PUT-007501.12/2024/PP/M.VIB Tahun 2025

P U T U S A N

Nomor PUT-007501.12/2024/PP/M.VIB Tahun 2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00034/KEB/PJ/WPJ.29/2024 tanggal 13 Juni 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juli 2018 Nomor 00003/203/18/714/23 tanggal 27 Juni 2023, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 007501.12/2024/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT ANTANG GANDA UTAMA, NPWP 01.•••.•••.•-•••.000, beralamat di Desa Butong, Camp RT 000 RW 000 Teweh Selatan, Kab. Barito Utara, Kalimantan Tengah, (domisili elektronik consultingfinmax@gmail.com ), dalam hal ini diwakili oleh Cliff Marcia jabatan Direktur,

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama: Dr. Harry Yusuf A. Laksana, M.A., M.H., S.E., BKP., Jabatan: Kuasa Hukum,

Izin Kuasa Hukum: KEP-870/PP/IKH/2025 tanggal 22 Mei 2025, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 010/AGU-TAX/IX/2024 tanggal 05 September 2024,

2. Nama: Andreas Adhidarma Adrian,

Jabatan: Kuasa Hukum,

Izin Kuasa Hukum: KEP-1065/PP/IKH/2024 tanggal 07 Oktober 2024, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 018/AGU-TAX/IX/2024 tanggal 05 September 2024,

Lawan

Direktur Jenderal Pajak, beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta 12190, yang hadir dalam persidangan, yaitu:

1. Nama/NIP: Rosita Latief/197910202001121002,

Jabatan: Pemeriksa Pajak Pertama,

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding,

2. Nama/NIP: Raihan Andri / 197507201997031001,

Jabatan: Pemeriksa Pajak Pertama,

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding,

3. Nama/NIP: Berry Harmaily / 198412112006021004,

Jabatan: Pemeriksa Pajak Pertama,

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding,

4. Nama/NIP: Indri Wulansari / 198409192009012009,

Jabatan: Pemeriksa Pajak Pertama,

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding,

Berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor: ST-4354/PJ.07/2025 tanggal 06 Oktober 2025;

5. Nama/NIP: Budiyana / 197305031992121001,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Kanwil DJP Jawa Barat III,

Surat Tugas: ST-4517/WPJ.33/2025 tanggal 26 Agustus 2025;

6. Nama/NIP: Tita Serlita / 197605082005012001,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Kanwil DJP Jakarta Timur,

Surat Tugas: ST-1205/WPJ.20/2025 tanggal 27 Agustus 2025; Berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor: ST-3634/PJ.07/2025 tanggal 27 Agustus 2025;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN- 1493/PP/BR/2024 tanggal 05 Desember 2024;

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 002/AGU- TAX/IX/2024 tanggal 05 September 2024;

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor S- 29/SUB/WPJ.29/2024 tanggal 28 Oktober 2024;

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor 006/AGU- TAX/XI/2024 tanggal 21 November 2024;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juli 2018 Nomor 00003/203/18/714/23 tanggal 27 Juni 2023 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara Teweh dengan perhitungan sebagai berikut:

1 PenghasilanKenaPajak/Dasar22.960.802.113

Pengenaan Pajak

2 PPh Pasal 23 yang terutang1.330.216.029 3 Kredit Pajak a.PPh Ditanggung Pemerintah0 b.Setoran Masa459.216.029 c. STP (Pokok Kurang Bayar)0 d.Kompetensi kelebihan dari Masa0

Pajak.............

e.Uang Tebusan yang telah dibayar0 f. PPh Final atas Pengungkapan0

Ketidakbenaran Harta Bersih yang telah dibayar g.Lain-lain0 h.Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak0 i. Jumlah pajak yang dikreditkan459.216.029 (a+b+c+d+e+f+g+h)

4 Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3.i)871.000.000 5 Sanksi Administratif:

a. Bunga Pasal 13 (2) KUP378.362.400

b. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf b KUP0 c. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf d KUP0 d. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP0 e. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b+c)378.362.400 9 Jumlah PPh yang masih harus dibayar1.249.362.400 (4+5.c)

Menimbang bahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 006/AGU/IX/2024 tanggal 25 September 2023 dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-00034/KEB/PJ/WPJ.29/2024 tanggal 13 Juni 2024, menyatakan menolak, dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat keputusan Keberatan a quo sehingga dengan Surat Banding Nomor 002/AGU- TAX/IX/2024 tanggal 05 September 2024 mengajukan banding yang di terima di Pengadilan Pajak pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024 (melalui e-Tax Court);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 002/AGU-TAX/IX/2024 tanggal 05 September 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

TERPENUHINYA SYARAT FORMAL PENGAJUAN PERMOHONAN BANDING: Bahwa dalam pengajuan Permohonan Banding ini, Pemohon Banding telah secara sah dan meyakinkan memenuhi setiap syarat-syarat formal pengajuan Permohonan Banding sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

i. Persyaratan Kewenangan Pengadilan Pajak

Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 1 dan 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dalam hal banding, Pengadilan Pajak mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak atas Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak (selanjutnya dalam Permohonan Banding ini disebut sebagai “Terbanding”).

Dalam hal ini, Keputusan Keberatan sebagaimana diterangkan di atas, adalah Keputusan Keberatan yang telah ditetapkan oleh Terbanding melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 00034/KEB/PJ/WPJ.29/2024 tanggal 13 Juni

2024 yang saat ini Pemohon Banding ajukan kepada Pengadilan Pajak untuk diperiksa dan diputus.

Dengan demikian, syarat kewenangan Pengadilan Pajak telah dipenuhi dengan sah dan meyakinkan.

ii. Persyaratan Administratif Lainnya

Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 3 dan 6 UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 serta Pasal 35, 36 dan 37 UU Nomor 14 Tahun 2002 Pengadilan Pajak, ada beberapa syarat administratif yang harus dipenuhi sehubungan dengan pengajuan Permohonan Banding, sebagai berikut:

a. Permohonan Banding diajukan secara tertulis, dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dan dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut; Permohonan Banding yang disampaikan oleh Pemohon Banding ini telah dibuat dan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan memuat alasan yang jelas.

b. Permohonan Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Keputusan Keberatan diterima;

• Keputusan Keberatan dikeluarkan oleh Terbanding pada tanggal 13 Juni 2024 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 18 Juni 2024.

• Dengan demikian, Tanggal batas jangka waktu pengajuan banding yang disampaikan secara langsung akan jatuh tempo pada tanggal 12 September 2024 (batas waktu 3 bulan atau 90 hari sejak keputusan keberatan diterima). Berdasarkan hal tersebut, Permohonan Banding ini oleh Pemohon Banding diajukan pada tanggal 05 September 2024, secara jelas dan meyakinkan jangka waktu sebagaimana yang ditentukan sejak Keputusan Keberatan diterima “belum lewat waktu”.

c. Permohonan Banding diajukan terhadap 1 (satu) Keputusan Keberatan; Permohonan Banding ini diajukan oleh Pemohon Banding hanya terhadap 1 (satu) Keputusan Keberatan, yakni atas Keputusan Keberatan yang dikeluarkan oleh Terbanding melalui surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00034/KEB/PJ/WPJ.29/2024 tanggal 13 Juni 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

d. Kewajiban pembayaran jumlah pajak terhutang sebesar 50% (lima puluh persen);

bahwa jumlah kurang bayar (KB) yang “disetujui” Pemohon Banding berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah Rp0,00 (Nihil) sedangkan menurut Terbanding dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juli 2018 Nomor 00003/203/18/714/23 Tanggal 27 Juni 2023 adalah sebesar Rp1.249.362.400,00 (Satu miliar dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah), namun Pemohon Banding tetap melakukan kewajiban pembayaran jumlah pajak yang terutang sebesar 1% (satu persen) yaitu sebesar Rp12.493.624,00 (dua belas juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) dengan bukti bayar melalui Bank Mandiri dengan NTPN 97D662OSTRU6IFHE, sebagaimana syarat formal sesuai dengan Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak sebelum Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding atas Keputusan Keberatan e. Pengajuan Permohonan Banding oleh wakil Pemohon Banding.

Dalam hal ini, pengajuan Permohonan Banding ditandatangani oleh Cliff Marcia dengan jabatan selaku Direktur perseroan, yang merupakan wakil atau salah satu pengurus, yang dibuktikan dengan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 1 Tanggal 1 September 1990 dari Notaris Veronica Lily Dharma di Banjarmasin dan Akta Perubahan terakhir Nomor 05 Tanggal 21 Desember 2020 dari Notaris Stevani, SH, MKn di Kabupaten Bogor, sebagaimana terlihat dalam kata pengantar atau pembuka dari surat Permohonan Banding ini.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Surat Permohonan Banding yang diajukan Pemohon Banding terhadap surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00034/KEB/PJ/WPJ.29/2024 tanggal 13 Juni 2024 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang- Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan Undang- Undang Pengadilan Pajak (UU PP).

Mengenai Ketetapan Semula dan Keputusan yang Dibanding

1. Terbanding telah melakukan pemeriksaan atas kewajiban perpajakan Pemohon Banding untuk Masa Pajak Juli 2018. Atas hasil pemeriksaan tersebut, Pemohon Banding telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juli 2018 Nomor 00003/203/18/714/23 tanggal 27 Juni 2023 yang menetapkan jumlah PPh Badan yang kurang dibayar/ seharusnya terutang sebesar Rp1.249.362.400,00 (Satu miliar dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Dengan rincian sebagai berikut :

PEMBAHASAN

URAIAN PEMOHON ane TEREANONG ouHiR mes SCISETUIU

Perasaan a. enefe sk OFF ae HD ai we Ptr eve tee a2 HED LL

PE aza li yates te shane 2fieiis ils IL Ie iis Sania ins “Sant Pz as

2 PRAG tanggung Fear tan : ia li

. pa £ Cc ees Sa 2 fe] “LST EV FE ae ana Carat Tatan teat get Felis ile SIP lie LELE cle ate tae tle 1 TOL Deal Tana G

Peagecatgida esate Topan LT € PTs Fl ace c cytes gam inai - - G

2 Satrerai2 LP OI ot c ct i

loa iS Va Fawn OLI oF tle: > Cc

Ko sp3 Fase 12 Four : . c na Pe 1 PCL ea 0

MEAPSL SIS Lim LF eoeeqbeig itr Lig it C3) FF av aN base: eromm@it a: dsb kamilah PPh Pasa DI vans hasi Harus

. — 4 LAS IE

Dibasat 445.7]

2. Pemohon Banding mengajukan permohonan Keberatan atas SKPKB tersebut di atas melalui surat Nomor: 006/AGU/IX/2023 tanggal 25 September 2023 dengan pokok keberatan adalah koreksi positif yang dilakukan Terbanding atas Reklasifikasi Objek PPh Pasal 23 atas pembayaran Jasa Manajemen menjadi deviden sebesar Rp6.700.000,00 (Enam miliar tujuh juta rupiah) dan koreksi PPh Pasal 23 yang terutang sebesar Rp871.000.000,00;

3. Surat Keberatan Pemohon Banding tersebut telah diterima oleh Terbanding pada tanggal 25 September 2023 berdasarkan Tanda Terima Pelaporan Surat Keberatan dari PT Pos Indonesia (Persero) yang diterima oleh KPP Pratama Muara Teweh (Kab. Barito Utara, Teweh Selatan, Tawan Jaya) untuk diteruskan proses keberatannya di Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah dan atas Surat Keberatan Pemohon Banding, oleh Terbanding telah diterbitkan Keputusan Keberatan dengan Nomor KEP-00034/KEB/PJ/WPJ.29/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang memutuskan untuk:

1. Menolak keberatan Pemohon Banding dalam suratnya nomor 006/AGU- TAX/XI/2024 tanggal 25 September 2023;

2. Mempertahankan jumlah pajak yang lebih dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00003/203/18/714/23 tanggal 27 Juni 2023 Masa Pajak Juli 2018, dengan perincian sebagai berikut:

POKOK SENGKETA

Pokok sengketa dalam Permohonan Banding ini adalah koreksi positif yang dilakukan Terbanding atas PPh Pasal 23 yang ada pada SPT PPh 23 Masa Pajak Juli 2018 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

Perhitungan PPh Final Pasal 23

bahwa Terbanding dalam Pembahasan Akhir beralasan berdasarkan reklasifikasi Dasar Pengenaan Pajak (Objek Pajak) PPh Pasal 23 dari Pembayaran Jasa Manajemen menjadi pembayaran dividen sebesar Rp6.700.000.000,00 sehingga menyebabkan PPh Pasal 23 yang terutang oleh Pemohon Banding sebesar Rp871.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu juta rupiah)

ALASAN BANDING

Dasar dan alasan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Menurut Pemohon Banding bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi reklasifikasi Objek Pajak PPh Pasal 23 atas pembayaran jasa menjadi pembayaran dividen sebesar Rp6.700.000.000,00 dari koreksi penyesuaian primer pada PPh Badan atas jasa manajemen yang dikoreksi Terbanding untuk PPh Pasal 23 atas dividen terutang sebesar Rp871.000.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Angka jasa manajemen yang dikoreksi pada PPh Badan, tidak sesuai dengan angka biaya yang dilaporkan pada SPT PPh Badan Pemohon Banding tahun pajak 2018 dan audit report tahun 2018.

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan angka koreksi Terbanding atas biaya jasa manajemen yaitu sebesar Rp25.290.000.000,00 di mana biaya sesungguhnya atas jasa manajemen hanya sebesar Rp20.247.000.000,00 sebagaimana Pemohon Banding telah laporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Fiskal 2018 dan telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Audited Pemohon Banding per 31 Desember 2018 dan dalam Transfer Pricing Documentation (TP-Doc) tahun fiskal 2018 yang telah diberikan

pada proses pemeriksaan dan disampaikan kembali pada proses keberatan melalui tanda terima tanggal 11 November 2023.

Bahwa atas pembayaran jasa manajemen ini dicatat dalam akun Operating Expense sebagai management fee dan atas pengungkapannya dalam Laporan Keuangan Audited telah dinyatakan Wajar dalam Semua Hal yang Material (WTS) sebagai berikut:

29, OPERATING EXPENSE

The setai:s as of Deceraer 2°, are as fo less

Z0 3 Zeit

Fraige: Sut AL SSS SR ETE 2s PTF BIL, S87 “SaNageT ent “Se5 ence? OCC Clo 32.711 (00.025 cmp oyee Beretits Pla a7 At? LS 447 Ble

Leen ard Suidirg Taxes 2.218 208.748 154 402.023

Sifss Admie stance “BAS 474204 BAG TLR ap orofess.ona. Fess TES 383.222 BIS sec 425

Traveling 245 S20 280 225 80° 223

Inshrance 215 288.855 Sip TI

Sesearch ard Cevelcprect 125 840 OCT 137 823.003

Repais 27d Maimetarss 12 482.200 ag DPE Ces

Sepreciat sn - “222 626 220

Rent Trarsretat at . 2.188 342.°23 egal - S10 557 don “Gta #6765 305.727 “OR DE? 3B 618 bahwa berdasarkan daftar bukti potong untuk PPh Pasal 23 pada SPT Masa PPh 23 yang telah disampaikan pada proses pemeriksaan, nilai objek pajak atas jasa manajemen yang dilaporkan adalah sebesar Rp20.247.000.000 dengan rekap sebagai berikut:

Berdasarkan penjelasan di atas, Terbanding keberatan melakukan koreksi lebih besar dari biaya yang sesungguhnya di bayarkan Pemohon Banding sehingga koreksi yang dilakukan Terbanding tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bahwa dapat disimpulkan, koreksi jasa manajemen oleh tim penelaah keberatan sebesar Rp25.290.000.000,00 adalah tidak tepat dan mengakibatkan ketidakadilan bagi Pemohon Banding.

