PUT-011707.16/2022/PP/M.XVIIIA Tahun 2025

P U T U S A N

Nomor PUT-011707.16/2022/PP/M.XVIIIA Tahun 2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02167/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 25 Juli 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2019 Nomor 00321/207/19/057/21 tanggal 29 April 2021, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 011707.16/2022/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT SUCDEN COFFEE INDONESIA, NPWP 02.193.044.1-057.000, beralamat di Jalan Soekarno Hatta KM.7, Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, yang diwakili oleh Andre Wibowo, Jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama: Egar Adipratama,

Izin Kuasa Hukum: KEP-675/PP/IKH/2022 tanggal 29 Juli 2022, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/SCI/TAX/I/2023 tanggal 17 Januari 2023,

2. Nama: Irsan Pratama,

Izin Kuasa Hukum: KEP-107/PP/IKH/2022 tanggal 24 Februari 2022, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 041/SCI/TAX/I/2023 tanggal 17 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP: Tigor Simbolon/197705051997031001,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Direktorat Jenderal Pajak,

2. Nama/NIP: Juni Ariani/197606201997032001,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Direktorat Jenderal Pajak,

3. Nama/NIP: Yusuf Syaifudin/19840212 2006021001,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Direktorat Jenderal Pajak,

4. Nama/NIP: Dafid Firmansyah Effendi/198212042004121001, Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Direktorat Jenderal Pajak,

5. Nama/NIP: Panda Sugianto/197905142000121001,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-5343/WPJ.07/2023 tanggal 20 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN- 289/PP/BR/2023 Tanggal 2 Maret 2023;

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 126/SCI/TAX/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022;

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor S- 1918/SUB/WPJ.07/2022 tanggal 16 November 2022;

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor 004/SCI/TAX/I/2023 tanggal 5 Januari 2023;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2019 Nomor 00321/207/19/057/21 tanggal 29 April 2021 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 054/SCI/TAX/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

POUR ah gan tu “aa wa Ps notin.

aia, te F ti

LN Lintas EN ag

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-02167/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 25 Juli 2022, memutuskan Menolak, dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan a quo sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 126/SCI/TAX/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 (cap pos tanggal 17 Oktober 2022);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 126/SCI/TAX/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pokok Sengketa Banding bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi yang dilakukan Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

Alasan Pengajuan Banding (Posita)

bahwa alasan yang mendasari banding atas koreksi yang diajukan banding tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Koreksi Positif Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp99.855.554,00 bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas pendapat Terbanding yang tetap mempertahankan koreksi atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp99.855.554,00, dengan alasan sebagai berikut:

1. Salary JDE (Jacobs Douwe Egberts) Employee sebesar Rp49.770.236,00 bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri dengan menggunakan asumsi-asumsi yang tidak didasarkan atas fakta yang sebenarnya; bahwa Terbanding berasumsi seluruh biaya yang timbul atas transaksi Salary JDE (Jacobs Douwe Egberts) Employee sebesar Rp99.855.554,00 merupakan penghasilan bagi Pemohon Banding;

bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa pada dasarnya biaya tersebut merupakan biaya yang ditagihkan atas biaya gaji JDE, dimana biaya tersebut telah dibayarkan dahulu oleh Pemohon Banding. Biaya yang ditagihkan oleh Pemohon Banding juga dilakukan tanpa adanya mark up; bahwa sejatinya atas pembayaran biaya tersebut bukan merupakan biaya Pemohon Banding, melainkan biaya milik JDE. Pemohon Banding dalam hal ini bertindak sebagai penghubung dari JDE dalam merealisasikan projek salah satunya adalah projek “Empowering Robusta Farmer for Coffee Garden Rejuvenation and Enterprise Development to Strengthen and Diversity Income (EMPOWER)” yang dilakukan di Indonesia;

bahwa dalam hal kegiatan tersebut, Pemohon Banding menagihkan kembali atas biaya gaji dengan cara melakukan pembuatan Debit Note untuk dikirimkan kepada Nedcoffee BV, dan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, atas Debit Note tersebut terdiri dari Biaya yang ditagihkan oleh Pemohon Banding tanpa dilakukan markup;

bahwa sehingga sangat jelas bahwa terkait dengan reimbursment yang Pemohon Banding terima bukan merupakan pendapatan bagi Pemohon Banding dan bukan merupakan penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri;

2. Lian Aik Trading (Gazebo and Signboard Project on Ulubelu Tanggamus) sebesar Rp50.085.318,00 bahwa transaksi dari Lian Aik Trading (LAT) sebesar Rp50.085.318,00 merupakan suatu penerimaan atas sumbangan yang diberikan kepada Pemohohon Banding sehubungan dengan pembuatan Gazebo dan Signboard sesuai dengan kontrak no 008/NIMJ/INV-I/19;

bahwa adapun kegiatan pembuatan diatas semata-mata ditujukan untuk kepentingan dari LAT, dimana tidak terdapat penyerahan atas barang atau jasa yang diberikan oleh Pemohon Banding kepada LAT, dan atas biaya yang dikeluarkan oleh LAT kepada Pemohon Banding bukan merupakan pendapatan sehubungan dengan kegiatan usaha bagi Pemohon Banding; bahwa dengan demikian, penerimaan tersebut bukan merupakan objek PPN sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf (a) dan huruf (c) UU PPN:

Huruf a

…Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak;

b. barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;

c. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan

d. penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Huruf c

… Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak;

b. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan

c. penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

d. Termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan/atau yang diberikan secara cuma-cuma

bahwa dari penjelasan Pemohon Banding di atas, mohon agar koreksi atas penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri sebesar Rp99.855.554,00 dapat dibatalkan;

Tuntutan Pemohon Banding (Petitum)

bahwa Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang Mulia agar berkenan untuk:

1. Menyatakan bahwa Banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

2. Mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding;

3. Menetapkan kembali kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pemohon Banding untuk Masa Pajak Januari 2019 menjadi sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S- 1918/SUB/WPJ.07/2022 tanggal 16 November 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pokok sengketa:

bahwa setelah membaca surat banding, mempelajari Laporan Penelitian Keberatan, berkas surat menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, surat keberatan Pemohon Banding, dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari Pemohon Banding sebagai berikut:

Pokok Sengketa :

Koreksi atas DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp99.855.554,00

Dalil Koreksi

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP), yang antara lain mengatur:

1) Pasal 3 ayat (1), bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) menerangkan, bahwa fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

a) huruf a, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;

b) huruf b, penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;

c) huruf c, harta dan kewajiban; dan/atau

d) huruf d, pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

2) Pasal 4 ayat (1), bahwa Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya;

3) Pasal 12:

a) ayat (1), bahwa setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak;

b) ayat (2), bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan;

c) ayat (3), bahwa apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;

4) Pasal 13 ayat (1) huruf a, bahwa Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut: apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

