Putusan Pengadilan Pajak, 54 halaman

PUT-002904.i2/2025/PP/M.IllA Tahun 2026

PT. Sriwijaya Distribusindo Raya /, PPh Pasal 23, Tahun pajak 2019

Mengabulkan Seluruhnya

PUTUSAN

Nomor PUT-002904.i2/2025/PP/M.IllA Tahun 2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG IVIAHA ESA

PENGADILAN PAJAK memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00497fl<EB/PJAVPJ.03/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak September 2019 Nomor 00012/203/19/308/24 tanggal 19 Januari 2024, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 002903.12/2025/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa, antara

PT. SRIWIJAYA DISTRIBUSINDO RAYA, NPWP 74.485.251.8-314.000,1

I beralamat di Jalan Tanj.ung Api-api RT 011, RW 005, Talang Kelapa,'` Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, dalam hal ini divvakili oleh Gary[ Kumiawan jabatan Wakil Direktur,

Selanjutnya dalam persidangan dtwaki[i oleh :

1 Nama: JohannisGinting

Jabatan: Kuasa Hukum

lzin Kuasa Hukum: KEP-1517/PP/llcH12023 tanggal 9 November

2023diperbaharuidenganKE P- 2339/PP/IKH/2025 tanggal 18 November2025; ,

BerdasarkansuratKuasaKhususNomoroo9/SDR-TAX/\/II/2025tanggal24,: Juli 2025;

2 Nama: Dasmensidebang

Jabatan: Kuasa Hukum

lzin Kuasa Hukum: KEP457/PP/lKH/2025 tanggal 19 Maret 2025 BerdasarkanSuratKuasaKhususNomor022/SDR-TAX/VII/2025tanggal24I Juli 2025;I untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 4042, Jakarta 12190,

Dalam hal ini divvakili oleh :

1.Nama/NIP : Linggaswastika/19820611200901005

Jabatan: Penelaah Keberatan

Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding

2. Nama/NIP: Yulianto Dwipumandito/198207212002121003 Jabatan: Penelaah Keberatan

Organisasi: DirektoratKeberatan dan Banding

3. Nama/ NIP: Muhammad RezaAndiarto/198710122008121006 Jabatan:. Penelaah Keberatan

Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding

Berdasarkan Surat Tugas Nomor ST- 984/PJ.07/2026 tanggal 27 Februari 2026;

untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut:

TelahmembacaPenetapanKetuaPengadilanPajakNomor 749/Ppfl3R/2025 tanggal 29 Juli 2025;

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 010/SDR- Banding/Ill/2025 tanggal 18 Maret 2025;

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor S-00074/SUB- CTAVPJ.03/2025 tanggal 19 Juni 2025;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, dalam persidangan,

Telahmembacadanmemeriksabukti-buktitertulismaupunsuratlainnyayang disampaikan para pihak dalam persidangan,

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak September 2019 Nomor 00012/203/19/308/24 tanggal 19

Ha|aman2dari54halaman,PutusanN0m°rpuT°°29p°T:.!s%w:u?a%PD%#'j'bAu#nhduon%°a2y6a/

Januari 2024 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-3/RIKSIS/\/\/PJ.03/2024 tanggal 15 Januari 2024 dengan perfuitungan sebagai berikut:

1.Penghasi an Kena Paiak / Dasar Penqenaan Paiak6.616.425.672

2. Pph Pasa 23 vanq Terutanq936.539.747

3.Kredit Paiak:

a.Pph Dilanqouno pemerintah0 b.SetoranMasa8.927.544 c.STP(PokokKuranq Bayar)0 d.Kompensasi kelebihan dari Masa paiak.......0 e.Uanq Tebu§an vanci telah dibayar0

f.: i::yaFrinal alas Pengungkapan Harta Bersih yang te|ah0 a.Lain- aim0 h.Kom pen§a§i kelebihan ke Masa Paiak . . .. . . .0

I.Jum ah Paiak yang dapat dikreditkan8.927.544

4.Paiak vanQ tidak/kuranq dibayar927.612.203

5.Sanksi ad ministrasi:

a.Bl'na a Pasal 13 (2) KUP405.181.011 b.Kena kan Pasal 13 /3) hilruf b KUP0 c.Kena kan Pasal 13 (3) huruf d KUP0 d.Kena kan Pasal 18 ayat (3) UU PP0 e.Jumla h sanksi administratif405.181.011

6.Jumlah Pph yang masih harus dibayar1.332.793.214 Jumlah kurang bayar yang dise[ujLii berdasarkan Pembahasan

7.Akhir Ha§i Pemeriksaan0 Menimbang bahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut, Pemohon Banding mengajukankeberatandengansuratNomoro10/SDR-Keberatan/lv/2024tanggall5 April 2024 dengan pehitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai ben.kut:

NoUraianRI,

1 Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak432.344.313 2 Pph Pasal 23 yang terutang

8.927.5440 34 Kredit Pajak a. Pph Ditanggung Pemerintah b. Setoran Masa8.927.544 c. STP (pokok kurang bayar)0 d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak

0 e. Uang Tebusan yang telah dibayar

0 f. lain-lain0

9. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak0 h. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan

8.927.544 Pajak yang tidak/kurang dibayar0

5 Sanksi Adminstrasi

0 6 •umlah Pph yang masih haru8 dibayar0

Menimbang bahwa alas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-00497n<EB/PJAVPJ.03/2024 tanggal 24 Desember 2024, menyatakan menolak dengan perhitungan sebagai berikut:

Ha|aman3darl54halaman,PutusanN0m°rpuT°°29p°T4..]s#w;y?a§/=PD%i!'j'bAuknhduon#°a2y6a/

Ditambah/Dikurangi(Rp)

SemulaMenjadi Uraian (Rp)(Rp) a. Penghasilan Netto6.616.425'.67206.616.425.672 b. Pajak Penghasilan (Pph) Terutang936.539.7470936.539.747 c. Kredit Pajak8.927.54408.927.544 d. Kompensasi Masa Pajak sebelumnya000 e. Pph Kurang Bayar927.612.2030927.612.203 f. Sanksi Administrasi405.181.0110405.181.OIL

9. Jumlah Pph yang masih harus dibavar1.332.793.21401.332.793.214

Menimbang bahwa, Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan a quo sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 010/SDR- Banding/Ill/2025 tanggal 18 Maret 2025 yang diten.rna di Pengadilan Pajak pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 (cap harian pos tanggal 21 Maret 2025);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 010/SDR-Banding/Ill/2025 tanggal 18 Maret 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengaj.uan Banding

1. bahwa Pemohon Banding mengaj.ukan Banding atas Keputusan Keberatan, berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan dengan UU Harmonisasi Perpajakan Bab 11 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan untuk selanjutnya

'' disingkat "UU KUP";

2. bahwa Pemenuhan Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak :

a. Surat Banding ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak;

b. Surat Banding disampaikan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterima Keputusan yang dibanding, karena surat Keputusan Keberatan { Nomor KEP-00497/KEB/PJAVPJ.03/2024 diterbitkan pada tanggal 24 , Desember2024;

3.bahwapemenuhanketentuanPasal36Undang-UndangNomor14Tahun2002j tentang Pengadilan Pajak :

a. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding;

b. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya;

c. Pada Surat Banding dilampirkan Salinan Keputusan yang dibanding.

4. bahwa pemenuhan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Pengadilan Pajak; bahwa Surat Banding ditanda tangani oleh Ronald Suciawan jabatan Direktu+ Utama yang dibuktikan dengan Akta Perubahan terakhir Nomor 88 tanggal 11- Desember 2023 dengan Notaris Christina Dwi Utami, SH.,M.Hum.,M.Kn;

bahwa dengan demikian, Surat Banding yang diajukan Pemohon Banding terhadapKeputusanDirekturJenderalPajakNomorKEP- 00497fl<EB/PJAVPJ.03/2024 tanggal 24 Desember 2024 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU KUP dan UU Pengadilan Pajak;

11. Mengenai Ketetapan Semula dan Keputusan Yang Dibanding

1. Pemohon Banding telah menerima Surat Kefetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00012/203/19/308/24 tanggal 19 Januari 2024 Masa Pajak September 2019 yang diterbitkan berdasari{an hasil pemeriksaan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

NoUraianRp

I Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak

6.616.425.672 2 Pph Pasal 23 yang terutang936.539.7470 34 Kredit Pajak a. Pph Ditanggung Pemerintah b. Setoran Masa8.927.544 c. STP (pokok kurang bayar)0 d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak0 e. Uang Tebusan yang telah dibayar0 f. lain-lain0

9. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak0 h. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan

8.927.544 Pajak yang tidak/kurang dibayar

927.612.203405.181.Oil 56 Sanksi Adminstrasi a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP0 c. Bunga Pasal 13 (5) KUP0 d. Kenaikan Pasal 13A KUP0 e. Kenaikan Pasal 18 Ayat (3) KUP0 f. Jumlah Sanksi Administrasi

405. 181. 01 1 Jumlah Pph yang masih harus dibayar1.332.793.214

2. bahwa atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding telah mengaj.ukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan surat Nomor 010/SDR- Keberatan/lv/2024 tanggal 15 April 2024 yang pada intinya Pemohon Banding tidak setuju atas perfiitungan pajak tersebut di atas, dan menurut Pemohon Banding periiitungan pajak yang seharusnya adalah sebagai berikut :

NoUraianRt,

Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak

1432.344.313 2 Pph Pasal 23 yang terutang8.927.5440 34 Kredit Pajak a. Pph Ditanggung Pemerintah b. Setoran Masa8.927.544 c. STP (pokok kurang bayar)o d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak0 e. Uang Tebusan yang telah dibayar

0 f. lain-lain0

9. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak0 h. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan

8.927.544 Pajak yang tidak/kurang dibayar

0 5 Sanksi Adminstrasi

0 6 •umlah Pph yang masih harus dibayar0

3. bahwa atas surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding, telah diterbitkanKeputusanDirekturJenderalPajakNomorKEP- 00497fl(EB/PJAVPJ.03/2024 tanggal 24 Desember 2024 dengan perhitungan sebagai berikut :

Ditambah/Dikurangi(Rp)

SemulaMenjadi Uraian (Rp)(Rp) a. Penghasilan Netto6.616.425.67206.616.425.672 b. Pajak Penghasilan (Pph) Terutang936.539.7470936.539.747i c. RTedit Pajak8.927.54408.927.544, d. Kompensasi Masa Pajak sebelumnya000 e. Pph Kurang Bayar927.612.2030927.612.203 f. Sanksi Administrasi405.181.0110405 .181.011

9. Jumlah Pph yang masih harus dibavar1.332.793.21401.332.793.214 111. Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Banding bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding atas dasar pengenaan pajak Pph Pasal 23 Masa September tahun pajak 2019 sebesar Rp6.616.425.672,00 sebagai berikut:

NoUraianRp

1 Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak6.616.425.672 2 Pph Pasal 23 yang terutang936.539.7470 34 Kredit Pajak a. Pph Ditanggung Pemerintah b. Setoran Masa8.927.544 c. STP (pokok kurang bayar)0 d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak0 e. Uang Tebusan yang telah dibayar0 f. lain-lain0

9. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak0 h. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan8.927.544 Pajak yang tidak/kurang dibayar

405.181.011 Jumlah Pph yang masih harus dibayar1.332.793.214 bahwa alasan yang mendasari Banding atas koreksi yang diajukan Banding tersebut di atas adalah sebagai berikut :

A. Menurut Terbanding

Terbanding melakukan koreksi dasar pengenaan pajak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan hasil pengujian, terdapat objek Pph Pasal 23 yang belum dilakukan pemotongan/pemungutan oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan uji petik atas detail data e-faktur atas penj.ualan produk FOODRTD POWER F dan NOODLE SEDAAPMIE GORENG, bahwa tidak semua customer yang melakukan pembelian produk FOODRTD POWER F dan NOODLE SEDAAPMIE GORENG mendapatkan potongan harga, selain itu besaran potongan penjualan yang diten.rna oleh masing-masing customer tidak Sama;

bahwa keterangan yang disampaikan oleh Pemohon Banding, potongan penjualan merupakan pemberian diskon. Program diskon ini terbagi menjadi 2 yaitu program diskon nasional dan program diskon lokavreguler, selain itu disampaikan juga bahwa potongan penjualan mengikat ke j.umlah pemberian tertentu dan rating customer sehingga pemeriksa berpendapat bahwa atas

potongan harga tersebut merupakan pemberian imbalan/hadiah dengan kondisi tertentu berupa pencapaian persyaratan tertentu yang dikenakan Pph Pasal 23;

2. bahwa atas biaya 61010503 -B.PENJUALAN-CETAKAN dikenakan Pph Pasal 23 sesuai dengan Pasal 6 ayat (1 ) angka (6) huruf ay PMK-141/ PMK.03/ 2015 bahwa atas biaya Pencetakan/Penerbitan merupakan Objek Jasa lain yang dikenakan Pph Pasal 23, berdasarkan data pajak masukan pembelian dilakukan dari PT. Muliaform Grafido yang merupakan Perusahaan lndustri Percetakan Umum;

3. bahwa atas biaya 61020317 -BIAYA PARTISIPAsl-GONDOLA dikenakan Pph Pasal 23 sesuai dengan Pasal 23 ayat (1 ) hunt c.1 "sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan haha, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);.

