PUT-000886.25/2025/PP/M.XIVA Tahun 2026

PUTUSAN

Nomor PUT-000886.25/2025/PP/M.XIVA Tahun 2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa secara elektronik melalui e-TaxCourt mengenai banding terhadapKeputusanDirekturJenderalPajakNomorKEP- 00443/KEB/PJ/WPJ.11/2024 tanggal 5 November 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) Masa Pajak Februari 2019 Nomor 00036/240/19/604/23 tanggal 8 Desember 2023, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 000886.25/2025/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT Talimas Artha Guna, NPWP 02.256.718.4-614.000, beralamat di Jalan Tambak Oso Wilangun Nomor 61 Kompleks Pergudangan Oso Wilangun Permai Blok C-11 RT.002 RW.004 Tambak Oso Wilangun, Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60191, yang diwakili oleh Yoshiro Dharmadi, jabatan: Direktur, (talimasartha@gmail.com); Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama: Ilona Gunawan,

Jabatan: Kuasa Hukum,

Izin Kuasa Hukum: KEP-1333/PP/IKH/2023 tanggal 2 Oktober 2023, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/FIN-TAG/V/2025 tanggal 21 Mei 2025,

2. Nama: M. Raviki Amini,

Jabatan: Kuasa Hukum,

Izin Kuasa Hukum: KEP-1416/PP/IKH/2023tanggal18 Oktober 2023, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 013/FIN-TAG/V/2025 tanggal 21 Mei 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

Direktur Jenderal Pajak, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama / NIP: Rizky Agus Prabowo /

19870510 200710 1 001,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Jawa Timur I, berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-1301/WPJ.11/2025 tanggal 16 Oktober 2025,

2. Nama / NIP: Rusdian Helmiandy /

19861116 200812 1 002,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Jawa Timur I,

3. Nama / NIP: I Gusti Ayu Putri Arisanti /

19870919 200812 2 004,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Jawa Timur I, berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-1482/WPJ.11/2025 tanggal 21 November 2025,

PT Talimas Artha Guna

Menimbang bahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 002/FIN-TAG/III/2024 tanggal 4 Maret 2024, dengan perhitungan sebagai berikut:

BTenurat Koarcksi yatig

Nu, Uranisara Wajib Pajak Fiskiis diajukan (Rp) keu bees ca tana

. . “ : : an tanu.

‘ 7 watt a 1

PT Talimas Artha Guna

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut,

Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-00443/KEB/PJ/WPJ.11/2024 tanggal 5 November 2024 memutuskan menolak, dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Keputusan Keberatan a quo sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 002/FIN-TAG/II/2025 tanggal 3 Februari 2025 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025 (diantar langsung);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 002/FIN-TAG/II/2025 tanggal 3 Februari 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding atas koreksi atas koreksi DPP Objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp90.000.000, dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

bahwa sehubungan dengan Daftar Hasil Penelitian Keberatan yang Pemohon Banding terima dari Terbanding, Pemohon Banding menyatakan “tidak

PT Talimas Artha Guna

menyetujui” Terbanding yang tetap mempertahankan koreksi DPP Objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp90.000.000 dengan alasan karena Pemohon Banding tidak dapat memberikan dokumen pendukung yang memadai yang dapat membuktikan alasan keberatan Pemohon Banding, sehingga koreksi Terbanding atas DPP Objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp90.000.000 dipertahankan oleh Terbanding;

bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan bukti yang memadai baik kepada Terbanding pada saat proses pemeriksaan dan pada saat proses Keberatan. Tanda terima telah Pemohon Banding serahkan pada proses keberatan dan akan Pemohon Banding berikan kembali di proses persidangan kemudian;

bahwa Pemohon Banding ingin menyampaikan kembali alasan Banding Pemohon Banding bahwa dividen adalah laba yang dibagikan kepada pemegang saham setelah PPh, sedang keuntungan (laba) baru dapat diketahui setelah penutupan buku pada akhir tahun. Dalam hal ini Terbanding telah keliru dalam menafsirkan definisi dividen tersebut, baik berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan dan Hukum Perusahaan;

bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen didefinisikan sebagai bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi;

bahwa berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 Pasal 71 ayat (3) disebutkan bahwa dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif;

PT Talimas Artha Guna

bahwa berdasarkan kedua peraturan tersebut di atas, Terbanding tidak bisa melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 4(2) Final sebesar Rp90.000.000 terhadap pengeluaran uang atas akun Piutang Usaha Lainnya sebagai pembayaran dividen, karena baik secara substansi dan secara ketentuan yang berlaku pembagian dividen berasal dari laba perusahaan;

bahwa koreksi Terbanding yang mengkoreksi akun Piutang Usaha Lainnya menjadi Dividen hanya asumsi (pendapat) Terbanding semata-mata. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang sekarang berlaku, khususnya Pasal 12 ayat (1) UU KUP, dalam menentukan pajak terutang Indonesia menganut “asas self asssesment” yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan melapor pajak yang terutang dalam bentuk suatu Surat Pemberitahuan (SPT). Namun demikian apabila Terbanding menemukan bukti bahwa dalam SPT dimaksud tidak dilaporkan keadaan yang sebenarnya, Terbanding, melalui mekanisme pemeriksaan, sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) jo Pasal 31 UU KUP, dapat menagih kekurangan pajak yang kurang dibayar melalui ketetapan pajak, yang dalam Hukum Administrasi Negara disebut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) atau dikenal juga dengan nama beschikking; bahwa dalam hal Wajib Pajak, telah menyelenggarakan pembukuan, maka bukti yang dikehendaki adalah bukti yang benar-benar kuat, dan bukan sekedar analisis apalagi asumsi ataupun pembuktian terbalik;

