PUT-001447.99/2024/PP/M.XXB Tahun 2026

PUTUSAN

Nomor PUT-001447.99/2024/PP/M.XXB Tahun 2026

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN PAJAK, memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa mengenai gugatan terhadap Keputusari Direktur Jenderal Pal.ak Nomor KEP-00632/NKEB/PJAVPJ.22/2024 tangga! 24 Januari 2024 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapari Pajak Lebih Bayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf 8 Karena Permohonan Wajib Pajak Tahun Pajak 2020, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 001447.99/2024/PP, antara:

PT Art Piston Indonesia, NPWP 31.432.080.5-433.000, beralamat di Kawasan lndustri Suryacipta, Jl. Surya Kencana Kav. I-MIFGH, Kutamekar, Ciampel, Kab. Karawang, Jawa Barat 41363, yang mewakili dan hadir dalam persidangan yang diberi kuasa oleh Yukihiro Ogawa jabatan Presiden Direktur berdasarkan Akta Notaris Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn. Nomor 13 tanggal 5 Juli 2022,

Nana: Wila,

Jabatan: Kuasa Hukum,

lzin Kuasa Hukum: KEP-1300/PP/lKH/2022 tanggal 18 November2022, Surat Kuasa Khusus : 479/API/ADM/IV/2024 tanggal 4 April 2024, untuk selanj.utnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta,

Nama: Didi Supriyadi/197803071998031001,

Maria Restanti Puji Rahayu/198510132009012007,

Martinus Ari Prasetyo/197602291999031001,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak! Surat Tugas: ST-3757/PJ.07/2024 tanggal 18 Juli 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN+ 459/PP/BR/2024 tanggal 5 Apr.il 2024;

TelahmembacaSuratGugatanPenggugatNomor 350/API/ADM/Il/2024 tanggal 15 Februari 2024,

Telah membaca Surat Tanggapan Tergugat Nomor S- 10/STG/WPJ.22/2024 tanggal 15 Maret 2024,,

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;i

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Tahun Pajak 2020 Nomor 00079/406/20/457/22 tanggal 21 Juni 2022 diterbitkan oleh KPP Madya Karawang;I

1 Menimbang bahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut,

Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan PajakyangTidakBenar(PermohonanPertama)Nomor 260/Apl/ADM/Ill/2023 tanggal 15 Maret 2023 dan dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-04809/KEB/PJ/WPJ.22/2023 tanggal 10 Agustus 2023 telah ditolak;

Menimbang bahwa atas Keputusan Tergugat Nomor KEP- 04809/KEB/PJ/WPJ.22/2023 tanggal 10 Agustus 2023, Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan yang Tidak Benar (Permohonan Kedua) Nomor 844/API/ADM/X/2023 tanggal 30

P7-Piston Indonesia

Oktober 2023 dan dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEpi 00632/NKEB/PJ/WPJ.22/2024 tanggal 24 Januari 2024 telah ditolak; sehingga dengan Surat Nomor 350/Apl/ADM/Il/2024 tanggal 15 Februari 2024, Penggugat mengajukan gugatan yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 (diantar langsung);

Menimbang bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan Nomo+ 350/Apl/ADM/lI/2024 tanggal 15 Februari 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan

1. Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuah Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP), yaitu mengajukan gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00632/NKEB/PJ/WPJ.22/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapari Pajak Lebih Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak;

2. Pemenuhan ketentuan Pasal 40 UU Pengadilan Pajak:

a. Surat Gugatan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan ( kepada Pengadilan Pajak;

b. Surat Gugatan ini disampaikan masih dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)harisejakditerimaSuratNomorKEP- 00632/NKEB/PJ/WPJ.22/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang diterima Penggugat pada tanggal 26 Januari 2024;

c. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Gugatan;

3. Pemenuhan ketentuan Pasal 41 UU Pengadilan Pajak:

a. Surat Gugatan ditandatangani oleh Yukihiro Ogawa, selaku Presiden Direktur yang dibuktikan dengan Akta Nomor 13 tangga| 05 Juli 2022;

b. Gugatan diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya;

Halama^3 dari 43 halaman Putusan Nomc]r PUT-001447.9912024/PPexB Tahun 2026

P7-Piston Indonesia

c. Pada surat Gugatan telah dilampirkan salinan Keputusan yang 1 digugat;

( Dengan demikian, surat Gugatan yang diajukan Penggugat terhadap

I Keputusan Tergugat Nomor KEP-00632/NKEB/PJ/WPJ.22/2024 tangga| 24 Januari 2024 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU KUP dan UU Pengadilan Pajak;

Mengenai Objek Gugatan

1.Penggugattelah menerima surat Ketetapan pajak Lebih Bayar pajalt Penghasilan Badan Tahun 2020 (SKPLB Pph Badan Tahun 2020) Nomor: 00079/406/20/457/22 tanggal 21 Juni 2022 yang diterbitkah oleh Tergugat;

2. Terhadap SKPLB Pph Badan Nomor: 00079/406/20/457/22 tanggal 21 Juni 2022 tersebut, Penggugat telah mengajukan Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pal.ak yang Tidak Benar (Permohonan Pertama) berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP melalui Surat Nomor: 260/Apl/ADM/lll/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang pada intinya Penggugat tidak setuju atas penerbitan SKPLB Pph Badan Tahun 2020 a quo;

3. Terhadap surat Penggugat tersebut, Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-04809/KEB/PJ/WPJ.22/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang isinya menolak permohonan Penggugat;

4. Sehubungan dengan penolakan atas permohonan yang pertama tersebut, Penggugat mengajukan kembali Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan yangTidak Benar (Pe.rmohonanKedua) berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b dan (1a) UU KUP terhadap SKPLB Pph Badan Tahun 2020 a quo melalui surat Nomor: 844/Apl/ADM/X/2023 tanggal 30 0ktober 2023;

5. Terhadap surat Permohonan Pembatalan yang Kedua atas SKPLP Pph Badan Tahun 2020 a quo, Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-00632/NKEB/PJ/WPJ.22/2024

Halam •;I,.':,*).:.r;!ii 43 halaman Putusan Nomor PUT-001447.99/2024/PPTahun 2026

P7.ton Indonesia

tanggal 24 Januari 2024 yang isinya menolak permohon Penggugat;

Mengenai Pokok Sengketa Dan Alasan Gugatan

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Gugatan adalah Keputusan Tergugat yang tidak disetujui oleh Penggugat deng rincian sebagai berikut:

MentlrlltKoreksi yang `diajuhan Kcputu8an

NoKeteranganPen88ugatGu8atan

Pembatalan

Kedua lRpl(Rp)

1Percdaran Usaha125.042.414.964 125.042.414.9640' 2Harga Pokok Penjualan156.070.841.654 157.224.277.3791.153.435.725 3Laba Bruto(31.028.426 .690)(32.181.862 .415)1.153.435.725 } 4Biaya Usaha Lainnya15.514.274.99918.673.037.0933.158.762.094 ( 5Penghasilan Neto(46.542. 701.689) (50.854.899.508)4.312.197.819 6Penghasilan Lainnya8.955.266.4648.955.266.4640 7Biaya Lainnya10.297.117.18810.297.117.18801 8Jumlah Penghasilan(47.884.552.413) (52.196.750.232)4.312.197.819 I

Neto Komersial

) 9Penyesuaian Fiskal:

) a. Penyesuaian FiskalPositif21.404.202 .80221.404 .202 .8020' b.Penyesualan FiskalNef!atif13.646.130.06513.646.130.0650

10 Jumlah Penghasilan(40.126.479.676) (44.438.677.495)4.312.197.819 I

Neto Fiskal

11Kompensasi Kerugian000! 12Penghasilan Kena Pajak(40.126.479.676) (44.438.677.495)4.312.197.819 ( 13 Pph Terutang00! 14Kredit Pajak1.699.894.7621.699.894.7620' 15 Pph Badan Kurang(1.699.894.762)(1.699.894.762)0,(

/Lebihl dibavar

16Sanksi Administrasi000, 17Pph Badan ymh. (Lebih)(1.699.894.762)(1.699.894.762)01)

Dibavar

) Bahwa kronologi penerbitan objek yang digugat dan alasan mendasari Gugatan dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Kronologi Penerbitan Objek Gugatan

- Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Madya Karawang telah melakukan Pemeriksaan Pajak Tahun Pajak 2020 dan menerbitkan SKPLB Pph Badan Nomor: 00079/406/20/457/22 tanggal 21 Juni 2022 Tahun Pajak 2020 dengan nilai lebih bayar yang disetujui sebesar Rp(1.699.894.762,00);

Halamani 43 halaman Putusan Nomor PUT-001447.9912024lppIM.Tahun 2026

PTA: :\:S.;:,n Indonesia

- Bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Pembatalar| Pertama atas SKPLB Pph Badan Tahun 2020 Nomor!

