PUT-002775.13/2023/PP/M.XVIIIB Tahun 2025

P U T U S A N

Nomor PUT-002775.13/2023/PP /M.XVIIIB Tahun 2025

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN PAJAK,

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00030/KEB/PJ/WPJ.34/2023 tanggal 6 Maret 2023 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2018 Nomor 00009/204/18/217/22 tanggal 14 Maret 2022, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 002775.13/2023/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT TECKNO DUA INDONESIA, NPWP 03.•••.•••.•-•••.000, beralamat sesuai keputusan di Jalan Raya Pelabuhan CPO Kabil Nongsa Kota, Kota Batam Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh Hong Dunn Yee, jabatan: Direktur;

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama: Rudy Arnanda,

Izin Kuasa Hukum: KEP-293/PP/IKH/2022 tanggal 20 April 2022, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 56/SK/III/2023/TDI tanggal 21 Maret 2023;

2. Nama: Hamdanus Lukman,

Izin Kuasa Hukum: KEP-293/PP/IKH/2022 tanggal 20 April 2022, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 36/SK/III/2023/TDI tanggal 21 Maret 2023;

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP: Muhammad Saleh Arifin Siregar/

19770803 200001 1 002

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding,

2. Nama/NIP: Isnaini Rasad/19860112 200710 1 001, Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding,

3. Nama/NIP: Rustanti/19840920 200901 2 009,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Tugas Terakhir Nomor ST-8409/PJ.07/2023 tanggal 22 November 2023;

4. Nama/NIP: Edy Tri Sukamto/19711104 199201 1 001, Jabatan: Pemeriksa Pajak Madya,

Unit Organisasi: KPP Madya Batam,

5. Nama/NIP: Tinar Buko/19780928 200012 1 002,

Jabatan: Pemeriksa Pajak Madya,

Unit Organisasi: KPP Madya Batam, berdasarkan Surat Tugas Terakhir Nomor ST-234/PJ.07/2024 tanggal 9 Januari 2024;

untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN- 830/PP/BR/2023 tanggal 17 Juli 2023 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-018/PP/Ucp/2025 tanggal 10 Februari 2025;

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 31/HR/III/2023/TDI tanggal 21 Maret 2023;

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor S- 80/SUB/WPJ.34/2023 tanggal 23 Mei 2023;

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor 29/HR/V/2023/TDI tanggal 21 Juni 2023;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan,

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanPasal26MasaPajakOktober2018Nomor 00009/204/18/217/22 tanggal 14 Maret 2022 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam, dengan perhitungan sebagai berikut: 1 Fanghasilan Kena Palak/Dasar Pengenaan Pajak Re BGO? 628 253 OI)

2 PPh Pasal 26 yang terutang Ra P2683 320 0

3 Kredit Pajak a PPh ditanggung pemerintah Rip ooo b. Setoran maga Rp 191 737 085 Od c STP i99xok kurang 2avar} Rp III d Kompensasi kelebihan dari masa pajak ...... Rp Yg

@ Lain-'ain Fa III f Komsersasi xele shan ka masa sek ..... Rp 000

9 Juvlah galak yang dasat d'braditkan fa-z-c-d-e-f Re 151 797 995 Oy)

4 Pees vang tidas‘urang Sayar (2-4 g: Rs 521 146 225 00

3 Sanisi Alsinistrasi a Bunga Fasal 13 i2: KUP Rp ee 786 111 UI b Kanaan Pasal 13 13! KUP Fb 000

¢ Bunga Pagal 13 ia: KUP Rp in d Kenaixan Pasal 13 ARUP Rp mi

& dumah Senesi Arrinistrasi ia-b+c-d! Ra 277 Gas 111 00

6 Juslah PPh sang masih harus desasar i4- gi Re 249 932 336 00

Menimbang bahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 68/HR/IV/2022/TDI tanggal 28 April 2022 dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

.1 (Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak | 1.388.166.016,00

0S Sanksi Administrasi... HOO

6 (Jumlah PPh yang masih harus / (lebih) dibayar 0,00

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-00030/KEB/PJ/WPJ.34/2023 tanggal 6 Maret 2023, menyatakan menolak dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar, dengan perhitungan sebagai berikut: Uraian (dikurangi) iRp) (pi (Rp f.Jurlah PPh Yang hlasih harus ‘{ebih) Diba yar 749 932 335,00 0.00 745 932 335 00

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan tersebut sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 31/HR/III/2023/TDI tanggal 21 Maret 2023 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 (diantar langsung);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 31/HR/III/2023/TDI tanggal 21 Maret 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00030/KEB/PJ/WPJ.34/2023 tanggal 6 Maret 2023 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 9 Maret 2023 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2018 Nomor 00009/204/18/217/22 tanggal 14 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Terbanding, dengan uraian sebagai berikut: Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), yaitu mengajukan banding atas keputusan keberatan;

bahwa ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

a. Surat Banding ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak;

b. Surat Banding disampaikan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterima Keputusan yang dibanding, karena Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-00030/KEB/PJ/WPJ.34/2023 tanggal 6 Maret 2023 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2018 Nomor 00009/204/18/217/22 tanggal 14 Maret 2022;

bahwa ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

a. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) surat Banding;

b. Banding diajukan dengan disertai alasan–alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya;

bahwa ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

bahwa surat Banding ditandatangani oleh Hong Dunn Yee, jabatan selaku Direktur PT Teckno Dua Indonesia yang dibuktikan dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Teckno Dua Indonesia Nomor 46 tanggal 18 Desember 2018;

bahwa dengan demikian surat banding yang diajukan Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00030/KEB/PJ/WPJ.34/2023 tanggal 6 Maret 2023 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU KUP dan UU Pengadilan Pajak;

Mengenai Ketetapan Semula dan Keputusan yang Dibanding bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2018 Nomor 00009/204/18/217/22 tanggal 14 Maret 2022 yang diterbitkan berdasarkan

hasil pemeriksaan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam (KPP Madya Batam), dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

herenurut Pemeriksa Menurut SPT Wajib Koreksi

Dasar Pergeraan 5.607.628 263 1.389.168.016 terutang P12 683 320 130.737 205 521.848 225

Krezit Pajak 190 737 095 180737950000)

Faiak tidak/kerang -- - 5 - --

22798311 ooh 227.585 111

Jumeah PPh yang masih harus dibavar FA 9AL 356 NN 745.932 456 bahwa atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan kepada KPP Madya Batam dengan Surat Nomor 68/HR/IV/2022/TDI tanggal 28 April 2022 yang diterima oleh KPP Madya Batam pada tanggal 9 Juni 2022. Surat Keberatan tersebut ditandatangani oleh Hong Dunn Yee selaku direktur yang berwenang untuk menandatangani Surat Keberatan sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 46 tanggal 18 Desember 2018. Surat Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding tersebut pada intinya menyatakan bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas perhitungan pajak tersebut di atas, dan menurut Pemohon Banding perhitungan pajak yang seharusnya adalah sebagai berikut:

. Koreksi Yang

Menurut Menurut SET AWajib a basa Pergeraan 6 697.528.263 1 386 165.016 5.215.262 247 rang kerutan 712.583.329 190.737.095 521.945 225

190.737.055 190.737.085)

1 < tj aki a a

Falak ndakikurang 521.946.225 Fo 521.948 225

227.986.141{ 5) 227.08 114

Jumah PPhyang | raggsag36f | 78.9298 an haus dibewar 749.932.336 749.912 236 bahwa atas Surat Keberatan yang diajukan Pemohon Banding, telah diterbitkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00030/KEB/PJ/WPJ.34/2023 tanggal 6 Maret 2023 yang isinya Menolak keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak

Oktober 2018 Nomor 00009/204/18/217/22 tanggal 14 Maret 2022 dengan perhitungan sebagai berikut:

Ditambah, PA

Dasar Pergeraan Pajak B367.628.263| -| — §.807.628.263

FF Pasal 25 yang 255.

Kresit Pajak ISOFIROGS | | 190. 737.196

Falak uda kurang 521.946.225 NN 52 1.946.225

2986111 | 237 986 111

Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan-Alasan Banding bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

J Pa Koreksi Yany enurut Pemeriksa Menurut SPT Wajib 0. -

Keterangan Pa . . Diajukan Banding

Dasar Perderaan 6.007.628 263 1.388.165.018 eter 25 yang 712.883 220 199.737.005 521.545 225

Kresit Pajak Tea 208 nara

Pada Kurang 521.948 225 NN 521.545 228

227898611101 227.886 111

Mama re ang 749.932.336 749.632.336 bahwa alasan yang mendasari banding atas koreksi yang diajukan banding tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Jasa Pelayaran Luar Negeri sebesar Rp5.219.462.247,00

Menurut Terbanding bahwa sesuai dengan Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan, alasan penolakan dari pihak Terbanding adalah sebagai berikut:

Penjelasan:

- Menurut Peneliti Keberatan a. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ.4/1996, Subjek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 15 adalah Wajib Pajak

perusahaan pelayaran yang bertempat kedudukan di luar negeri yang melakukan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia dan Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 15 pelayaran luar negeri adalah nilai imbalan atau penggantian atas pengangkutan orang atau barang dari dari pelabuhan Indonesia ke Luar negeri;

b. Bahwa berdasarkan data dan fakta, tidak terdapat Bentuk Usaha Tetap dari Asiad Enterprise Pte., Ltd. dan Toreach Marine Pte., Ltd.”;

Menurut Pemohon Banding bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp5.219.462.247,00 dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan risalah pembahasan yang diuraikan oleh Tim Pemeriksa saat proses pemeriksaan, total Koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 terkait Biaya Jasa Pelayanan Luar Negeri adalah sebesar Rp5.219.462.247,00 yang mana merupakan transaksi dengan Asiad Enterprise Pte., Ltd. sebesar Rp3.407.763.116,00 dan Toreach Marine Pte., Ltd. sebesar Rp1.811.699.131,00 yang sudah Pemohon Banding laporkan dalam SPT Pajak Penghasilan Pasal 15;

bahwa menurut Pemohon Banding, Terbanding telah keliru dengan menjadikan Pasal 26 sebagai dasar hukum koreksi atas Jasa Pelayaran asing. Pasal 26 UU Pajak Penghasilan tidak mengatur objek pajak atas Jasa Pelayaran Asing;

bahwa Jasa Pelayaran dan Penerbangan Asing telah diatur secara khusus dalam penjelasan Pasal 15 UU Pajak Penghasilan yang menyatakan: Penjelasan Pasal 15 UU Pajak Penghasilan:

“Ketentuan ini mengatur tentang Norma Penghitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu, antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah (build, operate, and transfer):

Untuk menghindari kesukaran dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi golongan Wajib Pajak tertentu tersebut, berdasarkan pertimbangan praktis atau sesuai dengan kelaziman pengenaan pajak dalam bidang-bidang usaha tersebut, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus guna menghitung besarnya penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu tersebut.”;

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka yang harus digunakan adalah Peraturan/Ketentuan yang ditentukan oleh Menteri Keuangan untuk menghitung besarnya pengasilan atas jasa pelayaran tersebut sebagaimana telah Pemohon Banding terapkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 KMK Nomor 417/KMK.04/1996 dimana KMK Nomor 417/KMK.04/1996 telah menghilangkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf a KMK Nomor 181/KMK.04/1995, yaitu menghilangan frasa sebagai berikut:

“…. yang melakukan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia”; bahwa dengan penghilangan frasa ini, Pemohon Banding berpendapat bahwa pengenaan Pajak Penghasilan atas jasa pelayaran Asing tidak mengharuskan adanya Bentuk Usaha Tetap (BUT);

bahwa penghilangan frasa “…. yang melakukan usaha melalui bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia” justeru memberikan kepastian hukum bahwa Pemohon Banding yang harus menjalankan kewajiban perpajakan Perusahaan Pelayaran Luar Negeri adalah merupakan Subjek Pajak Luar Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Pajak Penghasilan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ.4/1996;

bahwa adapun lebih lanjut terkait dengan transaksi tersebut, lawan transaksi Pemohon Banding yaitu Asiad Enterprise Pte., Ltd. dan Toreach Marine Pte., Ltd. adalah perusahaan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dimana apabila dikaitkan dengan Objek Pajak Penghasilan Pasal 26, maka kewajiban perpajakannya ada di pihak lawan transaksi yang merupakan WPLN;

bahwa dengan demikian, Terbanding telah melakukan kesalahan dalam mengambil dasar hukum yang digunakan dalam melakukan koreksi. Dimana seharusnya Terbanding mengacu kepada dasar hukum sebagaimana

tersebut di atas yaitu Pasal 15 UU Pajak Penghasilan dan KMK Nomor 417/KMK.04/1996. Selain itu, dalam hal transaksi ini merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 26, maka COR dapat digunakan untuk mengenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 0%;

bahwa dengan demikian, Terbanding telah melakukan kesalahan dalam mengambil dasar hukum yang digunakan dalam melakukan koreksi. Dimana seharusnya Terbanding mengacu kepada dasar hukum sebagaimana tersebut di atas yaitu Pasal 15 UU Pajak Penghasilan dan KMK Nomor 417/KMK.04/1996;

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka sudah seharusnya Koreksi Jasa Pelayaran Luar Negeri sebesar Rp5.219.462.247,00 dibatalkan seluruhnya;

