PUT-001078.47/2025/PP/M.XIXB Tahun 2025

P U T U S A N

Nomor PUT-001078.47/2025/PP/M.XIXB Tahun 2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara biasa secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak mengenai banding terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-2133/KPU.1/2024 tanggal 19 Desember 2024, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 001078.47/2025/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT BYD AUTO INDONESIA, NPWP 03.•••.•••.•-•••.000, beralamat di World Trade Center 5, 7th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Nomor Kav. 29- 31, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dan alamat korespondensi di Subang Smartpolitan, Jl. Smartpolitan Utama Raya Kavling 1-56-56, Sawangan, Cipeundeuy, Kab. Subang, Jawa Barat, 41272, dalam hal ini diwakili oleh Sun Zhonghao jabatan Direktur berdasarkan Salinan Akta Notaris Nomor 05 tanggal 16 Februari 2024 yang dibuat oleh Erika A. Sofyan, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT BYD Auto Indonesia;

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama: Irvan Ardiansyah

Jabatan: Kuasa Hukum

Izin Kuasa Hukum: KEP-605/PP/IKH/2025 tanggal 17 April 2025 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09.005/BAI.ID-SK/VI/2025 tanggal 5 Juni 2025;

2. Nama: Nandina Kusumaningrum

Jabatan: Kuasa Hukum

Izin Kuasa Hukum: KEP-069/PP/IKH/2024 tanggal 22 Januari 2024 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09.006/BAI.ID-SK/VI/2025 tanggal 5 Juni 2025;

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan Jend. A. Yani, Jakarta 13230, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP: Hari Prabowo/197009301990121002

Jabatan: Pemeriksa Bea Cukai Madya

Unit Organisasi: Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai

2. Nama/NIP: Rachmat Nugroho Abadi/197410061996021002 Jabatan: Pemeriksa Bea Cukai Muda

Unit Organisasi: Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai

3. Nama/NIP: Andi Prabawa/ 197602271997031001

Jabatan: Pemeriksa Bea Cukai Muda

Unit Organisasi: Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai

4. Nama/NIP: Rian Aqsa Hermawan/ 198401132010121005 Jabatan: Pemeriksa Bea Cukai Pertama

Unit Organisasi: Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai

5. Nama/NIP: Artira Putrina /198812102014022002

Jabatan: Pemeriksa Bea Cukai Pertama

Unit Organisasi: Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai

6. Nama/NIP: Harry Susanto/198602202006021003

Jabatan: Pemeriksa Bea Cukai Pertama

Unit Organisasi: Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai

7. Nama/NIP: Novi Purnamasari/ 199111292013102001 Jabatan: Pemeriksa Bea Cukai Pertama

Unit Organisasi: Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai

8. Nama/NIP: Dezky Muji Setyo/199212152018011006 Jabatan: Pemeriksa Bea Cukai Pertama

Unit Organisasi: Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai

9. Nama/NIP: Ari Purnomo/198705112007101001

Jabatan: Pemeriksa Bea Cukai Mahir

Unit Organisasi: Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai

10. Nama/NIP: Alwi Erlangga Prakoso/ 199012012012101001 Jabatan: Pelaksana Pemeriksa

Unit Organisasi: Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai

11. Nama/NIP: Agus Krisna Prayoga/199605262015121002 Jabatan: Pelaksana Pemeriksa

Unit Organisasi: Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai

12. Nama/NIP: Fida Hesri Riyana Sari/199906272018122001 Jabatan: Pelaksana Pemeriksa

Unit Organisasi: Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai

13. Nama/NIP: Yos Ricki Yanuar/ 199201132014111002 Jabatan: Pelaksana Pemeriksa

Unit Organisasi: Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai

14. Nama/NIP: Sultoni/ 199401252013101002

Jabatan: Pelaksana Pemeriksa

Unit Organisasi: Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai

15. Nama/NIP: ThessalonicaEgaDevara/ 200003202019122001

Jabatan: Pelaksana Pemeriksa

Unit Organisasi: Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-2142/BC/KPU.1/2025 tanggal 09 September 2025;

untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN- 543/PP/BR/2025 tanggal 04 Juni 2025;

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 03.005/BAI.ID- SPm.B/II/2025 tanggal 07 Februari 2025;

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor S- 00321/KPU.01/SUB/2025 tanggal 24 April 2025;

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor 04.003/BAI.ID- SB.SUB/V/2025 tanggal 27 Mei 2025;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa SPKTNP Nomor SPKTNP-2133/KPU.1/2024 tanggal 19 Desember 2024 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas SPKTNP-2133/KPU.1/2024 tanggal 19 Desember 2024, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Nomor 03.005/BAI.ID- SPm.B/II/2025 tanggal 07 Februari 2025 yang diterima di Pengadilan Pajak pada tanggal 07 Februari 2025 (melalui e-tax court);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 03.005/BAI.ID-SPm.B/II/2025 tanggal 07 Februari 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif Dan/Atau Nilai Pabean No. SPKTNP-2133/KPU.1/2024 Tanggal 19 Desember 2024 ("SPKTNP-2133") berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Ulang Nomor: 2170/LHPU/KPU.1/2024 tanggal 3 Desember 2024 ("LHPU-2170"), yang dikeluarkan oleh Terbanding, dengan uraian sebagai berikut:

I.Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

1. Pemenuhan Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

a. Surat Banding ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak.

b. Surat Banding disampaikan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengajuan banding masih dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU Pengadilan Pajak jo. Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (“UU Kepabeanan”).

c. Jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon Banding.

2. Pemenuhan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Pengadilan Pajak:

a. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.

b. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding yaitu SPKTNP-2133 diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 19 Desember 2024.

c. Pada Surat Banding dilampirkan salinan Penetapan yang dibanding (Terlampir sebagai Bukti Lampiran 1).

d. Pemohon Banding telah melunasi seluruh tagihan kurang bayar sejumlah Rp. 2.096.044.000, sebagaimana tertagih di dalam SPKTNP-2133, sesuai dengan kode Billing 62••••••••••602 dan Bukti Penerimaan Negara (BPN) atas kekurangan bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan NTPN No. AA35836SJ4KJAQQ2 tanggal 6 Februari 2025 (terlampir sebagai Bukti Lampiran 2).

3. Pemenuhan Ketentuan Pasal 37 Undang-undang Pengadilan Pajak: Bahwa Surat Banding ditandatangani oleh Sun Zhonghao jabatan selaku Direktur yang dibuktikan dengan Akta Nomor 05 tanggal 16 Februari 2024 (terlampir sebagai Bukti Lampiran 3).

Dengan demikian surat banding yang diajukan Pemohon Banding terhadap SPKTNP-2133 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU Pengadilan Pajak dan UU Kepabeanan;

II. Mengenai Ketetapan Semula dan Keputusan Yang Dibanding

1. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada LHPU-2170, Terbanding telah menetapkan kembali tarif sebagaimana dicantumkan dalam SPKTNP-2133 sehingga mengakibatkan Pemohon Banding harus melunasi kekurangan pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor dengan rincian sebagai berikut:

2. bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap keputusan Terbanding tersebut yang mengakibatkan Pemohon Banding harus melunasi kekurangan pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor dengan rincian perhitungan pajak sebagai berikut:

3. bahwa menurut Pemohon Banding, tarif insentif yang telah diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang ("PIB") oleh Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan sebagaimana alasan/bukti yang akan kami jabarkan lebih lanjut pada poin berikutnya. Dengan demikian, perhitungan pajak yang seharusnya adalah sebagai berikut:

III. Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Banding

Pokok Sengketa bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah penetapan kembali tarif oleh Terbanding atas PIB No. 893106 tanggal 23 Agustus 2024 seri barang 93 s.d 100 ("PIB 893106") yang menjadi pokok pemeriksaan pada SPKTNP-2133/KPU.1/2024 sehingga Pemohon Banding harus melunasi kekurangan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor.

Nilai Sengketa

Nilai sengketa yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah sejumlah Rp. 2.096.044.000,00 (dua miyar sembilan puluh enam juta empat puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

bahwa alasan yang mendasari banding atas masing-masing penetapan tersebut atas yang diajukan banding tersebut di atas adalah sebagai berikut:

A. Koreksi/Penetapan

Menurut Terbanding:

bahwa berdasarkan SPKTNP-2133 dan hasil penelitian ulang yang dituangkan pada LHPU-2170, Terbanding menetapkan kembali tarif bea masuk yang berbeda dengan tarif yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB atas Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai dalam bentuk Completely Build Up (CBU) yang diimpor, sehingga mengakibatkan adanya kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp. 2.096.044.000;

B. Alasan Banding

Menurut Pemohon Banding:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap penetapan kembali Terbanding atas tarif dalam SPKTNP-2133 yang dikenakan atas barang impor sengketa dengan penjabaran berikut:

1. Semangat utama Pemerintah dalam memberikan insentif dengan syarat dan jumlah tertentu untuk impor KBL Berbasis Baterai adalah untuk mempercepat pelaksanaan Program KBL Berbasis Baterai dan pembentukan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Semangat ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan (“PerPres-79”);

bahwa perbedaan spesifikasi daya motor listrik 120 kW sebagaimana tercantum pada PIB dengan daya motor listrik 100 kW sebagaimana tercantum pada Surat Persetujuan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. : 1/KBLBB-CBU/1/OSS/PMA/2024 Tentang Pemanfaatan Insentif Impor Dan/Atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Kepada Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai atas Nama Pemohon Banding Dalam Rangka Penanaman Modal (“SKEP Pemanfaatan

Insentif BKPM”), terlampir sebagai Bukti Lampiran 4a, masih selaras dengan semangat utama Pemerintah dalam memberikan insentif kepada industri KBL;

bahwa secara substansi, Pemohon Banding mengimpor KBL Berbasis Baterai roda empat dengan jenis barang yang sama yaitu Tipe ME-7, namun dengan besaran daya motor yang lebih baik yaitu lebih tinggi sebesar 20 kW;

2. bahwa demi mencapai tujuan utama Pemerintah dalam percepatan pelaksanaan program KBL Berbasis Baterai tersebut, maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai (“Permenperin-28”), yang mengatur lebih lanjut mengenai spesifikasi teknis KBL Berbasis Baterai yang bersifat wajib dalam pertimbangan pemenuhan insentif;

Pasal 3 ayat (3) Permenperin-28 mengatur syarat bahwa untuk mendapatkan insentif fiskal bagi industri KBL, maka kapasitas baterai minimal harus sebesar 10 kWh untuk KBL Berbasis Baterai dengan empat roda atau lebih. Pada kasus ini, kapasitas baterai KBL Berbasis Baterai yang diimpor Pemohon Banding adalah 55,40 kWh, sehingga memenuhi syarat mendapatkan insentif fiskal dari Kementerian Perindustrian;

Permenperin-28 tidak mengatur batasan daya motor listrik ke dalam syarat untuk mendapatkan insentif. Oleh karena itu, adanya perbedaan daya motor listrik pada KBL Berbasis Baterai yang diimpor, yaitu dalam hal ini daya sebesar 20 kW, tidak dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap persyaratan insentif fiskal. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku mengenai sistem klasifikasi barang tidak memberikan perbedaan atas pengelompokan Kode HS kendaraan listrik roda empat berdasarkan kriteria daya motor listrik yang dimiliki;

3. bahwa mengingat bahwa PerPres-79 memberikan amanat khusus bahwa pemberian insentif terhadap KBL Berbasis Baterai dalam bentuk Completely Build Up (CBU) dapat diberikan berdasarkan SKEP Pemanfaatan Insentif dari BKPM sebagai syarat dasar/utama atas pemanfaatan tarif insentif sepanjang memenuhi komitmen yang dipersyaratkan, maka sangatlah tidak adil apabila Terbanding (sebagai bagian dari Pemerintah) membatalkan insentif hanya karena Pemohon Banding memberikan spesikasi daya motor yang lebih baik atau perbedaan kecil yaitu sebesar 20 kW meskipun Pemohon Banding tetap menjalankan komitmen (terlampir sebagai Bukti Lampiran 4b) yang dipersyaratkan dalam PerPres-79;

Penjelasan lebih rinci terkait hal ini akan kami sampaikan pada saat persidangan.

bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, jelas bahwa penetapan tarif oleh Terbanding atas KBL Berbasis Baterai roda empat dalam bentuk CBU yang diimpor Pemohon Banding dengan spesifikasi kapasitas baterai melebihi 10 kWh, jenis barang lainnya telah sesuai dengan SKEP Pemanfaatan Insentif BKPM dan tetap memenuhi komitmen adalah sangat tidak tepat;

IV. Kesimpulan dan Usul Pemohon Banding bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa:

1. Surat Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 95 UU Kepabeanan serta pasal 35, 36, dan 37 UU Pengadilan Pajak;

2. Koreksi Terbanding di atas adalah koreksi yang tidak tepat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, kami mohon Majelis Hakim untuk membatalkan koreksi tersebut;

bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

2. Mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding atas SPKTNP-2133 tersebut dan membatalkan SPKTNP-2133, sehingga jumlah tagihan yang seharusnya dibayar Pemohon Banding menjadi NIHIL;

3. Menginstruksikan Terbanding untuk mengembalikan jumlah tagihan yang menjadi sengketa, yaitu sebesar Rp. 2.096.044.000,00;

bahwa demikian surat banding ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S- 00321/KPU.01/SUB/2025 tanggal 24 April 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding (SUB) untuk memenuhi permintaan Panitera melalui Surat Nomor U-001078.47.2025/PAN/2025 tanggal 12 Februari 2025 perihal Permintaan SUB atas permohonan banding yang diajukan oleh PT BYD AUTO INDONESIA, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding, terhadap Penetapan Terbanding Nomor SPKTNP-2133/KPU.1/2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Atas Barang yang Diimpor Oleh PT BYD AUTO INDONESIA, sebagai berikut: A. Permasalahan

1. bahwa PT BYD AUTO INDONESIA yang selanjutnya disebut Pemohon mengajukan banding atas Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean SPKTNP-2133/KPU.1/2024 tanggal 19 Desember 2024 melalui Surat Nomor 03.005/BAI.ID-SPm.B/II/2025 tanggal 7 Februari 2025, dengan tagihan total sebesar Rp.2.096.044.000,00 (Dua miliar sembilan puluh enam juta empat puluh empat ribu rupiah).

2. bahwa berdasarkan Surat Tugas Penelitian Ulang Nomor ST- 2252/BC/KPU.1/2024 tanggal 05 November 2024, telah dilaksanakan penelitian ulang terhadap:

Nama Perusahaan: PT BYD AUTO INDONESIA

NPWP: 03.•••.•••.•-•••.000

Alamat: World Trade Center 5, 7 Th Floor, Jalan

Jenderal Sudirman Nomor Kav. 29-31 - -, Rt 008 Rw 003, Karet, Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta

3. bahwa penelitian ulang dilaksanakan berdasarkan bukti nyata atau data yang obyektif dan terukur sebagai tindak lanjut dari analisis awal yang tertuang Laporan Analisis Objek Penelitian Ulang (LAOP) Nomor LAOP- 1812/KPU.1/PENUL/2024 tanggal 15 Oktober 2024, Laporan Penelitian Obyek Penelitian Ulang (LPOP) : Nomor 3711/BC.09/2024 tanggal 31 Oktober 2024 dan Nomor Penelitian Ulang nomor NPP-3424/BC.09/2024 tanggal 31 Oktober 2024 yang menyatakan bahwa terdapat indikasi ketidaksesuaian antara pemberitahuan impor barang dengan data yang tercantum dalam surat persetujuan SPPI KBLBB RODA EMPAT (1/KBLBB- CBU/1/OSS/PMA/2024 Tgl 10/06/2024);

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa- Bangsa Asia Tenggara dan republik Rakyat Tiongkok.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.010/2022 tentang Penetapan tarif Bea Masuk dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa - Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China (ASEAN-China Free Trade Area).

5. Peraturan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman dan Tata Kelola Pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Dalam Rangka Percepatan Investasi.

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024.

8. Surat Persetujuan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. : 1/KBLBB-CBU/1/OSS/PMA/2024 tentang Pemanfaatan Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Kepada Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Atas Nama PT BYD Auto Indonesia Dalam Rangka Penanaman Modal.

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2023 tentang Penelitian Ulang di Bidang Kepabeanan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Keuangan Republik Indonesia.

10. Per-18/BC/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Ulang Di Bidang Kepabeanan.

11. Surat Tugas Penelitian Ulang Nomor ST-2252/BC/KPU.1/2024 tanggal 05 Nopember 2024.

C. Uraian Hasil Penelitian bahwa telah dilakukan penelitian ulang atas pemberitahuan pabean sebagai berikut:

Analisis Penelitian bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti nyata atau data yang obyektif dan terukur diperoleh informasi sebagai berikut:

1. Sebanyak 8 (Delapan) pos uraian barang pada PIB ditetapkan kembali tarif bea masuk dan PDRI karena ketidaksesuaian antara pemberitahuan impor barang dengan data yang tercantum dalam surat persetujuan SPPI KBLBB RODA EMPAT (1/KBLBB-CBU/1/OSS/PMA/2024 Tgl 10/06/2024). hasil penelitian ulang terperinci sebagaimana terlampir dalam Kertas Kerja Penelitian Ulang.

2. Bahwa PT. BYD AUTO INDONESIA melakukan importasi melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, dan telah mendapat nomor pendaftaran, dengan data sebagai berikut:

2.1 Data PIB;

Kane" Pahear 2 KPUBER JA DURA PE A ANJUNS 2S OK Hwa daan cela dari ti

Hama Pengajuan UEA LEAN Te “rom Pea de

Hang 2encsatasn 1 Gl “raga Fardataan 2g

Wee? Jentz Bare ag Maret Tag Goat Hake ln Fre tag Satler Bare” “Hi ara Lu - Bere: Bertie si ‘lag

~"ere7a Ags Esrarg engl 4 -Lvletcarven3 Ditanyakan ha Lai “eT ais] sale ann

Dipan WES Ani HT ME e025 BT TENIS FRR OG; (SDA BWR se NEES IF erie TI TES ISSI SSB TN RE Tale SEA Ma ESR ooo ee

PE Deane coe bene teas am SERBA Ss satin

Puli Brg 22520 oo eT bea grea: Tana Tri cheeses cs ne ee Tea ET Spas = EVR TT

Urge MET SAT MET eer ai B To FEN ESIS EPRI: AA BR WEES IE

AKI OIS4IS2S¢27f1f2-TELID es. anald har PPK NA BYR: a roger Nan SEKEN oo

BKO Tne VET SD ET oneat Iran teas > “le ET wore: Bp 223.

Mezara Tec It utara oe [Pie Ss felis mie fn En = ER Tose

Lan WE fel fT ES eel 27-2 22 E Nw esS ERR AGE: SAR BR VeNEES IE fyi. bDLEST eee pn TILT Barata SERA “LIF: BYR veces

DG [rece ries Te Ss ENTER TEA Trt Pini

Daan WET ani AT Ea TB FEN VES US SEKAM: (II ESR BBS IF -5 dob. (nbigsigisiacige cciii-:s\aberdiis SPR) INA BYR on

Dana feo oS WF ete ED Da

RED WET fel 2 TES Ane TT SEN RSG — SPR 15 MR BER NOUBES TS a

Sob. .DEDESTEMSIETEALE oi pa Laura SELAI IN BYR ee .

ME aa - wee ee SEREM St: BeQ.c IT 2? eB 5 Cpe VES feb 27 spac bres ze “et, DIT 2 ata Gout 0 eNesreED 29

JAKARTA 21-05-2024 pori PEs

2.2 Bahwa pada saat impor, PT.BYD AUTO INDONESIA menggunakan tarif

Bea Masuk dan PDRI sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor dan Surat Persetujuan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. : 1/KBLBB-CBU/1/OSS/PMA/2024 tanggal 10-06-2024 Tentang Pemanfaatan Insentif Impor Dan/Atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Kepada Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai atas nama PT BYD Auto Indonesia Dalam Rangka Penanaman Modal, sebagaimana tabel diatas;

2.3 Selain penggunaan fasilitas sebagaimana tersebut pada point 2.2 diatas, pada saat impor perusahaan juga menggunakan fasiltas SKA Form E (ACFTA).

HDDS LAN AN NS EN KAN PE EK ISS PERS AAN SA Pal 4S

FEMSSS WSHISN MPOS BARANS 1? 81

BC 24a

Kang: Pabean KPU ESA DAN C wal 7 SEA TANJUNG PR OK BALAI

Nomar Sengajuan OIC AN II ET RAN +e Tanggal Pesga Lan Dua

Nom #93108 Tanggal 23.08.2004

[eee EN

Sokumen, ae “Yi TE Ke CLEM-24-80 3S $0 3° 75-46 “4 TIDAK

Tg 21-08-2724

Tod “WASTES EL ha MOK SD 2500205 VA OT DAK

Tg 11-92-2124

Kg POS 8. he NS KSgasin sat VA 7 DAK

Tg 21-08-2724

4 4s: BANK GARANS hes BG? 7424279312 WAIT DAK

Tq 2b NE.

383 SSI KELSE RSA EMPAT Ne 1 K3L85-0BU OSS/P MART 24 YA 7 BAK “9 10-08-2024

581 ELECTRON © CERT FISATE OF ORIGIN :E- ha S24••••••••••030 VA ~ DAK co Tq 25-06-2024 eAKSRTA 25-05-5524 mp3ri- PPIX

ENR RIAN TA

Pasal 4A

Ll) Atas impor kendaraan bermotor lbstrik berbasis baterai dalarn Prograrn Kendaraan Bermotar Listrik

Berbasis Baterai (Battery Hlectric Vehaisin)h uantuk

Transportasi Jalan yang termasuk dalam:

a. pas Lari S7OS 80.17, B7O3.80.18, darn 8703.50.19, dan b. pa tarif STOS3.BO.97, BOS. 0.98, dan

B7CO5 G6.33, ciberikan tarif bea masuk sebesar USS (nol persen).

(233 Tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada awat (1) berlaku sampai dengan 31 MPesember 84025.

(3) Tarif bea masuk scbagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tarif bea masuk atas impor kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang dilakukan oleh pelaku usaha yang telah memeniuhi persyaratan sobapaimana diatur dalam Peraturan

Menteri InvesLasi/ Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal Nomor © Tahiin 2023 tentang

Pedoman dan Tata Kelola Pemberian Insentif Impor danfarau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik

Berbasis Baterai Roda Erni dalam rangka

Perecpatan Investasi.

Sati. 5s 7 sac

Site Bevikt Gebel ra as no trs Levi cro Ll. cat Saras, rt 5

2.4 bahwa terhadap PIB tersebut diatas telah selesai dilakukan Penelitian dan penetapan oleh PFPD tidak terdapat SPTNP dan/atau Penetapan Lainnya.

