logistik yang harus diorganisir secara lokal.”

3. bahwa berdasarkan artikel berita oleh Agustinus Rangga Respati, 2024, “Induk Shopee dan SeaBank Cetak Laba untuk Pertama Kali”, diketahui Sea Limited (Shopee) baru memperoleh keuntungan pada Juli 2024 setelah beroperasi sejak 2009. “Raksasa teknologi Asia Tenggara Sea Limited membukukan keuntungan untuk pertama kalinya di tengah persaingan ketat melawan perusahaan milik Alibaba yakni Lazada dan TikTok. Laba bersih Sea Limited tercatat 162,7 juta dollar AS sepanjang 2023. Pada tahun sebelumnya, perusahaan menelan rugi bersih senilai 1,7 miliar juta dollar AS. CEO Sea Limited Forrest Li menjelaskan, sebelumnya sebagian operasional Sea tidak menghasilkan keuntungan dan mengalami kerugian miliaran dollar AS sejak didirikan pada 2009.

Sedikit catatan, Sea Limited beroperasi di pasar Asia Tenggara dan memiliki bisnis di bidang e-commerce yakni Shopee, jasa keuangan dengan SeaMoney, dan gim bernama Garena.”

Berdasarkan kutipan dari berita-berita yang Pemohon Banding sampaikan di atas, dapat diketahui bahwa secara umum perusahaan yang bergerak dalam industri e-commerce mengalami kesulitan untuk memperoleh keuntungan, kerugian yang dialami oleh pelaku bisnis e- commerce disebabkan oleh persaingan bisnis di Indonesia yang sengit sehingga mengalihkan tujuan perusahaan e-commerce dari mencari laba kepada perluasan pasar.

Salah satu strategi perluasan pasar adalah dengan strategi “money- burning marketing”, sebagaimana disebutkan literatur Yoesoep Edhie Rachmad, 2022.

“The money-burning marketing strategy implemented by start- ups is to burn the money or budget they have to give to consumers to expand the market and increase the number of users.

The Startups did it in various ways, namely:

(1) large-scale promotions by advertising on social media such as Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube to introduce their products. Some of these social media ads are very large and cost money to eat into budgets.

(2) provide many vouchers, discounts, and super cheap packages to their users. They will also have different promotional packages for new and existing users.

(3) provided a lot of vouchers in theform of freeshipping, freeconsultation, and discounts on some products.

(4) cashback, profit points, and coins through special games, which often make consumers addicted to following them.

(5) Startups want to appear very generous in the eyes of customers, offering freebies, coupons, discounted prices, and very cheap packages when executing a cash-burning strategy. This fact is done not only to expand the market but also to attract customers from competitors to switch to their company's products.”

Terjemahan bebas:

“Strategi pemasaran bakar uang yang diterapkan oleh perusahaan rintisan adalah membakar uang atau anggaran yang harus mereka berikan kepada konsumen untuk memperluas pasar dan meningkatkan jumlah pengguna. Perintis melakukannya dengan berbagai cara, yaitu:

(1) promosi besar-besaran dengan beriklan di media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube untuk

memperkenalkan produk mereka. Beberapa iklan media sosial ini sangat besar dan memakan banyak biaya.

(2) menyediakan banyak voucher, diskon, dan paket super murah untuk para penggunanya. Mereka juga akan memiliki paket promosi yang berbeda untuk pengguna baru dan yang sudah ada.

(3) menyediakan banyak voucher dalam bentuk pengiriman gratis, konsultasi gratis, dan diskon untuk beberapa produk.

(4) cashback, poin keuntungan, dan koin melalui permainan khusus, yang seringkali membuat konsumen ketagihan untuk mengikutinya.

(5) Perusahaan rintisan ingin terlihat sangat murah hati di mata pelanggan, dengan menawarkan barang gratis, kupon, potongan harga, dan paket yang sangat murah ketika menjalankan strategi pembakaran uang tunai. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk memperluas pasar tetapi juga untuk menarik pelanggan dari kompetitor untuk beralih ke produk perusahaan mereka.” bahwa dengan demikian, berdasarkan kerugian yang turut dialami seluruh perusahaan dalam bisnis e-commerce, kerugian yang Pemohon Banding alami merupakan lazim karena industri bisnis e- commerce memerlukan banyak biaya untuk melakukan penetrasi pasar dan berkompetisi dengan banyak pesaing, bukan semata-mata dikarenakan pembayaran jasa manajemen kepada pihak afiliasi;

2.1.2.6. bahwa Pengujian Kewajaran dan Kelaziman Usaha yang Dilakukan oleh Terbanding Tidak Sesuai dengan Kaidah dan Pedoman Pengujian Kewajaran dan Kelaziman Usaha yang ada bahwa dalam Surat Uraian Banding, diketahui Terbanding kembali menyampaikan kembali alasan ketidaksetujuannya sebagaimana telah disampaikan pada proses Pemeriksaan hingga Keberatan, dan

belum menanggapi seluruh argumentasi yang Pemohon Banding sampaikan dalam Surat Banding;

bahwa tanpa bermaksud mengurangi argumentasi yang telah Pemohon Banding sebutkan bahwa ZSEA merupakan tested party yang lebih sesuai dalam menguji transaksi pemanfaatan jasa manajemen (merujuk pada argumentasi poin 2.1.2.5.) dan atas jasa manajemen yang diberikan ZSEA sudah memberikan manfaat yang cukup bagi Pemohon Banding (merujuk pada argumentasi poin 2.1.2.3.);

bahwa terdapat perbedaan teknik pengujian kewajaran dan kelaziman usaha yang dilakukan antara Pemohon Banding dengan Terbanding atas transaksi afiliasi yang dilakukan Pemohon Banding pada tahun pajak 2019. Berikut rincian perbedaan pengujian kewajaran dan kelaziman usaha;

Tabel 1.2.6.1. Perbedaan Pengujian PKKU atas Transaksi Afiliasi

Pemohon Banding Tahun 2019

Hasil Fergyiar TMS SLI NC

Hasil Perawviar TM MI SLD Gan primer oo et

Fe HN NE

bahwa adapun tanpa mengurangi argumentasi bahwa pengujian kewajaran dan kelaziman usaha yang Pemohon Banding lakukan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Penentuan Harga Transfer Tahun 2019 (Bukti P-2, Surat Banding) telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, Pemohon Banding tidak menyetujui pengujian kewajaran yang dilakukan Terbanding karena menyalahi pedoman pengujian kewajaran dan ketentuan perpajakan yang ada sebagaimana diuraikan berikut ini;

C. Terbanding Inkonsisten Dalam Menggunakan Tahun Pengujian dalam Penerapan PKKU yang Dilakukannya, Sehingga Memberikan Ketidakpastian Penerapan PKKU bagi Pemohon Banding bahwa diketahui dalam melakukan pengujian kewajaran dan kelaziman usaha, Terbanding inkonsisten dalam menggunakan rentang pengujian tahun 2015-2017 dan 2016-2018. Berikut kertas kerja pengujian kewajaran yang digunakan Terbanding dalam melakukan pengujian kewajaran;

Tabel 1.2.6.2. Tabel Perhitungan Kewajaran Terbanding

IMP. & EXP. (GROUP)

CORP., LTD.

bahwa menurut hemat Pemohon Banding, pemilihan data keuangan multiple-year sebagaimana dilakukan Terbanding adalah hal yang tidak wajar dan lazim ditemukan dalam proses benchmarking untuk pengujian PKKU;

bahwa sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas, beberapa perusahaan pembanding memiliki keterangan “#N/A” menggunakan

data yang bernilai “#N/A” tersebut dengan cara menggunakan dua rentang waktu pengujian, yaitu 2015-2017 dan 2016-2018. Dengan demikian, Terbanding tidak berdasar dalam melakukan pengujian kewajaran dengan metode tersebut, karena tidak ada pedoman/ketentuan perpajakan yang menganjurkan penggunaan dua rentang kewajaran;

bahwa atas koreksi Terbanding tersebut justru akan merugikan Pemohon Banding karena Pemohon Banding tidak memperoleh kepastian hukum untuk melakukan pengujian kewajaran dan kelaziman usaha kedepannya. Oleh karenanya Pemohon Banding memohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk membatalkan koreksi Terbanding karena tidak berdasar dan memberikan ketidakpastian hukum bagi Pemohon Banding;

D. Perusahaan Pembanding yang Digunakan oleh Terbanding Tidak

Sebanding dengan Kegiatan Usaha Pemohon Banding, Sehingga Tidak Andal Untuk Digunakan dalam Pengujian Kewajaran dan Kelaziman Usaha bahwa dalam melakukan pengujian kewajaran dan kelaziman usaha, Terbanding menggunakan 28 perusahaan pembanding dalam industri retail produk pakaian;

bahwa berdasarkan penelusuran mandiri Pemohon Banding menggunakan TP Catalyst update release 106 – Januari 2019, berikut alasan ketidaksetujuan atas perusahaan pembanding yang digunakan oleh Terbanding;

Tabel 1.2.6.3. Rincian Ketidaksetujuan Perusahaan Pembanding

Terbanding

yr ees PAK

AN AN * i

Bx SS; jE

Bang Bon area Pkutthamonthor

Sai 4 area

Mn Tea SAN gi aa MAT ream * er

Don Mueang area Chum Phee

District. Knon

Kaen

Secul Nar nyesr Bracch

Secul Sargoong Braren

Gararg Store

Sargdeng Bronce

Gar gses Store

Pa ae Se

Geer chess Bares

Lana 7 en if he 7 ret —

Mastecs Dosen Masa Branch hook * bahwa berdasarkan alasan ketidaksetujuan yang Pemohon Banding sampaikan di atas, diketahui bahwa perusahaan pembanding yang digunakan oleh Terbanding untuk pengujian PKKU seluruhnya tidak memiliki kesebandingan dengan Pemohon Banding, sehingga tidak andal untuk digunakan dalam pengujian kewajaran dan kelaziman usaha, maka demikian sudah semestinya pengujian kewajaran dan kelaziman usaha dilakukan sesuai dengan sebagaimana Pemohon Banding lakukan dalam Dokumen Lokal Penentuan Harga Transfer

2019 (Bukti P-2, Surat Banding) yang telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;

2.1.2.7.bahwa Perbedaan Tarif Pajak Penghasilan Indonesia dengan

Singapura Tidak Serta Merta Menunjukkan Adanya Indikasi Penghindaran Pajak Melalui Skema Transfer Pricing

Dalam Surat Uraian Banding, diketahui Terbanding menyampaikan alasan pemenuhan ketentuan Pasal 18 ayat (3) atas kewenangannya untuk melakukan koreksi transaksi hubungan istimewa, salah satunya karena terdapat indikasi penghindaran pajak pada transaksi afiliasi Pemohon Banding, sebagaimana Pemohon Banding kutip berikut ini.

