PUT-009199.12/2024/PP/M.IB Tahun 2025

P U T U S A N

Nomor PUT-009199.12/2024/PP/M.IB Tahun 2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak) mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 00057/KEB/PJ/WPJ.15/2024 tanggal 24 Juli 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2019 Nomor 00016/203/19/809/23 tanggal 15 Agustus 2023, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 009199.12/2024/PP, antara:

PT. NEW HOPE INDONESIA, NPWP 02.•••.•••.•-•••.001, alamat korespondensi di Pattene Business Park Blok Aa No. 30, Pabentengan, Marusu, Kota Maros, Sulawesi Selatan, 90551, dalam hal ini diwakili oleh Yao Yongjian jabatan Direktur,

Domisili Elektronik: taxnhi057@gmail.com,

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama: Moh Yazid;

Izin Kuasa Hukum: KEP-1035/PP/IKH/2023 tanggal 15 Agustus 2023, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/NHI/XII/2024 Tanggal 12 Desember 2024,

2. Nama: Aditya Rizky Bahari

Izin Kuasa Hukum: KEP-1048/PP/IKH/2023 tanggal 15 Agustus 2023, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/NHI/XII/2024 Tanggal 12 Desember 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP: Lily Ponika / 19860728 200901 2 010

Jabatan: Penelaah Keberatan;

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding

2. Nama/NIP: Purwo Priyono / 19840708 200602 1 001 Jabatan: Penelaah Keberatan;

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding

3. Nama/NIP: Edward Pertama / 19780511 199903 1 001 Jabatan: Penelaah Keberatan;

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding

Berdasarkan Surat Tugas Terakhir Nomor ST-2862/PJ.07/2025 tanggal 7 Juli 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor 60/PP/BR/2025 tanggal 14 Januari 2025;

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 13/IX/NHI/2024 tanggal 18 Oktober 2024,

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor S- 45/SUB/WPJ.15/2024 tanggal 6 Desember 2024,

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2019 Nomor 00016/203/19/809/23 tanggal 15 Agustus 2023 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Dari pemerksaan tersebyi di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak Rp. 12.271 755.499

2. PPh Pasal 23 yang lerulang Rp. 1 TTS 492.709

3. Kredit Pajak:

a. PPh Gilanggang Pemeri lah Re. oO b. Sotorar. masa Rp. 12.193.509

©. STP (posok kurang bayar) RP fa] d. Kompensasi kelebihan aan Masa Pajak ........... Rp n c. Wang Tebusan yarg lelah cibayat Rp. a

K PPh Final atas Pengungkapan Harta Sersih yang telah dibayar Rp. a

9. Lair-‘ain Rp. a h. Kompersasi kelebihan ke Masa Pajak ....... .... Ap a i. Jumlak pajak yang dapal dikreditkan ga #L-c“d-corirg-h) Rp 12109579

4. Pajak yang “dakikurarg dibayar 2- 3.1} Rp. 1.763,389.200

5. Sanksi administrasi.

a. Bunga Pasal 1477) KLIP Rp. 770 248.809 b. Kenaikan Pasal 13 13) huruf b KUP Rn. La

C Kenaikan Pasai 14 (dh hurud c KUP Rp. a d. Keraicar Pasal 18 ayal (3) UU PP Rp. a

2. Jumlah sanksi admin siralf (arnt ce dy Ra. TPO.246 404

6. Jumlah PPh yang inasin harus dibayar (4 + 5.) Rp. 252323 637.204

Teng lang OA MILYAR LIMA RA Tus SA PUGH TIGA JUSA ENAM BATUS TIGA PULUH TOU RIBU ENAM BRATUS

TIGA RLIPIA.

7. Jumlah kurang:lleb h: bayar yang diselujui berdasa"kan Pembahasan Akhi" an Po)

L Hasi Femenksaan

Terbilang WOl RUPIAH

Menimbang bahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor tanggal dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-00057/KEB/PJ/WPJ.15/2024 tanggal 24 Juli 2024, memutuskan menolak, dengan perhitungan sebagai berikut:

wee nana pena aman nm __- = -

Urai: Semir Ditarn bah Menjadi (mikrangil (Rp) (Rip tep

3 Dasar bPenyenaarn Pia Lo BT Lake paste t} Ai dl. Para Penphasilan (PPh) LY SOR FOS th LT On. FO

Tertituani

Cc. Kredit Panik Bet. DUB BA oO Le. bun Sa cd. Kompensasi Btasea Bajak a OG tt

Setelimnsya oe. PPri HKurans / [iebiht LY ne 200 La Loro nu DG0

Baar fo Sanksi Achiministrasi 770.248.4035 Uu TTS. 405 a. Juri PPh vane Ina siti 2D 533.637 Goa. a BRS SF OSL tari? (leboitat chpboseyetr

Menimbang, bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan a quo sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 13/IX/NHI/2024 tanggal 18 Oktober 2024 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 (melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 13/IX/NHI/2024 tanggal 18 Oktober 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

1. Pemohon Banding mengajukan banding berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 (UU KUP);

2. Pemenuhan Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

a. Surat Banding ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak;

b. Surat Banding disampaikan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterima Keputusan yang dibanding, surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-00057/KEB/PJ/WJP.15/2024 tanggal 24 Juli 2024;

3. Pemenuhan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

a. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Banding;

b. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya;

4. Pemenuhan Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Pengadilan Pajak: bahwa Surat Banding ditanda tangani oleh Yao Yongjian jabatan selaku Direktur Pemohon Banding yang dibuktikan dengan Akta Pernyataan Keputusan Bulat Beredar Perseroan Terbatas PT New Hope Indonesia Nomor Akta 11 Tanggal 28 Mei 2021 oleh Notaris Hamidah Meutiasari;

bahwa dengan demikian surat banding yang diajukan Pemohon Banding terhadapsuratKeputusanTerbandingNomorKEP- 00057/KEB/PJ/WJP.15/2024 tanggal 24 Juli 2024 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU KUP dan UU Pengadilan

Pajak;

II. Mengenai Ketetapan Semula dan Keputusan Yang Dibanding

1. Pemohon Banding telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan PPh 23 Nomor 00016/203/19/809/23 tanggal 15 Agustus 2023 Masa Pajak 2019 yang diterbitkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan oleh KPP Maros;

2. Atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan surat Nomor 00016/203/19/809/23 tanggal 26 Oktober 2023 yang pada intinya Pemohon Banding tidak setuju atas perhitungan pajak tersebut;

3. Atas surat keberatan yang diajukan Pemohon Banding telah diterbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00057/KEB/PJ/WJP.15/2024 tanggal 24 Juli 2024;

III. Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Banding

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

bahwa alasan yang mendasari banding atas koreksi yang diajukan banding tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Menurut Terbanding:

bahwa Terbanding melakukan koreksi dengan alasan sebagai berikut:

1) Berdasarkan hasil pengujian, terdapat objek PPh Pasal 23 yang belum dilakukan pemungutan oleh Wajib Pajak Penjelasan koreksi Objek PPh Pasal 23 dibuat pada lampiran tersendiri

Dasar Hukum:

- Pasal 23 UU PPh

- Pasal 13 ayat (5) UU KUP

- Pasal 12 ayat (3) UU KUP

- PER-11/PJ/2015

- PER-16/PJ/2016

- SE - 24/PJ/2018

2) bahwa berdasarkan bukti yang ada, terdapat objek PPh Pasal 23 yang belum dilakukan pemotongan oleh Pemohon Banding;

3) bahwa berdasarkan bukti berupa Berita Acara Pemberian Keterangan, diketahui:

1. Pemohon Banding memberikan pengurangan harga kepada customer;

2. Nilai Penjualan dan DPP PPN menggunakan harga setelah pengurangan harga;

3. Pengurangan harga diberikan ketika customer memenuhi kriteria tertentu atau syarat khusus, seperti:

- customer memenuhi target yang diberikan

- Kelancaran pembayaran

- Minimum pembelian

- Pembayaran tepat waktu

- Pengambilan dalam jumlah besar

- customer loyal

4. Perjanjian pemberian pengurangan harga berupa dokumen Memo CN (credit note), KUP (kondisi Umum customer), Surat keterangan bonus, surat insentif Bonus atau secara lisan;

