PUT-013746.16/2021/PP/M.XVIIIB Tahun 2025

P U T U S A N

Nomor PUT-013746.16/2021/PP/M.XVIIIB Tahun 2025

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN PAJAK,

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02913/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 6 September 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor 00003/477/18/058/20 tanggal 9 Juli 2020 Masa Pajak Juni 2018, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 013746.16/2021/PP, antara:

PT LANDMARK CONCURRENT SOLUSI INDONESIA, NPWP

01.070.689.3-058.000, beralamat di Taman Tekno Blok D Nomor 1, Sektor XI BSD City, Tangerang Selatan, 15314, dalam hal ini diwakili oleh Dewinta Prasetyowati jabatan Direktur,

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama: Purwoko Ary Wibowo

Izin Kuasa Hukum : KEP-184/PP/IKH/2021 tanggal 6 Maret 2021 berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor JKT/LCSI- TAX/153/2022 tanggal 21 Juni 2022;

2. Nama: Grace Febrina

Izin Kuasa Hukum : KEP-953/PP/IKH/2020tanggal28

November 2020

berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor JKT/LCSI- TAX/197/2022 tanggal 25 Juli 2022;

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta 10120, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP: Irfandi / 19811121 200901 1 009

Jabatan: Penelaah Keberatan

Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding DJP

2. Nama/NIP: Freddi Wahyono / 19850712 200901 1 005 Jabatan: Penelaah Keberatan

Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding DJP

3. Nama/NIP: Isnaini Rasad/ 19860112 200710 1 001

Jabatan: Penelaah Keberatan

Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding DJP

berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-1638/PJ.07/2023 tanggal 16 Februari 2023,

untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PEN- 500/PP/BR/2022 tanggal 12 April 2022 jo Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PEN-024/PP/Ucp/2025 tanggal 18 Februari 2025;

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor JKT/LCSI- TAX/333/2021 tanggal 30 November 2021,

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor SUB- 417/WPJ.07/2022 tanggal 23 Februari 2022,

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor JKT/LCSI- TAX/82/2022 tanggal 21 Maret 2022,

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Juni 2018 Nomor 00003/477/18/058/20 tanggal 9 Juli

2020 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima dengan perhitungan sebagai berikut:

NG TEN eg tee An nd aa Menurut Wajibs| Menurut surat | Pembahasan ,

URAIANS ae Te Aa la Pajak , "Ir. ketetapan | akhir Disebujui

eo he Ra ah Heteenual SPT).y|- paiak

: pe et fe BR LR

1 (Dasar Pengerdan Pajak : "

a Atas Penyershan Barang dan Jasa yang ‘eruterg FPIK : aah

a1. Exs9or “Op al q

a.2. Peqa-ahar yang PPNnya harus dip.rcut ecndi i , vr Ok. 5 a Lal

a3. Feryerehan yang 2PN-ny3 dipungut -amcr gut PPN a aa ik q

3.4. Pevyoretian yang PP Nery tidak disungut . ae 1 a

a5. Penyerdhan yang dizebaske* dad pencernaan PPM tl it]

b. Atas Penyerahan Barang dan casa yang Odak terutang FPA ee Pj NA a

ce. Jumiah selo. penyerahan (a5 + bi a UP ce a a

d.Atas impor BKABKP ticak berwajudiIKP cari luar caeraP fap ELANG

pak sanfpemur qut pajak meet pa 15 J1 sane peqyershen aktiva tetas adat

ang Puan sential dk dinar ese : a Te

AL her BA . Bala 4 q

dé. Pemanfaatan AKP tidak berwujud cari Luar Jseren Pebean ee IN 9 9

d3 Pemanfaatan JKP cari Luar Daerah Pabean ' MLZ FL.G26 Ade OS SAI Fa 172820

C4. Femuncutan Pajak oleh Perungut PPN BD BNP "TA a

4.5. Kegatan Membangur Send ri . : Han Gke oo a

(16, Peony, Agta Telan met tujuan seru 'a tax ciperjual selkar cals) ec ‘_i Lu)

d7, Ju teh idul - 4.6) 211.772.000) > 485.008.1689 FLL 272H2G

2 (Penghitungan PPM Kurang Bayar . : ae

2. Pajak Keluaran yang harus cipungut/d:baye : gerd ri . PL12Fa2] . 4800417 71.127.202

b. Oicurang: , . .

nL, PPS sang disetor divusa dalam Masa Fajak yaugsara | Sa il q

b.2, Pejak Masukar yang Catat diperhitingkan aaane an Hj q

bd. STP (pckok kusarg Layar Ta ans n ri

64. Oisaya” dergar, KPWP sensiri ; we Vo ow G a

b 5. Lair-lain _ , 15127280) . 71.127.162 71.127.202

E.6, Surrdatefikl - 7.5) Mae 21127288) oo LIAR 127,282

ce. Dioerluturgkar : | a ;

© 1. SKPPKE : Di). 0 a

GC, Jurtan pajak yang dazat dipertteages PL ARP DRE) LAF Be Tua A?

c. Jubah penghit.ngan PPM Teh Beyer! seharusnya tidak terutang SES TENGAKS i]

3 (Kelebihan Pajak yang sudah « pora ‘ “ ‘te ,

5. D (ompessaskar ke Masa Pajak berikutnya ne OL, ha

h. Dice T penarikan ke Mase Palak ........ (permbetulan) el Hl g

G Jualan (a- bi ‘ "gl 5 g i

fe ath Meee ML

4 |Jum.ah PPN yang lebih dibayar/ seharusnya tidak tetutang +.- . _o

Menimbang bahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor JKT/LCSI- TAX/416/2020 tanggal 5 Oktober 2020 dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

PN Pengusaha

Deskripsi Kena Pajak

1. Dasar Pengenaan Pajak po

a. Atas Penyeratian Barang dan Jasa yang terutang PPN

a.1, Ekspor 0

3.2, Peryerahan yg PPN-nya harus cipungut sendiri 9

3.3, Peryerahan yg PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 0

a.4. Peryerahan yang PPN-nya ticak dipangut 0

a.5. Peryerahan yang dibebaskan dari pengeraan PPN 0

3.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a 4+a.5) 0

b. Atas Penyerahan Barang da Vasa yang tidax terutang PPN 0

c, Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b) 9

Id. Nas Impor BKP/ Perranfaatan BKP Tidak berwujud dari Luar Daerah

Pabean!Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemurgutan Pajak oleh

Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan alas Aktiva Tetap yang

Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan:

d.l, Impor BKP 0

d.2, Pemanfaatar BXP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean 0

d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean 111.272.820

d.4. Pemungutan Pa ak oleh Pemungut PPN 0

d.5, Kegiatan Membangun Sendir: 0

: d.6. Peryerahan alas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk 9

Diperjualbelikan

d.7. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau 4.4 atau d.5 atau d.6) Lah 2r2sa

e. Seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP) 0

12, Pertiturgan PPN Lebih Bayar

a. Pajak Keluaran yang harus dipungut'dibayar sendin (tari x 1.4.2 atau 1.4.7 atau 11127 sel

NIHIL} 1

b. Dikurangi :

b.i. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 9

b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan D

b.3, STP (pokok kurang bayar) | 9

b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 9

b.5. Lain-lain 71127262

b.6, Jumlah (b.1+ b.2 + b.3+ b.4 +b 5) 71.127.282

c. Diperhitungkan :

c.l. SKPLB a

c.2. SKPPKP 0

¢.3. Jumlah (6.1 “c.2) 0

d. PPN yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):

d.i. dibayar dengan NPWP pihak lain Oo

d.2. dibayar dengan NPWP sendiri 0

¢.3. Telah dipungut 0

8.4 Jumlah (d4 + 0.2 40.3) 9

&. Jumlah pajak yang dapat dipernitungkan ((b.6 - ¢.3) atau (d 4}) 71 127 282

f. Jumlah peritungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang(e a} 0

3. Kelebihan Pajak yang sudah :

, a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0

b. Dikompensasikan ke Masa Pajak .... ... (karera pembetulan) 0

c. Jumlah (a + b) 0

4, Cumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang i2.f-3.c) ! 0

Berdasarkan hai d' atas, maka:

«jumlah pajak yang lebih bayar menurut Surat Ketetapan Pajas sebasar Rp. 22.226.465:

«Jumlah pajak yang lebih bayar menurut Perhitungan Wafib Pajak sebesar Rp. 0,

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-02913/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 6 September 2021, menyatakan menolak dan mempertahankan jumlah pajak yang lebih dibayar, dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan a quo sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor JKT/LCSI-TAX/333/2021 tanggal 30 November 2021 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 (diantar langsung);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor JKT/LCSI-TAX/333/2021 tanggal 30 November 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-02913/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 6 September 2021 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Juni 2018 Nomor 00003/477/18/058/20 tanggal 9 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Terbanding, dengan uraian sebagai berikut:

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 16 tahun 2009 (UU KUP), yaitu mengajukan banding atas keputusan keberatan;

Pemenuhan Ketentuan Pasal 35 Undang - Undang Pengadilan Pajak:

1. bahwa Surat Banding ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak;

2. bahwa Surat banding disampaikan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterima Keputusan yang dibanding yaitu Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-02913/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 6 September 2021 diterima pada tanggal 9 September 2021;

Pemenuhan ketentuan Pasal 36 Undang - Undang Pengadilan Pajak:

1. bahwa terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Banding;

2. bahwa banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya;

Pemenuhan Ketentuan Pasal 37 Undang - Undang Pengadilan Pajak: bahwa Surat Banding ditanda tangani oleh Dewinta Prasetyowati jabatan selaku Direktur yang dibuktikan dengan Akta Nomor 88 tanggal 21 Januari 2021;

bahwa dengan demikian surat banding yang diajukan Pemohon Banding terhadap surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-02913/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 6 September 2021 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU KUP dan UU Pengadilan Pajak;

Mengenai Ketetapan Semula Dan Keputusan Yang Dibanding

bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor 00003/477/18/058/20 tanggal 9 Juli 2020 Masa Pajak Juni 2018 yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

bahwa atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan Surat Keberatan Nomor JKT/LCSI- TAX/416/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang pada intinya Pemohon Banding tidak setuju atas perhitungan pajak tersebut di atas dan menurut Pemohon Banding perhitungan pajak yang seharusnya adalah sebagai berikut;

bahwa atas surat keberatan yang diajukan Pemohon Banding, telah diterbitkanSuratKeputusanTerbandingNomorKEP- 02913/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 6 September 2021 dengan perhitungan sebagai berikut:

D

itam

b

a

h

/

Sem

ula

M

e nja

d i

N

o

.