“Adanya perbedaan tarif PPh Badan antara negara Indonesia dengan Singapura, sehingga terdapat indikasi Wajib Pajak untuk melakukan penghidaran penghindaran pajak melalui skema transfer pricing.” bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pernyataan Terbanding tersebut karena indikasi “penghindaran pajak” atas perbedaan tarif PPh Badan antara negara Indonesia dengan Singapura.

bahwa konsep “penghindaran pajak” mensyaratkan adanya penghematan pembayaran pajak sedangkan isu pemajakan atas laba usaha adalah isu pembagian hak pemajakan antar negara yang merupakan ruang lingkup P3B yang disepakati oleh Indonesia dan Singapura.

Berikut merupakan beberapa referensi literatur mengenai makna “penghindaran pajak” dan syarat adanya pembuktian dari otoritas pajak terkait penghematan pembayaran pajak:

a. OECD Model 2017 Commentary tentang Pasal 1 Ayat 3 , Paragraf 61 “A guiding principle is that the benefits of a double taxation convention should not be available where a main purpose for entering into certain transactions or arrangements was to secure

a more favourable tax position and obtaining that more favourable treatment in these circumstances would be contrary to the object and purpose of the relevant provisions.”

Terjemahan bebas:

“Prinsip yang menjadi pedoman adalah bahwa manfaat dari konvensi pajak berganda tidak dapat diperoleh apabila tujuan utama mengadakan transaksi atau pengaturan tertentu adalah untuk mendapatkan posisi pajak yang lebih menguntungkan dan memperoleh perlakuan yang lebih menguntungkan dalam keadaan tersebut akan bertentangan dengan maksud dan tujuan ketentuan yang relevan.” b. OECD TP Guidelines 2022 Paragraf 1.8 “There are several reasons why OECD member countries and other jurisdictions have adopted the arm’s length principle. A major reason is that the arm’s length principle provides broad parity of tax treatment for members of MNE groups and independent enterprises. Because the arm’s length principle puts associated and independent enterprises on a more equal footing for tax purposes, it avoids the creation of tax advantages or disadvantages that would otherwise distort the relative competitive positions of either type of entity. In so removing these tax considerations from economic decisions, the arm’s length principle promotes the growth of international trade and investment.”

Terjemahan bebas:

“Ada beberapa alasan mengapa negara-negara anggota OECD dan yurisdiksi lain telah mengadopsi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Alasan utamanya adalah bahwa prinsip kewajaran dan kelaziman usaha memberikan perlakuan pajak yang setara bagi anggota kelompok MNE dan perusahaan independen. Karena prinsip kewajaran dan kelaziman usaha menempatkan perusahaan terkait dan independen pada

kedudukan yang lebih setara untuk tujuan perpajakan, prinsip ini menghindari terciptanya keuntungan atau kerugian pajak yang jika tidak akan mendistorsi posisi persaingan relatif dari kedua jenis entitas tersebut. Dengan demikian, dengan menghilangkan pertimbangan pajak ini dari keputusan ekonomi, prinsip kewajaran dan kelaziman usaha mendorong pertumbuhan perdagangan dan investasi internasional.” c. Literatur yang ditulis oleh M. Nissinen, “From Evasion to Avoidance: The Historical Evolution of the OECD Model in Addressing Tax Abuse” padaha hal. 486 “When applying the anti-avoidance rule, it is usually assessed whether the tax advantage to be obtained should be the sole or main reason for the arrangement and the relationship of the arrangement to non-tax benefits (for example, business and commercial reasons).”

Terjemahan bebas:

“Saat menerapkan aturan anti-penghindaran, biasanya dinilai apakah keuntungan pajak yang akan diperoleh harus menjadi satu-satunya atau alasan utama untuk pengaturan tersebut dan hubungan pengaturan tersebut dengan manfaat non-pajak (misalnya, alasan bisnis dan komersial).” d. Literatur yang ditulis oleh R. Tooma, “Legislating Against Tax Avoidance”, pada Bab 2 halaman 1:

“That is, legitimate tax avoidance occurs where taxpayers deal at arm’s length under the normal means of carrying out a transaction. However, if the arrangement was entered into solely or primarily for the purpose of obtaining a tax advantage, then the arrangement was a tax avoidance scheme that ought to be disallowed.”

Terjemahan bebas:

“Artinya, penghindaran pajak yang sah terjadi ketika wajib pajak bertransaksi secara wajar dengan cara yang wajar. Namun, jika

pengaturan tersebut dibuat semata-mata atau terutama untuk tujuan memperoleh keuntungan pajak, maka pengaturan tersebut merupakan skema penghindaran pajak yang seharusnya tidak diperbolehkan.” bahwa berdasarkan panduan internasional maupun literatur-literatur di atas, dapat ditarik kesimpulan kemungkinan penghematan pajak dapat terjadi dalam hal suatu transaksi afiliasi lintas batas negara sengaja diatur hanya untuk mendapatkan keuntungan dari sebuah Perjanjian Penghindaran Pemajakan Berganda (“P3B”), yang biasanya berkaitan dengan praktek treaty shopping.

Selanjutnya, dalam menentukan ada/tidaknya indikasi penghindaran pajak, Terbanding perlu memastikan ada/tidaknya penghematan pajak yang diperoleh Pemohon Banding atas transaksi afiliasi yang dilakukan. Hal tersebut, sejalan dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 PER-32/PJ/2011 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) dan (2) PER-32/PJ/2011 “(1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku untuk

Penentuan Harga Transfer (Transfer Pricing) atas transaksi yang dilakukan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia dengan Wajib Pajak Luar Negeri diluar Indonesia.

(2) Dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini hanya berlaku untuk transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak yang disebabkan antara lain:

a. perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan final atau tidak final pada sektor usaha tertentu;

b. perlakuan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; atau c. transaksi yang dilakukan dengan Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas.”

Pasal 3 ayat (1) PER-32/PJ/2011 “(1) Wajib Pajak dalam melakukan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa wajib menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 PER-32/2011 tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha wajib diterapkan dalam hal Pemohon Banding melakukan transaksi afiliasi dengan lawan transaksi di luar negeri dan lawan transaksi di dalam negeri apabila terdapat perbedaan tarif pajak dalam rangka penghematan pajak.

bahwa pengujian prinsip kewajaran dan kelaziman usaha diterapkan dengan menggunakan Profit Level Indicator (PLI) NCPM, dengan rentang pengujian selama tiga tahun (2017-2019). Berikut hasil pengujian kewajaran tarif mark-up jasa manajemen yang diperoleh Pemohon Banding.

Gambar 1.2.7.1 Hasil Rentang Kewajaran atas Transaksi Jasa

Intragrup xO, Yama Perusahaati Z01 2018 2014 Rata-rata hiPM

Terrimbang ee Pe ps pama too oo bi Pom Yo Lo at

Poe pass ce Po 5 Pa P5 Poo 5 0

Pos fee ee ee

C[eeetes ss [OEY T

Pe PSP iOS Pets BEN

Po ft ee Pts

Po Pass 0 ee ee Pa

Poe Pe Pe ee ie

Nge aa gg ra po pasta Po nan

bahwa berdasarkan hasil pengujian tersebut diperoleh rentang kewajaran interkuartil yang berada di antara 4,40% hingga 9,28% dengan nilai tengah sebesar 7,13%. Dengan demikian mark-up 5% dari total biaya yang diterapkan dalam pembayaran jasa manajemen Pemohon Banding kepada ZSEA telah berada dalam rentang kewajaran dan pada dasarnya sudah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;

bahwa selanjutnya, sejalan dengan penjelasan Pasal 18 ayat (3) UU PPh, pengertian mengenai penghindaran pajak juga telah diuraikan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa (selanjutnya disebut “PER- 22/2013”).