4. bahwa atas Objek Pph Pasal 23 berupa penyerahan Sewa Penggunaan Haha dan Jasa Lainnya yang belum dilakukan pemotongan/pemungutan oleh Wajib pajak dikenakan tarif Pph 2% dengan tarif pemotongan 100% lebih tinggi dikarenakan tidak diketahui NPWP Penerima Penghasilan dan tidak dapat dilakukan perincian penen.rna penghasilan tersebut;

Ha|aman8dari54halaman,PutusanN0morpuT°°29p°T4..`s%2w:y2a%PD%i'r/,'bAu::nhduon3°a2y6a/

01]jek Pph P&eal 23 mennrtit Pemcrihaa :

Objek Pph 23 atn8 Imbalan/Hadlah

42oio2o2 - poroNCIAN pENu LOKAL-plHAK KEITiGA-BARANG DAGANG62.062.799.096 61020313 -BIAYA PARTISIPASI PROMOsl-BARANG PRMOSI, HADIAII396.462.4ap Objek Pph Oasal 23 atas se`ra dan jasa lainnya

-I 61010404 -B.PENJUALAN-INTERNET19.040.00,P 61010503 -B.PENJUALAN-CFTAKAN542.595.OS1 61010702 -13. PENJUALAN-PERALA:TAN KANTOR-BANGUNAN&PRASARANA49.333.40b 61019705 -B.PENJUALAN-PERALATAN KANTOR JASA107.370.337 61019932 -B.PENJUALAN-MANAGEMENT FEE407.273.15,7 61019938 - B. PENJUALAN-PENYEDIA TENAGA KERJA(OUTSOURCI NG SERV4.734.267.646 61019953 -B.PENJUALAN-B.JARINGAN MPLS441.481.336 61019962 -B.PENJUALAN-BIAYA ANGKUTAN PEMBEL[ANGOO.667.500 61020105 -BIAYA SPANDUK8.255.220 61020305 -BIAYA PARTISIPASI PROMOSI-IKLAN SPANDUK89.146.612 61020309 -BIAYA PARTISIPASI PROMOSI-IKLAN DALAM TOKO46.351.07a 61020315 -BIAYA PARTISIPASI PROMOSI-PAMBRAN2o.5oo.oob 61020317 -BIAYA PARTISIPASI PROMOSI-GONDOLA166.853.49^8 61020318 - BIAYA I'ARTISIPASI PROMOSI-RAK. DISPLAY73.122.408 61020319 -BIAYA PARTISIPASI PROMOsl-LAIN-LAIN319.171.756 61020325 - BIAYA PARTISIPASI PROMOSI-PROMO DISPLAY544.400.268 61020328 -BIAYA PARTISIPASI PROMOSIJASA & PROMOSI10.142.432 61029902 -BIAYA EIVENTI.500.000 62010705 -a.ADMINI STRASI-PERALATAN KANTORJASA FA7.123.409 62010903 -B.ADMINISTRASI-SEvirA INVENTARIS92.S24.69b 62010904 -B. ADMINI STRASI-BIAYA KONSULTAN34.000.000 62019906 - B. ADMINISTRASI-KEAMANAN10.411.184 62019936 -B.ADMI NISTRASI-SAP MAINTENANCE350.535.940 IJumlah Objek Paiak menurut Pemeriksa :71.135.328.427 Obiek Paiak Menumt SIT WP Pusat dan Cabang7.846.762.355 Korekd Objck Pph 2363.288.S66.072 bahwa dengan DPP sebesar Rp63.288.566.072,00, maka perfuitungan Pph Pasal 23 yang terutang Masa Januari sd Desember 2019 adalah sebagai berikut: Ha8ll Pemeriksoan Pph Pasal 23:

Dasar Pengenaan Pajak68.535.049.730

Pph Pasal 23 Terutang9.501.137.262

Kredit Pajak112.630.574

Pph Pasal 23 Kurang (Lebih) Dibayar9.388.506.688

Sanksi Administrasi4.loo.899.727

Pph Pasal 23 ymb. (Lebih) I)ibayar13.489.406.415

8. Menurut Pemohon Banding bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju dan menyatakan Banding teinadap koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pph Pasal 23 Masa September Tahun 2019 sebesar Rp6.616.425.672,00 dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:

1. Pemohon Banding dapat menyampaikan bahwa koreksi Terbanding meliputi seluruh potongan penjualan. Bahwa Potongan Penjualan terbagi menjadi 2 jenis ya.itu Potongan Penjualan :

Ha|amanodari54halaman,PutusanNomorpuT°°29p°T4..]s3%?a%PD%#/,/bAu#nhduon%°a2y6a/

- yang bersifat Nasional dan

- yang bersifat Reguler/Lokal.

i. Potongan penjualan yang bersifat Nasional bahwa Potongan Penjualan Nasional merupakan potongan penj.ualan yang sifatnya mandatory dan PT Sayap Mas Utama sebagai supplier dart Pemohon Banding, dan atas semua biaya yang teriadi atas potongan penjualan Nasional akan dilakukan penggantian oleh PT Sayap Mas Utama dengan merujuk Perjanjian antara Pemohon Banding dengan PT Sayap Mas Utama No24/SMU/Disvxll/2015;

ii. Potongan Penjualan yang bersifat Reguler Lokal bahwa untuk Potongan Penjualan Reguler/Lokal merupakan potongan yang ditetapkan sendiri oleh Pemohon Banding untuk para pelanggan. Kebijakan Potongan Penjualan ini dilakukan kepada Pelanggan apabila:

1. Untuk keperluan menarik minat para pelanggan melakukan pembelian ben.kutnya dan menjaga loyalitas Pelanggan;

2. Adanya Barang-barang yang masa daluarsanya sudah mendekati daluarsa pemakaian;

Tujuan dari diadakannya Potongan Penjualan Reguler jni adalah untuk meningkatkan minat para Pelanggan selalu berbelanja dan meminimalisir adanya kerugian atas barang dagangan yang tidak ter].ual;

bahwa Potongan Penjualan atau diskon. selama Januari - Desember 2019 sebesar Rp62.062.799.096,00 yang diberikan oleh Pemohon Banding adalah potongan penjualan atau diskon yang dicantumkan ke dalam Invoice dan Faktur Pajak. Diskon yang diberikan kepada pelanggan tersebut menj.adi pengurang dari nilai penjualan kotor, yang selanjutnya disebut sebagai penj.ualan bersih dan bagi Pelanggan sebagai potongan pembelian sehingga diperoleh nilai pembelian bersih;

bahwa besaran pemberian Potongan penjualan (diskon) didasarkan pada pertimbangan tingkat loyalitas, kredibilitas pelanggan, volume pembelian barang dan keadaan pelanggan itu sendiri. Pertimbangan-pertimbangan tersebut merupakan kebijakan Pemohon Banding sendiri berdasarkan pengalaman;

2. bahwa dalam menyusun laporan keuangan, Pemohon Banding mengacu dan berpedoman kepada Pemyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) lkatan Akuntansi Indonesia (lAI). Sesuai dengan PSAK 23 "Pengakuan Pendapatan" paragraph 9 menyebutkan bahwa:

"Jumlah pendapatan yang timbul dari transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara entilas dengan pembeli atau pengguna aset tersebut. Jumlah tersebut diukur pada nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat d.iterima dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan oleh entitas";

bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut Pemohon Banding berpendapat bahwa pendapatan diakui sebesar harga penjualan setelah dikurangi dengan diskon penjualan;

3. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009, diatur antara lain:

Pasal 1 angka 18, Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak; Pasal 1 angka 23, Faktur Pal.ak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak;

4. Terutangnya Pph 23

Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah mengalami perubahan, terakhir dengan Undang-Undang No.38 Tahun 2008 pasal 23 ayat 1 menyebutkan bahwa:

"Atas Penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintahan, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan Perusahaan luar

Ha|aman||dari54halaman,PutusanN0morpuT°°29p°T4..`s%2w:,2a%PD%i:/i/bAu::nhduon3°a2y6a|

negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang membayarkan";

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berialan pasal 15 ayat 3 disebutkan bahwa: "Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan, dilakukan pada akhir bulan:

a. dibayarkan penghasilan;

b. disediakan untuk dibayarkan penghasilan;

c. jatuh tempo pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung pen.stiwa yang terjadi teriebih dahulu,"

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, potongan penjualan yang diberikan oleh Pemohon Banding bukan merupakan objek Pph 23 dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Dibayarkan penghasilan

Berdasarkan mutasi kas/bank dan transaksi Pemohon Banding, Pemohon banding tidak ada memben.kan uang/ cash kepada pelanggan;

b. Disediakan untuk dibayarkan penghasilan

Bahwa potongan penjualan bukan merupakan penghasilan bagi pelanggan tapi sebagai potongan pembelian sehingga diperoleh nilai pembelian bersih.

c. Jatuh tempo pembayaran penghasilan yang bersangkutan;

Sesuai dengan penjelasan poin a di atas, bahwa tidak terdapat pembayaran biaya sehingga tidak ada waktu jatuh tempo pembayaran;

5. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-24fl3J/2018 tanggal 29 Nopember2018:

5.1. Huruf E. Materi Poin 3 lmbalan Atas Pencapaian Syarat Tertentu dan Periakuan Perpaj.akannya disebutkan bahwa:I a. Berdasarkan perikatan jual bell, Penj.ual dapat mencantumkan syarat tertentu kepada Pembeli dalam rangka menjaga hubungan dalam

Ha|aman|2dari54halaman,PutusanN°m°rpuTfl°29p°T4:`s3:w:,?a§/:PD%si'r'j/bAUTs;nhduon%6a/

\ kegiatan usaha. Penjual dapat memberikan imbalan kepada Pembeli atas tercapainya syarat tertentu ;

Pencapaian syarat tertentu dapat berupa:

1. pembelian oleh Pembeli mencapai jumlah tertentu;

2. penjualan oleh Pembeli mencapai jumlah tertentu; dan/atau;

3. pelunasan oleh Pembeli sesuai jangka waktu tertentu;

b. Imbalan yang diterima atau diperoleh Pembeli sehubungan pencapaian syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada hunrf a berupa uang, barang, dan/atau pengurang kewajiban merupakan penghargaan. Termasuk dalam pengertian penghargaan yaitu bonus yang diben`kan Penjual kepada Pembeli sehubungan pencapaian syarat tertentu; Sesuai dengan SE-24/PJ/2018 Huruf E Materi poin 3 b disebutkan bahwa imbalan yang diterima atau diperoleh pembeli sehubungan pencapaian syarat tertentu sebagaimana Huruf E Maten. poin 3 a berupa uang, barang, darvatau pengurang kewaj.iban merupakan penghargaan. Faktanya bahwa Pemohon Banding tidak pemah memberikan penghargaan atau imbalan dalam bentuk uang atau cash, barang dan /atau pun pengurang kewajiban tetapi memberikan potongan harga sebagai unsur pengurang Harga Pokok Penjualan bagi pelanggan;

5.2 Huruf E. Materi Poin 6

Penjelasan Lainnya sehubungan dengan lmbalan yang diten.rna oleh Pembeli Sehubungan dengan Kondisi Tertentu lmbalan yang diterima sehubungan dengan kondisi tertentu dalam transaksi jual beli sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan hunrf c, angka 4 huruf b dan huruf c, dan angka 5 hunrf b, huruf c, dan hunrf d bukan merupakan potongan harga sehinggatidakdicantumkansebagaipotonganhargadalamfakturpenjualan (commercialinvoice)maupunFak[urpajakyangmengurangihargajualatau penggantian dalam menghitung DPP;

Karena yang dilakukan oleh Pemohon adalah potongan harga dan tercantum dalam invoice dan faktur pajak maka potongan harga tersebut bukan merupakan objek Pph Pasal 23 atau Pasal 26;

6. Menurut Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-29/ PJ.43 /2003

- poin 1.d.i disebutkan bahwa "Sales discount, adalah potongan harga yang diben.kan kepada pelanggan";

- poin 3 disebutkan bahwa "sesuai dengan pengertian dan peristilahan perdagangan potongan harga, rabat, atau discount adalah pengurang harga yang diben.kan oleh penjual kepada pembeli. Nilai potongan harga merupakan pengurangan nilai penjualan kotor untuk memperoleh ni]ai penjualan bersih bagi penj.ual atau harga pokok penj.ualan bagi pembeli";

- Poin 4 disebutkan bahwa: "sesuai dengan pengertian dan pen.stilahan perdagangan incentive adalah penghargaan yang diberikan terhadap suatu subjek karena kinerja yang melampaui suatu standar yang telah ditetapkan";

- Poin 5 disebutkan bahwa: berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini ditegaskan sebagai berikut:

a. Sepanj.ang potongan harga dan insentif penjualan yang djben.kan kepada para pelanggan merupakan pengurang harga untuk menentukan nilai penjualan bersih bagi penjual atau nilai harga pokok penjualan bagi pembeli, potongan harga dan insentif penjualan tersebut bukan merupakan objek Pasal 21 atau Pasal 23 atau Pasal 26 UU Pph;

bahwa berdasarkan surat direkturjenderal pajak tersebut sudah jelas disebutkan bahwa sales discount atau potongan harga yang merupakan pengurang nilai penjualan bersih bagi penjual dan pengurang harga pokok penjualan bagi pembeli bukan merupakan objek Pph Pasal 23;

Berdasarkan penjelasan dan alasan-alasan yang disampaikan Pemohon Banding di atas, seyogyanya Koreksi Terbanding afas DPP Pph Pasal 23 Rp6.616.425.672,00 adalah keliru;

lv. Kesimpulan dan Usul a. Kesimpulan bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa a. Surat Pemohon Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU KUP serta Pasal 35, 36, dan 37 UU Pengadilan Pajak;

b. Koreksi Terbanding atas DPP Pph Pasal 23 Masa September Tahun 2019 yang diajukan banding menurut Pemohon Banding tidak tepat dan perlu dibatalkan;

c. Perhitungan I.umlah pajak kurang bayar menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp 0, dengan rincian sebagai berikut

NoUraianRp 1 Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak432.344.313 2 Pph Pasal 23 yang terutang8.927.544 34 Kredit Pajak

) a. Pph Ditanggung Pemerintah

;0 b. Setoran Masa8.927.544 c. STP (pokok kurang bayar)0 d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak jo e. Uang Tebusan yang telah dibayaro f. lain-lain0

9. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak0 h. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan8.927.544 Pajak yang tidak/kurang dibayar

0 5 Sanksi Adminstrasi0 6 •umlah Pph yang masih hartis dibayar'0 b. Usul bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum (fundamentum petendi) tersebut di atas, telah terbukti bahwa secara jelas dan nyata-nyata Pemohon Banding dapat membuktikan kebenaran dalilrdalilnya dan telah terbukti dan tidak terbantahkan. 0leh karena itu Pemohon Banding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili untuk:

1. Menyatakan bahwa pemohonan banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

2. Membatalkan seluruh koreksi Terbanding;

3. Mengabulkan seluruh permohonan Banding yang diajukan Pemohon Banding;

4. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 00497/KEB/PJAVPJ.03/2024 tanggal 24 Desember 2024;

5. Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 23 Nomor 00012/203/19/308/24 Tanggal 19 Januari 2024 Masa September Tahun Pajak 2019;

bahwa demikianlah Surat Permohonan Banding ini disampaikan dengan permohonan sekiranya Yang Mulia Maj.elis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili

sengketa ini berpendapat lain, dapat memberikan putusan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S- 00074/SUB-CT/\/\/PJ.03/2025 tanggal 19 Juni 2025 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:

PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL

Persyaratan formal bahwa berdasarkan penelitian surat bandjng Pemohon Banding Nomor 010/SDR-` Banding/Ill/2025 tanggal 18 Maret 2025 yang diterima Pengadilan Pajak tanggal 21 Maret 2025, diketahui hal-hal sebagai ben.kut:

No.UraianYaTidak a.Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa

Indonesia kepada Pengadilan Pajak;

b.Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak

V tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;

C.Banding diajukan di luar jangka waktu 3 (tiga) bulan karena keadaan di luar kekuasaan Pemohon Banding

1 dengan dilampiri bukti pendukung adanya keadaan di luar kekiiasaan Pemohon Banding;

d.Terhadap 1 (satu) keputusan dial.ukan 1 (satu) surat

V banding;

e.Banding diajukan disertai alasan-a[asan yang I.elas

V f.Banding diajukan dengan mencantumkan tanggal diterima surat Keputusan Direktur Jenderal

Vj Pajak NomorKEP-00497/KEB/PJAVPJ.03/2024 tanggal 24 Desember 2024;

9.Surat Banding dilampiri salinan surat keputusan yang dibanding, yaitu Surat Keputusan Terbanding Nomor

KEpi)0497fl<EB/PJAVPJ.03/2024 ta ngga I 24 Desem ber 2024;

h.Bukti Pembayaran;

Untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya:

Ha|aman|6dari54halaman,PutusanN0m°rpuT°°29p°T4..]s#2a#D%s;'r',#uTs:nhduon2R°a2y6a/

- Surat banding dilampiri bukti pembayaran atas pajak yang masih harms dibayar sesuai yang telah disetujuiV dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan;

- Surat banding tidak dilampiri bukti pembayaran pajak karena tidak ada pajak yang masih harus dibayar yangV disetuiui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan;

Surat Banding ditandatangani oleh Sdr. Gary Kumiawan

I selaku Wakil Direktur Utama. Berdasarkan SPT

I( V1)

Tahunan Tahun 2023, Sdr. Gary Kumiawan termasuk ke dalam daf[ar susunan pengurus perusahaan.