3. bahwa telah dimintakan data, dokumen, dan/atau contoh barang dalam rangka penelitian ulang kepada PT. BYD AUTO INDONESIA dengan Surat Nomor: S-6680/KPU.1/KPU.103/2024 tanggal 07 November 2024, dan perusahaan telah menyerahkan data, antara lain; Surat Pernyataan Penyerahan Data, Purchase Order, Invoice, P/L, Form E dan Skep BKPM;

PTL AUTO INDONESIA

Purchase Order

Ceci Tete WS dean. cup ratan te bate tented

PPN Ga Ag rn kata beneran 1D

Bang Term

Tal LE 1 ho Seth

PT ose eter B Sere es

SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN DATA, DOKUMEN he Brand Ceserip: on Sty Pree Sh Tote Ameart

DAN/ATAU CONTOH BARANG

. ae vito let : 1 fiing

9-BYDAL PAN AL 2G

Bl "abal : er ta Dj vary Lertanda largar dbase in, kar"

fhe a Pen sila

MA at BPERATA FIBA WARD ANE jabatan KLASR LIREKS]

Kama WORD) TRADE CEKTER GT FOOGR JALAN IPABKAL SUIRMAN bey SSL DISA MELURAB AR, RARE SEC SETIASLED

ODS ADM JAKARTA SELATAR

Sam Palins berries saakL

Pimgnae Wak 4 Suasa tan Pec. sanaar

Sama Fe tarigan AT BY ONS SIA

WPAP CASN Ta vod amat MOD AAA SEN 7H FOR ALAR SENDRAL S. SRMAN bos SE 3LLRSAMELJRAHAN KARET #FC.SETIABJOI

KOTA ASM JAKARTA SELATAN

Segi pemucahgn data fa MAL Oper Jake taryka pelayan aaa pene ttt . ag kesava "um Fereliban

Lanz D sekarat Lena! Bea sar Coker sesat der jar Surat Tugas Same SMS BL KELANA tanggal

Suevember 223

Sergae Mi mesyataran Bana split cata Inki.me1 torang 527g dseraniken bepa Salnan!fotai

Cope UM pekeryae 3 ah beng: yesus dengan sir 3 seta cee”ahyfots barang adalah yarany yarn se Na

Renae yang diaper seh 1353 ehesarar cara Gapat kam pertanggung sawahkan,

Sem ielar SUAL sernyalaar ram nua! dan didarlabanami derjan peti 3 kesasgran tara paksaan det wan QUe eta hersogie barter quay jawab atas segala aupat hues» yang Si tu car ecg S

Jakata 14 November duda

Yang memuat Pernyataan

Woda 0b

Sang eo aa

Bharata Prima Wardhana

Kaasa Dink

COmMMERCjAL INVOICE

ORIGINAL whores be >

Proll ate fee Pelari,

- - vce ae - Ramee ee Lit

MA PI - Men Pn nan ban teater | more Te PR one

Foes tee en ee Tn ar eee eee ee er. ene ot ee Wega gts ee =

5. 218 nan MP AA on inn, mw zt =u

Hb. ete coy nee rr Sta wre Dw +

Ben Pes ee ena PR AE ana aan

In. ya Sa Pl) eee ge

Tana, aL ey wee Ds pa the

Pe AA an eo Mata Na KN oe

SES aa Tan KERAP - ee TI PN LN -.

- = ee (Aam oun:

aenana | DO RaS ste ss Len ft i Ae ee Catt

Se ee ee be) Ma: 2 NN ma Mt Lt

" eta wane : we woe TEE.

TA ne a

RIS KL tra nore “LI sen i TN an rs ' #1 mote aout 2. AL Ma An ra ae oe | wage”

——al 4ac : 3 Paar a SOAL An ee es SR PAR ARA AU MISE GS EOS ALE CLM 15K Sab bit

Sara AR bata

Cita Sta LEK 23 ML.

- a In Tu ma Hap Pp Ta | 7 a shen BARA PMA SAR AL aE

= ye nia 5 " | | ie rai “FRU AR HE GAES

Ha Bal Mala FA KAK AG Tp"

Packing List

ORIGINAL

Ba, ISITEN gel ACCROSS er, TABANAN Cla Soe ia yp IN RL BELI HE BATTS me

2 [sprites Th, Mes, OA Jln 4, Nata

Flo eae ee UH Det ep

eh er ee bcs Lai: 7

WD LLDPE PERS PE fe La ADAM LN ba So &, CTA

Fee TAS MMA eae, Coe OAD ee eT, rs) BI EA RA PN MAA Eh 3 SIN O° dum Tm gala

Del bys AR Pas, KAL PAS gn IMA Kala . -

Te AS Eo SUBS, *, Yortat load rc &, Par ci 2is.haror eer | PAB eS a Elna

Patty SE dig GE tage WARD Ace Saeed, ald tot MEA Ta PRAT A INN SIS

Trer 1294 | U,P221113 1 1 gt berm

Mutia

Pion SADE SP “2, Mark

14, A, 15, Gey, . on i

& 2S Ot scription of cad . 1 " 5 bela 10 Sie tr; Tuer Lily

OE: to Aon {Winns

Pernik

= bl Ly TL areas PRA SOR Sia 3

SKI UI SD WR ts taasta Do penat "Aa Az ea Ta: Da

AR NP fo eb fee re besos, panu an gee .

wn gape nen . Ia Pet wa BA wet

L Total: 144.20 Ie 193,120,649 * 440,/u0 “ho

SAT TOTAL ONC JI MOREO oat) UNITS OAL,

" BETA]. | GC SI Foot wEHIC. =

A, Fuad Li 3 | 2 7 pier La DT . ala 4 Mobo? ho

. Bo at Som Dota ye Soom i id : Ma eka ee Les 7 ean RON Abad EGA

. be aw! Mom at a es TO ameeaieabaonetnm 7 0 Son Is AAN DI

Dota B5 Sebel eT ATT “lea: AS BEE one 0 ESMEAS MIPADAI 2S pe Ti MR ae 3 LA ali Pita Pelan Palak Kek Ia beng SAS Ae rl at Mot eet ae eT PAN AR PAR Benet ee ben ee

Original Book nt

BR an Ra, ASLAN-CHIMA FREE TRAGE ome ase woah pe Sb Se R3 a Be PREFERENTIA. TARIFF

- HAK —A RR —a a li CERTIFICATE OF CRICIM vo et i te flenbined Cec!a-at on and Certificete:

Tee HT verses Sense gee Form E£

. Binaan an Rimes pa ee

Kan ani naa maa aan

Na OO | MNNNANNNI DI "INA SN

" NN DI KT an aa ae fpec

Harta. T KK. a eb ee rn , MA.

: eee OS Ua

"ode BR ah .

ISA SAAT LET ASI le. (272 Fas) SEL BTA AAN

Donna Dar II

SER SA Tata pa TES SA Sesat ESA AS

PIN Bea Ba Bea ye Hib git

ME Daten gan (ica. ESAI 1 peters

SESS AR PE SAN BE SEN Sir

Kata SO Po Ea

MEP ME reine an anta Pin put

METE EPA SEE NI,

San Pair cama:

PA AN

Pon PE pa Daan KEL onic oye aman Date papar ngan eErur io Maen bec lice decir: Epen ea

PN TANK ALE LA MI “Mob SNN A.A II Yel LINIER BELA

Ele Don Sape am nan an Mile nan fF bapa Papa BG Uda id aa

PERN $ Senapan Doe one Dope run Faris

Pa Papan Su

Mp eng aie Ba apaan Bar ba Eri

BEAN BE as on na MM IMME MN SEE

PELEUE Les BILD ae HEED CR Wt nae Dab BER roh

IoD aa TEA NET ace

Denga DA lil. wan sere a

LEAVE SAM 5. DAT SERSETLILAN PEMS4 T4274 LIST WES DAN ATA. FENSESA-AN KENA SAMA SERMITSS LISTS KEES

BATELAI CA EYFAS KESATA IND. STR KENTARAAN ZESMCTOR _ STEM BERES9IS LATELAI

Tn Eat -Liile PEED Feat METSS: FELLEL Ath wei “5 ITE TA Bite sean na NIA

BASA TEeas fie. ml llth Lai FES Feria re Bree TA re SER SAT.

oe Hita Dalan Sapa: Lapas eat, MELE atl) MELE FELT

HN ani PIL EE td Er Ina Ta Sah. BEN Janti Fe ian pic jari

1 B.Geciie PID has "33 zr tts Tanpa SUID. 7 BERI PET EIDIIIIT BLPIS IDI in Do. Tbr

Eyer Fins TEE Ber

Sir lee SAT

3. Berdasarkan Nota Dinas Pemeriksa Bea dan Cukai Muda (Ade Fitriansyah) nomor ND-2880/KPU.1/PFPD/2024 tanggal 27-09-2024 Hal Usulan Penelitian Ulang PIB nomor 893106 tanggal 23-09-2024 a.n PT. BYD AUTO INDONESIA,disampaikan bahwa atas importasi item barang 93 s.d 100 pada PIB terdapat perbedaan spesifikasi teknis barang yaitu besaran Daya Motor Listrik.

“ KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

~ DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

\ KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA CAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK

NOTA DINAS

NIA Niet KEL PE elds

Za Semerksa Bas yan Tika “laa PEEL

BO INI MDINES = aeenrar ‘sat. Set

Tar sis 27 Sepsamnes lies

Serucltgay ganas betas ST Bb ALT DOMES A santap 9 kas samgal asa

To ata arit nang Boneenan oct MET ang AT

2 Damat Be <TD TD

2 Bartasa'han sat cersitas go> ani teiace: poris: tersecut ca" Sesus cengac Aa

Cras Kemala Sexs Fer cac gas Tari tas Pangan cas Cura | rirror NO.238/R9U OS alga tergpa lS Secterrner gles ba Sarangan Lemas Datatan Seristongas Tas tes atas Haa

FT BvD 4072 NOONESIS Moron PIB ESS1Staryg3 23 Agust.s JOSS sana atas mosmas tersanar barsng ten semar SD so 107) terdaga: cevedaar spes*sas ters barang vet.

besaran DAS MIS STRIK secedai oS cieut:

Jes ac parang dear PB VE 422) 47. 120kW

- dry ar cavang 2s air “laste: s1 SKES Fas tas MET See LT. 1O0kKW

3 Menginga: atas mposasi 5 Bir te-caca: ce eetaan casi Taat te 78 ena ad tertanam

Sues terseret tices barhah Mansananas Insect’ Sea Vasus Tarf lo: a5 cesar tag Iman

Kandarag” Beenie ars Be ces ¢ Bates Giga imgal gs cese cay Surat ce setiuas Vacs

Irvestas Keras Saras dancsas Feraravac ‘oca aeege Sam (KELAS pas SDR sencte Rp. 2.0193.104.990.04 seh uya, a terlampir

4 Eesassthan vaba terente aras aay Mendingan So Brome PSK De tangga LE Sguatos alel

Pera tas Lang senada senan pasangan Lens atclavar.t 368.8 dengar Tos yan

Kenanasyanna

4. Berdasarkan hal tersebut dan dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan;

•Pasal 17 ayat (1) Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean

b. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PMK 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, bahwa menetapkan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor meliputi:

• Ketentuan Umum untuk menginterpretasi Harmonized System (KUMHS) sebagaimana tercantum dalam lampiran I

• Catatan Bagian, Catatan BAB, dan Catatan Subpos sebagaimana tercantum dalam lampiran II; dan

• Struktur Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran III

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan republik Rakyat Tiongkok,

• Pasal 13 Ayat (3b)

b. Tarif Preferensi yang diberitahukan berbeda dengan yang seharusnya dikenakan, Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif bea masuk atas barang impor sesuai dengan tarif bea masuk yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka ASEAN- China Free Trade Area;

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.010/2022 tentang Penetapan tarif Bea Masuk dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa - Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China (ASEAN-China Free Trade Area)

e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.

• Pasal 4A

(1) Atas impor kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dalam Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan yang termasuk dalam:

a. pos tarif 8703.80.17, 8703.80.18, dan 8703.80.19; dan

b. pos tarif 8703.80.97, 8703.80.98, dan 8703.80.99, diberikan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen).

(2) Tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan 31 Desember 2025.

(3) Tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tarif bea masuk atas impor kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang dilakukan oleh pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman dan Tata Kelola Pemberian Insentif Impor dan/ atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat dalam rangka Percepatan Investasi.

(4) Untuk dapat memanfaatkan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), importir harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. melampirkan surat persetujuan pemanfaatan insentif impor dan/ atau penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bidang investasi; dan

b. mencantumkan kode fasilitas 87 persetujuan pemanfaatan insentif impor dan/ atau penyerahan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda empat pada kolom pemenuhan persyaratan/fasilitas impor, dalam dokumen pemberitahuan impor barang.

(5) Dalam hal barang impor:

a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan/ atau

b. barang yang diimpor tidak sesuai dengan data barang impor sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a,

terhadap barang impor berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum.

(6) Pengenaan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi.

f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024

• Pasal 2

(1) PPnBM yang terutang atas impor KBL Ber basis Baterai CBU Roda Empat tertentu oleh Pelaku Usaha ditanggung Pemerintah untuk tahun anggaran 2024.

(2) PPnBM yang terutang atas penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat tertentu yang berasal dari produksi KBL Berbasis Baterai CKD Roda Empat oleh Pelaku Usaha ditanggung Pemerintah untuk tahun anggaran 2024.

(3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(4) KBL Berbasis Baterai CBU Roda Empat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan KBL Berbasis Baterai Roda Empat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan KBL Berbasis Baterai Roda Empat yang memenuhi persyaratan sebagaimanadiaturdalamperaturanmenteriyang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi yang mengatur mengenai pedoman dan tata kelola pemberian insentif impor dan/ atau penyerahan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda empat dalam rangka percepatan investasi.

