PUT-008230.13/2021/PP/M.XVIIIB Tahun 2025

P U T U S A N

Nomor PUT-008230.13/2021/PP/M.XVIIIB Tahun 2025

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN PAJAK,

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00223/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak November 2017 Nomor 00005/204/17/431/20 tanggal 16 Maret 2020, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 008230.13/2021/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT SAKAE RIKEN INDONESIA, NPWP 31.•••.•••.•-•••.000, beralamat di Jalan Surya Kencana Kav.I-17GH & I-M2EF, Kawasan Industri Suryacipta, Ciampel Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41363, dalam hal ini diwakili oleh Takao Usami, jabatan Presiden Direktur,

1. Nama: Roedy Andrianto

Izin Kuasa Hukum: KEP-346/PP/IKH/2020 tanggal 27 Juli 2020 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0083/SRI/I/2022 Tanggal 20 Januari 2022;

2. Nama: Jenny Anita Lingga

Izin Kuasa Hukum: KEP-712/PP/IKH/2020 tanggal 8 Oktober 2020 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0095/SRI/I/2022 Tanggal 4 Agustus 2021;

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta 10120, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP: Isnaini Rasad / 19860112 200710 1 001

Jabatan: Penelaah Keberatan

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding DJP

2. Nama/NIP: Ervin Kristianto Ari Wibowo / 19840418 200412 1 003

Jabatan: Penelaah Keberatan

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding DJP

3. Nama/NIP: Ian Permadi / 19740426 199511 1 001

Jabatan: Penelaah Keberatan

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding DJP

4. Nama/NIP: Rahadi Ari Baskoro / 19850711 200901 1 003 Jabatan: Penelaah Keberatan

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding DJP berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-14677/PJ.07/2022 tanggal 12 September 2022,

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN- 1472/PP/BR/2021 tanggal 22 Desember 2021 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-024/PP/UCP/2025 tanggal 18 Februari 2025;

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 0282/SRI/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021;

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor SUB-659/WPJ.22/BD.06/2021 tanggal 8 November 2021;

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor 0478/SRI/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak

Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak November 2017 Nomor 00005/204/17/431/20 tanggal 16 Maret 2020 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi dengan perhitungan sebagai berikut: 123

...

Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak

RR pp

1.952.357.568

,,00

00 PPh Pasal 26 yang terutang

228.878.137 Kredit Pajak :

a. PPh ditanggung pemerintah

RRRRRRRR p0,0

00000000 b. Setoran masa p161.593.376,0 c. STP (pokok kurang bayar) p0,0 d. Kompensasi kelebihan dari masa pajak …… p0,0 e. Uang Tebusan yang telah dibayar p0,0 f. Lain-lain p0,0 g. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak ....

p0,0 h. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+ e

+ f-g) p161.593.376,0

45

..

Pajak yang tidak/kurang bayar (2-3.h)

R p

67.284.761

,0

0 Sanksi Administrasi:

a. Bunga Pasal 13 (2) KUP

RRRRR p32.296.685,0

00000 b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP p0,0 c. Bunga Pasal 13 (5) KUP p0,0 d. Kenaikan Pasal 13 A KUP p0,0 e. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP p0,0 f. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b+c+d+e)

RRR ppp

32.296.685

,,,000

000 67

..

Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.f)

99.581.446 Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan P e m bahas a n Akhir Hasil Pemeriksaan

0 Menimbang bahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut, Pemohon

BandingmengajukankeberatandenganSuratNomor 0224/SRI/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-00223/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 10 Mei 2021, menyatakan mengabulkan sebagian dan mengurangkan jumlah pajak yang masih harus dibayar, dengan perhitungan sebagai berikut:

Semula

Ditambah/(dikurangi)

Menjadi Uraian (Rp) (Rp) (Rp) D asar Pengenaan Pajak

1.952.357.568

,0

0 (620.351.902,00

)

1.332.005.666,0

0 P ajak Penghasilan (PPh) Terutang

228.878.137

,0

0 (62.681.590,00

)

166.196.547,0

0 K redit Pajak

161.593.376

,0

0 (61.388.790,00

)

100.204.586,0

0 K ompensasi Masa Pajak Sebelumny a

0

,0

0

0,00

- P

Ph Kurang/(Lebih) Dibayar

67.284.761

,0

0 (1.292.800,00

)

65.991.961,0

0 S anksi Adminitrasi

32.296.685

,0

0 (620.544,00

)

31.676.141,0

0 J umlah PPh yang masih harus/(lebih

) dibayar

99.581.446

,0

0 (1.913.344,00

)

97.668.102,0

0 Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat

Keputusan Keberatan a quo sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 0282/SRI/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 (diantar langsung);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 0282/SRI/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00223/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang diterima pada tanggal 19 Mei 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak November 2017 Nomor 00005/204/17/431/20 tanggal 16 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Terbanding, dengan uraian sebagai berikut:

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding bahwa Pemohon Banding mengajukan banding berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), yaitu mengajukan banding atas keputusan keberatan;

bahwa pemenuhan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

1. Surat Banding ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak;

2. Surat banding disampaikan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterima Keputusan yang dibanding, karena Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-00223/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang diterima

pada tanggal 19 Mei 2021;

bahwa pemenuhan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

1. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Banding;

2. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya;

3. Permohonan banding dilampirkan dengan salinan keputusan yang diajukan banding;

4. bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak November 2017 yang kurang dibayar menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak November 2017 Nomor 00005/204/17/431/20 tanggal 16 Maret 2020 sebesar Rp97.668.102,00 melalui Bank MUFG dengan NTPN: 35E5 81PG O0PF V8V9;

bahwa pemenuhan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Pengadilan Pajak: bahwa Surat Banding ditandatangani oleh Takao Usami jabatan selaku Presiden Direktur yang dibuktikan dengan Akta Nomor 02 tanggal 3 Desember 2020;

bahwa dengan demikian Surat Banding yang diajukan Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-00223/KEB/WPJ.22/2021 tertanggal 10 Mei 2021 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU KUP dan UU Pengadilan Pajak;

Mengenai Ketetapan Ssemula dan Keputusan Yang Dibanding bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak November 2017 Nomor 00005/204/17/431/20 tanggal 16 Maret 2020 atas SPT Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak November 2017, yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak oleh Terbanding dengan perhitungan sebagai berikut: Tabel 1: Rincian Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak November 2017 menurut Pemohon Banding dan Terbanding (sesuai SKPKB)

Men u rut

Uraian

Koreksi (Rp) Pemohon Banding (Rp)

Terbanding (R p)

D asar Pengenaan Pajak

1.002.045.864,00

1.952.357.5

68,0

0

950.311.704,00 P

Ph Pasal 26 Terutang

100.204.586,00

228.878.1

37,0

0

128.673.551,00 J umlah Kredit Pajak

100.204.586,00

161.593.3

76,0

0

61.388.790,00 P ajak yang tidak/kurang di bayar

0,00

67.284.7

61,0

0

67.284.761,00 S anksi Adminitrasi

0,00

32.296.6

85,0

0

32.296.685,00 J umlah PPh yang masih harus d ib a y a r

0,00

99.581.4

46,0

0

99.581.446,00 bahwa atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan Surat Nomor 0224/SRI/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 dimana Pemohon Banding tidak setuju atas perhitungan pajak tersebut di atas dan Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2: Rincian koreksi yang diajukan keberatan

Men u rut

Koreksi yang diajukan Uraian

Pemohon Banding (Rp)

Terbanding (R p) keberatan (Rp) D asar Pengenaan Pajak

1.002.045.864,00

1.952.357.5

68,0

0

950.311.704,00 P

Ph Pasal 26 Terutang

100.204.586,00

228.878.1

37,0

0

128.673.551,00 J umlah Kredit Pajak

100.204.586,00

161.593.3

76,0

0

61.388.790,00 P ajak yang tidak/kurang di bayar

0,00

67.284.7

61,0

0

67.284.761,00 S anksi Adminitrasi

0,00

32.296.6

85,0

0

32.296.685,00 J umlah PPh yang masih harus d ib a y a r

0,00

99.581.4

46,0

0

99.581.446,00 bahwa atas surat keberatan yang diajukan Pemohon Banding, telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-00223/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang membatalkan sebagian koreksi Terbanding dalam pemeriksaan, sehingga perhitungan dalam KEP-00222 menjadi sebagai berikut:

Tabel 3: Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak November 2017 menurut KEP-00222

Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Banding bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding atas Dasar Penghitungan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp329.959.802,00 dengan perincian sebagai berikut: Tabel 4: Rincian Alasan Koreksi Terbanding

Koreksi yang

Koreksi yan g Jumlah Koreksi

Keterangan dibatalkan pada diajukan Band ing

Re f pasa SKP (Rp)

KEP (Rp) (Rp)

12

Dividen

329.959.802,00

0,0

00

329.959.802

,00

A Royalti

613.887.902,00

613.887.902,0

0 ,00

Imbalan s ehubungan den g a n jasa,

3 pekerjaan dan kegiatan

6.464.000,00

6.464.000,0

00

0 ,00

Total Ko reksi yang diaju k a n banding

950.311.704,00

620.351.902,0

329.959.802

,00 Koreksi DPP Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Dividen sebesar Rp329.959.802,00

1. Menurut Terbanding bahwa Terbanding melakukan koreksi DPP Pajak Penghasilan Pasal 26 atas dividen dengan alasan bahwa terdapat transaksi pinjaman Pemohon Banding yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang berlaku umum, sehingga Terbanding menganggap pembayaran bunga atas pinjaman tersebut sebagai pembayaran dividen;

2. Menurut Pemohon Banding a. bahwa pada faktanya pembayaran bunga pinjaman kepada SRK-Jepang merupakan pembayaran bunga pinjaman dan bukan pembayaran dividen sebagaimana yang diasumsikan oleh Terbanding;

bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa faktanya Pemohon Banding melakukan pembayaran biaya bunga pinjaman dan bukan pembayaran dividen. Hal ini didasarkan pada bukti-bukti sebagai berikut:

1) dokumen legal yaitu Loan Agreement antara Pemohon Banding dengan Sakae Riken Kogyo – Jepang (SRK Jepang);

2) Pencatatan akuntansi yaitu Pemohon Banding mencatat biaya sebesar Rp329.959.802,00 pada Akun Nomor 9-1000 Interest Expense;

bahwa dengan demikian, sangat jelas bahwa substansi pengeluaran sebesar Rp329.959.802,00 adalah untuk pembayaran bunga pinjaman dan bukan pembayaran dividen sebagaimana yang diasumsikan oleh

Terbanding;

bahwa selain itu, perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa berdasarkan Pasal (1), (2), dan (5) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dcngan Jepang (P3B Indonesia dan Jepang), atas pembayaran bunga pinjaman terutang Pajak Penghasilan di Indonesia dengan tarif sebesar 10%;

bahwa berdasarkan ketentuan P3B Indonesia-Jepang, Pemohon Banding telah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 10% atas pembayaran bunga pinjaman kepada SRK-Jepang dan Pemohon Banding telah melaporkannya dalam SPT Pajak Penghasilan Pasal 26;

b. Berdasarkan P3B Indonesia dan Jepang, pengenaan pajak atas dividen hanya dapat dilakukan apabila dividen tersebut telah dibayarkan (Paid), faktanya, Pemohon Banding tidak pernah melakukan pembayaran dividen sebagaimana diasumsikan oleh Terbanding;

bahwa apabila merujuk kepada ketentuan Pasal 10 P3B Indonesia dan Jepang, dividen terutang pajak apabila terdapat pembayaran (paid) atas dividen tersebut;

bahwa berikut kutipan Pasal 10 pada P3B Indonesia dan Jepang: Article 10:

1. Dividends PAID by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State;

2. ........;

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the taxation laws of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident;

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 P3B Indonesia dan Jepang sebagaimana diatas, dividen hanya dapat terutang pajak di

