PUT-008242.16/2021/PP/M.XVIIIB Tahun 2025

P U T U S A N

Nomor PUT-008242.16/2021/PP/M.XVIIIB Tahun 2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK,

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00235/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2017 Nomor 00013/207/17/431/20 tanggal 17 Maret 2020, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 008242.16/2021/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT SAKAE RIKEN INDONESIA, NPWP: 31.•••.•••.•-•••.000, beralamat sesuai keputusan di Jl. Surya Kencana Kav. 1-17 GH & I- M2EF, Kawasan Industri Surya Cipta, Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang diwakili oleh Takao Usami, Jabatan: Presiden Direktur;

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama: Roedi Andrianto, S.E., Ak., M. Sc.

Izin Kuasa Hukum: KEP-346/PP/IKH/2020 tanggal 27 Juli 2020 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0081/SRI/I/2022 tanggal 20 Januari 2022;

2. Nama: Jenny Anita Lingga

Izin Kuasa Hukum: KEP-712/PP/IKH/2020 tanggal 8 Oktober 2020 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0321/SRI/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021;

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP: Rahadi Ari Baskoro/198507112009011003 Jabatan: Penelaah Keberatan

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding DJP,

2. Nama/NIP: Ervin Kristianto Ari Wibowo/19840418 200412 1 003

Jabatan: Penelaah Keberatan

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding DJP,

3. Nama/NIP: Ian Permadi/19740426 199511 1 001 Jabatan: Penelaah Keberatan

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding DJP,

4. Nama/NIP: Isnaini Rasad/19860112 200710 1 001 Jabatan: Penelaah Keberatan

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding DJP, berdasarkan Surat Tugas Terakhir Nomor ST-14677/PJ.07/2022 tanggal 12 September 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN- 1472/PP/BR/2021 tanggal 22 Desember 2021 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-024/PP/UCP/2025 tanggal 18 Februari 2025;

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 0288/SRI/VIII/21 tanggal 4 Agustus 2021;

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor S- 604/WPJ.22/2021 tanggal 29 Oktober 2021;

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor 010/SRI/I/22 tanggal 4 Januari 2022;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2017 Nomor 00013/207/17/431/20 tanggal 17 Maret 2020 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 0236/SRI/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-00235/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 10 Mei 2021, menyatakan Mengabulkan Sebagian dan mengurangkan jumlah pajak yang masih harus dibayar, dengan perhitungan sebagai berikut:

Ditam bah

/

Uraian

Se m u la (R p) (Diku rang i)

M e nja d i (R p ) (R p)

P

P

N yan g

K urang (Lebih) Bayar

2

7

.5

79.7

33,0

0 (8.5

04.9

33)

1

9

.07

4 .80

0 ,0

0 S a n ksi B u ng a Pasal 13 (2) UU KUP

0,0

0

0

,00

0 ,0

0 S a n ksi K e na ikan Pasal 13 (3 UU KU

P

2

7

.5

79.7

33,0

0 (8.5

04.9

33)

1

9

.07

4 .80

0 ,0

0 J u m lah P a ja k yang masih harus/(leb ih) dibayar

5

5

.1

59.4

66,0

0 (17.0

09.8

66)

3

8

.14

9 .60

0 ,0

0 Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat

Keputusan Keberatan a quo sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 0288/SRI/VIII/21 tanggal 4 Agustus 2021 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari tanggal 4 Agustus 2021 (diantar langsung);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding

Nomor 0288/SRI/VIII/21 tanggal 4 Agustus 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding bahwa Pemohon Banding mengajukan banding berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), yaitu mengajukan banding atas Keputusan Keberatan;

bahwa pemenuhan Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

a. Surat Banding ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak;

b. Surat Banding disampaikan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterima Keputusan yang dibanding, karena Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-00235/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 10 Mei 2021 diterima pada tanggal 19 Mei 2021;

bahwa pemenuhan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

a. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Banding;

b. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya;

c. Permohonan Banding dilampiri dengan salinan Keputusan yang diajukan Banding;

d. Bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran PPN Barang dan Jasa Masa Pajak November 2017 yang kurang dibayar menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2017 Nomor 00013/207/17/431/20 tanggal 17 Maret 2020 sebesar Rp55.159.466,00 melalui MUFG Bank Ltd. dengan NTPN: 70C3 D0T3 8682 KBE9;

bahwa pemenuhan Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Pengadilan Pajak: bahwa Surat Banding ditandatangani oleh Takao Usami jabatan selaku Presiden Direktur yang dibuktikan dengan Akta Perusahaan Nomor 02 tanggal 3 Desember 2020;

bahwa dengan demikian surat banding yang diajukan Pemohon Banding

terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00235/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 10 Mei 2021 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU KUP dan UU Pengadilan Pajak;

B. Mengenai Ketetapan Semula dan Keputusan yang Dibanding bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2017 Nomor 00013/207/17/431/20 tanggal 17 Maret 2020 yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi atas SPT PPN Barang dan Jasa Masa Pajak November 2017, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 1: Rincian Perhitungan PPN Masa Pajak November 2017 menurut Pemohon Banding dan Terbanding

bahwa atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan Surat Nomor 0236/SRI/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020, yang pada intinya Pemohon Banding tidak setuju atas perhitungan pajak dalam SKPKB tersebut di atas, dan Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan perhitungan pajak sebagai berikut:

Tabel 2: Rincian Koreksi yang diajukan Keberatan

Menurut

No

Uraian

Kore ksi Pemohon BandingFiskus

RpRp

1

Dasar Pengenaan Pajak:

a. Ekspor

0,000,00

0,00 b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri

20.502.453.684,00 20.502.453.684,00

0,00 Jumlah Penyerahan

20.502.453.684,00 20.502.453.684,00

0,00 2

Perhitungan PPN Kurang Bayar a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri

2.050.245.358,00 2.050.245.358,00

0,00 b. Dikurangi

- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan

1.024.488.211,00996.908.478,00

2

7.579

.733,00

- Dibayar dengan NPWP Sendiri

0,000,00

0,00

- Lain-lain

8.042.295.289,00 8.042.295.289,00

0,00 d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan

9.066.783.500,00 9.039.203.767,00

22

7.579

.733,00 e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (7.016.538.142)(6.988.958.409)