(5) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan surat persetujuan pemanfaatan insentif impor dan/ atau penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi.

• Pasal4

(1) Atas impor KBL Berbasis Baterai CBU Roda Empat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pengusaha Kena Pajak wajib membuat:

a. dokumen pemberitahuan impor barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; dan

b. laporan realisasi PPnBM ditanggung Pemerintah.

(2) Dokumen pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat dengan mencantumkan keterangan paling sedikit informasi berupa:

a. nomor dan tanggal surat persetujuan pemanfaatan insentif impor,

b. kode fasilitas impor,

c. merk,

d. tipe dan varian,

e. nomor rangka, dan

f. kode Hannonized System (HS).

• Pasal 7

(1) PPnBM terutang atas impor KBL Berbasis Baterai CBU Roda Empat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak ditanggung Pemerintah dalam hal atas impomya:

a. tidak menggunakan pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a; dan/atau

b. tidak melaporkan realisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

g. Peraturan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman dan Tata Kelola Pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Dalam Rangka Percepatan Investasi

• Pasal 2 (1) Pelaku Usaha dapat diberikan insentif atas impor KBL Berbasis Baterai CBU Roda Empat, dengan jumlah tertentu, dalam jangka waktu pemanfaatan insentif, berupa:

a. bea masuk tarif 0% (nol persen); dan b. PPnBM ditanggung pemerintah (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

• Pasal 3 (1) Untuk mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pelaku Usaha mengajukan permohonan melalui Sistem OSS untuk:

a. surat usulan pemberian insentif; dan b. surat persetujuan pemanfaatan insentif, impor dan/atau penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat.

(3) Surat persetujuan yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dilakukan perubahan.

• Pasal 4 (1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a untuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:

e. rincian terkait KBL Berbasis Baterai Roda Empat yang dimohonkan untuk diberikan insentif per periode pengimporan meliputi:

1. perkiraan jumlah total unit;

2. jenis barang;

3. HS Code;

4. spesifikasi teknis (paling sedikit meliputi jenis, merk, tipe, model, daya motor listrik (kW) dan kapasitas baterai (kWh)) dan jumlah;

5. negara asal;

6. pelabuhan tujuan;

7. harga perkiraan cost, insurance and freight (CIF) (US$/unit) untuk impor; dan/atau

8. perkiraan harga jual di Indonesia (Rp/unit)

• Pasal 7 (1) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10) paling sedikit memuat:

e. rincian terkait KBL Berbasis Baterai Roda Empat yang diberikan insentif per periode pengimporan meliputi:

1. jumlah total unit

2. jenis barang;

3. HS Code;

4. spesifikasi teknis (paling sedikit meliputi jenis, merk, tipe, model, daya motor listrik (kW) dan kapasitas baterai (kWh) dan jumlah);

5. negara asal;

6. pelabuhan tujuan;

7. jumlah (unit);

8. harga perkiraan CIF/unit (US$/unit) untuk impor; dan

9. perkiraan harga jual di Indonesia (Rp/unit) (4) Data pada surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disampaikan dan divalidasi melalui:

a. sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dalam rangka pemrosesan insentif; dan

b. sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dalam rangka pelaksanaan impor KBL Berbasis Baterai Roda Empat.

(5) Data untuk jenis KBL Berbasis Baterai CBU Roda Empat yang divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, paling sedikit meliputi:

a. nomor surat persetujuan;

b. tanggal surat persetujuan;

c. jangka waktu pengimporan KBL Berbasis Baterai Roda Empat;

d. NPWP Pelaku Usaha;

e. HS Code;

f. jenis barang;

g. spesifikasi teknis;

h. negara asal;

i. pelabuhan tujuan;

j. jumlah; dan k. satuan barang.

(7) Untuk dapat memanfaatkan insentif KBL Berbasis Baterai Roda Empat, pelaku usaha yang tercantum dalam surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (9) wajib bertindak selaku importir dan wajib melampirkan surat persetujuan dalam pemberitahuan impor barang.

h. Surat Persetujuan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. : 1/KBLBB- CBU/1/OSS/PMA/2024 tentang Pemanfaatan Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Kepada Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Atas Nama PT BYD Auto Indonesia Dalam Rangka Penanaman Modal.

KEDELAPAN: Atas penyalahgunaan pemanfaatan barang, perusahaan wajib membayar bea masuk yang terhutang dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang telah ditanggung Pemerintah, serta dikenai sanksi berupa dendasesuaiketentuanperaturan perundangundangan di bidang kepabeanan dan perpajakan.

5. bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa barang impor seri barang 93 s.d 100 yang diberitahukan PT.BYD AUTO INDONESIA dalam PIB nomor 893106 tanggal 23-08-2024 berupa “ME-7 (4X2) A/T ME-7 (4X2) A/T

- BYD – PENUMPANG 4X2 - LC0CE4CB8R0378394 - TZ200XSAN 4D4040183 - 2024 - 120 KW Merk: BYD, Tipe: ME-7 (4X2) A/T, tidak sesuai dengan data barang impor yang tercantum dalam surat persetujuan SPPI KBLBB RODA EMPAT (1/KBLBB-CBU/1/OSS/PMA/2024 Tgl 10/06/2024) berupa “MERK: BYD TIPE: ME-7 (4X2) A/T MODEL: PASSENGER CAR DAYA MOTOR LISTRIK (kW) : 100,00 KAPASITAS BATERAI (kWh) : 55.40. Berdasarkan ketidaksesuai data tersebut maka tarif bea masuk dan PDRI ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan tarif bea masuk sebesar BM 50%, PPN 11%, PPnBM 15% dan PPh 10%. Hasil penelitian ulang terperinci sebagaimana terlampir dalam Kertas Kerja Penelitian Ulang.

- - Lain-lain : - - Other:

10123 8703.80.91 --- Gokart --- Go-karis 40,00%

10124 8703.80.92 - + - All-Terrain Vehicles (ATV) - - - All-Terrain Vehicles (ATV) 50,00%

10125 |8703.80,93 --- Ambulan -- - Ambulances 56,00%

10126 8703.80.94 --- Mobil jenazah --- Hearses 50,00%

10127 8703.80.95 - - - Van tahanan - - - Prison vans 50,00%

10128 8703.80.96 --- Karavan - - - Motor-homes 50,00%

10129 8703.80.97 --- Sedan --- Sedan 50,00%

LULSU [BLU BUS ~~ - Mou lamnya [lermasuk stauon > ~ - Ulmer motor cars including station 2U,0U% em dan mobil sport, tetapi tidak oe and sports cars, but not termasuk van) including vans)

1 10131 Ia7a3 RO 90 ee Lain-lain Ieee Orher ! SO aneh 4

Sumber: Tarif ACFTA sesuai Lampiran I PMK no 46/PMK.010/2022.

6. Tarif bea bea masuk dan PDRI sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 (BTKI 2022).

MAL AE BESDUD MINT 0 Cn. Sebo Se SnD SIA EP an

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, disimpulkan bahwa:

a. PT. BYD AUTO INDONESIA melakukan importasi dengan PIB 893106 tanggal 23-08-2024 atas seri barang 93 s.d. 100 dengan pemberitahuan jenis barang ME-7 (4X2) A/T ME-7 (4X2) A/T - BYD – PENUMPANG 4X2 - 2024 - 120 KW Merk: BYD, Tipe: ME-7 (4X2) A/T dengan HS 8703.80.98 dengan tarif BM 0%, PPh 10%, PPN 11% dan PPnBM 15% (100% Ditanggung Pemerintah).

b. Dalam SPPI KBLBB RODA EMPAT (1/KBLBB-CBU/1/OSS/PMA/2024 Tgl 10/06/2024) tidak terdapat spesifikasi teknis ME-7 (4X2) A/T ME-7 (4X2) A/T - BYD – PENUMPANG 4X2 2024 - - - 120 KW.

c. Atas PIB 893106 tanggal 23-08-2024 atas seri barang 93 s.d. 100 dengan pemberitahuan jenis barang ME-7 (4X2) A/T ME-7 (4X2) A/T - BYD – PENUMPANG 4X2 - 2024 - 120 KW Merk: BYD, Tipe: ME-7 (4X2) A/T tidak sesuai dengan data barang impor sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan SPPI KBLBB RODA EMPAT (1/KBLBB-CBU/1/OSS/PMA/2024Tgl10/06/2024),sehingga ditetapkan kembali atas Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor dengan BM 50%, PPN 11%, PPh 10% dan PPnBM 15%.

D. Kesimpulan

1. bahwa Pemohon Banding tidak tepat dalam memberitahukan tarif pada PIB nomor 893106 tanggal 23 Agustus 2024;

2. bahwa dalam menetapkan tarif atas PIB nomor 893106 tanggal 23 Agustus 2024, Terbanding sudah tepat dan telah melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

E. Pendapat bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa dalil Pemohon Banding adalah tidak benar dan tidak dapat dipertahankan kebenarannya sehingga harus ditolak seluruhnya, dan SPKTNP nomor SPKTNP-2133/KPU.1/2024 tanggal 19 Desember 2024 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan selanjutnya TERBANDING memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa a quo kiranya berkenan memberi putusan:

1. Menolak permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya.

2. Menguatkan Keputusan Terbanding Nomor SPKTNP-2133/KPU.1/2024 tanggal 19 Desember 2024.

bahwa atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Terbanding mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai azas ex a quo et bono.

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor 04.003/BAI.ID-SB.SUB/V/2025 tanggal 27 Mei 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa berdasarkan permintaan Surat Bantahan Pemohon Banding terhadap Surat Uraian Banding (SUB) yang disampaikan oleh Terbanding melalui surat No. S- 00321/KPU.01/SUB/2025 tanggal 24 April 2025, maka Pemohon Banding menyampaikan Surat Bantahan sesuai dengan permintaan dari Pengadilan Pajak melalui surat nomor B-001078.47.2025/PAN/2025 tanggal 29 April 2025 perihal Permintaan Surat Bantahan atas SUB Terbanding;

bahwa adapun tanggapan Terbanding dalam SUB -nya telah kami rangkum sebagai berikut:

A. SUB TERBANDING

1. Bahwa Terbanding telah melaksanakan Penelitian Ulang terhadap Pemohon Banding dan melakukan penetapan dengan diterbitkannya SPKTNP- 2133/KPU.1/2024 Tanggal 19 Desember 2024 ("SPKTNP-2133") yang didasarkanpadaLaporanHasilPenelitianUlangNomor: 2170/LHPU/KPU.1/2024 tanggal 3 Desember 2024 ("LHPU-2170"), dengan pokok sengketa yakni penetapan kembali tarif bea masuk yang berbeda

dengan tarif yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB atas Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai dalam bentuk Completely Build Up (CBU) yang diimpor Pemohon Banding, sehingga mengakibatkan adanya kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak atas PIB No. 893106 tanggal 23 Agustus 2024 seri barang 93 s.d 100 ("PIB Sengketa").

2. Terbanding pada intinya menyampaikan tanggapan bahwa barang yang diimpor tidak sesuai dengan data barang impor yang tercantum dalam surat persetujuan pemanfaatan insentif impor dan/atau penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi, sehingga dikenakan tarif bea masuk sebesar 50% serta PPnBM impor sebesar 15%.

B. BANTAHAN PEMOHON BANDING

1. Pemohon Banding tidak setuju dengan keputusan Terbanding yang dituangkan pada SPKTNP-2133, dimana Terbanding menganggap bahwa terdapat perbedaan spesifikasi daya motor listrik sebagaimana tercantum pada PIB Sengketa dengan daya motor listrik sebagaimana tercantum pada Surat Persetujuan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. : 1/KBLBB-CBU/1/OSS/PMA/2024 Tentang Pemanfaatan Insentif Impor Dan/Atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Kepada Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai atas Nama Pemohon Banding Dalam Rangka Penanaman Modal (“SKEP Pemanfaatan Insentif BKPM”), yang mengakibatkan barang impor menjadi tidak berhak mendapatkan tarif bea masuk 0%.

