PUT-008236.13/2021/PP/M.XVIIIB Tahun 2025

P U T U S A N

Nomor PUT-008236.13/2021/PP/M.XVIIIB Tahun 2025

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN PAJAK,

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00238/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Mei 2018 Nomor 00007/204/18/431/20 tanggal 16 Maret 2020, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 008236.13/2021/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT SAKAE RIKEN INDONESIA, NPWP 31.•••.•••.•-•••.000, beralamat di Jalan Surya Kencana Kav.I-17GH & I-M2EF, Kawasan Industri Suryacipta, Ciampel Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41363, dalam hal ini diwakili oleh Takao Usami, jabatan Presiden Direktur;

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama: Roedy Andrianto

Izin Kuasa Hukum: KEP-346/PP/IKH/2020 tanggal 27 Juli 2020 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0089/SRI/I/2022 Tanggal 20 Januari 2022;

2. Nama: Jenny Anita Lingga

Izin Kuasa Hukum: KEP-712/PP/IKH/2020 tanggal 8 Oktober 2020 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0101/SRI/I/2022 Tanggal 4 Agustus 2021;

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta 10120, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP: Isnaini Rasad / 19860112 200710 1 001 Jabatan: Penelaah Keberatan

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding DJP

2. Nama/NIP: Ervin Kristianto Ari Wibowo / 19840418 200412 1 003

Jabatan: Penelaah Keberatan

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding DJP

3. Nama/NIP: Ian Permadi / 19740426 199511 1 001

Jabatan: Penelaah Keberatan

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding DJP

4. Nama/NIP: Rahadi Ari Baskoro / 19850711 200901 1 003 Jabatan: Penelaah Keberatan

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding DJP berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-14677/PJ.07/2022 tanggal 12 September 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN- 1472/PP/BR/2021 tanggal 22 Desember 2021 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-024/PP/UCP/2025 tanggal 18 Februari 2025;

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 0283/SRI/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021,

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor SUB-648/WPJ.22/BD.06/2021 tanggal 8 November 2021;

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor 0472/SRI/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Mei 2018 Nomor 00007/204/18/431/20 tanggal 16 Maret 2020 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi dengan perhitungan sebagai berikut:

123

...

Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak

RR pp

2.975.534.297

,,00

00 PPh Pasal 26 yang terutang

402.901.827 Kredit Pajak :

a. PPh ditanggung pemerintah

RRRRRRRR p0,0

00000000 b. Setoran masa p192.205.032,0 c. STP (pokok kurang bayar) p0,0 d. Kompensasi kelebihan dari masa pajak …… p0,0 e. Uang Tebusan yang telah dibayar p0,0 f. Lain-lain p0,0 g. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak ....

p0,0 h. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+ e

+ f-g) p192.205.032,0

45

..

Pajak yang tidak/kurang bayar (2-3.h)

R p

210.696.795

,0

0 Sanksi Administrasi:

a. Bunga Pasal 13 (2) KUP

RRRRR p92.706.590,0

00000 b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP p0,0 c. Bunga Pasal 13 (5) KUP p0,0 d. Kenaikan Pasal 13 A KUP p0,0 e. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP p0,0 f. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b+c+d+e)

RRR ppp

92.706.590

,,,000

000 67

..

Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.f)

303.403.385 Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan P e m bahas a n Akhir Hasil Pemeriksaan

0 Menimbang bahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut, Pemohon

BandingmengajukankeberatandenganSuratNomor 0223/SRI/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-00238/KEB/WPJ.22/2021 tanggal

10 Mei 2021, menyatakan mengabulkan sebagian dan mengurangkan jumlah pajak yang masih harus dibayar, dengan perhitungan sebagai berikut:

Semula

Ditambah/(dikurangi)

Menjadi Uraian (Rp) (Rp) (Rp) DPKKPSJ asar Pengenaan Pajak

2.975.534.297

,,,,,,,00000000000000 (874.462.003,00

)))

2.101.072.294

,,,,,,,00000000000000 ajak Penghasilan (PPh) Terutang

402.901.827 (87.647.190,00

315.254.637 redit Pajak

192.205.032 (87.245.210,00

104.959.822 ompensasi Masa Pajak Sebelum n y a

0

0,00

0 Ph Kurang/(Lebih) Dibayar

210.696.795 (401.980,00

)))

210.294.815 anksi Adminitrasi

92.706.590 (176.871,00

92.529.719 umlah PPh yang masih harus dib a y ar

303.403.385 (578.851,00

302.824.534 Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat

Keputusan Keberatan a quo sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 0283/SRI/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 (diantar langsung);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 0283/SRI/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00238/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang diterima pada tanggal 19 Mei 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Mei 2018 Nomor 00007/204/18/431/20 tanggal 16 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Terbanding, dengan uraian sebagai berikut:

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding bahwa Pemohon Banding mengajukan banding berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), yaitu mengajukan banding atas keputusan keberatan;

bahwa pemenuhan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

1. Surat Banding ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak;

2. Surat banding disampaikan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterima Keputusan yang dibanding, karena Surat Keputusan Keberatan

Nomor KEP-00238/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang diterima pada tanggal 19 Mei 2021;

bahwa pemenuhan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

1. bahwa terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Banding;

2. bahwa banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya;

3. bahwa permohonan banding dilampirkan dengan salinan keputusan yang diajukan banding;

4. bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Mei 2018 yang kurang dibayar menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Mei 2018 Nomor 00007/204/18/431/20 tanggal 16 Maret 2020 sebesar Rp302.824.534,00 melalui Bank MUFG dengan NTPN: 4BF2 C3IB NLUB AT6F;

bahwa pemenuhan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Pengadilan Pajak: bahwa Surat Banding ditandatangani oleh Takao Usami jabatan selaku Presiden Direktur yang dibuktikan dengan Akta Nomor 02 tanggal 3 Desember 2020;

bahwa dengan demikian Surat Banding yang diajukan Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-00238/KEB/WPJ.22/2021 tertanggal 10 Mei 2021 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU KUP dan UU Pengadilan Pajak;

Mengenai Ketetapan Ssemula dan Keputusan Yang Dibanding bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Mei 2018 Nomor 00007/204/18/431/20 tanggal 16 Maret 2020 atas SPT Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Mei 2018, yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak oleh Terbanding dengan perhitungan sebagai berikut: Tabel 1: Rincian Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Mei 2018 menurut Pemohon Banding dan Terbanding (sesuai SKPKB)

Men urut

Uraian

Kore ksi (R p) Pemohon Banding (Rp)

Terbandin g (R p

)

D asar Pengenaan Pajak

1.049.598.219,00

2.975.5

3

4.2

9

7

,0

0

1.92

5.936

.07

8 ,0

0 P

Ph Pasal 26 Terutang

104.959.822,00

402.9

0

1.8

2

7

,0

0

29

7.942

.00

5 ,0

0 J umlah Kredit Pajak

104.959.822,00

192.2

0

5.0

3

2

,0

0

8

7.245

.21

0 ,0

0 P ajak yang tidak/kurang di b ayar

0,00

210.6

9

6.7

9

5

,0

0

21

0.696

.79

5 ,0

0 S anksi Adminitrasi

0,00

92.7

0

6.5

9

0

,0

0

9

2.706

.59

0 ,0

0 J umlah PPh yang masih ha rus dibayar

0,00

303.4

0

3.3

8

5

,0

0

30

3.403

.38

5 ,0

0 bahwa atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan Surat Nomor 0223/SRI/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 dimana Pemohon Banding tidak setuju atas perhitungan pajak tersebut di atas dan Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2: Rincian koreksi yang diajukan keberatan

bahwa atas surat keberatan yang diajukan Pemohon Banding, telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-00238/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang membatalkan sebagian koreksi Terbanding dalam pemeriksaan, sehingga perhitungan dalam Keputusan Nomor KEP- 00238/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 10 Mei 2021 menjadi sebagai berikut: Tabel 3: Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Mei 2018 menurut Keputusan Nomor KEP-00238/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 10 Mei 2021

Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Banding bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah Koreksi Terbanding atas Dasar Penghitungan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp1.051.474.075,00 dengan perincian sebagai berikut: Tabel 4: Rincian Alasan Koreksi Terbanding

Jumlah K oreks i

Koreksi yang

Koreksi yang Keterangan pada SKP

-0000

7 dibatalkan pada diajukan Banding

Re f (Rp

.)0

KEP-00238 (Rp

)00 (Rp)

12

Dividen

1.051.034

75,0

00

0,0

1.051.034.075,00

A Royalti

872.452

.103,0

872.452.103,0

0,00 Imbalan s ehubungan den g a n jasa,

3

B pekerjaan dan kegiatan

2.449

.900,0

0

2.009.900,0

0

440.000,00 Total Ko reksi yang diaju k a n banding

1.925.936

.078,0

0

874.462.003,0

0

1.051.474.075,00 Koreksi DPP Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Dividen sebesar Rp1.051.034.075,00

1. Menurut Terbanding bahwa Terbanding melakukan Koreksi DPP Pajak Penghasilan Pasal 26 atas dividen dengan alasan bahwa terdapat transaksi pinjaman Pemohon Banding yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang berlaku umum, sehingga Terbanding menganggap pembayaran bunga atas pinjaman tersebut sebagai pembayaran dividen;

2. Menurut Pemohon Banding a. bahwa pada faktanya pembayaran bunga pinjaman kepada SRK-Jepang merupakan pembayaran bunga pinjaman dan bukan pembayaran dividen sebagaimana yang diasumsikan oleh Terbanding;

bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa faktanya Pemohon Banding melakukan pembayaran biaya bunga pinjaman dan bukan pembayaran dividen. Hal ini didasarkan pada bukti-bukti sebagai berikut:

1) dokumen legal yaitu Loan Agreement antara Pemohon Banding dengan Sakae Riken Kogyo – Jepang (SRK Jepang);

2) Pencatatan akuntansi yaitu Pemohon Banding mencatat biaya sebesar Rp1.051.034.075,00 pada Akun Nomor 9-1000 Interest Expense;

bahwa dengan demikian, sangat jelas bahwa substansi pengeluaran sebesar Rp1.051.034.075,00 adalah untuk pembayaran bunga pinjaman

dan bukan pembayaran dividen sebagaimana yang diasumsikan oleh Terbanding;

bahwa selain itu, perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa berdasarkan Pasal (1), (2), dan (5) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dcngan Jepang (P3B Indonesia dan Jepang), atas pembayaran bunga pinjaman terutang Pajak Penghasilan di Indonesia dengan tarif sebesar 10%;

bahwa berdasarkan ketentuan P3B Indonesia-Jepang, Pemohon Banding telah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 10% atas pembayaran bunga pinjaman kepada SRK-Jepang dan Pemohon Banding telah melaporkannya dalam SPT Pajak Penghasilan Pasal 26;

b. Berdasarkan P3B Indonesia dan Jepang, pengenaan pajak atas dividen hanya dapat dilakukan apabila dividen tersebut telah dibayarkan (Paid), faktanya, Pemohon Banding tidak pernah melakukan pembayaran dividen sebagaimana diasumsikan oleh Terbanding;

bahwa apabila merujuk kepada ketentuan Pasal 10 P3B Indonesia dan Jepang, dividen terutang pajak apabila terdapat pembayaran (paid) atas dividen tersebut;

bahwa berikut kutipan Pasal 10 pada P3B Indonesia dan Jepang: Article 10

1. Dividends PAID by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State;

2. ........;

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the taxation laws of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident;

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 P3B Indonesia dan

Jepang sebagaimana diatas, dividen hanya dapat terutang pajak di Indonesia apabila secara faktual memang terdapat pembayaran atas dividen. Oleh karena itu, sepanjang Pemohon Banding tidak membayar dividen kepada SRK-Jepang, maka berdasarkan P3B Indonesia dan Jepang tidak seharusnya Pemohon Banding dianggap melakukan pembayaran dividen dan diharuskan memotong Pajak Penghasilan Pasal 26 atas dividen;

c. Posisi Retained Earning Pemohon Banding di Tahun Pajak 2018 masih menunjukkan angka negatif (kerugian) sehingga baik secara logika maupun dari sisi hukum tidak dimungkinkan terdapat pembayaran dividen;

bahwa menurut Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g UU Pajak Penghasilan, definisi dari dividen adalah bagian laba yang diperoleh pemegang saham dll, dimana termasuk dalam pengertian dividen adalah pembagian laba baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;

bahwa pada faktanya, berdasarkan Laporan Keuangan yang sudah diaudit oleh akuntan publik independen, neraca Pemohon banding per akhir Tahun Pajak 2018 masih menunjukkan akumulasi rugi komersial sebesar (Rp144.460.615.722,00) sebagaimana yang dapat dilihat pada Statement of Changes Equity pada Laporan Keuangan Pemohon Banding;

bahwa dengan demikian, karena posisi keuangan Pemohon Banding masih menunjukkan akumulasi rugi, maka tidak ada laba (Retained Earning) yang dapat dibagikan atau dengan kata lain tidak mungkin Pemohon Banding dapat melakukan pembayaran dividen kepada pemegang saham, dan hal ini juga tidak dimungkinkan dari sisi komersial, akuntansi, maupun dari sisi hukum;

d. bahwa dari sisi hukum, Keputusan Pembagian Dividen, telah diatur secara khusus di dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dimana pada Pasal 71 UU-PT dan penjelasannya, dengan jelas diatur bahwa pembagian dividen HARUS berdasarkan

RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham);

bahwa keputusan untuk pembagian dividen harus tetap merujuk kepada ketentuan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam penjelasan Pasal 71 ayat (1) UU jelas-jelas dinyatakan bahwa pembagian dividen harus berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

bahwa berikut ini adalah kutipan Penjelasan Pasal 71 ayat (1) UU-PT: Penjelasan Pasal 71 ayat (1)