I 00079/406/20/457/22 tanggal 21 Juni 2022 dengan surat Nomor! 260/Apl/ADM/Ill/2023 tanggal 15 Maret 2023;

- Terhadap permohonan pembatalan tersebut, Tergugat tela menerbitkanSuratKeputusanNomor:KEP+

I 04809/KEB/PJ/WPJ.22/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang isinya menolakpermohonanpenggugatdenganrinciansebagaiberikut:I

Koreksi yangKorekslyangI Pos KoreksiNllai I(orel{si

DibatalkanDipertahanl(an Koreksi Positif alas Hanga

1.153.435.72501.153.435.725!11 Pokok Peniualan

Koreksi Positif alas Biaya

3.158.762.09403.158.762.094 I Usaha Lainnva

Total4.312.197.81904.312.197.8191

BahwaPenggugat selanjutnyamengajukanPermohonan Pembatalan Kedua atas SKPLB Pph Badan Tahun 2020 Nomor: 00079/406/20/457/22 tanggal 21 Juni 2022 dengan surat Nomor! 844/API/ADM/X/2023 tanggal 30 0ktober 2023;

Bahwa terhadap permohonan pembatalan kedua tersebutj Tergugat menerbitkan Keputusan Tergugat Nomor: KEP+ 00632/NKEB/PJ/WPJ.22/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang isinya menolak permohonan Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Koreksi yangKoreksiyang i Pos KoreksiNilal Koreksi

DibatalkanDlpertahankan I Koreksi Positif alas Harga

1.153.435.72501.153.435.725( Pokok Peniualan

Koreksi Positif alas Biaya

3.158.762.09403.158.762.094 i) Usaha Lainnva

Total4.312.197.819a4.312.197.819|

8. Alasan dan Dasar Hukum Penggugat

I( Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan gugatan ini adalah koreksi Tergugat yang tidak disetujui oleh Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 6 dhalaman Putusan Nomor PUT-001447.9912024lpp/M.;:8#:)hun 2026

PT Art Pindonesia

lvlenurutK°dr:ai:jk#ngGugatai

KeputusanPembatalanKedua(Rp)

NoKeteranganPenggugat(Rp)

1Peredaran Usaha125.042.414.964125.042.414.964'0 2Harga Pokok Penjualan156.070.841.654157.224.277.3791.153.435!725 3Laba Bruto(31.028.426.690)(32.181.862.415)1.153.435 !725 4Biaya Usaha Lainnya15.514.274.99918.673.037.0933.158.762!094 5Penghasilan Neto(46.542.701.689)(50.854.899.508)4.312.19 819 6Penghasilan Lainnya8.955.266.4648.955.266.464

'0 7Biaya Lainnya10.297.117.18810.297.117.188

;0 8Jumlah Penghasilan Neto(47.884.552.413)(52.196.750.232)4.312.197:819

Komersial i 9Penyesuaian Fiskal:

I a.Penyesuaian Fiskal Po§itif21.404.202.80221.404.202.8020 b.Penyesuaian Fiskal Negatif13.646.130.06513.646.130.065

10 10Jumlah Penghasilan NetoFiskal(40.126.479.676)(44.438.677.495)4.312.19 819 11Kompensasi Kerugian000 12Penghasilan Kena Pajak(40.126.479.676)(44.438.677.495).4.312.197 819 13 Pph Terufang0•0 14Kredit Pajak1.699.894.7621.699.894.7620 15Pph Badan Kurang (Lebih)dibavar(1.699.894.762)(1.699.894.762)0 16Sanksi Administrasi000 17Pph Badan ymh. (Lebih)Dibavar(1.699.894.762)(1.699.894.762)0

Bahwa alasan yang mendasari gugatan atas masing-masing koreksi yang diajukan Gugatan tersebut adalah sebagai berikut:

KoreksiPositifatasHargaPokokPenjualansebesal Rpl .153.435.725,00

Menurut Tergugat:I

- Tergugat melakukan koreksi Positif atas Harga Pokok Penjualan) terkait dengan pembayaran rechn/.ca/Ass/.sfanf Fee (TAF) sebesar Rpl .153.435.726,00;

- Tergugat berpendapat bahwa atas pembayaran rechn/.ca/ Ass/.sfar}f Fee tidak dapat dipastikan pembayaran tersebut benar- benar dilakukan dan memberikan manfaat ekonomi bagi Penggugat;

Menurut penggugat:I

- Pembayaran biaya Technical Assistance Fee (TAF) yang dilakukan oleh Penggugat kepada pihak afiliasi, yaitu Art Metal

Halaman3 halaman Putusan Nomor PUT-001447.9912024/PP/M.hun 2026

PTAIndonesia

I Manufacturing Co., Ltd (AMM) didasarkan pada adanya pemberian jasa berupa Technical Assistance oleh pihak afiliasi kepada

) Penggugat;

- Pelaksanaan Technical Assistance benar-benar terjadi dart diberikan secara langsung oleh AMM kepada Penggugat sesuai dengan Technical Assistance Agreement yang telah disepakati oleh kedua belah pihak;

- Bahwa pemberian Technical Assistance nyata-nyata memberikan manfaatekonomissecaralangsungkepadaPengguga{ dikarenakan tanpa pemberian jasa oleh AMM, maka Pengguga{ tidak dapat mengaplikasikan Know-How License yang sangat diperlukan dalam proses produksi dalam bisnis Penggugat;

- Bahwa manfaat ekonomis dari j.asa yang diberikan kepada' Penggugat dapat diuraikan sebagaimana tabel di bawah ini:

Manfaat yang Diperoleh Jenis JasaPenggunaan Jasa

PemohonBanding I TechnicalLayanan lnsiyur atau teknisi dari Memperoleharahan AssistanceArt Metal Manufacturing Co., Ltd (gu/.dance), saran-saran, d'an (AMM )kepadaPem ohon p-(etrmouecbalehsahnooting)m\eansta=lanhg Bandingsebagaipenerima

LisensidiIndonesiauntuk pembuatan Produk Berlisehsi memperoleh pengetahuan dan pelatihan yang diperlukan untuk memproduksi Produk Berlisensi

-BahwaPemohonBandingtelahmemenuhikewajiban perpajakannya atas transaksi pembayaran Techn/.ca/ Ass/.sfance tersebut dengan melakukan pemotongan, pembayaran dan pelaporan SPT Masa Pph Pasal 26 maupun pembayaran PPN atas Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean (PPN JLN);

- Bahwa dalam ekualisasi Objek Pph Pasal 26 dan Objek PPN JKPLN, Terbanding telah mengakui biaya jasa tersebut sebagai objek Pph Pasal 26 dan objek PPN JLN. Dengan demikian, Pemeriksa nyata-nyata telah mengakui eksistensi dari biaya jasa tersebut;

Halaman 8 d ri 43 halaman Putusan Nomor PUT-001447.99/2024/PP/M.Tahun 2026

PT Art Pis n Indonesia

I -Bahwa seluruhbiaya tersebut merupakan biayauntuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Dengan, demikian, seluruh biaya tersebut seharusnya dapat menjadi, pengurang penghasilan bruto;

KoreksiPositifatasBiayaUsahaLainnyasebesaJ Rp3.158.762.095,00i Menurut Tergugat:I Tergugat melakukan koreksi Positif atas Biaya Usaha Lainnyi( sebesar Rp3.158.762.095,00 terkait dengan pembayaran royalti: sehubungandenganpemanfaatanKnow-Howyangtidak memberikan manfaat ekonomis;

Menurut Penggugat:

1) Tanggapan atas Hubungan antara Kegiatan Usaha dengan Pembayaran Royalti atas Pemanfaatan Kr}ow-How

- Bahwa Penggugat bergerak di bidang manufaktur dan; perdagangan piston, piston pin, dan brake master cylinder.! Lebih lanjut, AMM sebagai perusahaan induk yang berlokasi di`

I Jepangjugamerupakanperusahaanyangmemilikip pengalaman industrial/komersial di bidang manufaktur dan perdagangan piston dan piston pin. 0leh karena itu, Penggugat memerlukan Know-How dari AMM dalam memproduksi pistont dan piston pin di Indonesia.

- Bahwa terdapat penggunaan merek "ART" yang dipatenkan baik di Jepang maupun di Indonesia yang digunakan oleh Penggugat dan produknya. Pembayaran Royalti diperlukan karenamerupakanpembayaranyang dilakukanatas penggunaan intellectual property (lp) tersebut. Kemudian,` Penggugat juga memerlukan Know-How dari AMM dalam memproduksi piston dan piston pin di Indonesia.

-BahwaberdasarkanTechnical Assistance Agreement,'

pemanfaatan Know-How yang dilakukan oleh Penggugat dari AMM meliputi all secret unpatented inventions, designs,i

Halaman1 43 halaman Putusan Nomor PUT-001447.99/2024/PP/M.Tahun 2026

PT Artn Indonesia

specifications,drawings,dantechnicalinformatio sehubungan dengan manufaktur atas produk yang dilisensika (licensed products).

-BahwaKnow-Howtersebutberbedadengansistem manajemen mutu lso 9001 dan lso 14001. Know-Hovy tersebutmerupakanIntangibleProperty(lp)yang dimanfaatkan dari pihak afiliasi yaitu AMM, sedangkan sisteni manajemen mutu lso 9001 dan lso 14001, lebih merupakah sertifikasi atau kontrol kualitas yang dilakukan oleh pihak ketiga. Lebih lanjut, ISO 9001 merupakan sertifikasi berupa

\ Sistem Manajemen Mutu atas Produk atau Jasa yang dihasilkan. Kemudian, ISO 14001 adalah sertifikasi berupa Sistem Manajemen Mutu yang terkait dengan Lingkungan.

-Bahwa Pemohon Banding telah memenuhi kewajiban perpajakan atas transaksi pembayaran royalti tersebut dengai melakukan pemotongan, pembayaran, dan pelaporan Spl| Masa Pph Pasal 26 maupun pembayaran PPN ata§ Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean (PPN BKPTB LN).(

- Bahwa dalam ekualisasi Objek Pph Pasal 26 dan Objek PPN BKPTB LN, Pemeriksa telah mengakui biaya royalti tersebut sebagai objek Pph Pasal 26 dan objek PPN. Dengan demikian, Terbanding nyata-nyata telah mengakui eksistensi dari biaya royalti tersebut.