Kesimpulan dan Usul Pemohon Banding bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa:

a. Surat Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU KUP serta Pasal 35, 36, dan 37 UU Pengadilan Pajak;

b. Koreksi Terbanding atas Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp5.219.462.247,00 harus dibatalkan;

bahwa selanjutnya Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:

a. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

b. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan oleh Pemohon Banding danmembatalkanKeputusanTerbandingNomorKEP- 00030/KEB/PJ/WPJ.34/2023 tanggal 6 Maret 2023, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 terutang menjadi sebagai berikut:

pote | rem

No. Uraian Pemohon Banding (4 |Pajaktidaklkurang dibayar

[5 |Sanksiadministrasi CTC

[6 | Jumiah PPh yang masihharus dibayar [SSC

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S-80/SUB/WPJ.34/2023 tanggal 23 Mei 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa berdasarkan penelitian Surat Banding Pemohon Banding Nomor 31/HR/III/2023/TDI tanggal 21 Maret 2023 yang diterima di Pengadilan Pajak pada tanggal 24 Maret 2023, diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. Banding diajukan dengan surat banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;

b. Banding diajukan dalam jangka waktu dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima surat keputusan yang dibanding. Keputusan Terbanding Nomor KEP-00030/KEB/PJ/WPJ.34/2023 yang dibanding diterima oleh pemohon banding tanggal 9 Maret 2023;

c. Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding;

d. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterima Keputusan Terbanding Nomor KEP- 00030/KEB/PJ/WPJ.34/2023 tanggal 6 Maret 2023, yang diterima tanggal 9 Maret 2023;

e. Surat Permohonan Banding tidak dilampiri salinan surat keputusan yang dibanding,yaituKeputusanTerbandingNomorKEP- 00030/KEB/PJ/WPJ.34/2023 tanggal 6 Maret 2023;

bahwa maka hal tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

f. Surat banding tidak dilampiri bukti pembayaran 50% atas pajak yang terutang, dimana dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2018 Nomor

00009/204/18/217/22 tanggal 14 Maret 2022 terdapat jumlah Pajak Penghasilan yang kurang bayar sejumlah Rp749.932.336,00;

Maka hal tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

g. Surat Banding ditandatangani oleh Pemohon Banding, yaitu oleh Sdr. Hong Dunn Yee selaku Direktur, sama dengan penandatangan pengajuan keberatan Pemohon Banding;

bahwa namun tidak dapat dipastikan bahwa tanda tangan tersebut dilakukan di Indonesia serta tidak terdapat legalisasi sebagaimana dimaksudpadaPeraturanMenteriLuarNegeriNomor 09/A/KP/XII/2006/01 juncto Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 13 Tahun 2019 untuk dipergunakan di Indonesia;

bahwa maka hal tersebut menunjuk bahwa Surat Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak ditandatangani secara sah oleh wakil Pemohon Banding untuk dipergunakan di Indonesia, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

h. Surat Keputusan yang dibanding merupakan objek yang dapat diajukan banding;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan banding Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan formal, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak maka permohonan Pemohon Banding tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Analisa Pokok Sengketa bahwa setelah membaca surat banding, mempelajari Laporan Penelitian Keberatan, berkas surat- menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, dan surat keberatan Pemohon Banding, dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari Pemohon Banding sebagai berikut:

Pokok Sengketa

Keberatan

Dasar Pengenaan 11261550151 55075282531 BGO GIRS] dada BAO G | 5219p 247

Pajak “Iciek: PPh

Pasal 25

Menurut Pemohon Banding bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Koreksi Terbanding dengan alasan sebagaimana telah dikemukakan dalam Surat Banding Nomor 31/HR/III/2023/TDI tanggal 21 Maret 2023;

Menurut Terbanding

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU KUP):

- Pasal 12 ayat (2);

- Pasal 12 ayat (3);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU Pajak Penghasilan):

- Pasal 15;

- Penjelasan Pasal 15;

- Pasal 16 ayat (1) dan (3);

- Pasal 26;

3. Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hong Kong Wilayah Administratif Khusus Republik Rakyat China Untuk Penghindaran Pengenaan dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan Dengan Pajak atas Penghasilan:

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri:

- Pasal 1;

- Pasal 3;

5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ.4/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak yang Bergerak di Bidang Usaha Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri:

- Angka 3;

Data dan Fakta bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan, dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding, serta dokumen lain yang diterima, pendapat Terbanding adalah sebagai berikut:

bahwa objek sengketa keberatan ini adalah Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 atas biaya jasa pelayaran Luar Negeri atau biaya atas sewa kapal dari Perusahaan Luar Negeri;

bahwa jasa tersebut adalah transaksi dengan Asiad Enterprise Pte., Ltd. dan Toreach Marine Pte., Ltd., dimana perusahaan tersebut tidak memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia;

bahwa berdasarkan penelitian terhadap SPHP dan Risalah Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, terdapat data fakta bahwa Terbanding telah menetapkan koreksi Peredaran Usaha berdasarkan pengujian dan dasar hukum, dengan uraian sebagai berikut:

a) Berdasarkan hasil pemeriksaan, nilai objek SPT Pajak Penghasilan Pasal 15 sebesar Rp10.828.867.863,00 adalah biaya jasa pelayaran luar negeri atau biaya atas sewa kapal dari perusahaan luar negeri. Perusahaan luar negeri tersebut tidak memiliki BUT di Indonesia, sehingga tidak dapat mengenakan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 14 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ.4/1996. Dengan demikian, pajak

seharusnya dipotong sesuai dengan ketentuan Pasal 26 UU Pajak Penghasilan;

b) Terbanding menetapkan bahwa objek Pajak Penghasilan sebesar total dilaporkan Pemohon Banding sebesar Rp10.828.867.863,00 dan koreksi objek yang ditemukan Pemeriksa yang belum dilaporkan dalam SPT sebesar Rp28.688.241.586,00 seluruhnya dikenakan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20%;

Pe Mp bi pon Pa a cr

MY et ee aye vat bt! it a

Pa AN a WeeObgt ye he gre Sadhan

An BNN AN SNN De Da al aa Pa .. ..

& Mo Aan NT Cots saa Cee, an

: a a fh, an aye

' Reet Mata Dat hea ta

. im aT! tha say eg :

NN INI TI PEN TISU ee “oy 0 oe

Pa AE TL bat tes ne

OM ag tL hes wo Tt

Perh oe gan PPh Pagal 26 ver etd Velde er SANA TN AA baal yf . a — ~ rahi pas gt Wa bana mi Aan . -

Le ed ——_——_—_——

c) Bahwa Terbanding melakukan Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 atas objek berupa Biaya Jasa Pelayaran kepada Pihak Luar Negeri untuk Masa Pajak Oktober 2018 sebesar Rp5.219.462.247,00 atas transaksi dengan transaksi dengan Asiad Enterprise Pte., Ltd. dan Toreach Marine Pte., Ltd.;

d) Bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 dilakukan terbanding dengan memperhatikan Tax Treaty dan faktor terpenuhinya syarat penerapan Tax Treaty dalam usaha pelayaran yaitu international traffic;

Tanggapan Terbanding bahwa objek Pajak Penghasilan Pasal 26 Final–Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan:

1) Bahwa jasa yang menjadi sengketa adalah transaksi dengan Asiad Enterprise Pte., Ltd. dan Toreach Marine Pte., Ltd., dimana perusahaan tersebut tidak memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia;

2) Bahwa terkait Jasa Pelayaran Luar Negeri, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Pasal 15 UU Pajak Penghasilan serta penjelasannya diatur ketentuan yang mengatur tentang Norma Penghitungan Khusus untuk perusahan pelayaran atau penerbangan internasional;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996, Peredaran bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri;

c. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka norma penghitungan khusus dapat diberlakukan atas uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan luar negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari

satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri;

d. Bahwa Terbanding mengenakan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 atas objek berupa biaya jasa pelayaran kepada pihak luar negeri untuk Masa Pajak Oktober 2018 sebesar Rp6.607.628.26.003,00;

3) Bahwa terkait pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 15 sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon Banding, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa penggunaan Pajak Penghasilan Pasal 15 diatur di dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996, lebih lanjut mengenai pelaksanaan keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

c. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 32/PJ.4/1996 diatur sebagai berikut:

 Wajib Pajak yang dicakup dalam Keputusan Menteri Keuangan

Nomor 417/KMK.04/1996 adalah Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan yang bertempat kedudukan di luar negeri yang melakukan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia;

 Peredaran bruto Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri seperti tersebut di atas adalah semua nilai pengganti atau imbalan berupa uang atau nilai uang dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke Pelabuhan di luar negeri. Dengan demikian tidak termasuk penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri tersebut dari pengangkutan orang dan/atau barang dari pelabuhan di luar negeri ke pelabuhan di Indonesia;

 Besarnya Norma Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri sebagaimana dimaksud pada butir 3 adalah sebesar 6% (enam persen) dari peredaran bruto.

 Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dilunasi Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri seperti tersebut pada butir 2 adalah sebesar 2,64% (dua koma enam puluh empat persen) dari peredaran bruto dan bersifat final;

d. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 15 UU Pajak Penghasilan, bahwa Wajib Pajak tertentu yang dapat dikenakan adalah berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3) UU Pajak Penghasilan, dimana hanya diperuntukkan untuk Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia;

e. Bahwa berdasarkan hal tersebut, penggunaan Pajak Penghasilan Pasal 15 hanya diberikan atas transaksi Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan yang bertempat kedudukan di luar negeri yang melakukan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia;

f. Bahwa berdasarkan Pasal 16 UU Pajak Penghasilan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ.4/1996 yang menjadi Subjek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 15 adalah Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan yang bertempat kedudukan di luar negeri yang melakukan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia;

g. Sedangkan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan berita acara pembahasan dan klarifikasi sengketa, tidak terdapat informasi apakah lawan transaksi dari Pemohon Banding memiliki BUT di Indonesia atau tidak;

h. Bahwa berdasarkan penelitian atas Pemohon Banding terdaftar pada Data Master File Wajib Pajak, tidak ditemukan Fortune Palm Pte., Ltd. dan Toreach Marine Pte., Ltd. terdaftar sebagai Wajib Pajak BUT;

i. Bahwa dalam sengketa ini, transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 15, namun merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 26;

4) Bahwa terkait dengan tarif yang digunakan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Berdasarkan angka 2 Article 8 Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Singapore for The Elimination of Double Taxation with Respect to Taxes on Income and The Prevention of Tax Evasion and Avoidance: Income derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships in international traffic may be taxed in the other Contracting State, but the tax imposed in that other State shall be reduced by an amount equal to 50% thereof.

b. Bahwa atas transaksi dengan Fortune Palm Pte., Ltd. dan Toreach Marine Pte., Ltd. dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan perhitungan sebagai berikut:

Transzksi Tranzalsi (Re! (pi

Asiad 3.407.763 116] 20x 340.776 312 | Tidak

Entersrisa 3 bot Terdapat

Licl DGT-1

Toreach La1E98131 1 20% x 181.169.915 | Tidak

Mat ne Pte Ltd Ny Terdapat

DGT-1

Jumah | S21g4g23e7 | | 521548225) c. Bahwa atas penggunaan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 26, Terbanding telah melakukan perhitungan kembali dengan mempertimbangkan DGT-1 dan Tax Treaty dengan negara dimana perusahaan pelayaran jasa luar negeri berdomisili;

Simpulan bahwa berdasarkan data, fakta, dan ketentuan dan data, Koreksi Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2018 telah didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan telah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Surat Banding Pemohon Banding tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak karena secara fakta dan data tidak memenuhi persyaratan administratif. Dan alasan lain yang disampaikan tidak perlu dipertimbangkan karena mengada-ada dan melemah dengan sendirinya;

bahwa objek banding tersebut merupakan proses edukasi bagi Pemohon Banding untuk dapat memenuhi dan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku sekaligus sebagai apresiasi memberikan rasa keadilan kepada Pemohon Banding lain yang telah memenuhi dan mematuhi ketentuan perpajakan. Putusan harus memberikan rasa adil kepada semua Pemohon Banding, Pemohon Banding lainnya yang sama dapat memenuhi dan mematuhi ketentuan perpajakan;

bahwa sehingga tidak selayaknya Banding Pemohon Banding dipertimbangkan karena akan mencederai upaya yang dilakukan oleh Pemohon Banding lainnya dengan pemenuhan kewajiban administratifnya; bahwa kepatuhan Pemohon Banding sangat penting mengingat pajak menjadi andalan penerimaan APBN dan diperlukan untuk pemulihan ekonomi nasional;

bahwa berdasarkan uraian di atas, Terbanding menyimpulkan sengketa Koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2018 yang dilakukan Pemeriksa sudah tepat, sehingga dimohon kepada Majelis Hakim untuk tetap mempertahankan koreksi tersebut;

Kesimpulan dan Usul

Kesimpulan bahwa berdasarkan penelitian surat banding, data dan dokumen sebagaimana diuraikan di atas, maka disimpulkan bahwa:

a. Surat Banding Nomor 31/HR/III/2023/TDI tanggal 21 Maret 2023 berdasarkan penelitian dan sesuai dengan data yang ada, tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan Pemohon Banding tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

b. Keputusan Terbanding Nomor KEP-00030/KEB/PJ/WPJ.34/2023 tanggal 6 Maret 2023 yang diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah sesuai data dan ketentuan yang berlaku;

c. Koreksi Terbanding saat pemeriksaan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Perpajakan yang berlaku;

Usul bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk:

a. menyatakan bahwa permohonan banding Pemohon Banding Tidak Dapat Diterima karena tidak memenuhi ketentuan formal;

b. menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankanKeputusanTerbandingNomorKEP- 00030/KEB/PJ/WPJ.34/2023 tanggal 6 Maret 2023 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2018 Nomor 00009/204/18/217/22 tanggal 14 Maret 2022 atas nama Pemohon Banding NPWP 03.•••.•••.•-•••.000;

c. Apabila Majelis berpendapat lain, Majelis berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor 29/HR/V/2023/TDI tanggal 21 Juni 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemenuhan Ketentuan Formal bahwa bagian ini merupakan rangkuman dari penerbitan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00030/KEB/PJ/WPJ.34/2023 tanggal 6 Maret 2023 dan pengajuan Surat Banding Nomor 31/HR/III/2023/TDI tanggal 21 Maret 2023 yang menurut Terbanding tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak);

bahwa sehubungan dengan pernyataan Terbanding pada Romawi I, angka 1, huruf f, halaman 1 SUB, yakni:

”Surat banding tidak dilampiri bukti pembayaran 50% atas pajak yang terutang, dimana dalam Keputusan Terbanding Nomor KEP- 00030/KEB/PJ/WPJ.34/2023 tanggal 6 Maret 2023 terdapat jumlah Pajak Penghasilan yang kurang bayar sejumlah Rp749.932.336,00;

bahwa atas hal tersebut di atas, perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui seluruh koreksi Terbanding. Adapun alasan Terbanding yang menyatakan bahwa permohonan banding harus dilampiri bukti pembayaran 50% atas pajak yang terutang terbukti tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (5a) dan (5c) UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang menyatakan bahwa:

Pasal 27:

(5a) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (3a), atau Pasal 25 ayat (7), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

(5b) ...