Keputusan RUPS pada ayat ini harus memperhatikan kepentingan Perseroan dan kewajaran. Berdasarkan keputusan RUPS tersebut dapat ditetapkan sebagian atau seluruh laba bersih digunakan untuk pembagian dividen kepada pemegang saham, cadangan, dan/atau pembagian lain seperti tantiem (tantieme) untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta bonus untuk karyawan;

bahwa pada faktanya, tidak terdapat pelaksanaan RUPS yang dilakukan oleh Pemohon Banding untuk memutuskan adanya pembagian dividen kepada pemegang saham. Selain itu, apabila Terbanding beranggapan bahwa terdapat pembayaran dividen kepada pemegang saham, seharusnya Terbanding dapat membuktikan bahwa terdapat RUPS yang menyatakan adanya pembagian dividen kepada Pemegang Saham;

e. Alasan koreksi yang menyatakan bahwa transaksi pinjaman Pemohon Banding tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha adalah alasan yang tidak relevan;

bahwa Terbanding dalam proses pemeriksaan melakukan koreksi atas biaya bunga pinjaman dan melakukan rekarakterisasi biaya bunga pinjaman sebagai pembayaran dividen karena Terbanding menganggap transaksi pinjaman tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;

bahwa menurut Pemohon Banding tidak ada analisis atas kewajaran pinjaman, selain itu apabila analisis kewajaran dilakukan atas biaya bunga, maka koreksi seharusnya adalah atas besaran/nilai/tarif bunga bukan atas substansi bunga. Hasil analisis kewajaran seharusnya tidak

menyebabkan perubahan substansi atau fakta transaksi, yang dalam hal ini adalah biaya bunga menjadi dividen;

bahwa terlepas dari hal tersebut di atas, alasan ini juga tidak relevan karena pada faktanya Terbanding tidak pernah melakukan analisis kewajaran apapun yang terkait dengan pinjaman ataupun biaya bunga, sehingga dapat dikatakan koreksi ini dilakukan tanpa alasan yang valid;

bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding diatas maka Koreksi atas Dividen sebesar Rp1.051.034.075,00 sudah seharusnya dibatalkan seluruhnya;

Koreksi DPP Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Imbalan Sehubungan dengan Jasa, Pekerjaan, dan Kegiatan sebesar Rp440.000,00

1. Menurut Terbanding bahwa Terbanding melakukan koreksi atas biaya jasa dengan alasan bahwa biaya reimursement/penggantian transport yang diterima oleh bukan pegawai Pemohon Banding (orang asing/subjek pajak luar negeri) merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 26;

2. Menurut Pemohon Banding bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding karena reimbursment seharusnya tidak terutang Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan alasan sebagai berikut:

a. Dalam pelaksanaan pemberian jasa dari Sakae Riken Kogyo Jepang (SRK-Jepang) ke Pemohon Banding sebagaimana tercantum dalam Technical Assistance Agreement, Pemohon Banding memerlukan tenaga ahli dari SRK-Jepang untuk memberikan secara langsung bantuan teknis tersebut dan oleh karenanya tenaga ahli tersebut akan melakukan kunjungan lokasi usaha Pemohon Banding;

bahwa terkait kunjungan dari tenaga ahli tersebut, Pemohon Banding harus menanggung biaya-biaya yang timbul dari kunjungan tenaga ahli yang antara lain biaya atas akomodasi;

bahwa hal ini telah disepakati oleh Pemohon Banding dan SRK-Jepang pada lampiran Technical Assistance Agreement sebagaimana dikutip demikian:

Air fare and accomodation shall be reimbursed additionally with an actual cost. When the facility supplier has to go to Indonesia for installation, its cost shall be reimbursed as required;

bahwa atas biaya-biaya yang berkaitan dengan kunjungan tenaga ahli tersebut, pihak SKK-Jepang akan mengeluarkan biaya tersebut terlebih dahulu dan kemudian akan meminta penggantian ke Pemohon Banding(me-reimburse). Selanjutnya Pemohon Banding akan mentransfer/mengganti kepada SRK-Jepang atas biaya-biaya yang berkaitan dengan kunjungan tenaga ahlinya ke Indonesia;

b. Pemohon Banding berpendapat bahwa penggantian/transfer dari Pemohon Banding ke SRK-Jepang pada prinsipnya adalah biaya-biaya sebagaimana umumnya biaya operasional Pemohon Banding yang berkaitan dengan kegiatan usaha yaitu biaya yang dikeluarkan untuk tenaga ahli yang memberikan jasa kepada Pemohon Banding yang bersifat reimbursement (penggantian) dan bukan Penghasilan bagi SRK Jepang sehingga seharusnya tidak terutang Pajak Penghasilan Pasal 26;

c. Lebih lanjut, definisi penghasilan telah diatur pada Pasal 4 ayat (1) UU Pajak Penghasilan yang menyatakan penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Definisi penghasilan seharusnya dipergunakan dalam menerapkan ketentuan Pasal 26 UU Pajak Penghasilan, dimana secara singkat dalam Pasal 26 UU Pajak Penghasilan dinyatakan bahwa penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri terutang Pajak Penghasilan Pasal 26. Mengingat penggantian (reimbursment) yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada SRK-Jepang secara substansi bukan bersifat penghasilan bagi SRK-Jepang (melainkan biaya operasional yang umum dikeluarkan yaitu untuk membiayai kedatangan tenaga ahli ke Indonesia) maka seharusnya atas penggantian (reimbursement) tersebut tidak terutang Pajak Penghasilan Pasal 26;

bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana di atas, Pemohon Banding mohon agar koreksi DPP Pajak Penghasilan Pasal 26 atas penggantian (reimbursement) yang dibayarkan oleh Pemohon Banding ke SRK-Jepang

dapat dikabulkan seluruhnya;

Kesimpulan dan Usul Pemohon Banding bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan:

1. Surat Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU KUP serta Pasal 35, 36, dan 37 UU Pengadilan Pajak;

2. Koreksi yang dilakukan Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sebagaimana Pemohon Banding jelaskan di atas;

bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak agar:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding dan membatalkanKeputusanTerbandingNomorKEP- 00238/KEB/WPJ.22/2021 tertanggal 10 Mei 2021;

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor SUB-648/WPJ.22/BD.06/2021 tanggal 8 November 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Ketentuan Formal

Persyaratan Formal bahwa berdasarkan penelitian Surat Banding Pemohon Banding Nomor 0283/SRI/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 4 Agustus 2021 diketahui hal-hal sebagai berikut:

YaTidak a. Banding diajukan dengan surat banding dalam Bahasa √

Indonesia kepada Pengadilan Pajak;

b. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan √ sejak tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;

c. Banding diajukan di luar jangka waktu 3 (tiga) bulan karena keadaan di luar kekuasaan Pemohon Banding

dengan dilampiri bukti pendukung adanya keadaan di luar kekuasaan Pemohon Banding;

d. Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat √ banding;

e. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang √ jelas;

f. Banding diajukan dengan mencantumkan tanggal √ diterimaKeputusanTerbandingNomor

KEP-00238/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 10 Mei 2021;

g. Surat banding dilampiri salinan surat keputusan yang √ dibanding, yaitu Keputusan Terbanding Nomor

KEP-00238/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 10 Mei 2021;

h. Bukti Pembayaran:

- Surat banding dilampiri bukti pembayaran atas pajak √ yang masih harus dibayar sesuai yang telah disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan;

- Surat banding tidak dilampiri bukti pembayaran pajak√ karena tidak ada pajak yang masih harus dibayar yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan;

i. Surat banding ditandatangani oleh Takao Usami bertindak selaku:

- Pengurus yang tidak berkedudukan di Indonesia;√ j. Penandatangan surat banding:

- Berkedudukan di Indonesia;√

- Melampirkan bukti keberadaan pada saat√ penandatanganan Banding;

k. Keputusan yang diajukan banding bukan merupakan√ objek yang dapat diajukan banding;

Kesimpulan Pemenuhan Persyaratan Formal bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan pada angka 1, maka permohonan

banding Pemohon Banding sepenuhnya memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; bahwa oleh karenanya, permohonan banding Pemohon Banding dapat dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang tidak ada data dan atau keterangan lain yang mengubah hasil penelitian formal ini;

Uraian Mengenai Ketetapan Semula, Keberatan dan Keputusan Atas Keberatan

Ketetapan Semula bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00007/204/18/431/20 tanggal 16 Maret 2020 Masa Pajak Mei 2018 diterbitkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi Nomor LAP-00058/WPJ.07/KP/RIK.SIS/2020 tanggal 10 Maret 2020;

bahwa atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 0223/SRI/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 yang diterima Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi berdasarkan LPAD Nomor PEM-05002765/WPJ.22/KP.0703/2020 tanggal 15 Juni 2020;

Penyelesaian Keberatan bahwa atas surat keberatan Pemohon Banding telah diterbitkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00238/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 10 Mei 2021, dengan perhitungan sebagai berikut:

bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00238/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 10 Mei 2021 diterbitkan berdasarkan Laporan Penelitian Keberatan Nomor LAP-2171/WPJ.22/BD.06/2021 tanggal 6 Mei 2021;

bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00238/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 10 Mei 2021 diterbitkan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal

Surat Keberatan diterima;

Analisa Pokok Sengketa bahwa setelah membaca surat banding, mempelajari Laporan Penelitian Keberatan, berkas surat-menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, surat keberatan Pemohon Banding, dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari Pemohon Banding sebagai berikut:

1. Menurut Pemohon Banding bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dengan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam surat banding a quo;

2. Menurut Terbanding bahwa setelah membaca surat banding, mempelajari Laporan Penelitian Keberatan, berkas surat-menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, surat keberatan Pemohon Banding, dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari Pemohon Banding sebagai berikut:

Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, antara lain mengatur:

Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3):

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, antara lain mengatur sebagai berikut: Pasal 1;

Pasal 2 ayat (1) huruf b;

Pasal 4 ayat (1) huruf a;

Pasal 6 ayat (1) huruf a.3;

Pasal 9 ayat (1);

Pasal 18 ayat (3);

Pasal 26;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan antara lain mengatur:

Pasal 30 ayat (1) huruf a, ayat (2);

d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 22/PJ/2013) bahwa pada Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 Bab IV Hal-Hal Khusus Terkait Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha huruf C Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha atas Transaksi Pembayaran Bunga dijelaskan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi pinjaman intragrup, diantaranya adalah melakukan pengujian kewajaran perbandingan utang terhadap modal;

e. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2017 tentang Pelaksanaan Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan dan Tata Cara Pelaporan Utang Swasta Luar Negeri (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2017), antara lain mengatur:

Pasal 2 ayat (3), ayat (6), ayat (7);

f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015);

Pasal 3 ayat (5);

g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015 Pasal 2 ayat (1) huruf a;

Pasal 4 ayat (1);

Penelitian Bukti Pendukung bahwa Terbanding telah melakukan penelitian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan, dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding, data pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, dan dokumen dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah:

bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP- 00058/WPJ.07/KP.07/RlK.SlS/2020 tanggal 10 Maret 2020, Kertas Kerja Pemeriksaan, dan Risalah Pembahasan yang dibuat oleh Pemeriksa Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi, diperoleh informasi sebagai berikut:

a. bahwa terdapat Koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 berdasarkan pengujian ekualisasi Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 yang dilaporkan dalam SPT dengan pos-pos biaya dan pos-pos neraca lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Nama ; GAKACE RIKEN INDONESIA

Masa dan Th. Pajak: Oktober 2017 s.d, Septamber 2018

Sumber Pengujian :

«SPT Tahunan PPh Badan

- SPT Masa PPh Pasal 26

+ Data APPPORTAL dan SIDJP

Pengujian dilakukan berdasarkan dokumen sumber dengan teknik ekualisasi Objek PPh Pasal 20 yang dilaporken dalam GPT dengan pos-pos blaya dan pos-pos neraca

Objek Pajak menurut Pemeriksa :

Pos-Pos Laporan RugiLaba

1. Dividen Rp 7,898,785,205

2. Bunga Rp 8,194,875,751

3, Royal Rp 9,322,013,279

4, Binya Reimbursement Transportasi Rp 1,071,910,708

Jumlah Rp 26,587,584,841

Pos-Pos Neraca Rp 0

Objek dan masa sebelumnya Rp 0

Dipotong/disetor’dRaporkan masa berikutnya Rp 0

Diperhitungkan sebagai objek PPh Pemotongan tain Rp 0

Dipotong/disetoridiaporkan di KPP lain Rp 0

Objek Pajak Menurut Pemeriksa Rp 26,587,584,941

Objek Pajak Menurut SPT WP Rp 10.783190.071

Koreksi Objek Pajak Ro 5824384870 1

K1) Maa we UE nin Menpar kala.