2) Biaya jasa manajemen yang dibayarkan kepada Pihak Afiliasi Pemohon Banding sebesar Rp20.247.000.000,00 telah Sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha bahwa yang menjadi sengketa adalah terkait eksistensi dan manfaat ekonomis dari jasa. Maka dari itu, Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding, Bersama ini ketidaksetujuan Pemohon Banding sebagai berikut:

a) Penjelasan usaha Pemohon Banding dan latar belakang biaya jasa manajemen

Pemohon Banding didirikan atas nama PT Antang Ganda Utama berdasarkan Akta Notaris Agnes Angelika, SH, tertanggal 3 Oktober 1985. Pemohon Banding bergerak dalam bidang perkebunan dan pengolahan produk CPO dan Palm Kernel. Pemohon Banding bergerak secara komersial sejak 2009. Berikut adalah struktur kepemilikan Pemohon Banding berdasarkan Dokumen Lokal yang telah diberikan pada proses pemeriksaan dan disampaikan kembali pada proses keberatan melalui tanda terima tanggal 11 November 2023.

Gampar 2.1 Hubungan Istimewa antara AGU gan Pinak Afiliasi per 31 Desember 2015

Berdasarkan Kepemilikan

PT Dharistha Paya

Surya Rusantara

" Sawitinde

99.0968% 0,002% bahwa dalam rangka memberikan kesempatan Pemohon Banding untuk fokus dalam kegiatan usahanya yaitu perkebunan dan produksi CPO dan Palm Kernel, Pemohon Banding membutuhkan arahan serta bantuan dari Grup Dhanistha (Grup DSN) dalam hal operasional perkebunan dan pabrik maupun kegiatan administrasi Pemohon Banding.;

bahwa pada tanggal 29 Maret 2017, PT Antang Ganda Utama (Pemohon Banding) dan PT Dhanistha Surya Nusantara (DSN) menandatangani perjanjian pemberian jasa. Perjanjian tersebut telah mengalami perubahan, dengan perubahan terakhir pada addendum II di tahun 2018 pada tanggal 1 Januari 2018, Pemohon Banding lampirkan pada Lampiran No.4;

bahwa berdasarkan perjanjian di atas dan dari jasa yang diberikan oleh DSN, Pemohon Banding mencatat biaya jasa manajemen di tahun 2018 sebesar Rp20.247.000.000,00;

b) Bahwa Pemohon Banding dapat memastikan penyerahan jasa telah benar- benar dilakukan dan memberikan manfaat ekonomi bagi Pemohon Banding Bahwa terkait analisis kewajaran jasa intra grup, Pemohon Banding tetap berpedoman pada Bab IV poin A Lampiran PER-22/PJ/2013 (“PER-22”) tentang Pedoman Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dijelaskan bahwa:

“A. Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha atas Transaksi

Pemberian Jasa Intra-Grup

Mekanisme pengujian kewajaran pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak atas jasa dari pihak afiliasi adalah sebagai berikut.

a. Memastikan bahwa suatu jasa dari pihak afiliasi telah benar- benar dilakukan (intra-group service has been rendered) dan memberikan manfaat ekonomi bagi Wajib Pajak.

b. Melakukan penghitungan kewajaran pembayaran jasa.”

Bab II Bagian B.3.b dari SE-50/PJ/2013 (“SE-50”), juga mengatur sebagai berikut:

“Pada dasarnya keberadaan transaksi penyerahan jasa intra-grup diakui apabila jasa tersebut memberikan manfaat ekonomi atau nilai komersial yang meningkatkan posisi komersial perusahaan penerima jasa (misalnya meningkatkan keuntungan atau menambah efisiensi melalui penurunan beban operasi). Hal ini dapat ditentukan dengan mempertimbangkan apakah pihak independen dalam kondisi sebanding akan bersedia membayar pihak independen atau melakukan sendiri aktivitas penyediaan jasa tersebut (in- house).” bahwa berdasarkan peraturan-peraturan di atas maka transaksi jasa dalam grup (intra group services) dianggap telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha jika:

a. Jasa tersebut benar-benar telah diberikan;

b. Jasa tersebut memberikan manfaat ekonomi atau komersial kepada penerima jasa; dan c. Nilai dari transaksi jasa tersebut memenuhi pertimbangan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

bahwa berikut ini merupakan penjelasan Pemohon Banding untuk membuktikan eksistensi dari jasa yang diberikan oleh DSN dan manfaat ekonomis yang diterima oleh Pemohon Banding;

bahwa DSN merupakan perusahaan yang menjalankan usaha di bidang jasa konsultasi manajemen di bidang perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit di

mana DSN memberikan jasa/bantuan untuk seluruh grup yang tergabung dalam Grup DSN. DSN memiliki pengetahuan dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang memadai dan dapat memberikan bantuan operasional kebun yang dimiliki Pemohon Banding terkait kegiatan penanaman, penanaman kembali, pemeliharaan kebun, panen, pengolahan hasil panen, proses produksi, dan seluruh kegiatan lainnya dikarenakan DSN memiliki sumber daya ahli yang lebih berpengalaman di industri kelapa sawit;

bahwa seluruh personel tingkat manajemen (management level) pada divisi purchasing, estate, mills, marketing, sales, dan after sales, ditempatkan oleh DSN untuk membantu memberikan pengarahan, membuat keputusan, dan menandatangani berkas-berkas persetujuan dan pekerjaan lainnya yang sifatnya monitoring dan strategis atas kegiatan business unit dalam Grup DSN, di mana hal ini dilakukan untuk mendapatkan economic of scales untuk seluruh Grup dan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas;

bahwa karyawan DSN yang merupakan karyawan yang berada pada level manajerial, yaitu pada level di atas supervisor seperti estate manager, mill manager, plantation controller, mill procurement & operation manager, estate operation supervisor dan manager, dan FFB purchase manager, di mana karyawan DSN juga menangani kegiatan pendukung seperti Finance, Umum dan Administrasi, Hukum/Legal, Internal Audit, IT, Perpajakan dan Akuntansi, Payroll, dan lain-lain;

bahwa di samping itu, karyawan Pemohon Banding merupakan karyawan yang harus setiap harinya berada di lapangan (estate dan mill) dan umumnya berada pada level di bawah supervisor seperti satpam, supir, operator, helper, krani, mandor, mekanik, penjaga malam, tenaga kerja bagian panen, tenaga kerja bagian pemupukan, tenaga kerja bagian pemeliharaan kebun dan pabrik, dan tenaga kerja lainnya yang secara langsung melakukan pekerjaan estate dan mill Pemohon Banding. Pemohon Banding juga telah menyampaikan kepada Terbanding data karyawan DSN dan karyawan Pemohon Banding sebagaimana sesuai dengan tanda terima tertanggal 19 Maret 2024;

bahwa selanjutnya, sebagai perbandingan atas jasa yang diberikan oleh DSN dan yang dapat dilakukan sendiri oleh Pemohon Banding, tabel di bawah ini dapat menyajikan perbandingan antara kegiatan yang dapat dilakukan oleh Pemohon Banding dan jasa yang diberikan oleh DSN dengan membandingkan contoh jabatan karyawan Pemohon Banding dan DSN untuk menjelaskan bahwa tidak terdapat duplikasi atas kegiatan (biaya) yang dilakukan oleh Pemohon Banding dan yang didapatkan dari DSN:

bahwa pada faktanya, DSN memiliki sumber daya dan tenaga ahli yang lebih memadai dibandingkan dengan Pemohon Banding, sehingga DSN dapat memberikan saran ataupun arahan dan menjalankan fungsi-fungsi terkait dengan pembelian bahan baku, perencanaan produksi, penetapan harga jual, penelitian dan analisis pasar, membantu Pemohon Banding pada proses penjualan, menjalankan fungsi pendukung seperti human resource, manajemen, keuangan, hukum, akuntansi, dan sistem informasi manajemen yang tidak dilakukan secara mandiri oleh Pemohon Banding.

bahwa dengan mempertimbangkan bantuan yang diberikan oleh DSN dan biaya-biaya yang ditanggung oleh DSN dalam memberikan jasa manajemen,

contohnya seperti gaji dari karyawan DSN yang memberikan jasa kepada Pemohon Banding, maka sudah seharusnya DSN mendapatkan remunerasi yang wajar;

bahwa untuk melihat kegiatan dan keterlibatan oleh pihak afiliasi (DSN) pada operasional Pemohon Banding, di bawah ini adalah ringkasan analisis fungsi Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan tabel FAR di atas, pada faktanya DSN terlibat dalam operasional Pemohon Banding. Bahwa tujuan dari pemberian jasa di atas adalah agar Pemohon Banding dapat melakukan kegiatan operasionalnya secara lebih efisien dan dapat memberikan produk dengan kualitas terbaik; bahwa untuk dapat membuktikan analisa manfaat atas jasa yang diberikan, Pemohon Banding telah melakukan analisa penggunaan dan manfaat yang diperoleh dari jasa manajemen sebagai berikut:

Tabel Analisis manfaat atas jasa yang diberikan oleh DSN

pengembangan mencakuppenanaman tanaman penutup dan Persiapan Lahan,bibit kelapa sawit.

Perluasan, Pembukaan Lahan, c) PemohonBandingdapat Desain Kebun, tahapan-tahapanmengoptimalkan efisiensi pada pekerjaan yang sudah tertentutahappembibitanuntuk sehingga jadwal kerja harusmenghasilkanbibityang dilaksanakan sesuai waktunyaberkualitas, efisiensi pembuatan serta memberikan saran luasdan perawatan prasarana seperti kebun yang akan dibangun sertapiringan, gawangan, jalan rintis dan tata ruangnya.drainase,Efisiensitahap c) Menjalankanpraktekpengangkutan TBS dan Brondol manajemenperkebunandari kebun dan/atau TPH sesuai yangterbaikuntukjadwal yang akan berpengaruh meningkatkan panen TBSpada ALB.

dan mengurangi biaya.d) membantu Pemohon Banding d) Memastikankepatuhanuntuk mengetahui dan mematuhi terhadap hukum dan peraturansemua peraturan dan hukum yang yang berlaku sehubunganrelevan yang berlaku untuk dengan budidaya perkebunanbudidaya kelapa sawit guna kelapa sawit.menghindaripotensisanksi e) Merancang, mengatur, danhukum, denda, atau konsekuensi mengoperasikan pabrik kelapanegatif lainnya yang dapat sawit, pabrik penghancuranmerugikan bisnis.

kerneldanfasilitase) PemohonBandingdapat pemrosesan produk lainnyamemiliki fasilitas pabrik dengan atas Aset Perkebunan Kelapaefisiensi operasional yang lebih Sawit.tinggi.

f) Memberikansaran f) Mendapatkanarahan pengembangandansehubungandengan peremajaan kebun termasukpemeliharaan dan peremajaan perencanaan yang harus dibuatkebun serta fasilitas penunjang agartahapan-tahapanlainnya untuk meningkatkan pekerjaan dapat dilaksanakanefisiensi produksi.

termasuk tidak terbatas pada g) PemohonBandingdapat jaringan jalan yaitu Jalan Utama,menghasilkanCPOyang Jalan Produksi, dan Jalanberkualitas.

Kontrol, areal pembibitan, h) Sistem informasi perkebunan saluran air, lokasi afedling, danmembantumengoptimalkan block. Peremajaan kebunpengawasandengan mencakup peremajaan baikmemberikan data yang akurat untuk TBM maupun TM.sehinggamemudahkan g) MemberikansaranPemohonBandingdalam pemasangan dan pengolahanmengambilkeputusan, PMKS untuk menghasilkanpenjadwalan pemeliharaan, dan CPO berkualitas dengan OERalokasi sumber daya yang lebih yang optimum.efisien.

h) Memberikan saran dalam i) Pengelolaan persediaan yang perencanaan dan persiapanlebih efisien.

penyusunan sistem informasi j) Kebijakan keuangan membantu perkebunanuntukPemohon Banding merencanakan mengoptimalkan pengawasan,dan mengelola sumber daya termasuk tetap tidak terbataskeuangan dengan lebih efisien, pada informasi jumlah pokok pertermasuk pengelolaan arus kas blok/perhektar,biayadan alokasi dana yang tepat. penumpukan dan pemeliharaan,Mematuhi peraturan perpajakan jadwal pemumpukan, jumlahsesuai kebijakan membantu hari kerja dan total produksi.Pemohon Banding menghindari i) Mengatur penjualan minyaksanksi dan konsekuensi hukum kelapa sawit dan produk lainyang mungkin timbul dari atas Aset Perkebunanpelanggaran peraturan pajak. Kelapa Sawit.Kebijakan rekrutmen membantu j) Memberikan saran terkaitPemohon Banding dalam memilih

bahwa berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kegiatan dan manfaat atas jasa manajemen yang diberikan kepada Pemohon Banding. Selain itu Pemohon Banding telah menyerahkan pada proses pemeriksaan berupa invoice beserta dengan faktur pajak serta bukti-bukti lainnya sehubungan dengan jasa manajemen yang ditagihkan oleh DSN dan sudah diserahkan pada proses keberatan dan dilampirkan kembali bersamaan dengan surat tanggapan ini.

bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jasa manajemen yang diterima oleh Pemohon Banding benar-benar memberikan manfaat, serta dapat dibuktikan eksistensinya sehingga alasan penelaah keberatan dalam melakukan Koreksi adalah tidak tepat.

3)Bahwa Pemohon Banding telah melakukan penghitungan kewajaran pembayaran jasa manajemen bahwa Pemohon Banding telah melakukan pengujian atas kewajaran transaksi pembayaran jasa manajemen kepada DSN dengan metode CUP berdasarkan Dokumen Lokal tahun 2018. Berikut di bawah ini adalah ringkasan atas pengujian yang dilakukan Pemohon Banding pada Dokumen Lokal tahun 2018:

N Ref Kode Deskripsi Perjanjian J Persentase Jasa o e band eskripsi Perjanjian Jasa Manajemen

Perjanjian/Transaksi yang Diuji

PT Antang Ganda Jasa manajemen terkait pembiayaan, evaluasi. internal audit. dan investasi 3.90%

Perjanjian Pembanding

Employment to manage. supervise. and conduct business which manufactures, markets. and distributes corrosion inhibiting polyethylene film and solid material in form of boxes. tubes, and

1 $15054 2670 other containers. and to act as sales and marketing representative. including procurement of 5.00% materials. supplies, services and technical assistance. supervision of personnel. credit risk management, coordination of pricing. and promotion of products

Engagement as manager to supervise a business which manufactures, markets, and distributes

2 $15699 2670 volatile corrosion inhibiting materials incorporated in polyethylene film and solid substances of 7.50% polyethylene in the form of boxes. tubes. and other containers.