Lebih lanjut di dalam Huruf A, Bab I, Lampiran I, PER-22 disebutkan sebagai berikut:

“Mengingat bahwa perusahaan multinasional melakukan operasi di beberapa negara yang memiliki ketentuan dan tarif pajak yang berbeda-beda, terdapat risiko bagi administrasi perpajakan (tax administration) di setiap negara tentang adanya kemungkinan upaya penghindaran pajak melalui transaksi yang terjadi antara perusahaan multinasional yang tergabung dalam suatu grup usaha yang berkedudukan di negara yang berbeda. Pada umumnya, upaya penghindaran pajak dapat dilakukan antara lain dengan melakukan penggeseran laba (profit shifting) dari suatu negara ke negara yang lain melalui transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa yang berkedudukan di negara yang berbeda (cross-border transactions). Penggeseran laba juga dapat terjadi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa yang berkedudukan di negara yang sama (domestic transactions) dengan cara memanfaatkan perbedaan tarif pajak yang disebabkan antara lain, dalam hal perlakuan

pengenaan Pajak Penghasilan final atau tidak final pada sektor usaha tertentu, perlakukan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, atau transaksi yang dilakukan dengan Pemohon Banding Kontraktor Kontrak Kerjasama Migas.” bahwa ketentuan PER-22/2013 tersebut mempertegas terkait risiko penghindaran pajak dapat terjadi dalam hal transaksi hubungan istimewa dilakukan antar batas negara karena adanya perbedaan ketentuan dan tarif pajak, yang dapat dimanfaatkan sebagai tax advantage bagi pelaku usaha;

bahwa dengan demikian, mempertimbangkan Pasal 18 Ayat (3) dan penjelasannya serta peraturan-peraturan turunannya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian atas terdapat atau tidak terdapatnya risiko penghindaran pajak adalah elemen yang perlu dipenuhi oleh Terbanding saat menjalankan kewenangannya; bahwa di sisi lain, Pemohon Banding telah beritikad baik membuktikan tidak adanya penghindaran pajak pada transaksi afiliasi yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan ZSEA selaku lawan transaksi Pemohon Banding, mempertimbangkan pemanfaatan jasa manajemen yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan ZSEA telah dilakukan sesuai dengan kaidah transaksi hubungan istimewa yang diatur dalam ketentuan perpajakan domestik dan pedoman perpajakan internasional, dan juga sudah tertuang dalam Dokumen Lokal Transaksi Jasa Komersial Tahun 2019;

bahwa berikutnya, sehubungan dengan peraturan perpajakan maupun pedoman transfer pricing yang menyebutkan bahwa Terbanding perlu memastikan ada/tidaknya isu penghindaran pajak pada pemanfaatan jasa komersial kepada pihak afiliasi, dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa dalam kasus a quo transaksi afiliasi tidak dimaksudkan dalam rangka penghindaran pajak,

melainkan dalam rangka bisnis guna mendorong penjualan produk Pemohon Banding;

bahwa dengan demikian, Pemohon Banding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat membatalkan koreksi Terbanding karena tidak terdapat unsur penghindaran pajak melalui transaksi jasa manajemen antara Pemohon Banding dan ZSEA;

3. Kesimpulan bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan sebagai berikut.

1. Surat Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 27 UU KUP serta pasal 35, 36, dan 37 UU Pengadilan Pajak.

2. bahwa Pemohon Banding Dapat Menunjukkan Manfaat atas Jasa Manajemen yang Diberikan oleh Pihak Afiliasi, sebagaimana Terbanding telah akui bahwa terdapat eksistensi yang nyata atas pemanfaatan jasa manajemen, serta manfaat yang nyata sebagaimana tertuang dalam Dokumen Lokal Penentuan Harga Transfer Tahun 2019.

3. Penetapan Harga Transaki Jasa Manajemen Pemohon Banding dengan Zalora South East Asia Pte. Ltd. Menggunakan Metode Indirect Cost Charging Diakui oleh Ketentuan Perpajakan di Indonesia, maka koreksi Terbanding dengan dalil seharusnya pembayaran jasa manajemen didasarkan pada man-hour cost dan tidak mengakui pembayaran secara key allocation sebagaimana telah disepakati Pemohon Banding dan Pihak Afiliasi adalah keliru dan tidak berdasar.

4. bahwa Transaksi yang Diuji adalah Transaksi Jasa Manajemen, Oleh Karenanya Alasan Terbanding Terkait Pemilihan Tested Party yang Memiliki Fungsi Lebih Sederhana Tidak Tepat dalam Konteks Pengujian Kewajaran Harga (mark up) Transaksi Jasa, bahwa pemilihan tested party merupakan konsekuensi logis dari jenis transaksi yang dilakukan, dalam hal transaksi yang diuji merupakan

jasa manajemen, maka lebih tepat bila melakukan pengujian dengan tested party yang menyediakan jasa manajemen.

5. bahwa Kerugian yang Dialami Pemohon Banding Tidak Serta Merta Disebabkan Karena Pembayaran Jasa Manajemen Kepada Afiliasi, Karena Kerugian Turut Dialami oleh Banyak Perusahaan Dalam Bisnis e-Commerce, bahwa faktanya perusahaan dalam industri e-commerce di Indonesia pun belum memperoleh laba, sehingga kerugian yang dialami Pemohon Banding bukan serta-merta disebabkan oleh transaksi afiliasi.

6. bahwa Pengujian Kewajaran dan Kelaziman Usaha yang Dilakukan oleh Terbanding Tidak Sesuai dengan Kaidah dan Pedoman Pengujian Kewajaran dan Kelaziman Usaha yang ada, terdapat inkonsistensi penggunaan rentang tahun pengujian oleh Terbanding, serta perusahaan pembanding yang digunakan Terbanding tidak memiliki kesebandingan dengan Pemohon Banding.

bahwa berdasarkan uraian dan alasan sebagaimana disebutkan di atas, kiranya dapat menjadi dasar yang kuat bagi Majelis Hakim untuk membatalkan koreksi yang dilakukan Terbanding. Dengan demikian, perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan PT Fashion Eservices Indonesia yang seharusnya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1 Penghitungan Pajak Menurut Pemohon Banding

bahwa demikian surat bantahan ini Pemohon Banding sampaikan kepada Majelis Hakim. Harapan Pemohon Banding agar uraian yang telah Pemohon Banding sampaikan di atas dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk dapat mengeluarkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-63 sebagai berikut:

Bukti P.1. SalinanSuratKeputusanTerbandingNomorKEP-

00780/KEB/PJ/WPJ.04/2024 tanggal 30 Desember 2024;

Bukti P.2. Salinan Surat Keberatan Nomor 026/Tax/FEI/2024 tanggal 21 Mei 2024;

Bukti P.3. Salinan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor

00003/206/19/069/24 tanggal 27 Februari 2024;

Bukti P.4. Salinan Bermeterai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang

Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Fashion Eservices Indonesia Nomor 4 tanggal 5 Februari 2024, dibuat di hadapan Novita Puspitarini, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;

Bukti P.5. Salinan Bermeterai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang

Saham PT Fashion Eservices Indonesia Nomor 8 tanggal 30 Mei 2023, dibuat di hadapan Novita Puspitarini, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;

Bukti P.6. Salinan Bermeterai Akta Pendirian Nomor 36 tanggal 27 Februari 2012; Bukti P.7. Pakta Integritas Presiden Direktur Pemohon Banding atas nama

Chrisdian Yuli Ardianto;

Bukti P.8. Salinan KTP Presiden Direktur Pemohon Banding atas nama Chrisdian

Yuli Ardianto;

Bukti P.9. Surat Kuasa Nomor 0 atas nama Yusuf Wangko Ngantung;

Bukti P.10. Softcopy Surat Kuasa Khusus Chrisdian Yuli Ardianto, jabatan Presiden

Direktur, kepada Yusuf Wangko Ngantung Kuasa Hukum nomor 015/LGL/TAX/FEI/2025 tanggal 19 Februari 2025;

Bukti P.11. Pakta Integritas Kuasa Hukum atas nama Yusuf Wangko Ngantung; Bukti P.12. Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-339/PP/IKH/2024 tanggal 4 Juli 2024 atas nama Yusuf Wangko Ngantung;

Bukti P.13. Softcopy SPT;

Bukti P.14. Softcopy Financial statement 31 December 2019 with independent auditors’ report;

Bukti P.15. Softcopy Surat Kuasa Khusus Chrisdian Yuli Ardianto, jabatan Presiden

Direktur, kepada Cindy Kikhonia Febby jabatan Kuasa Hukum nomor 052/LGL/TAX/FEI/2025 tanggal 11 Maret 2025;

Bukti P.16. Softcopy Salinan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-

378/PP/IKH/2025 tanggal 6 Maret 2025 an Cindy Kikhonia Febby; Bukti P.17. Softcopy Kartu Kuasa Hukum an Cindy Kikhonia Febby (KHP-01776); Bukti P.18. Softcopy KTP an Cindy Kikhonia Febby;

Bukti P.19. Softcopy NPWP an Cindy Kikhonia Febby;

Bukti P.20. Softcopy Pakta Integritas Cindy Kikhonia Febby tanggal 04 Juli 2025; Bukti P.21. Softcopy Surat Kuasa Khusus Chrisdian Yuli Ardianto, jabatan Presiden

Direktur, kepada Dwina Karina jabatan Kuasa Hukum nomor 001/LGL/TAX/FEI/2025 tanggal 19 Februari 2025;

Bukti P.22. Softcopy Salinan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-

1564/PP/IKH/2023 tanggal 21 November 2023 an Dwina Karina ; Bukti P.23. Softcopy Kartu Kuasa Hukum an Dwina Karina (KHP-3067);

Bukti P.24. Softcopy KTP an Dwina Karina ;

Bukti P.25. Softcopy NPWP an Dwina Karina;

Bukti P.26. Softcopy Pakta Integritas Dwina Karina tanggal 04 Juli 2025;

Bukti P.27. Softcopy Surat Kuasa Khusus Chrisdian Yuli Ardianto, jabatan Presiden

Direktur, kepada Tharique Nazhief jabatan Kuasa Hukum nomor 008/LGL/TAX/FEI/2025 tanggal 19 Februari 2025;

Bukti P.28. Softcopy Salinan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-

494/PP/IKH/2024 tanggal 22 Juli 2024 an Tharique Nazhief;

Bukti P.29. Softcopy Kartu Kuasa Hukum an Tharique Nazhief (KHP-00442); Bukti P.30. Softcopy KTP an Tharique Nazhief;

