PUT-008040.16/2024/PP/M.XIB Tahun 2025

P U T U S A N

Nomor PUT-008040.16/2024/PP/M.XIB Tahun 2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 01471/KEB/PJ/WPJ.07/2024 tanggal 24 Juni 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2020 Nomor 00041/207/20/052/23 tanggal 05 Juli 2023 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00040/NKEB/PJ/KPP.0702/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Secara Jabatan, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 008040.16/2024/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT Hoyu Indonesia, NPWP 02.414.344.8-052.000, beralamat di Jl. Maligi IX Lot V-2 Kawasan Industri KIIC Karawang, Telukjambe Barat, Kab. Karawang, Jawa Barat, yang diwakili oleh Sdr. Kazuya Watanabe, jabatan Presiden Direktur, sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT HOYU INDONESIA Nomor 06 tanggal 15 Februari 2024 yang dibuat oleh Metta Chandrasasi, S.H., MKn, Notaris di Karawang

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama: Firdaus Rifki Fanani

Izin Kuasa Hukum: KEP-582/PP/IKH/2024 tanggal 02 Agustus 2024 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HI/FA/XI/2024/0038 tanggal 28 November 2024,

2. Nama: Joko Susilo

Izin Kuasa Hukum: KEP-1307/PP/IKH/2023 tanggal 26 September 2023

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HI/FA/XI/2024/0039 tanggal 28 November 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP: Natalia Laksmi Widyasanti / 19761217 199903 2 002,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Kanwil DJP Jakarta Khusus,

2. Nama/NIP: Pipit Agustian / 19810506 200012 1 003, Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Kanwil DJP Jakarta Khusus,

3. Nama/NIP: Donny Supardan / 19841116 200412 1 002,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Kanwil DJP Jakarta Khusus,

4. Nama/NIP: Nur Rofiq Muhamad Azhari / 19750810 199602 1 001,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Kanwil DJP Jakarta Khusus, berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-1452/WPJ.07/2025 tanggal 23 Mei 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor 1570/PP/BR/2024 tanggal 23 Desember 2024 dan PEN-15/PP/PrbSM/2025 tanggal 31 Januari 2025;

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor HI/FA/IX/2024/0321 tanggal 17 September 2024;

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor S- 1779/SUB/WPJ.07/2024 tanggal 7 November 2024;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2020 Nomor 00041/207/20/052/23 tanggal 05 Juli 2023 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00040/NKEB/PJ/KPP.0702/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Secara Jabatan diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor HI/FA/VIII/2023/0246 tanggal 01 Oktober 2023 dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

Pemohon Banding NoUraian

(Rp)

1 Dasar Pengenaan Pajak:

a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN a. 1. Ekspor4.489.691.434 a. 2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri5.544.580.215 a. 3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut

0 PPN a. 4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut0 a. 5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN0 a. 6. Jumlah10.034.271.649 2 Perhitungan PPN Kurang Bayar

a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri554.458.033 b. Dikurangi:

b. 1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b. 2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan7.266.288.911 b. 3. STP (pokok kurang bayar)0 b. 4. Dibayar dengan NPWP sendiri0 b. 5. Lain-Lain0 b. 6. Jumlah7.266.288.911 c. Diperhitungkan:

c. 1. SKPPKP0 d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan7.266.288.911 e. Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar-6.711.830.878 3 Kelebihan Pajak yang sudah:

a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya6.711.830.878 b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ……………0 (karena pembetulan) c. Jumlah6.711.830.878 4 PPN yang kurang dibayar/(lebih) dibayar0 5 Sanksi Administrasi a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP0 h. Jumlah

6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar0

Menimbang, bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Terbanding memutuskan menolak, dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan a quo, sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor HI/FA/IX/2024/0321 tanggal 17 September 2024 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak);

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

1. bahwa Surat Perintah Pemeriksaan (“SP2”) Perubahan untuk tahun pajak 2021 Nomor PRIN-00030/RIKSIS/KPP.0702/2023 atas nama PT Hoyu Indonesia diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak PMA 1 pada tanggal 19 Januari 2023;

2. Bahwa Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (“SPHP”) tahun pajak 2021 Nomor S-00505/RIKSIS/KPP.0702/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak PMA 1 pada tanggal 05 Juni 2023;

