PUT-012083.16/2023/PP/M.XIIIA Tahun 2025

P U T U S A N

Nomor PUT-012083.16/2023/PP/M.XIIIA Tahun 2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02721/KEB/PJ/WPJ.07/2023 tanggal 18 September 2023 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00006/207/21/081/23 tanggal 5 April 2023 Masa Pajak Maret 2021, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 012083.16/2023/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT PERTAMINA POWER INDONESIA, NPWP 80.340.570.3-081.000, beralamat di Grha Pertamina, Tower Pertamax Lantai 12 Jl Medan Merdeka Timur No. 11-13 Jakarta Pusat DKI Jakarta dan alamat korespondensi di PT RB Prima Konsultan Gd. Wirausaha Lt. 5 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C- 5, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta - 12940, dalam hal ini diwakili oleh Iman Hilmansah, jabatan Direktur Keuangan;

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1 Nama: Bunga Wiladatika Savitri

Jabatan: Kuasa Hukum

Izin Kuasa Hukum Nomor: KEP-183/PP/IKH/2023 tanggal 14 Februari 2023 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-003/PPI30000/2024-S4 tanggal 29 April 2024;

2 Nama: Rizal Bawazier

Jabatan: Kuasa Hukum

Izin Kuasa Hukum Nomor: KEP-509/PP/IKH/2023 tanggal 18 April 2023 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-015/PPI30000/2024-S4 tanggal 29 April 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh:

1 Nama/NIP: Donny Supardan/198411162004121002

Jabatan: Penelaah Keberatan

Unit: Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP Jakarta OrganisasiKhusus)

2 Nama/NIP: Natalia Laksmi

Widyasanti/197612171999032002

Jabatan: Penelaah Keberatan

Unit: Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP Jakarta OrganisasiKhusus)

3 Nama/NIP: Pipit Agustian/198105062000121003

Jabatan: Penelaah Keberatan

Unit: Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP Jakarta OrganisasiKhusus)

4 Nama/NIP: Nur Rofiq Muhamad

Azhari/197508101996021001

Jabatan: Penelaah Keberatan

Unit: Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP Jakarta OrganisasiKhusus) berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-4600/PJ.07/2024 tanggal 11 Oktober 2024,

5 Nama/NIP: Bravo Aldito/198812262009121003

Jabatan: Penelaah Keberatan

Unit: Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP Jakarta OrganisasiKhusus) berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-3637/PJ.07/2024 tanggal 12 Agustus 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN- 446/PP/BR/2024 tanggal 5 April 2024 juncto PEN-261/PP/Ucp/2025 tanggal 13 November 2025;

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 121/PPI30000/2023-S4 tanggal 11 Desember 2023;

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor S- 355/SUB/WPJ.07/2024 tanggal 19 Februari 2024;

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor 024/PPI30000/2024-S4 tanggal 20 Maret 2024;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00006/207/21/081/23 tanggal 5 April 2023 Masa Pajak Maret 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat 049/PPI30000/2023-S4 tanggal 27 Juni 2023, dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

a. Jumlah pajak yang terutang menurut surat ketetapan pajak/pemotong atau pemungutan sebesar Rp41.272.508,00 yang terdiri dari PPN kurang dibayar sebesar Rp23.584.290,00 dan sanksi administrasi berupa kenaikan Pasal 13 (3) huruf c KUP sebesar Rp17.688.218,00;

b. Jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan wajib pajak sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri dari PPN Kurang bayar sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan sanksi kenaikan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

c. Jumlah pajak yang terutang yang disetujui dalam pembahasan akhir sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri dari PPN Kurang bayar sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan sanksi kenaikan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-02721/KEB/PJ/WPJ.07/2023 tanggal 18 September 2023, memutuskan menolak, dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon Banding masih tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan a quo sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 121/PPI30000/2023-S4 tanggal 11 Desember 2023 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 (Diantar Langsung);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 121/PPI30000/2023-S4 tanggal 11 Desember 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: 02721/KEB/WPJ.07/2023 tanggal 18 September 2023 yang diterima pada tanggal 20 September 2023 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor 00006/207/21/081/23 tanggal 5 April 2023 Masa Pajak Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Terbanding, dengan uraian sebagai berikut:

I.Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Banding bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

Dalam Rupiah

Ditambah: tye

Uraian aan (Dikurangi) Ma

PPN Kurang/tlebih) 93. 584.290 ol 25.582.200

Bayar mam. ——

Sanksi Gunga | _ 0 8b. 0

Sanksi Kenaikan 17.688.218 a) 17 688.218

Jumlah Pajak yang masih. harus ! 41,272,508 0: 11.272.508 lebih) dibayar oo eee

bahwa adapun untuk dasar koreksi yang dilakukan oleh Terbanding yang masih tidak disetujui pada tingkat banding oleh Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

bahwa alasan yang mendasari diajukan banding di atas adalah sebagai berikut:

1. Koreksi PPN Masukan Dalam Negeri – Rp 23.584.290

• Menurut Terbanding:

bahwa Terbanding melakukan koreksi PPN Masukan Dalam Negeri sebesar Rp 23.584.290,- dengan alasan:

a. Berdasarkan pasal 2 PMK No.78/PMK.03/2010 mengenai Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak Dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak bahwa

usaha untuk menghasilkan, memperdagangkan barang, dan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang pajak dan yang tidak terutang pajak; atau sedangkan Pajak Masukan untuk Penyerahan yang Terutang Pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk Penyerahan yang Terutang Pajak dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

b. Atas transaksi penyerahan yang terutang PPN (Menyewakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (“PLTS”), Jasa Operasi & Pemeliharaan, dan Penjualan PLTS) dan Penyerahan yang tidak terutang PPN yaitu Penjualan Listrik. Maka perhitungan Pajak Masukan atas penyerahan yang terutang PPN maupun yang tidak terutang dihitung kembali adalah sebagai berikut:

P = PM x Z dengan ketentuan :

P: jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

PM: jumlah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena

Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;

Z: persentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan yang Terutang Pajak terhadap penyerahan seluruhnya

• Menurut Pemohon Banding:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi Terbanding dengan alasan sebagai berikut:

1.PT Pertamina Power Indonesia (Pemohon Banding) merupakan Anak Perusahaan dari PT Pertamina (Persero) berfokus untuk menghasilkan energi bersih yang berasal dari energi baru dan terbarukan. Hal ini juga untuk mendukung program pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No.112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

2.PT Pertamina Power Indonesia (Pemohon Banding) dalam kegiatan usahanya memiliki 2 (dua) jenis usaha dilihat dari penyerahan yang terhutang dan tidak terhutang PPN, yaitu:

a. Penjualan Listrik (Tidak Terhutang / Dibebaskan PPN) b. Menyewakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (“PLTS”), Jasa Operasi & Pemeliharaan, dan Penjualan PLTS (Terhutang PPN).

3.Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 81 tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, atas Penjualan Listrik dibebaskan dari pengenaan PPN.

4.Khusus untuk penyerahan atas Penjualan Listrik, produk listrik yang dihasilkan hanya dari 2(dua) Pembangkit Listrik saja, yaitu:

a. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Sei Mangkei, dan b. Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) Sei Mangkei. Kedua pembangkit listrik tersebut berada didalam Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.

5.Biaya-Biaya untuk Pembangunan PLTS dan Operasionalnya sehari-hari sudah dipisahkan pencatatannya dan pelaksanaannya (dalam hal ini disebut vendor) antara vendor yang memberikan jasa di PLTS Sei Mangkei atau PLTBg Sei Mangkei dengan vendor-vendor yang memberikan jasa di tempat lain termasuk di Kantor Pusat.

Pemisahan ini bertujuan untuk memisahkan pembukuan dan memudahkan dalam mengidentifikasi PPN Masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan.

Sehingga semua pembelian barang atau jasa yang digunakan di PLTS Sei Mangkei atau PLTBg Sei Mangkei, PPN Masukannya tidak dapat dikreditkan.

6.PPN Masukannya yang tidak dapat dikreditkan sehubungan dengan Penjualan Listrik di PLTS Sei Mangkei atau PLTBg Sei Mangkei sudah dilaporkan didalam SPT Masa Maret 2021 Lampiran B3 seperti gambar berikut:

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS

SIT ao - 2 ree ao a pat

Poe ee

Untuk SPT PPN Masa Maret 2021, invoice yang PPN Masukannya tidak dapat dikreditkan adalah Rp 479.487.500.

7.bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang No PPN No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai

sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan disebutkan: "Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak."

8.Berdasarkan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang No PPN No 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan disebutkan:

"Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan”.

9.bahwa PMK No.78/PMK.03/2010 tanggal 5 April 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan PMK No 135/PMK.011/2014 tanggal 18 Juni 2014 adalah hanya mengatur aturan pelaksanaan dari Pasal 9 ayat (6) UU PPN, yaitu hanya mengatur Penerapan Perhitungan Kembali PPN Masukan apabila tidak dapat dipisahkan antara Pajak Masukan yang dibayar untuk penyerahan yang terutang PPN dan yang tidak terutang PPN.

10.bahwa seperti penjelasan pada butir 4 diatas, bahwa apabila dalam suatu Masa Pajak Pemohon Banding selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan

yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak."

11.bahwa Pemohon Banding pada pembukuannya telah dapat membuat Laporan Keuangan Segmentasi untuk unit unit usaha.

a. Untuk unit usaha Penjualan Listrik di PLTS Sei Mangkei atau PLTBg Sei Mangkei, atas PPN Masukannya tidak dapat dikreditkan, karena berhubungan dengan kegiatan Penjualan Listrik.

b. Untuk unit usaha SELAIN Penjualan Listrik PLTS Sei Mangkei atau PLTBg Sei Mangkei sudah pasti atas PPN Masukannya dapat dikreditkan, karena berhubungan dengan kegiatan menyewakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (“PLTS”), Jasa Operasi & Pemeliharaan, dan Penjualan PLTS.

12.bahwa Pemohon Banding sudah memisahkan dengan pasti antara PPN Masukan yang terkait dengan penyerahan terhutang PPN dan PPN Masukan yang terkait dengan penyerahan yang tidak terhutang PPN baik dari kontrak, pembukuan dan pembayaran kepada vendor.

