PUT-002551.11/2025/PP/M.XIVA Tahun 2026

PUTUSAN

Nomor PUT-002551.11/2025/PP/M.XIVA Tahun 2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa secara elektronik melalui e-TaxCourt mengenai Banding terhadapKeputusanDirekturJenderalPajakNomorKEP- 00231/KEB/PJ/WPJ.24/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak April 2019 Nomor 00003/202/19/642/24 tanggal 31 Januari 2024, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 002551.11/2025/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT Madsumaya Indo Seafood, NPWP 01.941.737.7-641.000, beralamat di Jalan KIG Raya Selatan Kavling C-8 Nomor 15 Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, yang diwakili oleh Jemmy Wahani, jabatan: Direktur Utama, (madsumayadesign@gmail.com);

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

Direktur Jenderal Pajak, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama / NIP: Linawati / 19760419 199703 2 001, Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Jawa Timur II,

2. Nama / NIP: Chris Adi Kusuma /

19761228 199903 1 004,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Jawa Timur II,

3. Nama / NIP: Samsul Arifin / 19841204 200412 1 002, Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Jawa Timur II, berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-12325/WPJ.24/2025 tanggal 25 November 2025,

Sebagai Derwrit.

Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak 937.542 262 5.394 249.064

PPh Pasal 22 terutang 2.343.851 24.627.385

Kredit Pajak a. PPh Ditanggung Pemerintan - - bd. Setoran Masa 2 343.851 2.343.851 c. STP (pekok kurang bayar) - - d Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak ..... - - e. Yang Tebusan yang telah dibayar - - t PPH Final atas pengungkapan Harta Bersih yang dibayar - -

9. Lain-lain - - h Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak - - - i Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan 2.343.851 2.343.851 (at+b+rord+er+f+aga+th)

Pajak yang tidak/kurang dibayar (2 - 3 1) - 22.283.534!

Sanksi Administrasi :

a Bunga Pasal 13 (2) KUP -— 9.733.448 b. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf b KUP - -

Cc. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf d KUP -— - a. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP - - e. Jumlah Sanksi Administrasi (a + b + cr d) = 9.733.448 in PPh yane masih harus dibayar @+5.e) UU A 32 016.952

PT Madsumaya Indo Seafood

Menimbang bahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut, Pemohon

Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 022/PERS- MMY/IV/2024 tanggal 23 April 2024, dengan perhitungan sebagai berikut: 7 Menurut | Koreksi yang

Ne. Uraian | Wajib Pajak — _ ; | diajukan

Fiskus (Rp.)

: (Rp) keberatan (Rp.)

"1 Objek PPh Pasal 2? “ 037.542.262 5.394.249064 4456 706.802

:2 | PPh Pasal 22 Terutang ‘ 2.343.851 24.627.385 22283532

3 Kredit Pajak | 2343851 2.343.881 oa

"4 PPh Pasal 22 Kurangilebih) Dibayar | O° 22.283.534 22.283.534

S5 Bunga Pasal 13 ayat 2 KUP , O° 9.733.448 __ 9.733.448 “6 PPhyangmasihharusdibayar sti 32.016.982 32.016.982

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-00231/KEB/PJ/WPJ.24/2024 tanggal 24 Desember 2024 memutuskan mengabulkan sebagian, dengan perhitungan sebagai berikut:

CP rape. add Bora 1411 St Lantas Pt STR ATA oe ee ee ee woe eet

Leeteidaataeta 1 . , ‘

. Beacrtavtlia | ' ma 1 Selasta ati :

LIngaizari . (bi kaat.atayai : . :

tiv ye) : tips) :

° VISbs :

ad Dasar Perperioa Pajak PA GA FA Gio S4 Sa 5.33 A2

Nara Ie: tua sik: Tu bb. yanks Pe: phiasilam (Ph) SA gat MS ata den: oy $53 naa erkitan an

«. Kredit Pajak 7 Bis Sail ts 2 BARA k ipemsas Masa Pajak rT ompensist Masa Pajak a ‘us u sebelumnya _. 0 bye. PPh Kaarzaarap f (I-cloita} AA AA pai 3300.4 b 2 i Bara NN an . _.

tT. Sanksi Adininistrusi GTA AA pb te ee . fecal Gir il ew. Jumlah PPI yang asih 349] base > bint tt bers be hiatus 4 (lcbut) dibayar ae Ka oan 7 a ; — aa

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Keputusan Keberatan a quo sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 028/KEU-MMY/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025 (cap harian pos tanggal 17 Maret 2025);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 028/KEU-MMY/III/2025 tanggal 10 Maret 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

PT Madsumaya Indo Seafood

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

Mn Ne Menurut | — Koreksi yang

No. Urajan | Keputusan | Pemohon ; diajukan

Keberatan (Rp.) Banding (Rp.) Banding (Rp.)

'1 | Qbjek PPh Pasal2? “ § 339.424 670 — 0 5.339.424.670”

' 2 | PPh Pasat 22 Terutang 0 "34°353.263 - O° 24.353.263

3 Kredit Pajak Hn | | "2.343.851 — 2.343.851 ' | o'

“4 PPh Pasal 22 kurang (Lebih) | 22.009.412 Oo 22.009.412

Dibayar “S Bunga Pasal 13 ayat 2 KUP ; 9.613.711 Do 9.613.711

”6 —| PPh yang masih harus dibayar | 31.623.123 _ Oo 31.623.123 bahwa alasan yang mendasari banding atas koreksi yang diajukan banding tersebut di atas adalah sebagai berikut:

bahwa pembelian bahan baku untuk keperluan ekspor yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah transaksi kepada pihak ketiga yang terdiri dari transaksi diatas Rp20.000.000 dan transaksi dibawah Rp20.000.000;

bahwa objek PPh Pasal 22 yang dilakukan pemotongan PPh Pasal 22 oleh Pemohon Banding adalah transaksi yang diatas Rp20.000.000. Hal ini sesuai dengan Ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf e angka 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 (Perubahan Keempat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010), Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2015, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, dalam Pasal 2 ayat 1 huruf f disebutkan bahwa:

PT Madsumaya Indo Seafood

"Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai"

bahwa berdasarkan pasal 3 ayat 1 huruf e angka 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017, yang bukan merupakan PPh Pasal 22 adalah:

"Pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf yang jumlahnya paling banyak Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dalam satu masa pajak”

bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, transaksi pembelian dibawah Rp20.000.000 adalah bukan objek PPh Pasal 22. Dengan demikian selisih temuan Objek PPh Pasal 22 sebesar Rp5.339.424.670 dan PPh yang masih harus dibayar sebesar Rp31.623.123 mohon untuk dibatalkan;

Perhitungan Pajak Penghasilan yang Harus Dibayar

bahwa berdasarkan keseluruhan uraian penjelasan koreksi PPh Pasal 22 diatas, berikut ini Pemohon Banding sandingkan perhitungan PPh 22 menurut permohonan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP- 00231/KEB/PJ/WPJ.24/2024 tanggal 24 Desember 2024 yang diterima pada tanggal 26 Desember 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Nomor 00003/202/19/642/24 tanggal 31 Januari 2024 Masa Pajak April 2019. Sehingga perhitungan PPh Pasal 22 Masa Pajak April 2019 menurut Pemohon Banding adalah:

PT Madsumaya Indo Seafood

: Uraian cfm WP cfm SKPKB Selisih “1 Objek PPh Pasal 22 — 937542262 5.139.424.670 4.401.882.408 “2 PPh Pagat 22 Terutang “2.343.851 24353263 22009412

: 3 Kredit Pajak D0 2343851 2.343.851 Oo.

