Putusan Pengadilan Pajak, 149 halaman

PUT-009351.15/2023/PP/M.IIA Tahun 2026

PT Eka Bogainti, PPh Pasal 25/29 Badan, Tahun pajak 2020

Mengabulkan Sebagian

to.

PUTUSAN

Nomor: PUT-009351.15/2023/PP/M.IIA Tahun 2026 “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” ima2PENGADILAN PAJAK

- memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00169/KEB/PJ/WPJ.20/2023 tangga! 28 Juli 2023 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak vo maePenghasilan Nomor 00006/206/20/097/22 tanggal 28 Juli 2022. Tahun Pajak |a 2020, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 009351:15/2023/PP, telah: '

mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT EKA BOGAINTI, NPWP 01.604.156.8-007.000, beralamat di Jl. Raya Poncol No 2, Ciracas, Jakarta Timur — DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Riska Pudiarti jabatan Direktur, selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh:

Nama: Aji Mukti Saputra,

No. Surat Kuasa Khusus: 054/SK-DIR/IX/2023 tanggal 29 September 2023,

.No. Ijin Kuasa Hukum7 KEP-140/PP/IKH/2022 tanggal 24 Februari 2022,

Nama: Indra Kusuma,

2No. Surat Kuasa Khusus : KEP-1543/PP/IKH/2022 tanggal 30.Desember 2022...

No. Ijin Kuasa Hukum: 055/SK-DIR/IX/2023 tanggal 29 September 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JI. Jend. Gatot Subroto 40- 42, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP — : Tumijan Kriswanto / 197212191994021001

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, ,

-2:. Nama/NIP Poppy Dyah Lestari Kusumaningrum / 198609242009012006 Jabatan —— : Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur,

weLE ata Tah mnKELANA-£-osWEE WEE

- te -+NX

3. Nama/NIPFerdinand Novando / 198311102009011015

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur,

4. Nama/NIPDiyah Ayu Candra / 198006272002122001,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur,

Terakhir dengan Surat TugasST-6421/WPJ.20/2024 tanggal 4 September 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai

Pengadilan Pajak tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN:

1409/PP/BR/2023 tanggal 5 Desember 2023 jo Penetapan Nomor PEN- 161/PP/Ucp/2026 tanggal 17 Juni 2026:

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 051/Dir-

EBI/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023,

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor S-

118/SUB/WPJ.20/2023 tanggal 14 November 2023,

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor 077/Dir- tanggal 1 Desember 2023,

- - Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam- - persidangan,

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak yang diajukan dalam persidangan:

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak

Penghasilan Tahun Pajak 2020 Nomor 00006/206/20/097/22 tanggal 28 Juli 2022 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur dengan perhitungan sebagai berikut:

me ad. Halaman 2 dari Tag hatamnan:Potusan Nomor PUT:009351.15/2023/PP/M:IIA-Tahun' 2026:3

PT Eka Bogainti V|

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR

PAJAK PENGHASILAN

Tangga Neh Tompo

4PPn Parl 24 yang dpettungian tahun tahu

SS.PPR

a. PPnpasaritah

2. Dipotong |oleh tert

PPnoz

BD Pasa 2

PPn Pasal 23

D4 FFD4

BS.

DG Aarti (tut D6 53+

7. Pajak yangbryan (5 - be)

2, Sorasi:

2 Bree Pet 15 DLP

DiPesat 1) (3) turut LP

C.Pace 170 (9)

& Kenalan Peal 170 (3) KUP

©,sari(2 + b+ © + 6)

9. Juratsh PPh yang mast(7 + Br)

Terbilang SDCEILAN RELAS MILYAR LINA RATUS EXPAT PULUH TIGA JUTA CALA RATUS LIMA PULUH TLOUM RIBUSIMBILAM PULUM 10.

DUA BILAS MILYAR SEMEILAN RATUS TUDUH PULUH TIGA JUTA TURUN RATUS EMPAT PULUM DUA RIBU DUA RATUS DUA PULUM

Menimbang bahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut, Pemohon

Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 057/DIR-EBI/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

Pemohon BandingTerbanding

Koreksi Uraian (Rp)

Rp Penghasilan Netto128.279.308.079

128.279.308.079

| =" 3 | Penghasilan Kena Pajak128.279.308.079 | 128.279.308.079| COT mpensasi Kerugian ae

Terutang28.221.447.760 | 28.221.447.760

=|MABA | _® (“6 [PPh|

Sanksi Administrasi

Jumlah PPh Yang Masih

Harus/lebih Bayar12.973.742.224) | (12.973.742.224

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-00169/KEB/PJ/WPJ.20/2023 tanggal 28 Juli 2023 menyatakan mengabulkan sebagian dan mengurangkan jumlah pajak yang masih harus dibayar, dengan perhitungan sebagai berikut:

Ditambah/

UraianMenjadi (Dikurangi)

Penghasilan Netto

223.363.667.846 |.

196.821.781.876 Kompensasi Kerugian

0 Penghasilan Kena Pajak

223.363.667.846

196.821.781.876 PPh Terutang

55.840.916.750

43.300.792.013 Kredit Pajak

41.195, 189.984

41.195.189.984 PPh Kurang (Lebih) Bayar

14.645.726.766- 2105.602.029 Sanksi

4.897.531.030

_704.113.318 | Jumlah Pajak yang masih harus (lebih) dibaya19.543.257.7962.809.715.347 namun Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan a guo sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 051/Dir-EBI/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 (diantar langsung),

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor

051/Dir-EBI/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023, pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

I. PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL PENGAJUAN BANDING

1. Pemenuhan Ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan:

tote “Pasal 27

1. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1):

2. Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara:.2mma

3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga)

%P3 -

bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.” bahwa Pemohon Banding mengajukan Banding atas Keputusan~~

2. Pemenuhan Ketentuan Pasal 35 Undang-undang Pengadilan Pajak: “Pasal 35

1. Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak:

2. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang- undangan perpajakan,

—&ngte

3. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon Banding.” bahwa Surat Banding ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak dan Surat Banding disampaikan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterima Keputusan yang di Banding, karena Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-00169/KEB/PJ/WPJ.20/2023 tanggal 28 Juli 2023 diterima pada tanggal 2 Agustus 2023, “3. Pemenuhan Ketentuan Pasal 36 Undang-undang Pengadilan Pajak:

“Pasal 36

1. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding:

2. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding,

3. Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding,

4. Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).” bahwa terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding dan Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan.+ diuraikan pada bagian selanjutnya, ne= “

4. Pemenuhan Ketentuan Pasal 37 Undang-undang Pengadilan Pajak: “Pasal 37

1. Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya,

2. Apabila selama proses Banding, pemohon Banding meninggal dunia, Banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal pemohon Banding pailit;

3. Apabila selama proses Banding pemohon Banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi,

+permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima.-.

pertanggungjawabankarenapenggabungan,peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.” bahwa Surat Banding ditandatangani oleh Riska Pudiarti dengan jabatan selaku Direktur yang dibuktikan dengan Akta Nomor 01 tanggal 3 April 2023, bahwa dengan demikian surat Banding yang diajukan Pemohon Banding terhadap surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00169/KEB/PJ/WPJ.20/2023 tanggal 28 Juli 2023 sudah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU KUP dan UU Pengadilan Pajak,

Il MENGENAI KETETAPAN SEMULA DAN KEPUTUSAN YANG DIBANDING

1. bahwa Pemohon Banding telah menerima atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak, Pajak Penghasilan Badan Tahun 2020 Nomor 00006/206/20/097/22 tanggal 28 Juli 2022, yang diterbitkan berdasarkan hasil Pemeriksaan Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Koreksi UraianPemohon BandingTerbanding

Rp(Rp)

Penghasilan Netto128.279.308.079| 95.084.359.767 Kompensasi Kerugian00

Penghasilan Kena Pajak128.279.308.079| 95.084.359.767 Pajak Penghasilan (PPh) Terutang28.221.447.76055.840.916.750

Kredit Pajak41.195.189. an41.195.189.984 |

PPh Kurang/Lebih Bayar14.645.726.766 | 14.645.726.766 Sanksi Administrasi4.897.531.030 | 4.897.531.030 | Jumlah PPh Yang Masih Harus/lebih

Bayar(12.973.742.224)19.543.257.796 | 19.543.257.796 |

2. bahwa atas surat ketetapan tersebut, Pemohon Banding sudah mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan surat Nomor 057/DIR-EBI/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022, yang pada intinya Pemohon Banding tidak setuju atas perhitungan pajak tersebut dan menurut Pemohon Banding perhitungan pajak yang seharusnya adalah sebagai berikut:

UPemohon Banding | Terbanding | Koreksi raianRp

Penghasilan Netto128. 308. 079 128. 308. 079

| 2 | Kompensasi Kerugian

Penghasilan Kena Pajak128.279.308. 279 128.279.308. a7

Pajak Penghasilan (PPh)28,221.447.760 | 28.221.447.760

Terutang

Kredit Pajak41.195.189.984 | 41.195.189.984

Sanksi Administrasi

Jumlah PPh Yang Masih (12.973.742.224) | (12.973.742.224)

Harus/lebih Bayar _

3. bahwa atas surat keberatan yang diajukan Pemohon Banding, sudah diterbitkanSuratKeputusanTerbandingNomorKEP- 00169/KEB/PJ/WPJ.20/2023 tangga! 28 Juli 2023, dengan perhitungan sebagai berikut:

rey3g

Penghasilan Netto223.363.667.84626.541.885.970196.821.781.876

| KompensasiKerugian | ss CTIo0

Penghasilan Kena

Pajak223.363.667.846(26.541.885.970) 196.821.781.876 Pajak Penghasilan55.840.916.750|(12.540.124.737)|43.300.792.013 (PPh) Terutang

Kredit Pajak41.195.189.984041.195.189.984

Kurangtebih14645.726.766| — (12.540.124.737)2.105.602.029

Sanksi Administrasi4.897.531.0304.193.417.712704.113.318 Jumlah PPh Yang

Harus/lebih = | 19.543.257.796| -

Bayar

IN. MENGENAI POKOK SENGKETA DAN ALASAN BANDING bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Banding ini adalah Koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

Kareksi Yang Menurut

Diajukan Banding Pemohon BandingTerbanding

Rp(Rp)

Penghasilan Netto128.279.308.079 | 196.821.781.87668.542.473.797 Kornpensasi Kerugian0

Penghasilan Kena Pajak |. 128.279:308.079 | 196.821.781.876 .68.542.473.797 Pajak Penghasilan (PPh)28,221.447.760 | 43.300.792.01315.079.344.253 Terutang

Kredit Pajak41.195.189.98441.195.189.984

2.105.652.0292.105.602.029 Sanksi Administrasi704.113.318704.173. 31 8

r: | Jumlah RPh Yang Masih.=" 2809 715.347

Harus/lebih Bayar(12: 973.742.224) | ' 2.809.715.347 t bahwa alasan yang mendasari Banding atas koreksi yang diajukan Banding diatas adalah sebagai berikut:

bahwa sengketa ini terjadi karena Terbanding melakukan perbandingan antara akun kelompok gaji di halaman “70” dalam Audit Report 2020 yang dibandingkan dengan pembayaran gaji secara langsung kepada karyawan: 0

~ —ya.

nee=-

Kelompok AkunNama AkunJumlah

Beban PenjualanGaji, upah dan tunjangan234.600.119.192 Beban PenjualanImbalan kerja21.839.854.094 Beban Umum dan

Gaji, upah dan tunjangan

Beban Umum dan

Administrasi6.362.078.377

Imbalan kerja

Total323.107.467.116 bahwa dari akun kelompok gaji di halaman “70” dalam Audit Report 2020 dengan total sebesar Rp323.107.467.116, bahwa yang menjadi sengketa a guo adalah sebagai berikut:

| Nomor Akun |Nama Akun

Nama Vendor/Keterangan Biaya

61040001 {EMPLOYEE MEAL - CATERING

8.532.305.548 Ituai CATERING, CV MARDJO KITCHENS, SYAFIRA CATHERING, YANIS CATERING, dil 61040001 [EMPLOYEE MEAL - CATERING

842,700,492 (LUOI CATERING, CV MARDJO KITCHENS, SYAFIRA CATHERING, YANIS CATERING, dl 61050001JAMSOSTEK

5.257.355.027 |BPIS

61050001- JAMSOSTEK1.022.640.897 (BPJS

611109001 [OUTSOURCING EMPLOYEE[PT ENLULU SUKSES MAKMUR, PT GLOBAL FORTUNA ABADI, PT HEKA PRIMA MANDIRI, PT PRAWI 61110002 |GUTSOURCING EMPLOYEE246.051.257 [PT ENLULU SUKSES MAKMUR, PT GLOBAL FORTUNA ABADI, PT HEKA PRIMA MANDIRI, PT 61990099 — |EMPLOVEE OTHERS60.000 (Biaya SKCK Karyawan untukPembuatan Pass Card Mingguan di Bandara Halim 61990099 . |EMPLOVEE OTHERS845.661.000 (Biaya Rapid Test Karyawan (Pandemi

61050002 [PENSIUN2.839.708.875

| 509.345.778

6.302.395.746

| 61010012 'AMOWANCE -ASTEKi007, 965. 162 JBPIS

62020010 |ALLOWANCE- MEDICAL (PAID TO THIRD PARTY)97.506.284 {RS Carolus Salemba, RS IMC

61010013 JAWOWANCE - INSURANCE

1.106.263.429 PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance (Pacific Cross) dan PT, KSK Insurance Indonesia EB.SE-IMBALAN |SELLING-IMBALAN JASA

10.308,780.083 |Pencadangan Imbalan Kerja Karyawan Berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan 411.531.074.011 |Pencadangan Imbalan Kerja Karyawan Berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan

EB.SE-REWARD |SELLING-REWARD

EB.GA-REWARD [EMPLOYEE BENEFIT EXPENSES - REWARD

|Pencadangan Imbalan Kerja Karyawan Berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan EB.GA-IMBALANAE EXPENSES

Total

Menunut Terbanding:

bahwa berdasarkan penelitian atas data dan/atau dokumen yang diberikan oleh Pemohon Banding terdapat biaya usaha yang sebagian data dan/atau dokumennya yang tidak lengkap,

Dasar Hukum:

- Pasal 6 ayat 1 UU PPh

- Pasal 9ayatPPh

- Pasal 12 ayat 3UU KUP

Menurut Pemohon Banding:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi sebesar Rp68. 542.473.797 dengan penjelasan sebagai berikut:

bahwa dalam akun kelompok gaji di dalam Audit Report 2020 terdapat juga biaya- biaya yang tidak dibayarkan secara langsung kepada karyawan tetapi dibayarkan kepada pihak ke-3 seperti: Jasa Catering, BPJS, Jasa Outsourcing Pegawai, Biaya Penanganan COVID-19, Pencadangan Imbalan Kerja Karyawan Berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan dan lain-lain yang yang mana biaya- biaya tersebut masuk ke kelompok gaji dalam Audit Report 2020, bahwa berikut ini adalah penjelasan akun-akun dan pengenaan pajaknya: EMPLOYEE MEAL — CATERING bahwa biaya EMPLOYEE MEAL — CATERING ini adalah atas biaya penyediaan makan siang untuk seluruh pegawai di kantor pusat dan seluruh cabang restoran HokBen, yang di supply oleh penyedia jasa catering di sekitar lokasi usaha dengan vendor seperti: LUQE CATERING, CV MARDJO KITCHENS, SYAFIRA CATHERING, YANIS CATERING, dil, atas pembayaran jasa catering tersebut sudah dipotong PPh Pasal 23, biaya ini merupakan biaya 3M (mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan) sehingga bisa dikurangkan ke dalam penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPh dan PMK Nomor 167/PMK.03/2018;

JHT — JAMSOSTEK bahwa biaya JHT — JAMSOSTEK ini adalah biaya premi JHT yang dibayarkan kepada BPJS dan untuk pemotongan PPh Pasal 21 akan dilakukan pada saat karyawan menerima JHT, biaya ini merupakan biaya 3M (mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan) sehingga bisa dikurangkan ke dalam penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPh dan PMK Nomor 16/PMK.03/2010; OUTSOURCING EMPLOYEE bahwa biaya OUTSOURCING EMPLOYEE adalah biaya outsourcing pegawai untuk tenaga kerja security di kantor Pusat dan Cabang restoran, tenaga kerja driver angkutan distribusi barang dengan vendor seperti: PT ENLULU SUKSES MAKMUR, PT GLOBAL FORTUNA ABADI, PT HEKA PRIMA MANDIRI, PT PRAWIRATAMA EKA DHARMA, dil, atas pembayaran jasa outsourcing tersebut sudah dipotong PPh Pasal 23, biaya ini merupakan biaya 3M (mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan) sehingga bisa dikurangkan ke dalam penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPh;

EMPLOYEE OTHERS-RAPID TEST COVID-19 bahwa biaya EMPLOYEE OTHERS-RAPID TEST COVID-19 adalah biaya rapid test karyawan pada saat pandemi COVID-19 dengan vendor seperti: RS. Carolus Summarecon Serpong, biaya ini merupakan biaya 3M (mendapaikan, menagih dan memelihara penghasilan) sehingga bisa dikurangkan ke dalam penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPh dan PP Nomor 29 Tahun 2020; PENSIUN bahwa biaya PENSIUN adalah biaya iuran jaminan pensiun yang wajib dibayar secara teratur setiap bulan oleh pemberi kerja sebesar 2% dari upah pegawai dan dibayarkan kepada BPJS dan untuk pemotongan PPh Pasal 21 Final akan dilakukan pada saat karyawan menerima PENSIUN, biaya ini merupakan biaya 3M (mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan) sehingga bisa dikurangkan ke dalam penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPh dan PMK Nomor 16/PMK.03/2010;

ALLOWANCE — ASTEK bahwa biaya ALLOWANCE — ASTEK adalah biaya premi asuransi kesehatan yang dibayarkan kepada BPJS dan atas biaya ini sudah masuk ke dalam komponen perhitungan PPh Pasal 21 dan sudah dipotong PPh Pasal 21, biaya ini merupakan biaya 3M (mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan) sehingga bisa dikurangkan ke dalam penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPh:

ALLOWANCE - MEDICAL (PAID TO THIRD PARTY) bahwa biaya ALLOWANCE - MEDICAL (PAID TO THIRD PARTY) adalah biaya pengobatan pegawai yang ditanggung perusahaan dan dibayarkan ke rumah sakit langsung dengan vendor seperti: RS. St. Carolus dan Klinik JMC Group, dan atas biaya ini sudah masuk ke dalam komponen perhitungan PPh Pasal 21 dan sudah dipotong PPh Pasal 21, biaya ini merupakan biaya 3M (mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan) sehingga bisa dikurangkan ke dalam penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPh;

ALLOWANCE — INSURANCEoe bahwa biaya ALLOWANCE — INSURANCE ini adalah biaya premi asuransi kesehatan yang dibayarkan kepada pihak penyelenggara Asuransi Kesehatan

seperti: PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance (Pacific Cross) dan PT. KSK Insurance Indonesia dan atas biaya ini sudah masuk ke dalam komponen perhitungan PPh Pasal 21 dan sudah dipotong PPh Pasal 21, biaya ini merupakan biaya 3M (mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan) sehingga bisa dikurangkan ke dalam penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPh,

SELLING-IMBALAN JASA, SELLING-REWARD, EMPLOYEE BENEFIT EXPENSES — REWARD dan EMPLOYEE BENEFIT EXPENSES bahwa biaya ini adalah atas biaya pencadangan imbalan kerja karyawan yang diatur berdasarkan peraturan ketenagakerjaan, peraturan perusahaan dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 24) tentang imbalan kerja karyawan, yang sudah di koreksi positif di lampiran 1 nomor 5 huruf b dalam SPT PPh Badan, sehingga apabila biaya ini dikoreksi lagi oleh Terbanding maka akan terjadi 2 kali koreksi:

bahwa bukti koreksi positif di SPT PPh Badan:

SPT Tahunan Badan 2020

1771 - |

LAMPIRAN - |

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

©KEUANGAN RI

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKALz

Ue DIREKTORAT JENDERAL PAJAK re]

NP Wpfo)Celofa)

|PETA TT PERIODE PEMBUKUANs¢ [1/2] 2/0]

PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :

PEREDARAN USAHA

6, HARGAPOKOK PENJUALANttp maap ma

380.734.662.625 Go BIAYAUSAHA LAINNYAgann dace

¢, PENGHASILAN NETO DARI USAHA{fa-1b- IC)ee

Eg PENGHASILAN DARI LUARUSAHA oon

PT fo BIAYA DARI LUAR USAHA.~

9. PENGHASILANNETODARILUAR USAHA (165 1)nie fh JUMLAH 191

PENGHASEAN NETO KOMERSIAL | LUAR KEGERI (Dies! danKhusus JA Kolor di)maan

JUMLAH PENGHASILAN NETO KOWERSIAL (Ine 2}

PENGHASILAN YANG DIMENAKAN PPh FIXAL DAN

YANG TIDAK TERMASUXPAJAK

PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :

a. BIAYA YANG MBERANYAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN

PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAL ANGGOTA es -— b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGANna

€. PENGGANTIAN ATAU DMBALAH PEKERJAAN ATAU

JASA DALAM BENTUK MATURA DAN KENIKMATAN

&. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA,

SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN

HARTA YANGBANTIIAN AYAII SUMPANGAN _

Audit Balance ||7 udit Balance ; Koreksi Positif | Koreksi Negatif! TOTAL Balance per Fisca! Pada

962.331.235

1|368.071.693 —

EBOK-IMBALAN| Overhead || 866190502) EA aPee

EMPLOYEE BENEFIT EXPENSES -PN2.148.353.391

EMPLOYEE BENEFIT EXPENSES| a2 |anamasn| |Sh |

{ (31.019,938.808}/ 313.919.989.803 |31.019.588.808 | ,bahwa berdasarkan penjelasan dan bukti-bukti diatas maka kami berpendapat atas biaya-biaya selain biaya pencadangan imbalan kerja tersebut adalah merupakan biaya 3M (mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan) sehingga bisa dikurangkan ke dalam penghasilan bruio sesuai dengan Pasal 6

ayat (1) UU PPh, sehingga seharusnya koreksi yang dilakukan oleh Terbanding harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku: bahwa dalam sengketa a guo tidak ada kerugian kepada negara indonesia, karena Pemohon Banding sudah sesuai dalam melaksanakan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, untuk itu Pemohon Banding memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruh banding yang diajukan Pemohon Banding,| Dasar Hukum:

- Pasal6 ayat 1 UU PPh

- PMK Nomor 219/PMK.011/2012

- PMK Nomor 167/PMK.03/2018

- PMK Nomor 16/PMK.03/2010

- PP Nomor29 Tahun 2020

IV.KESIMPULAN DAN USUL PEMOHON BANDING bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa:

1. Surat Banding sudah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU KUP serta Pasal 35, 36 dan 37 UU Pengadilan Pajak,

2. Pemohon Banding sudah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia;

3. Koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah tidak benar karena tidak mempunyai bukti-bukti yang kuat dan tidak berlandaskan dasar hukum:

4. Koreksi yang dilakukan oleh Terbanding tidak menceminkan prinsip berkeadilan dalam pembayaran pajak, justru sangat merugikan kepada Pemohon Banding,| bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangagar.

1. Menyatakan bahwa Banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena sudah memenuhi seluruh ketentuan formal:

2. Mengabulkan seluruhnya Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding,

3. Menolak dan membataikan Keputusan Terbanding Nomor KEP- 00169/KEB/PJAWPJ.20/2023 tanggal 28 Juli 2023;

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S-

118/SUB/WPJ.20/2023 tanggal 14 November 2023, pada pokoknya am a~ mengemukakan hal-hal sebagai~~|Pa ne

IL KETENTUAN FORMAL

1. bahwa berdasarkan penelitian surat banding Pemohon Banding Nomor 051/Dir-EBI/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 02 Oktober 2023, diketahui hal-hal sebagai berikut:

YATIDAK Banding diajukan dengan surat banding dalam Bahasa Indonesia kepada

Pengadilan Pajak,

Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima surat keputusan yang dibanding,Ll Banding diajukan di luar jangka waktu 3 (tiga) bulan karena keadaan di luar kekuasaan Pemohon Banding dengan dilampiri bukti pendukung adanya LI keadaan di luar kekuasaan Pemohon Banding:

Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding:= Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas;

IT Banding diajukan dengan mencantumkan tanggal diterima Surat

Keputusan Terbanding Nomor Nomor KEP-00169/KEB/PJAVPJ.20/2023NN tanggal 28 Juli 2023 yang diterima tanggal 28 Juli 2023.

Surat banding dilampiri salinan surat keputusan yang dibanding, yaitu Surat

Keputusan Terbanding Nomor KEP-00169/KEB/PJ/WPJ.20/2023 tanggalLI 28 Juli 2023,

Bukti Pembayaran

- Surat banding dilampiri bukti pembayaran atas pajak yang masih harus dibayar sesuai yang telah disetujui dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan;

- Surat banding tidak dilampin bukti pembayaran pajak karena tidak ada pajak yang masih harus dibayar yang disetujui dalam pembahasan LI [| akhir hasil pemeriksaan;

Surat Banding ditandatangani oleh Sutamo bertindak selaku Direktur

- Pemohon Banding;

- Ahli Warisnya;

- Pengurus yang berkedudukan di Indonesia,—

- Pengurus yang tidak berkedudukan di Indonesia;

- Kuasa Hukumnya dengan dilampiri surat kuasa khusus,| | ; | Penandatanganan surat banding:

- Berkedudukan di Indonesia

- Melampirkan bukti keberadaan pada saat penandatanganan surat banding k. Surat keputusan yang diajukan banding merupakan objek yang dapat diajukan banding.

2. Kesimpulan Pemenuhan Persyaratan Formal

. bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan pada angka 1, maka permohonan

Banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur -: dalam Pasal 27 Undang-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 36 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, namun tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang karena tidak melampirkan bukti keberadaan pada saat penandatanganan surat banding, sehingga permohonan banding Pemohon Banding tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut:

bahwa namun apabila Majelis berpendapat permohonan banding pemohon banding memehuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Terbanding menanggapi aspek material permohonan banding sebagaimana diuraikan dibawah ini,

I. URAIAN MENGENAI KETETAPAN SEMULA, KEBERATAN DAN

KEPUTUSAN ATAS KEBERATAN

1. bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 25/29 Badan Nomor 00006/206/20/097/22 tanggal 28 Juli 2022 Tahunan Badan Tahun Pajak 2020, berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak nomor LAP- 00185/WPJ.20/KP.1005/RIK.SIS/2022 tanggal 26 Juli 2022:

2. bahwa atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding mengajukan Keberatan dengan surat Nomor 057/DIR-EBI/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang diterima Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur tangga! 26 Oktober2022berdasarkanLPADNomor:FORM- 05006005/BPS/KPP.201003/2022 tanggal 26 Oktober 2022:

3. bahwa terhadap surat keberatan Pemohon Banding telah diterbitkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00169/KEB/PJAWPJ.20/2023 tanggal 28 Juli 2023;

lil. ANALISIS POKOK SENGKETA bahwa setelah membaca surat banding, mempelajari Laporan Penelitian Keberatan, berkas surat menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, surat keberatan Pemohon Banding, dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari Pemohon Banding - sebagai berikut:

Pokok Sengketa:

Menurut Pemohon BandingIna

7 “(Sebagaimana Tercantum Dalam Surat Permohonan Banding)”

Menurut Terbanding a. Dasar Hukum

1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), antara lain mengatur.

a) Pasal 2 ayat (1), bahwa setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor -- -- - -- Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak:

Penjelasan Pasal 2 ayat (1):

Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan berdasarkan sistem self assessment, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak, b) Pasal 12:

(1)Ayat (1), bahwa setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak:

(2)Ayat (2), bahwa Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat

Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan _

~ “ perundangundangan F Perpajakan:ana

— oe

—- (3)Ayat (3), bahwa apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang, c) Pasal 13:

(1)Ayat (1), bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian

Tahun Pajak, atau Tahun Pajak setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam hal sebagai berikut:» (a) terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar, (b) Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3- ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, (c) terdapat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen):| (d) terdapat kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 yang tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang:

(e) kepada Wajib PajakNomor Pokok Wajib Pajak dar/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a); atau (f) Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan atau telah mengkreditkan Pajak a. ..,, Masukan_sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6e) catesUndang-Undang Pajak ~ Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya:

(2)Ayat (2), bahwa Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhimya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan

paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan:

(3)Ayat (2a), bahwa Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada “ayat (1) huruf f ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak saat jatuh tempo pembayaran kembali berakhir sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, “(MAyat (2b) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri

Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 15% (lima belas persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi:

(5)Ayat (3), bahwa jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administratif berupa:

(1) Huruf a, bunga dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 (satu) Tahun Pajak:

(2) Huruf b, bunga dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong atau a“1.Huruf: C, kenaikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tree

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar, atau (4) Huruf d, kenaikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor, (6)Ayat (3a), bahwa dalam hal terdapat penerapan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan berdasarkan hasil pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, hanya

diterapkan satu jenis sanksi administrasi yang tertinggi nilai besaran sanksinya:

(7)Ayat (3b), bahwa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh

-Menteri Keuangan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhimya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, (8)Ayat (3c), bahwa tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri

Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3b) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 20% (dua puluh persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi, d) Pasal 25:

(1)Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya. kepada Direktur

Jenderal Pajak atas suatu:

(a) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, (b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, (c) Surat Ketetapan Pajak Nihil:

|(d) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau (e) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan “peraturan ~ pérundangtindanga wee.

