PUT-009095.13/2024/PP/M.XIVA Tahun 2025

PUTUSAN

Nomor PUT-009095.13/2024/PP/M.XIVA Tahun 2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa secara elektronik melalui e-TaxCourt mengenai banding terhadapKeputusanDirekturJenderalPajakNomorKEP- 00120/KEB/PJ/WPJ.17/2024 tanggal 16 Juli 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak November 2018 Nomor 00102/204/18/904/23 tanggal 4 September 2023, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 009095.13/2024/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT Fuji Home Japan, NPWP 72.519.740.4-063.000, beralamat di Jl. Tukad Batanghari No. 3 Panjer, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80225, yang diwakili oleh Ika Ayu Prassanty, jabatan: Direktur, (ikaprassanthy27.fhj@gmail.com);

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama: Suparna Wijaya,

Jabatan: Kuasa Hukum,

Izin Kuasa Hukum: KEP-538/PP/IKH/2024 tanggal 29 Juli 2024, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 058-A/FHJ-SK09/XI.2024 tanggal 14 Oktober 2024,

2. Nama: Ferry Irawan,

Jabatan: Kuasa Hukum,

Izin Kuasa Hukum: KEP-551/PP/IKH/2024 tanggal 29 Juli 2024, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 058-A/FHJ-SK09/XI.2024 tanggal 14 Oktober 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

Direktur Jenderal Pajak, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama / NIP: Yoga Adhi Krisna /

19870927 200812 1 001,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Jawa Timur I, berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-456/WPJ.11/2025 tanggal 28 April 2025,

2. Nama / NIP: Asih Fatmarini / 19770626 200212 2 001, Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Jawa Timur I, berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-772/WPJ.11/2025 tanggal 30 Juni 2025,

3. Nama / NIP: Sholikin / 19800608 200012 1 002, Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Jawa Timur I, berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-917/WPJ.11/2025 tanggal 28 Juli 2025,

PT Fuji Home Japan

JUMLAH MENURUT he URAJAN PEMBAHASAN

WAJIB PAJAK FISKUS ASHIR a ho. . 3b SETUJI

+ | Penghasuan Kena Payal! Dasar Pergeraan Pajas 0 146459215 1)

2 | PPh Pasa’ 26 yang 'erutarg | 0 292 802 O43 2

3 | Kredit Pajak: i :

ta PPP Dtarggung Pemerintah 9 Ht 5

—$ Setsrar masa J 3 3

: 2 STP tonkok xararg bayari a Hl 5 d Kompensas kelecinar can Masa Palak 2 a 7 e. Uarg Tebusan yang telah disayar | S a 7 (1 50 Fnal atas Pengungsapan Hata Bersih pas telah dibaya Cc 0 9 pg. banar Cc C j h. Xemoensasi keleb ha" ke Masa Paja . G GC i]

Jumlah payes ya1g capat dkragtwanpato~-c-ot+etttg-ri G Ih Hi

2 | Paak yarg tdakky-arg dipayai 2-31; 0 292 902 943 Hl

5 | Sarksi acm strat f

£ Surga Pasal 1 71 KUP : 127 295 933 i b Keraian Pasal “3°3! nun b KL? 1) a] is Xeraman Pasa’ 13 13: Furud ¢ KUP " a! 3

0 Keraman Pasal "Hayat 131 UG PP | | 5 e Jumat sancsiadrnisref ja be std: . . an | “27 896 633 5

6 Jamlan PPh yang mesh harus disayar 2-52: _ _ | | es oi

Menimbang bahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 009-B/FHJ-SK/XI/2023 tanggal 23 November 2023, dengan perhitungan sebagai berikut:

PT Fuji Home Japan

Lirerizara Semuile ; Dikurangi _ | Menjadi oO a Mo RK oo Rp) a... UR — iz Dasar Persema: i

! za. tepi Pergernaati 1.464.010.215 ' oO L.464.0310.215

Is. Prajealk Penghasilan | tye ty eee 7 _ 7 : . . .

- Bu. . 5 AA PN: BASA (PPh) Terutang aan ; 2.802.043 ; Y 202 SO Os fe. Wreclit Pajgek La o| Uu ad. Kompensiisi Nasar at Tn

Pajak sebekhamnyva | bad NN Oo: oO co Tem Werraniss f 292.802.0433 | Oo BUR BOD UdS

CLlacbhoity) Toeureir . 7 2 | :

UC. Sanksi !

Administrasi > =

27 SOS.LU3I 13 SUK US

Bunga Pasal 14 (24; 127.895.933 oO 1 >

RUPP | . _ oe PN 7 gf. Jiaralah PPh wang

! imasih herus / 420.600 7 OF 6 ° | 920 GOT 376

0 Alebih| dilbawar a ae ed

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Keputusan Keberatan a quo sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 058- A/FHJ-SK/XI.2024 tanggal 10 Oktober 2024 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 (secara elektronik melalui e- TaxCourt);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 058-A/FHJ-SK/XI.2024 tanggal 10 Oktober 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi Terbanding dengan alasan:

a. bahwa Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 4, angka 8, dan angka 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

PT Fuji Home Japan

di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

bahwa berdasarkan PEMB-00135/WPJ.17/KP.0404/RIK.SIS/2022 dan PRIN-00135/WPJ.17/KP.0404/RIK.SIS/2022, tanggal 9 Agustus 2022 diketahui bahwa jenis pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan lapangan;

bahwa berdasarkan PMK-17/PMK.03/2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK-18/PMK.03/2021, ketentuan Pasal 1 angka 3, jika pemeriksaan lapangan dilakukan, maka Tim Pemeriksa pajak akan melakukan pemeriksaan di tempat Wajib Pajak. Yang dilakukan Tim PemeriksahanyamenyampaikanPEMB- 00135/WPJ.17/KP.0404/RIK.SIS/2022,PRIN- 00135/WPJ.17/KP.0404/RIK.SIS/2022, dan surat permintaan data. Tim Pemeriksa tidak melakukan pemeriksaan di tempat kegiatan usaha Pemohon Banding;

bahwa tim Pemeriksa melakukan prosedur sebagaimana layaknya pemeriksaan kantor, yaitu melakukan panggilan ke kantor DJP dengan nomor surat S-1321/KPP.1704/2022 tanggal 22 Agustus 2022, untuk memberikan keterangan: identitas Wajib Pajak, proses bisnis, pembukuan atau pencatatan, pelanggan dan supplier utama, transaksi khusus, klarifikasi temuan pemeriksa;

bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 PMK-17/PMK.03/2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK-18/PMK.03/2021, panggilan kepada Wajib Pajak ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan hanya dilakukan untuk jenis pemeriksaan kantor. Pemeriksaan Lapangan tidak menggunakan surat panggilan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak;

PT Fuji Home Japan

bahwa kegiatan usaha Pemohon Banding di Jl Tukad Batanghari No.3, Denpasar adalah jelas. Dokumen sumbernya atas suatu transaksi juga terdapat di lokasi tersebut;

bahwa dengan demikian, sangat mungkin kiranya, jika data-data yang diberikan pada saat dibawa ke KPP Madya Denpasar, terdapat data yang kurang. Hal ini tidak mungkin terjadi jika pemeriksaan lapangan benar- benar dilakukan dengan wewenang Tim Pemeriksa yang sangat luas dan bahkan sampai dengan penyegelan. Namun itu semua tidak dilakukan oleh Tim Pemeriksa KPP Madya Denpasar (Terbanding);

b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, wewenang DJP yang bisa dilakukan oleh Tim Pemeriksa KPP Madya Denpasar juga sangat luas, dapat meminta kepada lembaga keuangan, seperti perbankan, terkait transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding;

c. bahwa Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 sebagaimana telah diubah dengan PMK-202/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan;

bahwa berdasarkan penelitian terhadap:

- S-1321/KPP.1704/2022 tanggal 22 Agustus 2022;

- S-97/RIKSIS/KP.1704/2023 tanggal 6 April 2023;

- S-104/RIK.SIS.1704/2023 tanggal 12 April 2023;

diketahui bahwa surat permintaan data tersebut tidak pernah menyebutkan:

- Rekening Koran Tahun 2015;

- Rekening Koran Tahun 2016;

- Rekening Koran Tahun 2017;