4 PPh Pasal 22 Kurang (Lebih) Dibayar Oo 22.009.412” 22.009.412

”5 Bunga Pasa! 13 ayat 2 KUP Ka Oo 9.613.711 9.613.711

”6 PPh yang masih harus dibayar ; 0 31623123 -31.623.123 bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka:

a. jumlah pajak yang terutang menurut surat ketetapan pajak sebesar: Rp31.623.123;

b. jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Pemohon Banding sebesar: Rp0;

c. jumlah yang telah dilunasi sebesar Rp32.016.982 tanggal 28/02/2024 pada bank persepsi BCA dengan NTPN F25B25BATPTCHCTQ;

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S-00040/SUB/WPJ.24/2025 tanggal 23 Mei 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dasar Hukum

1. Pasal 1 angka 11, angka 12, angka 16, angka 22, dan angka 25, Pasal 4 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf c dan ayat (2), Pasal 28 ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dan ayat (3a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Pasal 1, Pasal 4 ayat (1) huruf a, serta Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

PT Madsumaya Indo Seafood

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Pasal 6 ayat (1) serta Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK- 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan;

4. Pasal 2 ayat (1) huruf f serta Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 6 Peraturan Menteri Keuangan nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain;

Data dan Fakta

a. Profil Pemohon Banding bahwa Pemohon Banding terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik pada tanggal 9 April 2007 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 23 Desember 2003 dengan KLU-10293 Industri Pembekuan Biota Air Lainnya. Pemohon Banding berlokasi di Jl. KIG Raya Selatan KAV. C-8 no.15 Kebomas Kab. Gresik, Jawa Timur;

b. Gambaran Kegiatan Usaha Pemohon Banding bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor LAP- 30/RIKSIS/KPP.2410/2024 tanggal 19 Januari 2024, diketahui:

1) bahwa Pemohon Banding bergerak di bidang usaha dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Industri Pembekuan Biota Air Lainnya (10293). Lokasi usaha beralamat di Jl. KIG Raya Selatan KAV. C-8 no. 15 Kebomas Kab. Gresik Jawa Timur;

2) bahwa Badan Hukum Pemohon Banding didirikan pada tanggal 26 Mei 2000 berdasarkan Akta Notaris Nomor 28 oleh Akta Notaris Raden Fanny Indrayani, SH.;

PT Madsumaya Indo Seafood

3) bahwa Daftar Pemegang Saham Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

no) Nama & NIIvo Paspo

1 JERMY WYAHANI S PERUMAHAN BANJARSARI | OF 687.258 7-542 000 as.oco.voo| 0,35

3529111102740022 BLOK BLOCK C2 NO 21

! BANJARSAR: CERME,

GRESIK JAWA TIMUR

2 IMARTAEN MONINGKA, SH Jul PRADAK KALIKENDAL RT | 96.692.781.5-618 900 7.465 000.000) 74.65

7371092505609064 095 Rv 001 PRADAH

KALIKENDAL, DUKUH

PAKIS, SURABAYA, JAWA

13 ALBERT VINCENTIUS —JL PRADAN KALIKENDAL RT! 76 199 995 2-618, 000 2,506,000,000 | 25

MONINSKA f 1 905 HW 091 PRADAH

737 109° 902950004 | KALIKEN GAL. DUKUH

PAKIS, SURABAYA, JAA

4) Daftar Pengurus Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

Nol Nama & NIK/No, Paspor “Alamat Jabatan

T SUSAN TANGKUKEI $ Ji BELGENVILLE BLOK C KO 495.564.1095. 8-805.000 KOMISARIS

FST OSS UTET OOT 33 MASALE, PANAKUKKANG.

KOTA MAKASSAR SULAWESI

SELATAN

5 ATBERT VINSENTIUS [cL PRADAH KATIKENDAL AT 005! 76.199.995.2-678.000 DIREKTUR

MONINGKA, ! RW 901 PRADAM KALIKENDAL }

T37 191902460001 DUKUH PAKIS, SURABAYA,

JANYA TIMUR

3 IMASTHIN MONINSKA SH (Jt FRADAH KALIKENDAL AT 005 16.692.781. 5-618.000 KOMISARIS UTAMA

1 737 1142593B00004 RW 001 PRADAH KALIKENDAL.

DUKUH PAKIS, SURABAYA.

JAWA TIMUR

4 JEM MEY WAhANI / "PERUMAHAN BANJARSARI OF 887.256.7-642.000 DIREKTUR UTAMA 2525 441110274302? BLOK BLOK C2 ND 2t

BANJARSARI, CERME, GRESIK,

JAWA TIMUR c. Penjelasan Koreksi Terbanding

1) Koreksi Terbanding Dalam Proses Pemeriksaan a) bahwa pada proses pemeriksaan, diketahui secara keseluruhan Terbanding melakukan koreksi Nilai Objek PPh Pasal 22 sebesar Rp42.453.557.517 untuk Masa Pajak Januari 2019 s.d Desember 2019 yang bersumber dari Pembelian dalam Laporan Keuangan dan SPT PPh Badan;

b) bahwa dalam proses pemeriksaan, koreksi awal Terbanding terkait Objek PPh Pasal 22 adalah sebagai berikut:

PT Madsumaya Indo Seafood

Ho Uraian Ref SPT WP po oa Rp Rp

[ 1 (Pembelian Badan Usaha IndustrEkspanir| | 8 670 348 721 51 123 906 238 42 A53 557 517