5. Penjualan ke peternak dan juga ke reseller. Reseller biasanya disebut poultry shop (PS);

6. Tidak ada pencatatan atau pengelompokan kategori customer antara peternak dan reseller di cabang Cirebon, Demak dan Lampung;

7. Terdapat pencatatan atau pengelompokan kategori customer antara peternak dan reseller di cabang Balaraja akan tetapi tidak update karena hanya berdasarkan data pada awal survey customer baru;

bahwa berdasarkan SPT Masa PPh 23/26 dan SPT Masa PPh 23/26,

Pemohon Banding tidak melaporkan objek PPh Pasal 21 atas imbalan yang diterima oleh orang pribadi dan objek PPh Pasal 23 atas imbalan yang diterima oleh WP Badan dalam negeri;

bahwa berdasarkan hasil kegiatan pengamatan lapangan dan surat jawaban permintaan keterangan bukti dari beberapa customer pakan Pemohon Banding, diperoleh informasi bahwa customer membeli produk dari Pemohon Banding dengan tujuan untuk dijual kembali. Customer akan mendapatkan pengurangan harga setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan hasil kegiatan pengamatan lapangan dan surat jawaban permintaan keterangan bukti dari beberapa customer pakan Pemohon Banding, diperoleh informasi bahwa terdapat kondisi dimana identitas pembeli dimaksud bukanlah pembeli yang sebenarnya, melainkan hanya seorang karyawan dari sebuah toko pakan ternak (poultry shop);

bahwa berdasarkan hasil kegiatan pengamatan lapangan dan surat jawaban permintaan keterangan bukti dari beberapa customer pakan Pemohon Banding sebagaimana tercantum dalam daftar customer Pemohon Banding, diperoleh informasi bahwa terdapat kondisi dimana satu pembeli/customer menggunakan banyak nama;

Berdasarkan hasil penelitian data Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang bersumber dari data internal Terbanding, diperoleh informasi bahwa customer Pemohon Banding sebagian besar bukan merupakan konsumen akhir (peternak, petani, maupun industri pembibitan dan/ atau peternakan);

bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 24/PJ/2018 tentang PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS IMBALAN

YANG DITERIMA OLEH PEMBELI SEHUBUNGAN DENGAN KONDISI

TERTENTU DALAM TRANSAKSI JUAL BELI, ditegaskan sebagai berikut:

a. Pembeli adalah pihak yang membeli produk dari Penjual untuk dijual

kembali termasuk distributor, agen, dan retailer;

b. Kondisi tertentu yang terjadi dalam transaksi jual beli merupakan keadaan atau peristiwa yang dapat mengakibatkan adanya pemberian imbalan dari Penjual kepada Pembeli sehubungan dengan transaksi jual beli berdasarkan perikatan tertulis dan/atau tidak tertulis. Kondisi tertentu dimaksud antara lain adalah Pencapaian syarat tertentu;

c.Berdasarkan perikatan jual beli, Penjual dapat mencantumkan syarat tertentu kepada Pembeli dalam rangka menjaga hubungan dalam kegiatan usaha. Penjual dapat memberikan imbalan kepada Pembeli atas tercapainya syarat tertentu. Pencapaian syarat tertentu dapat berupa pembelian oleh Pembeli mencapai jumlah tertentu, penjualan oleh Pembeli mencapai jumlah tertentu, dan pelunasan oleh Pembeli sesuai jangka waktu tertentu;

d. Imbalan yang diterima atau diperoleh Pembeli sehubungan pencapaian syarat tertentu berupa uang, barang, dan/atau pengurang kewajiban merupakan penghargaan. Termasuk dalam pengertian penghargaan yaitu bonus yang diberikan Penjual kepada Pembeli sehubungan pencapaian syarat tertentu;

e. Penghargaan yang diterima atau diperoleh Pembeli merupakan objek PPh, dan atas penghargaan dimaksud, Penjual wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dalam hal penerima penghargaan adalah Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 23 dalam hal penerima penghargaan adalah Wajib Pajak badan dalam negeri;

f.sehubungan dengan Kondisi Tertentu Imbalan yang diterima sehubungan dengan kondisi tertentu dalam transaksi jual beli bukan merupakan potongan harga sehingga tidak dicantumkan sebagai potongan harga dalam faktur penjualan (commercial invoice) maupun Faktur Pajak yang mengurangi harga jual atau penggantian dalam menghitung DPP;

4) Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2015 tentang PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH DAN PENGHARGAAN diatur bahwa Penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu dan atas Penghasilan berupa hadiah dari undian, perlombaan, serta kegiatan dan penghargaan merupakan objek Pajak Penghasilan;

5) Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa atas pemberian potongan harga kepada customer Pemohon Banding yang bukan merupakan konsumen akhir (peternak, petani, maupun industri pembibitan dan/ atau peternakan) sehubungan pencapaian syarat tertentu yang ditetapkan oleh Pemohon Banding telah memenuhi kriteria sebagai penghargaan. Berdasarkan bukti yang ada, Pemohon Banding belum melaporkan objek PPh Pasal 21 / PPh Pasal 23 berupa imbalan penghargaan;

6) "bahwa Pemohon Banding diketahui langsung mengurangkan potongan harga di dalam Faktur Pajak, Dasar Pengenaan PPN yang dicantumkan dalam faktur pajak adalah harga akhir (harga jual setelah dikurangi potongan harga) dan pengurangan harga langsung mengurangi kewajiban bagi customer dalam melakukan pembayaran tagihan/invoice. Sehubungan dengan Kondisi Tertentu, Imbalan yang diterima terkait dengan kondisi tertentu dalam transaksi jual beli bukan merupakan potongan harga sehingga tidak dicantumkan sebagai potongan harga dalam faktur penjualan (commercial invoice) maupun Faktur Pajak yang mengurangi harga jual atau penggantian dalam menghitung DPP (sesuai Pasal 1 angka 18 UU PPN) Imbalan yang diterima termasuk kategoti penghargaan. Seharusnya DPP PPN nya adalah harga jual tidak termasuk pengurangan harga karena pengurangan harga tidak termausk kedalam potongan harga yang dapat dikurangkan dari DPP;"

Menurut Pemohon Banding:

1) bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding;

2) bahwa Pengurangan harga yang diberikan oleh Pemohon Banding bukan merupakan hadiah atau bonus. Dalam hal ini pengurangan harga

merupakan tingkat kesepakatan antara calon customer dengan

perusahaan dengan kata lain yaitu pricing. Sehingga tidak ada pengurangan kewajiban yang diberikan oleh perusahaan tetapi hanya mendapatkan nilai penjualan bersih atas pricing tersebut;

3) bahwa tidak terdapat kondisi tertentu yang terjadi dalam transaksi jual beli terkait dengan Pencapaian syarat tertentu. bahwa pengurangan harga merupakan kesepatan antar pihak;

4) bahwa Perusahaan tidak dapat memberikan imbalan kepada Pembeli atas tercapainya syarat tertentu serta tidak terdapat Pencapaian syarat tertentu berupa pembelian oleh Pembeli mencapai jumlah tertentu, penjualan oleh Pembeli mencapai jumlah tertentu, dan pelunasan oleh Pembeli sesuai jangka waktu tertentu;

5) Berdasarkan penjelasan kondisi di atas sesuai dengan surat direktur jendral pajak nomor S - 29/PJ.43/2003 tentang penegasan PPh atas potongan harga dan insentif penjualan pada nomor 5 poin a dan b, menyatakan bahwa:

a. Sepanjang potongan harga dan insentif penjualan yang diberikan kepada para pelanggan merupakan pengurangan harga untuk menentukan nilai penjualan bersih bagi penjual atau nilai harga pokok penjualan bagi pembeli, potongan harga dan insentif penjualan tersebut bukan merupakan objek Pasal 21 atau Pasal 23 atau Pasal 26 UU PPh;

b. Namun jika potongan harga dan insentif penjualan yang diberikan kepada para pelanggan merupakan imbalan yang mengurangi kewajiban pelanggan termasuk dalam pengertian hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah. Dengan demikian potongan harga dan insentif penjualan dimaksud adalah merupakan objek PPh Pasal 21 jika diterima oleh WP Dalam Negeri Orang Pribadi, atau objek PPh Pasal 23 jika diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Badan termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT), atau objek PPh Pasal 26 jika diterima oleh Wajib Pajak Luar Negeri selain BUT;