PT Fuji Home Japan

bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 sebagaimana telah diubah dengan PMK- 202/PMK.03/2015, dokumen tersebut dapat dipertimbangkan dalam proses keberatan;

d. bahwa akte nomor 123 tanggal 14 November 2016 merupakan akte perubahan yang sah;

bahwa berdasarkan Pasal 21 serta Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

bahwa Berita Negara (official gazette) adalah koran atau media resmi yang diterbitkan Pemerintah Indonesia untuk mengumumkan peraturan perundang-undangan dan pengumuman resmi lainnya. Berita yang lebih rinci dapat diterbitkan Tambahan Berita Negara (supplement to gazette). Penerbitan Berita Negara dan Tambahan Berita Negara merupakan penerbitan berita resmi pemerintah Republik Indonesia yang otentik dan isinya dapat dijadikan referensi bagi negara dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan bernegara. Dengan demikian, karena sudah diumumkan dalam tambahan berita negara, maka semua pihak dianggap mengetahui akan keberadaan akte perubahan tahun 2016;

bahwa Akte Perubahan PT Fuji Home Japan dengan nomor 123 tanggal 14 November 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Eric Basuki, S.Kom., S.H., M.Kn. dan sudah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham dengan SK nomor AHU-0021505.AH.01.02. Tahun 2016 tanggal ditetapkan 16 November 2016 adalah akte yang sah;

bahwa untuk mengecek keaslian dan keabsahan Akte nomor 123 tanggal 14 November 2016 tersebut cukup dengan menggunakan Handphone dengan melakukan scan terhadap QRCode, yang ketika dilakukan akan diarahkan ke webiste resmi Kemenkumham dengan alamat:

PT Fuji Home Japan

https://ahu.go.id/sabh/perseroan/qrcode/?kode=NDAxNjExMTYzMTIzMDMzMl8xXzE2IE phbnVhcmkgMjAxN18xNiBOb3ZlbWJlciAyMDE2 bahwa SK nomor AHU-0021505.AH.01.02. Tahun 2016 tanggal ditetapkan 16 November 2016 juga sudah mendapatkan legalisir;

bahwa Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;

bahwa dengan demikian, maka berdasarkan Akte Perubahan PT Fuji Home Japan dengan nomor 123 tanggal 14 November 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Eric Basuki, S.Kom., S.H., M.Kn. dan sudah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham dengan SK nomor AHU- 0021505.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal ditetapkan 16 November 2016, dimana terjadi perubahan modal disetor dari Rp500.000.000.000 menjadi Rp12.000.000.000;

e. bahwa diketahui bahwa hubungan antara Pemohon Banding dengan kreditur adalah sebagai berikut:

bahwa berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa hanya Fuji Trader yang merupakan pemegang saham Pemohon Banding;

PT Fuji Home Japan

bahwa Pasal 12 ayat (2) PP 94 tahun 2010 yang digunakan oleh pemeriksa sebagai dasar hukum hanya mengatur mengenai bunga wajar atas pinjaman dari pemegang saham. Oleh karena itu, tidak tepat jika menggunakan dasar hukum tersebut untuk menentukan beban bunga wajar terkait pinjaman dari bukan pemegang saham;

bahwa dengan demikian, pinjaman kepada Sakura Home Japan, JEK, Nishiyama, Nishiyama Exchange, Mandala, dan lain-lain tidak dapat diterapkan Pasal 12 ayat (2) PP 94 tahun 2010 karena mereka bukanlah Pemegang Saham dari Pemohon Banding;

bahwa bahkan pinjaman kepada Mandala merupakan uang pesanan rumah yang dicatat sebagai utang oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan data dan dokumen yang ada, hanya Fuji Trader yang merupakan Pemegang Saham. Dengan demikian, Pasal 12 ayat (2) PP 94 tahun 2010 hanya bisa dilakukan terhadap Fuji Trader;

bahwa berdasarkan penelitian, pinjaman dari Fuji Trader menggunakan mata uang Yen;

bahwa dengan mengacu pada fakta di atas seharusnya penentuan bunga wajar terhadap pinjaman keada Fuji Trader dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

• SukuBungaDasarJPY2018yangdiperolehdari https://tradingeconomics.com/japan/interest-rate adalah -0,1%

< ce es

— Pe Sa cs Calendar News Markets Indicators Count

Japan Interest Rate

Surmuey Bers Formers: Calendar Alerts Download -

Jan 22. 2049 “so — F -— oe aes) ee Zoot Foe? SIPS

PT Fuji Home Japan

• JPY Lending Rate untuk tahun 2018 adalah sebesar 1,475% yang diperoleh dari https://www.ceicdata.com/en/indicator/japan/bank-lending-rate View capan's Bank Lending Rate from Jan 1971 to May 2024 in the chart:

bahwa dengan demikian, tingkat suku bunga wajar adalah 1,375% yang berasal dari (-0,1% + 1,475%);

bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (4) KUP, menyatakan bahwa Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan;

bahwa adanya ketentuan pembukuan dalam mata uang Rupiah, tidak menjadikan adanya perubahan mata uang sebagai dasar pinjaman. Di dalam pembukuan akan dilakukan konversi ke Rupiah dari mata uang Yen, jika terdapat selisih kurs dengan periode tahun buku sebelumnya maka akan dicatat keuntungan/kerugian selisih kurs;

f. bahwa berdasarkan Pasal 1 UU PPh, menyatakan bahwa: Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak;

bahwa penggunaan diksi tahun pajak juga menjadikan adanya suatu kepastian dalam pengenaan pajak termasuk di dalamnya pemotongan pajak. Hal ini supaya adanya suatu kepastian dari pemotongan pajak. Sesuai dengan azas certainty dalam four maxim-nya Adam Smith. Di dalam

PT Fuji Home Japan

four maxim-nya adam smith juga dikemukan azas convenience of payment yang artinya pemotongan pajak dilakukan pada saat yang paling nyaman, yang diterjemahkan sebagai saat yang paling tepat untuk dilakukan pemotongan pajak adalah saat diterimanya pembayaran. Dimana ketika pemotong pajak melakukan kewajibannya, maka subjek pajak penerima penghasilan tidak akan merasa keberatan untuk dipotong pajak penghasilan atas uang/penghasilan-nya. Saat pemotongan tersebut merupakan saat terutangnya pajak. Pemotongan Pajak terjadi di jenis pajak PPh Pasal 21, 23, 15, 26, dan Final 4 ayat (2);

bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU PPh, menyatakan bahwa: “Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan”;

bahwa berdasarkan penelitian, diketahui bahwa:

- Belum terjadi pembayaran bunga;

- Belum terjadi saat disediakan untuk dibayarkan;

- Belum jatuh tempo;

- saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian;

bahwa karena keempat hal tersebut belum terjadi di dalam tahun pajak 2018, maka dapat dikatakan pada tahun pajak 2018 belum terutang PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26. Penentuan saat terutangnya suatu pajak sangat penting supaya tidak terjadi pengenaan pajak berganda (double taxation);

bahwa Terbanding (DJP) hanya menyajikan data berupa saldo utang. Padahal Terbanding (DJP) menerima data rekening koran 2018.