- Bahwa transaksi biaya royalti tersebut juga telah dilakukan pengujian kewajaran menggunakan metode Comparabl: Uncontrolled Price (CUP) dan tercantum di dalam Transfer Pricing Documentation Penggugat dan telah memenuhi Prinisp Kewajaran dan Kelaziman Usaha.

- Bahwa berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa seluruh biaya tersebut merupakan biaya untuk mendapatkan,

Halaman 10 d,3 halaman

•ahun 2026 Putusan Nomor PUT-001447.99/2024/PP/M.

PT Art Pi,Indonesia

menagih, dan memelihara penghasilan. Dengan demikian, seharusnya dapat menjadi pengurang penghasilan bruto;

2) Tanggapan atas Pendapat Tergugat bahwa Biaya Royalti Memberikan Kontribusi dan Kesuksesan Produk Tersebut Pasar serta tidak memberikan manfaat ekonomi bagi Pen

- Bahwa pembayaran Royalti atas pemanfaatan Know-How merupakan pembayaran yang dilakukan atas penggunaan IF; yang dimiliki oleh pihak afiliasi. Know-How tersebut me kunci utama bagi Penggugat dalam menghasilkan produk bisa diterima pasar. Nilai biaya royalti Penggugat juga se[ali] berbanding lurus dengan nilai penjualan yang diperoleh dari tahun ke tahun. Hal ini membuktikan kontribusi dan manfaat ekonomi yang signifikan atas pemanfaatan Know-How yang diterima oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat mendapatkan maanfat ekonomis berupa penggunaan Know-How dari pihak afiliasi yaitu AMM;I

- Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 Tahun 2020, Penggugat telah melakukan tahapan pendahuluan untuk transaksi penggunaan atau hak menggunakan harta tidak berwujud: Dalam konteks ini jenis harta tidak berwujud yang digunakan adalah berupa Know-How. Selanjutnya, secara ekonomis pemilik harta tidak berwujud dapat diidentifikasi, yaitu AMM. Hal ini dikarenakan terdapat pembayaran Royalti yang dilakukan oleh Apl kepada AMM;

KESIMPULAN DAN USUL PENGGUGAT

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa:

1. Surat Gugatan telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan Gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7), Pasal 40 dah Pasal 41 UU Pengadilan Pajak;

Halaman 1halaman Putusan Nomor PUT-001447.99/2024/PP/M.un 2026

PT Arfndonesia

2. Penggugat telah menyampaikan secara jelas terkait alasan-alasar] pengajuan gugatan yang diuraikan dalam Surat Gugatan dan [e,ah dilengkapi dengan lampiran yang diper[ukan da]am pengajuah

I gugatan;

Selanjutnya, Penggugat mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilah Pajak yang terhormat agar:i

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapa{ diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;i

2. Mengabulkan seluruh permohonan Penggugat dengan membatalkah koreksipositifatasHargaPokokPenjualansebesarI Rpl.153.435.725,00 dan koreksi positif atas Biaya Usaha LainnyaI sebesar Rp3.158.762.095,00. Dengan demikian, perhitungan Pph

I Badan Tahun Pajak 2020 menjadi sebagai berikut:

PermohonanDibatalkan'RD'

TergugatPenggugat( NoUraian (Rp)(Rp)I 1Peredaran Usaha125.042.414.9640125.042.414.964|| 2Harga Pokok Penjualan156.070.841.6541.153.435.725157.224.277.379,I 3Laba Brute(31.028.426.690)1.153.435.725(32.181.862.415): 4Biaya Usaha Lainnya15.514.274.9993.158.762.09418.673.037.0931, 5Penghasilan Neto(46.542.701.689)4.312.197.819 (50.854.899.508)|', 6Penghasilan Lainnya8.955.266.46408.955.266.464| 7Biaya Lainnya10.297.117.188010.297.117.188;I 8Jumlah Penghasilan NetoKomersial(47.884.552.413)4.312.197.819(52.196.750.232):I 9Penyesuaian Fiskal:

a,Penyesuaian Fiskal Positif21.404.202.802021.404.202.8021' b.Penyesuaian Fiskal Negatif13.646.130.065013.646.130.065i,I

10Jumlah Penghasilan NetoFiskal(40.126.479.676)4.312.197.819(44.438.677.495)!\ 11Kompensasi Kerugian0001, 12Penghasilan Kena Pajak(40.126.479.676)4.312.197.819(44.438.677.495)11 13 Pph Terufang00

14Kredit Pajak1.699.894.76201 .699.894.762 I 15Pph Badan Kurang (Lebih)dibavar(1.699.894.762)0(1.699.894.762)li 16Sanksi Administrasi0001 17Pph Badan ymh. (Lebih)(1.699.894.762)0(1.699.894.762)||

Dibavar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum /ex aequo ef bor}o/,.

Putusan Nomor PUT-001447.99/2024/PP/M.

PT Art Pistdin lndcinesia

Demikian surat Gugatan ini disampaikan dengan harapan agar Maje Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya;

bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya melampirkan dokum sebagai berikut:i Bukti p-1.Salinan Keputusan Nomor KEP-00632/NKEB/PJAVPJ.22/2024 tanggal 24 Januari 2024;I

I Bukti P-2.Salinan Surat Permohonan Kedua atas Pembatalan Surat

Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Berdasarkan Pasal 36: ayat (1) huruf (b) dan ayat (1a) UU KUP Nomot

I 844/API/ADM/X/2023 tanggal 30 0ktober 2023;

Bukti p-3.Salinan Keputusan Nomor: 04809/KEB/PJ/WPJ.22/2023 tanggal 10 Agustus 2023;

Buktip-4.Salinan Surat Permohonan atas Pembatalan Sura{

Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Berdasarkan Pasal 3Q ayat (1) huruf (b) UU KUP Nomor 260/API/ADM/Ill/2023 tanggal 15 Maret 2023;

Buktip-5.Salinan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak

Penghasilan Pasal 26 Nomor 00079/406/20/457/22 tanggal 21 Juni 2022; dan

Bukti p-6.Salinan bermeteraiAkta Nomor l3tanggal 05 Juli 2022yang mencantumkan penanda tangan Surat Gugatan sebagai salah seorang pengurus;

Menimbang bahwa Tergugat dalam Surat Tanggapan Nomor S- 10/STG/WPJ.22/2024 tanggal15 Maret 2024,pada pokoknya' mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KETENTUAN FORMAL

1. bahwa berdasarkan penelitian surat permohonan gugatan Penggugat Nomor 350/Apl/ADM/Il/2024 tanggal 15 Februari 2024 yang diterimq di Pengadilan Pajak tanggal 20 Februari 2024, diketahul hal-hal sebagai berikut:

Halaman 13 d i 43 halaman Putusan Nomor PUT-001447.9912024lppIM.Tahun 2026

PT Art Pis n Indonesia

\

EE± a. Gugbtan diajukan dengan sl[rat gugatan dalam Bahasa Indonesia EI kepada Pengadilan Pajak;

b. Gugatan diajukan dal8mjangka waktu:11

1. 30 (tiga puliih) hari sejak tanggat diterima surat keputusan yang digugat;

2. 14 (ompat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan;

c. Gugatan diajukan di /uarjangka waktu:

3. 30 (tiga puluh) hari karena keadaan di luar kekuasaan penggiigat dengan dilampiri bukti pendukung adanya keadaan di luar 11 kekLlasaan penggugat;

4. 14 (empat belas) liari karena kead8an di luar kEikuasaan penggugat dengan dilampiri bukti pendukung adanya koadaan di IJm luar kekuasaan penggugat;

d. Terhadap 1 (satu) objek gugatan diajukan 1 (satu) Surat

Gugatan;

e. Gugatan diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas;

f. Gugatan diajukan dengan moncantumkan tanggal diterima Surat

Keputusan yang dit©rima 06 Maret 2023:

a. Surat Gugatan dilampiri salinan dokumen yang digugat (sesuai dengan dokumBn yang diajukan gugatan) h. aSu)rat sEaega-ta;n sti!anda!amen! oleh Yukihiro ogawa !gctindali ssla!s!i:

b)AhtiwLarise;

C) E9ogus yang bec!ssd!!d!±!iandi Indonesia;

d) E9D9ue yang !ida!i fe£!Sgd!±d!±|san di Indonesia;

e) l<uasa HutgmuegengenfilanBiELs!±cat !s!±asa khusus:

2. Berdasarkan uraian tersebut diatas:

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan pada angka 1, maka permohonan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Pasal 41 ayat (1) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga dapat dipertimbangkan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam tentang pemenuhan ketentuan formal pada saat persidangan;

Halaman .i 43 halaman Putusan Nomor PUT-001447.99/2024lppl^Tahun 2026

?rf4&!:

PTAn Indonesia

URAIAN MENGENAI OBJEK GUGATAN

Surat Keputusan nomor KEP-00632/NKEB/PJ/\/VPJ.22/2024 tanggal Januari 2024 diterbitkan berdasarkan penelitian yang telah di makaPenggugatmengajukangugatandengansurat

350/Apl/ADM/lI/2024 tanggal 15 Februari 2024 dengan alasan seba berikut:

1. Penggugat mengajukan permohonan kedua atas penerbitan SKPLP Pajak Penghasilan melalui Surat Permohonan Pembatalan Surat KeputusanYangTidakBenarmelaluisuratnomor 844/API/ADM/X/2023 tanggal 30 0ktober 2023;

2. Atas Permohonan tersebut, Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I menerbitkan Surat Keputusan Non Keberatan Pembatalan Ketetapan Pajak 36 ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor KEP-00632/NKEB/PJ/WPJ.22/2024 tanggal 24 Januari 2024 dengan

[ hasil sebagai berikut:

1. Menolak pez"ohozian pcngurangan eta:u pembatalan surat ketctapari pQjak Wedib Pajak dalam 9ura;thya nomor 844/AH/ADM/X/2023 tanggal 30 0ktober 2023.