2. Terkait dengan tanggapan yang disampaikan oleh Terbanding dalam SUB, Pemohon Banding menyampaikan bantahannya sebagai berikut:

a. Bahwa pada dasarnya Terbanding dalam hal ini pejabat PFPD telah melakukan penelitian dan atas hal tersebut tidak terdapat SPTNP dan/atau Penetapan Lainnya. Hal ini juga telah diakui dan dituliskan oleh Terbanding dalam SUB halaman 6, sebagaimana tangkapan layar berikut:

24 banwa rerbadap SIB tersebut ciatas te an Sseesa clakusan Pene itiar dan pesetasar aler PFSO tidak terdapat SPTMP dan/atau Peretagar Lainnya

b. Lebih lanjut, berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Terbanding pada SUB, Terbanding merujuk kepada salah satu butir yang termuat dalam SKEP Pemanfaatan Insentif BKPM sebagai dasar hukum Terbanding dalam menggugurkan insentif tarif bea masuk 0% dan insentif PPnBM ditanggung Pemerintah sebagaimana berikut:

h Surat Persetujuar Menteri Investasi Kepala Badan Koordirasi Penanaman Mocal

Repuolik Indonesia No. “/KBLBB-CBU 1 OSS PMA 2024 tentang Pemanfaata" Insentif

Impor dan-atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat

Kepada Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Atas Nama PT BYD Auto

Indoresia Dalam Rangka Penanaman Modal

KEDELAPAN Atas penyalahgunaan pemanfaatan barang, perusahaan wajib membayar bea masuk yang terhutang dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah (PPnBM) yang telah ditanggung Pemerintah. serta dikenai sanksi berupa denda sesuai ketentuan beraturan perundargundangan di bidang kepabeanan dan perbajaran

Menurut Pemohon Banding, Terbanding telah keliru dalam mengartikan dan mengaplikasikan kata 'penyalahgunaan pemanfaatan barang' sebagai alasan untuk menggugurkan insentif tarif bea masuk 0% dan insentif PPnBM ditanggung Pemerintah.

Dalam kasus ini, Pemohon Banding mengkonfirmasi dan menegaskan bahwa Pemohon Banding tidak pernah menyalahgunakan pemanfaatan barang yang diimpor.

Pemanfaatan barang yang diimpor ini adalah untuk mendukung percepatan investasi dan percepatan program kendaraan bermotor listrik (KBL) berbasis baterai (Battery Electric Vehicle) untuk transportasi jalan. Hal ini sejalan dengan kewajiban pelaku usaha untuk memproduksi KBL berbasis baterai beroda empat di Indonesia setidaknya dengan jumlah dan spesifikasi teknis yang minimal sama dengan impor KBL berbasis baterai roda empat yang direalisasikan.

Pada faktanya, dari awal importasi pertama hingga saat ini, seluruh importasi barang yang dilakukan oleh Pemohon Banding termasuk importasi dalam sengketa a quo, dilakukan seluruhnya dalam kerangka manfaat yang sama seperti yang dinyatakan diatas, yakni seluruh barang yang diimpor tersebut dimanfaatkan dalam rangka mendukung upaya percepatan investasi dan percepatan program KBL berbasis baterai (Battery Electric Vehicle) untuk transportasi jalan. Oleh karena itu, dalam sengketa a quo, Pemohon Banding sama sekali tidak melakukan penyalahgunaan pemanfaatan atas barang yang diimpor.

Dengan demikian, Terbanding tidak berhak membatalkan insentif tarif Bea Masuk 0% dan PPnBM ditanggung Pemerintah karena Pemohon Banding tidak melakukan penyalahgunaan pemanfaatan atas barang sama sekali.

c. Pemohon Banding mengimpor KBL Berbasis Baterai roda empat dengan jenis barang yang sama yaitu Tipe ME-7, namun dengan besaran daya motor yang lebih baik yaitu lebih tinggi sebesar 20 kW. Perbedaan spesifikasi daya motor listrik 120 kW sebagaimana tercantum pada PIB dengan daya motor listrik 100 kW sebagaimana tercantum pada SKEP Pemanfaatan Insentif BKPM masih selaras dengan semangat utama Pemerintah dalam memberikan insentif kepada industri KBL. Ada pun perbedaan daya motor yang lebih besar tersebut tidak memberikan kerugian terhadap negara dan justru memberikan manfaat lebih bagi pelanggan kami di Indonesia.

d. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai (“Permenperin-28”), tidak mengatur batasan daya motor listrik ke dalam syarat untuk mendapatkan insentif.

Permenperin-28 adalah peraturan pelaksana dari Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 sebagaimana diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 ("PerPres-79") tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A ayat (5).

Pasal 19A ayat (5) menyatakan

"(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi, peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, peraturan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, dan/atau peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara sesuai dengan kewenangannya"

Menurut Pemohon Banding seharusnya Terbanding memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Kementerian Teknis yaitu Kementerian Perindustrian tidak mengatur batasan daya motor listrik untuk mendapatkan insentif dan Pemohon Banding telah mematuhi ketentuan teknis sebagaimana diatur dalam Permenperin-28.

e. Pasal 3 ayat (3) Permenperin-28 mengatur syarat bahwa untuk mendapatkan insentif fiskal bagi industri KBL, maka kapasitas baterai minimal harus sebesar 10 kWh untuk KBL Berbasis Baterai dengan empat roda atau lebih. Sedangkan dalam hal ini, kapasitas baterai KBL Berbasis Baterai yang diimpor Pemohon Banding adalah 55,40 kWh sehingga telah memenuhi batas minimum yang disyaratkan untuk mendapat insentif. Oleh karenanya, seharusnya tidak terdapat dasar untuk menarik insentif yang telah diberikan kepada Pemohon Banding akibat daya motor listrik yang sedikit berbeda.

f. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor ("PMK-10/2024"), tidak memberikan perbedaan atas pengelompokan Kode HS kendaraan listrik roda empat berdasarkan kriteria daya motor listrik yang dimiliki. Dalam hal ini, Kode HS 8703.80.98 tidak secara spesifik mengatur ukuran daya motor listrik (misalnya 100 kW, 120 kW, 150 kW atau lainnya).

Diketahui bahwa Kode HS yang digunakan pada barang impor di pos barang yang disengketakan (untuk spesifikasi daya motor listrik 120 kW) sebagaimana tercantum pada PIB Sengketa adalah Kode HS yang sama dengan Kode HS yang ditetapkan di SKEP Pemanfaatan Insentif BKPM, yakni HS 8703.80.98. Artinya terlepas dari berapa daya motor listrik yang dimiliki, KBL tersebut masih dianggap KBL yang sama atau tidak berbeda.

93 | Pos Tail. e7239998 Kose 8rg. - -

Liar MET SX2) AT MET AXZ1AT - BYD - PENUMPANG

4x82 - LILEJCSORASFSACS - T2Z2008SAN eTeted’ es - -- 2024 -.- 720 WV

Mer, 3YD. Tine. ME AKA Li.ran -. Spesifisas ain. -.

Kacas Bg BARL

Necara SANA CN:

Ge | Pos Tarif. 27535998 Kose 2ra. - -

La ar: WE-F 6X21 AT MET 2AX3) AT - BYO - PENUMPANG

4x2 - COCEICS3RO57584° - TERUOXKSAN 2Isbet 58 - --

PIPA ES UN

Mera. 2YD Tine: MET i442} AT La.ran -. Spesifisas ait. -.

Koco Brg. BARU

Mecara GINA (CK:

JENIS HS CODE SPESIFIKASI NEGARA

BARANG TEKNIS ASAL

1 KBL Berbasis 8703.80.98 i. MERK : BYD China

Baterai Roda i. TIPE: ME-7

Empat CBU (4X2) AT i, MODEL

PASSENGER iv. DAYA

MOTOR

LISTRIK ikW)

100.00 v. KAPASITAS

BATERAI ikWh)

55.40

7 rs na aw eet ne . - 2 a t no - an - he | a 16" If

- - Boa Wa 1 ta eee hep ti i itior $ - | an

Terlepas dari kode HS yang digunakan, seyogyanya barang impor Pemohon Banding masih dapat dianggap sesuai dengan data barang impor sebagaimana tercantum dalam SKEP Pemanfaatan Insentif BKPM.

g. Selain dari itu, kami melihat Terbanding juga mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024 ("PMK-9/2024"), dalam hal pembatalan insentif PPnBM ditanggung Pemerintah.

Menurut Pemohon Banding, PMK-9/2024 merupakan PMK yang terpisah dari PMK-10/2024. Dimana PMK-9/2024 mengatur tentang insentif PPnBM ditanggung pemerintah sedangkan PMK-10/2024 mengatur tentang insentif bea masuk. Sehingga, dalam hal terdapat pembatalan insentif tarif bea masuk sebagaimana PMK-10/2024 akibat spesifikasi yang tidak sesuai dengan data barang impor pada surat persetujuan BKPM, tidak serta merta dapat membatalkan insentif PPnBM ditanggung Pemerintah. bahwa berdasarkan PMK-9/2024, insentif PPnBM ditanggung pemerintah batal dalam hal Pemohon Banding: (i) tidak menggunakan PIB sesuai UU Kepabeanan dan (ii) tidak melaporkan realisasi PPnBM dalam SPT Masa PPN. Faktanya, Pemohon Banding telah memberitahukan importasi menggunakan PIB dan telah melaporkan realisasi PPnBM ditanggung Pemerintah dalam SPT Masa PPN. PMK-9/2024 tidak mengatur pembatalan insentif PPnBM dalam hal terjadi perbedaan spesifikasi daya motor KBL Berbasis Baterai;

bahwa lebih lanjut, penggunaan PIB sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 (2) PMK-9/2024 memuat salah satunya adalah tipe dan varian. Dalam hal ini, tipe dan varian kendaraan yang kami impor adalah ME-7 (4x2) A/T. Sehingga, ketentuan penggunaan PIB sebagaimana diatur dalam PMK- 9/20204, dimana PIB wajib memuat keterangan tipe dan varian adalah terpenuhi. Adapun spesifikasi berupa daya motor menurut Pemohon Banding adalah berbeda atau tidak dapat dikategorikan sebagai tipe dan varian;

Pasal 4 PMK-9/2024 berbunyi:

"(1) Atas impor KBL Berbasis Baterai CBU Roda Empat tertentu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pengusaha Kena Pajak wajib membuat:

a. dokumen pemberitahuan impor barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; dan

b. laporan realisasi PPnBM ditanggung Pemerintah.

(2) Dokumen pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat dengan mencantumkan keterangan paling sedikit informasi berupa:

a. nomor dan tanggal surat persetujuan pemanfaatan insentif impor,

b. kode fasilitas impor,

c. merk,

d. tipe dan varian,

e. nomor rangka, dan

f. kode Harmonized System (HS).

(3) Laporan realisasi PPnBM ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa dokumen pemberitahuan impor barang yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai.

Pasal 7 PMK-9/2024 berbunyi:

"(1) PPnBM terutang atas impor KBL Berbasis Baterai CBU Roda Empat

tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak ditanggung Pemerintah dalam hal atas impornya:

a. tidak menggunakan pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a; dan/atau

b. tidak melaporkan realisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)."

C. Kesimpulan bahwa berdasarkan fakta, bukti dan dasar hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh Pemohon Banding tersebut di atas, Pemohon Banding berkesimpulan bahwa:

1. Pemohon Banding tidak melakukan penyalahgunaan pemanfaatan barang. Seluruh importasi barang yang dilakukan oleh Pemohon Banding termasuk importasi dalam sengketa a quo, dilakukan seluruhnya dalam kerangka manfaat yang sama yakni seluruh barang yang diimpor tersebut dimanfaatkan dalam rangka mendukung upaya percepatan investasi dan percepatan program KBL berbasis baterai (Battery Electric Vehicle) untuk transportasi jalan. Oleh karena itu, dalam sengketa a quo, Pemohon Banding sama sekali tidak melakukan penyalahgunaan pemanfaatan atas barang yang diimpor, seharusnya insentif tarif Bea Masuk 0% dan PPnBM ditanggung Pemerintah tetap dapat diberikan kepada Pemohon Banding;

2. Perbedaan spesifikasi daya motor listrik 120 kW sebagaimana tercantum pada PIB dengan daya motor listrik 100 kW sebagaimana tercantum pada SKEP Pemanfaatan Insentif BKPM masih selaras dengan semangat utama Pemerintah dalam memberikan insentif kepada industri KBL;

3. KBL Berbasis Baterai roda empat dalam bentuk CBU yang diimpor Pemohon Banding memiliki spesifikasi kapasitas baterai melebihi 10 kWh yang dipersyaratkan untuk memenuhi insentif, jenis barang lainnya telah sesuai dengan SKEP Pemanfaatan Insentif BKPM dan tetap memenuhi komitmen kepada BKPM;

4. Kode HS 8703.80.98 tidak secara spesifik mengatur/membedakan ukuran daya motor listrik (misalnya KBL dengan daya motor 100 kW, 120 kW, 150 kW atau lainnya);

5. Pemohon Banding telah memberitahukan importasi menggunakan PIB dan telah melaporkan realisasi PPnBM ditanggung Pemerintah dalam SPT Masa PPN, sehingga Pemohon Banding tidak melanggar PMK-9/2024 dan seharusnya tetap mendapatkan insentif PPnBM ditanggung Pemerintah;

bahwa dengan demikian, Pemohon Banding tidak setuju dengan alasan Terbanding dalam SUB dan penetapan kembali yang dilakukan oleh Terbanding melalui SPKTNP-2133 oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai adalah tidak tepat;

bahwa sehingga kekurangan pembayaran Bea Masuk dan PDRI adalah NIHIL.