Perpajakan, (2)Ayat (2), bahwa Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa

Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan:

(3)Ayat (3), bahwa Keberatan harus diajukan dalam Jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya, e) Pasal 28:

(1)Ayat (1), bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan, (2)Ayat (3), bahwa Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan

|mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenamya:

- (3)Ayat (11), bahwa buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan:

f) Pasal 29:

(1)Ayat (1), bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan — peraturan aa Perpajakan: TTTaiae (2)Ayat (3), bahwa Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

(a) Huruf a, memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak:

(b) Huruf b, memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan: dan/atau

2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), antara lain mengatur:

a) Pasal 4 ayat (1 ) bahwa Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dani luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini, b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan, c. laba usaha:

-d. keuntungan karena .atau karena. pengalihan harta sa ee termasuk:

1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal:

2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya,

Hataman 23 dari 149 halaman. Putusan Nomor PUT-009351.15/2023/PP/M.IIA Tahun 2026

PT Eka Bogainti

3. keuntungan karenapenggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan: dan

5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau

|“seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, iatau permodalan dalam perusahaan pertambangan, e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak:

f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang:

g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi, a TE“h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak: « i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah:

|. keuntungan selisih kurs mata uang asing, m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva:

n. premi asuransi:

Oo. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak:

g. penghasilan dari usaha berbasis syariah:

r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara Perpajakan, dan s. surplus Bank Indonesia, b) Pasal 6 ayat (1), bahwa besamya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

(1)biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

(a) biaya pembelian bahan:

(b) biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang:

(d) biaya perjalanan, (e) biaya pengolahan flimbah;

premi asuransi:

(g) biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan:

(h) biaya administrasi, dan (i) pajak kecuali Pajak Penghasilan, (2)penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A,

(3)iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh

Menteri Keuangan:

(4)kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan:

(5)kerugian selisih kurs mata uang asing:

(6)biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di

Indonesia, (7)biaya beasiswa, magang, dan pelatihan:

(8)piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:

(a) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial, (b) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak: dan (c) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara: atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus: atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu:

(d) syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;

yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan:

(9)sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah:

| (10)sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah:

(11)biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah:- (12)sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan

Peraturan Pemerintah, dan (13)sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah:

c) Pasal 9 ayat (1) bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

(1)Huruf a, pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi:

(2)Huruf b, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota:

(3)Huruf c, pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:

(a) cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang, (b) cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, (c) cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan: - (d) cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, (e) cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan: dan ( cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industn untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan:

(4)huruf d, premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan, (5)huruf e, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, (6)huruf f, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan, (7)huruf g, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh eee pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah, (8)huruf h, Pajak Penghasilan:

(9)huruf i, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya, j, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham:

(11)huruf k, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang Perpajakan, d) Pasa! 11:

Ayat (1), bahwa Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut: Ayat (2), bahwa Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas, e) Pasal 25 ayat (1), bahwa besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

(1)Huruf a, Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22: dan (2)Huruf b, Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak, f) Pasal 28 ayat (1), bahwa bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, pajak yang terutang dikurangi dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan, berupa:

(1) Huruf a, pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;

(2) Huruf b, pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22:

(3) Huruf c, pemotongan pajak atas penghasilan berupa deviden, bunga, royalti, sewa, hadiah dan penghargaan, dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;

(4) Huruf d, pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;

(5) Huruf e, pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;

(6) Huruf f, pemoiongan pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5)

3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834), antara Jain mengatur.

a) Pasal 32 ayat (1) huruf a, bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada DirekturPajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, b) Pasal 32 ayat (2), bahwa Wajib Pajak yang mengajukan keberatan sebagaimanadimaksudpadaayat(1)tidak dapat mengajukanpermohonan:

1) Huruf a, pengurangan, penghapusan, atau pembatalan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Perpajakan,

2) Huruf b, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, atau

3) Huruf c, pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:

(a) Angka 1, penyampaian surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan: atau (b) Angka 2, Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak:

4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015, antara lain mengatur a) Pasal 2 ayat (1) huruf a, bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar:

b) Pasal 4 ayat (1), bahwa pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk Tahun Pajak 2008 dan eesesudahnya, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia:

(2) mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasanalasan yang menjadi dasar penghitungan, (3) 1 (satu) keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu) pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak:

(4) Wajib Pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi, sebelum Surat Keberatan disampaikan, (5) diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal:

(a) surat ketetapan pajak dikirim, atau

(b) pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak, (6) Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, Surat Keberatan tersebut harus dilampiri dengan suratkuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) UndangUndang KUP, dan (7) Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UndangUndang KUP;

b. Penelitian Awal bahwa Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar nomor 00006/206/20/097/22 tanggal 28 Juli 2022 dengan surat nomor 057/DIR-EBI/X/2022 tanggal 25hal Pengajuan-- Keberatan _atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Palak Penghasilan 1 Tahun Pajak 2020;| bahwa berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, Wajib Pajak mohon agar koreksi tersebut dibatalkan dan perhitungan pajak yang terutang atas Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2020 menurut Wajib Pajak adalah sebesar Rp(12.973.742.224).

c. Peneltian Bukti Pendukung “ bahwa Tim Peneliti telah melakukan penelitian terhadap Laporan Hasil

Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan, dokumen yang diserahkan oleh Wajib Pajak, data pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, dan dokumen dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah:

_ 1. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ' LAP-

00185/WPJ.20/KP.1005/RIK.SIS/2022 tanggal 26 Juli 2022 berikut Kertas Kerja Pemeriksaan tim pemeriksa Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua

~-~ 5Jakarta Timurdiketahuisebagaiberikut ~~ "7"=

Koreksi Pemeriksa adalah terdiri dari:

weOEETa “Hataman 32 dari 149 halaman. Putusan Nomor PUT: 000351.A Tahun 2026 “rt “PT: Eka Bogainti hy

Nilai (Rp)

|. | Biaya Usaha81.865.645.820

Penghasilan dari Luar Usaha12.276.465.387 Penyesuaian Fiskal Negatif942.248.560 a17253712172

1.728.571.2171.726.871.2171.720, 871217 ao ae“+ a) Koreksi Biaya Usaha sebesar Rp81.865.645.820 ~ ~~ ~~as

1. Menurut Pemeriksa bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP- 00185/WPJ.20/KP.1005/RIK.SIS/2022 tanggal 26 Juli 2022, Koreksi Pemeriksa atas Biaya Usaha Lainnya berdasarkan hasil pengujian terdapat Biaya Usaha Lainnya yang tidak didukung oleh

. pendukung yang kompeten;ee,

Dasar hukum:

- Pasal 6 ayat (1) UU PPh

:- Pasal 12 ayat (3) UU KUP

|2. Menurut Wajib Pajak

|bahwa dalam surat permohonan keberatan Wajib Pajak nomor

057/DIR-EBI/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 disebutkan bahwa Wajib Pajak tidak setuju atas koreksi sebesar Rp81.865.645.820, karena Tim Pemeriksa hanya memperhitungkan akun kelompok gaji dalam Audit Report 2020 yang berdasarkan pembayaran secara langsung kepada karyawan:

were At aan “Halaman49° ‘halaman: Putusan Nomor PUT-009351. 15/2023PPIM: HAS ag™—.

ees , -ee,eeaaao EL Eka.Bogainti

Heth Rog zex,eee Long |‘NA eemee

Yana7 “2?

bahwa Wajib Pajak jelaskan bahwa dalam akun kelompok gaji di dalam Audit Report 2020 terdapat biaya-biaya yang tidak dibayarkan secara langsung kepada karyawan tetapi kepada Lembaga Pensiun, BPJS dan pihak ketiga lainnya yang dimana biaya-biaya tersebut masuk ke dalam perhitungan gaji dan ada juga pembayaran dalam bentuk natura/ kenikmatan, | bahwa untuk pembayaran dalam bentuk natura/ kenikmatan, Provisi PPh Pasal 21 sudah Wajib Pajak lakukan koreksi fiskal dalam SPT Tahunan PPh Badan 2020,

{Keterangant Jumlah1 pT AE 3

! Menuru: Wajib Pajak323.107.467.117 |

Menurut Tim Pemeriksa Pajak |241.241.821.297 |

81.865.645.820 bahwa Biaya Gaji, Upah, Bonus, Gratifikasi, Honoranum, THR, dsb menurut Wajib Pajak sebesar Rp328.107-467.17 rincian sebagai

-berikutanana -

A: »x..:

tre AA MAA eeee ee TEweet tewenemeteeteepeeming

— en-“=ete-.

LAee ee eee

-~-

brace

—- Groupeg!Desa tneuna ar weyWa GotsIng ry a a eeno

DU!)Ahowe.hea tome . rnOS1Aanhate fete

YM.7 NSe, Der Prau ten he acyTuLN dana ear Lee

Kap ESE ya AVTMT anebra

—-

Qa Wao,An Jayeker we MAN eae rana naa

UGE, tar amar oe

DerrBrie matavatar br £1

LE Jere pas bx

PTN Tear ear La:

BAG dam tar Lon

Doar mna 1

0 eae arrPps Sree aa a JpTAK! IT) Der HokDaz kan aa ws ban_.SvarSeve hap

|At ANIrmabor eeMzLani fhYAA_i.Shee batin)hie ¢ Goro feta BL SP ENG” BA. i Sangagp aaiem a

.‘“us.MA aAtdear KA pty pr ontaOna

| Selop UAEi ttset2 olaen let ee” Cams 1XRa)Cou1 Panai TT UAS pont]PAD WO THIS Fad

-mmmanwtwen es

2 DOLL tbrana aera ts Der bes pat get BIAYACones Paty Ch. oni Wei” DA:ra sentTE) a esti erp ee PARA | koe Grete

RU4 bahwa koreksi fiskal yang dilakukan Wajib Pajak dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2020 sebagai berikut:

. ~ ., Halaman 35 dari 149 halaman. Putusan Nomor PUT-009351.15/2023/PP/M.IIA Tahun 2026 .vt:...... PT Eka Bogainti

*z:Dia Sate LaAh tag

1. | PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI $

& PEPEDARANtaraTai Bo MARGA.,-PE

BIAYA USAHA

14 PENGHASILANNETODARIUSANAT Iz 19 ic)Kieror

&DARI LUAR USAHA"|43 965.947 761

BIAYA DARI LUAR USAHA|17 £20 429.80) PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (10 If]2

| SUMLAH (fa + 19)

121.246 , 2 | PENGHASILAN WETO KOMERSIAL LUAR MESIN7

1 ee CN tamara ute TA KAA AI

1 | JUMLAK PENGHASZLAM METO KOMERSIAL fine 20 H121 A0 TENE

PENGHASILAN YANG DIKEMAKAN PPn FINAL DAN

* | cana TIOAK TERMASUK GEJEK PALAK

PT $PENYESUALAN FISKAL POSITIF :

8 BIAYA YANG? DIKELUARKAN UNTLM omer. hal. Dri tleMAYA

| 9. PEMSENTUTAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN 5 wen

| PENGGANTAN ATAU

YANG MELEBAHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA

PEMEGANG SAHAM | PAK YANG MEMPUNYAI MIBUNGAN ISTIMEWA

SEMURUNGAN DENGAN PEKERJAANET j8 MARTA YANGDANTUAN ATAU SUMBANGANa 290.655 |PENOHASTANcee we-

9. GAN YANGKEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN. FRA

ATAU CY YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAWAM

SANKSI

Aa mamnam1 Kk SELIG PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSITAN— {>|

|SELISO! AMORTISAS KOMERSIA DI ATASFISKAL1u

| BIAYA YANGit=|Fx

PENYESUAIAN FISKAL POSITIFLi mma4418. SALA MALAM teen 5ae3 bahwa koreksi fiskal positif atas Provisi PPh Pasal 21 sebesar Rp31.019.988.808 rincian sebagai berikut:

Audit Balance |

,1 3111/2010 | lar!

| EB DLNGALAN LABORJORECTJASAPap | emng)

| 2121462502 | Overhead132,

OverheadAS.| pa

| setingDag | (0308 10308 ||| |"an i|J3

.«GRASENESIT{ ad:||“| %

7ERGAIMBAIAN| GEADENSEAD pemanasan| yangg| % ||{|"1 bahwa koreksi fiskal positif atas Natura/ kenikmatan rincian sebagai

:berikut:-

=f “Hee3

Kao 0KA

Dera)KOS:

MTA,

EMAOWE MEAL. Circa bite

Utah SNACK

CVD:

1(2157 IS

PREPAID KASI

MEAL OTPER MEN.2

SEAL TAN7S

|MEAL

END se:KANGPAONE BENGKana

PREFAD PULSE

A,:

mCis oes SSE raraLas

Dasar hukum:

- Pasal 6 ayat 1 UU PPh

- Pasal 4 ayat 3 huruf d UU PPh

- Pasal 9 ayat 1 huruf c UU PPh

- PMK Nomor 219/PMK.011/2012

- PMK Nomor 167/PMK.03/2018

- PMK Nomor 16/PMK.03/2010

- PP Nomor 29 Tahun 2020 bahwa kronologis mapping dalam bentuk excel, Penjelasan Komprehensif dan Dokumen Pendukung (Hardiile dan Softfile) terkait sengketa Biaya Usaha. Lainnya Tahun 2020 telah Wajib Pajak sampaikan pada saat pertemuan hari Rabu, 1 Maret 2023 sesuai dengan Surat Panggilan Dalam Rangka Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan Nomor S-34/WPJ.206/2023 tanggal 22 Februari 2023 dan Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan Nomor BA-38/WPJ.206/2023 tanggal 1 Maret 2023 serta surat Peminjaman Buku, Catatan, Data dan Informasi Nomor S- 68/WPJ.206/2023 tanggal 12 Mei 2023;

b) Koreksi Penghasilan dari Luar Usaha Rp12.276.465.387

1. Menurut Pemeriksa

bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP- 00185/WPJ.20/KP.1005/RIK.SIS/2022 tanggal 26 Juli 2022, Koreksi Pemeriksa atas Penghasilan dari Luar Usaha berdasarkan hasil pengujian terdapat Penghasilan dari Luar Usaha yang belum dilaporkan Wajib Pajak,

Dasar hukum:

- Pasal 4 ayat (1) UU PPh

- Pasal 12 ayat (3) UU KUP

2. Menurut Wajib Pajak bahwa dalam surat permohonan keberatan Wajib Pajak nomor 057/DIR-EBI/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 disebutkan bahwa Wajib Pajak tidak setuju atas koreksi sebesar Rp12.276.465.387, karena Tim Pemeriksa Pajak melakukan perhitungan ulang atas akun penghasilan diluar usaha berdasarkan uji arus kas;

bahwa Wajib Pajak jelaskan bahwa atas akun Penghasilan dari Luar Usaha yang dicatat oleh Wajib Pajak dalam SPT Tahunan Badan 2020 adalah sudah benar dan sesuai berdasarkan uji arus kas, sehingga tidak ada penghasilan yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak, bahwa Penghasilan dari Luar Usaha yang Wajib Pajak laporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2020 sebagai berikut:

eeetePL ee——tas ae wee ye a tee-._~ oeedte fe*

1771 -1

LAMPIRAN -|

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KELANGAN

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

Kio CREXTORATPAJAK

Ti NPWP fol] (cl

PI Meniti| 6 NAMA WAJIB PAJAK fa) 8! PERIODE PEMBUKUAN

««

PENGHASILAN NETODALAM NEGERI >

2 PEREDARANUSAHA a: ~ ores me- || tb HARGA PENJUALANoomB530.73 & BUYA USMMALANNYA-afa506-12 1.007 246 |

NETOda| ta|AAN

|- AF PRA ee eee = ee i I BRAVAUSAR me eee renay|

KETO TAR LUAR (tan)a ergPj

| >gr roEN

2 | PENGMASLAN NETO ROMERSAL (tho 2)B

| & PENGHASRAN YANG DIKENAKAN PPh FIMAL DAM

|YANG TIOAK TERMASUK ORJEK PAJAK

| ‘ |410903592) bahwa sengketa Wajib Pajak atas Penghasilan dari Luar Usaha sebagai berikut:

Keterangan|Jumlah

Menurut Wajib Pajak ,{| 26.239.566.864

Menurut Tim Pemeriksa Pajak Pajak | 38.516.032.251

12.276.465,387 bahwa Wajib Pajak berpendapat bahwa selisih sebesar

-*-Rp12.276.465.387; adalah atas akun 41010208 - Take Away =~ Charges yang dianggap oleh Tim Pemeriksa Pajak sebagai Penghasilan dari Luar Usaha:

bahwa Wajib Pajak jelaskan bahwa layanan Take Away adalah tipe layanan dimana pelanggan melakukan pembelian produk untuk dibawa pulang (tidak makan di restoran HokBen). Untuk itu diperlukan tambahan packaging (take away bag, lunch box, outer box dan lain- lain) agar terjaga kualitasnya Ketika dibawa pulang oleh pelanggan: bahwa dikarenakan ada tambahan biaya packaging, sebagian biaya- ini dikenakan kepada customer berupa Take Away Charges dengan nilai yang tetap yaitu sebesar Rp2.728 (sebelum PB1) per strook;

bahwa dikarenakan Take Away Charges ini dibebankan kepada pelanggan dengan tujuan untuk mengurangi biaya material used- packaging maka atas penerimaan Take Away Charges ini dalam laporan keuangan disajikan sebagai pengurang biaya COGS- Material Used:

bahwa penjelasan contoh jumal sebagai berikut:

CONTOH STROOK PENJUALAN

JAPANESE FAST FOOD RESTAURANT

RUKO RAWAMANGUN

TELP:| Type Layanan :

| |Take Away

No, 4 41201.3348.11—|

—

|7102:o!-~ nae

"Take Away:

|1,00 811024-FREE TAKE AWAY BAG REGULER

4,00 802024-SIMPLE SET TERIYAKI | VALUE

5,00 Sub Total

ITEM DISCOUNT 0,00%

Service Charpe—D

TA Charge2.728

PAJAK10%14.455

Pembulatan3

159,000

Torat

Non TunaiOo

TUNAI200.600

Kembali41.000

ARIGATO GOZAIMASU - TERIMA KASIH

bahwa Ilustrasi Jurnal Pencatatan atas transaksi diatas sebagai

MPaAa,berikut: Be eeeTan

, Bo3"ngae&.

.<-FAReeen-

ILUSTRASI JUKAAL PERCATATAN

1 Pada scot tranzuksi penjualan terjadi

DRDEPOSITIN TRANSIT159.006-

DR "90020301 ROLADING3

CRSALES PROSUCT HOKBEN141999

€R 742010208 TAKE AWAY CHARGES= 2728 Change ofas take

CR "21039999 PatMAS5 Huteng P3)

15900),

2. Pada saat pemakaian item packagin

DRCOGSNONPRODLCT OTHERHOKBEN 11.285Boye ates toke oun;boa value dan ant CR 31080202 INVENTORY PACKAGING11258 "my ag bos valve dan aer bar ILUSTRASI FENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

PT Eka Poralati

Laperac Laba Rugi

SALES" 41010101 SALES PRODUCT HOKBENxx.

COGS SSOIOIDL COGS PRODUCT HOkBENa

2010191 COGS NGK PRODUCT OTHER_

"41010208 TAKE AWAY CHARGES27

TtIK...>~

Dasar Hukum:

- Pasal 4 ayat (1) UU PPh c) Koreksi Penyesuaian Fiskal Negatif Rp942.248.560

1. Menurut Pemeriksa bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP- 00185/WPJ.20/KP.1005/RIK.SIS/2022 tanggal 26 Juli 2022, Koreksi Pemerksa atas Penyesuaian Fiskal Negatif dari hasil pengujian disimpulkan terdapat Penyesuaian Fiskal Negatif yang tidak didukung oleh bukti pendukung yang kompeten:

Dasar hukum:

- Pasal 9 ayat (1) UU PPh

— mmakun,ee

-12 ayat (3) UU KUP

2. Menurut Wajib Pajak bahwa dalam surat permohonan keberatan Wajib Pajak nomor 057/DIR-EBI/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 disebutkan bahwa Wajib Pajak tidak setuju atas koreksi sebesar Rp942.248.560, karena Tim Pemeriksa Pajak tidak mengakui realisasi pembayaran biaya Pensiun Tahun 2020;

bahwa sengketa atas Penghasilan Fiskal Negatif sebagai sberikut:

&a, =ororiesowe.

Keterangan| Jumlah |

Menurut Wajib Pajak| 8.466.441.663

. (Menurut Tim Pemeriksa Pajak Pajak 4 7.324.193.102 {-

Selisih|942,248,560 | bahwa penjelasannya sebagai berikut:

—5,

Feng

Rekap Benefit Payment | TotalPPUKP Dari Perusahaan: | i Post Employee Benefit (PEBI | 7 524.193.102 7.444,67

|524,193.0.939) |79,522,

Long Service Award (LSA) | 8.386.919,500 i-! 8.386.919 1 i

‘otal115.911.112.602 (7.444 | 670,939) | 8.466.441.663! bahwa atas akun tersebut merupakan realisasi pembayaran biaya Pensiun Tahun 2020 dan dokumennya sudah Wajib Pajak sampaikan - ke Tim Pemeriksa Pajak, sehingga Wajib Pajak sudah benar untuk dilakukan koreksi fiskal negatif dan bisa dibiayakan dalam SPT Tahunan PPh Badan 2020,

Dasar Hukum:

- Pasal 6 ayat 1 UU PPh

- Pasal 9 ayat 1 huruf c UU PPh

- PMK Nomor 219/PMK.011/2012

- PMK Nomor 16/PMK.03/2010 d) Perhitungan sanksi bunga Pasal 13 (2) KUP

}.bahwa selisih perhitungan sanksi bunga Pasal 13(2) KUP sebagai.- berikut:|

‘- —-ato-‘ esawoe

-Tr7 3.976.314.817 |

4.897.531.031 |

921.216.214

1. Menurut Pemeriksa bahwa Pemeriksa Pajak menggunakan KMK Nomor 57/KM.10/2020 dengan tarif bunga periode Januari 2021 sebesar 1.76% yang dikali dengan 19 bulan:

BF Menurut Wajib Pajak ed“MN yakile aewta bahwa Wajib Pajak menggunakan KMK Nomor dengan tanf bunga periode Mei 2021 sebesar 1.81% yang dikali awe odasMam na wemenTa-

Bo- Yo

dengan 15 bulan, karena jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan Badan 2020 adalah 31 April 2021;

d. Pendapat Terbanding bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap aturan-aturan Perpajakan, Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan, dan dokumen yang diserahkan oleh Wajib Pajak, Terbanding menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:|

1) Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang KUP mengatur, bahwa apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang:

2) Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang KUP mengatur, bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu SKPKB;

3) Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013, bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu SKPKB:

4) bahwa Wajib Pajak mengajukan keberatan atas koreksi sebagai berkut: UraianNilai (Rp)

Biaya Usaha

-Penghasilan dari Luar Usaha.12,.276.465.387 |

Penyesuaian Fiskal Negatif~ 942,248,560 |

5) bahwa terkait koreksi tersebut Wajib Pajak tidak setuju'dengan alasan yang: secara garis besar adalah sebagai berikut:

a) Koreksi Biaya Usaha sebesar Rp81.865.645.820 bahwa Wajib Pajak tidak setuju atas koreksi sebesar Rp81.865.645.820, karena Tim Pemeriksa Pajak hanya memperhitungkan akun kelompok gaji dalam Audit Repori 2020 yang berdasarkan pembayaran secara langsung kepada karyawan:

bahwa Wajib Pajak menjelaskan dalam akun kelompok gaji di dalam

— Auditterdapat biaya-biaya yang tidak dibayarkan secara ~~~ langsung kepada karyawan tetapi kepada Lembaga Pensiun, BPJS dan| pihak ketiga lainnya yang dimana biaya-biaya tersebut masuk ke dalam

- +kaan.

Pas

perhitungan gaji dan ada juga pembayaran dalam bentuk natura/ kenikmatan:

bahwa untuk pembayaran dalam bentuk natura/ kenikmatan, Provisi PPh Pasal 21 sudah Wajib Pajak lakukan koreksi fiskal dalam SPT Tahunan Badan 2020, b) Koreksi Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp12.276.465.387 bahwa Wajib Pajak tidak setuju atas koreksi sebesar Rp12.276.465.387, karena Tim Pemeriksa Pajak melakukan perhitungan ulang atas akun Penghasilan dari Luar Usaha berdasarkan uji arus kas;

bahwa Wajib Pajak berpendapat bahwa selisih sebesar Rp12.276.465.387 adalah atas akun 41010208 (Take Away Charges) yang dianggap oleh Tim Pemeriksa Pajak sebagai Penghasilan dari Luar Usaha, bahwa Wajib Pajak jelaskan bahwa layanan Take Away adalah tipe layanan dimana pelanggan melakukan pembelian produk untuk dibawa pulang (tidak makan di restoran HokBen), Untuk itu diperlukan tambahan packaging (take away bag, lunch box, outer box, dan lain-lain) agar produk terjaga kualitasnya Ketika dibawa pulang oleh pelanggan. Dikarenakan ada tambahan biaya packaging, sebagian biaya ini dikenakan kepada customer berupa Take Away Charges dengan nilai tetap sebesar Rp2.728 (sebelum Pb1) per strook;

._ ©) Koreksi Penyesuaian Fiskal Negatif sebesar248. 560a bahwa Wajib Pajak tidak setuju atas koreksi sebesar Rp942.248. 560 karena Tim Pemeriksa Pajak tidak mengakui realisasi pembayaran Biaya Pensiun Tahun 2020. Bahwa atas realisasi pembayaran Biaya Pensiun Tahun 2020 dan dokumennya sudah Wajib Pajak sampaikan ke Tim Pemeriksa Pajak, sehingga Wajib Pajak sudah benar untuk dilakukan koreksi fiskal negatif dan bisa dibiayakan dalam SPT Tahunan Badan 2020:

06) bahwa pemeriksa mempertahankan koreksi tersebut dengan alasan yang _ wate garis besar adalah sebagai berikut5ws a) Koreksi Biaya Usaha Lainnya sebesar Rp81.865.645.820|

- ‘Halaman 44 dari 149 halaman. Putusan Nomor PUT-009351.15/2023/PP/M.IIA Tahun 2026 PT Eka Bogainti

Farha SEwon4TA th gdh aePT

<¥:Pn na p-

Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa terdapat Biaya Usaha Lainnya yang tidak didukung oleh bukti pendukung yang kompeten:

b) Koreksi Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp12.276.465.387 Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa terdapat Penghasilan dari Luar Usaha yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak, c) Koreksi Penyesuaian Fiskal Negatif sebesar Rp942.248.560

Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa terdapat Penyesuaian Fiskal Negatif yang tidak didukung oleh bukti pendukung yang kompeten:

7) bahwa berdasarkan hasil penelitian Terbanding adalah sebagai berikut:

a) Koreksi Biaya Usaha sebesar Rp81.865.645.820 yang terdiri dari: . EA

PELAYAMAN PAJAK MADYA DIATRALEE

CONT AS

Wt, amos 43 EN ALI aweMAXGP (9) eh

" Halaman149 halaman. Putusan Nomor PUT:009351.15/2023/PP/M.IIA Tahun 2026 &

PT Eka Bogainti . 4aa’ »Po-

BtTi

32 425.869.839

271.376.347.746

21.376.347.748

23.73?719.075

23737 713.075

128.851. ae

103.081.474.085

418.846.621.691 bahwa berdasarkan hasil penelitian dari data Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-00185/WPJ.20/KP.1005/2022 tanggal 26 Juli 2022 dan Kertas Kerja Pemeriksaan diperoleh informasi sebagai berikut: > Biaya Usaha Lainnya cfm Wajib PajakRp599.181.037.246

Biaya Usaha Lainnya cfm PemeriksaRp480.334.415.655 - SelisihRp118.846.621.591

» Dari total Biaya Usaha Lainnya tersebut yang menjadi koreksi

Pemeriksa adalah atas Biaya Gaji, Upah, Bonus, Gratifikasi, THR, dsb dengan rincian sebagai berikut:

Biaya Gaji, Upah, Bonus, Gratifikasi,

Honorarium, THR, dsb cfm Wajib Pajak § Rp323.107.467.117 Biaya Gaji, Upah, Bonus, Gratifikasi,

Honorarium, THR, dsb cfm PemeriksaRp241.241.821.297 - SelisihRp 81.865.645.820 Menurut Pemeriksa berdasarkan Berita Acara Pembahasan dan Klanfikasi Sengketa Perpajakan Nomor BA-36/WPJ.206/2023 tanggal 17 Februari 2023 dikatakan bahwa koreksi atas Biaya Gaji, Upah, Bonus, gratifikasi, Honorartum, THR, dsb sebesar Rp81.865.645.820 dikoreksi karena tidak didukung bukti pengeluaran yang mendukung baik transfer ke pegawai yang mengakibatkan selisih. Akun bank yang mendukung pengeluaran tersebut adalah akun nomor 1 1021201;

~eeeaomee batang

La ee te re 2 Menurut Wajib Pajak berdasarkan Berita Acara Pembahasan dan

Ra |ae

Klarifikasi Sengketa Perpajakan Nomor BA-38WPJ. 206/2023 |

tanggal 1 Maret 2023 dikatakan bahwa koreksi sebesar Rp81.865.645.820 karena Pemeriksa hanya memperhitungkan akun kelompok gaji dalam Audit Report yang berdasarkan pembayaran secara langsung kepada karyawan. Sedangkan dalam akun kelompok gaji di dalam audit biaya-biaya yang tidak dibayarkan secara langsung kepada karyawan tetapi kepada Lembaga Pensiun, BPJS, dan pihak ketiga lainnya yang dimana biaya-biaya tersebut masuk ke dalam perhitungan gaji dan ada juga pembayaran dalam bentuk natura/ kenikmatan:

Menurut Wajib Pajak untuk pembayaran dalam bentuk natura/kenikmatan, provisi PPh Pasal 21 sudah Wajib Pajak lakukan koreksi fiskal dalam SPT Tahunan Badan. Wajib Pajak melampirkan Audit Report, General Ledger, Mapping SPT Tahunan, bukti pembayaran kepada pihak ketiga dan rincian akun gaji:

Biaya Gaji, Upah, Bonus, Gratifikasi, Honorarium, THR, dsb yang diakui Wajib Pajak sebesar Rp323.107.467.117;

=wewen

4GePrd herePee Pers f yanTJ SE KANAN PE voted eva—_.TT) a —Pes ONMeregen orME | ted even ene tier nean Sees "| vi ous |

Tereoat

Ao MEI a2TMtee SEREwir, bakar| bahwa Lampiran | SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2020:

Halaman 47 dari 149Putusan Nomor. PUT-009351.15/2023/PP/M.IIA Tahun 202& '

PT Eka Bogaint

NETO MOMENSIAL DALAMNEGER To

-—-1 PEREOAMAN USAtw| BIAYA Land LAINNYAoe ama

NETO Dakuhoe tm"Mea AS

23 DARI1|

PURETO DARL LIAR LA 490 fsCon Huh | RRA Gd + Pn}Tet

NETOLUAR Wi> (Come caerHA ML

SUMANAM KETOTP| PEWONARE AM YAKGOFER FINAL DAM

YANG DOAM TERMATUK22.410, 903.992 41 MAA VAG| Det? LAA UN T LyCa ma==

ATAUDANA CADAN GAN .-

ATAU MEDAL ANATA

FUME Att YANGYANGKEPALA

BAAK |YANGBU GAN

KEDEOF UE MAAN

- WAR TA YANGBANTLANCAN

PAJAK PENCHASLAN

TACT YANGANGSOTA PERUTUAN FIRMA

ATAL CV YANG MODALNYA TIDAKATAS BANAL

SEL PERRA Di ATASANAL, lS RaedPY ak YT AMOUR SAS) Fa AA

YANG.a

TYR, MORE LAINNYA mMfe i bahwa Koreksi Fiskal Positif atas Provisi PPh Pasal 21:

| Account Xo, | Grovsing |} Koreksi PositifTOTALpe

|1|1ti{|I| EB.DL-REWARO | DIRECT RABOR|CRAECT LA3OR REWARD1562331238]Do 92331735 |dg |[DIRECT LASDAISA| 32||ts

Overhead{ 32 | (saoren!ta

USA132 |190557| 366190502] 2284} 2|gi sp i

| Setting{42sasa |j“fs ERGAREWARD) = GEA EMPLOYEElai many“1% oo GKA{ 42 |angnesat ||“| 5 't|1ini angi! bahwa Koreksi Fiskal Positif atas Natura/kenikmatan: |

J,'

||beseristan| ma[mitefuses rea} 28 KN 0 wave1 27 |OT1 eso: Ll Data= iaaTN, 2

__ fetRESIrtz,

| Crenead

OverseadMEALMENU ti

MEA: SNACK1 |(LOS oe 3:1 1065009 Bant vendTanema]|se atSunny wosso! acmSeturg143 __ Sassy{ox wakeeRu.Bean| mangTN AAag “ayatag gistTA 0Song ooNTKASAR|Tr

1 SokPULSE, | an]MIMS 41119453 |{ 4214551Se 1i:2749533)i eco 1 CokMEAL OTHER MEL2RISE8&

GEAVEAL Ta TariReo shedag

VEE A: :i shame!Bain" MOSGEATHe:. =

__1x. _ Shapi eatEETerrag

Esa BAO nganse moe 4 CIAon || Sumi3 Se ii1iBST we)

» Biaya Gaji, Upah, Bonus, Gratifikasi, Honorarium, THR, dsb yang diakui Wajib Pajak sebesar Rp323.107.467.117 rincian sebagai berikut:

Dibayar Perusahaan40.529.161.253 | Pasal 6 ayat (1) UU PPh

2.834.433,064 | Sudah di Koreksi Fiskal Dibayarkan langsung ke karyawan

250.822.967.529 | Pasal 6 ayat (1) UU PPh luran DPLK untuk level Manager

718.972.800 | Pasai 6 ayat (1) UU PPh| “Pencadangan Imbalan Kerja

28.201.932.472 | Sudah di Koreksi Fiskal karyawan (Aktuaria PADMA)

Jumlahon323.107.467.117"ne ag Be ee b) Koreksi Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp12.276.465.387

Sa.

INDONESIA

DIREKTORATPALA

KANTOR PELAYAMAN PAJAK MADYA CIA JAKARTA TIMUR

DAS ULAMA [ Tas - Ti - 18)10107 211262

DASI LAR907 781

BIAYA,LELAMA.

BETO CAPS LOMR( In Af)

AMA Mehdi

Persfrectan NearLuar- bet(Ih =127 246

20.318.