2. Mcrnpjumlali pajak yang lebih dibayar dalam Sera Kctetapari E>ajalc Ifbih Bajrar nc]mor 00079/406/20/4S7/22 tanggal 21 LJLlzri 2022 Tah`zri Pqjalc 2020.

URAIAN SURAT GUGATAN bahwa pendapat menurut Penggugat tercantum dalam surat gugatah sebagaimana dikutip dalam risalah ini;

(, TANGGAPAN ATAS GUGATAN

Setelah membaca surat gugatan, mempelajari berkas surat menyurat dan dokumen yang ada, dengan ini disampaikan tanggapan terhadap gugatan dari Penggugat sebagai berikut:

1. Dasar Hukum a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali

I diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020

I tentang Cipta Kerja, antara lain mengatur:

Halaman 1€i 43 halaman Putusan Nomor PUT~001447.99/2024/PP/M.Tahun 2026

PTAton Indonesia

Pasal 1 angka 25

Pemeriksaan adalah serangka.lan kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksana secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standa pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan\ ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;'iv1 Pasal 3 ayat (1 )

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan, benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengaI n, menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah'!, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorai Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

Pasal 12 ayat (1 )

Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesua dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pen dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak;

Pasal 12 ayat (2)

Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, perpajakan.,

Pasal 12 ayat (3)

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak,\ menetapkan jumlah pajak yang terutang;1` Pasal 13 ayat (1)I Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajaki atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun

•r 43 halaman Halaman

Putusan Nomor PUT~001447.99/2024/PPIM.Tahun 2026

PT Artn Indonesia

Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat

Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain I pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.

c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan laih mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidakseharusnya dikompensasikah

I selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (ndl persen);

Pasal 13 ayat (3)

Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambahdengansanksiadministrasiberupakenaikan sebesarbahwa jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pad±

\ ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administras( berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

Pasal 36 ayat (1 ) huruf b bahwa Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; antara lain mengatur:

Pasal 6 ayat (1 )

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan,berdasarkan penghasilan bruto

Halaman 17 ddti 43 halaman

•ahun 2026 Putusan Nomor PUT-001447.9912024/PP/M. :;:):.;`.':.,;

PT Art Pist6n Indonesia

dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;

Pasal 18 ayat (3)

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang. sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena, Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa, dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dah kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biayaT plus, atau metode lainnya;

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan, antara lain mengatur:

Pasal 2 huruf bI bahwa Direktur Jenderal Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;

Pasal 13 ayat (1 )

Surat ketetapan pajak yang dapat dikurangkan atau dibatalkan berdasarkan permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b adalah surat ketetapan pajak yang tidak benar, kecuali ketetapan pajak kurang bayar yang diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 13A Undang-Undang KUP;

Pasal 13 ayat (2)

Surat ketetapan pajak yang tidak benar yang dapat dikurangkan berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi surat ketetapan pajak yang jumlah pajak terutangnya tidak benar;

Halaman 18 d i 43 halaman Pijtusan Nomor PUT-001447.9912024lpp/M.Tahun 2026

PT Artn Indonesia

Pasal 13 ayat (3)

Surat ketetapan pajak yang tidak benar yang dapat dibatalkan berdasarkan permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi surat ketetapan pajak yang seharusnya tidak diterbitkan.,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Pasal 1 angka 8\ bahwa Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpuh dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; Pasal 20 huruf b) bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Tahun Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak setelah dilakukan tindakan Pemeriksaan dalam hal pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

Pasal 31

1. ayat (1) huruf a, bahwa keberatan atas surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal suratt ketetapan pajak dikirim kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

2. ayat (2), bahwa keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

Halaman 13 halaman Putusan Nomor PUT-001447.99/2024lpp/lv,hun 2026

PTA'Indonesia

a. bencana alam;

b. bencana non alam;

c. bencana sosial;

d. diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar atau lebih dibayar yang tertera dalam surat ketetapan pajak berubah., atau e. keadaan lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak\; Pasal 32

1. ayat (1) hurut a, bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.,

2. ayah (2), Wajib Pajak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengajukan permohonan..

a. Pengurangan, penghapusan, atau pembatalan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan;

b. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar; atau c. pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:

d. penyampaian surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan; atau e. Pembahasan Akhir Hasil Pemer.Iksaan dengan Wajib Pajak;

Pasa' 33

1. ayat (1), bahwa Direktur Jenderal Pajak harus menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sebagaimana diatur dalarrl

Halaman 20 d, ri 43 halaman Putusan Nomor PUT-001447.99/2024/PP/M.Tahun 2026

PT Artn Indonesia

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata

/ Cara Perpajakan.,

2.. ayat (2), bahwa jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tangg:I surat pengajuan keberatan diterima oleh Direktur Jenderd!I Pajak sampai dengan tanggal Surat Keputusan Keberatari diterbitkan;

2. Data dan Fakta

1) Bahwa telah dilakukan pemeriksaan kepada Penggugat untuk tahun pajak 2020 melalui jenis pemeriksaan rutin untuk semua( jenis pajak (all taxes) sebagaimana dituangkan dalam Laporah PemeriksaanPajaknomorLAP- 00215/WPJ.22/KP.1804/RIK.SIS/2022 tanggal 15 Juni 2022;

2) Bahwa atas hasil pemeriksaan telah diterbitkan Surat Ketetapan PajakLebihBayarPajakPenghasilannomor: 00079/406/20/457/22 tanggal 21 Juni 2022 Masa tahun 202d dengan nilai Rp.(1.699.894.762,00);

3) Bahwa Penggugat mengajukan permohonan gugatan atas koreksi fiskal positif terhadap 2 (dua) pos biaya dalam SKPLB tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

UraianWajib PajakSKPKBKoreksi

Harga PokokPenjualan(Biayatechnicalassistant) 157.224.277.379 156.070.814.6541.153.435.725

Biaya UsahaLainnya(Royalti)18.673.037.09315.514.274.999 3 .158.762.095

4) Bahwa menurut hasil pemeriksaan, atas koreksi tersebut dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa atas pembayaran Technical Assistant Fee dikoreksi sebesar Rpl.153.435.725,00 karena Tergugat tidak dapat memastikan bahwa pembayaran

Halaman 1 dar.I 43 halaman Putusan Nomor PUT-001447.9912024/PP/ia Tahun 2026

Piston Indonesia

I I

Technical Assistant Fee telah benar-benar dilakukan dan manfaatI ekonomi bagi Wajib Pajak;

Selain koreksi tersebut Tergugat juga melakukan koreksi atas biayausahalainnyasebesar Rp3.158.762.095,00terkai[ pembayaran royalty sehubungan dengan pemanfaatan know-how. Tergugat berpendapat bahwa untuk menghasilkan piston presisiI kuat bagus dan tahan lama serta harga bersaing Penggugat menerapkan sistem mutu lso 90001 dan ISO 14001 yang merupakan arahan dari Art Metal Manufacturing Co., Ltd. Dengari demikian Penggugat ketika membutuhkan Know-How terkai{ dengan desain dan proses produksi untuk produknya di Indonesia menjadi tidak relevan untuk dibebankan biaya royalty;

3. Tanggapan Tergugat

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dijelaskan hal-hal sebaga'i berikut:

a) BerdasarkanLaporanHasilPemeriksaanNomorLAP- 00215AVPJ.22tl{P.1804/RIK.SIS/2022 tanggal 15 Juni 2022 atas koreksi penyesuaian fiskal negatif sebesar Rpl.153.435.725,00 Tergugat berpendapat sebagai berikut:

Hag Poto* P-

Wteful wqD Pp|alcRot57.2il?77jl7o

AAco`nil pcmcfkl.fry16cO70A41J}54 louldto1,163+3S;725

1) Dos.r l{ocotol pomom8e pi|a*)nLng lo.centlin. dallm spllp

BcrdesafLae pcoBlali don pondyln : dh&n. etal pemboioon Tocinka A!!Blanl Fc® dckeeL.I IabeSar fry 1.163.435.728. pcocde. tld.I blla mcme.(ikon t].hm pembqiar.Ti 1.AF lclah tmar4cnr ol.Lut8Ii dan mcobcdrae li`erfu.I ckonomll brty \A'afb pllI|.\ p8sol e Oyoi (1) in. pCh

Poed 12 oyal a) Uu KuP

Paed 18 oml P) Uu Pph

Halaman 2i 43 halaman Putusan Nomor PUT-001447.99/2024/PPIM.Tahun 2026

PT Art Piston Indonesia

t'Oy, I,,.I`. |,l^nlro

-W®Ja,P®PI ts` :8.#+#

AAmlnd Ftoch..