(5c) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a) sampai dengan Putusan Banding diterbitkan”;

bahwa selain itu, sehubungan dengan pernyataan Terbanding pada Romawi I, angka 1, huruf g, halaman 2 SUB, yakni:

”Surat Banding ditandatangani oleh Pemohon Banding, yaitu oleh Warga Negara Asing Sdr. Hong Dunn Yee selaku Direktur.

Namun tidak dapat dipastikan bahwa tanda tangan tersebut dilakukan di Indonesia serta tidak terdapat legalisasi sebagaimana dimaksud pada

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/NKP/Xll/2006/01 juncto Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 13 Tahun 2019 untuk dipergunakan di Indonesia. Maka hal tersebut menunjukan bahwa Surat Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak ditandatangani secara sah oleh wakil Pemohon Banding untuk dipergunakan di Indonesia, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1} Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak”;

bahwa atas hal tersebut di atas, perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa pernyataan Terbanding di dalam SUB tersebut sangatlah tidak berdasar karena Hong Dunn Yee selaku Direktur Pemohon Banding telah menandatangani surat permohonan banding di dalam Indonesia seperti pada bukti dokumen pendukung terlampir;

bahwa oleh karena itu, menurut Pemohon Banding, Permohonan Banding ini telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding sesuai dengan UU HPP dan sudah seharusnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menurut Pemohon Banding bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp5.219.462.247,00 dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan risalah pembahasan yang diuraikan oleh Pemeriksa saat proses pemeriksaan, total Koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 terkait Biaya Jasa Pelayanan Luar Negeri adalah sebesar Rp5.219.462.247,00 yang mana merupakan transaksi dengan Asiad Enterprise Pte., Ltd. dan Toreach Marine Pte., Ltd. yang sudah Pemohon Banding laporkan dalam SPT Pajak Penghasilan Pasal 15;

bahwa menurut Pemohon Banding, Terbanding telah keliru dengan menjadikan Pasal 26 sebagai dasar hukum koreksi atas Jasa Pelayaran asing. Pasal 26 UU Pajak Penghasilan tidak mengatur objek pajak atas Jasa Pelayaran Asing;

bahwa Jasa Pelayaran dan Penerbangan Asing telah diatur secara khusus dalam Penjelasan Pasal 15 UU Pajak Penghasilan yang menyatakan: Penjelasan Pasal 15 UU Pajak Penghasilan:

“Ketentuan ini mengatur tentang Norma Penghitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu, antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah (build, operate, and transfer).

Untuk menghindari kesukaran dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi golongan Wajib Pajak tertentu tersebut, berdasarkan pertimbangan praktis atau sesuai dengan kelaziman pengenaan pajak dalam bidang-bidang usaha tersebut, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus guna menghitung besarnya penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu tersebut”;

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka yang harus digunakan adalah Peraturan/Ketentuan yang ditentukan oleh Menteri Keuangan untuk menghitung besarnya pengasilan atas jasa pelayaran tersebut sebagaimana telah Pemohon Banding terapkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996 dimana KeputusanMenteriKeuanganNomor417/KMK.04/1996telah menghilangkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf a Keputusan Menteri Keuangan Nomor 181/KMK.04/1995, yaitu menghilangan frasa sebagai berikut:

“…. yang melakukan usaha melalui bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia”; bahwa dengan penghilangan frasa ini, Pemohon Banding berpendapat bahwa pengenaan Pajak Penghasilan atas jasa pelayaran Asing tidak mengharuskan adanya Bentuk Usaha Tetap (BUT);

bahwa penghilangan frasa “…. yang melakukan usaha melalui bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia” justeru memberikan kepastian hukum bahwa Pemohon Banding yang harus menjalankan kewajiban perpajakan Perusahaan Pelayaran Luar Negeri adalah merupakan Subjek Pajak Luar Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Pajak Penghasilan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ.4/1996;

bahwa adapun lebih lanjut terkait dengan transaksi tersebut, lawan transaksi Pemohon Banding yaitu Asiad Enterprise Pte., Ltd. dan Toreach Marine Pte., Ltd. adalah perusahaan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dimana apabila dikaitkan dengan Objek Pajak Penghasilan Pasal 26, maka kewajiban perpajakannya ada di pihak lawan transaksi yang merupakan WPLN;

bahwa dengan demikian, Terbanding telah melakukan kesalahan dalam mengambil dasar hukum yang digunakan dalam melakukan koreksi. Dimana seharusnya Terbanding mengacu kepada dasar hukum sebagaimana tersebut di atas yaitu Pasal 15 UU Pajak Penghasilan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996. Selain itu, dalam hal transaksi ini merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 26, maka COR dapat digunakan untuk mengenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 0%; bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka sudah seharusnya Koreksi Jasa Pelayaran Luar Negeri sebesar Rp5.219.462.247,00 dibatalkan seluruhnya;

Simpulan dan Usul

Kesimpulan bahwa bahwa Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding sesuai UU KUP dan UU Pengadilan Pajak sehingga pengajuan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP- 00030/KEB/PJ/WPJ.34/2023 tanggal 6 Maret 2023 dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

bahwa berdasarkan bukti–bukti dan penjelasan yang Pemohon Banding sampaikan, koreksi yang dilakukan Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga harus dibatalkan;

Usul bahwa Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding; bahwa demikian Surat Bantahan ini Pemohon Banding ajukan, Pemohon Banding berharap bantahan yang Pemohon Banding sampaikan dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk

memberikan putusan yang seadil-adilnya. Pemohon Banding mohon untuk dapat diundang menghadiri sidang untuk dapat memberikan penjelasan kepada Majelis;

bahwa adapun Surat Bantahan ini ditandatangani oleh Hamdanus Lukman selaku Kuasa Hukum dari Pemohon Banding melalui Surat Kuasa Khusus Nomor 36/SK/III/2023/TDI tanggal 21 Maret 2023;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa asli dan fotokopi surat atau tulisan yang telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-32 sebagai berikut:

Bukti P-1. Keputusan Terbanding Nomor KEP-00030/KEB/PJ/WPJ.34/2023 tanggal 6 Maret 2023;

Bukti P-2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal

26 Masa Pajak Oktober 2018 Nomor 00009/204/18/217/22 tanggal 14 Maret 2022;

Bukti P-3. Surat Keberatan Nomor 68/HR/IV/2022/TDI tanggal 28 April 2022;

Bukti P-4. Surat Nomor S-00260/SPUH/WPJ.34/2022 tanggal 13 Desember 2022;

Bukti P-5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996 tanggal

14 Juni 1996 tentang Nota Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri;

Bukti P-6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 181/KMK.04/1995 tanggal

1 Mei 1995 tentang Nota Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak yang Bergerak di Bidang Usaha Pelayaran atau Penerbangan;

Bukti P-7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ.4/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak yang Bergerak di Bidang Usaha Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri (SERI Pajak Penghasilan Umum Nomor 37);

Bukti P-8. Bukti Dokumen Hon Dunn Yee berada di Indonesia pada saat penandatanganan surat permohonan banding;

Bukti P-9. Akta Nomor 46 tanggal 18 Desember 2018 tentang Pernyataan

Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Teckno Dua Indonesia, yang dibuat oleh Soehendro Gautama, S.H., M.H., Notaris di Batam;

Bukti P-10. Akta Nomor 20 tanggal 10 Januari 2012 tentang Pendirian

Perseroan Terbatas PT Teckno Dua Indonesia yang dibuat oleh Notaris Soehendro Gautama S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta;

Bukti P-11. Akta Nomor 32 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Pernyataan

Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Teckno Dua Indonesia yang dibuat oleh Notaris Soehendro Gautama S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta;

Bukti P-12. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2018;

Bukti P-13. Penjelasan Tertulis tanggal 5 September 2023;

Bukti P-14. Freight Invoice;

Bukti P-15. Bill Of Lading;

Bukti P-16. Email Korespondensi;

Bukti P-17. Tax Invoice Asiad Enterprise Pte., Ltd. kepada PT Teckno Dua

Indonesia Nomor 675/18 tanggal 1 Oktober 2018;

Bukti P-18. Tanker Bill of Lading Nomor DLV1820-01 chartered date 6 Agustus 2018, as owner Asiad Enterprise Pte., Ltd. as shippers dan charterers PT Teckno Dua Indonesia;

Bukti P-19. Email dari Altitude Maritim–Joe (Joe@altitude-maritime.com) kepada yoyon@tecknodua.com tanggal 7 Agustus 2018 Subject Dragon Lucky Oos/PT Teckno Dua …;

Bukti P-20. Packing List tanggal 29 September 2018;

Bukti P-21. Scan Lembar Nota Pelayanan Pengeluaran Barang (NPPB); Bukti P-22. Scan Lembar Pemberitahuan Pabean;

Bukti P-23. Bukti Transfer internasional dari Rekening Bank Mandiri PT

Teckno Dua Indonesia sejumlah US$30,067.50;

Bukti P-24. Freight Invoice Toreach Marine Pte., Ltd. tanggal 15 Oktober 2018, Invoice Nomor FENG HAI 13/1812/02 vessel MT Feng Hai 13;

Bukti P-25. Tanker Bill of lading Nomor FH13/RUG-01, Toreach Marine Pte.,

Ltd. as owner, dan PT Teckno Dua Indonesia as shippers dan charterers, ditandatangani as agents PT Sarana Trans Asia;

Bukti P-26. Email dari Altitude Maritim–Joe (Joe@altitude-maritime.com) kepada yoyon@tecknodua.com tanggal 12 September 2018, Subject FENG HAI 13 OOS/TECK GUAN 7,500 Batam …;

Bukti P-27. Packing List tanggal 13 Oktober 2018;

Bukti P-28. Scan Lembar Nota Pelayanan Pengeluaran Barang (NPPB); Bukti P-29. Scan Lembar Pemberitahuan Pabean;

Bukti P-30. Bukti Transfer internasional dari Rekening Bank Mandiri PT

Teckno Dua Indonesia kepada Toreach Marine Pte., Ltd. tanggal 17 Oktober 2018;

Bukti P-31. Penjelasan Tertulis tanggal 26 Oktober 2023;

Bukti P-32. Kesimpulan Akhir yang disampaikan dalam sidang tanggal 18 Januari 2024;

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa asli dan fotokopi surat atau tulisan yang telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 sebagai berikut:

Bukti T-1. Penjelasan Tertulis sidang tanggal 7 September 2023;

Bukti T-2. Matriks Sengketa;

Bukti T-3. Penjelasan Tertulis sidang tanggal 5 Oktober 2023;

Bukti T-4. Kesimpulan Akhir yang disampaikan dalam sidang tanggal 18 Januari 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP- 00030/KEB/PJ/WPJ.34/2023 tanggal 6 Maret 2023 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2018 Nomor 00009/204/18/217/22 tanggal 14 Maret 2022 termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding bahwa Surat Banding Nomor 31/HR/III/2023/TDI tanggal 21 Maret 2023, dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan- alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Pokok Sengketa

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah sebagai berikut:

DPP Pajak

1. Penghasilan Pasal1.388.166.016,006.607.628.263,00 5.219.462.247,00 26

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Biaya Jasa Pelayaran Luar Negeri atau Biaya atas Sewa Kapal dari Perusahaan Luar Negeri sejumlah Rp5.219.462.247,00;

bahwa pokok-pokok alasan dan dasar koreksi Terbanding adalah sebagai berikut:

1. Yang menjadi sengketa adalah objek Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Biaya Jasa Pelayaran Luar Negeri atau Biaya atas Sewa Kapal dari Perusahaan Luar Negeri;

2. Bahwa jasa tersebut adalah transaksi dengan Asiad Enterprise Pte., Ltd. dan Toreach Marine Pte., Ltd. dimana perusahaan-perusahaan tersebut tidak memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia;

3. Bahwa terkait Jasa Pelayaran Luar Negeri, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Pasal 15 UU Pajak Penghasilan serta penjelasannya, diatur ketentuan yang mengatur tentang Norma Penghitungan Khusus untuk perusahan pelayaran atau penerbangan internasional;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 KMK Nomor 417/KMK.04/1996, Peredaran bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan luar negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri;

c. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka norma penghitungan khusus dapat diberlakukan atas uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan

luar negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri;

d. Bahwa Terbanding mengenakan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 atas objek berupa biaya jasa pelayaran kepada pihak luar negeri untuk Masa Pajak Oktober 2018 sejumlah Rp5.219.462.247,00;

4. Bahwa terkait pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 15 sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon Banding, disampaikan hal-hal sebagai berikut: a.Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 15, ketentuan terkait keharusan adanya BUT untuk penerapan Pasal 15 untuk pelayaran luar negeri telah diatur dalam Pasal 15 Undang- Undang Pajak Penghasilan;

b.KMK Nomor 417/KMK.04/1996 tidak menghapus ketentuan tentang

BUT karena ketentuan BUT tersebut sudah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Pasal 1 KMK Nomor 417/KMK.04/1996 merekonstruksi ulang Pasal 1 sebagaimana dimaksud dalam KMK Nomor 181/KMK.04/1995;

c.Bahwa penggunaan Pajak Penghasilan Pasal 15 diatur di dalam KMK

Nomor 417/KMK.04/1996, Bahwa berdasarkan Pasal 3 KMK Nomor 417/KMK.04/1996, lebih lanjut mengenai pelaksanaan keputusan tersebut ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

d.Bahwa berdasarkan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor

SE-32/PJ.4/1996 sebagai berikut:

1) Wajib Pajak yang dicakup dalam KMK Nomor 417/KMK.04/1996 adalah Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan yang bertempat kedudukan di luar negeri yang melakukan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia;

2) Peredaran bruto Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri seperti tersebut di atas adalah semua nilai pengganti atau imbalan berupa uang atau nilai uang dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari suatu

pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke Pelabuhan di luar negeri. Dengan demikian tidak termasuk penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri tersebut dari pengangkutan orang dan/atau barang dari pelabuhan di luar negeri ke pelabuhan di Indonesia;

3) Besarnya Norma Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri sebagaimana dimaksud pada butir 3 adalah sejumlah 6% (enam persen) dari peredaran bruto. Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dilunasi Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri seperti tersebut pada butir 2 adalah sejumlah 2,64% (dua koma enam puluh empat persen) dari peredaran bruto dan bersifat final;

e.Bahwa berdasarkan hal tersebut, penggunaan Pajak Penghasilan Pasal

15 hanya diberikan atas transaksi Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan yang bertempat kedudukan di luar negeri yang melakukan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia;

f. Bahwa berdasarkan KMK Nomor 417/KMK.04/1996 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ.4/1996, yang menjadi Subjek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 15 adalah Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan yang bertempat kedudukan di luar negeri yang melakukan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia;

g.Sedangkan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan berita acara pembahasan dan klarifikasi sengketa, tidak terdapat informasi apakah lawan transaksi dari Pemohon Banding memiliki BUT di Indonesia atau tidak;

h.Bahwa berdasarkan penelitian atas Pemohon Banding terdaftar pada

Data Master File Wajib Pajak, Asiad Enterprise Pte., Ltd. dan Toreach Marine Pte., Ltd. tidak ditemukan terdaftar sebagai Wajib Pajak BUT;

i. Dengan demikian bahwa dalam sengketa ini, transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 15, namun merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 26;

j. Bahwa atas penggunaan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 26, Pemeriksa telah melakukan perhitungan kembali dengan mempertimbangkan DGT-1 dan Tax Treaty dengan negara dimana Perusahaan Jasa Luar Negeri berdomisili;

5. Pada persidangan tanggal 7 September 2023, Terbanding menyampaikan tambahan penjelasan sebagai berikut:

a. Atas pertanyaan Majelis Hakim yang meminta agar Terbanding dapat menjelaskan kembali dasar Koreksi atas Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26, maka Terbanding menyampaikan hal-hal berikut:

bahwa sehubungan dengan hal tersebut kembali Terbanding sampaikan dasar hukum berikut:

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU Pajak Penghasilan)

Pasal 15:

Norma Penghitungan Khusus untuk menghitung penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3) ditetapkan Menteri Keuangan.

Penjelasan:

Ketentuan ini mengatur tentang Norma Penghitungan Khusus

untuk golongan Wajib Pajak tertentu, antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan intemasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah (build, operate, and transfer).

Untuk menghindari kesukaran dalam menghitung besarnya

Penghasilan Kena Pajak bagi golongan Wajib Pajak tertentu

tersebut, berdasarkan pertimbangan praktis atau sesuai dengan kelaziman pengenaan pajak dalam bidang-bidang usaha tersebut,

Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan Norma

Penghitungan Khusus.

Pasal 16 ayat (3):

Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu

bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.

Pasal 26:

Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sejumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:

a. dividen;

b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;

c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;

e. hadiah dan penghargaan;

f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;

g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau h. keuntungan karena pembebasan utang

b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri:

Pasal 1:

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan peredaran bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan luar negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.

Pasal 3:

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2011 tentang Penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri

Pasal 2:

Subjek Pajak dapat dibedakan atas subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 4:

1. Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia:

a. yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; atau b. yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Pasal 5:

1. Subjek pajak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia

2. Bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat usaha yang bersifat permanen yang dipergunakan oleh subjek pajak luar negeri, orang pribadi atau badan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk menjalankan kegiatan atau usaha di Indonesia.

Pasal 6:

Pemenuhan kewajiban perpajakan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak badan dalam negeri.

Pasal 16:

1. Subjek pajak luar negeri dapat menjalankan kegiatan atau usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam hal mempunyai tempat kedudukan manajemen yang berada di Indonesia.

2. Tempat kedudukan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat kedudukan manajemen yang menjalankan kegiatan/operasi perusahaan sehari-hari atau secara rutin yang tidak melakukan pengendalian atas seluruh perusahaan dan tidak membuat keputusan yang bersifat strategis.

3. Dalam hal tempat kedudukan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengendalian atas seluruh perusahaan atau tempat membuat keputusan yang bersifat strategis, subjek pajak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diperlakukan sebagai subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1).

d. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ.4/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib

Pajak yang Bergerak di Bidang Usaha Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri

Angka:

1. Ketentuan bagi Wajib Pajak Perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996 pada prinsipnya adalah sama dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 181/KMK.04/1995 tanggal 1 Mei 1995. Sebagaimana diketahui, dengan keluarnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 181/KMK.04/1995 dinyatakan tidak berlaku lagi;

2. Wajib Pajak yang dicakup dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996 adalah Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan yang bertempat kedudukan di luar negeri yang melakukan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia;

e. BerdasarkanKeputusanMenteriKeuanganNomor 417/KMK.04/1996 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ.4/1996 yang menjadi Subjek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 15 adalah Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan yang bertempat kedudukan di luar negeri yang melakukan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Sedangkan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan berita acara pembahasan dan klarifikasi sengketa, tidak terdapat informasi apakah lawan transaksi dari Pemohon Banding memiliki BUT di Indonesia atau tidak. Bahwa berdasarkan hal tersebut, penggunaan Pajak Penghasilan Pasal 15 hanya diberikan atas transaksi Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan yang bertempat kedudukan di luar negeri yang melakukan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia;

bahwa Pemohon Banding juga tidak dapat membuktikan bahwa lawan transaksi benar benar perusahaan jasa pelayaran, Pemohon Banding juga tidak memberikan rincian detail proses transaksi pengangkutan atau pengiriman barang yang dilakukan. Tidak terdapat kontrak atau perjanjian antara Pemohon Banding dengan lawan transaksinya sehingga tidak dapat diketahui dengan pasti jenis transaksi yang dilakukan. Selama proses persidangan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan dengan detil jenis transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan lawan transaksinya. Dengan demikian Terbanding menetapkan bahwa transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding bukanlah transaksi yang termasuk definisi jasa pelayaran namun lebih tepat merupakan transaksi sewa kapal sehingga lebih tepat apabila dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26;

b. Majelis Hakim meminta kepada Terbanding agar dapat memberikan kerangka berpikir penggunaan Pasal 15 UU Pajak Penghasilan yang kemudian dihubungkan menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 26; Tanggapan Terbanding

1) Atas hal tersebut dapat Terbanding jelaskan bahwa dalam proses Pemeriksaan, Fungsional Pemeriksa Pajak tidak dapat meyakini bahwa transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan lawan transaksinya adalah transaksi usaha Jasa Pelayaran, Terbanding meyakini bahwa telah terjadi transaksi dengan pihak yang bukan merupakan BUT dan berada di luar negeri, sehingga atas dasar tersebut dasar hukum yang digunakan oleh Terbanding adalah Pajak Penghasilan Pasal 26 UU KUP yang mengatur bahwa: Pasal 26:

Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada

Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sejumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:

a) dividen;

b) bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;

c) royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

2) Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 15, ketentuan terkait keharusan adanya BUT untuk penerapan Pasal 15 untuk pelayaran luar negeri telah diatur dalam Pasal 15 adapun Pasal 15 terdapat kaitannya dengan Pasal 16 ayat (3) Undang- Undang Pajak Penghasilan, sebagai berikut:

Pasal 15:

Norma Penghitungan Khusus untuk menghitung penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3) ditetapkan Menteri Keuangan.

Pasal 16 ayat (3):

Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan memerhatikan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3), Pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.

3) KMK Nomor 417/KMK.04/1996 tidak menghapus ketentuan tentang BUT karena ketentuan BUT tersebut sudah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996 merekonstruksi ulang Pasal 1

sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 181/KMK.04/1995;

4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ.4/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak yang Bergerak di Bidang Usaha Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri sebagai dasar hukum, dan penegasan mengenai pengertian Badan Usaha Tetap (BUT) yang telah disampaikan oleh Terbanding dalam penjelasan tertulis pada sidang sebelumnya adalah untuk mempertegas kedudukan lawan transaksi dari Pemohon Banding dimana lawan transaksi tersebut nyata-nyata bukan merupakan Badan Usaha Tetap di Indonesia sehingga atas transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding menurut Terbanding merupakan transaksi sewa kapal dengan Perusahaan yang berkedudukan di luar negeri dan bukan BUT sehingga lebih tepat apabila atas transaksi tersebut sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 26 UU Pajak Penghasilan;

5) Bahwa asal usul tarif Pajak Penghasilan Pasal 15 Wajib Pajak Luar Negeri sejumlah 2,64% berhubungan dengan ketentuan BUT dengan asal usul tarif 2,64% sebagai berikut:

Norma Penghitungan Khusus untuk Pelayaran dan atau penerbangan negeri adalah 6% kemudian ditetapkan Pajak Penghasilannya sejumlah 2,64% dan bersifat final.

Tarif Pajak Penghasilan tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan dan Branch Profit Tax (BPT).

Pajak Penghasilan 6% x 30%= 1,80% Branch Profit Tax (untuk BUT) 6% (1-30%) x 20% = 0,84% dijumlahkan sehingga ketemulah tarif= 2,64%

6) Bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa keharusan adanya BUT untuk Pasal 15 untuk pelayaran luar negeri sudah diatur dalam

UU Pajak Penghasilan dan dalam penentuan tarif sejumlah 2,64% juga karena terkait dengan ketentuan Branch Profit Tax Pasal 26 ayat (4) UU Pajak Penghasilan yang terkait dengan ketentuan tentang BUT. Dengan demikian, apabila tidak ada BUT maka tidak mengacu kepada Pasal 15 melainkan Pasal 26 UU Pajak Penghasilan;

7) Proses persidangan pada tanggal 5 Oktober 2017:

a).Atas permintaan Majelis dalam persidangan tanggal 7 September 2023 berikut Terbanding sampaikan rincian koreksi yang berasal dari reklas dan rincian koreksi objek yang belum dipotong oleh Wajib Pajak untuk Tahun Pajak 2018 sebagaimana yang tercantum dalam Kertas Kerja Pemeriksaan:

Koki atas: dasi otak pasak SPT PON Ras 15 Pasar $

MAS Pihak Penyedia Jaga Pes,aran Lena Ata Lan btn gn

2 ASIAD NTERERISE PTE TO PEM Bade coast Hikes pr Senar

HO ASTAULENTERPIGSE PTE LIL MEN Pra MBA LP ana

IC TORE ACH MARINE PTE LID PRN Meat BE ea AT! Sangar og

VW ASIAN CATERPHSE PIE LTA eet Kar fe BAA MST Sin sapea maith we Fg ee

Tambahar korersi Obyek yang Bese? d patung pak gach Wajib Pa ae

Masa Pak Poryed.a Jasa Me aati Le AS Tai! Pon se

To HONGKONG HY 4h SHRINE COMPANY OehNaul: my Mid

To EYERSEA SHIPPING HIE UG Pan Kana Vo tab db DOT) Sugapg

4 TORPACH MAK NE PTE (1G SMT EB TN TNI Hip Tuy NP sangar

40 CACAD PARAMOUNT SDN GHD vad ORG &. aye

& TATSUN MARINE CO LTD he Ay ube me fat ar tet

Do GLOBAL CONTAINER FREIGHT du SDN E wea: : Wat

Ko GLOBAL CONTAMTR FREIGHT Mh SDN & pai 5, ad

6 PURTUNC PALM ATF LED ata " tapa

Oo KPPON MARINE KABAG ra DP Senang

7 PPN MARINE rr Ta DT tangung

Vo ASIADENTERPE SE PIP LIQ Va a meek Lae gy: OTT ar any

Bo FGRTURE PALM PTE LTE pangan Tan bara

Bo FORTUNE BAM PTE LIL Ge, Fan Bia

Bo FORTUNE PALALPTE LTD Min uw guy

Po TAIL MARINE COD Dia ay wha . [halt aga

Bo PORTUNC CALM PIP TN Ba i Pee!