bahwa arus uang keluar yang digunakan Terbanding sebagai dasar koreksi masih harus dibuktikan, sesuai dengan prinsip pembuktian dalam hukum pajak. Karena SPT Wajib Pajak dapat dikatakan kurang bayar hanya apabila terdapat dasar dan/atau bukti materiil yang kuat, dan dapat dibuktikan oleh Terbanding. Sehingga adalah bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, karena saat Terbanding belum dapat mengajukan bukti materiil yang kuat, kewajiban pembuktian dibebankan, tanpa dasar hukum, kepada Wajib Pajak;

PT Talimas Artha Guna

bahwa untuk menemukan bukti materiil Terbanding perlu menelaah dan membuktikan lebih lanjut, misalnya dengan melakukan konfirmasi kepada pihak lain melalui mekanisme permintaan data atau keterangan, atau melakukan pengujian transaksi apakah piutang tersebut dikembalikan atau tidak kepada perusahaan sampai didapatkannya bukti kompeten yang cukup;

bahwa dalam konteks penentuan kewajaran suatu pengurang, Pasal 18 ayat (3) UU PPh hanya memberikan wewenang kepada Terbanding untuk menentukan Kembali besamya suatu pengurang yang wajar yang boleh dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (pengurangan yang tidak wajar tidak boleh dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak), ketentuan-ketentuan tersebut tidak memberikan wewenang kepada Terbanding untuk mengkarakterisasi setiap jenis akun piutang yang dianggap tidak wajar sebagai dividen atau dividen terselubung. Dengan kata lain hanya pengurangan yang jumlahnya dianggap tidak wajar yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat dikarakterisasi sebagai dividen atau dividen terselubung;

bahwa sesuai Pasal Pasal 4 ayat (1) huruf (g) UU PPh dan penjelasannya, definisi dividen adalah pembagian laba, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang sumbernya terbatas dari penyertaan modal. Bahwa oleh karena itu, frase "dengan nama dan dalam bentuk apapun" harus diartikan dan dipahami hanya terbatas dalam konteks "pembagian laba yang sumbernya dari penyertaan modal” dimana transaksi di luar batasan itu tidak dapat dikarakterisasikan sebagai dividen;

bahwa menurut Pemohon Banding dana keluar tersebut hanya merupakan aliran dana masuk dan keluar dari rekening koran, dan merupakan pinjaman sementara yang beberapa periode kemudian dilunasi dengan menyetor dana ke rekening Perusahaan (mutasi keluar dan masuk). Informasi keterangan seperti berupa “Hut. Dagang TAG TARIK TUNAI” sebagaimana terdapat pada rekening koran dan piutang Pemohon Banding adalah hutang piutang yang nantinya akan dilunasi. Bahwa akibat dari teknik pemeriksaan yang dilakukan

PT Talimas Artha Guna

sebagaimana dijelaskan di atas maka terjadi ketidakbenaran materi terkait dengan hasil Pemeriksaan atas jumlah dasar pengenaan pajak atas dividen yang telah dilaporkan oleh Terbanding;

bahwa oleh karena itu, pemotongan PPh Pasal 4(2) atas dividen sebagaimana diatur tidak dapat diterapkan kepada akun piutang tersebut, karena karakteristik akun piutang tersebut bukan pengeluaran yang timbul dari modal, namun pengeluaran yang nantinya akan dikembalikan kepada Pemohon Banding;

Kesimpulan dan Usul Pemohon Banding

bahwa berdasarkan uraian sanggahan yang Pemohon Banding sampaikan di atas, Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat mempertimbangkan data yang telah Pemohon Banding berikan dalam proses pemeriksaan dan proses keberatan. Dengan demikian, Pemohon Banding berharap Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat sependapat dengan Pemohon Banding dan membatalkan Koreksi Objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp90.000.000 untuk Masa Pajak Februari 2019 yang masih dipertahankan,sehinggaKeputusanTerbandingNomorKEP- 00443/KEB/PJ/WPJ.11/2024 tanggal 5 November 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4(2) “PPh 4(2)” Nomor 00036/240/19/604/23 tanggal 8 Desember 2023 Masa Pajak Februari 2019 dapat dibatalkan menjadi Rpnihil;

bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding dan membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00443/KEB/PJ/WPJ.11/2024 tanggal 5 November 2024 sehingga perhitungan PPh Badan terutang menjadi sebagai berikut:

PT Talimas Artha Guna

Dasar Hukum

1. Pasal 3 ayat (1), Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) beserta Penjelasan-nya, Pasal 13 ayat (1) huruf a dan ayat (2), Pasal 25 ayat (1) huruf a, Pasal 26A ayat (4), Pasal 28 ayat (3) dan ayat (7) beserta Penjelasan-nya, serta Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU KUP);