Marketing, public relations. and merchandising consulting services in the United States, including

3 516121 | 2086 | product promotion and licensing. movie. and music rights. identifying and securing sponsorship 10.00"

and endorsement agreements. brand enhancement. press maintenance. and developing corporate ue incentive programs

Marketing consulting services including designing and executing marketing strategies. organizing

4 S19M4 7380 sales force, providing client development and public relations. advertisement production. 15,00% personnel, customer support and other services.

Management consulting and sales representative to provide sale, administrative and operational support, generate sales leads, prepare sales and marketing packages, assist to hire sales ay

5 $20094 7389 , . . . . 2.50% representatives, maintain purchase order, supervise warehousing, transportation, and delivery of products, and monitor post-sales operations

Consulting services to provide financial advice. including preparation of reports and valuations that 4.25%

6 $20196 6532 would be meaningful to a private placement or public equity funding. and investor relations 275% services a

Consulting services as Senior Vice President. as designated in the area of carrier sales and swaps

7 $20411 8742 ofuniit fiber optic cables strands. fiber optic cable conduit and lighted bandwidth capacity of a D-S 1.00” or above with consultant serving as Senior Vice President

3 320486 3674 Nonexclusive consulting services to provide strategic planning. business development support and 1.00% leadership. negotiation, financing. and analytical services for potential acquisition activities. aa

N Ref Kode Deskripsi Perjanjian J Persentase Jasa o e sie eskripsi Perjanjian Jasa Manajemen

Consulting services to provide advice with regard to marketing, sales and planning of the Executive

9 S21107 | 7822 Notebook Computer, the Palm size PC and other PC computer related products. including sales 4.00% through club stores like Costco. Sams and Bus.

Consulting services to act as electric automotive motor sales and conversion consultant. including creating matched electric or hybrid systems. developing electric drive systems for trucks, buses

10 $§23212 | 8742 and limousine livery vehicles. assisting with setting up a franchising division. showing and 10,00% demonstrating a 100% electric Porsche Boxster at Atlantic City limo show, appointing company as

0. _ ___aninternational distributors.

Consulting services as marketing representative and advisor, including developing sales and

11 S23638 | 8742 corporate functions relating to business expansion. and introducing company to potential strategic 4,000 corporate allies in developing. enhancing, marketing and promoting counter-party's business.

Consulting services including assisting on sales management support: internet sales support:

12 $24234 | 2842 business development and such other services. 10,00%

Consulting services as director of business development including advising on business

13 $26419 | 7380 development. fund raising and marketing. developing strategic alliances, assisting the board of 3,00% directors in mergers, acquisitions. and other business combinations. 0.

Minimum 1,00%

Kuartil Bawah 8 1,56%

Median . . 3,50%

Kuartil Atas . 9,38%

Maksimum 15,007

Berdasarkan dokumen lokal Pemohon Banding tahun 2018, tarif efektif jasa manajemen Pemohon Banding sebesar 3.90% berada di antara rentang data pembanding dengan kuartil bawah 1.56%. median 3.50%. dan kuartil atas 9.38% sehingga transaksi pembayaran jasa manajemen kepada DSN telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha,

4)Bahwa jasa manajemen yang dibayarkan Pemohon Banding kepada DSN telah diterima dan diakui sebagai pendapatan DSN dalam proses pemeriksaan tahun 2018 bahwa pada proses pemeriksaan tahun 2018, DSN telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak, dan atas hasil pemeriksaan tersebut, jasa manajemen yang dibayarkan oleh Pemohon Banding diterima sebagai pendapatan dan telah dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

bahwa dalam hal ini telah membuktikan atas biaya jasa manajemen yang dibayarkan oleh Pemohon Banding benar-benar terjadi dan telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dan berpedoman pada ketentuan perpajakan yang berlaku;

bahwa berdasarkan penjelasan di atas Pemohon Banding telah membuktikan bahwa biaya atas jasa manajemen yang dibayarkan telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sehingga koreksi tim Penelaah keberatan atas Biaya Usaha Lainnya sehubungan dengan jasa manajemen seharusnya dibatalkan;

5) Bahwa transaksi pembayaran jasa manajemen kepada DSN adalah transaksi domestik sehingga tidak ada motif penghindaran pajak bahwa transaksi pembayaran jasa manajemen kepada DSN (pihak afiliasi) yang dilakukan Pemohon Banding, merupakan transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding dalam negeri (domestik) yang tidak memiliki unsur penghindaran pajak, di mana baik Pemohon Banding maupun DSN sama- sama merupakan perusahaan dengan perlakuan pajak tidak final dan tidak terdapat perbedaan tarif pajak di mana baik Pemohon Banding maupun DSN mempunyai tarif pajak PPh Badan sebesar 25%;

bahwa mengacu pada penjelasan Pasal 18 ayat 3 UU PPh terkait kewenangan DJP melakukan koreksi atas transaksi hubungan istimewa, disebutkan bahwa maksud dari pasal 18 ayat 3 UU PPh adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa, dengan kutipan sebagai berikut:

“Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari seharusnya. Dalam hal demikian, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa……” bahwa penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) atas transaksi domestik pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 32/PJ/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa (“PER-32/2011”), di mana pada Pasal 2 PER-32/2011 a quo, PKKU tidak perlu diterapkan pada transaksi domestik apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

“(1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku untuk Penentuan Harga

Transfer (Transfer Pricing) atas transaksi yang dilakukan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia dengan Wajib Pajak Luar Negeri di luar Indonesia.

(2) Dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini hanya berlaku untuk transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak yang disebabkan antara lain:

• Perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan Final atau Tidak Final pada sektor usaha tertentu;

• Perlakuan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; atau;

• Transaksi yang dilakukan dengan Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas”

bahwa pada Bab Pendahuluan dari lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-22/2013 disebutkan:

“Penggeseran laba juga dapat terjadi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa yang berkedudukan di negara yang sama (domestic transactions) dengan cara memanfaatkan perbedaan tarif pajak yang disebabkan antara lain, dalam hal perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan final atau tidak final pada sektor usaha tertentu, perlakukan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, atau transaksi yang dilakukan dengan Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerjasama Migas.” bahwa baik Pemohon Banding maupun DSN, tarif PPh yang berlaku atas penghasilan kena pajak untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri tahun 2018 adalah 25% sesuai dengan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008. Sehingga, Pemohon Banding ingin menegaskan kembali bahwa Pemohon Banding melakukan Pembayaran Jasa Manajemen kepada DSN yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (transaksi domestik) yang tidak memiliki tujuan untuk melakukan penghindaran pajak;

bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor: SE- 50/PJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa, huruf B atas Tahapan Pelaksanaan Pemeriksaan Transfer Pricing nomor 7 disebutkan bahwa:

“Apabila Wajib Pajak memiliki transaksi afiliasi dengan pihak Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, maka Pemeriksa Pajak perlu melakukan konfirmasi kepada KPP domisili lawan transaksi untuk memastikan:

a. Kebenaran nilai dan jenis transaksi;

b. tidak terdapat penghindaran pajak dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak atau hal lainnya dalam transaksi afiliasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) PER-32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antara Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa atau peraturan penggantinya bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui maksud dari Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman usaha adalah untuk mengatasi adanya

penghindaran pajak yang dapat terjadi apabila transaksi afiliasi dilakukan oleh Pemohon Banding k dengan adanya perbedaan tarif pajak;

bahwa Pemohon Banding juga tidak menemukan Terbanding melakukan langkah-langkah yang telah dipedomankan pada SE-50/PJ/2013 di atas; bahwa Terbanding adalah pihak yang berwenang dan memiliki kemampuan untuk melakukan konfirmasi kepada KPP domisili lawan transaksi (DSN), sehingga seharusnya Terbanding telah dapat mengetahui bahwa tidak terdapat motif penghindaran pajak atas transaksi dalam negeri tersebut;

bahwa selanjutnya, di dalam aturan perpajakan di Indonesia, tidak diatur mengenai corresponding adjustment apabila terjadi koreksi atas pembayaran jasa manajemen kepada afiliasi di dalam negeri, oleh karena itu adanya koreksi pajak atas transaksi hubungan istimewa domestik akan menimbulkan pengenaan pajak berganda dalam negeri sendiri sehingga hal ini dapat merugikan Pemohon Banding dan Pihak Afiliasinya;

bahwa dengan demikian, berdasarkan penjelasan Pemohon Banding tersebut di atas, maka koreksi reklasifikasi Objek Pajak PPh Pasal 23 atas pembayaran jasa manajemen pada PPh Badan menjadi pembayaran dividen dan koreksi PPh Pasal 23 yang Terutang sebesar Rp871.000.000,00 seharusnya “dibatalkan”;

Dasar Hukum yang digunakan oleh Pemohon Banding

- UU Nomor 14 Tahun 2002 Pengadilan Pajak;

- Pasal 27 UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

- Bab IV poin A Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER- 22/PJ/2013 (“PER-22”) tentang Pedoman Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa;

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa (“PER- 32/2011”);

- Bab II Bagian B.3.b dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE- 50/PJ/2013 (“SE-50”) Tanggal 24 Oktober 2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa;

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN bahwaKeputusanDirekturJenderalPajakNomorKEP- 00034/KEB/PJ/WPJ.29/2024 Tanggal 13 Juni 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juli 2018 tidak sesuai dengan fakta, data dan ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juli 2018 sehingga menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

bahwa berdasarkan penjelasan, fakta, serta data di atas, Pemohon Banding dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang berwenang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Banding Pemohon Banding;

2. Membatalkan dan mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP- 00034/KEB/PJ/WPJ.29/2024 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 23 bahwa Masa Pajak Juli 2018 tanggal 13 Juni 2024 serta seluruh surat tagihan pajak ataupun surat-surat lainnya sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP- 00034/KEB/PJ/WPJ.29/2024 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 23 Masa Pajak juli 2018 tanggal 13 Juni 2024; dan

3. Memutuskan bahwa PPh Pasal 23 Masa Pajak Juli 2018 yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp0,00 (Nihil rupiah).

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S- 29/SUB/WPJ.29/2024 tanggal 28 Oktober 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

PENELITIAN PERSYARATAN FORMAL

Persyaratan Formal bahwa berdasarkan penelitian surat banding Pemohon Banding nomor 002/AGU- TAX/IX/2024 tanggal 05 September 2024 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 05 September 2024, diketahui hal–hal sebagai berikut:

YaTidak a. Banding diajukan dengan surat banding dalam Bahasa √

Indonesia kepada Pengadilan Pajak;

b. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak √ tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;

c. Banding diajukan di luar jangka waktu 3 (tiga) bulan karena√ keadaan di luar kekuasaan Pemohon Banding dengan dilampiri bukti pendukung adanya keadaan di luar kekuasaan Pemohon

Banding;

d. Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding;√ e. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas;√ f. Banding diajukan dengan mencantumkan tanggal diterima √

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-

00034/KEB/PJ/WPJ.29/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang diterima tanggal 13 Juni 2024;

g. Surat banding dilampiri salinan surat keputusan yang √ dibanding, yaitu Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak

Nomor KEP-00034/KEB/PJ/WPJ.29/2024 tanggal 13 Juni 2024;

h. Bukti Pembayaran:

- Surat Banding tidak dilampiri bukti pembayaran pajak karena √ tidak ada pajak yang masih harus dibayar yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan;

i. Surat Banding ditandatangani oleh Cliff Marcia bertindak selaku:

*)

- Pemohon Banding;√ j. Penandatangan surat banding:

- Berkedudukan di Indonesia√

- Melampirkan bukti keberadaan pada saat penandatangan√ surat banding

Kesimpulan Pemenuhan Persyaratan Formal bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan pada angka 1, maka permohonan Banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sepanjang dapat dibuktikan di Pengadilan Pajak, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

URAIAN MENGENAI KETETAPAN SEMULA, KEBERATAN DAN KEPUTUSAN ATAS KEBERATAN

1. bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00003/203/18/714/23 tanggal 27 Juni 2023 Masa Pajak Juli 2018, diterbitkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan KPP Pratama Muara Teweh nomor LAP-103/RIK.SIS/KPP.2909/2023 tanggal 26 Juni 2023, dengan perhitungan sebagai berikut:

2. bahwa atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding mengajukan Keberatan dengan surat nomor 006/AGU/IX/2023 tanggal 25 September 2023, yang diterima KPP Pratama Muara Teweh berdasarkan LPAD nomor FORM- 05002346/BPS/KPP.290903/2023 tanggal 03 Oktober 2023.

3. bahwa atas surat Keberatan Pemohon Banding, telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00034/KEB/PJ/WPJ.29/2024 tanggal 13 Juni 2024, dengan perhitungan sebagai berikut:

ANALISA POKOK SENGKETA bahwa setelah membaca surat banding, mempelajari Laporan Penelitian Keberatan, berkas surat-menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, surat keberatan Pemohon Banding, dengan ini disampaikan analisis pokok sengketa atas surat banding dari Pemohon Banding sebagai berikut:

Pokok Sengketa:

Koreksi PPh Pasal 23 Terutang sebesar Rp871.000.000,00 a. Dasar Hukum

1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pasal 12 ayat (3)

"Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang."

Pasal 13

Ayat (1)

"Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; …"

Ayat (2)

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Ayat (2b)

Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2al dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 15% (lima belas persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.

2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang.

Pasal 4 ayat (1) huruf g

"Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk

konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

Pasal 23 (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;

2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;

3. royalti; dan

4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;

b. dihapus;

c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:

1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan

2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

(1a)Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(2) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:

a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;

b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;

c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c);

d. dihapus;

e. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;

f. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;

g. dihapus; dan h. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

b. Data dan Fakta

1) Dalam surat permohonan dan selama proses penyelesaian keberatan, Pemohon Banding telah diminta dan menyampaikan data/dokumen dengan uraian sebagai berikut:

a. Terbanding telah menyampaikan permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi dengan surat nomor S-942/WPJ.29/2023 tanggal 25 Oktober 2023 dengan rincian data yang diminta sebagai berikut:

• Laporan Keuangan (Audited) Tahun Pajak 2018;

• Softcopy General Ledger;

• Faktur Pajak, Invoice, Packing list, Kontrak, bukti pembayaran, Dokumen endorsment, BC 4.0 dan PPTFZ-03 terkait sengketa;

• Mapping Buku Besar ke Invoice, Faktur Pajak Keluaran dan

Dokumen BC 4.0/PPFTZ-03 terkait sengketa;

• Laporan hasil kerja dan/atau Bukti atas manfaat ekonomi yang diperoleh terkait jasa manajemen;

• Transfer Pricing Document;

• Mapping akun buku besar disandingkan dengan Objek PPh 21 terkait sengketa keberatan PPh 21.