Uraian

(d

iku

r

a

n

g

i)

(R

p.)

( Rp.

) (R

p

.

)

1

.

P

P

N

yang Ku

r

ang/(Le

b

ih) B

a

y

a

r

-22

.22

6

.

4

6

5

0

-2

2 .22

6 .4

6 5

2

.

S

a

n

ksi Bung

a

Pasal 1

3

(2)

K

U

P

0

0

0 3

.

S

a

n

ksi Kena

i

kan Pas

a

l 13

(3

)

K

UP

0

0

0 J

u

m

lah paja

k

yang m

a

sih

4

.

-22

.22

6

.

4

6

5

0

-2

2 .22

6 .4

6 5

h

a

r

us/(lebih

)

dibayar

Mengenai Pokok Sengketa Dan Alasan Banding

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

bahwa yang menjadi pokok sengketa atas koreksi yang diajukan banding tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Koreksi PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp22.226.465,00

Menurut Terbanding:

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi PPN atas pemanfaatan JKP dari LDP sebesar Rp22.226.465,00;

bahwa berdasarkan KKP indeks Q.1 diketahui bahwa objek PPN yang menjadi pokok sengketa dimaksud terkait dengan SSP sebagai berikut:

Im | ag. .

Iromcmeseracarn Doo laneneesaem | wootodl mawwal tam) aan aan

Tusa womans puget — hesenusoato” | omesal” gue] = pm age [ a

ihuma woncwoeropaaio heanpwriso [°wmamatel anpcosn| ower” amagn| et

Tecra ENERO SERUCES 7 ate uu omamel unand Lasonge “aepl semai

A21 LAHOMARK GRAPHICS | Meveeurraend oU Dome Gagodtt| masal magsul masa

GGERALL ENERGY SERMCES women [ont “lt ee ta

Tig HALL BUSHES SERVICES.” lasremstarokaana “| “otabance| so. 1e.710

couche WORLDWDE LTD CUE] ReDIENTAGEDINO'. 7 jamal “pesen pesta mss} dey

“leave BUSMESSBetunes | [rganeenaromera | menga AA er 41340 ei

iriteagnenengyaeeates | _[esparoumomara DL omtenel mawomlemamal pasal, men

jane ema aa Maa aa

TaIBIOL ABIA ENERGY SERVICES: YAFNNNASOIARNYO Facute) msngal waste | nias tasanl

users —_poomwcaage [oxi mual asal mal ta

Gear BUSREES CERES essemaany 0 “Dawamuf Ana ean sara] ta

—hesuzescss “fone gent a Oi

II) 22 LAHOMAAK GRAPHICS Petak

MLA | Pri rence | irre] rv

bahwa koreksi atas objek PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean ini berkorelasi dengan koreksi atas pembayaran kepada afiliasi pada sengketa keberatan PPh Badan, sehingga Terbanding mendasarkan hasil penelitian pada Laporan Penelitian keberatan PPh Badan;

bahwa jasa intra-group yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada pihak afiliasi adalah dalam rangka mendukung operasi perusahaan induk (Halliburton) di luar Indonesia. Sehingga biaya ini termasuk dalam kategori shareholder activity, yaitu jasa yang ditujukan untuk aktivitas perusahaan induk;

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding terhadap koreksi PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp22.226.465,00, dengan argumentasi sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding telah membayar seluruh kewajiban PPN dan melaporkannya. Koreksi Terbanding tidak didukung minimal dua alat bukti; bahwa Pajak Masukan yang bersumber dari SSP Pembayaran PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp22.226.465,00 sehubungan dengan pembayaran Jasa kepada pihak luar negeri di mana sesuai dengan ketentuan Undang - Undang PPN atas pembayaran tersebut, terutang PPN atas Pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean; bahwa sejalan dengan tanggapan Pemohon Banding berkaitan dengan koreksi Fiskal Positif atas Biaya Intercompany expense, Pemohon Banding

menyatakan bahwa biaya-biaya tersebut merupakan biaya yang berkaitan dengan kegiatan 3M dari Pemohon Banding sehingga dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto dan pembayaran atas PPN sehubungan dengan biaya tersebut dapat dikreditkan sebagai pajak masukan bagi Pemohon Banding sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 UU PPN;

bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa dalil Terbanding bahwa ”jasa intra-group yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada pihak afiliasi adalah dalam rangka mendukung operasi perusahaan induk (Halliburton) di luar Indonesia. Sehingga biaya ini termasuk dalam kategori shareholder activity, yaitu jasa yang ditujukan untuk aktivitas perusahaan induk.” hanya didasarkan atas asumsi dan tidak didukung bukti sehingga sudah sepatutnya dibatalkan;

bahwa fiskus sebagaimana Pada Risalah Pembahasan nomor 8 huruf c dalam penjelasan koreksi PPh 26 menyatakan bahwa:

”Pemeriksa Setuju atas tanggapan Wajib Pajak, bahwa biaya yang dikeluarkan tersebut bukan lah kepemegang saham dari wajib pajak. Sehingga reclass ke Objek Deviden tidak dapat dipertahankan.”

bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa Terbanding mengakui DPP PPh Pasal 26 adalah bersumber dari biaya royalti dan imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada Pihak Vendor Luar Negeri. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah DPP PPN atas royalti dan imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada Pihak Luar Negeri sudah sama dengan DPP PPh 26 yang sudah diakui oleh Terbanding;

bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah selayaknya Pemohon Banding melakukan pembayaran PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar 10% dari DPP PPN yang juga menjadi DPP PPh Pasal 26 atas pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada Pihak Luar Negeri;

bahwa pembayaran PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar daerah Pabean tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU PPN merupakan kredit pajak yang dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding dalam penghitungan PPN terutang;

bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon Banding menyatakan koreksi PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp22.226.465,00 adalah tidak tepat karena melanggar ketentuan UU yang berlaku dan memberikan ketidakpastian hukum perpajakan, oleh karena itu Pemohon Banding mohon untuk dibatalkan;

bahwa biaya jasa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan merupakan biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilankenapajak.Jasatersebutberkaitandengan penghasilan/peredaran usaha yang merupakan objek pajak dan terutang PPN Keluaran, sehingga sudah seharusnya PPN Masukannya dapat dikreditkan;

bahwa dengan demikian, koreksi PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp22.226.465,00 seharusnya dibatalkan seluruhnya menjadi NIHIL karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan ketentuan perundang - undangan yang berlaku;

Kesimpulan Dan Usul Pemohon Banding

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa:

1. Surat Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 27 UU KUP serta pasal 35, 36, dan 37 UU Pengadilan Pajak;

2. Koreksi Terbanding atas PPN Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp22.226.465,00 adalah tidak tepat karena pembayaran PPN atas Pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU PPN merupakan kredit pajak yang dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding. Di samping itu, biaya jasa yang menjadi dasar

pengenaan PPN tersebut berkaitan dengan penghasilan/peredaran usaha yang merupakan objek pajak dan terutang PPN Keluaran dan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan merupakan biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, PPN Masukan atas jasa tersebut sepatutnya dapat dikreditkan;

bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor SUB-417/WPJ.07/2022 tanggal 23 Februari 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwasehubungandengansuratWakilPaniteraNomor U-013746.16.2021/PAN.Wk/2021 tanggal 10 Desember 2021 berkenaan dengan surat banding dari Pemohon Banding Nomor JKT/LCSI-TAX/333/2021 tanggal 30 November 2021 hal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan uraian sebagai berikut:

Penelitian Persyaratan Formal

1. Persyaratan Formal

bahwa berdasarkan penelitian surat banding pemohon banding Nomor JKT/LCSI-TAX/333/2021 tanggal 30 November 2021 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 2 Desember 2021 diketahui hal-hal sebagai berikut:

YaTidak

a. bahwa banding diajukan dengan surat banding dalam Bahasa

√

Indonesia kepada Pengadilan Pajak;

b. bahwa banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak

√

tanggal diterimasurat keputusan yang dibanding;

c. bahwa banding diajukan di luar jangka waktu 3 (tiga) bulan

karena keadaan di luar kekuasaan Pemohon Banding dengan

dilampiri bukti pendukung adanya keadaan di luar kekuasaan

Pemohon Banding;

d. bahwa terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat

√

banding;

e. bahwa banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang

√

jelas;

f. bahwa banding diajukan dengan mencantumkan tanggal

diterima Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-

√

02913/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 6 September 2021 yang

diterima tanggal 9 Desember 2021;

g. bahwa surat banding dilampiri salinan surat keputusan yang

dibanding, yaitu Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-√

02913/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 6 September 2021;

h. Bukti Pembayaran*):

Untuk tahun pajak 2007 dan seterusnya:

1) bahwa surat banding dilampiri bukti pembayaran atas pajak

yang masuh harus dibayar sesuai dengan yang telah√

disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan;

2) bahwa surat banding tidak dilampiri bukti pembayaran pajak

karena tidak ada pajak yang masih harus dibayar yang

disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan;

i. bahwa Surat Banding ditandatangani oleh Dewinta Prasetyowati

selaku

1) Pemohon Banding

2) Ahli Warisnya

3) Pengurus yang berkedudukan di Indonesia√

4) Pengurus yang tidak berkedudukan di Indonesia

5) Kuasa Hukumnya dengan dilampiri surat kuasa khusus

j. bahwa penandatangan surat banding

1) Berkedudukan di Indonesia√

2) Melampirkan bukti keberadaan pada saat penandatanganan

surat banding

k. bahwa surat/skp/keputusan*) yang diajukan banding bukan

merupakan objek yang dapat diajukan banding;

2. Kesimpulan Pemenuhan Persyaratan Formal

bahwa hal-hal yang diuraikan pada angka 1, maka Permohonan Banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Uraian Mengenai Ketetapan Semula, Keberatan Dan Keputusan Atas Keberatan

bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Atas Pemanfaatan

JKP Dari Luar Daerah Pabean nomor 00003/477/18/058/20 tanggal 9 Juli 2020 Masa Pajak Juni 2018 diterbitkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor LAP-00240/WPJ.07/KP.0605/RIK.SIS/2020 tanggal 8 Juli 2020;

bahwa atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat Nomor JKT/LCSI-TAX/416/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang diterima Penanaman Modal Asing Lima tanggal 7 Oktober 2020 berdasarkan berdasarkan LPAD Nomor PEM:05008507/WPJ.07/KP.0603/2020 tanggal 9 Oktober 2020;

bahwa atas surat keberatan Pemohon Banding, telah diterbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-02913/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 06 September 2021 yang isinya menolak keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus (Iebih) dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilal Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean nomor 00003/477/18/058/20 tanggal 09 Juli 2020 Masa Pajak Juni;

Analisa Pokok Sengketa

bahwa setelah membaca surat banding, mempelajari Laporan Penelitian Keberatan, berkas surat menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, surat keberatan pemohon banding dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari pemohon banding sebagai berikut:

Pokok Sengketa

Urajan Keputusan Pemehon Diajukan

PPN atas Pemanfaatan

JKP dari Luar Dacrah 42.900.817 71.197.222 22.226.465

Pabean

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju dengan koreksi Terbanding dengan alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor JKT/LCSI-TAX/329/2021 tanggal 30 November 2021;

Menurut Terbanding

1. Dasar Hukum

Pasal 12 ayat (3) UU PPN;

Pasal 1A ayat (1) UU PPN;

Pasal 4 ayat (1) UU PPN;

PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

SE-50/PJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang mempunyai Hubungan Istimewa

2. Hasil Penelitian

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Objek PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean (koreksi PPN atas pemanfaatan JKP dari LDP sebesar Rp22.226.465,00) sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding berdasarkan surat keberatan menyatakan bahwa objek PPN sebesar Rp22.226.465,00 dimaksud merupakan objek PPN atas pembayaran royalti dan imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada pihak luar negeri; bahwa identifikasi substansi objek PPN yang menjadi sengketa:

bahwa berdasarkan KKP indek Q.1 diketahui bahwa objek PPN yang menjadi pokok sengketa dimaksud terkait dengan SSP sebagai berikut:

un 2018! .

iIlatos ASMENERGY SERVICES | oo”) Jaratiseascicswro | atiteroral oo tasatgso| oo tassrgg0| oo 1s6an93| 1.464.193

JUMLAH Po Io Ko mmsa| mamwol nanza| — 71.127 282]

bahwa berdasarkan perincian di atas maka diketahui bahwa koreksi objek PPN yang menjadi pokok sengketa, terkait dengan pembayaran kepada Hall Energy Services, Halliburton Business Services, Hal Worldwide Ltd Dubai, Asia Energy Services, Halliburton Energy Services;

Subsidiaries (et:

Asaf Fa! Yulon's lates ore 10K Rings eich dhe SEC. Eetibil 21.1 1sts tha folowing as sl psttianes of Haliburton Co "9

a Bag mergiond mang, LLC (Lied Sales, Dea! ‘ Halte Las Auta LA LLG tListed Bates, Dosa

BTC Badings US) LOC ned Sates, Diare) « Hatha stsa bong ng Series Haul

9 Bar itatten Barbados] hamsters OSL (Berbadas) ’ Hafbasonturentouy Haicings Sati jLivembour]

+ Ha ianton Afhhates, LLC (Urdad Slavs, Delaware! ‘ Hettetabverdourg Ktamadiale Sa A le beang)

4 Ha hutan Ag [Moree] ‘ Hein Karaan Hotdens GY (iterasi)

a Malouten Braet Pelangi DM Malahan) « Hairy Creralons Meena misa Mesa]

«Haus Canada Coop. (Canada, Abeta} ' Haibuesn Chases Liited (bayar sleds]

«Ha Setan Canada Pedas AN (hetheriangs] a Ha chefs Partnsrs Danada ULC Canada albert]

+ Ha buten Canada Estes, LUC Mad Suites, Detaaave) " Habart Sev Lia (Graz

+ Balam Canada LUD lara #iberah “ Ha abaria U5, Ingaragard Hadisas Ine, (Wide) Sites, Do's yarn)

4 Eatbeccn de Honea, 5 de AL da GM lose) + Habe inne bE |Sestee ani)

7 Bagby Brea! Seratts. Ine, (Lined Slates. Oelaya'e} ' HES Caperaten Uied Stak, ligrsta]

+ Mal Sgcon Far Bool Fre LT Aengapasoh ‘ HES Hold Inc. Mured States, Detsaer]

a Bashan Gokal Acitates Raed ngs RV het] ‘ HES| Heidigs BLM (Metrafangsi

a Ban Grog Canada (Canada ‘ Ken Energy Series. Int abad Sates Detawaie)

+ Hoon netalipngi. Inc (Litled Slates, Delaware] “ Langirask Grephice Carperabon ILr-ind Slaves, Dersaral

a Ha ee imemabaral Hides Pemuda) ‘ Deret Teletorausicalines, LLG {Uicted Stsles, Betavare

1 Aa bude BY (hethesants] 4 Ha burn de Venezu Tens, Van

bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2018 - Notes To The Financial Statements - 9. Related Parties sebagai berikut:

IT ——T TT “/TYT— MR nan rn ———————-——--—-- ——

9, RELATED PARTIES l

Ta ak mam

Tatereompauy Services Arrectient

nm 15 Gerober 2012, the Company entered into an agrtemeni with Haifiburton Por East Pre. Ltd, known

as CHobal Geadquarters (GO whereas the Company will from time 10 time cequire some or all of

the services as listed in the npreement from GMO. GE will use sunably trained, skilled and competent

personel do pation services, In consideraGon of services to be supplied LG MO winder this aer voment,

the Company aptees ond undertakes to pay GAG an apaual fee equal lo 2.25% of ihe Company's NCT

Vhied Party Revenue less withholiting Gixes withhell by the Company,

Concentration AccOMIM Agr etnberts

On Ocleber 2001, the Company entered into a cash cancentretion agreement with Citibank MAL,

Jakarta anel certain Halliburton Company subsidiures in Indonesia. Under his agree meat, on a daily

basis dhe Company's cash balances are swept ita a WSS cash won gentraltan account Hi the nae ofan

otfiliatz company, PT Haliburtar Indonesa (MI, of Cithbank, The Company carns interest from or

is changed interest by HL, based on ile cash or overdraft balance pusitinmat (34% bo 2.0% Jor USD and

4.8596 19 7.4% for IDR per annum in 2018 and at 096 to 0.77% for USD and 5.75 10 8% Tor IDR per

fmmon in 2U IT. Net interes! charged to the Compeandt during 2015 and 2017 amousied ta USS 2 and

USS 2, respectively,

Software apa Madluterance Services Agreement

Gr 1 January 2005, the Company and Landmark Graphics Corporation (SLO) antered into an

apreemon, whereby LGC appoirgs the Company ash omeeNclusite tepresanuitive of LOC to solicic

1 prospective customers for LOC sefivare and 0 assist LOC in negotiation of customer eoutracls and

diclivery of software and sollwate maintenance ant support services On | January 2015, GC

: transierred Iris aprcement to Hallibunan Worldwide fabled MH GT). The service fees charger to nme

! by the Company during 2018 ancl 2017 cononated to US$ 85 ond US$ FST. respectively,

j Luter-company Scitlement Agreement

The Company partis ipated it an bter company Settlement Agvecincit with (15 abilities thar are owed

or controited by Holliburon Company. Under chis agreement, Hailibunian Company has the right to

cause an offset, of intercampany retcivables and papables amongst its entities. Interest eared Hy the

Company ducing 20178 ond 2017 amaunted co LS 3 and (683 111, respectively.