+. |Seturun obyek PPh Pasal 26 pada SPT Masa PPh Pasal 26 wajib Pasal 26 UU PPh pajak telah dipotong PPh Pasai 28 dan telah disetor seluruhnya ke

Kas Negara. Namun terdapat 3 tansaksi Royalti tambahan yang PPh

Pasal 26 telah disetor ke Kas Negara tetapi belum dilaporkan dl SPT

Masa PPh Pasal 26. Pasa! 12 ayat (3) UU KUP

Biaya relmbursement / penggantian transport yang diterima oleh Pasat 1 No. 8 PMK No. 252/PMK_03/2008 bukan pegawai wajib pajak (arang asing / subyek pajak luar negeri) merupakan obyek PPh Pasa! 26

Terdapat transaksi pinjaman wajib pajak yang tidak sesuai dengan Pasal 26 UU PPh dan Pasal 18 ayat 3 UU PPh dan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang berlaku umum, sehingga (Penjelasannya pembayaran bunga atas pinjaman tersebut di rekarakterisasi/dianggsp| bak No. 169/PMK.010/2015 sebagal pemberian dividen. PER25/P2017

PER-22/P.2013 b. Koreksi atas Dividen sebesar Rp1.051.034.075,00 bahwa menurut Pemeriksa terdapat transaksi pinjaman Pemohon Banding yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang berlaku umum, sehingga pembayaran bunga atas pinjaman direkarakterisasi/dianggap sebagai pemberian dividen, yaitu:

Obyek PPh Pasal 28 - Dividen (ex-Olnya [MARR aes 232 1431 000

Bunge) Masa dan Th. Pajak Oktober 2017 nd. Baptambar 2018

Sumber Pengufien :

- SPT Tatnman Ph Raden

- SPT Masa PPN Pasi 26

- Date APPPORTAL den SIDJP

- General Ledgor dan Invalca

0-1000 Intervat Expense

Beginning Balance: 7,200,852,760.48 toe Bre Date Memo samian

090914 @ IB1W2017 — Accrved Interest October 2017 (rata 120.57) Rp 39.791.781

Gw00011 oO WIW2017 — Accrued interest October 2017 (rate 120.57) Rp 84,370,983

Qnodverg GQ 15/11/2017 Accrued Interest Expense November 2017 flat 111 Rp 182.289.519

GBNHdOe7K Q 1S/1 2017 Accrued Interest Expense November 2017 Rata 111 Rp Aue ais

0000004 Q 16/12/2017 — Accrued Interest Payable (Rate 121,01) Ro La

R0009M gy 18/12/2017 Accrved Interest Payable (Rate 121.01) Rp 2 20.600

GNnooge4 Qi 16/12/2017 Accrued Interest Payable (Rate 121,01) Rp 1389-560

0001013 GJ 16/01/2018 Accrued Interest Principal JPY 300.000.000 (Rate 1 Rp 440263 pe

0001022 gy 15/02/2018 — Interesi Loan February 2016 (Rate 127.27) RDO ee

SJ001032 G3 15/02/2018 — Intaresi Loan February 2018 (Rate 127.27) Rp ee

W001032 «gy 15/02/2018 — Interest Loan February 2018 (Rate 127.27) Rp 99. 920.223

GJ001032 ee] 18/02/2018 —_— Interest Loan February 2010 (Rata 127.27) Rp 31 908 47

Gwootoags gy 18/03/2018 Accrued Interest Payable (Rate 129.74) Rp 121, Haa

53001043 Gy 16/03/2018 Accrued Interest Payable (Rato 129.74) Rp 132,165, py

Gi0010gg gs 15/03/2018 Accrued Interest Payable (Rate 129.74) Rp 330308 2

53001043 GJ 15/03/2018 Accrued Interest Payable (Rete 129.74) Rp 50.832. 2

GJo010g3 Gu 16/02/2018 Accrued Interest Payable (Rate 129.74) Rp 325,330.2 aa

Gl001057 ay 18/04/2018 = Accrued Interest Payable (Rate 128.13) Rp 209.680.0

SJ001057 & 15/04/2018 Accrued Interest Payable (Rate 128.13) Rp 389.409.683

GJ001072 G 18/05/2018 = Accrued Interest Payable (Rata 127.74) Rp 470,462,872

S3001072 GJ 15/05/2018 — Accrued Interest Payable (Rate 127.74) Rp 580,571,203

GJo01097, Gy 18/06/2018 Accrued Interest Rate 126.64 Rp 296.073,787

Gv0o10s7 Gy 15/06/2018 — Accrued Interest Rate 126.64 Rp $9.214,753

Stats, = 15/06/2018 Accrued Interest Rate 126.64 Rp = 659,895,833

94001139 (ex) 1§/08/2018 Accrued Interest Rate 131,32 Rp 124,841,547

G001139 Gy 15/08/2018 — Accrued Interest Rate 131,32 Rp 72,824,226

54001139 GJ 15/08/2018 = Accrued Interest Rate 131,32 Rp 52,017,311

SJ001139 QJ 15/08/2018 Accrued Interest Rate 131,32 Rp 176,858,858

G3001148 GJ 15/09/2018 — Accrued Interest Rate 13283 Rp 125,401,665

G9001148 kes) 15/09/2018 = Accrued Interest Rate 132.63 Rp 135,851,804

G1001148 GJ 15/00/2018 = Accrued Interest Rate 132.63 Rp 344,854,579

GJ001148 GJ 15/09/2018 = Accrued Interest Rate 132.63 Rp 52.250.694

G1001143 GJ 15/09/2018 Accrued Interest Rate 132.63 . Rp 289,862,265

Goo1179 — Gy 30/08/2018 = AJEOS - (lo adjust underrecorded accrued interests Rp 1.588 904-420

Rp = 7,998,785 205

Keterangan :

Berdasarkan Akte Pendirian Wajib Pajak, Nomor 23 tanggal 24 Januari 2012, diketahui bahwa modal dasar Wajib Pajak

Sebesar Rp. 495.450.000.000,- Dart Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham Tejumiah

13.500 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 123.862.500.000,- v

Wajib Pajak mencantumkan jumlah modal perusahaan sebesar Rp. 123.862.500.000,- pada SPT Tahunan PPh Badan

Wajib Pajak dan Laporan Keuangan yang telah diaudit tahun pajak 2010. .

Dari data tersebut diketahui bahwa pada tahun pajak 2018, Modal Dasar Wajib Pajak belum disetor seluruhnya oleh

Pemegang Saham mayoritas (Sakae Riken Kogyo Co. Ltd.) yaitu Pihak yang memiliki hubungan Istimawa. -

Pada tahun pajak 2018, Wajib Pajak memiliki saldo Hutang Pemegang Saham (Sakae Riken Kogyo Co. Ltd.) sebesar Rp.

430.511.000.000,- dan membayar Biaya Bunga sebesar Rp. 7.998.765.205,- serta saido ekultas kurang dari nol yaitu Rp

20.478.537.222,-

Pada tahun pajak 2017, Wajib Pajak memiliki saido Hutang Pemegang Saham (Sakae Riken Kogyo Co. Ltd.) scbesar Rp.

440.918.118.000,- dan membayar Biaya Bunga sebesar Rp. 8.244.388.655.- serta saldo ekuitas kurang dad nol yanu -Rp.

29.147.604.363,-

Pada tahun pajak 2018, diketahui bahwa bosarnya Perbandingan Antera Utang dan Modal Weftb Pojak adalah (-20.60 : 1).

Rasio Antara Utang dan Modal Ini sangat Iklak wajar karena tidak sasuai dengan Pasal 2 ayal 1 PMK No.

169/PMK.010/2016 yaitu paling tingg! sebesar (4:1)

Berdasarkan data General Ledger wajib pajak dikelahul bahwa selama tahun pajak 2010, wajib pajak membayar utang kepada pemegang saham (Sakae Riken Kogyo Co. Ltd.) hanya dua kali yaltu pada bulan Moret 2018 sebesar JPY

50.000.000 dan bulan September 2010 sebasar JPY 50.000.000

Berdasarkan semua dokumen Loan Agreamant yang dipinjamkan wajib pajak pada saal pemerfksaan, dikatahul bahwa semua pinjaman wajib pajak kepada pamegang saham (Sakae Rikan Kogyo Co. Ltd.) sebonarnya telah berakhir, namun diperpanjang (oxtonded) Jangka waktu pinjaman tersebut beberapa tahun ke dopan.

Berikut Ini gambaran tentang Utang wajib pajak kepada pemegang saham (Sakae Rikon Kogyo Co. H0) yatw Pihak yang memiliki hubungan Istimewa, berdasarkan Laporan Keuangan Wajib Pajak yang telah disudit :

Perlod Start Perlod End Amondment Amount

July 1, 2012 June 30, 2016 May 31, 2021 JPY 250 mition

December 1, 2012 November 30, 2015 July 31, 2021 JPY 420 million

February 19, 2013 February 28, 2016 February 28, 2022 JPY 70 million

March 7, 2013 March 31, 2016 March 34, 2022 JPY 120 million

Apt 12, 2013 April 30, 2016 Aprit 30, 2018 JPY 130 million

April 26, 2013 ” April 30, 2016 April 30,2019 JPY 330 milfion

May 28, 2013 May 31, 2016 May 31, 2019 JPY 580 million

August 14, 2013 August 13, 2016 August 31, 2019 JPY 70 milion

August 30, 2013 August 29, 2016 August 31, 2019 JPY 50 million

September 30, 2013 September 29, 2016 September 30, 2019 JPY 50 million

October 31, 2013 October 30, 2016 October 31, 2019 JPY 210 million

December 27, 2013 December 26, 2016 December 31, 2019 JPY 60 million

February 12, 2014 February 11, 2017 February 29, 2020 JPY 170 miifion

April 30, 2014 April 29, 2017 April 30, 2020 JPY 400 million

March 27, 2015 March 26, 2018 March 27, 2021 JPY 270 million

December 28, 2015 December 31, 2016 May 29, 2019 Rp 12.5 billion

Berdasarkan hal-hal diatas, diketahui bahwa pinjaman yang diberikan oleh Pemegang Saham mayoritas yaitu pihak yang memiliki hubungan Istimewa (Sakae Riken Kogyo Co. Lid.) kepada wafib pajak secara substansi dan praktek bisnis memiliki karskterisasi dari modat. Transaksi pinjaman tersebut tidak sasual dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang berlaku umum, sehingga pembayaran bunga atas pinjaman tersebut di rekaraklerisasV/dianggap sebagai pemberian dividen dan tidak dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto, dan pinjaman yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha tersebut dianggap sebagai kontribusi modal. WA

Dasar Hukum

Pasal 18 ayat (3) UU Pajak Penghasilan dan penjelasannya;

PMK Nomor 169/PMK.010/2015;

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2017;

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013;

c. Koreksi atas Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan sebesar Rp440.000,00;

bahwa menurut Pemeriksa bahwa biaya reimbursement/penggantian transport yang diterima oleh bukan pegawai Pemohon Banding (orang asing/subjek pajak luar negeri) merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 26, sebagai berikut:

— “Nama SAKAE RIKEN INDONESIA ~

Obyek PPh Pasai 26 - Imbatan terkaht Retmbursoment Transportes! PAP 34 458,232.1-431.000 am ma Masa Gan Th. Pajak Oktober 2017 ».d. September 2018 NN

Sumbar Pengupan :

- SPT Tahunan PPh Beda:

- SPT Masa PPh Pasai 26

- Data APPPORTAL dan SID

- General Ledger dan Invoice 6783 06/11/2017] Purchase; PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL - Il 6,464,000 Ando Tadeyoshi SR Kogyo upport Quality prosiem 7286 194122017 | Hotel Saba Jaya Lippo « inv 3CO2ACCTM 17 5.990.000 |Tadayoehi Ando SR Kogyo 7547 03/01/2018) Fuschana, CV. Indovisa Mandini - inv M-0092.18 - FP 293049 2,500,000 [Hideki Okano SR Kogyo je o1cas 220172018) Paymerit roomdarga 6,572,720 |Hitod Okano SR Kogyo a4 O702015|Payrnent Accomodation 4,051,062 | tapanase Manager ISR Kogyo:

PCROSOIG 1205/2018) Tand charge lor Ochiai San 440,000 [Ochial SR Kogyo 2020 15105720 18\Purchese; PT. HARUM INDAH SAFI TOURS & TRAVEL 747 400 jOchis Kalsuka SR Kegyo Support Quality problom.

Lira 15/05/2018 Purchaso; PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL 1,262,600 jOchia Kokidee BR Kogyo (Support Chatty proton, 9832 09207/2018iPurchasa: PT, HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL 2,767,300 Hamaura R Kogyo [Hotel di Cikarang + Crown

PC207028] 12407298! Taxi charge Hamaura ban 440,000 jHamaura SR Kogyo

16077 0710822018) Purchase: PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL 4.742.200 [Tetumi Hate, Yowhio Mase, KaziSR Kogyo | Suppori Oustiiy mobiam

{81198008 | oamaz0tal Room Charge For MR. Oya, Mr. Kalo, Me, Maso 19612,500 |Oya, Kato, Mata SR Kogyo [Suppart Quolity protec

Hez03 1090672018) Pund-ose; Asin South Cikorang - trv INVSG20 1808142 «FFP 4,371,860 |Hidek! Okana SR Kogyo [Owner

16302 1Re08/20 181 Purchaae: Awa Savih Cikarang « bw INVSS201808143 - FP 5,828,120 (Widoki Okano SR Kogyo = |Quner

67102013! © 1202 2018)Roon Charge for 3 periang 10,890,000 [Oys, Keto, Mave GR Kogyo {euppon Quelty problem (terus 1EOW 20161 Purchase: Arda South Cikarang - Inv INVSS201808228 - FP 1,475,100 Karung Oya SR Kogyo = | Support Guakty problem

10464 2000820184 Purchase; PT. HARUM INDAH SARI TOKRS & TRAVEL « | 17,408.40 |Terumi Kato, Yoitvro Masa, KaZISR Kogyo | Suppor Oksenty problom

10989 149972018 Purchase: PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL - In 12,055,300 |Snczo Miyazaki ISR Kogyo (Support Qussty problem 1054 THOS201 0) Purchase: Ante South Céarang 4,484,700 iStigehiro Takagi SR Kogyo

PCR DKOKIM JIROOMm charge for Ckarw san inv, O1IXRG-GSTTURZ018 2,973,600 Hitoshi Oksno ISR Kogye = [Owner

18 2108/2081 Purchase: PT, HARLIN INDAH SARI TOURS & TRAVEL - ini 2,706.80) [Okano Hitsshi SR Kogya = [Owner

11043 26109/2018|Purchasa: Sahid Jaya Lippo Hate - tw OTAMACCTIOW13 - F 16,700,000 |Jun TakashimeeSnoro Meyazak (SR Kogyo — |Support Quality problem