Jatah PPh Tamang (11 17)E

Pujah|

Pera KAT(resetPempang

Dunga Pang 13 (2) KUP mA. Kenakan Panai PP at,Pusat 170 (SKP aA, Kanaitan Pusat 170 (5) KP es Bunga Peni 14 (35 OP

10 (3) LP

Jumlah Penghasilan Dari Luar Usaha13241554172488,549,353 063 bahwa berdasarkan hasil penelitian dari data Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-00185/WPJ.20/KP.1005/2022 tanggal 26 Juli 2022 dan Kertas Kerja Pemeriksaan diperoleh informasi sebagai berikut:

» Penghasilan dari Luar Usaha cim Wajib Pajak:

Penghasilan dari Luar UsahaRp43.865.987.761 Biaya dan Luar UsahaRp17.626.420.897 - Penghasilan Neto dari Luar UsahaRp26.239.566.864

» Penghasilan Neto dari Luar Usaha cim Wajib PajakRp26.239.566.864 Penghasilan Neto dari Luar Usaha* cim PemeriksaRp38.516.032.251 - SelisihRp(12.276.465.387) Terdapat selisih perhitungan Penghasilan Neto dan Luar Usaha sebesar Rp12.276.465.387;7

> Pemeriksa melakukan perhitungan ulang atas akun Penghasilan dari

Luar Usaha berdasarkan Uji Arus Kas,

» Menurut Pemeriksa berdasarkan Berita Acara Pembahasan dan

Klarifikasi Sengketa Perpajakan Nomor BA-36/WPJ.206/2023 tanggal 17 Februari 2023 dikatakan bahwa koreksi Penghasilan dari Luar Usaha diperoleh dari arus uang masuk ke Bank dikurangi dengan Peredaran Usaha dan Penghasilan Lainnya,

Menurut Pemeriksa dokumen yang mendasari ledger dari arus uang masuk yang tertera di akun Kas dan Bank,

» Menurut Wajib Pajak berdasarkan Berita Acara Pembahasan dan

Klanfikasi Sengketa Perpajakan Nomor BA-38/WPJ.206/2023 ve. ansorave£ -.ze tanggal 1 Maret 2023 dikatakan bahwa selisih Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp12.276.465.387 adalah atas akun 41010208 (Take Away Charges). Dikarenakan Take Away Charges ini dibebankan . kepada pelanggan dengan tujuan mengurangi biaya material used- packaging maka atas penerimaan Take Away Charges dalam Laporan Keuangan disajikan sebagai pengurang biaya COGS- Material Used:

Menurut Wajib Pajak berdasarkan PSAK 23, pada Paragraf 18 disebutkan bahwa pendapatan dan beban dapat diakui bersamaan apabila memiliki hubungan peristiwa yang sama:

Berikut kutipannya:

“18. Pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi atau peristiwa lain yang sama diakui secara bersamaan: proses ini biasanya mengacu pada pengaitan pendapatan dengan beban. Beban, termasuk garansi dan biaya lain yang terjadi setelah pengiriman barang, biasanya dapat diukur secara andal jika kondisi lain untuk pengakuan pendapatan telah dipenuhi. Tetapi, pendapatan tidak diakui jika beban yang berkaitan tidak dapat diukur secara andal. Dalam keadaan tersebut, setiap imbalan yang diterima untuk penjualan barang tersebut diakui sebagai liabilitas’,

Wajib Pajak membukukannya dalam akun biaya (dengan mengurangi biaya) adalah semata-mata untuk merasionalkan biaya packaging, dan hal ini tidak menyalahi ketentuan standar Akuntansi yang berlaku umum,

» Selisih perhitungan Penghasilan dari Luar Usaha antara Pemeriksa dengan Wajib Pajak berasal dari akun 41010208 (Take Away Charges) dengan nilai sebesar Rp11.963.280.430,

» Dari data General Ledger diketahui bahwa selisih nilai Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp12.276.465.387 rincian sebagai berikut:

1. Take Away Charges

2. Handling Charges

Lampiran | SPT Tahunan PPh Badan 2020:

1771 -LAMPIRAN - |

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

Ma OPEXTORAT NEK, ud wane pasex

NETO KOMERSAL DALAH NEGERI »

MAA ee ar

Bo HARGA POKOK

USAHA LANKYA mn ma ma

KETO DARJUSAHA 1B fc.

DAA UAP USAHA

BATA DARI USA

KETO DARI USAHA (lee th

Ro JOMA (Mergemma

| 1 |RETO ROMERO——. 3

|grangPEN Daw:

| YAWG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK“| nen, a

Contoh Strook Penjualan:

CONTOH STROOK PENJUALAN _

JAPANESE FAST FOOD RESTAURANT

RUKO RAWAMANGUN

TELP:

Bil No. :

ULFA.2020 7:02 Guest :

Take Away

1.00 51 102a-FREE TAKE AWAY BAG REGULER

4,00 MO2OD4-SIMPLE SET TERIYAKI t VALUE

3,00 Sub Total

ITEM DISCOUNT G,00% bang

Non Tunui

TUNAI

Kembalh

ARIQATO GOZAIMASU - TERIMA KASIH| bahwa Ilustrasi Jumal Pencatatan

PT Eka Bagainti

ILUSTRASI SURNAL PENCATATAN

1 Fada sont transaksi penjualan terjadi

DR" MOLIOL DEPOSITIN TRANSIT188 000Cash ctas penjualan

DR 790020301 ROUNDING3rounding cRSALES PRODLCT HOKNEY121520 Sales

CR "41010208 ‘TAKE AWAY CHARGES+Charge as take may cR 721039999 PatISASS Huteng PST

159003 359009

2, Pada saatHera packaging

GR"PRODI CT OUTER YOKBEN 1108ras sate ang bas, ert ped sete dan ban CR 11050202 INVENTORY PATRAGIAGIGbad ILUETPASI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

PT Eka Dogeinti

Laporan Laba Rugi

SALES’ 41010101 SALES PRODUCT HOKBEN cocsCOGS PRODUCT HOKBENxx

COGS NON PRODUCT OMERHOKBEN 11.285

141010208 TAKE AWAY- 273

COGS netxx c) Koreksi Penyesuan Fiskal Negatif sebesar Rp942.248.560

KEUANGAN

PAJAK,

PELAYANAN PAJAK MALTALAAT is

PORT PER

DATA (90 - - 00)

DARI LAN LA

ETO DP LAYARIP)

PPh Tentang (Tt 125

PONCane antRingel

2.1. Senge Pesat 13 G3 0a

22Pesat 19 On

23. Bunga Panai 12 (0) KUP

24 Kengnan 134 PIP

AB.Poet TTC UN

28.Panai "TO (8) KP mar

Pusat 18 (25 OP

ML,Peet 98 44) ML “4. Bunga Paces 14 (3) KP m7. Mage Pusat 19 Dj

“7KOREKSI

Penghasilen yang dikonakan PPh23,410,903.9920

5.818.694.1415.818.854.141

111.186.001 o0 bahwa berdasarkan hasil penelitian dari data Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-00185/WPJ.20/KP.1005/2022 tanggal 26 Juli 2022 dan Kertas Kerja Pemeriksaan diperoleh informasi sebagai berikut: » Penyesuaian Fiskal Negatif:

Penyesuaian Fiskal Negatif cfm SPTRp40.319.969.386 Penyesuaian Fiskal Negatif cim SPHPRp29.340.734.134 - SelisihRp10.979.235.252 Terdapat koreksi Penyesuaian Fiskal Negatif yang dipertahankan Pemeriksa sebesar Rp10.979.235.252:

» Penyesuan Fiskal Negatif (sengketa)

Penyesuaian Fiskal Negatif cim Wajib Pajak Rp8.466.441.663 Penyesuaian Fiskal Negatif cim Pemeriksa Rp7.524.193.102 - SelisihRp 942.248.560 Terdapat selisih perhitungan Penyesuaian Fiskal Negatif sebesar Rp942.248.560:

» Pemeriksa tidak mengakui realisasi pembayaran Biaya Pensiun

Tahun 2020,

» Menurut Pemeriksa berdasarkan Berita Acara Pembahasan dan

Klarfikasi Sengketa Perpajakan Nomor BA-36/WPJ.206/2023 tanggal 17 Februari 2023 dikatakan bahwa koreksi Fiskal Negatif yang diakui Wajib Pajak merupakan pemberian manfaat Pensiun (PPLK) yang dipotong Pihak Bank BNI. Sampai saat ini belum dipenuhi dokumen dari Bank BNI beserta bukti pembayaran oleh Wajib Pajak:

Data atau dokumen yang mendasari koreksi Pemeriksa atas Penyesuaian Fiskal Negatif berasal dari pemotongan PPLK oleh Bank BNI;

» Menurut Wajib Pajak berdasarkan Berita Acara Pembahasan dan

Klarfikasi Sengketa Perpajakan Nomor BA-38/WPJ.206/2023 tanggal 1 Maret 2023 dikatakan bahwa koreksi Penyesuaian Fiskal Negatif adalah atas pembayaran biaya imbalan kerja yaitu pensiun, pesangon/ Post Employee Benefit (PEB) dan penghargaan masa kerja/ Long Service Award (LSA),

Post Employee Benefit (PEB) dapat dibayarkan melalui Kas/Bank operasional perusahaan dan melalui DPLK, sedangkan Long Service Award (LSA) dibayarkan hanya melalui Kas/Bank operasional perusahaan,

Recap Benefit Payment

Dari Pendanaan

-_ Dari DPLK PPUKP

Perusahaan Post Employee Benefit (PEB) | “7.524.193.102 | (7.444.670.939)| — 79.522.163 Long Service Award (LSA8,386,919.500|-| 8.386.919.500

TOTAL15.911.112.602 | (7.444.670.939): 8.466.441.663 DeskripsiJumlah Total Realiasasi PEB dan LSA tahun 2020.15.911.112.602 Realisasi PEB yang dibayarkan melalui DPLK, atas realisasi (7.444.670.939)

TA SS ae

~wee nTaoe pembayaran ini sudah pemah menjadi biaya secara fiskal pada

SPT tahun sebelumnya, sehingga tahun 2020 tidak dibiayakan lagi dalam SPT Tahunan.

Selisih realiasasi PEB yang tidak dibayarkan oleh DPLK, sehingga

79.522.163 dibayarkan melalui kas/bank operasional perusahaan, dan menjadi biaya secara fiskal.

Realisast LSA yang dibayarkan melalui kas/bank operasional8.386.919.500 perusahaan.

> Menurut Pemeriksa, berdasarkan hasil pengujian bahwa terdapat

Penyesuaian Fiskal Negatif yang tidak didukung oleh bukti pendukung yang kompeten:

d) Sanksi Bunga Pasal 13(2) KUP sebesar Rp921.216.214

» Pemeriksa menggunakan KMK Nomor 57/KM.10/2020 dengan tarif periode Januari 2021 sebesar 1.76% yang dikali dengan 19 bulan,

» Wajib Pajak menggunakan KMK Nomor 20/KM.10/2021 dengan tarif bunga periode Mei 2021 sebesar 1.81% yang dikali dengan 15 bulan,

-karena jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan Badan 2020 adalah 31 April 2021,

8) bahwa atas koreksi Tim Pemeriksa sampai dengan laporan ini dibuat, Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan data dan atau dokumen pendukung atas koreksi dari Tim Pemeriksa secara lengkap, Wajib Pajak hanya memberikan data pendukung sebagian sehingga tidak dapat membuktikan kebenaran penjelasan Wajib Pajak:

9) bahwa berdasarkan Data dan Fakta dari hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Tim Peneliti mempertahankan koreksi Pemeriksa oleh karena koreksi tersebut sesuai dengan data, dokumen, informasi serta ketentuan peraturan Perpajakan yang berlaku,

10) bahwa berdasarkan Berdasarkan hasil penelitian di atas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perpajakan, Tim Peneliti berpendapat bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan nomor 00006/206/20/097/22 tanggal 28 Juli 2022 Tahun Pajak 2020 tepat, e. Penelitian Setelah Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) bahwa pada hari kamis tanggal 6 Juli 2023, Penelaah Keberatan mengundang Wajib Pajak untuk memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya melalui Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) nomor S-409/WPJ.20/2023 tanggal 26 Juni 2023, bahwa Wajib Pajak hadir dan memberikan tanggapan tertulis sesuai Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak dan Memberikan Keterangan Tertulis nomor BA- 169/WPJ.20/2023 tanggal 6 Juli 2023 sebagai berikut:

1) Tanggapan Wajib Pajak bahwa berdasarkan keterangan dan/atau tanggapan tertulis Wajib Pajak nomor 001/IKRA/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023 hal tanggapan atas Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) Nomor S-409/WPJ.20/2023 tanggal 26 Juni 2023 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan

nomor 00006/206/20/097/22 tanggal 28 Juli 2022 Tahunan Badan Tahun Pajak 2020, tanggapan Wajib Pajak sebagai berikut:

Koreksi Biaya Usaha, Penghasilan dari Luar Usaha dan Penyesuaian Fiskal Negatif a. Koreksi Biaya Usaha sebesar Rp81.865.645.820 bahwa Wajib Pajak tidak setuju atas koreksi sebesar Rp81.865.645.820, karena Tim Pemeriksa hanya memperhitungkan akun kelompok gaji dalam Audit Report 2020 yang berdasarkan pembayaran secara langsung kepada karyawan:

bahwa Wajib Pajak jelaskan bahwa dalam akun kelompok gaji di dalam Audit Report 2020 terdapat biaya-biaya yang tidak dibayarkan secara langsung kepada karyawan tetapi kepada Lembaga Pensiun, BPJS dan pihak ketiga lainnya dimana biaya-biaya tersebut masuk ke dalam perhitungan gaji dan ada juga pembayaran dalam bentuk natura/kenikmatan, bahwa untuk pembayaran dalam bentuk natura/ kenikmatan, provisi Pasal 21 sudah Wajib Pajak lakukan koreksi fiskal dalam SPT Tahunan PPh Badan 2020:

bahwa Keterangan koreksi dari Tim Pemeriksa yang Wajib Pajak poto pada saat pembahasan akhir adalah sebagai berikut:

nae OE

‘aayald" .

aaa=¥ kapan Manuai THE One

. 23 2 Biaya Transportes

Penyusutan dan

KeteranganJumlah (Rp)

Menurut Wajib Pajak323.107.467.117 Menurut Tim Pemeriksa241.241.821.297

bahwa Penjelasannya adalah sebagai berikut:

Degan Penamaan me

ESN] Darya SeesTreat Saya Dl ren 1249008 2748yom ay— — ep Bee Te

MO na Pot Fa Oey,

PPA fagmen ayePASTAS | batrai bararu Pate want pi am,rebel tuna

Jaran

Pre ai5-

:~~.

« ue-

Dasa EOE 3

+ nana POOR reiPE

NETO USAHA ( Las 105 167)iaa 471 PENGHASILAN DAAILUAR USA}tAisah ai DAYALantaoe Ka1? Mako SS

RETO DASANep FUMLAH (34> tot

LIAR SEERP3 cantTA4)

KETO(th 2}aan) TAME TIDAK TERMASUK ORIEN PALA[+ |22.410.903.992 anita Maret. dd

YANG| DETELUARKAN

PEMECANDBERTI. ATAU

PEMBENTUKAN AT AL} PARI Ut DANA CADANGAN

JASA DALAM BENTUK MATURA DAM

PONQGATTIAN ATAUATA

YANGKEWAJARAN YANOKLPANA

PELIEGANG YAMAM / PIHAK YANGHUSUNGAN IST

DOMGAM PEKERJAAN...ad

MAATA BANTUAN ATAU BUUDANGANMi an PAJAK PENGMASKANee|2 GAD YANGKEPADA AMODGTAFITLA

ATAU CV YANG MODALNYA TAR TERBAGIATAS SAMAwf eaea ap MNem

HOARE

[ae AP

|feeee

bahwa Koreksi fiskal positif atas Provisi PPh Pasal 21:

Audit Batance

Korekai Fost hos es TOTAL reper jana (sang [DIRECT LARORJORECTYASA321121462902|

Overhead [OVERHEAD

SSee

OvetheadBONE A25 aa a ene ae — oa

Soy|Mer renEMPLOYEE MEAL TAILa2

| Sallingsara,a]Basso]27080]| & exam(SENAR)|| eefs

!bsa&

-£1535

| ema)teaoo |oo

—

MEAL aTs —ABADALE | eat |BESARgris

||1|GSNRINA

Dasar hukum:

- Pasal 6 ayat 1 UU PPh

- Pasal3 huruf d UU PPh

- Pasal 9 ayat 1 huruf c UU PPh

- PMK Nomor 219/PMK.011/2012

- PMK Nomor 167/PMK.03/2018

- PMK Nomor 16/PMK.03/2010

- PP Nomor 29 Tahun 2020

b. Koreksi Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp12.276.465.387 bahwa Wajib Pajak tidak setuju atas koreksi sebesar Rp12.276.465.387, karena Tim Pemeriksa melakukan perhitungan ulang atas akun Penghasilan dari Luar Usaha berdasarkan Uji Arus Kas:

bahwa Wajib Pajak jelaskan bahwa atas akun Penghasilan dari Luar Usaha yang dicatat oleh Wajib Pajak dalam SPT Tahunan Badan 2020 adalah sudah benar dan sesuai berdasarkan Uji Arus Kas, sehingga tidak ada penghasilan yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak, SPT Tahunan Badan 2020:

LAMPIRAN -1

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL ja NPWP r

, 3 NAMA WARE PAJAK w

Gl PERIODEPEMBUKUAN+4

DAYA USAHA=

PENGHASILAN NETO DAR USAHA (la

Penjelasan sengketa:

bahwa Wajib Pajak berpendapat bahwa selisih sebesar Rp12.276.465.387, adalah atas akun 41010208 Take Away Charges yang dianggap oleh Tim Pemeriksa sebagai Penghasilan dari Luar Usaha:

bahwa Wajib Pajak jelaskan bahwa layanan Take Away adalah tipe layanan dimana pelanggan melakukan pembelian produk untuk dibawa

pulang (tidak makan di restoran HokBen). Untuk itutambahan packaging (take away bag, lunch box, outer box dan lain-lain) agar produk terjaga kualitasnya ketika dibawa pulang oleh pelanggan: bahwa dikarenakan ada tambahan biaya packaging, sebagian biaya ini dikenakan kepada customer berupa Take Away Charges dengan nilai tetap yaitu sebesar Rp2.728 (sebelum PB1) per strook;

CONTOH STROOK PENJUALAN | (2205),

JAPANESE FAST FOOD REBTAURANT

RUKO RAWAMANGUN

TELP:

Type Layanan: Take Away

+ 41201.3348.11

ULFA,-OKt-2020 7:02 Guest :

1,00 811024-FREE TAKE AWAY BAG REGULER

4,06 802024-SIMPLE SET TERIYAKI 1 VALUE

Take Away Charge (hanya diberlakukan

5,00 Sub Total untuk Type Layanan ITEM DISCOUNT 0.00%-—0,00

Take Away)

ARIGATO GOZAIMASU - TERIMA KASIH

bahwa Ilustrasi Jumal Pencatatan

ILUBTRAS] JURWAL PENCATATAN

2 Pada saat transaksi penjualan terjadi

DR 11015301 DEPOSIT IN TRANSIT159.000Cash atas penjualan

DR 000920301 ROUNDING3rounding

£8 "41010101 SALESPRODUCT

‘CR 741010208 TARE AWAY CHARGES|47381 Churpe ains take away

CR 21939099 PUI1 14455 — Hutang PB!

159.003 159.0043 z Pada saatttem packaging

UR6501020) COGS NON PRODUCTHORGEN41.285Biapa atas inke away bag,bar value dan outer bart CR11050202 INVENTORY PACKAGING11.245

ILUSTRASI PENYAJIAN LAPORAN HEUANOAN

PT Eka Bogninti

Laporan Laba Rugi

SALES" 41010101 SALES PRODUCT BOKBENxx

CoasCOGS PRODUCTxxx

45010201PRODUCT11285

741010208CHARGES.2.728

COGS nerXxX

Dasar hukum:

- Pasal 4 ayat 1 UU PPh c. Koreksi Penyesuan Fiskal Negatif sebesar Rp942.248.560 bahwa Wajib Pajak tidak seiuju atas koreksi sebesar Rp942.248.560, karena Tim Pemeriksa tidak mengakut realisasi pembayaran biaya pensiun Tahun 2020;

KeteranganJumlah

Menurut Wajib Pajak

Menurut Tim Pemeriksa Pajak7.524.193.102

| Selisih942.248.560 bahwa Penjelasannya adalah sebagai berikut:

Rekap Benefit Payment | Totalhenna Dari Perusahaan

Post Employee Benefit (PEB) || (7.444.670.939)79.522.163

Long Service Award (LSA)| 8.386,919,500 |- |8.386.919.500

| 15.911.112.602 (7.444.670.939) |8.465.441.663 bahwa atas akun tersebut merupakan realisasi pembayaran biaya pension Tahun 2020 dan dokumennya sudah Wajib Pajak sampaikan ke Tim Pemeriksa, sehingga Wajib Pajak sudah benar untuk dilakukan koreksi fiskal negatif dan bisa dibiayakan dalam SPT Tahunan Badan 2020,

Dasar hukum:

- Pasal 6 ayat 1 UU PPh

- Pasal 9 ayat 1 huruf c UU PPh

- PMK Nomor 219/PMK.011/2012

- PMK Nomor 16/PMK.03/2010 d. Koreksi Bunga Pasal 13(2) KUP sebesar Rp921.216.214 bahwa Wajib Pajak tidak setuju atas perhitungan sanksi bunga Pasal 13(2) KUP yang dihitung oleh Tim Pemeriksa, menurut perhitungan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

KeteranganSanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP |

Menurut Wajib Pajak3.976.314.817 |

Menurut Tim Pemeriksa4.897.531.031

| Selisih;

bahwa Penjelasannya adalah sebagai berikut:

- Menurut Tim Pemeriksa menggunakan KMK Nomor 57/KM.10/2020 dengan tarif bunga periode Januari 2021 sebesar 1,76% yang dikali dengan 19 bulan,

- Menurut Wajib Pajak seharusnya menggunakan KMK Nomor 20/KM.10/2021 denganbunga periode Mei 2021 sebesar 1,81%

. . yang dikali dengan 15 bulan, karena jatuh tempo pemyampaian SPT

Tahunan Badan 2020 adalah 31 April 2021;

Dasar hukum:

- KMK Nomor 20/KM.10/2021 e. Alat bukti dokumen dan data yang disampaikan pada proses keberatan Wajib Pajak telah memberikan penjelasan kepada Tim Peneliti terkait semua sengketa dalam proses keberatan pajak yang disampaikan secara tertulis dan terdapat permintaan penjelasan lebih lanjut dari Peneliti terkait materi sengketa sebagai berikut:

1. Materi sengketa PPh Badan terkait Penghasilan Luar Usaha (Take .. Away Charges),A ote enea mie at

2. Materi sengketa PPh 4 ayat (2) terkait selisih objek PPh atas sewa bangunan dan jasa konstruksi,

3. Materi sengketa PPh Pasal 21 terkait koreksi objek DPP PPh Pasal 21 Masa Desember 2020;

Penjelasan tersebut dilakukan pada tanggal 6 Juni 2023 dengan cara datang langsung ke Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, dan dilanjutkan dengan zoom meeting pada tanggal 15 Juni 2023 dan Tim Peneliti menerima semua penjelasan yang disampaikan oleh Wajib Pajak:

BUKTI PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN

BUKU, CATATAN, DAN DOKUMEN

Nama Penenma NIPRidwarto Hasudungan f 15840113 201012 1 007 lnstans] PenerimaKarwt DJP Jakarta Timur

Alamat Instansi PenecimaJi Puto Mas Tenur tis 2, RW 16, Kayu Putih, Pula Gadung, Jakarta Timur

NamoriTanggal Surat Permintaan Data)26612023 Tanggat 12 Nal 2023

Lokasi cobang/PusaiJi Raya Poncol Ho 2Jakarta Tur

Cabang/Pusat01.604 156 3-007 000 dope SPTPPh Bas Tas ay SPT PPn Pasal 21 Masa Aor 5 d Deserrber 2020 asa Yo

PP3ri2223

Vio1 tangkap |

C3 reais i PPh Pasal 21 DYP Tahun Palak 2020

OTP2023

Lengker »

| tse | Len

General Leg besarta tunatnya terkait dgkap

:2) Tanggapan PenelitiTT

|a.bahwa argumentasi Wajib Pajak di dalam’ Surat Tanggapan atas '

Surat Pemberitahuan Untuk Hadir pada dasarnya sama dengan alasan pada surat keberatan Wajib Pajak:

b. bahwa Wajib Pajak memberikan tambahan data serta dokumen pada saat hadir memenuhi undangan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir tanggal 6 Juli 2023 dan tanggal 11 Juli 2023 pada saat klarifikasi dan penjelasan Wajib Pajak terkait data dan dokumen tambahan, c. bahwa data dan dokumen tambahan yang diserahkan Wajib Pajak sebagai berikut:

Data dan dokumen (soitcopy) tambahan yang diberikan Wajib Pajak:

- SK Kebijakan Long Service Award (LSA) pegawai,

- Rekapan realisasi pensiun 2020,

- Perjanjian Pengelolaan Program Pensiun DPLK Manulife,

- Peraturan Perusahaan PT Eka Bogainti, capture pesangon pensiun karyawan,

- Penjelasan Long Service Award (LSA) dan Post Employee Benefit (PEB),

- Koreksi biaya usaha lainnya,

- Aktuaria PEB PT Eka Bogainti Desember 2020,

- Aktuaria LSA PT Eka Bogainti Desember 2020,

- CIT Calculation FY2020

- Bukti realisasi pembayaran pensiun karyawan Tahun 2020

- Bukti pembayaran BPJS Kesehatan Store,

- Bukti pembayaran BPJS Kesehatan,

- Bukti pembayaran BPJS Tenaga Kerja,

- Biaya Usaha Lainnya,

- Laporan Aktuaria PT Eka Bogainti 2020,

- Voucher Tahun 2020,

- SK Car Ownership Program (COP) Tahun 2018,

- Pencatatan imbalan kerja dan Pendanaan Imbalan Kerja,

- HRD data karyawan per 31 Desember 2020.

d. bahwa berdasarkan data dan dokumen serta penjelasan dari Wajib _ Pajak, Tim Peneliti berpendapat bahwa:

1. Koreksi Biaya Usaha sebesar Rp81.865.645.820

Tim Peneliti melakukan penelitian terkait Biaya Usaha Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

- Tim Peneliti melakukan penelitian terhadap Biaya Gaji, Upah, Bonus, Gratifikasi, Honorarium, THR, dan sebagainya: > Biaya Usaha Lainnya cim Wajib PajakRp599.181.037.246

Biaya Usaha Lainnya cfm PemeriksaRp480.334.415.655 -

SelisihRp118.846.621.591

» Dari total Biaya Usaha Lainnya tersebut yang menjadi koreksi Pemeriksa adalah atas Biaya Gaji, Upah, Bonus, Gratifikasi, THR, dsb dengan rincian sebagai berikut: Biaya Gaji, Upah, Bonus, Gratifikasi,

Honorarium, THR, dsb cfm Wajib PajakRp323.107.467.117 Biaya Gaji, Upah, Bonus, Gratifikasi,

Honorarium, THR, dsb cfm PemeriksaRp241.241.821.297 - SelisihRp 81.885.645.820

- Dari data Biaya: Gaji, Upah, Bonus, Gratifikasi, Honorarium, THR, dsb yang dilaporkan Wajib Pajak sebesar Rp323.107.467.117 terdiri dari beberapa nomor akun dengan rincian sebagai berikut:|

Account No,DescriptionAudit Balance

Seine EMPLOYEE MEAL- CATERING.(RS32,505,545)| Dibayar Perusahaan. Bukti ada

EMPLOYEE MEAL - CATERING182.700.492) Dibayar Perusahaan, Buku ada

ACCOMODATION - KCST(9,282,993)| Dibavar Perusahaan, Bukti ada a IaKOST

UNIFORM(184,583,184)] Dibayar Perusahaan, ada eroDibayar Perusahaan. Bukti ada oe GEA EMPLOYEE MEAL - BENTO'S MENU42(26,729,5591| Dibayar Perusahaan, Bukti ada sein EMPLOYEE MEAL» OTHER MENU,Tar |TA

EMPLOYEE MEAL- DTHER MENU[az | (42,658,135)]

SIDE

‘cing [EMPLOVEE EAL - SNACK2,290.500)| Dibayar Perusahaan, Bukti ada ee

[ceaSama

Selling [EMPLOYEE MEAL- TAIT.(190.995.0004 Dibayar Perusahaan, Bukti ada

G&AMEAL- TAIDibayar Perutahaan, Bukti ada

Selling [OUTSOURCING EMPLOYEE

DUTSOURCING EMPLOYEE

SellingOTHERS

61990099G&A [EMPLOVEE OTHERS

Beling PENSIUN

| caMat - SNACK

= EMPLOYEE BENEFITIN-KIND

EMPLOYEE BENEFITIN- KIND

[eon |JALTOWANCE - ASTER

1010012“

Selling {ALLOWANCE - ATTENDANCE16 433,360. aoake karyawan

Selling {ALLOWANCE - OVERTIME.Ri (683,030, 293)| Dibayartan langsung ke bayan

Selling {ALLOWANCE - ADOMONAL GENEFLT1,302,604 Dibsy arkan langsung ke

42 avn 4,663,196, 809

ALLOWANCE - MEDICAL (PAID TO EMPLOYEE)

ALLOWANCE - ACHIEVEMENT

| sioeam — | Settingee

Gta

61010007G&A _ [ALLOWANCE - ATTENDANCE1036,

-#2

61010003 SEA ALLOWANCE - OVERTIME

61010004ALLOWANCE - ADDIMONAL BENEFIT [war |ea

|INCENTIVETan 000,000) Dibayarkan langiung ke karyawan

ALLOWANCE - SALES (NCENTIVE31, 438, Dibayarkan langsung ke karyawan

ALLOWANCE + THR

GBA _ [ALLOWANCE - MEDICAL [PAID TO EMPLOYE “| ot2ke karyawan

INSURANCE(2,106.863,429)] Dibayar Perusahaan, Bukti ada

—REWARD - EMPLOYEE REWARDA Dibayarkan langsung ke karyawan

IW OTHERson aSELUNG-IMBALAN JASAny

EBSE-REWARD [Setting | SELLING- REWARD

EB.GA-REWARDEMPLOYEE BENEFIT EXPENSES - REWARD

EB.GA-IMBALANGEA [EMPLOYEE BENEFIT EXPENSES

TOTAL$23,107,457, 21 bahwa dan data tersebut diatas Biaya Gaji, Upah, Bonus, Gratifikasi, Honorarium, THR, dsb yang dilaporkan Wajib Pajak sebesar Rp323.107.467.117 dapat dikelompokkan menjadi:

Uraian/ Keterangan

Nilai

Dibayar Perusahaan

42,247,776,673 Car Ownership Program (COP) 70% 1115,817,644 ditanggung Perusahaan, 30% potong gaji karyawan

Dibayarkan langsung ke karyawan

250,822,967,528 luran Dana Pensiun Lembaga Keuangan

718,972,800 DPLK

Pencadangan imbalan kerja karyawan

28,201,932,472 berdasarkan hitungan oleh Aktuaria

PADMA

Jumlah323,107,467,117

1. Biaya yang dibayar Perusahaan sebesar Rp42.247.776.673, terdin dari:

PT Eka Bogainti

a. Employee Meal-Catering dengan nomor akun 61040001 sebesar Rp8,532,305,548 dan Rp842,700,492:

bahwa untuk mendukung penjelasannya, Wajib Pajak menyampaikan data dan/atau dokumen berupa Bank Payment Voucher (BPV), Lampiran Settlement Bank Payment Voucher, Invoice Receipt Voucher (IRV), Kwitansi, Receiving Slip, Purchase Order sebagai berikut:

Journal nembet | VoucherDescriptionLedger account| ledger accogat

Date

2/3/2020 112:00:00 AM] £kA-004035908 | INVP-20020000015053,706,570 JL ring Mardja Periode 13-19fanuari |

NONE:Catering Mardja Peri 2020 Sebanyak 4386di SCO

Purchase Oder:

PT. EKA BOGAINTIpono

JL Itaya Porco!Checes‘PO DataTE LE

Tatp.2791134PO Type

13748

Fax. G2Pt Datemols oF

PF No,

Denata nOwoe

Project ta

Pagetae

PURCHASE ORDER

KPAKITCHENS, CVKH BAPING KT 12 RW OT ROT

BUBUKAN CRRACAS JAKARTA

CROTR 130

NO te. tara CamatPra

UneTeras Are

4ang to

‘wentavetaing Tax aya—2

Tarmata

Pen DIK|

Invoice Receiprt Voucher (IRV) Tanda Terima Faktur wrtRATA ttper.one.

ee TuruCreeoar

Jnee BUh

Sawre

INVOICE RECEIPT VOUCHER

TANDA TERIMAat at — mone

BAPE aVe_Ve Oe eaeetwe ALMAA OME OY OATeae mareear

AN aeOOea TEEaam ware com eee ropamamee voceRENEoveamon

.NI 0 NYTOP

Vatwhee

>oanLINAsen ra— ew mee—...oo.m

-TAIMANMALAor me eee

Vaan Pee PI “

~tepaen-vee

Vindwa

||pan

-ee petamn ~

.LN5

Ldr~& -

EA threet ae (ee eR AS EE LEWL AEA A AV MAAAWAT men

Kwitansi:

PAN. sero eras Cawang No. 07

Sesion Ciracas, Jatarts

Telp: {O22} 87185792 / Hp: (022) S7SO1S6S, S7IS3456

Receipt From

Banyaknya uang: Puluh Uma juta Dua Ratus Dus Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Ener Puluh Lima Rupiah)

Makan Slang,Sore Dan Malam Periode tol : 13 Januari 2020 s/d 19 Januari 2020

Catering: 7.777 @12,249/Pcrsi

Bank Payment Voucher (BPV):

sebLAon re nee

KJ Raya No. 2 Cracas, Jakarta TimursBpy 7rato “ (7 0212281440JOURNAL MO :: 3JOURNAL NO : JN-20-02-000238:

ENTT TT TT TT4 i BANK PAYMENT VOUCHER (BPV) teTRANSFERREDPAID FROM:

BANKBCA-0-D000BCA CENTRAL 4 i SUPPLIER NAMEMARDJO KITCHENS, CV (SUWARTI)

ACCOUNT KO1861 * SUPPLIER CODEmooie.2

:5 1SANKACCOUIER 2547659 oo.

| SUPPLIER BANK NAME BCA - CIMANGGISCHEQUENG‘ | ourCURRENCY IDR:

4 nn} aTT TT i Hasi DESCRIPTIONelF Ts eis7 TT

‘ 4 B CAT pleteTT weena : 1&.-pl PALA LL AI:rae sad: Loka 23oyORY| AFRAID BY " we,

:Prepared ByAppro| pna

t: Pennada {coreg})(

1apa' :( Giang~

TT - we

|DateTypeSee BEICATERING (LUC) CATERING) 12-10-2020

2ip

Sj 61040001-EMPLOYVEE CATERING (MARDIGCV) 01-09-2020WER TAMFonit PhantomPD..AKB B 61032001-EMPLOYEE CATERING (MARD/O KNTHENS C¥} 02-07-202020 AM20315 ECATERING (MARDIO KITCHENS CV) 13-02-202018, 2003 7 AMFox PhantomPD

BEI 6t040001- EMPLOYEE CATERING (MARD)O KTICHENS CM) 19-03-2020Lat AMbeatMalin 2155 AMP

SICATERING (MARDJO KTICHENS CV) 21-02-20201812033 1:58PhantomPD...203 E 61042001 -EMPLOYEE CATERING (MARDIC KITCHENS CV) 24-13-2020WAS AMPhendomPD...1 90648

61019001-EMPLOVEE CATERING [MARDIO KITCHENS CV) 28-07-20207722035 225 AMFoust PhantomPD., 1,650 KB

E $1029001-EMPL OYEE CATERING (SYAFIRA CATHERING} 22-06-202011972023 BIB PIAFoxe PhantomPD.,FASEB. B 67049001-EMPLOYEE CATERING (YANIS CATERING) 02-11-2020202 PM1,376 KP bahwa atas data dan/atau dokumen yang diberikan Wajib

Ki 2

Pajak diatas, Peneliti tidak dapat menelusun data dan/atau dokumen tersebut, sehingga Peneliti tidak dapat menyakini bahwa data dar/atau dokumen tersebut telah mencerminkan nilai dari biaya Employee Meal-Catering dengan nomor akun 61040001 sebesar Rp8,532,305,548 dan Rp842,700,492 tersebut, b. Accomodation Cost dengan nomor akun 61020001 sebesar Rp9.182.993 dan Rp28.500.000;

bahwa untuk mendukung penjelasannya, Wajib Pajak menyampaikan data dan/atau dokumen berupa Bank Payment Voucher (BPV), Lampiran Settlement Bank

Payment Voucher, Invoice Receipt Voucher (IRV), Kwitansi, Receiving Slip, Purchase Order sebagai berikut: Bank Payment Voucher (BPV):

SUPPLIER NAMERESEARCH DEVELOPMENT &BCA0- 2000"i

1 SUPPLIER CODEaNG © + 108-200-7070

.] SUPPLIER BANK AcCOUi. )BANK NAME -".nat Ol: .ran 4‘CURRENCY + 0m- j .

noINVOICEBUEDATEAMOUNT REMARX

1DEWA APART MADEC AN Tiel

Totet ee————-. PT Eke Bogainti~~~7IRV NO,~~ Jt, Raya Poncol No.2Dain ...... 1211512020

Jakarta TimurPaga 1/1

Tip: 621-29901440

Fax.