Significant wansactians with relared payties, nat already disclosed clewhere in these financial

Statenzents, are a8 follows:

a0 1K 20bF

Lk ay US$ G0)

Biseyloasous tharties 46h 533

Data Lampiran Khusus 3B SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2018: PERNYATAAN TRARSAKSI DENGAN PAK YANG MEMILIKI HUBUNGAA ISTIMEWA

WP 2 NCTE SSR

Kau + PLANAR COHOLRREAT SO USHOOLESA

T EAFTAR PRA YANG MEALKI MOENAN STINE

ee CN aa

Taman usman | ow TY

moa —beramaa | some pee]

aes oe ET

woman Ee en Si

ALLBIRTAN BUSHES SERVICES SOM BH) BUTE SAAT LY CP LEVEL 1) 6 FOAER JALAN TUM RAK puan SUPPORT ACTIATY FOR DER

BAX LAMANYA ALA LIL, bus

RRC TRANSAT DENGAN PAKAN YANG MERI MOGUL ISTIMEWA,

[a ME Ia

SR me

Er a el, TA

Re NN ae ead

Ladang [Se fmt aad Pt cD

bahwa berdasarkan data di atas, diketahui bahwa dalam menjalankan usahanya, Pemohon Banding melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa;

bahwa koreksi atas Objek PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean ini berkorelasi dengan koreksi atas pembayaran kepada afiliasi pada sengketa keberatan PPh Badan, sehingga Terbanding mendasarkan hasil penelitian pada Laporan Penelitian keberatan PPh Badan;

bahwa berdasarkan hasil penelitian keberatan PPh Badan berdasarkan Data dan Fakta serta ketentuan yang ada, Terbanding menyampaikan bahwa:

a. Pemohon Banding melakukan transaks dengan para pihak yang memiliki HubunganIstimewa,antaralainberupatransaksi penyerahan/pemanfaatan jasa;

b. Terkait transaksi tersebut di atas, Pemohon Banding diwajibkan untuk menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dengan melakukan Iangkah-Iangkah sebagai berikut:

1) melakukan Analisis Kesebandingan dan menentukan pembanding;

2) menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat;

3) menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha berdasarkan hasil Analisis Kesebandingan dan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara Pemohon Banding dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa; dan

4) mendokumentasikan setiap Iangkah dalam menentukan Harga Wajar atau Laba Wajar sesuai dengan ketentuan perundang - undangan perpajakan yang berlaku;

bahwa Pemohon Banding diwajibkan untuk mendokumentasikan langkah-langkah, kajian, dan hasil kajian dalam melakukan Analisis Kesebandingan dan penentuan pembanding, penggunaan Data Pembanding Internal dan/atau Data Pembanding Eksternal serta menyimpan buku, dasar catatan, dokumen, dan/atau informasi tambahan untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan

pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;

c. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Pemeriksa menyatakan bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti telah menyelenggarakan dokumen induk yang menjadi dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (arm's length principle), yang memuat informasi mengenai Group Usaha;

d. bahwa Terbanding telah meminta kepada Pemohon Banding untuk meminjamkan buku, catatan, data, dan informasi berupa Dokumen Penentuan Harga Transfer (Transfer Pricing Documentation) Tahun 2018. Namun sebagaimana halnya dalam proses Pemeriksaan, dalam proses keberatan Pemohon Banding hanya meminjamkan dokumen lokal berupa:

1) PT Landmark Concurrent Solusi Indonesia_Local File FY 2018;

2) PT Landmark Concurrent Solusi Indonesia_Local File FY 2018_Appendices;

bahwa dengan demikian sebagaimana telah dinyatakan oleh Tim Pemeriksa bahwa Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan bukti telah menyelenggarakan dokumen induk yang menjadi dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (arm's length principle) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016;

e. bahwa terkait alasan keberatan Pemohon Banding atas masing-masing pembebanan biaya jasa intra-group tersebut di atas, Tim Peneliti berpendapat bahwa diperlukan bukti pendukung yang menjadi dokumen sumber dan dasar pencatatan atas biaya tersebut untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dan pengujian kembali atas eksistensi dan manfaat ekonomis atas pembayaran biaya jasa kepada afiliasi;

f. bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Terbanding telah menyampaikan permintaan buku, catatan, data dan informasi melalui surat nomor S- 797/WPJ.07/2021 tanggal 12 April 2021 dan surat nomor S- 991/WPJ.07/2021 tanggal 19 Mei 2021;

bahwa namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, Pemohon Banding tidak memenuhi permintaan buku, catatan, data dan informasi berupa data/dokumen pendukung terkait keberatan Pemohon Banding atas materi koreksi penyesuaian fiskal positif sebesar USD551,555.65 untuk masing-masing biaya yang disengketakan tersebut di atas, antara lain dapat berupa:

1) Bukti pendukung terkait transaksi (Invoice, tagihan, bukti pembayaran, dll untuk masing-masing biaya;

2) Detail cost base atau biaya-biaya yang dijadikan dasar tagihan pemberi jasa beserta bukti-bukti pendukungnya;

3) Dokumen terkait proses dan hasil penyediaan jasa, misalnya: time sheet pemberian jasa, laporan analisis, opini, atau arahan tertulis, catatan, dan notula rapat;

4) Uraian mengenai kapasitas pemberi jasa untuk melakukan jasa tersebut misalnya kualifikasi SDM;

5) Aset atau peralatan yang digunakan;

6) Analisis perbaikan kinerja operasional atau administrasi (sebelum dan sesudah adanya pemanfaatan jasa);

bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Terbanding berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan eksistensi pemanfaatan jasa serta manfaat ekonomis dari jasa yang diberikan;

g. Ketentuan terkait:

1) Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, Bab IV tentang Hal-Hal Khusus Terkait Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha; Jasa Intra grup adalah aktivitas yang diberikan oleh suatu pihak dalam suatu grup usaha yang memberikan manfaat bagi satu atau lebih anggota lain dalam grup usahanya. Mekanisme pengujian kewajaran pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak atas jasa dari pihak afiliasi adalah sebagai berikut:

1) Memastikan bahwa suatu jasa dari pihak afiliasi telah benar-benar dilakukan (intra-group service has been rendered) dan memberikan manfaat ekonomi bagi Wajib Pajak;

2) Melakukan penghitungan kewajaran pembayaran jasa

2) bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) junto ayat (2) PER-32/PJ/2011 tanggal 11 November 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak-Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa, mengatur bahwa:

a) Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha wajib diterapkan atas transaksi jasa yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa

b) Transaksi sebagaimana dimaksud di atas dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sepanjang memenuhi ketentuan :

- penyerahan atau perolehan jasa benar-benar terjadi;

- terdapat manfaat ekonomis atau komersial dari perolehan jasa; dan

- nilai transaksi jasa antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sama dengan nilai transaksi jasa

yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang mempunyai kondisi yang sebanding, atau yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak;

c) bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-501PJ12013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang mempunyai Hubungan Istimewa, BAB 11 Tahapan Pemeriksaan Transfer Pricing, SUB BAB B. Tahapan Pelaksanaan, Angka 3. Menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha, diketahui bahwa:

Huruf b. Transaksi Jasa Intra-Grup

Jasa intra-grup adalah aktivitas yang diberikan oleh suatu pihak dalam suatu grup usaha yang memberikan manfaat bagi satu atau lebih anggota lain dalam grup usahanya. Jasa intra-grup dapat berupa jasa manajemen, jasa administrasi, jasa teknis, jasa pendukung, jasa pembelian, jasa pemasaran, jasa distribusi dan jasa komersial lainnya yang diberikan berkaitan dengan sifat bisnis grup tersebut;

Pada dasarnya keberadaan transaksi penyerahan jasa intra-grup diakui apabila jasa tersebut memberikan manfaat ekonomi atau nilai komersial yang meningkatkan posisi komersial perusahaan penerima jasa (misalnya meningkatkan keuntungan atau menambah efisiensi melalui penurunan beban operasi). Hal ini dapat ditentukan dengan mempertimbangkan apakah pihak independen dalam kondisi sebanding akan bersedia membayar pihak independen atau melakukan sendiri aktivitas penyediaan jasa tersebut (inhouse); Langkah penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas transaksi jasa intra-grup adalah memastikan bahwa suatu jasa dari pihak afiliasi telah benar-benar dilakukan dan memberikan manfaat ekonomi bagi Wajib Pajak;

Pengujian bahwa jasa dari pihak afiliasi telah benar-benar dilakukan sebagai berikut:

(1) Memastikan eksistensi atau realisasi dari jasa

• Meneliti proses latar belakang kebutuhan atas jasa serta dokumen yang terkait;

• Meneliti proses penunjukan penyedia jasa termasuk meneliti kualifikasi penyedia jasa (misalnya ditunjukan dengan curriculum vitae yang berisikan pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, serta track record dari penyedia jasa);

• Meneliti proses negosisasi terkait kompensasi atas jasa yang disediakan;

• Meneliti proses dan hasil penyediaan jasa serta dokumen/bukti terkait;

• Mereviu dokumen terkait aktivitas jasa seperti kontrak perjanjian dan invoice;

• Meneliti pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penyediaan jasa (penyediaan jasa dapat dilakukan oleh pihak afiliasi sendiri atau dengan melibatkan Wajib Pajak serta pihak ketiga);

(2) Memastikan jasa yang diberikan memberikan manfaat ekonomi

• Memastikan kesesuaian antara fungsi-fungsi yang dilakukan

• Wajib Pajak dengan jenis Jasa lntra-Grup yang diterima;

• Meneliti rincian jasa yang dibebankan (jika jasa lebih dari satu) dan memahami secara spesifik bagaimana jasa tersebut dapat atau telah memberikan manfaat ekonomis kepada Wajib Pajak;

• Memastikan bahwa Jasa lntra-Grup tersebut bukan merupakan kegiatan sebagai berikut

- Shareholder activity;

- Duplicative Services;

- Jasa yang memberikan manfaat insidental (Incidental Benefit);

- Passive Association;

- Jasa Siaga (on call services);

h. bahwa berdasarkan penelitian atas SPT Tahunian PPh Badan Pemohon Banding, Penghasilan Neto dari Usaha Pemohop Banding Tahun Pajak 2014 s.d. 2018 selalu mengalami kerugian. Hal tersebut menunjukkan tidak diperolehnya tingkat pengembalian yang sepadan dengan biaya jasa intra-group yang dibayarkan. Dengan demikian tidak terdapat bukti secara ekonomis bahwa jasa yang diberikan oleh pihak afiliasi dapat meningkatkan kinerja Pemohon Banding;

ma 1s | mus au ni .