Atas permintaan tersebut diatas, Pemohon Banding memenuhi sebagian permintaan dan menyampaikan data dalam bentuk hardcopy dan softcopy. Terbanding membuat Berita Acara Tidak Memenuhi Sebagian Permintaan Peminjaman Dan/Atau Permintaan Keterangan.

b. Terbanding telah menyampaikan permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi kedua dengan surat nomor S-1069/WPJ.29/2023 tanggal 24 November 2023 dengan rincian data yang diminta sebagai berikut:

• Softcopy General Ledger;

• Faktur Pajak, Invoice, Packing list, Kontrak, bukti pembayaran, Dokumen endorsment, BC 4.0 dan PPTFZ-03 terkait sengketa;

• Mapping Buku Besar ke Invoice, Faktur Pajak Keluaran dan Dokumen BC 4.0/PPFTZ-03 terkait sengketa;

• Laporan hasil kerja dan/atau Bukti atas manfaat ekonomi yang diperoleh terkait jasa manajemen;

• Mapping akun buku besar disandingkan dengan Objek PPh 21 terkait sengketa keberatan PPh 21;

Atas permintaan tersebut diatas, Pemohon Banding memenuhi sebagian permintaan dan menyampaikan data dalam bentuk hardcopy dan softcopy. Terbanding membuat Berita Acara Tidak Memenuhi Sebagian Permintaan Peminjaman Dan/Atau Permintaan Keterangan.

2) Dalam proses penyelesaian keberatan, Pemohon Banding telah memberikan keterangan dan klarifikasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan nomor BA- 17/WPJ.296/2024 tanggal 19 Februari 2024.

Sesuai dengan Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan Nomor BA-17/WPJ.296/2024 tanggal 19 Februari 2024, Pemohon Banding telah menyerahkan data/dokumen kepada Terbanding tanggal 19 Maret 2024, dengan rincian:

• Rincian Koreksi Biaya Usaha Lainnya sebesar Rp56.808.881.084,00 beserta dengan dokumen pendukung [Pertanyaan BAPK No. 10];

• Rincian Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp12.029.888 623,00 beserta dengan dokumen pendukung [Pertanyaan BAPK No. 13];

• Invoice, Bukti Potong dan Form DGT-1 atas transaksi dengan Complete Logistic Specialists SDN. BHD [Pertanyaan BAPK No. 20];

• Mapping BC 4.0 / PPFTZ-03, Kontrak, Invoice, Faktur Pajak, dan General Ledger untuk Masa Pajak Juli - Desember 2018 beserta dokumen pendukung [Pertanyaan BAPK No. 23];

• Surat Penetapan Kawasan Berikat PT Sukajadi Sawit Mekar dan PT Sinarjaya Inti Mulya, serta Surat Keputusan Kawasan Bebas PT Musim Mas [Pertanyaan BAPK No. 25]; dan

• Invoice, Pemberitahuan Impor Barang ("PlB") dan rincian serta Profil Perusahaan Boilermech atas transaksi dengan Boilermech SDN BHD yang merupakan transaksi pembelian barang [Pertanyaan BAPK No. 26];

• Data Karyawan PT Dhanista Surya Nusantara;

• Data Karyawan PT Antang Ganda Utama (Pemohon Banding).

c. Tanggapan terbanding

1) Berdasarkan penelitian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan dan dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan dokumen lain yang diterima dan dipertimbangkan Terbanding, diketahui terdapat Koreksi atas DPP PPh Pasal 23 untuk Masa Pajak Juli 2018 sebesar Rp6.700.000.000,00 yang merupakan Reklasifikasi Objek Pajak PPh Pasal 23 atas Pembayaran Jasa Manajemen menjadi Dividen dengan rincian sebagai berikut:

1 OBJEK PAJAK “a Leste ka G GL 2be Goo} 6 fae L.000

Ip Bunga a » 0 “G Reval a n Oo

‘a Hangah cas Penghargaum o 0 0 oe Sewa 2386 998 FOR 2 san 998,760 0 dana 0

‘ Th Jaya Tekerk a u 0

P1 Jasa Maraperwena ASO DOG SNC OD) +6 An 0210060

‘ 31 Jasa Kansutas fa 0 O

. ai Jasa Lannya 13 APS BAN ASS 13 B73 BBY 353 a

JUMLAH OBJEK PPh PASAL 23 ee | pesen asal gawai) 00

2 PAJAK TERUTANG la Dewcen Le GS OG Ou) POS (0.000

‘ pm Bunga ca n ce] le Royal a n 0 “a Hadiah san Pertanyaan uy v 0 je. Sewu Ar PAB Ets ae Puan ea 0

1 Jaya 0

. 1 Jasa Teksis ta u fo)

‘ 21 Jasa Maram 134 De n Ta C7 060

. 31 Jasa Kansu tas a 0 Qa

. dio Jasa Larry PTT ATT PBS OFT AP? 255 0 (PPh PASAL 23 TERUTANG Poe ets see aan ete bee] eet cun 000 a KREDITPAIAK SSS saran ol

4 (PPh PASAL 23 YANG KURANG (LEBIH DIBAYAR TT ON] Ser EAH OOO)

5 SANKSI ADMINISTRASI a SKPKB a Bunga Pasal 15 210 KUP a 7B Ao oO APs dn? 400

JUMLAH SANKSI ADMINISTRASI oo 1 ee eee ee)

G PPh PASAL 23 YANG MASIH HARUS ! (LEBIH) DIBAYAR NN a). pem doe qua) 1 pag 36? 400

Penjelasan :

1. Terdapat Koreksi atas reklasifikasi Objek Pajak PPh Pasal 23 atas PembayaranJasaManajemenmenjadiDividensebesar Rp6.700.000.000,00 sehingga menyebabkan Koreksi PPh Pasal 23 yang Terutang sebesar Rp871.000.000,00

2. Terbanding menyimpulkan bahwa biaya sehubungan dengan jasa management fee adalah profit shifting/dividen dan dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 15%.

2. Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi. Berikut pengertian dividen adalah pembagian

laba baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2) Berdasarkan hasil pemeriksaan, terhadap pemenuhan atas permintaan peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen yang dilakukan Terbanding, Terbanding telah mengirimkan Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen Nomor S-162/WPJ.29/KP.0900/2021 tanggal 19 November 2021 dan S-003/WPJ.29/KP.0900/2021 tanggal 17 Januari 2022. Adapun Buku, Catatan dan dokumen yang dipinjamkan Pemohon Banding sesuai dengan Berita Acara Tidak Dipenuhinya Sebagian Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen dan Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan, dan Dokumen adalah sebagai berikut:

Ma eee Ina Tarang tan TP maa Ketrangar he Stee Mara Bees Cabrio ta Sere dete rargae

Tangkapan layar untuk General Ledger yang disampaikan Pemohon Banding sebagai berikut:

General Ledger

@ “-e- r DL AGU dana Ext BSB Some " GLAGUZOIN- Ect

Fa Home bari Pagakayout = Formulas Deus Review Fie Heme 9 bet Page Layaai Fornuks = Det ee 0 ine Dew bear ta AD, wee . of ee conn Juni Labs TEAR AAL "ADR CCL 0. : 7 tee : . tt coe wll. hanstat TA cel ADB? fle RAK Ang

HO: ers Panyesidkan = Excel. | | Ng en - nee:

. Lap ea eng Pn TAN an Ber ep ate

. Cbg ey Lind Se

DO LANANG Lee ae Pee Last ied oe

Aas naga dagangan i ta 1 5 5 ——~—. -

Mam: GEN No TOTE KW wu JJ UG Hoek

3) Terbanding melakukan permintaan peminjaman buku, catatan dan informasi kepada Pemohon Banding dengan nomor surat S-942/WPJ.29/2023 tanggal 25 Oktober 2023 (Permintaan pertama) dan S-1069/WPJ.29/2023 tanggal 24 November 2023 (Permintaan kedua).

Sesuai dengan Berita Acara Tidak Memenuhi Sebagian Permintaan Peminjaman dan/atau Permintaan Keterangan, Pemohon Banding menyampaikan sebagian peminjaman buku, catatan, dan informasi adalah sebagai berikut

No Eau Catatan Data dan inforras yang Diona Pemeruhan Buku Catatar Lara,

Seru Kelangan yang Dom sta dan inforras: serta Keteranaan

20 Faktur Pgak Invoce Park ng lat Kontak buk YA - Serajan

. L pembayaran Cokumen erdorsrert SC 42 can Oa pontuk sofccgy

" BPTFZ-O3 tereat sengketa , _.

3 Nage eg Suku Besar ke Invete. Faktur Pak YA Sebog an

Xe uatan dan Dosumen BC 40 PPEITZ.03 terkat da'am bottus softrosy

Serge

So lapcan has kera daratau Bust atas manfaat TIDAK “7

EA yang Gperc'eh terkat asa mang emg , an

So Magang deur buku besar asanangean dengan ery 4

Choe PPn 24 tera tsengketa keberatan PPp 21 oo. 7

Permintaan Pertama BA-210/WPJ.29/2023 tanggal 23 November 2023 Mee Boas Catan Cota tas nanang Ly wan — Peoner han Hua Cahya lata,

MA Kain arena pang Buni Aan Panas sera Ketetagcnig bo Jy General Kukar 0 PAK ‘

2 Kata Pajak Gt Parama bet Keotaa punt YA Nebatan ™

Penuaan Dy kumen ende HO 4 aan Ga Berti ae Moc gey

4 Nappy Beau Besar ke Panu te banar Peak WA anta aa

Regn GMN Oeceuren BO a Cer A3 tora t dane Kenya sea

Benge On) , ana

& Mapan bas ket dan atau Bakar manta NAK i enc ni pap Perek tenant Me veered . .

ho Mare akun Baku besar Gengsi aan dengan Bidan

Maa PEN PS tera perch keberatan PPn 23

Permintaan Pertama BA-218/WPJ.29/2023 tanggal 15 Desember 2023

4) Berdasarkan sengketa dalam surat keberatannya, Pemohon Banding tidak setuju dengan alasan:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi atas Reklasifikasi Objek PPh Pasal 23 atas pembayaran jasa menjadi pembayaran dividen dan koreksi PPh Pasal 23 yang terutang sebesar Rp871.000.000,00 yang dilakukan Terbanding dengan penjelasan sebagai berikut:

• Biaya jasa manajemen yang dibayarkan kepada pihak afiliasi Pemohon Banding telah sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.

• Bahwa Pemohon Banding telah melakukan penghitungan kewajaran pembayaran jasa intragrup.

• Bahwa pembayaran jasa manajemen yang dibayarkan Pemohon Banding kepada PT DSN telah diterima dan diakui sebagai pendapatan PT DSN dalam proses pemeriksaan tahun 2018.

• Bahwa transaksi pembayaran jasa manajemen kepada PT Dhanistha Surya Nusantara (PT DSN) adalah transaksi domestik sehingga tidak ada motif penghindaran pajak.

5) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan terkait Biaya Jasa Manajemen (620104000000-Beban Manajemen) sebesar Rp5.043.000.000,00 diketahui bahwa koreksi tersebut berdasarkan ekualisasi antara general ledger dengan pencatatan pada Laporan Keuangan

Audit sebagai berikut:

- Biaya Jasa Manajemen berdasarkan General Ledger Rp 25.290.000.000

- Biaya Jasa Manajemen berdasarkan Laporan Keuangan Audit Rp 20.247.000.000

Selisih Rp 5.043.000.600

Rekap Data Biaya Manajemen di General Ledger a NN gg aan

<7 7S F018 SINI Beban sangjersen | am

C7fg2018 E201MASTISN Bebas Mangersas § TD sao on

27 23018 | AgOIWs0002] Rehan anaes” TEP aan ut

Pete 2016 | SSO TOT 2000 Gebss Vanes: -

Overt 2018 PENIOA AS Gesar anaes

Tit roda BAMOA NAS Besar Manageme .

20432019 S20 MECCL223 Bebe Vanaener 722 290 ane

POR MIG EROADLIISG Besse ‘anaes & 8o5 200 000

Jumlah

Selisih 25.290. 000.100

Data Laporan Keuangan Audit Pemohon Banding Tahun Pajak 2018

20. OPERATING EXPENSE

The deras as of Decer nor 31, ae as foi ows.

Managemer. Fee: Bie LTRS ge ade

Das aid A owaries Sa fue IS ERA Deal Hb dt

Langgar S5. yag Nara BE Bly itu MAA CI

Bepe aa Aa Menang "ea Ud elk vs

Lauper alban, - Cbd LA NAN

Beni Patas: Aan At TIA

Tiban Mek hv dn Tt Tey Lo. 035

Selama proses keberatan Pemohon Banding tidak memberikan penjelasan dan dokumen sumber yang dapat mendukung alasan keberatan Pemohon

Banding sehingga Terbanding mempertahankan koreksi tim Terbanding atas koreksi Biaya Jasa Manajemen (620104000000-Beban Manajemen) sebesar Rp5.043.000.000,00 .

6) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pasal 4 ayat (1)

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

Penjelasan Pasal 4 huruf g

Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi.

Termasuk dalam pengertian dividen adalah :

1) pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;

…

Pasal 23 ayat (1)

Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap,

dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan: a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;

2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;

3. royalti; dan

4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;

…

7) Terkait reklasifikasi Objek PPh Pasal 23 atas pembayaran jasa manajemen menjadi dividen sebesar Rp6.700.000.000 untuk masa pajak Juli 2018, Pemohon Banding memberikan bukti pendukung berupa Data Karyawan PT Antang Ganda Utama per 31 Desember 2018 dan Data Karyawan PT Dhanista Surya Nusantara per 31 Desember 2018 (atas koreksi Biaya Manajemen). Adapun data dan dokumen yang diserahkan Pemohon Banding belum cukup untuk menyakinkan Terbanding untuk melakukan koreksi terhadap temuan Terbanding.