-INVOICE RECEIPT VOUCHER (IRV)

TANDA TERIMA FAKTUR, kom purchase OrderTGL. Tukar Faktur ..... “1215/2020

Supplier Code pase DV-RDQ-O01TGL. Jatuh Tempo .....:,J Supplier Nama .......... : DIVISI RESEARCHType of PaymentTranstar

No FakturCurrencyAmount Faktut

IDR4,500,000.00

Remark: PEMB. SEWA APART MR. NAMPO DECVJAN 2021 A

-Preparod ByaapBy .7..

landreas (fin)(DIVISI RESEARCH DEVELOPMENT & GUALIY-

Onginal: FOR TRANSFER BANK PAYMENT VOUCHER/CASH PAYMENT VOUCHER ATTACHMENT

Copy: SUPPLIER

Purchase Oder:

“ weep neeOne

PT. EKA BOGAINTI

Jt. enyaPO,“2020

TTA

Fete. 582

Fax, -€2,21+ once82RD

—ase

PUR.:aR

RAAT TwTE ce TG an ewes sao ae

Fa ka— Pe= ara ee

EMMAT EONoweoe on t2fk

POMBAYARANPAK MAMPODES dit - JAM SEA1

‘y“ monba

TE.|agie

Invoice:

ae amee

:|... chee— AAPOET 5i tei Sub Tones |2 600. ooo)

MA150 sere

NemeDate moddedTyoeSee & 61020001 - ACCOMODATION KOST SEWA APART MR NAMPO DES JAN 2021PMFoxatGes KB a 63020001 - ACCOMODATION KOST SEWA APART MR NAMPO OKT NOV 20262792023 946 PMAFoxst PhantomPO.347 kB & 61020001 - ACCOMODATION KOST SEWA APART MR NAMPO SEP OKT 20202/9/2023 11.26 PMFost PhantomPD1 736 KB c. Uniform, dengan nomor akun 61030001 sebesar Rp184.583.184 dan Rp4.026.744 bahwa untuk mendukung penjelasannya, Wajib Pajak menyampaikan data dan/atau dokumen berupa Invoice Receipt Voucher (IRV), Kwitansi, Surat Jalan, Receiving Slip dan Faktur Pajak, sebagai berikut:

Invoice Receipt Voucher (IRV) Tanda Terima Faktur: AE REAmaw naa, 4+ nate mage tes

RECEIPT VOUCHER (IRV)

TANDA TERIMA PFAKTUR

~ wee eeAMMANJAVAove DATSsaree

Soren maPeren,TREE

AAPEMAI.EMEOO woEee

+4~~ ““ we“ ae max1

Omeee

0...

Ween

1 meet

MATAPAVOAAT are

Kwitansi:

PT SANSAN SAUDARATEX JAYA

TEMTILE & GARMENT INDUSTRY

FACTOHY

62. 22-O033708

— er SE

KWITANSI

ACT — 90270102020

CRISFILA BOGAINTL YT th PEMBAYARAN NOTA TAGUTAN NO 55 RE1,0x0,D00.00

1 RP1, 410,000.00 NEA AI- see6,000.06 TOTAL. RPnd

ORA US KIMSAPU

KANI, sted

Ss geet. z2Jaro wal Panwa eh 2AVA

> Di P— Sat

PT. SANSAN SAUDARATEX JAYA

TEXTILE & GARMENT INDUSTRY

OFFICE & FACTORY

4. Gibatigo No, 33 Cimahi 40535 it ald ~ Indonesia

* 62-22-6023788

Fax Garment1

Fax. Textile~ 62-22-6035004

Fax, Accounting1 B2-22-6042650

NOTA TAGINAN 1

Kepada Yth: TANGGAL = 05-Oct-2020

EKA BOGAINTI, PT.( CEns8 ]PO = 20.08.001120

JLRAYA PONCOL NO.2SC : GSt2009140

CIRACAS - JAKARTA TIMUR

NOMOR SITAITea, ATMNOOR.POTONGANPri

ToroFAKTURRP) 2009GPA143 1717-03-202077101743SELZIS.OORPRP98,282.00 AAEA MAINATR,NETQZ EXER KE AF

SUBTOTALSBLSIEWRP men

Peribayaran dargan CheckTraneter hinaplag $

PT. SAMGAN SAUOARATEX JAYAan BANK OCBCAFRIKA NO.IDO BANDUNG, Mo.AC:COR)Totatoe 1,080,000.00RP KETERANGAN :

“SI, FAKTUR, FAKTUR PAJAK ASLI TERLAMPIRHormat Kami

>SC DANFO

Se ek sonsdnlstex e

PT.JAYA

Surat Jalan:

od3G.

* SURAT 2atanKaraan“es

-September 17 Teo

Nomor2EKAPT.

-ma-TOR MI

Nownor ST 1TIMUR

Order Number: Qed JARARTA RAYA - 13740

JAKARTA 12790

Ongkos Angkut cipayar Pihak

Carsama ing kamibarang cit banvah Ini, dengan kondaraan : -: -

Komor POHama DarangquantityRetorvangan es ccr“a

LAN peteWANTTA -o 1ac

IL RaphNa, ramen» Rent eaene Ont

PT EKA4

Juara NIP.DOK MD

Tap, “82.21 8731294 nm=eee oo..RECEIVING SLIP

TUPPER MAE SANTAN CAUOARATEO LAVA, PTa“WC3340635

DAWA BARAT.

COOEom

Ot| 421 000NO aan,chet,cam,

Faktur Pajak:

=-~="

Faktur Pajak

BMUDARATEX JAYA

3 JLNO 33 RT OO916 , KADUPATEN BANDUNG

£ EKAer

CIRACAS - JAKARTA TUR ik JAKARTA HAYA - 19740

KABUPATEN BANDUNG, 172070 sce pr. sansaa sovdaratc= jaya

— nari Kurnia eeon neebee+. oes

Pane areaaa ma mara

Te a

NameDate moddiedType

El 61030001 - UNIFORM (PT. JALY INDONESIA UTAMA) 06-10-20201:39 LMForit PhantomPD..1,830 KB 13] 61030001 - UNIFORM (PT. SANSAN SAUDARATAX SAYA) 11-06-20207/10/2023 3:35 AMFoxit PhantemPD..,28,292 KG IE) 61030001 - UNIFORM (PT, SANSAN SAUDARATEX JAYA) 22-10-202071072023 1 51 AMFoxit PhantomPD,..6,731 48 d. Employee Meal-Bento’s Menu, dengan nomor akun 61040002 sebesar Rp936.067.208 dan Rp26.749.559 bahwa untuk mendukung penjelasannya, Wajib Pajak menyampaikan data dan/atau dokumen berupa Cash Payment Voucher Settlement sebagai berikut:

Lp DL 52— en~=— 4- ——-- Ledger Transaction List - Hokben!

=—=——ma- ——-+ --~“

-4-— —+-“ j4t4 TA

com Tm 1||ledger7 a-

ROHE-NONE304,000 00 EMPLOYEE MEAL -MENU.a sme AM308,000 00 EMPLOYEE MEAL MENUG2040002_C1H-000GF OOD

13H edPRGcariMon

HOWE NONEKom EMPLOYEE MEAL BENTOS MENU

CCR-NONE-NONE228,000.00 EMPLOYEE MEAL - BENTOTS MENU630800020000 1200-00 AM6NONE: NONE304,000 00 EMPLOYEE MEAL - BENTO" MENU_ ee ee“1enda~

Cash Payment Voucher Setilement:

AT TKA BOGAINTFORM GOOG 1

ZL,No, 2 Cracas,Tercay no

To‘CHEV DATE.am

CANO

Owen 5 11 Fong

Paget ee ee

CASH PAYMENT VOUCHER SETTLEMENT ,/ oo

PAID TOPAID FROM

PERSONNEL MAMEGA.SAS ACCOUNT NOME

MICASH ACCOUNT cood7

DereonDNASAFFAIRSCumneNcytr

PROJECT NODAR~ DA OFFICE SUPPORT

CENTER oOwps- CANTRAL CIERACAS anor= HOME mayan meee DESCHUPTIONCA PMTTR AMOUNTcom,FAA

J 3 EMPLOVER petalpaa

3--o074,379

| 2 EMPLOYEE MEAL - BERTOA Y Tangan»2,063,000=| Makan Karyawan |

ONMarusAkte

] 3 EMPLOYEE -BENTOD /a7” e1040002| |MEAL -/o8,764,800|

MerAkhir 1 DLM OTK MAL»o

Alen Bere Akar hi»pos,

:BooTNata ya

--~ Tarun.- Tatar“[ymax yo"1Spene 74 rona maa ee”*.re re

RCOUCTICN rersineced SvIpad ryAREtrycore Sra oad nyanfiz £ c1«+Nag«’€?v

$=.

NameDate modifiedTypeSue

EA] 6104D002-EMPLOYEE MEAL BENTO_S (DIVISI GA) 13-01-202027912023 9:36 PMFox PhantomPD...531 KB e. Employee Meal - Other Menu dengan nomor akun 61040003 sebesar Rp441.416.025 dan Rp42.654.135, bahwa untuk mendukung penjelasannya, Wajib Pajak menyampaikan data dan/atau dokumen berupa Petty Cash Voucher (PCV) dan Intemal Memo sebagai berikut:

Ledger Transaction List - Hokbeni

PE LRA

4t1 11

Satuan:

«neon bates mata!aer

1 aa Tmtnaga saranponteonseconsemar |AMOGY AACEMOREMEAL » OTHER MENACC:

1200-00 AM TRALEROMI NGK49500000, DALOVEE MEAL- MONUS200 122000 AM175,000.00MEAL » OTHER MEN)

1AM| SIONS OAMOREPONTE MEAL OTHER MOMSSA HOOKING |

7200-00WOE(30500000MEAL. OTHER KIDULooo

|AMACOVEMEAL - OTHER MENU| MA/2020AM—- OTHER MOU -Di OOO 7AMIMBONEMEALMIN

| MAAN. AMAR IT. KONE: NONEEMPLOYEE MEAL OTHER

|12 AM70030009ITA AAC.MEAL -OTHERHH1

125000 AMOHRAS390,000.00MAL OTHER MIND7

AM EKADANWONT-WONE-NOME.MEAL; OTHERKOREA MMA

TRI AMMONE- NONE NONEMEAL-|

ATP XDARODMEAL- OTHERAH , FM RON 22-000 AMCOG WORL- NOEL -NOME47500000 CLIPLOTEE MEAL- MENU:eto'

TMPLOVER

MEAL- OTH R MENU

HEAL OTHER LEN

MEAL OTHER MEU

ODA MERE

- OTHER MEL

865,200.00. MUAL- OTHER

Petty Cash Voucher (PCV):

womn an++ MaryaPith, StPCV Hoon

7Pe DATE

Coe2

Pet Dana aon “ aman—ham—

=ae.

PERhaatCA

MABEDenata MEAOPERATION CA peek

PETTYooo. CRA

PROMECT bed z-& TAK |

PROOUK (RAD & OMIb DEVEL OAT

Darn DoashTera pe eeeeeeetee nO | ETONDAARear1 ee eeeOATSor1

2)v4MannaofTaney © | —

2}mane /V oh FR adSY.

BALMet AN,20,000

=~ OTHER EUx+

,AT 4weamenuV7 61040003 ssn nang 2 Karuan

Se a =AL»nyaaBene

. ra

-Ain sekam rat, TE wa TOW BUS. CHAMOE WA a)

1 Crecus OywvBYEO BY

«>«»>«, we.eeeOS Internal Memo:

PT, EKA

Divial RDA

2 CA RAY ii 2IOIO moe-

2TagBerger,ofl ALA hornet trad han)pervect MBOGengen vendor NAN.

angers ANt

Wire 3 ee vere KenMasih atesdian berks

NamaDate modifiedTypeSize ) 61040003 - EMPLOYEE MEAL OTHER MENU 02-03-202011143 PEAPhamtemPDF PDF DocumentAI KE

61049003 - EMPLOYEE MEAL CTHIR MENU 03-03-20201240 AMPhamomPDS POF Document1,049 KB 61620001 - EMPLOYEE MEAL OTHER MENU 03-07-2020TADAMFoxitPDF Document467 KB 61040003 - EMPLOYEE MEAL OTHER MENU 03-03-2020IRIT AMFonil PtantomPDP PDF Docurnent39068

TQ- EP LOVEE MEAL OTHER MENU 06-02-2000Tas AMPhamtomPDF PDF DocumentA29 KB TE) 61040903 - EMPLOYEE MEAL OTHER MENU 06-03-2000UI PMFouls PhhantamPDE PDFSKB FE) 61010001 - EMPLOVEE MEAL OTHER MENU 07-03-20207110/2023 3236 AMFont PhontomPDf PDF DocumentTAB BI 61540003 - EMPLOYEE MEAL OTHER MENU(2)thai AMFortPDF Document565 XB IKI 61040003 - EMPLOVEE MEAL OTHER MENU 03-01-20202004 1 AI PATFontPDF Document233.46 Te) 81010003 - EMPLOVEE MEAL OTHER MENU 11-10-2179LMPhentomPOX PTM DocumentB2? KB BEI S1 000001 - EMPLOVEE MEaL OTHER MENU 14-10-2070TNAS AMFont PrantemPDE PDF Decument53000

61040008 - EMPLOVEE MEAL OTHER MENU 14-12-207015.39 PMPDF DocumentTare 61240002 - Eset OVEE MELAL OTHER MENU 16-12-2029 GIWAM DOLE TEAS ANTFord PhantomPDF POF Decumant223 KB

[2] 61040003 - EMPLOVEE MEAL OTHER MENU 16-12-2020NI LheFoun PhantomPDr PDE Document

FR)- EMPLOYEE MEAL OTHER MENU 19-08-20201238 AMFositPDE Document3% Te) 81040003 - EMPLOYEE MEAL OTHER MENU 23-01-2-7070147 PRAFort PrentomPO€ PDF DocumentKB BEI 81040003 - EMPLOVEE MEAL OTHER MENU 24-04-2020TX EMFoait PhentomPDF PDF Document690 0B GE} 61060003 - #MP10YEE MEAL CTHER MENU 26-09-2020WUIS PMPDF DocumentJas KB

f. Employee Meal - Snack dengan nomor akun 61040005 sebesar Rp2.380.500 dan Rp794.000:

bahwa untuk mendukung penjelasannya, Wajib Pajak menyampaikan data dan/atau dokumen berupa Petty Cash Voucher (PCV) sebagai berikut:-

Ledger Transaction List - Hokben hadesBlimey

-—uam. Deeamatsemat

1/25/2020PRAstots em

AMCASNAACE: NONI-HONE-NONE278,000.00MEAL SNACK,{61040008 0544 QOOGFAACE iadonuts Karya2haci

ISPOEXP-ST-2001000296 “SIDAQD0S- $D137.NONE-NOME- NONE"wanY9 Pcs kr yates 2$0357 dir) 150%

ILOTODAMNONEwombonun

PEMBILANSEBANYAK 74 PCS a UNTUK

PENCAPRIAN SALES 150%

AACE: NONT-NONE-NONT00.BH| CASHWERE743,000.00 TMPLOTE AMAR SHACKAT

AMAWORC- NONE: NONE128,000.00 EMPLOYIE SMACK x65,000.00MEAL SNACKOPH WERE-NONE-NONE155,000.00MEAL: SHACK

12WORC-NONE-NONEMEAL- SHACK

30,000 0) TMPLOVEE MEAL: SHACK

PEMBELIAN UNTUK OPENING NEW ST

NONE-NONE-NONE338,000 00ON OPENING NEW STORE HB50135

1.00 eee OFEMING NCW STORE H9

WING NEW STORE MI

175,000.00AMAL SNACK

NONE-NONT120,000 00MEAL:OS WAG6WORC-NONE-NONE$00,000.00 EMPLOYIE MEAL- SHACKGIOKONS LI330,000.00 EMPLOYEE MEAL- SNACKOSH

Cash Payment Voucher Settlement:

Pv oARom GORE

Faeomy DATEFRO LOLOS ame

CANO

Perwa DewATA t

7CASH PAYMENT VOLICHER A£T LEMENT

FAS TOram“

PET MAR AMALIAALTCASH ACCOUNT NAME CAS CR

2eet 2120070CAB ACCOUNT~/

KOaee

PET ho~ STO& Deva2AAC — DALE bon-

HOSA“oa AmounT GOA

1 [Love- OToaman

4 GATE

2mang stn gag 3etn°207.000

Lieen 200ara

2ower z"

MANama.“TE

:aTI, 3 :8°106.000./WA TOL 20. pers Hmem ec o-Fz YEer eye Finicores yangpert

7avCheech PyevTREY Paro BYmeisi

AtiApitYav i «» «, «> <»« hi »

= sce. YA aa

Smee E « PPhBadan » NET > VOUCHER 2020» BUKTI KEBEKATAN - EMPLOYEE MEAL SNACK~1 Lo Search BUKTI KESERE

NameDale modifiedypeSze

B 61040005-EMPLOVEE MEAL SNACK (DIVISI ACCOUNTING) 28-01-20207/9/2023 229 PMFound PhantomPDE PDF Document310 KE

:” g. JHT-Jamsostek, dengan nomor akun 61050001 sebesar Rp5.257.355.027 dan Rp1.022.640.897:

bahwa untuk mendukung penjelasannya, Wajib Pajak menyampaikan data dan/atau dokumen berupa Cash Payment Voucher Settlement dan Data Input CR BPJS Ketenagakerjaan sebagai berikut:

Ledger Transaction ! List -Hokben

VL EA KART

Mean Name*

OR aseon

TINEenda Voucherledger_Bona 2 Ledge semu

EKAGL-ACCRMar20

TO? ERAGL-ACER- 202000035OKE-NONE-NONEJUTBin 3805 EKAGI-ACCN-20-02-000035OKE-NONE-NONE +.IHT Kary.$B6 Bln Jan'20

EKAHT Kary205000

31/09ACCA.202ANG Ba!—1 _ fen. Huma100031=,oo oo*

NOME-NOKE-NONE6,084, HT Kary S66 Bln1050001 AM6ON E-NONE-KONE . 6,194,708.00 JHT Kary.SBG Bln61050001

.IHT ary.SBG Bln Mei")

6NOME578 00 FHT Kary SBG Min

EKAGL-ACCR-20-06-000058THT Lary SEG Bin Jun6205000!

AMNONE-NONE-KONE .$472,216.00 Lary SBG Sin Jun70

IBYADAM0202. 00450002-K ON E-HONE-NONEJKT dary SBG Bn bi 20 men. $423,636.00 IKI Kary SBG Bin Juk20

KT Yaty SEG Sin Agust 20 synIT Lary $86 in62060003

SAY, 198.00 FHT Kary SUG Bla Sept)6105000) MIN) OME-MOKE-KONE -JKT Kary.SBG Bin

20/32/2020 220000 AMELAGL-ACCR-20-11-000033 6FHT Wary SBG Bln

SKIS,193,S1L00 THT Bary SBG Bln OK

G6E-MONE-NONE5, 281,165.00 ary SBG Bln Nov'2D

= +JHE Kary SBS Bla.

———

—mee- -—

Cash Payment Voucher Settlement:

fMT+ LOVE Eres

DEL LNeSpantang owns

1SCA ADITTA AMOUNT

">ASTER J oo OMATomee TR ROAR ig 1{ i 2VoaI I+10,862, 16F

Kank deTDFierce 1yerng tek perks

PewvOy=.aCVE

€2«,€3«»«>

NameDate modfiedTypeSae E) 6105001 6305002 - JHT JAMSOSTEK DAN PENSIUN MAR 20201012023 1:26 AMForit #hontomPDf PDF Docurnent31.063 KB

6105001 6105002 - JHT JAMSOSTEK DAN PENSIUN NOV 202071072003 107 ALAFoxit PhantomPDF POF Document30.662 KB

Ba 6305001 6105002 - JHT JAMSOSTEK DAN PENSIUN PUSAT NOV 2020 7/10/2023 4:27 AMFount PhantomPOF PDF Document6,128 KB FE} 6105001 6105002 - JHT JAMSOSTEK DAN PENSIUN PUSAT OKT 2020 7110/2023 4:28 AMFount PhantomPDF POF Document3.049 KB

6105001 6305002 - JHT JAMSOSTEK DAN PENSIUN SEP 20201:16 AMFon PhantomPDF POF Document29,216 KB bahwa atas data dan/atau dokumen yang diberikan Wajib Pajak diatas, Peneliti tidak dapat menelusun data dan/atau dokumen tersebut, sehingga Peneliti tidak dapat menyakini bahwa data dan/atau dokumen tersebut telah

mencerminkan nilai dari biaya JHT — Jamsostek, dengan - nomor akun 61050001 sebesar Rp5.257.355.027 dan Rp1.022.640.897, ih. Employee Meal — Tajil, dengan nomor akun 61040004 ,sebesar Rp190.999.000 dan Rp39.872.000;

bahwa Wajib Pajak hanya memberikan rincian nilai tetapi tidak memberikan data dan/atau dokumen pendukung yang lengkap:

bahwa Wajib Pajak telah melakukan koreksi fiskal atas biaya tersebut dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun

,Pajak 2020,

Ledger Transactian List - Hakben rt DA am memuating tn' Pe4-aa—ae| DataernaPrayamt| sys won PEPNONE NONE NONEBAYA DEL TAM KARYAWAN UNTUK BTA BIAN| M2000BIDANNONEana Ka BSAC / nL ANDRA TUK BUTA

"1~~JA BELISHACIC/ TA'RL KARYAWAN~|

12000 AM61040006NONE72,000.00 anLa HAK»

1 “GIA OUR CLnana

BuayaSorong

17/2000. 200-00 AM IKA MAAN320,000 09

EKANONE-NONE-NONEmma puan pura pve 92 hang naek

NONE-HONE-NONEBaya perbelan snack nt baka puns ok ings aSekesdtanggal

2/18/2000SO1S2-NONE-NONE-NONEBayapembelantal Lnywan pide 25423 Mel5012

— 4ee en

mma~wee

730871.00000 i. Outsourcing Employee, dengan nomor akun 61110001 sebesar Rp11.716.998.988 dan Rp236.051.257, bahwa untuk mendukung penjelasannya, Wajib Pajak menyampaikan data dan/atau dokumen berupa Bank Payment Voucher, Invoice Receipt Voucher, Receiving Slip sebagai berikut:

Ledger Transaction List - Hakben1 WE

" "TEE

Tn LAhai AIM AM15.622EN 06%! erna Aid MANMAA NONE” aMIVEALA HOMEAfowance PY, Global Fortuna2000 pa. ane ena_“GILA DANA 0G UASWO iAR TRA‘ive.KOS 47 Lani he‘vt 4ad

-op MATAwot OS2

--Gab Poot ear

IMAHAVEHA.Dtimeemtet

1|-

AMPer eTONEoot| termbet Orteer Post Cat

FT Hark a ProneMart ITO

GajiDshand 2020

| 12D AM IKA DOA mona CRSKA IO 00 OME, ocr 00

FT, PRAWIRATAMA

AM06-000 MI 20001 CO TCE DTT-MOME- HOMESALTS,

GLSALARY

82150001 Driver on Periode Ida 2220

|aneve;datNORE SAI CT

BER Ana Fin_ Ao cmonHONE ee ie.

gipetMOM 13421 LT. Nout

YEON ODAM TAjg -7Jd re ee1 oa 2.ae- comesaes

SER HaSa ke mer5 spares AM ELATKA ACER YA af 0001 INAHOREDOTS COMEL ART i

|AM£12 00S 07H COL

AMAA MAN.KONIAKowenca Adl RUD PT GUDRAL FORTURA

|AM|AR ON

TiterPertoda 2D

IT. GUDOAL FORTUNA,

,ke pea30 ow MIN ANN TIHONE, aLLALARY

WE,TAMA,

|ANE AL NON MOE.85.29CalDerose Ae,

One TINE Joumalnumber VoucherLedger accountDesinptonLedget sccount Leager account SLTAGt ACCRUED OUTSOURCE SALARY DRIVER OISTRIBUTION AGS'2061120001

{8,351,798) GL ACCRUED OUTSOURCE ALLOWAMCL DROVE IXSTRIBUTION AGS 20 ENUULUAMAN t134 766.432

Dae TIME Ioumal number Voucherdedger accountAMOUNT “DescriptionLedgereccourt tedger account

D2DTI-NONE-NONEOUTSOURCE ALLOWANCE DRIVER DISTRIBUTIONMH EKAGI-ACOR-20-10-000035— (181,474,553) GLACCRUTO OUTSOURCE SALARY DRIVER DSTRIBUTON SEPIO ENLLRU fies 7

"Date TAME Journal number Voucherledger accountAMOUNTLadgeraccount Ledger

OO125,791,892 GL ACCRUED OUTSOURCE SALARY DRIVER DISTRISUTION

Bank Payment Voucher:

Telp .021-20981440

BANK PAYMENT VOUCHER (SPY)

PAID TO-

SUPPUER NAMESUKSES MAKMUR, P7

SUPPLIER CODE

SUPPLIER BANK

SUPPLIER BANK NAME BCA - KCP BIDAKARA JAKARTA

Invoice Receipt Voucher (IRV)/ Tanda Terima Faktur. ox. EKA DOGARTITMA.3

Hee ect eo 2, CrasCATE

YO 40Pagu ce

Yelp. 82.21 O7 T1224

FenSTOO

INVOICE RECEIPT VOUCHER (IRV)

TERIA FARTUR—-

ROCESS aa

SUPPUER NAMEPTDUE DATE

BUPOL EA REFT DOCUMENTCUTSCURCEaBOURCcEPURCHASE DAA

:TYPE OF PAYMENT

FOR TRANSACTIONS m3PoSSLaoe

NoDATEMODATE zDAH2 991,700/x5.351.798

Tom! Per PO0,351,785B,341,790

Yous treotced2.391.798dara

Receiving Slip:

RECEIPT DATE9720/2020

Jakarta 13740CHECHING DOK NO

Telp, 45221WAREHOUSE CODE/NA!

SUPPLIER NAME ENLULU SUKSES MAKMUR, PTADORESSGraha Mustika Ratu Ji Gatot Sutroto 74-75

Selatan

SUPPLIER CODE EG0155DN

NPAP NO1000TLPSFAX NO021-S306658

CONTACT PERSON

EMAIL ADDRESS

NO. TEMNAMEQUANTITY UO! PRODUCTION/EXPIRED REMARKS

CODERECEIVEDDATE

1 tS61110001- OUTSOURCING1.09 bot

2 1S61110001- OUTSOURCING EMPLOYEE - FEE1.06 iot

Name-DateTepeSee EE) 614 10001-EMPLOYEE OUTSOURCE (EMLULU SUKSES MAKMUR) 17-10-20701.59 LMPhanteenPDF PDE Document$401 KB ED 61110001-EMPLOYEE OUTSOURCE [ENLULU SUKSES MAKMUR) 27-10-2070TS AMFont PhantomPDF PDF Document4.240 KB

#1OUTSOURCE (GLOBAL FORTUNA ABADI) 05-05-20207 2021 25 AREPhantomPDF POF Document ira)OUTSOURCE (GLOBAL FORTUNA ABADI 14-09-2020S03 AMFort PrartormPOF PDF Document3938 KB EE)OUTSOURCE (GLOBAL FORTUNA ABADI) 22-06-2020Dan AMPhentomPDE PDF Document4.629 KB BI 61110001-EMPLOYEE GUTSOURCE (GLOBAL FORTUNA ABADI) 29-06-20207/10/2023 3.57 AMFoun PhentomPDE PDFKB BJOVEE OUTSOURCE (GLOBAL FORTUNE ABADI) 24-08-20201 52 AMFox PhartomPOF POF Document.«R31 KD BIOUTSOURCE (HEKA PRIMA MANDIRI PT) 01-09-2020NAS AbdFort PhartomPDE PDF Doe iret3,062 KE Ee) 61110001- EMPLOYEE OUTSOURCE (HEKA PRIMA MANDIRI, PT) 23-06-20201.45 LIAFeud PhantomPDF PDF Document3370 KB EE) 61110001- EMPLOYEE OUTSOURCEEKA DMARMA) 02-07-20201114 AKAPhantomPDF PDE Document1.054 KB GI 61170001-OUTSOURCEEKA DHARMA) 05-09-2020FATS $40 AForit PhantomPOF POFoof KB IE)EMPLOYEE OUTSOURCE (PT GLOBAL FORTUMA ABADI) 15-16-2020Wal AHSFou PhamtomPDF PDE Document,1210 ke

OUTSOURCE (PT PRAWIRA EKA DHARMA) 06-08-20202210/2083 2.35 KAPDF DocumentL277 KB

Gy 61120001- EMPLOVEE OUTSOURCE (PT PRAWIRA EKA DHARMA) 19-03-20203510/2023 RAG AMFoxit PhantomPDF PDF Documentoor en

OUTSOURCE (PT PRAWIRA EKA DHARMA) 23-01-20707712023 3133 AMForit PhantamPDF PDF Document90X KB

UE) 61110001. EMPLOYEE OUTSOURCE (PT PRAWIRA EKA DHARMA) 26-11-2020R37 AMFoxit PhantomPDf PDF Document1179 KB GiEMPLOYEE(PT PRAMIRA EKA DHARMA) 29-09-2020335 AMFoun PhantomPDF PDF Document1.245 KR bahwa atas data dan/atau dokumen yang diberikan Wajib Pajak diatas, Peneliti tidak dapat menelusuri data dan/atau dokumen tersebut, sehingga Peneliti tidak dapat menyakini bahwa data dan/atau dokumen tersebut telah menceminkan nilai dari biaya Outsourcing Employee,

Halaman a4 dari 149 halaman. Putusan Nomor PUT-009351. 15/2023/PPIM. NA “Tahun 2026

- —PT Eka Bogainti “

—

dengannomorakun61110001sebesar Rp11.716.998.988 dan Rp236.051.257;

j. Employee others, dengan nomor akun 61990099 sebesar Rp60.000 dan Rp845.661.000:

Ledger Transaction List - Hokben

Lt lal

MamHae omen TS..