I /

- Pengurus yang berkedudukan di Indonesia;

I Penandatanganan surat banding j.

- Berkedudukan di Indonesia

-Melampirkanbuktikeberadaanpadasaat penandatanganan surat banding k.Keputusan yang diajukan banding merupakan objek

V yang dapat diajukan banding.

Kesimpulan Pemenuhan Persyaratan Formal bahwa Berdasarkan uraian pada angka 1 tersebut di atas, permohonan banding Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undangiundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemen.ntah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, kecuali Majelis Hakim berpendapat lain;

URAIAN MENGENAI KETETAPAN SEMULA, KEBERATAN DAN KEPUTUSAN ATAS KEBERATAN bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00012/203/19/308/24 tanggal 19 Januari 2024 Masa Pajak September2019 ' diterbitkan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya `' Palembang Nomor LAP-3/RIKSISAVPJ.03/2024 tanggal 15 Januari 2024, dengan \ peinitungan sebagai berikut:

Ha|aman|7darl54halaman,PutusanN0m°rpuro°29p#..!s3#w;,?a§%PD%{'r/,'bAUTs:nhduon%2y6a/

J umlah F{uDlah MeliLlmt

NoL'ra'anPamohonBandlngPembahasanAkhlr'Dlsctu'ul\

Tofroandlng

1.Ponohasllan Kena Palak/ Dasar Penqenaan Palak432.344.3136.616.425.672432.344.313

2.Pph Pasal 23 vana terufana8.927,544936.539.7478.927.544

3.Kredlt Palak:

a. Ppb dltanaauna Demerintah00 b. Setoran Masa8.927.5448.927.5448.927.544 c. STP /Dokok kurana bavan00 d. Kompensasl kelebihan dari Masa Palak .... . . .00 e. Jumlah Dalak vanci daDat dikreditkan /a+b+c+d`8.927`5448.927.5448.927.544

4.Palak vane tjdak/ kurana dibavar /2-3el0927.612.2030

5.Sariksl admlnistratlf:

a. Bunaa Pasal 13 (21 KUP0405.181.0110 b. Kenaikan Pasal 1313` huruf b KUP00 c. Kenaikan Pasal 13 /31 huruf d KUP00 d. Kenalkan Pasal 18 aval /31 UU PP00 e. Jumlah sank§l adminlslrauf /a+b+c+d`0405.181.0110

6.Jumlah Pph vanQ masih harus dibavar f4+5e)01.332.793.2140 bahwa atas kete{apan tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat Nomor 010/SDR-Keberatan/IV/2024 tanggal 15 April 2024 yang diterima Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang berdasarkan Bukti Penerimaan Elektronik Nomor FORM- 05001562/BPS/KPP.030803/2024 tanggal 17 April 2024;

bahwa atas surat keberatan Pemohon Banding telah diterbitkan Surat Kepufusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00497/KEB/PJAVPJ.03/2024 tanggal 24 Desember 2024 dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Rup[ah Menurut

Suratkieberafan

NoUralanSurat KetetapaTim Peneliti

PemohonBandingPajakl{eberatan Penghasilan Kena Pajak/

1.Dasar Pengenaan Pajak432.344.3136.616.425.6726.616.425.672 Pph Pa sal 23 vanq terutanq8.927,544936.539.747936 539 747 Kredit Paiak:

a- Pph dj{anQaunq pemerl.ntah000 b. Setoran Masa8.927.5448.927.5448.927.544 c. STP (Dokok kurana bayar)000 d. Kompensasi kelebihan dan` Masa Paiak ...000 e. Jum'a h pajak yang dapat dikreditkan8.927.5448.927.5448.927.544 Paiak yang tidak/ kurang dibayar (2-3e)0927.612.203927 612 203 Sanksi administratif:

a. Bunqa Pasal 13 (2) KUP0405.181.011405.181011 b. Kena kan Pasal 13 (3) huruf b KUP000 c. Kena kan Pasal 13 (3) huruf d KUP000 d. Kena kan Pasal 18 avat (3) UU PP000 e. Jum'a h sanksi administratif (a+b+c+d)0405.181.011405.181.011

•Jumlah Pph yang masih harus dibayar0 1.332.793.214 1.332.793.214

ANALISA POKOK SENGKETA bahwa setelah membaca surat banding, mempelajari Laporan Penelitian Keberatan, berkas surat menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, surat keberatan Pemohon Banding, dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari pemohon Banding sebagai berikut:I

I Pokok sengketa:' Koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa Potongan Penjualan Lokal Pihak Ketiga -Barang Dagang sebesar Rp62.062.799.096,00;

MenuutsFTMenurut suratlvlenurut SuiatJumlah yang

Ketetapan PaJakBandlngdlsengketakan (Rp) (Rp)(Rp)(Rp) 5.246.483.65868.535.049.7306.472.250.63462.062.799.096 bahwa berdasarkan hasil pengujian bend asarkan dokumen s umber yaitu laporan keuangan dan buku besar Pemohon Banding dengan teknik equalisasi Objek Pph Pasal 23 yang dilaporkan dalam SPT dengan pos-pos biaya dan pos-pos neraca, terdapat objek Pph Pasal 23 yang belum dilakukan pemotongan/pemungutan oleh Pemohon Banding berupa Potongan Penjualan Lokal Pihak Ketiga -Barang Dagang sebesar Rp62.062.799.096,00;

bahwa berdasarkan Surat Perjanjian distributor No. 24/SMU/DistD(ll/2015 pasal 3 "1. Harga Produk ditentukan oleh Pihak Pehama, yang mana setiap harga dan perubahannya akan diberitahukan secara tertulis oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, dan oleh karenanya Pihak Kedua tidak berhak/tidak diizinkan melakukan perubahan tanpa persetujuan dari Pihak Pertama;

bahwa berdasaritan analisis terhadap data Faktur Pajak Keluaran, Produk yang mengalami promo potongan pen|.ualan dengan nilai potongan diatas 1.000.000.000,- pada tahun 2019 adalah sebagai berikut: LIQDET SOKLIN, POWDET BOOM, POWER F, TOP COFFEE, MIE SEDAP, THE RIO, ALE-LAE, POWDET DAIA, FLORIDINA, NEO, SANAPKIN BABY HAPPY;

bahwa keterangan yang disampaikan oleh wakil dari Pemohon Banding bahwa ( potongan harga diset oleh PT. Sayap Mas Utama, Pemohon Banding tidak bisa melakukan input besaran potongan penjualan. Besaran potongan penjualan berdasarkan keterangan yang disampaikan ditentukan oleh mekanisme khusus yaitu

berdasarkan rating toko, pembelian dalam quantity tertentu yang semuanya sudah otomatis melalui sistem;

bahwa berdasarkan pengujian dan keterangan tersebut di atas, dalam proses pemeriksaan Terbanding menyimpulkan bahwa pemberian potongan penjualan dilakukan berdasarkan kondisi terlentu sebagaimana dimaksud dalam SE- 24/PJ/2018, sehingga atas pemberian potongan penjualan merupakan imbalan yang diberikan atas pencapaian syarat tertentu yang merupakan Objek Pajak Pph Pasal 23 atas Hadiah penghargaan;

bahwa keterangan yang disampaikan oleh Pemohon Banding, potongan penjualan merupakan pemberian diskon. Program diskon ini terbagi menjadi 2 ya.rtu program diskon nasional dan program diskon lokal/reguler, selain itu disampaikan juga bahwa potongan penjualan mengikat ke jumlah pembelian tertentu dan rating customer. Sehingga pada saat proses pemeriksaan, Terbanding berpendapat bahwa atas potongan harga tersebut merupakan pemberian imbalan/hadiah dengan kondisi tertentu berupa pencapaian persyaratan tertentu yang dikenakan Pph Pasal 23;

Ha|aman2odari54halaman,PutusanN0m°rpuT°°29p#..'s#w:,?a§/=PD%{'r'j'bAUTs;nhduon#°a2y6a/

t=b|ek Pph Pasal 23 menufut Pert.erlL(sa :

tJbiek Pph 23 alas Imbalan/Hodlali

42010202 - POTt]NGAN PENJ LDKAL-PIHAK KETIGA-BABANG DAC;ANG62. C162. 799. 096 61020313 -BIAUA PABTISIPA§l PF]CJMC]Sl-BAF]ANG PPIMCJsl, HADIAH396.462.409 C]b|eL< Pph Pasal 23 alas sew a dar` |asa lainnya

610104C14 -B. PENJUALAN-lNTEBNET|9.040.Oclo 6ioi0503 - a. pENjuALAN-cETAr<AN542.59S.051 Bioi0702 - a. pENjLiALAN-pEi]ALATAN r<ANTOPl-BANI=LiNAN&pFiASAF!ANA48.333.400 61C119705 - 8. PENJUALAN-PEBALATAN KANTC]B JASA1CIT.3TO.337 61019932 -B. PENJUALAN-MANAC3EMENT FEE407.273.157 6lIJ19938 -B. PENJUAL AN-PEl`J\r'EDIA TENAC;A KEF]JAtcJIJTS0lJF]CINt= SEPV4. T34. 267. 646 81019953 -a. PENJIJALAN-B.JABINGAN MPLS441.481.336 6lc113962 -B.PENJLJALAN-BIAYA ANGKIJTAN PEMBELIAN600.667.500 6102Cllc15 - BIAYA SPANDLJK0.255.22IJ 61020305 ~ BIAYA PAF]TISIPASI PFICJMCJsl-lKLAN SPANOUK89.146.812 G1020309 - BIAYA PABTISIPASI PB0MOSI-lKLAN DALAM TOKCJ46. 351. C178 61020315 - BIAtA PAF]TISIPASI PRC]MOsl-PAMEF]AN20.5Cl0.C'00 61020317 - BIAYA PAF]TISIPASI PBt]MOsl-GtJNDCJLA166. 853. 498 6lc12C1318 - BIAYA PABTISIPASI PPIC]MDsl-BAR. DISPLAY73.122.408 6i0203i9 ~ BiAyA pABTisrpAsi pPlt]Mt]si-LAli`i-LAIN319.171.756 6102C1325 - BIAYA PABTISIPASI PFloMC]Sl-Pl]C]MD I]lspLAY544.4Clo.268 61020328 ~ BiAyA pABTislpAsi pF]t]Mc3si-jASA e{ pBc]Mc]si

10.142.432 61C129902 -BIAYA EUENTi.500.Oclo 62010705 -a. ADMINISTPIAsl-PEF]ALATAN KANTCJF]~JA5A FA7.123.409 62010903 -B. ADMINISTPIAsl-SEWA INVENTABIS92.524.690 62C]10S04 - a. At]MINISTl]Asl-BIAYA l<l.NSLJLTAN34.IJclo.000 62Oi9906 -B. AOMiNisTBAsi-r<EAMANAN10.all.184 82019938 -B.AIJMINISTBAsl-SAP MAINTENANCE350.5=5.340 Jurnl®h Ob|ek Pa|ak mer.tlrut Perne.il¢sa :71`135.328.427 Dbiel< Pa|ak Menurut SET \trp Pusat dan t=abang7 846.762.3S5 Koiokll Ob|ek Pph 2363.288.566.072 Dasar Hukum

-Pasal 12 ayat (3) UU 6/1983 stdtd UU 6/2023

-Pasal 23 UU 7/1983 stdtd UU 6/2023

- PMK-141/PMK.03/2015

-PER-11/PJ/2015

- SE-24/PJ/2018

Tanggapan Pemohon Banding bahwa Pemohon Banding hanya setuju sebagian atas koreksi Objek Pajak Pph Pasal 23 sebesar Rpl.225.766.976,OO dan tidak setuj.u atas koreksi sebesar Rp62.062.799.096,00 dengan pen.ncian sebagai ben.kut:

-unpri.ck Obidtpibprdz]Ifro

Abnrfucop.iatchap-dzrfu IxodtlTftystolu

I bIceb-I

61t62.- tzoiaz02.furoilGAilfmLORA.in+Axq5TcoaARAm;DAOwG6zm799JH62Im79giRE

I 6iozuu,BIAVApARnppAsipRoma.BARAri6pmmi+ADwl3n96Ao6z.-ee3u9o6uifJleme•I 6ioio.o4-a.pEftyuALA»-miTmrET

6ioio5al.Lpf»iu^iAAr¢T^&»IS42JffJE|SQJrml-

49.nLm• eioio7D2 - 8`muuALA»,fpAiATAH EMm)A-8A^ico»Aw&mASARrmAI 6iDi9705.8`p{IuuALAtwpouTAnkA^iTORiAsaOwJ70J37107J703P c07mavowJ7Lav•I 6u)1993Z-B.P(louAtAl&lM»AG[M[RTFEE