2 Penjualan Barang yang tergolong Sangat

Mewah

3. IPembelian Sarang Oleh

Bendaharawan/Badan Tertentu Yang

4. Idilai Impor Bank Devisa ' Ditien Bea dan

Cukai ") a API b Man API

Hasil Lelang (Ditjen Bea dan Cuka a a CS

Penjualan Migas Oleh Pertamina : Badan

Usaha selain Pertamina a SPBU'Agen/'Penyalur {Final} b Pihak lain (Tidak Final

ERA MEA PENGEN MEA

Ekuadisasi Objok PPh Sasal 22 dengan Pembebanan Biaya dalam Laporan Keuangan :

Objek Pajak menstut Pee usa

Pos-Pos Laporan Rugi Laba

1 Pembelian RP $1 123.006.238

Jumlah Objek Pajak nenutut Pemenksa Rp 51.123,206,238

Po3-P03 Neraza Rp -

Onjek dan masa sebeturnnye Rp -

Dipetong/dsatard.lapo:kan Masa belkutnya Rp -

Diperhitungkan sebugu cok PPn Pernotongan iain Re -

DO haporkan ci RPP tain Re -

Onjer Pajak Menurut SPT YP (Pusat) Rp 8.970.248.721

Karenei Objek Pajak Rp 42 459557 517

Penjelasan:

+ Bercasekan hasi pengujan terdapat objek PPn Pasal 22 yang belLm diakukan pernungutan oten 1Vajib Pajak

Dasa Nun - - Pasal 27 UV PPenstatd US No 6 Taun 2023

- pasa 1Z ayat B) UU KLP stata UL No.6 Tahun 2024

- Daan Koreks: pemakan payas yang tercantum dulam SPMP

Bercasarkan nasa pengu, ar. te-dapat objek PPh Pasal 22 yang betum Gdakukan pemungutan clan Was Pajak

Dasar hukum - Pasa 22 UU PPNS. GLA. UJ N5.6 Tama 2012

- Pasal 12 ayat 13: LU KUP statd LU Ko Tanun 2073

Menurut SP Memurut Pemeriksa Selisih

Jumlah Oryek Pajak dengan Tarif 0.26% 8.670.348.721 8.670 348721 -

Jumlah Ocjek Pajak dengan Tarif 0.6% - 42 4953.5357F.517 42 453.557.517

Jumlah Ojek Pajak 8.570.348.721 §1.123.906.238 32 459.557.517 c) bahwa Koreksi Objek PPh Pasal 22 per Masa Pajak adalah sebagai berikut:

10.253) (GO. 5%)

[a Na Ea eee Na

De [eee CT ME EN es an ea

De ee EGA Ea

[efi an Ne NE aa Ne ae Na ana NG

2 jessesser EPA TEP BGS Pe pees me eee

Jot fesrenee Pest eeecef ae raseas oo oo 23 ee d) bahwa Koreksi atas Objek PPh Pasal 22 berasal dari Pembelian yang belum dilakukan pemungutan oleh Pemohon Banding;

e) bahwa kemudian Pemohon Banding melakukan tanggapan terkait koreksi Objek PPh Pasal 22 pada SPHP;

f) bahwa Pendapat Terbanding dalam Pembahasan Akhir bahwa dengan mempertimbangkan bukti-bukti, perhitungan dan penjelasan Pemohon Banding, Terbanding tidak dapat menerima alasan Pemohon Banding dengan uraian sebagai berikut:

PT Madsumaya Indo Seafood

Terkait Koreksi Objek PPh Pasal 22 Masa Pajak April 2019 Sebesar Rp4.456.706.802, Terbanding tidak setuju dengan pendapat Pemohon Banding di pembahasan akhir;

2) Penelitian Terbanding Dalam Proses Keberatan a) bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan melalui surat nomor 022/PERS-MMY/IV/2024 tanggal 23 April 2024;

b) bahwa dalam proses keberatan Terbanding mengirimkan surat permintaan peminjaman buku, catatan, data dan informasi melalui surat nomor S-2257/PJ/WPJ.24/2024 tanggal 12 September 2024 dan surat nomor S-2460/PJ/WPJ.24/2024 tanggal 9 Oktober 2024;

c) bahwa data yang diperlihatkan dan dipinjamkan untuk memproses keberatan meliputi:

i. Company Profile Wajib Pajak;

ii. Rekapitulasi Pembelian tahun Pajak 2019;

iii. Bukti Invoice Pembelian Tahun Pajak 2019;

Data yang dipinjamkan dipenuhi sebagian oleh Pemohon Banding;

d) bahwa terhadap Pemohon Banding telah disampaikan Panggilan Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan dengan Pemohon Banding melalui surat nomor Panggilan Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan nomor S-2458/PJ/WPJ.24/2024 tanggal 9 Oktober 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan nomor BA-139/WPJ.246/2024 tanggal 17 Oktober 2024;

e) bahwa telah dilakukan Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan dengan Tim Pemeriksa melalui Surat nomor Surat nomor UND-147/WPJ.24/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang dituangkan

PT Madsumaya Indo Seafood

dalam Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan nomor BA- 107/WPJ.246/2024 tanggal 21 Agustus 2024;

f) bahwa menurut Terbanding (pemeriksa), koreksi atas Objek PPh Pasal 22 Masa Pajak April 2019 sebesar Rp4.456.706.802 adalah koreksi dari nilai Pembelian yang datanya bersumber dari SPT Tahunan dan Laporan Keuangan Pemohon Banding;

g) bahwa terkait dengan hal tersebut, Terbanding (Tim Peneliti Keberatan) telah melakukan penelitian dengan hasil sebagai berikut:

Terkait Koreksi Objek PPh Pasal 22 Masa Pajak Januari - Desember 2019 sebesar Rp42.453.557.517 dengan nilai PPh Pasal 22 yang kurang dibayar sebesar Rp212.267.787

i. bahwa Terbanding (Pemeriksa) melakukan pengujian dokumen sumber dengan teknik ekualisasi Objek PPh Pasal 22 yang dilaporkan dalam SPT dengan pos-pos biaya dan pos-pos neraca, penelusuran angka-angka, dan pengujian keabsahan dokumen;

bahwa berdasarkan hasil pengujian atas Pembelian yang dilakukan Badan Usaha Industri/Eksportir yang menjadi Objek PPh Pasal 22, Tim Pemeriksa berpendapat bahwa terdapat Objek PPh Pasal 22 yang belum dilakukan pemotongan oleh Pemohon Banding dengan perhitungan sebagai berikut:

[i estas ra, | seers] ema eee

Fa SS K Ao No

Senba as Barang Das na an an an

Boa ASI

[pfs sg aa ag

3 [Fenj-sear gas Dac Semarrica Basa

3 SSS Agar Senya.i Sa

Lt — cak an. ices — cal!