7.579

.733,00 Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa

Pajak

3 berikutnya

7.016.538.142,00 7.016.538.142,00

0,00 456

PPN yang kurang dibayar

0,0027.579.733,00

252

7.579

.733,00 Sanksi Administrasi:

27.579.733,00

7.579

.733,00 Jumlah PPN yang masih harus dibayar

0,0055.159.466,00

5.159

.466,00 bahwa atas surat keberatan yang diajukan Pemohon Banding, telah diterbitkanSuratKeputusanKeberatanNomorKEP- 00235/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 10 Mei 2021, dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 3: Perhitungan PPN Masa Pajak November 2017 menurut Keputusan Nomor KEP-00235/KEB/WPJ.22/2021

Ditambah /

Uraian

S emula (Rp)

M e njad i (Rp) (Dikurangi) (Rp) a. P

PN Kurang / (Lebih) Bayar

27.579.733,00(8.504.933)

1

9

.074

.800,0

0 b. S anksi Bunga Pasal 13 (2) UU KUP

0,000,00

0,0

0 c. S anksi Kenaikan Pasal 13 (3) U KUP

27.579.733,00(8.504.933)

1

9

.074

.800,0

0 d. J umlah Pajak yang masih harus/(lebih) dibayar

55.159.466,00(17.009.866)

3

8

.149

.600,0

0 C. Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Banding bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah Koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang telah dikreditkan Pemohon Banding dalam SPT Masa PPN Masa Pajak November 2017 sebesar Rp19.074.800,00 yang dianggap sebagai Pajak Masukan Dalam Negeri tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha;

1. Koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri sebesar Rp19.074.800,00 adalah Transaksi yang Berhubungan Langsung Dengan Kegiatan Usaha Pemohon Banding

Menurut Terbanding:

bahwa Terbanding melakukan Koreksi terhadap Pajak Masukan dengan alasan bahwa Pajak Masukan tidak berhubungan dengan usaha.

Menurut Pemohon Banding:

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Pajak Masukan yang sudah dikreditkan oleh Pemohon Banding dengan alasan bahwa transaksi-transaksi tersebut tidak berhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding. Pada faktanya, transaksi-transaksi yang dilakukan koreksi oleh Terbanding berkaitan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding;

bahwa adapun berikut ini Pemohon Banding sampaikan rincian Faktur Pajak yang dikoreksi oleh Terbanding dan beserta keterangan jenis transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding dalam Faktur Pajak Masukan tersebut:

Tabel 4: Rincian Pajak Masukan Dalam Negeri yang Dikoreksi oleh Terbanding

No

Nama Vendor

N om o r Faktur Pajak

Jumlah PPN (Rp)

Jenis Transaksi

1

P

T Karunia Fajar Hidayah

01

0.0

1

9-17.80217515

800.000,0

0

R e ntal Mobil Operasional untuk antar jem p u t

01

0.0

1

9-17.80217520

15.992.800,0

0 karyawan

2

P

T Harugabe

01

0.0

1

8-17.83301566

420.000,0

0

01

0.0

1

8-17.83301567

1.320.000,0

0

3

L umtor Mora Abadi

01

0.0

1

8-17.93773971

542.000,0

0

Pem b e lian seragam pegawai untuk operasion a l

Total

19.074.800,0

0 bahwa berdasarkan keterangan atas jenis transaksi yang dilakukan Pemohon Banding pada table 4 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa transaksi pajak masukannya dikoreksi oleh Terbanding berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding;

a. Rental mobil operasional untuk antar jemput karyawan berhubungan langsung dengan kegiatan usaha bahwa pembayaran atas sewa mobil operasional untuk antar jemput karyawan adalah pengeluaran yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding karena sewa mobil tersebut dipergunakan untuk kegiatan antar jemput karyawan yang bekerja pada

bagian produksi, distribusi, pemasaran, dll.;

bahwa dengan adanya antar jemput karyawan maka dapar dipastikan bahwa kegiatan operasional Pemohon Banding dapat berjalan dengan lancer karena karyawan bukan saja dipastikan dapat dating untuk bekerja namun juga dating tepat waktu. Perlu disampaikan bahwa Pemohon Banding memberlakukan system kerja “shifting” sehingga pada saat jam pergantian shift, karyawan yang menggantikan harus benar-benar telah siap bekerja. Hal ini juga membantu agar proses produksi berjalan lancara dan tidak terganggu;

bahwa dengan demikian, sewa mobil untuk antar jemput karyawan jelas- jelas berkaitan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding, sehingga menurut ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN dan penjelasannya, faktur pajak masukan yang terkait pengeluaran yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha seharusnya dapat dikreditkan;

b. Seragam pegawai merupakan pengeluran yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding bahwa dalam kegiatan usahanya, Pemohon Banding perlu menyediakan pakaian seragam kepada seluruh karyawan Pemohon Banding karena Pemohon Banding bergerak dalam bidang usaha manufacturing (pabrikasi) aksesoris otomotif sehingga karyawan Pemohon Banding setiap harinya bekerja dengan mesin-mesin produksi. Proses produksi Pemohon Banding menggunakan mesin-mesin yang mengeluarkan hawa panas sehingga pegawai produksi membutuhkan seragam dengan bahwa dari spesifikasi khusus yaitu 100% polyster murni untuk meminimalisir resiko kecelakaan kerja bagi pegawai yang bersangkutan;

bahwa selain itu, baju seragam juga digunakan untuk proses pengecatan produk Pemohon Banding, dimana dalam proses pengecatan tersebut diperlukan baju khusus yang dapat melindungi pegawai Pemohon Banding dari zat kimia yang berbahaya pada saat proses pengecatan;

bahwa dengan demikian, pembelian pakaian seragam bagi seluruh karyawan jelas-jelas berkaitan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding, sehingga menurut ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN dan

penjelasannya, faktur pajak masukan yang terkait pengeluaran yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha seharusnya dapat dikreditkan;

bahwa pengeluaran-pengeluaran Pemohon Banding sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan pengeluaran yang langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, dan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN, Pajak Masukan yang berkaitan dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha seharusnya dapat dikreditkan.

bahwa berikut disampaikan bunyi Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN dan penjelasannya:

“Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:

b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha;

bahwa dengan demikian, karena Faktur Pajak Masukan yang dikoreksi oleh Terbanding jelas-jelas berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding, maka koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp19.074.800,00 sudah seharusnya dibatalkan;

D. Kesimpulan dan Usul Pemohon Banding bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon Banding jelaskan di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa:

a. Surat Banding telah memenuhi seluuh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimanan diatur dalam Pasal 27 UU KUP serta Pasal 35, 36 dan 37 UU Pengadilan Pajak;

b. Koreksi yang dilakukan Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sebagaimana Pemohon Banding jelaskan pada bagian di atas;

bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mulia agar:

a. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

b. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding dan membatalkanKeputusanTerbandingNomorKEP- 00235/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 10 Mei 2021;

bahwa demikian Surat Banding ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S-604/WPJ.22/2021 tanggal 29 Oktober 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Penelitian Persyaratan Formal

1. Persyaratan Formal bahwa berdasarkan penelitian Surat Banding Pemohon Banding Nomor 0288/SRI/VIII/21 tanggal 4 Agustus 2021 yang diterima di Pengadilan Pajak pada tanggal 4 Agustus 2021, diketahui hal-hal sebagai berikut:

YaTidak

a. Banding diajukan dengan surat banding dalam bahasa

Indonesia kepada Pengadilan Pajak;

b. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Surat Keputusan yang disbanding;

c. Banding diajukan di luar jangka waktu 3 (tiga) bulan karena keadaan di luar kekuasaan Pemohon Banding dengan dilampiri bukti pendukung adanya keadaan di luar kekuasaan Pemohon Banding;

d. Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) Surat

Banding;

e. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas;

f. Banding diajukan dengan mencantumkan tanggal diterima Keputusan Terbanding Nomor KEP- V

00235/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 10 Mei 2021;

g. Surat Banding dilampiri salinan surat keputusan yang dibanding, yaitu Keputusan Terbanding Nomor KEP- V

00235/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 10 Mei 2021;

h. Bukti pembayaran:

- Surat banding dilampiri bukti pembayaran atas pajak yang masih harus dibayar sesuai yang telah disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan;

- Surat banding tidak dilampiri bukti pembayaran pajak karena tidak ada pajak yang masih harus dibayar yang V disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan;

i. Surat Banding ditandatangani oleh Sdr. Takao Usami selaku:

- Wajib Pajak;

- Ahli Warisnya;

- Pengurus yang berkedudukan di Indonesia;

- Pengurus yang tidak berkedudukan di Indonesia;V

- Kuasa Hukumnya dengan dilampiri surat kuasa khusus;

j. Penandatanganan surat banding:

- Berkedudukan di Indonesia;V

- Melampirkanbuktikeberadaanpadasaat penandatanganan surat banding;

k. Keputusan yang diajukan banding bukan merupakan objek yang dapat diajukan banding

2. Kesimpulan Pemenuhan Persyaratan Formal bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan pada angka 1, maka permohonan Pemohon Banding belum sepenuhnya memenuhi ketentuan formal

sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 35 ayat (1) dan (2) dan Pasal 36 ayat (1), (2), (3), dan (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, karena perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu terkait bukti keberadaan penandatangan surat banding di Indonesia serta kewenangan dari pihak yang menandatangani surat banding;

bahwa oleh karenanya, permohonan banding Pemohon Banding dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sepanjang bukti keberadaan penandatangan surat banding di Indonesia serta kewenangan dari pihak yang menandatangani surat banding terpenuhi;

B. Analisa Pokok Sengketa bahwa setelah membaca surat banding, mempelajari Laporan Penelitian Keberatan, berkas surat-menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, surat keberatan Pemohon Banding, dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari Pemohon Banding sebagai berikut:

Pokok sengketa koreksi PPN Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp19.074.800,00

Menurut Pemohon Banding bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dengan alasan sebagaimana telah dikemukakan Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 0288/SRI/VIII/21 tanggal 4 Agustus 2021;

Menurut Terbanding

Dasar hukum a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Undang-Undang Cipta Kerja), antara lain mengatur:

- Pasal 3 ayat (1);

- Pasal 4 ayat (1);

- Pasal 13 ayat (1) huruf a;

- Pasal 13 ayat (2);

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, antara lain mengatur:

- Pasal 9 ayat (2);

- Pasal 9 ayat (8) buruf b dan c;

- Penjelasan Pasal 9 ayat (8) buruf b;

Data dan Fakta bahwa koreksi atas pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan Masa Pajak November 2017, sebagai berikut:

Menu rut (R p)

Uraian

Koreks i Pemohon B a nding

Te rb a n d in g

Pajak Masukan

1.0

2

4.488

.211

1

.0

0

5

.4

1

3.411

19.0

74.800 bahwa adapun koreksi sebesar Rp19.074.800,00 merupakan pajak masukan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, merupakan transaksi atas pegeluaran yang tidak berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai, berupa rental mobil operasional dan pembelian seragam pegawai;

Tanggapan Terbanding bahwa berdasarkan Surat Permohonan Banding Nomor 0288/SRI/VIII/21 tanggal 4 Agustus 2021 hal Permohonan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-00235/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2017 Nomor 00013/207/17/431/20 tanggal 17 Maret 2020, disampaikan uraian atas permohonan banding sebagai berikut:

a. bahwa yang menjadi sengketa dalam pengajuan banding Pemohon Banding adalah Koreksi PPN Masukan yang Dapat Diperhitungkan Masa Pajak November 2017 sebesar Rp19.074.800,00;

b. berdasarkan argumentasi/penjelasan Pemohon Banding di atas menurut

Pemohon Banding, Terbanding memberikan tanggapan sebagai berikut:

1) Terkait dengan alasan Pemohon Banding bahwa faktur pajak masukan yang dikreditkan berkaitan langsung dengan kegiatan usaha. Bahwa atas transaksi-transaksi pada rincian yang tercantum dalam koreksi tersebut merupakan transaksi yang berhubungan dengan kegiatan operasional kantor, dimana atas biaya-biaya dalam transaksi tersebut sehubugan dengan biaya rental mobil operasional dan pembelian seragam pegawai;

2) Dalam argumentasinya Pemohon Banding mengutip penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN namun terpotong, lengkapnya penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN bahwa yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen;

Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha. Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;