Indonesia apabila secara faktual memang terdapat pembayaran atas dividen. Oleh karena itu, sepanjang Pemohon Banding tidak membayar dividen kepada SRK-Jepang, maka berdasarkan P3B Indonesia dan Jepang tidak seharusnya Pemohon Banding dianggap melakukan pembayaran dividen dan diharuskan memotong Pajak Penghasilan Pasal 26 atas dividen;

c. Posisi Retained Earning Pemohon Banding di Tahun Pajak 2018 masih menunjukkan angka negatif (kerugian) sehingga baik secara logika maupun dari sisi hukum tidak dimungkinkan terdapat pembayaran dividen;

bahwa menurut Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g UU Pajak Penghasilan, definisi dari dividen adalah bagian laba yang diperoleh pemegang saham dll, dimana termasuk dalam pengertian dividen adalah pembagian laba baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;

bahwa pada faktanya, berdasarkan Laporan Keuangan yang sudah diaudit oleh akuntan publik independen, neraca Pemohon banding per akhir Tahun Pajak 2018 masih menunjukkan akumulasi rugi komersial sebesar Rp(144.460.615.722,00) sebagaimana yang dapat dilihat pada Statement of Changes Equity pada Laporan Keuangan Pemohon Banding;

bahwa dengan demikian, karena posisi keuangan Pemohon Banding masih menunjukkan akumulasi rugi, maka tidak ada laba (Retained Earning) yang dapat dibagikan atau dengan kata lain tidak mungkin Pemohon Banding dapat melakukan pembayaran dividen kepada pemegang saham, dan hal ini juga tidak dimungkinkan dari sisi komersial, akuntansi, maupun dari sisi hukum;

d. bahwa dari sisi hukum, Keputusan Pembagian Dividen, telah diatur secara khusus di dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dimana pada Pasal 71 UU-PT dan penjelasannya, dengan jelas diatur bahwa pembagian dividen harus berdasarkan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham);

bahwa keputusan untuk pembagian dividen harus tetap merujuk kepada ketentuan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam penjelasan Pasal 71 ayat (1) UU jelas-jelas dinyatakan bahwa pembagian dividen harus berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

bahwa berikut ini adalah kutipan Penjelasan Pasal 71 ayat (1) UU-PT: Penjelasan Pasal 71 ayat (1)

Keputusan RUPS pada ayat ini harus memperhatikan kepentingan Perseroan dan kewajaran. Berdasarkan keputusan RUPS tersebut dapat ditetapkan sebagian atau seluruh laba bersih digunakan untuk pembagian dividen kepada pemegang saham, cadangan, dan/atau pembagian lain seperti tantiem (tantieme) untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta bonus untuk karyawan;

bahwa pada faktanya, tidak terdapat pelaksanaan RUPS yang dilakukan oleh Pemohon Banding untuk memutuskan adanya pembagian dividen kepada pemegang saham. Selain itu, apabila Terbanding beranggapan bahwa terdapat pembayaran dividen kepada pemegang saham, seharusnya Terbanding dapat membuktikan bahwa terdapat RUPS yang menyatakan adanya pembagian dividen kepada Pemegang Saham;

e. Alasan koreksi yang menyatakan bahwa transaksi pinjaman Pemohon Banding tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha adalah alasan yang tidak relevan;

bahwa Terbanding dalam proses pemeriksaan melakukan koreksi atas biaya bunga pinjaman dan melakukan rekarakterisasi biaya bunga pinjaman sebagai pembayaran dividen karena Terbanding menganggap transaksi pinjaman tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;

bahwa menurut Pemohon Banding tidak ada analisis atas kewajaran pinjaman, selain itu apabila analisis kewajaran dilakukan atas biaya bunga, maka koreksi seharusnya adalah atas besaran/nilai/tarif bunga bukan atas substansi bunga. Hasil analisis kewajaran seharusnya tidak menyebabkan perubahan substansi atau fakta transaksi, yang dalam hal

ini adalah biaya bunga menjadi dividen;

bahwa terlepas dari hal tersebut di atas, alasan ini juga tidak relevan karena pada faktanya Terbanding tidak pernah melakukan analisis kewajaran apapun yang terkait dengan pinjaman ataupun biaya bunga, sehingga dapat dikatakan koreksi ini dilakukan tanpa alasan yang valid;

bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas maka Koreksi atas Dividen sebesar Rp329.959.802,00 sudah seharusnya dibatalkan seluruhnya;

Kesimpulan dan Usul Pemohon Banding bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan:

1. Surat Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU KUP serta Pasal 35, 36, dan 37 UU Pengadilan Pajak;

2. Koreksi yang dilakukan Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sebagaimana Pemohon Banding jelaskan di atas;

bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak agar:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding dan membatalkanKeputusanTerbandingNomorKEP- 00223/KEB/WPJ.22/2021 tertanggal 10 Mei 2021;

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor SUB-659/WPJ.22/BD.06/2021 tanggal 8 November 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Ketentuan Formal

Persyaratan Formal bahwa berdasarkan penelitian Surat Banding Pemohon Banding Nomor 0282/SRI/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 4 Agustus 2021 diketahui hal-hal sebagai berikut:

YaTidak a.√

Banding diajukan dengan surat banding dalam Bahasa

Indonesia kepada Pengadilan Pajak;

b. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;

c. Banding diajukan di luar jangka waktu 3 (tiga) bulan karena keadaan di luar kekuasaan Pemohon Banding dengan dilampiri bukti pendukung adanya keadaan di luar kekuasaan Pemohon Banding;

d. Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat √ banding;

e. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang √ jelas;

f. Banding diajukan dengan mencantumkan tanggal√ diterimaKeputusanTerbandingNomor

KEP-00223/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 10 Mei 2021;

g. Surat banding dilampiri salinan surat keputusan yang √ dibanding, yaitu Keputusan Terbanding Nomor

KEP-00223/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 10 Mei 2021;

h. Bukti Pembayaran:

- Surat banding dilampiri bukti pembayaran atas pajak yang masih harus dibayar sesuai yang telah disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan;

- Surat banding tidak dilampiri bukti pembayaran pajak karena tidak ada pajak yang masih harus dibayar yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan;

i. Surat banding ditandatangani oleh Takao Usami bertindak selaku:

- Pengurus yang tidak berkedudukan di Indonesia;

j. Penandatangan surat banding:

- Berkedudukan di Indonesia;v

- Melampirkan bukti keberadaan pada saat penandatanganan Banding;

k. Keputusan yang diajukan banding bukan merupakan objek yang dapat diajukan banding;

Kesimpulan Pemenuhan Persyaratan Formal bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan pada angka 1, maka permohonan banding Pemohon Banding sepenuhnya memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; bahwa oleh karenanya, permohonan banding Pemohon Banding dapat dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang tidak ada data dan atau keterangan lain yang mengubah hasil penelitian formal ini;

Uraian Mengenai Ketetapan Semula, Keberatan dan Keputusan atas Keberatan Ketetapan Semula bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak November 2017 Nomor 00005/204/17/431/20 tanggal 16 Maret 2020 diterbitkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi Nomor LAP-00058/WPJ.07/KP/RIK.SIS/2020 tanggal 10 Maret 2020;

bahwa atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 0224/SRI/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 yang diterima Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi berdasarkan LPAD Nomor PEM-05002780/WPJ.22/KP.0703/2020 tanggal 15 Juni 2020;

Penyelesaian Keberatan bahwa atas surat keberatan Pemohon Banding telah diterbitkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00223/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 10 Mei 2021, dengan perhitungan sebagai berikut:

Semula

Ditambah/(dikurangi)

Menjadi Uraian (Rp) (Rp) (Rp) a

. P

Ph

P as al 2

6 yang kurang b ay a r

67.284.761

,0

0

1.292.800,00

65.991.961

,0

0 b

. S an ks i B ung a Pasal 13 (2)

32.296.685

,0

0

620.544,00

31.676.141

,0

0 c

. S an ks i K ena ikan

0

,0

0

0,00

0 ,0

0 d

. J um la h P aja k yang masih ha ru s dibayar

99.581.446

,0

0

1.913.344,00

97.668.102

,0

0 bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00223/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 10 Mei 2021 diterbitkan berdasarkan Laporan Penelitian Keberatan Nomor LAP-2145/WPJ.22/BD.06/2021 tanggal 6 Mei 2021;

bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00223/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 10 Mei 2021 diterbitkan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima;

Analisa Pokok Sengketa bahwa setelah membaca surat banding, mempelajari Laporan Penelitian Keberatan, berkas surat-menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, surat keberatan Pemohon Banding, dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari Pemohon Banding sebagai berikut:

1. Menurut Pemohon Banding bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dengan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam surat banding a quo;

2. Menurut Terbanding bahwa setelah membaca surat banding, mempelajari Laporan Penelitian Keberatan, berkas surat-menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, surat keberatan Pemohon Banding, dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari Pemohon Banding sebagai berikut:

Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, antara lain mengatur:

Pasal 25;

Pasal 26;

Pasal 26A;

Pasal 28;

Pasal 29;

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1;

Pasal 2 ayat (1) huruf b;

Pasal 4 ayat (1) huruf a;

Pasal 6 ayat (1) huruf a.3;

Pasal 9 ayat (1);

Pasal 18 ayat (3);

Pasal 26;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan antara lain mengatur:

Pasal 1 angka 6;

Pasal 30 ayat (1) huruf a, ayat (2);

d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 22/PJ/2013) bahwa pada Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 Bab IV Hal-Hal Khusus Terkait Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha huruf C Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha atas Transaksi Pembayaran Bunga dijelaskan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi pinjaman intragrup, diantaranya adalah melakukan pongujian kewajaran perbandingan utang terhadap modal;

e. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2017 tentang

Pelaksanaan Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan dan Tata Cara Pelaporan Utang Swasta Luar Negeri (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2017), antara lain mengatur:

Pasal 2 ayat (3), ayat (6), ayat (7);

f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015);

Pasal 3 ayat (5);

g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan, antara mengatur: Pasal 1 angka 2;

Pasal 8 huruf c;

h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015 Pasal 2 ayat (1) huruf a;

Pasal 4 ayat (1);

Penelitian Bukti Pendukung bahwa Terbanding telah melakukan penelitian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan, dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding, data pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, dan dokumen dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah:

a. Menurut Pemeriksa bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP- 00058/WPJ.07/KP.07/RlK.SlS/2020 tanggal 10 Maret 2020, Kertas Kerja Pemeriksaan, dan Risalah Pembahasan yang dibuat oleh Tim Pemeriksa Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi, diperoleh informasi sebagai berikut:

bahwa terdapat koreksi Obyek Pajak Penghasilan Pasal 26 berdasarkan pengujian ekualisasi objek Pajak Penghasilan Pasal 26 yang dilaporkan dalam SPT dengan pos-pos biaya dan pos-pos neraca lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

MaeedanTh.Pajak: Oktober 2017 s.d. Septamber 2018

Sumber Pengujian :

« SPT Tahunan PPh Badan

- SPT Masa PPh Pasal 26

- Data APPPORTAL dan SIDJP

Pengujian dilakukan berdasarkan dokumen sumber dangan teknik ekualisas! Objek PPh Pasal 20 yang dilaporkan dalem SPT dengan pos-pos biaya dan pos-pos neraca

Objek Pajak menurut Pemeriksa :

Pos-Pos Laporan Rugi Laba”

1. Dividen Rp 7,998,785.205

2. Bunga Rp 8.194,875,751

3. Royal Rp 9,322,013,279

4. Biaya Reimbursement Transportasi Rp 4,071,010,708

Jumlah Rp 26,567,504,941

Objek dan masa sebelumnya Rp 0

Dipotong/disetor/dFaporkan masa berikutnya Rp 0

Diperhitungkan sebagai objek PPh Pemotongan fain Rp 0

Dipotong/disetoridilaporkan di KPP lain Rp 0

Objek Pajak Menurut Pemeriksa Rp 26587584941

Objek Pajak Menurut SPT WP Rp 10,783,190.071

Koreksi Objek Pajak Ro 15.624,394870 1

Seluruh obyek PPh Pasal 28 pada SPT Masa PPh Pasal 26 wajib Pasal 26 UU PPh pajak telah dipotong PPh Pasai 28 dan telah disetor seluruhnya ke!

Kas Negara. Namun terdapat 3 transaksi Royalti tambahan yang PPh

Pasa! 26 telah disetor ke Kas Negara tetapi belum dilaporkan dl SPT

Masa PPh Pasal 28. Pasal 12 ayat (3) UU KUP

Biaya relmbursement / penggantian transport yang diterima olah Pasal 1 No. 8 PMK No. 252/PMK.03/2008 bukan pegawai wajib pajak (orang asing / subyek pajak luar negeri) merupakan obyek PPh Pasal 26

Terdapat transaksi pinjaman wajib pajak yang tidak sesual dengan Pasal 26 UU PPh dan Pasal 18 ayat 3 UU PPh dan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang bartaku umum, sehingga (Penjelasannya pembayaran bunga atas pinjaman tersebut di rekarakterisasi/dianggap PMK No. 1697PMK.010/2015 sebagai pemberian dividen. PER-25/P1/2017

PER-22/P./2013

1) Koreksi Pemeriksa atas Dividen bahwa menurut Pemeriksa terdapat transaksi pinjaman Pemohon Banding yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang berlaku umum, sehingga pembayaran bunga atas pinjaman direkarakterisasi/dianggap sebagai pemberian dividen, yaitu:

aa BA a

Obyek PPh Pasal 26 - Divikten (ex-Dinya [NAR aeeaa an 4 43t non

Bunge) Masa dan Th. Pajak Oktober 2017 s.d. Baptambar 2018

Sumber Pengujian :

- SPT Tetnaran PTN Raden

- SPT Mosa PPh Pasi 26

- Data APPPORTAL den S100

- Geners! Ledger dan Involcs

@-1900 Interwat Expense

Beginning Balance: 7,200,052,760.48

1 or 8re Date Memo Hantan

S3000014 @ 1610/2017 Accrued Interest October 2017 (rate 120.97) Ftp 39,794,768

GN~00011 eni 1S/102017 — Accrued Interest October 2017 (rata 120.57) Ap 24.370.913

Qnooerg te) 11/2017 Accrued Interest Expense November 2017 Rate 111 Rp 182.283.519

GNd0e7s ten) 15/11/2017 Accrued Interest Expense November 2017 Rata 111 Rp Ma SA

000924 a 18/12/2017 Accrued Interest Payable (Rate 121.01) Re 20.