PT Madsumaya Indo Seafood

bahwa berdasarkan perhitungan di atas diketahui bahwa terdapat transaksi yang menjadi koreksi Objek PPh Pasal 22 dengan total Objek PPh Pasal 22 sebesar Rp42.453.557.517 untuk Masa Pajak Januari 2019 s.d Desember 2019;

ii. bahwa atas koreksi Objek PPh Pasal 22 tersebut, Terbanding (Pemeriksa) melakukan perhitungan PPh Pasal 22 terutang dengan perhitungan sebagai berikut:

iii. bahwa DPP PPh Pasal 22 Masa Pajak Januari - Desember 2019 menurut pemeriksa sebesar Rp51.123.906.238 dengan nilai PPh Pasal 22 terutang sebesar Rp233.943.629 dengan rincian sebagai berikut:

iv. bahwa terdapat Kredit Pajak PPh Pasal 22 (setoran masa SPT

PPh 22) Masa Pajak Januari - Desember 2019 sebesar Rp21.675.842, sehingga PPh Pasal 22 Kurang Bayar sebesar Rp212.267.787 dengan rincian sebagai berikut:

Dor 22 Tentang K-edi: Sajak Sph 2z Ki anc Bayar

Presse Ot a]

EE 8 Se

PT Madsumaya Indo Seafood

v. bahwa atas koreksi tersebut di atas, Pemohon Banding mengajukan keberatan atas nilai koreksi Objek PPh Pasal 22 dengan alasan bahwa terdapat pembelian dibawah Rp20.000.000 yang bukan merupakan Objek PPh Pasal 22;

vi. bahwa berdasarkan pasal 3 ayat 1 huruf e angka 6 Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017, disebutkan bahwa yang bukan merupakan objek PPh Pasal 22 adalah "Pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf i yang jumlahnya paling banyak Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dalam satu masa pajak;"

vii. bahwa atas sengketa di atas, merupakan sengketa pembuktian di mana Terbanding (Pemeriksa) melakukan koreksi atas DPP PPh Pasal 22 berdasarkan Pembelian yang terdapat dalam SPT Tahunan;

bahwa dalam proses keberatan, Pemohon Banding menyerahkan dokumen berupa Rekapitulasi Pembelian per bulan untuk tahun pajak 2019;

viii. bahwa atas dokumen rekapitulasi tersebut, Terbanding (Peneliti) melakukan pemisahan atas pembelian dengan batasan jumlah paling banyak Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan rincian per Masa Pajak sebagai berikut:

PT Madsumaya Indo Seafood

bee— Ph w—— mpe AE

Ia aa Na NE

Da eae Cd BES

Da Aa aa EA an Ne

[eps aaa aa TE

Ce [seus dese eee | EE a a Ea an ee ea AE ar bea— Ea ee CE bahwa untuk Masa Januari 2019 tidak dilakukan penelitian lebih lanjut, karena Masa Januari 2019 tidak diajukan keberatan oleh Pemohon Banding;

bahwa sedangkan untuk Masa Februari 2019 sd. Desember 2019, Peneliti melakukan pemisahan atas pembelian dengan batasan jumlah paling banyak Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan rincian per Masa Pajak sebagai berikut:

Bular — : ia — cumlah Pembeliar ee ep

Pe [pe ea ea NA

Da Pe ME Eee ea

Seng ar

GE sce senecnes [Ses pe fecsse eR et ete sa) eB 222-28 ix. bahwa dalam proses keberatan, Pemohon Banding menyerahkan bukti Invoice pembelian dengan batasan jumlah paling banyak Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Namun demikian, tidak semua bukti invoice atas pembelian tersebut dilampirkan oleh Pemohon Banding;

bahwa Terbanding (Peneliti) melakukan uji bukti Invoice yang dilampirkan oleh Pemohon Banding dengan rekapitulasi sebagai berikut:

PT Madsumaya Indo Seafood

Be rece ee ee eee

Co Pes eee]

Gee EU STREET

Cpe Men ARE | | ep

DA de eee ease [Ode

Cafe ee eens [eee an En Oe ee

Yee Ea

Le Essense MEA Pes | BERES KA EA

Ca eee en ae ea Se TET EN SEE

[essed pe eeeeen | | ee eee pe ee

Terkait Koreksi Objek PPh Pasal 22 Masa Pajak April 2019 sebesar Rp4.456.706.802 dengan nilai PPh Pasal 22 yang masih harus dibayar sebesar Rp32.016.982

i. bahwa Terbanding (Pemeriksa) melakukan pengujian dokumen sumber dengan teknik ekualisasi Objek PPh Pasal 22 yang dilaporkan dalam SPT dengan pos-pos biaya dan pos-pos neraca, penelusuran angka-angka, dan pengujian keabsahan dokumen;

ii. bahwa berdasarkan hasil pengujian atas Pembelian yang dilakukan Badan Usaha Industri/Eksportir yang menjadi Objek PPh Pasal 22, Terbanding (Pemeriksa) berpendapat bahwa terdapat Objek PPh Pasal 22 yang belum dilakukan pemotongan oleh Pemohon Banding dengan perhitungan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan perhitungan di atas diketahui bahwa terdapat transaksi yang menjadi koreksi Objek PPh Pasal 22 dengan total Objek PPh Pasal 22 sebesar Rp4.456.706.802;

iii. bahwa atas koreksi Objek PPh Pasal 22 tersebut, Terbanding (Pemeriksa) melakukan pemisahan Objek Pasal PPh Pasal 22 dengan rincian sebagai berikut:

PT Madsumaya Indo Seafood

MenurutMenurut

Selisih

WPPemeriksa

Objek Pajak dengan Tarif 0,25% 937.542.262 937.542.262-

Objek Pajak dengan Tarif 0,5%- 4.456.706.802 4.456.706.802

Objek Pajak937.542.262 5.394.249.064 4.456.706.802 iv. bahwa Objek PPh Pasal 22 Masa Pajak April 2019 sebesar

Rp5.394.249.064 dengan Jumlah PPh yang masih harus dibayar sebesar Rp32.016.982 dengan rincian sebagai berikut:

v. bahwa atas koreksi tersebut di atas, Pemohon Banding mengajukan keberatan atas nilai koreksi Objek PPh Pasal 22 dengan alasan bahwa terdapat pembelian dibawah Rp20.000.000 yang bukan merupakan Objek PPh Pasal 22;

vi. bahwa berdasarkan pasal 3 ayat 1 huruf e angka 6 Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017, disebutkan bahwa yang bukan merupakan objek PPh Pasal 22 adalah "Pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (l) huruf i yang jumlahnya paling banyak Rp20.000.000 (dua