Yo PATSUMI Mai NE SG, ES AB Teg eae [Ma png

Ro KSC LTE SRA as INA Keres

Pemenesa menghtang herbas POh Pasal 36 turing Os Jasa Peityarin bug" Nagen dangan

Menggsingan Gt dan Tax Treaty dengan negara dh mara Perusahaan Felayasan desa Luar Kegen bahwa Terbanding juga menanggapi dokumen Pembuktian yang

disampaikan oleh Pemohon banding pada persidangan 7 September 2023 yaitu sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan fotokopi dokumen pembuktian sebagai berikut:

a. Masa Pajak Januari 2018:

1. Demurrage Invoice yang dibuat oleh Hongkong Hyan Shipping Company Limited, invoice tanggal 2 Januari 2018, Vessel MT Haiyan V1713;

2. Tanker Bill of Lading Nomor HYV171301;

3. Email dari Altitude Maritim–Joe (Joe@altitude-maritime.com) tanggal 13 September 2017 dengan subject email HAI Yan OOS/PT Teckno Dua 8.300 BATAM/RUGAO Oct 21/27- clean fixture;

4. Scan Lembar Nota Pelayanan Pengeluaran Barang (NPPB);

5. Scan Lembar Pemberitahuan Pabean;

6. Rekening Koran;

7. Invoice yang dibuat oleh Eversea Shipping Pte., Ltd. kepada PT Teckno Dua Nomor GA-V1801B-8003 tanggal 29 Januari 2018;

8. Tanker Bill of Lading, dengan informasi sebagai charterer atau Shipper adalah PT Teckno Dua dan sebagai Owner Eversea Shipping Pte., Ltd.;

9. Email dari Altitude Maritim–Joe (Joe@altitude-maritime.com) tanggal 20 Desember 2017 dengan subject email GOLDEN AMBROSIA/PT Teckno Dua Min 7.500 Batam/1-2 Mid China Jan 18-23–clean fixture;

10. Packing List;

11. Scan Lembar Nota Pelayanan Pengeluaran Barang (NPPB);

12. Scan Lembar Pemberitahuan Pabean;

13. Bukti Transfer internasional;

b. Masa Pajak April 2018:

1. Freight Invoice dari PT Toreach Marine Pte., Ltd. tanggal 5 April 2018;

2. Email dari Altitude Maritim–Joe (Joe@altitude-maritime.com) tanggal 14 Maret 2018 dengan subject email FENG HAI 21/PT Teckno Dua 7M500 BATAM/MidChina 5/13 April- Clean Fixture;

3. Tanker Bill of Lading yang berisi informasi bahwa Shipper dan charterers adalah PT Teckno Dua dan Owner adalah Toreach Marine Pte., Ltd. commodity yang diangkut yaitu Food Grade RBD Palm Kernel oil in bulk dengan quantity 2.000.000 MT;

4. Packing List tanggal 5 April 2018;

5. Scan Lembar Nota Pelayanan Pengeluaran Barang (NPPB);

6. Scan Lembar Pemberitahuan Pabean;

7. Rekening Koran dari tanggal 1 April–30 April 2018

8. Debit Note yang dibuat oleh Cacao Paramount Sdn., Bhd. tanggal 25 April 2018 Nomor CED0000025;

9. Rincian transaksi pemindahan saldo tanggal 23 Mei 2018 atas nama Account PT Teckno Dua Indonesia pada Bank Mandiri;

10. Freight Invoice dari PT Toreach Marine Pte., Ltd. tanggal 22 Desember 2017 kepada PT Teckno Dua Indonesia;

11. Tanker Bill of Lading yang berisi informasi bahwa Shipper dan charterers adalah PT Teckno Dua dan Owner adalah Toreach Marine Pte., Ltd., commodity yang diangkut yaitu Food Grade RBD Palm Kernel oil in bulk dengan quantity 7.415.340 MT;

12. Email dari Altitude Maritim–Joe (Joe@altitude-maritime.com) tanggal 14 April 2018 dengan subject email FENG HAI 10(V.1708)/PT Teckno Dua & Cacao Paramount CP 20 November 2017;

13. Scan Lembar Nota Pelayanan Pengeluaran Barang (NPPB);

14. Scan Lembar Pemberitahuan Pabean;

15. Bukti Transfer internasional;

16. Freight Invoice dari Tatsumi Marine Co., Ltd. tanggal 27 April 2018 yang berisi informasi Vessel name Southern Lion 1803 Home;

17. Email dari Altitude Maritim–Joe (Joe@altitude-maritime.com) kepada PT Teckno Dua Indonesia tanggal 26 Maret 2018 dengan subject email Southern Condor/Teck Guan 10.000 PKO+BATAM …;

18. Packing List tanggal 26 April 2018;

19. Bill off Lading yang berisi informasi bahwa Tatsumi Marine sebagai owner dan PT Teckno Dua Indonesia sebagai Charterer dengan quantity sejumlah 2.304.755 MT dated of issue 26 April 2018;

20. Scan Lembar Nota Pelayanan Pengeluaran Barang (NPPB);

21. Scan Lembar Pemberitahuan Pabean;

22. Packing List 26 April 2018;

23. Bill off Lading yang berisi informasi bahwa Tatsumi Marine sebagai owner dan PT Teckno Dua Indonesia sebagai Charterer dengan quantity sejumlah 2.886.026 MT dated of issue 26 Maret 2018;

24. Bukti Transfer internasional sejumlah US$193,120.88 tanggal 30 April 2018;

c. Masa Pajak Mei 2018:

1. Tax Invoice dari Asiad Enterprise Pte., Ltd. Nomor 583/18 tanggal 30 Mei 2018 kepada PT Teckno Dua Indonesia;

2. Email dari Altitude Maritim–Joe (Joe@altitude-maritime.com) kepada yoyon@tecknodua.com tanggal 24 Mei 2018 dengan subject email Tiger Prosperity/PT Teckno Dua 7000 BATAM Rugao;

3. Tanker Bill of Lading Nomor TP/RUG-01 yang berisi informasi bahwa Shipper dan charterers adalah PT Teckno

Dua dan Owner adalah Greathorse Shipping Limited, commodity yang diangkut yaitu Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil dengan quantity 1.200.000 MT;

4. Packing List tanggal 28 Mei 2018;

5. Scan Lembar Nota Pelayanan Pengeluaran Barang (NPPB);

6. Scan Lembar Pemberitahuan Pabean;

7. Tanker Bill of Lading Nomor TP/RUG-01 yang berisi informasi bahwa Shipper dan charterers adalah PT Teckno Dua dan Owner adalah Greathorse Shipping Limited, commodity yang diangkut yaitu Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil dengan quantity 5.891.556 MT;

8. Rekening Koran tanggal 1 Juni–30 Juni 2018;

9. Tax Invoice dari Global Container Freight (M) Sdn., Bhd. tanggal 30 Mei 2018;

10. Bill Of Lading (combine transport port to port shipment) Nomor 81689N012 dari BSW Marine Pte., Ltd. yang berisi informasi Shipper adalah PT Teckno Dua Indonesia shipped on board date 24 Mei 2018;

11. Email dari yoyon@tecknodua.com kepada Isleeda Ema, Masroha Binti Sukatno tanggal 10 September 2019 dengan subject email RE: Global Container Freigt (M) Sdn., Bhd. …;

12. Quotation tanggal 16 Mei 2018 dari Global Container Freight kepada Teck Guan Holding Sdn., Bhd.;

13. Scan Lembar Nota Pelayanan Pengeluaran Barang (NPPB);

14. Scan Lembar Pemberitahuan Pabean;

15. lembar Pemberitahuan Pemeriksaan Barang;

16. lembar Hasil Pemeriksaan Barang tanggal 24 Mei 2018;

17. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Ekspor;

18. Bukti Transfer internasional dari Rekening Bank Mandiri PT Teckno Dua Indonesia sejumlah US$161.00;

d. Masa Pajak Juni 2018:

1. Tax Invoice Nomor 00021675 dari Global Container Freight (M) Sdn., Bhd. tanggal 8 Juni 2018;

2. Bill Of Lading (combine transport port to port shipment) Nomor 81689N012 dari BSW Marine Pte., Ltd. yang berisi informasi Shipper adalah PT Teckno Dua Indonesia shipped on board date 24 Mei 2018;

3. Email dari Masroha Binti Sukatno tanggal 7 Juni 2018 kepada Yoyon Arifin dengan Subject RE: Sailing Schedule Batam to Shekou dst…;

4. Email dari Yoyon Arifin kepada Isleeda Ema, Masroha Binti Sukatno tanggal 19 September 2019 dengan subject RE: Global Container Freight (M) dst…;

5. Scan Lembar Nota Pelayanan Pengeluaran Barang (NPPB);

6. Scan Lembar Pemberitahuan Pabean;

7. Lembar Pemberitahuan Pemeriksaan Barang;

8. Lembar Hasil Pemeriksaan Barang tanggal 24 Mei 2018;

9. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Ekspor;

10. Bukti Transfer internasional dari Rekening Bank Mandiri PT Teckno Dua Indonesia sejumlah US$55.00 tanggal 22 Juni 2018;

11. Invoice dari Fortune Palm Pte., Ltd. kepada PT Teckno Dua Indonesia Nomor INV 000605 tanggal 12 Juni 2018;

12. Bill of Lading Nomor YMLUS437100032 yang berisi informasi Shipper adalah PT Teckno Dua Indonesia, Shipping Agent Yang Ming Line (India) Pve Ltd. PT Tri Regional Maritim sebagai agent dari Yang Ming Marine Transport Corporation;

13. Trade Confirmation tanggal 5 April 2018 dari Fortune Palm Pte., Ltd. kepada PT Teckno Dua Indonesia dan Kalmart System Sdn., Bhd.;

14. Scan Lembar Nota Pelayanan Pengeluaran Barang (NPPB);

15. Scan Lembar Pemberitahuan Pabean;

16. Bukti Transfer internasional dari Rekening Bank Mandiri PT Teckno Dua Indonesia sejumlah US$506.20 dengan keterangan Payment to Fortune Palm Pte., Ltd.;

17. Debit Note tangal 29 Juni 2018 dari Nippon Marine Co., Ltd. kepada PT Teckno Dua Indonesia sejumlah US$206,915.63

18. 2 (dua) fotokopi Tanker Bill of Lading Nomor SH/RUG-01 yang dibuat oleh Nippon Marine Co., Ltd. yang berisi informasi yaitu Shipper dan charterer adalah PT Teckno Dua Indonesia, dengan vessel MT Sunrise Hope VY 66;

19. Email dari Sherry (sherry@altitude-maritime.com) kepada Yoyon tanggal 25 Juni 2018 dengan subject SUNRISE

HOPE-TECKNO OR NOM–CP 21 MAY 2018 …;

Dimana dalam email tersebut terdapat addendum 1 tanggal 14 Juni 2018 yang merupakan addendum dari persetujuan antara owner dan charterer;

20. Packing List tanggal 26 April 2018;

21. Scan Lembar Nota Pelayanan Pengeluaran Barang (NPPB);

22. Scan Lembar Pemberitahuan Pabean;

23. Rekening Koran Bank Mandiri a.n. PT Teckno Dua Indonesia tanggal 4 Juli 2018;

e. Masa Pajak Agustus 2018:

1. Tax Invoice Nomor 675/18 tanggal 1 Oktober 2018 dari Asiad Enterprise Pte., Ltd. yang berisi informasi yaitu Cargo: RBD Palm Kernel Oil 8,000.120 MT dengan total tagihan US$224.003,26;

2. Tanker Bill of Lading Nomor HYV1814/BTM/RUG-01 tanggal 5 Agustus 2018, Shipper dan charterer adalah PT Teckno Dua Indonesia, owner adalah Hongkong Hyan Shipping Company Ltd. charter dated 22 Juni 2018;

3. Email dari Altitude Maritim–Joe (Joe@altitude-maritime.com) kepada yoyon@tecknodua.com tanggal 22 Juni 2018, Subject DRAGON LUCKY OOS …;