Bukti P.31. Softcopy NPWP an Tharique Nazhief;

Bukti P.32. Softcopy Pakta Integritas Tharique Nazhief tanggal 04 Juli 2025; Bukti P.33. Softcopy Zalora Intragroup Services Agreement between Zalora South

East Asia, PTE, LTD and PT Fashion Eservices Indonesia tanggal 12 Januari 2015;

Bukti P.34. Softcopy Perjanjian Layanan Zalora Intragroup antara Zalora South

East Asia PTE. LTD dan PT Fashion Eservices Indonesia tanggal 12 Januari 2015;

Bukti P.35. Softcopy Dokumen Lokal Penentuan Harga Transfer tahun 2019; Bukti P.36. Softcopy Kertas Kerja Cost Allocation Management Fee;

Bukti P.37. SoftcopyPutusanPengadilanPajakNomorPUT-

003145.15/2020/PP/M.XIB Tahun 2024;

Bukti P.38. SoftcopyPutusanPengadilanPajakNomorPUT-

003146.15/2020/PP/M.XIB Tahun 2024;

Bukti P.39. SoftcopyPutusanPengadilanPajakNomorPUT-

000816.15/2020/PP/M.IVA Tahun 2023;

Bukti P.40. Softcopy Business Process;

Bukti P.41. Softcopy Audit Report Financial Statement 31 Des 2019 ;

Bukti P.42. Softcopy Penjelasan Tertulis Nomor 219/DDTC-2B/VIII/2025 tanggal 21 Agustus 2025;

Bukti P.43. Softcopy Salinan Bermeterai Akta Pernyataan Keputusan Para

Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Fashion Eservices Indonesia Nomor 9 tanggal 24 Maret 2025, dibuat di hadapan Novita Puspitarini, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;

Bukti P.44. Softcopy Surat Kuasa Khusus Victor Yap, jabatan Presiden Direktur, kepada Balim Kuasa Hukum nomor 059/LGL/TAX/FEI/2025 tanggal 25 September 2025;

Bukti P.45. Softcopy Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-702/PP/IKH/2025 tanggal 28 April 2025 atas nama Balim;

Bukti P.46. Softcopy Kartu Kuasa Hukum atas nama Balim (KHP-02057);

Bukti P.47. Softcopy KTP dan NPWP atas nama Balim;

Bukti P.48. Softcopy Pakta Integritas Kuasa Hukum atas nama Balim tanggal 25 September 2025;

Bukti P.49. Softcopy Surat Kuasa Khusus Victor Yap, jabatan Presiden Direktur, kepada Basania Sevita Aritonang Kuasa Hukum nomor 066/LGL/TAX/2025 tanggal 25 September 2025;

Bukti P.50. Softcopy Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-1477/PP/IKH/2025 tanggal 1 Agustus 2025 atas Basania Sevita Aritonang;

Bukti P.51. Softcopy Kartu Kuasa Hukum atas nama Basania Sevita Aritonang (KHP-02769);

Bukti P.52. Softcopy KTP dan NPWP atas Basania Sevita Aritonang;

Bukti P.53. Softcopy Pakta Integritas Kuasa Hukum atas nama Basania Sevita

Aritonang tanggal 25 September 2025;

Bukti P.54. Softcopy Accounting dan Finance Services;

Bukti P.55. Softcopy Tanda Terima Penyerahan Data;

Bukti P.56. Softcopy Tagihan dan Bukti Pembayaran Jasa Manajemen;

Bukti P.57. Softcopy Procurement Services;

Bukti P.58. Softcopy Marketing Services;

Bukti P.59. Softcopy Penjelasan Tertulis Nomor 056/DDTC-2B/X/2025 tanggal 8 Oktober 2025;

Bukti P.60. Softcopy Penjelasan Tertulis Nomor 006/DDTC-2B/XI/2025 tanggal 6 November 2025;

Bukti P.61. Softcopy Penjelasan Tertulis Nomor 013/DDTC-2B/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025;

Bukti P.62. Softcopy Salinan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-

2070/PP/IKH/2025 tanggal 15 Oktober 2023 an Dwina Karina;

Bukti P.63. Softcopy Kartu Kuasa Hukum an Dwina Karina (KHP-03297);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-8 sebagai berikut:

Bukti T.1. Softcopy Matriks sengketa;

Bukti T.2. Softcopy Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: LAP-

60/KPP.0413/RIKSIS/2024 tanggal 22 Februari 2024;

Bukti T.3. Softcopy Laporan Penelitian Keberatan (LPK) Nomor: LAP-

7300/WPJ.04/2024 tanggal 18 Desember 2024;

Bukti T.4. Softcopy Penjelasan Tertulis tanggal 8 Oktober 2025;

Bukti T.5. Softcopy Penjelasan Tertulis tanggal 5 November 2025;

Bukti T.6. Softcopy Penjelasan Tertulis tanggal 4 Desember 2025;

Bukti T.7. Softcopy ND-497/EOI/PJ.14/2023 tanggal 23 Agustus 2023;

Bukti T.8. Softcopy Penjelasan Tertulis tanggal 7 Januari 2026;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP- 00780/KEB/PJ/WPJ.04/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding bahwa Surat Banding Nomor 180/DDTC-2B/III/2025 tanggal 27 Maret 2025, dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Tergugat dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Tergugat, dilampiri dengan salinan keputusan yang digugat, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (3) dan ayat (6), Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah sebagai berikut:

Menimbang, setelah mempertimbangkan dan menilai alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

bahwa pokok sengketa PPh Badan Tahun Pajak a quo dengan uraian sebagai berikut:

Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp157.607.174.083,00

Menimbang bahwa Terbanding melakukan koreksi a quo dengan alasan sebagai berikut:

bahwa a quo dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh dan PMK Nomor 213/PMK.03/2016;

bahwa Pemohon Banding mempunyai hubungan istimewa dengan Zalora South East Asia Pte. Ltd di Singapore, Global Fashion Group di Luxemburg, dan Brillant 1257 GmbH & Co di Jerman sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (4) huruf b UU PPh;

bahwa perbedaan analisa pengujian penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha (PKKU) atas transaksi dengan pihak yang memiliki Hubungan Istimewa menurut Pemohon Banding dan Terbanding adalah sebagai berikut:

10 Nilai PLI:

- NCPMSingle year 2019 = 5%-

- OMSingle year 2019 = -20.14%Single year 2019 = 2.97%Beda

bahwa Tested Party menurut Terbanding adalah PT Fashion Eservices Indonesia selaku Pemohon Banding, dengan penjelasan sebagai berikut:

- rincian SPT Masa PPN Formulir 1111 B1 Pemohon Banding selama tahun 2019, ZSEA (Singapura) melakukan transaksi afiliasi kepada Pemohon Banding berupa jasa manajemen (management fee) dan impor barang (import goods). Selain itu Pemohon Banding juga melakukan transaksi afiliasi dengan JADE E- SERVICE (M) SDN BHD (Malaysia), Global Fashion Group S.A (Luxemburg), Brillant 1257 GmbH & Co (Jerman) dan PT Fashion Market Indonesia (Indonesia);

- OECD TP Guidelines 2022 Paragraf 3.18 menyatakan hal sebagai berikut: “When applying a cost plus, resale price or transactional net margin method as described in Chapter II, it is necessary to choose the party to the transaction for which a financial indicator (mark-up on costs, gross margin, or net profit indicator) is tested. The choice of the tested party should be consistent with the functional analysis of the transaction. As a general rule, the tested party is the one to which a Transfer Pricing method can be applied in the most reliable manner and for which the most reliable comparables can be found, i.e. it will most often be the one that has the less complex functional analysis.”;

- bahwa menurut Terbanding, ZSEA memiliki fungsi yang lebih kompleks dari Pemohon Banding. Sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2013 Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, Pihak yang diuji umumnya adalah pihak yang memiliki fungsi yang lebih sederhana (less complex function), contohnya: pihak yang tidak memiliki unique/valuable intangible property;

- Terbanding telah melakukan permintaan pertukaran informasi (exchange of information) kepada otoritas perpajakan Singapura tempat domisili dari Zalora South East Asia Pte. Ltd. (“ZSEA”). Berdasarkan jawaban permintaan pertukaran informasi melalui Nota Dinas Direktur Perpajakan Internasional Nomor ND-497/EOI/PJ.14/2023 tanggal 23 Agustus 2023, diperoleh informasi

bahwa ZSEA memiliki Intangible Property, yang artinya ZSEA memiliki fungsi lebih komplek dari Pemohon Banding. Terbanding berpendapat bahwa ZSEA memiliki Intangible Property sehingga ZSEA memiliki fungsi lebih komplek dari Pemohon Banding;