2. Pasal 4 ayat (1) beserta Penjelasan-nya dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU PPh);

3. Pasal 20 huruf a, Pasal 32 ayat (1) huruf a, Pasal 64 huruf f, serta Pasal 75 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (selanjutnya disebut PP 50 Tahun 2022);

PT Talimas Artha Guna

4. Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1), serta Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Data dan Fakta

bahwa penelitian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan, Risalah Pembahasan, pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan dengan Tim Pemeriksa, pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan dengan Pemohon Banding, dan/atau dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding, serta dokumen dan informasi lain yang diterima dan dipertimbangkan Tim Peneliti Keberatan, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

bahwa berdasarkan data profil pada aplikasi internal DJP (SIDJP) diketahui Pemohon Banding terdaftar pada tanggal 28 Oktober 2003 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan KLU Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya (46639), jenis usaha Pemohon Banding adalah penjualan rantai baja, dimana pelanggannya sebagian besar adalah PT Talimas Baja Mandiri dan PT Wiguna Artha Lestari;

bahwa berdasarkan Data Pelaporan Sistem Informasi DJP diketahui bahwa Pemohon Banding menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2018;

bahwa berdasarkan Data Pelaporan Sistem Informasi DJP diketahui bahwa Pemohon Banding menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2019;

PT Talimas Artha Guna

bahwa berdasarkan Data Pelaporan Sistem Informasi DJP diketahui bahwa Pemohon Banding menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2020;

bahwa berdasarkan Data Pelaporan Sistem Informasi DJP, Pemohon Banding melaporkan SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2020 pada tanggal 27 April 2021dengannomor S-99066763/PPWBIDR/WPJ.11/KP.0103/2021, kemudian Pemohon Banding melaporkan pembetulan pertama pada tanggal 18 Agustus 2021 nomor S-99093464/PPWBIDR/WPJ.11/KP.0103/2022;

bahwa berdasarkan Data Pelaporan Sistem Informasi DJP, Pemohon Banding melaporkan SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2019 pada tanggal 23 April 2020dengannomor S-99041144/PPWBIDR/WPJ.11/KP.0603/2020, kemudian Pemohon Banding melaporkan pembetulan pertama pada tanggal 7 Mei 2020 nomor S-99047160/PPWBIDR/WPJ.11/KP.0603/2020, dan Pemohon Banding melaporkan pembetulan kedua pada tanggal 18 Agustus 2022 nomor S-99093460/PPWBIDR/WPJ.11/KP.0103/2022;

bahwa Laporan Pemeriksaan nomor LAP-552/RIK.SIS/KPP.1101/2023 tanggal 30 November 2023 dan kertas kerja pemeriksaan, menyajikan data- data sebagai berikut:

a. bahwa pemeriksaan terhadap Pemohon Banding dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal untuk Tahun Pajak 2019 dan 2020 dengan kode dan kriteria pemeriksaan 9612_Pemeriksaan Khusus Lapangan dengan tujuan pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;

b. bahwa berdasarkan Surat Peringatan I Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen S-619/KPP.1101/2023 tanggal 10 Juli 2023, dan Surat Peringatan II nomor S-715/KPP.1101/2023 tanggal 4 Agustus 2023, diketahui rincian sebagai berikut:

PT Talimas Artha Guna

1) Buku, Catatan dan Dokumen yang diserahkan kepada pemeriksa

2) Buku, Catatan dan Dokumen yang belum dipinjamkan dalam rangka pemeriksaan

c. bahwa hasil penelitian atas surat peminjaman sampai dengan berita acara tidak dipenuhinya seluruh/sebagian peminjaman buku, catatan, dan dokumen selama proses pemeriksaan menunjukkan Pemohon Banding tidak meminjamkan sebagian Buku, Catatan dan Dokumen yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan dan SPT sebagaimana pada penelitian data angka 4 huruf b nomor 2;

bahwa pada proses penelitian keberatan kepada Pemohon Banding telah disampaikan Undangan Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan dengan surat nomor S-1468/WPJ.11/2024 tanggal 29 Mei 2024 untuk hadir pada hari Kamis 20 Juni 2024 di ruang Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan Kanwil Jatim I, Pemohon Banding menghadiri undangan tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan dengan Pemohon Banding BA-142/WPJ.116/2024 tanggal 20 Juni 2024;

PT Talimas Artha Guna

bahwa berdasarkan Surat nomor S-1940/WPJ.11/2024 tanggal 20 Agustus 2024 perihal Permintaan Data, Informasi, dan/atau Dokumen Pemohon Banding, Pemohon Banding menyampaikan sebagian dari Data, Informasi, dan/atau Dokumen yang diminta telah dituangkan dalam Berita Acara nomor BA-260/WPJ.11/2024 tanggal 8 Oktober 2024;

bahwa peneliti kembali mengirimkan Surat nomor S-2151/WPJ.11/2024 tanggal 1 Oktober 2024, perihal Permintaan Data, Informasi, dan/atau Dokumen Wajib Pajak Kedua Pemohon Banding menyampaikan sebagian dari Data, Informasi, dan/atau Dokumen yang diminta telah dituangkan dalam Berita Acara nomor BA-261/WPJ.11/2024 tanggal 8 Oktober 2024;

a) Buku, Catatan dan Dokumen yang diserahkan kepada Peneliti

b) Buku, Catatan dan Dokumen yang tidak dipinjamkan dalam rangka penelitian keberatan

c) Pendapat Tim Peneliti bahwa berdasarkan penelitian data di atas, pendapat Terbanding terkait sengketa perpajakan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