PT Fuji Home Japan

Terbanding (DJP) tidak dapat membuktikan kapan terjadinya pembebanan bunga dan pembayaran atas beban bunga;

bahwa sehingga belum terjadi saat adanya pemotongan Pajak PPh Pasal 23/26. Dengan konsep taxable-deductible maka juga dapat dikatakan bahwa beban bunga baru akan terjadi pada saat terjadinya pembayaran bunga pinjaman;

g. bahwa dengan demikian, beban bunga yang seharusnya dibayar berdasarkan berbagai keterangan tersebut seharusnya adalah NIHIL;

h. bahwa dengan demikian, perhitungan SKPKB PPh Pasal 26 Masa Pajak November 2018 seharusnya adalah:

— Si RA Jan Des Sanga S3 gotieke: 5 Pemerkei Ap .- a -,

=p Mebelitan Sp 2

Kesimpulan dan Usul Pemohon Banding

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa perhitungan SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak November 2018 seharusnya adalah:

Lima

Dasar Pengenaan Pa ak DAS MGSIS | | Lasdoreccs

PPI Pasal 26 yang terutang MA AN

Kuadi: Patak ng NN

Pajak yang tidak kurang «bayar | censuses] | masungas

Gank admunstras | issaso3a} | a 98.933

Turnlen PPh sang masih harus dibayar | azasovsvo | | sangsrang bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

PT Fuji Home Japan

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor

S-100/SUB/WPJ.17/2024 tanggal 14 November 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dasar Hukum

1) Pasal 12 ayat (3), Pasal 26A Ayat (4), Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (3), serta Pasal 29 Ayat (3) huruf a dan Ayat (3a) Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;

2) Pasal 26 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU PPh);

3) Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan;

4) Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010;

Data dan Fakta

bahwa data/dokumen/informasi yang diperoleh pada proses keberatan adalah sebagaimana asalah sebagai berikut:

bahwa surat permintaan data, informasi, dan/atau dokumen kepada Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar nomor ND-6126/WPJ.17/2023 tanggal 18 Desember 2023 hal Permintaan Dokumen, Data, dan/atau Informasi Terkait Surat Permohonan Keberatan. data yang diminta sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan;

2. Kertas Kerja Pemeriksaan;

3. Korespondensi dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan;

4. Permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen kepada Wajib Pajak;

5. Berita acara/bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dan dokumen dari Wajib Pajak;

PT Fuji Home Japan

6. Pemberitahuan hasil pemeriksaan, undangan pembahasan akhir pemeriksaan, risalah pembahasan akhir, beserta bukti pendukung lainnya;

bahwa tanggapan dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar dengan surat pengantar nomor ND-2286/KPP.1704/2023 tanggal 27 Desember 2023 dengan menyampaikan data-data sebagai berikut:

1. Berita Acara Permintaan Keterangan;

2. Laporan hasil Pemeriksaan;

3. Kertas Kerja Pemeriksaan;

4. Berita Acara Peminjaman Dokumen;

5. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;

6. Risalah Pembahasan Akhir;

7. Surat Panggilan;

bahwa surat permintaan peminjaman buku, catatan, data dan informasi kepada Pemohon Banding nomor S-151/WPJ.17/2024 tanggal 13 Februari 2024 hal Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, Data dan Informasi untuk memberikan buku, catatan, data, dan informasi sebagai berikut:

1. Akta Pendirian, Akta RUPS dan perubahannya;

2. Laporan keuangan tahun 2018;

3. Buku Besar/General Ledger Tahun 2018;

4. Neraca Saldo / Trial Balance Tahun 2018;

5. Penjelasan/kronologis atas seluruh akun piutang dalam neraca;

6. Penjelasan/kronologis seluruh akun hutang dalam neraca 2018;

7. Kontrak dan/atau perjanjian utang piutang yang masih berlangsung tahun 2018;

8. Rekening Koran tahun 2018;

bahwa surat permintaan peminjaman buku, catatan, data dan informasi kedua kepada Pemohon Banding nomor S-278/WPJ.17/2024 tanggal 18 April 2024 hal Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, Data dan Informasi kedua untuk memberikan buku, catatan, data, dan informasi sebagai berikut:

PT Fuji Home Japan

1. Buku Besar / General Ledger Tahun 2018 dan softcopynya;

2. Neraca Saldo / Trial balance Tahun 2018 dan softcopynya;

bahwa surat tersebut direspon Pemohon Banding dengan menyampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

bahwa surat permintaan peminjaman buku, catatan, data dan informasi ketiga kepada Pemohon Banding nomor S-340/WPJ.17/2024 tanggal 16 Mei 2024 hal Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, Data dan Informasi ketiga/tambahan untuk memberikan buku, catatan, data, dan informasi sebagai berikut: Laporan Keuangan berupa Laporan Rugi laba dan Neraca sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding Tahun 2018;

bahwa surat tersebut direspon Pemohon Banding dengan menyampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

bahwa atas pemenuhan permintaan peminjaman buku, catatan, data dan informasi oleh Pemohon Banding telah dibuatkan Berita Acara Tidak Memenuhi Sebagian/Seluruhnya Permintaan Peminjaman Dan/Atau Permintaan Keterangan Nomor BA-28/WPJ.17/2024 tanggal 30 Mei 2024;

PT Fuji Home Japan

bahwa pada proses keberatan juga memanfaatkan data-data sebagai berikut:

bahwa selain data dari KPP Madya Denpasar juga memanfaatkan data dan informasi dari Terbanding yaitu sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding memberikan penjelasan/kronologi atas akun piutang dan utang yang tercantum dalam neraca tahun 2018 sebagai berikut:

a) bahwa berdasarkan surat yang disampaikan sebelumnya tertanggal 23 November 2023 No. OII-B/FHJ-SK/XI/2023 mengenai kronologi kondisi perusahaan atas nominał yang tercatat pada laporan keuangan tersebut, Pemohon Banding tidak dapat menjabarkan detailnya dikarenakan kondisi data GL (General Ledger) yang tidak Terbanding miliki;

b) bahwa Modal dasar yang seharusnya disetorkan, dari pemegang saham tidak pernah menyetorkannya sehingga Pemohon Banding melakukan pencatatan sebagai piutang pemegang saham. Berdasarkan Akta No. 123

PT Fuji Home Japan

tanggal 14 November 2016 mengenai perubahan modal yang disetorkan dari Rp500.000.000.000 menjadi Rp2.000.0000.000 dimana itu hanya dilakukan secara akta dan perusahaan tidak ada melakukan pengembalian dana tersebut;

c) bahwa pemilik perusahaan (Nishiyama Yoshiyuki) kemudian memberikan pinjaman kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha secara bertahap di tahun 2015 dan 2016 sejumlah Y 908.046.000, sehingga Pemohon Banding melakukan pencatatan sebagai hutang. Sampai sekarangpun perusahaan tidak bisa melunasi hutang tersebut;

d) bahwa selain itu Pemohon Banding juga memiliki hubungan afiliasi dengan PT Sakura Home Japan dan PT Lenon Japan Lombok dimana para pemegang sahamnya sama dan bergerak dibidang usaha yang sama. Sehingga perputaran uang dari Pemohon Banding, PT Sakura Home Japan dan PT Lenon Japan Lombok dianggap sama, maka dari itu timbulah hutang-piutang antara perusahaan tersebut;

e) bahwa pada awalnya perusahaan yang didirikan pertama kali adalah PT Sakura Home Japan menurut Akta No. 16 tanggal 23 Juli 2014 yang bergerak di bidang real estate dan memiliki 32 unit property (Fuji Home Residence) untuk dijual kembali yang berlokasi di Jl. Tukad Balian kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan. Property tersebut telah terjual semua di Tahun 2020;

f) bahwa berdasarkan akta No. 195 tanggal 12 Februari 2018 didirikan PT Lenon Japan Lombok yang berlokasi di Lombok Tengah yang bergerak di bidang real estate dan memiliki Property berupa tanah untuk dijual kembali. Namun sampai saat ini tanah tersebut belum terjual;

g) bahwa Berdasarkan akta No.9 tanggal 11 Desember 2014 didirikan Pemohon Banding yang semula Bernama PT York Japan First di Jakarta dengan bentuk virtual company. Di tahun 2015 perusahaan juga membeli beberapa property berupa tanah yang terletak di daerah Bintaro dan Banyuwangi untuk dijual kembali. Tanah yang berada di daerah bintaro tersebut sudah terjual di Tahun 2020, dan sampai saat ini tersisa tanah di daerah Banyuwangi;

PT Fuji Home Japan

h) bahwa berdasarkan akta No.223 tanggal 19 Desember 2016 Pemohon Banding merubah tempat kedudukannya dari Jakarta ke Denpasar Bali, dan kembali membeli Property berupa tanah di daerah Praya, Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2017 seluas 19.954m2 dan sudah dipecah menjadi 62 kavling. Sampai saat ini tersisa 26 kavling yang belum terjual. Atas penjualan tersebut telah digunakan untuk mengembalikan pokok hutang atas pinjaman dari Pemilik perusahaan (Nishiyama Yoshiyuki) dimana sisa hutang saat ini Y609.043.852 atau setara dengan Rp83.116.214.482;

i) bahwa atas SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) yang diterbitkan sepertinya terjadi kesalahan atas perhitungan bunga yang langsung dihitung 10% per-bulan, dimana seharusnya menurut Pemohon Banding, bunga tersebut dihitung 10% per-tahun dan juga atas pinjaman shareholder dalam Yen Jepang, bunga yang dikalkulasikan berdasarkan bunga Indonesia, yaitu sekitar 10% dibandingkan dengan bunga Yen Jepang di 2%. Sehingga bila dirangkum, point yang diajukan keberatan adalah:

a. PPh Badan

- Modal disetor adalah 12M sejak tahun 2016, hanya pencatatan salah di financial statement, dan telah dibenarkan di tahun 2019. Jadi Sisi debit 50 M sebagai piutang dan 50 M sebagai modal disetor walaupun seharusnya dicatat 12M;