L (porumemarsncucan to | i

a ee fi 1H asia] wt | teu ju maa | a

NASA ERS | da | a) | | 3

Ie minta a iam || war te | | Lat am] 138

eomma | 1H || sai u | | cak | vise] a | Ian

Hg PESAN TARUNA a za «| malu | 0 «| ras] ae | te

i MAA LABA 83h || Ba Da alat | ala 138] | 5G

4 DENGAN BETAH LAR HA Dg 1 usil | | me] te 35] 13 | rasi

z Mg | B ai (eat | cana] | paella Hae,

[a [agrdsPtsebaduavne ecto puan 1] ea menerpa | | aan | a (usil 7 Tisu

i. bahwa Tim Peneliti Keberatan sependapat dengan pendapat Pemeriksa bahwa jasa intra-group yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada pihak afiliasi adalah dalam rangka mendukung operasi perusahaan induk (Halliburton) di luar Indonesia. Sehingga biaya ini termasuk dalam kategori shareholder activity, yaitu jasa yang ditujukan untuk aktivitas perusahaan induk;

j. bahwa koreksi Pemeriksa telah dilakukan berdasarkan PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan SE-50/PJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tim Peneliti Keberatan berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti dan alasan untuk mengabulkan permohonan keberatan Pemohon Banding sehingga Tim Peneliti Keberatan tetap mempertahankan Koreksi Pemeriksa atas Objek PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean (koreksi PPN atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp22.226.465,00);

Kesimpulan Dan Usul

1. Kesimpulan

bahwa berdasarkan penelitian surat banding, data dan dokumen sebagaimana diuraikan pada bagian I s.d. III di atas, maka disimpulkan bahwa:

a. Surat Banding nomor JKT/LCSI-TAX/333/2021 tanggal 30 November 2021 berdasarkan penelitian sementara dan sesuai dengan data yang

ada memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) serta Pasal 36 ayat (1), (2), (3) dan (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

b. Keputusan Terbanding Nomor KEP-02913/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 6 September 2021 diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;

c. Koreksi Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang - undangan perpajakan yang berlaku.

2. Usul

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02913/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 6 September 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean nomor 00003/477/18/058/20 tanggal 9 Juli 2020 Masa Pajak Juni 2018 atas nama Pemohon Banding NPWP 01.070.689.3- 058.000;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor JKT/LCSI-TAX/82/2022 tanggal 21 Maret 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding bermaksud menyampaikan Surat Bantahan terhadap Surat Uraian Banding (“SUB”) Nomor SUB-417/WPJ.07/2022 tanggal 23 Februari 2022 atas pengajuan Banding Pajak terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-02913/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 6 September 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Juni 2018 Nomor 00003/477/18/058/20 tanggal 9 Juli 2020, yang telah Pemohon Banding terima pada tanggal 10 Maret 2022 melalui Surat Permintaan Surat Bantahan dari Pengadilan Pajak Nomor B-013746.16.2021/PAN.Wk/2022 tanggal 24 Februari 2022;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (3) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU PP), berikut Pemohon Banding sampaikan bantahan terhadap SUB Nomor SUB-417/WPJ.07/2022 tanggal 23 Februari 2022, dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:

Pemenuhan Formal Pengajuan Banding

bahwa Terbanding menyatakan bahwa permohonan banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Pemohon Banding setuju dengan pendapat Terbanding bahwa permohonan banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal;

Tanggapan Terbanding Dalam Uraian Sub Dan Bantahan Pemohon Banding

Pokok Sengketa

bahwa adapun yang menjadi pokok sengketa dari permohonan banding adalah karena dipertahankannya koreksi yang dilakukan oleh Pihak Pemeriksa dan Peneliti Keberatan (selanjutnya disebut dengan ”Terbanding”) dengan rincian sebagai berikut :

1. Koreksi PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp22.226.465,00

Menurut Terbanding

bahwa Terbanding menyatakan tidak setuju dengan pendapat Pemohon Banding dengan alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon Banding dalam Surat Uraian Banding a quo;

Bantahan Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tetap tidak setuju dengan dalil Terbanding dan tetap mempertahankan pendapat dan alasan Pemohon banding terhadap koreksi PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp22.226.465,00, dengan argumentasi sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding telah membayar seluruh kewajiban PPN dan melaporkannya. Koreksi Terbanding tidak didukung minimal dua alat bukti; bahwa Pajak Masukan yang bersumber dari SSP Pembayaran PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp22.226.465,00 sehubungan dengan pembayaran jasa kepada pihak luar negeri di mana

sesuai dengan ketentuan Undang - Undang PPN atas pembayaran tersebut, terutang PPN atas Pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean; bahwa sejalan dengan tanggapan Pemohon Banding berkaitan dengan koreksi Fiskal Positif atas Biaya Intercompany expense, Pemohon Banding menyatakan bahwa biaya-biaya tersebut merupakan biaya yang berkaitan dengan kegiatan 3M dari Pemohon Banding sehingga dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto dan pembayaran atas PPN sehubungan dengan biaya tersebut dapat dikreditkan sebagai pajak masukan bagi Pemohon Banding sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 UU PPN;

Pemohon Banding berpendapat bahwa dalil Terbanding bahwa ”jasa intra- group yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada pihak afiliasi adalah dalam rangka mendukung operasi perusahaan induk (Halliburton) di luar Indonesia. Sehingga biaya ini termasuk dalam kategori shareholder activity, yaitu jasa yang ditujukan untuk aktivitas perusahaan induk.” hanya didasarkan atas asumsi dan tidak didukung bukti sehingga sudah sepatutnya dibatalkan;

bahwa Fiskus sebagaimana Pada Risalah Pembahasan nomor 8 huruf c dalam penjelasan koreksi PPh 26 menyatakan bahwa:

”Pemeriksa Setuju atas tanggapan Wajib Pajak, bahwa biaya yang dikeluarkan tersebut bukan lah kepemegang saham dari wajib pajak. Sehingga reclass ke Objek Deviden tidak dapat dipertahankan.”

bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa Terbanding mengakui DPP PPh Pasal 26 adalah bersumber dari biaya royalti dan imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada Pihak Vendor Luar Negeri. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah DPP PPN atas royalti dan imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada Pihak Luar Negeri sudah sama dengan DPP PPh 26 yang sudah diakui oleh Terbanding;

bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah selayaknya Pemohon Banding melakukan pembayaran PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar

Daerah Pabean sebesar 10% dari DPP PPN yang juga menjadi DPP PPh Pasal 26 atas pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada Pihak Luar Negeri;

bahwa pembayaran PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar daerah Pabean tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU PPN merupakan kredit pajak yang dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding dalam penghitungan PPN terutang;

bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon Banding menyatakan koreksi PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp22.226.465,00 adalah tidak tepat karena melanggar ketentuan UU yang berlaku dan memberikan ketidakpastian hukum perpajakan, oleh karena itu Pemohon Banding mohon untuk dibatalkan;

bahwa biaya Jasa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan merupakan biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilankenapajak.Jasatersebutberkaitandengan penghasilan/peredaran usaha yang merupakan objek pajak dan terutang PPN Keluaran, sehingga sudah seharusnya PPN Masukannya dapat dikreditkan;

bahwa dengan demikian, koreksi PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp22.226.465,00 seharusnya dibatalkan seluruhnya menjadi NIHIL karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan ketentuan perundang - undangan yang berlaku;

Kesimpulan

bahwa berdasarkan uraian bantahan di atas, maka Pemohon Banding menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk membatalkan koreksi Terbanding dan mengabulkan permohonan banding kami. Demikian surat bantahan Pemohon Banding sampaikan. Apabila diperlukan, Pemohon Banding berkenan hadir dalam persidangan guna memberikan penjelasan dan dokumen terkait seperti yang diminta. Atas

perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, Pemohon Banding menyampaikan terima kasih;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing- masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-29 sebagai berikut:

Bukti P-1. Keputusan Terbanding Nomor KEP-02913/KEB/WPJ.07/2021

tanggal 6 September 2021;

Bukti P-2. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai

Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor 00003/477/18/058/20 tanggal 9 Juli 2020 Masa Pajak Juni 2018;

Bukti P-3. Surat Keberatan Nomor JKT/LCSI-TAX/416/2020 tanggal 5

Oktober 2020 beserta Bukti Kirim Pos;

Bukti P-4. Akta Notaris Nomor 49 Tanggal 12 Agustus 2020 perihal

Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Landmark Concurrent Solusi Indonesia, yang dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;

Bukti P-5. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-

AH.01.03.0350598 tanggal 14 Agustus 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Landmark Concurrent Solusi Indonesia sehubungan dengan Akta Notaris Nomor 49 Tanggal 12 Agustus 2020;

Bukti P-6. Akta Notaris Nomor 88 Tanggal 21 Januari 2021 perihal

Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Landmark Concurrent Solusi Indonesia, yang dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;

Bukti P-7. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-

AH.01.03.0053973 tanggal 28 Januari 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Landmark

Concurrent Solusi Indonesia sehubungan dengan Akta Notaris Nomor 88 Tanggal 21 Januari 2021;

Bukti P-8. Salinan Surat Uraian Banding Nomor SUB-417/WPJ.07/2022

tanggal 23 Februari 2022;