6) bahwa berdasarkan data penjualan yang telah diberikan kepada Terbanding, dalam data tersebut menunjukan bahwa pengurangan harga tanpa

mengurangi kewajiban di berikan kepada selurus costumer perusahaan, Karena dalam data tersebut memuat harga yang di tentukan oleh perusahaan dan harga penjualan bersih yang telah di sepakati, Selain itu di dalam data excel tersebut sudah terdapat list Costumer yang sudah di pisahkan antara PS dan peternak;

7) Pemberian pengurangan harga yang diberikan kepada seluruh customer bukan termasuk hadiah dan penghargaan, hal ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-395/PJ/2001 Pasal 3 Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan, yang menyatakan bahwa:

Tidak termasuk dalam pengertian hadiah dan penghargaan yang dikenakan Pajak Penghasilan adalah hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsurnen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa;

bahwa koreksi yang dilakukan Terbanding terhadap Pemohon Banding yang telah memenuhi dan mematuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku merupakan tindakan Terbanding yang bertentangan dengan peraturan perpajakan (onwetmatig van bestuurs/contra legem) dan tindakan yang melampaui kewenangan (ultra vires) yang diberikan undang-undang pajak sehingga koreksi Terbanding tersebut seharusnya dibatalkan seluruhnya;

IV. Kesimpulan dan Usul Pemohon Banding

a. Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa:

1. Surat Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU KUP serta Pasal 35, 36, dan 37 UU Pengadilan Pajak;

2. Koreksi atas PPh 23 tersebut seharusnya dibatalkan;

b. Selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

2. Menerima dan mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap SuratKeputusanTerbandingNomorKEP- 00057/KEB/PJ/WJP.15/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang Pemohon Banding mohonkan untuk seluruhnya;

3. Membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP- 00057/KEB/PJ/WJP.15/2024 tanggal 24 Juli 2024;

4. Mengusulkan kepada Majelis Hakim untuk memutus perhitungan Pajak Penghasilan PPh 23 Masa Desember 2019 sesuai dengan Permohonan Pemohon Banding;

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S- 45/SUB/WPJ.15/2024 tanggal 6 Desember 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. PENELITIAN PERSYARATAN FORMAL

1. Persyaratan Formal

Berdasarkan penelitian surat banding Pemohon Banding Nomor 13/IX/NHI/2024 tanggal 18 Oktober 2024 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 21 Oktober 2024 diketahui hal-hal sebagai berikut:

YaTidak a. Banding diajukan dengan surat banding dalam Bahasa Indonesia X kepada Pengadilan Pajak;

b. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal X diterima surat keputusan yang dibanding;

c. Banding diajukan di luar jangka waktu 3 (tiga) bulan karena keadaan di luar kekuasaan Pemohon Banding dengan dilampiri bukti pendukung adanya keadaan di luar kekuasaan Pemohon

Banding;

d. Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding;X e. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas;X

f. Banding diajukan dengan mencantumkan tanggal diterima Surat X

KeputusanTerbandingNomorKEP-

00057/KEB/PJ/WPJ.15/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang diterima tanggal 24 Juli 2024 g. Surat banding dilampiri salinan surat keputusan yang dibanding, X yaitu Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-

00057/KEB/PJ/WPJ.15/2024 tanggal 24 Juli 2024;

h. Bukti pembayaran 50% *)

Untuk Masa Pajak 2007 dan sebelumnya

- Surat banding dilampiri bukti pembayaran 50% atas pajak yang terutang;

- Surat banding tidak dilampiri bukti pembayaran pajak karena tidak ada pajak yang terutang;

Untuk Masa Pajak 2008 dan seterusnya

- Surat banding dilampiri bukti pembayaran atas pajak yang masih harus dibayar sesuai yang telah disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan;

- Surat banding tidak dilampiri bukti pembayaran pajak X karena tidak ada pajak yang masih harus dibayar yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan;

i. Surat Banding ditandatangani oleh Direktur Pemohon Banding bertindak selaku: *)

- Wajib Pajak;

- Ahli Warisnya;

- Pengurus yang berkedudukan di Indonesia;X

- Pengurus yang tidak berkedudukan di Indonesia;

- Kuasa Hukumnya dengan dilampiri surat kuasa khusus;

j. Penandatanganan surat banding:

- Berkedudukan di Indonesia;X

- Melampirkan bukti keberadaan pada saat penandatanganan surat banding;

k. Surat/skp/keputusan*) yang diajukan banding bukan merupakan objek yang dapat diajukan banding.**)

2. Kesimpulan Pemenuhan Persyaratan Formal bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan pada angka 1, maka permohonan Banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang HPP, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

II. ANALISA POKOK SENGKETA

Setelah membaca surat banding, mempelajari Laporan Penelitian Keberatan, berkas surat-menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, surat keberatan Pemohon Banding, dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari Pemohon Banding sebagai berikut:

Menurut Terbanding

Dasar Hukum

1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

a. Pasal 4 ayat (1), bahwa "Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya";

b. Pasal 12 ayat (1), bahwa "Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak";

c. Pasal 12 ayat (2), bahwa "Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan";

d. Pasal 12 ayat (3), bahwa "Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang";

e. Pasal 13 ayat (1) huruf a, bahwa "Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Masa Pajak, atau Masa Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar";

f. Pasal 13 ayat (2), bahwa "Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Masa Pajak, atau Masa Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar";

g. Pasal 25 ayat (1) huruf a, bahwa "Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar";

h. Pasal 26 ayat (3), bahwa "Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar";

i. Pasal 26A ayat (4), bahwa "Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya";

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

a. Pasal 4 ayat (1) huruf b bahwa "Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan";

b. Pasal 23 ayat (1) bahwa "Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan: a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas: 4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yangtelah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e";

3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan a. Pasal 30 ayat (1) huruf a, bahwa "Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar";

4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan sebagaimana telah terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015 a. Pasal 2 ayat (1) huruf c, bahwa "Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar";

b. Pasal 17 ayat (1), bahwa "Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan";

c. Pasal 17 ayat (3), bahwa "Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar yang dituangkan dalam Surat Keputusan Keberatan";

5) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2015 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah dan penghargaan a. Pasal 1 ayat (4) , menyatakan bahwa "Penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu";

b. Pasal 2 menyatakan bahwa "Penghasilan berupa hadiah dari undian, perlombaan, serta kegiatan dan penghargaan merupakan objek pajak penghasilan";

6) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Imbalan yang Diterima Oleh Pembeli Sehubungan Dengan Kondisi Tertentu Dalam Transaksi Jual Beli;

Data dan Fakta

1) Berdasarkan data pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), diketahui hal-hal sebagai berikut :

a. Pemohon Banding terdaftar sebagai wajib pajak cabang di KPP Pratama Maros pada tanggal 5 November 2015 dengan KLU nomor 10801 Industri ransum makanan hewan;

b. Pada tanggal 15 Agustus 2023 KPP Pratama Maros menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar nomor 00002/201/19/809/23 c. Berdasarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen nomor FORM- 05009319/BPS/KPP.151103/2023 tanggal 27 Oktober 2023, bahwa sehubungan dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar nomor 00002/201/19/809/23, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengajuan keberatan melalui surat nomor 00002/201/19/809/23 tanggal

26 Oktober 2023 yang diterima KPP Pratama Maros pada tanggal 27 Oktober 2023;

2) BerdasarkanLaporanHasilPemeriksaanNomorLAP- 00200/RIK.SIS/KPP.0705/2023 tanggal 26 Juli 2023 dan Kertas Kerja Pemeriksaan diketahui hal-hal sebagai berikut :

a. bahwa terdapat koreksi PPh Pasal 21 yang harusnya dipotong oleh wajib pajak sebagaimana telah dijelaskan pada bagian D. Uraian penelitian poin b. menurut pemeriksa;