- Menurut Terbanding, terdapat perbedaan fungsi yang spesifik antara ZSEA dengan Pemohon Banding. ZSEA memiliki intangible property dan melakukan fungsi sebagai penyedia jasa manajemen kepada Pemohon Banding serta melakukan ekspor barang kena pajak kepada Pemohon Banding. Sedangkan Pemohon Banding berdasarkan company profile bergerak dibidang usaha perdagangan eceran melalui media untuk komoditi tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi dan perdagangan besar pakaian (akses kepabeanan impor dan ekspor);

bahwa Permohon Banding bertindak sebagai Fully Fledged Distributor yakni distributor yang membeli produk dari pemasok atau produsen dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan persediaan, logistik, aktivasi pemasaran, serta menanggung semua risiko terkait dengan risiko persediaan, risiko pasar dan juga risiko gagal tagih. Berdasarkan Laporan Keuangan, Pemohon Banding tidak mencatat kepemilikan atas intangible property. Kepemilikan atas website www.zalora.id, aplikasi ZALORA serta merek dagang ZALORA bukan berada di Pemohon Banding melainkan dipegang oleh ZSEA sehingga terdapat perbedaan fungsi antara Pemohon Banding sebagai distributor dan ZSEA sebagai pemiliki website www.zalora.id dan aplikasi ZALORA yang menyediakan sarana atau tempat Pemohon Banding menjual barang dagangan;

bahwa Pemohon Banding melakukan transaksi penyediaan jasa manajemen kepada pihak afiliasi di Indonesia yakni PT Fashion Marketplace Indonesia (FMI). Namun pendapatan jasa manajemen yang Pemohon Banding terima dari FMI dicatat sebagai pengurang tagihan biaya jasa manajemen kepada kepada ZSEA (Singapura) dan GFG (Luxemburg) dalam akun MgtExpense-ZSEA charge PT FMI dan MgtExpense-GFG charge PT FMI. Dengan demikian, Terbanding berpendapat jasa manajemen yang diberikan oleh Pemohon Banding kepada FMI secara efektif tidak menggunakan pekerja atau sumber daya dari Pemohon Banding sendiri

melainkan dari pihak ZSEA dan GFG. Sehingga Pemohon Banding tidak memiliki fungsi untuk memberikan jasa manajemen;

bahwa tidak ditemukan data pembanding internal yang andal sehingga pembanding eksternal dapat digunakan;

bahwa menurut Pemohon Banding, perusahaan pembanding yang digunakan oleh Terbanding untuk pengujian PKKU seluruhnya tidak memiliki kesebandingan dengan Pemohon Banding, dengan garis besar terdapat perbedaan terkait:

b. Perbedaan fungsi penjualan. Perusahaan pembanding melakukan penjualan barangnya melalui toko fisik, sementara Pemohon Banding hanya mengandalkan platform online.

c. Kepemilikan intangible property/asset. Perusahaan pembanding memiliki intangible property/asset dengan nilai yang signifikan, sementara Pemohon Banding tidak memiliki intangible property/asset.

d. Perbedaan produk. Perusahaan pembanding melakukan penjualan produk diluar ritel pakaian (seperti: properti, jasa keuangan, perabotan);

bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding merupakan perusahaan Fully Fledged Distributor yang menggunakan media internet sebagai media penjualannya yang merupakan skema bisnis e-commerce sehingga data pembanding yang digunakan Terbanding adalah perusahaan distributor;

bahwa dari 28 data pembanding, 25 data pembanding diantaranya merupakan perusahaan dengan skema e-commerce, yakni perusahaan distributor yang melakukan penjualan produk melalui media internet. Sementara 3 perusahaan tidak dapat diketahui yakni AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO PROIZVODSTVENNO- KOMMERCHESKAYA FIRMA SPETSMONTAZH-2 (Russian Federation), BELYE I KOLGOTKI (Russian Federation) dan BOUTIQUE NEW CITY PCL (Thailand);

bahwa data pembanding yang digunakan Terbanding beberapa diantaranya memiliki toko fisik selain melakukan penjualan secara e-commerce. Namun, dengan adanya toko fisik, perusahaan akan menanggung biaya pemeliharaan toko fisik seperti biaya sewa, biaya penyusutan, biaya operasional dan perawatan yang tidak dimiliki Pemohon Banding yang hanya mengandalkan platform online. Dengan

demikian memiliki pengaruh terbalik dengan nilai operating profit margin (OPM), karena biaya tersebut merupakan faktor pembilang dalam rumus perhitungan operating profit margin (OPM) yakni jika biaya meningkat maka akan mengurangi nilai operating profit margin (OPM) dan begitu juga sebaliknya;

bahwa dengan kondisi perusahaan data pembanding yang memiliki toko fisik tersebut, nilai operating profit margin (OPM) Q2 adalah 2.97%. Nilai yang lebih tinggi dari nilai operating profit margin (OPM) Pemohon Banding yang berada di angka negatif 20.14%;

bahwa terkait pendapat Pemohon Banding bahwa perusahaan pembanding yang dipilih Terbanding memiliki intangible property dengan nilai yang signifikan, sementara Pemohon Banding tidak memiliki intangible property, menurut Terbanding, Pemohon Banding mempersamakan dengan kondisi pemilihan tested party terkait kepemilikan intangible property;

bahwa untuk data pembanding, Terbanding memasukan kriteria tidak memiliki fungsi research and development bukan tidak memiliki intangible property, sebagaimana dari informasi database TP Catalyst. bahwa data pembanding yang digunakan Terbanding tidak memiliki beban research and development dari tahun 2015 hingga 2017. Sedangkan dalam pemilihan tested party, Terbanding mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2013 bahwa pihak yang diuji umumnya adalah pihak yang memiliki fungsi yang lebih sederhana (less complex function), contohnya: pihak yang tidak memiliki unique/valuable Intangible property;

bahwa berdasarkan informasi EOI diketahui bahwa tested party yang digunakan Pemohon Banding terkonfirmasi memiliki fungsi research and development atau memiliki fungsi lebih komplek dari Pemohon Banding dengan dokumen bukti pendukung adalah Note 10 Audited Report ZSEA Tahun 2019;

bahwa Profit Level Indicator (PLI) yang digunakan Terbanding adalah Operating profit margin (OPM), dengan pertimbangan bahwa:

a. transaksi afiliasi yang dilakukan Pemohon Banding adalah operating expense;

b. dalam menentukan Profit Level Indicator (PLI) yang paling sesuai dengan fakta dan kondisi yang ada, perlu dipertimbangkan indikator yang mencerminkan hubungan yang tepat antara laba bersih usaha dan variabel yang relevan, seperti penjualan, total biaya, atau aset. Dalam penerapan metode Transactional Net Margin Method (TNMM), pemilihan penyebut (denominator) dilakukan dengan mempertimbangkan profit driver perusahaan serta tingkat independensi dari denominator tersebut. Pemilihan ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran SE-50/PJ/2013 mengenai pemilihan denominator;

c. pendekatan tersebut juga telah sejalan dengan pedoman OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022, Chapter II: Transfer Pricing Methods, Paragraph 2.94;

bahwa berdasarkan hasil perhitungan, Operating Profit Margin (OPM) dari perusahaan-perusahaan pembanding yang dipilih oleh Terbanding menghasilkan rentang kewajaran (arm’s length range) antara 0,76% sampai dengan 6,76%, dengan nilai median sebesar 2,97%;

bahwa operating Margin Pemohon Banding tercatat sebesar -20,14%, yang secara nyata berada di bawah batas bawah rentang kewajaran;

bahwa Terbanding melakukan koreksi terkait penerapan Arm's Length Price ke dalam pos Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp157.607.174.083,00 yang berasal dari koreksi positif terkait penerapan Arm's Length Price transaksi hubungan istimewa sebesar Rp159.994.166.978,00 dan koreksi negatif atas penerapan Arm’s Length Price terkait transaksi hubungan istimewa sebesar Rp2.386.992.895,00 pada akun “8120100600 Other Operating Income: Management Fees Income – IC";

bahwa transaksi ini berasal dari Pendapatan Jasa Manajemen sebesar Rp3.605.447.837,00 yang diterima dari PT Fashion Marketplace Indonesia (FMI), dengan uraian sebagai berikut:

bahwa berdasarkan TP Doc Pemohon Banding (halaman vii–viii), Pemohon Banding melakukan penagihan atas pendapatan jasa manajemen kepada FMI dengan menggunakan cost mark-up sebesar 10,00% dari total biaya. Nilai ini berada dalam rentang kewajaran (interquartile range) berdasarkan rasio Net Cost Plus Margin (NCPM) dari perusahaan pembanding yang dipilih Pemohon Banding;

bahwa Terbanding melakukan koreksi terhadap office income sehingga menjadi sebesar Rp13.403.004.359, yang diperoleh dari perhitungan other office expense x 110% atau Rp12.184.549.417 x 110%. Sementara itu, koreksi atas biaya manajemen yang dibebankan ZSEA kepada FMI “Mgt expense - ZSEA charge PT FMI” maupun biaya manajemen yang dibebankan GFG kepada FMI “Mgt expense - GFG charge PT FMI” dilakukan sejalan dengan koreksi kewajaran biaya manajemen yang diterapkan kepada ZSEA;

bahwa terkait pendapat Pemohon Banding bahwa kerugian yang dialami Pemohon Banding tidak serta merta disebabkan karena pembayaran jasa manajemen kepada afiliasi, karena kerugian turut dialami oleh banyak perusahaan dalam bisnis e- Commerce, faktanya biaya jasa manajemen kepada afiliasi adalah sebesar 15.80% dari total seluruh biaya atau komponen biaya terbesar kedua setelah biaya HPP/COGS;

bahwa terkait pendapat Pemohon Banding bahwa penetapan harga transaksi jasa manajemen pemohon banding dengan ZSEA menggunakan metode indirect cost charging diakui oleh ketentuan perpajakan di indonesia, penggunaan Indirect Charges Method dapat digunakan pada perusahaan yang bergerak dibidang penyedia jasa. Namun, pada faktanya ZSEA melakukan transaksi afiliasi kepada Pemohon Banding berupa jasa manajemen dan kegiatan impor BKP. Sehingga penggunaan Indirect Charges Method tidak tepat;

bahwa terkait pendapat Pemohon Banding bahwa terdapat ketidakkonsistenan Terbanding dalam penggunaan rentang pengujian, yaitu antara tahun 2015–2017 dan 2016–2018, menurut Terbanding, rentang data pengujian yang digunakan adalah 3 tahun, yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Apabila data

untuk tahun 2018 tidak tersedia atau bernilai N/A, maka Terbanding menggunakan rentang data alternatif selama 3 tahun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017;

bahwa terkait pendapat Pemohon Banding bahwa informasi yang diperoleh Terbanding melalui Nota Dinas Nomor ND-497/EOI/PJ.14/2023 Bukan merupakan informasi yang diperoleh dari mekasnisme Exchange of Information antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia dengan Inland Revenue Authority Singapore (IRAS), Terbanding berpendapat bahwa data yang bersumber dari Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) tersebut diperoleh melalui mekanisme tata cara permintaan data melalui Exchange of Information berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a PMK Nomor 39/PMK.03/2017, Pasal 3 ayat (4) huruf a PER-28/PJ/2017, dan Diktum E angka 2 huruf e SE-09/PJ/2018;

bahwa terkait pendapat Pemohon Banding bahwa informasi yang terkandung dalam Nota Dinas Nomor ND-497/EOI/PJ.14/2023 sebaliknya menguatkan posisi ZSEA sebagai penyedia jasa yang memiliki karakter lebih sederhana (less complex), ZSEA memiliki Intangible Property/Assets sedangkan Pemohon Banding tidak memiliki Intangible Property/Assets, sehingga ZSEA tidak memenuhi persyaratan sebagai pihak yang memiliki fungsi yang lebih sederhana (less complex function) berdasarkan ketentuan yang diatur dalam SE-50/PJ/2013;