Sesuai undang-undang PPN maka PPN Masukan atas penyerahan yang terhutang PPN dapat dikreditkan seluruhnya dan tidak menggunakan pedoman perhitungan Kembali. Untuk itulah Pemohon Banding tidak setuju dengan metode koreksi yang diterapkan oleh Terbanding.

Terbanding menggunakan metode proporsional dari seluruh PPN Masukan seluruh unit usaha dan seluruh penyerahan Pemohon Banding sehingga tidak tepat metode penghitungannya.

bahwa oleh karena itu, seharusnya, berdasarkan Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) UU PPN dan penjelasannnya, jumlah koreksi PPN Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan untuk Masa Maret 2021 adalah sebesar Rp 0.

II.Kesimpulan dan Usul Pemohon Banding bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa:

1. Surat banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 27 UU KUP serta pasal 35, 36, dan 37 UU Pengadilan Pajak.

2. Koreksi Terbanding tidak tepat dan seharusnya dibatalkan, kami dapat memberikan jumlah faktur yang kami perhitungkan kembali sebagai faktur pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana kami jelaskan pada poin-poin tersebut di atas.

bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal.

2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding.

3. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak karena telah bertentangan dengan fakta dan prinsip pengenaan pajak yang adil dan sesuai objeknya.

Jumlah perhitungan pajak yang terutang menurut Pemohon Banding untuk Masa Maret 2021 adalah sebesar:

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S- 355/SUB/WPJ.07/2024 tanggal 19 Februari 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. ANALISA POKOK SENGKETA bahwa setelah membaca surat banding, mempelajari Laporan Penelitian Keberatan, berkas surat menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, surat keberatan Pemohon Banding, dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari Pemohon Banding sebagai berikut:

1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, mengatur:

1) Pasal 9 ayat 5

Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.

2) Pasal 9 ayat 6

Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

b. Peraturan Menteri Keuangan PMK-78/PMK.03/2010 jo. PMK- 135/PMK.011/2014, mengatur:

Lampiran I PMK 135/2014 angka 1 tentang Pengertian Umum

1). …

2). Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa

Kena Pajak yang nyata-nyata hanya digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan seluruhnya, misalnya:

a) Pajak Masukan untuk pembelian truk yang digunakan untuk jasa angkutan umum, karena jasa angkutan umum bukan merupakan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;

b) Pajak Masukan untuk pembelian bahan baku yang digunakan untuk membangun rumah sangat sederhana, karena atas penyerahan rumah sangat sederhana dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

3). Sedangkan Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang belum dapat dipastikan penggunaannya untuk Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak, pengkreditannya menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

2. Tanggapan Terbanding

1. Pemohon Banding tidak dapat memisahkan pengeluaran kantor pusat berdasarkan jenis penyerahan yang terkait

2. Penghitungan Kembali Pajak Masukan atas pengeluaran kantor pusat dihitung berdasrkan proporsi penyerahan yang dilakukan.

bahwa berdasarkan uraian tersebut Terbanding berpendapat bahwa dalam memutuskan keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00006/207/21/081/23 tanggal 05 April 2023 Masa Pajak Maret 2021, Terbanding telah sesuai dengan data dan fakta-fakta dalam proses keberatan dan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu Terbanding mengusulkan kepada Majelis untuk menolak permohonan

banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02721/KEB/PJ/WPJ.07/2023 tanggal 18 September 2023 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00006/207/21/081/23 tanggal 05 April 2023 Masa Pajak Maret 2021.

II. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan a. Surat Banding Nomor 121/PPI30000/2023-S4 tanggal 11 Desember 2023 memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 35 ayat (1) dan (2) dan Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan dapat diproses lebih lanjut sepanjang tidak ada bukti yang menunjukkan keadaan tidak terpenuhinya ketentuan formal permohonan banding Pemohon Banding.

b. Keputusan Terbanding Nomor KEP-02721/KEB/PJ/WPJ.07/2023 tanggal 18 September 2023 diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku.

c. Koreksi Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan perpajakan yang berlaku.

2. Usul bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Terbanding Nomor KEP- 02721/KEB/PJ/WPJ.07/2023 tanggal 18 September 2023 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00006/207/21/081/23 tanggal 05 April 2023 Masa Pajak Maret 2021 atas nama Pemohon Banding, NPWP 80.340.570.3-081.000.

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor 024/PPI30000/2024-S4 tanggal 20 Maret 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Koreksi PPN Masukan - Rp 23.584.290,-

1. PT Pertamina Power Indonesia (Pemohon Banding) merupakan Anak Perusahaan dari PT Pertamina (Persero) berfokus untuk menghasilkan energi bersih yang berasal dari energi baru dan terbarukan. Hal ini juga untuk mendukung program pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No.112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

2. PT Pertamina Power Indonesia (Pemohon Banding) dalam kegiatan usahanya memiliki 2 (dua) jenis usaha dilihat dari penyerahan yang terhutang dan tidak terhutang PPN, yaitu:

a. Penjualan Listrik (Tidak Terhutang / Dibebaskan PPN) b. Menyewakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (“PLTS”), Jasa Operasi & Pemeliharaan, dan Penjualan PLTS (Terhutang PPN).

3. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 81 tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, atas Penjualan Listrik dibebaskan dari pengenaan PPN.

4. Khusus untuk penyerahan atas Penjualan Listrik, produk listrik yang dihasilkan hanya dari 2(dua) Pembangkit Listrik saja, yaitu:

a. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Sei Mangkei, dan b. Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) Sei Mangkei.

Kedua pembangkit listrik tersebut berada didalam Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.

5. Biaya-Biaya untuk Pembangunan PLTS dan Operasionalnya sehari-hari sudah dipisahkan pencatatannya dan pelaksanaannya (dalam hal ini disebut

vendor) antara vendor yang memberikan jasa di PLTS Sei Mangkei atau PLTBg Sei Mangkei dengan vendor-vendor yang memberikan jasa di tempat lain termasuk di Kantor Pusat.

Pemisahan ini bertujuan untuk memisahkan pembukuan dan memudahkan dalam mengidentifikasi PPN Masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan.

Sehingga semua pembelian barang atau jasa yang digunakan di PLTS Sei Mangkei atau PLTBg Sei Mangkei, PPN Masukannya tidak dapat dikreditkan.

6. PPN Masukannya yang tidak dapat dikreditkan sehubungan dengan Penjualan Listrik di PLTS Sei Mangkei atau PLTBg Sei Mangkei sudah dilaporkan didalam SPT Masa Maret 2021 Lampiran B3 seperti gambar berikut:

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS Sta ORMULIR 1183. TN kamapin 2 2 PERTAMA WIE tase : , win jane ae pat mop anakan | (Rupiah: (Rupiah: (Rupuah: kera mania ee ee Ie aa An

Untuk SPT PPN Masa Maret 2021, invoice yang PPN Masukannya tidak dapat dikreditkan adalah Rp 479.487.500.

7. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang No PPN No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan disebutkan:

"Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak."

8. Berdasarkan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang No PPN No 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan disebutkan: "Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan”.

9. bahwa PMK No.78/PMK.03/2010 tanggal 5 April 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan PMK No 135/PMK.011/2014 tanggal 18 Juni 2014 adalah hanya mengatur aturan pelaksanaan dari Pasal 9 ayat (6) UU PPN, yaitu hanya mengatur Penerapan Perhitungan Kembali PPN Masukan apabila tidak dapat dipisahkan antara Pajak Masukan yang dibayar untuk penyerahan yang terutang PPN dan yang tidak terutang PPN.

10. bahwa seperti penjelasan pada butir 4 diatas, bahwa apabila dalam suatu Masa Pajak Pemohon Banding selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak."

11. bahwa Pemohon Banding pada pembukuannya telah dapat membuat Laporan Keuangan Segmentasi untuk unit unit usaha.

a. Untuk unit usaha Penjualan Listrik di PLTS Sei Mangkei atau PLTBg Sei Mangkei, atas PPN Masukannya tidak dapat dikreditkan, karena berhubungan dengan kegiatan Penjualan Listrik.

b. Untuk unit usaha SELAIN Penjualan Listrik PLTS Sei Mangkei atau PLTBg Sei Mangkei sudah pasti atas PPN Masukannya dapat dikreditkan, karena berhubungan dengan kegiatan menyewakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (“PLTS”), Jasa Operasi & Pemeliharaan, dan Penjualan PLTS.

12. bahwa Pemohon Banding sudah memisahkan dengan pasti antara PPN Masukan yang terkait dengan penyerahan terhutang PPN dan PPN Masukan yang terkait dengan penyerahan yang tidak terhutang PPN baik dari kontrak, pembukuan dan pembayaran kepada vendor.

Sesuai undang-undang PPN maka PPN Masukan atas penyerahan yang terhutang PPN dapat dikreditkan seluruhnya dan tidak menggunakan pedoman perhitungan Kembali. Untuk itulah Pemohon Banding tidak setuju dengan metode koreksi yang diterapkan oleh Terbanding.

Terbanding menggunakan metode proporsional dari seluruh PPN Masukan seluruh unit usaha dan seluruh penyerahan Pemohon Banding sehingga tidak tepat metode penghitungannya.

bahwa oeh karena itu, seharusnya, berdasarkan Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) UU PPN dan penjelasannnya, jumlah koreksi PPN Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan untuk Masa Maret 2021 adalah sebesar Rp 0.