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon Banding mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar dapat mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding atas penetapan Terbanding didalam SPKTNP-2133 dan menetapkan bahwa Bea Masuk, PDRI dan denda administrasi adalah NIHIL;

bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran atas SPKTNP-2133, dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran Bea Masuk, PDRI, dan denda administrasi dengan jumlah sebesar Rp 2.096.044.000 (dua miyar sembilan puluh enam juta empat puluh empat ribu rupiah) Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan agar kelebihan tersebut dikembalikan;

D. Penutup bahwa demikianlah Surat Bantahan yang Pemohon Banding ajukan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat dan Pemohon Banding berharap uraian dalam Surat Bantahan yang disampaikan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku dan benar serta berdasarkan fakta yang ada, dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-33 sebagai berikut:

Bukti P-1. Fotokopi Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor

SPKTNP-2133/KPU.1/2024 tanggal 19 Desember 2024;

Bukti P-2. Fotokopi Pemberitahuan Impor Barang Nomor 893106 tanggal 23 Agustus 2024 beserta dokumen pelengkap pabean;

Bukti P-3. Fotokopi bermaterai Salinan Salinan Akta Notaris Nomor 05 tanggal 16 Februari 2024 yang dibuat oleh Erika A. Sofyan, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT BYD Auto Indonesia yang telah disahkan dengan Surat Menkumham Nomor AHU-0013543.AH.01.01.Tahun 2024 tanggal 20 Februari 2024;

Bukti P-4. Fotokopi Bukti Penerimaan Negara (BPN) nomor NTPN

AA35836SJ4KJAQQ2 tanggal 06 Februari 2025 sebesar Rp2.096.044.000,00 beserta fotokopi Billing DJBC yang telah dimeteraikan kemudian;

Bukti P-5. Tanda Terima Surat Online Pengadilan Pajak;

Bukti P-6. Tangkapan Layar Laman e-Tax Court;

Bukti P-7. Fotokopi Surat Persetujuan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1/KBLBB- CBU/1/OSS/PMA/2024 Tentang Pemanfaatan Insentif Impor Dan/Atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Kepada Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai atas Nama Pemohon Banding Dalam Rangka Penanaman Modal;

Bukti P-8. Fotokopi Surat Komitmen Dalam Rangka Permohonan Insentif yang telah dimateraikan kemudian;

Bukti P-9. Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama Sun Zhonghao;

Bukti P-10. Pakta Integritas atas nama Sun Zhonghao;

Bukti P-11. Pakta Integritas atas nama Irvan Ardiansyah;

Bukti P-12. Pakta Integritas atas nama Nandina Kusumaningrum;

Bukti P-13. Surat Kuasa Khusus Nomor 09.005/BAI.ID-SK/VI/2025 tanggal 5 Juni 2025 atas nama Irvan Ardiansyah;

Bukti P-14. Fotokopi Keputusan Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-605/PP/IKH/2025 tanggal 17 April 2025 nama Irvan Ardiansyah;

Bukti P-15. Surat Kuasa Khusus Nomor 09.006/BAI.ID-SK/VI/2025 tanggal 5 Juni 2025 atas nama Nandina Kusumaningrum;

Bukti P-16. Fotokopi Keputusan Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-069/PP/IKH/2024 tanggal 22 Januari 2024 atas nama Nandina Kusumaningrum;

Bukti P-17. Matriks PIB Sengketa;

Bukti P-18. Matriks Sengketa Banding;

Bukti P-19. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, Dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle);

Bukti P-20. Bank Garansi atas Surat Komitmen Penerbitan Surat Keputusan

Persetujuan BKPM;

Bukti P-21. Surat Permohonan Perubahan Data Spesifikasi Teknis;

Bukti P-22. Spesifikasi Teknis berdasarkan Brosur Kendaraan;

Bukti P-23. Brosur Barang;

Bukti P-24. Surat Nomor 07-KH/BYD/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025 perihal

Penjelasan Sengketa;

Bukti P-25. Surat Nomor 08-KH/BYD/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025 perihal

Penjelasan Tambahan;

Bukti P-26. Surat Pernyataan dari BYD;

Bukti P-27. Fotokopi PIB Nomor 208755 tanggal 05 November 2024 beserta lampiran-lampirannya;

Bukti P-28. Surat Persetujuan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No: 1/KBLBB- CBU/2/OSS/PMA/2025 Tentang Pemanfaatan Insentif Impor Dan/Atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Kepada Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Bateraiatas Nama PT BYD Auto Indonesia Dalam Rangka Penanaman Modal;

Bukti P-29. Surat Persetujuan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No: 3/KBLBB- CBU/3/OSS/PMA/2025 Tentang Pemanfaatan Insentif Impor Dan/Atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Kepada Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Bateraiatas Nama PT BYD Auto Indonesia Dalam Rangka Penanaman Modal;

Bukti P-30. Peraturan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Modal Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pedoman Dan Tata Kelola Pemberian Insentif Impor Dan/Atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Dalam Rangka Percepatan Investasi;

Bukti P-31. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan;

Bukti P-32. Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pedoman Dan Tata Kelola Pemberian Insentif Impor Dan/Atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Dalam Rangka Percepatan Investas;

Bukti P-33. Surat Penjelasan Akhir Nomor 31-KH/BYD/IX/2025 tanggal 10 September 2025;

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 sebagai berikut:

Bukti T-1. Laporan Hasil Penelitian Ulang (LHPU) dan Kertas Kerja Penelitian

Ulang (KKPU);

Bukti T-2. Brosur Barang BYD;

Bukti T-3. Surat Nomor S-137/KPU.110/M.XIXB/2025 tanggal 15 Juli 2025 perihal

Tanggapan atas Bantahan;

Bukti T-4. Surat Nomor S-178/KPU.110/M.XIXB/2025 tanggal 12 Agustus 2025 perihal Tanggapan sekaligus Kesimpulan Akhir;

Bukti T-5. Spesifikasi Teknis BYD;

Bukti T-6. Surat Nomor S-252/KPU.110/M.XIXB/2025 tanggal 09 September 2025 perihal Penjelasan Tambahan sekaligus Kesimpulan Akhir;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak bahwa objek sengketa berupa Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP-2133/KPU.1/2024 tanggal 19 Desember 2024 termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding bahwa Surat Banding Nomor 03.005/BAI.ID-SPm.B/II/2025 tanggal 07 Februari 2025, dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas, dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Penetapan Kembali Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang telah terpenuhi, ditandatangani oleh pengurus yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini, dengan rincian sebagai berikut:

sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp2.096.044.000,00 (dua milyar sembilan puluh enam juta empat puluh empat ribu rupiah), yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Sengketa Fasilitas

Menimbang bahwa Terbanding melakukan Penetapan dalam Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP- 2133/KPU.1/2024 tanggal 19 Desember 2024 dengan alasan:

1) jenis barang tidak sesuai dengan data barang impor yang tercantum dalam surat persetujuan SPPI KBLBB RODA EMPAT;

2) dalam SPPI KBLBB RODA EMPAT tidak terdapat spesifikasi teknis ME-7 (4X2) A/T ME-7 (4X2) A/T - BYD – PENUMPANG 4X2 2024 - - - 120 KW.

3) dengan demikian, ditetapkan kembali atas Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor dengan BM 50%, PPN 11%, PPh 10% dan PPnBM 15%;

Menimbang bahwa Pemohon Banding menyatakan:

1) sejalan dengan semangat Pemerintah untuk memberikan insentif demi mempercepat pelaksanaan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL Berbasis Baterai) dan mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 79 Tahun 20233. Pemohon Banding berpendapat bahwa tarif insentif yang telah diberitahukan dalam PIB telah memenuhi ketentuan.

2) Pemohon Banding menentang pembatalan insentif tersebut meskipun terdapat perbedaan spesifikasi daya motor listrik (120 kW dalam PIB dibandingkan 100 kW dalam Surat Persetujuan Menteri Investasi/Kepala BKPM). Permenperin-28/ 2023, tidak mengatur pembatasan data daya motor listrik sebagai syarat untuk mendapatkan insentif fiskal, sehingga perbedaan daya motor listrik sebesar 20 kW tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap persyaratan insentif fiskal.

3) Kapasitas baterai KBL Berbasis Baterai yang diimpor (55,40 KWh) sudah memenuhi syarat minimal yang diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Permenperin-28, yaitu di atas 10 kWh4. Oleh karena itu, Pemohon Banding menilai penetapan kembali tarif oleh Terbanding atas KBL Berbasis Baterai dalam bentuk Completely Build Up (CBU) tidak tepat dan tidak adil, mengingat insentif tersebut seharusnya diberikan berdasarkan SKEP Pemanfaatan Insentif dari BKPM dan Pemohon Banding tetap menjalankan komitmen yang dipersyaratkan oleh PerPres-79.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan para pihak tersebut di atas yang menjadi pokok masalah dalam sengketa banding ini adalah penetapan dalam Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP- 2133/KPU.1/2024 tanggal 19 Desember 2024, yang merupakan tindak lanjut dari kegiatan penelitian ulang atas barang impor Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) berbasis baterei dalam kondisi Completely Build Up (CBU), dimana terdapat perbedaan spesifikasi teknis barang impor a quo yang tercantum pada Surat Persetujuan Pemanfaatan Insentif Impor dari BKPM dengan yang tercantum di dalam PIB nomor 893106 tanggal 23 Agustus 2024. Rincian penetapan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa dengan demikian sengketa banding ini merupakan sengketa yang bersifat bersifat pembuktian;

1. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 mengatur tentang pembuktian antara lain sebagai berikut:

Pasal 69

(1)Alat bukti dapat berupa:

a. surat atau tulisan;

b. keterangan ahli;

c. keterangan para saksi;

d. pengakuan para pihak; dan/atau

e. pengetahuan Hakim

(2)Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan.

Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

2. Bahwa para pihak menyerahkan alat bukti berupa:

2.1. surat atau tulisan berupa LHPU, KKPU, PIB dan dokumen pelengkapnya dan dokumen pendukung lainnya.