Xcoluno3.lee.7ezquo

1| O.ur Kon*.I p.m®.b.. p.|&ty.oo.®.c.nt.in a.I.rn8I.lIP ton..to pembqum pen.a/®elefl xnoN. Mo`-/. Roy®&. P®too eebe.er Flp. L16®.7¢2.O®.i W.P Pq.I (^P0 m®.ap.I.n p..co.ha.n ipno b.oonl< dl bldeno m&mll.ttr Om pcoro.ngso p4ton dai` ph pBloo *endtLi .... tiernolor. ^Pl mtlziL beroporaiJ .ocao *one"l.I I)ed& hAso ^ouh.. 20.3

^PI It.®np.Xco ponnchaae )ong bctdoml.I a. lnooml. a.ri a".n pd. trty8 2. No`mber 2011. ^F] ®onoabo t>aobl-d on.p ART dcooeo ^d Mctel LA.mrf.carry (^hlM) .ot.ngul p®ruelt8co h^4 xp I-"el dl Jcpng.

P.a. t.h.a p.I.I 2cO. pono®ng ..h.in APT .a.I.h ^". din TPR Co,. u4 0Tn). deapm *epem"n in..Jpncah® .ob.I.I 8's* On ,iex. E=

AJd* An.*cld l*atki.I]cgiv c® Ltd

TPR IPI`Coldy

APIPT. An fastori foooooelo

KogbmW.PPepkmelBktikonfuaptlpenbiibtileAebumcmpcfho&zSp¢rmk8aeoedulpbton.mclameninostp¢loobon pioduleTineiiaProsolbl!deAI>Imcn>ellcanbeniapaldcpaftcmeni)enthg,edald"lTop«.Aeooncnl8ouBatsdaeOroLlur). Ocpancmco Pl]lcrtyBft. Pndut.I Om Melnlcoaeco

TopHeneoernenldelamhalndDbeL(uidael(onbdememtlalrmc8AebBrllyenglcotryoieaehocngmrmhandae`v|uanoed pomoong.ohamdelemhalW8dathMMetal»mdellrlngCoud(Aun);dinaeaAuntoabeqeutdlunngyaro8emo dcoocoae|bpa|3k.

Uwh4 mcnghaSnae plston yang pesng kual b8gus dan laheri froe 8erte hapa )ng bcrlatry. Apl f8ocerapten delcm mono|onm mule ls0 0001 dco 1§0 11001: lennrtym |`.pa menipatae ®nhen in eana dcap8^ hdtftm

: Ooapco demunn moho Apl kecLo mcmbututden Lrow.how te.ku ecngon ce.giv oco prosel p.edulsi ulul piodut dy`oA eon ph ftyton dl lndocode mcfi|3dl qua* rale`co tmlut obcbockon bl.ya .a)ao teffetwl oDl8S

I Bedoaten penemae din ponoqfro : dmf\a etol pef7ib8y8im Palon Roytry aboroLg eeb8!gr Rp 3 168,702 091. dwh 8i\o eta. btryoteyseb`]1ve8kberfuibilng8ndcogaekoototonusfro,OuckmembethaeLonlitroldaeto!ut.c.anpedutteicob`itdlo@!ar •cne uee* memb¢frolt m8Of8ol exof`onl I)eel Wojb Pe|®*.

D83afhutum :-pa.aletry@l(I)uupph

•POsol.20y8to)uuXuP

•PeSof loe7alo)UUpph b) Bahwa Penggugat tidak setuju dengan koreksi Tergugat karena atas transaksi yang dikoreksi oleh Tergugat benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan manfaatnya bagi Waj.ib Pajak;

'i 43 halaman Halaman 2:

Putusan Nomor PUT-001447.9912024/PP/M.Tahun 2026

PTAton Indonesia

c) Bahwa sebelumnya terkait dengan alasan tersebut Tergugat pada; permohonan pertama telah meminta bukti dan dokumen'

I pendukung melalui surat nomor S-111/WPJ.226/2023 tanggal 16 Mei 2023. Penggugat merespon dengan mengirimkan dokumen!

I sebagai berikut:

n Oi. GL. ms. COA24/01/2023 ` 3`S® n o2. Roy.tti24/01/2023 `3=$9

[] 03. Technic-I A=sist.ncc F.e1 O/crv2023 9: 1 2

B Agre.metit10/08/2023 9:11

DBPNio/crv2o23 9: 1 1

B Bukti Poncl®.ta.en P®tcn10/08/2023 9: 11

E Bukti Potong10/08/2023 9: 11

D ,nvoiccio/cneo23 9: 1 1 d) Tergugatsebelumnyapadapermohonanpertamajuga: mengundang Penggugat dan Tim Pemeriksa dalam rangka| melakukan pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakah) melalui surat nomor S-159/WPJ.226/2023 tanggal 10 Juli 2023;

e) Bahwa Penggugat dalam permohonan kedua ini tidak ada menambahkan keterangan atau dokumen pendukung baru yang dapat dipertimbangkan oleh Tergugat;

Berdasarkan data dan informasi di atas Tergugat berpendapat sebagai, berikut:

Terkait koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rpl .153.435.725,00 ,i a. Penggugat beralasan bahwa:

• Bahwa Technical Assistance yang dilakukan oleh Art Metal Manufacturing Co., Ltd (AMM) telah sesuai dengan Agreement.

• Selama tahun Pajak 2020 jasa tersebut diberikan secara langsung oleh AMM kepada Penggugat.

• Penggugat telah memenuhi kewajiban atas transaksi tersebu{ baik untuk Pph Pasal 26 maupun PPN JLN.

• Bahwa pemeriksa telah mengakui biaya jasa sebagai objek PP| Pasal 26 dalam ekualisasi objek pph pasal 26.I

• Bahwa biaya tersebut merupakan biaya 3M, sehingga dapat menjadi pengurang penghasilan bruto;

) b. Dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2020 diketahui bahwa penghasilannetoPenggugatmengalamikerugianyang

Halaman: ? 43 halaman Putusan Nomor PUT-001447.99/2024/Ppl^Tahun 2026

#rff#i';

PTAn Indonesia

diakibatkan harga pokok penjualan yang terlampau besar, dimana` i secara tidak langsung pengaruh dari techincal assistance yang` dilakukan Wajib Pajak tidak memberikan manfaat ekonomi kepada; Wajib Pajak;I c. Tergugat berpendapat bahwa Penggugat tidak memerlukan jasat technical assistance fee karena pembayaran yang dilakukan kepada Art Metal Manufacturing Co., Ltd. (AMM), dimana AMM merupakan pemegang saham Penggugat dan pemegang saham] sebenarnya adalah pemilik perusahaan, Penggugat beroperasi di| Indonesia juga merupakan perpanjangan tangan dari AMM sehingga biaya (fee) tersebut menurut Tergugat tidak perlu ada` karena masih dibawah manajemen yang sama dan saling` berkepentingan satu sama lainnya. Dengan demikian atas pembayaran jasa technical assistance fee tidak dapat dibiayakan;

d. Kompensasi yang diterima Penggugat berupa arahan (guidance), saran, pemecahan masalah (troubleshooting) tentang pembuatan produk berlisensi jelas merupakan arahan langsung dari pemegang saham selaku pemangku kepentingan sesuai tertera dalam agrrement contract;

e. Selain itu Penggugat juga tidak memberikan dokumen pendukung yang membuktikan bahwa transaksi jasa technical assistance fee dapat memberikan manfaat ekonomi kepada usaha penggugat; r

Terkait koreksi Biaya usaha Lainnya sebesar Rp3.158.762.095,00II a. Penggugat beralasan bahwa:

• Pembayaran royalty diperlukan karena merupakan pembayaran yang dilakukan atas penggunaan lp, selain itu, Penggugat juga memanfaatkan Know-How dari AMM dalam memproduksi barang di Indonesia;

• Know-how meliputi all secret unpatented inventions, designs,I specifications, drawings, dan technical information sehubungan dengan manufaktur atas produk yang dilisensikan;

(

Halamanri 43 halaman Putusan Nomor PUT~001447.99/2024/PPITahun 2026 ton Indonesia

• Penggugat mendapatkan manfaat berupa hak memanfaatka| Know-how dari pihak afiliasi sesuai dengan PMK 22 tahun 2020i

I

• Penggugat telah memenuhi kewajiban atas transaksi tersebut / baik untuk pph pasal 26 maupun PPN JLN;i

• Bahwa pemeriksa telah mengakui royalty sebagai objek Ppn Pasal 26 dalam ekualisasi objek Pph Pasal 26;

• Bahwa biaya tersebut merupakan biaya 3M, sehingga dapat menjadi pengurang penghasilan bruto;

b. Terkait hal tersebut Tergugat berpendapat bahwa pembaya royalty diperlukan apabila terdapat penggunaan lntelectua! Property (IP) dimana pemanfaatan Know-How dilakukan oleh Wajib Pajak dalam hal ini diperoleh dari AMM yang meliputi all secret unpatented inventions, designs, specifications, drawings; dan technical information sehubungan dengan manufaktur atas produk yang dilisensikan;I c. Sebagaimana telah diketahui bahwa Art Metal Manufacturing Co.; Ltd. (AMM), merupakan pemegang saham Penggugat dart pemegang saham sebenarnya adalah pemilik perusahaan; Penggugat beroperasi di Indonesia juga merupakan perpanjangari tangan dari AMM sehingga pemegang saham akan bekerja sama untuk meningkatkan keuntungan perusahaan dengan maksimal dengan melakukan optimalisasi kekayaan perusahaan yang bertujuan untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan value melalui dukungan aset yang dimilikinya;( d. Dengan demikianroyalty sejatinyamerupakan dukungan pemegang saham untuk kepentingan pemegang saham sebagai pemangku kepentingan untuk mencapai keuntungan perusahaan yangdapat digunakan olehperusahaanuntuk semakiri mengembangkan perusahaan. Sehingga pembayaran royalti tidak dapat dibebankan;

e. Pasal 9 ayat (1) huruf b UU Pph menyebutkan penghasilan kena pajak tidak boleh dikurangkan salah satunya dari biaya yang