4. Packing List tanggal 5 Agustus 2018;

5. Scan Lembar Nota Pelayanan Pengeluaran Barang (NPPB);

6. Scan Lembar Pemberitahuan Pabean;

7. Bukti Transfer internasional dari Rekening Bank Mandiri PT Teckno Dua Indonesia sejumlah US$30,067.50;

8. Freight Invoice dari Tatsumi Marine tanggal 27 Agustus 2018 Invoice Nomor NO137F yang berisi informasi Messers PT Teckno Dua Indonesia, vessel name Southern Mermaid 1806 Home, quantity 6.501.910;

9. Email dari Altitude Maritim–Joe (Joe@altitude-maritime.com) kepada yoyon@tecknodua.com tanggal 3 Agustus 2018, Subject Southern Mermaid OOS …;

10. Packing list tanggal 24 Agustus 2018 yang berisi informasi Shipper adalah PT Teckno Dua Indonesia, Buyer Sinopharm Fortune Way Company, barang berupa Food Grade Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil, quantity 5.000,066;

11. Scan Lembar Nota Pelayanan Pengeluaran Barang (NPPB);

12. Scan Lembar Pemberitahuan Pabean;

13. Bukti Transfer internasional dari Rekening Bank Mandiri PT Teckno Dua Indonesia sejumlah US$188,555.39;

14. Invoice dari Fortune Palm Pte., Ltd. kepada PT Teckno Dua Indonesia tanggal 2 April 2018, shipment month 1-15 Maret 2018;

15. Trade Confirmation dari Fortune Palm Pte kepada PT Teckno Dua Indonesia tanggal 26 Januari 2018;

16. Bill Of Lading (combine transport port to port shipment) Nomor 81639N020 dari Batamindo BSW Marine Pte., Ltd. yang berisi informasi Shipper adalah PT Teckno Dua Indonesia Consegnee adalah Godrej Consumer Product Limited, date of issued 27 Maret 2018;

17. Scan Lembar Nota Pelayanan Pengeluaran Barang (NPPB);

18. Scan Lembar Pemberitahuan Pabean;

19. Beberapa Bukti Transfer Internasional dari Rekening Bank Mandiri PT Teckno Dua Indonesia;

20. Invoice dari Fortune Palm Pte., Ltd. kepada PT Teckno Dua Indonesia tanggal 4 Mei 2018 shipment month 25-31 Maret 2018, dengan keterangan seller yaitu PT Adhitya Serayakorita, description yaitu total broker commission sejumlah US$2,000.00;

21. Bill Of Lading Nomor LBG/BTH-01 date of issue 1 April 2018 dengan informasi yaitu Shipper PT Adhitya Serayakorita, Consignee PT Teckno Dua Indonesia, Vessel TB Mitra Kencana XI/BG Sumber Kencana XVI, barang yang dikirim berupa Crude palm Kernel Oil, ditandatangani oleh PT Samudera Sarana Karunia sebagai agen;

22. Trade Confirmation, seller PT Adhitya Serayakorita;

f. Masa Pajak September 2018:

1. Trade Invoice dari Tatsumi Marine Co., Ltd. tanggal 12 September 2018, Messers PT Teckno Dua Indonesia Vessel name Southern Dragon 1807 Home, total amount US$294,186.90;

2. Email dari Altitude Maritim–Joe (Joe@altitude-maritime.com) kepada yoyon@tecknodua.com tanggal 9 Agustus 2018, Subject Southern Dragon OOS …;

3. Tatsumi Marine Co., Ltd. Bill of Lading, dengan informasi Tatsumi Marine Co., Ltd. sebagai owner dan PT Teckno Dua Indonesia sebagai charterer, pengiriman barang berupa Refined Bleached Palm Kernel Oil dengan quantity 6.806.230 MT ke port Rugao China, date of issue 12 September 2018;

4. Packing list tanggal 12 September 2018;

5. Scan Lembar Nota Pelayanan Pengeluaran Barang (NPPB);

6. Scan Lembar Pemberitahuan Pabean;

7. Beberapa Bukti Transfer internasional dari rekening Bank Mandiri PT Teckno Dua Indonesia;

8. Invoice dari Fortune Palm Pte., Ltd. tanggal 11 September 2018 shipment date 1-30 September 2018;

9. Bill of Lading Nomor 01/SKI/XI/2018, yang berisi informasi Shipper yaitu PT PP London Sumatra Indonesia Tbk., consignee PT Teckno Dua Indonesia, barang berupa Crude Palm Kernel Oil;

10. Bill of Loading Nomor DMI/BTM-01, sebagai shipper PT Gunung Mas Raya consignee PT Teckno Dua Indonesia, date of issue 8 November 2018;

11. Trade Confirmation Good tanggal 15 Mei 2018 dari Fortune Palm Pte., Ltd. kepada PT PP London Sumatra Indonesia, Tbk or PT Gunung Mas Raya dan kepada PT Teckno Dua Indonesia;

12. Lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang dari Bea Cukai;

13. Lembar Pemberitahuan Pemasukan Barang ke Kawasan Bebas dari tempat Lain Dalam Daerah Pabean;

g. Masa Pajak Oktober 2018:

1. Tax Invoice Asiad Enterprise Pte., Ltd. kepada PT Teckno Dua Indonesia Nomor 675/18 tanggal 1 Oktober 2018;

2. Tanker Bill of Lading Nomor DLV1820-01 chartered date 6 Agustus 2018, as owner Asiad Enterprise Pte., Ltd. as shippers dan charterers PT Teckno Dua Indonesia;

3. Email dari Altitude Maritim–Joe (Joe@altitude-maritime.com) kepada yoyon@tecknodua.com tanggal 7 Agustus 2018 Subject Dragon Lucky Oos/PT Teckno Dua …;

4. Packing List tanggal 29 September 2018;

5. Scan Lembar Nota Pelayanan Pengeluaran Barang (NPPB);

6. Scan Lembar Pemberitahuan Pabean;

7. Bukti Transfer internasional dari Rekening Bank Mandiri PT Teckno Dua Indonesia sejumlah US$30,067.50;

8. Freight Invoice Toreach Marine Pte., Ltd. tanggal 15 Oktober 2018, Invoice Nomor FENG HAI 13/1812/02 vessel MT Feng Hai 13;

9. Tanker Bill of lading Nomor FH13/RUG-01, Toreach Marine Pte., Ltd. as owner, dan PT Teckno Dua Indonesia as shippers dan charterers, ditandatangani as agents PT Sarana Trans Asia;

10. Email dari Altitude Maritim–Joe (Joe@altitude-maritime.com) kepada yoyon@tecknodua.com tanggal 12 September 2018, Subject FENG HAI 13 OOS/TECK GUAN 7,500 Batam …;

11. Packing List tanggal 13 Oktober 2018;

12. Scan Lembar Nota Pelayanan Pengeluaran Barang (NPPB);

13. Scan Lembar Pemberitahuan Pabean;

14. Bukti Transfer internasional dari Rekening Bank Mandiri PT Teckno Dua Indonesia kepada Toreach Marine Pte., Ltd. tanggal 17 Oktober 2018;

h. Masa Pajak November 2018:

1. Tax Invoice Asiad Enterprise Pte., Ltd. kepada PT Teckno Dua Indonesia Nomor 707/18 tanggal 9 November 2018;

2. Tanker Bill of Lading Nomor TA1815/RUG-01, Tiger Ship Nomor 3 as owner, dan PT Teckno Dua Indonesia as shippers dan charterers, charter date 29 Oktober 2018;

3. Email dari Altitude Maritim–Joe (Joe@altitude-maritime.com) kepada yoyon@tecknodua.com tanggal 2 Oktober 2018 Subject HAI YAN OOS/PT Teckno Dua …;

4. Packing list tanggal 28 November 2018;

5. Scan Lembar Nota Pelayanan Pengeluaran Barang (NPPB);

6. Scan Lembar Pemberitahuan Pabean;

7. Bukti Transfer internasional dari Rekening Bank Mandiri PT Teckno Dua Indonesia kepada Asiad Enterprised tanggal 12 November 2018;

i. Masa Pajak Desember 2018:

1. Freight Invoice Nomor GNR-FRE-18020B tanggal 31 Desember 2018;

2. Tanker Bill of Lading Nomor GNR-18020B-2 charter date 20 Desember 2018 antara KSIM Co., Ltd. dan PT Teckno Dua Indonesia as charterer;

3. Email dari Altitude Maritim–Joe (Joe@altitude-maritime.com) kepada yoyon@tecknodua.com tanggal 19 Desember 2018 Subject GOLDEN NORI/TECK GUAN 10.300 …;

4. Packing List tanggal 3 Januari 2019;

5. Tanker Bill of Lading Nomor GNR-18020B-1 charter date 19 Desember 2018 antara KSIM Co., Ltd. dan PT Teckno Dua Indonesia as charterer;

6. Scan Lembar Nota Pelayanan Pengeluaran Barang (NPPB)

7. Scan Lembar Pemberitahuan Pabean;

8. Bukti Transfer internasional dari Rekening Bank Mandiri PT Teckno Dua Indonesia kepada KSIM Co., Ltd. tanggal 7 Januari 2019;

bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen pembuktian yang disampaikan oleh Pemohon Banding. Diketahui bahwa Pemohon Banding tidak memberikan daftar, keterangan dan narasi atas dokumen yang diberikan, dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding terutama dokumen pembuktian berupa Bill of Lading dibuat dalam Bahasa asing dalam hal ini yaitu Bahasa Inggris. Selain itu terdapat beberapa invoice, bill of lading dan bukti transfer yang dimasukkan dalam folder dengan masa yang terlalu jauh berbeda dengan tanggal transaksi, misalnya untuk tanggal invoice atau shipment date atau date of issued dari bill of lading pada bulan Maret 2018 namun dimasukkan dalam folder Masa Pajak Agustus 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut Terbanding tidak dapat melakukan runutan antara transaksi yang satu dengan lainnya, sehingga Terbanding tidak dapat meyakini jenis transaksi secara detail yang dilakukan oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), menjelaskan bahwa Bill of Lading atau konosemen adalah suatu surat yang bertanggal, dalam mana si pengangkut menerangkan, bahwa ia telah menerima barang-barang tersebut untuk diangkutnya ke suatu tempat tujuan tertentu dan menyerahkannya di tempat tersebut kepada seorang tertentu, begitu pula menerangkan dengan syarat-syarat apakah barang-barang itu akan diserahkannya. Terbanding berpendapat bahwa dokumen pengangkutan Bill of Lading bukanlah merupakan perjanjian charter kapal. Semua pelanggan yang menggunakan jasa perusahaan pelayaran dipastikan memiliki dokumen Bill of Lading sebagai salah satu kelengkapan pengangkutan barang melalui kapal. Dengan demikian Terbanding tidak dapat meyakini jenis transaksi secara detail yang dilakukan oleh Pemohon Banding;

8) Atas pendapat Pemohon Banding berikut:

bahwa Pemohon Banding melakukan Transaksi Sewa Kapal dan

Jasa Pelayaran Menggunakan Skema Charter sesuai dengan

Ketentuan Pelayaran yang Berlaku

bahwa perlu Pemohon Banding tegaskan bahwa transaksi antara Pemohon Banding dengan lawan transaksi yang berada di Luar Negeri ialah penyewaan kapal untuk mengangkut barang dari Pemohon Banding menuju tempat pelanggan Pemohon Banding berada. Hal ini dilakukan dengan menyewa kapal secara khusus untuk mengangkut barang-barang milik Pemohon Banding, dengan kata lain transaksi ini merupakan charter;

bahwa adapun jenis Charter yang Pemohon Banding gunakan adalah jenis Voyage Charter yaitu merupakan suatu persetujuan charter antara Pemilik/Pengusaha Kapal dan Pencharter (Charterer)

dimana kapal disewa lengkap dengan Nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) untuk satu kali/lebih pelayaran. Besar charter fee yang Pemohon Banding bayarkan adalah berdasarkan besarnya daya angkut kapal;

bahwa pada jenis charter ini, Pemilik Kapal/Jasa Pelayaran tetap dibayar sewa kapalnya sebagaimana disepakati oleh kedua belah pihak di awal walaupun ruang kapal dipakai seluruhnya atau tidak; bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas terkait penyewaan kapal tersebut, Pemohon Banding secara ketentuan diwajibkan untuk melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 15 sesuai ketentuan yang berlaku karena transaksi yang Pemohon Banding lakukan merupakan jenis transaksi spesifik atas jasa pelayaran. Perlu Pemohon Banding informasikan, bahwa atas freight charges tersebut, Pemohon Banding telah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 15 sehubungan dengan jasa pelayaran; bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka sudah seharusnya Koreksi atas Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 dibatalkan seluruhnya;

Tanggapan Terbanding:

bahwa perlu Terbanding sampaikan perspektif mengenai pengertian dasar sewa dan charter sendiri sebagai berikut:

bahwa menurut H. M. N. Purwosutjipto, dalam bukunya Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pelayaran Laut dan Perairan Darat, Pengertian “carter kapal” itu berbeda dengan “sewa kapal”. Perbedaan itu terletak pada unsur pelautnya. Pada carter kapal disediakan kapal lengkap dengan pelautnya, sedangkan pada sewa kapal itu tanpa pelaut. Jadi, dalam hal sewa kapal, si penyewalah yang mencari pelautnya. Istilah “bare boat charter”, yang sering didengar dari pengusaha–pengusaha kapal Indonesia, berasal dari hukum asing, yang dalam hukum Indonesia dapat disamakan dengan istilah menyewa kapal. Sementara carter kapal diatur dalam Bab VII, Buku III, KUHPER;