Sesuai dengan Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan Nomor BA17/WPJ.296/2024 tanggal 19 Februari 2024,

Terbanding menanyakan kepada Pemohon Banding sebagai berikut :

Ma at alat

SMe Dea BA bd tet Pa Re sepat PTP an ena Mea lata

Pe Pon pe

Tama Meat bee at aa pete Ea TPA Ya han aan So ee a Tera

Teh deere Pare ge toate bodes dea oD ptt eT uh Matah heat thy neha na ee par yt Pat eet at sobre get by adh Pat naa MU fen ee a SS Pap pa pan ho ata an AL Ma AM

PA aa aa aa pa ani ha RAS aa

He an aa Ea ae MA Buat BP Va Da OO ed aa "ng

Tai Bib ban Ta ppt ke dt Ape ed Pa wer a lu

Ha SP PP De AN Aa PP aa ban ana, wa WE KP AAA PAMER Pa CO eT

ME an Pa NA Kp ba erat ada

Pt eh Ten eras be cae ce | chor Cre pe pt ka

£ PA Ma SA tardy er Nan MA an pa PA naa -"g

. Phot dye eet 7

Ploy Mr yaaa Ce Or Ep nat "Uk

Pot Mpa tM ee tb ee Sa Aa jer pot poem pa as Ta wy rr es er ee boone Tai

PPh Pasal 23

16 Pertanyaan :

Dalam surat keberatan, Wajib Pajak menyatakan bahwa telah menyerahkan dokumen sehubungan dengan jasa manajemen yang ditagihkan oleh DSN pada saat proses pemeriksaan namun pemeriksa menyatakan sebaliknya. Dapatkah Saudara membuktikan pernyataan tersebut?

Jawaban .

Kuasa WP akan cek lebih lanjut terkait dokumen apa saja yang telah diserahkan Direktur pada saat proses pemeriksaan karena Kuasa WP tidak mendampingi WP saat pemeriksaan.

sampai dengan dibuatnya laporan ini Pemohon Banding tidak menyerahkan data atau dokumen dimaksud kepada Terbanding.

8) Berdasarkan uraian di atas, Terbanding mempertahankan koreksi Terbanding karena Pemohon Banding tidak memberikan bukti pendukung atau penjelasan yang memadai terkait koreksi tersebut.

bahwa berdasarkan data dan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Terbanding berpendapat bahwa Koreksi PPh Pasal 23 Terutang sebesar Rp871.000.000,00 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan bahwa berdasarkan penelitian surat banding, data dan dokumen sebagaimana diuraikan pada bagian I s.d. III di atas, maka disimpulkan bahwa:

a. Surat Banding nomor 002/AGU-TAX/IX/2024 tanggal 05 September 2024 berdasarkan penelitian sementara dan sesuai dengan data yang ada memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 35 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 37 ayat (1) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sepanjang dapat dibuktikan di Pengadilan Pajak.

b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00034/KEB/PJ/WPJ.29/2024 tanggal 13 Juni 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang, telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku.

c. Koreksi Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Usul bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 00034/KEB/PJ/WPJ.29/2024 tanggal 13 Juni 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00003/203/18/714/23

tanggal 27 Juni 2023 Masa Pajak Juli 2018 atas nama PT Antang Ganda Utama, NPWP01••••••••••002/00•••••••••••000NITKU 0014244339714000000002.

bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Bandingnya tidak melampirkan dokumen apapun;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor 006/AGU-TAX/XI/2024 tanggal 21 November 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KETENTUAN FORMAL

1. Terbanding menyatakan bahwa berkas permohonan banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 35 ayat (1) dan (2) dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, untuk itu atas permintaan Terbanding, sepanjang Pemohon Banding dapat membuktikan di Pengadilan Pajak. Atas pernyataan Terbanding terkait dengan ketentuan formal Pemohon Banding menyatakan “Setuju”.

URAIAN MENGENAI KETETAPAN SEMULA, KEBERATAN DAN KEPUTUSAN ATAS KEBERATAN.

bahwa terhadap hal ini Pemohon Banding tidak menyampaikan Bantahan karena substansinya merupakan informasi, sebagaimana juga telah diuraikan oleh Terbanding dalam Surat Uraian Banding (SUB) nya Nomor S-29/SUB/ WPJ.29/2024 Tanggal 28 Oktober 2024. Uraian ini telah Pemohon Banding cantumkan secara rinci dalam Surat Banding Nomor 002/AGU-TAX/IX/2024 tanggal 02 September 2024.

ANALISA POKOK SENGKETA

Pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi positif yang dilakukan Terbanding atas PPh Pasal 23 yang ada pada SPT PPh Pasal 23 Masa Pajak Juli 2018 sebesar Rp871.000.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

Perhitungan PPh Final Pasal 23

bahwa Terbanding dalam Pembahasan Akhir beralasan berdasarkan reklasifikasi Dasar Pengenaan Pajak (Objek Pajak) PPh Pasal 23 dari Pembayaran Jasa Manajemen menjadi pembayaran dividen sebesar Rp6.700.000.000,00 sehingga menyebabkan PPh Pasal 23 yang terutang oleh Pemohon Banding sebesar Rp871.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu juta rupiah).

Dari pemahaman Pemohon Banding sebagaimana yang telah diuraikan oleh Terbanding dalam analisis pokok sengketa uraian bandingnya, dengan ini Pemohon Banding menyampaikan tanggapan atas analisis uraian banding dari Terbanding sebagai berikut:

Pokok sengketa:

Koreksi Positif atas atas PPh Pasal 23 yang ada pada SPT PPh Pasal 23 Masa Pajak Juli 2018 sebesar Rp871.000.000,00

TANGGAPAN PEMOHON BANDING

Bahwa Pemohon Banding “tidak setuju” dengan koreksi reklasifikasi Objek Pajak PPh Pasal 23 atas pembayaran jasa menjadi pembayaran dividen sebesar Rp6.700.000.000,00 dari koreksi penyesuaian primer pada PPh Badan atas jasa manajemen yang dikoreksi Terbanding untuk PPh Pasal 23 atas dividen terutang sebesar Rp871.000.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Dasar Hukum Pemohon Banding:

1) UU Nomor 14 Tahun 2002 Pengadilan Pajak;

2) Pasal 27 UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

3) Bab IV poin A Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 22/PJ/2013 ("PER-22") tentang Pedoman Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan lstimewa;

4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan lstimewa ("PER- 32/2011");

5) Bab II Bagian B.3.b dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE- 50/PJ/2013 ("SE-50") Tanggal 24 Oktober 2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan lstimewa;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi reklasifikasi Objek Pajak PPh Pasal 23 atas pembayaran jasa menjadi pembayaran dividen sebesar Rp6.700.000.000,00 dari koreksi penyesuaian primer pada PPh Badan atas jasa manajemen yang dikoreksi Terbanding untuk PPh Pasal 23 atas dividen terutang sebesar Rp871.000.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

1 Angka jasa manajemen yang dikoreksi pada PPh Badan, tidak sesuai dengan angka biaya yang dilaporkan pada SPT PPh Badan Pemohon Banding tahun pajak 2018 dan audit report tahun 2018.

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan angka koreksi Terbanding atas biaya jasa manajemen yaitu sebesar Rp25.290.000.000,00 di mana biaya sesungguhnya atas jasa manajemen hanya sebesar Rp20.247.000.000,00 sebagaimana Pemohon Banding telah laporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Fiskal 2018 dan telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Audited Pemohon Banding per 31 Desember 2018 dan dalam Transfer Pricing Documentation (TP-Doc) tahun fiskal 2018 yang telah diberikan pada proses pemeriksaan dan disampaikan

kembali pada proses keberatan melalui tanda terima tanggal 11 November 2023.

Bahwa atas pembayaran jasa manajemen ini dicatat dalam akun Operating Expense sebagai management fee dan atas pengungkapannya dalam Laporan Keuangan Audited telah dinyatakan Wajar dalam Semua Hal yang Material (WTS) sebagai berikut:

20. OPERATING EXPENSE

Toe tetas as of hecew oe 3! are as ‘ola

‘lanagement Fees So. 247 O00 300 el Tr el ao

Lard and Eo: ling Tases LAIN FA SA ALI LI

Pesearc ard Gevercoueect VLE SG ‘EP RIB O09

Fepairs and Ma nie sange ‘habits PA DP hes

Cesar sn - a SIT SIS 83)

Told BG Tai hii Tay ‘CORTE SEP 3 bahwa berdasarkan daftar bukti potong untuk PPh Pasal 23 pada SPT Masa PPh 23 yang telah disampaikan pada proses pemeriksaan, nilai objek pajak atas jasa manajemen yang dilaporkan adalah sebesar Rp20.247.000.000 dengan rekap sebagai berikut:

(dalam Rp)

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Terbanding keberatan melakukan koreksi lebih besar dari biaya yang sesungguhnya di bayarkan Pemohon Banding sehingga koreksi yang dilakukan Terbanding tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku (lihat rincian Biaya Operating per 31 Desember 2018 dalam kotak di atas sebesar Rp20.247.000.000,00).

bahwa Terbanding melakukan koreksi a quo sebesar Rp25.290.000.000,00 tanpa mempertimbangkan adanya penerbitan faktur pajak pengganti atas Biaya Jasa Manajemen dengan perincian sebagai berikut:

No. Seri FP DPP FP Normal |DPP FP Pengganti| ”—” Selisih —

Jasa Mangemen fa oo3-18.02820190 | 7.462.420.000| 3.680.170.000| 3.785.250.000

Sestemer 2018

Jasa Manajemen |) o93-18,02820020| 4.438,580.000 | 3.177.830.000) 1.260.750.000

Desemser 2018

Biaya Jasa Manajemen Tahun Pajak 2018 seselum terait FP Pengganti 23. 291000. 000

Biaya Jasa Manajemen Tahun Pajak 2018 setelah tersit FP Pengganti 20,247 000,000

Selisih 5.043.900.000 bahwa atas selisih sebesar Rp5.043.000.000,00 telah Pemohon Banding catat didalam pembukuan Pemohon Banding, namun tidak diperhitungkan oleh Terbanding dengan penjelasan sebagai berikut:

Jurnal Penyesuaian Pada atas Faktur Pajak Pengganti

Ae NN Aa

Pioremotnor|MengPokPeels SSCS raeeeeeeCOI= Pave Dene Pek SSCS]

BA NN NE ri1osotennnnt PP Masukan ““ #iinnrngi bahwa dapat disimpulkan, koreksi jasa manajemen oleh Terbanding sebesar Rp25.290.000.000,00 adalah tidak tepat dan mengakibatkan ketidakadilan bagi Pemohon Banding.

2 Biaya Jasa Manajemen yang dibayarkan kepada Pihak Afiliasi (DSN)

Pemohon Banding sebesar Rp20.247.000.000,00 telah Sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha, dan hal yang lumrah untuk pekerjaaan yang sifatnya khusus diberikan kepada perusahaan yang mempunyai core business (atau skill khusus), karena bagi Pemohon Banding Biaya Jasa Manajemen perusahaan ini lebih proper bila dikerjakan oleh

ahlinya (DSN), sedangkan bagi Pemohon Banding akan lebih fokus pada core business nya yaitu dalam bidang perkebunan dan pengolahan produk CPO dan Palm Kernel.

bahwa yang menjadi sengketa adalah terkait eksistensi dan manfaat ekonomis dari jasa yang dituding oleh Terbanding tidak ada manfaatnya bagi Pemohon Banding. Maka dalam hal ini, Pemohon Banding sangat tidak setuju dengan cara pandang dan pendapat Terbanding, bersama ini ketidaksetujuan Pemohon Banding jelaskan sebagai berikut:

a) Penjelasan usaha Pemohon Banding dan latar belakang biaya jasa manajemen

Pemohon Banding didirikan atas nama PT Antang Ganda Utama berdasarkan Akta Notaris Agnes Angelika, SH, tertanggal 3 Oktober 1985. Pemohon Banding bergerak dalam bidang perkebunan dan pengolahan produk CPO dan Palm Kernel. Pemohon Banding bergerak secara komersial sejak 2009. Untuk itu ada baiknya Pemohon Banding akan menjelasakan business cycles (lingkaran usaha) PT Antang Ganda Utama.

Sebagai catatan: tentang profile dari PT Dhanistha Surya Nusantara (DSN)

PT Dhanistha Surya Nusantara (DSN) memiliki pengalaman di bidang perkebunan tidak hanya berdasarkan kapan berdirinya tetapi berdasarkan mayoritas SDM yang berpengalaman di bidang perkebunan dimana karyawannya banyak yang penah bekerja di PT. Smart tbk, PT Trlputra Agro Persada Tbk, PT Darmex Agro, dan First Resources. Sesuai dengan peraturan perpajakan dimana biaya yang dapat dibiayakan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan ini diatur dalam pasal 6 UU No. 36 tahun 2008, berdasarkan hal tersebut perlu Pemohon Banding jelaskan dan sertakan bukti:

1. Bagian pemasaran yang mencari customer dan menandatangani Invoice dan faktur pajak yang merupakan karyawan yang di gaji dari PT Dhanistha Surya Nusantara dan apabila dibandingkan customer

di tahun 2016 dengan tahun 2017 ada penambahan customer.

2. Bagian pembelian yang mencari vendor dan menandatangani PO merupakan karyawan yang di gaji dari PT Dhanistha Surya Nusantara.

3. Bagian Pajak yang menghitung, membayar dan melaporkan PPh Psl 21, PPh Psl 22, PPh Psl 23, PPh Final Psl 15, PPh Final Psl 4 (2), PPN merupakan karyawan yang di gaji dari PT Dhanistha Surya Nusantara.

4. Bagian audit yang melakukan pengecekan apakah SOP sudah dijalankan dengan benar merupakan karyawan yang di gaji dari PT Dhanistha Surya Nusantara.

5. Baglan HRD yang melakukan perhitungan gaji karyawan yang di gaji dari PT Dhanistha Surya Nusantara.

6. Baglan Keuangan yang melakukan penagihan pembayaran ke customer dan pembayaran tagihan ke vendor

Direktur PT Antang Ganda Utama termasuk juga atas pembayaran gajinya dibayarkan dari PT Dhanistha Surya Nusantara.

Berikut adalah struktur kepemilikan Pemohon Banding berdasarkan Dokumen Lokal yang telah diberikan pada proses pemeriksaan dan disampaikan kembali pada proses keberatan melalui tanda terima tanggal 11 November 2023.

Gambar 2.1 Hubungan Istimewa antara AGU dan Pihak Afiliasi per 31 Desember 2018

Berdasarkan Kepemilikan

>T Chat stha us Ana

Surya K.isantara MUSEMIA

Sasit ds

bahwa dalam rangka memberikan kesempatan Pemohon Banding untuk fokus dalam kegiatan usahanya yaitu perkebunan dan produksi CPO dan Palm Kernel, Pemohon Banding membutuhkan arahan serta bantuan dari Grup Dhanistha (Grup DSN) dalam hal operasional perkebunan dan pabrik maupun kegiatan administrasi Pemohon Banding.

bahwa pada tanggal 29 Maret 2017, PTAntang Ganda Utama (Pemohon Banding) dan PT Dhanistha Surya Nusantara (DSN) menandatangani perjanjian pemberian jasa. Perjanjian tersebut telah mengalami perubahan, dengan perubahan terakhir pada addendum II di tahun 2018 pada tanggal 1 Januari 2018, bukti perjanjian yang dimaksud sudah Pemohon Banding lampirkan pasa permohonan banding Nomor 002/AGU-TAX/I/2023 Tanggal 02 September 2023 pada Lampiran No.4. Bahwa berdasarkan perjanjian di atas dan dari jasa yang diberikan oleh DSN, Pemohon Banding mencatat biaya jasa manajemen di tahun 2018 sebesar Rp20.247.000.000,00 b) Bahwa Pemohon Banding dapat memastikan penyerahan jasa telah benar-benar dilakukan dan memberikan manfaat ekonomi bagi Pemohon Banding bahwa terkait analisis kewajaran jasa intra grup, Pemohon Banding tetap berpedoman pada Bab IV poin A Lampiran PER-22/PJ/2013 (“PER-22”) tentang Pedoman Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dijelaskan bahwa:

“A. Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha atas Transaksi

Pemberian Jasa Intra-Grup

Mekanisme pengujian kewajaran pembayaran yang dilakukan Pemohon Banding atas jasa dari pihak afiliasi adalah sebagai berikut.

a. Memastikan bahwa suatu jasa dari pihak afiliasi telah benar-benar dilakukan (intra-group service has been rendered) dan memberikan manfaat ekonomi bagi Pemohon Banding.

b. Melakukan penghitungan kewajaran pembayaran jasa.”