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi a quo dengan alasan sebagai berikut:

bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah Terbanding tidak mengakui biaya jasa yang Pemohon Banding bayarkan kepada pihak afiliasi Pemohon Banding, Zalora South East Asia Pte. Ltd. (“ZSEA”). bahwa alasan Terbanding tidak mengakui pembayaran biaya jasa tersebut adalah karena Terbanding menganggap tidak ada eksistensi dan manfaat dari jasa yang diberikan oleh pihak afiliasi Pemohon Banding tersebut;

bahwa berdasarkan TP Doc Lokal, pada tahun 2019 Pemohon Banding melakukan beberapa transaksi afiliasi, dengan rincian sebagai berikut:

Indonesia (“PT FMI”)penguasaan 3 Beban Komisi32.087.778.145 yang sama bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding karena nyatanya jasa telah benar-benar diberikan oleh ZSEA dan telah memberi manfaat bagi Pemohon Banding. Pemohon Banding berpendapat bahwa skema sentralisasi jasa oleh perusahaan grup multinasional seperti halnya yang diterapkan oleh grup perusahaan Zalora dengan memusatkan pelayanan jasa pada satu entitas dengan tujuan memberikan jasa pendukung kepada anggota grup perusahaan merupakan skema yang wajar;

bahwa diketahui Pemohon Banding memanfaatkan jasa manajemen dari pihak afiliasi yaitu ZSEA yang berada di negara Singapura, kemudian Pemohon Banding melakukan pembayaran kepada ZSEA atas jasa manajemen yang telah diterimanya tersebut. Di samping itu, Pemohon Banding juga melakukan transaksi jasa dengan pihak afiliasi yang berada di dalam negeri yaitu PT Fashion Marketplace Indonesia (PT FMI) yang dalam hal ini Pemohon Banding menyediakan jasa manajemen untuk PT FMI serta turut memanfaatkan jasa online marketplace dari PT FMI. Selanjutnya, PT FMI melakukan pembayaran kepada Pemohon Banding atas jasa manajemen yang diterimanya dan Pemohon Banding juga melakukan pembayaran kepada PT FMI atas jasa online marketplace yang diterimanya.

bahwa Terbanding menyimpulkan bahwa jasa yang diberikan oleh ZSEA tidak memberikan manfaat semata-mata karena Pemohon Banding mengalami kerugian pada tahun 2019. Padahal, kondisi rugi yang dialami Pemohon Banding bukan disebabkan oleh pembayaran jasa kepada ZSEA, melainkan oleh faktor eksternal, yaitu kondisi pasar dan tren industri e-commerce yang pada periode tersebut secara umum masih berada dalam fase pembukuan kerugian;

bahwa menurut Pemohon Banding, dalam menguji penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (“PKKU”) atas transaksi afiliasi, pengujian seharusnya dilakukan secara spesifik pada tingkat transaksi (transaction-based analysis) sebagaimana dilakukan Pemohon Banding, bukan semata-mata pada tingkat laba perusahaan secara keseluruhan (company-wide) seperti yang dilakukan oleh Terbanding. Hal ini karena tingkat laba perusahaan dapat terdistorsi oleh kondisi pasar dan tingkat persaingan yang tidak secara langsung mencerminkan kewajaran suatu transaksi afiliasi tertentu;

bahwa perbedaan pendekatan (transaction based melawan company-wide) dalam pengujian PKKU tersebut pada akhirnya berimplikasi pada perbedaan dalam penentuan tested party antara Pemohon Banding dan Terbanding. Perbedaan penentuan tested party tersebut selanjutnya berdampak pada perbedaan menyeluruh dalam analisis dan hasil pengujian harga transfer yang dilakukan oleh masing-masing pihak;

bahwa berikut merupakan persandingan analisis pengujian harga transfer yang dilakukan Terbanding dan Pemohon Banding:

Transfer(TNMM) dengan (TNMM) dengan(PLI)

kewajaran sehingga perlu dilakukan koreksi bahwa pihak yang diuji (tested party) seharusnya merupakan pihak yang memiliki fungsi lebih sederhana (less complex) dan harus sejalan dengan analisis fungsi transaksi yang sedang diuji;

bahwa berdasarkan OECD TP Guidelines Tahun 2017, khususnya Bab III paragraf 3.9, ditegaskan bahwa prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle) sebaiknya diterapkan berdasarkan masing-masing transaksi (transaction- by-transaction basis). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa:

“3.9 Ideally, in order to arrive at the most precise approximation of arm’s length conditions,

the arm's length principle should be applied on a transaction-by-transaction basis......”

bahwa penerapan prinsip ini secara per transaksi merupakan pendekatan yang ideal guna memperoleh hasil analisis yang paling akurat dalam menilai kesesuaian kondisi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan kondisi yang berlaku di antara pihak independen;

bahwa dikarenakan setiap transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding dapat memiliki karakteristik ekonomi, fungsi, risiko, serta syarat komersial yang berbeda,

sehingga perlu dianalisis secara individual untuk mencerminkan kondisi pasar independen secara tepat, termasuk dalam konteks pengujian kewajaran jasa manajemen. Dengan pendekatan ini a. Identifikasi hubungan antara fungsi, aset, dan risiko menjadi lebih akurat;

b. Penentuan harga atau laba wajar (arm’s length outcome) lebih mencerminkan kondisi pasar bebas;

c. Risiko distorsi akibat agregasi transaksi yang berbeda karakteristik dapat diminimalkan;

bahwa berbanding terbalik dengan konsep analisis kesebandingan yang diterapkan oleh Pemohon Banding, Terbanding dalam koreksinya justru melakukan penentuan kewajaran kompensasi usaha (PKKU) dengan mempertimbangkan fungsi, aset, dan risiko Pemohon Banding sebagai perusahaan ritel. Pendekatan tersebut tidak sejalan dengan transaksi yang diuji, yaitu transaksi jasa manajemen, sehingga analisis yang dilakukan oleh Terbanding tidak relevan dengan karakteristik transaksi yang sebenarnya;

bahwa dengan berpedoman pada prinsip dan pedoman OECD tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh hasil analisis yang paling ideal, analisis kesebandingan seharusnya dilakukan berdasarkan masing-masing transaksi yang diuji. Pendekatan agregat hanya dapat diterapkan dalam kondisi yang sangat terbatas, misalnya ketika data transaksi individual tidak tersedia, dan tetap harus sesuai ketentuan OECD. Oleh karena itu, transaction-by-transaction adalah metode yang paling tepat untuk memastikan kepatuhan transfer pricing, keakuratan penentuan laba wajar, dan kesesuaian dengan pedoman harga transfer;

bahwa paragraf 3.9. OECD TP Guidelines Tahun 2017 menyebutkan bahwa pengujian per-transaksi lebih ideal dilakukan untuk memperoleh hasil rentang/titik kewajaran yang lebih akurat mengenai transaksi yang diuji. Selain itu, pengujian secara agregasi yang dilakukan Terbanding tidak tepat karena turut memperhitungkan fungsi Pemohon Banding sebagai retailer yang mendistorsi pengujian kewajaran atas transaksi jasa manajemen;

bahwa sesuai dengan pedoman dan ketentuan perpajakan yang ada mengenai pemilihan tested party (pihak yang diuji). Dalam suatu transaksi afiliasi, antara dua

pihak yang melakukan transaksi masing-masing pihak dapat dijadikan pihak yang diuji, dalam hal ini Paragraf 3.18. OECD TP Guidelines Tahun 2017 mensyaratkan kriteria pemilihan pihak yang diuji didasarkan pada: 1) pihak yang diuji konsisten dengan analisis fungsi transaksi afiliasi yang akan diuji, dan 2) pihak yang diuji melakukan fungsi yang lebih sederhana (salah satunya tidak memiliki unique intangible asset);

bahwa Pemohon Banding memiliki karakteristik fungsi sebagai online retailer memanfaatkan jasa manajemen yang diberikan oleh Zalora South East Asia Pte. Ltd. (“ZSEA”) selaku perusahaan yang memiliki karakteristik fungsi sebagai centralized service provider. Dalam hal ini Pemohon Banding menilai ZSEA lebih tepat untuk dijadikan sebagai pihak yang diuji karena menjalankan fungsi yang relevan dengan jenis transaksi yang sedang diuji (penyediaan jasa manajemen). Sebaliknya, Pemohon Banding tidak tepat untuk dijadikan pihak yang diuji karena menjalankan fungsi yang tidak relevan, yaitu sebagai distributor pakaian melalui platform online;