- Perhitungan 10% yang salah dimana 10% per tahun dikalkulasikan per bulan;

- Perhitungan pinjaman dari shareholder adalah dalam JPY, sehingga bunga juga seharusnya dalam JPY, bukan IDR, dan dari yang kita lihat bunga tertinggi JPY adalah 2%;

b. PPh Pasal 23

- Berdasarkan perhitungan SPHP yang ada hanya perhitungan bunga yang Pemohon Banding perbaiki dari per bulan menjadi 10% pertahun. Sehingga menurut Pemohon Banding tidak ada PPh 23 terutang;

PT Fuji Home Japan

c.. PPh Pasal 26

- Perhitungan interest rate yang digunakan seharusnya per-anum. Selain itu menurut Pemohon Banding rate interest yang digunakan seharusnya % JPY bukan %IDR sesuai dengan perjanjian yang ada;

bahwa koreksi dilakukan pemeriksa bersumber pada neraca tahun 2018 dimana tercantum utang yang dimiliki Pemohon Banding;

~~ ST. Sal naa Sera

HEASTE

POR 11 DESE Welk 21

Bee a i Para ea Tr T TI IA entar mete tanaean — . Te Wiggers Jas III os Ja ta cr agayayasa Lo. ~ wa eee — quay et ra, — t Ache fas sae mar 01 Taiga | te tes GO ae peep aa . " Tea an Ta

DI ng IAIN AP TT .. maa) era garai — ATE an GED ama pit emban nara Pe Pan Teng ae yaa Ear OE ee

Dayat Li SI ear am An ari — Irian ance edar hee _— yur ait tc —

EP VE Wine cnet f Ka Ki a Fata akar Mean

Es TE San manja Aa mega dare ea ant

Ka ane Von eo eRe T zest SL For ttn Lir Te TES ADE 27S

Pe te On eee Thier fe gett “— :

Bea fae OOCOCS oT Hea! age Poa - a

Pad ena tea a a PA Ana Tang lar gha nang Oe ab aan OTT

PA rian cerna eae TAS STA ect aes i — Tangan en aa

Pa Abang karuan aan one TS = —i : SA

Aam tani ka San NIA LEE NAN _ Aas et = a ee —

De PT ETA eas 207 NER Pikes (8 ae — ETD Tr ANA

Tea Aen va Latar 1 Sea 928 201 272 Janu fa ta ara Tata i _ tsa Sirah ar _ NSA Seu SSDI ese Fa | Peron te ae beat - AN sit at ai, 7

Eka — ag ci as oi Bela iii Fag 124 Gas. 21s

Rsergicaas er oo: rr oT | — ——— — 1 — ##

Kerah aah Teng - - —— — .

Franda “5 — Pra PEG ata — —— — — — ——

Hata 7 5 wen: aan "

Bapa yop ee 7 ; _ -_ — — ——

Ae Peng Tema koi Oa SPURS Beers :

ao Teng Porras 5 wee SAR ha 7 5.

Pep tee gett este 7 = 7 eater Dan pares ena, 5.

jiptalactva tetap oo oo” 24 BEA BTS TOE _ 7 — :

——-# i ao OO

LAP SEaR, za Henny 270

Pn bara mb ara Ari ppassputr bahwa pemberi hutang yang berasal dari luar negeri dan nominal hutang yang tercatat dalam Neraca Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

bahwa atas hutang kepada Fuji Trader, Nishiyama dan Nishiyama Exchange dikenakan bunga oleh tim pemeriksa dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010 Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

Pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham yang diterima oleh Wajib Pajak berbentuk perseroan terbatas diperkenankan apabila:

a. Pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain;

PT Fuji Home Japan

b. Modal yang seharusnya. Disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman telah disetor seluruhnya;

c. Pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi; dan;

d. Perseroan Terbatas penerima pinjaman sedang. Mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya;

bahwa pengujian Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010 Pasal 12 ayat (1) terhadap hutang yang dilakukan oleh Pemohon Banding:

bahwa daftar pemegang saham yang dilaporkan pada SPT Tahunan tahun 2018:

PT Fuji Home Japan

bahwa berdasarkan hasil pengujian atas hutang Pemohon Banding yang menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010 Pasal 12 ayat (1) dan data pemegang saham yang diperoleh dari SPT Tahunan tahun 2018 dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut:

• bahwa para pemberi hutang yang berasal dari luar negeri tersebut bukan merupakan para pemegang saham Pemohon Banding;

• bahwa Hutang yang diberikan oleh para peminjam yang berasal dari luar negeri seharusnya dikenakan bunga wajar tahun 2018 dikarenakan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010 Pasal 12 ayat (1);

• bahwa tidak terdapat data yang menyatakan bahwa Pemohon Banding sedang mengalami kesuliatan keuangan untuk kelangsungan usahanya. Atas dasar fakta tersebut hutang luar negeri dikenakan bunga wajar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010 Pasal 12 ayat (1) huruf d;

• bahwa atas hasil pengujian Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010 Pasal 12 ayat (1) dapat diperoleh kesimpulan bahwa hutang Pemohon Banding memenuhi unsur hutang yang seharusnya dikenakan bunga;

bahwa bunga yang digunakan dalam memperhitungkan bunga atas hutang luar negeri adalah bunga wajar tahun 2018 yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik, data dapat diakses melalui link di bawah ini:

https://www.bps.go.id/indicator/13/383/6/suku-bunga-kredit-rupiah-menurut-kelompok-bank.html bahwa data rincian suku bunga kredit rupiah menurut kelompok bank yang telah diakses adalah sebagai berikut:

PT Fuji Home Japan

bahwa dalam memperhitungkan bunga setiap bulannya pemeriksa menggunakan daftar bunga Bank Persero – Investasi dan menggunakan dasar hukum Pasal 26 Undang-Undang PPh dan Pasal 12 ayat (3) Undang- Undang KUP;

bahwa rincian perhitungan bunga setiap bulannya adalah sebagai berikut:

bahwa atas perhitungan bunga yang telah dilakukan, dapat diperoleh nilai bunga setiap bulannya. Atas bunga tersebut terdapat objek Pasal 26 UU PPh. Pemeriksa telah melakukan pengujian dan penghitungan PPh Pasal 26 yang seharusnya terhutang adalah sebagai berikut:

bahwa penetapan dilakukan mulai Masa Pajak Agustus-Desember karena alasan daluwarsa;

PT Fuji Home Japan

Tanggapan Terbanding

Dasar Hukum

1. Pasal 12 ayat (3), Pasal 26A ayat (4), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) huruf a dan ayat (3a) UU KUP;

2. Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU PPh);

3. Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan;

4. Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010;

bahwa berdasarkan penelitian terhadap berkas pemeriksaan diperoleh data bahwa Pemeriksa pajak telah melakukan pemeriksaan di tempat kegiatan usaha Pemohon Banding, hal ini dapat dilihat dari adanya Surat Tugas Nomor ST-359/KPP.1704/2023 tanggal 9 Juni 2023 dengan agenda Pemeriksaan atas SP2 Nomor PRINT-00135/WPJ.17/KP.0404/RIKSIS/2022 tanggal 9 Agustus 2022 dengan lokasi di Jalan raya Kuta, Pujut, Lombok Tengah Jl. Panji Anom raya No.22, Kekalik Jaya, Sekarbela, Kota mataram, Nusa Tenggara Timur pada hari Senin dan Selasa tanggal 12 s.d 13 Juni 2023. Pemeriksa melakukan kunjungan kerja juga didampingi oleh Account Representative dengan Surat Tugas Nomor ST-358/KPP.1704/2023 tanggal 9 Juni 2023 dengan agenda Petugas Pendamping Pemeriksaan atas SP2 Nomor PRINT-00135/WPJ.17/KP.0404/RIKSIS/2022 tanggal 9 Agustus 2022. Dan telah dibuat juga Laporan Pelaksanaan Surat Tugas Nomor LAP- 183/LHKlKPP.170407/2023 Tanggal 16 Juni 2023;

bahwa dengan screenshoot ST dan foto-foto kunjungan ke Lokasi Pemohon Banding sebagai berikut:

PT Fuji Home Japan

BME AES SRP ZEUS K3 ELIK SOR Ee i ee le i ee ad

SK IRR ALAN CIK 5-0 AI oe Po AN

EA AP —LLESAKOn PALA MEA AKP

- oo oe 7 oe - < ser of -

=e -. met " Bean anna a. ~ TT EPS 5 RR 5 :

-. PN BN NI pon 2 oot Te ASP

Pan La ie That

Lut St

KERAS 4S “LRA “RUA EAS KL3LELIK SOEs 2S

KS a ee hs ee a i ee es Pe Lae i te 5.