3) Berdasarkan Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan dengan Terbanding dengan nomor BA-99/WPJ.156/2024 tanggal 30 April 2024 diketahui hal-hal sebagai berikut :

a. Pada saat visit, Terbanding melakukan BAPK dan mengajukan pertanyaan sebagaimana tercantum dalam BAPK;

b. Pemeriksa melakukan permintaan data penjualan, data kontrak dan data reseller dan peternak, yang diberikan adalah data penjualan sedangkan data yang lain tidak diberikan;

4) Berdasarkan Berita Acara Pemberian Keterangan Wajib Pajak diketahui hal- hal sebagai berikut :

a. Pertanyaan nomor 12, Bagaimana pemasaran produk? Jawaban 1. Penjualan untuk Indonesia timur, yaitu Sulawesi, Maluku dan Papua (kadang juga ke Bali dan Kalimantan); 2. Customer adalah agen dan petemak besar;

b. Pertanyaan nomor 13. Apakah wajib pajak punya agen/distributor? Jawaban 1. Ada orang yang bekerja sama untuk menjadi distributor (dijual kembali), rata-rata setiap daerah ada distributor; 2. Harga jual ke distributor harganya lebih rendah ( ada kontrak kerjasama pengambilan pakan); 3. Customer wajib mempunyai akun (setelah hasil survey);

c. Pertanyaan nomor 14. Apakah Wajib Pajak menjual produk ke toko pakan / poultry shop? Jawaban 1. Ada, istilahnya agen / distributor;

d. Pertanyaan nomor 15. Jelaskan prosedur penjualan? Jawaban 1. Customer buat PO terlebih dahulu, Pembayaran ada yang bayar diawal

dan ada yang bayar setelahnya (khusus luar pulau pembayaran diawal) Customer ambil sendiri barang di pabrik NHI (pihak marketing maksimal han.ya membantu sampai mencarikan ekspedisi);

e. Pertanyaan nomor 16. Apakah ada pemberian diskon penjualan? Jawaban 1. Ada, Tidak semua dapat diskon, misalnya yang tidak minta diskon. Yang dapat diskon rata-rata customer lama, pengambilan dalam jumlah besar dan pembayaran lancar. diskonnya berupa pengurangan harga;

5) Berdasarkan Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan dengan wajib pajak dengan nomor BA-115/WPJ.156/2024 tanggal 17 Mei 2024 diketahui hal-hal sebagai berikut :

a. Pertanyaan nomor 3, Apa yang menjadi sengketa? Jawaban 1. Menurut wajib pajak tidak semua kena pajak, dasar hukumnya adalah SE- 24/2018 pada poin 1. Mayoritas pembeli kami adalah pembeli akhir, jadi tidak semua sebagai retailer;

b. Pertanyaan nomor 5, Ada perbedaan kontrak antara toko dengan pemakai akhir? Jawaban 1. Tidak ada menurut data kami, keseluruhannya (penjualan) mendapat diskon;

c. Pertanyaan nomor 7, Contoh: ketika saya sebagai pembeli baru, apakah bisa langsung dapat diskon?atau harus memenuhi syarat-syarat tertentu? Jawaban 1. Sebenernya diskon adalah kesepakatan antara pembeli dengan sales, nanti sales yang menyampaikan ke manajer marketingnya. Kalau untuk customer baru tidak bisa dapat diskon;

d. Pertanyaan nomor 8, Berarti pembeli baru tidak bisa dapat diskon, berarti ada penilaian tersendiri dari manajer untuk dapat diskon, apa? Jawaban 1.Akumulasi pembelian pakan, tracking pembayarannya bagus atau tidak;

e. Pertanyaan nomor 13, setelah disurvei, kapan Perusahaan menentukan bahwa customer dapat diskon? Jawaban : Tiap tahun ada memo untuk beberapa customer untuk ditahun selanjutnya misalkan dalam bisa mencapai target baru di kasih diskon yang eksekusinya tergantung bagian admin marketingnya. Pemberian diskon adalah kewenangan

masing-masing cabang, hanya pusat punya benchmark harga (batas maksimal pemberian diskon)

Tanggapan Terbanding

bahwa berdasarkan Data dan Fakta yang telah diuraikan di atas dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Tim Peneliti Keberatan berpendapat bahwa:

1) bahwa berdasarkan penelitian, sengketa keberatan ini termasuk dalam sengketa yuridis-pembuktian;

2) bahwa yang menjadi sengketa adalah koreksi Pemeriksa terkait Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23;

3) bahwa menurut Terbanding, koreksi tersebut adalah besarnya jumlah pengurangan harga yang diberikan ketika pembeli memenuhi kriteria tertentu atau syarat khusus, dan memenuhi kriteria sebagai penghargaan sebagaimana diatur dalam PER-11/PJ/2015 dan SE-24/PJ/2018;

4) bahwa menurut Pemohon Banding, yang pada intinya seperti tertulis dalam surat banding poin 2,3 dan 4 yaitu pengurangan harga yang diberikan oleh Pemohon Banding bukan merupakan hadiah atau bonus, dalam hal ini pengurangan harga merupakan tingkat kesepakatan antara calon customer dengan Perusahaan;

5) Tanggapan terbanding terkait poin 3 adalah sebagai berikut :

a) bahwa dalam penjualannya, Pemohon Banding melakukan kebijakan pengurangan harga dengan tujuan agar pembeli tertarik menambah besaran pembelian ke Pemohon Banding;

b) bahwa pengurangan harga tersebut tidak diberikan kepada seluruh pembeli, namun diberikan hanya kepada pembeli yang memenuhi kriteria tertentu atau syarat khusus, antara lain:

i)Customer memenuhi target yang diberikan;

ii)Kelancaran pembayaran;

iii) Minimum pembelian;

iv) Pembayaran tepat waktu;

v) Pengambilan dalam jumlah besar;

vi) Customer loyal;

c) bahwa potongan harga diberikan kepada pembeli yang langsung mengurangi tagihan transaksi berikutnya;

d) bahwa rabat/diskon/potongan harga yang diberikan oleh Pemohon Banding tersebut, tidak tercantum dalam Faktur Pajak pada saat penjualan dilakukan;

e) Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) huruf b UU Pajak Penghasilan telah diatur bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;

f) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2015 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah dan penghargaan Pasal 1 ayat (4), menyatakan bahwa "Penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu". Pasal 2 menyatakan bahwa "Penghasilan berupa hadiah dari undian, perlombaan, serta kegiatan dan penghargaan merupakan objek pajak penghasilan";

g) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2015 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah dan penghargaan Pasal 1 ayat (4), menyatakan bahwa "Penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu". Pasal 2 menyatakan bahwa "Penghasilan berupa hadiah dari undian, perlombaan, serta kegiatan dan penghargaan merupakan objek pajak penghasilan";

h) bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-24/PJ/2018, Imbalan yang diterima atau diperoleh pembeli sehubungan pencapaian syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa uang, barang, dan/atau pengurang kewajiban merupakan penghargaan. Penghargaan yang diterima atau diperoleh pembeli merupakan objek

PPh, dan atas penghargaan dimaksud penjual wajib melakukan pemotongan: 2. PPh Pasal 23 dalam hal penerima penghargaan adalah:

(a) Wajib Pajak dalam negeri;

i) bahwa berdasarkan BAPK yang dilakukan oleh pemeriksa dan BA pembahasan sengketa perpajakan dengan wajib pajak, terdapat konsistensi keterangan terkait dengan syarat pemberian diskon yaitu :

i) Pertanyaan nomor 16. Apakah ada pemberian diskon penjualan? Jawaban 1. Ada, Tidak semua dapat diskon, misalnya yang tidak minta diskon. Yang dapat diskon rata-rata customer lama, pengambilan dalam jumlah besar dan pembayaran lancar. diskonnya berupa pengurangan harga. (BAPK Pemeriksa) ii) Pertanyaan nomor 7, Contoh: ketika saya sebagai pembeli baru, apakah bisa langsung dapat diskon?atau harus memenuhi syarat- syarat tertentu? Jawaban 1. Sebenernya diskon adalah kesepakatan antara pembeli dengan sales, nanti sales yang menyampaikan ke manajer marketingnya. Kalau untuk customer baru tidak bisa dapat diskon. (BA Pembahasan Keberatan);

iii) Pertanyaan nomor 8, Berarti pembeli baru tidak bisa dapat diskon, berarti ada penilaian tersendiri dari manajer untuk dapat diskon, apa? Jawaban 1. Akumulasi pembelian pakan, tracking pembayarannya bagus atau tidak. (BA Pembahasan Keberatan);

iv) Pertanyaan nomor 13, setelah disurvei, kapan Perusahaan menentukan bahwa customer dapat diskon? Jawaban : Tiap tahun ada memo untuk beberapa customer untuk ditahun selanjutnya misalkan dalam bisa mencapai target baru di kasih diskon yang eksekusinya tergantung bagian admin marketingnya. Pemberian diskon adalah kewenangan masing-masing cabang, hanya pusat punya benchmark harga (batas maksimal pemberian diskon). (BA Pembahasan Keberatan);

j) bahwa berdasarkan data dan fakta yang ada pada saat proses pemeriksaan maupun penelitian tidak terdapat data dan dokumen yang

dapat membuktikan bahwa seluruh pembeli mendapatkan perlakuan yang sama terkait pemberian diskon/rabat/potongan harga;

k) bahwa berdasarkan data dan fakta yang ada pada saat proses pemeriksaan maupun penelitian tidak terdapat data dan dokumen yang dapat membuktikan bahwa seluruh pembeli mendapatkan perlakuan yang sama terkait pemberian diskon/rabat/potongan harga;

l) Secara substansi, pemberian cashback/rebates/discount adalah pemberian tambahan kemampuan ekonomis bagi si penerima/pembeli;

6) bahwa menurut Pemohon Banding, seperti tertulis dalam surat banding poin 5,6 dan 7, Pemohon Banding menggunakan aturan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-395/PJ/2001 dan Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-29/PJ.43/2003, terbanding berpendapat bahwa SKP ini terbit untuk Masa Pajak 2019 sehingga penggunaan aturan seperti yang dituliskan oleh Pemohon Banding dalam surat permohonannya adalah tidak tepat karena menurut Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-11/PJ/2015 pasal 5 disebutkan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-395?PJ/2021 dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Mei 2015;

7) Berdasarkan uraian tersebut, Terbanding menilai bahwa koreksi DPP PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 terutang sudah tepat, dimana dokumen/bukti yang disajikan oleh Pemohon Banding tidak dapat diyakini sebagai alat bukti yang kompeten dan meyakinkan untuk menggugurkan koreksi;

III. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian surat banding, data dan dokumen sebagaimana diuraikan di atas, maka disimpulkan bahwa:

a. Surat banding Nomor 13/IX/NHI/2024 tanggal 18 Oktober 2024 berdasarkan penelitian sementara dan sesuai dengan data yang ada memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32*) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang HPP dan Pasal 35 ayat (1) dan

(2) serta Pasal 36 ayat (1), (2), (3) dan (4) serta Pasal 37 ayat (1)*) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

b. Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00057/KEB/PJ/WPJ.15/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang HPP telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;

c. Koreksi pemeriksa/penelaah keberatan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

2.Usul

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk:

a. Menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankanKeputusanTerbandingNomor:KEP- 00056/KEB/PJ/WPJ.15/2024 tanggal 24 Juli 2024 tentang Keberatan pemohon banding atas surat ketetapan pajak SKPKB Nomor: 00002/203/19/809/23 tanggal 15 Agustus 2023 Masa/Masa Pajak Desember 2019 atas nama Pemohon Banding;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa asli/fotokopi surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda P sebagai berikut:

Bukti P-1. FotokopiSuratKeputusanTerbandingNomorKEP-

00057/KEB/PJ/WPJ.15/2024 tanggal 24 Juli 2024;

Bukti P-2. Fotokopi Surat Keberatan Nomor tanggal dan tanda terimanya; Bukti P-3. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan

Pasal 23 Masa Pajak Desember 2019 Nomor 00016/203/19/809/23 tanggal 15 Agustus 2023;

Bukti P-4. Dokumen Formal Perusahaan berupa Akta Notaris Hamidah

Meutiasari Nomor 11 Tanggal 28 Mei 2021 tentang Pernyataan

Keputusan Bulat Beredar Perseroan Terbatas PT. New Hope Indonesia;

Bukti P-5. Dokumen Formal penanggung jawab perusahan (Direktur) berupa KTP dan Pakta Integritas atas nama Yao Yongjian;

Bukti P-6. Dokumen Formal berupa Surat Kuasa Khusus, Izin Kuasa Hukum dan

Pakta Integritas Kuasa Hukum;

Bukti P-7. File Excel Penjualan;

Bukti P-8. File Dokumen Ketentuan Untuk Pelanggan;

Bukti P-9. File Dokumen Credit Note;

Bukti P-10. Hitungan diskon dan potongan harga;

Bukti P-11. Invoice sebelum dan sesudah mendapatkan potongan harga; Bukti P-12. Berita Acara Uji Bukti Cabang Demak;

Bukti P-13. Perjanjian Kondisi untuk Pelanggan;

Bukti P-14. Pendapat Akhir;

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa asli/fotokopi surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda T sebagai berikut: Bukti T-1. Laporan Hasil Pemeriksaan;

Bukti T-2. Kertas Kerja Pemeriksaan;

Bukti T-3. Laporan Penelitian Keberatan;

Bukti T-4. Pendapat Akhir;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP- 00057/KEB/PJ/WPJ.15/2024 tanggal 24 Juli 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00016/203/19/809/23 tanggal 15 Agustus 2023 Masa Pajak Desember 2019 termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor 13/IX/NHI/2024 tanggal 18 Oktober 2024, dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Koreksi DPP PPh Pasal 23 sebesar Rp11.755.928.000,00

Menimbang bahwa Terbanding melakukan koreksi positif a quo dengan alasan sebagai berikut:

- dasar hukum materiil: Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) UU PPh, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2015 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah dan Penghargaan, dan Surat Edaran Direktur Jenderal

Pajak Nomor SE-24/PJ/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Imbalan Yang Diterima Oleh Pembeli Sehubungan Dengan Kondisi Tertentu Dalam Transaksi Jual Beli;

- sesuai Berita Acara Pemberian Keterangan Pemohon Banding Cabang Lampung kepada Terbanding pada saat proses pemeriksaan:

a. Pemohon Banding merupakan pabrik yang memproduksi pakan ternak ayam dengan daerah pemasaran Lampung, Bengkulu, Palembang, Jambi, dan Padang;

b. Pembeli Pemohon Banding dapat berkedudukan sebagai peternak (produk Pemohon Banding dipakai sendiri) dan/atau dapat juga sebagai reseller (produk Pemohon Banding dijual kembali) dan Pemohon Banding tidak menyelenggarakan sistem kategorisasi atas jenis pembeli tersebut;

c. Terdapat bentuk pemberian potongan harga dari Pemohon Banding kepada pembeli yang memenuhi syarat tertentu yang diantaranya yaitu apabila pembelian telah memenuhi jumlah tertentu;

d. Potongan harga tersebut diberikan dengan langsung mengurangi tagihan transaksi berikutnya;

e. Penetapan pemberian potongan harga tersebut dilakukan melalui semacam surat keterangan insentif/bonus;

- nilai potongan harga diperoleh dari data perbandingan antara harga jual akhir dengan harga jual awal berdasarkan data penjualan yang diberikan oleh Pemohon Banding sendiri pada saat proses pemeriksaan;