Halaman 26 d ri 43 halaman Putusan Nomor PUT-001447.99/2024lpp/M.Tahun 2026

PT Arton Indonesia

dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegan saham, sekutu, atau anggota;

f.Selain itu penggugatjuga tidak memberikan dokumen pendukung yang membuktikan bahwa transaksi jasa technical assistance fee

I dapat memberikan manfaat ekonomi kepada usaha Wajib Pajak; , ( Berdasarkan hal tersebut Tergugat menolak permohonan kedua ( pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar Wajib Pajak dan mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarI

I nomor 00079/406/20/457/22 tanggal 21 Juni 2022 Tahun Pajak 2020;I

KESIMPULAN DAN USUL

Kesimpulan

\ bahwa berdasarkan penelitian Surat Gugatan, data dan dokumen sebagaimana diuraikan pada Bagian I s.d. IV di atas, maka disimpulkah bahwa:

a. Surat Gugatan Penggugat Nomor 350/Apl/ADM/ll/2024 tanggal 15 Februari 2024 berdasarkan penelitian sementara dan sesuai denga| data yang ada telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatui dalam Pasal 23 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahunl98? tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang UndangT Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; dan Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

b. Surat Keputusan nomor KEP-00632/NKEB/PJ/WPJ.22/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a Karen: Permohonan Wajib Pajak, yang diterbitkan telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;

Halaman 27ri 43 halaman Putusan Nomor PUT-001447.99/2024/PP/M.Tahun 2026

PT Artton Indonesia

Usul bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan gugatan Penggugat da tetapmempertahankanSuratKeputusannomorKEP 00632/NKEB/PJ/WPJ.22/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang Sura Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Paja Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1 ) huruf 8 Karena Permohonan Wajib Pajak yang diterbitkan atas nama Penggugat NPWP 31.432.080.5-433.000;

bahwa Tergugat dalam Surat Tanggapannya melampirkan dokumeh sebagai berikut:

Bukti T-1.Salinan Keputusan Nomor KEP-00632/NKEB/PJ/\/VPJ.22/2024 tanggal 24 Januari 2024 beserta resi pengiriman;

Menimbang bahwa kepada Penggugat telah dikirimkan salinan Surat Tanggapan dengan permintaan agar Penggugat menyampaikah Surat Bantahan, namun sampai dengan jangka waktu yang telah

) ditentukan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan dimaksud;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P sebagai berikut:

Bukti p-7.Akta Notaris Ryan Bayu candra, S.H., M.Kn. Nomor 13 tangga!

5 Juli 2022;

Bukti P-8.Berkas Kuasa Hukum dan Pakta lntegritas;

Bukti P-9.Pakta lntegritas Pemohon Banding;

Bukti P-10. Permohonan Pembatalan SKP;

Bukti P-11. Matriks sengketa;

Bukti P-12. Company Profile;

Bukti P-13. Perjanjian ART Technical Assistance dan Terjemahannya;

Halamanri 43 halaman

:,.,:::,!;¥

Putusan Nomor PUT001447.99/2024/PpiTahun 2026

P7-ton Indonesia

Bukti P-14. Rincian dan Invoice Pembayaran Biaya Technical Assistance

Tahun 2020;( Bukti p-15. Bukti Pemenuhan Kewajiban Perpajakan atas Pembayaran

Technical Assistance;

Bukti P-16. Contoh Know-How;

Bukti P-17. Contoh Foto Produk Penggugat;

Bukti P-18. Tangkapan Layar Situs DJKl ;

Bukti P-19. Sertifikat Merek Jepang;

Bukti P-20. Dokumen Lokal Tahun 2020;

Bukti P-21. Invoice, Bukti Pembayaran dan Perhitungan Royalti Tahun Pajak 2020;

Bukti p-22. Bukti Pemenuhan Kewajiban Perpajakan atas Pembayaran

Royalti;

Bukti p-23. Penjelasan tertulis tanggal 4 Juli 2024;

Bukti p-24. Dokumen Invoice Technical Assistance beserta terjemahannya;/

I Bukti p-25. Perjanjian ART Technical Assistance dan terjemahannya;

I Bukti p-26. Invoice, Bukti Pembayaran, dan Perhitungan Royalti Tahuri

Pajak 2020;

Bukti P-27. Bukti Potongn dan SSP Pph Pasal 26 atas Royalti Tahun 2020; Bukti p-28. Bukti pemenuhan Kewajiban perpajakan;

Bukti p-29. Pendapat Akhir dan lampiran;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T sebagai berikut:

Bukti T-2.Kronologi sengketa;

Bukti T-3.Surat Ketetapan pajak Tahun pajak 2020;

Bukti T-4.Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak

Benar;

Bukti T-5.Keputusan Keberatan;

Halaman 29ri 43 halaman Putusan Nomor PUT-001447.99/2024/PP/M.Tahun 2026

PT Art Pis n Indonesia

BuktiT-6.Laporan Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Surat

Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Karena Permohonan Wajib Pajak;

Bukti T-7.PendapatAkhir;

PERTIIVIBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak bahwa objek sengketa berupa Keputusan Tergugat Nomor KEPT 00632/NKEB/PJ/WPJ.22/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1 ) Huruf a Karena Permohonan Wajib Pajak Tahun Pajak. 2020 termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangar Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa gugatan dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan bahwa Surat Gugatan Nomor 350/Apl/ADM/ll/2024 tanggal 15 Februari 2024, dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak yang diterima langsung pada tanggal 20 Februari 2024, yang, berarti diajukan masih dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari,t menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Tergugat dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Tergugat, dilampiri dengan salinan keputusan yang digugat, dan ditandatangani oleh

Halaman 3043 halaman Putusan Nomor PUT-001447.99/2024/PP/M.Tahun 2026

PT Art Piston Indonesia

pengurus yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuar Pasal 40 ayat (1), ayat (3) , ayat (6) dan Pasal 41 ayat (1) Undang| Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan ini adalah

I penerbitan Keputusan Tergugat Nomor KEP-00632/NKEB/PJAVPJ.22/2021 tanggal 24 Januari 2024 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surai Ketetapan Pajak Lebih Bayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1 ) Huruf 8 Karena Permohonan Wajib Pajak, yang tidak disetujui oleh Pengugat;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan keberatan formal yang) pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Pajak tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa materi atau isi sengketa dalam perkard gugatan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP; bahwa Terguga[ dalam dalilnya menyatakan bahwa terhadap materi atau isi penetapan jumlah pajak yang terutang dalam SKPLB a quo, jalur hukum yang seharusnyq ditempuh oleh Penggugat adalah melalui mekanisme Keberatan sesuai Pasa| 25 UU KUP dan dilanjutkan dengan Banding sesuai Pasal 27 UU KUP, bukah melalui jalur Gugatan; bahwa menurut Tergugat, kewenangan Direktu+ Jenderal Pajak dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP merupakah kewenangan yang bersifat diskresioner dan atributif langsung dari undang+ undang, sehingga pengujian oleh Majelis Hakim dalam perkara Gugatan berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU KUP seharusnya hanya terbatas pada pemeriksaan aspek formal atau prosedural penerbitan keputusa| (rechfmaf/ghe/.d) dan tidak menjangkau aspek kebijakan atau materiil, (doe/mat/.ghe/.d) terkait jumlah pajak yang terutang dalam surat ketetapah pajak;

Halaman 33 halaman Putusan Nomor PUT-001447.9912024lpp/M.hun 2026

PT ArtIndonesia

Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentand Pengadilan Pajak (UU PP), menyatakan:i Pasal 31 ayat (1 )

Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak;

Pasal 31 ayat (3)

Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa alas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnys sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahuh 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telar| beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 6 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang beriaku.,

Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentand Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU KUP), menyatakan: ` Pasal 23 ayat (2)

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;

b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;

c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang difetapkan dalam Pasal 25 ayat (1 ) dan Pasal 26; atau d. penerbitan surat ketetapan pdyak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur\ dalam ketenfuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan paifak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pal.ak,l Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus

Halamani 43 halaman Putusan Nomor PUT-001447.99/2024/PP/M.Tahun 2026 irf2#,o

PTAhn Indonesia

I I) I

sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir. Sengketa pajak didefinisikan sebagai sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara

) Wajib Pajak dengan Pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkanny? keputusan yang dapat diajukan Gugatan kepada Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP mengatu+ bahwawajibpajakdapatmengajukanGugatankepadabadanperadilanpaja{ atas penerbitan surat ketetapan pajak yang tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk diantaranya keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pasal 36 UU KUP. 0leh karena undang-undang membarikan hak bagi Wajib Pajak (Penggugat) untuk menggugat keputusan tersebut, maka secara hukuni Pengadilan Pajak memiliki mandat konstitusional untuk menguji kebenaran keputusan tersebut secara menyeluruh;

Menimbang, bahwa frasa "membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar" dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP, secara inheren mengandung makna adanya pengujian atas substansi atau kebenaran materiil dari jumlah pajak yang ditetapkan. Pengadilan Pajak berpendapat bahwa untuk menentukan apakah suatu ketetapan pajak itu .'benar" atau "tidak benar", Pengadilan tidak dapat dibatasi hanya pada pemeriksaan prosedur formal semata, melainkan harus menjangkau pada pemeriksaan materi jumlah pajak yang terutang;