Sa SP —LLS AGS Pelt ve tt alee AS

- : reas : a - So AD Il gion ors : ree

The - -- + 7 2 = “ot 1 SAS

-a 7 me 7 me 7 - So... -— Ti - -. -

PN Damn. - ers . . _— tone - +.

aot 1 To IA 1 2. wo: ~_ o— we

. i, 52 - = ial - —- 1 - - = - — -

S oF .: 7 . 7 7 7 1 z . el . 7 a . 2 - . att 7 7 .

Bla. eer

PT Fuji Home Japan

na. Fee

Lennar CNTR Sg Ee a me ee ee

Mma 2 ES ers tea ee

Mercer ami

Cpe ee Pabuaran Ina et ee eects at an

0. eee eee - FL

Maa EM LI ee Tea a eee ee

. Lath

- To ma PL

. Beet

Bee F

Fr SN 5

” ge re

Tr: aj 51 OK

. -- eee 0x ee bt ae HL IL ETIk ets Ta Tayan ee ee —. - Ham naa Da ab La Mma oe ee cc ik - BAL nee SARA eee MAL See ni - - =e oe - mx.

- nan ma Lam na nana man a - : wT CUP OT ee ao

- -- . team

PT Fuji Home Japan

Hana

Ti room oe mee ee

. ra me eee ST ee ee ts Wat age oat En: ee eae age!

T- A00 be 5 | a Rea eed wee. Os

4 : ee ae a - pee hari La Pa - ay Toa . .

Tai 9 =H, ape. = ia A0 Pa z 0

PN Aa Henit-AKa - - pa Or i AL YP - Pap

Ae (0 we JAP AH! TA

TT PRS AM xx 1 - . ee :

an engan Sana rani “5 pe a we an an up. mt ua - aw pe aoa a maa Lin -=

- al | 4 oF

Se hama Tagp oh FETS bang fe eee

"oad als SA “Rt Erik see GF | EAT aa

PT Fuji Home Japan

» Tae SA ae = a Se ee St aS ot

. Aa e = a ary bahwa sehingga alasan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa Pemeriksa tidak melakukan kunjungan ke lapangan lokasi usaha Pemohon banding tidak terbukti;

bahwa dalam proses Keberatan Pemohon Banding menyampaikan surat pernyataan direksi tentang Laporan Keuangan Update Tahun 2018 tanggal 28 Mei 2024 yang menyatakan bahwa “Laporan Keuangan Update Tahun 2018 merupakan Laporan Keuangan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya, dimana posisi neraca telah disesuaikan dengan nilai yang benar dan tidak ada perubahan di posisi rugi laba yang telah dilaporkan” sehingga hal ini tidak sesuai dengan Pasal 28 ayat (3) UU KUP yaitu “Pembukuan atau pencatatan tersebut diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya”. Pemohon Banding tidak memiliki itikad baik dalam penyusunan laporan keuangan dan tidak memenuhi permintaan/peminjaman dokumen dalam proses pemeriksaan (tidak memenuhi ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 UU KUP;

bahwa Laporan Neraca sesuai SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2018:

PT Fuji Home Japan

~~ 57. GE eer

PCR 1? CESE Welk fui

AS Kh 7 Pe

Anna er oo OG T —-

Pe Pa Pata - _ | a fez eg Mie ez Mg ot Joran 1 ee | oo -

Paar te 2 dia — tees re TT Jaran ee Ia . 1 Ia an Ta

LI IS GITA IDE Te ce . Pitan gee a, — _AATE SSE tet

Manan Rit atest est fad es ea Pet [eet a Reco REE aoa ee i Ia 35 a] Any ami — fede pane sdah eto _. Puy ae TEL

ER WES apn asa Kr ——er — Ia SA —o—— een bri: BE Cachan p= TA as . 2 Mayer wee eee

Li Tak Ken GRR it © Ki = 3g - _ Petal Aang besa . gah GS qs 275 of oine ven echo There oat: - -—

Bara AT Na Pa, Tae rani Pn TA na - eon a et .

aces Pe ne: Tae et Tahoe Aa ang ar ghe Far jang T Te fae wus aus ”

APP Sian ORES EEE E Dania TA NS LA AA _i Tangan =n aN padang barge 1 an GSC — — i : —

Matang bode cemsyscay [Ot cad? _ Ko ”—— oot

Papi tar san +S HE pede (a ae oe per ea]

Tom! ae va Harta 1 SEA 979 291 72 telnet Oo SO aa

. 4 — ota Sarah an BOE ene eee HI - eres Te ——Ti es (areata at roe Na A9 ana nah 7

Ta Ay nt" asic! ie ST ET 250 12d Gat. Se

Mean sz WE Ka - Ita eck fel ———— — 1 — - edan aan Ka arrose eT . . > = —

Fandi entar be ieee = . _ Bel wD _ _. ~~

Baa gran — wor ae - . -—— —

Ae Pony sale _ 3 rr — + — — —

IL an Ken iga - a _ LN ine Bate Dang onar JATI ARI EL, —— -- — jirttartva ear oo 20 OpA Bre.TOi a T — TT

NI MPESAR, 29 Here 317m to tee - Sb ey

On ee ae ee —- fe ina Me RAS Set bahwa Surat Pernyataan Direksi:

cory - PN AN DE JA SN KN PN cle 2 oe Presets wt meee

F - bog 1 !

PS ers -.

bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (3) huruf a dinyatakan “Wajib Pajak yang diperiksa wajib memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.”;

PT Fuji Home Japan

bahwa pada proses pemeriksaan, Pemeriksa telah mengirimkan surat permintaanpeminjamandokumendengansuratnomorS- 1321/KPP.1704/2022 tanggal 22 Agustus 2022;

OF. DAFTAR BUKU. GALAN. DANA LAU IMIKUMI hn YAN DIP NJAM hi Peep ALA KAT Dk RAT PA PA Ae Ian MRT na ANA tee Ba LA geet cot Eat TT Sen Sab deecmpees Ties Lana sana | a | : ! Pa ee na

: —— — teeii tk i - : .