@uo00ge4 = Gy 15/12/2017 Accrvod Interest Payable (Rate 121.01) Ro Di aon

S00894 Ss 16/12/2017 Accrued Interest Payable (Rate 121,01) Re 402. 3.500

0001013 su 16/01/2019 = Accrued Intorest Principal JPY 390.000.000 (Rate 1 Rp 191.78 400

@v001082 gy 15/02/2018 — Interosi Loan February 2018 (Rate 127.27) Rp 140.663 0

53001032 Gs 15/02/2018 Interest Loan February 2018 (Rate 127.27) Re pakai N B12

0001032 gy 15/02/2018 — Interest Loan February 2018 (Rate 127.27) Rp 99.791.212

Sv00102 gy 16/02/2018 — Intaresi Loan February 2010 (Rate 127.27) Re 57.820.223

Sv001043 & 18/03/2018 = Accrued Interest Payable (Rate 129.74) Rp 421 998.04 7

001043 SJ 15/01/2018 Accrued Interest Payable (Rate 129.74) Rp 132,165, yA

GJ001043 ten 1503/2018 — Accrued Interest Payabio (Rate 129.74) Rp 335,496,682

S4001043 Ss 15/01/2018 = Accrued Interest Payable (Rate 129.74) Rp 50.832.253

S001043 fe] 15/03/2018 Accrued Interest Payable (Rate 129.74) Rp 325,330,258

GJ003057 re 15/04/2018 Accrued Interest Peyable (Rate 128.13) Rp 209.590.084

SJ001057 GJ 15/04/2018 = Accrued Interest Payable (Rate 128.13) Rp 399,409,683

GJ001072 GQ 15/05/2018 — Accrued Inlerest Payable (Rate 127.74) Rp 470,462,872

Sv001072 GJ 15/05/2018 Accrued Interest Payable (Rate 127.74) Rp 580,571,203

Groaiog7 G3 18/06/2018 = Accrued Interest Rate 126.64 Rp 296.073.767

S3001097 oJ 18/06/2018 = Accrued Interest Rate 126.64 Rp 59.214.753

Gwoaios7 Gy 15/06/2018 Accrued Interest Rate 126.64 Rp 659.395.833

S3001139 GQ 15/08/2018 = Accrued Interest Rate 131.32 Rp 124,841,547

GI001139 Gs 15/08/2018 — Accrued Interest Rate 131.32 Rp 72.824.236

001139 Gi 15/08/2018 = Accrued Interest Rate 131,32 Rp 52,017,311

SJ001139 oe 15/08/2018 Accrued Interest Rate 131,32 Rp 176,858,858

G3001148 Gs 15/09/2018 = Accrued Interest Rate 132.63 Rp 125,401,665

Gs001148 (ex) 15/09/2018 Accrued Interest Rate 132.63 Rp 135,851,804

GJ001148 GJ 15/09/2018 Accrued Interest Rate 132.63 Rp 344,854 579

SJoo1148 SJ 15/09/2018 = Accrued Interest Rate 132.63 Rp 52.250.894

GJ001148 SJ 15/09/2018 = Accrued Interest Rate 132.63 Rp 209.862, 265

54001179 GJ 30/09/2018 AJEOS - (to adjuat underrecorded accrued interest F Rp 1,568,994 428

Rp 7,998,785 205

Keterangan :

Berdasarkan Akte Pendirian Wajib Pajak, Nomor 23 tanggal 24 Januari 2012, diketahui bahwa modal dasar Wajn Pajak

Sebesar Rp. 495.450.000.000,- Dart Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham sejumiah

13.500 saham dengan nilal nominal seluruhnya sebesar Rp. 123.862.500.000,- “

Wajib Pajak mencantumkan jumlah modal perusahaan sebesar Rp. 123.862.500.000,- pada SPT Tahunan PPh Badan

Wajib Pajak dan Laporan Keuangan yang telah diaudit tahun pajak 2018. .

Dari data tersebut diketahui bahwa pada tahun pajak 2018, Modal Dasar Wajib Pajak belum disetor seluruhnya oleh

Pemegang Saham mayoritas (Sakae Riken Kogyo Co. Ltd.) yaitu Pihak yang memiliki hubungan Istimewa. -

Pada tahun pajak 2018. Wajib Pajak memiliki saldo Hutang Pemegang Saham (Sakae Riken Kogyo Co. Ltd.) sebesar Rp.

430.511.000.000,- dan membayar Slaya Bunga sebesar Rp. 7.998.785.205,- serta saido ekultas kurang dari nol yaku -Rp.

20.478.537.222,-

Pada tahun pajak 2017, Wajib Pejak memiliki saldo Hutang Pemegang Saham (Sakae Riken Kogyo Co. Ltd.) sebesar Rp.

440.918.118.000,- dan membayar Biaya Bunga sebesar Rp. 6.244.388.655.- serta saldo ekuitas kurang dari nol yahu -Rp.

29.147.604.363,-

Pada tahun pajak 2018, diketahui bahwa besarnya Perbandingan Antera Utang dan Modal Wefb Pejak adalah (-20.60 : 1).

Rasio Antara Utang dan Model Int sanga! tidak wajar karana lidak sosual dengan Pasal 2 ayal 1 PMK No.

169/PMK.010/2016 yaitu paling tinggi sebesar (4:1)

Berdasarkan data Genoral Ledger wajib pajak dikelahul bahwa selama tahun pajak 2010, wajib pajak membayar utang kepada pemegang saham (Sakao Riken Kogyo Co. Ltd.) hanya dua kali yaitu pada bulan Maret 2018 sebesar JPY

50.000.009 dan bulan September 2018 sabasar JPY 50.000.000

Berdasarkan semua dokumen Loan Agreoment yang dipinjamkon wajib pajak pada saal pemertkeean, diketahui bahwa semua pinjaman wajib pajak kepada pamogang saham (Sskas Rikan Kogyo Co. Ltd.) sebonarnys lelah berakhir, namun diperpanjang (oxtonded) jangka waktu pinjaman tersobut baberapa tahun ke dopan.

Berikut inl gambaran tentang Ulang wajib pajak kepada pemegang sahom (Sakae Rikon Kogyo Co. Lia.) yet Pinsk yang mami hubungan Istimewa, berdasarkan Laporan Keuangan Wajib Pejak yang telah dieudit :

Perlod Start Porlod End Amondmont Amount

July 1, 2012 June 30, 2016 May 31, 2021 JPY 260 milion

December 1, 2012 November 30, 2015 July 31, 2021 JPY 420 million

February 19, 2013 February 28, 2016 February 28, 2022 JPY 70 million

March 7, 2013 March 31, 2016 March 31, 2022 JPY 420 million

April 12, 2013 April 30, 2016 Aprit 30, 2018 JPY 130 million

April 28, 2013 . April 30, 2016 April 30,2019 JPY 330 miifion

May 28, 2013 May 31, 2016 May 31, 2019 JPY 580 million

August 14, 2013 August 13, 2016 August 31, 2019 JPY 70 milion

August 30, 2013 August 29, 2016 August 31, 2019 JPY 50 million

September 30, 2013 September 29, 2016 September 30, 2019 JPY 50 million

October 31, 2013 October 30, 2016 October 31, 2019 JPY 210 million

December 27, 2013 December 26, 2016 December 31, 2019 JPY 60 million

February 12, 2014 February 11, 2017 February 29, 2020 JPY 170 miifion

April 30, 2014 April 29, 2017 April 30, 2020 JPY 400 million

March 27, 2015 March 26, 2018 March 27, 2021 JPY 270 million

December 28, 2015 December 31, 2016 May 29, 2019 Rp 12.5 billion

Berdasarkan hal-hal diatas, diketahul bahwa pinjaman yang diberikan oleh Pemegang Saham mayoritas yaitu pihak yang memiliki hubungan Istimewa (Sakae Riken Kogyo Co. Ltd.) kepada wafib pajak secara substansi dan praktek bisnis memiliki karakterisasi dari modal. Transaksi pinjaman tersebut tidak sesual dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang bertaku umum, sehingga pembayaran bunga atas pinjaman tersebut di rekaraklerisasV/dianggap sebagai pemberian dividen dan tidak dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto, dan pinjaman yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha tersebut dianggap sebagai kontribusi modal. PA

Dasar Hukum:

- Pasal 18 ayat (3) UU Pajak Penghasilan dan penjelasannya;

- PMK Nomor 169/PMK.010/2015;

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2017;

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013;

2) Koreksi Pemeriksa atas Royalti bahwa menurut Pemeriksa, seluruh objek Pajak Penghasilan Pasal 26 terkait bunga dan royalti telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26 dan telah disetor seluruhnya ke Kas Negara. Namun terdapat 3 transaksi tambahan yang belum dilaporkan Pemohon Banding pada SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 26, dimana berdasarkan GL Pemohon Banding diketahui bahwa biaya royalti tersebut telah dinyatakan/diakui sebagai utang oleh Pemohon Banding setiap bulannya, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 26 atas royalti tersebut mulai terutang, yaitu sebagai berikut:

Nama KAKAE RIKEN INDONESIA

Masa dan Th, Pajak Oktober 7017 6.0. September 2018

Sumber Pengwian :

. SPT Tahunan PPh Dedan

- SPT Masa PPh Pasal 26

- Data APPPORTAL dan 8IDJP

. General Ledger dan Invoice

21003 Accrued Expenses

Beginning Dalance: 6,060,961,611,.30cr ox 8x Date Memo Dada Cec Mp3)

Gv000e73 ken) 31/10/2017 Acctued Royatty 3% 0 578,641,871

GJO00089 GJ 3011/2017 Accrued Royntty 1% 0 619,897,902

G00 1000 GJ 34/12/2017 Accrued Royalty Jp 0 669,766,638

GJO01020 Ql 31/01/2010 Accrued Royalty 3% Ku) 811,325,007

G001038 GQ 2802/2018 Accrued Royalty 3% 0 647 887,285

GM001083 CG) 31/03/2018 Accrued Royalty 3% 0 767,438,059

GJ001065 GJ 30/04/2018 Accrued Royalty 3% 0 630,445,695

G00 1090 oO 31/05/2018 Acctued Royalty 3% 0 872452103

GJOO1 104 SJ 30/00/2018 Accrued Royatty 3% 0 483,333,546

GI001119 GJ 31/07/2018 Accrued Royalty 3% 0 1.042,639.917

GJ001 144 Ken) 91/08/2019 Accrued Royalty 3% 0 1,082,900,656

GJo01155 — GJ 3009/2018 Accrued Royalty 2% 0 1,032,378,097

Total: 6 9,322,01 3,279

6-1029 Royalty

Beginning Balance: 4,196,474,038.33

10” Src Date Momo Debit (Rp.) Credit

63000973 GJ 3910/2017 Accrued Royalty 3% 578,641,571 0

GJ000989 — GJ 30/11/2017 Accrued Royalty 3% 613,887,902 0

001009 GJ 31/12/2017 Accrued Royalty 3% 568,785,638 0

GJ001026 GJ 3101/2018 Aocrued Royalty 3% 811,325,007 0

GJ001038 GJ 28/02/2018 Accrued Royalty 3% 647,887,285 pb)

GJ001053 GJ 31/02/2018 Accrued Royalty 3% 757,436,053 0

GJ001065 GJ 30/04/2018 Aocrued Royalty 3% 830,445,505 0

Gv001090 GJ 31/05/2018 Accrued Royalty 3% 872,452,103 )