1. bahwa sengketa antara Pemohon Banding dengan Terbanding yang dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

a. bahwa tidak terdapat Objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) menurut Pemohon Banding untuk tahun pajak 2020 karena nilai Dasar Pengenaan Pajak atas PPh Final Pasal 4 ayat (2) telah seluruhnya

PT Talimas Artha Guna

dibayarkan dan dilaporkan sedangkan menurut Pemeriksa terdapat Objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang berasal dari pengujian dokumen sumber dengan pos-pos biaya dan pos-pos neraca;

b. bahwa koreksi pada Objek Final PPh Final Pasal 4 ayat (2) berdasarkan hasil pengujian dokumen sumber dengan teknik ekualisasi Objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang dilaporkan dalam SPT dengan pos-pos biaya dan pos-pos neraca yang dalam surat tanggapannya Pemohon Banding menyampaikan bahwa tidak termasuk dalam definisi dividen, baik secara substansi dan secara ketentuan pembagian dividen berasal dari laba perusahaan, serta bahwa koreksi pemeriksa masih harus dibuktikan sesuai dengan prinsip pembuktian dalam hukum pajak. Pemohon Banding menyampaikan dalam tanggapannya bahwa dana keluar tersebut hanya merupakan aliran dana masuk dan keluar dari rekening koran, dan merupakan pinjaman sementara yang beberapa periode kemudian dilunasi dengan menyetor dana ke rekenening Perusahaan (mutasi keluar dan masuk);

c. bahwa berdasarkan kedua pernyataan dari kedua belah pihak yaitu Pemohon Banding dengan Pemeriksa, Peneliti berpendapat bahwa sengketa atas Koreksi Objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) berasal dari koreksi DPP PPh Final Pasal 4 ayat (2);

2. bahwa Peneliti melakukan penelaahan atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa dengan menjabarkan terlebih dahulu hasil pengujian pada kertas kerja pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan atas koreksi Objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) serta proses pemeriksaan terhadap Pemohon Banding:

a. bahwa berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan Perubahan secara keseluruhan untuk PPh Final Pasal 4 ayat (2) ditunjukkan sebagai berikut:

PT Talimas Artha Guna

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Hata “PT TALINAS ARTHA GUINA

PPh Pasal 4 ayat 12) i $2 34 7 1B 4.674 LIS

. . Nasa sat Ih Pajak Jaryan 55 Deserte: 2015

Tw aa an Pe et Tone

[OBJEK PAJAK i :

fo Rs Tey ate Gale yan Thakaeity Bede Raga

Baa ge aa 3 i] i]

, | Ko Peteyarsetag Pace tang Panah a Q it}

Do Orang Petani Baba cag Mervuior pect Bar i 4 a tt

: : Bos att cue bag Tar An Harapan a i] ji)

Is ha menara Baya Dewa ws Yan Pan OP Cara Mage | | 11505 290 203 3.276.284 100 pesona Ing

HI MLAH OBJEK PPh PASAL 4 ayat 12h _| . 28002270200 3278 234 100 FPS Pad 120

2 "PAJAK TERUTANG

. Boga Dero to larey i Taasesin BIL dae asa G

: Bunga desea Th ges Ty gical Serhaiga erga z a ii}

a stat Unas: a ii)

: Peta naa? Taro tar tab Basque

Ao Perena seraya Pee Mong Parah HH 23,000 090 ! IRAMA

O00 Ofer Prag Hage ay Mena Ser PP 2 a ir lg SAGE KOMEN es.

Barge wir Hie sing ov ae Bang nar : a" a.

Tho lec y ara fat Sa i poe Wao Para OP Latar Age | . gen elg cod 227 326 410 77528 410 te Pavgeas. 3 Potente La ye | q a 0

PPh PASAL 4 ayat (21 Terutang — Na: 283.000 500 359 478.410 15 528 410

2 KREDI? Pagu —_ — :

4 "PPh PASAL 4 ayat (2) YANG KURANG / (LEBIH) DIBAYAR . . a: (00 £25 410 102 seh Ae

5 (SANKSI ADMINISTRAS| - : —

: 2° Bath Pass 2 KUP 43 309.493 3 4d

JUMLAH SANKSI ADMINISTRASI — ne 63.909 495

8 (PN PASAL 4 ayat [21 YANG MASIH MARUS /ILEBIM DIBAYAR | ag 434 908 la eae Faia DKP | ang ogc 6

JUMIANSTP Po ang) 479202)

Sumber: Kertas Kerja Pemeriksaan b. bahwa hasil temuan pemeriksaan tersebut disampaikan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan nomor S-616/RIKSIS/KPP.1101/2023 tanggal 27 Oktober 2023, dan diterima langsung oleh wakil Pemohon Banding Lavyandi pada tanggal 27 oktober 2023;

c. bahwa Pemohon Banding merespon surat pemberitahuan hasil pemeriksaan nomor S-616/RIKSIS/KPP.1114/2023 tanggal 18 September 2023 dengan menyampaikan surat tanggapan hasil pemeriksaan nomor 015/FIN-TAG/XI/2023 tanggal 7 November 2023;