Dag yermatancement__ AMOUNTmemuat Amir

DORMS MONT NONEBAYA pembuatan SKCntukID61990079 5past AU booth

LIMODAMISAT NONE- NONEmabaperan pe buatan pats 61990099

22/51/2020 12-00-00 AM CANCES NNtas kaya rapid test 200062990089 Dari 131720HOMEcss biaya rapid trit 2000463990088

12020NONE1bisya raced test ROD| ARIRYKOO[Adjestment alas biaya

INN MAM72000MON6 200200 0atas biaya race test 2220)‘ 2990079 ONi

CUES VDTONRONE- NONE MONE700.000 OP (adjustment biaya rapid tast MO}62590079 O4+-000000H RD

24Hstas tapi test 2020) BIND CALL ak ¥2000RON RDHOME£atas taped best IRI_ KI MOH+

6(Adnstmentatas biaya rapid test 2020)DEH (6E-NONEates biaya roped test 2020}62990299

IR DOYKDUbiaya rapid tert 220(61980093

CAN63NOME-NOME-NONE19,320,000.00atas biaya taped best 2020961990089

RO-H ONE-NOME-NONE12,200,000 COstan biaya taped tent KIKI

CALE YDS600,030,000 60 [Adjustment atas raped test 2020} .01930099

LOAMTAN6!ME WON E-WOREates biaya rapi test KONIDIN-ADAKHRO

ODILatas Maya rapid test 2220)DSH

245 771.000 UD bahwa Wajib Pajak hanya memberikan rincian data tetapi tidak memberikan dokumen pendukung yang lengkap, sehingga Peneliti tidak dapat menelusuri data dokumen dan tidak dapat menyakini bahwa data dan/atau dokumen telah mencerminkan nilai dari biaya Employee others, dengan nomor akun 61990099 sebesar Rp60.000 dan Rp845.661.000;

k. Pensiun, dengan nomor akun 61050002 sebesar Rp2.839.708.875 dan Rp509.345.778, bahwa untuk mendukung penjelasannya, Wajib Pajak menyampaikan data dan/atau dokumen berupa Cash Payment Voucher Settlement dan Data Astek Bulan November 2020 Per Group sebagai berikut:

Ledger Transaction List - Hokben+‘

KKANIt

Mam recent una0... payung

4 nounon

Dew ta.nema Lager saman

ACAST preIT) NONE Wort7

|CASH PYRRORE WOKE| (RAKED TUT AMCASH PYF6NONMOREE‘

AMCASH, PYR-IA CO1 WONT|

22-000 AMMORI$106,204.00.CLO CN:

AMCASHKADIN TIKMONE-MONT HORE.140.4200: PENSUMwetOER NAMA

|ALL$0172, MONEE MONT.PENSIUNsan4

AL LEACASH PTTL750027: WONT -NOME-NORE

120 AL4 6OTL ADITSCOT2. WON E-NPINSLN|

AMCASHDIA-OONELTSURLW|

1200700 AM6CIRNOME:CLR 120000 RAEAIR DIDS ADDESOLIO WOKE NORE NOREaL PENSIL

EKACASH: PTRCIK3x 236166210TTGTR

LIDOUDAM“CASHOLXNOREKw PoeKR|

AMUII IDPEKSNAN:

11 DAN AM~ Pre:EG OLIWONT -MOWE-WORE?

1AMOME: NONT-KONEPTNSIN|

KIRANAMOM2.971,519.00| 6 CCU? OLR CEOMOM227,618.00 PERSULT|

1200-00LI 610500211 O18PENSIUNCGO? RAIS |

|AM EKACASENONELI PENSIUN|

RUA| CASHSITIHn eee 5. ARR

LION AkiYiCLRHON E-NOWE- NOMEa6 PLS

22-000 AMCASH:6KONE

MAA ZN AS (KACASH FTA. ZO61050003HONE - MONE

KASINOME NON POM”

+AM TKACNT-NOMT

I-00 AM ERA

MIAM6

1AadMOM

MADAAbt PRA?ONE NONE

AM TIAPR

AMCASH

9.443 019 42? OD

Cash Payment Voucher Settlement:

ERAaon - wee xx weeeee - *TA

:JL, Raya Poncol Mo. 2 Cweosa, Jaman Terus.oR NO- : :TeeCRY DATE22020 40:33:14: 3CAND: :Pret Data: 2Paget4 han-~-

HCASH PAYMENT VOUCHER SETTLEMENTa4 {PAID FROM, | PERSONNEL NAME BELLY NUCIFERACABH ACCOUNT NAMEH 1MAC 2130740: 'TASH ACCOUNT COOE

2 DIDI MUMAN RESOURCESVv:

:PROJECT NO7~ EMPLOYEE EXPENSE ' :: :V - CORPORATE: :: :DAA,:

7Wrasren int: ot “2470612 Yo

-“NOY 20219 ,/

> * Halaman 86 dari 149 halaman. Putusan Nomor PUT-009351.15/2023/PP/M.IIA Tahun 2026 wae

—

PT Eka Bogainti

Data Astek Bulan November 2020 Per Group:

cDATA ASTEK NOV 2020 PER GROUP

PRODUCES f1 ca PROPROMS rr 7

G AA “porte A OM

Group Feld OpRASIONAL PUSAT

AlCROFR ede

NT ANA

HUMAN Lal SOURCE

CALL CENTER

MAMOT

MAIN MANA ST Re

GroupOne

GRP bahwa atas data dan/atau dokumen yang diberikan Wajib Pajak diatas, Peneliti tidak dapat menelusuri data dar/atau dokumen tersebut, sehingga Peneliti tidak dapat menyakini bahwa data dan/atau dokumen tersebut telah mencemninkan nilai dari biaya Pensiun, dengan nomor akun 61050002 sebesar Rp2.839.708.875 dan Rp509,345.778;

|. Employee Benefit In-Kind, dengan nomor akun 61080001 sebesar Rp445. 658.387 dan Rp670.159.257;

bahwa Wajib Pajak hanya memberikan Surat Keputusan Car Ownership Program (COP) atau Program Kepemilikan Kendaraan Bermotor, tetapi tidak memberikan rincian data dan dokumen pendukung yang lengkap:

bahwa Wajib Pajak telah melakukan koreksi fiskal atas biaya tersebut dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun

|Pajak 2020:rn

‘|‘: Halaman 87 dari 149 halaman. Putusan Nomor PUT, 009351. 15/2023IPPIM. NA Tahun 2026.4 eH

°:Pr Eka a

- m.Allowance - Astek, dengan nomor akun 61010012 sebesar Rp6.307.395.746 dan Rp1.007.965.162; bahwa Wajib Pajak tidak memberikan rincian data dan dokumen pendukung yang lengkap, sehingga Peneliti tidak dapat menelusuri data dan/atau dokumen dan tidak dapat menyakini biaya Allowance - Astek, dengan nomor akun 61010012 sebesar Rp6.307.395.746 dan Rp1.007.965.162;

n. Allowance - Medical (Paid To Third party), dengan nomor akun 61010010 sebesar ..Rp17.992.844 dan Rp97.506.284:| bahwa Wajib Pajak tidak memberikan rincian data dan dokumen pendukung yang lengkap, sehingga Peneliti tidak dapat menelusuri data dan/atau dokumen dan tidak dapat menyakini biaya Allowance - Medical (Paid To Third party), dengan nomor akun 61010010 sebesar Rp17.992.844 dan Rp97.506.284:

o. Allowance - Insurance, dengan nomor akun 61010013 sebesar Rp1.106.863.429:

bahwa Wajib Pajak tidak memberikan rincian data dan dokumen pendukung yang lengkap, sehingga Peneliti tidak dapat menelusuri data dan/atau dokumen tersebut dan tidak dapat menyakini biaya Allowance - Insurance, dengannemor akun61010013sebesar Rp1.106.863.429:

2. Biaya Car Ownership Program (COP) 70% ditanggun perusahaan, 30% potong gaji karyawan, terdiri dari:

G&A bahwa Wajib Pajak tidak memberikan data pendukung yang lengkap terkait Employee Benefit In-Kind (COP) tetapi hanya es.» Halaman 88 dari 149.halaman. Putusan Nomor PUT-009351.15/2023/PP/M.IIA Tahun.2026 '

a.-.|PT Eka Bogainti¥ ~ “4h. “*

‘.B48

~ a oe ty a-» .- ae & wn UE weoeree te >KA la 0

*z*

memberikan Surat Keputusan COP (Car Ownership Porgram) atau Program Kepemilikan Kendaraan Bermotor, bahwa Wajib Pajak telah melakukan koreksi fiskal positif dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2020, bahwa Wajib Pajak memberikan data berupa Surat| Keputusan COP (Car Ownership Program) atau Program Kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagai berikut:

TAB

Gen. TAP 2 ramia122490 bastTN

Nor ot Se 1x| "PROGRAW KETEMILIKAN KENDARAAN| a. AENTANG:ise

11. Pasilitas bagi karyawan untkkendaraan a

Operasional yang.

3. Kemudahan bagidalam pengelolaan bencfit dam fasilitas karyawan

21 Peraturan Pecusabcas Pasa! 25, perihal Perabedan Fnailitw oleh

2 Surat Keputusan Dirckal No:tentang Penjualan As

Perussheon.

23. Progen Kepemilikan Kendaraan adalahdari Hoka Hoke Beate

Group game diperentukkna bagi karyawan level rekepemilikan yang didukwrag oleh porusshesn setelah jangka wakte

2.Program Kepamnilikan Keoderasn Bermotor:

2.1 Karyanan yang berhak mendapatkan Program Kepemilikan

Beermotor berupa Mobil:

.DIA Lewel/posisi eos.mo, a itrad, DivisionSmpup Mead,BEE mai oe ee wet “”tos:1selovol=rois3 a 3D2 112 Masa Jabatna—Papamad ardae wea =

3. Ketentuan PemberianMobil

3.1bar:3 mg bolehProymem ini adalah kendaraan merck Jepang dan mobil Baru.

32 Plafond pembiayaan program inl

JabatanMarga TereadshHarga Tortocci

24 tesee-wa,

TOK PT Che DonsintiMK MerMOE

Crivine |

Jk PangantasPin. “02 MNeames Yee= EE II EES aoe. Jaten TPS te.D9AL.

taiJaharta, 117200 “) harga di utas sudah termasuk pajak tahan ke-} dao belum termasuk all ciak unduk 5 (ime) tahun Fisfond int aka ditinje timp tahun samuel dengan SaretDincic.

Karyawan bisadf ates plafond

Porusshenmat proses pembe)ianNamun karyawan olehdi berettorcdishdiscbuzkan di «tas.

3.3 Fuallives kepemilikan movil akan uiperbaberul metik 3 aPormbhebanan dan <ngeuranPembiayaan Kondersen

41 Tembobmoanyaaa adandkrnar conga cam TO yulahditanggung olehscoam proposional can

30% Giga puluh poreen) ditanggung olahporjoda S (lima) eeu GO Cornara puluh) bulan doogmnsbb:

&.E.1 Iembatimnakansabagai pinjaman karyawan.

4.1.2periodikakan moncatat schagal boban perusahaan yang akan mengueangi pinjemen denganabb:

aeke» ba.i 1,

Taun 1?7 YO

1IT “Tahun IW

Tahun Vv5

4.13 Setiap bulan gajlakasaniial 1/60 x dam da moult dan akangpinjaman a2 Jika karyawan Lcluse dariame dak menjadi bagian Kart

-boban harga mobil daibeyur lumas sabelum karyawanHart

S3. Kewaliban Karyawan

Yang menjadi kewajiban au Tanggungjawab karyawanlain:

3.1 Seluruhoneresionual laryawan yangkendaraan hdrtidak diperkenankan

PT Che Dogsinti

SK Ne:

Heed>

JL Rare Pome OI men. +d ree.

Jakarta 19740062 St

.we Jd,a ttewar.,-.

~k&*hd-- -1", ae=mw

3.2 Seluruhmies

3.3bisys pajak etes(STNK) mulei mim ke-2 beban karyawan donperpenjongan STNK dilnkoinn okt

5.4 Karyawan berncdia utuk menyerahkan BPKB kepada Perusahaan sobngai

Jaan pendanaan delem jangka waktu yang telah ditentukan.

5.5 Kasynwan wajib mengikoti mckanismc dan jangka waktayang ,ojoh

Anesaa &. Mockanisme pembelian

61 PelaksansenIni dikrlola oleh HR Division dan dilakukan mengikul mokmnismo pombclian yang berinku di

HEHBG.

62dan melamismc pembclian kendaraandcogan yxag borlaka. diatur terpiaah dari Mogulusi ini.

7.Jain

7.1 Bagi karyawan yeog tidak,program ini

+one ae-2cnds-

7.1.2 Kobijakan Pagiyang tidak mmcagarabil program ind akun

& telah disctujul oleh Direktur terkait dan Direirar GR terpiash dari SK ini

7.2 Karyawan polik/‘torus Jabatan sclama proses on pen

-Ponyosusinnkendaraan bagiyamg aon uaa pana ditiapsugsuren discicsaikan sosunl denganyang

Senetbel.

7.3 Pearutussn Hubungan Kerjaproscs mopsiuran

7.3.1 Jikahubungan kein dengan alasanmakn wajibsienbinyaterecbut dangan saldo hutang yeng torcetat pacts Porusahaan.

73.2 Jika karyawan termcbut thiak bisa roslupasiatm kopcrnilliken kendiyaanmaka Karyawandan/atau 1em - meberikankepada Poramkasu untuk menjual Kkendarann LP -+

.torsobut2° poet Bae “Halaman 90 dari 149 halaman. Putusan Nomor PUT- 009351: 45/2023/P PIN TIA Tahun 2026

PT Eka in 20256

,+ye*wae

SK No: DILTIR-HR/Y/1018 Heat Office 7Cicer :

MH. Raye Porecot bend be. +82 243 Office “Tower, EP Poot ph +62 20 29904122

Jakatatax. +62 21IX Sultan tekandat Maeda

Jabaerts, 72240 jual akan digumaken uomik:

7.3.2.1 Melunasi sisa pinjaman karyawan kepada Perasaham.

7.3.2.2 Sisa nilai jual dikurangi selaruh kewajiban karyawan kepods

Perusahaan akan dikembalikan kepada karyawan yorg bersangjanan 7323 Jika nilei jual kerdaman bdakmeluoni

Perusahaan, maka karyawan 7.4 Karyawan tidak boleh melunasi seluruh pinjaman sebelum masa angsuran berakhis.

Keputusan int berdeku14 Wei 7018.

?UTAMA mF-3 Biaya dibayarkan “langsungkaryawan sebesar “5

--.La.LA ANna oe Rp250.822.967.528

Biaya Usaha yang dibayar Perusahaan langsung ke karyawan terdiri dani:

|GroupireDescription| ma suiResatk1 Keterangan | ra

Audit Balance |"Tar g f.Pasa bayat(t] LA PPh anos |.Dibayartanfangvong ke karyawanPasa Gayat (IN basaPas Cara

Pasal Gayat(t} UU PPh ee Seting—eTPasal Gara tg Town”i (6256958 ibaratkan pong etayananPasa WFP

- — ae:DanielTA Ped» __ | Pad sapi rr

Pasal Bayat (1) 526] ibayartan lansung Le Lryawan

Daan

ALLOWANCE - ATTENDANCE

DuoG&A _[ALLOWANCE- OVERTIME(796Dibayarkan langsung ke karyawanPasal

GRA —- ADDITIONAL BENEFIT(234,255,582)fetta ae

INCENTIVE| | GEA _SALESINCENTVE

THRabib nla pkeyeste at ISUUPPA = *+ ae fe

Sg-:

Halaman 91 dari 149 KAlaman Putusan NomorTAU 2026 $2 = ee AA eee

PT Eka Bogainti te

luran Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebesar Rp718.972.800

Pasal Gaet (1JUUPPh

DATA

Nomor2BO2S¥ bera! tama$Math Peerx PRUE PT BRA TOGA

Horner Induk Peparvent3 Kang$

NO.Aox

KODE CABANGz80

PPUKP KEPERSERTAAN DERAKHIR

Dana Manfast PPUK Crm Surat Perintah-30.330.000

-30xXxPekaniz -

Tart Dati bo 2500 -

Tang pajak sempet Cangen10,317,008”

"ard pagan Gates 250 Ina - SOO jugamxa-

Xu xkj eee

"1 Hayo dan Parah merged batam

ET. DANK NEGARA INDONESIA28/06/2020

PENSIUN

GAYA TERLSAHAAN

Nomeor Pewarta5Marmer3 731 hearty Pesertar 3 NOVADA EMA APATY-.5PRO EPAae ler

Induk Pegevent4 wawanre« hatYa,3 Set"ot 7

KO CADANG1.

Perbliungen Pembayaran Hanfest Pensiun

Dena Marfast PPUK Cfra Surat Perintah Pembayaran

Biaya Pengelotban-2xOam. =

Totes Diays

Der Sotatat Potong

PngekPees! 21Pasal 3 PP Nomor CH Tahun 2007

,4- (rare Ras att«fd SU ata,=7,~ +== oF~

3hd_ [Tat PasMises SO juta7OQ out vere.fe

. sTotal pajak UPI)

Toral DanaPajak

Tranefor

Dang Manfast PPOK yang Citarkna peste ere,

-aape© iee RT

Rom ree ani er eteeof« ve1

Sra 3Halaman 92 dari 149 fialaman. Putusan Ngmor 'PUT:009351. 15/2023/PP/MJIA Tahun 2026 ek vaAre ee aanmo

PT Eka Bogainti

NameDate moditiedtypeSee

”

El DPLK BNI SEPTEMBER 2020 - 42:34 AKIFoxit PhantemPDF POF Document916 KB

DPLK BNI - Agustus 2020-12.34 AMFoxit PhantomPDF POF Document126 KB

CE DPLK BRI SEPTEMBER 2020-32134 AMFoxit PhantomPDF POF Document905 KE

DPLA BNI SEPTEMBER 2020 - 5TAR SIT, 38 AMFaxst PhentornPOF POF Docurnent933 KB is DPLK EN! SEPTEMBER 2020 - 6FT2 35 AMAFoxd PhantomP OF POF Document02 KB

DPLK BNI SEPTEMBER 2020 -110/2022 234 AMAFoxit PhantomPOFf PDF Document773 KB DeLK BNI SEPTEMBER 2020 -2DALAMFort PhantomPDF PDF Documente26xB1 Konfirmasi DPLK BNI - Agustus 2020Te 18/2022 754 AMFoart PhantomPDF PDF Document122 KB ical KONFIRMASI DPLK BNI - Apri 2020LIBRA JA AMFoxit PhantomPLf PDF Document1,17 KB Ej Kenfirmasi DPLK BNI - Juli 2020 - 12734 AMFoxitPOF Document42) KB Fi Konfirmssi DPLK BNI - Juli 20207 182022 2332 AMFoxit PhantomPDF PDF Document200 KB KJ Konfirmasi DPLK BNI - Juni 2020 - 4235 AMFosrt PhantomPDf POF Document127 KB El Kenfirmas: DPLK BNI - Juni 2020Foxit PhontomPDF PDF#79 KB ElDPLK-202044Mfoun PhantemPOF POFac KB

5. Biaya Pencadangan Imbalan Kerja karyawan berdasarkan hitungan oleh Aktuaria PADMA sebesar Rp28.201.932.472, terdiri dari:

.| Ande Balance-

|No.

ynaRemarkbs ,“

SelingJASA

= i| setiz bk:On| Fencadargan balas kerjaPAPAN ereksi Fiat | EAGA-REWARO GEA EMPLOVE- REWARD4.(R5Pencacangan kera haryanenhitungan olehAktrana Sudah di Koceksi Fetal || ck[42 | bahwa dari data Biaya Usaha Wajib | Pajak sebesar Rp323.107.467.117, yang telah dilakukan koreksi fiskal eeoleh Wajib Pajak adalah sebesar Rp34.314.768.551- © terdiri dari koreksi fiskal positif atas Provisi PPh Pasal 21 sebesar Rp31.019.988.808 dan koreksi fiskal positif atas natura/ kenikmatan sebesar Rp3.294.779.743,

Koreksi fiskal positif atas Provisi PPh Pasal 21:

Account Ko, GrouningDescription1772-0| Poskit |Koreksi Ne|i

Audit Balance17214 |TOTAL Balance per Fiscal tr

EBOU-REWARD [DIRECT LAGOR [DIRECT LABOG-REWARD32 ET. Kana

LABOR [DIRECT LABOR-IMBALAN JASA122.)122262501 |2971462907

REWARD!: 32,2(fs ee eel—— ——= ma =— EBROHIMBALAN] Overhead [OVERHEADIMBALAR JASEK2 1{366150502-| Se

Teng”dgME Shewor art

;Tree de ga ree madANT

EBSEREWARD42"dus

€B.GA-REWARD}EMPLOYEE BENEFIT EXPENSES - REWARD42 | {2.148.353.391)]|2.168.383.3591Sb

GEA [EMPLOYEE BENEFIT EXPENSESLaz |4214724587|

1po3ot

*“eo tea agwos£cad vefea enak woeghee

:Halaman 93 dari-149-halaman. Putusan Nomor PUT-009351:15/2023/PP/M.IIA Tahun 2026

PT Eka Bogainti woe2£ra

Koreksi fiskal positif atas natura/ kenikmatan:

ara ||TOTAL

295— MEAL -MENU113 687.235

EENEFIT -IN ND22 |oo 22655564

ACCOMO TATION «12 4nyalaBSL

CverbendMEALMENU i 12 4(292-505

QvertendMEAL - OTHER MENUart

Qrerhead[EMPLOVEE12 11068.200

EMPLOTEE BENEFIT IN32072634456]ASE

Crehesd IGA HANDOHONE BLUNG1 asi t10012855

Ovetard- PREPAT PULSEKESAN

Selting ALCOMCOATICN »pg5181983

SengIMPLOVEE MEAL SIKTOSae

SeinMEALpo} 441416025

Seting EMPLOYEE MEAL « TAIL42 3196.953.0004

Seting JEMAPLOYER MAL - SNACK4212381300: 238.00231509 selling [EMPLOYEE BENEFIT42435.to musa

SellGA HANDPHONE B1UNG7s21523&

yGRA«PULSE012232) 4130455Panas H1 Te

-. 3GBADATION43Passio)af- GahMEAL -BENTOS MENS42) 75741559

SBAMEAL = OTRA122654123) 4260115

41555135 “etTapal nani

MEAROMI tx ON1.5701892571 mM ALONEtang22835722tr ana

1t} bahwa Wajib Pajak juga memberikan data terkait Pencadangan Imbalan Kerja karyawan berdasarkan hitungan oleh Aktuaria PADMA sebagai berikut:

IRSees TA«ot

4 ..>-~3>a= eek >.»Samanm rama

PT EKA BOGAINE!-, LAPORAN PERHITUNGAN AKTUARIAPSAK 2d

PER 31 DESEMBER LA

TTKANPSAK DA

IR A7BOLO3

—,tema

, “3

NG.

1 February 2021

=sone. * 7.al ~- fs yh ya paHalaman 94 dari 149 halaman. Putusan NomorTahun 2026:

PT Eka Bogainti a“

PT EKA menga

RB. Risatah Hast Porhitungari Aktuaria

Summan<« Resid af Actuvartat Cnicrruiation

Bermut Ini dalah hasil pertitungan angBetow aro key resus dalam rangka pencatatarJancr importer foror ingens dangen imbalan kerjaBaotity ir regand to evaployesr Dernfit,

Ero rayPaacakercafr.4Jans Jan 2020 —

Era ICP TTPAR AMANIt Des? Dee 2020

Milan Mossel Aset por 1aieodgreet 12 1% OF LEAT bat+:TA Fie aa WIP per 31par GT157.089 212 475 1 NilaiAset por A1 Dooanber! fuk Vaher afper 27Sat122 O56 <68

Disya Josa Kini di Porode!Coat ov8107 118 DOS Beye Jase Lalu diPast Sanca Cost ParagAAT, 592 24D Bunga Neto atm Linbektas (Asat) Ii

391 19 431 Mel Intanasl ov»Pernod

Pengukunan Kembali Liabilites (Aset)Past Moto ch11.245.004 785 on Nat Dofned Bena (PTbt drt arog. odi "

Commaepee +:owe

AT Dasambaers PAO per IT03, vee DOS KI

Praya Jana ind 2)Garret Dee fee Cages In2 DIK IIA+ Dunya Jasa au 1cl period PasCanal vt penat mlBG ATM ATT Bunge AostoCb interest on(Ass6Q“ 390.38 a07

1 Imbiltns (Aset) Imbatan Past! Noto di perjodar

RamuBenwtst

PN BLN DTM easy Fert Coeswt+.612,643.005

Untukep otForoFPARfe

JV.(VY. Giossery bahwa setelah dilakukan penelitian “terkait data Pencadangan Imbalan Kerja karyawan berdasarkan nmATAoleh”PADMA, Peneliti tidak” dapat ~~ menelusuri data dan/atau dokumen tersebut, sehingga Peneliti tidak dapat menyakini bahwa data dan/atau

Ph" _ dokumen tersebut telah mencerminkan-nilai dari biaya

Pencadangan Imbalan Kera karyawan berdasarkan hitungan oleh Aktuaria PADMA sebesar Rp28.201.932.472:

2. Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp12.276.465.387 bahwa Tim Peneliti melakukan penelitian terkait Penghasilan dari Luar Usaha dengan rincian sebagai berikut:- > Penghasilan dari Luar Usaha cfm Wajib Pajak:

Penghasilan dari Luar UsahaRp43.865.987.761 Biaya dari Luar UsahaRp17.626.420.897- Penghasilan Neto dari Luar UsahaRp26.239.566.864

» Penghasilan Neto dari Luar Usaha cim Wajib PajakRp26.239.566.864 Penghasilan Neto dari Luar Usaha cfm PemeriksaRp38.516.032.251- SelisihRp(12.276.465.387)

Terdapat selisih perhitungan Penghasilan Neto dari Luar Usaha sebesar Rp12.276.465.387,

Koreksi Pemeriksa terkait Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp12.276.465.387 adalah berasal dari Take Away Charges, bahwa Menurut Wajib Pajak Take Away adalah tipe layanan dimana pelanggan melakukan pembelian produk untuk dibawa pulang (tidak dimakan direstoran HokBen). Untuk itu diperlukan tambahan packaging (take away bag, lunch box, outer box dan lain-lain) agar produk terjaga kualitasnya ketika dibawa pulang oleh pelanggan:

bahwa dikarenakan Take Away Charges ini dibebankan kepada ' pelanggan dengan tujuan untuk mengurangi biaya material used- .

packaging maka atas penerimaan Take Away Charges ini dalam Laporan Keuangan disajikan sebagai pengurang biaya COGS- material used;

Wateoe-a bahwa Take Away Charges dengan nomor akun 4101 0208 dalam "

|.General Ledger (GL) Wajib Pajak adalah h sebagai berikut:

ama batak--> ne KING~eat WTR TeBat Sat

Oa je Foo Perta

5panmnt USra

RISO

BATIK OS URE -

MUI

WIA LAGS MG ereTe| wom ketera AI

NRLSOC Cea EPS KAN

LSI TA KO CAT i

- Halaman 96 dari 149 halaman. Putusan Nomor PUT-069351.15/2023/PP/M.I!A Tahun 2026 PT Eka Bogainti

[EOE— Hgne ne hyag

1.12aa

COKTON BTKOOK FENJUALAN. = Panganaa~TIeaTES

47 PAST FOOD RENTAURART

RUKO KAWAMANGUN

1.00REX TAKE AWAY BAG REGUTER

4,00SIMPLE SET TEHIYAKI 1 VALUK

Dut Tetat.

trans DISCOUNT 0.00%

10%

T.nda ¥as:an ra 3MEAme-

La "1. Rid saatterjadi ta . *~ yo,oepeloe

KaneeLag=.2 Aa FE15 -= Sass

"DRDEPOSITIN TRANSIT ~aie Fea .gs TU PR 790020301 FOUNDING"31:.A

SALES PRODUCT. HOKDEN |

1 SROTAKE AWAY HAROPY, i.

CR ¥

2. Pada saat pemakaian item packaging “DR 755010201 COGS NON PRODUCT - OTHER HOKBEN 11.205Biaya atas take away bag, lunch box value dan ower box | CR11050202 INVENTORY.PACKAGING. —..-+ 11.288.-©$ i,

ILUSTRASI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN4 PT Eka Bogainti..| Laporan Laba Rugi>

- SALES”Skies probes~ ROT aoeMian yg

+ oh,qe

COGS PRODUCT -.xx

* 35010201 COGS NON PRODUCT - OTHER HOKBEN 11285

71010208 TAKECHARGES- 12.728

°isi Tar TakeCharge Tahun 2020a

General Ledger Akun Take Away Charge COA “41010208” per Store. Link Data : htips:|, nat aeee

~ ty tate PenIra wat— ‘at!

Pere “HokBen Ruko "Pesanggrahan

Tek.SLR

SES TETS

£ 5

” HokBen Ruko Tebet asian hokben co _id/EmDfiJq6XzQdNiQgli6yo_dcBSDYInzZHhA7 D-PKoVNb4Fw?e=t7s1ii.)

Penghasilan dari Luar Usaha yang dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2020 sebagai berikut:

LAMPIRAN - f

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILANPAJAK RADAN

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL1z." 2![s]

Te, NAMA WAJIB PAJAK

Bj PEROOEPEMSUKUAN+ kan mi

MARGAPENJUAL

USAHAee we ot

PENGHASILAN KETO DARILIBANA Un tne

DARI LUAR USAHA __

BIAYA-

PEMGMASRAN ta. 27)

SARAH Ed 43!

4 TUMLANMETO KOMERTIAL (Tn » 1) bahwa berdasarkan data Mapping Lampiran Il SPT Tahunan Badan Tahun Pajak 2020 (General Ledger) Wajib Pajak diketahui data sebagai berikut::

- Take Away Charges, dengan nomor akun 41010208 adalah sebesar Rp11.963.280.430

Ledger Transaction List - Hokben

F1. BOGA

-mem—— oe—_—ene-»aee — na: Laaoe “ heeme~ jae3

SI IA TA anen ma ewTSSEFa eeTESTE2

3,Pok4,8t. TAKE AWAYt

Dm TetVoucherAMOUNT___ Ledger kere Ledger |1200-00 PM

OOM PM EKA: :

1 1/2020 PM210201050060.HONE “STODED Sales 020120 “4303208 2/1/2020" 1200-00 PM EKA-003545771 AR-INPUL 2021000122 -73,710"43010208

12-00-90 PMAR-INPLU-20-01-00M24 «125,580Sales“4201708

-120040 PMARho SAKNONE-NONE- NONE010120 | 331010208 orn "12 IN PAT ERAAL 29-01AE MR-

PM EKA26-0110,870 143010205 RONE-NONE-HONEIS PM«156NONE-NONE-NOKE~

1/1/2020, 12:00-00 PMoo” 4/1/2020. 120000 PMAR-INPLU-20-01-000510 !-

MURAI 12:00:00 PMAR-INPLU-20-01-000892 -167.20NONE-NONE-NONE22010208 50139| ~PM|BIS

PMARINP21-2001-000439 -16,650OIASTOM7

2/2/2020 12-00-00 PM EKA-003249732-15652NONE-NONENONE

1200-00 PM- 107,3804170298 12-00-00oo”

.agHalaman 98 dari 149 halaman. Putusan Nomor PUT-009351.15/2023/PP/M.IIA Tahun 2026:

PT Eka Bogainti

PRTAM.»

220000 PM41512202 $0180-NONE-NONE-NONE

22:00:0021283 AM~salessous (2019 2000 PM EKA« 0, KoNONE-NONE-NORE|

|sa:

IN: AVIS $3223

OTO AN? 80074. NONE: NONE-NONE

28.62)006NONE: NORE. wre

J1 SCIBS-NONE- NONE-NONE

P1NON NONE .