5) Pasal 13 ayat (2), bahwa jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa

bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

6) Pasal 25:

a) ayat (1), bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

(1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

(2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;

(3) Surat Ketetapan Pajak Nihil;

(4) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau

(5) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkanketentuanperaturanperundangundangan perpajakan;

b) ayat (2), bahwa Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan;

c) ayat (3), bahwa Keberatan harus diajukan dalam Jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

7) Pasal 26 ayat (3), bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar;

8) Pasal 28:

a) ayat (1), bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan;

b) ayat (3), bahwa pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;

c) ayat (5), bahwa pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual dan stelsel kas;

d) ayat (7), bahwa pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang;

e) ayat (11), bahwa buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan;

9) Pasal 29:

a) ayat (1), bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakanketentuanperaturanperundang-undangan perpajakan;

b) ayat (3), bahwa Wajib Pajak yang diperiksa Wajib:

(1) huruf a, memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

(2) huruf b, memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

(3) huruf c, memberikan keterangan lain yang diperlukan;

c) ayat (3a), bahwa buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

Pasal 1 angka 4

Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak;

Pasal 1 angka 23

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak;

Pasal 1 angka 24

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak; Pasal 1 angka 19

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak, atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

Pasal 9 ayat (2b)

Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9);

Pasal 9 ayat (8)

Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk :

(a) perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

(b) perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

(c) perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;

(d) pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

(e) perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti pungutannya berupa Faktur Pajak Sederhana;

(f) perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;

(g) pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);

(h) perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;

(i) perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan;

Pasal 13 ayat (5)

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat :

a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;

b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;

c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;

d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;

e. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;

f. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan

g. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;

Penjelasan Pasal 13 ayat (5)

Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materiil. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatanganinya. Namun untuk pengisian keterangan mengenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah hanya diisi apabila atas penyerahan Barang Kena Pajak terutang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini dapat mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f. Faktur Penjualan yang memuat keterangan dan yang pengisiannya sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini disebut Faktur Pajak Standar;

Pasal 13 ayat (9)

Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material;

Dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (9)

Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi lengkap, jelas dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau persyaratan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh ayat (6);

Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

Dengan demikian, walaupun Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sudah memenuhi ketentuan formal dan sudah dibayar Pajak Pertambahan Nilainya, apabila keterangan yang tercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi syarat material;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Pasal 4

(1) Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan dalam hal :

a. pajak yang terutang tersebut dapat ditagih kepada penjual barang atau pemberi jasa; atau

b. pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa;

(3) Tanggung jawab renteng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditagih melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan tanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 202/PMK.03/2015

Pasal 13 ayat (1)

Dalam proses penyelesaian keberatan, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy kepada Wajib Pajak terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi;

Pasal 13 ayat (8)

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruhnya permintaan peminjaman dan/atau permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), atau ayat (6), dan/atau tidak menyerahkan asli bukti pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keberatan tetap diproses sesuai dengan data yang ada atau yang diterima dan dibuat berita acara dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Pasal 14 ayat (1)

Pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang diminta pada saat pemeriksaan tetapi tidak diberikan oleh Wajib Pajak, tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan, kecuali pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain tersebut berada di pihak ketiga dan belum diperoleh Wajib Pajak pada saat pemeriksaan;

5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-17/PJ/2014 Pasal 1 ayat (4)

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak;

Pasal 1 ayat (8)

Nomor Seri Faktur Pajak adalah nomor seri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak dengan mekanisme tertentu untuk penomoran Faktur Pajak yang berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak;

Pasal 1 ayat (9)

Faktur Pajak Tidak Lengkap adalah Faktur Pajak yang tidak mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau mencantumkan keterangan tidak sebenarnya atau sesungguhnya dan/atau mengisi keterangan yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;

Pasal 2 ayat (1)

Faktur Pajak harus dibuat pada :

a. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;

b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;

c. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;

d. saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai; atau

e. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

Pasal 5

Faktur Pajak harus memuat keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit mencantumkan:

a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;

b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;

c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;

d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;

e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;

f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan

g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;

Pasal 6 ayat (1)

Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib diisi secara lengkap, jelas dan benar serta ditandatangani oleh PKP atau pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatanganinya; Pasal 7

(1) PKP harus membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;

(2) Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri dari 16 (enam belas) digit yaitu:

a. 2 (dua) digit Kode Transaksi;

b. 1 (satu) digit Kode Status; dan

c. 13 (tiga belas) digit Nomor Seri Faktur Pajak yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak;

Pasal 10 ayat (1)

PKP yang membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak ganda atau Nomor Seri Faktur Pajak yang sama lebih dari 1 (satu) dalam tahun pajak yang sama, maka seluruh Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak tersebut termasuk Faktur Pajak Tidak Lengkap;

Pasal 12

Dalam hal PKP melakukan pengisian Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Faktur Pajak yang diterbitkan merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap;

Tanggapan Terbanding

Data, Fakta dan Hasil Penelitian

1. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan diketahui bahwa koreksi Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat sebagai berikut : Koreksi Penyerahan Yang PPNnya Harus dipungut sendiri a. Penjelasan Koreksi

TIPP PP

: soy cee ee Mu SPT asa i lar “operat

Lada Po Re: coe : sererksa rent

Sa io. .

Mai rs .: CRT rae TA Tle Be OT

Hn Z te ' . . Ran ai Ata aa Fs ata let] “tbe ee ar re SP ABB "A at dum ah NN ANN 11802438 601 25 454,910,722 TSI a21 17

Pe Me id bd oye Petasan kah tenang at Penyerangan yang PPA Aa harus boc at se eet.

~ KAN TN ee BERCAK

: er oan moore crisps 7 eet [ear Beata apet 1) Ub FEN eae cel Ths ME

PA Uu sli BY

Sted Pipa Yola

Perak Pats

Boule ou. ob ne

Sane Ce ALAN CNN b. bahwa Koreksi Pemeriksa atas DPP penjualan lokal, DPP penghasilan lain-lain, DPP berupa penggantian biaya/reimbursement/penagihan jasa tenaga kerja;

c. bahwa Koreksi Pemeriksa sesuai SPHP :

bee dp Pa seat a an ep Soe PAPE cant. ab aApusn al

Toa bo Mena Pan ara her an SE Pa hasan et PP DS gaa oe dina kb.