3. Surat tanggapan atas SPHP tahun pajak 2021 dengan Nomor HI/FA/23/VI/166 tertanggal 15 Juni 2023 disampaikan oleh PT Hoyu Indonesia kepada Kantor Pelayanan Pajak PMA 1 pada tanggal 15 Juni 2023;

4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (“SKPKB”) Pajak Pertambahan Nilai Masa November 2020 No. 00041/207/20/052/23 Kepala Kantor Pelayanan Pajak PMA Satu pada tanggal 05 Juli 2023;

5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-00040/NKEB/PJ/KPP.0702/2023 tentang Pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa November 2020 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak PMA Satu pada tanggal 17 Juli 2023;

6. Pemohon Banding melakukan pembayaran atas Jumlah Pajak Kurang Bayar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (“SKPKB”) Pajak Pertambahan Nilai Masa November 2020 No. 00041/207/20/052/23 tanggal 05 Juli 2023 melalui Bank Mizuho Indonesia sebesar Rp 7.799.461,00 dengan Bukti Penerimaaan Negara (BPN) nomor C20C22OSQT64U3KL;

7. Pemohon Banding mengajukan Permohonan Keberatan dengan nomor surat HI/FA/VIII/2023/0246 tanggal 01 Oktober 2023, yang dikirim melalui POS Indonesia kepada KPP Penanaman Modal Asing Satu pada tanggal 03 Oktober 2023;

8. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal pajak Nomor KEP-01471/KEB/PJ/WPJ.07/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang Pemohon Banding terima tanggal 17 Juli 2024.

II. Pokok Sengketa dan Alasan Banding

Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp4.456.835,00

bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp4.456.835,00 dengan rincian sebagai berikut:

Menurut Pemohon Banding 7.266.288.911

Menurut Pemeriksa7.261.832.076

Koreksi4.456.835

1. Impor BKP yang dokumen PM-Nya tidak ditemukan sebesar Rp38.000,00 bahwa berdasarkan hasil pengujian oleh Terbanding Impor BKP PM-nya dikreditkan oleh Pemohon Banding namun dokumen pendukung atas pembayaran PPN tersebut belum memadai yaitu tidak ditemukan atas nama Pemohon Banding sebesar DPP Rp366.781,00 dan PPN Rp38.000,00;

bahwa adapun dasar hukum yang digunakan oleh Terbanding untuk melakukan koreksi adalah sebagai berikut:

• Pasal 9 ayat 8 huruf f UU No. 8 s.t.d.t.d UU No. 7 Tahun 2021 (UU PPN)

• Pasal 13 ayat 6 UU PPN

• Pasal 12 ayat (3) UU KUP

• PER-16/PJ/2021

2. Koreksi atas PM yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha sebesar Rp4.418.835,00

bahwa terdapat Faktur Pajak untuk teh, kecap, pengurusan dokumen visa atau perijinan tinggal, antarjemput karyawan, perawatan kendaraan yang mana

menurut Terbanding tidak berhubungan langsung dengan kegiatann usaha karena bersifat pemberian natura/kenikmatan yang lebih dinimkati orang perseorangan. Oleh sebab itu, Terbanding melakukan koreksi atas Faktur Pajak yang berisikan tagihan atas kegiatan tersebut;

bahwa Faktur Pajak yang bersifat perawatan kendaraan tidak dapat diyakini bahwa pada kendaraan tersebut sepenuhnya digunakan 100% untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Oleh sebab itu, Terbanding melakukan koreksi atas Faktur Pajak yang berisikan tagihan atas kegiatan tersebut;

bahwa dalam ketentuan PPh, fasilitas antarjemput yang dapat dikurangkan harus memenuhi ketentuan Pasal 5 PMK 167/PMK.03/2018 dimana sarana antarjemput karyawan merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan keamanan atau keselamatan pekerja yang diwajibkan oleh Instansi Pemerintah yang membidangi urusan ketenagakerjaan, Terbanding belum meyakini bahwa biaya antarjemput memenuhi ketentuan tersebut;

bahwa adapun dasar hukum yang digunakan oleh Terbanding untuk melakukan koreksi adalah sebagai berikut:

• Pasal 9 ayat 8 huruf b UU No. 8 Tahun 1983 s.t.d.t.d UU No. 7 Tahun 2021 (UU PPN);

• Pasal 12 ayat (3) UU No. 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d UU No. 7 Tahun 2021 (UU KUP);