* i aan Bee Bia eT ed aa H - a Maan Bose Gente - :

te sean aan - web ta bee a AA PRP MA AR el os ck SR aan | - - “ Toews ea IS eri tes Br an an MT ba -

: oo ee Hasan Ie ot ” at Bb boa aa Pipe cra be hal na 7 aa. Tai Pisa obo -

: P3 Apa ih an ~ ze Dingess gee a cue &

atte Mn (‘etek Karaan dar ced ite “ mee Bea ane Clk Cae ce ater rari crn ART ' .

ite Te Ga Ama Pa - j 7” us “ i Ama PA PG :

bahwa Pemohon Banding tidak memenuhi permintaan peminjaman dokumen sehingga Tim Pemeriksa mengirimkan peringatan I dengan surat nomor S- 97/RIKSIS/KP.1704/2023 tangal 6 April 2023 dan Peringatan II dengan surat nomor S-104/RIKSIS.1704/2023 tanggal 12 April 2023;

bahwa berdasarkan Berita Acara Tidak Dipenuhi Sebagian Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen tanggal 22 Agustus 2023 yang menyatakan bahwa sebagian buku, catatan, dan dokumen yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen tidak dipenuhi peminjamannya oleh Pemohon Banding Kepada Tim Pemeriksa Pajak. Buku, Catatan dan Dokumen yang tidak diberikan/dipinjamkan oleh Pemohon Banding hanya berupa Jenis/Nama Buku, Catatan dan Dokumen yang belum dipinjamkan dalam rangka pemeriksaan berupa: General Ledger dan Perjanjian Hutang Piutang dengan Sakura Home Japan, JEK, Nashiyama, Fuji Trader dan Mandala sehingga berdasarkan Pasal 26A ayat (4) UU KUP yaitu pembukuan, catatan, data, informasi atau keterangan lain yang dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;

PT Fuji Home Japan

nnn LTCC

DAFTAR BUKU CATATAN, DOKUMEN YANG RELUM DIPINJAMKAN

DALAM BANGKA PEMERIKSAAN

Lara . wo TLS AIP RATE IA ND HIM MS AGS BELA An DT DNA ul Hua

1 Sat oral sider serdasark 15 laa. ber years Ver tase uuu: 1 rs Per AS dent Rear’, on ga fo Samsat na Lapan

Pu aa

Disana" TRA PPA a

2 13 “ma, Wo :

Misribia ey Pe vette | 7 bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Terbanding tidak mempertimbangkan Laporan Keuangan Update 2018 yang diberikan oleh Pemohon Banding dan tetap menggunakan dasar perhitungan pajak dari Laporan Keuangan Neraca dalam SPT Tahunan Badan Tahun 2018 yang dilaporkan oleh Pemohon Banding;

bahwa adanya akta nomor 123 tanggal 14 November 2016, Terbanding tidak meyakini kebenarannya karena sesuai dengan penjelasan Pemohon Banding dalam surat nomor 012/B/FHJ-SK/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 menyatakan modal dasar yang seharusnya disetorkan dari pemegang saham tetapi tidak pernah disetorkan sehingga Pemohon Banding melakukan pencatatan sebagai piutang pemegang saham;

Win. Kepala mani Wilay at:

leirekenca: Tendral Pajak ali

Seung Ksu.citan Kecara IL dl. Rasecn Tantular situs Ad

Sh-—pasu—

Saya sang hebanta tangan dibawah isi:

Sauna 2 Ika Ayu Prassaniy

Janalan 2 Trireksnir MI Fuji Home Japan

Tempat'Tangial Lahir: iteaypusur, 73-01-19 >

“alamat pi tin. datar Cig. Teman Sei IS

Ku. KTP S17 0307 KMI

Dengan ini benmaksud unik sesal kan penjelasan terkait akun Piutang ac Lag kau tercantum pada

Weroea Tahi 2008 Berdasarkan surat sace saya sampurkan sebelininya tertanggal 2S Mopecther SIA

Ma UI ES KSO msacenal kromelcai hrssisi pemasahaan azas sorcinel sar leteatal panda

Japan kenangan tersebut kunci tidus dapat menjanarkan cently Sikaienakan kondisi data CL (Use! deste: saris Tidak hori miliei.

Tapi dini kar: ingin mcnielaswan aieagesa. amdal dasar yang sehantanya clisccorken tersebut. cari memegang sehar tidak peras mersetorkannyga seningga kami anelahckan gencalaran sebawal piularz memegang saham Gesdasaken Abra Ma. 123 tenant ic Mavember 2a mengenai serubada modal yang

Jiscerkan dari KPS UC UNO 0015 cre tpi RL NU Oe Oo dinas Ta Manga dala aa seein whit da Terusalman Cdak ada melakukan pengen belias cana terse mail.

Penak perusahian (Mt shiyama weshijuhid kernadia ber kan pinjanmada kepaa perusahaan ugink pre lakukan Keguruan ogre secon bum hap di Gua IIMS can DPO sapere dae RINA GAME) Sel erna Kan mtakakas pvieedlavan sebarai hilang. Sani Sekarang pun perisai Lita bisa moelumasi kalor tersebut.

Selain ita PT kaji Resi Japon jati ar ilisi huge sesi dengan IL Sakura Hem Japan daa ST,

Ino Japan Lombok dimana Dara pegs sebmonya sama dan bergesn dibidang Usaha kun rao.

Sehingga pebulan wena dasi PT Fu Dame Tepen, FT. Sakura Hana Japan den PT, Decor Japan Lrmbek dia—peap sarta mana dari lu liribu el huge pues ana perusahaan tersebut,

Pada awalnya pori sanaan yang didirikan pera kaji setalah II Sakura Flo) Ipar eno Akta M0. 16 sengzual 23 Jul: 2U14 yang berak Mi Bitar nan oem dan nemu SR Unik peap CP ji Ham

Jalas Tukad Boater ghari No.3. Farjer Donpasar 89225, Basi — Ind on Sta

Tip: -62 3SI- A7PASSA ¢ Fax #51 3GI- 47274a585

Website pa sa ii er Tapa oo 2 Emails ce: Sa, In aan oot ar

PT Fuji Home Japan

bahwa Akta nomor 123 tanggal 14 November 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT Fuji Home Japan dimana terdapat disebutkan bahwa:

bahwa dalam Rapat RUPS tersebut telah diambil keputusan dengan suara bulat menyetujui dan mengesahkan:

• Terdapat penurunan modal dasar Pemohon Banding dari Rp2.000.000.000.000 menjadi Rp48.000.000.000;

• Terdapatpenurunanmodalditempatkandandisetordari Rp500.000.000.000 menjadi Rp12.000.000.000;

bahwa Akta tersebut dibuat tahun 2016 jauh sebelum pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2018 tanggal 27 Januari 2020. Pada Lampiran V SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2018 di Laporan Keuangan Neraca masih menggunakan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sebesar Rp500.000.000.000 sesuai dengan akta sebelumnya yaitu Akta nomor 9 tanggal 10 April 2014 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT YORK JAPAN FIRST yang kemudian terdapat perubahan nama menjadi PT FUJI HOME

PT Fuji Home Japan

JAPAN sesuai dengan Akta nomor 9 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015 dan pada akta tersebut struktur Modal Ditempatkan dan Disetor tidak ada perubahan;

Laporan Keuangan Neraca pada SPT Tahunan Badan Tahun 2018

— ST. SSS oa 24ers prana

POR 31 GESe Wolk mute mee x 7 Fata

Antar i ne ui er T —— —T want an Aa Ira . gene tas fae

Raa Ta INN | azas oe! — aa Than Pap ariana . 1 ba Dam ang — —

Betas GIT CE Tee es . EA g ee Lawan — Agen ane -

Tan tod. ar DEKAT 7 nied Soe pia [eee ye Re ee 7 Tan s2susn > — an Hn ea Aeon — Ii nana conte Soe Peran Para

Hn ena ni ee — Ina Sar - ——nerj

Es TEE unje o—— OT” Ea LL Lo 5 Ant ar 2. Tab ari

Rea tae yon PA Ra F 2 cai pai Tea Lantas ae ease ETE

BE OM one aeens Three Cats — .

aa aa Dana S267 7 fr. a! [aageeeaage tsi ar RT ina eet Tae ai MN ST Pare. op epee ri cS a ai aa aar Ag la gh Pv Geng se ae

PAT on, CRESS te resin paras chine pace i Fan Gan Eon San rear barusan TELS = on — = _— Ti : —

Mai Ten AR Heran aan wa Tatan _ re = 1.