41044 28/09/2018] Purchase; Setid Jaya Lippo Hotel - inv OI MACET - 15,400,000 |Stigahiro Tekng! SR Kogyo |Support Qustty problern

16 0419/20 18 Purchase; Sahid Jaya Lippo Hotel 39,500,000 | Jun Takashima+Ghozo Myaraki SR Kanyo uppori Quality problem

108 3006/2078] Purchase: Sakae Rike Kogyo 4872190 [OK SR Kogys

15 5010812616) Purchasa, Sakon Rikon Kogyo 185,542,548 JOK SR Kogyo

11017 2010412613|Purehaso: Sakae Riken Kogya - In SRAC2016-SRIO9 « JPY, 8000,873,114 JOK SR Kogyo

11020 30820181 Purghose, Sekao Rikan «lew SRAC2018-SRKZ - JPY] 161 450,002 JOK SR Kegyo i am oe 1071010706 | . a

Binya diated tordid dart:

Binya reambunemeni / penggalian kanepori yang ditarima olah bukan pagawal walt pajak (oran asing 1 subyek pajak tusr sepeti) murupakan obyek PPh Pasal 26

Passe 1 Mo. 8 PMK No. 252/PMK C8 2008 bahwa berdasarkan penelitian terhadap Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak diketahui beberapa hal sebagai berikut:

a. bahwa Pemohon Banding terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi pada tanggal 30 Januari 2012 dan terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 31 Januari 2012 dengan Klasifikasi Usaha (KLU) 29300 - Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih. Perusahaan ini berkedudukan di JI. Surya Kencana Kav. 1-17 GH & I-M2EF, Kawasan Industri Surya Cipta, Kuta Mekar, Ciampel;

b. bahwa berdasarkan Laporan Penghitungan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal pada SPT Tahunan Pemohon Banding Tahun Pajak 2018, diketahui sebagai berikut:

Ppa] gee ea WA ©

TE SS SS SS SS

An ee ES SN

EEE KAN

Sa — ik bahwa berdasarkan Laporan Penghitungan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Pemohon Banding berada dalam rasio -20.66;

c. bahwa berdasarkan Data Pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 26 pada aplikasi Sistem Informasi Direktorat Pajak (SIDJP) diketahui bahwa Pemohon Banding melaporkan SPT Pajak Penghasilan Pasal 26 pada KPP Pratama Karawang Selatan dengan data pelaporan sebagai berikut:

- - aa hg - or | Phar Feit rt went para dah Keane nea aRT nga en VET Dan ER Peron Det Dae Hanae pl ALI Mara FI PA Patah Dargunan | Jins PA SAMA aah ake t JEL nena MAA Aa {DeqMetecer | IOI Meee PPD

SMT | Semua SOT | Koh Kutang [ Leteh

Koe Vga 2001 2104 20001 2087 ja RAM 201 NAN POR ROL HAN 0091 00 | 2007 1 2009 1 2075 1 2004 1 20971 2997 RON 1 279941 1708 IYA TAN Ag ee ee ee

1 01.01 AP Naat SMW IAPC UTLAMPLECAZIL SPT Meee PPM Para 278 1S2014759001DA— 17 62-2017 10.02.2017 eset

2 01.01 SOP) Pembensen Kel SCOPE PPT PU IEP IEC 201 SPT Masa PPA Pesat 2978 ISI ATM OOIOR 18012017 10.07 2957 esr

301-01 2017) Perntwhaen Kol ROSOLAMLTIMSANYA 22 NP 1AGA2011 SPT Mesa PPh Pasal 2226 320833007 0010A 18: 10.2017 96 10 2017 eseT

4 02-02 MI? Normal SQINCADIPPHAL PL KE YAOYAO LT SPT Mass PPh Pasel 226 5046555900108 17012017 00.03.2017 297

3 09.01 NT Norma SOI2IPPHDIMPAINKPINOYOO LI SPT Masa PPM Pasal 276 S0 MIIII ON = 1864-2017 16042817 Eset

© 04.04 2017 Norma SUMUNPPECINPLIAKP 16092017 SPT Masa PPM Pose 726 MULIA 16052017 10.05.2097 ESPT

T 04.04 2017 Pembelulan Kel S CO1IKAPPMNI PL 0KPASONZ011 SPT Masa PPh Pasal 778 84981042 MDA 2011-2017 10.11-2097 esr

© 05-08 2017) home KSONNIMPPRIYAPA DKP 16002017 SPT Masa PPh Pasa 2926 IS 113.029 0010F 16082017 93.06-2017 SPT

8 (05.05 3017 Pembebdan Kel S-RSO LSM PENLYNPLILKPISONZ91N SPT Masa PP Pasal 228 319 7M 112 00DRo 18082013 19.05.2018 et

10. 06-08 2017 Normal KOSMISSI PPHONNNPA LAMP IROYZOL SPT Masa PPh Pasal IV26 104929.16200IDR 17.07.2017 10.07.2017 Eset

11. 07-07 2017) Ronmal SOSCOOSSPPICH PUTA MPISOW2OIT SPT Mana PPh Pas 228 421175ISEOOIDRo 14-00-2017 09-08-2017 ESPT

12 08.08 2017 Nom SOL9LOM PPC MVPL MKP JANYPOIT SPT Mena PPD Pasal 2926 550425880002 19092017 08.09.2017 eset

19 09.09 2017 Nama SOSOISMSPPHZM NPs 22KP 160YI017 SPT Mana PPh Pasek 2V26 84272851 OR 19102017 10.102017 est

14 09.00 TOIT Pembehkan Ke! S-OSO1ISORPPHOMYPY 22 KP 16032018 SPT Masa PPh Pasal 2528 256.497.51200IDR 18-05-2018 15.05.2018 eset

1S 10-19 2017 Normal S05919SSAPPHOIMPLIOKP 1602017 SPT Mara PPM Pasat 226 B19SA46500I0R 2011-2017 10-11-2017 ESPT

16. 11-11 2017 Hormat SIMINGAPPMIMPLTAKP 16012017 SPT Mana PPN Pasal ZIG 116.284.477 00 OR 19-12-2017 1122017 ESPT

17, 11-11 2017 Pembelian Kel SLOSOLSTNPPNDIAYPL22KP 1602019 SPT Masa PPh Pasal 2426 118,301,284 000R 18082019 10-08-2013 ESPT

1 12-12 2017 Normal $0500 28 PPHTMNPL22KP 16092018 SPT Masa PPN Pasal 2428 111.260115001DA 17-01-2018 10-01-2018 ESPT

19. 12-12 2017 Pembebuan Ke-1 S-05008 MAPPHOMNPI Z2KP 16022018 SPT Masa PPh Pasal 2126 319 09.315 00 IDR 20-02-2018 09-02.2018 SPT

20. 12-12 2017 PembentanKe2 SOSOITOTOPPIO IPA TKP 1602018 SPT Mase PPh Pasal 2928 1168627050010A. MI 11-2018 09-10-2018 esrt d. bahwa berdasarkan penelitian terhadap SPT Masa berikut Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23/26 Masa Pajak Mei 2018

adalah sebagai berikut:

1) SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23/26 Pembetulan ke-1

Nah UP ee mati ns eee, cig Til, an bean Ina! Ctra | Pen ee

Bi Re er a Re ee eM! Sr area eee EL ORAM AU 3 Pe ae RM ab Pn er ER so A et] et AR RS

Rime Na ba ng Sea fe ea ate pane Nana Ha an ee PE aaa iN OR) soli can Na en

CU eee ee ee eee Ce ee RP

2 Gunga 4144271502 1,040,500,210 FEN 104,859,822

3 Rayati annnz7i0s | 2491680170 PERE ele 391.166.017

4 Sewa dan Panghestten iam sehubungan ponggunaan harta 411121100 0 3 “apes 0

i: _ E af

5 Imbaten sohubungan dongan jasa, pokongan dan kogiatan 4111271106 of ered o

8 Medion dan Penghargaan 41127100 oer o

7 bangun dan Pembayaran berkata 448127100 a 0 Fa 8

8 Premi swan dan transakesi kndung isi 441427102 yee 3 a

9 Keuntungan karna pombebasan ulang a1127/100 0 Be 0

110 Penjualan harta di Indonesia Po amra7noo o : o

12 Penghasilan dari penpelhen saham anti27no0 | oy | o t — ih aan!

143 Penghasian Kene Pajak BUT setolnh Peyak 419127105 Dea o

UMUM . ee | 4,161.207,380 PES Ah 416,126,739

2) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23/26

DEPARTEMEN KEUANGAN FU DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN j Masa Pajak

DIREKTORAT JEMDERAL PAJAK PPh PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 05/2018

No NPWP Nama Buda Perotongan/Pemungutan t tela Objek PPh yang Dipotong

1 Nomar Tanygel Pajak (Rp) (Rp) u PPn PASAL 28

1 00 000.000.0-000.000. SAKAE RIKEN KOGYO CO , LTD Q00064/PPH2326/SRLV/2018 25062018 3,105,234 ,280 310,923,428

2 | 00.006.000.0-000 000 SAKAE RIKEN KOGYO CO.,LTD 000061 /PPH2326/SRUV;2016 | 2505/2018 460,820,185 | 46,982,016

: a DO 000 000 0 000 GOO SAKAE RIKEN KOGYO CO , LTD | 200062/PPH2328/SRLV12019 25052018 | 570,778,054 : 57,877 806

4 00.000 NON 1000 C00 SAKAE RIKEN KOGYO CO.,LTD | DOnDESIPPIRI2G/SRI/V72020 2905/2018 . 2434890 243,489

Page 1 oft Fires Page - Prev - Next - Lact Page

Nama: PT SAKAE RIKEN INDONESIA

PW: 3.488.232.1-439.001

DA1.32.05

RPWP 006 900 0.000.000

Noma SAKAE RIKEN KOGYO CO , LTD

Mamat 1 46 MYAMAE, NISHIBIMAJMA CHO, KYOSU CITY. ACHI. JAPAN no | Jalan Jenin Pn Pongtaatan | eer na IN yang Dinorong

"Ta - SES ee ee) smn

« | Sewa den Perghasian lan sehubungan dengan penggunaan harta selain pengaman atas pengaihan tara dan atau bangunan On ee nt 6

1b [Impelen sehubungan dengan jasa, pekenaan, dan keguton Of aes 20 0

& | Hadiah der perghargaan | Ga a goo oD

7 | Pensur dan Pembayaran berkait 0 ~ 0 ert np an uaa wu nt — , 2 5

9 | Keuntungan kerean pembebasan Yang a. A ery 2 _— 0 te Penuaan harta di indonesia o fo. 2 ” 0 at $ Pe asd iransvressuran ss ~ 9 1 ! 2 _ 0 ple | Pargnamian dan porjualan wau pengashan SONAM ~ _ o . " 2 F . ~ 0]

Tag | Penguesdan Kena Pajex BUT sesucal dkwang patok ~ O febri 7 TN ° 0

AMAN ! * gy09,204.200 F ee 7 310,929.428

Tertiang: Tiga Ratus Sepuitr Jus Serbian Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Rak Dua Puluh Delapan Rugaah . we. a

panies. OC ae pan eee

New? {0,000,000 0.000.000

Hama SAKAE RIKEN KOGYO CO. LTD kana 4-48 MIVAMAE, NISHIB WAJIMA.C.HO, KIYOSU CITY AIH, JAPAN ve | Uren Kuan anghaerin | sean na Tr Palak yang Dipotong

TT 9 o Taj ®

1 Tnimden ~ _ i 6 20 5

12 Bunga ofenadl 0 “9

[> row Flee BRETT se] aaa

4 1 Sama dan Peaghantan Ian sehubungan dengan penggunaan here selai penghsekan Mes pangaihan tanah dan mau bangunan often Pee Ta 20 6

19 imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan ~ 0 2 ~ 2

@& | uodu dan pengrworan of Oo» o

1 | penganan Perbeyaran benuta ” “eo fe ee ete 2 o

81 Prem swap dan vansaien Indung rial | 0 Bis 2 | . “9

[5 | kewneuansnea tetas arg a oe Do

110.1 Penwsimn harta diindonema 0 : z2 “—.

11 | Prem nsuranyursesuransa ° a) 9

1 | bengnosean dan perwuatan atau pengainan soham 0 : : w ” 0

13 | kengnastan Kena Pajak BUT besuaan dikurangi: parak — Os Se 1» 1 o

Juv en ee Dinas

Te-blary Din Rufus Eman Puki Tiga Rb Emon Ratus Orage Pua Seen Kupat ” bahwa berdasarkan penelitian SPT Masa tersebut diketahui bahwa pada Masa Pajak Mei 2018 terdapat pembayaran royalty sebesar Rp311.166.917,00 kepada Sakae Riken Kogyo, Co., Ltd.;