Bukti P-9. Pakta Integritas tanggal 21 Juni 2022 a.n. Dewinta Prasetyowati; Bukti P-10. Pakta Integritas tanggal 21 Juni 2022 a.n. Purwoko Ary Wibowo; Bukti P-11. Pakta Integritas tanggal 26 Juli 2022 a.n. Grace Febrina;

Bukti P-12. Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Badan Nomor JKT/LCSI-

TAX/136/153/2022 tanggal 21 Juni 2022 a.n. Purwoko Ary Wibowo;

Bukti P-13. Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Badan Nomor JKT/LCSI-

TAX/136/197/2022 tanggal 25 Juli 2022 a.n.Grace Febrina; Bukti P-14. Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum a.n. Purwoko Ary Wibowo; Bukti P-15. KeputusanKetuaPengadilanPajakNomorKEP-

184/PP/IKH/2021 tanggal 6 Maret 2021 tentang Izin Kuasa Hukum Bidang Perpajakan a.n. Purwoko Ary Wibowo;

Bukti P-16. Kartu Tanda Penduduk a.n. Purwoko Ary Wibowo;

Bukti P-17. Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum a.n. Grace Febrina; Bukti P-18. KeputusanKetuaPengadilanPajakNomorKEP-

953/PP/IKH/2020 tanggal 28 November 2020 tentang Izin Kuasa Hukum Bidang Perpajakan a.n. Grace Febrina;

Bukti P-19. Kartu Tanda Penduduk a.n. Grace Febrina;

Bukti P-20. Akta Notaris Nomor 5 Tanggal 4 September 2018 perihal

Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Landmark Concurrent Solusi Indonesia, yang dibuat oleh Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan;

Bukti P-21. Scan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2018; Bukti P-22. Matriks Sengketa;

Bukti P-23. Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 17 Oktober 2022; Bukti P-24. NTPN PPN;

Bukti P-25. Penjelasan Tertulis tanggal 10 Februari 2023;

Bukti P-26. Pendapat Akhir tanpa nomor tanggal 28 Februari 2023;

Bukti P-27. Invoice atas Sewa Software;

Bukti P-28. Faktur Pajak atas Sewa Software;

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-17 sebagai berikut:

Bukti T-1.Surat Pengantar Nomor SP-417.SUB/WPJ.07/BD.05/2022; Bukti T-2.Surat Tugas Nomor ST-7755/PJ.07/2022 tanggal 17 Mei 2022; Bukti T-3.Surat Tugas Nomor ST-13303/PJ.07/2022 tanggal 18 Agustus

2022;

Bukti T-4.Matriks Sengketa;

Bukti T-5.Kertas Kerja Pemeriksaan;

Bukti T-6.Laporan Hasil Pemeriksaan;

Bukti T-7.Laporan Penelitian Keberatan;

Bukti T-8.Surat Tugas Nomor ST-14927/PJ.07/2022 tanggal 15

September 2022;

Bukti T-9.Penjelasan Tertulis tanggal 22 September 2022;

Bukti T-10. Surat Tugas Nomor ST-16431/PJ.07/2022 tanggal 14 Oktober

2022;

Bukti T-11. Surat Tugas Nomor ST-16908/PJ.07/2022 tanggal 24 Oktober

2022;

Bukti T-12. Surat Tugas Nomor ST-18063/PJ.07/2022 tanggal 18 November

2022;

Bukti T-13. Surat Tugas Nomor ST-973/PJ.07/2023 tanggal 30 Januari

2023;

Bukti T-14. Surat Tugas Nomor ST-1182/PJ.07/2023 tanggal 3 Februari

2023;

Bukti T-15. Penjelasan Tertulis Tanggal 16 Februari 2023;

Bukti T-16. Surat Tugas Nomor ST-1638/PJ.07/2023 tanggal 16 Februari

2023;

Bukti T-17. Kesimpulan Akhir Nomor S-1575/PJ/PJ.07/2023 tanggal 23

Februari 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP- 02913/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 6 September 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Juni 2018 Nomor 00003/477/18/058/20 tanggal 9 Juli 2020 termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat

(2) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor JKT/LCSI-TAX/333/2021 tanggal 30 November 2021, dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa sanksi administrasi. Perhitungan sanksi administrasi mengikuti penyelesaian sengketa PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean tersebut di atas.

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Koreksi PPN atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean sebesar Rp22.226.465,00

Menimbang bahwa Terbanding menyampaikan penjelasan-

penjelasan, secara tertulis dan lisan dalam persidangan, yang memuat pokok-pokok pendapat dalam beberapa uraian berikut;

bahwa dasar hukum yang dipergunakan oleh Terbanding adalah sebagai berikut;

1. Pasal 12 ayat (3) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009;

2. Pasal 4 ayat (1) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang

- Undang Nomor 42 Tahun 2009;

bahwa koreksi atas Objek PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean ini berkorelasi dengan koreksi atas pembayaran kepada afiliasi, koreksi Objek PPh 26, dan koreksi PM Atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud

dari Luar Daerah Pabean. Berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan tidak terdapat pembayaran Royalti yang dilakukan Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding melakukan transaksi dengan para pihak yang memilikiHubunganIstimewa,antaralainberupatransaksi penyerahan/pemanfaatan jasa. Bahwa dalam pembukuan Pemohon Banding Tahun 2018, Terbanding tidak dapat menemukan Biaya Royalti sehingga Terbanding melakukan reklas atas Royalti yang dilaporkan oleh Pemohon Banding menjadi Imbalan sehubungan atas jasa, pekerjaan dan kegiatan sebagai berikut;

Cetin Po at oa [a a 56.967 | “17 536.267

Tx |reo | Sanaa tes aman sana | sasazzaga | saga oo

3 ae | se-caa.e42 | cerosa2a2 | 7us.9a6e74| | 718.936.874 [“7a5936.a7a [7

Da [ape | a2'739.201 | 7ae.4s427 | an2.193.678 |__| _s82.193.628 [ e8203.628 [

Vs Imei | —s2-saa.298 | riaz7a774] 7e3.661072| =| 7a2.sst.o72 | 7eseqno7z [

aus [| s2.ai0.012 | ase.005 156 | a#o.008 168 |__| _ 89.00.ase | 439.008.1686 [

Cy fist sa.a7e.ses | era riz zs2 | o7aso.es0| | e78.asi.es0[ e7ansneso[

Cs Tage | stovs.sss | 1ae.sas.059 | 242.969.412| | 2azses.i2 | 2ezseo.era[ ——— -

Vs [sep | ssazs0611| seano7om| ersazesiz| | _sagazasia | mods [

Frofext[¢0.04a.sts | saassz.7e | so0soz7a3|_-| sg0.o2 233 [soo.anz.za[ 0-1

as [now [_s3.971.809 | e2s.eiy.soo | e7a.7es.as1|__-| _s7o.7es.ae1 [evo 7agasy [7

raz [oes | a0z.9s9.135 | 1597 sai i2o[ a7o0ss0255[ | a7s8.0a1a50[ 1758001400 | 7.551235]

Human [720.418031 | 7.141.980.58 | 7.902.398.4899 | 9-0st.as6.s01 | 9.081.206.591 | 1179012202

bahwa Terbanding melakukan reklas atas Royalti yang dilaporkan oleh Pemohon Banding menjadi Imbalan sehubungan atas jasa, pekerjaan dan kegiatan;

bahwa berdasarkan dokumen Software and Maintenance Services Agreement antara Pemohon Banding dengan afiliasi Halliburton Worldwide GmbH (HWG), Terbanding berpendapat bahwa lingkup perjanjian merupakan kegiatan layanan pemberian jasa software dan pemeliharaannya bukan pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean;

bahwa dalam pembukuan Pemohon Banding Tahun 2018, Terbanding tidak dapat menemukan Biaya Royalti sehingga pelaporan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean berupa Royalti menjadi tidak jelas karena tidak sesuai dengan data dan kenyataan yang sebenarnya;

bahwa data Lampiran II SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2018 sebagai berikut;

t LAMPIRAN - H f

- 1 t Ka . H 7

1771 - WS | SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN t tt

—— SPT TAHUNAN Ravan PENGHASILAN Sa eae de OA

PEP ASETAMERL 1S AN GA RI PERINGIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA Latha DAN BIAYA DAR LUAR USAHA i - wee i

Inem penemu Kanan ALAN, manor £ i

f DA 1.070.659.155 000 Reva wets Fees PT LANDMARK COMCUARENT SOLUSENDOHESIA

: Perca PEN LK ort we 1218

fal an T Dana Poko Peboa eae FEY “Se ee ee

ja Peouga ten maranmonms EAGAN - sue! al site!