2.2. pengakuan para pihak dalam persidangan

3. Menimbang bahwa berdasarkan peraturan perundangan terkait Pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Dalam Rangka Percepatan Investasi, berlaku ketentuan antara lain sebagai berikut:

3.1. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan

Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan

Pasal 12

(2) Dalam rangka percepatan pelaksanaan program KBL Berbasis Baterai, perusahaan industri KBL Berbasis Baterai dengan kriteria sebagai berikut:

a. yang akan membangun fasilitas manufaktur KBL Berbasis Baterai di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

b. yang telah melakukan investasi fasilitas manufaktur KBL Berbasis Baterai di dalam negeri dalam rangka pengenalan produk baru; dan/atau

c. yang akan melakukan peningkatan kapasitas produksi untuk KBL Berbasis Baterai dalam rangka pengenalan produk baru,

dapat melakukan pengadaan KBL Berbasis Baterai yang berasal dari impor dalam keadaan utuh (Completely Built-Up/ CBU) dalam jumlah tertentu dengan mempertimbangkan realisasi pembangunan, investasi, dan/atau peningkatan produksi KBL Berbasis Baterai sampai dengan akhir tahun 2025 setelah mendapatkan persetujuan fasilitas dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi, peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, dan/atau peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 19A

(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat berupa:

a. insentif bea masuk atas importasi KBL Berbasis Baterai dalam keadaan utuh (Completely Built-Up/ CBU) atau insentif bea masuk ditanggung pemerintah atas importasi KBL Berbasis Baterai dalam keadaan utuh (Completeyg Built-Up / CBU ;

b. insentif pajak penjualan atas barang mewah untuk KBL Berbasis Baterai dalam keadaan utuh (Completely Bttilt-Up/ CBU) atau insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah untuk KBL Berbasis Baterai dalam keadaan utuh (Completely Built-Up/ CBU; dan/atau

c. insentif pembebasan atau pengurangan pajak daerah untuk KBL Berbasis Baterai dalam keadaan utuh.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dapat berupa:

a. insentif bea masuk atas importasi KBL Berbasis Baterai yang diproduksi di dalam negeri atau insentif bea masuk ditanggung pemerintah atas importasi KBL Berbasis Baterai yang diproduksi di dalam negeri;

b. insentif pajak penjualan atas barang mewah untuk KBL Berbasis Baterai yang diproduksi di dalam negeri atau insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah untuk KBL Berbasis Baterai yang diproduksi di dalam negeri;

c. insentif pembebasan atau pengurangan pajak daerah untuk KBL Berbasis Baterai dalam keadaan terurai lengkap (Completely Knock Downl CKDI yang diproduksi di dalam negeri;

d. insentif bea masuk atas importasi mesin, barang, dan bahan dalam rangka penanaman modal; dan/atau

e. insentif bea masuk atas importasi bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan dalam. rangka proses produksi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi, peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, dan/atau peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara sesuai dengan kewenangannya.

3.2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 19A ayat (5)

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023, terdapat pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman dan Tata Kelola Pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Dalam Rangka Percepatan Investasi (diundangkan pada tanggal 29 Desember 2023 dan mulai berlaku setelah 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal diundangkan), yang menyebutkan antara lain sebagai berikut:

Pasal 2 (1) Pelaku Usaha dapat diberikan insentif atas impor KBL Berbasis Baterai CBU Roda Empat, dengan jumlah tertentu, dalam jangka waktu pemanfaatan insentif, berupa:

a. bea masuk tarif 0% (nol persen); dan b. PPnBM ditanggung pemerintah.

(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 3 (1) Untuk mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pelaku Usaha mengajukan permohonan melalui Sistem OSS untuk:

a. surat usulan pemberian insentif; dan b. surat persetujuan pemanfaatan insentif, impor dan/atau penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat.

(3) Surat persetujuan yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dilakukan perubahan.

Pasal 4 (1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a untuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:

e. rincian terkait KBL Berbasis Baterai Roda Empat yang dimohonkan untuk diberikan insentif per periode pengimporan meliputi:

1. perkiraan jumlah total unit;

2. jenis barang;

3. HS Code;

4. spesifikasi teknis (paling sedikit meliputi jenis, merk, tipe, model, daya motor listrik (kW) dan kapasitas baterai (kWh)) dan jumlah;

5. negara asal;

6. pelabuhan tujuan;

7. harga perkiraan cost, insurance and freight (CIF) (US$/unit) untuk impor; dan/atau

8. perkiraan harga jual di Indonesia (Rp/unit).

pasal 7 (1) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10) paling sedikit memuat:

e. rincian terkait KBL Berbasis Baterai Roda Empat yang diberikan insentif per periode pengimporan meliputi:

1. jumlah total unit

2. jenis barang;

3. HS Code;

4. spesifikasi teknis (paling sedikit meliputi jenis, merk, tipe, model, daya motor listrik (kW) dan kapasitas baterai (kWh) dan jumlah);

5. negara asal;

6. pelabuhan tujuan;

7. jumlah (unit);

8. harga perkiraan CIF/unit (US$/unit) untuk impor; dan

9. perkiraan harga jual di Indonesia (Rp/unit) f. insentif yang diberikan berupa:

1. bea masuk tarif 0% (nol persen) atas impor; dan

2. PPnBM ditanggung pemerintah atas impor dan/atau penyerahan, untuk KBL Berbasis Baterai Roda Empat dengan jumlah tertentu;

3.3. bahwa Peraturan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Modal Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman dan Tata Kelola Pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Dalam Rangka Percepatan Investasi telah diubah dengan Peraturan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2024 (diundangkan pada tanggal 12 november 2024 dan mulai berlaku setelah 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal diundangkan). Barang a quo diimpor dengan PIB nomor 893106 tanggal 23 Agustus 2024 sehingga perubahan tersebut belum berlaku;

3.4. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai (diundangkan pada tanggal 29 desember 2023,

mulai berlaku pada tanggal diundangkan), disebutkan syarat teknis untuk mendapatkan insentif fiskal adalah kapasitas baterai minimal 10 kWh. Tidak disebutkan adanya ketentuan yang mengatur batas daya motor listrik sebagai syarat insentif.

3.5. bahwa untuk mengimpor Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) berbasis baterei dalam kondisi Completely Build Up (CBU) dengan fasilitas BKPM, Pemohon Banding telah mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2023 dan telah mendapat persetujuan;

3.6. bahwa Pemohon menyampaikan Surat Persetujuan Menteri Investasi/Kepala

Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia untuk importasi KBL tipe tertentu dengan jangka waktu tertentu sebagai berikut:

1) Nomor: 1/KBLBB-CBU/1/OSS/PMA/2024 tanggal 10 juni 2024 Tentang Pemanfaatan Insentif Impor Dan/Atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Kepada Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai atas Nama PT BYD AUTO INDONESIA Dalam Rangka Penanaman Modal (“SKEP Pemanfaatan Insentif BKPM”), yang menyebutkan antara lain sebagai berikut:

Kesatu: Menteri Investasi/Kepala BKPM Republik Indonesia menetapkan pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat kepada Pelaku Usaha yaitu:

1. Nama Perusahaan: PT BYD AUTO INDONESIA

2. …dst

11. Jumlah Total Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat yang Diberikan Insentif: 25000 Unit

Kedua: Insentif sebagaimana pada DIKTUM PERTAMA mencakup:

(1) Insentif Bea Masuk Tarif 0% (nol persen) atas impor Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat sebagaimana dimaksud pada Lampiran Surat Persetujuan ini; dan

(2) Insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) ditanggung Pemerintah atas impor dan/atau penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat sebagaimana dimaksud pada Lampiran Surat Persetujuan ini.

ketiga: a. Atas insentif sebagaimana DIKTUM KEDUA, Pelaku

Usaha wajib memenuhi komitmen:

1. memproduksi kendaraan bermotor listrik Berbasis Baterai Roda Empat di Indonesia setidaknya dengan jumlah dan spesifikasi teknis yang minimal sama dengan impor kendaraan bermotor listrik Berbasis Baterai Roda Empat yang direalisasikan, dengan ketentuan:

a) siap berproduksi komersial paling lambat tanggal 1 Januari 2026;

b) diproduksi paling lambat tanggal 31 Desember 2027; dan c) memenuhi target minimum capaian TKDN sebagaimana diatur dalam peraturan presiden mengenai percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) untuk transportasi jalan;

2. mengajukan verifikasi industri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan

3. membayar sanksi apabila tidak dapat memenuhi komitmen sebagaimana dimaksud pada angka 1;

b. Atas komitmen sebagaimana pada huruf a dijaminkan dengan Garansi Bank Nomor BG77424279312 yang diterbitkan oleh Bank PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk senilai Rp.7,793,903,240,205.00;

c. Atas rencana impor oleh pelaku usaha sebagaimana pada DIKTUM PERTAMA dengan harga perkiraan total CIF sebesar US$ 666,431,800.00 akan ditetapkan kemudian pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB);

d. Dalam pelaksanaan impor berlaku ketentuan larangan dan pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KeempatKendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai yang telah diimpor berdasarkan surat persetujuan ini tidak dapat diekspor kembali.

KelimaSurat Persetujuan ini berlaku dari tanggal 10 Juni 2024

sampai dengan tanggal 09 Desember 2024.

KeenamPerusahaan wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan dan Laporan Realisasi Impor paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah realisasi impor melalui Sistem OSS.

KetujuhPerusahaan hanya dapat melakukan pemasukan barang pada pelabuhan tujuan yang tercantum pada Surat Persetujuan ini.

KedelapanAtas penyalahgunaan pemanfaatan barang, perusahaan wajib membayar bea masuk yang terhutang dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang telah ditanggung Pemerintah, serta dikenai sanksi berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepabeanan dan perpajakan kesembilanApabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat

Persetujuan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Pada Lampiran Surat Persetujuan Pemanfaatan Insentif Impor Dan/Atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Kepada Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, No: 1/KBLBB- CBU/1/OSS/PMA/2024 tanggal 10 juni 2024, tercantum rincian KBL yang mendapat persetujuan pemanfaatan insentif sebagai berikut:

2) Pemohon menyampaikan Surat Permohonan kepada Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Kementerian Investasi/ BKPM, Nomor: 164/BYDAI/PRD/VIII/2024 tanggal 3 September 2024, perihal: Surat Permohonan Perubahan Spesifikasi Teknis Jenis ME-7, yang pada intinya

- Menyatakan bahwa Pemohon mencantumkan data pada pengajuan Surat Usulan Pemberian Insentif KBLBB di menu OSS RBA pada tanggal 13 Maret 2024 menggunakan data spesifikasi sebelum dilakukan tahap uji tipe di Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Berdasarkan hasil pengujian tersebut diketahui bahwa daya motor untuk jenis ME-7 (4X2) A/T adalah 120 kWh, sebagaimana tercantum pada SUT No.2734/AJL.50/DRJD/2024 tanggal 27 Mei 2024;

- memohonkan perubahan spesifikasi teknis kendaraan listrik tipe ME-7 (4x2) A/T, khususnya terkait penyesuaian daya motor listrik dari semula 100 kW menjadi 120 kW, berdasarkan hasil uji tipe resmi Kementerian Perhubungan. Pemohon menegaskan bahwa perubahan ini tidak memengaruhi harga kendaraan maupun kapasitas baterai, serta menyatakan komitmennya untuk memproduksi unit dengan spesifikasi baru tersebut sesuai surat komitmen sebelumnya.

Surat Permohonan Perubahan Spesifikasi Teknis Jenis ME-7 tersebut diajukan oleh Pemohon pada tanggal 3 September 2024, setelah proses importasi barang a quo (PIB nomor 893106 tanggal 23 Agustus 2024);

3) Tidak ada tindak lanjut atau jawaban dari Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Kementerian Investasi/ BKPM atas permohonan Perubahan Spesifikasi Teknis Jenis ME-7 tersebut;

4) Bahwa Pemohon menyampaikan Surat Persetujuan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No.: 1/KBLBB-CBU/2/OSS/PMA/2025 tanggal 22 Januari 2025 Tentang Pemanfaatan Insentif Impor Dan/Atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Kepada Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Atas Nama Pt BYD Auto Indonesia Dalam Rangka Penanaman Modal, diketahui informasi antara lain:

a. Surat Persetujuan ini berlaku dari tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Juli 2025, b. Pada lampiran Srat persetujuan tercantum daftar KBL yang mendapat persetujuan diantaranya no 7 menyebutkan i. MERK: BYD ii. TIPE: ME-7 (4X2) A/T iii. MODEL: PASSENGER CAR iv. DAYA MOTOR LISTRIK (kW): 120.00 v. KAPASITAS BATERAI (kWh): 55.40 sebanyak 4000 unit

Pengadilan Pajak mendapati Surat Persetujuan No.: 1/KBLBB- CBU/2/OSS/PMA/2025 tersebut:

- tidak menyatakan sebagai jawaban atas permohonan perubahan Spesifikasi Teknis Jenis ME-7.