Po ee Aang at Mentor Ikatan ee An aga

Danbo Tentara Doa selbst Bp ned Sh pera Sarana aa bana

Lee TA aU ata am Ya Aa rapat [hires a tepat sara

Kesabaran bboy

Do pora. ba Dorset bese maan Me SE AMA Gaeta Danang no PO an tan hi petak (IN re

Pemali aari bala TE PK boa ee Sa ME Papan aa he hp Dn BP Rn boom wth tie dt Thasui Pat aye laa PP

OS ohoureks. PPS TPES sec peste fin Lael ain chess do ate Bnet iter Dasa Pa daa pine DP

Shear a BERLIAN Kd ba MAA Kent KA gece ctnin cin. hese bu imesh geaicerare ca. deere MAAN ENI Hoe IRD F897

Shee Paman be Ir Pa EOS

Pee handika Tb Sep tid dpa ab aa Kp ALE SS ya Tatan Sal toa Mean Re PD cae et aman an aa Ta pap RA Wo ear RP bet

d. bahwa Tanggapan wajib pajak dalam SPHP;

Bo BAN Me kb LTE Beimeltasan Aku

Loh be PA as damakan Amalan sana terdapat cekaman pembalakan PLS

Mo Mane GLE da in GRASI porahanings: berdasarkan deci tte Si bagikan Te ck ap par we ab sak diaperkan d. SPT

Moon on Heomahaskan ntah akason Ingat PE maka Sant Mah SO Patuh ur ah

SIP eat tuak Penporahan

BO An AE Smrnahasan Akhir eo tee MIE Pera era Dalan ko bt abt fers IAQ co

Tanggapan Wajib Pajak dalam pembahasan akhir

• bahwa Wajib Pajak setuju dengan pendapat pemeriksa kecuali atas koreksi ekspor lewat PLB tetap tidak setuju;

2. bahwa dalam surat permohonan keberatan nomor 054/SCI/TAX/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 alasan Wajib Pajak keberatan atas koreksi pemeriksa dengan alasan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. bahwa koreksi atas penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri sebesar Rp99.855.554 terdiri atas:

1) Salary JDE (Jacobs Douwe Egberts) Employee sebesar Rp49.770.236,00;

2) Lian Aik Trading (Gazebo and Signboard Project on Ulubelu Tanggamus) sebesar Rp50.085.318,00;

b. bahwa tagihan tersebut merupakan biaya yang ditagihkan kepada JDE sebagai penggantian atas biaya gaji yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Wajib Pajak;

c. bahwa biaya yang ditagihkan oleh Wajib Pajak adalah berdasarkan penggantian biaya tanpa mark up;

d. bahwa dengan demikian, jumlah yang ditagihkan oleh Wajib Pajak bukan merupakan penghasilan Wajib Pajak tetapi tagihan yang sebenarnya sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak;

e. bahwa sehingga reimbursement yang Wajib Pajak terima bukan merupakan pendapatan bagi Wajib Pajak dan bukan merupakan DPP penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri;

f. bahwa Wajib Pajak mohon agar koreksi atas DPP penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri sebesar Rp99.855.554,00 dapat dibatalkan;

3. bahwa berdasarkan data dan informasi di atas terkait koreksi Penyerahan Yang PPNnya harus dipungut, disampaikan hal sebagai berikut :

a. bahwa kepada wajib pajak telah dikirimkan surat permintaan data nomor S-224/WPJ.07/BD.05/2021 tanggal 11 Februari 2022 dan telah dipenuhi sebagian oleh wajib pajak, dengan pengiriman melaui email serta pengiriman langsung;

b. bahwa untuk mendukung alasan keberatan wajib pajak menyampaikan data berupa: akta pendirian, Laporan Keuangan, General Ledger, Rekening Koran, company profile, SPT Masa PPN, Dokumen pendukung seperti salary JDE reimbursement;

c. bahwa sesuai dengan alasan keberatan wajib pajak yang menyatakan bahwa atas tagihan merupakan biaya yang ditagihkan kepada JDE sebagai penggantian atas biaya penggantian gaji, maka peneliti melakukan penelitian atas bukti yang wajib pajak sampaikan dengan rincian sebagai berikut:

1) Atas transaksi wajib pajak dengan JDE diperoleh data sebagai berikut:

Purchase | Amountor ve 1 1 Totat : ,

No Voucher Deseniption . Type Price . Purchase Tota! IDR Rate | Tolal S9

GRPCOSTA TExpersa Coat or Emponer Ptojet Sac iron on Pagaealam | " , hat other jf Wang, 1 toto | 44,7349 tam] area

Fue! other 90 1 200007 tastes 269! 4 Febt9

Li Hote 20,000 1 Ro0e| usia MIN Febt9

BPGEONO4 (Derasaring ‘ar JDE Toam Rabbi) 1 Other 1,600,000 1 1,600,000. " 14,223.39 N2U) GTebt9

BPGEOIOA Jootaeoing a JDE Team (Bay) Other 10 ooo 1] s60000 [14391 tas] Feb 19

APCEOIA [Deteang for JOE Taam Yana) otter 1600900 , 1420939 mu hManageman-of riak ng Waler Other 46,000 [a8] 12fub-1s

Elooro Voucher t insan | 1403883 ' 77 tthe 19

Ihrarl Wator Caton tre 168,000 : tone) 1408569, 1182) $2 Fob 19

. — Aalvly Mtorar) Other 22000 — 1 105259 21a] tngebag

Expe-se Report fun IDE Sor Tsing al Soo Q'ty [ x Hole), 3,750,000! 1 41750,000 saat] 2tFebi9

[bss Transportation momo 1 mano] Won BOG 21.Pebs

[foal [ome | acooon | 14,0038 MIN, Trap

600018 Jealay JOE Ersloyee Period of abn. ary 3019 14977 485 1 Hamas | Kon UBI Seri

: Trial JW -- | f i i te TT ie oe ae

Tas cy

Hit AAT B2 mara ana

2) bahwa Wajib Pajak menyatakan bahwa penggantian yang diterima merupakan pengantian atas biaya gaji tanpa mark up;

3) bahwa atas data yang wajib berikan tersebut, wajib pajak melakukan pencatatan atas biaya gaji tersebut dan memotong PPh Pasal 21 atas biaya gaji tersebut. Dalam hal ini menunjukkan bahwa atas JDE Salary tersebut telah dicatat sebagai biaya oleh wajib pajak dalam pembukuannya, sehingga tidak termasuk dalam pengertian Reimbursement;

4) bahwa atas transaksi wajib pajak dengan Lian Aik Trading diperoleh data sebagai berikut:

De Fh Dean AS Pee eo

EP bRRES fee Bru MIN rai pte: i Reseriptiai | Aurierient :

2 Nm. i as i a ee rn “Fe ———

Lae, 7 beet -—— ea MAT” 5 cbc tetany Wesson Gon eon fowl Pet naa

Do na RA SES

Maa Dia oP eee bapa

Pan PA ALI kk ote

Whine comin i oie agin eel bernama bi’ NS OATES EA ea Hn DANA eed | Pere

Heil Los md PE BEE MPA NE OSEAN NS AIDED GAY ON Arent ani BALL

Hire garena Tt bee sod: Bere on ais HEE ain? aa Sniper egret ull

Peter INA

Detail ol bP

Wa Maral Popa CAPS AG EA ES RE wa] ess 2 kantung ee BAG BL hening dna,

Sepat AKUT

Cet Mabe DGS AIO pel obs eee Fun

Geral. bd seas Pa betel Es ie ebro: .