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Koreksi atas Pajak Masukkan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp4.456.835,00 dengan alasan yang Pemohon Banding jelaskan dalam beberapa poin koreksi sebagai berikut:

1. Impor BKP yang dokumen PM-Nya tidak ditemukan sebesar Rp38.000,00 bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas Impor BKP yang dokumen PM-Nya tidak ditemukan sebesar Rp38.000,00. Dalam hal

ini atas PM tersebut telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan dokumen berupa invoice, bukti pembayaran serta SPT Masukkan yang telah dilampirkan pada saat proses pemeriksaan;

2. Koreksi atas PM yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha sebesar Rp4.418.835,00

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas PM yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha sebesar Rp4.418.835,00 dengan alasan sebagai berikut:

a. PT Astra International Tbk sebesar Rp803.200,00

bahwa transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada PT Astra Internasional Tbk merupakan biaya perbaikan kendaraan operasional Pemohon Banding. Sehingga dalam hal ini Pajak Masukkan atas transaksi tersebut masih berhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding sesuai dengan Pasal 9 UU PPN;

b. PT Jinzai Haken Indonesia Rp2.792.860,00

bahwa transaksi dengan PT Jinzai Haken Indonesia merupakan pembayaran atas jasa antar jemput karyawan Pemohon Banding yang berlokasi di Karawang dimana dalam hal ini menurut Pasal 40 ayat (1) huruf n Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan bahwa setiap perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Karawang Wajib menyelanggarakan fasilitas antar jemput bagi karyawan. Sehingga dalam hal ini atas Pajak Masukkan tersebut masih berhubungan dengan kegiatan usaha sesuai dengan Pasal 9 UU PPN;

c. PT Monotaro Indonesia Rp822.775,00

bahwa transaksi dengan PT Monotaro Indonesia merupakan pembelian air mineral dan kebutuhan pokok dapur dari Pemohon Banding. Seperti yang diketahui, air mineral merupakan komponen penting yang harus dipenuhi dalam tubuh manusia. Sehingga dalam hal ini adanya pembelian air mineral tersebut dikhususkan agar karyawan Pemohon Banding tetap dapat menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Sehingga atas biaya tersebut masih berkaitan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding sesuai dengan Pasal 9 UU PPN;

bahwa dengan demikian, Pemohon Banding mohon agar Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan dibatalkan sebesar Rp4.456.835,00;

III. Kesimpulan dan Usul Pemohon Banding bahwa berdasarkan penjelasan dan alasan yang Pemohon Banding uraikan di atas, dengan ini Pemohon Banding mengajukan Banding atas keputusan Dirjen Pajak No. KEP-01471/KEB/PJ/WPJ.07/2024 tanggal 24 Juni 2024 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (“SKPKB”) Pajak Pertambahan Nilai Masa November 2020 No. 00041/207/20/052/23 tanggal 05 Juli 2023 sebagaimana telah dibetulkan secara jabatan dengan No. KEP-00040/NKEB/PJ/KPP.0702/2023 tanggal 17 Juli 2023, bahwa berikut ini adalah perhitungan menurut Pemohon Banding:

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KETENTUAN FORMAL

bahwa berdasarkan penelitian surat banding Pemohon Banding, maka permohonan banding memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 35 ayat (1) dan (2) dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

II. Analisis Pokok Sengketa

Pokok Sengketa

Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp4.456.835,00 Dasar Hukum

1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang antara lain mengatur:

a. Pasal 12 ayat (1)

Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak;

b. Pasal 12 ayat (2)

Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

c. Pasal 12 ayat (3)

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) tidak benar. Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;

Penjelasan:

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya. Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, antara lain mengatur sebagai berikut:

a. Pasal 9 ayat (2)

Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama;

b. Pasal 9 ayat (2b)

Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9);

c. Pasal 9 ayat (8)

Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:

Huruf b

perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha

Huruf f

perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;

d. Pasal 13 ayat (5)

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;

b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;

c Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan

harga;

d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;

e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;

f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan

g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

e. Pasal 13 ayat (6)

Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak;

Penjelasan:

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan dokumen yang biasa digunakan dalam dunia usaha yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak. Ketentuan ini diperlukan, antara lain, karena:

a. faktur penjualan yang digunakan oleh Pengusaha telah dikenal oleh masyarakat luas seperti, kuitansi pembayaran telepon dan tiket pesawat udara;

b. untuk adanya bukti pungutan pajak harus ada Faktur Pajak, sedangkan pihak yang seharusnya membuat Faktur Pajak, yaitu pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, berada di luar Daerah Pabean, misalnya, dalam hal pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, Surat Setoran Pajak dapat ditetapkan sebagai Faktur Pajak; dan

c. Terdapat dokumen tertentu yang digunakan dalam hal impor atau ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;

f. Pasal 13 ayat (9)

Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.