PT Madsumaya Indo Seafood

puluh juta rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dalam satu masa pajak;"

vii. bahwa atas sengketa di atas, merupakan sengketa pembuktian di mana Terbanding (Pemeriksa) melakukan koreksi atas DPP PPh Pasal 22 berdasarkan Pembelian yang terdapat dalam SPT Tahunan;

viii. bahwa dalam proses keberatan, Pemohon Banding menyerahkan dokumen berupa Rekapitulasi Pembelian dan Invoice Pembelian per bulan untuk tahun pajak 2019. Namun demikian, tidak semua bukti invoice atas pembelian tersebut dilampirkan oleh Pemohon Banding;

ix. bahwa atas dokumen tersebut, Terbanding (Peneliti) melakukan pemisahan atas pembelian dengan batasan jumlah paling banyak Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan melakukan penelitian atas Pembelian yang tidak terdapat Bukti Invoice untuk Masa Pajak April 2019 sebagai berikut:

x. bahwa atas penelitian pada romawi ix diatas, Terbanding (Peneliti) menyimpulkan bahwa yang menjadi Objek PPh Pasal 22 Masa Pajak April 2019 adalah Pembelian diatas 20 juta sebesar Rp5.329.011.670 dan Pembelian sd. 20 juta tidak terdapat bukti invoice sebesar Rp10.413.000, sehingga jumlah Objek PPh Pasal 22 adalah sebesar Rp5.339.424.670;

PT Madsumaya Indo Seafood

xi. bahwa atas sengketa tersebut merupakan sengketa pembuktian di mana dalam proses keberatan, Pemohon Banding hanya dapat melampirkan sebagian Dokumen Sumber berupa bukti Invoice pembelian barang. Sehingga Terbanding (Peneliti) berkesimpulan bahwa Pembelian yang dilakukan oleh Pemohon Banding sd. 20 juta yang tidak terdapat bukti Invoice-nya sebagai Objek PPh Pasal 22;

xii. bahwa tim Peneliti melakukan koreksi Objek PPh Pasal 22 atas

Pembelian sd. 20 juta yang terdapat bukti Invoice-nya sebesar Rp54.824.394;

xiii. bahwa berdasarkan data, fakta dan uraian tersebut di atas,

Terbanding(Peneliti)berkesimpulanbahwaterdapat ketidakbenaran dalam koreksi Objek PPh Pasal 22 Masa Pajak April 2019, sehingga Terbanding (Peneliti) mengurangkan koreksi Terbanding (Pemeriksa) sebagai berikut:

h) bahwa terkait dengan alasan Pemohon Banding dalam surat keberatannya:

i. Koreksi Objek PPh Pasal 22 Masa Pajak April 2019 oleh Terbanding yang berasal dari Pembelian dalam SPT Tahunan dan Laporan Keuangan, Pemohon Banding berpendapat bahwa objek PPh Pasal 22 yang dilakukan pemotongan PPh Pasal 22 oleh Perusahaan adalah transaksi yang diatas Rp20.000.000;

PT Madsumaya Indo Seafood

Menurut Terbanding bahwa alasan yang disampaikan oleh Pemohon Banding kurang lebih sama dengan yang disampaikan dalam Tanggapan Hasil Pemeriksaan pada saat Pemeriksaan, Surat Keberatan Pemohon Banding pada saat pengajuan Keberatan dan Tanggapan atas Surat Pemberitahuan Untuk Hadir pada saat Keberatan;

bahwa dalam proses keberatan, Pemohon Banding menyerahkan bukti Invoice pembelian dengan batasan jumlah paling banyak Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Namun demikian, tidak semua bukti invoice atas pembelian tersebut dilampirkan oleh Pemohon Banding;

bahwa atas dokumen tersebut, Terbanding (Peneliti) melakukan pemisahan atas pembelian dengan batasan jumlah paling banyak Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan melakukan penelitian atas Pembelian yang tidak terdapat Bukti Invoice untuk Masa Pajak April 2019;

bahwa atas sengketa di atas merupakan sengketa pembuktian di mana dalam proses keberatan, Pemohon Banding hanya dapat melampirkan sebagian Dokumen Sumber berupa bukti Invoice pembelian barang;

bahwa sehingga Terbanding (Peneliti) berkesimpulan bahwa Koreksi Objek PPh Pasal 22 berasal dari Pembelian yang dilakukan Pemohon Banding sd. 20 juta yang tidak terdapat bukti Invoice-nya sebagai Objek PPh Pasal 22;

PT Madsumaya Indo Seafood

ii. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Terbanding mengurangkan koreksi atas Nilai Objek PPh Pasal 22 Masa Pajak April 2019 menjadi sebesar Rp5.339.424.670;

i) bahwa terkait dengan alasan Pemohon Banding dalam surat bandingnya:

Menurut Pemohon Banding

Koreksi Objek PPh Pasal 22 Masa Pajak April 2019 oleh Terbanding yang berasal dari Pembelian dalam SPT Tahunan dan Laporan Keuangan, Pemohon Banding berpendapat bahwa objek PPh Pasal 22 yang dilakukan pemotongan PPh Pasal 22 oleh Perusahaan adalah transaksi yang diatas Rp20.000.000;

Menurut Terbanding bahwa alasan yang disampaikan oleh Pemohon Banding kurang lebih sama dengan yang disampaikan dalam Tanggapan Hasil Pemeriksaan pada saat Pemeriksaan, Surat Keberatan Pemohon Banding pada saat pengajuan Keberatan dan Tanggapan atas Surat Pemberitahuan Untuk Hadir pada saat Keberatan;

bahwa dalam proses keberatan, Pemohon Banding menyerahkan bukti Invoice pembelian dengan batasan jumlah paling banyak Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Namun demikian, tidak semua bukti invoice atas pembelian tersebut dilampirkan oleh Pemohon Banding;

bahwa atas dokumen tersebut, Terbanding (Peneliti) melakukan pemisahan atas pembelian dengan batasan jumlah paling banyak Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan melakukan penelitian atas

PT Madsumaya Indo Seafood

Pembelian yang tidak terdapat Bukti Invoice untuk Masa Pajak April 2019;

bahwa atas sengketa di atas merupakan sengketa pembuktian di mana dalam proses keberatan, Pemohon Banding hanya dapat melampirkan sebagian Dokumen Sumber berupa bukti Invoice pembelian barang;

bahwa sehingga Terbanding (Peneliti) berkesimpulan bahwa Koreksi Objek PPh Pasal 22 berasal dari Pembelian yang dilakukan Pemohon Banding sd. 20 juta yang tidak terdapat bukti Invoice-nya sebagai Objek PPh Pasal 22;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P sebagai berikut:

Bukti P-1. FotokopiKeputusanKeberatanNomorKEP-

00231/KEB/PJ/WPJ.24/2024 tanggal 24 Desember 2024; Bukti P-2. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak

Penghasilan Nomor 00003/202/19/642/24 tanggal 31 Januari 2024 Masa Pajak April 2019;

Bukti P-3. Fotokopi Bukti Penerimaan Negara;

Bukti P-4. Fotokopi Akta Nomor 4 tanggal 9 Juli 2024;

Bukti P-5.Sofkopi Akta Nomor 4 tanggal 6 November 2024;

Bukti P-6.Sofkopi Bukti Pembelian Udang;

Bukti P-7.Sofkopi Matriks Sengketa;

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T sebagai berikut:

PT Madsumaya Indo Seafood

PT Madsumaya Indo Seafood

Menimbang bahwa yang menjadi sengketa adalah koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Masa Pajak April 2019 sebesar Rp4.401.882.408 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan perincian sebagai berikut:

DPP PPh Pasal 22 menurut TerbandingRp5.339.424.670

DPP PPh Pasal 22 menurut Pemohon BandingRp 937.542.262

Koreksi yang diajukan bandingRp4.401.882.408

PT Madsumaya Indo Seafood

Menimbang bahwa Terbanding melakukan koreksi a quo dengan penjelasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

bahwa Terbanding melakukan koreksi Objek PPh Pasal 22 dikarenakan menurut Terbanding berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat Objek PPh Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan berupa hasil perikanan yang belum dilakukan pemotongan oleh Pemohon Banding;

bahwa Terbanding menggunakan dasar hukum Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain;

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pembelian bahan-bahan berupa hasil perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir, yang jumlahnya paling banyak Rp20.000.000 tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam 1 (satu) Masa Pajak, tidak dipungut PPh Pasal 22. Dengan demikian apabila pembelian tersebut melebihi Rp20.000.000 dalam 1 (satu) Masa Pajak, maka harus dipungut PPh Pasal 22;

bahwa Terbanding melakukan koreksi berdasarkan daftar pembelian bahan- bahan berupa hasil perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur yang diberikan oleh Pemohon Banding pada saat pemeriksaan;

bahwa Terbanding melakukan koreksi objek PPh Pasal 22 atas pembelian Pemohon Banding dari pemasok yang sama dengan jumlah melebihi Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tidak termasuk PPN dalam satu masa pajak dan pembelian dengan nilai sampai dengan Rp20.000.000 dalam 1 (satu) Masa Pajak yang tidak didukung bukti;

PT Madsumaya Indo Seafood

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi Terbanding dan mengajukan banding dengan alasan dan penjelasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

bahwa pembelian bahan baku untuk keperluan ekspor yang dilakukan oleh Pemohon banding adalah transaksi kepada pihak ketiga yang terdiri dari transaksi di atas Rp20.000.000 dan transaksi di bawah Rp20.000.000;

bahwa Pemohon Banding telah melakukan pemotongan objek PPh Pasal 22 atas transaksi diatas Rp20.000.000 sesuai dengan Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Huruf e Angka 6 PMK Nomor 34/PMK.010/2017;

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, transaksi pembelian di bawah Rp20.000.000 bukan merupakan objek PPh Pasal 22, sehingga koreksi Terbanding harus dibatalkan;

PT Madsumaya Indo Seafood

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan para pihak, yang menjadi sengketa adalah apakah objek PPh Pasal 22 yang belum dilakukan pemotongan oleh Pemohon Banding;

Menimbang bahwa dengan demikian, Pengadilan Pajak berpendapat sengketa a quo merupakan sengketa yuridis dan pembuktian terkait ada tidaknya objek PPh Pasal 22 yang belum dilakukan pemotongan oleh Pemohon Banding;

Menimbang berdasarkan pembuktian dan penjelasan di dalam persidangan serta ketentuan perpajakan yang berlaku, Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut:

bahwa Terbanding melakukan koreksi DPP PPh Pasal 22 Masa Pajak Februari atas pembelian bahan-bahan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur sebesar Rp4.401.882.408 dengan perincian sebagai berikut:

- pembelian dengan jumlah lebih dari Rp20.000.000 sebesar Rp4.391.469.408;

- pembelian dengan jumlah sampai dengan Rp20.000.000 sebesar Rp10.413.000;

bahwa menurut Terbanding, atas pembelian bahan baku hasil perikanan yang dilakukan Pemohon Banding dengan nilai lebih dari Rp20.000.000 tidak termasuk PPN dalam 1 (satu) Masa Pajak dari setiap pemasok, harus dipungut PPh Pasal 22 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Huruf j dan Pasal 3 Ayat (1) Huruf e Angka 6 PMK Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain;

PT Madsumaya Indo Seafood

bahwa menurut Terbanding, atas pembelian bahan baku hasil perikanan dengan jumlah sampai dengan Rp20.000.000 yang tidak didukung bukti berupa invoice, sehingga merupakan objek PPh Pasal 22;

bahwa menurut Pemohon Banding, pembelian bahan baku hasil perikanan yang tidak melebihi Rp20.000.000 bukan merupakan objek PPh Pasal 22;

bahwa menurut Pemohon Banding, atas transaksi yang melebihi Rp20.000.000 telah Pemohon Banding lakukan pemotongan PPh Pasal 22;

bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding memberikan penjelasan mengenai batasan pengenaan PPh Pasal 22 dalam PMK Nomor 34/PMK.010/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa menurut Pemohon Banding, batasan nilai pembelian yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 (sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 34/PMK.010/2017) dihitung per transaksi per pemasok, bukan berdasarkan akumulasi dalam 1 (satu) bulan. Meskipun dalam 1 (satu) Masa Pajak (1 (satu) bulan) total transaksi dengan 1 (satu) pemasok melebihi Rp20.000.000, selama setiap transaksi nilainya di bawah Rp20.000.000, maka transaksi tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 22;

- bahwa menurut Pemohon Banding dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf e Angka 6 PMK Nomor 34/PMK.010/2017, yang dimaksud frasa “dalam satu masa pajak” hanya merujuk atau mengacu pada konteks PPN-nya, bukan sebagai batas akumulasi nilai pembelian bahan perikanan dalam sebulan;

- bahwa menurut Pemohon Banding, transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding mendukung penafsiran "per transaksi" karena pembayaran dilakukan langsung setiap kali barang masuk (per transaksi) dan bukti potong pajak (jika ada) juga dibuat berdasarkan per transaksi, bukan dikumpulkan di akhir bulan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan hubungan dengan pemasok yang mengirimkan barang secara berkala;