Pengertian sewa diatur dalam Bab VII, Buku Ketiga KUH Perdata Pasal 1548 KUH Perdata yang berbunyi:

“Sewa-menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari sesuatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”;

bahwa substansi dari sewa/charter kapal angkutan adalah ketika diberinya hak penuh dari seorang customer/pelanggan untuk menggunakan seluruh fasilitas yang ada dalam suatu kapal angkutan. Dengan kata lain, tidak ada customer/pelanggan lain yang menggunakan fasilitas kapal tersebut. Hal ini tidak dapat diketahui dari keseluruhan bukti atau dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding;

bahwa sedangkan carter kapal dibedakan atas 2 (dua) macam carter yaitu carter kapal berdasarkan waktu, carter kapal berdasarkan perjalanan yang diatur dalam Bab V Buku Kedua KUHD;

bahwa pencharteran kapal pada Pasal 453 KUHD dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Time Charter (charter menurut waktu), adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu (si yang mencharterkan), mengikatkan diri untuk, selama waktu-waktu tertentu, kepada pihak lawannya (si pencharter), dengan maksud untuk memakai kapal tersebut dalam pelayaran dilautan guna keperluan pihak yang terakhir ini, dengan pembayaran suatu harga yang dihitung menurut lamanya waktu;

2. Voyage Charter (charter menurut perjalanan), adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu (si yang mencharterkan) mengikatkan diri untuk menyediakan sebuah kapal tertentu, seluruhnya atau sebagian, kepada pihak lawannya (si pencharter) dengan maksud untuk baginya mengangkut orang-orang atau barang-barang melalui lautan, dalam satu perjalanan atau lebih, dengan pembayaran suatu harga pasti untuk pengangkutan ini;

bahwa dalam prakteknya saat ini yang paling sering digunakan adalah istilah carter kapal, istilah inilah yang digunakan oleh Pemohon Banding dalam transaksi yang dilakukannya;

bahwa namun selama proses pemeriksaan Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti pendukung bahwa transaksi yang dilakukannya adalah benar voyage carter kapal, tidak terdapat bukti merupakan dokumen perjanjian atau kontrak yang dapat memberikan bukti jenis transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding;

bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa dalam proses persidangan pun Pemohon dokumen yang diberikan oleh Pemohon Banding salah satunya adalah Bill of Lading Terbanding berpendapat bahwa dokumen pengangkutan Bill of Lading bukanlah merupakan perjanjian charter kapal. Semua pelanggan yang menggunakan jasa perusahaan pelayaran dipastikan memiliki dokumen Bill of Lading sebagai salah satu kelengkapan pengangkutan barang melalui kapal;

bahwa Pemohon Banding juga tidak memberikan bukti pendukung bahwa benar lawan transaksinya adalah perusahaan pelayaran yang memenuhi ketentuan. Dengan demikian Terbanding tidak dapat meyakini jenis transaksi secara detail yang dilakukan oleh Pemohon Banding;

9) Berdasarkan penjelasan diatas penggunaan Pajak Penghasilan Pasal 15 hanya diberikan atas transaksi Wajib Pajak perusahaan

pelayaran dan/atau penerbangan yang bertempat kedudukan di

luar negeri yang melakukan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

bahwa hal tersebut dipertegas lagi dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ.4/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak yang Bergerak di Bidang Usaha Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri:

Angka:

1. Ketentuan bagi Wajib Pajak Perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996 pada prinsipnya adalah sama dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 181/KMK.04/1995 tanggal 1 Mei 1995. Sebagaimana diketahui, dengan keluarnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 181/KMK.04/1995 dinyatakan tidak berlaku lagi;

2. Wajib Pajak yang dicakup dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996 adalah Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan yang bertempat kedudukan di luar negeri yang melakukan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia;

Maka atas transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding menurut Terbanding merupakan transaksi sewa kapal dengan Perusahaan yang berkedudukan di luar negeri dan bukan BUT sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan atas transaksi tersebut adalah objek Pajak Penghasilan Pasal 26 UU Pajak Penghasilan;

bahwa alasan ketidaksetujuan Pemohon Banding atas koreksi Terbanding pada pokoknya menyatakan:

1. Pemohon Banding merupakan Perusahaan Manufaktur yang Sangat Membutuhkan Jasa Pihak Ketiga dalam Melakukan Pendistribusian/ Pengiriman Pesanan kepada Para Pelanggan bahwa Pemohon Banding merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, industri minyak mentah inti kelapa sawit, industri permunian minyak mentah kelapa sawit dan minyak, mentah inti kelapa sawit dan industri pemisah atau fraksinasi minyak inti kelapa sawit. Produk yang dihasilkan adalah berupa Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil (RBD-PKO),

Palm Kernel Fatty Acid Destilated (PKFAD) dan Palm Kernel Acid Oil (PKAO). Berdasarkan fungsi yang dijalankan, aset yang digunakan, dan risiko usaha yang mungkin timbul, Pemohon Banding diklasifikasikan sebagai Perusahaan Manufaktur;

bahwa dalam proses bisnisnya, Pemohon Banding mendapat pesanan dari pelanggan baik dari pihak yang memiliki hubungan istimewa, maupun pihak ketiga. Untuk memenuhi pesanan pelanggan, Pemohon Banding menggunakan jasa pelayaran untuk melakukan pengangkutan/pengiriman hasil produksi Pemohon Banding, terutama apabila pelanggan berasal dari Luar Negeri;

bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding harus menggunakan jasa pelayaran pihak ketiga dalam hal pengiriman barang karena Pemohon Banding tidak memiliki kapasitas dalam proses pengiriman tersebut. Apabila terdapat pelanggan yang berasal dari Luar Negeri, Pemohon Banding melakukan pendistribusian hasil produksi menggunakan jalur laut, dalam hal ini menggunakan jasa pelayaran dari Luar Negeri;

bahwa hal tersebut dapat dilihat dari freight charges yang terdapat dalam Invoice yang diterbitkan oleh lawan transaksi Pemohon Banding yang merupakan penyedia jasa pelayaran dari Luar Negeri yang telah kami sampaikan selama persidangan. Melalui Invoice tersebut, terdapat informasi seperti Pelabuhan Asal dan Pelabuhan Tujuan, lalu isi muatan dari cargo tersebut yang merupakan hasil produksi Pemohon Banding, serta jumlah isi dari cargo tersebut;

2. Pemohon Banding melakukan Transaksi Sewa Kapal dan Jasa Pelayaran Menggunakan Skema Charter sesuai dengan Ketentuan Pelayaran yang Berlaku bahwa perlu Pemohon Banding tegaskan bahwa transaksi antara Pemohon Banding dengan lawan transaksi yang berada di Luar Negeri ialah penyewaan kapal untuk mengangkut barang dari Pemohon Banding menuju tempat pelanggan Pemohon Banding berada. Hal ini dilakukan dengan menyewa kapal secara khusus untuk mengangkut barang-barang

milik Pemohon Banding, dengan kata lain transaksi ini merupakan charter;

bahwa adapun jenis Charter yang Pemohon Banding gunakan adalah jenis Voyage Charter yaitu merupakan suatu persetujuan charter antara Pemilik/Pengusaha Kapal dan Pencharter (Charterer) dimana kapal disewa lengkap dengan Nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) untuk satu kali/lebih pelayaran. Besar Charter Fee yang Pemohon Banding bayarkan adalah berdasarkan besarnya daya angkut kapal;

bahwa pada jenis charter ini, Pemilik Kapal/Jasa Pelayaran tetap dibayar sewa kapalnya sebagaimana disepakati oleh kedua belah pihak di awal walaupun ruang kapal dipakai seluruhnya atau tidak;

bahwa selama persidangan, Pemohon Banding telah menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

 Freight Invoice

bahwa pada dokumen ini, sebenarnya Terbanding sudah dapat mengetahui bahwa invoice tersebut terkait dengan angkutan laut karena terdapat informasi pada invoice sebagai berikut:

L/port: Batam, Indonesia

D/port: Pelabuhan Negara Konsumen Luar Negeri bahwa yang dengan jelas dapat memberikan informasi bahwa freight invoice tersebut berhubungan dengan pengiriman barang dari Pelabuhan di Batam ke pelabuhan yang dituju di luar negeri, antara lain ke Pelabuhan Rugao, China;

bahwa sebagai informasi, seluruh dokumen Freight Invoice yang diterbitkan oleh pemilik kapal pengangkutan dari Luar Negeri telah Pemohon Banding sampaikan seluruhnya pada persidangan tanggal 7 September 2023. Melalui Freight Invoice tersebut, terdapat informasi seperti Pelabuhan Asal dan Pelabuhan Tujuan, lalu isi muatan dari cargo tersebut yang merupakan hasil produksi Pemohon Banding, serta jumlah isi dari cargo tersebut;

 Tanker Bill of Lading (B/L)

bahwa selain freight invoice di atas, Pemohon Banding juga telah menyampaikan dokumen Tanker Bill of Lading (B/L) merupakan dokumen yang wajib disertakan dalam angkutan laut. B/L ini dengan jelas menyebutkan jenis kapal yang di charter yaitu berupa tanker, pemilik kapal, pembeli/penerima barang serta jenis barang yang akan diangkut secara rinci. Adapun B/L atau disebut juga konosemen (menurut KBBI, merupakan surat muatan kapal) telah diatur lebih lanjut di dalam Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) sebagai berikut:

Pasal 506 KUHD:

”Konosemen adalah surat yang diberi tanggal yang di dalamnya diterangkan oleh pengangkut, bahwa ia telah menerima barang-barang tertentu, dengan maksud untuk mengangkut barang barang ke tempat yang ditunjuk, dan menyerahkannya disana kepada orang yang ditunjuk, demikian pula dengan persyaratan perjanjian yang bagaimana penyerahan itu akan dilakukan”;

bahwa atas ketentuan di atas, segala pengangkutan barang diwajibkan untuk menerbitkan dan menggunakan B/L sebagai bukti kompeten. Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Banding meyakini bahwa Terbanding seharusnya telah mengetahui bahwa invoice serta B/L merupakan dokumen yang terkait dengan angkutan laut;

bahwa selain itu Freight Invoice dan B/L, Pemohon Banding juga dikenakan dan telah melunasi biaya jasa Dermaga dan jasa imbalan bongkar muat oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon Banding telah menyerahkan barang dagangan untuk diangkut ke dalam Kapal pengangkutan;

bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas terkait penyewaan kapal tersebut, Pemohon Banding secara ketentuan diwajibkan untuk melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 15 sesuai ketentuan yang berlaku karena transaksi yang Pemohon Banding lakukan merupakan jenis transaksi spesifik atas jasa pelayaran. Perlu

Pemohon Banding informasikan, bahwa atas freight charges tersebut, Pemohon Banding telah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 15 sehubungan dengan jasa pelayaran;

3. Terbanding telah keliru menggunakan Pasal 26 atas Jasa Pelayaran Asing bahwa berdasarkan risalah pembahasan yang diuraikan oleh Pemeriksa saat proses pemeriksaan, total Koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 terkait Biaya Jasa Pelayanan Luar Negeri adalah sejumlah Rp5.219.462.247,00 yang mana merupakan transaksi dengan Asiad Enterprise Pte., Ltd. dan Toreach Marine Pte., Ltd. yang sudah Pemohon Banding laporkan dalam SPT Pajak Penghasilan Pasal 15;

bahwa menurut Pemohon Banding, Terbanding telah keliru dengan menjadikan Pasal 26 sebagai dasar hukum Koreksi atas Jasa Pelayaran Asing. Pasal 26 UU Pajak Penghasilan tidak mengatur objek pajak atas Jasa Pelayaran Asing;

bahwa Jasa Pelayaran dan Penerbangan Asing telah diatur secara khusus dalam penjelasan Pasal 15 UU Pajak Penghasilan yang menyatakan:

bahwa Penjelasan Pasal 15 UU Pajak Penghasilan:

“Ketentuan ini mengatur tentang Norma Penghitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu, antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah (build, operate, and transfer);

bahwa untuk menghindari kesukaran dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi golongan Wajib Pajak tertentu tersebut, berdasarkan pertimbangan praktis atau sesuai dengan kelaziman pengenaan pajak dalam bidang-bidang usaha tersebut, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus guna menghitung besarnya penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu tersebut”;

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka yang harus digunakan adalah Peraturan/Ketentuan yang ditentukan oleh Menteri Keuangan untuk menghitung besarnya penghasilan atas jasa pelayaran tersebut sebagaimana telah Pemohon Banding terapkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996 dimana Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996 telah menghilangkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf a Keputusan Menteri Keuangan Nomor 181/KMK.04/1995, yaitu menghilangkan frasa sebagai berikut:

“…. yang melakukan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia”;

bahwa dengan penghilangan frasa ini, Pemohon Banding

berpendapat bahwa pengenaan Pajak Penghasilan atas jasa

pelayaran Asing tidak mengharuskan adanya Bentuk Usaha Tetap (BUT)

bahwa penghilangan frasa “…. yang melakukan usaha melalui bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia” justeru memberikan kepastian hukum bahwa Pemohon Banding yang harus menjalankan kewajiban perpajakan Perusahaan Pelayaran Luar Negeri adalah merupakan Subjek Pajak Luar Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Pajak Penghasilan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 32/PJ.4/1996;

bahwa adapun lebih lanjut terkait dengan transaksi tersebut, lawan transaksi Pemohon Banding yaitu Asiad Enterprise Pte., Ltd. dan Toreach Marine Pte., Ltd. adalah perusahaan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dimana apabila dikaitkan dengan Objek Pajak Penghasilan Pasal 26, maka kewajiban perpajakannya ada di pihak lawan transaksi yang merupakan WPLN;

bahwa dengan demikian, Terbanding telah melakukan kesalahan dalam mengambil dasar hukum yang digunakan dalam melakukan koreksi. Dimana seharusnya Terbanding mengacu kepada dasar hukum sebagaimana tersebut di atas yaitu Pasal 15 UU Pajak Penghasilan dan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996. Selain itu, dalam hal transaksi ini merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 26, maka COR dapat digunakan untuk mengenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 sejumlah 0%;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil para pihak tersebut di atas, Pengadilan Pajak berpendapat sengketa ini terkait dengan pembuktian dan yuridis, khususnya apakah transaksi Pemohon Banding yang dikoreksi oleh Terbanding merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 atau Pajak Penghasilan Pasal 15;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU Pajak Penghasilan):

Pasal 15:

Norma Penghitungan Khusus untuk menghitung penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3) ditetapkan Menteri Keuangan

Penjelasan:

Ketentuan ini mengatur tentang Norma Penghitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu, antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah (build, operate, and transfer).