3) Pasal 3 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan mengatur bahwa Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruhnya permintaan peminjaman dan/atau permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), atau ayat (6), dan/atau tidak menyerahkan asli bukti pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keberatan tetap diproses sesuai dengan data yang ada atau yang diterima dan dibuat berita acara dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Hasil Penelitian

bahwa berdasarkan dasar hukum dan data dan fakta selama proses Pemerksaan dan Permohonan Keberatan, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1) Berdasarkan SKPKB-00041/207/20/052/23 tanggal 05 Juli 2023 Masa Pajak November 2020 diketahui terdapat koreksi pada pos Pajak Masukan dengan perincian sebagai berikut:

- Menurut SPT/WP: Rp 7.266.288.911,-

- Menurut Pemeriksa: Rp 7.261.832.076,-

- Koreksi: Rp4.456.835,-

2) Berdasarkan Hasil Pemeriksaan diketahui:

a) Terdapat koreksi Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan sebesar Rp 4.456.835,00 yang terdiri dari:

(1) Impor BKP Pajak Masukannya dikreditkan oleh Pemohon Banding sebesar Rp38.000,00 Terdapat Impor BKP PM-nya dikreditkan oleh Pemohon Banding namun dokumen pendukung atas pembayaran PPN tersebut belum memadai yaitu tidak ditemukan atas nama Pemohon Banding;

(2) Koreksi atas Pajak Masukan atas perolehan barang kena pajak / jasa kena pajak yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha sebesar Rp4.418.835,00;

Menurut Pemeriksa atas pembelian teh, kecap, pengurusan dokumen visa atau perijinan tinggal, antar jemput karyawan, perawatan kendaraan merupakan pemberian yang bersifat natura/kenikmatan yang lebih dinikmati perorangan;

b) Dasar hukum (1)Pasal 12 ayat (3) UU UU KUP (2)Pasal 9 ayat (8) huruf b UU UU PPN (3)Pasal 9 ayat (8) huruf f UU UU PPN (4)Pasal 13 ayat (6) UU PPN (5) PER-16/PJ/2021

3) Atas koreksi tersebut Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat nomor HI/FA/VIII/2023/0246 tanggal 01 Oktober 2023 dengan alasan yang pada intinya adalah sebagai berikut:

a) Impor BKP Pajak Masukannya dikreditkan oleh Pemohon Banding sebesar Rp38.000,00;

(1)Atas Pajak Masukan tersebut telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN;

(2) Hal tersebut dapat dibuktikan dengan dokumen berupa invoice, bukti pembayaran serta SPT Masukkan yang telah dilampirkan pada saat proses pemeriksaan;

b) Koreksi atas Pajak Masukan atas perolehan barang kena pajak / jasa kena pajak yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha sebesar Rp4.418.835,00;

(1) Pajak Masukan atas transaksi tersebut masih berhubungan dengan kegiatan usaha sesuai Pasal 9 UU PPN;

(2) Transaksi atas pemeliharaan / perbaikan kendaraan merupakan pemeliharaan kendaraan operasional sehingga masih terkait dengan kegiatan usaha;

(3) Penyediaan antar jemput karyawan merupakan kewajiban bagi Pemohon Banding karena diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 tahun 2011;

(4) Pembelian air mineral dikhususkan agar karyawan Pemohon Banding tetap dapat menjalankan kegiatan operasional perusahaan;

(5) Sehingga atas perolehan BKP / JKP tersebut diatas masih berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dan sesuai dengan ketentuan pasal 9 UU PPN;

4) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, disampaikan hasil penelitian keberatan sebagai berikut:

a) Koreksi Impor BKP Pajak Masukannya dikreditkan oleh Pemohon Banding sebesar Rp38.000,00;

(1) Dokumen yang diminta namun tidak diserahkan Pemohon Banding antara lain Invoice, Faktur Pajak, rekening koran, perjanjian/kontrak, bukti pembayaran PPN terkait sengketa dan Rekapitulasinya;

(2) Dengan tidak diberikannya dokumen sebagaimana angka 1) di atas, maka peneliti tidak dapat melakukan penelitian lebih lanjut atas alasan keberatan Pemohon Banding;

b) Koreksi atas Pajak Masukan atas perolehan barang kena pajak / jasa kena pajak yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha sebesar Rp4.418.835,00;

(1) Perolehan BKP/JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yaitu meliputi yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen;

(2) Suatu pengeluaran yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha bukan merupakan konsumsi oleh konsumen akhir dan pengeluaran tersebut terkait dengan suatu BKP atau JKP yang proses konsumsinya belum selesai dilakukan.