bahwa Nota Dinas yang digunakan oleh Terbanding sebagai dasar melakukan koreksi diketahui bukan merupakan dokumen yang diberikan melalui mekanisme exchange of information dari otoritas pajak negara lawan transaksi (dalam hal ini IRAS selaku otoritas pajak Singapura), melainkan merupakan data yang diperoleh secara mandiri oleh Direktur Perpajakan Internasional melalui database komersial yang terbuka untuk publik;

bahwa dalam Laporan Keuangan Tahunan 2019 ZSEA, justru membuktikan pihak yang memiliki fungsi lebih sederhana (less complex) (sebagaimana dijelaskan dalam butir 1) adalah ZSEA. Dengan demikian Pemohon Banding telah tepat dalam melakukan pengujian kewajaran dan kelaziman usaha dengan menggunakan ZSEA sebagai tested party atas pengujian transaksi pemanfaatan jasa manajemen;

bahwa Terbanding telah mengakui adanya eksistensi jasa manajemen yang diberikan oleh ZSEA kepada Pemohon Banding, namun tidak mengakui adanya manfaat ekonomis atas jasa manajemen yang diberikan oleh ZSEA. Dalam hal ini, Pemohon Banding sejak proses pemeriksaan sudah menjelaskan dan menguraikan

bentuk jasa manajemen yang diberikan oleh pihak afiliasi, serta manfaatnya bagi kegiatan usaha Pemohon Banding;

bahwa tanpa mengurangi penjelasan yang telah Pemohon Banding sampaikan dalam butir 1, bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui pihak yang diuji yang digunakan oleh Terbanding dengan alasan dalam pengujian kewajaran transaksi jasa manajemen, semestinya pihak yang diuji merupakan pihak yang menjalankan fungsi serupa;

bahwa pendekatan agregat yang diterapkan oleh Terbanding dengan menggunakan Operating Margin (OM) Pemohon Banding sebagai Profit Level Indicator (PLI) sangat rentan terhadap pengaruh faktor-faktor di luar transaksi yang sedang diuji, termasuk transaksi-transaksi independen lainnya. Hal ini disebabkan karena OM Pemohon Banding sebagai entitas ritel terbentuk dari akumulasi seluruh aktivitas usaha dan transaksi yang dilakukan, baik yang terkait dengan transaksi afiliasi maupun transaksi independen. Dengan demikian, profitabilitas yang tercermin dalam OM tersebut tidak murni menggambarkan kondisi transaksi jasa manajemen yang menjadi objek pengujian. Banyak transaksi independen yang tidak relevan dengan karakteristik dan fungsi dari transaksi jasa manajemen sehingga tidak dapat dijadikan acuan yang andal dalam pengujian kewajaran. Akibatnya, penggunaan pendekatan agregat justru berpotensi menimbulkan kesimpulan yang tidak akurat serta tidak mencerminkan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha secara tepat;

bahwa sebagaimana tertuang dalam pedoman dalam OECD TP Guidelines Paragraf 1.33 dan Paragraf 3.18, dalam menentukan tested party seharusnya mempertimbangkan jenis dan sifat transaksi yang diuji. Dalam sengketa a quo transaksi yang diuji adalah sehubungan dengan pemanfaatan jasa manajemen oleh ZSEA, sehingga dalam hal ini pemilihan pihak yang diuji harus merupakan pihak yang menjalankan fungsi serupa.

bahwa lebih lanjut sehubungan dengan transaksi penyediaan jasa, PER-32/PJ/2013 mengatur mengenai metode pengujian kewajaran yang paling tepat diterapkan adalah menggunakan cost plus method:

“(11) Kondisi yang tepat dalam menerapkan Metode Biaya-Plus (Cost Plus Method) antara lain adalah: (...)

c.bentuk transaksi adalah penyediaan jasa.”;

bahwa OECD TP Guidelines 2022 Paragraf 3.22 juga memberikan panduan bahwa aksesibilitas data dan informasi lawan transaksi diperlukan dalam hal pihak yang diuji berada pada luar negeri, bahwa:

So if the most appropriate method is a cost plus, resale price or transactional net margin method and the tested party is the foreign entity, sufficient information is needed to be able to reliably apply the “

selected method to the foreign tested party and to enable a review by the tax administration of the jurisdiction of the non-tested party of the application of the method to the foreign tested party.

” bahwa dalam hal ini data dan informasi dari ZSEA selaku penyedia jasa dapat tersedia baik dalam hal profil fungsi dalam penyediaan jasa, alokasi biaya hingga margin jasa yang dikenakan. Dengan demikian, pemilihan pihak yang diuji dari sisi pihak afiliasi lawan transaksi (ZSEA) dapat dilakukan;

bahwa adanya perbedaan analisis dalam pengujian harga transfer antara Terbanding dan Pemohon Banding, khususnya dalam hal penentuan pihak yang diuji (tested party), secara tidak langsung mempengaruhi penggunaan data perusahaan pembanding oleh masing-masing pihak. Pemohon Banding menggunakan 8 (delapan) perusahaan pembanding yang bergerak dalam industri jasa, sedangkan terbanding menggunakan 28 (dua puluh delapan) perusahaan pembanding yang bergerak dalam industri retail produk fashion;

bahwa pada intinya, Pemohon Banding mempertahankan 8 (delapan) perusahaan pembanding yang digunakan Pemohon Banding yang menjalankan fungsi jasa, dan menolak 28 (dua puluh delapan) perusahaan pembanding dalam industri retail fashion yang digunakan oleh Terbanding karena: 1) memiliki perbedaan fungsi, dimana beberapa perusahaan pembanding melakukan penjualan melalui toko fisik, sementara Pemohon Banding hanya melalui platform e-commerce, 2) perusahaan pembanding memiliki intangible asset dengan nilai signifikan, dalam hal ini Pemohon Banding tidak memiliki intangible assets, dan 3) beberapa perusahaan pembanding melakukan penjualan diluar produk fashion (pakaian);

bahwa sebagaimana telah tertuang dalam halaman 14 Dokumen Lokal Penentuan Harga Transfer Tahun 2019 ZSEA dikarakterisasi sebagai centralized service provider;

bahwa dalam halaman 14 Dokumen Lokal Penentuan Harga Transfer Tahun 2019 juga disebutkan bahwa ZSEA dipilih sebagai pihak yang diuji dengan mempertimbangkan sifat transaksi dan ketersediaan jasa untuk dilakukan analisis kewajaran:

“Mempertimbangkan transaksi pihak afiliasi yang diuji adalah transaksi jasa manajemen antara ZSEA dan PT FEI maka analisis FAR akan difokuskan pada transaksi jasa manajemen antara ZSEA dan PT FEI di mana ZSEA dipilih sebagai pihak yang diuji. ZSEA telah dipilih sebagai pihak yang diuji dengan mempertimbangkan sifat transaksi dan ketersediaan datanya. Fungsi yang terkait dengan transaksi yang diuji dibahas secara lebih rinci di bawah ini.”

bahwa dalam Grup Zalora, peran dari Pemohon Banding adalah sebagai perusahaan retail yang menjual produk pakaian yang diperolehnya dari pemasok lokal dan regional melalui platform digital kepada pelanggan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan pernyataan Pemohon Banding dalam Lampiran PER-22 yang Pemohon Banding sampaikan kepada Terbanding dalam proses pemeriksaan pajak;

bahwa berdasarkan tabel fungsi yang dijalankan Pemohon Banding di atas, peran ZSEA dalam kegiatan usaha Pemohon Banding adalah terkait fungsi Pemasaran, Pengiklanan dan Promosi, sedangkan untuk fungsi-fungsi lain dijalankan dengan intensitas tinggi oleh Pemohon Banding;

bahwa oleh karena itu, alasan pemilihan Zalora South East Asia Pte. Ltd., sebagai Tested party yaitu:

a. Zalora South East Asia Pte. Ltd (“ZSEA”) berdasarkan fungsi yang dijalankannya, dikarakterisasi sebagai centralized service provider, yaitu penyedia jasa dalam Grup Zalora. PT Fashion Eservice Indonesia (“Pemohon Banding”) berdasarkan fungsi yang dijalankannya dikarakterisasi sebagai online retailer. Dengan demikian, dalam pengujian transaksi jasa manajemen ZSEA lebih sesuai untuk ditetapkan sebagai tested party, karena menjalankan fungsi yang sesuai dengan transaksi yang diuji.

b. ZSEA dapat dikatakan sebagai pihak yang menjalankan fungsi lebih sederhana, karena hanya menjalankan fungsi jasa Pemasaran, Pengiklanan, Promosi, sementara Pemohon Banding menjalankan fungsi yang lebih luas dan kompleks. Terlepas atas kepemilikan intangible property dalam jumlah yang tidak signifikan dan tidak digunakan dalam pemberian jasa kepada Pemohon Banding, ZSEA merupakan pihak yang lebih sederhana (less complex).

c. Informasi keuangan pihak afiliasi (ZSEA) tersedia, sehingga analisis kewajaran dan kelaziman usaha dapat diterapkan tanpa adanya keterbatasan informasi.

bahwa berdasarkan catatan laporan keuangan ZSEA Tahun, terdapat pernyataan bahwa transaksi yang diakui dalam laporan keuangan hanya merupakan transaksi yang signifikan, sementara tidak terdapat informasi bahwa ZSEA melakukan penjualan ekspor barang kepada Pemohon Banding (maupun kepada Grup Zalora lainnya).