47rmesI 6ui9p8.Lp"iiALAMpurmTThiAGAt[Ri^(Ou7souRa»Gsm/-J36L7«3JJ1Z67..6-%

-I 6ioi99s3 - B.pmuALMi-8iARWGAhl MiLs

66imoiugs9-6BZI.Aa.yPAmsupuAAVtAOMu.<BLAVAAriGurAVp"8niA»m86J657SjcmoG&n2pSJ5JcZO20-- I

I 666iiiaaozz2ooo33aoie55---BB"VIi^AAriAP^9pMAAmRImTsirpssiAippsAAlpggrppocrMooMAoAgog-op-grMaiA"moiiAAsptLiAAIoMuxTop482960J34S65l.6m-u8u2709slJJJOuR-sulEnz- I 6iam3i7-8IAtAp^mnpAsimaMog¢owiioiAi676L1BB-es166J"98I 6i0203u-8IAy^pAmpAsiproMOsl.RA*OGnAiS-I 6iazo3ig-BLAyApA«isipAsiproMo5).iqit.IAiN3-i9Li7L7se3D.in7s6 I-•

I 6iazalzs.BMy^pAmtgpAsimoma.meroDrmv544JtoJG8

Gi02ca28.BIAyApARTislpAsimolm.JASA&pcoflosl|0.14ZAu1|0JJ,i.-4P• I 6io29m - BIAyA tvIRTL500m

62oio7os - a.ADouiasmAsi.p[RAIAT" xAim.]As^ f^7.u3ee7.mcoI

I 6201ogo)-BADrm«isTRA5I.StwArm/ERTARB9Zj34cO92j2L69O

6"o",BJormH85"A5I.myAunmTAM734.-Ore-I 62orm6,aAOAAvtBmAsl.xEAm^mNlo.4lL184 IioAiLm•. Ezoigg]6.BAomiisTRAsi,sApuniTEiiANcE3S0jso I3samgco 6ZJn•-- -J86 I mucoiapphpcolz.gul2Eizgm ou7d( in rfu SP"Aa3] in paal Z37ce7szjss I}Ira762rsI hmbhab7dtpphp&fil23`rmzb.LmdbatmELzzi76aj76r,,.,...I

Ill ul

Menurut Pemohon Banding bahwa Pemohon Banding tidak setuj.u teinadap koreksi Terbanding dengan alasan sebagaimana diungkapkan dalam Surat Banding Nomor 010/SDR-Banding/Ill/2025 tanggal 18 Maret 2025;

Menurut Terbanding

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, antara lain mengatur, mengatur:

1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keria menj.adi Undang- Undang, antara lain mengatur :

Ha|aman22dari54halaman,PutusanN°m°rpuT°°29p#..]s#w:u?a§/=PD%s{'r'j/bAUTs:nhduon#°a2y6a|

a) Pasal 12 ayat (3), apabila DirekturJenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menuut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pal.ak menetapkan jumlah pal.ak yang terutang;I b) Pasal 13 ayat (2), bahwa jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) hunrf a dan hunrf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2°/o (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhimya Tahun Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pal.ak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keria menjadi Undang-Undang, antara lain mengatur:

a) Pasal 4 ayat (1) huruf b, bahwa yang menj.adi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk hadiah dari undian atau pekeriaan atau kegiatan, dan penghargaan;

b) Pasal 23 ayat (1) huruf a angka (4), bahwa atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Waj.ib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dan jumlah bruto atas hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain

yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1 ) hurufe;,

3)Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2015 tentang

Pengenaan Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan a) Pasal 1 angka 4, bahwa penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan terfentu;

b) Pasal 2, bahwa penghasilan berupa hadiah dan undian, periombaan, serta kegiatan dan penghargaan merupakan obj.ek Pajak Penghasilan;

4) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24n'J/2018 Tentang Perlakuan Perpaj.akan Atas lmbalan Yang Diterima Oleh Pembeli Sehubungan Dengan Kondisi Tertentu Dalam Transaksi Jual Beli a) Huruf E angka 1

Pengertian Penjual dan Pembeli:

1. Penjual adalah pihak yang menj.ual produknya kepada pembeli termasuk produsen, distributor, dan agen;

2. Pembeli adalah pihak yang membeli produk dari Penjual untuk dijual kembali termasuk distributor, agen, dan retailer;

b) Huruf E angka 2

Kondisi Tertentu yang Terjadi dalam Transaksi Jual Beli

Kondisi tertentu yang teriadi dalam transaksi jual bell merupakan keadaan atau peristtwa yang dapat mengakibatkan terjadinya pemberian ketidakseimbangan dart Penjual kepada Pembeli sehubungan dengan transaksi jual beli berdasarkan perikatan tertulis dan/atau tidak tertulis. Kondisi terfentu dimaksud antara lain:

1. Pencapaian syarat tertentu.

2. Penyediaan ruang dan/atau peralatan tertentu.

3. Penerimaan imbalan yang diterima dengan transaksi jual be[i., c) Huruf E angka 3 huruf (a) dan (b) lmbalan atas pencapaian syarat Tertentu dan periakuan perpajakannya `1 (a) Berdasarkan perikatan jual beli, Penjual dapat mencantumkan persyaratan tertentu kepada Pembeli dalam rangka menjaga hubungan dalam kegiatan usaha. Penjual dapat memberikan keseimbangan

kepada Pembeli atas tercapainya syarat tertentu. Pencapaian syarat tertentu dapat berupa:

1. pembelian oleh Pembeli mencapai jumlah terfentu;

2. penjualan oleh Pembeli mencapai jumlah tertentu; dan/atau

3. pelunasan oleh Pembeli sesuai jangka waktu tertentu;

(b) lmbalan yang diterima atau diperoleh Pembeli mengenai pencapaian persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa uang, barang, dan/atau pengurang kewajiban merupakan penghargaan. Termasukdalampengertiandihargaiyaitubonusyangdiberikanpenjua'I kepada Pembeli sehubungan dengan pencapaian syarat-syarat tertentu;

Data dan Fakta

1 ) Pemohon Banding diperiksa oleh Terbanding dengan kriten.a pemen.ksaan khusus

-seluruh jenis pajak (1462), sesuai dengan surat tugas pemeriksaan nomor PRIN- 00007/RIKSISAVPJ.03/2023 tanggal 20 Februari 2023;

2) Dalam proses pemeriksaan, Terbanding telah menyampaikan surat peminjaman dokumen kepada Pemohon Banding sebagai berikut:

- Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen s-140/RIKSISAVPJ.03/Papj.2/2023 tanggal 10 0ktober 2023;

- Pen.ngatan Pertama Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen S- 175/RIKSISAVPJ.03/Papj.2/2023 tanggal 3 November 2023;

- Pen.ngatan Kedua Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen S- 191/RIKSISAVPJ.03/Papj.2/2023 tanggal 07 Desember 2023;

3) Berdasarkan Laporan Hasil Pemen.ksaan, diketahui bukulcatatan/dokumen yang dipinjamkan oleh Pemohon Banding dalam proses pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- SPT Tahunan Pph Badan beserta lampiran dan SSP;

-SPT Masa ppM'PnBM beserta lampiran, FP Keluaran, FP Masukan, dan nota retur (tidak lengkap);

- SPT Masa Pph Pasal 21, Pph Pasal 23, Pph Pasal 4 ayat (2) beserta lampiran dan bukti pemotongan/pemungutan dan SSP;

- Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan bukti pembayaran/penyetorannya. - Copy akta pendirian, akta perubahan modal;i

- Dokumen profile perusahaan yang menerangkan mengenai gambaran kegiatan usaha. -Struktur organisasi usaha dan susunan pengurus;

- Standart operating procedure (SOP) seluruh bagian dalam menjalankaF kegiatan usaha;

- Buku persediaan, kartu persediaan, berita acara pelaksanaan stock opname dsb. - Laporan keuangan;

- Daf[ar akun (chart of account), neraca percobaan, buku besar, dan neraca. ,r Mapping general ledger ke laporan keuangan dan ke SPT Pph Badan;

- Daftafrouku pengawasasan hutang piutang;

- Seluruh rekening koran bank/giro perusahaan;

- Daftar pegawai tetap/tidak tetap, besaran PTKP untuk masing-masing dan bukti pendukungnya;

- Rekap/rincian perhitungan pembayaran kepada pegawai tetap/tidak tetap, tenaga harian lepas dan tenaga ahli beseha dengan perhitungan Pph Pasal 21 yang dipotong;

- Daftar aktiva beserfa dengan bukti kepemilikannya, bukti perolehan/pembelian, bukti penjualan/pelepasan/penghapusan aktiva beseha dengan perhitungan penyusutannya.

- Equalisasi objek Pph Pasal 21, Pph Pasal 23, Pph Final dengan biaya di laporan keuangan;

- Surat perjanjian perikataM(ontrak, surat perjanjian kerja dengan supplier, surat peri.anjian penyedia jasa pihak ketiga (outsourcing, jasa manajemen) dsb;

- Surat perjanjian perikatan/kontrak, surat perjanjian keria dengan customer (PT. Indomaroo Pn.smatama, PT. Sumber Alfaria Trijaya, PT lnticakrawala Citra, PT Lotte Shopping Indonesia, PT Trans Retail Indonesia, PT Hero Supermarket, CV. PA Sumatera dan lainnya);

- Dokumen lainnya yang diperiukan untuk mendukung proses pemeriksaan;

4) Dalam proses keberatan, Terbanding telah mengirimkan surat undangan pembahasan sengketa perpajakan kepada Pemohon Banding dengan surat undangan nomor S-707/\/VPJ.03/2024 tanggal 17 Juli 2024. Pemohon banding(

nadir dan telah dituangkan ke dalam berita acara nomor BA-156/\/\/PJ.036/2024

) tanggal 01 Agustus 2024;

5) Terbanding telah mengirimkan surat permintaan peminjaman buku, catatan, data dan informasi nomor S-714/\/VPJ.03/2024 tanggal 18 Juli 2024 serta surat pemintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi tambahan nomor S- 1031/\/VPJ.03/2024tanggal9September2024dansuratpermintaanpeminjaman buku, catatan, data dan informasi (kedua) nomor S-1083/\/\/PJ.03/2024 tanggal 19 September 2024 kepada pemohon Banding;I

Tanggapan Terbanding) i, bahwa Terbanding telah mengundang Pemohon Banding untuk menghadin` pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan melalui surat nomor S-707/ /\/VPJ.03/2024 tanggal 17 Juli 2024. Keterangan yang disampaikan Pemohon Banding/Kuasa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Keberatan Nomor BA-156/\/\/PJ.036/2024 tanggal 01 Agustus 2024 adalah sebagai berikut :

(a) Pemohon Banding ditunjuk menjadi distributor produk Wings di Sumatera Selatan dan PT. SMU tidak menunjuk distributor lain untuk pemasaran produk di daerah Sumatera Selatan;

(b) Pemohon Banding menjelaskan tidak terdapat kontrak penjualan antara Pemohon Banding dengan customer/pelanggan. Penentuan harga jual ditentukan oleh Pemohon Banding dengan memperhatikan keadaan pasar, harga kompetitor, dll;

(d) Tidak semua kegiatan promosi yang dilakukan oleh Pemohon Banding harus mendapatkan persetujuan dan. PT SMU. Kegiatan promosi yang harus mendapat persetujuan dari SMU merupakan kegiatan promosi yang akan di claim ke PT SMU;

(e) Kegiatan promosi lokal tidak dilaporkan ke PT.SMU. Untuk kegiatan nasional, sampling dokumen berserta kelengkapannya berserta dokumentasi telah diberikan ke Terbanding di tanggal 09 Agustus 2024 (teriampir tanda terimanya).

(f) Diskon Lokal yang diberikan oleh Pemohon Banding tergantung dari keadaan pasar, permintaan dari customer, kondisi barang di Gudang. Sementara untuk

diskon nasional diadakan oleh PT.SMU yang bersifat nasional yang sudah ditentukan dan akan diikuti dan di tagih ke PT SMU;

(g) Terdapat diskon terkait pembayaran tunai atau diskon pembelian dengan kuantitas terfentu a.umlah besar);i (h) Pemohon Banding dapat memberikan perincian diskon mana yang merupakai bagian dari promosi lokal atau nasional;

(i) Pemohon Banding memberikan nilai diskon kepada masing-masing customer berbeda-beda karena mengikuti volume pembelian customer;

a) Terdapat perbedaan antara jumal pencatatan terkait transaksi biaya partisipasvpromosi lokal dan nasional yang dilakukan Pemohon Banding yaitu untuk potongan penjualan lokal maupun nasional masuk ke GL Potongan penjualan. Sementara untuk promosi yang sifatnya lokal masuk ke Biaya Promosi, sedangkan untuk biaya promosi yang sifatnya nasional masuk ke Biaya Partisipasi Promosi;

(k) Pemohon Banding tetap memberikan promo yang bersifat lokal, sedangkan tidak mendapatkan reimbursement dari PT SMU karena Pemohon Banding I.uga melihat kondisi barang di gudang, pangsa pasar, serta kondisi di lapangan dalam menentukan strategi pemasaran. Sebagai distributor, Pemohon Banding tentu harus terms berupaya juga untuk meningkatkan penjualan Pemohon Banding;

(I) Promo nasional merupakan promo yang dij.alankan berdasarkan instruksvarahan dari PT SMU, dimana atas biaya promo nasional tersebut dapat diklaim ke PT SMU. untuk promo lokal merupakan promo yang ditentukan berdasarkan hasil meeting manajemen Pemohon Banding secara internal, dimana atas biaya promo lokal tersebut tidak dapat diklaim ke PT SMU dan sepenuhnya menj.adi tanggungan Pemohon Banding;

(in) Promo nasional berdasarkan instruksvarahan dari PT SMU biasanya ada bukti emailnya, dan untuk promo lokal berdasarkan MOM hasil meeting secara internal dari manajemen Pemohon Banding. Untuk dokumen promo nasional sudah diberikan;

(n) Pemohon Banding dapat memberikan invoice dan faktur pajak penjualan yang dapat membuktikan bahwa potongan penjualan telah dicantumkan dalam invoice dan faktur pajak;

(o) Berdasarkan pembahasan dengan Pemohon Banding, data invoice dan faktur pajak tersebut jumlahnya kurang lebih 2 mobil box atau bahkan lebih, sehingga nanti akan dikirimkan data sampling 10 buah invoice dan faktur penjualan setiap Masa Pal.ak dari Januari sd Desember Tahun 2019;