(3) Faktur Pajak yang dikreditkan Pemohon Banding sebagaimana dikoreksi oleh pemeriksa pajak adalah Faktur Pajak atas perolehan BKP/JKP yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha;

(4) Perolehan BKP/JKP tersebut lebih dimanfaatkan untuk kepentingan karyawan atau perorangan;

(5) Putusan Pengadilan Pajak nomor Put-009169.16/2022/PP/M.VIA/Tahun 2023;

(6) Putusan Pengadilan Pajak nomor Put-014510.16/2021/PP/M.XA/Tahun 2023;

(7) PutusanPengadilanPajaknomorPut- 009721.16/2020/PP/M.XIIA/Tahun 2023;

(8) Putusan Pengadilan Pajak nomor Put-006243.16/2021/PP/M.IA/Tahun 2023;

(9) PutusanPengadilanPajaknomorPut- 013441.16/2022/PP/M.XXB/Tahun 2023;

c) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tim Peneliti menolak keberatan Wajib Pajak dan mempertahankan koreksi atas Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan sebesar Rp4.456.835,00;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diyakini bahwa penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01471/KEB/PJ/WPJ.07/2024 tanggal 24 Juni 2024 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00041/207/20/052/23 tanggal 05 Juli 2023 Masa Pajak November 2020 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00040/NKEB/PJ/KPP.0702/2023 tanggal 17 Juli 2023 sudah sesuai dengan data dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa dengan demikian diusulkan kepada Majelis untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding;

KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan bahwa berdasarkan penelitian surat banding, data dan dokumen sebagaimana diuraikan pada bagian I s.d. III di atas, maka disimpulkan bahwa:

a. Surat banding Nomor HI/FA/IX/2024/0321 tanggal 17 September 2024 dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut sepanjang memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang, Pasal 35 ayat (1) dan (2) dan Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sepanjang tidak ditemukan data baru;

b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01471/KEB/PJ/WPJ.07/2024 tanggal 24 Juni 2024 diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;

c. bahwa koreksi Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku;

2. Usul bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 01471/KEB/PJ/WPJ.07/2024 tanggal 24 Juni 2024 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00041/207/20/052/23 tanggal 05 Juli 2023 Masa Pajak November 2020 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur

Jenderal Pajak Nomor KEP-00040/NKEB/PJ/KPP.0702/2023 tanggal 17 Juli 2023 atas nama PT. Hoyu Indonesia, (NPWP 02.414.344.8-052.000);

Menimbang bahwa kepada Pemohon Banding telah dikirimkan salinan Surat Uraian Banding melalui Surat Wakil Panitera Pengadilan Pajak Nomor B- 008040.16.2024/PAN/2024 tanggal 11 November 2024 dengan permintaan agar Pemohon Banding menyampaikan Surat Bantahan, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan dimaksud;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P sebagai berikut: Bukti P-1.Matriks sengketa;

Bukti P-2.Penjelasan tertulis dengan surat tanpa nomor tanggal 22 Januari 2025 terkait saat penandatanganan Surat Banding;

Bukti P-3.Finger Watanabe September 2024;

Bukti P-4.Medical Claim Kazuya Watanabe;

Bukti P-5.Immunization Record Kazuya Watanabe;

Bukti P-6.Berita Acara Uji Bukti beserta Dokumen Pendukung;

Bukti P-7.Kesimpulan Akhir dengan surat tanpa nomor tanggal 11 Juni 2025;

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T sebagai berikut:

Bukti T-1.Matriks Sengketa;

Bukti T-2.LaporanHasilPemeriksaanNomorLAP-

00256/RIKSIS/KPP.0702/2023 tanggal 5 Juli 2023;

Bukti T-3.Kertas Kerja Pemeriksaan;

Bukti T-4.LaporanPenelitianKeberatanNomorLAP-

01471/KEB/PJ/WPJ.07/2024 tanggal 24 Juni 2024;