- pada saat proses pemeriksaan Terbanding telah melakukan permintaan data dan bukti terkait daftar pelanggan (kategori peternak atau reseller) melalui surat nomor S-106/RIKSIS/KPP.0705/PaPj.2/2023 tanggal 9 Februari 2023 namun Pemohon Banding tidak memberikan data dan bukti tersebut. Pemohon Banding hanya memberikan data customer Pemohon Banding Cabang Balaraja (sesuai Berita Acara Tidak Dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen tanggal 27 Februari 2023);

- berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdapat pemberian imbalan penghargaan yang belum dilaporkan yang berasal dari adanya pemberian potongan harga oleh Pemohon Banding kepada para pelanggan yang memenuhi kriteria Kondisi Tertentu yang Terjadi dalam Transaksi Jual Beli sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 24/PJ/2018 yang ditetapkan Pemohon Banding;

- SE-24/PJ/2018 yang merupakan pedoman mengenai perlakuan perpajakan atas imbalan yang diterima oleh pembeli sehubungan dengan kondisi tertentu dalam transaksi jual beli, antara lain dijelaskan sebagai berikut:

Kondisi tertentu yang terjadi dalam transaksi jual beli merupakan keadaan atau peristiwa yang dapat mengakibatkan adanya pemberian imbalan dari Penjual kepada Pembeli sehubungan dengan transaksi jual beli berdasarkan perikatan tertulis dan/atau tidak tertulis. Kondisi tertentu dimaksud antara lain:

a. Pencapaian syarat tertentu;

b. Penyediaan ruang dan/atau peralatan tertentu;

c. Penerimaan kompensasi yang diterima sehubungan dengan transaksi jual beli;

- Sesuai ketentuan Pasal 1 PER-11/PJ/2015 bahwa penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu. Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diatur bahwa penghasilan berupa penghargaan tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan dan dalam hal penerima penghasilan adalah Wajib Pajak Badan dalam negeri maka dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 dari jumlah penghasilan bruto;

- pada SE-24/PJ/2018 diatur secara lebih khusus yaitu bahwa pemberian imbalan kepada pembeli atas pencapaian syarat tertentu merupakan bentuk penghargaan yang menjadi objek pemotongan PPh dengan ketentuan diantaranya yaitu:

a. Pembeli adalah pihak yang membeli produk dari Penjual untuk dijual kembali termasuk distributor, agen, dan retailer;

b. Pencapaian syarat tertentu dapat berupa diantaranya yaitu pembelian oleh Pembeli mencapai jumlah tertentu;

c. Imbalan yang diterima atau diperoleh Pembeli yaitu berupa uang, barang, dan/atau pengurang kewajiban;

- informasi/keterangan yang tercantum pada Surat Keterangan (yang menjadi dasar pemberian potongan harga) secara eksplisit menyebutkan adanya pemberian imbalan bonus/insentif kepada para pelanggan tertentu. Pemohon Banding menuliskan redaksi penulisan diantaranya “program CN bonus pemakaian pakan”, “mendapatkan bonus incentive”, “pemberian bonus tahunan”, dan “surat insentif bonus”;

- imbalan bonus/insentif tersebut secara nyata tidak diberikan kepada seluruh pembeli secara serta merta saat transaksi pembelian dilakukan, melainkan hanya diberikan kepada pelanggan tertentu yang memenuhi kriteria tertentu atau syarat khusus antara lain:

a. Customer memenuhi target yang diberikan;

b. Kelancaran pembayaran;

c. Minimum pembelian;

d. Pembayaran tepat waktu;

e. Pengambilan dalam jumlah besar;

f. Customer loyal;

- imbalan bonus/insentif tersebut secara nyata bukan merupakan diskon harga yang dicantumkan sebagai pengurang harga bruto pada Faktur Pajak transaksi penjualan Pemohon Banding;

- Pemohon Banding pada saat proses keberatan tidak menyampaikan data dan bukti terkait kategori pelanggan (kategori peternak atau reseller);

- berdasarkan hasil kunjungan Terbanding pada saat proses pemeriksaan dan sesuai keterangan dari pelanggan atas nama Rina Faurina, dapat diketahui bahwa secara nyata dapat terjadi munculnya kondisi bahwa transaksi pembelian menggunakan nama orang lain dan produk yang telah dibeli adalah sebagian untuk dipakai sendiri sebagai peternak dan sebagian yang lain untuk dijual kembali sebagai reseller (artinya satu orang pembeli dapat bertindak sebagai peternak sekaligus juga sebagai reseller);

- berdasarkan hasil kegiatan pengamatan lapangan dan surat jawaban permintaan keterangan bukti dari beberapa customer pakan Pemohon Banding, diperoleh informasi bahwa customer membeli produk dari Pemohon Banding dengan tujuan untuk dijual kembali. Customer akan mendapatkan pengurangan harga setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemohon Banding;

- Pemohon Banding tidak dapat menggunakan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-29/PJ.43/2003 sebagai dasar hukum dan dapat Terbanding sampaikan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-29/PJ.43/2003 tersebut diterbitkan dengan berdasarkan kepada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-395/PJ/2001 tanggal 13 Juni 2001 yang mana KEP-395/PJ/2001 tersebut telah dinyatakan tidak berlaku sejak terbitnya PER-11/PJ/2015;

- Pemohon Banding diketahui langsung mengurangkan potongan harga di dalam Faktur Pajak. Dasar Pengenaan PPN yang dicantumkan dalam faktur pajak adalah harga akhir (harga jual setelah dikurangi potongan harga) dan pengurangan harga langsung mengurangi kewajiban bagi customer dalam melakukan pembayaran tagihan/invoice;

- Sehubungan dengan Kondisi Tertentu, imbalan yang diterima terkait dengan kondisi tertentu dalam transaksi jual beli bukan merupakan potongan harga sehingga tidak dicantumkan sebagai potongan harga dalam faktur penjualan (commercial invoice) maupun Faktur Pajak yang mengurangi harga jual atau penggantian dalam menghitung DPP (sesuai Pasal 1 angka 18 UU PPN). Imbalan yang diterima termasuk kategori penghargaan;

Menimbang bahwa Pemohon Banding menolak koreksi a quo dengan alasan sebagai berikut:

- konsumen dari Pemohon Banding yaitu terdapat 2 konsumen, Konsumen Akhir / Pemakai Akhir / Peternak, dan Agen / Distributor / Reseller;

- yang menjadi objek PPh pasal 21 dan PPh 23 berdasarkan SE 24 Tahun 2018 yaitu hanya atas distributor/reseller;

- Pemohon Banding sebelum melakukan transaksi, Pemohon Banding membuat Surat Perjanjian Kondisi Untuk Pelanggan (KUP);

- Pemohon Banding dalam file excel penjualan memiliki penentuan 3 jenis harga yaitu harga manajemen, harga kesepakatan dan harga invoice;

- Berdasarkan Perjanjian Kondisi Untuk Pelanggan (KUP) dapat diketahui jika harga yang digunakan yaitu harga kesepakatan;

- Berdasarkan data penjualan (excel) menunjukan terdapat data harga jual yang diharapkan manajemen (Warna Merah) dikolom W – Unit Price dan juga harga kesepakatan (Warna Kuning) dikolom L – Unti Price dengan pihak customer yang telah di sepakati sesuai dengan faktur pajak dan invoice, dengan tangkapan layar sebagai berikut:

Ie Home psr Irena desk Pars Beat vow dee Nine neat ge Pte ve me

. - =P yep ters : x

Pa - = : , Saras sap anal now se bet eal)

- BI = os A mre . Pematang Chev spe eee bone eben stone” client's rane hereceiving — faterial fustone sion oft Jardert frder Nut anit |mberot |oeliversd | uritar — fsalesper GLDar caren urit quantity —_unitpr Tota anottt receivable

- harga manajemen (Warna Merah) tersebut diperoleh karena system accounting yang dipakai adalah system EBS (Oracle) dimana system tersebut memaksa Pemohon Banding ketika menginput produk pakan pertama kali harus memunculkan harga awal/harga manajemen;

- harga diskon yang sudah disepakati antara Pemohon Banding dengan konsumen distributor ditandai dengan adanya dokumen CN (Credit Note) di mana diskon tersebut akan menjadi pengurangan harga pada pembelian berikutnya sehingga menjadi harga invoice;

- Pemohon Banding menyampaikan contoh dokumen Kontrak Perjanjian Kondisi Untuk Pelanggan (KUP) dan CN (atas nama Fortuna (Distributor), di mana

disebutkan jika terdapat pembelian 239 Ton atau 239.000 kg mendapatkan potongan sebesar 100/kg;

- pengurangan berdasarkan CN tersebut dari harga sebelumnya yaitu harga realisasi kesepakatan sebelumnya dibandingkan dengan harga setelah mendapatkan CN, dengan tangkapan layar sebagai berikut:

Harga sebelum diskonHarga setelah diskon:

Tn CO

PENTA STOPES NG SEA NK ELC:

Seca: Kai not 1

La Meagan 8 . .