Ter Gee Daan 1 262 929 201 ava ]char ak OG SUSE ee aes Te 7 Pre ae aS : ie ad .

ea AA Teter Pai Fan 194 mas ras kerateyas ee nah | a EEE eee , TT '-“ er ds aan 2 — Pe Kadi eta. ai 1 — — ST a PE — —TN

Hera er - — Tan ani Tan = — j1 — "

aa aa —. wos ae oe -_ — — —

Se eny em aa maa: LA Sat — Ta ——— IE — :

foe ary eT aLea z tan fa FE ——

Pee cee TO Pore TEMA - — —m—- = — aan Berry Danger Tar eS, — DA 5 —

[ieee acres Sees o———— aa ops erecae 7 = pe. ee " ae mis FES iiy NN ea Hana 1 a ATO PROS SAT bahwa pada pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2018 Pemohon Banding menggunakan data modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp500.000.000.000 dan Pemohon Banding tidak melakukan pembetulan SPT Tahunan 2018 sampai dengan dilakukannya pemeriksaan sehingga Pemeriksa menggunakan data Modal Ditempatkan dan Disetor sesuai dengan Lampiran V SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2018 dan tertuang pada Laporan Keuangan Neraca Tahun 2018 (lampiran pada pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2018);

bahwa hutang-hutang kepada pihak ketiga tidak memenuhi kriteria pinjaman tanpa bunga dari pemegangsaham yang diterima oleh Pemohon banding berbentuk Perseroan Terbatas karena Hutang-Hutang tersebut bukan

PT Fuji Home Japan

diberikan oleh Pemegang Saham, hal ini dibuktikan dengan daftar Pemegang Saham yang dicantumkan dalam Laporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2018 Pemohon Banding yaitu sebagai berikut:

1. moot . " oy . may . - PN AI da de Ta ; Poa bel '

paparan: ;

bahwa sehingga hutang-hutang kepada pihak ketiga yang terdapat pada neraca atas Biaya Bunnganya dihitung dengan menggunakan suku bunga wajar;

bahwa Pengujian Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010 Pasal 12 ayat (1):

PT Fuji Home Japan

bahwa berdasarkan hasil pengujian atas Hutang Pemohon Banding, yang menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010 Pasal 12 ayat (1) dan data pemegang saham yang diperoleh dari SPT Tahunan tahun 2018 dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut:

• bahwa para pemberi hutang yang berasal dari dalam negeri tersebut bukan merupakan para pemegang saham Pemohon Banding;

• bahwa Hutang yang diberikan oleh para peminjam yang berasal dari dalam negeri seharusnya dikenakan bunga wajar tahun 2018 dikarenakan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010 Pasal 12 ayat (1);

• bahwa tidak terdapat data yang menyatakan bahwa Pemohon Banding sedang mengalami kesuliatan keuangan untuk kelangsungan usahanya. Atas dasar fakta tersebut hutang dalam negeri dikenakan bunga wajar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010 Pasal 12 ayat (1) huruf d;

• bahwa atas hasil pengujian Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010 Pasal 12 ayat (1) dapat diperoleh kesimpulan bahwa hutang Pemohon Banding memenuhi unsur hutang yang seharusnya dikenakan bunga;

bahwa sehingga untuk perhitungan Bunga, Terbanding dasarnya sama dengan yang digunakan oleh Pemeriksa yaitu menggunakan besaran suku Bunga Bank Persero-Investasi berdasarkan data Biro Pusat Statistik untuk mendapatkan suku bunga per-bulannya, data bersumber dari link di bawah ini: https://www.bps.go.id/indicator/13/383/6/suku-bunga-kredit-rupiah-menurut-kelompok-bank.html

Suku Bunga Kredit Rupiah Menurut Kelompok Bank - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia (bps.go.id)

PT Fuji Home Japan

bahwa sehingga diperoleh perhitungan biaya bunga sebagai berikut:

Objek PPh Pasal 26

bahwa penetapan dilakukan mulai Masa Pajak Agustus-Desember 2018 karena alasan daluwarsa;

bahwa terkait perhitungan tingkat suku bunga wajar menurut Pemohon Banding adalah 1,375% yang berasal dari (-0,1% + 1,475%) bukan %IDR (rata-rata sekitar 10,34%);

bahwa Pinjaman tersebut digunakan di Indonesia dan berkorelasi dengan Pendapatan Bunga atas Piutang kepada Pemegang Saham sehingga suku bunga yang digunakan adalah suku bunga Indonesia (IDR) sebesar rata-rata sekitar 10,34% sesuai data data Biro Pusat Statistik untuk mendapatkan suku bunga per-bulannya, data bersumber dari link di bawah ini:

https://www.bps.go.id/indicator/13/383/6/suku-bunga-kredit-rupiah-menurut-kelompok-bank.html

PT Fuji Home Japan

CALL AL eee ne ne re ee ee ee ee ee ee ee LL LN ne LL ee MAL LAHAN Anna ana

KALA ee ee ee ee re ee re ee ee ee re ee ee ee ee nee eee eee bahwa Koreksi Terbanding berbasis kewajaran transaksi alifiasi sehingga penetapan PPh Terutang tidak didasarkan pada adanya:

- pembayaran bunga;

- saat disediakan untuk dibayarkan; atau

- saat jatuh tempo pembayaran;

bahwa dalam transaksi utang piutang yang berlaku umum antar pihak-pihak yang tidak berelasi Biaya Bunga diperhitungkan setiap bulan sesuai tingkat suku bunga wajar;

bahwa Terbanding berpendapat tingkat suku bunga wajar sesuai dengan perhitungan terbanding dalam menghitung pendapatan bunga ataupun biaya bunga sesuai perhitungan yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P sebagai berikut:

Bukti P-1. FotokopiKeputusanKeberatanNomorKEP-

00120/KEB/PJ/WPJ.17/2024 Tanggal 16 Juli 2024;

Bukti P-2. Fotokopi Surat Keberatan Nomor 009-B/FHJ-SK/XI/2023

Tanggal 23 November 2023;

Bukti P-3. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak 00102/204/18/904/23 tanggal 4 September 2023;

Bukti P-4. Fotokopi bermeterai Akta Nomor 138 tanggal 23 Mei 2019; Bukti P-5. Fotokopi Rekening Koran tahun 2015;

PT Fuji Home Japan

Bukti P-6. Fotokopi Rekening Koran tahun 2016;

Bukti P-7. Fotokopi Rekening Koran tahun 2017;

Bukti P-8. Fotokopi Akte Perubahan PT Fuji Home Japan dengan nomor

123 tanggal 14 November 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Eric Basuki, S.Kom., S.H., M.Kn dan sudah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham dengan SK nomor AHU- 0021505.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal ditetapkan 16 November 2016;

Bukti P-9. Fotokopi SPT Tahunan 2016 Pembetulan Ke-1 dengan Bukti

Penerimaan Elektronik nomor 22404706433242702641 Tanggal 2 Juli 2024;

Bukti P-10. Fotokopi SPT Tahunan 2017 Pembetulan Ke-1 dengan Bukti

Penerimaan Elektronik nomor 24404706546242702651 Tanggal 2 Juli 2024;

Bukti P-11. Sofkopi Matriks Sengketa;

Bukti P-12. Sofkopi Penjelasan Tertulis Nomor FHJ-SK4/V.2025 tanggal 26 Mei 2025;

Bukti P-13. Sofkopi Penjelasan Tertulis Nomor FHJ-SK10/VI.2025 tanggal

26 Juni 2025;

Bukti P-14. Sofkopi Pendapat Akhir Nomor 025-A/FHJ-SK/VII.2025 tanggal

29 Juli 2025;

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T sebagai berikut:

Bukti T-1.Sofkopi Laporan Hasil Pemeriksaan;

Bukti T-2.Sofkopi Kertas Kerja Pemeriksaan;

Bukti T-3.Sofkopi Laporan Penelitian Keberatan;

Bukti T-4.Sofkopi Berita Acara Surat Pemberitahuan Untuk Hadir

Bukti T-5.Sofkopi Tanggapan Tertulis atas Surat Pemberitahuan Untuk

Hadir;

PT Fuji Home Japan

PT Fuji Home Japan

Menimbang bahwa pokok permasalahan sengketa koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 Masa Pajak November 2018, yang ditetapkan oleh Terbanding sebesar Rp1.464.010.215, adalah koreksi atas Biaya Bunga terkait utang yang menurut Terbanding seharusnya dibayar oleh Pemohon Banding. Pemohon Banding menolak koreksi ini karena nilai yang benar seharusnya adalah Nihil. Bantahan Pemohon Banding didasarkan pada argumen bahwa sebagian besar pihak pemberi pinjaman, seperti Sakura Home Japan, JEK, dan Mandala Order House, bukanlah pemegang saham Pemohon Banding, sehingga ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 (PP-94/2010) mengenai pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham tidak relevan diterapkan. Untuk pinjaman dari Fuji Trader Co., Ltd. yang merupakan pemegang saham, Pemohon Banding berpendapat bahwa suku bunga wajar