3) Hasil penelitian atas bukti pendukung yang diberikan Pemohon Banding terkait alasan Pemohon Banding bahwa transaksi dengan PT Karunia Fajar Hidayah dan PT Harugabe adalah transaksi menyewa mobil untuk mempermudah pegawai yang membutuhkan akomodasi kendaraan untuk menjalankan operasional perusahaan seperti menghadiri meeting dengan pelanggan, dan operasional lainnya menunjukkan bahwa transaksi tersebut tidak sesuai dengan Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang PPN;

4) bahwa hasil penelitian atas bukti pendukung yang diberikan Pemohon

Banding terkait alasan Pemohon Banding bahwa transaksi dengan Lumtor Mora Abadi adalah transaksi atas pembelian seragam yang digunakan para karyawan dalam melakukan kegiatan operasional usahanya yang termasuk dalam kegiatan produksi menunjukkan bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang- Undang PPN;

5) bahwa penelitian terhadap dokumen pendukung rincian atas koreksi pajak masukan atas perolehan BKP/JKP dari dalam negeri, Terbanding berpendapat pengkreditan pajak masukan tersebut tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN. Bahwa pengkreditan pajak masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha karena tidak memenuhi syarat bahwa atas pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai, bahwa atas pengeluaran biaya transportasi tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa dengan melihat uraian tersebut di atas, serta dengan mengingat data dan fakta di atas dan memperhatikan ketentuan yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa koreksi Terbanding sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tetap mempertahankan, sehingga tidak terdapat alasan untuk mengabulkan banding Pemohon Banding;

bahwa mengingat hal-hal tersebut maka tidak terdapat cukup alasan untuk menerima banding Pemohon Banding dan diusulkan kepada Majelis Hakim untuk tetap mempertahankan Keputusan Keberatan karena sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menolak banding yang diajukan oleh Pemohon Banding;

C. Kesimpulan dan Usul

Kesimpulan

bahwa berdasarkan penelitian surat banding, data dan dokumen sebagaimana diuraikan di atas, maka disimpulkan bahwa:

bahwa Surat Banding Nomor 0288/SRI/VIII/21 tanggal 4 Agustus 2021 berdasarkan penelitian sementara dan sesuai dengan data yang ada, belum sepenuhnya memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) serta Pasal 36 ayat (1), (2), (3), dan (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, karena perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu terkait bukti keberadaan penandatangan surat banding di Indonesia serta kewenangan dari pihak yang menandatangani surat banding;

bahwa oleh karenanya, permohonan banding Pemohon Banding dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sepanjang bukti keberadaan penandatangan surat banding di Indonesia terpenuhi;

bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00235/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku; bahwa koreksi terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan perpajakan yang berlaku;

Usul bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetapmempertahankanKeputusanTerbandingNomorKEP- 00235/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai BarangdanJasaMasaPajakNovember2017Nomor 00013/207/17/431/20 tanggal 17 Maret 2020 atas nama Pemohon Banding NPWP 31.•••.•••.•-•••.000;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor 014/SRI/I/22 tanggal 4 Januari 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa sehubungan dengan Surat Pengadilan Pajak Nomor B- 008242.16.2021/PAN/2021 tanggal 9 Desember 2021 mengenai Permintaan Surat Bantahan atas Surat Uraian Banding Terbanding Nomor S- 604/WPJ.22/2021 tanggal 29 Oktober 2021 (SUB) dengan Nomor Sengketa Pajak 008242.16/2021/PP, yang dikirimkan Pengadilan Pajak melalui Kantor Pos Indonesia pada tanggal 12 Desember 2021, dengan ini Pemohon Banding, NPWP: 31.•••.•••.•-•••.000, Alamat: Jl. Surya Kencana Kav. 1-17 GH & I-M2EF Kawasan Industri Suryacipta Kuta Mekar, Ciampel, Karawang, Jawa Barat, ingin menyampaikan Bantahan atas Surat Uraian Banding tersebut di atas sebagai berikut:

Pokok Sengketa bahwa sebelum Pemohon Banding menyampaikan Bantahan atas Surat Uraian Banding tersebut di atas, Pemohon Banding ingin menegaskan kembali bahwa hal yang menjadi pokok sengketa antara Pemohon Banding dan Terbanding adalah Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas Pajak Masukan yang dianggap Terbanding tidak dapat dikreditkan sebesar Rp19.074.800,00 yang pada faktanya berhubungan langsung dengan kegiatan usaha sehingga sudah seharusnya merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

Bantahan atas Surat Uraian Banding

I. Ketentuan Formal

Pendapat Pemohon Banding atas SUB:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas pendapat Terbanding yang menyatakan bahwa Permohonan Banding belum sepenuhnya memenuhi ketentuan formal Pasal 27 dan 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Pasal 37 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2002;

Berikut adalah penjelasan Pemohon Banding:

a. Pemenuhan persyaratan formal permohonan Banding seharusnya merujuk pada UU KUP Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d. terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (UU KUP) dan UU

Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 (UU PP). Menurut Pemohon Banding Permohonan Banding yang diajukan telah memenuhi semua persyaratan formal dalam ketentuan tersebut, sehingga permohonan banding dapat diproses lebih lanjut;

b. Bahwa dokumen yang menunjukkan keberadaan penandatangan surat banding, bukanlah persyaratan yang disebutkan dalam ketentuan pemenuhan ketentuan formal yang disebutkan Terbanding;

c. Namun demikian, Pemohon Banding ingin menegaskan bahwa Takao Usami berada di Indonesia pada saat penandatanganan surat banding yang dibuktikan paspor. Hal ini ditunjukkan dengan cap imigrasi Indonesia bahwa Takao Usami datang di Indonesia pada tanggal 26 Januari 2020 dan meninggalkan Indonesia pada tanggal 2 Oktober 2021;

bahwa dengan demikian, Takao Usami berada di Indonesia pada saat penandatangan surat banding yaitu pada tanggal 4 Agustus 2021;

d. Bahwa terkait dengan kewenangan penandatangan Surat Permohonan Banding, bukti kewenangan telah didukung dengan Akta Perusahaan Nomor 2 tanggal 3 Desember 2020 dalam surat banding yang menyatakan bahwa Takao Usami menjabat sebagai Presiden Direktur. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Pasal 32 UU KUP, Takao Usami berwenang untuk menandatangani surat banding;

bahwa dengan demikian, jelas seluruh persyaratan formal permohonan banding telah dipenuhi sehingga Permohonan Banding dapat diproses

lebih lanjut;