Bukti T-5.Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen; Bukti T-6.Daftar Buku, Catatan, dan Dokumen yang Wajib Dipinjamkan Dalam

Rangka Pemeriksaan;

Bukti T-7.Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;

Bukti T-8.Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir;

Bukti T-9.Risalah Pembahasan;

Bukti T-10. Berita Acara Pemberian Keterangan Wajib Pajak tanggal 10 Februari 2023;

Bukti T-11. Surat Pernyataan Wajib Pajak;

Bukti T-12. Pakta Integritas;

Bukti T-13. Berita Acara Pemberian Keterangan Wajib Pajak tanggal 22 Mei 2023;

Bukti T-14. Berita Acara Pemberian Keterangan Wajib Pajak tanggal 25 Mei 2023;

Bukti T-15. Berita Acara Pemberian Keterangan Wajib Pajak tanggal 25 Mei 2023;

Bukti T-16. Penjelasan tertulis dengan surat tanpa nomor tanggal 22 Januari 2025;

Bukti T-17. Berita Acara Uji Bukti;

Bukti T-18. Penjelasan tertulis Akhir dengan surat nomor S-910/WPJ.07/2025 tanggal 21 Mei 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak:

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 01471/KEB/PJ/WPJ.07/2024 tanggal 24 Juni 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2020 Nomor 00041/207/20/052/23 tanggal 05 Juli 2023 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 00040/NKEB/PJ/KPP.0702/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Secara Jabatan, termasuk

sengketa pajak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding bahwa Surat Banding Nomor HI/FA/IX/2024/0321 tanggal 17 September 2024 dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah sebagai berikut:

yang tidak disetujui Pemohon Banding;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut :

bahwa koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp4.456.835,00 berasal dari:

1. Koreksi Impor BKP yang Pajak Masukannya dikreditkan oleh Wajib Pajak sebesar Rp38.000,00;

2. Koreksi Pajak Masukan atas perolehan barang kena pajak/jasa kena pajak yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha sebesar Rp4.418.835,00.

bahwa dalil koreksi Terbanding diuraikan sebagai berikut:

• bahwa impor BKP Pajak Masukannya dikreditkan oleh Wajib Pajak sebesar Rp38.000,00 terdapat Impor BKP PM-nya dikreditkan oleh Pemohon Banding namun dokumen pendukung atas pembayaran PPN tersebut belum memadai yaitu tidak ditemukan atas nama Pemohon Banding;

• bahwa koreksi atas Pajak Masukan atas perolehan barang kena pajak / jasa kena pajak yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha sebesar Rp4.418.835,00 Menurut Terbanding atas pembelian teh, kecap, pengurusan dokumen visa atau perijinan tinggal, antar jemput karyawan, perawatan kendaraan merupakan pemberian yang bersifat natura/kenikmatan yang lebih dinikmati perorangan.

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas Impor BKP yang dokumen Pajak Masukannya tidak ditemukan sebesar Rp38.000,00. Dalam hal ini atas Pajak Masukan tersebut telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan dokumen berupa invoice, bukti pembayaran serta SPT Masukkan yang telah dilampirkan pada saat proses pemeriksaan;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas dalil bahwa Pajak Masukan yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha sebesar Rp4.418.835,00 dengan alasan yang pada dasarnya Pajak Masukkan atas transaksi tersebut masih berhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding sehingga tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 9 UU PPN;

bahwa menurut Pengadilan Pajak yang menjadi pokok permasalahan sengketa banding a quo adalah apakah Pajak Masukan dalam sengketa a quo tidak memenuhi ketentuan perpajakan yang dapat diperhitungkan untuk dikreditkan;

bahwa menurut Pengadilan Pajak, sengketa a quo bersifat pembuktian dan yuridis;

bahwa menurut Pengadilan Pajak dasar hukum terkait sengketa a quo sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), mengatur antara lain:

Pasal 12 ayat (3)

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN), mengatur antara lain:

Pasal 9 ayat (8) huruf b

Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk :

…

b. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

...

Pasal 13 ayat (9)

Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.