Gersail yl VERE

SA Nia Pace PP EL PEN ESA KE NB LA FA

Acliress CL Baek aba sa Fo amyona, Kagie Siten basi Dandan bumn ee

Lineage. Iran 3S 2

{Coen TSS Mara DEQ TI Wale Tel, tn Fab PU PA tic

Fail Adila Dea Meera ad

Devens ctl Casi giannis ale pan res

Po LA will pice stented ara gach fe deer ik tid Ma Ga lin, Plessis

Pangean distil, Lapang peer. Mela sul, wall salt cos beling

-! cen enue 31

Mette ara ae ; 2 oe TI :

5) bahwa atas data yang wajib berikan tersebut, diketahui bahwa transaksi tersebut terjadi antara Wajib Pajak dengan Lian Aik Trading. Bahwa transaksi Wajib Pajak sebagai Pihak Kedua yang meminta biaya-biaya dari Pihak Ketiga kepada Pihak Pertama sebagai penanggung beban sesungguhnya merupakan penggantian sesuai dengan Pasal 1 angka 19 UU PPN;

d. bahwa Pasal 1 angka 19 Undang-undang PPN menyebutkan, Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak, atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

e. bahwa berdasarkan uraian tersebut, peneliti berpendapat bahwa koreksi pemeriksa telah sesuai dengan ketentuan sehingga koreksi pemeriksa atas penyerahan yang PPN nya harus dipungut dipertahankan;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tidak terdapat ketidakbenaran dalam penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00321/207/19/057/21 tanggal 29 April 2021 Masa Pajak Januari 2019. Dengan demikian diusulkan untuk menolak permohonan keberatan Wajib Pajak dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00321/207/19/057/21 tanggal 29 April 2021 Masa Pajak Januari 2019 menjadi sebagai berikut: 22 Bee | yngr nee TTL 1 pn org Teri TT : : :

Sarapan, Tropis ne : : :

LT gene nage

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor 004/SCI/TAX/I/2023 tanggal 5 Januari 2023 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa pada pokoknya materi surat bantahan Pemohon Banding sama dengan materi surat banding;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat atau tulisan serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-40 sebagai berikut:

Bukti P-1 Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-

02167/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 25 Juli 2022;

Bukti P-2 Fotokopi Bermeterai SK Menkumham Nomor AHU-AH.01.03-

0261355 tanggal 26 Juni 2020;

Bukti P-3 Fotokopi Bermeterai Akta Notaris Shella Falianti, S.H., Nomor 11 tanggal 23 Juni 2020 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT. Nedcoffee Indonesia Makmur Jaya;

Bukti P-4 Fotokopi Bermeterai Bukti Penerimaan Negara sebesar

Rp19.971.110,00 dengan Nomor NTPN 4C0E567LHO218Q1L tanggal 28 Juni 2021;

Bukti P-5 Fotokopi Bermeterai SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan

Jasa Nomor 00321/207/19/057/21 tanggal 29 April 2021 Masa Pajak Januari 2019;

Bukti P-6 Fotokopi Surat Keberatan Nomor 054/SCI/TAX/VII/2021 tanggal

23 Juli 2021;

Bukti P-7 Softcopy Surat Banding;

Bukti P-8 Fotokopi Permintaan Surat Bantahan atas SUB Nomor B-

011707.16.2022/PAN.Wk/2022 tanggal 22 November 2022; Bukti P-9 Fotokopi Surat Uraian Banding Terbanding Nomor S-

1918/SUB/WPJ.07/2022 tanggal 16 November 2022;

Bukti P-10 Fotokopi Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp19.971.110,00 dengan Nomor NTPN 4C0E567LHO218Q1L tanggal 28 Juni 2021;

Bukti P-11 Surat Kuasa Khusus Nomor 011/SCI/TAX/I/2023 Tanggal 17 Januari 2023;

Bukti P-12 Surat Kuasa Khusus Nomor 041/SCI/TAX/I/2023 Tanggal 17 Januari 2023;

Bukti P-13 Pakta Integritas atas nama Andre Wibowo;

Bukti P-14 Pakta Integritas atas nama Egar Adipratama;

Bukti P-15 Pakta Integritas atas nama Irsan Pratama;

Bukti P-16 Fotokopi Bermeterai Surat Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-

675/PP/IKH/2022 Tanggal 29 Juli 2022;

Bukti P-17 Fotokopi Bermeterai Surat Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-

107/PP/IKH/2022 Tanggal 24 Februari 2022;

Bukti P-18 Fotokopi KTP dan Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum atas nama Egar Adipratama;

Bukti P-19 Fotokopi KTP dan Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum atas nama Irsan Pratama;

Bukti P-20 Fotokopi Bermeterai KTP atas nama Andre Wibowo;

Bukti P-21 Fotokopi Bermeterai SK Menkumham Nomor AHU-AH.01.03-

0028391 tanggal 13 Januari 2022;

Bukti P-22 Fotokopi Bermeterai Akta Notaris Shella Falianti, S.H., Nomor 06 tanggal 12 Januari 2022 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT. Sucden Coffee Indonesia;

Bukti P-23 Fotokopi Bermeterai SK Menkumham Nomor AHU-AH.01.03-

00261355 tanggal 26 Juni 2020;

Bukti P-24 Fotokopi Bermeterai Akta Notaris Shella Falianti, S.H., Nomor 11 tanggal 23 Juni 2020 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT. Nedcoffee Indonesia Makmur Jaya;

Bukti P-25 Fotokopi Bermeterai SK Menkumham Nomor AHU-AH.01.03-

0198999 tanggal 29 Maret 2021;

Bukti P-26 Fotokopi Bermeterai Akta Notaris Shella Falianti, S.H., Nomor 08 tanggal 26 Maret 2021 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT. Sucden Coffee Indonesia;

Bukti P-27 Fotokopi Bermeterai SK Menkumham Nomor C-22037

HT.01.01.TH.2005 tanggal 9 Agustus 2005;

Bukti P-28 Fotokopi Bermeterai Akta Notaris Rismalena Kasri, S.H. Nomor 17

Tanggal 29 Juni 2005 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Nedcofee Indonesia Makmur Jaya;

Bukti P-29 Fotokopi Bermeterai Surat Permohonan Keberatan Nomor

054/SCI/TAX/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021;

Bukti P-30 Fotokopi Bermeterai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak

Nomor KEP-02167/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 25 Juli 2022; Bukti P-31 Fotokopi Bermeterai Bukti Penerimaan Negara sebesar

RP19.971.110,00 dengan Nomor NTPN 4C0E567LHO218Q1L tanggal 28 Juni 2021;

Bukti P-32 Fotokopi Bermeterai SKPKB Pajak Penghasilan Nomor

00321/207/19/057/21 tanggal 29 April 2021 Masa Pajak Januari 2019;

Bukti P-33 Fotokopi Bermeterai SPT Masa PPN;