Bab II Bagian B.3.b dari SE-50/PJ/2013 (“SE-50”), juga mengatur sebagai berikut:

“Pada dasarnya keberadaan transaksi penyerahan jasa intra-grup diakui apabila jasa tersebut memberikan manfaat ekonomi atau nilai komersial yang meningkatkan posisi komersial perusahaan penerima jasa (misalnya meningkatkan keuntungan atau menambah efisiensi melalui penurunan beban operasi). Hal ini dapat ditentukan dengan mempertimbangkan apakah pihak independen dalam kondisi sebanding akan bersedia membayar pihak independen atau melakukan sendiri aktivitas penyediaan jasa tersebut (in-house).” bahwa berdasarkan peraturan-peraturan di atas maka transaksi jasa dalam grup (intra group services) dianggap telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha jika:

a. Jasa tersebut benar-benar telah diberikan;

b. Jasa tersebut memberikan manfaat ekonomi atau komersial kepada penerima jasa; dan c. Nilai dari transaksi jasa tersebut memenuhi pertimbangan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

bahwa berikut ini merupakan penjelasan Pemohon Banding untuk membuktikan eksistensi dari jasa yang diberikan oleh DSN dan manfaat ekonomis yang diterima oleh Pemohon Banding.

bahwa DSN merupakan perusahaan yang menjalankan usaha di bidang jasa konsultasi manajemen di bidang perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit di mana DSN memberikan jasa/bantuan untuk seluruh grup yang tergabung dalam Grup DSN. DSN memiliki pengetahuan dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang memadai dan dapat memberikan bantuan operasional kebun yang dimiliki Pemohon Banding terkait kegiatan penanaman, penanaman kembali, pemeliharaan kebun, panen, pengolahan hasil panen, proses produksi, dan seluruh kegiatan lainnya dikarenakan DSN memiliki sumber daya ahli yang lebih berpengalaman di industri kelapa sawit.

bahwa seluruh personel tingkat manajemen (management level) pada divisi purchasing, estate, mills, marketing, sales, dan after sales, ditempatkan oleh DSN untuk membantu memberikan pengarahan, membuat keputusan, dan menandatangani berkas-berkas persetujuan dan pekerjaan lainnya yang sifatnya monitoring dan strategis atas kegiatan business unit dalam Grup DSN, di mana hal ini dilakukan untuk mendapatkan economic of scales untuk seluruh Grup dan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas.

bahwa karyawan DSN yang merupakan karyawan yang berada pada level manajerial, yaitu pada level di atas supervisor seperti estate manager, mill manager, plantation controller, mill procurement & operation manager, estate operation supervisor dan manager, dan FFB purchase manager, di mana karyawan DSN juga menangani kegiatan pendukung seperti Finance, Umum dan Administrasi, Hukum/Legal, Internal Audit, IT, Perpajakan dan Akuntansi, Payroll, dan lain-lain.

bahwa di samping itu, karyawan Pemohon Banding merupakan karyawan yang harus setiap harinya berada di lapangan (estate dan mill) dan umumnya berada pada level di bawah supervisor seperti satpam, supir, operator, helper, krani, mandor, mekanik, penjaga malam, tenaga kerja bagian panen, tenaga kerja bagian pemupukan, tenaga kerja bagian pemeliharaan kebun dan pabrik, dan tenaga kerja lainnya yang secara langsung melakukan pekerjaan estate dan mill Pemohon Banding. Pemohon Banding juga telah menyampaikan kepada Terbanding data karyawan DSN dan karyawan Pemohon Banding sebagaimana sesuai dengan tanda terima tertanggal 19 Maret 2024. bahwa selanjutnya, sebagai perbandingan atas jasa yang diberikan oleh DSN dan yang dapat dilakukan sendiri oleh Pemohon Banding, tabel di bawah ini dapat menyajikan perbandingan antara kegiatan yang dapat dilakukan oleh Pemohon Banding dan jasa yang diberikan oleh DSN dengan membandingkan contoh jabatan karyawan Pemohon Banding dan DSN untuk menjelaskan bahwa tidak terdapat duplikasi atas kegiatan

(biaya) yang dilakukan oleh Pemohon Banding dan yang didapatkan dari DSN:

bahwa pada faktanya, DSN memiliki sumber daya dan tenaga ahli yang lebih memadai dibandingkan dengan Pemohon Banding, sehingga DSN dapat memberikan saran ataupun arahan dan menjalankan fungsi-fungsi terkait dengan pembelian bahan baku, perencanaan produksi, penetapan harga jual, penelitian dan analisis pasar, membantu Pemohon Banding pada proses penjualan, menjalankan fungsi pendukung seperti human resource, manajemen, keuangan, hukum, akuntansi, dan sistem informasi manajemen yang tidak dilakukan secara mandiri oleh Pemohon Banding;

bahwa dengan mempertimbangkan bantuan yang diberikan oleh DSN dan biaya-biaya yang ditanggung oleh DSN dalam memberikan jasa manajemen, contohnya seperti gaji dari karyawan DSN yang memberikan jasa kepada Pemohon Banding, maka sudah seharusnya DSN mendapatkan remunerasi yang wajar;

bahwa untuk melihat kegiatan dan keterlibatan oleh pihak afiliasi (DSN) pada operasional Pemohon Banding, di bawah ini adalah ringkasan analisis fungsi Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan tabel FAR di atas, pada faktanya DSN terlibat dalam operasional Pemohon Banding. Bahwa tujuan dari pemberian jasa di atas adalah agar Pemohon Banding dapat melakukan kegiatan operasionalnya secara lebih efisien dan dapat memberikan produk dengan kualitas terbaik.

bahwa untuk dapat membuktikan analisa manfaat atas jasa yang diberikan, Pemohon Banding telah melakukan analisa penggunaan dan manfaat yang diperoleh dari jasa manajemen sebagai berikut:

Tabel Analisis manfaat atas jasa yang diberikan oleh DSN

bahwa berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kegiatan dan manfaat atas jasa manajemen yang diberikan kepada Pemohon Banding. Selain itu Pemohon Banding telah menyerahkan pada proses pemeriksaan berupa invoice beserta dengan faktur pajak serta bukti-bukti lainnya sehubungan dengan jasa manajemen yang ditagihkan oleh DSN dan sudah diserahkan pada proses keberatan dan dilampirkan kembali bersamaan dengan surat tanggapan ini;

bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jasa manajemen yang diterima oleh Pemohon Banding benar-benar memberikan manfaat, serta dapat dibuktikan eksistensinya sehingga alasan penelaah keberatan dalam melakukan Koreksi adalah tidak tepat;

3 Bahwa Pemohon Banding telah melakukan penghitungan kewajaran pembayaran jasa manajemen bahwa Pemohon Banding telah melakukan pengujian atas kewajaran transaksi pembayaran jasa manajemen kepada DSN dengan metode CUP berdasarkan Dokumen Lokal tahun 2018. Berikut di bawah ini adalah ringkasan atas pengujian yang dilakukan Pemohon Banding pada Dokumen Lokal tahun 2018:

Kode PENA a Persentase Jasa

Na Raf Us Deskripsi Perjanjian Jasa Manajemen

Perjanjian/Transaksi yang Diuji

PT Antang Ganda Jasa manajemer terkait pembiayaan. evaluasi. interna. audit. dan investasi. LA

Perjanjian Pembanding .

Employment to manage. supervise. and conduct business which manufactures. markets. and distributes covesian inhibiting pelpemyiene fim and sold matenalon foun of boxes. ivbes, and

1 815054 2670 other coniainers. and ic act as sales and marxeting representative. including procuremeni of BA

Matas. SUODIES Seraces and fechinsar assistance. supenasion of personnei. credit nse management, codrdinaben af pricing, and cramanan of products

Engagement as manager te supervise a business which manufactures, markets, and disivibutes

2 SBI 2670 volatile corrasien inpititing mafenals ncerporated in polyethylene iim and solid substances of 7.50 polyethylene in ihe form of boxes. tubes. and other containers

Marketing, cube relations and merckandising consuiting services in the United Siates including

3 S48121 5086 product promotion and Icensing. move. and music rights, identifying and securing sponsorship 10.50"

‘ and endorsement agreements. brand enhancement, press maintenance. and developing corporate . .

InCentive programs.

Marketing consuliing senices including designing and execuing marketing strategies, organizing

4° 899914 7380 sales force. providing chen? deveiosment ang pubhe relations. advenisement prodi ekor, 16.00:

personnel customer sugcart and other services

Management consuiting and sales representative ic provide sale, administrative and operational

5 Socntd 7489 Support generate sales jeans. pregare saies and marketing packages, assist io hire sales 2505 fecresentaives maintain purchase order, superWise warehousing, ranssortatan and delivery af products, and monitor pest- sales ocerahons.

Consulting services 19 provide financial advice, including gregaration of reports and yaivatiens that 1.25%

6 $20196 6532 wold be meaning to 4 piyale clacement or public equity funding. and invesior reiakons 3 75%, services. ef

Conguiing services as Senor Vice President, as designated in the area of camer sales and sWwang

7 820411 ATA) oof unlit hber optic cables strands. fiber optic cable conduil and ighied bandwidth capacity of a D-S 1.00"

or above wilh consultant serving ag Semor Vice President,

—, flonexctusive consulting services fo provide stralegic planning, business developnient supper and

8 Secda6 3674 | we Mamat f | tant : . an Aa capture 1.00":

. leadership, negotiation, financing, and analyheal services far potential acquistion actrees

N Rei ! Kode Deskripsi Parianii Fersentase Jasa o Re Us @skripsi Perjanjian Jasa Manajemen

Consulting services Io provide advise wih regard to marketing, sales and clanning of the Exécuive .

5 82107 7822 Notebook Computer the Palm size PL and other PO computer related products including saies 1.07, through club stores like Costco, Sans and Bus.

Gansulting services fo ac! ag electic auiomolve motor sales and conversion consuliant, neuding .

creating mars head electric or hybrid sysiems developing electric drive ayslems for trucks, buses

10 $25212 8742 and Nnnousine livery vehicles, aasishag tlh setting up a franchising division showing and 15.00", demonstrating 3 100% electric Parsehe Boxster at Atlantic City ime show. agpoianng company ag an intemational distributars.

Consulting services as marketing representative and acvisor. including developing sales and

1: 323638 8742 coporete funchons relating ic business expansion. and iitroducing company 19 pcotental strategic acre", corporate aiuies in developing enhancing, marmkenng and oromoting cownler-sarty's business, .

Consulting services including assisting on sales management suppor interne! sales sunsori .

12 $24234 2042 business development and such other sevices ° PP | 19.00%

Consulting services as director of business develooment including advising on business

13 526419 7I8O development fund raising and marketing. develoong strategic allianees asaishng ine beard af 300", directars in mergers, acquisitens and coher business combinations. .

Minimum 1.00%

Kuartil Bawah aa . 1.56% .

Median 3.50%

Kuartil Atas 9.38%

Maksimum 15.00% .

Herdasarkan dakianen lokal Pemlim Barding tata 2018, aa afeksi jasa mamajemes Penzelen Heni sebesar LNG eral th antara rentang data pembanding dengan dasar basah 150+. usediaa S50. dat beat atas OLAN sehinssa ransaxsi pembayaran fasa manajer Kepada DSN telah sesi dengan prinsip sewajaran dan kelagimtan sala.

4 Bahwa jasa manajemen yang dibayarkan Pemohon Banding kepada DSN telah diterima dan diakui sebagai pendapatan DSN dalam proses pemeriksaan tahun 2018 bahwa pada proses pemeriksaan tahun 2018, DSN telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak, dan atas hasil pemeriksaan tersebut, jasa manajemen yang dibayarkan oleh Pemohon Banding diterima sebagai pendapatan dan telah dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

bahwa dalam hal ini telah membuktikan atas biaya jasa manajemen yang dibayarkan oleh Pemohon Banding benar-benar terjadi dan telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dan berpedoman pada ketentuan perpajakan yang berlaku;

bahwa berdasarkan penjelasan di atas Pemohon Banding telah membuktikan bahwa biaya atas jasa manajemen yang dibayarkan telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sehingga koreksi tim Penelaah keberatan atas Biaya Usaha Lainnya sehubungan dengan jasa manajemen seharusnya dibatalkan.

5 Bahwa transaksi pembayaran jasa manajemen kepada DSN adalah transaksi domestik sehingga tidak ada motif penghindaran pajak bahwa transaksi pembayaran jasa manajemen kepada DSN (pihak afiliasi) yang dilakukan Pemohon Banding, merupakan transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding dalam negeri (domestik) yang tidak memiliki unsur penghindaran pajak, di mana baik Pemohon Banding maupun DSN sama- sama merupakan perusahaan dengan perlakuan pajak tidak final dan tidak terdapat perbedaan tarif pajak di mana baik Pemohon Banding maupun DSN mempunyai tarif pajak PPh Badan sebesar 25%;

bahwa mengacu pada penjelasan Pasal 18 ayat 3 UU PPh terkait kewenangan DJP melakukan koreksi atas transaksi hubungan istimewa, disebutkan bahwa maksud dari pasal 18 ayat 3 UU PPh adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa, dengan kutipan sebagai berikut:

“Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari seharusnya. Dalam hal demikian, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa……”

bahwa penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) atas transaksi domestik pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 32/PJ/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa (“PER-32/2011”), di mana pada Pasal 2 PER-32/2011 a quo, PKKU tidak perlu diterapkan pada transaksi domestik apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

“(1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku untuk Penentuan Harga

Transfer (Transfer Pricing) atas transaksi yang dilakukan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia dengan Wajib Pajak Luar Negeri di luar Indonesia.