PT Talimas Artha Guna

d. bahwa surat tanggapan hasil pemeriksaan nomor 015/FIN- TAG/XI/2023 tanggal 7 November 2023 yang disampaikan Pemohon Banding menanggapi bahwa koreksi yang dilakukan pemeriksa tidak termasuk dalam definisi dividen, baik secara substansi dan secara ketentuan pembagian dividen berasal dari laba perusahaan, serta bahwa koreksi pemeriksa masih harus dibuktikan sesuai dengan prinsip pembuktian dalam hukum pajak. Pemohon Banding menyampaikan dalam tanggapannya bahwa dana keluar tersebut hanya merupakan aliran dana masuk dan keluar dari rekening koran, dan merupakan pinjaman sementara yang beberapa periode kemudian dilunasi dengan menyetor dana ke rekenening Perusahaan (mutasi keluar dan masuk);

e. bahwa proses selanjutnya yang dilakukan Pemeriksa adalah menyampaikan Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan nomor S-1167/KPP.1101/2023 tanggal 10 November 2023 dan telah disampaikan secara langsung kepada Pemohon Banding pada tanggal 13 November 2023 serta telah diterima langsung oleh wakil Pemohon Banding Lavyandi;

f. bahwa sesuai dengan Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan nomor S-1167/KPP.1101/2023 tanggal 10 November 2023, Pemeriksa dan Pemohon Banding pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan;

g. bahwa proses pemeriksaan berlanjut dengan pembuatan laporan hasil pemeriksaan dan kertas kerja pemeriksaan dengan nomor LAP- 552/RIK.SIS/KPP.1101/2023 tanggal 30 November 2023, sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak;

h. bahwa pada tanggal 4 November 2011 diterbitkan surat ketetapan pajak, salah satunya SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2) dengan nomor 00036/240/19/604/23 Masa Pajak Februari 2019;

PT Talimas Artha Guna

i. bahwa berdasarkan penjabaran proses pemeriksaan sebagaimana pada huruf a sampai dengan h, prosedur, teknik, dan metode pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa telah memenuhi ketentuan yang mengatur tentang Pemeriksaan, sehingga peneliti meyakini kebenaran hasil pengujian atas sengketa koreksi;

bahwa Terbanding pada proses keberatan telah mengundang Pemeriksa dan Pemohon Banding untuk menjelaskan apa yang dinyatakan Pemohon Banding dalam pengajuan keberatannya, sebagaimana tertuang dalam Undangan Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan dengan surat nomor ND-984/WPJ.11/2024 tanggal 29 April 2024 dengan pemeriksa dan Undangan Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan dengan surat nomor S-1468/WPJ.11/2024 tanggal 29 Mei 2024 dengan Pemohon Banding;

Pendapat Terbanding

bahwa berdasarkan surat keberatan diketahui bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan atas SKPKB PPh Pasal Final 4 ayat (2) Masa Pajak Februari 2019 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Sukomanunggal dengan koreksi yang disengketakan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan surat keberatan Pemohon Banding menyatakan bahwa Terbanding tidak bisa melakukan koreksi atas DPP PPh Final Pasal 4 ayat (2) Final sebesar Rp90.000.000 terhadap pengeluaran uang atas akun Piutang Usaha Lainnya tidak benar karena baik secara substansi dan secara ketentuan yang berlaku pembagian dividen berasal dari laba perusahaan. Serta bahwa menurut Pemohon Banding dana keluar tersebut hanya merupakan aliran dana masuk dan keluar dari rekening koran, dan merupakan pinjaman sementara yang beberapa periode kemudian dilunasi dengan menyetor dana ke rekening Perusahaan (mutasi keluar dan masuk);

PT Talimas Artha Guna

bahwa selama proses pemeriksaan, permintaan data terkait akun piutang usaha lainnya dipresentasikan ke dalam permintaan buku, catatan, bukti pembayaran, surat perjanjian/perikatan terkait hutang, piutang, akta notaris pemegang saham tahunan terkait penggunaan laba, softcopy database Accurate. Pada proses pemeriksaan Pemohon Banding tidak menyampaikan dokumen yang dimaksud dan telah didokumentasikan dalam Berita Acara Tidak Dipenuhinya Seluruh/Sebagian Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen;

bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang PPh menyebutkan “.. Yang menjadi objek pajak termasuk dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun ..” yang kemudian dijelaskan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh bahwa “…Termasuk dalam pengertian dividen adalah pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan nama dan dalam bentuk apapun..,“. Berdasarkan ketentuan tersebut koreksi pemeriksa terhadap pengeluaran uang atas akun Piutang Usaha Lainnya sebagai dividen sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 pasal 72 menyebutkan terkait “Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir..”,menegaskan bahwa dividen pada tahun berjalan sesuai dengan ketentuan perpajakan dan ketentuan yang mengatur terkait perseroan terbatas;

bahwa baik dalam Surat Tanggapan dan Surat Keberatan yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Pemohon Banding menyampaikan koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa adalah memang merupakan aliran dana masuk dan keluar dari rekening koran, dan merupakan pinjaman sementara yang beberapa periode kemudian dilunasi. Sependapat dengan pendapat pemeriksa, Peneliti berpendapat kondisi ini tidak didukung dengan bukti yang valid dan kompeten;