(p) Terbanding telah mengirimkan surat pemintaan peminjaman buku, catatan, data dan informasi nomor S-714/\/VPJ.03/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang meliputi Detil FakturpajakTahunpajak2019danlnvoiceTahunpajak2019.Namun,Pemohoh Banding tidak memberikan data detil Faktur Pajak 2019 dan hanya memberikan sampling 5 buah Faktur pajak beserta invoice setiap bulannya;] (q) Kemudian, Terbanding mengirimkan surat permintaan peminjaman buku, catatan, data dan lnformasi kedua nomor S-1083/V\/PJ.03/2024 tanggal 19 September 2024 berupa invoice dan Faktur Pajak yang didalamnya terdapat potongan harga sebanyak 10 buah per Masa Pajak Januari sd Desember 2019. Namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan Pemohon Bandjng tidak meminjamkan sisa Invoice dan Faktur Pajak tersebut, sehingga Terbanding tidak dapat melakukan pengujian lebih lanjut atas sengketa Pemohon Banding;

bahwa setelah meneliti Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan dan keterangan yang disampaikan tim pemeriksa dan Pemohon Banding seha mempeinatikan dokumenfoukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam proses keberatan, Terbanding berpendapat sebagai berikut:

(a) Koreksi objek Pph Pasal 23 sebesar Rp 62.062.799.096 adalah koreksi atas nilai akun potongan penjualan lokal dengan nomor akun (42010202) yang menurut Terbanding potongan penjualan lokal tersebut merupakan potongan yang diberikan Pemohon Banding kepada customer tertentu atas pencapaian atau persyaratan tertentu yaitu Pembelian oleh Pembeli mencapai I.umlah tertentu sehingga dapat dikategorikan sebagai Penghargaan;

(b) Dokumen yang me'nj.adi sumber koreksi yaitu laporan keuangan serta buku besar Pemohon Banding;

(c) Dasar hukum yang digunakan Terbanding dalam melakukan koreksi objek Pph Pasal 23 adalah Pasal 23 UU Pph, PER-11/PJ/2015 dan SE-24/PJ/2018;

(d) Berdasarkan SE-24fl.J/2018 Hunt E Angka 3 huruf b, lmbalan yang diterima atau diperoleh Pembeli sehubungan pencapaian syarat tertentu sebagaimana

Ha|aman29dari54halaman,PutusanN0m°rpuro°29p°T:.]s%2w:u2a§/=PD%#'j/bAu#uon%°a2y6a/

) dimaksud pada hunrf a berupa uang, barang, dan/atau pengurang kewajiban merupakan penghargaan. Termasuk dalam pengertian penghargaan yaitu bonus yang diberikan Penjual kepada Pembeli sehubungan pencapaian syarat tertentu;

(e) Berda§arkan sampling penelitian data Portal DJP berupa detil e-faktur pajak keluaran Masa Pajak Januari 2019 yang diterbitkan Pemohon Banding dengan contoh beberapa jenis produk, diperoleh informasi sebagai berikut:i

- Pofongan harga tidak diberikan kebada semua pembeli;

- Potongan harga diberikan untuk Pembeli dengan pembelian volume tertentu, dimana:

- Pembeli yang membeli dengan jumlah volume pembelian lebih besar mendapatkan pofongan harga lebih besar;

- Pembeli yang membeli dengan jumlah volume pembelian lebih kecil mendapatkan potongan harga lebih rendah;

- Terdapat periakuan pemberian potongan harga yang berbeda atas pembeli yang berbeda walaupun jenis barang dan jumlah volume pembeliannya sama;

Data dan fakta tersebut, menunjukkan bahwa potongan harga tersebut diberikan Pemohon Banding atas persyaratan tertentu;

un redi'

ahnd cembeii. no l'!tr(; w ,`tti' il .ril' r" dr3ng!J ird' ha sih£. hal,b' I,stan . dper Fpr' dab-I:, O"urp4'l.rm;(!MAVAnRAWM7^mIAm n«3')i739 }''+13 I,tr`liRAroHDMetivffl;RIm7JS11'':!usO,FT, 'L"ou mtt! ([OpcrmoirmBunRTtliunirm; ujcRE'}t'+19 7-'et-rs BaeoFTOM6iiurmIm7Stl7us#'cO!acm" mu r^trzAL.w.N"mnitREmvNou§p.T. l}flli ' HJl+„ %tr`u giroTmiAgHurmIco,REH.]&iincallsun rm lm'Alunmay.sA"cAiuaARAIAmmui LIRE»}J'+l' trr„ enro:Tm[Auayco385C:u! £.\r'l}Eim6nuJur m{.I TLy:twiwunAcorwGLARiKm7j!nim»xELuu#3as3l-j)+19 u-id-„ pmeiDAiA apmaIm7rs$17,ico-Ai407j m" [OuftyvrmRIINpAunpeupun)uiiuS(j„ii 1|J'+l' nth.„ peDHOAI ayrmIm7i!iu'!!L0luOmcel cENiAmu.i,N.LiArmfliRqriAvroj!F.T. u:J'+„ -u.J3',-rs a!rolou'A Wfty1m7SQ7|'611coli5'm mjfl RE|tw^u:ununvArmv/AiART[/immrty lHJ „ +'|t„ S'et.u uroITDAiA 13UPO'0!rmIinn7iii#i765!57jii mm 6"3ANGunVAw.ANLueraATroHO.,flounyrmi7 11=+1 „u 8-''+1' 'l-tr-U BAcogDAiAe]ayNIo!EaH23LZ737rmxpA7sO7j7! mll un3AMHflvAWMLuemAnroNo`.RTmor,v"» u!fias5%! Z}J'+13 J1.Jal-rs unIDA'A iu"0!maI38m RE]81'7j,'I.7» arll Afflrmlogfflk/T"F LVAenlAjwqrojwAEro[ n%"r,Lj'+13 11.Jac.£ nyoIENuptlorco3GI36j7'7ii5')t)7i.7sO7jn mwl wmwhArs""r/TALAnerm/AVAETj/4ro. Irlj„15-n+„ ufet-„ CAF.mD4IA8IayrmanIrm3un3&Znu:t rLI1 pT.try"prmsdARA5tow.un[orAIASrm[Grs,%" uXJro15J|+„ nth.19 pro:irmun:ErmmRIlrmusun®T'm[.7! 2L" in.I pTirty3OwAixnmGLARAH30cO9hlAcOSRTCR7B.7. uREuBl ZIJ'}P Z6-Jd.» RAROHrmrm;EunrmR1rm36 mi!es4rst:jpael%Ll esowAVANIiL!H.«pAVIAmNRT.ig/6Noj.[ELi6u` nREEN l}''t» 2}Jal-» prolrmun:£Eso}"&Ilthciflap]!wit lu,#iltii) mll aoux6HmvA'^'AV.[menaATmHo.RTmolwm17 netij'75&JI1-19 ll-tr,rsEAEDTrmAAm:rmRIGIInestZn'n1mZ„j5!in.as 2qm REHGHHVAVAN.unraATngHo.FTunowm17 lffl3}Z399 NJ'+„ ajar-19 use?Eiwun;Eun}m5[Imloj€lTh''!1'6'lon'76104% nil ci/IurlNunFtFunTCLo«E`ATunroAnsmegnl.llRExp1!-Jl+l' l}ts''19 RAro:irmun;EunxpL6lrml5 !urt'6mcars562J86 n{.I AENDu[cofll,ha n6qttGWANormmiu{7AELoi urn „ }J'+» 'l-bir» apcoHrmrmessermlIm036 lrm]I(6'101!7610" rmLl A^M'A[ununT.sAunuTvaARAmmffmE qji33i.„+1' +tr,rsairoltl"rm:ttsAR}"8imc„ un i" sol@m m5q rvmuhRAmeuu.mu)niaATmnem5mogrv. lHIENZIJ|+„ :,Jar.„aienHrmrm:EunENG8!mNI m'n2m"j5Z20jys m{,I outundyo"Arm.unA!Liev[RurENx£Lur8utmi ust]l}J|+ 17tr'„ uE" EiTRAAmF EESAE metIunJ6Lb[JlloL8)m6a' ml.I AENlormpftyun A.[ctomA"oiro.mpALrmame llRE„nJ)+D |Fe[.„ ENoamunEur}"Imus rmlJ6)lol'r,- arll "/SmH"TlLPAIAflATAs/pA5AVNIuxro8un ns(.qrau +'1+» n-tr-„ aouiAPFEN}7mueren"R uLan`.11`.,!„louLou mttl RErty^«endyys6n8IA5irvATIrAmTAun %fty Hit.]!!„!l }''+1' n.Jgivu aiesaApfunATuacLGrmm3RiLapunm!P mtl urovDng7}unDiLsmtomi.in/rty/n[appA lr"lfirs Z}J3+„ mtr.I! permpfR"TumGifflimsRZ]Li„Z'AI5'@lwZJ16 mm BAIOENVAun/RA"rm o}wrvro37DiuAVwAicAwmiu 1RE]}2ZZ} ZiJ't„ ntr.19 BirscAPFR"muL€Em"Z!ur@Oj29 '''2sO mvI en3ANG/rmturANmv7AIAV3VArv(R711! ,1fi'l"l "tr,rspr"pFENAmu(€Run"AISam as"6tl unael5'l

! Ha|aman3odari54halaman,PutusanN0m°rpuT°°29p#..]s%,2w:,?a§%PD%s{'r'j/bAUTs;nhduon#°a2y6a/

(i) Berdasarkan penelitian atas data scan faktur pajak yang diberikan oleh pemohon Banding berupa faktur pajak keluaran an. Aisyah nomor faktur 010.001- 19.03404493 dan data faktur pajak keluaran ke PT. Sumber Alfan.a Trijaya TBk nomor 010.001-19.03402462 Masa Pajak Maret 2019 di Aplikasi Approweb, diketahui atas pembelian barang yang sama berupa "NOODLE SEDAAPMIE GORENG 91GR" akan mendapatkan potongan harga jika dilakukan pembelian dengan volume terfentu;

Ha|aman3|dari54halaman,PutusanN°m°rpuT°°29p°T4..`s#w;I?a§/=PD%#/,'bAuknhduon%6a/

PembeliNama ProdukHarga (Rp)Kuantita5 Potong8nHarga(Rp) AisyahN00DIESEDAAPM[EGORENG91GFZ81.1151

PT.SumberAlfariaTrijayaTBK N00DLESEOAAPMIEGORENG91GF`81.1141.000608,352

Faktur PajE]k xed-ai.n ^i.--nd --mm a-..- ®`® co`..® a..a..®.

P-ro|--| r-, plll*

-.--= v- a..\`^n`.-v^ -xsi ....s`.==..n><> .+a.-AAl-.I:.^LANTA.I.lmlcl^lttAl1.`ra...t`.r oa= . HAL.. n^..`.I.a:;in.

1 +|,n ,1> \ \®cO

|`-to| ®1- - T,a,n* , T- \-® *®" -\®*

A.-ut Jl.PAS^R TFtl oHAm.-FIT 1./. ^ra zo kEI T^L^^ro -z!.tA..-I mc stx^H^m f--LE-.a-r.a 3o7o - unL"\- n- X-^ P-,r.i , .,-- ~-- p\~-~1--- _ ._

-.cO ::-."-.i'.i.-i.'..i...ii-.

]''<,.cO rtr - - I ,®,. ,15.cO

"-.cO . •. `.----.- .-..=.a-. . .-.'i - -. I-' --,,.*,1--

•1t-.00 H.n- \1• .-..'1. ,. r. --` -= .-....1e4-.- -..- ,o\ong." ~Jro- tn.r'- I,ru *^d<,

0\1- -ca\-\ P|\|*--.caO.cO =-=_-.--._----_---.-===_-.==-----5-2.cO To`-. PP.rm^ lp--* P_.--n O..-.a .^-`.--.

a.cO E) -` qK^O`O^Wt`J^=".22-7o..

|'an-

. I-..

t a =( z3mi€:=aafiilpi±fa±i{ipi=alurdi:=L¥>TZ±anL¢bE:±aarig!5±i538:bl:ha!rErisa±fa.se}urlt)pr!&Z1;talfr;3±;gg* ` A i \® ha:

FE2rp#Kin

I-t+u eain otm.b?I.lliiJ helftyuna in_____.I

|t.erli'=.=ic:rnL-a

!givher.,d"

Lrammfro:=L&uaaf.tirtydi=

Jan!i...'I.ed ::LB2218i"

LET:in-in. :Carcc]L"]Lmli.J|f;lrmeierunli:arm-;uz.e.Ciit;alfmEiml:LREal.6pi` irm!BAa-6se:!ee tr]r.a_'aTm.r* trytap'n ttng*bFr{tesgiv.

'btryir

*ItntinfyTrFw g) Berdasarkan penelitian atas data scan faktur pajak yang diberikan Pemohon Banding an. ERICA/habso dan data detil e-faktur pajak keluaran Masa Pajak Agustus 2019 Portal DJP, diketahui bahwa atas penjualan barang dan harga jual

Ha|aman32dari54halaman,PutusanNom°rpuT°°29p°T4..]s#w:j2a#D%#'j'bAu%on3°a2y6a/

satuan yang sama terdapat potongan harga yang berbeda. Kuantitas pembeljan yang lebih banyak akan mendapatkan potongan harga yang lebih banyak jika dibandingkan dengan kuantitas pembelian yang lebih sedikit, yang menunjukkap bahwa potongan harga tersebut diberikan atas persyaratan tertentu;

Fakttir Pajal<

-rddnrv.-r-`-b>mor S.I. F.in.r f]}-.c : 01o co.-. D.rg9ce750

PmaLf-X.ri. P||.k

.-,,, -, ,.',=',.` ,. ,., -,:iAiAI.TA*iltja®Ap.-F-fTraiiFt`^/ cos . .<AB` EiAN`rLIAsiai

I-I T..Bt52®`cei.coo

B-mo K-PI|* / a-.hrh. J..- K..-P-I.k

A-I : -I~TAtA^io €Ap^ pERil" RIFi €IEx^rT fir:esm E]L.o< c ^o2o .-TAiAhlo icaAp^

RECIEBAR PALE~O OOIcl.

i`m^p = crocxcoooooooooo

I LullI rtoA(-. a.fwe ~.1]-1< t jl-I to.a-F.iipk•`-...

1R®\T.-*29..OCX|cO 2.-J,,..`A. -.C....' , . h=,,.'. . -.,.," .`.= - ..',•'..In-t=-i.T..!T'.-`'.-~'. .+-78.e- 3Ftp a i ..77 I 101.-JJO

-..-'J'. L..''',.,. ..-,... .c.1--.I. a.