Pendapat Terbanding bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap atutan-aturan perpajakan, Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding, Terbanding menyampaikan beberapa hal sebagal berikut:

a. Koreksi atas Dividen sebesar Rp1.051.034.075,00 bahwa menurut Pemeriksa terdapat transaksi pinjaman Pemohon Banding yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang berlaku umum sehingga pembayaran bunga atas pinjaman tersebut direkarakterisasi atau dianggap sebagai pemberian dividen; bahwa berdasarkan Akta Pendirian Pemohon Banding Nomor 23 tanggal 24 Januari 2012, diketahui bahwa modal dasar Pemohon Banding sebesar Rp495.450.000.000,00, dari modal dasar tersebut telah disetor oleh pemegang saham dengan nominal Rp123.862.500.000,00 bahwa Pemohon Banding telah mencantumkan modal disetor tersebut sebagai modal perusahaan pada SPT Tahunan Badan Wajib Pajak dan Laporan keuangan yang telah diaudit Tahun Pajak 2018;

bahwa pada Tahun Pajak 2018, pemegang saham mayoritas Pemohon Banding (Sakae Riken Kogyo Co., Ltd.) pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Pemohon Banding belum menyetorkan seluruhnya

atas modal dasar Pemohon Banding;

bahwa pada Tahun Pajak 2018, Pemohon Banding memiliki saldo hutang pemegang saham (Sakae Riken Kogyo Co., Ltd.) sebesar Rp430.511.000.000,00 dan membayar Biaya Bunga sebesar Rp7.998.785.205,00 dan saldo ekuitas kurang dari nol, yaitu - Rp20.478.537.222,00;

bahwa pada Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 22/PJ/2013 Bab IV Hal-Hal Khusus Terkait Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha huruf C Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha atas Transaksi Pembayaran Bunga dijelaskan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi pinjaman intra-grup, diantaranya adalah melakukan pengujian kewajaran perbandingan utang terhadap modal; bahwa berdasarkan Laporan Penghitungan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal pada SPT Tahunan Pemohon Banding Tahun Pajak 2018, diketahui Perbandingan Antara Utang dan Modal Pemohon Banding berada dalam rasio (-20,66:1);

bahwa Rasio antara hutang dan modal ini sangat tidak wajar karena tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015), mengatur bahwa Besamya perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1);

bahwa diketahui pinjaman yang diberikan oleh pemegang saham mayoritas, yaitu pihak yang memiliki hubungan istimewa (Sakae Riken Kogyo Co., Ltd.) kepada Pemohon Banding secara substansi dan praktek bisnis memiliki karakteristik dari modal. bahwa transaksi pinjaman tersebut tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang berlaku umum, sehingga pembayaran bunga atas pinjaman tersebut di rekarakterisasi/dianggap sebagai pemberian dividen dan

tidak dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto. Sehingga pinjaman yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha tersebut dianggap sebagai kontribusi modal;

bahwa Pasal 2 ayat (7) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 25/PJ/2017 tentang Pelaksanaan Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan dan Tata Cara Pelaporan utang Swasta Luar Negeri (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2017), antara lain mengatur bahwa biaya pinjaman yang tidak memenuhi ketentuan sebagai dimaksud pada ayat (6), dianggap sebagai dividen bagi pihak yang menerima atau memperolehnya dan dikenakan pajak pada saat biaya pinjaman tersebut dibayarkan atau jatuh tempo pembayarannya; bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, Koreksi Pemeriksa atas Dividen sebesar Rp1.051.034.075,00 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tetap dipertahankan oleh Terbanding;

b. Koreksi Pemeriksa atas Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan sebesar Rp440.000,00 bahwa menurut Pemeriksa bahwa biaya reimbursement/penggantian transport yang diterima oleh bukan pegawai Pemohon Banding (orang asing/subjek pajak luar negeri) merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 26;

bahwa menurut Pemohon Banding, bahwa Pemeriksa menetapkan bahwa terdapat sebagian biaya perjalanan yang dicatat Pemohon Banding pada akun 6-1007 – Travel adalah objek Pajak Penghasilan Pasal 26 berupa jasa sebesar total Rp440.000,00, Pemohon Banding belum dapat membuktikan dengan dokumen pendukung yang valid; bahwa Terbanding menghitung kembali koreksi Pemeriksa atas DPP Pajak Penghasilan 26 yang menjadi objek sengketa Pemohon Banding, dengan perincian sebagai berikut:

‘Dviden TO) mosnosas| 1051034075

Bunga

Royalti 0) smaszag| oo————00

Imbalan sehubungan denganjasa,pekerjaan,dankegiatan| =| 249.900 440.000

Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) bahwa kepada Pemohon Banding telah dikirimkan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) Nomor PHP-200/WPJ.22/BD.06/2021 tanggal 15 April 2021. Pemohon Banding hadir memenuhi undangan dan memberikan keterangan tertulis melalui Surat Nomor 0174/SRI/IV/2021 tanggal 28 April 2021;

bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas, perhitungan jumlah pajak terutang menurut Terbanding adalah sebagai berikut:

(4) IbpPPPhPasal26 ————————————————— IRp| 2101.072294 (2 TPPhTerutang ————————————— IRp| — 315254637 (3) (KreditPajak ——————— IRp| —— 104059822|G) la [PPh Pasal26KurangBayar ”———————— (Rp | 210294815

Sa See | Bee

2) Undang-Undang KUP

"6) | PPh Pasal 26 Yang Masih Harus Dibayar || Rp | —— 302.824.534 bahwa dengan melihat uraian tersebut di atas, serta dengan mengingat data dan fakta di atas dan memperhatikan ketentuan yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa koreksi Terbanding sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tetap dipertahankan sehingga tidak terdapat alasan untuk mengabulkan keberatan/banding Pemohon Banding;

bahwa mengingat hal-hal tersebut maka tidak terdapat cukup alasan untuk menerima banding Pemohon Banding dan diusulkan kepada Majelis Hakim tetap mempertahankan Keputusan Keberatan karena sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menolak banding yang diajukan oleh Pemohon Banding;

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan bahwa berdasarkan penelitian surat banding, data dan dokumen sebagaimana diuraikan di atas, maka disimpulkan:

1. Surat Banding Nomor 0283/SRI/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 berdasarkan penelitian sementara dan sesuai dengan data yang ada,

belum sepenuhnya memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 35 ayat (1) dan (2), Pasal 36 ayat (1), (2), (3), dan (4) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, karena perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu terkait tanggal diterimanya Surat Keputusan, bukti keberadaan penandatanganan surat banding di Indonesia serta kewenangan dari pihak yang menandatangani surat banding. bahwa oleh karenanya, permohonan banding Pemohon Banding dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sepanjang tanggal diterimanya Surat Keputusan, bukti keberadaan penandatanganan surat banding di Indonesia serta kewenangan dari pihak yang menandatangani surat banding terpenuhi.

2. Keputusan Terbanding Nomor KEP-00238/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;

3. Koreksi Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Usul bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetapmempertahankanKeputusanTerbandingNomor KEP-00238/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Mei 2018 Nomor 00007/204/18/431/20 tanggal 16 Maret 2020 atas nama Pemohon Banding NPWP 31.•••.•••.•-•••.000;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor 0472/SRI/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pokok Sengketa bahwa sebelum Pemohon Banding menyampaikan Bantahan atas Surat Uraian Banding tersebut di atas, Pemohon Banding ingin menegaskan kembali bahwa hal yang menjadi pokok sengketa antara Pemohon Banding dengan Terbanding adalah Pemohon Banding tidak setuju dengan Koreksi Terbanding atas Dasar Perhitungan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp1.051.474.075,00 yang terdiri dari:

1. Koreksi DPP Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp1.051.034.075,00 yang dianggap Terbanding merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 atas pembayaran dividen ke Pemegang Saham, namun faktanya merupakan pembayaran bunga pinjaman yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 10% sesuai P3B Indonesia – Jepang;

2. Koreksi DPP Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp440.000,00 yang dianggap belum dilakukan pemotongan oleh Terbanding ini pada faktanya merupakan biaya reimbursement atas transportasi yang dibayarkan ke subjek pajak dalam negeri sehingga bukan merupakan objek pemotongan berdasarkan Pajak Penghasilan Pasal 26;

Bantahan Atas Surat Uraian Banding

Ketentuan Formal

Uraian Mengenai Ketetapan Semula, Keberatan dan Keputusan atas Keberatan bahwa Pemohon Banding tidak memberikan Bantahan/Tanggapan atas bagian ini karena hal–hal yang diuraikan pada bagian ini hanya merupakan pengulangan dan kronologi atas permohonan banding yaitu sejak diterbitkannyaSKPKBPajakPenghasilanPasal26Nomor 00007/204/18/431/20 tanggal 8 November 2021 Masa Pajak Mei 2018 sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP- 00238/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 10 Mei 2021;

Analisa Pokok Sengketa bahwa Pemohon tidak memberikan bantahan/tanggapan atas Bagian ”A. Menurut Pemohon Banding” karena pada dasarnya Terbanding hanya mengutip/mengulang alasan permohonan banding yang disampaikan oleh Pemohon Banding di dalam Surat Permohonan Banding;

bahwa Pemohon Banding menyampaikan tanggapan atas bagian “B. Menurut Terbanding” pada halaman 3-12;

a. Dasar Hukum bahwa ulasan mengenai Dasar Hukum yang digunakan Terbanding, sebagaimana dinyatakan pada halaman 3 s.d. 5 pada SUB, hanya merupakan kutipan atas pasal-pasal yang dijadikan dasar koreksi, dan Pemohon Banding tidak memberikan tanggapan atas bagian ini;

b. Data, Fakta, dan Tanggapan Terbanding bahwa dalam bagian ini, Pemohon Banding hanya menyampaikan inti-inti dari permasalahan atas hal-hal yang menurut Pemohon Banding perlu ditanggapi yaitu bagian 3. Pendapat Terbanding pada halaman 11. Adapun tanggapan Pemohon Banding diuraikan sebagai berikut:

Kesimpulan dan Usul

bahwa sesuai dengan bantahan yang telah disampaikan Pemohon Banding di atas, maka Pemohon Banding menyampaikan kesimpulan dan usul sebagai berikut:

1. Kesimpulan a. bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding yang menyatakan bahwa Pemohon Banding belum sepenuhnya memenuhi ketentuan formal;

b. bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penerbitan KEP- 00238/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang mempertahankan koreksi penelitian keberatan karena koreksi yang dipertahankan tidak sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dan fakta yang ada, sehingga seharusnya keputusan keberatan tersebut dibatalkan;

2. Usul bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan seluruh Koreksi Terbanding atas Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp1.051.474.075,00;

Penutup bahwa demikianlah Surat Bantahan ini Pemohon Banding ajukan kepada Majelis Hakim Yang Mulia dan Pemohon Banding berharap bahwa uraian yang disampaikan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan putusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku;

bahwa Pemohon Banding akan dengan senang hati memenuhi permintaan atas tambahan keterangan ataupun dokumen lainnya yang mungkin masih diperlukan dalam rangka memberikan putusan;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa asli dan fotokopi surat atau tulisan yang telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-31 sebagai berikut:

Bukti P-1. Keputusan Terbanding Nomor KEP-00238/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 10 Mei 2021;

Bukti P-2. Surat Keberatan Nomor 0223/SRI/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020; Bukti P-3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26

Masa Pajak Mei 2018 Nomor 00007/204/18/431/20 tanggal 16 Maret 2020;

Bukti P-4. Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp303.403.385,00 tanggal 15 April 2020.

Bukti P-5. Akta Nomor 02 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pernyataan

Surat Persetujuan Para Pemegang Saham (Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) PT Sakae Riken Indonesia yang dibuat oleh Patricia Bunandi Panggabean, S.H. Notaris di Jakarta Selatan dan AHU-AH.01.03.-0417274 tanggal 10 Desember 2020;

Bukti P-6. Surat Kuasa Khusus a.n. Jenny Anita Lingga dilampiri dengan Izin

Kuasa Hukum, Pakta Integritas dan KTP;

Bukti P-7. Pakta Integritas a.n. Takao Usami selaku Presiden Direktur

Pemohon Banding;

Bukti P-8. Surat Kuasa Khusus a.n. Roedy Andrianto dilampiri dengan Pakta

Integritas, Izin Kuasa Hukum dan KTP;

Bukti P-9. Surat Kuasa Khusus a.n. Jenny Anita Lingga dilampiri dengan

Pakta Integritas, Izin Kuasa Hukum dan KTP;

Bukti P-10. Pakta Integritas dan paspor a.n. Takao Usami;

Bukti P-11. Akta Notaris Nomor 23 tanggal 24 Januari 2012 hal Akta Pendirian

Perseroan Terbatas PT Sakae Riken Indonesia yang dibuat oleh Lusia Hutabarat, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;

Bukti P-12. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-

21649.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 25 April 2012 tentang

Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT Sakae Riken Indonesia;

Bukti P-13. Tanda Terima Surat Banding/Gugatan;

Bukti P-14. SPT Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Mei 2018;

Bukti P-15. Matriks Sengketa;

Bukti P-16. Penjelasan Tertulis yang disampaikan dalam sidang tanggal

24 Maret 2022;

Bukti P-17. GL dan DN Loan Interest 9-1000 November 2017;

Bukti P-18. Pasal 10.2.a dan Pasal 11.2 Perjanjian Penghindaran Pajak

Berganda;

Bukti P-19. Loan Agreement;

Bukti P-20. Tracking Resi Kantor Pos Indonesia untuk pengiriman Surat

Permintaan Bantahan SUB Nomor B-008236.13.2021/PAN/2021; Bukti P-21. Paspor a.n. Takao Usami;

Bukti P-22. SPT Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Mei 2018, beserta bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Bunga Pinjaman, dan DGT Forms;

Bukti P-23. General Ledger Akun Nomor 9-1000 Interest Expense;

Bukti P-24. Debit Note Mei 2017;

Bukti P-25. Pasal 10.2.a dan Pasal 11.2 P3B Indonesia-Jepang;

Bukti P-26. Loan Agreement antara Pemohon Banding dan Sakae Riken

Kogyo Co., Ltd., Jepang;

Bukti P-27. Audit Report Tahun Buku 2018 a.n. Pemohon Banding, KAP Gani

Sigiro & Handayani (Grant Thornton);

Bukti P-28. Payment Voucher tanggal 15 Mei 2018;

Bukti P-29. Kwitansi tanggal 15 Mei 2018;

Bukti P-30. Purchase Request (Purchase Dept) tanggal 15 Mei 2018; Bukti P-31. SPT Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Mei 2018, beserta bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Bunga Pinjaman, dan DGT Forms;

Bukti P-32. General Ledger Akun Nomor 9-1000 Interest Expense;

Bukti P-33. Debit Note Mei 2017;

Bukti P-34. Pasal 10.2.a dan Pasal 11.2 P3B Indonesia-Jepang;