PT Talimas Artha Guna

- bahwa pada saat proses pemeriksan Pemohon Banding tidak menyampaikan dokumen berupa buku, catatan, bukti pembayaran, surat perjanjian/perikatan terkait utang piutang;

- bahwa Pasal 28 UU KUP beserta penjelasannnya mengamanatkan pembukuandanpencatatanharusdiselenggarakandengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya serta diselenggarakan dengan taat asas diselenggarakan dengan sistem yang lazim dipakai di Indonesia dalam hal ini adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sehingga setiap pencatatan akan selalu berasal dari dokumen sumber yang valid dan kompeten. Dalam hal ini kontrak/perikatan, bukti pembayaran, dan dokumen pendukung lainnya adalah dokumen sumber bagi pencatatan akuntansi;

- bahwa pada proses bisnis yang berlaku umum, untuk setiap transaksi utang piutang akan didukung dengan perikatan/perjanjian antara kedua belah pihak, yang kurang lebih mencantumkan nilai besaran utang/piutang, termin pembayaran, jangka waktu serta berbagai risiko terkait. Kondisi ini tidak dapat dijelaskan dan dibuktikan oleh Pemohon Banding dengan dokumen pendukung yang valid;

- bahwa Terbanding dalam Pemeriksaan melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Final Pasal 4 ayat (2) terhadap pengeluaran uang atas akun piutang usaha lainnya dan pembayaran hutang dagang sebagai pembayaran dividen karena atas pencatatan di kedua akun tersebut tidak didukung bukti adanya hutang piutang dan tidak ada keterangan atau catatan untuk apa dan atas apa pembayaran utang piutang tersebut;

• bahwa transaksi utang piutang antara Pemohon Banding dengan PT Talimas Baja Mandiri dan PT Wiguna Artha Lestari adalah transaksi utang piutang dengan perusahaan afiliasi melalui hubungan istimewa karena penguasaan dimana dua pihak atau lebih berada dibawah penguasaan pihak yang sama secara langsung dan/atau tidak langsung. Kondisi ini menunjukkan Pemohon Banding dan PT Talimas Baja Mandiri dan PT Wiguna Artha Lestari dibawah penguasaan yang sama Yoshiro Dharmadi sebagai Pemegang Saham utama(dominan);

PT Talimas Artha Guna

Be25eT C612 CTD

TAL MAS ARTAA CUMA

Netwark WP

Net PN

AB au

VOSFIRE CHAR ALI Tis Eo pag TA

Tan VAS BAIS JAN MRI

WG. NAARIWA LSS ARI

Sumber Data: Approweb; 2024

• bahwa berdasarkan penelitian selama proses keberatan terhadap data, informasi dan keterangan diketahui bahwa lawan transaksi Pemohon Banding yaitu PT Talimas Baja Mandiri dan PT Wiguna Artha Lestari tidak dalam kondisi kesulitan keuangan tidak membutuhkan dana pembiayaan, sehingga tidak dapat dipastikan uang keluar yg dicatat sebagai utang piutang oleh Pemohon Banding memang digunakan oleh lawan transaksi untuk membiayai/ mendanai kegiatan usahanya. Fakta ini dapat dilihat berdarkan pelaporan Laporan Keuangan dan ratio-ratio keuangannya;

• bahwa PT Talimas Baja Mandiri yang merupakan lawan transaksi dari Pemohon Banding, tidak mencatat dan tidak mengakui utang piutang dengan Pemohon Banding ditunjukkan dengan tidak melakukan pencatatan utang piutang pada Laporan Keuangannya seperti yang dicatat oleh Pemohon Banding. Serta tidak dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan pada tahun pajak terkait;

bahwa Pemohon Banding dan lawan transaksinya juga tidak mengisi Formulir 1771 – IV Daftar Pinjaman Utang/Piutang kepada Pemegang Saham dan/atau Perusahaan Afiliasi;

- bahwa sehingga berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa koreksi sebesar Rp90.000.000 yang dilakukan oleh Pemeriksa merupakan piutang sementara yang

PT Talimas Artha Guna

beberapa periode kemudian dilunasi sesuai alasan yang disampaikan pada surat keberatan;

- bahwa sehingga berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa koreksi sebesar Rp90.000.000 yang dilakukan oleh Terbanding merupakan piutang sementara yang beberapa periode kemudian dilunasi sesuai alasan yang disampaikan pada surat keberatan;

bahwa hingga proses penelitian keberatan selesai, Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan dokumen kontrak/perikatan/perjanjian yang menjadi dasar pencatatan dari nilai piutang lainnya dan/atau utang atas pencatatan yang dilakukan Pemohon Banding pada pembukuannya;

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, tidak terdapat bukti valid terkait kebenaran pencatatan yang dilakukan oleh Pemohon Banding memang benar demikian;

bahwa proses akuntansi merupakan proses pencatatan berdasarkan bukti yang dilakukan secara berkelanjutan;

bahwa berdasarkan penelitian sebagaimana telah diuraikan diatas maka perhitungan Objek PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Februari 2019 menjadi sebagai berikut:

bahwa dengan demikian, koreksi Objek PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Februari 2019 yang dilakukan Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor 020/FIN-TAG/V/2025 tanggal 22 Mei 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal yang sama dengan Surat Bandingnya;