Hp 2 5 anna mann nan anna i wwe oe eee - ~ a

7 Ee UrAN PE a eee & paca see! 3 tres ras

jera menara of - 2 5

< pama peron nent a e] pest aout

2 fev parang max Temi ! a PEN ee —

a —UU UU

ve ckcrs Later® a aeons see se —

Jos penmenaat aed cet 2 © A »

Den actuan © SD BEREAN 13 2 vane et penne pose ace

Pa vania Berurusan Laya-g din nemmeae karang AAgat ges unbk pereraheet itedin doh PANA tan kanan Bae, PAMA SAMOS ORT Barong wt

Toot PPn Ann tester RN AA

1 RSE aa secrete ee

2 BER LES Serpe attrac ro ra ae sap NN NN al Aan karang qepangan. wen pevsnahen: KALI Oa niin oe tenan

Sori Ea a Sages beri See seoeng ah oosletar'uas corer a oat

bahwa berdasarkan data Lampiran II SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2018 di atas, menunjukkan bahwa tahun 2018 biaya Royalti yang dibebankan oleh Pemohon Banding adalah sebesar Rp0,00 sehingga pelaporan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean berupa Royalti menjadi tidak jelas karena tidak sesuai dengan data dan kenyataan yang sebenarnya; bahwa penelitian atas dokumen Laporan Rugi Laba Pemohon Banding Tahun 2018 menunjukkan data Cost operating Expenses selama tahun 2018 terdiri dari;

- Salaries and Employee Benefit;

- Cost of Outside Services;

- Cost of Outside Services - Other;

- Material and Supplies;

- Facilities, Rental and Maintenance;

- Facilities, Rental and Maintenance;

- Bad Debt Expense;

- Travel and Entertainment Consultants;

- Seminar and Training;

- Advertising Miscellaneous;

- Tax (Income) Expenses.

bahwa tidak ada biaya royalti yang dibebankan oleh Pemohon Banding selama tahun 2018. Pembiayaan yang terkait dengan pembayaran ke luar negeri adalah Cost of Outside Services dan Cost of Outside Services-Other; bahwa Pemohon Banding menyatakan royalti dibayarkan kepada Halliburton Worldwide GmbH (”HWG”) atas lisensi software yang digunakan oleh Pemohon Banding dalam menjalankan kegiatan jasa konsultasi di bidang pengeboran minyak dan gas bumi. Pemohon Banding tidak memberikan kontrak perjanjian royalti antara Pemohon Banding dengan Halliburton Worldwide GmbH (”HWG”). Tanpa adanya bukti kontrak, Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa software yang digunakan benar milik Halliburton Worldwide GmbH (”HWG”) dan Pemohon Banding wajib membayar royalti kepada pemilik lisensi atas software tersebut. Disamping itu, Pemohon Banding tidak memberikan Bukti screen shot penggunaan software yang dimaksud;

bahwa dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding berupa Invoice dari Halliburton Worldwide GMBH sebagai berikut;

Tax Invoice

Bill To: 0 aes cose vRReNt us SON

decoy decent Peng

bahwa berdasarkan dokumen di atas, Terbanding berpendapat bahwa tidak ada satupun keterangan dari invoice tersebut yang menunjukkan bahwa tagihan tersebut merupakan tagihan atas royalty, karena deskripsi transaksi yang tertera adalah Fico recon software;

bahwa dokumen yang Pemohon Banding berikan terkait transaksi dengan Halliburton Worldwide GmbH (”HWG”) adalah bukti pencatatan transaksi di GL, invoice dari pihak HWG, serta perhitungan rincian biaya, di mana semua bukti menunjukkan transaksi yang dicatat adalah transaksi jasa terkait IT, bukan transaksi pembayaran atau tagihan atas royalti;

bahwa tidak terdapat dobel pengenaan pajak atas koreksi PPN JKP LN ini, karena atas pembayaran PPN BKP TB yang berkorelasi dengan sengketa ini telah dilakukan koreksi negatif oleh Terbanding dengan rincian sebagai berikut;

a Stee Semasa SS Toe: Sew lc cet ls: Dee > Ser»

Po Jaana oo de atasan pa. aren | oo ada

[|e (res-s-ana [ede asean bes aan | oo peter aH]

He Ee

De [wari naa fen aan aral

Vs foes: pesan Per ee | 2s:

P= ae ede asean bes san | 220 mal

os Isea.a2na oo [igus ceness [ew scan [sed 425

2 |sexerse ane [neds cence: bes sar | faeess

[oe |oucse are oo Jeresasatenan [es aren | pian tang

[acerca are [ods atasan [ew seen | oo Os Neca]

[2 Iresemserara [eeede asean [es aren | pasar

ee Io Lo aanwa on

bahwa berdasarkan uraian di atas, Terbanding berpendapat bahwa koreksi DPP PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang berasal dari reklas atas Royalti menjadi Imbalan sehubungan atas jasa, pekerjaan dan kegiatan telah didasarkan pada bukti dan ketentuan yang berlaku, sehingga tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon Banding menyampaikan penjelasan-

penjelasan, secara tertulis dan lisan dalam persidangan, yang memuat pokok-pokok pendapat dalam beberapa uraian berikut;

bahwa dasar hukum mengenai pengertian royalty telah diatur didalam Pasal 4 ayat 1 huruf h Undang - Undang Pajak Penghasilan yang menyatakan sebagai berikut;

“Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:

1. penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak Icekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;

2. pengunaanatau hak menggunakanperalatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;

3. pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikalf industrial, atau komersial;

4. pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa;

a. penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;

b. penggunaan atau hak menggunalcan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;

c. penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi.

5. penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picturefilms), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pica suara untuk siaran radio; dan

6. pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak- hak Iainnya sebagaimana tersebut di atas;”

bahwa penghasilan Pemohon Banding antara Iain adalah menyewakan software milik Halliburton Worldwide GmbH (HWG) kepada para customer perusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia, sesuai alat bukti berupa invoice dan perjanjian yang telah Pemohon Banding ungkapkan di persidangan sebelumnya dan telah diunggah ke sistem persidangan online Sekretariat Pengadilan Pajak. Terlampir Pemohon Banding sampaikan kembali sebagai lampiran dan juga Pemohon Banding screenshot invoice, faktur pajak dan perjanjian terkait tersebut sebagai berikut;

PT Landmark Concurrent Solusi Indan

Taman Tekns BED Sektor KI Blok 9 Ne. 1, Fi . 4

nan Fekne 35 INVOICE NO.: 9503098840

15319 TANGERANG SELATAN

INDONESIA Castoner Account Ma 220175

Invoice Date: OU/2 7/2017

Confirmation Nor FLLaesee

Purchase Order: PO-@560317/H1

Bi11 To: 386173 Ship ro:3iBetai

PP HOLLE INDONESIA DF Hulle Indonesia

PASAR BARU - SAWAN BESAR Sawah Besar - Pasar Barn

JL AK GAMANHUDI NO 17 JDK. Samanhudi K9, 17

TOT1O JAKARTA 10710 JAKARTA PUSAT

INDONESIA INDOMESIR

Payment Terms: Payment in Advance

Inceterms: FCA SOUPTNARE MANAGER

Currency: American Dollar

Document Type: LMK Debit Memo

Ling Parry Number Uris Total

Neo. Description Guantity Value Value

H PE-SDPTNARE-BILI ~

Rental Software for 1 Year 1.06 19, 617.95 19, 517.35

«980 .G0>

3 PP- SERVICES -BILL

Installation Service L.00 2, 806.00 1,500.00

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Sen Faktur Pajak : 010.001-17,.27104855

Pengusaha Kena Pajak

Nama : PT LANOMARK CONCURRENT SOLUSIINDONESIA

Alamat : TAMAN TEKNO BSD SEKTOR XI BLOK 0 NO 1, TANGERANG SELATAN

NPWP : 01.070,689.3-058.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : PT HUILE INDONESIA

Alamat: JL. KH SAMANHUD! NO.17, PASAR BARU, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA

NPWP : 03.304.834.9-075.000

No. Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak Harga Jual/PenggantianUang

Muka'Termin

Berdasarkan invoice No. 9603008840 Pekerjaan Rental Soliware for 1

Year dan Installation Services

4 Rp 282.009.104 x 1 282.009.164,00

Potongan Harga : Rp 13.098 9338

Harga Jual / Penggantian 282.069.104,00

Dasar Pengenaan Pajak 268.910.166,06

PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak 26.891 .016.00

Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) Ft

bahwa sehubungan dengan alat bukti berupa invoice, faktur pajak dan perjanjian tersebut, Pemohon Banding nyata-nyata menggunakan software milik Halliburton Worldwide GmbH (HWG) dan menggunakan juga jasa bantuan dan atau jasa pelengkap terkait dengan software, yang nyata-nyata menurut Pasal 4 ayat 1 huruf h UU Pajak Penghasilan termasuk dalam pengertian royalty. Tidak mungkin Pemohon Banding dapat memperoleh penghasilan sewa royalty tanpa mempunyai software atau menggunakan software milik pihak lain dan membayar imbalannya;

bahwa sesuai dengan Pendapat dan Pengakuan Terbanding yang menyatakan “Berdasarkan dokumen Software and Maintenance Services Agreement tersebut Terbanding berpendapat bahwa lingkup perjanjian merupakan kegiatan layanan pemberian jasa software dan pemeliharaannya bukan pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean”, maka, jasa software dan pemeliharaannya, sesuai bunyi penjelasan Pasal 4 ayat 1 huruf h UU Pajak Penghasilan, termasuk dalam pengertian royalty. Bahwa oleh karena royalty merupakan barang kena pajak tidak berwujud, maka

sudah tepat pembayaran PPN 10% yang dilakukan Pemohon Banding atas hak menggunakan software berikut jasa pemeliharaan software terkait; bahwa koreksi Terbanding yang mengubah perlakuan pembayaran PPN atas BKP TIdak Berwujud dari Luar Daerah Pabean menjadi pembayaran PPN atas JKP dari luar daerah pabean, tidak mengubah fakta bahwa telah terdapat Pembayaran PPN 10 % terkait. Tidak ada kerugian negara yang timbul dari pembayaran PPN tersebut. Oleh karena itu, tidak selayaknya Terbanding Pajak memaksakan perubahan bentuk pembayaran PPN atas transaksi yang sama hanya untuk sekedar menambah penerimaan negara menjadi lebih dari 10%, tetapi menjadi 10% ditambah 10% bahkan lebih, karena melanggar asas keadilan;

bahwa koreksi reklasifikasi Terbanding pada dasarnya menyebabkan pengenaan Pajak dua kali atas satu transaksi. Terbanding melakukan reklasifikasi biaya royalti menjadi imbalan sehubungan dengan jasa dan menagihkan PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean. Pengenaan PPN dua kali atas satu objek PPN tersebut tidak berdasarkan hukum. Tidak ada dasar hukum di UU PPN untuk mengenakan PPN dua kali atas satu transaksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian

Majelis terhadap berkas banding serta bukti-bukti dokumen dan penjelasan lisan dan tertulis yang disampaikan para pihak dalam persidangan, maka Majelis berpendapat sebagai berikut;

bahwa dasar hukum yang terkait sengketa ini adalah sebagai berikut;

1. Undang - Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), beserta memori penjelasannya;

Pasal 12 ayat (3);

“Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang”;

Penjelasan Pasal 12 ayat (3);

“Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan”;

2. Undang - Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 42 tahun 2009 (UU PPN), beserta memori penjelasannya;

Pasal 4 ayat (1) huruf e;

“ Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

…dst

e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

…dst.”