Untuk menghindari kesukaran dalam menghitung besamya Penghasilan Kena Pajak bagi golongan Wajib Pajak tertentu tersebut, berdasarkan pertimbangan praktis atau sesuai dengan kelaziman pengenaan pajak dalam bidang-bidang usaha tersebut, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus.

Pasal 26 ayat (1):

Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh

tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sejumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:

a. dividen;

b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;

c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;

e. hadiah dan penghargaan;

f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;

g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau h. keuntungan karena pembebasan utang.

Pasal 26 ayat (4):

Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sejumlah 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri Pasal 1:

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan peredaran bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan luar negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.

Pasal 2 ayat (1):

Penghasilan neto bagi Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri ditetapkan sejumlah 6% (enam persen) dari peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 2 ayat (2):

Besarnya Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri adalah sejumlah 2,64% (dua koma enam puluh empat persen) dari peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3:

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat dasar koreksi Terbanding pada pokoknya disebabkan lawan transaksi Pemohon Banding atas sewa kapal kepada perusahaan Jasa Pelayaran Luar Negeri yang tidak berstatus Bentuk Usaha Tetap sehingga transaksi Pemohon Banding dianggap sebagai Objek Pajak Penghasilan Pasal 26;

bahwa Pemohon Banding berpendapat transaksi tersebut merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 15 dan sudah dilaporkan oleh Pemohon Banding; bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan bukti pendukung sebagaimana daftar di bawah ini dimana fotokopi dokumen tersebut telah diketahui oleh Terbanding sebagaimana tercantum dalam penjelasan tertulis Terbanding yaitu:

1. Tax Invoice Asiad Enterprise Pte., Ltd. kepada PT Teckno Dua Indonesia Nomor 675/18 tanggal 1 Oktober 2018;

2. Tanker Bill of Lading Nomor DLV1820-01 chartered date 6 Agustus 2018, as owner Asiad Enterprise Pte., Ltd. as shippers dan charterers PT Teckno Dua Indonesia;

3. Email dari Altitude Maritim–Joe (Joe@altitude-maritime.com) kepada yoyon@tecknodua.com tanggal 7 Agustus 2018 Subject Dragon Lucky Oos/PT Teckno Dua …;

4. Packing List tanggal 29 September 2018;

5. Scan Lembar Nota Pelayanan Pengeluaran Barang (NPPB);

6. Scan Lembar Pemberitahuan Pabean;

7. Bukti Transfer internasional dari Rekening Bank Mandiri PT Teckno Dua Indonesia sejumlah US$30,067.50;

8. Freight Invoice Toreach Marine Pte., Ltd. tanggal 15 Oktober 2018, Invoice Nomor FENG HAI 13/1812/02 vessel MT Feng Hai 13;

9. Tanker Bill of lading Nomor FH13/RUG-01, Toreach Marine Pte., Ltd. as owner, dan PT Teckno Dua Indonesia as shippers dan charterers, ditandatangani as agents PT Sarana Trans Asia;

10. Email dari Altitude Maritim–Joe (Joe@altitude-maritime.com) kepada yoyon@tecknodua.com tanggal 12 September 2018, Subject FENG HAI 13 OOS/TECK GUAN 7,500 Batam …;

11. Packing List tanggal 13 Oktober 2018;

12. Scan Lembar Nota Pelayanan Pengeluaran Barang (NPPB);

13. Scan Lembar Pemberitahuan Pabean;

14. Bukti Transfer internasional dari Rekening Bank Mandiri PT Teckno Dua Indonesia kepada Toreach Marine Pte., Ltd. tanggal 17 Oktober 2018;

bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas Pengadilan Pajak berpendapat terbukti transaksi yang dilakukan Pemohon Banding merupakan pengangkutan barang kepada pihak perusahaan pelayaran luar negeri yaitu Asiad Enterprise Pte., Ltd. dan Toreach Marine Pte., Ltd. yang merupakan perusahaan pelayaran yang berkedudukan di luar negeri;

bahwa berdasarkan Pasal 15 UU Pajak Penghasilan beserta penjelasannya telah ditentukan untuk menghitung penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu seperti perusahaan pelayaran internasional dihitung dengan Norma Penghitungan Khusus yang pengaturannya ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya Menteri Keuangan telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan atau Penerbangan Luar Negeri, yang butir- butir ketentuannya telah dikutip sebelumnya dalam Putusan ini;

bahwa Terbanding mendalilkan transaksi Pemohon Banding merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 karena transaksi tidak dilakukan kepada

Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebagaimana dimaksud dalam butir 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ.4/1996 tanggal 29 Agustus 1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak yang Bergerak di Bidang Usaha Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri dan transaksi Pemohon Banding kepada perusahaan pelayaran dianggap sebagai transaksi sewa kapal (sewa sehubungan dengan penggunaan harta) yang merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 26;

bahwa Butir 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ.4/1996 tanggal 29 Agustus 1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak yang Bergerak di Bidang Usaha Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri sebagaimana berikut:

“Wajib Pajak yang dicakup dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996 adalah Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan yang bertempat kedudukan di luar negeri yang melakukan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia”;

bahwa terhadap dalil Terbanding tersebut di atas Pengadilan Pajak memberikan pendapat hukum sebagai berikut:

1. Pengaturan perpajakan terhadap perusahaan pelayaran internasional/luar negeri baik di dalam Pasal 15 UU Pajak Penghasilan dan Penjelasannya maupun peraturan pelaksanaannya berupa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996, tidak terdapat persyaratan yang menentukan perusahaan pelayaran luar negeri dimaksud harus berstatus sebagai Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) saja agar dapat menerapkan Norma Penghitungan Khusus;

bahwa di dalam Pasal 15 UU Pajak Penghasilan menyebutkan, “Norma penghitungan khusus untuk menghitung penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3) ditetapkan Menteri Keuangan.” Ketentuan Pasal 16 UU Pajak Penghasilan mengatur mengenai penentuan Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam negeri (Pasal 16 ayat (1) dan bagi Wajib Pajak Luar Negeri baik BUT maupun Wajib Pajak Luar Negeri Lainnya

(Pasal 16 ayat 3). Di dalam memori Penjelasan Pasal 16 UU Pajak Penghasilan disebutkan bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, cara penghitungan Penghasilan Kena Pajak nya pada dasarnya sama dengan cara penghitungan Penghasilan Kena Pajak Badan Dalam Negeri.” Dengan demikian dapat disimpulkan penyebutan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) UU Pajak Penghasilan dalam rumusan Pasal 15 UU Pajak Penghasilan sama sekali tidak ada kaitan dan tidak ada hubungannya dengan persyaratan Wajib Pajak BUT untuk perusahaan pelayaran luar negeri dalam penerapan Norma Penghitungan Khusus. Demikian pula halnya dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 15 UU Pajak Penghasilan tidak menyebut mengenai persyaratan status BUT bagi Perusahaan Pelayaran atau Penerbangan Luar Negeri;

2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ.4/1996 tanggal 29 Agustus 1996 di atas merupakan petunjuk teknis dari pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996 mengenai penerapan Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto untuk Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan atau penerbangan yang bertempat kedudukan di luar negeri (Wajib Pajak Luar Negeri), sesuai ketentuan Pasal 15 UU Pajak Penghasilan;

3. Frasa “Wajib Pajak yang dicakup dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996” yang ada dalam butir 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ.4/1996, hendaknya dimaknai bahwa perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri dimaksud mencakup baik Wajib Pajak yang tidak berbentuk BUT maupun berbentuk Bentuk Usaha Tetap. Pemaknaan sedemikian ini akan mempertegas dan menjadi selaras dengan maksud Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996 yaitu persyaratan pokok pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 15 adalah sepanjang penghasilan tersebut diterima atau diperoleh Wajib Pajak

Perusahaan Pelayaran Luar Negeri dari pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. SE a quo isinya tidak boleh menyimpang/bertentangan dari maksud Pasal 15 UU Pajak Penghasilan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996;

4. Selain pandangan hukum di atas, Pengadilan Pajak berpendapat kedudukan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ.4/1996 tidak termasuk sabagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ.4/1996 dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Penerapan mengenai Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto untuk Wajib Pajak perusahaan pelayaran luar negeri dilakukan sesuai ketentuan dalam Pasal 15 UU Pajak Penghasilan beserta Penjelasannya dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996;

5. Selanjutnya dalil Terbanding mengenai Pajak Penghasilan Pasal 26 atas sewa kapal kepada Wajib Pajak selain BUT, Pengadilan Pajak berpendapat sebagaimana bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pemohon Banding tersebut di atas, telah terbukti transaksi Pemohon Banding dilakukan kepada pihak perusahaan pelayaran di luar negeri. Selanjutnya Pengadilan Pajak juga telah memberikan pendapat hukum mengenai Objek Pajak Penghasilan Pasal 15 yaitu sepanjang penghasilan tersebut diterima atau diperoleh Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Luar Negeri dari pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri dengan tanpa harus dikaitkan dengan ada tidaknya BUT. Dengan demikian menurut Pengadilan Pajak, sesuai asas perundang-undangan lex specialis derogate legi generali (ketentuan khusus mengesampingkan yang umum), sepanjang jenis

peristiwa hukumnya merupakan kegiatan jasa pengangkutan orang dan atau barang serta status lawan transaksinya adalah perusahaan pelayaran luar negeri, maka hal itu merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 15 yang menggunakan norma penghitungan khusus dan bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 26;

bahwa berdasarkan pemeriksaan fakta melalui bukti dokumen Pemohon Banding di atas, Pengadilan Pajak meyakini transaksi Pemohon Banding adalah melakukan jasa pengangkutan barang yang dilakukan oleh perusahaan pelayaran asing (luar negeri), sehingga merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 15;

bahwa oleh karena itu Pengadilan Pajak berpendapat bahwa atas Koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2018 sejumlah Rp5.219.462.247,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa dalil, argumentasi dan bukti lainnya dari para pihak telah dipertimbangkan namun dianggap tidak cukup relevan dalam putusan ini; bahwa Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

bahwa menurut Memori Penjelasan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Nilai Koreksi Nilai Koreksi

Nilai KoreksiTidak Dapat No Pos yang DikoreksiDipertahankan (Rp)Dipertahankan (Rp) (Rp)

Koreksi Objek

1 Pajak Penghasilan5.219.462.247,000,00 5.219.462.247,00

Pasal 26

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

DPP Pajak Penghasilan Pasal 26:

Menurut TerbandingRp6.607.628.263,00 Koreksi tidak dapat dipertahankan Pengadilan Pajak Rp5.219.462.247,00 Menurut Pengadilan PajakRp1.388.166.016,00

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

M E N G A D I L I

Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirekturJenderalPajakNomorKEP- 00030/KEB/PJ/WPJ.34/2023 tanggal 6 Maret 2023 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2018 Nomor 00009/204/18/217/22 tanggal 14 Maret 2022, atas nama PT TECKNO DUA INDONESIA, NPWP 03.•••.•••.•- •••.000, beralamat sesuai keputusan di Jalan Raya Pelabuhan CPO Kabil Nongsa Kota, Kota Batam Kepulauan Riau, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh Mohammad Alwi, S.E., S.H., Ak., sebagai Hakim Ketua, Adriana Dwi Hardjanti, S.H., M.Ec. dan Ferdy Alfonsus Sihotang, S.H., M.Si., M.Hum. masing- masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Farchan Ilyas, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 September 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Arief Kurniadi, Ak., S.H. sebagai Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding.

Hakim-Hakim Anggota:Hakim Ketua Majelis, ttd.ttd.

Adriana Dwi Hardjanti, S.H., M.Ec.Mohammad Alwi, S.E., S.H., Ak.

ttd.

Ferdy Alfonsus Sihotang, S.H., M.Si., M.Hum.

Panitera Pengganti, ttd.

Arief Kurniadi, Ak., S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Wakil Panitera

Abdul Azis Hady, S.Kom., S.H.

NIP 19710225 199201 1 002