PT Madsumaya Indo Seafood

- bahwa berdasarkan ilustrasi di atas, terlihat bahwa Pemohon Banding tidak memperhatikan frasa “jumlahnya paling banyak Rp20.000.000 dalam satu masa pajak”;

- bahwa dalam frasa di atas Terbanding mencoret frasa “tidak termasuk PPN” untuk mempermudah menangkap makna dari ketentuan tersebut. “Tidak termasuk PPN” dalam ketentuan tersebut bermakna bahwa nilai yang menjadi dasar pemotongan PPh Pasal 22 adalah nilai dari pembeliannya saja, di luar dari nilai PPN-nya;

PT Madsumaya Indo Seafood

- bahwa berdasarkan ilustrasi di atas maka pengenaan pemungutan PPh Pasal 22 yang dilakukan Pemohon Banding sama sekali tidak mempertimbangkan frasa “jumlahnya paling banyak Rp20.000.000 … dalam satu masa pajak”. Berdasarkan hal tersebut maka Terbanding berpendapat bahwa Pemohon Banding telah keliru memahami dan memaknai frasa “jumlahnya paling banyak Rp20.000.000 tidak termasuk PPN dalam satu masa pajak” dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Huruf e Angka 6 PMK Nomor 34/PMK.010/2017;

- bahwa berdasarkan ilustrasi di atas maka menurut Terbanding atas pembelian sampai dengan Rp20.000.000 tidak dilakukan pemungutan PPh Pasal 22, dan apabila pembelian yang dilakukan dalam suatu Masa Pajak telah melebihi Rp20.000.000 maka transaksi tersebut wajib dipungut PPh Pasal 22 oleh Pemohon Banding;

- bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana perhitungan Terbanding telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Huruf e Angka 6 PMK Nomor 34/PMK.010/2017 karena telah mempertimbangkan “jumlahnya paling banyak Rp20.000.000 tidak termasuk PPN dalam satu masa pajak”;

bahwa terkait sengketa pembuktian untuk pembelian bahan-bahan hasil perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur oleh Pemohon Banding dengan nilai sampai dengan Rp20.000.000, Terbanding memberikan penjelasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa menurut Terbanding, atas pembelian sampai dengan Rp20.000.000 yang tidak dapat diberikan bukti-bukti pendukungnya oleh Pemohon Banding, baik dalam proses keberatan maupun dalam sengketa banding, tetap merupakan objek PPh Pasal 22;

- bahwa karena Pemohon Banding tidak menyampaikan bukti-bukti pendukung dalam persidangan, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 Huruf E Angka 3 atas Hasil Rumusan Kamar Tata Usaha Negara, maka Terbanding dalam persidangan tetap mempertahankan koreksi atas DPP PPh Pasal 22;

PT Madsumaya Indo Seafood

bahwa berdasarkan pemeriksaan di dalam persidangan dan ketentuan perpajakan yang berlaku, Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut:

bahwa terbukti Pemohon Banding melakukan transaksi pembelian berupa bahan hasil perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur yang harus dipungut PPh Pasal 22 berdasarkan PMK Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain;

bahwa baik Terbanding maupun Pemohon Banding menggunakan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Huruf e Angka 6 PMK Nomor 34/PMK.010/2017 terkait batas pengenaan pembelian yang harus dipungut PPh Pasal 22, sehingga terkait permasalahan yuridis dalam sengketa ini hanya masalah penafsiran atas ketentuan tersebut yang menjadi pokok sengketa;

bahwa Pasal 3 Ayat (1) Huruf e Angka 6 PMK Nomor 34/PMK.010/2017 mengatur bahwa yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 adalah pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang jumlahnya paling banyak Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tidak termasuk PPN dalam 1 (satu) Masa Pajak;

bahwa yang menjadi permasalahan utama dalam sengketa yuridis ini antara Terbanding dengan Pemohon Banding adalah frasa “jumlahnya paling banyak Rp20.000.000 tidak termasuk PPN dalam satu masa pajak”;

bahwa menurut Pemohon Banding, batasan nilai pembelian yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 harus dihitung per transaksi per pemasok, bukan berdasarkan total akumulasi dalam satu bulan. Selama nilai tiap

PT Madsumaya Indo Seafood

transaksi di bawah Rp20.000.000, maka tidak dianggap sebagai objek PPh Pasal 22, meskipun total transaksi dengan pemasok yang sama dalam satu bulan melampaui angka tersebut;

bahwa menurut Pemohon Banding frasa "dalam satu masa pajak" yang tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf e Angka 6 PMK Nomor 34/PMK.010/2017 hanya merujuk pada konteks pelaporan PPN, bukan sebagai dasar untuk mengakumulasikan nilai pembelian bahan perikanan selama sebulan;

bahwa menurut Terbanding, batasan nilai pembelian sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 dilihat berdasarkan akumulasi dalam 1 (satu) masa pajak (1 (satu) bulan) untuk pemasok yang sama, bukan semata-mata per transaksi tunggal;

bahwa menurut Terbanding frasa "dalam satu masa pajak" yang tercantum dalam peraturan tersebut menjadi kunci, jika total nilai pembelian bahan- bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari 1 (satu) pedagang pengumpul telah melebihi Rp20.000.000 dalam 1 (satu) bulan, maka seluruh transaksi tersebut menjadi objek pemungutan PPh Pasal 22;

bahwa menurut Terbanding, ketentuan dalam PMK tersebut dimaksudkan untuk memastikan kepatuhan pajak atas perputaran ekonomi yang signifikan dari pemasok/pedagang pengumpul tertentu. Terbanding menilai bahwa memecah-mecah transaksi agar tetap di bawah ambang batas (splittling) namun secara total dalam sebulan jumlahnya besar, tetap mewajibkan adanya pemungutan PPh Pasal 22;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Huruf e Angka 6 PMK Nomor 34/PMK.010/2017 mengatur mengenai batas pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian paling banyak Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tidak termasuk PPN dalam 1 (satu) Masa Pajak, hal ini