Menimbang, bahwa pemisahan yang kaku antara pemeriksaan formal dan materiil dalam sengketa a quo akan menghalangi upaya pencapaian keadilan materiil; bahwa frasa "ketetapan pajak yang tidak benar" dalam Pasal 36 ayat (1 ) huruf b UU KUP secara implisit mewajibkan adanya pengujian ata; kebenaran substansi atau nilai nominal pajak yang ditetapkan; Pengadilan Pajak berpendapat bahwa untuk menentukan apakah suatu keputusan penolakan pembatalan ketetapan pajak sudah "tepat" atau "benar", tidak dapat melepaskan diri dari pemeriksaan fakta dan bukti materiil yang menjadi dasar penerbitan ketetapan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun kewenangan Tergugat berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b uU KUP bersifat diskresioner, namun pelaksanaan

Halaman 3343 halaman Putusan Nomor PUT-001447.99/2024/PP/M.Tahun 2026

PT Art Piston Indonesia

diskresi tersebut tetap harus tunduk pada Asas-Asas Umum Pemerin yang Baik (AAUPB), khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hu Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah berhasil menunjukkan ada indikasi ketidakcermatan materiil dalam penerbitan keputusan y disengketakan, sehingga merupakan tugas dan tanggung jawab Pengad Pajak untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap materi sengk guna memastikan hak-hak konstitusional Penggugat terlindungi d keputusan administrasi negara yang tidak akurat dan tidak benar sec hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di a Pengadilan Pajak menegaskan kembali hakikat Pengadilan Pajak sebag ,, peradilan penuh (fu// /.ur/.sc//.cf/.on) yang memiliki wewenang absolut untuk

I memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa a quo secara komprehensifl

I mencakup aspek formal/prosedural maupun aspek materiil/substansi

I sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) Undangi Undang Pengadilan Pajak; Oleh karena itu, dalil keberatan Tergugat yang

`1 menyatakan bahwa Pengadilan Pajak tidak berwenang memeriksa materi

11 jumlah pajak yang terutang dalam sengketa pasal 36 ayat (1 ) huruf b uu KUF dipandang tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan tersebuf dengan dalil karena tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkari permohonan pengurangan/pembatalan SKP yang tidak benar atas koreksi fiskal positif dengan total sejumlah Rp4.312.197.819,00 yang terdiri dari:

1. Koreksi Harga Pokok Penjualan (rechn/.ca/ Ass/.sfanf Fee) sejumlah Rpl .153.435.725,00:

Tergugat mendalilkan pembayaran ini tidak dapat dipastikan benar-benar dilakukan dan tidak memberikan manfaat ekonomi karena Penggugat dah penyedia jasa Art Metal Manufacturing (AMM) berada di bawari manajemen yang sama;I

2. Koreksi Biaya Usaha Lainnya (Royalti) sejumlah Rp3.158.762.095,00:

Halamanri 43 halaman Putusan Nomor PUT-001447.99/2024lpp/ATahun 2026

PTAton Indonesia

Tergugat mendalilkan pemanfaatan Know-How tidak relevan karenaH Penggugat sudah menerapkan standar lso 9001 dan lso 14001 sertaL royalti adalah kepentingan pemegang saham yang tidak dapat dibiayakan;i

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak setuju ata penetapan Tergugat tersebut dengan alasan yang pada pokoknya yaitu;

1. rechr)/.ca/ Ass/.sfanf Fee, adalah jasa yang benar-benar diberikan ole teknisi AMM sesuai perjanjian untuk mendukung produksi produ berlisensi;

2. Royalti, merupakan pembayaran yang dilakukan atas penggunaan mere dagang "ART" dan kriow-how teknis (desain, spesifikasi) yang berbed dengan sistem manajemen mutu lso;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan para pihak tersebut di atas yang menjadi pokok masalah dalam sengketa gugatan adalah apakah Tergugat telah tepat menolak permohonan Penggugat dengan alasan bahwa

I biaya rechr]/.ca/ Ass/.stance Fee dan Roya/fy tidak dapat diakui sebagai pengurang penghasi]an bruto, atau sebaliknya biaya tersebut memenuhi ketentuan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihard penghasilan (Biaya 3M) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

I Undang-Undang Pajak Penghasilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sengketa gugatan ini merupakan sengketa yang bersifat yuridis;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh data dan fakta berupa kronologis ter].adinya sengketa adalah sebagai berikut:

No.TanggalKeterangan

Terguga{menerbitkanLHPNomorLAP- 1,15 Junj 2022

215AVPJ.22/KP.18/RIK.SIS/2022

Tegugat menerbitkan SKPLB Pph Badan Nomor

2.21 Juni 2022

00079/406/20/457/22

Penggugat mengajukan Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar berdasarkan

3.15 Maret 2023ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP melaluj Surat Nomor 260/Apl/ADM/lD/2023 (Permohonan Pertama)

Halaman43 halaman Putusan Nomor PUT-001447.99/2024lppiTahun 2026 n Indonesia

Tergugat menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal

4.10 Agustus 2023Pajak Nomor KEP-04809/KEB/PJAVPJ.22/2023 yang isinya menolak permohonan Penggugat

PenggugatmengajukankembaliPermohonan Pembatalan Surat Ketetapan yang Tidak Benar berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP

5.30 0ktober 2023

{erhadap SKPLB Pph Badan Tahun 2020 a quo melalui surat Nomor 844/Apl/ADM/X/2023 (Permohonan Kedua)

TergugatmenerbitkanLaporanPenelitian Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak

6.23 Januari 2024 yang Tidak Benar karena Permohonan Wajib Pajak Nomor Lap-893AVPJ.22/2024

Tergugat menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal

7.24 Januari 2024Pajak Nomor KEP-00632/NKEB/PJ AVPJ.22/2024 2024

Penggugat mengajukan gugatan melalui Surat Nomor

8.20 Februari 2024

350/Apl/ADM/ll/2024 tertanggal 15 Februari 2024 i Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang: Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa:

' :ae[|:t]::::::rr:::;:nd:negma:r[:t:dha:::::::t|gunNd°a:::u6n:aanhguLo2:::2teTnat:::I 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU KUP), menyatakan;1i' Pasal 36 ayat (1) huruf bi( Direkfur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat: b. mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tida benar,

Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasila sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti,

I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang+I Undang (UU Pph), menyatakan:

'i 43 halaman Halaman 3

Putusan Nomor PUT-001447.99/2024/PP/M.Tahun 2026

::,;.,`i

PT Art Pi.ton Indonesia:I

Pasal 6 ayat (1 ) huruf a

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk\ usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan brute dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biayayang secara langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

1. biaya pembelian bahan.,

2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji)I, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalain\

I bentuk uang;

3. bunga, sewa, dan royalty

4. biaya perjalanan;

5. biaya pengolahan limbah

6. premi asuransi

7. biaya promosi dan penjualan

8. biaya administrasi; dan

9. pajak kecuali pajak penghasilan;

Pasal 18 ayat (3)

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya,t penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak, yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh, hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biayaplus, atau metode lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan fakta'

I yangterungkapdipersidangan,diketahuipenggugatadalahperusahaanyang; bergerak di bidang manufaktur dan perdagangan piston dan pin piston untuk/ kendaraan bermotor, yang telah beroperasi secara komersial sejak tahuJ 2013 dan merupakan bagian dari Grup ART dengan Art Metal Manufacturing! Co., Ltd. (AMM) yang berkedudukan di Jepang sebagai perusahaan induknya;i

) 1

Halamanri 43 halaman`\ Putusan Nomor PUT-001447.9912024/PP/ATahun 2026`.r

PTAton lndonesiaz.

Menimbang, bahwa terkait koreksi Harga Pokok Penjualan berup? rechnt.ca/ Assi.stance Fee sejumlah Rpl.153.435.725,OO, Penggugat telah membuktikan adanya transaksi tersebut melalui alat bukti berupa ART Technical Assistance Agreement, invoice, serta rincian biaya yang didukun8

[ bukti kedatangan teknisi dari AMM Jepang, antara lain tiket pesawat dan bukti

) biaya akomodasi hotel di Indonesia; bahwa Pengadilan Pajak berpendapa{

I rangkaian bukti tersebut menunjukkan adanya dasar hukum perikatan; pelaksanaan jasa, serta pembayaran yang saling bersesuaian; bahwq meskipun terdapat klarifikasi atas rincian komponen biaya berupa perubahah

) komposisi nilai antara biaya jasa teknisi, hotel, dan tiket pesawat, klarifikasi tersebut merupakan bentuk ketelitian administratif yang tidak mengubah nilai total transaksi dan justru memperkuat keyakinan bahwa jasa tersebut benar- benar terjadi dan dilaksanakan, sehingga dalil Tergugat yang meragukan realisasi jasa tersebut tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap koreksi Biaya Usaha Lainnya berupa Royalti sejumlah Rp3.158.762.094,00, Penggugat telah membuktikan adanya pemanfaatan merek dagang "ART" serta pemanfaatan know-how berupa desain dan spesifikasi teknis yang menjadi dasar proses produksi piston; bahwa bukti tersebut didukung adanya pendaftaran merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan lntelektual (DJKl) dan dokumen yang menunjukkan adanya pengaturan pemanfaatan Ar}ow-how dalam hubungan kontraktual dengan AMM; serta bahwa ketiadaan fungsi penelitian dan pengembangan (R&D) internal pada perusahaan menjadikan pemanfaatan know-howtersebut relevan untuk menunjang kegiatan produksi;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan royalti tidak relevan karena Penggugat telah menerapkan lso 9001 dan ISO 14001 tidak dapat diterima; Pengadilan Pajak berpendapat bahwa terdapat perbedaan mendasar antara standar sistem manajemen (ISO) yang bersifat kerangka pengendalian proses dan kepatuhan umum, dengan know-how teknis berupa desain, spesifikasi, dan pengetahuan produksi yang bersifat spesifik, bernilai ekonomi, dan dalam praktik lazim dilindungi serta dilisensikan untuk menghasilkan produk tertentu;