Bukti P-34 Matriks Sengketa (Hanya Softcopy);

Bukti P-35 SPT (Hanya Softcopy);

Bukti P-36 Laporan Keuangan Audited (Hanya Softcopy);

Bukti P-37 Penjelasan Tertulis;

Bukti P-38 Bukti Pendukung Bermeterai;

Bukti P-39 Berita Acara Uji Bukti;

Bukti P-40 Closing Statement;

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat atau tulisan serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-19 sebagai berikut:

Bukti T-1 Surat Tugas Nomor ST-1213/WPJ.07/2023 tanggal 10 Maret 2023;

Bukti T-2 Surat Tugas Nomor ST-1351/WPJ.07/2023 tanggal 17 Maret 2023;

Bukti T-3 LHP (Hanya Softcopy);

Bukti T-4 KKP (Hanya Softcopy);

Bukti T-5 LPK (Hanya Softcopy);

Bukti T-6 Matriks Sengketa (Hanya Softcopy);

Bukti T-7 Surat Tugas Nomor ST-1609/WPJ.07/2023 tanggal 04 April 2023; Bukti T-8 Surat Tugas Nomor ST-2304/WPJ.07/2023 tanggal 19 Mei 2023; Bukti T-9 Matriks Sengketa Revisi;

Bukti T-10 Surat Tugas Nomor ST-2652/WPJ.07/2023 tanggal 7 Juni 2023; Bukti T-11 Penjelasan Tertulis;

Bukti T-12 Surat Tugas Nomor ST-3095/WPJ.07/2023 tanggal 26 Juni 2023; Bukti T-13 Surat Tugas Nomor ST-3551/WPJ.07/2023 tanggal 24 Juli 2023; Bukti T-14 Surat Tugas Nomor ST-3823/WPJ.07/2023 tanggal 3 Agustus 2023;

Bukti T-15 Surat Tugas Nomor ST-4440/WPJ.07/2023 tanggal 3 September 2023;

Bukti T-16 Surat Tugas Nomor ST-4675/WPJ.07/2023 tanggal 14 September 2023;

Bukti T-17 Surat Tugas Nomor ST-5154/WPJ.07/2023 tanggal 10 Oktober 2023;

Bukti T-18 Surat Tugas Nomor ST-5343/WPJ.07/2023 tanggal 20 Oktober 2023;

Bukti T-19 Berita Acara Uji Bukti;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP- 02167/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 25 Juli 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2019 Nomor 00321/207/19/057/21 tanggal 29 April 2021 termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding bahwa Surat Banding Nomor 126/SCI/TAX/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar lima puluh persen dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai bukti- bukti serta fakta yang terungkap dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

1. Koreksi atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak Januari 2019 sebesar Rp99.855.554

Menimbang bahwa Terbanding melakukan Koreksi atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak Januari 2019 sebesar Rp99.855.554, dengan alasan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP- 00276/WPJ.07/KP.0505/RIK.SIS/2021 Tanggal 26 April 2021, kertas kerja pemeriksaan dan penjelasan Pemeriksa diketahui:

a. bahwa terdapat koreksi penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri sebesar Rp99.855.554,00;

b. bahwa Koreksi penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri tersebut berdasarkan atas biaya penggantian/reimbursement/penagihan jasa tenaga kerja sebesar Rp99.855.554,00 yang terdiri atas:

1) Penghasilan lain-lain atas penggantian yang diterima dari JDE project dan Salary JDE employee, yang dicatat Pemohon Banding sebagai other income sebesar Rp49.770.236,00;

2) Biaya penggantian yang diterima Pemohon Banding dari Lian Aik Trading sebesar Rp50.085.318,00;

c. bahwa dasar hukum koreksi adalah Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN, Pajak Pertambahan nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;

d. bahwa dokumen yang diberikan Pemohon Banding adalah atas nama Pemohon Banding dan bukan atas nama penanggung beban sesungguhnya;

e. bahwa terbanding berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri telah sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga koreksi tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas koreksi Terbanding tersebut dengan alasan sebagai berikut: bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat dari Terbanding yang tetap mempertahankan koreksi yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa atas Koreksi tersebut. Adapun, koreksi tersebut terdiri atas:

1. bahwa penghasilan lain-lain atas penggantian yang diterima dari JDE project dan Salary JDE employee, yang dicatat Pemohon Banding sebagai other income;

2. bahwa biaya penggantian yang diterima Pemohon Banding dari Lian Aik Trading;

3. bahwa biaya/reimbursement/penagihan biaya Freight;

4. bahwa biaya penggantian/reimbursement/penagihan jasa tenaga kerja diterima Pemohon Banding dari NedCoffee BV;

5. bahwa biaya penalti atas barang yang masih ada di gudang melebihi 45 hari; dan

6. bahwa tagihan jasa marketing kepada Nedcoffee BV;

bahwa berikut adalah rincian Koreksi tersebut yang tersebar pada Masa Pajak yang diajukan Banding oleh Pemohon Banding:

IN Pena ee Deakrips! Rincian Koressi bh is ny a wy | Penghasilan | : :

Pa aa Jain -lain ates i i 7

: | penggantian Binya | '

, | - dite: ari Biaya Penggantian/r : ! Total Nitad

Pe ma $ pengguntikn Biaya aimbursement Biaya penalti ' - - | Korek i JDE project nee a - . . . Tagihan jasa : .

i dam Sala yang diterima | penggantianj fpenugiban alas barang yang marketin | Penyerahan i 7 F Pemohon reimburseme jasa tenaga masih ada di Li : yang PPnya

No Masa Pajak IDE 4 - . , ni kepada i i | empl Handing dari | nt/penagihan kerja diterima | gudang melebihi Nedcotiee RV Ius .

ployee, Lian Aik biaya Freight Pemohor AS hari rales dipungut i 1 yang dicatat TT - : : aa

rading Banding dari: semdiri

. Pemohon iRp} - i

Rp} Nedcoffee BV Rol co

. Handing [Ep) - an . (Rp) sebagai . (Rei i i ag Ki | _, i

. other income P | [. “oo : | i.