R-®n, f-1t\ *y®-.-,e1=,-cO -..''..'1 ' -'I i~I.I..cl- af® 1830 I a21035cg

- . .JL, , ,, -- ..

..-'. '-`'='' -T.I".

aF®-.000*=cO.el-

.. , .`L . | , , ,. t. , - . . .

7LE- l®(.`lLu-.t-.=.c.o.:oiccIkj.c2L. JJ`. -5. F. T. . .t.=...nucr-I s^L-.1E=. <.a-IcO 1 \ ,cO

..-+..., ` ---, . ', .' ..'

F® ".col, I 2

.-..,.t.=I'=.a-....--...-..-..T.- i.'.`-`-', .c''d-+8-.Bt1E8.c-O q

H3q& Jtid / PengandanS33.182,00 Dlh.rty F"onoan llaipa

23.10C}.00 D(ki.rng[ lJang rfuk.a,00 Da.q Ponoma.n Pdyak

S10-079,00 Tool fIN

51.008.00 Total PFhBM (Pa|ak PLeTi|tialarl Bafar.I ^Aewah)0`00 ai-ileartyrimm.-i-Bb-ky,Oh[-.in-iftytm.^o-re-r...-r-.I..Pl|*ililbi-tsLme~lI-.-[.d-I-td-kt!givi*n®nd.I.na-nD.-.aF..a..-tLrPIJi-Ir-.

icAB` BANyuAsiN. 3. Aqudi. aei9 h) Berdasarkan scan faktur penjualan dan Surat Pengantar faktur pajak yang diben.kan Pemohon Banding an. KMsrvohanes Hendi, teriihat bahwa potongan harga merupakan potongan promo diskon pembelian produk FOODRTD FLORIDINA ORANGE 350ML HRG PROMO;

Bahwa berdasari{an data detil e-faktur pajak keluaran Masa Pajak Oktober 2019, diketahui atas pembelian jenis produk yang sama oleh pembeli yang berbeda teriihat:

Eco:¥=¥¥irE=,i:::::=un„tt`.='"'us'=Tg_;k=.g`£;p£:= ,,r.-'`,--t".I,A4A~

-€.-I ffi=----=-i_cL==_==_, Ir.tzc.os=oTa®rfirLtyZt[B.ro+;_I:Iaprt_oB&ip.rcao=rS|: z8a rs rnqzi ---~----_ ®.tl,.cO

_TT+i a.WJ; '=n'`-'E

=_== -LT--_--

C-T-.

LE¥J-=¥=FT-fiE=REcoT--

\= .®,1 .sOf7®.Jt7411_in.tH `.i 11'` #.-.-- a, t±iE I. .co. *f-ttF-7`JctB! rf\,3-I i-rf *T&I f#L^m= ra`trs col rtitillt (nn7 ou.lou i

I..,n-

NONamuP€rnbeuNo FIIlurTgl f`Ltwttoma BamBJm'haranaHlrgaSa'vea mmTcta' D&onDPPPPN i cv.cmusMSEJAHTmiuBz9o5-sm95 Jlrty2cO fcoDm)fimrDltiAORAtiGE35Oi.`iVAGOROuO26J59t\5T'80.577Bus 2' pT. NATufl pAiAs lueanltsIA26/ro/20„ fcoDRTofioruoiNAoRA"6Ei5owLHRGpBOMo1Z6ff926us926.85,2es ZAVRA/BNARITAll9RES481S zz/'O/zO„ FOODmoru"IoiHA0RANGE3sO.^LiiR6pROMO326JP980j7732Z377.3S57.7rs 4 BERKAnA~H/EFRIAroI icoas37gi 2„10/2019 FcraomD FLORiDiti^ ORANGE isoML iiRG rm o«o40Z6is9I.07,.364 232.11910'l.3sO101138 j oAmiAiAyA/oENrvii92e543280 09/10/20D FcoomDFLo"DWAoRANGE35owimGpRomocO264598.05,.727 601.3ae7A5139674j.ul 6 "CWO"ESHENDlil3zc56api I/|O/2On fcx)Omo FioAiDi M ORANGE 35Ouli HRG mctwoloo26A59 z.68s.rm147.7Z6 2jnm253.818 7 AfR"/uAHAiiurAlD2C5.24SI 09/10/20191 fooDRTD flnRli)iHA oRMi GE 35onl. HAG moMo 162J38|'A30In43oI.34]

0) Berdasarkan data detil e-faktur pajak keluaran (Masa Maret, Agustus dan oktober 2019), Terbanding tidak meyakini keferangan yang disampaikan Pemohoh Banding dalam Berita Acara Pembahasan bahwa potongan harga diberikan kepada pembeli tergantung dan. keadaan pasar, permintaan dari customer, dan kondisi barang yang akan memasuki masa kadaluarsa (expired) dan diskon diberikan kepada pembeli yang telah lama menjadi (pelanggan) karena faktanya atas produk yang sama tidak semua pembeli mendapat diskon/potongan harga dan potongan harga yang diberikan Pemohon Banding tidak sama atas volume pembelian yang berbeda, yang menunjukkan bahwa potongan harga diberikan atas pembelian dengan persyaratan tertentu.

(k) Berdasarkan Berita Acara Pembahasan dengan Pemohon Banding, Penelitian dan data yang disampaikan Pemohon Banding dan penelitian data e-faktur (masa Maret,Agustusdanoktober2019)sebagaimanadiatas,Terbandingberpendapat potongan harga yang diberikan Pemohon Banding yang dicatat dalam faktur pajak, merupakan imbalan yang diberikan dalam rangka kondisi tertentu yang ter].adi dalam transaksi jual beli dan dapat dikategorikan penghargaan;

(I) Berdasarkan surat Edaran Direktur Jenderal pal.ak Nomor sE-24/PJ/2018 kondisi tertentu yang terjadi dalam transaksi jual beli merupakan keadaan atau pen.st.rwa yang dapat mengakibatkan adanya pemben.an imbalan dari Penjual kepada Pembeli sehubungan dengan transaksi I.ual beli berdasaritan perikatan tertulis dan/atau tidak tertulis. Kondisi terfentu dimaksud antara lain pencapaian syarat tertentu;

(in) Berdasarkan penelitian dan data yang disampaikan Pemohon Banding dan penelitian data e-faktur sebagaimana telah Terbanding uraikan pada huruf e, f, g, dan h di atas, Terbanding berpendapat bahwa potongan harga yang diberikan Pemohon Banding kepada pembeli merupakan potongan harga yang diberikan dengan persyaratan tertentu berdasarkan fakta:

- tergantung jumlah volume pembelian

- tidak semua pembeli mendapatkan potongan harga/diskon yang menunjukkan terdapat pereyaratan tertentu

- terdapat persentase potongan harga/diskon yang berbeda kepada pembeli yang berbeda walaupun jenis dan jumlah volume pembeliannya sama, yang

menunj.ukkan potongan harga diberikan dengan persyaratan tertentu (kepada pembeli yang loyal);i

Sehingga menurut Terbanding potongan harga tersebut merupakan imbalan atas pencapaian syarat tertentu yang dapat dikategorikan sebagai penghargaan;

(n) Potongan penjualan tersebut memenuhi kondisi tertentu dan masuk kedalam penger[ian penghargaan sebagaimana yang diatur dalam Huruf E Angka 3 huruf (a) dan (b) Surat Edaran Direktur Jenderal pajak Nomor sE-24/PJ/2018;1 I (o) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan I.o'. Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2015, penghargaan tersebut merupakan objek pajak penghasilan dan dikenakan Pph Pasal 23;

(p) Berdasarkan uraian tersebut di atas, Terbanding berpendapat bahwa koreksi objekpphpasal23sebesarRp62.062.799.096yangdilakukanTerbandingsudah tepat dan diusulkan kepada Majelis Hakim untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan ketentuan dan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerbitan Surat Keputusan Nomor KEP-00497/KEB/PJAVPJ.03/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00012/203/19/308/24 tanggal 19 Januan. 2024 Masa Pajak September 2019 sudah tepat, dengan perhitungan sebagai berikut:

JtJmlah Rupiah lv]enLirut NoUraian

Pemohon BandlngTelbanding

1.Penghasilan Kena Paiak/ Dasar Pengeriaan Paiak432.344.3136.616.425.672

2.Pph Pasal 23 vana terutana8.927.544936 539 747

3.Kredit Pa ak:

a. Pph d tanaciuna Demen.ntah00 b. Setoran Ma§a8.927.5448.927.544 c. STP (ookok kuranci bavar)00 d. KomDensasi kelebihan dari Masa Paiak „....00 e. Jum'ah paiak yang dapat dikreditkan /a+b+c+d)8.927.5448 927 544

4.Paiak vana tidak/ kiiranci dibayar (2-3e)0927 612 203

5.Sanksi ad ministratif:

a. Bunaa Pasal 13 (2) KUP0405181011 b. Kena kan Pasal 13 /3t huruf b KUP00 c. Kena kan Pasal 13 (3) huruf d KUP00 d. Kena kan Pasal 18 avat (3) uU PP00 e. Jumla h sanksi administratlf (a+b+c+d)0405.181011

5.Jumlah Pph vanq masih harus dibavar /4+5e)01.332 793 214

KESI MPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan:

a. Surat Banding Nomor 010/SDR-Banding/Ill/2025 tanggal 18 Maret 2025i berdasarkan penelitian sementara dan sesuai dengan data yang ada tidak

Ha|aman36darl54halaman,PulusanNomorpuT-°°29p#..]s#w:if2a§/=PD%#'j'bAu::nhduon#°a2y6a/

memenuhi ketentuan fomal sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, kecuali Majelis Hakim berpendapat lain;y b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00497/KEBfl.JAVPJ.03/2024 tanggal 24 Desember 2024 telah diferbitkan sesuai dengan data dan ketentuan peraturan perundangiundangan perpai.akan yang berlaku;

2. Usul:

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk,, a. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemohon Banding tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan fomal, kecuali Maj.elis Hakim berpendapat lain;

b. Menolak pemohonan banding yang diajukan Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Direktur Jenderal Pal.ak Nomor KEP- 00497AIEB/PJAVPJ.03/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 atas nama Pemohon Banding, NPWP 74.485.251.8-314.000;

Menimbang bahwa kepada Pemohon Banding telah dikin.mkan salinan Surat UraianBanding melalui Surat PaniteraPengadilanPajak Nomor 8- 002904.12.2025/PAN.Wk/2025 tanggal 27 Juni 2025 dengan permintaan agar Pemohon Banding menyampaikan Surat Bantahan, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pal.ak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan dimaksud;

•Menimbang bahwa pemohon Banding dalam persidangan mengaj.ukan alat bukti berupa fotokopi surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup seha telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-28 sebagai berikut:

Buktip-1 Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-

00497/KEB/PJAVPJ.03/2024 tanggal 24 Desember 2024;

Bukti p-2 Fotokopi surat Keberatan Nomor o10/SDR-Keberatan/lv/2024 tanggal 1 5 April 2024;

Ha|aman37darl54halaman,PutusanN°m°rpuT°°29p°T4..]s#w:if2a§/=PD%i!/i/bAu%on%°a2y6a/

Bukti P-3 Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal

23 Nomor 00012/203/19/308/24 tanggal 19 Januari 2024 Masa Pajak September2019;

Buktip4 Bukti Penerimaan Negara tanggal 13 Februari 2024 sebesar

Rpl.332.793.214,00;

Bukti P-5 Fotokopi Akta Perubahan Terakhir Nomor88 tanggal 11 Desember2023 yang menyebutkan bahwa penandatangan Surat Permohonan Banding ini adalah Ronald Suciawan jabatan Direktur Utama PT Sriwijaya; Distribusindo Raya ;

Bukti P-6 Fotokopi Perjanjian Distn.butor Nomor 24/SMU/Distexll/2015 antara PT

Sriwijaya Distribusindo Raya dengan PT Sayap Mas Utama;

Buktip-7 Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-

00497fl<EB/PJAVPJ.03/2024 tanggal 24 Desember 2024 (softcopy); Bukti p-8 Fotokopi surat Keberatan Nomor o10/SDR-Keberatan/lv/2024 tanggal 1 5 April 2024 (sof[copy);

Bukti P-9 Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal

23 Nomor 00012/203/19/308/24 tanggal 19 Januari 2024 Masa Pajak September2019(softcopy);

Buktip-10 Bukti Penen.maan Negara tanggal 13 Februari 2024 sebesar

Rpl .332.793.214,00 (sof[copy);

Bukti P-11 Fotokopi Akta Perubahan Terakhir Nomor 88 tanggal 11 Desember 2023 yang menyebutkan bahwa penandatangan Surat Permohonan Banding ini adalah Ronald Suciawan jabatan Direktur Utama PT Sriwijaya Distribusindo Raya (softcopy); ;

Bukti P-12 Fotokopi Perjanjian Distn.butor Nomor 24/SMU/Distlxll/2015 antara PT

Sriwi|.aya Distribusindo Raya dengan PT Sayap Mas Utama (softcopy); Bukti P-13 Surat Kuasa Nomor 001/SDR-TAX/\/lI/2025 tanggal 24 Juli 2025 atas nama Johannis Ginting (softcopy);

Bukti P-14 Pakta lntegritas atas nama Johannis Ginting (softcopy);

Bukti P-15 Surat Kuasa Nomor 014/SDR-TAX/Vll/2025 tanggal 24 Juli 2025 atas ;

nama M. Zaenal Mutaqqin I M (softcopy);

Bukti P-16 Pakta lntegritas atas mama M. Zaenal Mutaqqin I M (sof[copy);

Ha|aman38darl54halaman,PutusanN°m°rpuT°°29p#..]s%w:u2a§/=PD%{:'j'bAu::nhduon3°a2y6a/

Bukti P-17 Pakta lntegritas atas nama Gary Kumiawan tanggal 08 September 2025 sebagai Wakil Direktur (softcopy);

Bukti P-18 Akta Notaris Cristina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn Nomor 88 tanggal

11 Desember 2023 tentang Akta Pemyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Sriwijaya Distn.busindo Raya (softcopy);

Bukti P-19 Surat Pengesahan dari Kemenkumham nomor AHU-AH.01.09-0197195 tanggal 18 Desember 2023 (softcopy);

Bukti P-20 Matrik sengketa (softcopy);

Bukti p-27 Penjelasan tertulis 009/SDR-BandingAV2025 tanggal 07 0ktober

2025(softcopy);