SO NPV HP INA NESTA INY ep

. oe sens rs 7 — -

- invoice diatas menunjukan jika diskon/ potongan harga diatas bukan atas selisih harga kolom L (Harga kesepakatan) dan juga kolom W (harga manajemen);

- pada saat proses Keberatan di Cabang Cirebon dan Pentul Terbanding dengan KEP-00615 atas Sengketa PPh 23 Tahun 2019 dan KEP-00603 atas Sengketa PPh 21 Tahun 2019, Terbanding juga telah mengakomodir atas sengketa yang mendapatkan diskon hanya atas pembeli distributor/reseller saja;

- Berdasarkan KUP, Credit Note (CN), Invoice dapat diketahui Distributor yang mendapat nilai potongan/diskon yaitu sebagai berikut:

Toral

5.235 50

Ser 527 335

ISS S38

7.550.550

2.820.000

SIT SSI 268

Masa

2 ASN ng

1S. 085.050

§. 000.030

=. $25.550

SAE Lot

Toral 1.595.713.001

- berdasarkan tabel diatas jumlah diskon menurut Pemohon Banding yang menjadi objek PPh Pasal 23 yaitu sebesar Rp1.293.713.000,00;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak, pokok sengketa bersifat yuridis dan kebenaran materiil imbalan penghargaan objek PPh Pasal 23; bahwa dasar hukum terkait sengketa a quo sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang antara lain mengatur sebagai berikut: Pasal 12 ayat (3):

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang; Pasal 29 ayat (2):

Untuk keperluan pemeriksaan petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa;

Dalam Penjelasannya ditegaskan bahwa:

Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut dengan UU PPh) antara lain mengatur sebagai berikut: Pasal 23:

(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas

1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;

2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;

3. royalti; dan

4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;

b. dihapus;

c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:

1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenasi Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan

2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;

…;

(4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:

c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c);

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2015 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan (PER-11/PJ/2015)

Pasal 1:

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian;

2. Hadiah atau penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan;

3. Hadiah sehubungan dengan kegiatan adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah;

4. Penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu;

Pasal 2:

Penghasilan berupa hadiah dari undian, perlombaan, serta kegiatan dan penghargaan merupakan objek Pajak Penghasilan;

Pasal 3 ayat (2):

Atas hadiah atau penghargaan perlombaan, hadiah sehubungan kegiatan, dan penghargaan dikenakan Pajak penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. dalam hal penerima penghasilan adalah orang pribadi Wajib Pajak dalam negeri, dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar tarif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dari jumlah penghasilan bruto;

b. dalam hal penerima penghasilan adalah Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap, dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto dengan memperhatikan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku;

c. dalam hal penerima penghasilan adalah Wajib Pajak badan termasuk Bentuk Usaha Tetap, dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008, sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah penghasilan bruto;

Pasal 4:

(1) Pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak berlaku untuk hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa;

(2) Hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan objek Pajak Penghasilan yang wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Wajib Pajak yang bersangkutan;

bahwa untuk mendukung dalil/pendapatnya, dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan dokumen dan bukti-bukti yang terkait dengan sengketa, antara lain berupa:

1. File Excel Penjualan (Excel) Januari – Desember Th 2019;

2. Sampel Credit Note;

3. Excel Hitungan diskon berdasarkan Credit Note;

4. Sampel Invoice sebelum diskon (Pdf) dan Invoice setelah diskon (Pdf);

5. Daftar konsumen Distributor Badan Usaha & Objek PPh Terutang (excel);

6. Daftar konsumen Distributor Orang Pribadi & Objek PPh Terutang (excel);

7. Berita Acara Uji Bukti atas Sengketa PPh 21 & PPh 23 Th 2019 PT New Hope Indonesia Cabang Demak;

8. Penjelasan Tertulis Terbanding Sengketa PPh 21 & 23 Th 2019 PT New Hope Indonesia Cabang Cirebon;

9. Surat Perjanjian Kondisi Untuk Pelanggan (Pdf);

10. Memo Credit Note (CN) dasar diskon/potongan harga (pdf);

11. File Excel rekap file Memo Credit Note (CN) (pdf);

bahwa untuk mendukung dalil/pendapatnya, dalam persidangan Terbanding menyerahkan dokumen dan bukti-bukti yang terkait dengan sengketa, antara lain berupa:

1. Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan; dan

2. Laporan Penelitian Keberatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan atas alat bukti yang disampaikan para pihak dalam persidangan serta ketentuan peraturan perundang- undangan, Pengadilan Pajak memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut;

bahwa pada prinsipnya seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak dalam persidangan telah dinilai oleh Pengadilan Pajak. Namun demikian, Pengadilan Pajak hanya mempertimbangkan alat bukti yang dinilai relevan dengan peristiwa hukum yang menjadi pokok sengketa, dapat diterima (admissible), dan tidak diperoleh secara melawan hukum, serta kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain (bewijskracht) sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;

bahwa koreksi a quo dilakukan Terbanding dengan dalil bahwa terdapat potongan harga yang diberikan oleh Pemohon Banding kepada pembeli yang memenuhi syarat tertentu yang termasuk penghasilan sebagai objek pemotongan PPh berdasarkan Pasal 23 UU PPh jo. PER-11/PJ/2015;

bahwa menurut Terbanding, koreksi a quo merupakan nilai potongan harga yang diperoleh dari selisih antara nilai data harga jual akhir dengan harga jual awal; bahwa Pemohon Banding menolak koreksi a quo dengan dalil bahwa pengurangan harga yang diberikan berdasarkan credit note tidak termasuk objek pemotongan PPh Pasal 23;

bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (2) UU KUP beserta penjelasannya, kewenangan Terbanding untuk menetapkan pajak terutang disertai tanggung jawab untuk melandasi penetapan pajak tersebut pada bukti yang kuat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

bahwa Pengadilan Pajak sesuai dengan kewenangannya sebagai pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, menguji apakah keputusan administrasi di bidang perpajakan telah sesuai prosedur dan hukum materiil yang berlaku, in casu ketetapan pajak a quo berdasarkan bukti yang kuat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

bahwa oleh karena itu, Pengadilan Pajak terlebih dahulu menilai apakah Terbanding telah memenuhi tanggung jawabnya sebelum menilai dalil dan alat bukti yang disampaikan Pemohon Banding untuk menolak dalil koreksi Terbanding;

bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a UU PPh, atas penghasilan hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto; bahwa menurut Pengadilan Pajak, secara filosofis, PPh Pasal 23 merupakan mekanisme pemotongan pajak oleh pihak yang membayarkan penghasilan atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan;

bahwa sesuai dengan beleidsregel yang diterbitkan oleh Terbanding dalam Pasal 1 angka 4 PER-11/PJ/2015, bahwa Penghargaan yaitu imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu termasuk objek pemotongan PPh;

bahwa oleh karena itu, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa Terbanding memiliki dasar hukum untuk melakukan koreksi a quo;

bahwa menurut Pengadilan Pajak, PER-11/PJ/2015 mengatur perbuatan hukum pemberian hadiah atau imbalan penghargaan dalam transaksi jual beli sebagai objek pemotongan PPh, tidak mengatur perlakuan PPh atas pemberian diskon/ potongan harga kepada pembeli;