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 sebagai berikut:

Bukti P-1SuratKeputusanTerbandingNomorKEP-

02721/KEB/PJ/WPJ.07/2023 tanggal 18 September 2023;

Bukti P-2Surat Keberatan Nomor 049/PPI30000/2023-S4 tanggal 27 Juni 2023;

Bukti P-3Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai

Barang dan Jasa nomor 00006/207/21/081/23 tanggal 5 April 2023 Masa Pajak Maret 2021;

Bukti P-4Akta Nomor 28 tanggal 25 Februari 2021, yang mencantumkan penanda tangan Surat Banding dan Surat Keberatan sebagai salah seorang pengurus;

Bukti P-5KTP dan NPWP Iman Hilmansah selaku Direktur yang menandatangani surat permohonan banding;

Bukti P-6Surat Setor Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak

Pertambahan Nilai yang dibayar pada tanggal 6 Mei 2023 dengan nominal sesuai SKPKB yaitu Rp23.584.290;

Bukti P-7Pakta Integritas atas nama Nelwin Aldriansyah jabatan: Direktur; Bukti P-8Surat Kuasa Khusus, KTP, Izin Kuasa Hukum, dan Pakta Integritas atas nama Bunga Wiladatika Savitri;

Bukti P-9Surat Kuasa Khusus, KTP, Izin Kuasa Hukum, dan Pakta Integritas atas nama Rizal Bawazier;

Bukti P-10 Akta Nomor 49 tanggal 19 Maret 2024, yang mencantumkan penanda tangan Surat Kuasa Khusus sebagai salah seorang pengurus;

Bukti P-11 Matriks Sengketa;

Bukti P-12 Penjelasan Profil Usaha Nomor 017/PPI/RBPK/V/2024 tanggal 27 Mei 2024;

Bukti P-13 Penjelasan tertulis Nomor 021/PPI/RBPK/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024;

Bukti P-14 Daftar PPN Masukan Jan-Des 2021;

Bukti P-15 Penjelasan tertulis Nomor 0015/PPI/RBPK/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024;

Bukti P-16 Mapping Rincian Koreksi PPN Masukan Tahun 2021;

Bukti P-17 Rincian Faktur Pajak Masukan yang dilakukan koreksi proporsional oleh Terbanding Masa Pajak Maret 2021;

Bukti P-18 Bukti Penerimaan Surat dan Daftar Dokumen Lampiran Surat

Keberatan;

Bukti P-19 Penjelasan Penutup Nomor 027/PPI/RBPK/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024;

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing- masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-12 sebagai berikut:

Bukti T-1Keputusan Terbanding Nomor KEP-02721/KEB/PJ/WPJ.07/2023 tanggal 18 September 2023;

Bukti T-2Surat Keberatan Nomor 049/PPI30000/2023-S4 tanggal 27 Juni 2023;

Bukti T-3Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai

Barang dan Jasa Nomor 00006/207/21/081/23 tanggal 5 April 2023 Masa Pajak Maret 2021;

Bukti T-4Laporan Hasil Pemeriksaan;

Bukti T-5Kertas Kerja Pemeriksaan;

Bukti T-6Laporan Penelitian Keberatan;

Bukti T-7Matriks Sengketa;

Bukti T-8Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 6 Juni 2024;

Bukti T-9Proporsi PM Tahun 2021;

Bukti T-10 Rekap PM PPI (3 Kategori);

Bukti T-11 Mapping Rincian Koreksi PPN Masukan 2021 menurut Terbanding; Bukti T-12 Penjelasan Tertulis Akhir Nomor S-2838/WPJ.07/2024 tanggal 11 Oktober 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP- 02721/KEB/PJ/WPJ.07/2023 tanggal 18 September 2023 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00006/207/21/081/23 tanggal 5 April 2023 Masa Pajak Maret 2021 termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding bahwa Surat Banding Nomor 121/PPI30000/2023-S4 tanggal 11 Desember 2023 dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

bahwa yang menjadi sengketa banding ini adalah koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp23.584.290,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding.

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas PPN Masukan dengan alasan bahwa Pemohon Banding melakukan 2 (dua) jenis penyerahan yaitu penyerahan yang terutang PPN dan penyerahan yang tidak terutang PPN sehingga berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak Dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak, maka Terbanding menghitung kembali jumlah Pajak Masukan yang

dapat dikreditkan berdasarkan persentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan yang Terutang Pajak terhadap penyerahan seluruhnya.

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbandng dengan alasan pada pokoknya adalah bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembukuan yang terpisah atas Pajak Masukan yang terkait dengan penyerahan yang terutang PPN dan Pajak masukan yang terkait dengan penyerahan yang tidak terutang PPN, oleh karena itu formula persentasi pengkreditan Pajak Masukan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tidak perlu diterapkan.

bahwa di persidangan para pihak telah menyampaikan argumentasi masing-masing dan menyerahkan alat bukti dokumen pendukung alat buktinya tersebut, dan dapat disimpulkan bahwa sengketa ini adalah sengketa tentang pembuktian kebenaran substansi transaksi dan penerapan hukum tentang pengkreditan Pajak masukan yang dikaitkan dengan penyerahan yang terutang PPN dan tidak Terutang PPN. bahwa landasan hukum pengkreditan Pajak Masukan dikaitkan dengan atas penyerahan yang terutang PPN dan tidak terutang PPN diatur pada Ketentuan Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang PPN sebagai berikut:

(5) Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.