Bukti P-22 Faktur Penjualan dan Faktur Pajak Masa Agustus (sof[copy);

Bukti P-23 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang lzin Kuasa Hukum atas nama Sdr Johannis Ginting Nomor KEP-2339/PP/lKH/2025 tanggal 18 November 2025 (softcopy);

Bukti p-24 Penjelasan tertulis 009/SDR-Bandingexll/2025 tanggal 09 Desember

2025(sof[copy);

Bukti P-25 Penjelasan tertulis Nomor 010/SDR-Banding/I/2026 tanggal 23 Januari 2026 (softcopy);

Bukti p-26 Dokumen Jumal Transaksi pada Saat Pengakuan Pendapatan dan

Pembayaran dan. Pelanggan_September 2019 (softcopy);

Bukti P-27 Lampiran Faktur Pajak atas Sample Transaksi Jumal_September 2019 (softcopy);

Bukti P-28 Penj.elasan Akhir Nomor 010/SDR-Banding/I/2026 tanggal 23 Januari 2026 009/SDR-Banding/Ill/2026 tanggal 3 Maret 2026(softcopy);

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diben. tanda T-1 sampai dengan T-24 sebagai berikut:A Bukti T-1Laporan Hasil pemeriksaan Nomor RAP-2/RIKSIS/\/\/PJ.03/2024 tanggal

15 Januari 2024(softcopy);

Bukti T-2Kertas Keria pemen.ksaan (softcopy);

Ha|aman39dari54halaman,PutusanN0m°rpuT°°29p#:]s%w:u2a%PD%#','bAu::nhduon%°a2y6a/

Buktj T-3Laporan Penelitian Keberatan Nomor LAP-0015M<EB/\/\/PJ.03/2024 tanggal 24 Desember 2024 (sofcopy);

Bukti T4Matrik Sengketa (softcopy);

Bukti T-5Penjelasan terfulis tanpa nomor tanggal 09 0ktober 2025 (softcopy); Bukti T6Penjelasan tertulis tanpa nomor tanggal 12 November 2025 (sof[copy); Buktj T-7Surat pemintaan peminjaman dokumen dalam proses pemeriksaanl (softcopy);

Bukti T8Surat peringatan pehama permintaan dokumen dalam pemeriksaan'l (sof[copy);, Bukti T-9Surat peringatan kedua permintaan dokumen dalam pemeriksaan (softcopy);

BuktiT-10 BA Tidak Dipenuhinya Permintaan Dokumen dalam pemeriksaan (softcopy);

BuktiT-11 Permintaan pertama peminjaman dokumen dalam proses keberatan (softcopy);

BuktiT-12 Permintaan kedua peminjaman dokumen dalam proses keberatan (softcopy);

Bukti T-13 BA pemenuhan Dokumen dalam proses keberatan(sof[copy);

( Bukti T-14 Kehas Keria pemeriksaan (softcopy);

Bukti T-15 Berita Acara Memenuhi sebagian permintaan peminj.aman Dokumen dan

Permintaan Keterangan NomorBA-296/\/VPJ.03/2024 tanggal 17 Desember2024(softcopy);

Bukti T-16 Putusan MA nomor3367(softcopy);

Bukti T-17 Putusan pengadjlan pal.ak nomor 008460(sof[copy);

BuktiT-18 Surat permintaan peminjaman dokumen dalam proses pemeriksaan

NomorS-140/RIK.SISAVPJ.03/Papj/2023tanggal100ktober 2023(softcopy);

Bukti T-19 Surat peringatan pertama permintaan dokumen dalam pemeriksaan Nomor

S-175/RIK.SISAVPJ.03fl'apj.2/2023tanggal03November2023 )I (softcopy);A

Bukti T-20 Surat peringatan kedua perminfaan dokumen dalam pemeriksaan Nomor

S-191/RIK.SISAVPJ.03fl3apj.2/2023tanggal07Desember2023(softcopy);

Ha|aman4odari54halaman,PutusanNom°rpuro°29p#..`s#w:,2a§%PD%si'r',/bAUTs:nhduon#°a2y6a|

I Bukti T-21 Penjelasan tertulis tanpa nomor tanggal 28 Januari 2026 (softcopy);'i BuktiT-22 Penjelasan Akhir Nomor S-1317/PJ.07/2026 tanggal 12 Februarii

2026(softcopy);

Bukti T-23 Putusan MA-1407_B_PK_PJK_2024-Pph 23-2018-Menolak (sof[copy); BuktjT-24 Pirfusan Pprl0846012 2021 PP M XIIA Tahun 2023-Pph 23-2018-

Menolak (softcopy);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak bahwa objek sengketaberupaKeputusan TerbandingNomor KEP- 00497fl<EB/PJAVPJ.03/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak September 2019 Nomor 00012/203/19/308/24 tanggal 19 Januari 2024 termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundang-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengaj.uan Banding bahwaSuratBandingNomor010/SDR-Banding/lll/2025tanggal18Maret2025,dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terfuadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang I.elas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar

Ha|aman4|dari54halaman,PutusanNom°rpuT°°29p#..`s%w;u?a§/=PD%#','bAu::nhduon#°a2y6a/

50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1 ) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1 ), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1 ) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak September 2019 sebesar Rp6.184.081.359,00 dengan penghitungan sebagai berikut :

UraianMenurut PemohonMenurutKoreksi

BandingTerbanding(Rp) (Rp)(Rp)

DPP Pph Pasal 23 Masa Pajak432.344.359,006.616.425.672,006.184.081.359,00 September2019

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti serta fakta yang terungkap dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

bahwa berdasarf(an pemeriksaan Pengadilan Pajak atas beri(as banding dan keterangan para pihak dalam persidangan, dikefahui bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pal.ak Pal.ak Penghasilan Pasal 23 (DPP Pph Pasal 23) sebesar Rp6.184.081.359,00, yang tidak disetujui Pemohon Banding;

Menimbang bahwa menurut Terbanding koreksi DPP Pph Pasal 23 aquo dilakukan dengan penjelasan sebagai berikut:i bahwa menurut Terbanding potongan penjualan yang diberikan Pemohon Banding kepada pelanggannya selama tahun 2019 secara substansi bukan merupakan potongan harga mumi, melainkan imbalan berupa penghargaan. Alasan utamanya adalah potongan tersebut diberikan karena pembeli telah mencapai kriteria atau \

A persyaratan tertentu yang ditetapkan sebelumnya, seper{i volume pembelian tertentu I dan rating toko;

bahwa temuan Terbanding didasarkan kepada Uji Petik (Sampling) Data yang berupa data Detil Faktur Pajak dan aplikasi internal (APPROWEB), dan Terbanding menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Ha|aman42darl54halaman,PutusanN°m°rpuT°°29p#.-]s#w:I?a%PD%#'j/bAu::nhduon%°a2y6a/

11 a. Pemberian Tidak Merata: Potongan harga tidak diberikan kepada seluruh pembeli;

b. Korelasi Volume dan Diskon: Pembeli dengan volume pembelian lebih besar mendapatkan potongan yang lebih besar, sementara volume kecil mendapatkan potongan lebih rendah atau bahkan tidak sama sekali;, c. Diskriminasi periakuan: Terdapat perbedaan nilai potongan harga antar pembeli meskipun jenis barang dan I.umlah volume pembeliannya sama.

d. Pengakuan Karyawan: Keterangan dari DC Manager Pemohon Banding, mengonfirmasi bahwa potongan tersebut mengikat pada kuantitas terfentu dan ( rating toko

Bahwa Terbanding mendasarkan koreksinya pada ketentuan perundang-undangan berikut:

a. UU Pph Pasal 4 ayat (1): Potongan harga tersebut merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi pembeli karena mengurangi jumlah uang yang harus dibayari(an, sehingga memenuhi definisi penghasilan;

b. UU Pph Pasal 23: Mengatur bahwa imbalan berupa penghargaan adalah objek pemotongan Pph Pasal 23 dengan tarif 15°/o dari jumlah bruto;

c. PER-11/PJ/2015:Menegaskan bahwa penghargaan adalah imbalan sehubungandenganprestasidalamkegiatantertentudanmerupakanobj.ekPph;

d. SE-24/PJ/2018: Mengatur perlakuan perpajakan atas imbalan yang diterima pembeli karena kondisi tertentu, termasuk pencapaian syarat pembelian jumlah terfentu, yang dikategorikan sebagai penghargaan;

bahwa Terbanding menolak argumen Pemohon Banding yang menyatakan bahwa karena potongan tersebut tercantum dalam faktur pajak/invoice, maka bukan merupakan objek Pph Pasal 23, dengan penj.elasan sebagai berikut:

a. Pencantuman dalam faktur justru menunjukkan ketidakpatuhan terhadap SE- 2an3J/2018, yang menyatakan bahwa imbalan atas kondisi terfentu seharusnya tidak dicantumkan sebagai potongan harga dalam faktur penjualan/Faktur Pajak.

b. Berdasarkan asas substance over fom, pelaporan formal sebagai "potongan ) harga" tidak mengubah substansi transaksi yang sebenamya adalah pemben.an imbalan atau penghargaan;

Ha|aman43dari54halaman,PutusanN0m°rpuT°°29p°T£.]s#w:y?a%PD%#'j/bAu#uon%°a2y6a/

2. Bahwa Terbanding menyatakan bahwa Pph Pasal 23 terutang pada saat tambahan kemampuan ekonomis tersebut diten.rna oleh pembeli. Dalam sengketa ini, saat terutangnya adalah ketika potongan harga diberikan yang mengakibatkan, berkurangnya kewajiban pembayaran pembeli kepada Pemohon Banding;

3. Terbanding juga merujuk pada beberapa Putusan Pengadilan Pajak terdahulu (temiasuk yang melibatkan Pemohon Banding untuk tahun pajak berbeda) yang' menolak banding Wajib Pal.ak dan mempertahankan koreksi Terbanding atas ( sengketa serupa terkait potongan harga atas pencapaian kriteria tertentu;

Menimbang bahwa menurut Pemohon Banding koreksi Terbanding tersebut tidak benar, dengan penjelasan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding menegaskan bahwa seluruh koreksi Terbanding merupakan potongan penjualan atau diskon, bukan imbalan penghargaan, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Waktu Pemberian: Potongan harga diberikan pada saat transaksi jual beli dilakukan, berbeda dengan penghargaan yang biasanya djberikan setelah suatu prestasi atau peristivva terjadi.

b. Pencantuman dalam Dokumen: Potongan tersebut dicantumkan secara langsung dalam invoice (faktur penjualan) dan Faktur Pajak sebagai pengurang harga jual brute.

c. Tujuan Bisnis: Kebijakan ini diambil secara mandiri (khususnya potongan regulen/lokal) untuk menarik minat pelanggan, menjaga loyalitas, dan menghabiskan stok barang yang mendekati masa kedaluwarsa.

bahwa menurut Pemohon Banding periakuan akuntansi dan perpajakannya telah sesuai dengan ketentuan yang beriaku, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. PSAK 23: Pendapatan diukur pada nilai waj.ar imbalan yang diten.rna, yaitu dikurangi I.umlah diskon dagang dan rabat volume;

b. UU PPN: Pasal 1 angka 18 UU PPN menyatakan bahwa Hanga Jual tidak termasuk potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak;

c. Bukan objek pph 23: Karena bersifat potongan harga (pengurang nilai pembeliam bagi pelanggan), maka transaksi tersebut bukan merupakan tambahan ' kemampuan ekonomis (penghasilan) bagi pelanggan, melainkan pengurang Harga Pokok Penjualan (HPP) mereka;

bahwa Pemohon Banding menolak penafsiran Terbanding teri(ait Surat Edaran Dirien Pajak Nomor sE-24/PJ/2018, dengan uraian sebagai berikut:( a. Fakta Transaksi: Pemohon Banding tidak pemah memben.kan imbalan dalam'l bentuk uang tunai, barang, atau pengurang kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SE-24;

b. Kriteria pelaporan: SE-24 poin E.6 menyatakan bahwa imbalan yang merupakan objek pajak "bukan merupakan potongan harga sehingga tidak dicantumkan)( dalam faktur". Karena Pemohon Banding mencantumkannya dalam faktur, makaI secara otomatis itu adalah potongan harga mumi, bukan penghargaan;

bahwa Pemohon Banding membuktikan secara akuntansi bahwa potongan tersebut tidak mengurangi kewajiban (liabilitas) pelanggan, dengan penj.elasan sebagai berikut:

a. Pencatatan piutang: Berdasarkan sistem SAP, piutang usaha diakui sebesarnilai penjualan neto (setelah diskon) ditambah PPN;

b. Definisi Liabilitas: Merujuk pada SAK, tidak ada kewajiban masa kini yang dihapuskan. Pelanggan hanya membayar sebesar nilai neto yang teroantum dalam invoice, sehingga tidak ada hak Pemohon Banding yang dibatalkan atau dibebaskan;

bahwa Pemohon Banding membantah pemyataan Terbanding bahwa pemeriksaan faktur pajak tidak dapat dilakukan karena dokumen tidak dipinjamkan, dengan penj.elasan sebagai berikut:

a. E-Faktur: Sejak 2015, Faktur Pajak djbuat secara elektronik melalui aplikasi E- Faktur milik Direktorat Jenderal Pajak;

b. Akses Data: Sebagai instansi yang membuat dan mengelola aplikasi tersebut, ' Terbanding seharusnya memiliki akses penuh terhadap seluruh informasi faktur pajak yang diterbitkan Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding merinci bahwa potongan penjualan terbagi menjadi dua, yang keduanya bukan obj.ek Pph 23, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Nasional: Bersifat mandatori dart supplier (PT sayap Mas utama) yang biayanya diganti oleh supplier.

b. Reguler/Lokal: Kebijakan mandiri Pemohon Banding berdasarkan tingkat loyalitas, kredibilitas, dan volume pembelian pelanggan, namun tetap merupakan

Ha|aman45dari54halaman,PutusanNom°rpuro°29p#..!s#w:j2a%PD%{'r/j'bAUTs%duon#°a2y6a|

potongan harga komersial, bukan penghargaan berdasarkan syarat terlentu sebagaimana dimaksud dalam SE-24/PJ/2018;

I Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan para pihak sebagaimana diuraikan di atas Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut:

bahwa yang menjadi pokok pemasalahan adalah terkait dengan adanya potongan penjualan yang diberikan Pemohon Banding kepada pelanggannya selama tahun 2019 yang menurut Terbanding secara substansi bukan merupakan potongan harga mumi, melainkan imbalan berupa penghargaan, sehingga berdasarkan UU Pph, Peraturan Dir.len Pajak Nomor PER-11/PJ/2015 dan Surat Edaran Dirien Pajak Nomor SE-24/PJ/2018, potongan penjualan tersebut merupakan Objek Pph Pasal

23. Sedangkan menurut Pemohon Banding potongan penjualan tersebut adalah potongan harga mumi dan bukan merupakan pemben.an imbalan atau penghargaan kepada pelanggan;

bahwa berdasarkan argumentasi para pihak dapat disimpulkan bahwa permasalahan dalam sengketa ini adalah terka.rt dengan pengertian apakah potongan penjualan yang diberikan Pemohon Banding kepada pelanggan merupakan pemberian penghargaan atau merupakan potongan penjualan mumi terkait pembelian yang dwakukan oleh pihak pelanggan.

bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut dengan UU Pph) mengatur antara lain mengatur: Pasal 23 ahurirf a:

Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan mama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah j.atuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

a. sebesar l5°/o (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1 ) huruf g;

2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1 ) huruf f;

3. royalti; dan

4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak: Penghasilan sebagaimana dimaksud delam pasal 21 ayat (1 ) hurufe;\ bahwa menurut Pengadilan Pajak ketentuan a quo mengatur bah\^ra atas penghasilan\ berupa hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1 ) hunrf e, dipotong pajak olch pihak yang wajib membayarltan sebesar 15% (lima belas person) daii jumlah b ruto ;( bahwa Peraturan Direlctur Jenderal Pajak Nomor PER - llreJ/2015 Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah Dan Penghargaan (selanjutnya disebut dengan PerDirjen Nomor 11 Tahun 2015), mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 anaka 4:

Penghargaan adalah inibalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan terterfu.