(2) Dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini hanya berlaku untuk transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak yang disebabkan antara lain:

• Perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan Final atau Tidak Final pada sektor usaha tertentu;

• Perlakuan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; atau;

• Transaksi yang dilakukan dengan Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas” bahwa pada Bab Pendahuluan dari lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-22/2013 disebutkan:

“Penggeseran laba juga dapat terjadi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa yang berkedudukan di negara yang sama (domestic transactions) dengan cara memanfaatkan perbedaan tarif pajak yang disebabkan antara lain, dalam hal perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan final atau tidak final pada sektor usaha tertentu, perlakukan pengenaan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah, atau transaksi yang dilakukan dengan Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerjasama Migas.” bahwa baik Pemohon Banding maupun DSN, tarif PPh yang berlaku atas penghasilan kena pajak untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri tahun 2018 adalah 25% sesuai dengan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008. Sehingga, Pemohon Banding ingin menegaskan kembali bahwa Pemohon Banding melakukan Pembayaran Jasa Manajemen kepada DSN yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (transaksi domestik) yang tidak memiliki tujuan untuk melakukan penghindaran pajak (atau tax avoidance).

bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor: SE-50/PJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa, huruf B atas Tahapan Pelaksanaan Pemeriksaan Transfer Pricing nomor 7 disebutkan bahwa:

“Apabila Wajib Pajak memiliki transaksi afiliasi dengan pihak Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, maka Pemeriksa Pajak perlu melakukan konfirmasi kepada KPP domisili lawan transaksi untuk memastikan:

a. Kebenaran nilai dan jenis transaksi;

b. tidak terdapat penghindaran pajak dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak atau hal lainnya dalam transaksi afiliasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) PER-32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antara Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa atau peraturan penggantinya bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui maksud dari Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman usaha adalah untuk mengatasi adanya penghindaran pajak yang dapat terjadi apabila transaksi afiliasi dilakukan oleh Pemohon Banding k dengan adanya perbedaan tarif pajak. bahwa Pemohon Banding juga tidak menemukan Terbanding melakukan langkah-langkah yang telah dipedomankan pada SE-50/PJ/2013 di atas. bahwa Terbanding adalah pihak yang berwenang dan memiliki kemampuan untuk melakukan konfirmasi kepada KPP domisili lawan transaksi (DSN),

sehingga seharusnya Terbanding telah dapat mengetahui bahwa tidak terdapat motif penghindaran pajak atas transaksi dalam negeri tersebut; Bahwa selanjutnya, di dalam aturan perpajakan di Indonesia, tidak diatur mengenai corresponding adjustment apabila terjadi koreksi atas pembayaran jasa manajemen kepada afiliasi di dalam negeri, oleh karena itu adanya koreksi pajak atas transaksi hubungan istimewa domestik akan menimbulkan pengenaan pajak berganda dalam negeri sendiri sehingga hal ini dapat merugikan Pemohon Banding dan Pihak Afiliasinya;

bahwa dengan demikian, berdasarkan penjelasan Pemohon Banding tersebut di atas, maka koreksi reklasifikasi Objek Pajak PPh Pasal 23 Masa Pajak Juli 2018 atas pembayaran jasa manajemen pada PPh Badan menjadi pembayaran dividen dan koreksi PPh Pasal 23 yang Terutang sebesar Rp871.000.000,00 seharusnya “dibatalkan”.

Dasar Hukum yang digunakan oleh Pemohon Banding

- Pasal 35 ayat (1) dan (2) dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

- Pasal 27 UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

- Bab IV poin A Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 22/PJ/2013 (“PER-22”) tentang Pedoman Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa;

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa (“PER-32/2011”);

- Bab II Bagian B.3.b dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE- 50/PJ/2013 (“SE-50”) Tanggal 24 Oktober 2013 tentang Petunjuk Teknis

Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa;

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2018 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

pm OI

Uraian Dikurangi Menjadi Rpj fa. Dasar Pengenaan Pajak | 20028203167 | =| 15508253161 fb, Pajak Penghasilan(PPh)Tertang c. KreditPajak | scorn | | a 745500 ld. Kompensasi Masa/Tahun Pajaksebelumnya | sag vessoi| | 589725501 le. PPhkurang/{Lebin) Bayar | 20s0137000 f. SanksiAdministasi | @ss201202 ig. Jumlah PPh yang masih harus / (lebih) dibayar | 202203902 | = - [

KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan a. Surat Banding Pemohon Banding Nomor 002/AGU/TAX/IX/2024 tanggal 02 September 2024 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 35 ayat (1); (2) dan ayat (3), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00031/KEB/PJ/WPJ.29/2024 tanggal 13 Juni 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00001/206/18/714/23 tanggal 27 Juni 2023 tidak sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku.

c. Terdapat cukup bukti dan Atasan kuat yang dapat mendukung permohonan banding Pemohon Banding.

d. Koreksi Positif Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan perundang- undangan perpajakan yang berlaku.

2. Usul

Berdasarkan fakta, bukti dan dasar hukum di atas Pemohon Banding dengan ini memohon kepada Pengadilan Pajak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh permohonan banding Pemohon Banding.

2. Membatalkan dan mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 00034/KEB/PJ/WPJ.29/2024 tanggal 13 Juni 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00003/203/18/714/23 tanggal 27 Juni 2023 Masa Pajak Juli 2018 atas nama PT Antang Ganda Utama, NPWP 014.244.339.-714.000/ 00•••••••••••000 NITKU 0014244339714000000002.

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahannya tidak melampirkan dokumen apapun;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-38 sebagai berikut:

Bukti P-1. Salinan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-

00034/KEB/PJ/WPJ.29/2024 tanggal 13 Juni 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juli 2018;

Bukti P-2. Salinan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal

23 Masa Pajak Juli 2018 Nomor 00003/203/18/714/23 tanggal 27 Juni 2023;

Bukti P-3. Salinan Akta Perubahan terakhir Nomor 05 Tanggal 21 Desember 2020 dari Notaris Steveni, SH. M.Kn di Kabupaten Bogor;

Bukti P-4. Surat Kuasa Khusus atas nama Dr. Harry Yusuf A. Laksana, M.A., M.H.

S.E., BKP. Nomor 010/AGU-TAX/IX/2024 tanggal 05 September 2024; Bukti P-5. Salinan KTP dan NPWP atas nama Harry Yusuf;

Bukti P-6. Salinan Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-670/PP/IKH/2023 tanggal 22 Me 2023 atas nama Dr. Harry Yusuf A. Laksana, M.A., M.H., S.E., BKP.; Bukti P-7. Salinan Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum atas nama Dr. Harry Yusuf

A. Laksana, M.A., M.H., S.E., BKP.;

Bukti P-8. Salinan KTP dan NPWP atas nama Cliff Marcia;

Bukti P-9. Pakta Integritas atas nama Cliff Marcia;

Bukti P-10. Pakta Integritas atas nama Dr. Harry Yusuf A. Laksana, M.A., S.E., BKP. Bukti P-11. SalinanElektronikBuktiPenerimaanNegaraNomor

97D662OSTRU6IFHE;

Bukti P-12. Salinan Elektronik SKPKB Nomor 00003/203/18/714/23 tanggal 27 Jun 2023;

Bukti P-13. Salinan Elektronik Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-

00034/KEB/PJ/WPJ.29/2024 tanggal 13 Juni 2024;

Bukti P-14. Salinan Elektronik Surat Keberatan Nomor 006/AGU/IX/2023 tertangga

21 September 2023 dan tanda terima pelaporan Surat Keberatan Pemohon Banding;

Bukti P-15. Matriks Sengketa;

Bukti P-16. SPT PPh Pasal 23 Masa Pajak Juli 2018 dan BPSnya;

Bukti P-17. Penjelasan tertulis tertanggal 27 Februari 2025;

Bukti P-18. Penjelasan Tertulis Nomor S-04/TT4-AGU/VI/25 tanggal 03 Juni 2025; Bukti P-19. Penjelasan Tertulis Nomor S-11/TT5-AGU/VI/25 tanggal 03 Juli 2025; Bukti P-20. Surat Kuasa Khusus atas nama Andreas Adhidarma Adrian Nomor

018/AGU-TAX/VI/2025 tanggal 11 Juni 2024;

Bukti P-21. Salinan Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-1065/PP/IKH/2024 tanggal 07 Oktober 2024 atas nama Andreas Adhidarma Adrian;

Bukti P-22. Salinan Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum atas nama Andreas

Adhidarma Adrian;

Bukti P-23. Penjelasan Tertulis Nomor S-18/TT6-AGU/VII/25 tanggal 31 Juli 2025; Bukti P-24. Copy agreement, Addendum I dan Addendum II antara DSN (PT

Dhanista Surya Nusantara) dengan AGU (PT Antang Guna Utama) terkait dengan pemberian jasa manajemen;

Bukti P-25. Fotokopi Dokumen Lokal Tahun Pajak 2018;

Bukti P-26. Salinan Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-870/PP/IKH/2025 tanggal 22 Mei 2025 atas nama Dr. Harry Yusuf A. Laksana, M.A., M.H., S.E., BKP.

Bukti P-27. Salinan Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum atas nama Dr. Harry

Yusuf A. Laksana, M.A., M.H., S.E., BKP.;

Bukti P-28. Pakta Integritas atas nama Andreas Adhidarma Adrian;

Bukti P-29. Surat Nomor S-32/TT9-AGU/PP/X/2025 tanggal 16 Oktober 2025 tentang Penjelasan Tertulis Kesimpulan Akhir Materi Sengketa Banding di Pengadilan Pajak terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak;

Bukti P-30. Salinan Elektronik Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor

00034/KEB/PJ/WPJ.29/2024 tanggal 13 Juni 2024;

Bukti P-31. Salinan Elektronik Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak

Penghasilan Pasal 23 Nomor 00003/203/18/714/23 tanggal 27 Jun 2023 Masa Pajak Juli 2018 Tanggal 27 Juni 2023;

Bukti P-32. Salinan Elektronik Bukti Penerimaan Negara Bank Mandiri dengan

NTPN: 97D662OSTRU6IFHE;

Bukti P-33. Salinan Elektronik agreement, Addendum I dan Addendum II antara

DSN (PT Dhanista Surya Nusantara) dengan AGU (PT Antang Guna Utama) terkait dengan pemberian jasa manajemen yang dimeteraikan kemudian;

Bukti P-34. Salinan Elektronik Print-out e-mail penyampaian dokumen pendukung dengan Tanda Terima Penyerahan Dokumen (4 set) yang dimeteraikan kemudian;

Bukti P-35. Salinan Elektronik Transfer Pricing Documentation (TP Doc) Dokumen

Lokal Tahun Pajak 2018 dari PB & Co. yang dimeteraikan kemudian; Bukti P-36. Salinan Elektronik Faktur Pajak Biaya Jasa Manajemen sebesar

Rp25.290.000.000 yang dimeteraikan kemudian;

Bukti P-37. Salinan Elektronik Faktur Pajak Biaya Jasa Manajemen sebesar

Rp20.247.000.000 yang dimeteraikan kemudian;

Bukti P-38. Salinan Elektronik Dokumen Pendukung Koreksi Bisaya Usaha –

Eksistensi Bisaya Jasa manajemen Tahun Pajak 2018;

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah

dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-2 sebagai berikut:

Bukti T-1. Matriks Sengketa;

Bukti T-2. Surat Direktur Keberatan dan Banding Nomor S-5981/PJ.07/2025 tanggal 02 September 2025 tentang Pendapat Akhir sehubungan dengan Sidang Banding terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP- 00034/KEB/PJ/WPJ.29/2024 tanggal 13 Juni 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juli 2018 Nomor 00003/203/18/714/23 tanggal 27 Juni 2023 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding bahwa Surat Banding Nomor 002/AGU-TAX/IX/2024 tanggal 05 September 2024, dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut.

bahwa berdasarkan fakta data dan fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan dalam persidangan, diketahui fakta dan keterangan sebagai berikut:

bahwa Terbanding (dalam hal ini Pemeriksa) melakukan koreksi atas Objek Pajak atas Pembayaran Jasa Manajemen menjadi Dividen Masa Juli 2018 dengan PPh Pasal 23 terutang sebesar Rp871.000.000,00;

bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan terkait Biaya Jasa Manajemen (620104000000-Beban Manajemen), Terbanding melakukan koreksi a quo berdasarkan ekualisasi antara general ledger dengan pencatatan pada Lap. Keuangan Audited dengan rincian sebagai berikut:

. te 00 Lo... Io...)

GF 09-2045 620104000000 Beban Mana eren -

2509/2013 | 620104009000 Beban Mana amen 762 +20 004

1102018 | en ne nenen aan ama pe IG 2018 | G20100000C0 Beoan Managemen | ato YO GO 000

01122018 | 620108000000 Baoan Manaeren |. 448858000000

20032018 | C2010-0090C0 Bacan Mana aman |. ob ee 000

2305-2018 #20104009000 Beban Manar ren § 700 O00 004 -

Biaya Jasa Manajemen (GL)Rp25.290.000.000

Biaya Jasa Manajemen (Lap.Keu-Audited) Rp20.247.000.000

SelisihRp5.043.000.000 bahwa selama proses keberatan Pemohon Banding tidak memberikan penjelasan dan dokumen sumber yang mendukung alasan keberatan, sehingga Terbanding mempertahankan atas koreksi Biaya Jasa Manajemen (620104000000-Beban Manajemen) sebesar Rp5.043.000.000,00;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian atas General Ledger dan dokumen lainnya, Pemeriksa menyatakan atas Biaya Sehubungan dengan Jasa (Management Fees) dikoreksi seluruhnya sebesar Rp25.290.000.000,00 (untuk Masa Pajak Juli 2018 dikoreksi sebesar Rp6.700.000.000,00) dan direklasifikasi menjadi Deviden sehingga terdapat koreksi PPh Pasal 23 Terutang sebesar Rp871.000.000,00 dengan alasan sebagai berikut:

a. bahwa PT Antang Ganda Utama (PT. AGU) merupakan perusahaan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit yang didirikan pada tangga! 3 Oktober 1995 sesuai Akta Nomor 5 oleh Notaris Agnes Angelika SH. Pada tahun 1995 PT AGU telah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dengan nomor 01 di Desa