'i 43 halaman Halaman 38 d

Putusan Nomor PUT-001447.99/2024lpp/M.Tahun 2026

PT Art Pis n Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai konsep manfaat ekonomi dan pengujian biaya sebagai pengurang penghasilan bruto, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa suatu biaya tidak harus menghasilkan laba seketika padq tahun berjalan, melainkan dinilai apakah pengeluaran tersebut memiliki

I hubungan fungsional untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (biaya 3M); bahwa mengingat kegiatan usaha dalam industri

I manufaktur komponen otomotif menuntut pemeliharaan mutu, konsistensi spesifikasi, dan penyelesaian masalah teknis produksi, maka kebutuhai bantuan teknis dan transfer pengetahuan merupakan hal yang lazim untuK menjaga standar kualitas produk; oleh karenanya, penolakan Terguga{ semata-mata karena adanya kerugian fiskal dan asumsi bahwa bantuan tekni5 merupakan kewajiban pemegang saham merupakan penafsiran yang terlalu sempit dan tidak dapat menggugurkan transaksi yang telah terbukti secara kontraktual dan faktual;

Menimbang, bahwa terkait manfaat ekonomis know-how dan merek ( dagang dalam sengketa a quo, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa dalarri industri manufaktur komponen otomotif yang presisi, penggunaan desain,i spesifikasi teknis (kr]ow-how), dan identitas merek merupakan elemen penting yang memberikan nilai tambah nyata bagi produk; bahwa Penggugat telah membuktikan eksistensi harta tak berwujud tersebut melalui perjanjian yang mengatur ruang lingkup secara spesifik serta bukti pendaftaran merek dagang "ART"; bahwa dalil Tergugat yang menyatakan royalti tersebut merupakan kepentingan pemegang saham atau pembagian laba terselubung tidak didukung bukti tandingan yang memadai yang menunjukkan, misalnya, bahwa harta tak berwujud tersebut tidak digunakan, tidak tersedia, atau pembayaran tidak memiliki dasar per].anjian dan perhitungan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakah pemenuhan kewajiban PPN dan Pph Pasal 26 tidak secara otomatis menentukan dapat atau tidaknya biaya dikurangkan, Pengadilan Pajak\ berpendapat bahwa meskipun secara kaidah umum benar, namun dalam perkara a quo pengakuan Tergugat atas transaksi tersebut sebagai objek, pajak dalam proses ekualisasi merupakan bentuk pengakuan administratif

Halaman3{`i 43 halaman' Putusan Nomor PUT-001447.99/2024/PP/M.Tahun 2026

PTA;;:,`'*;#:`,;Indonesia'i

atas eksistensi transaksi dan aliran nilai; Bukti pemotongan dan penyetoran pajak tersebut merupakan bukti pendukung yang kuat (corroboraf/.v: ev/.dence) yang jika dinilai bersama dengan bukti utama (pr/.mary ev/.dence) berupa perjanjian, /.nvo/.ce, dan mutasi bank, membentuk satu rangkaian fakta

I yang tidak terputus mengenai kebenaran transaksi. OIeh karena itu, tindakan Tergugat yang mengakui eksistensi transaksi untuk tujuan pemungutan (Pph 26 dan PPN Jasa Luar Negeri) namun menolak eksistensinya tujuan pembebanan biaya (Pph Badan) merupakan perlakuan yang tidak konsisten dan mencederai asas kepastian hukum;i)

Menimbang bahwa, dalil Tergugat yang menyatakan biaya tidak perliI| ada karena para pihak berada dalam satu grup (afiliasi) tidak dapa{ dibenarkan; Pengadilan Pajak berpendapat bahwa transaksi intra-grup pada prinsipnya dapat dilakukan dan diakui sepanjang memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha; bahwa dalam perkara a quo, Tergugat tidak mampu menunjukkan bukti sebaliknya melalui pembanding kuantitatif, analisis kewajaran, atau pembuktian bahwa transaksi bersifat fiktif; bahwa penilaiah subjektif semata tidak cukup untuk menggugurkan bukti-bukti objektif yang diajukan Penggugat, sehingga koreksi Tergugat tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan atas bukti-bukti tersebut di atas, Pengadilan Pajak berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalilnya bahwa biaya Techn/.ca/ Ass/.sfanf Fee dan Royalti, dengan total sejumlah Rp4.312.197.819,00 merupakan biaya yang nyata terjadi (ex/.sfence) dan memiliki manfaat ekonomi untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (Biaya 3M) dalam kegiatan usaha manufaktur piston Penggugat;

Bahwa Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup' untuk mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat, menyatakan tidak tepat penolakan permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar karena Penggugat telahmenunjukkanbuktiperikatan (Agreement),bukti pembayaran, bukti pendukung kedatangan teknisi, serta adanya pengakuan Tergugat atas transaksi tersebut sebagai Objek Pph Pasal 26 dan PPN Jasa` Luar Negeri dalam proses ekualisasi;

PutusanNomorpuT-00144799/H2ao'2a4Hpi:T/4AM°rf#t;T%nuad:ao2#ea:n:ai,

Bahwa dengan demikian, koreksi dalam SKPLB Pph Badan Tahun Pajak 2020 i sejumlah Rp4.312.197.819,00 (yang terdiri dari koreksi Harga PokoK Penjualan sebesar Rpl.153.435.725,00 dan Biaya Usaha Lainnya sebes Rp3.158.762.094,00) tidak dapat dipertahankan;

Menimbang bahwa Pengadilan Pengadilan Pajak telah menyataka pertimbangan dan pendapatnya atas dalil-dalil yang disampaikan oleh pa pihak sebagaimana telah diuraikan di atas dan untuk selebihnya tid dipertimbangkan Pengadilan Pajak karena tidak relevan untuk memutuska sengketa a quo;

Menimbang, bahwa pengadilan Pajak telah mempertimbangka seluruh alat bukti dan dalil-dalil yang disampaikan para pihak namun untu mengambil keputusan hanya menguraikan alat bukti dan dalil yang relevan[

I dengan perkara ini;I

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan;t Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Paja sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto menurut Tergugat(Rp40.126.479.676,00) I Tidak dapat dipertahankan Pengadilan Pajak4.312.197.819 Penetapan menurut pengadilan pajak(Rp44.438.677.495,00) Bahwa dengan demikian, penetapan menurut Pengadilan Pajak adalah` sebagai berikut:

Penghasilan Neto

1Rp (Rp44.438.677.495,00) 2 Kompensasi KerugianRp0,00

Penghasilan Kena Pajak

3Rp (Rp44.438.677.495,00) 4 Pph TerutangRp0,00 5 Kredit PajakRp1.699.894.762,00

Jumlah Pajak yang lebih

6Rp1.699.894.762,00 dibayar/seharusnya tidak terutang

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 4i 43 halaman Putusan Nomor PUTro01447.99/2024lpp/M.Tahun 2026

PT Artn Indonesia

IVIENGADILl:

Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direkt Jenderal pajak Nomor KEP-00632/NKEB/PJAVPJ.22/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Bayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf 8 Karena Permohonan Pajak Tahun Pajak 2020 atas nama PT Art Piston Indonesia, N 31.432.080.5-433.000, beralamat di Kawasan lndustri Suryacipta, Surya Kencana Kav. I-MIFGH, Kutamekar, Ciampel, Kab. Karawa Jawa Barat 41363 sehingga perhitungan pajak yang masih harms dibayar menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto

Rp (Rp44.438.677.495,00) 1

2 Kompensasi KerugianRp0,00

Penghasilan Kena Pajak

3Rp (Rp44.438.677.495,00) 4 Pph TerutangRp0,00 5 Kredit PajakRp1.699.894.762,00

Jumlah Pajak yang lebih

6Rp1.699.894.762,00 dibayar/seharusnya tidak terutang

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pal.ak;

I pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 oleh Drs. Uming, M.Si. sebagai) Hakim Ketua Majelis, Dr. Andre lrwanda, S.H., S.E., Ak., M.B.A., M.H. dan} Sulaiman, S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diu dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2026 Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Moh. Gauss Sitompul, S.H. sebagai(

Halaman 4ri 43 halaman,, Putusan Nomor PUT-001447.99/2024/PPIM.Tahun 2026

PT Art Hston lndonesia\

Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Tergugat dan tidak dihadiri o[e Penggugat;

Hakim-Hakim AnggotaHakim Ketua Majelis ttd.ttd.

Dr. Andre lrwanda, S.H., S.E.,Drs. Uming, M.Si.

Ak., M.B.A., M.H.

ttd.

Sulaiman, S.H., M.M.

Panitera Pengganti ttd.

Moh. Gauss Sitompul, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera

Budi Setyawan M.N.Y

NIP.196906051990031002

PT Art P.Iston Indonesia