(6) Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

bahwa pedoman pengkreditan sebagaimana diatur Pasal 9 ayat (6) Undang- Undang PPN diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010, tentang Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang

Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak.

bahwa di dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terbanding di dalam melakukan koreksi adalah menerapkan Pasal 9 ayat (6) dengan menerapkan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010, dan terbukti bahwa Terbanding hanya melakukan koreksi atas Pajak Masukan yang dikreditkan di Kantor Pusat, karena menurut Terbanding Pajak Masukan tersebut adalah Pajak Masukan yang berkaitan dengan Penyerahan yang terutang PPN sekaligus Pajak Masukan yang berkaitan penyerahan barang strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

bahwa koreksi Terbanding telah memperhatikan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang- Undang PPN yaitu apabila penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak, dan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang PPN yang atas Pajak Masukan yang berkaitan dengan Penyerahan yang terutang PPN sekaligus Pajak Masukan yang berkaitan penyerahan barang strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN akan dihitung proporsional dengan formula sebagaimana diatur pada Pasal 2 PMK Nomor 78/PMK.03/2010 mengenai Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak Dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak.

bahwa di persidangan Pemohon Banding menyampaikan penjelasan tentang proses bisnis yang dijalankannya, dan Pemohon Banding - PT Pertamina Power Indonesia, merupakan Anak Perusahaan dari PT Pertamina (Persero), bergerak di bidang usaha menghasilkan energi bersih yang berasal dari energi baru dan terbarukan sesuai program pemerintah dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No.112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik, bahwa Pemohon Banding memiliki usaha yang terdiri dari:

1) Penjualan Listrik (Tidak Terhutang / Dibebaskan PPN) yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No 81 tahun 2015, atas penyerahan listrik yang ditetapkan sebagai Barang Yang Bersifat Strategis, yang atas penyerahannyan

dibebaskan dari pengenaan PPN. Atas usaha ini dilaksanakan oleh: 1. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Sei Mangkei, dan 2. Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) Sei Mangkei.

2) Menyewakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (“PLTS”), Jasa Operasi, & Pemeliharaan, dan Penjualan PLTS, yang merupakan jasa yang terutang PPN.

bahwa di persidangan Pemohon Banding menjelaskan pembukuan PPN yang dilakukannya, yaitu pembukuan terpisah biaya-biaya untuk Pembangunan PLTS dan Operasionalnya dan biaya sehari-hari berdasarkan lokasi di PLTS Sei Mangkei atau PLTBg Sei Mangkei dengan vendor-vendor yang memberikan jasa di tempat lain termasuk di Kantor Pusat.

bahwa di persidangan Pemohon Banding menyerahkan alat bukti pembukuan dan bukti SPT Masa PPN yang telah membuktikan bahwa atas transaksi-transaksi yang berkaitan dengan operasional pada PLTS dan PLTBg Sei Mangkei telah dibukukan secara terpisah, dan Pemohon Banding telah membuktikan di dalam SPT Masa PPN pada setiap masa pajak pada sengketa ini, tidak mengkreditkan Pajak masukan terkait operasional pada untuk usaha tersebut, bahwa terkait fakta ini, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa Terbanding tidak melakukan koreksi atas pengkreditan Pajak masukan yang sudah dipisahkan oleh Pemohon Banding, sehingga tidak terdapat sengketa pada pajak Masukan yang tidak dikreditkan terkait dengan PLTS dan PLTBg Sei Mangkei.

bahwa berdasarkan penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi sengketa pada dasarnya hanya Pajak Masukan yang dihitung kembali oleh Terbanding atas Pajak Masukan yang dikreditkan di Kantor Pusat, karena Pajak Masukan yang dikreditkan di Kantor Pusat terkait baik penyerahan yang terutang PPN sekaligus terkait penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

bahwa Terbanding menyampaikan perhitungan komposisi penyerahan yang terutang PPN dan penyerahan barang strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN menurut Terbanding adalah sebagai berikut:

bahwa Pajak Masukan yang dikreditkan terkait kegiatan kantor pusat menurut Terbanding adalah sebagai berikut:

bahwa berdasarkan data tersebut, maka Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk Masa Januari s.d. Desember 2021 menurut Terbanding adalah sebesar 58%, sehingga sebesar 42% dikoreksi oleh Terbanding dengan perhitungan sebagai berikut:

Fe Labels 7 Sur al ore Luar FIM Koki 284 tha

TANTOS VOSA PPL A3 TE SY OI AKA, 200 ermpral kropasi

. Bean iga Ea bau srt Saya Pa iy

2: PAN in a Pep MA: KANAN ay. TRS eh Ki KAN Wd

1 Peni TELAT Na Tan PE Da hats Pkn IK

' AE Moe ea he wy Leelee

Grane fou CP ee ee ee Cd AA NAN le be Verte Lege cat belay Bore ‘, bahwa Terbanding menyampaikan argumentasi koreksi atas Pajak Masukan di Kantor Pusat karena menurut Terbanding pengeluaran di Kantor Pusat adalah merupakan pengeluaran untuk administrasi perusahaan serta pengeluaran lain

untuk menunjang kelancaran operasional perusahaan secara keseluruhan, sehingga tidak dapat dipisahkan penggunaannya untuk penyerahan yang terutang PPN dan penyerahan yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN, sehingga Terbanding melakukan penghitungan kembali dengan cara mengalikan 42% (persentase penyerahan yang dibebaskan) dengan Pajak Masukan atas pengeluaran untuk kantor pusat untuk masing-masing masa pajak.