Uraian Mengenai Ketetapan Semula, Keberatan dan Keputusan atas Keberatan bahwa Pemohon Banding tidak memberikan Bantahan/Tanggapan atas bagian ini karena hal–hal yang diuraikan pada bagian ini hanya merupakan pengulangan dan kronologi atas permohonan banding yaitu sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2017 Nomor 00144/207/18/431/20 tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-00235/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 10 Mei 2021; Analisa Pokok Sengketa bahwa Pemohon Banding tidak memberikan bantahan/tanggapan atas bagian

1. Menurut Pemohon Banding karena pada dasarnya Terbanding hanya mengutip/mengulang alasan permohonan banding yang disampaikan oleh Pemohon Banding di dalam Surat Permohonan Banding;

bahwa Pemohon Banding menyampaikan tanggapan atas bagian 2. Menurut Terbanding pada halaman 5-7;

a. Dasar Hukum bahwa Ulasan mengenai Dasar Hukum yang digunakan Terbanding, sebagaimana dinyatakan pada halaman 5 s.d. 6 pada SUB, hanya merupakan kutipan atas pasal-pasal yang dijadikan dasar koreksi (termasuk Pasal 16F UU PPN), dan Pemohon Banding tidak memberikan tanggapan atas bagian ini;

b. Data, Fakta, dan Tanggapan Terbanding bahwa dalam bagian ini, Pemohon Banding hanya menyampaikan inti-inti dari permasalahan atas hal-hal yang menurut Pemohon Banding perlu ditanggapi yaitu bagian 3. Tanggapan Terbanding pada halaman 9. Adapun tanggapan Pemohon Banding diuraikan sebagai berikut:

1

Halaman 7b.Dalam argumentasinya Pemohon Banding mengutip angka 2 huruf bPenjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN namun terpotong, lengkapnya penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN bahwa yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen; bahwa ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha. Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;

e. Bahwa penelitian terhadap dokumen pendukung rincian atas koreksi Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP dari dalam negeri, Terbanding berpendapat pengkreditan Pajak Masukan tersebut tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN, bahwa pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha karena tidak memenuhi syarat bahwa atas pengeluaran tersebut berkaitan dengan

adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai, bahwa atas pengeluaran biaya transportasi antar jemput karyawan dan pembelian baju seragam tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Pendapat Pemohon Banding atas SUB:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penjelasan Terbanding, karena:

1. Pemohon Banding mengutip ketentuan dalam Pasal 9 (8) huruf b UU PPN secara lengkap, sehingga tidak terpotong. Yang dikutip oleh Terbanding dalam huruf a dan b adalah penjelasan dari ketentuan tersebut yang tentunya berbeda substansinya;

2. Bahwa Pajak Masukan sebesar Rp19.074.800,00 adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam SPT Masa PPN November 2017, karena merupakan Pajak Masukan atas biaya transportasi antar jemput karyawan (sebesar Rp18.532.800,00) dan pembelian baju seragam (sebesar Rp542.000,00) dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Dalam kegiatan usahanya, Pemohon Banding mempunyai berbagai macam divisi seperti produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen, yang merupakan satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan dalam menunjang kegiatan usaha Pemohon Banding.

b. Demikian juga halnya dengan biaya transportasi antar jemput karyawan, merupakan sewa mobil dan jasa antar jemput karyawan pada bagian produksi, distribusi, pemasaran (manajemen) yang dibayarkan kepada PT Karunia Fajar Hidayah dan PT Harugabe;

bahwa dengan demikian maka Pajak Masukan tersebut terkait dengan penyerahan yang terutang pajak, sehingga seharusnya Pajak Masukan tersebut dapat dikreditkan;

c. Pajak Masukan atas pembelian seragam kepada PT Lumtor Mora Abadi merupakan pembelian pakaian kerja yang wajib digunakan oleh seluruh karyawan di bagian produksi dengan tujuan untuk meminimalisir resiko kecelakaan kerja;

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka biaya antar jemput karyawan, akomodasi hotel untuk perjalanan dinas dan pembelian seragam merupakan biaya yang berkaitan langsung dengan kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, serta manajemen. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam SPT Masa PPN Masa Pajak November 2017;

bahwa dengan demikian, seluruh koreksi atas Pajak Masukan ini seharusnya dapat dibatalkan;

Kesimpulan dan Usul bahwa sesuai dengan bantahan yang telah disampaikan Pemohon Banding di atas, maka Pemohon Banding dapat memberikan kesimpulan dan usul sebagai berikut:

1. Kesimpulan a. Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding yang menyatakan bahwa Pemohon Banding belum sepenuhnya memenuhi ketentuan formal;

b. Pemohon Banding tidak setuju dengan penerbitan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00235/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang mempertahankan koreksi penelitian keberatan karena koreksi yang dipertahankan tidak sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dan fakta yang ada, sehingga seharusnya keputusan keberatan tersebut dibatalkan seluruhnya;

2. Usul bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding yaitu membatalkan seluruh Koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar

Rp19.074.800,00;

Penutup bahwa demikianlah Surat Bantahan ini Pemohon Banding ajukan kepada Majelis Hakim Yang Mulia dan Pemohon Banding berharap bahwa uraian yang disampaikan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan putusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku;

bahwa Pemohon Banding akan dengan senang hati memenuhi permintaan atas tambahan keterangan ataupun dokumen lainnya yang mungkin masih diperlukan dalam rangka memberikan putusan;

bahwa atas perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, Pemohon Banding mengucapkan banyak terima kasih;

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan T-16 sebagai berikut:

Bukti P-1. Keputusan Terbanding Nomor KEP-00235/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 10 Mei 2021;

Bukti P-2. Surat Keberatan Nomor 0236/SRI/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 beserta bukti tanda terimanya;

Bukti P-3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai

Barang dan Jasa Masa Pajak November 2017 Nomor 00013/207/17/431/20 tanggal 17 Maret 2020;

Bukti P-4. Bukti Penerimaan Negara MUFG Bank Ltd. NTPN

70C3D0T38682KBE9 tanggal 15 April 2020 sebesar Rp55.159.466,00;