“ Sour: Na SLi ay - we RG

4 Ap gnu ait) Th IA 7 AB . ; ree a Abe tee A Fae NA - -. ; Tim 348

3 Soha HP AA : . St ae . . Tl alt TA

Io Tere n DD Tl rgd Kelana elle) da

Do arena 2D 6 TA . | . . Be bE Qe ma ati | Manda 7

TOTAL “472.415.175 Sh 1A3.318 127.180.364 125 350.245 3.189.977 444 3414351151 VS) 340.391 bahwa adapun berikut Pemohon Banding sampaikan alasan ketidaksetujuan Pemohon Banding atas koreksi yang dipertahankan Terbanding:

1. Penggantian yang diterima dari JDE project dan Salary JDE employee Salary JDE (Jacobs Douwe Egberts) Employee bahwa PT Nedcoffee Indonesia Makmur Jaya (Nama Pemohon Banding sebelum perubahan) berada di bawah struktur kepemilikan Sucden Coffee Besloten Vennootschap sebagai entitas induk yang berkantor pusat di Amsterdam, Belanda. Sedangkan, entitas induk terakhir perusahaan adalah Sucres et Denrees S.A yang berkantor pusat di Paris, Perancis; bahwa Sucres et Denrees S.A merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan komoditas. Perusahaan berusaha untuk mengombinasikan pengetahuan global dibidang perkomoditasan dan keterampilan masyarakat serta sumberdaya lokal untuk memenuhi ekuilibrium permintaan dan penawaran. Perusahaan dalam kegiatan bisnisnya telah memperdagangkan beberapa komoditas diantaranya gula, kopi, kokoa, ethanol, serta layanan pelayaran untuk mengangkut komoditas tersebut. Guna mendukung kegiatan utama bisnisnya, perusahaan juga menyediakan layanan jasa penunjang lainnya seperti sourcing, processing, logistics, distribution, merchandising, research and risk management;

bahwa Sucden Coffee BV dan Nedcoffee BV merupakan anak perusahaan dari Sucres et Denrees. Dalam kegiatan bisnisnya Sucden Coffee berfokus pada penyediaan dan pemasaran biji kopi khususnya di kawasan Asia . Perusahaan telah melakukan investasi besar-besaran di kawasan Asia guna meningkatkan kapasitas produksi biji kopi untuk keperluan perdagangan komoditas intemasional. Sedangkan, Nedcoffee BV dikhususkan dalam perdagangan;

bahwa berikut ini merupakan struktur Grup Sucres et Denrees S.A: fagur bs Srrukrur Grup Sacres ct Denrees SA

Nedeotfee BV. 0" . “ Sueden Cafec BV:

PO TPT Bina Tita

Lo Lmemational. —. .

Mukmur Jaya.: Limited a ° Private Limited” ee Pte bd bahwa Nedcoffee Besloten Vennootschap (Nedcoffee B.V) adalah spesialis terkemuka dalam pengadaan dan pemasaran kopi dan berkantor pusat di Amsterdam, Belanda. Nedcoffee B.V memperdagangkan dan mengontrol semua biji kopi mentah dari perusahaan sumber yang berlokasi di Vietnam, Indonesia dan India;

bahwa Pemohon Banding merupakan eksportir biji kopi robusta yang diperoleh dengan membeli biji kopi asalan dari Bagian Selatan Sumatra (Lampung, Bengkulu, dan Sumatra Selatan). Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Pemohon Banding adalah memproses, mendistribusikan, mengekspor dan mengimpor biji kopi. PT NIMJ berupaya untuk memberdayakan petani kopi lokal dengan cara membeli hasil kopi yang dihasilkan dari par.a petani tersebut; bahwa pemerdayaan petani kopi lokal oleh Pemohon Banding diwujudkan dengan keikutsertaan Pemohon Banding sebagai salah satu pihak yang dilibatkan dalam projek "Empowering Robusta Farmer for Coffee Garden

Rejuvenation and Enterprise Development to Strengthen and Diversity Income (EMPOWER)" yang dilakukan di Indonesia. Selama berjalannya projek tersebut, Pemohon Banding mengeluarkan biaya-biaya yang terkait dengan operasional projek EMPOWER, seperti misalnya pembayaran biaya tiket pesawat, serta pembayaran gaji pekerja JDE yang bekerja di dalam projek ini;

bahwa atas biaya-biaya tersebut tidak memberikan keuntungan kepada Pemohon Banding, mengingat bahwa biaya yang ditagihkan tersebut tidak dilakukan markup oleh Pemohon Banding;

2. Biaya penggantian yang diterima Pemohon Banding dari Lian Aik Trading (Gazebo and Signboard Project on Ulubelu Tanggamus)

bahwa transaksi dari Lian Aik Trading (LAT) merupakansuatu penerimaan atas sumbangan yang diberikan kepada Pemohon Banding sehubungan dengan pembuatan Gazebo dan Signboard sesuai dengan kontrak no 008/NIMJ/INV-I/19 (Lampiran 1);

bahwa adapun kegiatan pembuatan diatas semata-mata ditujukan untuk kepentingan dari LAT, dimana tidak terdapat penyerahan atas barang atau jasa yang diberikan oleh Pemohon Banding kepada LAT, dan atas biaya yang dikeluarkan oleh LAT kepada Pemohon Banding bukan merupakan pendapatan sehubungan dengan kegiatan usaha bagi Pemohon Banding; bahwa dengan demikian, penerimaan tersebut bukan merupakan objek PPN sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf (a) dan huruf (c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 ("UU PPN"):

"Huruf a

.. .Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak;

b. barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;

c. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan

d. penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya."

"Huruf c

... Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak;

b. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabea n; dan

c. penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

d. Termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan/atau yang diberikan secara cuma-cuma"

3. Biaya penggantian/reimbursement/penagihan biaya Freight;

bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa pada dasarnya biaya tersebut merupakan biaya yang ditagihkan atas pengiriman barang ke tempat tujuan yang berada diluar daerah pabean. Dalam hal ini, biaya pengiriman tersebut bukanlah merupakan kewajiban yang harus ditanggung oleh Pemohon Banding;

bahwa dengan demikian Pemohon Banding menagihkan kembali biaya pengiriman yang telah ditanggung terlebih dahulu oleh Pemohon Banding tanpa markup;

bahwa sehingga sangat jelas bahwa terkait dengan reimbursment yang Pemohon Banding terima bukan merupakan pendapatan bagi Pemohon Banding dan bukan merupakan penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri;

4. Biaya penggantian/reimbursement/penagihanjasa tenaga kerja diterima Pemohon Banding dari NedCoffee BV;

bahwa pada dasarnya biaya tersebut merupakan biaya yang ditagihkan kepada Nedcoffee BV sebagai penggantian atas biaya penggantian gaji dan juga penggantian atas biaya pengiriman barang ke tempat tujuan yang berada di luar daerah pabean, yang dimana biaya tersebut dibayarkan dahulu oleh Pemohon Banding. Biaya yang ditagihkan oleh Pemohon Bandingjuga dilakukan tanpa adanya mark up;

bahwa dalam hal kegiatan tersebut, Pemohon Banding melakukan reimburse kepada Nedcoffee BV dengan cara melakukan pembuatan Debit Note untuk nantinya dikirimkan kepada Nedcoffee BV, dan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, atas Debit Note tersebut terdiri dari Biaya yang ditagihkan oleh Pemohon Banding tanpa dilakukan markup;

bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa atas Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Independen, sehingga seharusnya atas pembukuan telah sesuai dengan penerapan PSAK yang berlaku di Indonesia. Atas biaya-biaya tersebut sesungguhnya telah dilakukan reklasifikasi dalam pembukuan perusahaan sehingga tidak terdapat beban Perusahaan yang tercatat pada akhir tahun. Beban Sucden telah direclass menjadi AR bagi Nedcoffee BV, karena semua biaya tersebut sejatinya merupakan beban Nedcoffee BV;