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf e:

“…dst.

Huruf e

Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah Pabean dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Misalnya, Pengusaha Kena Pajak C di Surabaya memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari Pengusaha B yang berkedudukan di Singapura. Atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai. …dst.”

bahwa yang menjadi sengketa adalah koreksi positif yang dilakukan Terbanding terhadap PPN atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari

luar daerah pabean sebesar Rp22.226.465,00. yang merupakan hasil perhitungan PPN terutang berdasarkan reklasifikasi Dasar Pengenaan Pajak dari Pemanfaatan BKPTB dari luar daerah pabean (berupa royalti) menjadi pemanfaatan jasa kena pajak (JKP) dari luar daerah pabean (berupa imbalan jasa), berdasarkan alasan yang pada pokoknya dinyatakan bahwa sesuai bukti dokumen perjanjian (Intercompany Software Marketing and Service Agreement) dan invoice yang disampaikan Pemohon Banding dalam pemeriksaan diketahui bahwa transaksi yang terjadi adalah penggunaan dan penyewaan software sehingga disimpulkan sebagai transkasi jasa, bukan pembayaran royalti; bahwa mencermati alasan koreksi yang diuraikan di atas dan mempertimbangkan penjelasan para pihak yang diuraikan sebelumnya, Majelis berpendapat bahwa sengketa a quo adalah bersifat sengketa pembuktian dan yuridis. Oleh karena itu, yang menjadi dasar pertimbangan Majelis adalah penilaian Majelis terhadap bukti-bukti dokumen dan alasan atau argumen hukum yang disampaikan para pihak dalam persidangan; bahwa terkait koreksi reklasifikasi Dasar Pengenaan Pajak dari Pemanfaatan BKPTB dari luar daerah pabean (berupa royalti) menjadi pemanfaatan jasa kena pajak (JKP) dari luar daerah pabean (berupa imbalan jasa), Majelis berpendapat sebagai berikut;

1. bahwa untuk mendukung pendapatnya bahwa transaksi dengan Halliburton Worldwide GmbH adalah pembayaran royalti dan bukan imbalan jasa, Pemohon Banding menyampaikan bukti dokumen dalam persidangan berupa Intercompany Software Marketing and Service Agreement antara Halliburton Worldwide Gmbh dengan Pemohon Banding serta Tax invoice no. 500004561 (date:02/19/2018, from Halliburton Worldwide Gmbh bill to PT. Landmark Concurrent Solusi Indonesia);

2. bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap kedua dokumen di atas, diketahui bahwa didalam dokumen Intercompany Software Marketing and Service Agreement pada pokoknya diperjanjikan mengenai penggunaan dan penyewaan software milik Halliburton Worldwide

GmbH kepada perusahaan migas melalui Pemohon Banding, sedangkan dokumen invoice merupakan tagihan service (jasa) oleh Halliburton Worldwide GmbH kepada Pemohon Banding;

3. bahwa sesuai kaidah umum dalam kegiatan bidang teknologi informasi, yang dimaksud dengan software adalah perangkat lunak (yang umum disebut dengan program aplikasi) yang dijalankan atau digunakan melalui perangkat keras elektronik (hardware) yang dibuat atau disusun berdasarkan rumusan/formula/kode pemrograman tertentu oleh seorang ahli yang disebut sebagai programer;

4. bahwa berdasarkan pengertian software yang diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa software adalah barang berwujud meskipun tidak berupa fisik barang yang bisa diraba dan dipegang. Sedangkan yang termasuk barang tidak berwujud adalah rumusan/formula/kode pemrograman untuk membuat software yang dapat didaftarkan oleh perumus/penyusun atau pembuatnya sebagai pemegang HAKI (hak atas kekayaan intelektual);

5. bahwa berdasarkan uraian di atas maka penggunaan software adalah transaksi jasa karena pemakaian barang berwujud, bukan transaksi royalti. Oleh karenanya, reklasifikasi Dasar Pengenaan Pajak dari Pemanfaatan BKPTB dari luar daerah pabean (berupa royalti) menjadi pemanfaatan jasa kena pajak (JKP) dari luar daerah pabean (berupa imbalan jasa) yang dilakukan oleh Terbanding telah sesuai fakta transaksi yang seharusnya.

bahwa terkait seluruh uraian alasan-alasan yang mendasari pendapat Terbanding yang diuraikan sebelumnya Majelis berpendapat bahwa uraian pendapat Terbanding tersebut dapat diterima dan menjadi pertimbangan Majelis dalam memutus sengketa a quo;

bahwa terkait pendapat Pemohon Banding yang dinyatakan bahwa “koreksi Terbanding yang mengubah perlakuan pembayaran PPN atas BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean menjadi pembayaran PPN atas JKP dari luar daerah pabean, tidak mengubah fakta bahwa telah terdapat Pembayaran PPN 10 % terkait. Tidak ada kerugian negara yang timbul dari pembayaran

PPN tersebut. Oleh karena itu, tidak selayaknya Terbanding memaksakan perubahan bentuk pembayaran PPN atas transaksi yang sama hanya untuk sekedar menambah penerimaan negara menjadi lebih dari 10%, tetapi menjadi 10% ditambah 10% bahkan lebih”, Majelis berpendapat bahwa pernyataan Pemohon Banding tersebut tidak tepat sehingga tidak dipertimbangkan. Pendapat Majelis didasari alasan bahwa pembayaran PPN BKPTB dari luar daerah pabean yang dilakukan Pemohon Banding telah diakui oleh Terbanding sebagai kredit pajak dalam surat ketetapan pajak sehingga menjadi surat ketetapan pajak lebih bayar, oleh karena itu sudah tidak ada lagi SSP yang dapat diakui sebagai setoran PPN BKPTB dari luar daerah pabean oleh Pemohon Banding;

bahwa terkait pendapat Pemohon Banding yang pada pokoknya dinyatakan bahwa reklasifikasi yang dilakukan Terbanding pada dasarnya menyebabkan pengenaan Pajak dua kali atas satu transaksi, PPN pemanfaatan BKPTB dari luar daerah pabean dan PPN pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, Majelis berpendapat bahwa pernyataan Pemohon Banding tersebut tidak tepat sehingga tidak dipertimbangkan. Pendapat Majelis didasari alasan bahwa pembayaran PPN BKPTB dari luar daerah pabean yang dilakukan Pemohon Banding telah diakui oleh Terbanding sebagai kredit pajak dalam surat ketetapan pajak sehingga menjadi Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPN pemanfaatan BKPTB dari luar daerah pabean, yang dapat dimintakan pengembalian;

bahwa Majelis telah memeriksa seluruh bukti-bukti dokumen dan pendapat para pihak, baik disampaikan tertulis maupun lisan, selain yang diuraikan di atas. Namun demikian Majelis tidak memberikan pendapat dan pertimbangan karena tidak relevan atau tidak terkait atau tidak dapat dikaitkan dengan pokok sengketa;

bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang diuraikan di atas Majelis berpendapat bahwa koreksi positif yang dilakukan Terbanding terhadap PPN atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean sebesar Rp22.226.465,00 telah sesuai fakta dan peraturan perundang - undangan

perpajakan yang berlaku sehingga terdapat cukup alasan untuk tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean:

Menurut Terbanding: Rp 48.900.817,00

Koreksi tidak dapat dipertahankan Pengadilan Pajak.: Rp0,00

Menurut Pengadilan Pajak: Rp 48.900.817,00

bahwa dengan demikian, perhitungan Pajak yang Kurang/(Lebih) Dibayar menurut pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang - undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Menolak, Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02913/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 6 September 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor 00003/477/18/058/20 tanggal 9 Juli 2020 Masa Pajak Juni 2018 atas nama PT Landmark Concurrent Solusi Indonesia, NPWP 01.070.689.3-058.000, beralamat di Taman Tekno Blok D Nomor 1, Sektor XI BSD City, Tangerang Selatan, 15314, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

(Rp 22.226.465,00) Pajak yang kurang/(lebih) dibayar

Sanksi Administrasi:

Rp0,00

a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP

(Rp 22.226.465,00) Jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar

Demikian diputuskan dalam musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 oleh Mohammad Alwi, S.E., S.H., Ak. sebagai Hakim Ketua Majelis, Joni Surbakti, Ak. dan Adriana Dwi Hardjanti, S.H., M.Ec. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Farchan Ilyas, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti.

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Arief Kurniadi, Ak., S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri Terbanding dan tidak dihadiri Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota:Hakim Ketua Majelis,

ttdttd

Joni Surbakti, Ak.Mohammad Alwi, S.E., S.H., Ak

ttd

Adriana Dwi Hardjanti, S.H., M.Ec.

Panitera Pengganti,

ttd

Arief Kurniadi, Ak., S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Wakil Panitera

Abdul Azis Hady, S.Kom., S.H.

NIP 197102251992011002