GJ001104 GJ) 30/06/2018 Accrued Royalty 3% 483,333,546 0

GJ001119 GJ 31/07/2018 Accrued Royalty 3% 4,042,639,917 0

GJ001144 GJ 31/06/2018 Accrued Royalty 3% 4,082,900,658 0

4001155 Ss 30/09/2018 Accived Royalty 3% 4,032,378,097_ oo ——

Total: 9,322,013,279 0

Keterangan :

Berdasarken General Ledger wajib pajak, diketahui bahwa Biaya Royall tersebut telah dinyatakan/dlakul sebagai utang oleh wajb pajak setiap bulannya. Itu berarti PPh Pasal 26 atas Rgyaltl telah mulai terutang. Fiskus menerbitkan STP atas setap keterlambatan bayar PPh Pasal 28 Royalti tersebut Pr

Dasar Hukum :

Pasal 21 PMK NOMOR 252/PMK.03/2003

Pasal 9 (2a) UU KUP b. Berdasarkan penelitian terhadap Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak diketahui beberapa hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi pada tanggal 30 Januari 2012 dan terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 31 Januari 2012 dengan Klasifikasi Usaha (KLU) 29300 - Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih. Perusahaan ini berkedudukan di JI. Surya Kencana Kav. 1-17 GH & I-M2EF, Kawasan Industri Surya Cipta, Kuta Mekar, Ciampel; bahwa berdasarkan Laporan Penghitungan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal pada SPT Tahunan Pemohon Banding Tahun Pajak 2018, diketahui sebagai berikut:

Pp [|g LP annem v 7) LX)

LE Hp ee a ee) pgp gph ‘UM,

Kn SE KANG

Haku bahwa berdasarkan Laporan Penghitungan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Pemohon Banding berada dalam rasio -20.66;

bahwa berdasarkan Data Pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 26 pada aplikasi Sistem Informasi Direktorat Pajak (SIDJP) diketahui bahwa Pemohon Banding melaporkan SPT Pajak Penghasilan Pasal 26 pada KPP Pratama Karawang Selatan dengan data pelaporan sebagai berikut: Sr * ferme anal Satin cara hadi BM hom rua De Apar? on GA dahan PP Peran Pe ar BEN conc seo JCI Maen | ALL Mani vehgan Bergen) Jana Ketetauan | Sei Meare eet 281 S1) OT SEL Mets Panah art | Doa Mean SAN Meee SPD bel 1 Semua SPT MOH Kurang kete hen * pons 120201 RUHL 20101 OUT LALO RAM E2096) RON YA ZOTEL POLI TOY 1 2009 | MMOH | 2087 AON 1 20961 2004 1 20071 2997 RON 120001 RA IYA 1997 197081 199% a ED RN

1. 61.01 MIT Kamal SOLAT NA PFIDOINTA22KP1EO020T SPT Masa PTM Pose 1528 1S2014 73900 DA 17 07-2017 10.07.2007 esr

2 Ot.01 ir Pembehdan Ke-1 ASANOLAKPPMPANNPA II NPIKNAR9LI SPT Masa PPR Pesal 2Y79 15201175900 DA 16082017 1002 7017 £ SPT

9 01-01 NT Perbekkan Kal SL IMOLAMUTENDAMPA22RP 16012017 SPT Mesa PPh Pesel 2524 320833007 000R 18102017 10.10 2017 eset

4 02-02 MI? Nema ROICMOLPPHI APL 22 KP 1AOYANII SPT Mesa PPh Pasal 2928 $0 4655550000 17.03.2017 aan eseT

3 09.09 2017) Nama SOWIISPHIVPL IO KP COITOIT SPT Masa PPM Pasa 276 80 469.99100 DA 18042017 16042017 eset

& 06604 2017 Morne SOUS APPCIWPL2AKP 18912017 SPT Mara PPM Pes 72976 86941 0C200KR 1805-2017 16052017 ESPT

T Od.04 2017 Perrmensan Kel S$ OSQ1944 PPP) IO KP ISOY2OL7 SPT Mara PPn Paral 7576 DEAR OI DA 2211-2017 19.11.2017 CT

8 08-05 DOT Nona SOON M PRES VP 22 KP 18022017 SPT Mera PPh Pasal 2V26 115 113879 001DA 1608-2017 09.08.2017 ESPT

B 05.09 NIP Pembelian Ket SOU ISIOPPHZVIPY 220 16032018 SPT Masa PPh Pasal Z¥76 315200312 001IDA 1805-2018 11-05-2018 fort

10. 06-08 2017) Normal SOS00S5SSPPHI WP) 22KP (R9Y2OLT SPT Masa PPh Pesal 2926 104979162 WI IDA 17-07-2017 16.07.2017 ESPT

1. 07-07 2017 Normal SOSON9ISI PPICIMNPI SIKPMEOA2017 SPT Masa PPh Pesal 228 42375.35400IDR 1608-2017 99-08-2017 ESPT

DAR 08.08 2017 Hormat SMOLMM PPIRYNPI MKP 160Y2017 SPT Musa PPN Panel 226 SS022548O0DA 1908-2017 08.09.2017 eset

19 09.09 3017 Normal S-OGO1SMSPPHOS YP) 22KP 1802017 SPT Masa PPD Pesat 2¥26 BA27285100 DA 19102017 10-10-2017 est

$4 09.00 2017 Pembebuan Ket S-OSDIISORPPHSSAYPY 22MP 16032019 SPT Masa PPh Pasal 2526 256.407,51200 IDA 1405-7018 15-05-2018 ESPT

IS 10.10 2017 Nownal S050 1944 PPLOSWPLDXP 1602017 SPT Mera PPM Pasal 7226 81958465 00 OR 20-11-2017 10-15-2017 ESPT

16 10-91 2017 Normal KOLEPPHOI NPL AMP 16012017 SPT Masa PPh Pasal 7526 110281477 00DR 1912-2017 11-12-2017 ESPT

17, W111 2017) Pembetulan Kat S050 15290 PPNS YP, 22KP 1602014 SPT Masa PPh Pasal 7426 118.301,284001DR 1609-2018 10-08-2018 ESPT

16 12-12 2017 Hormat SH8N9192KPPHTIMP) 22KP 16032018 SPT Masa PPh Pasal 2/26 111269.195 0010 1701-2018 10-91-2018 SPT

19, 42-12 2017 Pembekuan Ket §-05005369 PPHO MAP, KP 160701 SPT Masa PPh Pasal 2/26 116069315 00DR — 20-07-2018 09-02-2018 ESPT

20. 12-12 2017 PembetutanKe2 SLOSOLOTOPPIRI MPI AKP 16012018 SPT Masa PPR Pasal 2528 116 062705.00DR 19-11-2018 09-10-2018 ESsPT bahwa berdasarkan penelitian terhadap SPT Masa berikut Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23/26 Masa Pajak November 2017 adalah sebagai berikut:

1) SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23/26

UAS PP

1 DMoen amamo | Go.

2 Oya mma | rowosee| o—”|—————— t00 20s penggunaan harta ag: snsalsnelasasnindn | wane [tT kegitan

6 aan can Penghargaan ama (oo Io

1 Pensiun dan Pembayaran bera aramo {tw

8 Premi swap dan transat! ining ta awam Poo Ra Yo.

9 Keuntungan karena pembebasan Wang ama oo VR

10 Penkudan ria diIndonesia ama | 3 po 0

M1 Premslawansireasyansi ama PO

2) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26

S1 DEPARTEMEN KELANGAN Ri DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN ba OIREK TORAT JENDERAL PAJAK PPh PASAL 79 DANATAU PASAL 26 rata

Gres meme Bea

Mata Pan Oea (ama Tomas 0 pot 0 To no tato

DA aa me Ko MR KS

Inomnesa

4 Jawi (antara jommasanan (aware aa

3 Tuwmom fenerwawmacu jewemsman | amar emo aa

3 Jamacnwo jeesoarousu Jmoassunaon | www | anon] meal je Jammemw Jenuaeooesa Jmwnesunen | wol el ea iv Jesanesason Jeramamasmam —Jowmmasseann anon” anzul mn jonkennanmo “Jermra———— Jarsrassuwaon Toman weomom| soo]

PT MANDALA BHAKTI OMREPPHINSRUNAIO is Tramasrsworoo [rrenarramnoowesa Jamparasana | sawo | aman” sen

Pn NN Cs Ke | sarees] esta

1s (2 556 481 6412000 PT INSEKTA FOKUSTAMA OO2YPPHZYSAVIO2017 19112017 1.200.000 24.000

16 0? 425 207 4.433000 Py Mare Produktif intone OOM AMI KST 2017 OMNIPOT ara2m 172 204

Ir | 02.806 481 6-412 000 PT INJE KTA FOKUNTAUA COMP yRALAUZON ivan | Taun —— .m

31 POs 179 1-419.000 DOr OO BEN AA on MPM YANLNYANNN wo nona won

02 AQ? 826 3 408 000 CV Maesiro Rugs onan | tania | “man oun a ference en A fee ete ee enak pe 22-20 —a—— —— lo | 31 ros $79 1.413000 Heil DO MAAN WA OD PPA yua Manan 120 100

09 141 2100011000 Pec KAI Gani sageo & oossPmszuaeinuzeT unmani Muna 1 oom

31 376 854 2413000 PT MSWOLD INDONT SIA COMET ZARUKIZON 3011/2007 an ra

01 O84 628 3.008 001 PT FUNTTC INDONESIA OOS 712 VBHUKUZOIT 301177017 6815000 1219 pe | 02 $00 871 8.413.000 PN MATTRTECH | cosaprnizyeniowz017 30117017 21010010

PT KAWATA MARKETING 4 son fas | 70 185 200 2-031 000 AA 0059PPH2NBRUKUIO1T | ova | 2.140000 ja amonia —Jeraraaeawas Tonemeswan Dewan team] ee fa rimnensao Jvoomes amen Joss “Damon [var]

[afore an seo Jowo onan) Damar ee

130 | 74.184 879 0.433 000 CV GOTRANS JAYAKENCANA |ootemzysrnugo1n | 15112017 | 72,000,000 436 00

Inn | 73 944 7282-409 000 PT KARUNIAFAIAR HOAYAH | OOUPPHZSSRIUZ0I7 | 141172017 | 151,837,500 10% 110 an fesxon room [ora ct

[3 |esxemriowme[prnmvoue [airman Demen ana

Iya | 73944 728 2-409 000 PT KARUMIA FAJAR HIDAYAH | O004/PPH24/SRIXU2017 (soon | soooa| "0000 js Trerwansoassooo _[evcorians.wvarencana (oosmerassananoin | sono | 1000| 3200

Se Jivimoanao—Tevoorwamwakes Jewenassanaan —[ sar [mee] ma jr [Tatecaraoess000 —ovoomwowarnara |oomerassananan | soaveor | eno | tan)

[sa “Jorsinesassooz Jetsumaepaswasna [omspmravenmanoir | sono | auron[ a9]

PT KAWATA MARKETING 7

40 [74 1648790433000 | CVGOTRANS JAYAKENCANA | 0012/PHa3/SRUX02017

[a frewenomnen —Terormo nee Tenemasaaa ja Tiimmoanao Trorwammacw jotemaowann | roy | mon on ja [ruseemonm IS comwa mena zine] sa fac [reer amar [ev corms warna [ onorreaana

MA — au — sat

3) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26

Si DEPARTEMEN KEUANGAN Ri DAFTAR BUKTI PEMO TONGAN ee DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PPh PALAL 23 DAWATAU PASAL 26 terang

CRS me Pn

Nalco Fan Deno ee Toga | paman) Ra lor. To. IT tol o To“

8. PPNPASAL 26

Fr [reo oaenene RE meenvoevo 0.0

[2 [ooomnemooeiann | swaermanrooroco.cro (eememasewaro) soma? | sana sasa

~ “ “ KTT TPP BI... " . gen AK. KM. ee oe oo — - " mt .

bahwa berdasarkan penelitian SPT Masa tersebut diketahui bahwa pada Masa Pajak November 2017 terdapat pembayaran bunga sebesar Rp100.204.586,00 kepada Sakae Riken Kogyo, Co, Ltd.;