PT Madsumaya Indo Seafood

mempunyai arti perhitungan batas pengecualian dilakukan secara kumulatif selama 1 (satu) bulan kalender terhadap rekanan yang sama. Apabila akumulasi pembelian dari 1 (satu) rekanan dalam 1 (satu) Masa Pajak melebihi Rp20.000.000, maka badan usaha industri atau eksportir tersebut wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Pengadilan Pajak terhadap daftar pembelian yang diberikan Pemohon Banding dalam persidangan, terdapat fakta adanya banyak pemecahan transaksi dari supplier yang sama dalam 1 (satu) hari dengan nomor nota pembelian yang berurutan, sehingga jumlah tiap transaksi kurang dari Rp20.000.000 yang jika dijumlahkan sebenarnya merupakan pembelian yang melebihi Rp20.000.000 dalam 1 (satu) hari kepada supplier yang sama;

bahwa pemecahan transaksi yang dilakukan Pemohon Banding tersebut sejalan dengan dalil Pemohon Banding yang menyatakan pengenaan batas pembelian sampai dengan Rp20.000.000 dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf e Angka 6 PMK Nomor 34/PMK.010/2017 yang menurut Pemohon Banding dikenakan untuk tiap transaksi sehingga transaksi tersebut tidak dipungut PPh Pasal 22;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding memberikan alasan pembayaran dilakukan langsung setiap kali barang masuk (per transaksi) akan tetapi Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti pendukung terkait dalil tersebut dan adanya pemecahan transaksi dari pemasok yang sama dalam 1 (satu) hari dengan nota pembelian yang sama;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat Pemohon Banding telah keliru memahami ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Huruf e Angka 6 PMK Nomor 34/PMK.010/2017;

PT Madsumaya Indo Seafood

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat koreksi Terbanding terhadap DPP PPh Pasal 22 atas pembelian bahan baku hasil perikanan dengan jumlah pembelian lebih dari Rp20.000.000 dalam 1 (satu) Masa Pajak dari supplier yang sama, telah sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 34/PMK.010/2017;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Pengadilan Pajak terhadap bukti pendukung yang diberikan di dalam persidangan terdapat fakta bahwa Terbanding melakukan koreksi berdasarkan daftar pembelian yang diberikan Pemohon Banding di dalam pemeriksaan;

bahwa berdasarkan daftar pembelian a quo, Terbanding melakukan koreksi atas DPP PPh Pasal 22 terhadap pembelian dari supplier yang sama dengan pembelian lebih dari Rp20.000.000 dalam 1 (satu) Masa Pajak / 1 (satu) bulan takwin dengan alasan yuridis (penerapan PMK Nomor 34/PMK.010/2017) dan terhadap pembelian dari supplier yang sama dengan pembelian sampai dengan dari Rp20.000.000 dalam 1 (satu) Masa Pajak / 1 (satu) bulan takwin terkait pembuktian;

bahwa Terbanding meyakini dan mengakui pembelian dari 1 (satu) supplier yang lebih dari Rp20.000.000 dalam 1 (satu) Masa Pajak tanpa meminta pembuktian lebih lanjut akan tetapi Terbanding tidak meyakini dan meminta pembuktian atas pembelian sampai dengan Rp20.000.000;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat tindakan Terbanding tersebut tidak konsisten dan seharusnya pembelian yang terdapat dalam daftar pembelian yang diserah Pemohon Banding diperlakukan sama oleh Terbanding;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Pengadilan Pajak terhadap daftar pembelian yang diberikan Pemohon Banding dalam persidangan, terdapat pembelian bahan baku hasil perikanan dari 1 (satu) supplier dengan jumlah sampai dengan Rp20.000.000 dan lebih dari Rp20.000.000 dalam 1 (satu) Masa Pajak;

PT Madsumaya Indo Seafood

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Huruf e Angka 6 PMK Nomor 34/PMK.010/2017 pembelian bahan baku hasil perikanan dengan jumlah sampai dengan Rp20.000.000 dalam 1 (satu) Masa Pajak bukan merupakan objek PPh Pasal 22 dan koreksi Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 34/PMK.010/2017;

bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Pengadilan Pajak berpendapat koreksi DPP PPh Pasal 22 yang dilakukan Terbanding atas pembelian bahan baku hasil perikanan sampai dengan Rp20.000.000 dalam 1 (satu) Masa Pajak tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, sedangkan untuk koreksi DPP PPh Pasal 22 atas pembelian bahan baku hasil perikanan dengan jumlah lebih dari Rp20.000.000 dalam 1 (satu) Masa Pajak tetap dipertahankan;

bahwa dengan demikian koreksi Terbanding atas DPP PPh Pasal 22 Masa Pajak April 2019 sebesar Rp4.401.882.408, yang tidak dapat dipertahankan adalah sebesar Rp10.413.000, sedangkan koreksi sebesar Rp4.391.469.408 tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 12 Ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan:

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

Menimbang bahwa ketentuan pejelasan Pasal 29 Ayat (2) Undang- Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan:

… Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan …

PT Madsumaya Indo Seafood

Menimbang bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan:

Pasal 69 Ayat (1) Huruf e

Alat bukti dapat berupa “pengetahuan hakim”, yang di Pasal 75 disebutkan adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya.

Pasal 74

Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal.

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

Memori Penjelasan Pasal 78

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menimbang bahwa Pengadilan Pajak telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan dalil-dalil yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti dan dalil-dalil yang relevan dengan pokok sengketa;

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Pajak menyimpulkan terdapat alasan hukum yang cukup untuk mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding;

PT Madsumaya Indo Seafood

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

bahwa dengan demikian, perhitungan menurut pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak menurut TerbandingRp5.339.424.670 Koreksi yang tidak dapat dipertahankanRp 10.413.000 Dasar Pengenaan Pajak menurut Pengadilan PajakRp5.329.011.670 bahwa dengan demikian, perhitungan menurut pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

PT Madsumaya Indo Seafood

M E N G A D I L I

Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00231/KEB/PJ/WPJ.24/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak April 2019 Nomor 00003/202/19/642/24 tanggal 31 Januari 2024, atas nama PT Madsumaya Indo Seafood, NPWP 01.941.737.7-641.000, beralamat di Jalan KIG Raya Selatan Kavling C-8 Nomor 15 Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, (madsumayadesign@gmail.com), sehingga Pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp31.548.316.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2025 oleh Dudi Wahyudi, Ak., M.M. sebagai Hakim Ketua, Winarsih, S.P., S.H., M.M., dan Untung Setyo Margono, S.S.T., Ak., M.S.E., M.P.P., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dr. Mursal Harahap, S.E., M.Si., sebagai Panitera Pengganti.

PT Madsumaya Indo Seafood

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2026 secara elektronik melalui e-TaxCourt oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding.

Hakim-Hakim Anggota:Hakim Ketua Majelis,

Ditandatangani Secara ElektronikDitandatangani Secara Elektronik Winarsih, SP., S.H., M.M.Dudi Wahyudi, Ak., M.M.

Ditandatangani Secara Elektronik

Untung Setyo Margono, S.S.T., Ak., M.S.E., M.P.P.

Panitera Pengganti,

Ditandatangani Secara Elektronik Dr. Mursal Harahap, S.E., M.Si.

PT Madsumaya Indo Seafood