72.800STOIGSSales 180220

40,959NONE200770

29,129SKI Safes 200220 2191208 OIMONBAO1ISONS? 32.700UAN SOME-NONE-NGNE-MONE21230 41911708 62,770(570155 010270 22010708 20183 a24.590DNE-NONE- NONESaat 50220

2/29/2020" 12:00:05 PMAR-INPLU-20-03-000MBO -STOM@ASMes19G120

- 12

Total nilai Take Away Charges untuk Tahun 2020 adalah sebesar Rp11.963.280.430,

PT. EKA BOGA INTI

MAPPING FOR CITR 2020

1 Penghasilan Neto Komersial

1a Peredaran Usaha1,287,590,347,678 1b Harga Pokok Penjualan(580,734,662,625) 1c Biaya Usaha Lainnya(599, 181,037,248) 1d Penghasilan Neto dari Usaha107,674,647,806 te Penghasilan dari Luar Usaha

.1f Biaya dari Luar Usaha(17,626,420,897)

1g Penghasilan Neto dari Luar Usaha th Jumlah;;;133,914,214,670

:1.oemYan 5oo -t sate saeKU tiYan wealy fst mmgooko

BAM BA SEWA BOOTHisu |iSAmatan

KmOKEPASTI S45)

LASS LAIN » SEW STONE

Isu

|i—— eam |

|“Halaman 99 dari-149 halaman. Putusan Nomor PUT-009351.15/2023/PP/M.IIA Tahun 2026 N

PT Eka Bogainti

!accu iberate one cu ranCra TEST urine RD| |RAREEN

THEL COME BNI CN RDromualTa LINC OME RANT GRO KK ON ROD1 I 4. Gam Ju ONE OF Mugioe titee]1 OUST:

||. i.|AA

:—

4Keuangan afof

TAN DAN TOTAL OPERATNG INCOMEKAU IS)[21 682)

Penghasilan dari Luar Usaha yang dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT Tahunan Badan 2020 adalah sebesar Rp43.865.987.761 terdiri dari:

90010201 :INCOME INTEREST INCOME - GIRO

[OTHER INCOME INTEREST INCOME « DEPOSIT!leit atmSTC een hoypcis asin 30010205BANK» “GAN 05 ON BONDi1.117,285,360 50010205

206 OTsat [cet ro~. *+- SCRAP PRODUCT’bs so30019908 ee OME - PENALTY FATERNALEE

90019999 |Pesa

OTHERINCOME- OTHERS1

90021201OTHER EXP STORE CLOSING - BIAYA BONGKARle{244,012,800 30020301ttt expense -1te115351 90029999expense -le(30,573,946)

IPEKDAPATAN LAIN-LAIN - DISKON SEWA STORE.le:. 4.LAIN-LAIN-- DISKON SEWA GUDANG° oeYe7..-weBap “boo pa

-$ wee,-' TOTALNON- OPERATING INCOMEJEXPENSESles 43 865,987,761:

bahwa untuk mendukung penjelasannya, Wajib Pajak ama+- menyampaikan data dan/atau dokumen berupa Rekening Giro

|Bank BCA, Bank BNI, Bank BRI, Bank DKI dan Bank Niaga

5.sebagaiberikut: oo”:Ea oFa“ Halaman 100-dari 149-halaman. Putusan Nomor PUT-009351.15/2023/PP/M.IIA Tahun 2026

PT Eka Bogainti

BlameDate moditredType fg RK BCA C30412:07 PIA"File folder m RK SCA 05057423/2023 12:07 PRAFale folder BS RK18121208 PMAFile folder La RK BCA 20202003 103 PMFile Lotder [4 RK BCA 31137/24/2023 12:09 PAFile folder ba RK BCA 3355F/24/ 2023 12:09 PMFile folder Fl RK BCA 3456742412023 12:09 PMFile fotder @ RK BCA 35357124/2023 12:09 PMFile tolder Dj RK BCA 39337/24/2023 12:09 PMFile fotder LA RK BCA 4141772412023 1509 PMFile Cotder PRK BCA 55557124/2022 12:09 PIAFile folder La RK BCA 57574 20.3 1109 PMFile totder Low RK BCA 5775Ma the 3 1109 PMFile folder

RK BCA 5505TPA, TODS 12.09 PlotFile folder bay RK BCA 707077247 20.23 12:09 PMFile folder ki RK BCA 95957724/2023 12.09 PIAFile folder EE RK Bca 982812:09 PMFile folder ES RK BNI sees243412623 12:09 PMFile folder BA RK BRI 4303742412023 12:09 PMFile folder LoL RKo8o512-09 PMFite folder La RK RIAGA 990012:09 PMFrie folder

3. Penyesuaian Fiska! Negatif sebesar Rp942.248.560 bahwa Tim Peneliti melakukan penelitian terkait Penyesuaian Fiskal Negatif dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan

Jumlah

Menurut Wajib Pajak

8.466.441.663 Menurut Tim Pemeriksa Pajak

7.524.193.102 Selisih

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

Rekap Benefit PaymentTotalPendanaan DPLKDari Perusahaan

|PPUKP |.

"2x. Post Employee Benefit (PEB)(74246700391 5 - 795221631

{LongAward (LSA)-8:386.919500-)awarefom 118386919500 1: »—- 1

1——15911.112602|(7444670930) |

TTTTEmployee Benefit (PEB) adalah pembayaran Pensiun dari:

Perusahaan kepada karyawan;eeayo ee Long Service Award (LSA) adalah reward masa kerja yang diberikan Perusahaan kepada karyawan, biasanya diberikan/dibayarkan bersamaan, dengan gaji dan pembayaran selalu dilakukan di bulan Desember setiap tahunnya,

Pencadangan imbalan kerja karyawan berdasarkan hitungan oleh Aktuaria PADMA (Pendanaan DPLK PPUKP) adalah sebesar Rp7.444.670.939 sedangkan Post Employee Benefit (PEB) atau pembayaran realisasi ke karyawan adalah | sebesar

Rp7.524.193.102, sehingga kekurangan yang harus dibayarkan Wajib Pajak adalah sebesar Rp79.522.163, bahwa untuk mendukung penjelasannya, Wajib Pajak menyampaikan data dan/atau dokumen sebagai berikut:

BNI SEPTEMBER 2020 47/19/2022 2:34 AMFoxit PhantomPD... DPLK BNI - Agustus 2020 - 17/18/2022 2:34 AMFox PhantomPD.,.126 KB OPLK BNI SEPTEMBER 2020 - 37 3A AMFoxit PhantomPD205 KB DPLK BNI SEPTEMBER 2020 - 5OPAMTFarit932 KB

[Ej DPLK BNI SEPTEMBER 2020 - 62410/2022 233 AMFoxrt PhantomPD...202 KD [Ej DPLK BNI SEPTEMBER 2020 -1Fe 18/2022 2.34 AMFoxit Phantom?773 KB [Ej DPLK BNI SEPTEMBER 2020 -2741802022 9:35. AMEoxit PhantomPD...220 KB E Konfirmasi DPLK BRI - Agustus 20202:34 AIMPhantomPD..,132 KB EEj KONFIRMASI DPLK BNI - Apsit 20207718/2022 2:34 AMFort PhantomPD...1,207 KB [2] Konfirmasi DPLK BNI - Juli 2020 - 17/18/2022 2534 AMFoxit PhantomPD...421 KB SiDPLK BNI - Juli 20202022 2.54 AMfox PhantomPD.290 KB Ei Konfirmasi DPLK BNI - Juni 2020 - 17718/2022 2:54 AMPhantomPD...127 KE IE) Kanfiemasi DPLK BNI - Juni 20209 1812007 34 ANTFosit PhantamPD375 KB KE) Konfirmasi DPLK BNI - MARET 202078/2022 2.24 AMPhantomPD.493 KB bahwa DPLK Bank BNI bulan Maret Tahun 2020 (sampel bukti realisasi pembayaran Pensiun kepada karyawan):

PT, BANK NEGARAaa era ara |

DANA PENSIUN LEMBAGA x:

DATA

Momor Pasertsr.enaTo Dark

£MAATASPerta2 PRU ey DM

Pagal2Newer PoserFy 001520153

Mo. MAP>ox

KODE CABANG2ao

— ang yee cee ya“oe2

Im ee eta oe GEL De aHalaman 102 dari 149 halaman. Putusan Nomor PUT-009351.15/2023/PP/M.IIA Tahun 2026°

PT Eka Bogainti

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Serma) Tbk

Oafta PENSTUMKEUANGAN

MonetNomorr Fara

Rara2 CAGANG BOPIANCarre2PT EKA BOAT

NamiMomanTya

Mo,2Om

KODE CABANG+ao ang “YPPTE! BOGAINTI|

AvPPPUKP| (Hau Susono)andy|

9 banya dian Parah.betion Puerta

PT. BANK NEGARA INDONESIAox

DANA PENSIUN LEMDAGA KEUANGAN

RATA PENUSAHAAN omnes Petartaz0026175OF79

Nara2 4 PUTU YUSTIANA PUTRAPesertaTo PPP FT EKA BOGAINTI

Nomor¢Momer Pesetaores yo-KELAK nhoeto, KPWDt, 2

<na ee KODE CABANG$60

Pembayaran Manfaat Porsiun

PPUKP DIPERCEPAT

Dana Mantast PPUK Clim Surat Porintah Pembayaran-

3 «x otal Dana Setelah

Pemohdogan Ppjak Denghoutan Pasal 21Pasal 5 PP Nomor 68 Tahun 2519) balYan? Pajek 0% penghaskan SO jua6,160,051-a aTU Pahik TM statinter SD JA |5% xa -2

17pajak O07; . -3-“5 .,- “‘- oeao ane[Fats paransec cans elteee eeeAeot cata

PT. EGAI (Haru Susana)+ajarmomentmma,- “1 Reape der Pajak merjadi beban sek

PT, DANK NEGARA INDONESIA

KELANGAN

DATA PESERIA.DATA

PengzKF&

Pace 24 antPP Mamat G9 Tahun 2009)

0% x20,208,448

5% xa

PE-EKA BOGAINTI

{Meru Suwono))ferme

STOREPUSATTOTAL

Masa Kerja 5 Tahun7,000,00016,500,00022,500,000

Masa Kerja > 5 Tahtzn5,580,246,500 2,784,173,0008,364,419,500

Reward Masa Kerja Tahun 20205,587,246,500 2,799,673,0008,386,919,500

1,459,305,848 5,985,365,0917,444,670,939

— INTERNAL10,844,687 68,677,47679,522,163

PPUKP1,470,150,535 6,054,042,5677,524,193,102

TOTAL REAUSASI EMPLOYEE BENEFIT7,057,397,03515,921,112,602

Dari Pendanaan-1,444,670,939

Dari Perusahaan8,466,441,663 bahwa Total Realisasi Employee Benefit yang dibayarkan Perusahaan adalah sebesar Rp8.466.441.663, terdiri dari:

1. Post Employee Benefit (PEB) Rp -79.522.1630

2. Long Service Award (LSA)Rp8.386.919.500 +: Rp8.466.441.663

RECAP Benefit Payment (2020 - LSA) - PT EKA BOGAINTI

RECAP Benefit Payment (2020 - LSA) -PT EKA BOGAINTI |

‘BoP = 31/12/201934/12/2020 |on |

Company paid Benefit .| —~~

4,296,500

6,109,000

445% “S0017,106,000 611950035-Sep--Jan-4,288,50017,154,000

1950036-May--Jan-4,525,000

-Aug-- Jan:5,650,00021,600,000 -Mar--Feb-4,288,50017,154,000 -Jan--Feb-6,200,00024,800,000

A4,288,50017,154,000

— soo | fas| A [4,276,500 [ 77,108,000

BAL| A BRA [ 17,154,000 [aoBEANE a— aan

—0

= 195000911-Oct-69 | 3-Apr-95 as |0 aeae

153

[shes] A ||0 Par sereaeA | 4276500500,06

Feb || 1-Dec-90 Dec-90 | | | 15- 15-Oct-15 | A5,300,000500,000

503

6-Jut-925,300,000500,000 aris[595,000] 500,000 Haa —aeee

Laporan Keuangan (Audit) halaman 60:

d. Pajak penghasilan - kinid. Income tax - current

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajakReconciiation between income before income tax penghasian seperti yang disajikan dalam laporanexpenses as presented in the statement of profit or laba rugi dan penghasilan komprehensif lain denganloss and other comprehensive income with laxable laba kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhirincame for the yeers ended December 31, 2020 and pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah2019 are as follows:on~ sebagai berikut"*

20202019 taba sebelum beban pajakIncome before income tax expenses penghasilan menurut laporanper statements of laba rugi dan penghasilanprofit or lass and other komprehensif lain127.246.978B.816491.411.816.838income

Beda temporer.Temporary

Imbalan kerja karyawan31.019.988.80828.892.824.059Allowance for employee benefits Sewa4.487.600.898-Leases Pembayaran manfaat karyawan(7.850.090.047 )Payment of employee benefits

Penyusutan dan amortisasi(5.929 830142) (14.032.597.158 )Depreciation and amortization Pembayaran iuran pemberi keqa-(190.000.000.009)Funded employee benefit payment

60 bahwa berdasarkan daia Laporan Audit PT Eka Bogainti Tahun 2020 bahwa pembayaran manfaat ke karyawan adalah sebesar Rp8.466.441 .663;

seareas te~

—aa AIAIae

Padma’

1, farunittee! Sekar Lean benMenkenMara rertothe “TrexLireobey PAK 2A, ay

21Arumi chert 7. TV pada 3) Da2186,7.IIbeer LAI

JaMEPanes Kerja1277 tahun,Trukpes ILSOTOLaw

A an asaher IinperiDENNYmd bui

Tengen Lane

Len

Crete2920 3a2217 wah)my2.7.2400

22.719NO27.344.075 409

Listewiseeta

Fatentu2441

Per 2TNI,

=m 42. ty preyaay

Kartakesan Ber je1938jam

Ushoes aolData Karuan re iste Prnatun

0MADE Areal Periode2az

Mereaa2

Ofrate Kiri4701tr) at Permamaanmn mw2)

»Doral

Scone Dua ateKn-— @=~ wet

Tut yongir PPT RVR,Jana TESA

OFAnte

RECAP Benefit Payment (2020 - PEB)- PT EKA BOGAINTI RECAP Benefit Payment (2020 - PEB) - PT EKA BOGAINTITT ~ 1g Ee [BoP = “31/12/2019 5 EoP= 31/12/2020

11"

2-Jul-65 15-Aug-88 | A |

1880016

NR, 000,

1970596M27-Mar-77 19-May-97 a ie fa4,660,6007,931,729

=sa tol ane

|22-Jun-87 | 16-Feb-09 —5, Sa, 000

1-Mar-20 3, 516, 000 bin

210116823-Apr-89 5-Jul-10 =

4,330,500

11-Aug-20 3,945,000

2-Aug-20 7,175,000

13,495,833 | 10 jarome || 8-Deca1 | 27-May-13 |“Bt, 349,999 Lo|Kn 2 “91 .May-145-De¢ -20 4,276,5006,312,900; -

40-Jul-204,550,000 we k

.14:Nov-07 ah 5-Sep-20 4,128,000.11,461,250.

we 2070733. 29-May-87 | 14-Nov-074,289,50012,232,700] ”

2ain tra

1-Jul-204,210,000

22,641,570 14 pass12-Mar-93 | 25-0ct-11

3,949,000 |45,383,445 1726-Jan-90 3-May-1012-Feb- zo] 0008,923,000 16 1202061131-Jan-84 20-Dec-021-Jan- 20, 4,133,000 |

3, ag, "000 aw=tae Moa,“ena nata-tty

Halamah io7 dari 149 halaman. Putusan Nomor PUT-009351. 15/2023/PP/M. IIA Tahun 2026 }

PT Eka Bogainti

10-Jul-93

20-Jul-14

Po tedan-20] 13,451,0065,176,500 ah 207075229-Jul-87 8-Nov-07

25-Oct-87

6-Dec-06

Oct-204,214,50034,465,000 A1-Jan-204,058,00013,147,920 oa21-Sep-90 || 2,910,750127,945,370 piper] a

21-May-12

Sep: 3,875,000PREECE 21-May-12

Hans 194018322-Oct-73

17-Jun-08

2,481,000712,905,000 } 53 ie10-Bec-94||

7,200,00014,688,000 t-Jan-87

, , joe Jason fF 13-Nov-91 9-Mar-156,042,857 Lo fp 50282M:

62,100,000+ 2,038,063,000 15-Mar-93

27-Sep-10

34,100,000 7

&-Jun-20

1-Mar-20 1,050,000

2160003

} 6|

15-Aug-88 ".May20|3,955,000139,200,040 30-Jul-853,956,000139,747,520

1870007| 12-Feb-64

20:20)”138,872,940 192002913-May-64

I-Jut:20 — 3,954,000

[6811-Nov-64

20-Feb-12 “i

Laporan Keuangan (Audit) halaman 66:

PT EKA BOGAINTIPT EKA BOGAINTI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT

Tanpgal 31 Oosomber 2020 Serta UntukAs Of December 31. 2020 and

Tanun Yang Borakhir Pada Tanggal TorsebutFor The Year Then Ended

Inyatakan dalam Rupiah, kocuali dinyatakan tain{Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. LIABILITAS IMBALAN KERJA (tanjutan)16. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continuec} a. Imbalan paska kerja (lanjutan)83. Employee benefits continued)

Perubahan ilabitas imbalan kerja bersih padaChanges In employeetabilives for the years tahun-tahun yang berakhir pada tanggalended December 31, 2020 and 2019 are as follows: 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai benkut:

20202019 awal tahun126.693. 373 577105.981.292 540Beginning balance

Beban tahun berjalan25.229 33151717.270,940.375Addition during the year ee:Beban komprehensif lain12.670.900 4386.795.995.012Other comprehensive loss

Pembayaran manfaat karyawan ...(3.334.854 350)Payment of employee benefits Saldo akhir tahun157.069.312.478126.693.373.577Ending balance Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa jumlahThe Campanys management believes [that the penyisihan imbalan paska kerja pada tanggalSum of employee benefts lisbimies as of 31 Desember 2020 dan 2019 tersebut cukup untukDecember 31, 2020: and 2019 are adequste to memenuhipersyaratanUndang-undangcover the requirement of Labor Law.

Ketenagakerjaan.

Analisis sensitivitas dari perubahan asumsi-asums)The sensithntes of the overal employee benefit utama terhadap liabilitas imbatan kerja untuk tahunto changes in the weighted principal yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebagalassumptons for the year ended December 31, 2020 benkut:are as follows:| 2020

Analisis sensitivitasanalysis Asumnsi tingkat diskontoDiscount rate assumptions Tingkat diskonto + 1%Discount rate + 1% Tingkat diskonto - 1%173.888.516.417Discount rate - 1% Asurnsi tingkat kenaikan gajiSalary increase rate assumptions Tingkat kenaikan gaji + 1%373.794.150.273Salary increase rate + 1% Tingkat kenaikan gaji - 1%142.415.808.738Salary increase rate - 1% Durasi rata-rala tertimbang dari liabilitasWeighted average duration of imbalan13,27obligations

,Dalam melakukan pengukuran terhadap analisala measuring the sensitivity analysis, actuary usesLag

Data pendukung berupa Surat Keputusan dan Perjanjian terkait Dana Pensiun:.

+:a bahwa Perjanjian Kerjasama Tentang Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon (PPUKP) antara PT Eka Bogainti dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (DPLK BNI):

woke as=eos- at come eneget 108 dari 149 halaman. Pitusan Noiiér PUT-009351. 15/2023IPPIM, IA Tahun 2026 9 <==

.. 5

Peran PT Eka Bogainti(/

Terdapat 13 halaman, yang dilampirkan beberapa halaman,

BNI

PERJANJIAN KERJASAMA' TENTANG PROGRAM PENSIUN UNTUK KOMPENSASI PESANGON (PPUKP)

ANTARA

PT. EXA POGAINTI

"JOMANNES PAULUS ARIFIN Cirektce Utama PT. Ekadelam hal Ini

1bertindakjabatannyabertvmasrkan Arguaran Dasar Persernean paru

Pusat. Jt Raya Poncot No.2, Ciracas, Jakarta Tamur untuk selanjutnya disebut

PT, EE.

tt,SAKTIMAYA MURTI Paminpin Untt Dens Pensiun

PT, Bank Negara thdonesiaTbk dalam hae ind

GuretFT Bank Negara

-.ThkPengurus Dana Pansiun darn PanesLCambaoaa

-"KeuenganNegara Indonesia (Perasro) Tbk Normortangga! 72 Novemberdengan demikianPoraturan Dana Peneiun dart yeoo telan disahkan oleh Otoritas Imandengan Surat Moeputuean No.

1/2015 tanggel 172015, berwenang bertindak iuntik cen maa name Dane Parakan Lembaga Keuangan PT Benk Negara Indonesia|

PT, RBI dan DPLK BN setanjutnyaPARA PIHAK dahulu PARA PIHAK menerangkansebagai berikut :

a Bahwa PT. EIperusahaan yang bergerak dalam bidangdan

Lb. Bats OPLK BNI scalah badanyang meryelenggerakan Program Penskin

Konpensse! Pesangon (yang selanjutnya disenut PPUKP).

2. Satwa PT. SBI telah menunjuk DPLX BMI untuk menyelenggarakan dan mongetcia PPUKP Lagi Peserta YT. ENI berdasarkan murat penunjukkan Nomor %35/De- COLXIL2017 tenggal OS Desember 2017.

2, Banws DPLM BMTdan setuju untuk menyelenggarakan dan mengelola PPUKP

Beeunlyang bertaku.

Bahwa untuk motlaksanakan PPUKP, PARA PIHAK dengan ki sepakat untuk mengaturnya dalam euate Perjankantennng PPUKP (untuk salanjutnya diet dengan “Perjernjlan"), dengandan ketentuan esbagal bertuut -

Panai 1

PENGERTIAN

Batam Parjanjian Inidengan :

4. Daras adalahjan dandane cari

2,edalah sejumlah dee yeng bersumber dart diksiola mesumi dengar ketentuan yang barak.

3. Manfamt PPUKP=adalah pembayaran Kompsnsse!) pesangon yang

4. Pomutusan HubungeanPutuanys huburgan korjaPT. ERI dengan

Karja (PHK) adman:Pesarta yang dietur s—um dengan Undang-

Indang Nornar 19 Tenun 2003

Ketenagakerjaan

Peraturan Dana1Darma Pensa cart DPLK (FOF)Nomor KEP-12012tangoalza

Desember2012~ bt sowPai7 eeSige LN ep gee eesey— pan “~ “Halaman 4 09 dari 149 halaman. Putusan Nomor PUT-009351, 15/2023/PP/M. HA Tahun 2026 ee

PT Eka Bogainti

-4. -———La (4) PARA PIHAKba... tu yang akataucakap djwturt andIni den perubaPerubahannyaPARA dan,Ghourmmen tambenanust PARAyr merupakan satu kosatuan dengan Perjanjian inl. Dalam hat 3.pelatan aie Inkonsistanaijan IM dam atm ciokiurn5 tiambGeanarnFoe ikat PARA PIHAK yang. merupakanar dokumenyang mengkca<x yang| Pejanjian int. maka keleMua yang teriapat dmna pejenjian Ini darvaten

Parjanjan in|sieeified bak dan akanae balk ofen PARA PIHAK dl Jakarta pede tanggal, 18 Deaamber 2017 dan cibum mmDT (LM),!

Cukup clankekaryang sama

Gpegang Olah PT.dan DPLK BNI

PT. Set

DAKTIMAYA MURI?

Direbtur UtamaPemimpin DPLK GNI|

123

4. Sanksi Bunga Pasal 13(2) KUP

Tim Peneliti melakukan penelitian terkait Sanksi Bunga Pasal 13(2) KUP sebagai berikut:| bahwa Tim Pemeriksa Pajak menggunakan KMK Nomor| 57/KM.10/2020 dengan tarif bunga periode Januari 2021 sebesar 1.76% yang dikali dengan 19 bulan. Seharusnya menggunakan KMK Nomor 20/KM.10/2021 dengan tarif bunga periode Mei 2021 sebesar 1.81% yang dikali dengan 15 bulan, karena jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan Badan 2020 adalah 31 April 2021: bahwa Tim Peneliti berpendapat bahwa sanksi Bunga Pasal 13 (2) dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhimya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Maka untuk PPh Badan Tahun Pajak 2020, Sanksi Bunga Pasal 13.(2) dihitung sejak 1 Januari 2021, dengan demikian maka tarif bunga yang digunakan adalah tarif bunga sesuai KMK Nomor 57/KM.10/2020: bahwa besarnya tarif yang digunakan sesuai KMK-57/KM. 10/2020 adalah 1.76%;

.te

~ eee Phe weany-

BerandaResume FAO Pojok Unit Kerja

AYO SEGERA...

Di peraturan Terbar3, KMK-S7/KM.10/2020 (Periode 1 Januari s.d. 31 Januari 2021)

D Can

Keputusan Mentari Keuangan Nomor 57KM.10/2020 tentang Tarif Bunga Senagai Dasar Penghitungan Sanksi Aamunistrasi Berupa Bunga dan

-~mn.ore Pemberian Imbalan Bunga Perloda 1 Januari 2021 Sampai Dengan 31 Januari 2021.

1 Sanksi Aammustras!

NoKetentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanTani bunga per bulan

Ketentuan datam Undang-Undang mengenal

139 ayat(3) Pasa (Bayat (2) dan{0.81% (not koma ama satu

1 (3)persen)

22& ayat (2) Pasat & ayat (Da) Pasa! @(nc! koma h2ay Pasal 9 ayat (2p) dan Pasal 44 ayat (3)yoga persen)

Ipasat (5)rsen)|

1 34% (Satu koma tga empal

412 ayat (2 #) an Pasal 19 ayat (2a) | fenam persen)

576% (saw Koma Ipa)

Bunga etana Ar

Ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan

Umum dan Tala Cara Perpajakan| man Tart bunga per bunan my

Pasal 11 ayat (3) Pasar 170 ayat (3) Pasal 170 ayat (4) OG1% (nol koma bma satu tan Pasal 276 ayat (4)persen) e. bahwa dengan demikian Tim Peneliti berpendapat mengabulkan sebagian keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00006/206/20/097/22 tanggal 28 Juli 2022 Tahunan Badan Tahun Pajak 2020, sehingga koreksi yang dapat diperhitungkan Tahun Pajak 2020 sebagai berikut:

Sengketa yangcim. Wajib Pajak | cfm. PemeriksaCfm. PenelitiKoreksi yang diajukan Keberatan -dibatalkan Biaya Usaha Lainnya599.181.037.246 | 517.315.391.426 | 530.638.553.449 | 13.323.162.023 Penghasilan dari Luar | 26.230.566.864| 38516032251)| (12.276.465.387

Penyesuaian Fiskal| 8.466.441.663| — 7524193102|8406.441.603 | 942.248.560 bahwa berdasarkan uraian diatas, Tim Peneliti mengabulkan sebagian keberatan Wajib Pajak dan mengurangkan jumlah pajak yang harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan nomor 00006/206/20/097/22 tanggal 28 Juli 2022 Tahun Pajak 2020 dengan perhitungan sebagai | berikut:

URAIANMenurut WajibFiskusPenelitiSelisih (Rp)

Pajak (Rp)(Rp)(Rp)

Penghasilan Bruto1.280.923.111.823 | 1.280.923.111.823 | 1.280.923.111.823 atau Peredaran

Usaha/ Bruto

Harga Pokok580.734.662.625 | 580.734.662.625 580.734.662.625 |0 | Penjualan

Penghasilan Bruto700.188.449.198700.188.449.198700.488.449.1980 atau Laba Bruto

Pengurang599.181.037.246 | 517.315.391.426 530.638.553.449 | 13.323.162.023 Penghasilan Bruto.

atau Biaya Usaha -_|

Penghasilan neto101.007.411.952 | 182.873.057.772 169.549.895.749 | (13.323.162.023) dalam negeri

Penghasilan neto dalam negeri lainnya:

38.516.032.25126.239.556.864 | (12.276.465.387) a. Penghasilan dari26.239.556.864

Luar Usaha b. Penghasilan Jasa/0

Pekerjaan bebas” c. Penghasilan0 sehubungan dengan pekerjaan d. Lain-lain0 e.Jumlah26.239.556.86438.516.032.251

Fasilitas penanaman0 modal berupa pengurangan

_penghasilan neto

Penyesuaian Fiskal a. Penyesuaian Fiskal474.352.298.649

41.352.298.649

Positif b. Penyesuaian Fiskal40.319.969.38639.377.720.82640.319.969.386

| Negatif c. Jumlah1.032.329.2631.974.577.8231.032.329.263

Penghasilan neto luar00 negeri

Jumlah penghasilan128.279.308.079 | 223.363.667.846 neto

Zakat/sumbangan00

11 keagamaan yang bersifat wajib

Kompensasi kerugian00

Penghasilan Tidak00

Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Kena128.279,308.079223.363.667.846

| Pajak

PPh Terutang28.221.447.76055.840.916.750 “16

Pengembalian PPh_0Ob

Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu

Jumlah PPh_

28.221.447.760

55.840.916.750

Kredit pajak:

a. PPh ditanggung

Pemerintah

PT Eka Bogainti

URAIANMenurut WajibFiskusMenurut-PenelitiSelisih (Rp)

Pajak (RpRpRp b. Dipotong/ dipungut oleh pihak lain:

b.1 PPh Pasal 210

00 b.2 PPh Pasal 22000 b.3 PPh Pasal 23611.637.850611.637.850611.637.850 b.4 PPh Pasal 240 b.5 Lain-lain0

637.8__ 611.637.611.637.850 c. Dibayar sendiri:.0.0Ka c.1 PPh Pasal 220 c.2 PPh Pasal 25583.552.593.552.40,583.552.134 c.3 PPh Pasa] 29 c.4 STP (pokok

-kurang bayar) c.5 Lain-ain c.6 Jumlah583.552,583.552.40.583.552.134 d. Diperhitungkan:

d.1 SKPPKP0 e. Jumlah pajak yang41.195.189.98441.195.189.984471.195.189.984

| dapat dikreditkan

19 | Pajak yang tidak/ (12.973,742.224)

14.645.726.7662.105.602.029 | (12.540.124.737) kurang dibayar

20 | Sanksi administrasi:

a. Bunga Pasal 134.897.531.030704.113.318 | (4.193.417.712) “b. Bunga Pasal 13 (3) huruf a KUP c. Kenaikan Pasal d. Kenaikan Pasal

17D (5)KUP e. Jumlah sanksi4.897.531.030704.113.318 | (4.193.417.712) administrasi

21(12.973.742.224)19.543.257.7962.809.715.347 | (16.733.542.449)

Jumlah PPh yang masih harus dibayar

IV.KESIMPULAN bahwa berdasarkan penelitian surat banding, data dan dokumen sebagaimana diuraikan pada bagian | s.d. III di atas, maka disimpulkan bahwa:

|a. bahwa surat banding Nomor 051/Dir-EBI/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023 berdasarkan penelitian sementara dan sesuai dengan data yang ada tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubahdengan” - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) serta Pasal 36

ayat (1), (2), (3) dan (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, b. bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00169/KEB/PJAWPJ.20/2023 tanggal 28 Juli 2023 diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku, c. bahwa Koreksi Terbanding telah sesuai ‘dengan ketentuan perundang- undangan Perpajakan yang berlaku:

V. USUL bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk:

a. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemohon Banding tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan formal:

b. Menolak permohonan banding Pemohon Banding dan mempertahankan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00169/KEB/PJAWPJ.20/2023 tanggal 28 Juli 2023 Tahunan Badan Tahun Pajak 2020 atas nama PT Eka Bogainti NPWP 01.604.156.8-007.000;

bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Bandingnya tidak melampirkan dokumen:

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor

077/Dir-EBI/XI/2023 tanggal 1 Desember 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

(Sebagaimana Tercantum Dalam Surat Permohonan Banding)

Tanggapan atas dalil Terbanding dalam SUB bahwa Pemohon Banding dapat menyediakan semua alat bukti berupa data dan

Tin. dokumen yang mendukung dalil-dalil “dari. Pemohon Banding baik di level, :

pemeriksaan sampai dengan level keberatan! Bahwa Pemohon Banding dalam £ Surat Bantahannya tidak melampirkan dokumen:

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan

dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 sebagai berikut:

Surat Kuasa Khusus Nomor 054/SK-DIR/IX/2023 tanggal 29 September 2023 a.n. Aji Mukti Saputra,

BuktiP-2 Fotokopi Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-140/PP/IKH/2022 tanggal 24 Februari 2022 tanggal tentang Izin Kuasa Hukum a.n. Aji Mukti Saputra:

Bukti P-3 Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum a.n. Aji Mukti Saputra, Bukti P4 Pakta Integritas Kuasa Hukum a.n. Aji Mukti Saputra:

BuktiP-5 Surat Kuasa Khusus Nomor 055/SK-DIR/IX/2023 tanggal 29 September 2023 a.n. Indra Kusuma,

Bukti P-6 Fotokopi Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-1543/PP/IKH/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Izin Kuasa Hukum a.n. Indra Kusuma,

Bukti P-7 Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum a.n. Indra Kusuma:

Bukti P-8 Pakta Integritas Kuasa Hukum a.n. Indra Kusuma:

BuktiP-9 Pakta Integritas Pengurus a.n. Riska Pudiarti:

Bukti P-10 Matriks sengketa:

Bukti P11 FotokopiSuratKeputusanTerbandingNomorKEP-

00169/KEB/PJ/WPJ.20/2023 tanggal 28 Juli 2023;