- berlaku dari tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Juli 2025;

5) Bahwa Pemohon menyampaikan Surat Persetujuan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No.: 3/KBLBB-CBU/3/OSS/PMA/2025 tanggal 27 Mei 2025 Tentang Pemanfaatan Insentif Impor Dan/Atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Kepada Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Atas Nama PT. BYD Auto Indonesia Dalam Rangka Penanaman Modal, diketahui informasi antara lain:

a. Surat Persetujuan ini berlaku dari tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 November 2025, b. Pada lampiran Surat persetujuan tercantum daftar KBL yang mendapat persetujuan diantaranya no 6 menyebutkan i. MERK: BYD ii. TIPE: ME-7 (4X2) A/T iii. MODEL: PASSENGER CAR iv. DAYA MOTOR LISTRIK (kW): 120.00 v. KAPASITAS BATERAI (kWh): 55.40 sebanyak 1150 unit

4. Bahwa berdasarkan brosur yang disampaikan Pemohon dan hasil penelusuran pada laman resmi https://bydcars.sg/byd-m6 diperoleh bukti berupa brosur yang memuat informasi produk BYD M6 100 kW. Terdapat perbedaan yang signifikan antara barang impor a quo BYD M6 daya motor 120 kW dengan BYD M6 daya motor 100 kW, sebagaimana matriks berikut:

5. menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor 893106 tanggal 23 Agustus 2024, diketahui informasi antara lain, barang a quo pos 93 s.d. 100: ME-7 (4X2) A/T ME-7 (4X2) A/T - BYD – _PENUMPANG 4X2 - … - 120 KW ... dst sesuai lembar lanjutan PIB, Invoice no: CI-PV-24-600354/603179-4E tanggal 01 Agustus 2024, B/L no NYKS225001208 tanggal 01 Agustus 2024, menggunakan fasilitas BKPM 1/KBLBB-CBU/1/OSS/PMA/2024 tanggal 10 juni 2024 dan SKA ACFTA E22MA2ECNKH80272 tanggal 07 Desember 2022, diberitahukan pada HS 8703.80.98, BM 0%, PPN 11%, PPh 10%, PPnBM 15% (100% Ditanggung Pemerintah);

6. bahwa barang a quo diimpor dengan PIB nomor 893106 tanggal 23 Agustus 2024, dengan demikian Surat Persetujuan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala BKPM yang digunakan adalah Surat Persetujuan No: 1/KBLBB-CBU/1/OSS/PMA/2024 tanggal 10 juni 2024 yang berlaku dari tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Desember 2024;

7. bahwa barang a quo, pos 93 s.d. 100 dengan uraian ME-7 (4X2) A/T ME-7 (4X2) A/T - BYD – _PENUMPANG 4X2 - … - 120 KW … dst sesuai lembar lanjutan PIB, meskipun memiliki kapasitas baterai 55,40 kWh, sehingga memenuhi syarat teknis kapasitas baterai minimal 10 kWh sebagaimana diatur dalam Permenperin Nomor 6 Tahun 2022 jo. Permenperin nomor 28 Tahun 2023, namun tidak tercantum pada Surat Persetujuan No: 1/KBLBB- CBU/1/OSS/PMA/2024 tanggal 10 juni 2024, dengan demikian tidak termasuk KBL yang mendapatkan Pemanfaatan Insentif Impor dari Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala BKPM, dan berlaku ketentuan tarif umum;

8. bahwa Permenperin Nomor 6 Tahun 2022 jo. Permenperin nomor 28 Tahun 2023 mengatur Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai, sedangkan regulasi terkait Pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Dalam Rangka Percepatan Investasi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 jo Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 dan kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2023, yang mewajibkan adanya Surat persetujuan pemanfaatan insentif;

9. bahwa barang a quo diimpor dengan PIB no. 893106 tanggal 23 Agustus 2024, sehingga berlaku nomenklatur HS 2022 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor, 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas barang Impor (berlaku 1 April 2022), sebagaimana telah diubah dengan PMK 10 Tahun 2024 (mulai berlaku 15 februari 2024) yang menyatakan antara lain sebagai berikut:

pasal 1 (1) Menetapkan sistem klasifikasi barang yang meliputi:

a. Ketentuan Umum untuk Menginterpretasi Harmonized System (KUMHS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

b. Catatan Bagian, Catatan Bab, dan Catatan Subpos sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan

c. Struktur Klasifikasi Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III kolom angka 1 sampai dengan kolom angka 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

(2) Menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor sebagaimana tercantum dalam Lampiran III kolom angka 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

(3) Tarif bea masuk atas barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:

a. Tarif advalorem; dan/atau

b. Tarif spesifik.

Pasal 4A

(1) Atas impor kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dalam Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan yang termasuk dalam:

a. pos tarif 8703.80.17, 8703.80.18, dan 8703.80.19; dan

b. pos tarif 8703.80.97, 8703.80.98, dan 8703.80.99, diberikan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen).

(2) Tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan 31 Desember 2025.

(3) Tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tarif bea masuk atas impor kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang dilakukan oleh pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman dan Tata Kelola Pemberian Insentif Impor dan/ atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat dalam rangka Percepatan Investasi.

(4) Untuk dapat memanfaatkan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), importir harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. melampirkan surat persetujuan pemanfaatan insentif impor dan/ atau penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi; dan

b. mencantumkan kode fasilitas 87 persetujuan pemanfaatan insentif impor dan/ atau penyerahan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda empat pada kolom pemenuhan persyaratan/fasilitas impor, dalam dokumen pemberitahuan impor barang.

(5) Dalam hal barang impor:

a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan/ atau

b. barang yang diimpor tidak sesuai dengan data barang impor sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terhadap barang impor berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum.

(6) Pengenaan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi.

Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan yang diatur pada Peraturan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2023, menegaskan bahwa impor barang KBL yang tidak memenuhi ketentuan/ tidak dilengkapi surat persetujuan pemanfaatan insentif impor dan/ atau penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi, maka dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum;

10. Bahwa barang a quo diimpor dengan menggunakan SKA ACFTA nomor E22MA2ECNKH80272 tanggal 07 desember 2022. Tarif preferensi skema ACFTA diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 46/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Merujuk pada lampiran PMK 46/ 2022, pos tarif 8703.80.98 dikenakan tarif preferensi sebesar 50%, tidak berbeda dengan tarif MFN;

11. Bahwa Surat Persetujuan Menteri Investasi/Kepala BKPM No: 1/KBLBB- CBU/1/OSS/PMA/2024 tanggal 10 juni 2024 menetapkan pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat meliputi:

a. Insentif Bea Masuk Tarif 0% (nol persen) atas impor Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat sebagaimana dimaksud pada Lampiran Surat Persetujuan ini; dan b. Insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) ditanggung Pemerintah atas impor dan/atau penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat sebagaimana dimaksud pada Lampiran Surat Persetujuan ini.

Dengan demikian, untuk barang a quo yang tidak tercantum dalam Surat PersetujuanMenteriInvestasi/KepalaBKPMNo:1/KBLBB- CBU/1/OSS/PMA/2024 tanggal 10 juni 2024, selain tidak mendapat Insentif Bea Masuk Tarif 0% juga tidak mendapat Insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) ditanggung Pemerintah.

12. Bahwa atas impor barang a quo, berlaku Ketentuan mengenai PPnBM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024 (diundangkan pada tanggal 15 Februari 2024 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan)

Pasal 2

(1) PPnBM yang terutang atas impor KBL Ber basis Baterai CBU Roda Empat tertentu oleh Pelaku Usaha ditanggung Pemerintah untuk tahun anggaran 2024.

(2) PPnBM yang terutang atas penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat tertentu yang berasal dari produksi KBL Berbasis Baterai CKD Roda Empat oleh Pelaku Usaha ditanggung Pemerintah untuk tahun anggaran 2024.

(3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(4) KBL Berbasis Baterai CBU Roda Empat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan KBL Berbasis Baterai Roda Empat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan KBL Berbasis Baterai Roda Empat yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi yang mengatur mengenai pedoman dan tata kelola pemberian insentif impor dan/ atau penyerahan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda empat dalam rangka percepatan investasi.

(5) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan surat persetujuan pemanfaatan insentif impor dan/ atau penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi.

Pasal 4

(1) Atas impor KBL Berbasis Baterai CBU Roda Empat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pengusaha Kena Pajak wajib membuat:

a. dokumen pemberitahuan impor barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; dan

b. laporan realisasi PPnBM ditanggung Pemerintah.

(2) Dokumen pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat dengan mencantumkan keterangan paling sedikit informasi berupa:

a. nomor dan tanggal surat persetujuan pemanfaatan insentif impor,

b. kode fasilitas impor,

c. merk,

d. tipe dan varian,

e. nomor rangka, dan

f. kode Harmonized System (HS).

Pasal 7

(1) PPnBM terutang atas impor KBL Berbasis Baterai CBU Roda Empat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak ditanggung Pemerintah dalam hal atas impomya:

a. tidak menggunakan pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a; dan/atau

b. tidak melaporkan realisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 8

Direktur Jenderal Pajak dapat menagih PPnBM yang terutang, jika diperoleh data dan/ atau informasi yang menunjukkan:

a. Pengusaha Kena Pajak tidak memiliki surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan/ atau KBL Berbasis Baterai CBU Roda Empat tertentu yang diimpor dan/ atau KBL Berbasis Baterai Roda Em pat tertentu yang berasal dari produksi KBL Berbasis Baterai CKD Roda Empat yang diserahkan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);

13. Menimbang bahwa berdasarkan pada bukti-bukti, peraturan perundangan dan penjelasan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan bahwa: barang a quo yang tidak tercantum dalam Surat Persetujuan Menteri Investasi/ Kepala BKPM No: 1/KBLBB-CBU/1/OSS/PMA/2024 tanggal 10 juni 2024, tidak mendapat Insentif Bea Masuk Tarif 0% juga tidak mendapat Insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) ditanggung Pemerintah, sehingga pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pengadilan Pajak telah menyatakan pertimbangan dan pendapatnya atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Pihak sebagaimana telah diuraikan di atas dan untuk selebihnya tidak dipertimbangkan Pengadilan Pajak karena tidak relevan untuk memutus sengketa a quo.

Menimbang bahwa Pengadilan Pajak telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan dalil-dalil yang disampaikan Para Pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti dan dalil yang relevan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menetapkan barang impor in casu, pos 93 s.d. 100: ME-7 (4X2) A/T ME-7 (4X2) A/T

- BYD – _PENUMPANG 4X2 - … - 120 KW … dan seterusnya sesuai lembar lanjutan PIB nomor 893106 tanggal 23 Agustus 2024 pada HS 8703.80.98, BM 50%, PPN 11%, PPh 10%, PPnBM 15%, sehingga tagihan bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda yang masih harus dibayar sebesar Rp2.096.044.000,00 (dua milyar sembilan puluh enam juta empat puluh empat ribu rupiah);

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI

1. Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-2133/KPU.1/2024 tanggal 19 Desember 2024 atas nama PT BYD AUTO INDONESIA, NPWP 03.•••.•••.•-•••.000, beralamat di World Trade Center 5, 7th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Nomor Kav. 29-31, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dan alamat korespondensi di Subang Smartpolitan, Jl. Smartpolitan Utama Raya Kavling 1-56-56, Sawangan, Cipeundeuy, Kab. Subang, Jawa Barat, 41272.

2. Menetapkan barang impor in casu, pos 93 s.d. 100: ME-7 (4X2) A/T ME-7 (4X2) A/T - BYD – _PENUMPANG 4X2 - … - 120 KW … dan seterusnya sesuai lembar lanjutan PIB nomor 893106 tanggal 23 Agustus 2024 pada HS 8703.80.98, BM 50%, PPN 11%, PPh 10%, PPnBM 15%.

3. Menyatakan tagihan bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda yang masih harus dibayar sebesar Rp2.096.044.000,00 (dua milyar sembilan puluh enam juta empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 10 September 2025 oleh Syaefudin, S.E., S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ir. Hendi Budi Santosa, S.H., M.Eng. dan R. Eha Salhah, S.Si., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak) pada hari Selasa tanggal

30 Desember 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Lalita Irawati, S.E., M.M. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota:Hakim Ketua Majelis,

Ditandatangani Secara ElektronikDitandatangani Secara Elektronik Ir. Hendi Budi Santosa, S.H., M.Eng.Syaefudin, S.E., S.H.

Ditandatangani Secara Elektronik

R. Eha Salhah, S.Si., M.M.

Panitera Pengganti,

Ditandatangani Secara Elektronik Lalita Irawati, S.E., M.M.