Penjelasan Pasal 13 ayat (9):

Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau persyaratan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6). Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Dengan demikian, walaupun Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sudah memenuhi ketentuan formal dan sudah dibayar Pajak Pertambahan Nilainya, apabila keterangan yang tercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi syarat material.

bahwa sesuai fakta persidangan, Majelis mengintruksikan para pihak untuk melakukan proses uji bukti dan disetujui untuk dilaksanakan oleh para pihak;

bahwa sesuai Berita Acara Uji Bukti, menurut Pengadilan Pajak Pemohon Banding menyampaikan bukti pendukung yang relevan untuk mendukung dalil bantahannya atas koreksi Terbanding;

bahwa menurut Pengadilan Pajak penilaian Terbanding atas bukti pendukung terkait sengketa tidak komprehensif dan sistematis karena tidak didukung oleh pemahaman akan karakteristik kegiatan usaha dari Pemohon Banding dan lawan transaksi Pemohon Banding serta proses bisnis yang lazim terkait substansi transaksi yang menjadi objek koreksi a quo;

Menimbang penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b bahwa yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha…;

bahwa menurut Pengadilan Pajak substansi transaksi dalam faktur pajak masukan yang dikreditkan oleh Pemohon Banding adalah berkaitan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding yang melakukan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai sehingga tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN;

bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan bahwa pajak masukan yang dikreditkan Pemohon Banding berasal dari Faktur Pajak Masukan yang memenuhi syarat formal dan material sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN;

bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta hukum terkait dan perundang- undangan perpajakan yang berlaku Pengadilan Pajak berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang tidak dapat diperhitungkan Masa Pajak November 2020 sebesar Rp4.456.835,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, disebutkan dalam:

Pasal 69 ayat (1) huruf e:

Alat bukti dapat berupa “pengetahuan hakim”, yang di Pasal 75 disebutkan adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya.

Pasal 74:

Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal.

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

Memori penjelasan Pasal 78:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan perpajakan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Pajak telah menyatakan pertimbangan dan pendapatnya atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Pihak sebagaimana telah diuraikan di atas dan untuk selebihnya tidak dipertimbangkan Pengadilan Pajak karena tidak relevan untuk memutus sengketa a quo;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

an Haa vane Apa: ali Trung Melalui an FS SSS 072 DD

Ts tanding Aa eon Ten FT

Ke-sksi tidak dapa: dips sahankan Feroadiian Fa.ak Lg 4 45S 222 00

Jumlah Fajak sand Sapa: Dips tirungkan Menurur =n nan eee oe DD

Ferosiilan Fajak i BO Shee bahwa dengan demikian, perhitungan Pajak menurut pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Urai Menurut Terkanding Menurut Peng adikan raian

Ap: Palak Rr aa [nies si] ies ee ea aeaeess) | fzeem csi ezeefi a7

Pennies na Peis] afeara

Deve eer ages erg eee Pere) ES

Pavan ies geese Pee] ss ea Pe

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI

Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01471/KEB/PJ/WPJ.07/2024 tanggal 24 Juni 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2020 Nomor 00041/207/20/052/23 tanggal 05 Juli 2023 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00040/NKEB/PJ/KPP.0702/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Secara Jabatan atas nama PT Hoyu Indonesia, NPWP 02.414.344.8-052.000, beralamat di Jl. Maligi IX Lot V-2 Kawasan Industri KIIC Karawang, Telukjambe Barat, Kab. Karawang, Jawa Barat, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:

Pf Paaryangtidae wurang:lesihh sayar

Pg SansiAdsinisttsi 0 Po

Bunga Pasal Wayati)KUP

KenaianPasali3ayat: KURT

Oh Juslah PEN ang masih harus decihc cee

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 oleh Liberti Pandiangan, S.H., S.E., M.Si. sebagai Hakim Ketua, Juwari Eddy Winarto, S.H., S.E., M.M. dan Benny Mangoting, S.E., S.S.T., S.H., Ak., M.H., M.Bus.(Adv.) masing-masing sebagai Hakim Anggota,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 12 November 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Zul Ashari, S.E., M.M. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota:Hakim Ketua Majelis, ttd.ttd.

Ditandatangani Secara ElektronikDitandatangani Secara Elektronik

Juwari Eddy Winarto, S.H., S.E., M.M.Liberti Pandiangan, S.H., S.E., M.Si.

ttd.

Ditandatangani Secara Elektronik

Benny Mangoting, S.E., S.S.T., S.H., Ak., M.H., M.Bus.(Adv.)

Panitera Pengganti, ttd.

Ditandatangani Secara Elektronik

Zul Ashari, S.E., M.M.