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding yang melakukan penerapan persentase jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas semua Pajak Masukan Kantor Pusat, dengan alasan bahwa pada dasarnya Pajak Masukan Kantor Pusat dapat diidentifikasi peruntukannya, apakah terkait penyerahan yang terutang PPN ataukah penyerahan yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN.

bahwa untuk membuktikan argumentasinya, Pemohon Banding menyampaikan alat bukti berupa SPT Masa PPN sepanjang tahun 2021 dan melakukan mapping Pajak Masukan yang dikreditkan pada SPT Masa Januari s.d. Desember tahun 2021 sebagai berikut:

bahwa Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan pada tabel di atas merupakan PPN Masukan – PPN Masukan yang berhubungan dengan penjualan listrik yang dibebaskan dari pengenaan PPN terkait operasional pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Sei Mangkei, dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) Sei Mangkei, dan di persidangan princian Faktur pajak terkait dengan Pajak Masukan yang tidak dikreditkan pada tabel di atas tidak menjadi sengketa dan tidak dilakukan koreksi oleh Terbanding.

bahwa di persidangan Pemohon Banding menyampaikan perincian Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Pemohon Banding dalam tabel yang terdiri dari 210 transaksi dan bukti Pajak Masukan dengan jumlah PPN terutang pada transaksi tersebut sebesar Rp4.234.995.499,00, menurut Pemohon Banding, PPN Masukan Kantor Pusat PPI untuk 210 Faktur Pajak Masukan tersebut tidak berhubungan dengan proses konstruksi dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Sei Mangkei, dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) Sei Mangkei karena pada tahun 2021 Pembangkit Listrik tersebut masih dalam proses pembangunan. bahwa jumlah 210 transaksi atas Pajak Masukan dari masa Januari s.d. Desember 2021 sebesar Rp4.234.995.499,00 yang diperhitungkan Pemohon Banding adalah transaksi yang sama dengan yang dikoreksi Terbanding dari Januari s.d. Desember 2021 dengan nilai transaksi sebesar Rp42.390.782.797,00 dan PPN terutang sebesar Rp4.235.695.210, dan selisih angka karena pembulatan angka, berdasarkan fakta ini dapat disimpulkan bahwa keseluruhan Pajak Masukan yang dikoreksi Terbanding dengan menerapkan persentase penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa terdapat 210 Faktur Pajak Masukan Kantor Pusat PPI yang dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Januari s/d Desember 2021 yang menurut Pemohon Banding tidak berhubungan dengan proses konstruksi dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Sei Mangkei, dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) Sei Mangkei karena pada tahun 2021 Pembangkit Listrik tersebut masih dalam proses pembangunan, namun demikian di persidangan dapat dibuktikan oleh Terbanding terdapat beberapa Faktur Pajak yang dapat dikaitkan dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Sei Mangkei, dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) Sei Mangkei meskipun masih dalam proses pembangunan, sehingga argumentasi Pemohon Banding yang menyatakan Pembangkit Listrik masih dalam proses pembangunan tidak dapat membenarkan tindakan Pemohon Banding mengkreditkan Pajak Masukan terkait pembangunan pembangkit tersebut, karena pembangunan tersebut ditujukan untuk menghasilkan listrik yang penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN. bahwa di persidangan Pemohon Banding menyampaikan perincian setiap Faktur pajak yang dikreditkan di Kantor Pusat Pemohon Banding, dan Terbanding

menyatakan bahwa perincian tersebut tidak didapatkan oleh Terbanding baik pada saat pemeriksaan pajak maupun pada saat proses keberatan pajak sehingga Terbanding melakukan pendekatan persentase pengkreditan Pajak masukan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010. bahwa berdasarkan pemeriksaan Pengadilan Pajak atas perincian setiap Faktur pajak yang dikreditkan di Kantor Pusat Pemohon Banding, diketahui bahwa jika Terbanding mempertimbangkan peruntukan dan pemanfaatan masing-masing faktur pajak tersebut, dan memisahkan faktur pajak-faktur pajak tersebut sesuai dengan peruntukannya apakah untuk kegiatan penyerahan yang terutang PPN atau yang dibebaskan dari pengenaan PPN, maka hal tersebut dapat menambah jumlah koreksi Terbanding secara keseluruhan masa pajak sepanjang tahun 2021, namun demikian fakta yang terjadi adalah Terbanding menerapkan pendekatan persentase pengkreditan Pajak masukan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010.