Bukti P-5. Akta Nomor 02 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pernyataan

Surat Persetujuan Para Pemegang Saham (Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) PT Sakae Riken Indonesia, yang dibuat oleh Patricia Bunandi Panggabean, S.H., Notaris di Jakarta;

Bukti P-6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-

AH.01.03-0417274tentangPenerimaanPemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sakae Riken Indonesia;

Bukti P-7. Tracking Resi Kantor Pos Indonesia untuk pengiriman Surat

Permintaan Bantahan SUB Nomor B-008242.16.2021/PAN/2021; Bukti P-8. Invoice, Faktur Pajak Nomor 010.019-17.80217515, dan bukti pembayaran kepada PT Karunia Fajar Hidayah (payment voucher, dan Remittance Instruction Detail Bank Mizuho);

Bukti P-9. Invoice, Faktur Pajak Nomor 010.019-17.80217520, dan bukti pembayaran kepada PT Karunia Fajar Hidayah (payment voucher, dan Remittance Instruction Detail Bank Mizuho);

Bukti P-10. Invoice, Faktur Pajak Nomor 010.020-17.83301566, dan bukti pembayaran kepada PT Harugabe (payment voucher, dan Remittance Instruction Detail Bank Mizuho);

Bukti P-11. Invoice, Faktur Pajak Nomor 010.020-17.83301567, dan bukti pembayaran kepada PT Harugabe (payment voucher, dan Remittance Instruction Detail Bank Mizuho);

Bukti P-12. Invoice, Faktur Pajak Nomor 010.018-17.93773971, dan bukti pembayaran kepada PT Lumtor Mora Abadi (payment voucher, dan Remittance Instruction Detail Bank Mizuho);

Bukti P-13. Penjelasan Tertulis Tanpa Nomor tanggal 3 Februari 2022 beserta

Dokumen Pendukung;

Bukti P-14. Penjelasan Tertulis terkait sengketa beserta Bukti Pendukung; Bukti P-15. Penjelasan Tertulis pada tanggal 18 Agustus 2022;

Bukti P-16. Kesimpulan Akhir yang disampaikan pada sidang tanggal 15 September 2022;

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 sebagai berikut:

Bukti T-1. Laporan Hasil Pemeriksaan;

Bukti T-2. Kertas Kerja Pemeriksaan;

Bukti T-3. Laporan Penelitian Keberatan;

Bukti T-4. Matriks Sengketa;

Bukti T-5. Kesimpulan Akhir yang disampaikan pada sidang tanggal 15 September 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP- 00235/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai BarangdanJasaMasaPajakNovember2017Nomor 00013/207/17/431/20 tanggal 17 Maret 2020 termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

1. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding bahwa Surat Banding Nomor 0288/SRI/VIII/21 tanggal 4 Agustus 2021 dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk 1 (satu) Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, tidak terdapat kewajiban pembayaran sejumlah 50% dari pajak terutang karena tidak terdapat pajak yang disetujui oleh Pemohon Banding pada saat

pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Pokok Sengketa

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

bahwa yang menjadi sengketa dalam banding ini adalah koreksi positif yang dilakukan Terbanding terhadap Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan sejumlah Rp19.074.800,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menimbang bahwa Terbanding menyampaikan penjelasan- penjelasan, secara tertulis dan lisan dalam persidangan, yang memuat pokok-pokok pendapat dalam beberapa uraian berikut:

bahwa dasar hukum yang dipergunakan oleh Terbanding adalah sebagai berikut:

1. Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) huruf a, dan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;

2. Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (8) huruf b dan c, dan Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2009;

bahwa sesuai Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN bahwa yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha. Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa transaksi menyewa mobil untuk mempermudah pegawai yang membutuhkan akomodasi kendaraan untuk menjalankan operasional perusahaan seperti menghadiri meeting dengan pelanggan, dan operasional lainnya menunjukkan bahwa transaksi tersebut tidak sesuai dengan Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang PPN;

bahwa transaksi atas pembelian seragam yang digunakan para karyawan dalam melakukan kegiatan operasional usahanya yang termasuk dalam kegitan produksi menunjukkan bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang PPN;

bahwa penelitian terhadap dokumen pendukung rincian atas koreksi Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP dari dalam negeri, Terbanding berpendapat pengkreditan Pajak Masukan tersebut tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN, bahwa pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha karena tidak memenuhi syarat bahwa atas pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai, bahwa atas pengeluaran biaya transportasi dan pembelian seragam tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang

terutang Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa Pemohon Banding menyampaikan penjelasan-penjelasan, secara tertulis dan lisan dalam persidangan, yang memuat pokok-pokok pendapat dalam beberapa uraian berikut:

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Pajak Masukan dengan alasan PPN tersebut tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dengan rincian sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Pajak Masukan sejumlah Rp19.074.800,00 karena faktanya Pajak Masukan tersebut terkait sewa mobil untuk antar jemput karyawan yang bekerja pada bagian produksi, distribusi, dan pemasaran (manajemen) sehingga Pajak Masukan tersebut merupakan pajak masukan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding; bahwa pembayaran atas sewa mobil operasional untuk antar jemput karyawan adalah pengeluaran yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding karena sewa mobil tersebut dipergunakan untuk kegiatan antar jemput karyawan yang bekerja pada bagian produksi, distribusi, dan pemasaran (manajemen), yang dibayarkan kepada PT Karunia Fajar Hidayah dan PT Harugabe. Dengan adanya fasilitas antar jemput karyawan, maka proses kegiatan usaha Pemohon Banding akan tetap berjalan lancar karena karyawan dapat dipastikan datang tepat waktu untuk bekerja sesuai jadwal yang ditentukan oleh perusahaan. Perlu disampaikan bahwa Pemohon Banding memberlakukan sistem kerja Shifting sehingga pada saat jam pergantian shift, karyawan yang akan menggantikan diharapkan telah siap bekerja pada saat yang ditentukan;

bahwa Pajak Masukan atas pembelian seragam kepada PT Lumtor Mora Abadi merupakan pembelian pakaian kerja yang wajib digunakan oleh seluruh karyawan di bagian produksi dengan tujuan untuk meminimalisir resiko kecelakaan kerja. Perlu diketahui bahwa Pemohon Banding harus menyediakan pakaian seragam kepada seluruh karyawan Pemohon Banding karena Pemohon Banding bergerak dalam bidang usaha manufacturing (pabrikasi) aksesoris otomotif yang dalam proses produksinya menggunakan mesin-mesin yang mengeluarkan hawa panas, sehingga pegawai bagian produksi membutuhkan pakaian kerja (seragam) dengan bahan yang memiliki spesifikasi khusus yaitu 100% polyester murni untuk meminimalisir resiko kecelakaan kerja karena hawa panas yang dikeluarkan oleh mesin-mesin produksi. Selain itu, pakaian kerja (seragam) juga digunakan oleh pegawai di bagian pengecatan, dimana dalam proses pengecatan diperlukan baju khusus yang dapat melindungi pekerja dari zat kimia yang berbahaya;