Pendapat Terbanding bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap atutan-aturan perpajakan, Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding, Terbanding menyampaikan beberapa hal

sebagal berikut:

bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Kertas Kerja Pemeriksaan diketahui bahwa terdapat koreksi:

a. DPP Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Dividen sebesar Rp329.959.802,00;

b. DPP Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Royalty sebesar Rp613.887.902,00;

c. DPP Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Imbalan Sehubungan dengan Jasa, Pekerjaan dan Kegiatan sebesar Rp6.464.000,00;

bahwa Pemohon Banding mengnjukan keberatan atas koreksi tersebut dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam surat keberatan Pemohon Banding;

bahwa terkait pokok sengketa sebagaimana disampaikan di dalam surat keberatan, Terbanding berpendapat sebagai berikut:

a. Koreksi DPP Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Dividen sebesar Rp329.959.802,00 bahwa terdapat transaksi pinjaman Pemohon Banding yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang berlaku umum sehingga pembayaran bunga atas pinjaman tersebut direkarakterisasi atau dianggap sebagai pemberian dividen;

bahwa berdasarkan Akta Pendirian Pemohon Banding Nomor 23 tanggal 24 Januari 2012, diketahui bahwa modal dasar Pemohon Banding sebesar Rp495.450.000.000,00, dari modal dasar tersebut telah disetor oleh pemegang saham dengan nominal sebesar Rp123.862.500.000,00 bahwa Pemohon Banding telah mencantumkan modal disetor tersebut sebagai modal perusahaan pada SPT Tahunan Badan Wajib Pajak dan Laporan keuangan yang telah diaudit Tahun Pajak 2018;

bahwa pada Tahun Pajak 2018, pemegang saham mayoritas Pemohon Banding (Sakae Riken Kogyo Co., Ltd.). pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Pemohon Banding belum menyetorkan seluruhnya atas modal dasar Pemohon Banding;

bahwa pada Tahun Pajak 2018, Pemohon Banding memiliki saldo hutang pemegang saham (Sakae Riken Kogyo Co., Ltd.). sebesar Rp430.511.000.000,00 dan membayar Biaya Bunga sebesar

Rp7.998.785.205,00 dan saldo ekuitas kurang dari nol, yaitu - Rp20.478.537.222,00;

bahwa pada Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 22/PJ/2013 Bab IV Hal-Hal Khusus Terkait Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha huruf C Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha atas Transaksi Pembayaran Bunga dijelaskan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi pinjaman intra-grup, diantaranya adalah melakukan pengujian kewajaran perbandingan utang terhadap modal; bahwa berdasarkan Laporan Penghitungan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal pada SPT Tahunan Pemohon Banding Tahun Pajak 2018, diketahui Perbandingan Antara Utang dan Modal Pemohon Banding berada dalam rasio (-20,66:1);

bahwa Rasio antara hutang dan modal ini sangat tidak wajar karena tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015), mengatur bahwa Besamya perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1);

bahwa diketahui pinjaman yang diberikan oleh pemegang saham mayoritas, yaitu pihak yang memiliki hubungan istimewa (Sakae Riken Kogyo Co., Ltd.). kepada Pemohon Banding secara substansi dan praktek bisnis memiliki karakteristik dari modal. bahwa transaksi pinjaman tersebut tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang berlaku umum, sehingga pembayaran bunga atas pinjaman tersebut di rekarakterisasi/dianggap sebagai pemberian dividen dan tidak dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto. Sehingga pinjaman yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha tersebut dianggap sebagai kontribusi modal;

bahwa Pasal 2 ayat (7) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

25/PJ/2017 tentang Pelaksanaan Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan dan Tata Cara Pelaporan utang Swasta Luar Negeri (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2017), antara lain mengatur bahwa biaya pinjaman yang tidak memenuhi ketentuan sebagai dimaksud pada ayat (6), dianggap sebagai dividen bagi pihak yang menerima atau memperolehnya dan dikenakan pajak pada saat biaya pinjaman tersebut dibayarkan atau jatuh tempo pembayarannya;

bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, Koreksi Pemeriksa atas Dividen sebesar Rp329.959.802,00 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tetap dipertahankan oleh Terbanding;

b. Koreksi DPP Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Royalty sebesar Rp613.887.902,00 bahwa menurut Pemeriksa, seluruh objek Pajak Penghasilan Pasal 26 terkait bunga dan royalti telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26 dan telah disetor seluruhnya ke Kas Negara. Namun terdapat 3 transaksi tambahan yang belum dilaporkan Pemohon Banding pada SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 26, dimana berdasarkan GL Pemohon Banding diketahui bahwa biaya royalti tersebut telah dlnyatakan/diakui sebagai utang oleh Pemohon Banding setiap bulannya, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 26 atas royalti tersebut mulai terutang;

bahwa menurut Pemohon Banding, Pemohon Banding telah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas royalty tiap 4 (empat) bulan sekali. Namun, menurut Pemeriksa, karena Pemohon Banding mencatat biaya royalty secara akrual tiap bulan, maka saat terutang Pajak Penghasilan Pasal 26 atas royalty adalah pada saat pencatatan biaya royalty secara akrual setiap bulan;

bahwa alasan Pemohon Banding membayar royalty kepada SRK Jepang adalah karena Pemohon Banding telah terikat perjanjian royalty dengan SRK Jepang yakni Royalty Agreement pada tanggal Oktober 2013. Berdasarkan royalty Article 7 pada kontrak perjanjian royalty tersebut disebutkan bahwa pembayaran royalty dilakukan setiap 4 (empat) bulan

sekali, dengan rincian sebagai berikut:

“Jumiah — | Jumilah PPR Fasa Pata ran AT

Pertode Pembayaran 26 yang dipotong Pemotongan NTP atas SSP PPh

Biaya Royalti Wajib Pajak - PPh Pascal 26 Pasal 26

—— ee) ____}____—______- FOR DALO DU KOLO,

Okt 2017 - | 4 , - Masa pajak ? ; DEIU KO

Jun 2018 -568.314.320 256.831.432 Iunuarl 2018 . dan

: 4ESC HOND PDQ? C270

: ERCS 7BLG DKBV CHILD”

Pee | 9.111.669.170 311.166.917 Masa pajak Mel dan

< ADSC 60ND PNAA 3R70 lun-S Musa pajak

. SP | 3.641.152.220 364:115.222 September F52A 20HD Q90B JD70 2018 2018 bahwa dengan demikian Pemohon Banding telah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 sesuai dengan saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian dan hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010;

bahwa berdasarkan penelitian terhadap SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak November 2017, diketahui bahwa tidak terdapat penyetoran royalti, namun terdapat pembayaran bunga ke Sakae Riken Kogyo, co, Ltd sebesar Rp578.127.373,00;

bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan, antara Iain mengatur.

Pasal 15 ayat (4), bahwa Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, dilakukan pada akhir bulan:

a) dibayarkannya penghasilan;

b) disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau c) jatuh temponya pembayaran pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

Penjelasan Pasal 15 ayat (4):

Saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: dividen) dan jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa Iainnya). Yang dimaksud dengan "saat disediakan untuk dibayarkan":

a) Untuk perusahaan yang tidak go public, adalah saat dibukukan sebagai

utang dividen yang akan dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Demikian pula apabila perusahaan yang bersangkutan dalam tahun berjalan membagikan dividen sementara (dividen interim), maka Pajak Penghasilan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan terutang pada saat diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Direksi atau pemegang saham sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan;

b) untuk perusahaan yang go public, adalah pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (recording date). Dengan perkataan Iain pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan baru dapat dilakukan setelah para pemegang saham yang berhak "menerima atau memperoleh" dividen tersebut diketahui, meskipun dividen tersebut belum diterima secara tunai;

Yang dimaksud dengan "saat jatuh tempo pembayaran" adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terbanding membatalkan Koreksi Pemeriksa atas Royalty sebesar Rp613.887.902,00;

c. Koreksi atas Imbalan Sehubungan dengan Jasa, Pekerjaan dan Kegiatan sebesar Rp6.464.000,00 bahwa menurut Pemeriksa biaya reimbursment/penggantian transport yang diterima oleh bukan pegawai Pemohon Banding (orang asing/subjek pajak luar negeri) merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 26;

bahwa menurut Pemohon Banding, Pemeriksa menetapkan bahwa terdapat sebagian biaya perjalanan yang dicatat Pemohon Banding pada Akun Nomor 6-1007–Travel adalah objek Pajak Penghasilan Pasal 26 berupa jasa sebesar total Rp6.464.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tangga! | Deakrips: pada General Ledger | Yentah nana PE Heat DAN AP Ea :

M217 : ' S SE OZ

MAS EL RIM TS 3 | sseoxe

Toral | 6.464.000 bahwa faktanya biaya-biaya yang dicatat pada akun Travel tersebut adalah biaya akomodasi yang dibayarkan keapda PT Harum Indah Sari Tours & Traavel yang berkaitan dengan kunjungan tenaga ahli dari SRK-Jepang yang sedang melakukan kunjungan ke pabrik Pemohon Banding dalam rangka pemberian Jasa Bantuan Teknis. Biaya akomodasi tersebut terdiri dari biaya hotel atau biaya tiket;

bahwa berdasarkan penelitian terhadap Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23 diketahui bahwa Masa Pajak November 2017 tidak terdapat pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas nama PT Harum Indah Sari Tours & Travel dengan DPP Pajak Penghasilan 23 sebesar Rp6.464.000,00;

bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen-dokumen atas nama PT Harum Indah Sari Tours & Travel yang terdiri dari:

1) Invoice;

2) Faktur Pajak;

3) Hotel Voucher;

4) Purchase Request;

5) Payment Voucher;

bahwa dapat disimpulkan bahwa imbalan jasa tersebut bukan merupakan biaya imbursement/penggantian transport yang diterima oleh bukan pegawai Pemohon Banding (orang asing/subjek pajak luar negeri); bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terbanding membatalkan koreksi Pemeriksa atas Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan sebesar Rp6.464.000,00;

bahwa dengan melihat uraian tersebut di atas, serta dengan mengingat data dan fakta di atas dan memperhatikan ketentuan yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa koreksi Terbanding sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tetap dipertahankan, sehingga tidak terdapat alasan untuk mengabulkan keberatan/banding Pemohon Banding;

bahwa mengingat hal-hal tersebut maka tidak terdapat cukup alasan untuk menerima banding Pemohon Banding dan diusulkan kepada Majelis Hakim untuk tetap mempertahankan Keputusan Keberatan karena sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menolak banding yang diajukan oleh Pemohon Banding;

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan bahwa berdasarkan penelitian surat banding, data dan dokumen sebagaimana diuraikan pada Bagian I s.d. III di atas, maka disimpulkan:

1. Surat Banding Nomor 0282/SRI/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 berdasarkan penelitian sementara dan sesuai dengan data yang ada, sepenuhnya memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. bahwa permohonan Pemohon Banding dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sepanjang tidak ditemukan keterangan data dan atau dokumen lain yang dapat mengubah hasil penelitian formal permohonan banding;

2. Keputusan Terbanding Nomor KEP-00223/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;

3. Koreksi Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Usul bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetapmempertahankanKeputusanTerbandingNomorKEP- 00223/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa

Pajak November 2017 Nomor 00005/204/17/431/20 tanggal 16 Maret 2020 atas nama Pemohon Banding NPWP 31.•••.•••.•-•••.000;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor 0478/SRI/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pokok Sengketa bahwa sebelum Pemohon Banding menyampaikan Bantahan atas Surat Uraian Banding tersebut di atas, Pemohon Banding ingin menegaskan kembali bahwa hal yang menjadi pokok sengketa antara Pemohon Banding dengan Terbanding adalah Pemohon Banding tidak setuju dengan Koreksi Terbanding atas Dasar Perhitungan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp329.959.802,00 yang dianggap Terbanding merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 26 atas pembayaran dividen ke Pemegang Saham, namun faktanya merupakan pembayaran bunga pinjaman yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 10% sesuai P3B Indonesia - Jepang; Bantahan Atas Surat Uraian Banding

Ketentuan Formal bahwa Terbanding menyampaikan penelitiannya atas pemenuhan ketentuan formal Surat Permohonan Banding yang disampaikan oleh Pemohon Banding (pada Bagian I Nomor 1 SUB) dan menyimpulkan dalam Bagian I Nomor 2, bahwa:

“… permohonan banding Pemohon Banding sepenuhnya memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009”;

Menurut Pemohon Banding bahwa Pemohon Banding setuju atas pendapat Terbanding bahwa Permohonan Banding yang diajukan telah memenuhi ketentuan formal dan sudah seharusnya dapat diproses lebih lanjut;

Uraian Mengenai Ketetapan Semula, Keberatan dan Keputusan atas Keberatan

bahwa Pemohon Banding tidak memberikan Bantahan/Tanggapan atas bagian ini karena hal–hal yang diuraikan pada bagian ini hanya merupakan pengulangan dan kronologi atas permohonan banding yaitu sejak diterbitkannya SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak November 2017 Nomor 00005/204/17/431/20 tanggal 16 Maret 2020sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan KEP-00223/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 10 Mei 2021;