PT Fuji Home Japan

seharusnya dihitung berdasarkan mata uang Yen (JPY) sebesar 1,375%, bukan Rupiah (IDR) seperti yang diterapkan Terbanding. Selain itu, Pemohon Banding juga menegaskan bahwa belum terjadi pembayaran bunga, penyediaan untuk dibayarkan, atau jatuh tempo pembayaran pada Tahun Pajak 2018, sehingga PPh Pasal 26 belum terutang sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang (UU) PPh. Pemohon Banding menganggap koreksi Terbanding bersifat asumtif dan bertentangan dengan asas kepastian hukum dan konsep taxable-deductible;

Menimbang bahwa Terbanding mempertahankan koreksinya berdasarkan saldo utang yang tercatat di Neraca Pemohon Banding pada tahun 2018. Terbanding berargumen bahwa koreksi ini merupakan secondary adjustment dari koreksi PPh Badan Pasal 25/29. Dalam perhitungannya, Terbanding secara konsisten menggunakan suku bunga Rupiah rata-rata sekitar 10,34% berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Terbanding juga mendasarkan koreksi pada Pasal 12 Ayat (1) dan Ayat (2) PP-94/2010, karena pinjaman tersebut dinilai tidak memenuhi kriteria pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham. Terbanding menyatakan bahwa Pemohon Banding tidak sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya, dengan menunjukkan rasio likuiditas sebesar 220% dan adanya pinjaman yang diberikan Pemohon Banding kepada pemegang saham. Selain itu, Terbanding juga meragukan kebenaran akta perubahan modal tahun 2016 yang diajukan Pemohon Banding, karena Laporan Keuangan Neraca pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2018 Pemohon Banding masih menggunakan data modal ditempatkan dan disetor yang lama (Rp500 miliar) dan Pemohon Banding tidak melakukan pembetulan SPT untuk tahun 2018 hingga pemeriksaan selesai;

Menimbang bahwa dengan demikian sengketa koreksi DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp1.464.010.215 merupakan sengketa yang bersifat yuridis dan pembuktian;

PT Fuji Home Japan

Menimbang bahwa isu hukum utama dalam sengketa ini adalah mengenai saat terutangnya PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman. Berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) UU PPh, pemotongan pajak atas bunga baru dapat dilakukan pada saat penghasilan tersebut (i) dibayarkan, (ii) disediakan untuk dibayarkan, atau (iii) telah jatuh tempo pembayarannya. Pengadilan Pajak berpendapat bahwa PPh Pasal 26 adalah pajak yang bersifat pemotongan (withholding tax), yang kewajibannya timbul akibat adanya peristiwa ekonomi yang nyata. Dalam persidangan, Pemohon Banding secara konsisten menyatakan bahwa sepanjang Tahun Pajak 2018 tidak pernah terjadi pembayaran bunga, tidak ada pencatatan beban bunga secara akrual yang disediakan untuk dibayar, serta tidak ada perjanjian yang menetapkan jatuh tempo pembayaran. Terbanding tidak mampu menyajikan bukti yang cukup untuk menyanggah dalil Pemohon Banding ini. Koreksi yang dilakukan Terbanding hanya didasarkan pada asumsi bahwa bunga seharusnya terutang, bukan pada bukti bahwa bunga telah terutang sesuai ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, unsur objek PPh Pasal 26 sebagaimana diatur dalam undang-undang tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa terkait dasar hukum yang digunakan Terbanding, yaitu Pasal 12 Ayat (1) PP-94/2010, Pengadilan Pajak menilai penerapannya tidak tepat. Ketentuan tersebut secara spesifik mengatur tentang perlakuan atas pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham. Pemohon Banding telah memberikan penjelasan dan bukti bahwa sebagian besar pihak pemberi pinjaman, seperti PT Sakura Home Japan dan PT JEK, bukanlah pemegang saham, melainkan mitra usaha dengan transaksi yang bersifat uang muka penjualan. Terbanding tidak dapat membuktikan secara meyakinkan adanya hubungan istimewa antara Pemohon Banding dengan para kreditur tersebut. Dengan demikian, memaksakan penerapan ketentuan khusus untuk pemegang saham kepada pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan istimewa adalah suatu kekeliruan dalam penerapan hukum;

PT Fuji Home Japan

Menimbang bahwa lebih lanjut, bahkan untuk pinjaman dari Fuji

Trader Co., Ltd. yang merupakan pemegang saham, metode perhitungan Terbanding yang menggunakan suku bunga rata-rata Rupiah (IDR) untuk pinjaman yang berdenominasi Yen (JPY) adalah tidak sejalan dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm's Length Principle). Seharusnya, penentuan tingkat bunga wajar dilakukan dengan membandingkan kondisi atau data yang sebanding, termasuk mata uang pinjaman. Penggunaan suku bunga IDR yang secara inheren lebih tinggi daripada suku bunga JPY menghasilkan nilai koreksi yang tidak wajar dan tidak dapat dipertahankan;

Menimbang bahwa atas koreksi negatif terhadap Biaya Bunga (sengketa Nomor 009000.15/2024/PP) yang merupakan koreksi primer dari koreksi DPP PPh Pasal 26 ini Pengadilan Pajak menilainya sebagai koreksi yang tidak didukung oleh bukti yang cukup dan argumentasi hukum yang tepat sehingga koreksi tersebut tidak dipertahankan. Dengan tidak dipertahankannya koreksi primer, maka koreksi sekunder DPP PPh Pasal 26 dalam sengketa ini tidak memiliki pijakan fakta dan hukum yang kuat;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan bahwa koreksi DPP PPh Pasal 26 Masa Pajak November 2018 yang dilakukan oleh Terbanding tidak memiliki dasar hukum dan bukti faktual yang kuat. Pemohon Banding telah berhasil membuktikan bahwa tidak ada kewajiban pemotongan PPh Pasal 26 yang timbul pada masa pajak yang disengketakan. Oleh karena itu, koreksi Terbanding atas DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp1.464.010.215 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 12 Ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan:

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

PT Fuji Home Japan

Menimbang bahwa ketentuan pejelasan Pasal 29 Ayat (2) Undang-

Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan:

… Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan …

Menimbang bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan:

Pasal 69 Ayat (1) Huruf e

Alat bukti dapat berupa “pengetahuan hakim”, yang di Pasal 75 disebutkan adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya.

Pasal 74

Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal.

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

Memori Penjelasan Pasal 78

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menimbang bahwa Pengadilan Pajak telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan dalil-dalil yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti dan dalil-dalil yang relevan dengan pokok sengketa;

PT Fuji Home Japan

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Pajak menyimpulkan terdapat alasan hukum yang cukup untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

bahwa dengan demikian, perhitungan menurut pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak menurut TerbandingRp1.464.010.215 Koreksi yang tidak dapat dipertahankanRp1.464.010.215 Dasar Pengenaan Pajak menurut Pengadilan PajakRp0 bahwa dengan demikian, perhitungan menurut pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

PT Fuji Home Japan

M E N G A D I L I

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00120/KEB/PJ/WPJ.17/2024 tanggal 16 Juli 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak November 2018 Nomor 00102/204/18/904/23 tanggal 4 September 2023, atas nama PT Fuji Home Japan, NPWP 72.519.740.4-063.000, beralamat di Jl. Tukad Batanghari No. 3 Panjer, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80225, (ikaprassanthy27.fhj@gmail.com), sehingga Pajak yang masih harus dibayar menjadi Nihil.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Rabu, tanggal 30 Juli 2025 oleh Dudi Wahyudi, Ak., M.M. sebagai Hakim Ketua, Winarsih, S.P., S.H., M.M., dan Untung Setyo Margono, S.S.T., Ak., M.S.E., M.P.P., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dr. Mursal Harahap, S.E., M.Si., sebagai Panitera Pengganti.

PT Fuji Home Japan

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2025 secara elektronik melalui e-TaxCourt oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding.

Hakim-Hakim Anggota:Hakim Ketua Majelis,

Ditandatangani Secara ElektronikDitandatangani Secara Elektronik Winarsih, SP., S.H., M.M.Dudi Wahyudi, Ak., M.M.

Ditandatangani Secara Elektronik

Untung Setyo Margono, S.S.T., Ak., M.S.E., M.P.P.

Panitera Pengganti,

Ditandatangani Secara Elektronik Dr. Mursal Harahap, S.E., M.Si.

PT Fuji Home Japan