Bukti P-12 Fotokopi Surat Keberatan Nomor 057/DIR-EBI/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022,

Bukti P-13 Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor

00006/206/20/097/22 tanggal 28 Juli 2022

Bukti P-14 Fotokopi bermaterai Akta Nomor 01 tanggal 3 April 2023 Notaris Marlina Flora,|

Bukti P-15 Penjelasan Tertulis Nomor 001/IKRA/II/2024 Tanggal 27 Februari 2024;| Bukti P-16 Bukti Peminjaman & Pengembalian Dokumen Keberatan:

Bukti P-17 Audit Report 2020:

Bukti P-18 SPT PPh Badan Tahun Pajak 2020;

. BuktiP-19 Penjelasan Tertulis Nomor 001/IKRA/IX/2024 Tangga! 24 September 2024;

- 3.oa"XX s-.1 42 “a Goee tee aY.Ah a wagare

Be=” Menimbang bahwa Terbanding dalam’ persidangan mengajukar’ alat bukti: - berupa surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 sebagai berikut:|

Bukti T-1 Laporan Hasil Pemeriksaan:

Bukti T-2 Laporan Penelitian Keberatan,

Bukti T-3 Kertas Kerja Pemeriksaan,

Bukti T-4 Matriks sengketa:

Bukti T-5 Penjelasan Tertulis Tanpa Nomor Tanpa Tanggal Februari 2024,

Bukti T-6 Revisi Matriks Sengketa:

Bukti T-7 Berita Acara Uji Bukti,

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP- 00169/KEB/PJAWPJ.20/2023 tanggal 28 Juli 2023 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00006/206/20/097/22 tanggal 28 Juli 2022 Tahun Pajak 2020 termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak,

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal,

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding bahwa Surat Banding Nomor 051/Dir-EBI/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023 dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan banding yang jelas, dan mencantumkan tanggal diterima Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang dan ditandatangani oleh Pengurus yang berhak | menandatangani, sehingga memenuhi Ketentuan Pasal 35 ayat (1) dar ayat v2 Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding sebagai berikut:

Menurut

Nilai Sengketa Uraian

Pemohon Banding

Terbanding (Rp) (Rp)

Biaya Usaha

599.181.037.246

530.638.563.449

68.542.473.797 yang tidak disetujui Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa koreksi atas Biaya Usaha sebesar Rp68.542.473.797,00 yang dilakukan oleh Terbanding didasari alasan bahwa Biaya Gaji, Upah, Bonus, Gratifikasi, Honorarium, THR, dan sebagainya sebagaimana rincian di bawah ini:

Employee Meal - Catering610400019.375.006.039

| 6 |Allowance-Astek —7.315.360.908: | 8 |Allowance-Insurance (610410013 — | 1.106.863.429

Seling Reward | EB.SEIMBALAN | 28.201.932.472 Jumlah68.542.473.797 tidak didukung oleh bukti pengeluaran yang kompeten dan dapat dipertanggungjawabkan, bahwa menurut Terbanding, pada saat proses penelitian keberatan, tidak dapat ditelusuri data dan/atau dokumen pendukung yang membentuk biaya tersebut, sehingga Terbanding tidak dapat meyakini bahwa data dan/atau dokumen yang ada telah mencerminkan nilai riil dari biaya yang diklaim oleh Pemohon Banding; bahwa dengan demikian, Terbanding berpendapat koreksi yang telah dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga Terbanding memutuskan agar koreksi tersebut tetap

0.«dipertahankan::

-Fa Menimbang, bahwa terhadap “koreksi Terbanding tersebut, Pemohon= me eeee

Banding menyatakan tidak setuju atas koreksi Biaya Usaha sebesar Rp68.542.473.797,00 dengan dalil pokok bahwa biaya-biaya a guo, di luar biaya pencadangan imbalan kerja, merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan

memelihara penghasilan (Biaya 3M) yang secara hukum dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh:

bahwa rincian dalil dan bantahan Pemohon Banding atas masing-masing akun biaya yang dikoreksi oleh Terbanding adalah sebagai berikut:

1. Biaya Employee Meal — Catering sebesar Rp9.375.006.039,00 merupakan pengeluaran rili atas penyediaan makan siang bagi seluruh pegawai di kantor pusat maupun seluruh cabang restoran HokBen. Makanan tersebut disuplai oleh penyedia jasa katering di sekitar lokasi usaha, dengan mitra vendor antara lain LUQI CATERING, CV MARDJO KITCHENS, SYAFIRA CATHERING, dan YANIS CATERING. Atas pembayaran jasa katering tersebut, Pemohon Banding telah menunaikan kewajiban pemotongan PPh Pasal 23:

2. Biaya JHT — Jamsostek sebesar Rp6.279.995.923,00 merupakan biaya premi Jaminan Hari Tua (JHT) yang disetorkan kepada BPJS. Sesuai ketentuan, pemotongan PPh Pasal 21 atas komponen ini baru akan dilakukan pada saat karyawan yang bersangkutan menerima manfaat JHT tersebut:

3. Biaya Outsourcing Employee sebesar Rp11.953.050.245,00 merupakan biaya alih daya (outsourcing) untuk penyediaan tenaga kerja keamanan (security) di kantor pusat dan cabang restoran, serta tenaga kerja pengemudi (driver) angkutan distribusi barang. Vendor penyedia jasa antara lain PT ENLULU SUKSES MAKMUR, PT GLOBAL FORTUNA ABADI, PT HEKA PRIMA MANDIRI, dan PT PRAWIRATAMA EKA DHARMA. Atas pembayaran jasa alih daya tersebut, Pemohon Banding telah melakukan pemotongan PPh Pasal 23:

4. Biaya Employee Others - Rapid Test Covid-19 sebesar Rp845.711.001,00 merupakan biaya pemeriksaan rapid fest bagi karyawan yang dilaksanakan sebagai bentuk penanganan pada masa pandemi COVID-1 9, dengan pihak vendor fasilitas kesehatan antara lain RS St. Carolus dan Summarecon Serpong,

‘5. Biaya Pensiun sebesar Rp3.349.054.652,00 merupakan biaya iuran jaminan

= pensiun yang wajib dibayar secara teratur setiap bulan oleh pemberi kerja '

dengan porsi sebesar 2% dari upah pegawai, yang disetorkan kepada BPJS:

6. Biaya Allowance — Astek sebesar Rp7.315.360.908,00 merupakan biaya premi asuransi kesehatan yang dibayarkan kepada BPJS. Biaya ini telah dimasukkan

PT Eka Bogainti

ke dalam komponen penghitungan PPh Pasal 21 dan telah dikenakan pemotongan PPh Pasal 21:

7. Biaya Allowance - Medical (Paid To Third Party) sebesar Rp115.499.128,00 merupakan biaya pengobatan pegawai yang ditanggung oleh perusahaan dan dibayarkan secara langsung kepada pihak ketiga (rumah sakit/klinik), antara lain RS St. Carolus dan Klinik JMC Group. Biaya ini juga telah dimasukkan ke dalam komponen penghitungan penghasilan karyawan dan telah dipotong PPh Pasal 21;

8. Biaya Allowance — Insurance sebesar Rp1.106.863.429,00 merupakan biaya premi asuransi kesehatan komersial yang dibayarkan kepada pihak penyelenggara asuransi, antara lain PT Malacca Trust Wuwungan Insurance (Pacific Cross) dan PT KSK Insurance Indonesia. Biaya ini telah dimasukkan ke dalam komponen penghitungan PPh Pasal 21 dan telah dipotong PPh Pasal 21,

9. Biaya Selling - Imbalan Jasa, Selling - Reward, Employee Benefit Expenses - Reward, dan Employee Benefit Expenses sebesar Rp28.201.932.471,00 merupakan biaya pencadangan imbalan kerja karyawan yang didasarkan pada ketentuan peraturan ketenagakerjaan, peraturan perusahaan, dan Pemyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 24) tentang Imbalan Kerja. Atas biaya pencadangan ini, Pemohon Banding telah melakukan koreksi positif secara

‘ mandir pada Lampiran i Nomor 5 huruf b dalam SPT Tahunan PPh Badan.

Dengan demikian, Terbanding yang kembali mengoreksi pos ini mengakibatkan terjadinya koreksi ganda (double correction);

bahwa Pemohon Banding menegaskan bahwa seluruh biaya tersebut (selain biaya “ pencaddfigan imbalan kerja) terbukti merupakan Biaya 3M (mendapatkan menagih, dan memelihara penghasilan) yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai Pasal 6 ayat (1) UU PPh. Oleh karena itu, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim agar koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dibatalkan seluruhnya karena tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan tidak sesuai. dengan ketentuan perpajakan yang berlaku:

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan para Pihak sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa pokok masalah sengketa biaya usaha para Pihak adalah apakah biaya-biaya yang dikoreksi oleh Terbanding secara nyata merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (Biaya 3M) yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan bukan merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh,

Menimbang, bahwa mengingat Terbanding mendalilkan koreksinya pada alasan bahwa pihaknya tidak dapat meyakini dan tidak dapat menelusuri data dan/atau dokumen pendukung atas biaya-biaya yang dibiayakan oleh Pemohon Banding, maka Pengadilan Pajak berkesimpulan bahwa sengketa a guo merupakan sengketa pembuktian,

Menimbang bahwa karena sengketa para pihak juga merupakan sengketa pembuktian, maka Pengadilan Pajak berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak memerintahkan para pihak untuk melakukan Uji Bukti, bahwa berdasarkan perintah Pengadilan Pajak dalam persidangan, para pihak telah melaksanakan proses uji bukti Sengketa Banding dan menuangkannya dalam Berita Acara Uji Bukti yang menjadi dasar penilaian Pengadilan Pajak dalam memutus sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Uji Bukti, pokok-pokok pendapat para Pihak terkait koreksi biaya usaha adalah sebagai berikut:

Menurut Terbanding:;

ya mee

7 —

1. Employee Meal Catering Rp9.375.006.039

Pemohon Banding menyampaikan tabel rekapitulasi seria dokumen berupa

* Invoice dan bukti pembayaran atas 712 transaksi yang telah diteliti oleh

Terbanding. Berdasarkan hasil penelitian, "nilai DPP yang dicantumkan Pemohon Banding dalam tabel berbeda dengan nilai yang tercantum dalam Invoice. Nilai DPP Biaya yang dicantumkan dalam tabel oleh Pemohon Banding adalah nilai yang tercantum dalam Invoice ditambah dengan nilai gross up PPh

23. Bahwa Pemohon Banding tidak terbukti melakukan pemotongan PPh Pasal

23 terhadap lawan transaksi. Selain itu administrasi perpajakan PPh Pasal 23 adalah melalui proses pemotongan sehingga seharusnya nilai yang dibiayakan Pemohon Banding adalah nilai sebesar Invoice, sedangkan komponen PPh Pasal 23 bukan ditambahkan sebagai beban Pemohon Banding melainkan sudah termasuk dalam nilai Invoice. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Terbanding hanya dapat menerima nilai yang tercantum dalam Invoice dengan total sebesar Rp9.187.725.002 sebagai Biaya Pemohon Banding, yang berarti terdapat selisih biaya sebesar Rp187.281.037,00

Dengan demikian, berdasarkan hasil Uji Kebenaran Materi Terbanding dapat menerima alasan banding untuk Biaya Employee Meal Catering sebesar Rp9.187.725.002, dan mempertahankan koreksi sebesar Rp187.281.037,00: Tabel Rincian Biaya Employee Meal catering dan Hasil Penelitian Terbanding secara detil dituangkan dalam file Ms. Excel dengan nama Uji Bukti Biaya Employee Meai Catering (Sengketa PPh Badan) Hasil Penelitian TB:

2. JHT Jamsostek Rp6.279.995.923

Dalam proses uji kebenaran materi, Terbanding meneliti dokumen biaya JHT Jamsostek sebesar Rp6.751.626.539,00 dari jumlah sengketa sebesar Rp6.279.995.923,00. Berdasarkan file excel yang disampaikan Pemohon Banding, diketahui terdapat beban overhead sebesar Rp185.384.048,00 dan beban direct labour sebesar Rp368.726.567,00 yang menurut Pemohon Banding masuk dalam komponen HPP sehingga dikurangkan dari komponen Biaya Usaha. Selain itu, terdapat biaya BPJS TK Honorer sebesar Rp82.480.000 yang ditambahkan ke dalam komponen Biaya Usaha,

Dalam proses Uji Kebenaran Materi, Terbanding menanyakan kepada aa Pemohon Banding mapping atas biaya JHT Jamisesiek, Makah yang masuk ke "

dalam komponen HPP dan manakah yang masuk ke dalam komponen Biaya Usaha. Pemohon Banding menyampaikan file Ms. Excel dengan nama Kertas Kerja Mapping SPT Tahunan 2020-Hokben pembetulan1. Berdasarkan penelusuran atas mapping SPT Tahunan 2020 beserta dengan dokumen pembuktian yang disampaikan, Terbanding dapat menerima penjelasan dan dokumen Pemohon Banding untuk sengketa JHT Jamsostek sebesar Rp6.279.995.923,00

3. Outsourcing Employee Rp11.953.050.245

Atas Biaya Outsourcing Employee, Pemohon banding menyampaikan dokumen untuk 110 transaksi. Terbanding telah meneliti dokumen dimaksud dan menemukan bahwa nilai DPP, nilai PPh 23 serta nilai Amount Invoice yang dicantumkan Pemohon Banding dalam tabel berbeda dengan nilai yang tercantum dalam dokumen bukti Invoice. Nilai DPP Biaya yang dicantumkan dalam tabel oleh Pemohon Banding adalah nilai dalam kolom Amount Invoice ditambah dengan yang tercantum dalam Invoice ditambah dengan gross up PPh 23;

Nilai gross up PPh Pasal 23 yang disampaikan Pemohon Banding dalam tabel berbeda dengan nilai pemotongan PPh Pasal 23-secara faktual dalam Invoice, . karena dalam Invoice Pemohon Banding hanya melakukan pemotongan PPh Pasal 23 untuk bagian Management Fee, dan bukan atas keseluruhan biaya. Sedangkan untuk sisanya berupa Reimbursment tidak dilakukan pemotongan PPh 23.

Demikian pula nilai dalam kolom Amount Invoice berbeda dengan nilai Invoice factual karena nilai kolom Amount Invoce adalah nilai transaksi ditambah dengan PPN dan dikurangi PPh 23 atas Managemen Fee:

bahwa Pemohon Banding tidak terbukti melakukan membiayakan PPN

| sehingga tidak seharusnya memperhitungkan PPN tersebut sebagai komponen biaya dalam perhitungan PPh Badan. Selain itu administrasi perpajakan PPh Pasal 23 adalah melalui proses pemotongan sehingga seharusnya nilai yang dibiayakan Pemohon Banding adalah nilai sebesar Invoice, sedangkan komponen PPh Pasal 23 bukan ditambahkan sebagai beban Pemohon,

|rr melainkan sudah termasuk dalam nilai Invoice:

“teTee Berdasarkan hal tersebut, Terbanding menambahkan kolom “DPP cfm Invoice” untuk mengembalikan nilai dalam tabel rekapitulasi agar sesuai dengan nilai dalam dokumen Invoice;|

Dengannilai dalam Invoice, diketahui dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding adalah sebesar Rp10.989.999.870,00 sehingga terdapat jumlah sebesar Rp963.050.375 yang tidak dibuktikan oleh Pemohon Banding,

Dengan demikian, berdasarkan hasil Uji Kebenaran Materi Terbanding dapat menerima alasan banding untuk Biaya Outsorcing Employee sebesar Rp10.989.999.870,00danmempertahankankoreksi © sebesar Rp963.050.375,00;

Tabel Rincian Biaya Outsorcing Employee dan Hasil Penelitian Terbanding secara detil dituangkan dalam file Ms. Excel dengan nama Uji Bukti Biaya Outsource (Sengketa PPh Badan) Hasil Penelitian TB,

Employee Others Rapid Test Covid-19 Rp845.711.001 bahwa Pemohon Banding menyerahkan dokumen untuk 15 transaksi yang dibiayakan. Bahwa dari hasil penelitian Terbanding, diketahui bahwa terdapat transaksi sebesar Rp27.900.000,00 merupakan biaya Rapid Test untuk 6 Januari -16 Januari 2021 dan terdapat biaya sebesar Rp6.750.000 yang merupakan biaya Rapid Test 15 Mei -15 Juni 2021. Dengan demikian biaya tersebut seharusnya dibebankan untuk Tahun Pajak 2021 dan bukan Tahun Pajak 2020. Selain itu terdapat sumbangan kepada Yayasan Satu Hati Berbakti sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) yang tidak memebuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf i s/d m. Oleh karena itu sumbangan tersebut sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh tidak dapat dijadikan sebagai pengurang;

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Terbanding dapat menerima alasan banding untuk biaya Employee Others Rapid Test Covid-19 sebesar Rp207.411.000 dan mempertahankan koreksi sebesar Rp638.300.001,00 Tabel Rincian Biaya Employee Others dan Hasil Penelitian Terbanding secara detil dituangkan dalam file Ms. Excel dengan nama Uji Bukti Biaya Employee

~ Others (Sengketa PPh Badan) Hasil Penelitian TB:

-. Pensiun Rp3.349.054.652

Terbanding telah meneliti dokumen yang disampaikan Pemohon Banding dan dapat menerima penjelasan Pemohon Banding untuk. keseluruhan Biaya - Pensiun yang disengketakan,

Allowance Astek Rp7.315.360.908

Terbanding telah meneliti dokumen yang disampaikan Pemohon Banding dan dapat menerima penjelasan Pemohon Banding untuk transaksi sejumlah

Rp7.114.085.416,00. Sedangkan untuk biaya sebesar Rp201.275.492,00 yang tidak disampaikan dokumennya oleh Pemohon Banding, alasan banding Pemohon Banding tidak dapat diterima karena tidak didukung dengan dokumen pembukiian,

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Terbanding dapat menerima alasan banding untuk biaya Allowance Astek sebesar Rp7.114.085.416 dan mempertahankan koreksi sebesar Rp201.275.492,00

7. Allowance Medical (Paid To Third Party) Rp115.499.128 bahwa Pemohon Banding menyerahkan dokumen untuk 59 transaksi yang dibiayakan. Bahwa dari hasil penelitian Terbanding, diketahui bahwa terdapat yang terjadi pada periode November-Desember. .2019 sebesar Rp17.282.291,00. Dengan demikian biaya tersebut seharusnya dibebankan untuk Tahun Pajak 2019 dan bukan Tahun Pajak 2020:

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Terbanding dapat menerima alasan banding untuk biaya Allowance Medical (Paid To Third Party) sebesar Rp96.708.041,00 dan mempertahankan koreksi sebesar Rp18.791.087,00 Tabel Rincian Biaya Allowance Medical (Paid to Third Party) dan Hasil Penelitian Terbanding secara detil dituangkan dalam file Ms. Excel dengan nama Uji Bukti Biaya Medical Paid to Third Party (Sengketa PPh Badan) Hasil Penelitian TB:

8. Allowance Insurance Rp1.106.863.429

Pemohon Banding menyerahkan dokumen untuk 4 transaksi. Terbanding telah meneliti dokumen yang disampaikan Pemohon Banding dan dapat diketahui terdapat 3 transaksi di mana dalam tabel rekapitulasi, Pemohon Banding pembayaran asuransi diberikan kepada PT Asuransi Indrapura. man ma

Namun demikian dokumen polis dan pembayaran ditujukan kepada PT Malaca Trust Wuwungan Insurance. Dengan demikian untuk biaya allowance insurance

. Sebesar Rp923. 627.736 tidak dapat diyakini kebenarannya, .

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, “Terbanding dapat. menerima alasan banding untuk biaya Allowance Insurance sebesar Rp183.281.052. dan mempertahankan koreksi sebesar Rp923.582.377,00

Tabel Rincian Biaya Allowance Insurance dan Hasil Penelitian Terbanding secara detil dituangkan dalam file Ms. Excel dengan nama Uji Bukti Insurance

(Sengketa PPh Badan) Hasil Penelitian TB;

9. Selling-lmbalan Jasa Rp10.308.780.083

Pemohon Banding dapat menunjukkan mapping Biaya Selling-Imbalan Jasa sampai dengan pembentukan/pemupukan dana cadangan pada penyesuaian fiskal positif (angka 5b pada Form 1771-1) sebesar Rp10.308.780.083,00 Berdasarkan hal tersebut Terbanding dapat menerima alasan banding untuk biaya Selling-Imbalan Jasa sebesar Rp10.308.780.083,00:

10. Selling-Reward Rp11.531.074.011

Pemohon Banding dapat menunjukkan mapping Biaya Selling-Reward sampai dengan pembentukan/pemupukan dana cadangan pada penyesuaian fiskal positif (angka 5b pada Form 1771-1) sebesar Rp11.531.074.011,00

Berdasarkan hal tersebut Terbanding dapat menerima alasan banding untuk biaya Selling-Reward sebesar Rp111.531.074.01 1,00;

11. Employee Benefit Expenses-Reward Rp2.148.353.391

Pemohon Banding dapat menunjukkan mapping Biaya Employee Benefit Expenses-Reward sampai dengan pembentukan/pemupukan dana cadangan pada penyesuaian fiskal positif (angka 5b pada Form 1771-l) sebesar Rp2.148.353.391 ,00

Berdasarkan hal tersebut Terbanding dapat menerima alasan banding untuk biaya Selling-lmbalan Jasa sebesar Rp2.148.353.391,00

12. Employee Benefit Expenses Rp4.213.724.987

Dalam dokumen Kertas Kerja Mapping SPT Tahunan 2020 Hokben pembetulan1 Pemohon Banding hanya menunjukkan mapping untuk Biaya Selling-Imbalan Jasa sebesar Rp10.308.780.083,00 Biaya Selling-Reward “Sebesar Rp11:531.074.011,00 dan Biaya Employee Benefit Expenses-Reward” ” sebesar Rp2.148.353.391,00

.. Sedangkan - untuk, ~. - Biaya . Employee Benefit : Expenses... ssebesar: --

2 :.Rp4: 213. 724. 987, 00 tidak disampaikan mapping, 'meskipun menurut Pemohon:

apt at . Banding atas biaya tersebut sudah dilakukan penyesuaian fiskal positif:

Dalam proses lanjutan, Pemohon Banding menunjukkan mapping penyesuaian fiskal positif untuk jumlah senilai Rp4.213.724.987,00, akan tetapi berdasarkan hasil penelusuran Terbanding menunjukkan jumlah senilai Rp4.213.724.987,00

tersebut merupakan penyesuaian fiskal positif untuk pos Selling-Imbalan Jasa dan bukan untuk pos Employee Benefit Expenses:

Berdasarkan hal tersebut, Terbanding mempertahankan koreksi Biaya Employee Benefit Expenses sebesar Rp4.213.724.987,00

Dengan demikian atas koreksi Biaya Usaha Lainnya yang disengketakan sebesar Rp68.542.473.797,00 dipertahankan oleh Terbanding sebesar Rp7.146.005.356,00 dengan hasil rekapitulasi sebagai berikut:

NILAI SENGKETA | DITERIMA TB IDIPERTAHANKAN TB NO IURAIAN(Rp)(Rp)(Rp)

NEAL

0 dENPLOVEE OTHERS RAPD|soon 5IPENSIUN3.349.054.652| 3.349.054, wo

7.114.085.416 Po 201.275.490) 275.492 6|ALLOWANCE ASTEK7.315,360.908

7|ALLOWANCE MEDICAL (PAID TO THIRD PARTY115.499.12896.708,041 es

[ALLOWANCE INSURANCE183.281.052)923.582:377

JASA

SELLING REWARD0

BENEFITEXPENSES-REWARD | 2148.353391/ 2148353391) =O BENEFIT EXPENSES|} 42131248871 4.213.724.087

7.1 05.8

Demikian hasil pengujian Terbanding untuk menjadi bahan pertimbangan

Majelis Hakim dalam memutus sengketa a guo,

Menurut Pemohon Banding:

1. Employee Meal Catering Rp9.375.006.039

Biaya EMPLOYEE MEAL CATERING ini adalah atas biaya penyediaan makan pene ee ete

- siang untuk selunih pegawa di Kantor pusat dan seluruh cabang restoran Wajib” "~~ me ee

Pajak dengan merek dagang Hoka-Hoka Bento (Hokben). Vendor jasa catering wh, 7 yang digunakan oleh HokBen: adalah vendor-vendor. usaha UMKM yang:_.

"2 ey menjadi : mitra yang, berada . di -sekitar-lokasi ‘Hokben: n-seperti bugi Catering, Cyr tetan

SR pest ya TTete peter” 7s

Mardjo Kitchens, Syafira “Cathering, Yanis Catering dil.. Dalam bertransaksi

.xP3 dengan vendor-vendor UMKM pada saat order hanya via telpon dan email saja, sehingga tidak ada perjanjian/kontrak, purhcase order dan invoice. Hanya menggunakan kwitansi sebagai dokumen penagihan. Sedangkan untuk Vendor

CV Mardjo Kitchens semua dokumen lengkap mulai dari: perjanjian/kontrak, purhcase order dan invoice, atas pembayaran jasa catering tersebut sudah dipotong PPh Pasal 23, biaya ini merupakan biaya 3M (mendapatkan, menagih

- dan memelihara penghasilan) sehingga bisa dikurangkan ke dalam penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPh dan PMK Nomor 167/PMK.03/2018;

Dokumen yang telah dilakukan uji bukti bersama Terbading adalah sebesar Rp9.375.006.040, sehingga tidak ada selisih:

2. JHT Jamsostek Rp6.279.995.923

Biaya JHT Jamsostek ini adalah biaya premi JHT (jaminan hari tua) yang dibayarkan kepada BPJS. Pemotongan PPh Pasal 21 akan dilakukan pada saat karyawan menerima JHT (jaminan hari tua), biaya ini merupakan biaya 3M (mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan) sehingga bisa dikurangkan ke dalam penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPh dan PMK Nomor 16/PMK.03/2010:

Dokumen yang telah dilakukan uji bukti bersama Terbading Rp6.279.995.923, sehingga tidak ada selisih:

3. Outsourcing Employee Rp11.953.050.245

Biaya OUTSOURCING EMPLOYEE adalah biaya outsourcing security dan driver dimana biaya tersebut termasuk biaya jasa dan biaya gaji untuk security dan driver. Security bertugas di kantor pusat dan cabang restoran dan driver bertugas untuk angkutan distribusi barang/bahan pokok untuk restoran dengan vendor seperti: PT Enlulu Sukses Makmur, PT Global Fortuna Abadi, PT Heka Prima Mandiri, PT Prawiratama Eka Dharma dil, atas pembayaran jasa “ outsourcing tersebut sudah dipotong PPh Pasal 23, biaya | ini merupakan biaya

3M (mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan) sehingga bisa elaes - dikurangkan ke dalam. penghasilan bruto sesuai dengan.Pasal 6 ayat. UU aapeep tee atePPh: whee Len stewweok aoesaeLo

.«.

2bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat 1 huruf (a) “Yu PPh, maka kewajiban”, poo pemotongan PPh Pasal 21 atas pegawai outsourching adalah kewajiban dari perusahaan outsourching, bukan kewajiban Pemohon Banding sebagai pengguna jasa outsourching,

Pasal 21 ayat 1 huruf (a) UU PPh

Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh

-Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan.oleh:

a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai,

Dokumen yang telah dilakukan uji bukit bersama Terbading Rp11.953.043.542, tidak bisa dibuktikan sebesar Rp6.703:

4. Employee Others Rapid Test Covid-19 Rp845.711.001

Biaya Employee Others Rapid Test Covid-19 adalah biaya rapid test karyawan dan biaya pengobatan covid-19 pada saat pandemi COVID-19 dengan vendor seperti: RS. Carolus Summarecon Serpong, biaya ini merupakan biaya 3M (mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan) sehingga bisa dikurangkan ke dalam penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPh; PMK-03/2022 Tentang Covid-19 dan PP Nomor 29 Tahun 2020: Dokumen yang telah dilakukan uji bukti bersama Terbading Rp842.061.000, tidak bisa dibuktikan sebesar Rp3.650.001:

5. Pensiun Rp3.349.054.652

Biaya Pensiun adalah biaya iuran jaminan pensiun yang wajib dibayar secara teratur setiap bulan oleh pemberi kerja sebesar 2% dari upah pegawai dan dibayarkan kepada BPJS dan untuk pemotongan PPh Pasal 21 Final akan dilakukan pada saat karyawan menerima Pensiun, biaya ini merupakan biaya 3M (mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan) sehingga bisa dikurangkan ke dalam penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPh dan PMK Nomor 16/PMK.03/2010;

ees.. Dokumen yang telah:ui bukii bersama Terbading. Rp3. 349-014: 652,on.

Ta mata- sehingga—. ani—

6. Allowance Astek Rp7.315.360.908 ~ ,Ba Biaya Allowance Astek adalah biaya premi asuransi kesehatan yang dibayarkan kepada BPJS dan atas biaya ini sudah masuk ke dalam komponen perhitungan PPh Pasal 21 dan.sudah dipotong PPh Pasal 21, biaya ini merupakan biaya 3M

(mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan) sehingga bisa dikurangkan ke dalam penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPh,“5" Dokumen yang telah dilakukan uji bukti bersama Terbanding Rp7.114.085.416, dan masih belum bisa dibuktikan sebesar Rp201.275.492 karena nilai ini adalah biaya BPJS Kesehatan yang dibayarkan langsung oleh masing-masing karyawan honerer:

7. Ailowance Medical (Paid To Third Party) Rp115.499.128

Biaya Allowance Medical (Paid To Third Party) adalah biaya pengobatan pegawai yang termasuk ke dalam biaya pengobatan covid-19 pada saat pandemi Covid-19 yang ditanggung perusahaan dan dibayarkan ke rumah sakit langsung dengan vendor seperti: RS. St. Carolus dan Klinik JMC Group, dan atas biaya ini sudah masuk ke dalam komponen perhitungan PPh Pasal 21 dan sudah dipotong PPh Pasal 21, biaya ini merupakan biaya 3M (mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan) sehingga bisa dikurangkan ke dalam penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPh:

Dokumen yang telah dilakukan uji bukti bersama Terbading Rp115.120.287, tidak bisa dibuktikan sebesar Rp378.841:

8. Allowance Insurance Rp1.106.863.429

Biaya Allowance Insurance ini adalah biaya premi asuransi kesehatan yang dibayarkan kepada pihak penyelenggara Asuransi Kesehatan seperti: PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance (mitra Pacific Cross) dan PT. KSK Insurance Indonesia dan atas biaya ini sudah masuk ke dalam komponen perhitungan PPh Pasal 21 dan sudah dipotong PPh Pasal 21, biaya ini merupakan biaya 3M (mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan) sehingga bisa dikurangkan ke dalam penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6

Bri ayat (1) UU PPh,ee:ME EET to 7.Penjelasan bahwa PT Asuransi Indapura Indonesia yang saati ini berubah mama" - menjadi PT. Asuransi FPG Indonesia dan’ merupakan mitra: “afiliasi dari . | perusahaan asuransi international dari Pacific Cross dan dimana Pacific Cross memiliki mitra di Indonesia yaitu PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, sehingga tagihan invoice yang tagihkan ke Pemohon Banding adalah PT.