Analisa Pokok Sengketa bahwa Pemohon Banding tidak memberikan bantahan/tanggapan atas Bagian ”A. Menurut Pemohon Banding” karena pada dasarnya Terbanding hanya mengutip/mengulang alasan permohonan banding yang disampaikan oleh Pemohon Banding di dalam Surat Permohonan Banding;

bahwa Pemohon Banding menyampaikan tanggapan atas bagian “B. Menurut Terbanding” pada halaman 5-17;

a. Dasar Hukum bahwa ulasan mengenai Dasar Hukum yang digunakan Terbanding, sebagaimana dinyatakan pada halaman 5 s.d. 8 pada SUB, hanya merupakan kutipan atas pasal-pasal yang dijadikan dasar koreksi, dan Pemohon Banding tidak memberikan tanggapan atas bagian ini;

b. Data, Fakta, dan Tanggapan Terbanding bahwa dalam bagian ini, Pemohon Banding hanya menyampaikan inti-inti dari permasalahan atas hal-hal yang menurut Pemohon Banding perlu ditanggapi yaitu bagian 3. Pendapat Terbanding pada halaman 14. Adapun tanggapan Pemohon Banding diuraikan sebagai berikut:

Trae eat ang Sergaeta sebage Yaa ds parean Hala airy sebeyala 1

«+ Koreksi DPP PPh Pasal 26 atas Divider sebesar Rp93 165.749 (2 rena an Pa ai cad jang te db UPL SPICY FEN Kata

ST dMar eet 2 teratai san MA rp hasan petatan ga den b

Cow bedava ay Seca Kai Bate cer Harga Man a beet Mesti team sete tlhe emmys age tee 1 4

TPB NG Mata dha Daan Idah mercer bok an tabaci

Kesimpulan dan Usul

bahwa sesuai dengan bantahan yang telah disampaikan Pemohon Banding di atas, maka Pemohon Banding menyampaikan kesimpulan dan usul sebagai berikut:

1. Kesimpulan a. bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding yang menyatakan bahwa Pemohon Banding belum sepenuhnya memenuhi ketentuan formal;

b. bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penerbitan KEP- 00223/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang mempertahankan koreksi penelitian keberatan karena koreksi yang dipertahankan tidak sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dan fakta yang ada, sehingga seharusnya keputusan keberatan tersebut dibatalkan;

2. Usul bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan seluruh koreksi Terbanding atas Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp329.959.802,00;

Penutup bahwa demikianlah Surat Bantahan ini Pemohon Banding ajukan kepada Majelis Hakim Yang Mulia dan Pemohon Banding berharap bahwa uraian yang disampaikan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan putusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku;

bahwa Pemohon Banding akan dengan senang hati memenuhi permintaan atas tambahan keterangan ataupun dokumen lainnya yang mungkin masih diperlukan dalam rangka memberikan putusan;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa asli dan fotokopi surat atau tulisan yang telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-28 sebagai berikut:

Bukti P-1. Keputusan Terbanding Nomor KEP-00223/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 10 Mei 2021;

Bukti P-2. Surat Keberatan Nomor 0224/SRI/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020; Bukti P-3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26

Masa Pajak November 2017 Nomor 00005/204/17/431/20 tanggal 16 Maret 2020;

Bukti P-4. Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp97.668.102,00 tanggal 15 April 2020;

Bukti P-5. Akta Nomor 02 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pernyataan

Surat Persetujuan Para Pemegang Saham (Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) PT Sakae Riken Indonesia yang dibuat oleh Patricia Bunandi Panggabean, S.H. Notaris di Jakarta Selatan dan AHU-AH.01.03.-0417274 tanggal 10 Desember 2020;

Bukti P-6. Surat Kuasa Khusus a.n. Jenny Anita Lingga dilampiri dengan Izin

Kuasa Hukum, Pakta Integritas dan KTP;

Bukti P-7. Pakta Integritas a.n. Takao Usami selaku Presiden Direktur

Pemohon Banding;

Bukti P-8. Surat Kuasa Khusus a.n. Roedy Andrianto dilampiri dengan Pakta

Integritas, Izin Kuasa Hukum dan KTP;

Bukti P-9. Surat Kuasa Khusus a.n. Jenny Anita Lingga dilampiri dengan

Pakta Integritas, Izin Kuasa Hukum dan KTP;

Bukti P-10. Pakta Integritas dan Paspor a.n. Takao Usami;

Bukti P-11. Akta Notaris Nomor 23 tanggal 24 Januari 2012 perihal Akta

Pendirian Perseroan Terbatas PT Sakae Riken Indonesia yang dibuat oleh Lusia Hutabarat, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;

Bukti P-12. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-

21649.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 25 April 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT Sakae Riken Indonesia;

Bukti P-13. Tanda Terima Surat Banding/Gugatan;

Bukti P-14. Audit Report Tahun 2018;

Bukti P-15. SPT Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak November 2017; Bukti P-16. Tracking Resi Kantor Pos Indonesia untuk pengiriman Surat

Permintaan Bantahan SUB Nomor B-008230.13.2021/PAN/2021; Bukti P-17. Matriks Sengketa;

Bukti P-18. Penjelasan Tertulis yang disampaikan dalam sidang tanggal 24 Maret 2022;

Bukti P-19. GL dan DN Loan Interest 9-1000 November 2017;

Bukti P-20. Pasal 10.2.a dan Pasal 11.2 Perjanjian Penghindaran Pajak

Berganda;

Bukti P-21. Loan Agreement;

Bukti P-22. SPT Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak November 2017, beserta bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 26 atas bunga pinjaman, dan DGT Forms;

Bukti P-23. General ledger Akun Nomor 9-1000 Interest expense;

Bukti P-24. Debit Note November 2017;

Bukti P-25. Pasal 10.2.a dan Pasal 11.2 P3B Indonesia-Jepang;

Bukti P-26. Loan agreement antara Pemohon Banding dan Sakae Riken

Kogyo Co., Ltd., Jepang;

Bukti P-27. Audit Report Tahun Buku 2018 a.n. Pemohon Banding, KAP Gani

Sigiro & Handayani (Grant Thornton);

Bukti P-28. Kesimpulan Akhir yang disampaikan dalam sidang tanggal 15 September 2022;

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa asli dan fotokopi surat atau tulisan yang telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-12 sebagai berikut:

Bukti T-1. Keputusan Terbanding Nomor KEP-00223/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 10 Mei 2021;

Bukti T-2. Surat Keberatan Nomor 0224/SRI/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 dan LPAD Nomor PEM-05002780/WPJ.22/KP.0703/2020 tanggal 15 Juni 2020;

Bukti T-3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26

Masa Pajak November 2017 Nomor 00005/204/17/431/20 tanggal 16 Maret 2020;

Bukti T-4. Surat Tugas Nomor ST-2712/PJ.07/2022 tanggal 14 Februari 2022;

Bukti T-5. Surat Tugas Nomor ST-5182/PJ.07/2022 tanggal 23 Maret 2022; Bukti T-6. Surat Tugas Nomor ST-6932/PJ.07/2022 tanggal 18 April 2022; Bukti T-7. Surat Tugas Nomor ST-9409/PJ.07/2022 tanggal 15 Juni 2022; Bukti T-8. Surat Tugas Nomor ST-11442/PJ.07/2022 tanggal 20 Juli 2022; Bukti T-9. Surat Tugas Nomor ST-13209/PJ.07/2022 tanggal 16 Agustus 2022;

Bukti T-10. Penjelasan Tertulis yang disampaikan dalam sidang tanggal 18 Agustus 2022;

Bukti T-11. Surat Tugas Nomor ST-14677/PJ.07/2022 tanggal 12 September 2022;

Bukti T-12. Kesimpulan Akhir yang disampaikan dalam sidang tanggal 15 September 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00223/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak November 2017 Nomor 00005/204/17/431/20 tanggal 16 Maret 2020 termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding bahwa Surat Banding Nomor 0282/SRI/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021, dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan- alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Pokok Sengketa

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang menjadi sengketa dalam banding ini adalah koreksi positif yang dilakukan Terbanding terhadap Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 sejumlah Rp329.959.802,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menimbang bahwa Terbanding menyampaikan penjelasan-

penjelasan, secara tertulis dan lisan dalam persidangan, yang memuat pokok-pokok pendapat dalam beberapa uraian berikut:

bahwa dasar hukum yang dipergunakan oleh Terbanding adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) huruf b, Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 3, Pasal 9 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;

2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa;

3. Pasal 2 ayat (3), ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2017 tentang Pelaksanaan Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan dan Tata Cara Pelaporan Utang Swasta Luar Negeri;

4. Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan.

bahwa gambaran Utang Pemohon Banding kepada pemegang saham (Sakae Riken Kogyo Co., Ltd.) yaitu Pihak yang memiliki hubungan istimewa, berdasarkan Laporan Keuangan Pemohon Banding yang telah diaudit;

bahwa pada Tahun Pajak 2018, Pemohon Banding memiliki saldo Hutang Pemegang Saham (Sakae Riken Kogyo Co., Ltd.) sejumlah Rp450.511.000.000,00danmembayarBiayaBungasejumlah Rp7.993.765.205,00 sedangkan saldo ekuitas kurang dari nol yaitu minus Rp20.478.537.222,00;

bahwa pada Tahun Pajak 2017, Pemohon Banding memiliki Saldo Hutang Pemegang Saham (Sakae Riken Kogyo Co., Ltd.) sejumlah Rp440.918.116.000,00danmembayarBiayaBungasejumlah Rp8.244.388.655,00 serta saldo ekuitas kurang dari nol yaitu minus Rp29.147.604.363,00;

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang usaha 2c,24.11.20 37.283 374.605 26.452.890 034

Utang lain-lain 2¢,2d 9.687 180.000 23.638.876.160

Biaya masih harus dibayar 2c.2d12.20 12.263 848.087 8.091.039.023

Utang pajak 2K14b 1.169.329 149 1.150.596 298

Utang kepada pemegang saham jangka pendek 2c.2d.13.20 171.554.500.000 110.266.804.000

Jumlah liabilitas jangka pendek 231.958.231.844 169.600.205.515

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang kepada pemegang saham jangka panjang 22.24.1320 258.955.500.000 350684 342 660

Liabilitas imbalan kerja 15 2.024.462 000 1.774.411.000

Jurniah liabilitas jangka panjang 260 980 96? 000 332 425 723.060

Jumlah liabilitas 492.939.193.841 502.025.928.515

EKUITAS

Modal saham

Modal dasar 54.000 saham dengan nilai nominal

Rp9.175.000 per saham

Medal ditempatkan dan disetor 13.500 saham 16 123.862.500 000 123.852 500905

Akumulasi defisit (144.460 515722) 1152 705.049 363)

Komponen ekuitas tainnya 119.578 500 (305.055.006)

Jumlah ekuitas (defisiensi modaf} (20.476.537.222) (29.147.604.363)

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 472.460.656.619 MA BTE SB Se bahwa berdasarkan General Ledger dan Invoice Pemohon Banding diketahui pembayaran bunga atas pinjaman, sebagai berikut:

9-1000Interest Expense

Beginning Balanco:7,200,952,760.48

bahwa transaksi pinjaman Pemohon Banding tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang berlaku umum, sehingga pembayaran bunga atas pinjaman direkarakterisasi/dianggap sebagai pemberian dividen; bahwa berdasarkan data General Ledger Pemohon Banding diketahui bahwa selama Tahun Pajak 2018, Pemohon Banding membayar utang kepada pemegang saham (Sakae Riken Kogyo Co., Ltd.) hanya 2 (dua) kali yaitu pada bulan Maret 2018 sejumlah JPY50.000.000,00 dan bulan September 2018 sejumlah JPY50.000.000,00;

bahwa berdasarkan semua dokumen Loan Agreement yang dipinjamkan Pemohon Banding pada saat pemeriksaan, diketahui bahwa semua pinjaman Pemohon Banding kepada pemegang saham (Sakae Riken Kogyo Co., Ltd.) sebenarnya telah berakhir, namun diperpanjang (extended) jangka waktu pinjaman tersebut beberapa tahun ke depan;

bahwa berdasarkan Pelaporan SPT Pemohon Banding melaporkan pembayaran bunga royalty, sebagai berikut:

P

el

apo

r

a

n

PPh

P

asal 2

6

Jum

la

h

P

e

rkiraa

n

U

ra

ian

N

o

KAP

/K

J

S

Pe

ngh

as

ila

n

P

e

n

ghasi

la

n

P

P

h

Y

a

n

g

D

i

p

o

t

o

n

g

(R

p

) B

ruto

(R

p

)

N

eto (%

)