bahwa Pengadilan Pajak mempertimbangkan bahwa sistem pembukuan Pemohon Banding telah diselenggarakan dengan menggunakan pembukuan berbasis program komputer dan electronic data processor (EDP) dengan menggunakan Program SAP (System Application and Product in Processing), dan melalui pemrosesan data tersebut pada dasarnya telah dapat memisahkan masing-masing transaksi yang dilakukan kantor pusat dan dikaitkan dengan kegiatan penyerahan yang terutang PPN dan yang dibebaskan dari pengenaan PPN, namun demikian terbukti di persidangan bahwa hal tersebut berakibat koreksi Terbanding kurang dari yang seharusnya, karena Terbanding menerapkan pendekatan perhitungan presentase berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010. bahwa Pengadilan Pajak mempertimbangkan bahwa sistem pembukuan kantor pusat Pemohon Banding, meskipun menyajikan data yang lengkap dan dapat diidentifikasi masing-masing transaksinya, namun penyajian pembukuannya tidak dilakukan secara terpisah, sehingga hal ini menyebabkan Terbanding tidak dapat mengidentifikasi satu persatu transaksi dan mengaitkan dengan penyerahan yang terutang PPN atau yang dibebaskan dari pengenaan PPN, oleh karena itu Pengadilan Pajak berpendapat bahwa dalam rangka kesederhanaan dan kemudahan, pendekatan yang diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor

78/PMK.03/2010, yang diterapkan Terbanding telah benar dan telah didasarkan pada landasan hukum yang tepat.

bahwa Pengadilan Pajak juga mempertimbangkan bahwa fungsi kantor pusat Pemohon Banding adalah menyelenggarakan kegiatan untuk keseluruhan kegiatan usaha baik yang terutang PPN maupun yang dibebaskan dari pengenaan PPN, sehingga untuk kepentingan pengkreditan pajak Masukan, Pemohon Banding harus membukukan secara terpisah pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan penyerahan yang terutang PPN dan penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

bahwa di persidangan terungkap bahwa jika Terbanding mempertimbangkan secara detil satu persatu transaksi pada Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan di kantor pusat, maka hal ini dapat menimbulkan jumlah koreksi Pajak Masukan yang lebih besar secara agregat selama tahun 2021, namun demikian koreksi yang dilakukan Terbanding adalah berdasarkan fakta, bahwa Pemohon Banding tidak melakukan pembukuan secara terpisah, oleh karena itu tindakan koreksi yang dilakukan Terbanding telah tepat sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (6) UU PPN jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010.

bahwa di persidangan terungkap pada masa pajak Juni 2021 dan Desember 2021 terdapat koreksi Terbanding atas perhitungan kompensasi lebih bayar pada masa- masa pajak tersebut masing-masing besarnya Rp300,000,- dan Rp400,000,- namun demikian hal ini tidak mendapatkan tanggapan dan pembuktian yang cukup dari Pemohon Banding sehingga koreksi Terbanding terkait kompensasi lebih bayar pada masa pajak Juni 2021 dan Desember 2021 tidak dibahas lebih lanjut pada persidangan ini dan koreksi tersebut tetap dipertahankan.

bahwa dengan mempertimbangkan bahwa pembukuan Pemohon Banding pada kantor pusat tidak menyajikan informasi terpisah yang dapat mengidentifikasi baik penyerahan yang terutang PPN maupun penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN, dan di persidangan terbukti bahwa kegiatan yang dilakukan di kantor pusat berkaitan dengan baik penyerahan yang terutang PPN maupun penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN, sehingga terbukti bahwa Pemohon Banding untuk telah mengkreditkan PPN masukan yang berkaitan dengan penyerahan yang terutang PPN maupun penyerahan yang dibebaskan dari

pengenaan PPN, oleh karena itu Pengadilan Pajak berpendapat bahwa koreksi Terbanding telah dilakukan sesuai dengan kebenaran fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas dan telah berdasarkan landasan hukum yang tepat, sehingga Pengadilan Pajak berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Maret 2021 sebesar Rp23.584.290,00 tetap dipertahankan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan menurut Rp2.423.308.168,00 Terbanding

Koreksi tidak dapat dipertahankanRp0,00 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Menurut Rp2.423.308.168,00 Pengadilan Pajak

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

M E N G A D I L I

Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02721/KEB/PJ/WPJ.07/2023 tanggal 18 September 2023 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00006/207/21/081/23 tanggal 5 April 2023 Masa Pajak Maret 2021, atas nama: PT PERTAMINA POWER INDONESIA, NPWP 80.340.570.3-081.000, beralamat di Grha Pertamina, Tower Pertamax Lantai 12 Jl Medan Merdeka Timur No. 11-13 Jakarta Pusat DKI Jakarta dan alamat korespondensi di PT RB Prima Konsultan Gd. Wirausaha Lt. 5 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-5, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta – 12940.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh L.Y. Hari Sih Advianto, S.St., S.H. M.M., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dian Dahtiar, S.H., M.M., dan Dr. Budi Nugroho, S.E., S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 November 2025 oleh L.Y. Hari Sih Advianto, S.St., S.H. M.M., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dian Dahtiar, S.H., M.M., dan Yosephine Riane Ernita Rachmasari, S.H., M.H., dan dibantu oleh Aini Yail Zubaah, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan Pemohon Banding.

Hakim-Hakim Anggota,Hakim Ketua Majelis,

TtdTtd

Dian Dahtiar, S.H., M.M.L.Y. Hari Sih Advianto, S.St., S.H. M.M., M.H.

Ttd

Yosephine Riane Ernita Rachmasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Aini Yail Zubaah, S.H., M.M. Salinan sesuai dengan aslinya,

Wakil Panitera,

Abdul Azis Hady, S.Kom., S.H.

NIP. 197102251992011002