Bukti P-35. Kesimpulan Akhir yang disampaikan dalam sidang tanggal

15 September 2022;

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa asli dan fotokopi surat atau tulisan yang telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-12 sebagai berikut:

Bukti T-1. Keputusan Terbanding Nomor KEP-00238/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 10 Mei 2021;

Bukti T-2. Surat Keberatan Nomor 0223/SRI/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 dan LPAD Nomor PEM-05002765/WPJ.22/KP.0703/2020 tanggal 15 Juni 2020;

Bukti T-3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26

Masa Pajak Mei 2018 Nomor 00007/204/18/431/20 tanggal 16 Maret 2020;

Bukti T-4. Surat Tugas Nomor ST-2712/PJ.07/2022 tanggal 14 Februari 2022;

Bukti T-5. Surat Tugas Nomor ST-5182/PJ.07/2022 tanggal 23 Maret 2022; Bukti T-6. Surat Tugas Nomor ST-6932/PJ.07/2022 tanggal 18 April 2022; Bukti T-7. Surat Tugas Nomor ST-9409/PJ.07/2022 tanggal 15 Juni 2022; Bukti T-8. Surat Tugas Nomor ST-11442/PJ.07/2022 tanggal 20 Juli 2022; Bukti T-9. Surat Tugas Nomor ST-13209/PJ.07/2022 tanggal 16 Agustus 2022;

Bukti T-10. Surat Tugas Nomor ST-14677/PJ.07/2022 tanggal 12 September 2022;

Bukti T-11. Penjelasan Tertulis yang disampaikan dalam sidang tanggal 18 Agustus 2022;

Bukti T-12. Kesimpulan Akhir yang disampaikan dalam sidang tanggal 15 September 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00238/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Mei 2018 Nomor 00007/204/18/431/20 tanggal 16 Maret 2020 termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding bahwa Surat Banding Nomor 0283/SRI/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021, dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan- alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Pokok Sengketa

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa koreksi Terbanding atas DPP Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp1.051.474.075,00 meliputi rekarakterisasi bunga pinjaman menjadi dividen sebesar Rp1.051.034.075,00 dan rekarakterisasi imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan menjadi dividen sebesar Rp440.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menimbang bahwa Terbanding menyampaikan penjelasan-

penjelasan, secara tertulis dan lisan dalam persidangan, yang memuat pokok-pokok pendapat dalam beberapa uraian berikut:

bahwa dasar hukum yang dipergunakan oleh Terbanding adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) huruf b, Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 3, Pasal 9 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;

2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa;

3. Pasal 2 ayat (3), ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2017 tentang Pelaksanaan Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan dan Tata Cara Pelaporan Utang Swasta Luar Negeri;

4. Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan.

bahwa gambaran Utang Pemohon Banding kepada pemegang saham (Sakae Riken Kogyo Co., Ltd.) yaitu Pihak yang memiliki hubungan istimewa, berdasarkan Laporan Keuangan Pemohon Banding yang telah diaudit;

Periode awalPeriode akhirPerubahanJumlah 1 Juli 201230 Juni 201531 Mei 2021JPY 250 juta 1 Desember2012 30 November 2015 31 Juli 2021JPY 420 juta 19 Februari 201328 Februari 201628 Februari 2022JPY70 juta 7 Maret 201331 Maret 201631 Maret 2022JPY 120 juta 12 April 201330 April 201630 April 2019JPY 130 juta 26 April 201330 April 201630 April 2019JPY 330 juta 28 Mei 201331 Mei 201631 Mei 2019JPY 580 juta 14 Agustus 201313 Agustus 201631 Agustus 2019JPY70 juta 30 Agustus 201329 Agustus 201631 Agustus 2019JPY50 juta 30 September 2013 29 September 2016 30 September 2019 JPY50 juta 31 Oktober 201330 Oktober 201631 Oktober 2019JPY 210 juta 27 Desember 2013 26 Desember 2016 31 Desember 2019 JPY60 juta 12 Februari 201411 Februari 201729 Februari 2020JPY 170 juta 30 April 201429 April 201730 April 2020JPY 400 juta 27 Maret 201526 Maret 201827 Maret 2021JPY 270 juta 28 Desember 2015 31 Desember 2016 29 Mei 2019Rp 12,5 miliar bahwa pada Tahun Pajak 2018, Pemohon Banding memiliki saldo Hutang Pemegang Saham (Sakae Riken Kogyo Co., Ltd.) sejumlah Rp450.511.000.000,00danmembayarBiayaBungasejumlah Rp7.993.765.205,00 sedangkan saldo ekuitas kurang dari nol yaitu minus Rp20.478.537.222,00;

bahwa pada Tahun Pajak 2017, Pemohon Banding memiliki Saldo Hutang Pemegang Saham (Sakae Riken Kogyo Co., Ltd.) sejumlah Rp440.918.116.000,00danmembayarBiayaBungasejumlah Rp8.244.388.655,00 serta saldo ekuitas kurang dari nol yaitu minus Rp29.147.604.363,00;

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang usaha 22.20.1120 37.283.374.605 26.452 890.034

Utang lain-lain 2¢.2d 9.687.180.000 23.638.876.160

Biaya masih harus dibayar 2¢,2d,12.20 12.263 848.087 8.091.039.023

Utang pajak 2k 149 1.169 329 149 1.150.598.298

Utang kepada pemegang saham jangka pendek 2c.2d.13.20 174.554 500.000 110.266 804.609

Jumiah liabilitas jangka pendek 231.958.231 841 169.600.205.515

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang kepada pemegang saham jangka panjang 2¢,2d.13.20 258 956 500.000 380.651.342.000

Liabilitas imbalan kerja 15 2.024.462.000 1.774.411.000

Jumlah liabilitas jangka panjang 260 980.252.000 332.425.723 000

Jumlah liabilitas 492.939.193.841 502.025.928.515

EKUITAS

Modal saham

Modal dasar 54.000 saham dengan nilai nominal

Rp9.175.000 per saham

Medal ditempaikan dan disetor 12.500 saham 16 123.862 500.000 123 852.500.009

Akumulasi defisii (144.460.615.722) (192.705.049.363)

Komponen ekuitas lainnya 119.578.560 (305.055.000)

Jumlah ekuitas (defisiensi modal) (20.478.537.222) (29.147.604.363)

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 472.460.656.619 TASTES un bahwa berdasarkan General Ledger dan Invoice Pemohon Banding diketahui pembayaran bunga atas pinjaman, sebagai berikut:

9B-e1

g0

00

In

teres

t Expense

inning B

a

lan

co:

7,200D

,952

,76

0.48

Jumlah

P er B

ulan ID#

SRC

ate

Memo

Ju3m

iah

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

000911

GJ

15/1

0/20

17

Accrued Interest October 2017 (rate 120.57)

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRppppppppppppppppppppppppppppppppppp

3

.794

...................................425205484820682785868587907582872362019000412588706345607668408125531985020007788432373785495633382333614

000911

GJ

15/1

0/20

17

Accrued Interest October 2017 (rate 120.57)

64

.370

98

.165

.749 000976

GJ

15/1

1/20

17

Accrued Interest Expense November 2017 Ra te 11...

182

.263

000976

GJ

15/1

1/20

17

Accrued Interest Expense November 2017 Ra te 11...

147

.696

3 29

.959

.802 000994

GJ

15/1

2/20

17

Accrued Interest Payable (Rate 121,01)

28

.760

000994

GJ

15/1

2/20

17

Accrued Interest Payable (Rate 121,01)

23

.966

000994

GJ

15/1

2/20

17

Accrued Interest Payable (Rate 121,01)

402

.500

41 55

.226

.746 001013

GJ

15/0

1/20

18

Accrued Interest Principal JPY 300.000.000 (R ate 1...

191

.285

91

.285

.500 001032

GJ

15/0

2/20

18

Interest Loan February 2018 (Rate 127.27)

140

.663

001032

GJ

15/0

2/20

18

Interest Loan February 2018 (Rate 127.27)

41

.371

001032

GJ

15/0

2/20

18

Interest Loan February 2018 (Rate 127.27)

99

.291

001032

GJ

15/0

2/20

18

Interest Loan February 2018 (Rate 127.27)

57

.920

3 39

.247

.023 001043

GJ

15/0

3/20

18

Accrued Interest Payable (Rale 129.74)

121

.998

001043

GJ

15/0

3/20

18

Accrued Interest Payable (Rate 129.74)

132

.165

001043

GJ

15/0

3/20

18

Accrued Interest Payable (Rate 129.74)

335

.496

001043

GJ

15/0

3/20

18

Accrued Interest Payable (Rate 129.74}

50

.832

001043

GJ

15/0

3/20

18

Accrued Interest Payable (Rate 129.74)

325

.330

9 65

.824

.203 001057

GJ

15/0

4/20

18

Accrued Interest Payable (Rate 128.13)

209

.690

001057

GJ

15/0

4/20

18

Accrued Interest Payable (Rate 128.13)

399

.409

6 09

.099

.767 001072

GJ

15/0

5/20

18

Accrued Interest Payable (Rate 127.74)

470

.462

001072

GJ

15/0

5/20

18

Accrued Interest Payable (Rate 127.74)

580

.571

1.0

51

.034

.075 001097

GJ

15/0

6/20

18

Accrued Interest Rate 126.64

296

.073

001097

GJ

15/0

6/20

18

Accrued Interest Rate 126.64

59

.214

001097

GJ

15/0

6/20

18

Accrued Interest Rate 126.64

659

.895

1.0

15

.184

.353 001139

GJ

15/0

8/20

18

Accrued Interest Rate 131,32

124

.841

001139

GJ

15/0

8/20

18

Accrued Interest Rate 131,32

72

.824

001139

GJ

15/0

8/20

18

Accrued Interest Rate 131,32

52

.017

001139

GJ

15/0

8/20

18

Accrued Interest Rate 131,32

176

.858

4 26

.541

.952 001148

GJ

15/0

9/20

18

Accrued Interest Rate 132.63

125

.401

001148

GJ

15/0

9/20

18

Accrued Interest Rate 132.63

135

.851

001148

GJ

15/0

9/20

18

Accrued Interest Rate 132.63

344

.854

001148

GJ

15/0

9/20

18

Accrued Interest Rate 132.63

52

.250

001148

GJ

15/0

9/20

18

Accrued Interest Rate 132.63

289

.862

001179

GJ

30/0

9/20

18

AJE05 - (to adjust underrecorded accrued inte rest

17

.568

.994

2.5

17

.216

.035 Total:

.998

.785

7.9

98

.785

.205 bahwa transaksi pinjaman Pemohon Banding tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang berlaku umum, sehingga pembayaran bunga atas pinjaman direkarakterisasi/dianggap sebagai pemberian dividen; bahwa berdasarkan data General Ledger Pemohon Banding diketahui bahwa selama Tahun Pajak 2018, Pemohon Banding membayar utang kepada pemegang saham (Sakae Riken Kogyo Co., Ltd.) hanya 2 (dua) kali yaitu pada bulan Maret 2018 sejumlah JPY50.000.000,00 dan bulan September 2018 sejumlah JPY50.000.000,00;

bahwa berdasarkan semua dokumen Loan Agreement yang dipinjamkan Pemohon Banding pada saat pemeriksaan, diketahui bahwa semua pinjaman Pemohon Banding kepada pemegang saham (Sakae Riken Kogyo Co., Ltd.) sebenarnya telah berakhir, namun diperpanjang (extended) jangka waktu pinjaman tersebut beberapa tahun ke depan;

bahwa berdasarkan Pelaporan SPT Pemohon Banding melaporkan

pembayaran bunga royalty, sebagai berikut:

P

el

apo

r

a

n

PPh

P

asal 2

6

Jum

la

h

P

e

rkiraa

n

U

ra

ian

N

o

KAP

/K

J

S

Pe

ngh

as

ila

n

P

e

n

ghasi

la

n

P

P

h

Y

a

n

g

D

i

p

o

t

o

n

g

(R

p

) B

ruto

(R

p

)

N

eto (%

)