Pencatatan di sisi ZSEA ini sejalan dengan fakta bahwa pembelian persediaan impor oleh Pemohon Banding dari pihak afiliasi merupakan pembelian barang RPL (regional private label) secara konsinyasi, di mana pihak afiliasi (dalam hal ini ZSEA dan JADE E-SERVICE(M) SDN BHD) berperan sebagai perantara Pemohon Banding dengan supplier independen dari China. Sebagaimana telah Pemohon Banding jelaskan mengenai proses bisnis sebagai online retailer, Pemohon Banding memperoleh persediaan dari supplier pihak independen baik secara consignment (konsinyasi) maupun secara outright (jual beli putus);

bahwa ZSEA yang berperan sebagai perantara tersebut merupakan bagian dari jasa manajemen yang Pemohon Banding peroleh dari ZSEA, di mana salah satunya dalam scope jasa procurement sebagaimana diatur dalam Lampiran “Schedule 2” Zalora Intragroup Service Agreement tanggal 12 Januari 2015, ZSEA menentukan regional supplier dan mengatur kordinasi pesanan dan pembayaran untuk Grup Zalora. Hal ini yang menyebabkan transaksi pembelian barang RPL (regional private label) secara konsinyasi seolah-olah terjadi antara Pemohon Banding dan pihak afiliasi, dan bukan secara langsung dengan pihak supplier, sesuai dengan tangkapan layar sebagai berikut:

3 Procurement

31 Brand Acquisition. Acquiring and maintaining relatienships with global brands through panning and ceordinauag orders and payments for all Companies.

42 Regional Private Label. Sourcing and identifying regional suppliers and coordinating arders and payments for all Companies, and designing and develaping in-house brands an behalf of the Companiss to retail.

31 Mor-trade goods and services. Centralised procurement of non-trade goods and services to improve bargaining power anc improve consistency and efficiency throughout the Group.

bahwa sebagaimana dapat dilihat dari PIB atas impor barang yang Pemohon Banding terima dari ZSEA, pihak pengirim merupakan nama dan alamat supplier independen dari China yang dikirim kepada Pemohon Banding, dengan tangkapan layar sebagai berikut:

PESMIBEKITARI ANS IATPOR BARAAG PLB) biru po hap Li en as hoa Soo sda SD

- Dati it ME boas en re . .

vee #Pe bi IN Ma sheds 1,

Sth we Mone Ma PA SAY SE “ sar 5 . ee Soa a rr TE red TA nn 7s —

Be NA aa Pen GERAD lt os: : Guan ,

SORGA BIARKAN PA deel | .

MEA tea Mane ..

bahwa selanjutnya, berdasarkan Audit Report ZSEA Tahun 2019 yang disampaikan oleh Terbanding, diketahui Operating Margin yang diperoleh ZSEA pada tahun 2019 adalah sebesar 3,73%;

bahwa diketahui atas hasil pengujian TNMM yang dilakukan oleh Terbanding, menggunakan perusahaan-perusahaan pembanding, diperoleh rentang kewajaran OM perusahaan pembanding dari kuartil 1 senilai 0,76% hingga kuartil 3 sebesar 6,76%. Dengan demikian, OM ZSEA sebesar 3,74% secara nyata berada di dalam rentang kewajaran dan kelaziman usaha menurut hasil pengujian Terbanding sendiri. Oleh karena itu, tidak terdapat indikasi maupun motif penghindaran pajak,

mengingat tingkat profitabilitas ZSEA tidak bersifat eksesif dan telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;

bahwa berdasarkan Dokumen Lokal Tahun 2019, dengan penerapan metode TNMM, menggunakan NCPM (net cost plus mark-up), rentang pengujian 3 (tiga) tahun, dan menggunakan ZSEA sebagai pihak yang diuji, yang menghasilkan rentang kewajaran interkuartil yang berada di antara 4,40% hingga 9,28% dengan nilai tengah sebesar 7,13%. Dengan demikian mark-up 5% dari total biaya yang diterapkan dalam pembayaran jasa manajemen Pemohon Banding kepada ZSEA telah berada dalam rentang kewajaran;

bahwa penagihan jasa manajemen oleh ZSEA dilakukan secara indirect charges method berdasarkan alokasi biaya yang tercatat dengan jelas dalam kertas kerja alokasi biaya, dalam hal ini Pemohon Banding juga telah menyampaikan bukti pembayaran jasa. Dengan demikian, metode penetapan harga jasa yang Pemohon Banding terima dari ZSEA telah lazim dan mengikuti pedoman dan ketentuan perpajakan yang berlaku;

bahwa diketahui dalam Laporan Audit terbuka untuk publik dalam Bursa Efek Indonesia, beberapa pelaku bisnis e-commerce diketahui mengalami kesulitan memperoleh margin dan selalu memperoleh kerugian sejak tahun 2019 hingga 2024;

bahwa salah satu strategi perluasan pasar adalah dengan strategi “money-burning marketing”, sebagaimana disebutkan literatur Yoesoep Edhie Rachmad, 2022;

bahwa berdasarkan artikel berita oleh Agustinus Rangga Respati, 2024, “Induk Shopee dan SeaBank Cetak Laba untuk Pertama Kali”, diketahui Sea Limited (Shopee) baru memperoleh keuntungan pada Juli 2024 setelah beroperasi sejak 2009, dengan uraian sebagai berikut:

“Raksasa teknologi Asia Tenggara Sea Limited membukukan keuntungan untuk pertama kalinya di tengah persaingan ketat melawan perusahaan milik Alibaba yakni Lazada dan TikTok.

Laba bersih Sea Limited tercatat 162,7 juta dollar AS sepanjang 2023. Pada tahun sebelumnya, perusahaan menelan rugi bersih senilai 1,7 miliar juta dollar AS. CEO Sea Limited Forrest Li menjelaskan, sebelumnya sebagian operasional Sea tidak menghasilkan keuntungan dan mengalami kerugian miliaran dollar AS sejak didirikan pada 2009.

Sedikit catatan, Sea Limited beroperasi di pasar Asia Tenggara dan memiliki bisnis di bidang e-commerce yakni Shopee, jasa keuangan dengan SeaMoney, dan gim bernama Garena.”

bahwa sebagaimana telah secara jelas dicantumkan dalam Lampiran PER-22 yang disampaikan dalam proses Pemeriksaan. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa Pemohon Banding bertanggung jawab atas fungsi pemasaran di tingkat operasional pada wilayah pasarnya (Indonesia), sehingga Pemohon Banding menanggung biaya penetrasi pasar;

bahwa PT Fashion Marketplace Indonesia (“PT FMI”) terdaftar sebagai pemilik legal platform Zalora di Indonesia tidak serta-merta menjadikan PT FMI sebagai pihak yang menjalankan fungsi pemasaran, karena fungsi tersebut secara faktual dijalankan oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan kronologis sengketa pada tahun pajak sebelumnya yang pernah diajukan banding, pokok sengketa terkait transaksi jasa manajemen ZSEA adalah isu eksistensi dan/atau manfaat dari jasa tersebut, di mana diketahui pada sengketa tahun pajak 2019, Terbanding sudah mengakui eksistensi Pemohon Banding, namun tidak mengakui manfaat ekonomis yang diperoleh Pemohon Banding atas jasa intragrup yang diberikan ZSEA.

bahwa namun demikian, hanya di Tahun Pajak 2019 Terbanding tidak setuju dengan pemilihan tested party padahal sebelum tahun pajak 2019, tidak pernah ada sanggahan dari Terbanding terkait pemilihan ZSEA sebagai pihak yang diuji dalam rangka pengujian penerapan PKKU pada transaksi jasa manajemen antara Pemohon Banding dan ZSEA.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak, pokok sengketa bersifat yuridis dan pembuktian materiil terkait kewajaran objek PPh dan biaya sebagai pengurang penghasilan bruto;

bahwa dasar hukum terkait sengketa a quo sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU KUP) antara lain mengatur:

Pasal 12 ayat (3):

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;

Pasal 29 ayat (2):

Untuk keperluan pemeriksaan petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan dan harus memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

Dalam Penjelasannya ditegaskan bahwa:

Pendapat dan kesimpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) huruf a:

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk laba usaha;

Pasal 18 ayat (3):

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya- plus, atau metode lainnya;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tatacara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement), antara lain mengatur:

Pasal 8:

(1) Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) diterapkan untuk menentukan Harga Transfer wajar.

(2) Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan membandingkan kondisi dan indikator harga Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dengan kondisi dan indikator harga Transaksi Independen yang sebanding.

Pasal 9 ayat (1) huruf c:

Penerapan Prinsip Kewajarandan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib dilakukan sesuai dengan tahapan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha;

Pasal 9 ayat (2):

Tahapan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. mengidentifikasi Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan Pihak Afiliasi;

b. melakukan analisis industri yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak, termasuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja usaha dalam industri tersebut;

c. mengidentifikasi hubungan komersial dan/atau keuangan antara Wajib Pajak dan para Pihak Afiliasi dengan melakukan analisis atas kondisi transaksi;

d. melakukan analisis kesebandingan;

e. menentukan metode Penentuan Harga Transfer; dan

f. menerapkan metode Penentuan Harga Transfer dan menentukan harga wajar atas Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa;

Pasal 10 ayat (1):

Kondisi transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) merupakan karakteristik ekonomi yang relevan untuk menentukan Harga Transfer wajar, seperti:

a. ketentuan kontraktual, baik tertulis atau tidak tertulis;

b. fungsi yang dilakukan, aset yang digunakan, dan risiko yang ditanggung oleh masing-masing pihak yang bertransaksi;

c. karakteristik produk (barang atau jasa) yang ditransaksikan;

d. keadaan ekonomi; dan

e. strategi bisnis yang dijalankan para pihak yang bertransaksi.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/ atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya (PMK-213/2016), antara lain mengatur:

Pasal 3 Ayat (1):