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka sewa mobil operasional karyawan dan pembelian seragam bagi karyawan di bagian produksi jelas- jelas berkaitan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding, sehingga menurut ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN dan penjelasannya, Faktur Pajak Masukan yang terkait pengeluaran yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN, Faktur Pajak Masukan Pemohon Banding bukan Faktur Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan karena Faktur Pajak Masukan tersebut berkaitan dengan perolehan BKP yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Disamping itu, Faktur Pajak Masukan tersebut merupakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan formal dan material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) UU PPN, dengan demikian Faktur Pajak Masukan tersebut seharusnya dapat dikreditkan;

bahwa dengan demikian, karena Faktur Pajak Masukan yang dikoreksi oleh Terbanding jelas-jelas berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding, maka Koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sejumlah Rp19.074.800,00 sudah seharusnya dibatalkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian

Pengadilan Pajak terhadap berkas banding serta bukti-bukti dokumen dan penjelasan lisan dan tertulis yang disampaikan para pihak dalam persidangan, maka Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut: bahwa dasar hukum yang terkait sengketa ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), beserta memori penjelasannya;

Pasal 12 ayat (3);

“Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang”;

Penjelasan Pasal 12 ayat (3);

“Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN), beserta memori penjelasannya;

Pasal 9 ayat (2);

“Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama.”

Penjelasan Pasal 9 ayat (2):

“Pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa

Kena Pajak dari luar Daerah Pabean wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai dan berhak menerima bukti pungutan pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan Pajak Masukan bagi pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang berstatus sebagai Pengusaha Kena pajak. Pajak Masukan yang wajib dibayar tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungutnya dalam Masa Pajak yang sama.”

Pasal 9 ayat (9):

“Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.”

Penjelasan Pasal 9 ayat (9):

“Ketentuan ini memungkinkan Pengusaha Kena Pajak untuk mengkreditkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang tidak sama yang disebabkan antara lain, Faktur Pajak terlambat diterima. Pengkreditan Pajak Masukan dalam Masa Pajak yang tidak sama tersebut hanya diperkenankan dilakukan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan. Dalam hal jangka waktu tersebut telah dilampaui, pengkreditan Pajak Masukan tersebut dapat dilakukan melalui pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang bersangkutan. Kedua cara pengkreditan tersebut hanya dapat dilakukan apabila Pajak Masukan yang bersangkutan belum dibebankan sebagai biaya atau tidak ditambahkan (dikapitalisasi) kepada harga perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bersangkutan dan terhadap Pengusaha Kena Pajak belum dilakukan pemeriksaan.

…dst”;

bahwa yang menjadi sengketa adalah koreksi positif yang dilakukan Terbanding terhadap Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan sejumlah Rp19.074.800,00 berdasarkan alasan yang pada pokoknya dinyatakan bahwa faktur pajak masukan total senilai koreksi tersebut adalah faktur pajak atas pengeluaran atau biaya yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha sehingga tidak dapat dikreditkan sesuai Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN; bahwa mencermati alasan koreksi yang diuraikan di atas dan mempertimbangkan penjelasan para pihak yang diuraikan sebelumnya, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa sengketa a quo adalah bersifat sengketa yuridis dan pembuktian. Oleh karena itu, yang menjadi dasar pertimbangan Pengadilan Pajak adalah penilaian Pengadilan Pajak terhadap alasan atau argumen hukum dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju terhadap koreksi yang dilakukan Terbanding berdasarkan alasan yang pada pokoknya dinyatakan bahwa faktur pajak masukan total senilai koreksi tersebut adalah faktur pajak terkait biaya sewa kendaraan antar jemput karyawan bagian produksi dan biaya seragam karyawan bagian produksi sehingga biaya tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding, oleh karenanya dapat dikreditkan sebagai pajak masukan. Dan untuk mendukung pernyataannya tersebut Pemohon Banding telah menyampaikan bukti-bukti dokumen dalam persidangan sebagai berikut:

1. Invoice, Faktur Pajak Nomor 010.019-17.80217508, dan bukti pembayaran kepada PT Karunia Fajar Hidayah (payment voucher, dan Remittance Instruction Detail Bank Mizuho);

2. Invoice, Faktur Pajak Nomor 010.019-17.80217514, dan bukti pembayaran kepada PT Karunia Fajar Hidayah (payment voucher, dan Remittance Instruction Detail Bank Mizuho);

3. Invoice, Faktur Pajak Nomor 010.018-17.17356581, dan bukti pembayaran kepada PT Harugabe (payment voucher, dan Remittance Instruction Detail Bank Mizuho);

4. Invoice, Faktur Pajak Nomor 010.018-17.17356582, dan bukti pembayaran kepada PT Harugabe (payment voucher, dan Remittance Instruction Detail Bank Mizuho);