bahwa sesuai dengan konsep penghasilan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU PPh, yaitu tambahan kemampuan ekonomis yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak, objek PPh merupakan tambahan kemampuan ekonomis faktual;

bahwa menurut Pengadilan Pajak, pemberian diskon atau potongan harga kepada distributor atau retailer belum merupakan tambahan kemampuan ekonomis faktual, karena distributor atau retailer akan mendapatkan penghasilan berupa keuntungan ketika terjadi penjualan barang yang diskon dengan harga normal, berbeda dengan pemberian hadiah atau imbalan dalam bentuk uang yang secara konkret (faktual) dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan pembeli;

bahwa dalam perspektif manajemen, pemberian diskon/ potongan harga merupakan kebijakan penentuan harga (pricing policy) sesuai dengan strategi bisnis sehingga kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk memberi imbalan penghargaan kepada pembeli;

bahwa sesuai dengan nature diskon/ potongan harga yang tidak dikaitkan dengan pemberian penghargaan atas pencapaian tertentu oleh pembeli, diskon/ potongan harga tersebut melekat secara langsung pada barang yang diberikan diskon/ potongan harga;

bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU PPN, Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak;

bahwa oleh karena itu, diskon/ potongan harga bukan merupakan pemberian imbalan penghargaan bagi pembeli apabila diskon/ potongan harga tersebut secara formal dicantumkan sebagai potongan harga dalam faktur penjualan (commercial invoice) maupun Faktur Pajak yang mengurangi harga jual atau penggantian dalam menghitung DPP;

bahwa menurut Terbanding, dalam Faktur Pajak yang dibuat Pemohon Banding Dasar Pengenaan PPN yang dicantumkan dalam Faktur Pajak adalah harga akhir sehingga tidak tercantum adanya potongan harga;

bahwa sebagaimana dinyatakan Pemohon Banding dalam kesimpulan akhirnya, Pemohon Banding mengakui adanya harga diskon yang sudah disepakati antara Pemohon Banding dengan distributor ditandai dengan adanya dokumen CN (Credit

Note) dan tidak membantah pendapat Terbanding bahwa diskon tersebut tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak;

bahwa menurut Pemohon Banding, diskon tersebut akan menjadi pengurangan harga pada pembelian berikutnya sehingga menjadi harga invoice;

bahwa dalam Laporan Keuangan Pemohon Banding untuk tahun 2019, Pengadilan Pajak mendapatkan fakta tidak terdapat pelaporan diskon/ potongan harga tersebut dalam perhitungan penjualan bersih Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan Invoice kepada Fortuna Baru tertanggal 2019-04-05 diketahui Total Net Sale Amount yang telah memperhitungkan diskon/ potongan harga menjadi nilai invoice dan sebagai dasar pengenaan PPN sebesar 11%;

bahwa oleh karena itu, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa, potongan harga yang tidak diperhitungkan dalam perhitungan penjualan bersih dalam laporan keuangan dan tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak oleh Pemohon Banding tersebut merupakan imbalan penghargaan atas pencapaian tertentu yang termasuk objek pemotongan PPh berdasarkan Pasal 23 UU PPh;

bahwa kemudian Pemohon Banding menolak koreksi a quo dengan dalil bahwa imbalan penghargaan sebagai objek pemotongan PPh Pasal 23 hanya diberikan kepada distributor, tidak termasuk konsumen akhir (peternak);

bahwa menurut Pengadilan Pajak, penghargaan atas pencapaian tertentu hanya diberikan kepada pembeli yang memiliki hubungan hukum rantai distribusi (distributor/retrailer), sehingga pemberian diskon/potongan harga kepada pembeli akhir (end-customer) bukan merupakan imbalan penghargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU PPh;

bahwa pendapat Pengadilan Pajak tersebut selaras dengan pengaturan dalam Pasal 4 PER-11/PJ/2015 yang mengatur bahwa Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 tidak berlaku untuk hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa;

bahwa menurut Pemohon Banding, berdasarkan KUP, Credit Note (CN), dan Invoice, diketahui pada Masa Pajak a quo, potongan/diskon kepada Distributor/reseller hanya sebesar Rp1.293.715.000,00;

bahwa Terbanding membantah pendapat Pemohon Banding a quo dengan alasan bahwa Berita Acara Pemberian Keterangan Pemohon Banding PT New Hope Indonesia Cabang Lampung kepada Terbanding pada saat proses pemeriksaan, Pemohon Banding tidak menyelenggarakan sistem kategorisasi atas jenis pembeli tersebut;

bahwa menurut Terbanding, pada saat proses pemeriksaan Terbanding telah melakukan permintaan data dan bukti terkait daftar pelanggan (kategori peternak atau reseller) melalui surat nomor S-106/RIKSIS/KPP.0705/PaPj.2/2023 tanggal 9 Februari 2023 namun Pemohon Banding tidak memberikan data dan bukti tersebut; bahwa menurut Terbanding, berdasarkan hasil kunjungan saat proses pemeriksaan dan sesuai keterangan dari pelanggan atas nama Rina Faurina, diketahui bahwa terjadi kondisi bahwa transaksi pembelian menggunakan nama orang lain dan produk yang telah dibeli adalah sebagian untuk dipakai sendiri sebagai peternak dan sebagian yang lain untuk dijual kembali sebagai reseller, pembeli dapat bertindak sebagai peternak sekaligus juga sebagai reseller;

bahwa berdasarkan Berita Acara Tidak Dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat, tertanggal 27 Februari 2023, Pengadilan Pajak mendapatkan fakta bahwa atas List Customer (PS dan Peternak), 'Pemohon Banding hanya memberikan data customer Balaraja';

bahwa menurut Pengadilan Pajak, Berita Acara Tidak Dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen tersebut membuktikan bahwa Pemohon Banding telah memberikan daftar pelanggan Pemohon Banding untuk cabang Balaraja berdasarkan kategori peternak atau reseller;

bahwa menurut Pengadilan Pajak, atas transaksi di cabang Balaraja, Pemohon Banding dapat menjelaskan bahwa berdasarkan Credit Information Report diketahui kapasitas kandang dan populasi ternak, dan berapa lama menjalankan usaha

sebagai Layer Farm, untuk menentukan kategori pembeli sebagai peternak (pembeli akhir) atau reseller;

bahwa berdasarkan pertimbangan fakta dan hukum tersebut di atas, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa cukup alasan hukum untuk mempertahankan koreksi Terbanding a quo sebesar Rp11.755.928.000,00;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2019 menjadi sebagai berikut:

DPP PPh Pasal 23:

Menurut TerbandingRp 12.271.256.699,00 Koreksi tidak dapat dipertahankan Pengadilan PajakRp0,00 Menurut Pengadilan PajakRp 12.271.256.699,00 bahwa dengan demikian, perhitungan Jumlah PPh Yang Masih Harus Dibayar menurut pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

M E N G A D I L I

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00057/KEB/PJ/WPJ.15/2024 tanggal 24 Juli 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2019 Nomor 00016/203/19/809/23 tanggal 15 Agustus 2023, atas nama PT NEW HOPE INDONESIA, NPWP 02.•••.•••.•-•••.001, alamat korespondensi di Pattene Business Park Blok Aa No. 30, Pabentengan, Marusu, Kota Maros, Sulawesi Selatan, 90551, (Domisili Elektronik: taxnhi057@gmail.com) sehingga perhitungan pajak yang masih harus/(lebih) dibayar adalah sebagai berikut:

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2025 oleh Muhammad Hanif Arkanie, S.T., M.Ec. sebagai Hakim Ketua, Rahmaida, S.H., M.Kn. dan Rusdi Yanis, S.E., M.M., M.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota.

Putusan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Tri Rahayu Fatimah, S.E., M.Si. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota:Hakim Ketua Majelis,

Ditandatangani Secara ElektronikDitandatangani Secara Elektronik

Rahmaida, S.H., M.Kn.Muhammad Hanif Arkanie, S.T., M.Ec.

Ditandatangani Secara Elektronik

Rusdi Yanis, S.E., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,

Ditandatangani Secara Elektronik Tri Rahayu Fatimah, S.E., M.Si.