PT Talimas Artha Guna

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P sebagai berikut:

Bukti P-1. SofkopiKeputusanKeberatanNomorKEP-

00443/KEB/PJ/WPJ.11/2024 tanggal 5 November 2024; Bukti P-2. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak

Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) Nomor 00036/240/19/604/23 tanggal 8 Desember 2023;

Bukti P-3. Sofkopi Surat Keberatan Nomor 002/FIN-TAG/III/2024 tanggal 4 Maret 2024;

Bukti P-4. Sofkopi Pakta Integritas;

Bukti P-5. Sofkopi Surat Kuasa Khusus;

Bukti P-6. Sofkopi Izin Kuasa Hukum;

Bukti P-7. Sofkopi Bukti Identitas Direktur;

Bukti P-8. Sofkopi Akta Notaris Nomor 63 tanggal 30 April 2024;

Bukti P-9. Sofkopi Matriks Sengketa;

Bukti P-10. Sofkopi Penjelasan tertulis Nomor TAG/SKI/8/25/002 tanggal 20 Agustus 2025;

Bukti P-11. Sofkopi Lampiran SPT Tahunan 2022;

Bukti P-12. Sofkopi Lampiran SPT Tahunan 2023;

Bukti P-13. Sofkopi Bukti Pendukung Uang Masuk pada Tahun 2022 dan 2023;

Bukti P-14. Sofkopi Penjelasan tertulis Nomor TAG/SKI/9/25/002 tanggal 17 September 2025;

Bukti P-15. Sofkopi Laporan Laba Rugi 2022;

Bukti P-16. Sofkopi Laporan Laba Rugi 2023;

Bukti P-17. Sofkopi Penjelasan tertulis Nomor TAG/SKI/10/25/002 tanggal

22 Oktober 2025;

Bukti P-18. Sofkopi Laporan Laba Rugi yang dilaporkan pada SPT Tahunan

Badan Tahun 2022;

PT Talimas Artha Guna

PT Talimas Artha Guna

PT Talimas Artha Guna

Menimbang bahwa pokok sengketa ini berpusat pada koreksi Terbanding atas transaksi aliran dana keluar sebesar Rp90.000.000 kepada pemegang saham atas nama Nansi Wati Halim, yang oleh Terbanding dianggap sebagai pembagian dividen terselubung karena tidak didukung oleh dokumen Perjanjian Utang Piutang yang valid. Terbanding mempertahankan koreksi ini karena Pemohon Banding dinilai tidak dapat membuktikan bahwa dana tersebut telah dilunasi oleh peminjam yang sebenarnya, mengingat dana masuk yang diklaim sebagai pelunasan justru berasal dari pihak ketiga, yaitu PT Wiguna Artha Lestari, yang juga memiliki hubungan usaha dengan Pemohon Banding. Selain itu, Terbanding menemukan bahwa Nansi Wati Halim tidak mencatat adanya utang tersebut dalam SPT Tahunannya, sehingga Terbanding menyimpulkan aliran dana tersebut merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang dinikmati pemegang saham;

PT Talimas Artha Guna

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut dengan alasan bahwa transaksi itu merupakan pinjaman sementara jangka pendek (16 (enam belas) hari) yang diberikan pada 12 Februari 2019 dan telah dilunasi sepenuhnya pada 28 Februari 2019. Pemohon Banding berdalih bahwa pembayaran pelunasan melalui PT Wiguna Artha Lestari terjadi akibat kesalahan transfer oleh Nansi Wati Halim ke rekening PT Wiguna Artha Lestari, yang kemudian diteruskan ke rekening Pemohon Banding atas permintaan Nansi Wati Halim. Pemohon Banding menyertakan bukti rekening koran dan General Ledger untuk menunjukkan adanya uang keluar dan masuk dengan nominal yang sama, menegaskan bahwa transaksi tersebut hanyalah pergerakan neraca (balance sheet movement) dan bukan merupakan dividen;

Menimbang bahwa dengan demikian sengketa koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 Ayat (2) sebesar Rp90.000.000 merupakan sengketa pembuktian dan yuridis;

Menimbang bahwa Pengadilan Pajak telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, khususnya bukti berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga dan Buku Besar (General Ledger) Pemohon Banding. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, terdapat fakta yang tidak terbantahkan bahwa dana sebesar Rp90.000.000 yang dikeluarkan dari rekening Pemohon Banding pada tanggal 12 Februari 2019 telah diterima kembali (cash in) ke dalam rekening Pemohon Banding dengan jumlah yang sama pada tanggal 28 Februari 2019;

Menimbang bahwa Pengadilan Pajak berpendapat definisi dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang (UU) PPh beserta penjelasannya mensyaratkan adanya pembagian laba yang memberikan tambahan kemampuan ekonomis yang bersifat permanen atau definitif bagi pemegang saham. Mengingat dana tersebut telah dikembalikan sepenuhnya kepada Pemohon Banding dalam kurun waktu yang sangat singkat yaitu 16 (enam belas) hari pada masa pajak yang sama, maka unsur

PT Talimas Artha Guna

tambahan kemampuan ekonomis ataupun perpindahan kekayaan tidak terpenuhi. Dengan demikian, pengkategorian transaksi tersebut sebagai dividen oleh Terbanding menjadi tidak berdasar secara materiil;