1

2

B u nga

4 1112

7/

1

0

2

5

78.1

27

.3

7

3

5

7

.812.7

3

7

S

P

T

In d u k

2

3

/

2

6

- 2 0

17

1 0

2

2

B u nga

4 1112

7/

1

0

2

1

.0

02.0

45

.8

6

4

1

0

0

.204.5

8

6

S

P

T

In d u k

2

3

/

2

6

- 2 0

17

1 1

3

2

B u nga

4 1112

7/

1

0

2

9

06.9

57

.7

9

3

9

0

.695.7

7

9

S

P

T

In d u k

2

3

/

2

6

- 2 0

17

1 2

4

2

B u nga

4 1112

7/

1

0

2

2

85.9

47

.7

3

9

2

8

.594.7

7

4

S

P

T

In d u k

2

3

/

2

6

- 2 0

18

0 1

5

2

B u nga

4 1112

7/

1

0

2

4

07.2

73

.6

9

1

4

0

.727.3

6

9

S

P

T

In d u k

2

3

/

2

6

- 2 0

18

0 2

6

2

B u nga

4 1112

7/

1

0

2

9

62.0

35

.3

8

0

9

6

.203.5

3

8

S

P

T

In d u k

2

3

/

2

6

- 2 0

18

0 3

7

2

B u nga

4 1112

7/

1

0

2

6

10.2

50

.6

6

7

6

1

.025.0

6

7

S

P

T

In d u k

2

3

/

2

6

- 2 0

18

0 4

8

2

B u nga

4 1112

7/

1

0

2

1

.0

49.5

98

.2

1

9

1

0

4

.959.8

2

2

S

P

T

In d u k

2

3

/

2

6

- 2 0

18

0 5

9

2

B u nga

4 1112

7/

1

0

2

1

.0

20.0

66

.7

6

5

1

0

2

.006.6

7

7

S

P

T

In d u k

2

3

/

2

6

- 2 0

18

0 6

10

2

B u nga

4 1112

7/

1

0

2

1

.3

72.5

72

.2

6

0

2

7

4

.514.4

5

2

S

P

T

In d u k

2

3

/

2

6

- 2 0

18

0 9

8

.1

94.8

75

.7

5

1

9

5

6

.744.8

0

1

1

3

R o yalt i

4 1112

7/

1

0

3

2

.5

68.3

14

.3

2

0

2

5

6

.831.4

3

2

S

P

T

In d u k

2

3

/

2

6

- 2 0

18

0 1

2

3

R o yalt i

4 1112

7/

1

0

3

3

.1

11.6

69

.1

7

0

3

1

1

.166.9

1

7

S

P

T

In d u k

2

3

/

2

6

- 2 0

18

0 5

3

3

R o yalt i

4 1112

7/

1

0

3

3

.6

41.1

52

.2

2

0

3

6

4

.115.2

2

2

S

P

T

In d u k

2

3

/

2

6

- 2 0

18

0 9

9

.3

21.1

35

.7

1

0

9

3

2

.113.5

7

1

bahwa diketahui bahwa pinjaman yang diberikan oleh pemegang saham mayoritas, yaitu pihak yang memiliki hubungan istimewa (Sakae Riken Kogyo Co., Ltd.) kepada Pemohon Banding secara substansi dan praktek bisnis memiliki karakteristik dari modal. Bahwa transaksi pinjaman tersebut tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang berlaku umum, sehinggapembayaranbungaataspinjamantersebut direkarakterisasi/dianggap sebagai pemberian dividen dan tidak dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto. Sehingga pinjaman yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha tersebut dianggap sebagai kontribusi modal;

bahwa Pasal 2 ayat (7) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 25/PJ/2017 tentang Pelaksanaan Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan dan Tata Cara Pelaporan Utang Swasta Luar Negeri (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2017), antara lain mengatur bahwa biaya pinjaman yang tidak memenuhi ketentuan sebagai dimaksud pada ayat (6), dianggap sebagai dividen bagi pihak yang menerima atau memperolehnya

dan dikenakan pajak pada saat biaya pinjaman tersebut dibayarkan atau jatuh tempo pembayarannya;

bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, Koreksi Pemeriksa atas Dividen sejumlah Rp1.051.034.075,00 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tetap dipertahankan oleh Terbanding;

bahwa Terbanding menetapkan bahwa terdapat sebagian Biaya Perjalanan yang dicatat Pemohon Banding pada Akun Nomor 6-1007-Travel adalah objek Pajak Penghasilan Pasal 26 berupa jasa sebesar total Rp440.000,00. Faktanya biaya biaya yang dicatat pada Akun Travel tersebut adalah Biaya Akomodasi yang dibayarkan kepada PT Harum lndah Sari Tours & Travel yang berkaitan dengan kunjungan tenaga ahli dari SRK-Jepang yang sedang melakukan kunjungan ke pabrik Pemohon Banding dalam rangka pemberian Jasa Bantuan Teknis. Terdapat Biaya Taxi sejumlah Rp440.000,00 yang belum dapat dibuktikan oleh Pemohon Banding dengan dokumen pendukung yang valid;

Menimbang bahwa Pemohon Banding menyampaikan penjelasan-

penjelasan, secara tertulis dan lisan dalam persidangan, yang memuat pokok-pokok pendapat dalam beberapa uraian berikut:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas Koreksi DPP Pajak Penghasilan Pasal 26 sejumlah Rp1.051.034.075,00 karena dianggap sebagai pembayaran dividen ke pemegang saham, sedangkan pada faktanya adalah merupakan pembayaran bunga pinjaman yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26 sejumlah 10% sesuai P3B Indonesia-Jepang;

bahwa dalam melakukan Koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 26, Terbanding hanya berasumsi bahwa pinjaman Pemohon Banding tidak wajar karena pemegang saham belum menyetor seluruh modal dasar. Namun demikian, pendapat Terbanding mengenai “kewajaran” ini tidak didukung dengan analisis kesebandingan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (3) UU Pajak Penghasilan yang menjadi dasar hukum yang digunakan Terbanding. Selanjutnya, Terbanding me-rekarakterisasi pembayaran bunga pinjaman menjadi dividen dan menganggap dividen tersebut sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 26;

bahwa menurut Pemohon Banding, alasan Terbanding melakukan koreksi justru tidak sejalan dengan dasar hukum yang digunakan oleh Terbanding itu sendiri yaitu Pasal 18 ayat (3) UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013;

bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU Pajak Penghasilan diatur bahwa “Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya”;

bahwa hal serupa juga disebutkan dan diatur pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa mengenai Tahapan Pelaksanaan Pemeriksaan transfer pricing pada Bab II.B.3.d.3 bahwa “kewajaran perbandingan utang dengan modal dapat dilakukan dengan membandingkan utang dan modal dari Perusahaan sejenis. Apabila perbandingan tersebut tidak wajar maka dapat dilakukan penyesuaian sebagaimana Pasal 18 ayat (3) UU Pajak Penghasilan”;

bahwa dalam hal ini, Terbanding tidak pernah melakukan analisis kesebandingan yang menunjukkan perbandingan utang dan modal yang wajar antara Pemohon Banding dengan pihak independen sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 18 ayat (3) UU Pajak Penghasilan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2013. Terbanding hanya berasumsi bahwa perbandingan antara modal dan utang Pemohon Banding tidak wajar selanjutnya pembayaran bunga yang dilakukan Pemohon Banding dianggap pembayaran dividen;

bahwa selain berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU Pajak Penghasilan, Terbanding melakukan koreksi atas objek Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan merujuk kepada ketentuan-ketentuan yaitu PMK Nomor 169/PMK.010/2015,

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2017, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013. Menurut Pemohon Banding, ketentuan ini tidak mengatur mengenai pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26 karena ketentuan-ketentuan tersebut mengatur mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal dan pedoman pemeriksaan atas transaksi hubungan Istimewa;

bahwa Pemohon Banding telah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas bunga pinjaman dan melaporkan dalam SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Mei 2018 dengan DPP sejumlah Rp1.049.598.219,00 sebagai berikut:

Tabel-1: Objek PPh Pasal 26 menurut Pemohon Banding dan Terbanding i

Jenis Objek Pajak - Ka Menurut Menurut tarif PPh Pasal 26

PPh Pasak267 .« Pemohon Banding |” Terbanding terutang

Bug En a 1.049.598.219 | 1.049.598.219 10” | 104.959.828 perrakterisasi bunga -| 1051034075| 20% | 210.206.8155 menjadi Dividen

Total 1.049.598.219 | 2.100.632.294 315.166.637

Catatan: Pemohon Banding: Perbedaan jumlah biaya bunga pinjaman sebesar Rp1.049.598.219 da ~ rekarakterisasi bunga menjadi dividen sebesar Rp1.051.034.075 disebabkan perbedaan kurs ya digunakan oleh Pemohon Banding pada saat pencatatan di General Ledger - interest expense (k internal pembukuan Pemohon Banding) (Lampiran 2) dengan pelaporan di SPT Masa PPh Pasal 2

Masa Pajak Mei 2018 (kurs Kementerian Keuangan) bahwa berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Pemohon Banding telah melakukan pemotongan atas pembayaran bunga pinjaman yang terutang Pajak Penghasilan Pasal 26 di Indonesia dengan tarif sebesar 10% sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Pasal 11.2 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dengan Jepang tentang bunga pinjaman (interest);

bahwa apabila Terbanding merekarakterisasi bunga pinjaman menjadi dividen dan menganggap dividen tersebut sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 26, maka Terbanding telah mengenakan pajak dua kali pembayaran yang sama. Tentunya hal ini tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena Terbanding seharusnya tetap mengakui dan menerima pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26 atas biaya bunga yang telah disetor Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, jelas bahwa substansi biaya sejumlah Rp1.051.034.075,00 adalah untuk pembayaran bunga pinjaman dan tidak seharusnya direkarakterisasi oleh Terbanding tanpa memperhatikan fakta, kondisi keuangan/komersial ataupun ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, koreksi Terbanding tidak benar dan seharusnya dibatalkan seluruhnya;

bahwa substansi transaksi sebesar Rp440.000,00 merupakan biaya penggantian terkait transportasi yang dibayarkan Pemohon Banding kepada Wajib Pajak Dalam Negeri sehingga bukan objek Pajak Penghasilan Pasal 26 dan bukan pembayaran imbalan jasa sebagaimana diasumsikan Terbanding; bahwa Terbanding melakukan koreksi atas biaya jasa sejumlah Rp440.000,00 dengan alasan bahwa biaya reimbursement/penggantian yang diterima oleh bukan pegawai Pemohon Banding (orang asing/subjek pajak luar negeri) merupakan objek Pasal 26 yang belum dipotong oleh Pemohon Banding; bahwa pada faktanya, biaya tersebut merupakan biaya reimbursement atas transportasi yang dibayarkan ke Wajib Pajak dalam negeri sehingga bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 26. Pemohon Banding telah menyampaikan bukti-bukti selama proses pemeriksaan dan keberatan, Pemohon Banding telah dapat membuktikan bahwa substansi transaksi senilai Rp440.000,00 merupakan pembayaran biaya transportasi (taxi charge) yang dibayarkan kepada Hotel Crowne Plaza Jakarta untuk tenaga dari Sakae Riken Kogyo Co., Ltd. Jepang yang sedang melakukan kunjungan bisnis ke Indonesia;

bahwa biaya biaya transportasi (taxi charge) tersebut dibayarkan ke Hotel Crowne Plaza Jakarta yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri dan bukan merupakan imbalan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri seperti asurnsi Terbanding. Atas hal tersebut, seharusnya transaksi tersebut tidak terutang Pajak Penghasilan Pasal 26 sehingga koreksi Terbanding seharusnya dibatalkan seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian

Pengadilan Pajak terhadap berkas banding serta bukti-bukti dokumen dan penjelasan lisan dan tertulis yang disampaikan para pihak dalam

persidangan, maka Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut: bahwa dasar hukum yang terkait sengketa ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), beserta memori penjelasannya;

Pasal 12 ayat (3);

“Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang”; Penjelasan Pasal 12 ayat (3);

“Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan”;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan), beserta memori penjelasannya;

Pasal 4 ayat (1) huruf g:

“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

...dst;

g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

…dst.”

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g:

“Undang-Undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.

Pengertian penghasilan dalam Undang-Undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis.

Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

...dst.

Huruf g:

Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi.

Termasuk dalam pengertian dividen adalah:

1).pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;

…dst.

Dalam praktek sering dijumpai pembagian atau pembayaran dividen secara terselubung, misalnya dalam hal pemegang saham yang telah menyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Apabila terjadi hal yang demikian maka selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dan tingkat bunga yang berlaku di pasar, diperlakukan sebagai dividen. Bagian bunga yang diperlakukan sebagai dividen tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perseroan yang bersangkutan.”

Pasal 18 ayat (3):

“Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya

penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.”

Penjelasan Pasal 18 ayat (3):

“Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya diantara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan/atau biaya tersebut digunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen (comparable uncontrolled price method), metode harga penjualan kembali (resale price method), metode biaya-plus (cost-plus method), atau metode lainnya seperti metode pembagian laba (profit split method) dan metode laba bersih transaksional (transactional net margin method).

Demikian pula kemungkinan terdapat penyertaan modal secara terselubung, dengan menyatakan penyertaan modal tersebut sebagai utang maka Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan utang tersebut sebagai modal perusahaan. Penentuan tersebut dapat dilakukan, misalnya melalui indikasi mengenai perbandingan antara modal dan utang yang lazim terjadi di antara para pihak yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau berdasar data atau indikasi lainnya.

Dengan demikian, bunga yang dibayarkan sehubungan dengan utang yang dianggap sebagai penyertaan modal itu tidak diperbolehkan untuk dikurangkan, sedangkan bagi pemegang saham yang menerima atau memperoleh bunga tersebut dianggap sebagai dividen yang dikenai pajak.”

Pasal 26 ayat (1) huruf a dan huruf d:

“Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sejumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:

a. dividen;

...dst.” d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;

...dst.”

Penjelasan Pasal 26 ayat (1) huruf a dan huruf d:

“Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri dari Indonesia, Undang-Undang ini menganut dua sistem pengenaan pajak, yaitu pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dan pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi Wajib Pajak luar negeri lainnya.

Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.

Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan ini wajib dilakukan oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dengan tarif sejumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto. jenis-jenis penghasilan yang wajib dilakukan pemotongan dapat digolongkan dalam:

1. penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian

utang, royalti, dan sewa serta penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

2. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan;

...dst.”;

bahwa yang menjadi sengketa adalah koreksi positif yang dilakukan Terbanding terhadap Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak penghasilan Pasal 26 sejumlah Rp1.051.474.075,00, yang terdiri dari penetapan dividen (deemed dividen) yang berasal dari bunga pinjaman kepada pemegang saham sebesar Rp1.051.034.075,00 dan penetapan objek Pajak Penghasilan Pasal 26 berupa reimbursement biaya jasa sebesar Rp440.000,00;

bahwa koreksi berupa penetapan dividen berdasarkan alasan yang pada pokoknya dinyatakan bahwa Pemohon Banding memiliki saldo Hutang Pemegang Saham (Sakae Riken Kogyo Co., Ltd.) sejumlah Rp450.511.000.000,00danmembayarBiayaBungasejumlah Rp7.993.765.205,00 sedangkan saldo ekuitas kurang dari nol yaitu minus Rp20.478.537.222,00 sehingga disimpulkan transaksi pinjaman Pemohon Banding tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang berlaku umum, dan karenanya pembayaran bunga atas pinjaman dianggap sebagai pemberian dividen. Sedangkan koreksi penetapan objek Pajak Penghasilan Pasal 26 berupa reimbursement biaya jasa berdasarkan alasan yang pada pokoknya dinyatakan bahwa pemakai jasa (transportasi berupa taxi dari hotel ke Bandara Sukarno-Hatta Jakarta) adalah bukan pegawai sehingga merupakan imbalan yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26;

bahwa mencermati alasan koreksi yang diuraikan di atas dan mempertimbangkan penjelasan para pihak yang diuraikan sebelumnya, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa sengketa a quo adalah bersifat sengketa yuridis, atau hanya terkait perbedaan pendapat diantara para pihak mengenai penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, yang menjadi dasar pertimbangan Pengadilan Pajak adalah penilaian Pengadilan Pajak terhadap alasan atau argumen hukum yang disampaikan para pihak dalam persidangan. Sedangkan mengenai bukti-bukti dokumen yang disampaikan para pihak, Pengadilan Pajak menilai dan

mempertimbangkannya sebagai pelengkap atau pendukung atas penilaian Pengadilan Pajak terhadap alasan atau argumen hukum yang telah disampaikan;

bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju terhadap koreksi yang dilakukan Terbanding berdasarkan alasan yang pada pokoknya dinyatakan bahwa anggapan Terbanding bahwa pembayaran bunga kepada pemegang saham sebagai dividen adalah tidak tepat karena Terbanding tidak pernah melakukan analisis kewajaran atas pinjaman kepada pemegang saham dan juga bunganya, sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU Pajak Penghasilan dan Penjelasannya. dan untuk mendukung pernyataannya tersebut Pemohon Banding telah menyampaikan bukti-bukti dokumen dalam persidangan sebagai berikut:

1. SPT Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Mei 2018, beserta bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Bunga Pinjaman, dan DGT Forms;

2. General Ledger Akun Nomor 9-1000 Interest Expense;

3. Debit Note Mei 2017;

4. Pasal 10.2.a dan Pasal 11.2 P3B Indonesia-Jepang;

5. Loan Agreement antara Pemohon Banding dan Sakae Riken Kogyo Co., Ltd., Jepang;

6. Audit Report Tahun Buku 2018 a.n. Pemohon Banding, KAP Gani Sigiro & Handayani (Grant Thornton);

7. Payment voucher tanggal 15 Mei 2018;

8. Kwitansi tanggal 15 Mei 2018;

9. Purchase Request (Purchase Dept) tanggal 15 Mei 2018;

bahwa terkait dengan bukti-bukti dokumen dan alasan-alasan yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan yang diuraikan di atas Pengadilan Pajak berpendapat bahwa dokumen-dokumen dan penjelasan Pemohon Banding dimaksud dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf a dan d dan Pasal 70 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga menjadi pertimbangan Pengadilan Pajak dalam memutus sengketa a quo;

bahwa Pengadilan Pajak telah memeriksa dan menilai bukti-bukti dokumen

yang disampaikan Pemohon Banding dan penjelasan lisan dan tertulis para pihak yang diuraikan di atas, dan oleh karena itu Pengadilan Pajak berpendapat bahwa Pemohon Banding telah dapat membuktikan dalilnya terhadap koreksi yang menjadi pokok sengketa;

bahwa terkait seluruh uraian alasan-alasan yang mendasari pendapat Pemohon Banding yang diuraikan di atas Pengadilan Pajak berpendapat bahwa uraian pendapat Pemohon Banding tersebut dapat diterima dan menjadi pertimbangan Pengadilan Pajak dalam memutus sengketa a quo; bahwa terkait penentuan objek dan nilainya yang menjadi dasar koreksi Terbanding, Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon Banding melaporkan Objek/DPP Pajak Penghasilan Pasal 26 berupa Bunga sejumlah Rp1.049.598.219,00 dengan nilai Pajak Penghasilan Pasal 26 sejumlah Rp104.959.822,00 (menggunakan tarif P3B Indonesia-Jepang). Sedangkan Objek/DPP Pajak Penghasilan Pasal 26 berupa Bunga dan Pajak Penghasilan Pasal 26-nya yang dilaporkan selama satu Tahun Pajak (SPT Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2017 sampai dengan September 2018 adalah sejumlah Rp8.194.875.751,00 dan Rp956.744.801,00;

2. bahwa nilai Objek/DPP Pajak Penghasilan Pasal 26 berupa Bunga salama satu Tahun Pajak di atas berbeda dengan nilai beban bunga pinjaman yang dibukukan pada Tahun Pajak 2018 sejumlah Rp7.998.785.205,00 (Audit report Tahun Buku 2018 a.n. Pemohon Banding, KAP Gani Sigiro & Handayani, halaman 23). Dengan mempertimbangkan adanya Akun Biaya yang Masih Harus Dibayar atau hutang biaya berupa Bunga pinjaman kepada pemegang saham sejumlah Rp1.870.422.892,00 pada Tahun 2018 dan sejumlah Rp2.121.657.510,00 pada Tahun 2017 (Audit Report Tahun Buku 2018 a.n. Pemohon Banding, KAP Gani Sigiro & Handayani, halaman 17), maka dapat disimpulkan bahwa pelaporan DPP Pajak Penghasilan Pasal 26 berupa bunga di SPT adalah berdasarkan pembayaran atau pelunasan hutang biaya bunga sesuai yang diatur dalam ketentuan Pasal 26 UU Pajak Penghasilan, bukan berdasarkan saat pengakuan atau pembebanan biaya bunga karena pada dasarkan Pajak Penghasilan Pasal

26 (seperti halnya Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 24) adalah angsuran atau uang muka Pajak Penghasilan badan atau PP OP bagi penerima penghasilan sehingga dipotong dan disetorkan ke negara saat penghasilan dibayarkan. Dengan demikian perhitungan nilai pelunasan hutang biaya bunga yang menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 26 sebagai berikut:

Bunga masih harus dibayar – awal 2018Rp 2.121.657.510,00 Beban bunga tahun 2018Rp 7.998.785.205,00 (+/+) Jumlah hutang bunga pinjaman selama 2018 Rp10.120.442.715,00 Bunga masih harus dibayar – akhir 2018Rp 1.870.422.892,00(-/-) Jumlah pelunasan/pembayaran hutang bunga Rp 8.250.019.823,00 bahwa jumlah pelunasan hutang bunga (Rp8.250.019.823,00) berbeda dengan pelaporan pada SPT Pajak Penghasilan Pasal 26 (Rp8.194.875.751,00) karena perbedaan penggunaan kurs, pembukuan Pemohon Banding menggunakan Kurs Transaksi dan Kurs Tengah Bank Indonesia sedangkan pelaporan SPT menggunakan kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan;

3. bahwa sesuai fakta persidangan, koreksi yang dilakukan Terbanding adalah dengan cara menggabungkan nilai beban bunga (biaya bunga yang dibukukan pada Tahun Pajak 2018), per masa pajak, ke dalam Nilai Objek/DPP Pajak Penghasilan Pasal 25 berupa bunga yang dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT Pajak Penghasilan Pasal 26 dan me- rekarakterisasikannya (dianggap) sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 26 berupa dividen. Dengan demikian jumlah objek Pajak Penghasilan Pasal 26 deemed dividen yang ditetapkan Terbanding total satu Tahun Pajak adalahRp7.998.785.205,00+Rp8.194.875.751,00= Rp16.193.660.956,00, jauh lebih besar dari jumlah hutang bunga tahun 2018 sejumlah Rp10.120.442.715,00 (yang didalamnya sudah terkandung nilai beban bunga yang dibukukan Tahun Pajak 2018);

4. bahwa istilah rekarakterisasi terhadap akun atau pos-pos objek pajak dalam SPT tidak dikenal dalam proses penegakan hukum administrasi perpajakan. Menurut Pengadilan Pajak, seharusnya yang dilakukan

Terbanding adalah mereklasifikasi objek Pajak Penghasilan 26 berupa bunga menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 26 berupa dividen dengan cara melakukan Koreksi Negatif atas Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 berupa bunga dan melakukan Koreksi Positif atas Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 berupa dividen sejumlah nilai bunga yang dikoreksi negatif;

5. bahwa berdasarkan uraian di atas Pengadilan Pajak berpendapat bahwa penentuan objek dan nilainya yang menjadi dasar koreksi Terbanding, tidak sesuai fakta transaksi dan tidak sesuai ketentuan Pasal 26 UU Pajak Penghasilan sehingga koreksi yang dilakukan Terbanding tidak berdasar menurut hukum;

bahwa terkait pendapat Terbanding yang pada pokoknya dinyatakan bahwa saldo Hutang Pemegang Saham (Sakae Riken Kogyo Co., Ltd.) sejumlah Rp450.511.000.000,00 sedangkan saldo ekuitas kurang dari nol yaitu minus Rp20.478.537.222,00 sehingga disimpulkan transaksi pinjaman Pemohon Banding tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang berlaku umum, dan karenanya pembayaran bunga atas pinjaman dianggap sebagai pemberian dividen, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa pernyataan pendapat Terbanding tersebut bersifat sumir sehingga tidak dipertimbangkan. Pendapat Pengadilan Pajak didasari alasan berikut:

1. bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU Pajak Penghasilan dan penjelasannya mengatur diantaranya tentang adanya penyertaan modal secara terselubung dalam bentuk pemberian pinjaman dari Perusahaan afiliasi (memiliki hubungan Istimewa dengan Wajib Pajak). Oleh karena pinjaman disimpulkan sebagai penyertaan modal maka bunga pinjaman yang dibayarkan ditetapkan (deemed) sebagai pembayaran dividen;

2. bahwa ketentuan di atas juga mengatur mengenai alasan yang menyebabkan kesimpulan bahwa pinjaman disimpulkan sebagai penyertaan modal, yakni adanya upaya penghindaran pajak dalam bentuk transaksi yang terlihat secara formal dan komersial seperti pinjaman namun secara substansial adalah penyertaan modal atau hanya sekedar menciptakan biaya (bunga) agar laba usaha menjadi lebih kecil. Sebagai contoh, pinjaman pemegang saham dicairkan dan selanjutnya atau selang

beberapa hari kemudian dana pencairan tersebut langsung dipindahkan dalam bentuk deposito di bank, dan sampai akhir tahun buku tidak dicairkan kembali. Dengan demikian secara formal dan komersial pinjaman dan bunga tersebut dapat dibukukan tetapi secara material bunga tidak dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak karena dana pinjaman tidak untuk kegiatan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dan bersama dengan bukti-bukti kongkret lainnya dapat disimpulkan sebagai dividen;

3. bahwa sesuai fakta persidangan, Terbanding tidak menyampaikan bukti kongkret apapun tentang adanya upaya penghindaran pajak terkait transaksi pinjaman kepada pemegang saham, dan juga tidak menyampaikan bukti tentang proses analisis prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang berlaku umum terhadap transaksi pinjaman kepada pemegang saham;

4. bahwa berdasarkan uraian di atas maka kesimpulan Terbanding bahwa transaksi pinjaman kepada pemegang saham tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha adalah bersifat sumir dan tidak berdasar;

bahwa sesuai bukti dokumen transaksi yang disampaikan dalam persidangan Pengadilan Pajak menilai bahwa benar transaksi reimbursement biaya jasa yang menjadi sengketa adalah penggantian biaya transport dalam rangka menjalankan tugas dan dibayarkan kepada rekanan, bukan kepada TKA yang menjalankan tugas, sehingga TKA dimaksud tidak dapat disimpulkan sebagai beneficially owner (BO) dari transaksi reimbursement tersebut. Dengan demikian, transaksi reimbursement biaya yang disengketakan adalah bukan objek Pajak Penghasilan Pasal 26;

bahwa Pengadilan Pajak telah memeriksa seluruh bukti-bukti dokumen dan pendapat para pihak, baik disampaikan tertulis maupun lisan, selain yang diuraikan di atas. Namun demikian Pengadilan Pajak tidak memberikan pendapat dan pertimbangan karena tidak relevan atau tidak terkait atau tidak dapat dikaitkan dengan pokok sengketa;

bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang diuraikan di atas, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa koreksi positif yang dilakukan Terbanding terhadap

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 sejumlah Rp1.051.474.075,00, tidak sesuai fakta dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga terdapat cukup alasan untuk dibatalkan; bahwa dalil, argumentasi dan bukti lainnya dari para pihak telah dipertimbangkan namun dianggap tidak cukup relevan dalam putusan ini; bahwa Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

bahwa menurut Memori Penjelasan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26:

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Pajak Penghasilan Pasal 26 Menurut Terbanding: Rp2.101.072.294,00 Koreksi tidak dapat dipertahankan Pengadilan Pajak : Rp1.051.474.075,00 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26

Menurut Pengadilan Pajak: Rp1.049.598.219,00

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

M E N G A D I L I

Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirekturJenderalPajakNomorKEP- 00238/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Mei 2018 Nomor 00007/204/18/431/20 tanggal 16 Maret 2020, atas nama PT SAKAE RIKEN INDONESIA, NPWP: 31.•••.•••.•-•••.000, beralamat sesuai keputusan di Jl. Surya Kencana Kav. 1-17 GH & I-M2EF, Kawasan Industri Surya Cipta, Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Kamis tanggal 15 November 2022 oleh Mohammad Alwi, S.E., S.H., Ak., sebagai Hakim Ketua, Joni Surbakti dan Adriana Dwi Hardjanti, S.H., M.Ec., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Dean Endah Barianty, S.E., Ak. sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Arief Kurniadi, Ak., S.H. sebagai Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Terbanding dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding.

Hakim-Hakim Anggota:Hakim Ketua Majelis, ttd.ttd.

Joni Surbakti, Ak.Mohammad Alwi, S.E., S.H., Ak.

ttd.

Adriana Dwi Hardjanti, S.H., M.Ec.

Panitera Pengganti, ttd.

Arief Kurniadi, Ak., S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Wakil Panitera

Abdul Azis Hady, S.Kom., S.H.

NIP 19710225 199201 1 002