Pasal 3 avat (2):

Afas hadfah atau .penghargaan periombaan, hadiah sehubungan kegiatan, clan penghargaan dikenakan Pajak penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. dalam hal penerima penghasilan adalah orang pribadi Wajib Pajak dalam negeri, dikenakan pemotongan Pajak Penghasifan Pasal 21 sebesar tarif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Taliun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimaria telah beberapa kali djubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Taliun 2008 dari jumlah penghasilan bruto;

b. dalam hal penerima penghasilan adalah Wajib Pajak luer negeri selain Bentuk Usaha Tetap, dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagainiana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebesar 20% (due puluh person) dan. jumlah bruto dengan memperhatikan, ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang behaku;

c. dalam hal penerima penghasilan adalah Wdyb Pajak badan termasuk Bentuk Usaha Tetap, dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 23 ayat (1) hunrf a angka 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Ha|aman47dari54halaman,PutusanN0morpuT°°29p#..]s%w;j2a%%{/r/,'bAu::nhduon%°a2y6a/

Undang Nomor 36 Tahun 2008, sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah penghasilan bruto;

bahwa menurut Pengadilan Pajak ketentuan a quo mendefinisikan penghargaan sebagai imbalan yang dikaitkan dengan adanya "prestasi" dalam kegiatan tertentu dan atas penghargaan tersebut terutang Pajak Penghasilan Pasal 21 apabila penerimanya adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, terutang Pph Pasal 26 apabila penerimanya adalah Wajib Pajak Luar Negeri dan terutang Pph Pasal apabila penen.manya adalah Wajib Pal.ak Badan Dalam Negeri atau BUT;

bahwaselanjutnyaperDirienNomorllTahun2015padapasal4ayat(1)mengatur": sebagai berikut:

Pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak berlaku untuk hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa;

bahwa menurut Pengadilan Pajak ketentuan pada Pasal 4 ayat (1) a quo menyebutkan bahwa atas hadiah langsung dalam penj.ualan barang atau jasa sepanj.ang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa tidak dilakukan pemotongan pajak;

bahwa berdasarkan falcta persidangan diketahui bahwa pendapat Terbanding yang menyatakan bahwa potongan penj.ualan tersebut sebagai penghargaan didasarkan kepada Berita Acara Pemben.an Keterangan dan uji petik atas data detil faktur pajak, yang kemudian Terbanding menyimpulkan sebagai berikut:

a. Potongan harga tidak diberikan kepada semua pembeli;

b. Potongan harga diberikan untuk pembeli dengan pembelian volume tertentu dimana:

-Pembeli yang membelj dengan jumlah volume pembelian lebih besar mendapatkan potongan harga yang lebih besar;

-Pembeli yang membeli dengan jumlah volume pembelian lebih kecil mendapatkan potongan harga lebih rendah;

c. Terdapat periakuan pemben.an potongan harga yang berbeda atas pembeli yang berbeda walaupun jenis barang dan jumlah volume pembeliannya sama;

Haiaman48dari54halaman,PutusanNom°rpuT°°29p°T4..]s%2w;u?a#D%i:/,'bAuknhduon%°a2y6a,,/

bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pemberian diskon atau|

) potongan penjualan oleh Pemohon Banding dilakukan dalam rangka promosi atau!

:;s:a:mpt:I,:a:p:k::ia;:':i:itp;:;abp;:I:I:tao'k:e:pa;::ed:::a:¥t:egrs::abn:t:ntn:;aagk::::;::::d:a:P:a:t; prestasi dalam kegiatan tertentu yang dilakukan pelanggan;

bahwa menurut Pengadilan Pajak, dalam praktik perdagangan sudah sewajamya jikah pelanggan yang membeli dalam jumlah banyak mendapatkan potongan harga lebih besar dibandingkan yang membeli dalam jumlah sedikit;i bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pemben.an diskon atau j potongan penj.ualan oleh Pemohon Banding didasarkan kepada pertimbangan berdasarkan rating toko atau pembelian dalam jumlah ter[entu. Dan dalam dalam persidangan baik Terbanding maupun Pemohon Banding tidak memberikan atau menyebutkan adanya kontrak pembelian antara Pemohon Banding dengan pelanggannya (pembeli), sehingga tidak diketahui apakah terdapat perjanjian atau persyaratan terkait dengan pemberian potongan penjualan tersebut. Dengan demikian pemben.an potongan harga oleh Pemohon Banding tidak dapat serta merta : disimpulkan bahwa pemberian potongan harga tersebut terkait dengan capaian prestasi tertentu sehingga merupakan pemberian penghargaan sebagaimana didalilkan oleh Terbanding;

bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pemberian diskon atau potongan penjualan oleh Pemohon Banding diben.kan kepada pelanggan yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi dan juga Wajib Pajak Badan, dengan demikian tindakan Terbanding yang mengenakan seluruh pemberian pemberian potongan I penjualan sebagai objek Pph Pasal 23 tanpa melakukan pemilahan yang dikaitkan '' dengan pelanggan dinilai tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Pph dan Pasal 3 ayat (2) PerDirjen Nomor 11 Tahun 2015;

bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang I Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan il Umum Dan Tata Cara Perpajakan (selanj.utnya disebut dengan Undang-Undang KUP) mengatur antara lain:

Pasal 29 avat /1 \:

) DirekturJenderal Pajak berwenang mefakukan pemeriksaan untuk menguli kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dafam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.I Pasal 29 avat (2\:

Untuk keperiuan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memmki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat PerintahPemeriksaan seha memperiihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

Penielasan Pasal 29 avat (1 ):

Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewqjiban perpajakan Wajit) Pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenamya dari Wajit] Pajak.

Penielasan Pasal 29 avat (2):

Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harms didasarkan pada bukti yang kuat dan beritaitan serta beriandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakam bahwa ketentuan a que mengatur bahwa pemeriksaan pajak ditakukan untuk menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenamya dari Wajit) Pajak dan pendapat pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta beriandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;i bbahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan aque Terbanding dalam melakukan ` koreksi DPP Pph Pasal 23 harus berdasarkan bukti yang kuat dan beri{aitan seha 1 sesuai dengan keadaan yang sebenamya dari Wajit] Pajak;

bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terbanding dalam menentukan besar koreksi hanya didasarkan kepada jumlah nilai potongan penjualan

Ha|aman5odari54halaman,PutusanNomorpun°29p°T:.]s%2w;y2a%PD%i!'j'bAu%%°a2y6a/

yang diberikan Pemohon Banding namun tidak memilah kriteria dart pelanggan apakah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan, sehingga terdapat pengenaan DPP Pph Pasal 23 oleh Terbanding kepada pelanggan yang merupakan I Waj.ib Pajak Orang Pribadi, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang ) Pph, dengan demikian tindakan Terbanding tersebut dinilai tidak sesuai Pasal 29[ Undang-Undang KUP sehingga tidak dapat dipercayai kebenarannya dan; mengandung kesalahan;

bahwa terkait dengan argumentasi Terbanding yang menggunakan ruj.ukan Putusan: Pengadilan Pajak Nomor PUT-008460.12/2021/PP/MxllA Tahun 2023, Nomor PUT-`,\ 009112.12/2021 /PP/MxllA Tahun 2023, dan Nomor PUT008308.12/2019/PP/M.IIIA Tahun 2021, diberikan pendapat sebagai ben.kut:

a. bahwa berdasarkan pemeriksaan teinadap putusan pengadilan pajak dimaksud diketahui bahwa Putusan Pengadilan Pajak tersebut mendasarkan pada fakta persidangan dan bukti yang dinilai berbeda dengan sengketa dalam banding ini.

b. Dengan demikian disimpulkan bahwa putusan-putusan Pengadilan Pajak tersebut dinilai tidak dapat dijadikan rujukan untuk sengketa ini karena kondisi dan fakta terkait sengketa tidak sama;

bahwa terkait dengan dalil Terbanding yang menggunakan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2018 Tentang Periakuan Pajak Atas lmbalan Yang Diterima Oleh Pembeli Sehubungan dengan Kondisi Tertentu Dalam Transaksi Jual Beli,sebagaidasarhukumyangmenguatkandalilnya,PengadilanPajakberpendapat bahwa penggunaan dasar hukum tersebut harus tetap memperhatikan substansi dari fakta yang ada dan berdasaritan pemeriksaan disimpulkan bahwa pemberian potongan harga oleh Pemohon Banding dalam sengketa ini dinilai tidak memenuhi sebagai kriteria objek Pph Pasal 23 sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Dirjen Pajak tersebut;

bahwaberdasarkanhal-haldiatas,dapatdisimpulkanbahwaterkaitdengansengketa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp6.184.081.359,00, dinilai Pemohon Banding dapat membuktikan dalilnya dan dalil ' Terbanding tidak didukung dengan fakta dan dasar hukum yang memadai, dengan ;I demikian koreksi Terbanding fersebut tidak dapat dipertahankan;

Ha|aman51dari54halaman,PutusanN0m°rpuT-°°29p#..`s#w:,?a§%PD%i'r','bAUTs;nhduon%2y6a/

bahwa secara keseluruhan teri(aft dengan dalil atau pendapat lainnya dart para pihak atas sengketa-sengketa di atas yang telah disampaikan dalam persidangan namun tidak dibahas dalam putusan ini, menurut Pengadilan Pajak atas dalilrdalil para pihak yang telah dibahas di atas dinilai telah cukup sebagai pertimbangan dalam mengambil putusan,dengandemikianatasdalillainnyadariparapihakyangtidakdibahastersebut tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak relevan atau merupakan pengulangan dari dalilrdalil yang telah diuraikan sebelumnya;

bahwa meniirut Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

bahwa menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak: Pasal 69 ayat (1 ) huruf e: "bahwa alat bukti dapat berupa pengetahuan hakim", yang di Pasal 75 disebutkan "adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya"; Pasal 78: .'Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

Penjelasan Pasal 78: "Keyakinan Hakim didasari(an pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan";

bahwa berdasarkan bukti-bukti, dan penjelasan para pihak dalam persidangan seha ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Pajak meyakini bahwa dam yang dikemukakan Terbanding tidak didukung dengan bukti dan dasar hukum yang memadai, oleh karena itu Pengadilan Pajak mengabulkan Seluruh permohonan banding Pemohon Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Tidak DapatDipertahankan(Rp) Nilai SengketaDipertahankan

Uraian Sengketa (Rp)(Rp)

DPP Pph Pasal 23 MasaPal.akSeptember20196.184.081.359,000,006.184.081.359,00

)I Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan

Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1 ) huruf b Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

DPP pph pasal 23 menurut TerbandingRp 6.616.425.672,00 Koreksi yang tidak dapat dipertahankanRp 6.184.081.359,00 DPP pph pasal 23 menurut pengadilan pajakRp 432.344.313,00

I Bahwa berdasarkan uraian diatas maka penghitungan Penghasilan neto menjadi* sebagai berikut :

DPP Pph Pasal 23Rp 432.344.313,00 Pph Pasal 23 terutangRp 8.927.544,00 Kredit PajakRp 8.927.544,00 Jumlah Pajak yang masih harms dibayarRp0,00

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

I, Ha|aman53dari54halaman,PutusanNom°rpuT°°29p°T4]s#w;u2a§/=PD%#/i/bAUTs:nhduon#°a2y6a/

MENGADILl :

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00497fl<EB/PJAVPJ.03/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak September 2019 Nomor 00012/203/19/308/24 tanggal 19 Januari 2024, atas nama PT. SRIWIJAVA DISTRIBUSINDO RAYA, NPWF 74.485.251.8-314.000, beralamat di Jalan Tanjung Api-api RT 011, RW 005, Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, sehingga perh.rtungan pajak yang masih harms dibayar menjadi Nihil.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada han. Kamis tanggal 5 Maret 2026 oleh Junaidi Eko Widodo, Ak.,SH.,M.P.P. sebagai Hakim Ketua Majelis, Yohanes Silverius Winoto, S.E.,M.Si. dan Haryono, S.H., Ak., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui e-Tax Court pada hari Kamistanggal 16 April 2026 oleh Majelis Hakim j tersebut dan dibantu oleh Yuslizar Fanny, S.E., M.Acc sebagai Panitera Pengganti,1 serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding.

Hakim-Hakim Anggota,Hakim Ketua Majelis, ttdttd

Yohanes silverius winoto, S.E., M.Si.Junaidi Eko widodo Ak., S.H., M.P.P.

ttdttd

Haryono, S.H., Ak., M.A.Panitera Pengganti, ttd

Yuslizar Fanny, S.E., M.Acc. Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

+BUNiiste9tg:gr6aon5Tg9yo'Ofk..'O¥zA.fr

Sumber: salinan putusan di setpp.kemenkeu.go.id. Teks isi putusan disusun ulang dari PDF tersebut; bila berbeda, yang berlaku dokumen aslinya.