1

2

B u nga

4 1112

7/

1

0

2

5

78.1

27

.3

7

3

5

7

.812.7

3

7

S

P

T

In d u k

2

3

/

2

6

- 2 0

17

1 0

2

2

B u nga

4 1112

7/

1

0

2

1

.0

02.0

45

.8

6

4

1

0

0

.204.5

8

6

S

P

T

In d u k

2

3

/

2

6

- 2 0

17

1 1

3

2

B u nga

4 1112

7/

1

0

2

9

06.9

57

.7

9

3

9

0

.695.7

7

9

S

P

T

In d u k

2

3

/

2

6

- 2 0

17

1 2

4

2

B u nga

4 1112

7/

1

0

2

2

85.9

47

.7

3

9

2

8

.594.7

7

4

S

P

T

In d u k

2

3

/

2

6

- 2 0

18

0 1

5

2

B u nga

4 1112

7/

1

0

2

4

07.2

73

.6

9

1

4

0

.727.3

6

9

S

P

T

In d u k

2

3

/

2

6

- 2 0

18

0 2

6

2

B u nga

4 1112

7/

1

0

2

9

62.0

35

.3

8

0

9

6

.203.5

3

8

S

P

T

In d u k

2

3

/

2

6

- 2 0

18

0 3

7

2

B u nga

4 1112

7/

1

0

2

6

10.2

50

.6

6

7

6

1

.025.0

6

7

S

P

T

In d u k

2

3

/

2

6

- 2 0

18

0 4

8

2

B u nga

4 1112

7/

1

0

2

1

.0

49.5

98

.2

1

9

1

0

4

.959.8

2

2

S

P

T

In d u k

2

3

/

2

6

- 2 0

18

0 5

9

2

B u nga

4 1112

7/

1

0

2

1

.0

20.0

66

.7

6

5

1

0

2

.006.6

7

7

S

P

T

In d u k

2

3

/

2

6

- 2 0

18

0 6

10

2

B u nga

4 1112

7/

1

0

2

1

.3

72.5

72

.2

6

0

2

7

4

.514.4

5

2

S

P

T

In d u k

2

3

/

2

6

- 2 0

18

0 9

8

.1

94.8

75

.7

5

1

9

5

6

.744.8

0

1

1

3

R o yalt i

4 1112

7/

1

0

3

2

.5

68.3

14

.3

2

0

2

5

6

.831.4

3

2

S

P

T

In d u k

2

3

/

2

6

- 2 0

18

0 1

2

3

R o yalt i

4 1112

7/

1

0

3

3

.1

11.6

69

.1

7

0

3

1

1

.166.9

1

7

S

P

T

In d u k

2

3

/

2

6

- 2 0

18

0 5

3

3

R o yalt i

4 1112

7/

1

0

3

3

.6

41.1

52

.2

2

0

3

6

4

.115.2

2

2

S

P

T

In d u k

2

3

/

2

6

- 2 0

18

0 9

9

.3

21.1

35

.7

1

0

9

3

2

.113.5

7

1

bahwa diketahui bahwa pinjaman yang diberikan oleh pemegang saham mayoritas, yaitu pihak yang memiliki hubungan istimewa (Sakae Riken Kogyo Co., Ltd.) kepada Pemohon Banding secara substansi dan praktek bisnis memiliki karakteristik dari modal. Bahwa transaksi pinjaman tersebut tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang berlaku umum, sehingga pembayaran bunga atas pinjaman tersebut direkarakterisasi/ dianggap sebagai pemberian dividen dan tidak dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto. Sehingga pinjaman yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha tersebut dianggap sebagai kontribusi modal;

bahwa Pasal 2 ayat (7) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 25/PJ/2017 tentang Pelaksanaan Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan dan Tata Cara Pelaporan Utang Swasta Luar Negeri (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2017), antara lain mengatur bahwa biaya pinjaman yang tidak memenuhi ketentuan sebagai dimaksud pada ayat

(6), dianggap sebagai dividen bagi pihak yang menerima atau memperolehnya dan dikenakan pajak pada saat biaya pinjaman tersebut dibayarkan atau jatuh tempo pembayarannya;

bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, Koreksi Pemeriksa atas Dividen sejumlah Rp329.959.802,00 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tetap dipertahankan oleh Terbanding;

Menimbang bahwa Pemohon Banding menyampaikan penjelasan-

penjelasan, secara tertulis dan lisan dalam persidangan, yang memuat pokok-pokok pendapat dalam beberapa uraian berikut:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas Koreksi DPP Pajak Penghasilan Pasal 26 sejumlah Rp329.959.802,00 karena dianggap sebagai pembayaran dividen ke pemegang saham, sedangkan pada faktanya adalah merupakan pembayaran bunga pinjaman yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26 sejumlah 10% sesuai P3B Indonesia-Jepang;

bahwa dalam melakukan Koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 26, Terbanding hanya berasumsi bahwa pinjaman Pemohon Banding tidak wajar karena pemegang saham belum menyetor sluruh modal dasar. Namun demikian, pendapat Terbanding mengenai “kewajaran” ini tidak didukung dengan analisis kesebandingan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (3) UU Pajak Penghasilan yang menjadi dasar hukum yang digunakan Terbanding. Selanjutnya, Terbanding me-rekarakterisasi pembayaran bunga pinjaman menjadi dividen dan menganggap dividen tersebut sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 26;

bahwa menurut Pemohon Banding, alasan Terbanding melakukan koreksi justru tidak sejalan dengan dasar hukum yang digunakan oleh Terbanding itu sendiri yaitu Pasal 18 ayat (3) UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013;

bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU Pajak Penghasilan diatur bahwa “Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai

dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya”;

bahwa hal serupa juga disebutkan dan diatur pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa mengenai Tahapan Pelaksanaan Pemeriksaan transfer pricing pada Bab II.B.3.d.3 bahwa “kewajaran perbandingan utang dengan modal dapat dilakukan dengan membandingkan utang dan modal dari Perusahaan sejenis. Apabila perbandingan tersebut tidak wajar maka dapat dilakukan penyesuaian sebagaimana Pasal 18 ayat (3) UU Pajak Penghasilan”;

bahwa dalam hal ini, Terbanding tidak pernah melakukan analisis kesebandingan yang menunjukkan perbandingan utang dan modal yang wajar antara Pemohon Banding dengan pihak independen sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 18 ayat (3) UU Pajak Penghasilan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2013. Terbanding hanya berasumsi bahwa perbandingan antara modal dan utang Pemohon Banding tidak wajar selanjutnya pembayaran bunga yang dilakukan Pemohon Banding dianggap pembayaran dividen;

bahwa selain berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU Pajak Penghasilan, Terbanding melakukan koreksi atas objek Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan merujuk kepada ketentuan-ketentuan yaitu PMK Nomor 169/PMK.010/2015, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2017, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013. Menurut Pemohon Banding, ketentuan ini tidak mengatur mengenai pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26 karena ketentuan-ketentuan tersebut mengatur mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal dan pedoman pemeriksaan atas transaksi hubungan Istimewa;

bahwa Pemohon Banding telah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas bunga pinjaman dan melaporkan dalam SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak November 2017 dengan DPP sejumlah

Rp1.002.045.864,00 sebagai berikut:

Tabel-1: « jek PPh Pasal 26 menurut Pemohon «nding dan Terbar ‘ng

Jenis: je Pj enurut nurut Tarif PPh Pasal 26

PPh Pasal 6 Pemo n nding Terbanding terutang

, Bunga | 1.002.045.864 1.002.045.864 10% 100.204.586

Rekarakterisasi bunga | - ng In a - 329.959.802 | 20% 65.991.960 menjadi Dividen

Total 1.002.045.864 1.332.005.666 166.196.546

Cutaran: Pemohon Banding: Perbedaan jumlah biaya bunga pinjaman sebesar Rp.1602.045.8654 dari rekarakterisasi bunga menjadi dividen sebesar Rp.3290.955.302 disebabkan perbedaan kurs yard digunakan oleh Pemohon Banding pada saat pencatatan di General Ledger - interest expense (kurs internal pembukuan Pemohon Banding) (Lampiran 2) dengan pelaporan di SPT Masa PPR Pasal 26

Masa Pajak November 2017 (kurs Kementerian Keuangan) dar perbedaan pencatatan biaya aktual pada pembukuan Pemohon Bending. .

bahwa berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Pemohon Banding telah melakukan pemotongan atas pembayaran bunga pinjaman yang terutang Pajak Penghasilan Pasal 26 di Indonesia dengan tarif sebesar 10% sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Pasal 11.2 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dengan Jepang tentang bunga pinjaman (interest);

bahwa apabila Terbanding merekarakterisasi bunga pinjaman menjadi dividen dan menganggap dividen tersebut sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 26, maka Terbanding telah mengenakan pajak dua kali pembayaran yang sama. Tentunya hal ini tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena Terbanding seharusnya tetap mengakui dan menerima pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26 atas biaya bunga yang telah disetor Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, jelas bahwa substansi biaya sejumlah Rp329.959.802,00 adalah untuk pembayaran bunga pinjaman dan tidak seharusnya direkarakterisasi oleh Terbanding tanpa memperhatikan fakta, kondisi keuangan/komersial ataupun ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, koreksi Terbanding tidak benar dan seharusnya dibatalkan seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian

Pengadilan Pajak terhadap berkas banding serta bukti-bukti dokumen dan penjelasan lisan dan tertulis yang disampaikan para pihak dalam persidangan, maka Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut:

bahwa dasar hukum yang terkait sengketa ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), beserta memori penjelasannya;

Pasal 12 ayat (3);

“Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang”; Penjelasan Pasal 12 ayat (3);

“Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan”;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan), beserta memori penjelasannya;

Pasal 4 ayat (1) huruf g:

“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

...dst;

g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

…dst.”

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g:

“Undang-Undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.

Pengertian penghasilan dalam Undang-Undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis.

Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

...dst.

Huruf g:

Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi.

Termasuk dalam pengertian dividen adalah:

1).pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;

…dst.

Dalam praktek sering dijumpai pembagian atau pembayaran dividen secara terselubung, misalnya dalam hal pemegang saham yang telah menyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Apabila terjadi hal yang demikian maka selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dan tingkat bunga yang berlaku di pasar, diperlakukan sebagai dividen. Bagian bunga yang diperlakukan sebagai dividen tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perseroan yang bersangkutan.”

Pasal 18 ayat (3):

“Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk

menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.”

Penjelasan Pasal 18 ayat (3):

“Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan/atau biaya tersebut digunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen (comparable uncontrolled price method), metode harga penjualan kembali (resale price method), metode biaya-plus (cost-plus method), atau metode lainnya seperti metode pembagian laba (profit split method) dan metode laba bersih transaksional (transactional net margin method).

Demikian pula kemungkinan terdapat penyertaan modal secara terselubung, dengan menyatakan penyertaan modal tersebut sebagai utang maka Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan utang tersebut sebagai modal perusahaan. Penentuan tersebut dapat dilakukan, misalnya melalui indikasi mengenai perbandingan antara modal dan utang yang lazim terjadi di antara para pihak yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau berdasar data atau indikasi lainnya.

Dengan demikian, bunga yang dibayarkan sehubungan dengan utang yang dianggap sebagai penyertaan modal itu tidak diperbolehkan untuk dikurangkan, sedangkan bagi pemegang saham yang menerima atau memperoleh bunga tersebut dianggap sebagai dividen yang dikenai pajak.”

Pasal 26 ayat (1) huruf a:

“Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sejumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:

dividen;

...dst.”

Penjelasan Pasal 26 ayat (1) huruf a:

“Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri dari Indonesia, Undang-Undang ini menganut dua sistem pengenaan pajak, yaitu pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dan pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi Wajib Pajak luar negeri lainnya.

Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.

Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan ini wajib dilakukan oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dengan tarif sejumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto. jenis-jenis penghasilan yang wajib dilakukan pemotongan dapat digolongkan dalam:

1. penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti, dan sewa serta penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

...dst.”;

bahwa yang menjadi sengketa adalah koreksi positif yang dilakukan Terbanding terhadap Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 sejumlah Rp329.959.802,00, berupa penetapan dividen (deemed dividen) yang berasal dari bunga pinjaman kepada pemegang saham berdasarkan alasan yang pada pokoknya dinyatakan bahwa Pemohon Banding memiliki saldo Hutang Pemegang Saham (Sakae Riken Kogyo Co., Ltd.) sejumlah Rp450.511.000.000,00danmembayarBiayaBungasejumlah Rp7.993.765.205,00 sedangkan saldo ekuitas kurang dari nol yaitu minus Rp20.478.537.222,00 sehingga disimpulkan transaksi pinjaman Pemohon Banding tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang berlaku umum, dan karenanya pembayaran bunga atas pinjaman dianggap sebagai pemberian dividen;

bahwa mencermati alasan koreksi yang diuraikan di atas dan mempertimbangkan penjelasan para pihak yang diuraikan sebelumnya, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa sengketa a quo adalah bersifat sengketa yuridis, atau hanya terkait perbedaan pendapat diantara para pihak mengenai penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, yang menjadi dasar pertimbangan Pengadilan Pajak adalah penilaian Pengadilan Pajak terhadap alasan atau argumen hukum yang disampaikan para pihak dalam persidangan. Sedangkan mengenai bukti-bukti dokumen yang disampaikan para pihak, Pengadilan Pajak menilai dan mempertimbangkannya sebagai pelengkap atau pendukung atas penilaian Pengadilan Pajak terhadap alasan atau argumen hukum yang telah disampaikan;

bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju terhadap koreksi yang dilakukan Terbanding berdasarkan alasan yang pada pokoknya dinyatakan bahwa anggapan Terbanding bahwa pembayaran bunga kepada pemegang saham sebagai dividen adalah tidak tepat karena Terbanding tidak pernah melakukan analisis kewajaran atas pinjaman kepada pemegang saham dan juga bunganya, sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU Pajak Penghasilan dan Penjelasannya. dan untuk mendukung pernyataannya tersebut Pemohon Banding telah menyampaikan bukti-bukti dokumen dalam persidangan

sebagai berikut:

1. SPT Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak November 2017, beserta bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 26 atas bunga pinjaman, dan DGT Forms;

2. General Ledger Akun Nomor 9-1000 Interest expense;

3. Debit Note November 2017;

4. Pasal 10.2.a dan Pasal 11.2 P3B Indonesia-Jepang;

5. Loan agreement antara Pemohon Banding dan Sakae Riken Kogyo Co., Ltd., Jepang;

6. Audit Report Tahun Buku 2018 a.n. Pemohon Banding, KAP Gani Sigiro & Handayani (Grant Thornton);

bahwa terkait dengan bukti-bukti dokumen dan alasan-alasan yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan yang diuraikan di atas Majelis berpendapat bahwa dokumen-dokumen dan penjelasan Pemohon Banding dimaksud dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf a dan d dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga menjadi pertimbangan Pengadilan Pajak dalam memutus sengketa a quo;

bahwa Pengadilan Pajak telah memeriksa dan menilai bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pemohon Banding dan penjelasan lisan dan tertulis para pihak yang diuraikan di atas, dan oleh karena itu Pengadilan Pajak berpendapat bahwa Pemohon Banding telah dapat membuktikan dalilnya terhadap koreksi yang menjadi pokok sengketa;

bahwa terkait seluruh uraian alasan-alasan yang mendasari pendapat Pemohon Banding yang diuraikan di atas Pengadilan Pajak berpendapat bahwa uraian pendapat Pemohon Banding tersebut dapat diterima dan menjadi pertimbangan Pengadilan Pajak dalam memutus sengketa a quo; bahwa terkait penentuan objek dan nilainya yang menjadi dasar koreksi Terbanding, Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon Banding melaporkan Objek/DPP Pajak Penghasilan Pasal 26 berupa Bunga sejumlah Rp1.002.045.864,00 dengan nilai Pajak Penghasilan Pasal 26 sejumlah Rp100.204.586,00 (menggunakan tarif P3B

Indonesia-Jepang). Sedangkan Objek/DPP Pajak Penghasilan Pasal 26 berupa Bunga dan Pajak Penghasilan Pasal 26-nya yang dilaporkan selama satu Tahun Pajak (SPT Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2017 sampai dengan September 2018 adalah sejumlah Rp8.194.875.751,00 dan Rp956.744.801,00;

2. bahwa nilai Objek/DPP Pajak Penghasilan Pasal 26 berupa Bunga salama satu Tahun Pajak di atas berbeda dengan nilai beban bunga pinjaman yang dibukukan pada Tahun Pajak 2018 sejumlah Rp7.998.785.205,00 (Audit report Tahun Buku 2018 a.n. Pemohon Banding, KAP Gani Sigiro & Handayani, halaman 17). Dengan mempertimbangkan adanya Akun Biaya yang Masih Harus Dibayar atau hutang biaya berupa Bunga pinjaman kepada pemegang saham sejumlah Rp1.870.422.892,00 pada Tahun 2018 dan sejumlah Rp2.121.657.510,00 pada Tahun 2017 (Audit report tahun buku 2018 a.n. Pemohon Banding, KAP Gani Sigiro & Handayani, halaman 17), maka dapat disimpulkan bahwa pelaporan DPP Pajak Penghasilan Pasal 26 berupa bunga di SPT adalah berdasarkan pembayaran atau pelunasan hutang biaya bunga sesuai yang diatur dalam ketentuan Pasal 26 UU Pajak Penghasilan, bukan berdasarkan saat pengakuan atau pembebanan biaya bunga karena pada dasarkan Pajak Penghasilan Pasal 26 (seperti halnya Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 24) adalah angsuran atau uang muka Pajak Penghasilan badan atau PP OP bagi penerima penghasilan sehingga dipotong dan disetorkan ke negara saat penghasilan dibayarkan. Dengan demikian perhitungan nilai pelunasan hutang biaya bunga yang menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 26 sebagai berikut:

Bunga masih harus dibayar – awal 2018Rp 2.121.657.510,00 Beban bunga tahun 2018Rp 7.998.785.205,00 (+/+) Jumlah hutang bunga pinjaman selama 2018 Rp10.120.442.715,00 Bunga masih harus dibayar – akhir 2018Rp 1.870.422.892,00(-/-) Jumlah pelunasan/pembayaran hutang bunga Rp 8.250.019.823,00 bahwa Jumlah pelunasan hutang bunga (Rp8.250.019.823,00) berbeda dengan pelaporan pada SPT Pajak Penghasilan Pasal 26

(Rp8.194.875.751,00) karena perbedaan penggunaan kurs, pembukuan Pemohon Banding menggunakan Kurs Transaksi dan Kurs Tengah Bank Indonesia sedangkan pelaporan SPT menggunakan kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan;

3. bahwa sesuai fakta persidangan, koreksi yang dilakukan Terbanding adalah dengan cara menggabungkan nilai beban bunga (biaya bunga yang dibukukan pada Tahun Pajak 2018), per masa pajak, kedalam Nilai Objek/DPP Pajak Penghasilan Pasal 25 berupa bunga yang dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT Pajak Penghasilan Pasal 26 dan me- rekarakterisasikannya (dianggap) sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 26 berupa dividen. Dengan demikian jumlah objek Pajak Penghasilan Pasal 26 deemed dividen yang ditetapkan Terbanding total satu Tahun Pajak adalahRp7.998.785.205,00+Rp8.194.875.751,00= Rp16.193.660.956,00, jauh lebih besar dari jumlah hutang bunga tahun 2018 sejumlah Rp10.120.442.715,00 (yang didalamnya sudah terkandung nilai beban bunga yang dibukukan Tahun Pajak 2018);

4. bahwa istilah rekarakterisasi terhadap akun atau pos-pos objek pajak dalam SPT tidak dikenal dalam proses penegakan hukum administrasi perpajakan. Menurut Pengadilan Pajak, seharusnya yang dilakukan Terbanding adalah mereklasifikasi objek Pajak Penghasilan 26 berupa bunga menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 26 berupa dividen dengan cara melakukan Koreksi Negatif atas Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 berupa bunga dan melakukan Koreksi Positif atas Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 berupa dividen sejumlah nilai bunga yang dikoreksi negatif;

5. bahwa berdasarkan uraian di atas Pengadilan Pajak berpendapat bahwa penentuan objek dan nilainya yang menjadi dasar koreksi Terbanding, tidak sesuai fakta transaksi dan tidak sesuai ketentuan Pasal 26 UU Pajak Penghasilan sehingga koreksi yang dilakukan Terbanding tidak berdasar menurut hukum;

bahwa terkait pendapat Terbanding yang pada pokoknya dinyatakan bahwa saldo Hutang Pemegang Saham (Sakae Riken Kogyo Co., Ltd.) sejumlah Rp450.511.000.000,00 sedangkan saldo ekuitas kurang dari nol yaitu minus

Rp20.478.537.222,00 sehingga disimpulkan transaksi pinjaman Pemohon Banding tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang berlaku umum, dan karenanya pembayaran bunga atas pinjaman dianggap sebagai pemberian dividen, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa pernyataan pendapat Terbanding tersebut bersifat sumir sehingga tidak dipertimbangkan. Pendapat Pengadilan Pajak didasari alasan berikut:

1. bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU Pajak Penghasilan dan penjelasannya mengatur diantaranya tentang adanya penyertaan modal secara terselubung dalam bentuk pemberian pinjaman dari Perusahaan afiliasi (memiliki hubungan Istimewa dengan Wajib Pajak). Oleh karena pinjaman disimpulkan sebagai penyertaan modal maka bunga pinjaman yang dibayarkan ditetapkan (deemed) sebagai pembayaran dividen;

2. bahwa ketentuan di atas juga mengatur mengenai alasan yang menyebabkan kesimpulan bahwa pinjaman disimpulkan sebagai penyertaan modal, yakni adanya upaya penghindaran pajak dalam bentuk transaksi yang terlihat secara formal dan komersial seperti pinjaman namun secara substansial adalah penyertaan modal atau hanya sekedar menciptakan biaya (bunga) agar laba usaha menjadi lebih kecil. Sebagai contoh, pinjaman pemegang saham dicairkan dan selanjutnya atau selang beberapa hari kemudian dana pencairan tersebut langsung dipindahkan dalam bentuk deposito di bank, dan sampai akhir tahun buku tidak dicairkan kembali. Dengan demikian secara formal dan komersial pinjaman dan bunga tersebut dapat dibukukan tetapi secara material bunga tidak dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak karena dana pinjaman tidak untuk kegiatan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dan bersama dengan bukti-bukti kongkret lainnya dapat disimpulkan sebagai dividen;

3. bahwa sesuai fakta persidangan, Terbanding tidak menyampaikan bukti kongkret apapun tentang adanya upaya penghindaran pajak terkait transaksi pinjaman kepada pemegang saham, dan juga tidak menyampaikan bukti tentang proses analisis prinsip kewajaran dan

kelaziman usaha yang berlaku umum terhadap transaksi pinjaman kepada pemegang saham;

4. bahwa berdasarkan uraian di atas maka kesimpulan Terbanding bahwa transaksi pinjaman kepada pemegang saham tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha adalah bersifat sumir dan tidak berdasar;

bahwa Pengadilan Pajak telah memeriksa seluruh bukti-bukti dokumen dan pendapat para pihak, baik disampaikan tertulis maupun lisan, selain yang diuraikan di atas. Namun demikian Pengadilan Pajak tidak memberikan pendapat dan pertimbangan karena tidak relevan atau tidak terkait atau tidak dapat dikaitkan dengan pokok sengketa;

bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang diuraikan di atas, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa koreksi positif yang dilakukan Terbanding terhadap Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 sejumlah Rp329.959.802,00, berupa penetapan dividen (deemed dividen) yang berasal dari bunga pinjaman kepada pemegang saham, tidak sesuai fakta dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga terdapat cukup alasan untuk dibatalkan;

bahwa dalil, argumentasi dan bukti lainnya dari para pihak telah dipertimbangkan namun dianggap tidak cukup relevan dalam putusan ini; bahwa Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

bahwa menurut Memori Penjelasan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26:

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Pajak Penghasilan Pasal 26 Menurut Terbanding: Rp1.332.005.666,00 Koreksi tidak dapat dipertahankan Pengadilan Pajak : Rp 329.959.802,00 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26

Menurut Pengadilan Pajak: Rp1.002.045.864,00

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

M E N G A D I L I

Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-00223/KEB/WPJ.22/2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak November 2017 Nomor 00005/204/17/431/20 tanggal 16 Maret 2020 , atas nama PT SAKAE RIKEN INDONESIA, NPWP: 31.•••.•••.•- •••.000, beralamat sesuai keputusan di Jl. Surya Kencana Kav. 1-17 GH & I-M2EF, Kawasan Industri Surya Cipta, Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Kamis tanggal 15 November 2022 oleh Mohammad Alwi, S.E., S.H., Ak., sebagai Hakim Ketua, Joni Surbakti dan Adriana Dwi Hardjanti, S.H., M.Ec., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Dean Endah Barianty, S.E., Ak. sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Arief Kurniadi, Ak., S.H. sebagai Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Terbanding dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding.

Hakim-Hakim Anggota:Hakim Ketua Majelis, ttd.ttd.

Joni Surbakti, Ak.Mohammad Alwi, S.E., S.H., Ak.

ttd.

Adriana Dwi Hardjanti, S.H., M.Ec.

Panitera Pengganti, ttd.

Arief Kurniadi, Ak., S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Wakil Panitera

Abdul Azis Hady, S.Kom., S.H.

NIP 19710225 199201 1 002