5. Invoice, Faktur Pajak Nomor 010.018-17.93773970, dan bukti pembayaran kepada Lumtor Mora Abadi (payment voucher, dan Remittance Instruction Detail Bank Mizuho);

bahwa terkait dengan bukti-bukti dokumen dan alasan-alasan yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan yang diuraikan di atas Pengadilan Pajak berpendapat bahwa dokumen-dokumen dan penjelasan Pemohon Banding dimaksud dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf a dan huruf d dan Pasal 70 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga menjadi pertimbangan Pengadilan Pajak dalam memutus sengketa a quo; bahwa Pengadilan Pajak telah memeriksa dan menilai bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pemohon Banding dan penjelasan lisan dan tertulis para pihak yang diuraikan di atas, dan oleh karena itu Pengadilan Pajak berpendapat bahwa Pemohon Banding telah dapat membuktikan dalilnya terhadap koreksi yang menjadi pokok sengketa;

bahwa terkait seluruh uraian alasan-alasan yang mendasari pendapat Pemohon Banding yang diuraikan di atas Pengadilan Pajak berpendapat bahwa uraian pendapat Pemohon Banding tersebut dapat diterima dan menjadi pertimbangan Pengadilan Pajak dalam memutus sengketa a quo; bahwa terkait alasan koreksi yang pada pokoknya diuraikan bahwa biaya sewa kendaraan antar jemput karyawan bagian produksi dan biaya seragam karyawan bagian produksi merupakan perolehan JKP dan BKP yang tidak mempunyai hubungan dengan kegiatan usaha sehingga faktur pajaknya tidak dapat dikreditkan sebagai pajak masukan, Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut:

1. bahwa biaya sewa kendaraan antar jemput karyawan bagian produksi dan biaya seragam karyawan bagian produksi merupakan 2 (dua) akun biaya yang juga dikoreksi oleh Terbanding pada sengketa Pajak Penghasilan Badan (vide Sengketa Nomor 008253.15/2021/PP) dengan alasan

merupakan pemberian bentuk natura dan kenikmatan serta tidak terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan usaha (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan));

2. bahwa terkait dengan kedua akun biaya pada sengketa Pajak Penghasilan Badan yang diuraikan di atas, Pengadilan Pajak telah membatalkan kedua koreksi biaya tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa biaya sewa kendaraan antar jemput karyawan bagian produksi dan biaya seragam karyawan bagian produksi merupakan biaya yang terkait dengan kegiatan usaha Pemohon Banding;

3. bahwa pada dasarnya Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dibebankan kepada konsumen akhir, dalam suatu mata rantai alur distribusi barang dan jasa sejak penjual pertama sampai dengan konsumen akhir, yang sistem pengenaannya menggunakan mekanisme pengurangan pajak masukan terhadap pajak keluaran melalui para penjual barang dan jasa pada setiap tahap alur distribusi (selanjutnya disebut mekanisme PK-PM). Mekanisme tersebut diadministrasikan berdasarkan dokumen faktur pajak yang dibuat atau diterbitkan oleh penjual barang dan jasa. Karena itu, apabila terdapat pajak masukan tidak dapat dikurangkan atau tidak dapat dikreditkan terhadap pajak keluaran maka mekanisme pengenaan pajak konsumsi atas barang atau jasa yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan tersebut menjadi terhenti, sehingga pihak pembeli barang atau jasa yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan tersebut (incasu Pemohon Banding) berubah menjadi konsumen akhir;

4. bahwa sesuai konsep dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dengan mekanisme PK-PM yang diuraikan di atas, pengkreditan pajak masukan akan selalu dikaitkan dengan pajak keluarannya. yang dimaksud dengan kalimat “pengkreditan pajak masukan akan selalu dikaitkan dengan pajak keluarannya” adalah secara konsep mekanisme pengenaan pajak, bukan berarti pada masa yang dilaporkan ada pajak keluarannya atau tidak. Pajak

keluaran yang dimaksud adalah PPN atas penjualan BKP dan atau JKP yang sekaligus sebagai penghasilan yang merupakan obyek Pajak Penghasilan;

5. bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa biaya sewa kendaraan antar jemput karyawan bagian produksi dan biaya seragam karyawan bagian produksi merupakan perolehan JKP dan BKP yang mempunyai hubungan dengan kegiatan usaha, dan PPN yang terkandung dalam faktur pajak masukannya akan melekat (melalui mekanisme PK-PM) kedalam harga jual BKP yang nantinya akan menjadi tanggungan konsumen akhir. Dengan demikian maka faktur pajak masukan dari biaya sewa kendaraan antar jemput karyawan bagian produksi dan biaya seragam karyawan bagian produksi dapat dikreditkan sebagai pajak masukan;

bahwa Pengadilan Pajak telah memeriksa seluruh bukti-bukti dokumen dan pendapat para pihak, baik disampaikan tertulis maupun lisan, selain yang diuraikan di atas. Namun demikian Pengadilan Pajak tidak memberikan pendapat dan pertimbangan karena tidak relevan atau tidak terkait atau tidak dapat dikaitkan dengan pokok sengketa;

bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang diuraikan di atas Pengadilan Pajak berpendapat bahwa koreksi positif yang dilakukan Terbanding terhadap Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan sejumlah Rp19.074.800,00 tidak sesuai fakta dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga terdapat cukup alasan untuk dibatalkan;

bahwa dalil, argumentasi dan bukti lainnya dari para pihak telah dipertimbangkan namun dianggap tidak cukup relevan dalam putusan ini; bahwa Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

bahwa menurut Memori Penjelasan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan:

Menurut TerbandingRp1.005.413.411,00 Koreksi tidak dapat dipertahankan Pengadilan Pajak Rp 19.074.800,00 Menurut Pengadilan PajakRp1.024.488.211,00

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

M E N G A D I L I

Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00235/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2017 Nomor 00013/207/17/431/20 tanggal 17 Maret 2020, atas nama PT SAKAE RIKEN INDONESIA, NPWP: 31.•••.•••.•-•••.000, beralamat sesuai keputusan di Jl. Surya Kencana Kav. 1-17 GH & I-M2EF, Kawasan Industri Surya Cipta, Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 oleh Mohammad Alwi, S.E., S.H., Ak., sebagai Hakim Ketua, Joni Surbakti, Ak. dan Adriana Dwi Hardjanti, S.H., M.Ec., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Dean Endah Barianty, S.E., Ak. sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Arief Kurniadi, Ak., S.H. sebagai Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding.

Hakim-Hakim Anggota:Hakim Ketua Majelis, ttd.ttd.

Joni Surbakti, Ak.Mohammad Alwi, S.E., S.H., Ak.

ttd.

Adriana Dwi Hardjanti, S.H., M.Ec.

Panitera Pengganti, ttd.

Arief Kurniadi, Ak., S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Wakil Panitera

Abdul Azis Hady, S.Kom., S.H.

NIP 19710225 199201 1 002