Menimbang bahwa terkait keraguan Terbanding atas validitas pelunasan dikarenakan dana masuk berasal dari pihak ketiga (PT Wiguna Artha Lestari), Pengadilan Pajak berpendapat bahwa dalam hukum perdata yang berlaku umum, pelunasan suatu perikatan utang dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan maupun tidak berkepentingan, sepanjang pembayaran tersebut ditujukan untuk melunasi utang debitur. Fakta bahwa pengirim dana adalah entitas yang berbeda dengan penerima pinjaman awal tidak serta merta menggugurkan status pelunasan utang tersebut, selama Pemohon Banding dapat membuktikan melalui pencatatan akuntansi (General Ledger) bahwa dana masuk tersebut dicatat sebagai pelunasan piutang lain- lain (pinjaman) dan bukan sebagai pelunasan piutang dagang atas transaksi penjualan;

Menimbang bahwa Pengadilan Pajak menjunjung tinggi asas kebenaran materiil (substance over form) di atas persyaratan formal semata. Ketiadaan perjanjian pinjaman tertulis (loan agreement) antara Pemohon Banding dengan Nansi Wati Halim memang merupakan kelemahan administratif, namun hal tersebut tidak dapat mengesampingkan fakta ekonomi yang ditunjukkan oleh arus uang (cash flow) pada Rekening Koran bahwa uang perusahaan telah kembali utuh. Koreksi fiskal tidak dapat didasarkan semata-mata pada ketiadaan dokumen formal ketika bukti aliran dana menunjukkan fakta sebaliknya;

Menimbang bahwa dalil Terbanding mengenai tidak dicatatnya utang tersebut dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Nansi Wati Halim Tahun Pajak 2019 adalah tidak relevan untuk dijadikan dasar koreksi, mengingat transaksi pinjaman tersebut timbul dan berakhir (lunas) dalam satu masa pajak yang sama (Februari 2019), sehingga secara wajar saldo utang tersebut tidak

PT Talimas Artha Guna

akan muncul dalam Neraca per 31 Desember 2019 pada saat pelaporan SPT Tahunan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan bukti-bukti tersebut di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan bahwa transaksi sebesar Rp90.000.000 tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan transaksi pinjaman sementara (temporary loan) yang telah lunas dan bukan merupakan objek PPh Final Pasal 4 Ayat (2) berupa Dividen, sehingga koreksi Terbanding tidak memiliki landasan hukum dan fakta yang kuat, sehingga koreksi a quo tidak dapat dipertahankan;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 12 Ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan:

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

Menimbang bahwa ketentuan pejelasan Pasal 29 Ayat (2) Undang- Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan:

… Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan …

Menimbang bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan:

Pasal 69 Ayat (1) Huruf e

Alat bukti dapat berupa “pengetahuan hakim”, yang di Pasal 75 disebutkan adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya.

PT Talimas Artha Guna

Pasal 74

Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal.

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

Memori Penjelasan Pasal 78

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menimbang bahwa Pengadilan Pajak telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan dalil-dalil yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti dan dalil-dalil yang relevan dengan pokok sengketa;

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Pajak menyimpulkan terdapat alasan hukum yang cukup untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

PT Talimas Artha Guna

bahwa dengan demikian, perhitungan menurut pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Penghasilan Neto menurut TerbandingRp1.590.000.000 Koreksi yang tidak dapat dipertahankanRp 90.000.000 Penghasilan Neto menurut Pengadilan PajakRp1.500.000.000 bahwa dengan demikian, perhitungan menurut pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

PT Talimas Artha Guna

M E N G A D I L I

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00443/KEB/PJ/WPJ.11/2024 tanggal 5 November 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) Masa Pajak Februari 2019 Nomor 00036/240/19/604/23 tanggal 8 Desember 2023, atas nama PT Talimas Artha Guna, NPWP 02.256.718.4-614.000, beralamat di Jalan Tambak Oso Wilangun Nomor 61 Kompleks Pergudangan Oso Wilangun Permai Blok C-11 RT.002 RW.004 Tambak Oso Wilangun, Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60191, (talimasartha@gmail.com), sehingga Pajak yang masih harus dibayar menjadi Nihil.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Rabu, tanggal 26 November 2025 oleh Dudi Wahyudi, Ak., M.M. sebagai Hakim Ketua, Winarsih, S.P., S.H., M.M., dan Untung Setyo Margono, S.S.T., Ak., M.S.E., M.P.P., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dr. Mursal Harahap, S.E., M.Si., sebagai Panitera Pengganti.

PT Talimas Artha Guna

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Januari 2026 secara elektronik melalui e-TaxCourt oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding.

Hakim-Hakim Anggota:Hakim Ketua Majelis,

Ditandatangani Secara ElektronikDitandatangani Secara Elektronik Winarsih, SP., S.H., M.M.Dudi Wahyudi, Ak., M.M.

Ditandatangani Secara Elektronik

Untung Setyo Margono, S.S.T., Ak., M.S.E., M.P.P.

Panitera Pengganti,

Ditandatangani Secara Elektronik Dr. Mursal Harahap, S.E., M.Si.

PT Talimas Artha Guna