5. Biaya penalti atas barang yang masih ada di gudang melebihi 45 hari; dan bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan merupakan biaya penalti akibat barang yang idle lebih dari 45 hari di gudang bukan merupakan objek pengenaan PPN karena biaya tersebut bukan merupakan objek PPN sehubungan dengan penyerahan barang kena pajak ataupun penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean oleh Pemohon Banding;

bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa biaya penalti merupakan biaya yang dikenakan kepada pembeli atau penerima jasa, karena keterlambatan pengeluaran barang dari gudang yang melebihi waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Biaya penalti tersebut tidak termasuk ke dalam Harga Jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak. Pengenaan biaya penalty tersebut merupakan kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak pada saat melakukan perjanjian. Pengaturan mengenai biaya penalty ini sejatinya merupakan perwujudan dari Pasal 1238 KUHPerdata mengenai wanprestasi jo. Pasal 1249 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

"Jika dalam suatu perikatan ditentukan bahwa pihak yang lalai memenuhinya harus membayar suatu jumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian, maka kepada pihak lain-lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih ataupun yang kurang dari jumlah itu."

bahwa oleh karena denda keterlambatan ini timbul dari Perjanjian, maka atas pembebanan denda ini sudah sepatutnya tidak menjadi Objek Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diamanatkan oleh UU PPN;

bahwa Pasal 1 angka 17 sampai dengan angka 20 UU PPN secara eksplisit telah mengatur hal tersebut yaitu:

17. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

18. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang- undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

19. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

20. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang ini.

bahwa adapun mengenai objek Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam Pasal 4 UU PPN, yang menetapkan objek Pajak sebagai berikut:

"(1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

b. impor Barang Kena Pajak;

c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;

g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan

h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak."

bahwa selaras dengan peraturan di atas, atas hal ini juga ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor S-380/PJ.32/1990, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

1. bahwa Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 huruf n Undang- undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, Dasar Pengenaan Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian. Yang dimaksud dengan harga jual atau penggantian yaitu nilai berupa uang yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual/ pemberi jasa kepada pembeli/ penerima jasa atas penyerahan barang atau jasa;

2. bahwa berdasar pada ketentuan tersebut, karena denda yang dikenakan kepada pembeli atau penerima jasa karena keterlambatan pembayaran dari waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian tidak merupakan harga yang seharusnya diminta maka bukan bagian dari Dasar Pengenaan Pajak sehingga atas pengenaan denda tersebut tidak terutang PPN. Demikian juga kebalikannya apabila terjadi klaim

dari pembeli/ penerima jasa yang mengakibatkan berkurangnya jumlah pembayaran karena keterlambatan penyerahan BKP/ JKP, maka Dasar Pengenaan Pajak adalah tetap Harga Jual/ Penggantian dan tidak dikurangi dengan besamya klaim tersebut;"

bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas, Pemohon Banding berkesimpulan bahwa atas biaya penalty tidak termasuk sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan juga bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai;

6. Tagihan jasa marketing kepada Nedcoffee BV.

bahwa dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa Pemohon Banding memberikan Jasa Marketing/Konsultasi Pasar kepada Nedcoffee BV untuk membantu penyusunan strategi dalam bisnis biji kopi yang dilakukan. Pemberian Jasa ini dilakukan dengan menganalisis komoditas kopi yang berisi data yang diperlukan oleh PT Nedcoffee Indonesia Makmur Jaya (nama Pemohon Banding pada saat itu) dan Management sebagai bahan dan informasi bagi penyusunan kebijakan untuk kepentingan bersama;

bahwa dengan mengacu kepada Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No.32/PMK.010/2019 ("PMK-32"), Pemohon Banding menyimpulkan bahwa Jasa Marketing yang diberikan kepada Nedcoffee BV termasuk sebagai kegiatan Ekspor Jasa Kena Pajak yang dikenakan PPN dengan tarif 0%. Adapun Pasal 2 PMK-32 menyatakan sebagai berikut:

"Pasal 2

(1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

(2) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak.

(3) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 0% (nol persen).

(4) Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Penggantian."

bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 PMK-32 menyatakan sebagai berikut:

(1) Kegiatan Ekspor Jasa Kena Pajak merupakan kegiatan pelayanan di dalam Daerah Pabean yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean.

(2) Kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

a. kegiatan yang melekat pada barang bergerak yang dikeluarkan untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean;

b. kegiatan yang melekat pada barang tidak bergerak yang berada di luar Daerah Pabean; atau

c. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang hasilnya diserahkan untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean dengan cara:

1. penyampaian langsung atau tidak langsung antara lain melalui pos dan saluran elektronik; atau

2. berupa penyediaan hak untuk dipakai (akses) di luar Daerah Pabean, berdasarkan permintaan Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak."

bahwa selaras dengan Pasal tersebut, dalam Pasal 4 Ayat 3 PMK-32 juga mencantumkan:

"Pasal 4

(3) Jenis Jasa Kena Pajak berupa kegiatan pelayanan yang hasilnya diserahkan untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:

a. jasa teknologi dan informasi;

b. jasa penelitian dan pengembangan (research and development);

c. jasa persewaan alat angkut berupa persewaan pesawat udara dan/ atau kapal laut untuk kegiatan penerbangan atau pelayaran intemasional;

d. jasa konsultansi bisnis dan manajemen, jasa konsultansi hukum, jasa konsultansi desain arsitektur dan interior, jasa konsultansi sumber daya manusia, jasa konsultansi keinsinyuran (engineering Services), jasa konsultansi pemasaran (marketing Services), jasa akuntansi atau pembukuan, jasa audit laporan keuangan, dan jasa perpajakan;

e. jasa perdagangan berupa jasa mencarikan penjual barang di dalam Daerah Pabean untuk tujuan ekspor; dan

f. jasa interkoneksi, penyelenggaraan satelit dan/atau komunikasi/ konektivitas data."

bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa atas Jasa Konsultasi pemasaran/marketing yang dilakukan Pemohon Banding kepada Nedcoffee BV sejatinya termasuk ke dalam jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya dikenakan PPN dengan tarif 0%;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan para pihak tersebut di atas yang menjadi pokok masalah dalam sengketa banding ini adalah Terbanding melakukan koreksi atas penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri untuk Masa Pajak Januari 2019 terkait biaya penggantian sebesar Rp99.855.554,00 yang terdiri atas:

a. Penghasilan lain-lain atas penggantian yang diterima dari JDE project dan Salary JDE employee, yang dicatat Pemohon Banding sebagai other income sebesar Rp49.770.236,00;

b. Biaya penggantian yang diterima Pemohon Banding dari Lian Aik Trading sebesar Rp50.085.318,00;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan atas Penjelasan dan Bukti-bukti, maka Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding sesuai dengan argumentasi berikut:

a. bahwa karena atas pembayaran biaya sebesar Rp49.770.236,00 bukan merupakan biaya Pemohon Banding, melainkan biaya milik JDE. Pemohon Banding dalam hal ini bertindak sebagai penghubung dari JDE dalam merealisasikan projek salah satunya adalah projek “Empowering Robusta Farmer for Coffee Garden Rejuvenation and Enterprise Development to Strengthen and Diversity Income (EMPOWER)” yang dilakukan di Indonesia;

b. bahwa atas Biaya penggantian yang diterima Pemohon Banding dari Lian Aik Trading sebesar Rp50.085.318,00; tidak terdapat penyerahan atas barang atau jasa yang diberikan oleh Pemohon Banding kepada LAT, dan atas biaya yang dikeluarkan oleh LAT kepada Pemohon Banding bukan merupakan pendapatan sehubungan dengan kegiatan usaha bagi Pemohon Banding;

bahwa dasar hukum yang terkait dengan substansi sengketa ini antara lain:

• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Pasal 12 ayat (3)

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;

• Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

Pasal 1 angka 4

Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak

Pasal 1 angka 7

Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak.

Pasal 1 angka 23

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak

Pasal 1 angka 24

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak. Pasal 1 angka 25

Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

Pasal 1 angka 27

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara Pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut.

Pasal 4 ayat (1)

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

b. impor Barang Kena Pajak;

c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;

g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan

h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 13 ayat (5)

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;

b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;

c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;

d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;

e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;

f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan

g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak. Penjelasan Pasal 13 ayat (5)

Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatanganinya. Namun, keterangan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah hanya dilsi apabila atas penyerahan Barang Kena Pajak terutang Pajak Penjualan atas Barang Mewah.Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan

dalam ayat ini mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f.

Pasal 16A ayat (1)

Pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Pasal 16A ayat (2)

Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015

Pasal 13 ayat (8)

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruhnya permintaan peminjaman dan/atau permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), atau ayat (6), dan/a tau tidak menyerahkan asli bukti pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keberatan tetap diproses sesuai dengan data yang ada atau yang diterima dan dibuat berita acara dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

bahwa dari keterangan para pihak dan fakta persidangan Majelis menilai sifat sengketa ini adalah bersifat pembuktian dan yuridis sehingga untuk mendapatkan kebenaran material atas sengketa Majelis meminta Para Pihak untuk melakukan uji bukti;

bahwa sesuai dengan Berita Acara Uji Bukti atau Uji Kebenaran Materi yang sudah ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa, bukti-bukti yang disampaikan oleh oleh Pemohon Banding pada saat uji bukti adalah:

a) Rekapitulasi Biaya Gaji atas Pegawai ODE Bulan Februari 2019;

b) Payment Voucher;

c) Debit Note;

d) Rincian JDE Project;

e) General Journal Entry;

f) Email korespondensi g) Slip Gaji;

h) Debit Note kepada Nedcoffee BV atas Reimbursement Biaya Gaji;

i) Invoice j) Contract Agrement k) Receiver Voucher l) Dokumentasi atas Gazebo bahwa dalam hal Pembuktian untuk menciptakan keadilan bagi para Pihak, Hakim harus mengedepankan kebenaran materiil sesuai dengan azas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 76 dan Penjelasannya UU No 14 tentang Pengadilan Pajak, yaitu: Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Penjelasan Pasal 76:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal- hal yang diajukan oleh para pihak.

bahwa sesuai dengan Pasal 78 UU No14 tentang Pengadilan Pajak disebutkan:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

bahwa dengan mendasarkan kepada fakta selama persidangan serta bukti- bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding pada saat uji bukti, terhadap koreksi Terbanding atas penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri untuk Masa Pajak Januari 2019 sebesar Rp99.855.554,00 Pengadilan Pajak berpendapat:

• bahwa Pemohon Banding menagihkan kembali atas biaya gaji dengan cara melakukan pembuatan Debit Note untuk dikirimkan kepada Nedcoffee BV, dan atas Debit Note tersebut merupakan Biaya yang ditagihkan oleh Pemohon Banding tanpa dilakukan markup. Dengan demikian, terkait dengan reimbursment yang Pemohon Banding terima sebesar Rp49.770.236,00; bukan merupakan pendapatan bagi Pemohon Banding dan bukan merupakan penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri;

• bahwa atas Biaya penggantian yang diterima Pemohon Banding dari Lian Aik Trading sebesar Rp50.085.318,00; tidak terdapat penyerahan atas barang atau jasa yang diberikan oleh Pemohon Banding kepada Lian Aik Trading dan atas biaya yang dikeluarkan oleh LAT kepada Pemohon Banding bukan merupakan pendapatan sehubungan dengan kegiatan usaha bagi Pemohon Banding sehingga bukan merupakan objek PPN sebagaimana dimaksudkan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf (a) dan huruf (c) dari UU PPN;

bahwa berdasarkan data dan fakta persidangan serta ketentuan-ketentuan yang mendasari, sebagaimana telah disebutkan diatas, Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri untuk Masa Pajak Januari 2019 sebesar Rp99.855.554,00 adalah tidak tepat dan tidak dapat dipertahankan;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk Mengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

1 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri : Rp1.041.077.493 menurut Terbanding

Koreksi tidak dapat dipertahankan Pengadilan Pajak : Rp99.855.554 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri : Rp941.221.939 menurut Pengadilan Pajak bahwa dengan demikian, Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2019 menurut pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:

a.1. Ekspor: Rp13.276.590.601 a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri : Rp941.221.939 a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut Pemungut PPN : Rp0 a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut: Rp0 a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN : Rp0 a.6. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5): Rp14.217.812.540 b. Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN : Rp0 c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6. + b): Rp14.217.812.540

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI

Mengabulkan Seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02167/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 25 Juli 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2019 Nomor 00321/207/19/057/21 tanggal 29 April 2021, atas nama PT SUCDEN COFFEE INDONESIA, NPWP 02.193.044.1-057.000, beralamat di Jalan Soekarno Hatta KM.7, Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 oleh Joni Surbakti, Ak. sebagai Hakim Ketua, Mohammad Alwi, S.E., S.H., Ak. dan Mudji Rahardjo, S.E., S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 September 2025 oleh Majelis Hakim tersebut

dan dibantu oleh M.R. Abdi Nugroho, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota:Hakim Ketua, ttd.ttd.

Mohammad Alwi, S.E., S.H., Ak.Joni Surbakti, Ak.

ttd.

Mudji Rahardjo, S.E., S.H., M.M.

Panitera Pengganti, ttd.

M.R. Abdi Nugroho, S.H., M.M.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA,

WAKIL PANITERA,

Abdul Azis Hady, S.Kom., S.H.

NIP 197102251992011002