Malacca Trust Wuwungan Insurance dengan merek Pacific Cross, bisa dicek di website sebagai berikut: htips://pacificcross.co.id/id/

Dokumen yang telah dilakukan uji bukti bersama Terbading Rp1.106.908.788, tidak bisa dibuktikan sebesar Rp45.359:

Selling-Imbalan Jasa Rp10.308.780.083, Selling-Reward Rp11.531.074.011, Employee Benefit Expenses-Reward Rp2.148.353.391, Employee Benefit Expenses Rp4.213.724.987,

Biaya Selling-Imbalan Jasa, Selling-Reward, Employee Benefit Expenses Reward dan Employee Benefit Expenses adalah atas biaya pencadangan imbalan kerja karyawan yang diatur berdasarkan peraturan ketenagakerjaan, peraturan perusahaan dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK

24) tentang imbalan kerja karyawan, yang sudah di koreksi positif di lampiran 1 nomor 5 huruf b dalam SPT PPh Badan, sehingga apabila biaya ini dikoreksi lagi oleh Terbanding maka akan terjadi 2 kali koreksi:

Berdasarkan penjelasan dan bukti-bukti diatas maka Pemohon Banding berpendapat atas biaya-biaya tersebut adalah merupakan biaya 3M (mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan) sehingga bisa dikurangkan ke dalam penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPh dan biaya Selling-lmbalan Jasa, Selling-Reward, Employee Benefit Expenses Reward Dan Employee Benefit Expenses sudah di koreksi positif di lampiran 1 nomor 5 huruf b dalam SPT PPh Badan, sehingga apabila biaya ini dikoreksi lagi oleh Terbanding maka akan terjadi 2 kali koreksi,

Lampiran 1771 —1 SPT PPh Badan

LAMPIRAN - |

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

TelxTalTT TTTTTITTTTI PERIODE PEMBUKUAN« a)(2)ry)

1. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :

a. PEREDARANUSAHA ...meeeet i$.280.923.111.623 »—— PE

RE =PRE

€. PENGHASILAN DARILUAR USAHALan Mena |

PENGHASLANNETO DARI LUAR USAHA (18-10)26-239 San ces Pe

4. | YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK— 14

5 PENYESUALAN FISKAL POSITIF :

a BIAYA YANG DIBEBANKAN /UNTUK KEPENTINGAN

PEMEGANGwe3

RP a JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAMsman

& JUMLAH YANG MELEBIH! KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA

PEMEGANG SAHAM | PIHAX YANG MEMPUNYA! HUBUNGAN ISTIMEWA

SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAANPAN «HARTA YANGRANTIIAN ATAU SUMRBANGANse]KANE

Rincian Koreksi fiskal positif nomor 5 huruf b

|| Grouping |Description17711Koreksi Positif (Koreksi Neratifl TOTAL lance per Fal

Audit Balance

74 31/12/2020 (Fisear) EB.DI-REWARD | DIRECT LABOR; DIRECT LABOR-REWARD32 ! (962.331.235}} 962.331235962331235 |

| EB.OL- IMBALAN | DIRECT LABOR LABOR-IMBALAN JASA32 a11214629021121462002 | “EBOveshead368071698368.071 698 ;~ Sb

+Lag

EB.OH-IMBALAN| Overhead |OVERHEAD-IMBALAN JASA32 (366.190. S0 366.190.502366.190502 | reern]af ' sama 1531074011—

[EMPLOYEE BENEFIT EXPENSES « REWARD2148353391ee [EMPLOYEE BENEFIT EXPENSES12137243871) 4213724387

31.019 988.808310191988308{8

P4387 ee

Penjelasan Pemohon Banding terkait tidak ditemukan koreksi

Rp4.213.724.987, sudah Pemohon Banding sampaikan dan jelaskan pada saat proses uji bukti, akan tetapi Terbanding tidak memfilter secara keluruhan akun koreksi fiskal tersebut dalam Kertas Kerja Mapping SPT Tahunan 2020-Hokben

pembetulan1-revisi1;

DIRECT LABOR-REWARD

DIRECT LABOR-INBALAN JASA

OVERHEAD-REWARD;Tn (petang!266.190500| oo4030078008300103081760683!

11531074011 EMPLOYEE BENEFIT EXPENSES-REWARD | 42 |2148353301] 20035330119

218 53391 ENPLOYEE BENEFIT EXPENSESyag

Sehingga seharusnya koreksi yang dilakukan oleh Terbanding harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, bahwa dalam sengketa a guo tidak ada kerugian kepada negara indonesia, karena Pemohon Banding sudah sesuai dalam melaksanakan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, untuk itu Pemohon Banding memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruh banding yang diajukan Pemohon Banding:

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan sengketa terkait adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU KUP), yang mengatur antara lain:

Pasal 12 ayat (3):

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberifahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan Jumlah pajak yang terutang, | Pasal 28 ayat (5):

Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas:

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh), yang mengatur antara lain:

Pasal 6 ayat (1):

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk

usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

1. biaya pembelian bahan:

2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji. honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang:

3. bunga, sewa, dan royalti:

4. biaya perjalanan:

5. biaya pengolahan limbah:

6. premi asuransi:

1. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan:

8. biaya administrasi: dan

9. pajak kecuali Pajak Penghasilan:

b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A:

c. juran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri- Keuangan:

d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan:

e. kerugian selisih kurs mata uang asing:

f biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di

Indonesia:

g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan:

h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:

1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial:

2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih

SSToe aad

kepada Direktorat Jenderal Pajak: dan

3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara: atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu:

4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecildimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;

yangdiatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan:

i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah:

sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah, k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah:

L sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan

|Pemerintah, dan

|im. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Pasal 9 ayat (1):

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi:

b biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota:

c pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:

1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain

1--rose.- 1845 Sari, 149 halaman.Nomor:MATahun

PT Eka Bogainti “

yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang:

2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial:

3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan

4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan:

5 cadarigan biaya penanaman kembali untuk usaha kéhutanan;re: cor

6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan:

d premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan:

e penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau

~-PA berdasarkan Peraturan Meriteri Keuangan: °ae

F jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan:.

g harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan ‘yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan ;

Lanaeame --Halaman-435° dariPutasan-Nomor PUT. 009351.MAL aku is

PT Eka Bogainti

Pemerintah:

h Pajak Penghasilan:

i biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib

Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya:

J gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham:.

EN Tairela k sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana“ ~~ berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan,

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. tentang Pengadilan Pajak, yang mengatur antara lain:

Pasal 76:

=Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1):

Penjelasan Pasal 76: “Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada

— fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak. Dalam persidangan | para pihak ~ tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan." Pasal 78:||.

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta didasarkan keyakinan Hakim:

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19), yang mengatur antara lain:

Pasal 4 ayat (1):

Sumbangan dalam rangka penanganan COVID-19 di indonesia yang

Halaman 136-dari

PT Eka Bogainti [/

-:TN 3: -

-TTYwonae

disampaikan oleh Wajib Pajak kepada penyelenggara pengumpulan sumbangan, meliputi:

a. BNPB:

b. BPBD:

c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan:

Sem TT kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial: atau— e. Lembaga Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, hasil uji bukti para Pihak, fakta, penjelasan para pihak dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait, Pengadilan Pajak berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

bahwa sengketa para Pihak merupakan sengketa pembuktian atas koreksi Biaya Usaha yang pokok masalahnya adalah apakah pengeluaran-pengeluaran Pemohon Banding yang menjadi sengketa adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (Biaya 3M) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh, dan bukan merupakan pengeluaran yang dilarang dibebankan menurut Pasal 9 ayat (1) UU PPh, bahwa untuk . memperoleh kebenaran materil, Pengadilan ' “Pajak” memerintahkan Pemohon Banding dan Terbanding untuk melaksanakan Uji Kebenaran Materiil (Uji Bukti) yang hasilnya telah dituangkan dan ditandatangani

_ Oleh kedua belah-pihak di dalam Berita Acara Uji Bukti,

| bahwa berdasarkan hasil Uji Bukti tersebut, Terbanding menyatakan menerima - penjelasan, mapping pembukuan, dan dokumen pembuktian dari Pemohon Banding sejumlah Rp61.396.468.441,00, dengan rincian:

-- ad K0

Ta Nealaman:137.Putusan Nomor PUE-009351:IATahun.2026 vot

PT Eka Bogainti| Li

:loawe>r““3-oa woe~ oatSl mm...»ma we—.-anay Lamam we Io- enaeeeamanweeee eee

NILAI SENGKETA | DITERIMA TB (DIPERTAHANKAN TB

URAIAN(Rp)(Rp)(Rp)

—— 0 oo

= 18.791.087 wsURANCEasean enos]0

|0 bahwa dengan demikian, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa biaya usaha sebesar Rp61.396.468.441,00 merupakan Biaya 3M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh sehingga koreksi Terbanding atas biaya usaha sebesar a guo tidak dapat dipertahankan. Selanjutnya, Pengadilan Pajak membahas dan memberikan pertimbangan atas pos-pos biaya yang masih menjadi sengketa berikut di bawah ini:

1. Employee Meal Catering bahwa terhadap koreksi Terbanding atas Biaya Employee Meal Catering ana donPad

Bukti) yang dituangkan dalam Berita Acara, diketahui bahwa Terbanding telah menyetujui dan menerima biaya sebesar Rp9.187.725.002,00, sehingga nilai sengketa yang tersisa dan tetap dipertahankan oleh Terbanding adalah

TE EE NE+. sebesar Rp187.281a"Te bahwa atas sisa nilai sengketa sebesar Rp187.281.037,00 tersebut, Terbanding mendalilkan koreksinya dengan alasan bahwa nilai biaya yang diklaim oleh Pemohon Banding merupakan nilai invoice yang ditambahkan dengan komponen PPh Pasal 23 (gross up), sehingga Terbanding berpendapai nitai yang berhak dibebankan sebagai biaya secara fiskal hanyalah sebesar nilai tagihan riil (invoice) yakni Rp9.187.725.002,00: bahwa Pemohon Banding mendaliikan bahwa transaksi penyediaan katering mayoritas dilakukan dengan pelaku UMKM sehingga bukti tagihan cukup

4,‘Halaman 138 dari 149:halaman. Putusan Nomor PUT-009351.15/2023/PP/M.IIA Tahun 2026

PT Eka Bogainti

menggunakan kuitansi, dan untuk vendor yang berbentuk badan hukum, Pemohon Banding telah melakukan pemotongan PPh Pasal 23, sehingga pengeluaran tersebut mumi merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih,

- = --- -(Biaya. 3M) sesuai Pasal.6 ayat (1) UU PPh; bahwa Pengadilan Pajak berpendapat mekanisme gross up PPh Pasal 23

.hanya dapat diakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan | (deductible expense) apabila nilai pajak tersebut sejak awal telah dicantumkan dan+ menambah nilai biaya atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) di dalam kontrak/perjanjian tertulis serta tertera secara eksplisit di dalam invoice tagihan dan/atau kuitansi dari pihak rekanan:

bahwa berdasarkan penelitian Pengadilan Pajak terhadap bukti kuitansi dan dokumen tagihan yang diajukan oleh Pemohon Banding, nilai tagihan riil (invoice) yang diterbitkan oleh pihak vendor adalah sebesar Rp9.187.725.002,00. Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan adanya dokumen kesepakatan kontraktual yang mendasari adanya nilai PPh Pasal 23 yang dapat dilakukan gross-up kepada vendor sebagai penambah nilai biaya jasa pelayanan katering:

bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta persidangan tersebut, Pengadilan Pajak berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas selisih Biaya

Employee, Meal Catering sebesar Rp187. 281. 037,00 tetap dipertahankan,.

2: “Outsourcing Employee £

_ bahwa terhadap koreksi Terbanding atas Biaya Outsourcing Employee sebesar Rp11.953.050.245,00, berdasarkan hasil Uji Kebenaran Materiil (Uji Bukti) diketahui bahwa Terbanding telah menyetujui dan menerima adanya biaya sebesar Rp10.989.999.870,00, dan dengan demikian, nilai sengketa yang tersisa dan tetap dipertahankan oleh Terbanding adalah sebesar Rp963.050.375,00, bahwa atas sisa nilai sengketa tersebut, Terbanding mendalilkan koreksinya dengan alasan bahwa nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 23 atas Biaya yang dicantumkan dalam tabel oleh Pemohon Banding merupakan nilai Amount Invoice yang ditambahkan dengan gross up PPh Pasal 23 dimana Terbanding menemukan fakta bahwa secara faktual di dalam Invoice,

Pemohon Banding hanya melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas bagian Management Fee dan bukan atas keseluruhan biaya (termasuk Reimbursement). Selain itu, nilai Amount Invoice yang diklaim Pemohon Banding ternyata telah ditambah dengan unsur Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bahwa Pemohon Banding mendalilkan bahwa pengeluaran tersebut didukung dengan bukti yang lengkap antara lain Perjanjian/Kontrak, Purchase Order, - “ Invoice, Faktur Pajak, Kuitansi, dan Bukti Potong, dan seluruhnya merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (Biaya 3M) yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai Pasal 6 ayat (1) UU PPh: .aa bahwa terkait unsur PPN, Pengadilan Pajak berpendapat prinsip dasar mekanisme yang dianut UU PPN adalah indirect substraction method yakni PPN Masukan yang dibayar oleh Wajib Pajak pada dasamya adalah pajak yang dapat dikreditkan terhadap PPN Keluaran, sehingga tidak dapat dibebankan sebagai biaya (deductible expense) untuk menghitung PPh Badan, kecuali terbukti memenuhi kriteria Pasal 9 ayat (8) UU PPN atau terbukti Pemohon Banding tidak mengreditkan sebagai Pajak Masukan tetapi biaya tersebut masih dalam kriteria biaya 3M sebagaimana dimaksud Pasal 6 raayat (1) huruf a UU PPh. Bahwa dalam. Uji bukti. dan berdasarkan fakta

|| persidangan, diketahui ‘Pemohon Banding tidak dapat membuktikan

Pajak Masukan atas biaya tersebut tidak dapat dikreditkan pada SPT Masa PPNnya;

bahwa terkait gross-up PPh Pasal 23, Pengadilan Pajak menemukan fakta “Yang tidak terbantahkan bahwa pemotongan PPh Pasal 23 secara riil hanya dilakukan pada komponen imbalan jasa (Management Fee), sementara atas komponen penggantian (Reimbursement) mumi tidak dikenakan dan tidak dipotong PPh Pasal 23. Bahwa Pengadilan Pajak berpendapat mekanisme gross-up PPh Pasal 23 hanya dapat diakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan (deductible expense) apabila nilai pajak tersebut sejak awal telah dicantumkan dan menambah nilai biaya atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) di dalam kontrak/perjanjian tertulis serta tertera secara eksplisit di dalam

invoice tagihan dan/atau kuitansi dari pihak rekanan:

bahwa sehubungan objek sengketa a guo, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa nilai yang secara sah dan tepat dapat dibebankan sebagai Biaya 3M hanyalah sebesar nilai riil Invoice tagihan dari pihak vendor, tanpa ditambah dengan komponen PPN dan gross-up PPh Pasal 23:

bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta persidangan tersebut, Pengadilan Pajak berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas selisih - sengketa Biaya Outsourcing Employee sebesar Rp963.050.375,00 tetap dipertahankan:

3. Employee Others Rapid Test Covid-19 bahwa terhadap koreksi Terbanding atas Biaya Employee Others Rapid Test Covid-19 sebesar Rp845.711.001,00, berdasarkan hasil Uji Kebenaran Materiil (Uji Bukti) yang dituangkan di dalam Berita Acara, diketahui bahwa Terbanding telah menyetujui dan menerima sebagian biaya sebesar Rp207.411.000,00, sehingga nilai sengketa yang tersisa dan tetap dipertahankan oleh Terbanding adalah sebesar Rp638.300.001 ,00;

bahwa atas sisa nilai sengketa sebesar Rp638.300.001,00 tersebut, Terbanding mendalilkan koreksinya dilakukan berdasarkan dua hal, yakni: pertama, terdapat biaya Rapid Test yang terjadi dan menjadi beban Tahun Pajak 2021 sebesar Rp34.650.000,00 dengan rincian pelaksanaan tanggal 6— 16 Januari 2021 sebesar Rp27.900.000,00 dan 15 Mei-15 Juni 2021 sebesar Rp6.750.000,00), dan kedua, terdapat pengeluaran berupa sumbangan kepada Yayasan Satu Hati Berbakti sebesar Rp600.000.000,00 yang tidak memenuhi ketentuan pembebanan biaya 3M sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU PPh:

bahwa Pemohon Banding pada pokoknya mendalilkan bahwa keseluruhan nilai yang disengketakan tersebut merupakan pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (Biaya 3M) yang mutlak diperlukan guna memastikan kesehatan dan keselamatan karyawan selama masa pandemi COVID-19:

bahwa terkait pembebanan biaya beda waktu sebesar Rp34.650.000,00, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa berdasarkan prinsip akrual yang

dianut dalam pembukuan oleh Wajib Pajak Badan sebagaimana Pemohon Banding, diatur dalam Pasal 28 ayat (5) UU KUP bahwa pembebanan biaya harus tunduk pada prinsip penandingan pendapatan dan biaya (matching cost against revenue principle) serta asas akrual yang dianut secara taat asas: bahwa dari penelitian dokumen yang diajukan dalam Uji Bukti, terbukti peristiwa dan pemanfaatan atas layanan Rapid Test senilai Rp34.650.000,00

~ tersebutterjadi pada bulan Januari dan Mei-Juni tahun dan oleh karenanya, secara fiskal pengeluaran tersebut mutlak merupakan hak pembebanan untuk Tahun Pajak 2021, bukan untuk Tahun Pajak 2020: bahwa terkait pengeluaran berupa sumbangan sebesar Rp600.000.000,00, Pengaditan Pajak berpendapat bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf i UU PPh mengatur persyaratan sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasiona! yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah, dimana terkait pandemi Covid-19, Pemerintah menerbitkan PP Nomor 29 Tahun 2020 yang antara lain mengatur dalam Pasal 4 tentang sumbangan

. dalam rangka penanganan Covid-19 yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, bahwa meskipun Pemohon Banding mendalilkan pengeluaran berupa sumbangan tersebut relevan dengan kondisi pandemi, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa sumbangan kepada Yayasan.Satu Hati Berbakti sebesar Rp800.000.000,00 tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 29 Tahun 2020, sehingga sumbangan tersebut tidak dapat dibiayakan sebagai pengurang penghasilan bruto sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) hurufi UU PPh, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta persidangan tersebut, Pengadilan Pajak berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas selisih sengketa Biaya Employee Others Rapid Test Covid19 sebesar Rp638.300.001,00 tetap dipertahankan,

Allowance Astek bahwa terhadap koreksi Terbanding atas Biaya Allowance Astek sebesar Rp7.315.360.908,00, berdasarkan hasil Uji Kebenaran Materiil (Uji Bukti) yang dituangkan di dalam Berita Acara, diketahui bahwa Terbanding telah ty wateApa namweeeetee

menyetujui dan menerima adanya biaya sebesar Rp7.114.085.416,00, sehingga nilai sengketa yang tersisa dan tetap dipertahankan oleh Terbanding adalah sebesar Rp201.275.492,00:| bahwa atas sisa nilai sengketa sebesar Rp201.275.492,00 tersebut, Terbanding mendalilkan koreksinya tetap dipertahankan karena Pemohon Banding tidak menyerahkan dokumen pembuktian pada saat proses Uji Bukti, sedangkan Pemohon Banding mendalilkan bahwa nilai yang belum bisa dibuktikan sebesar Rp201.275.492,00 merupakan biaya BPJS Kesehatan yang dibayarkan langsung oleh masing-masing karyawan honorer, bahwa Pengadilan Pajak berpendapat berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh bahwa pembayaran premi asuransi termasuk premi BPJS Kesehatan karyawan yang dapat dibebankan oleh Pemohon Banding adalah premi asuransi yang dibayarkan oleh Pemohon Banding langsung kepada BPJS Kesehatan sehingga premi BPJS yang dibayarkan langsung oleh karyawan tidak termasuk biaya yang dapat dibiayakan sebagaimana dimaksud - ketentuan a guo, dan Pemohon Banding dalam uji bukti kebenaran materiil tidak dapat membuktikan kebenaran pembayaran sebesar Rp201.275.492,00 kepada karyawan, sehingga kebenaran materiil atas pengeluaran tersebut tidak dapat diyakini,.

_... bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta persidangan tersebut, ...... :

|Pengadilan Pajak berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas selisih sengketa Biaya Allowance Astek sebesar Rp201.275.492,00 tetap dipertahankan:

5. Allowance Medical (Paid To Third Party)

| bahwa terhadap koreksi Terbanding atas Biaya Allowance Medical (Paid to

Third Party) sebesar Rp115.499.128,00, berdasarkan hasil Uji Kebenaran Materiil (Uji Bukti) yang dituangkan di dalam Berita Acara, diketahui bahwa Terbanding telah menyetujui dan menerima adanya biaya sebesar Rp96.708.041,00, sehingga nilai sengketa yang tersisa dan tetap dipertahankan oleh Terbanding adalah sebesar Rp18.791.087,00:

bahwa atas sisa nilai sengketa sebesar Rp18.791.087,00 tersebut, Terbanding mendalilkan koreksinya berdasarkan temuan faktual bahwa terdapat a

-Ta ma A5moesty

143 dari 149 halaman. Putusan Nomor PUT-009351.15/2023/PP/M.1IA Tahun 2026 '

PT Eka Bogainti

transaksi-transaksi pengobatan yang secara riil terjadi pada periode bulan November hingga Desember 2019, dan oleh karenanya, Terbanding berpendapat bahwa secara fiskal, pengeluaran tersebut seharusnya dibebankan untuk Tahun Pajak 2019 dan bukan dibebankan pada Tahun Pajak 2020:

bahwa Pemohon Banding pada pokoknya mendalilkan bahwa biaya tersebut merupakan biaya pengobatan pegawai yang ditanggung perusahaan dan dibayarkan langsung ke pihak ketiga (fasilitas kesehatan), dimana pengeluaran ini merupakan Biaya 3M. yang telah dimasukkan ke dalam

. komponen penghitungan PPh Pasal 21 karyawan dan telah dipotong pajaknya,:

bahwa setelah memeriksa bukti-bukti dokumen seria mempertimbangkan penjelasan para pihak, Pengadilan Pajak menilai bahwa sengketa sebesar Rp18.791.087,00 merupakan masalah ketepatan waktu pembebanan biaya, dan bukan mengenai substansi apakah biaya tersebut tergolong bieya yang “, dapat dibiayakan sebagaimana dimaksud, Pasal 6(1 UY.

NA Seg bahwa terkait pembebanan biaya beda waktu sebesar Rp18. 791 .087, 00,

= & Pengadilan Pajak berpendapat bahwa berdasarkan prinsip akrual yang dianut dalam pembukuan oleh Wajib Pajak Badan sebagaimana Pemohon

—Banding, diatur pada Pasal 28 ayat (5) UU KUP bahwa pembebanan biaya .....

||"harus tunduk pada prinsip penandingan pendapatan dan biaya (matching cost |

-against revenue principle) serta asas akrual yang dianut secara taat asas; bahwa oleh karena pengeluaran tersebut merupakan beban kewajiban yang nyata-nyata telah terjadi di Tahun Pajak 2019, maka Pemohon Banding sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (5) UU KUP tidak dapat membiayakan pengeluaran di tahun 2019 menjadi pengurang penghasilan bruto di Tahun Pajak 2020: bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta persidangan tersebut, Pengadilan Pajak berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas selisih sengketa Biaya Allowance Medical (Paid to Third Party) sebesar Rp18.791.087,00 tetap dipertahankan:

6.Allowance Insurance bahwa terhadap koreksi Terbanding atas Biaya Allowance Insurance sebesar

-eae- Halaman 144 dari 149- halaman. Putusan Nomor PUT-099351. 15/2023/PPIM: HA. Tahun 2026- Ke

PT Eka Bogainti

Rp1.106.863.429,00, berdasarkan hasil Uji Kebenaran Materil (Uji Bukti) yang dituangkan di dalam Berita Acara, diketahui bahwa Terbanding telah menyetujui dan menerima sebagian biaya yakni sebesar Rp183.281.052,00, sehingga nilai sengketa yang tersisa dan tetap dipertahankan oleh Terbanding adalah sebesar Rp923.582.377,00:

bahwa atas sisa nilai sengketa sebesar Rp923.582.377,00 tersebut, Terbanding mendalilkan koreksinya berdasarkan temuan bahwa terdapat ketidaksesuaian identitas penerima pembayaran dimana menurut Terbanding, dalam tabel rekapitulasi Pemohon Banding menyatakan pembayaran asuransi diberikan kepada PT Asuransi Indrapura, namun dokumen polis dan bukti pembayaran secara faktual ditujukan kepada entitas lain, yakni PT Malaca Trust Wuwungan Insurance, sehingga berdasarkan perbedaan formalitas dokumen tersebut, Terbanding tidak dapat meyakini kebenaran materiil atas biaya a quo;

bahwa Pemonon Banding mendalilkan bahwa secara faktual dan material, dokumen polis asuransi serta Alran dana pembayaran, (cash flow) secara '

menawa nyata ditujukan dan dibayarkan kepada PT Malacca Trust Wuwungan Insurance dan PT KSK Insurance Indonesia. Selain itu, Pemohon Banding

- menyatakan bahwa premi asuransi kesehatan ini telah dimasukkan ke dalam eekomponen. perhitungan. PPh Pasal 21 karyawan dan telah dikenakan dan .-

|dipotong pajaknya:|"

bahwa berdasarkan penilaian pembuktian kembali oleh Pengadilan Pajak atas dokumen polis asuransi dan bukti bayar/transfer bank, terbukti Pemohon Banding melakukan pembayaran riil yang ditujukan kepada PT Malacca Trust Wuwungan Insurance untuk kepentingan asuransi kesehatan pegawai Pemohon Banding;

bahwa menurut Pengadilan Pajak telah terjadi kesalahan administratif berupa salah ketik nama vendor di dalam tabel rekapitulasi yang dibuat oleh Pemohon Banding, yang tidak serta-merta dapat menggugurkan substansi dan realisasi pengeluaran yang secara nyata telah terbukti validitasnya pada dokumen invoice, polis, dan arus uang, dan dengan demikian premi asuransi kesehatan yang dibayarkan Pemohon Banding dapat diyakini merupakan pengeluaran aap+Halaman 145 dari 149 halaman: Putusan Nomor PUT-099351.15/2023/PP/M.IA Tahun 2026-5 oe

PT Eka Bogainti()

untuk kepentingan pegawai yang memenuhi kriteria sebagai pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (Biaya 3M) yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai Pasal 6 ayat (1) UU PPh; bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta persidangan tersebut, Pengadilan Pajak berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas selisih sengketa Biaya Allowance Insurance sebesar Rp923.582.377,00 tidak dapat dipertahankan:

7. Employee Benefit Expenses bahwa terhadap koreksi Terbanding atas Biaya Employee Benefit Expenses sebesar Rp4.213.724.987,00, berdasarkan Berita Acara Uji Bukti, Terbanding menyatakan tetap mempertahankan seluruh koreksi atas Biaya Employee Benefit Expenses sebesar Rp4.213.724.987,00 tersebut, dimana Terbanding mendalilkan bahwa meskipun Pemohon Banding pada proses lanjutan telah menunjukkan mapping penyesuaian fiskal positif untuk nilai tersebut, dari hasil penelusurannya Terbanding menyimpulkan bahwa nilai Rp4.213.724.987,00- tersebut secara faktual merupakan alokasi penyesuaian fiskal positif untuk pos “Selling - Imbalan Jasa, dan bukan untuk pos Employee Benefit Expenses; bahwa Pemohon Banding mendalilkan bahwa biaya a quo merupakan biaya pencadangan imbalan kerja yang telah dikoreksi positif secara mandiri di dalam, . Lampiran L Nomor 5 huruf.b SPT PPh Badan, dimana selanjutnya ... —

Terbanding semata-mata terjadi karena Terbanding kurang cermat dan tidak memifilter secara keseluruhan akun koreksi fiskal tersebut di dalam Kertas Kerja Mapping SPT Tahunan 2020-Hokben pembetulant1-revisi1, sehingga koreksi Terbanding atas pos ini akan menimbulkan koreksi ganda (double correction);

bahwa setelah memeriksa dokumen-dokumen persidangan, khususnya SPT Tahunan PPh Badan Lampiran | (Form 1771-1) dan Kertas Kerja Mapping SPT, serta mendengarkan penjelasan para pihak, Pengadilan Pajak menilai bahwa pokok perselisihan ini mumi merupakan sengketa pembuktian atas penelusuran alur akuntansi (audif trail) dan pengisian SPT:

bahwa dari hasil penilaian dan pemeriksan kembali oleh Pengadilan Pajak ee » Halaman 146 dari 149 halaman. Putusan NoimorTahun 2026

PT EkaN

terhadap, Kertas Kerja Mapping SPT Tahunan 2020-Hokben pembetulan1- revisit yang disandingkan dengan bukti Lampiran | Form 1771-1 (SPT Tahunan PPh Lampiran I) dan bukti Laporan Keuangan Audit, terbukti bahwa Pemohon Banding telah melakukan koreksi fiskal positif yang mencakup nilai Biaya Employee Benetit Expenses sebesar Rp4.213. 724.987,00:

bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta persidangan tersebut, Pengadilan Pajak berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas reksi Biaya Employee Benefit Expenses sebesar Rp4.213.724.987,00 tidak dapat dipertahankan, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, hasil uji bukti, fakta persidangan, dan penilaian kembali atas bukti-bukti yang diajukan Pemohon Banding, Pengadilan Pajak berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas Biaya Usaha sebesar Rp68.542.473.797,00, tidak dapat dipertahankan sebesar Rp66.533.775.805,00 dan tetap dipertahankan sebesar Rp2.008.697.992,00:| bahwa Pengadilan Pajak telah mempertimbangkan dali/alasan dan bukti-bukti | para pihak yang telah dibahas dalam persidangan dan dinilai telah cukup sebagai pertimbangan dalam pengambilan putusan. Dengan demikian, dalil/alasan atau bukti-bukti lainnya dan para pihak yang tidak dibahas dalam gute! ayetees eS putusan ini. “telah. dipertimbarigkan namun dianggap" tidak cukup relevan . |3dalam putusan i ini:

.Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi ...

pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Nilai Sengketa Nilai Sengketaos

Nilai SengketaTidak Dapat

Dipertahankan (Rp)Dipertahankan (Rp)(Rp)

Biaya Usaha68.542.473.797 | 2.008.697.99256.533.775.805

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan

Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga perhitungan pos-pos yang menjadi sengketa koreksi para Pihak menjadi sebagai berikut:

Halaman 147 dari 149-halaman. Putusan Nomor PUT-009351.15/2023/PP/M.IA Tahun-2026 |

PT Eka Bagainti

Biaya Usaha

Menurut TerbandingRp530.638.563.449 Koreksi tidak dapat dipertahankan menurut Rp66.533.775.805 Pengadilan Pajak

Menurut Pengadilan PajakRp597.172.339.254 bahwa dengan demikian, perhitungan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2020 yang masih harus dibayar menurut pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

No |

Jumlah NoURAIAN

1 | Penghasilan bruto atau Peredaran Usaha/Bruto2. 1.280.923111.823 | 2 | Harga Pokok Penjualan580.734.662.625

Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)700.188.449.198 Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha597.172.339.254 Penghasilan neto dalam negeri (3-4)103.016.109.944

2.Penghasilan neto dalam negeri lainnya26.239.556.3864 Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan

- penghasilan neto meee| 8 | Penyesuaian Fiskal.pee2.

|__| a. Penyesuaian Fiskal Positif41.362.298.649 |__| b. Penyesuaian Fiskal Negatif

40.319,969.386 c. Jumlah (a-b)

1.032.329.263 .9

Penghasilan neto luar negeri “5 5 | onaad 10 |

| Jumlah:perighasilan neto (516-748, cra) -ah“430. 287, 996. Ori “hee “at Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat was

Kompensasi Kerugian

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

14 | Penghasilan Kena Pajak (10-11-12-13)

130.287.996.071| PPh Terutang (tarif x 14)

28.663.359.120 -.16 Pengembalian PPh Pasal 24 yang, telah diperhitungkan |.

tahun lalu0 Jumlah PPh Terutang (16:17)28.663.359.120|

| 18 | Kredit Pajak:41.195.189.984

19 | Pajak yang tidak/kurang di bayar(12.531.830.864 20 | Sanksi Administrasi: Pasal 13 ayat (2) UU KUP-

Jumlah PPh yang masih harus/(Lebih) di bayar (19420)(12.531.830.864

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan

Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

-t

. MENGADILIi

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00169/KEB/PJ/WPJ.20/2023 tanggal 28 Juli 2023 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00006/206/20/097/22 tanggal 28 Juli 2022 Tahun Pajak 2020, atas nama: PT EKA BOGAINTI, NPWP 01.604.156.8-007.000, beralamat di Jl. Raya Poncol No 2, Ciracas, Jakarta Timur — DKI Jakarta, sehingga jumlah PPh Badan yang (lebih) dibayar menjadi sebesar (Rp12.531.830.864)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh Diding Djamaludin, Ak., M.M., sebagai Hakim Ketua Majelis IIA Pengadilan Pajak, Muhammad Firdaus Wahidi, S.E., M.E., dan Aji Witono, S.ST., Ak., M.B.A., APCIT, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juni 2026 oleh Budi Harifjahjono, S.M., Ak., M.Ak., M.H., sebagai Hakim Ketua Muhammad Firdaus Wahidi, S.E., M.E., dan Aji' Witono, S.ST., Ak., M.B.A., APCIT, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Asnidar, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding,

HAKIM-HAKIM ANGGOTAHAKIM KETUA ttdttd

Muhammad Firdaus Wahidi, S.E., M.E., Budi Harfjahjono, S.M., Ak., M.Ak., M.H., M.H, ttd

Aji Witono, S.ST., Ak., M.B.A., APCIT

PANITERA PENGGANTI ttd

Asnidar, S.H.,

Salinan sesuai dengan aslinya,

PANITERA,

Budi Setyawan M.NLY., Ak., M.A:

NIP 196906051990031002

Sumber: salinan putusan di setpp.kemenkeu.go.id. Teks isi putusan disusun ulang dari PDF tersebut; bila berbeda, yang berlaku dokumen aslinya.