Butong pada tanggal 17 April 1995 seluas 3,257 ha. PT. AGU telah memiliki tanaman kelapa sawit dengan tahun tanam 1992;

b. bahwa PT Dhanistha Surya Nusantara (PT DSN) sebagai pemberi Jasa Manajemen berdiri pada tanggal 29 Maret 2016, sehingga secara pengalaman PT AGU lebih menguasai bidang perkebunan dan pabrik kelapa sawit dibandingkan DSN. Sehingga tidak wajar jika justru PT DSN yang memberikan jasa manajeman kepada PT AGU;

c. bahwa PT DSN merupakan pemegang saham sebesar 99.99% atas PT AGU. Sehingga PT DSN memiliki hubungan istimewa dengan PT. AGU. Hal ini telah diungkapkan PT AGU pada Lampiran Khusus IIIA SPT Tahunan dan TP Doc Tahun 2018;

d. bahwa sampai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan dibuat, Wajib Pajak tidak meminjamkan buku, catatan, dan dokumen terkait Biaya Jasa Manajemen ini, misalnya bukti kehadiran, jasa apa yang diberikan dan dampak/manfaat apa yang diperoleh PT AGU, sehingga Pemeriksa tidak dapat meyakini PT AGU mendapatkan manfaat yang nyata atas biaya;

e. bahwa sesuai dokumen TP Doc yang bersumber dari perjanjian antara PT DSN dan PT AGU terkait perhitungan untuk menentukan besarnya jasa manajemen yang dibayarkan PT AGU terdiri dari tiga kriteria yaitu:

a) 2% dikali dengan jumlah pendapatan PT AGU dari penjualan CPO, TBS dan Inti Sawit; ditambah dengan b) 2% dikali dengan nilai Puchase Order yang diterbitkan oleh PT. AGU; ditambah dengan c) Rp85.000 per bulan dikali dengan luas dalam hektar tanaman milik PT AGU;

f. bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemeriksa menyimpulkan bahwa Biaya Sehubungan dengan Jasa (Management Fees) adalah profit shifting/dividen dan dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 15%;

g. bahwa Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi. Termasuk dalam pengertian dividen adalah

pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang PERPU No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan: objek pajak adalah penghasilan dari tambahan kemampuan ekonomis yang diterima WP (berasal dari Indonesia /LN), menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, termasuk juga dividen dari perusahaan;

bahwa terkait reklasifikasi Objek PPh Pasal 23 atas pembayaran jasa manajemen menjadi dividen sebesar Rp6.700.000.000,00 untuk Masa Pajak Juli 2018, Pemohon Banding memberikan bukti pendukung berupa Data Karyawan PTAntang Ganda Utama per 31 Desember 2018 dan Data Karyawan PT Dhanista Surya Nusantara per 31 Desember 2018 (atas koreksi Biaya Manajemen);

bahwa menurut Terbanding, data dan dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding belum cukup untuk meyakinkan Terbanding untuk melakukan koreksi terhadap temuan Terbanding;

bahwa berdasarkan uraian ini, Terbanding tetap mempertahankan koreksi Pemeriksa karena Pemohon Banding tidak memberikan bukti pendukung atau penjelasan yang memadai terkait koreksi tersebut;

Dasar Hukum atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding:

-Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

-Pasal 23 UU PPh;

-Pasal 12 ayat (3) UU KUP.

bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju terhadap koreksi Terbanding Objek Pajak atas Pembayaran Jasa Manajemen menjadi Dividen Masa Juli 2018 dengan PPh Pasal 23 terutang sebesar Rp871.000.000,00 dan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksi positif Terbanding atas Objek Pajak atas Pembayaran Jasa Manajemen menjadi Dividen Masa Juli 2018 dengan PPh Pasal 23 terutang sebesar Rp871.000.000,00 dengan menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksi reklasifikasi Objek Pajak atas pembayaran jasa menjadi pembayaran dividen sebesar Rp6.700.000.000,00 dari koreksi penyesuaian primer PPh Badan atas jasa manajemen yang dikoreksi Terbanding untuk PPh Pasal 23 Masa Pajak Juli 2018 atas dividen dengan PPh Psl 23 terutang sebesar Rp871.000.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Angka jasa manajemen yang dikoreksi pada PPh Badan, tidak sesuai dengan angka biaya yang dilaporkan pada SPT PPh Badan Pemohon Banding tahun pajak 2018 dan Audit Report tahun 2018.

Pemohon Banding tidak setuju koreksi Terbanding atas biaya jasa manajemen sebesar Rp25.290.000.000, karena biaya atas jasa manajemen hanya sebesar Rp20.247.000.000 sebagaimana yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 dan telah diungkapkan dalam Lap. Keuangan Audited per 31- 12-2018 dan dalam Transfer Pricing Documentation (TP-Doc) tahun fiskal 2018 dan sudah diberikan pada proses pemeriksaan dan disampaikan kembali pada proses keberatan, tanda terima tgl 11 November 2023;

bahwa atas pembayaran jasa manajemen ini dicatat dalam akun Operating Expense sebagai management fee, dan diungkapkan dalam Laporan Keuangan Audited telah dinyatakan Wajar dalam Semua Hal yang Material (WTS) sebagai berikut:

20. OPERATING EXPENSE

Ts neta $48 cr letemre 2° pe as IP IS

Frevont Lt sl Tip il ics JATI Gil 36?

En lee Barata PE SET SA 514

Sentai ica Fees "TES Bip 33 elt ET 408

Pesan an Tale ira 123 Bet TEE 300

Rect “earsccatin : Sit iG: ‘3 “sta 2) Te IT (IRIT IT 516 bahwa berdasarkan daftar bukti potong PPh Psl 23 pada SPT Masa PPh Psl 23 yang disampaikan saat pemeriksaan, nilai objek pajak atas jasa manajemen yang dilaporkan Pemohon Banding adalah sebesar Rp20.247.000.000 dengan rekap sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa koreksi jasa manajemen Terbanding sebesar Rp25.290.000.000 tidak tepat dan mengakibatkan ketidakadilan bagi Wajib Pajak;

2. Biaya jasa manajemen yang dibayarkan ke Pihak Afiliasi sebesar Rp20.247.000.000 telah Sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Yang menjadi sengketa terkait eksistensi dan manfaat ekonomis dari jasa. Untuk itu, Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding ketidaksetujuan kami sebagai berikut:

a) Penjelasan usaha Pemohon Banding dan latar belakang biaya jasa manajemen

Gambar 2.1 Hubungan Istimewa antara AGU dan Pihak Afiliasi per 31 Desember 2018

Berdasarkan Kepemilikan

=~ Ings era i Sang

Suna KLsentara “san-arg

Sa. tira

35 O9E % eft b) Pemohon dapat memastikan penyerahan jasa telah benar dilakukan dan memberikan manfaat ekonomi bagi Pemohon

Terkait analisis kewajaran jasa intra grup, Pemohon tetap berpedoman pada Bab IV poin A Lampiran PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa;

DSN merupakan perusahaan yang menjalankan usaha di bidang jasa konsultasi manajemen di bidang perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit yang memberikan jasa/bantuan untuk seluruh grup yang tergabung dalam Grup DSN. DSN memiliki pengetahuan dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang memadai dan dapat memberikan bantuan operasional kebun yang dimiliki Pemohon terkait kegiatan penanaman, penanaman kembali, pemeliharaan kebun, panen, pengolahan hasil panen, proses produksi, dan seluruh kegiatan lainnya;

Seluruh personel DSN dari tingkat manajemen pada divisi purchasing, estate, mills, marketing, sales, dan after sales, ditempatkan untuk membantu memberikan pengarahan, membuat keputusan, dan menandatangani berkas-berkas persetujuan dan pekerjaan lainnya yang sifatnya monitoring dan strategis atas kegiatan business unit dalam Grup DSN, di mana hal ini dilakukan untuk mendapatkan economic of scales untuk seluruh Grup dan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas;

Karyawan DSN yang berada pada level manajerial, yaitu pada level di atas supervisor seperti estate manager, mill manager, plantation controller, mill procurement & operation manager, estate operation supervisor dan manager, dan FFB purchase manager, dan karyawan DSN juga menangani kegiatan pendukung seperti Finance, Umum dan Administrasi, Hukum/Legal, Internal Audit, IT, Perpajakan dan Akuntansi, Payroll, dan lain-lain, semuanya ditempatkan dalam unit-unit yang ada dalam perusahaan Pemohon; Sebagai perbandingan atas jasa yang diberikan oleh DSN dan yang dilakukan sendiri oleh Pemohon tabel di bawah ini dapat menyajikan perbandingan antara kegiatan yang dapat dilakukan oleh Pemohon Banding dan jasa yang diberikan oleh DSN dengan membandingkan contoh jabatan karyawan Pemohon Banding dan DSN untuk menjelaskan bahwa tidak terdapat duplikasi atas kegiatan (biaya) yang dilakukan oleh Pemohon Banding dan yang didapatkan dari DSN;

3. Pemohon telah melakukan penghitungan kewajaran pembayaran jasa manajemen

Pemohon Banding telah melakukan pengujian atas kewajaran transaksi pembayaran jasa manajemen kepada DSN dengan metode CUP berdasarkan Dokumen Lokal tahun 2018. Berikut di bawah ini adalah ringkasan atas pengujian yang dilakukan Pemohon Banding pada Dokumen Lokal tahun 2018;

4. Bahwa jasa manajemen yang dibayarkan Pemohon Banding kepada DSN telah diterima dan diakui sebagai pendapatan DSN dalam proses pemeriksaan tahun 2018

Proses pemeriksaan tahun 2018, DSN telah dilakukan pemeriksaan pajak, dari hasil pemeriksaannya jasa manajemen yang dibayarkan Pemohon Banding diterima sebagai pendapatan dan dikenakan PPh sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini telah membuktikan atas biaya jasa manajemen yang dibayarkan Pemohon Banding benar terjadi dan sesuai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dan berpedoman pada ketentuan perpajakan yang berlaku, sesuai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sehingga koreksi Terbanding atas Biaya Usaha Lainnya sehubungan dengan jasa manajemen seharusnya “dibatalkan”;

5. Transaksi pembayaran jasa manajemen kepada DSN adalah transaksi domestik sehingga tidak ada motif penghindaran pajak

Transaksi ini merupakan transaksi yang dilakukan dalam negeri (domestik) tidak memiliki unsur penghindaran pajak, Pemohon Banding maupun DSN sama-sama merupakan perusahaan dengan perlakuan pajak tidak final dan tidak terdapat perbedaan tarif pajak dan Pemohon Banding maupun DSN mempunyai tarif pajak PPh Badan sebesar 25%. Dari penjelasan ini, diketahui maksud Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman usaha adalah untuk mengatasi adanya penghindaran pajak yang dapat terjadi apabila transaksi afiliasi dilakukan oleh Pemohon dengan adanya perbedaan tarif pajak;

Pemohon Banding juga tidak menemukan Terbanding melakukan langkah2 yang telah dipedomankan pada SE-50/PJ/2013 di atas;

Dalam aturan perpajakan di Indonesia, tidak diatur mengenai corresponding adjustment bila terjadi koreksi atas pembayaran jasa manajemen kepada afiliasi di dalam negeri, oleh karena itu adanya koreksi pajak atas transaksi hubungan istimewa domestik akan menimbulkan pengenaan pajak berganda dalam negeri sendiri sehingga hal ini dapat merugikan Pemohon Banding dan Pihak Afiliasinya; Berdasarkan penjelasan dan dalil hukum Pemohon tersebut, maka koreksi reklasifikasi Objek Pajak PPh Psl 23 atas pembayaran jasa manajemen PPh Badan menjadi pembayaran dividen dan koreksi PPh Pasal 23 Masa Pajak JULI 2018 yang Terutang sebesar Rp1.249.362.400 seharusnya “dibatalkan”;

Dasar Hukum yang digunakan oleh Pemohon Banding:

- UU Nomor 14 Tahun 2002 Pengadilan Pajak;

- Pasal 27 UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

- Bab IV poin A Lampiran Perdirjen Pajak No: PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa;

- Perdirjen Pajak No: PER-32/PJ/2011 Tentang Perubahan Atas Perdirjen Pajak No: PER-43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa;

- Bab II Bagian B.3.b dari SE Direjrn Pajak No. SE-50/PJ/2013 Tgl 24 Oktober 2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa;

bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas Pemohon Banding menyatakan bahwa koreksi Terbanding atas Objek Pajak atas Pembayaran Jasa Manajemen menjadi Dividen Masa Juli 2018 dengan PPh Pasal 23 terutang sebesar Rp871.000.000,00 adalah tidak sesuai dengan ketentuan dan mohon untuk dibatalkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta data dan keterangan yang diperoleh dalam persidangan, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa yang menjadi sengketa adalah apakah koreksi atas Objek Pajak atas Pembayaran Jasa Manajemen menjadi Dividen Masa Juli 2018 dengan PPh Pasal 23 terutang sebesar Rp871.000.000,00 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat bahwa sengketa yang diperiksa adalah merupakan segketa yuridis dan pembuktian;

bahwa berdasarkan fakta data dan keterangan yang diperoleh dalam persidangan, Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut:

bahwa terbukti bahwa Terbanding (dalam hal ini Pemeriksa) melakukan koreksi atas Objek Pajak atas Pembayaran Jasa Manajemen menjadi Dividen Masa Juli 2018 dengan PPh Pasal 23 terutang sebesar Rp871.000.000,00;

bahwa berdasarkan fakta data dan keterangan yang dijumpai dalam persidangan, Pengadilan Pajak memperoleh informasi bahwa koreksi a quo adalah terkait dengan koreksi Terbanding atas Biaya usaha lainnya berupa biaya Jasa Manajemen sebesar Rp25.290.000.000,00 di SPT PPh Badan Tahun Pajak 2018;

bahwa terkait koreksi a quo Pemohon Banding telah mengajukan upaya banding ke Pengadilan Pajak dan sengketa a quo terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 007498.15/2024/PP;

bahwa terkait dengan sengketa PPh Badan Tahun Pajak 2018 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 007498.15/2024/PP, Pengadilan Pajak telah memeriksa dan memutus sengketa a quo;

bahwa dalam pemeriksaan atas sengketa a quo, Pengadilan Pajak telah memerintahkan para pihak untuk melakukan Uji Bukti dan telah dilaksanakan dan dilaporkan para pihak dalam persidangan;

bahwa berdasarkan hasil Uji Bukti, bukti dokumen serta pendapat yang disampaikan para pihak, Pengadilan Pajak telah memeriksa dan memutus sengketa a quo dengan pertimbangan sebagai berikut:

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Biaya Usaha Lainnya, yaitu komponen pembayaran Jasa Manajemen kepada Pihak Afiliasi sebesar Rp25.290.000.000,00 bahwa angka (nilai) Biaya Jasa manajemen yang dikoreksi Terbanding tidak sesuai dengan angka biaya yang dilaporkan pada SPT PPh Badan Pemohon Banding tahun pajak 2018 dan audit report tahun 2018.

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan angka koreksi Terbanding atas Biaya Jasa Manajemen yaitu sebesar Rp25.290.000.000,00 di mana biaya sesungguhnya atas jasa manajemen hanya sebesar Rp20.247.000.000,00 sebagaimana Pemohon Banding laporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun Pajak 2018 dan telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Audit Pemohon Banding per 31 Desember 2018 dan juga dalam Transfer Pricing Documentation (TP Doc) tahun fiskal 2018 yang telah diberikan kepada Terbanding.

bahwa berdasarkan daftar bukti potong untuk PPh Pasal 23 dan SPT PPh Pasal 23 yang telah disampaikan kepada Terbanding, nilai objek atas jasa manajemen yang dilaporkan adalah sebesar Rp20.247.000.000,00

bahwa telah diterbitkan Faktur Pajak pengganti atas Biaya Jasa Manajemen dengan perincian sebagai berikut:

No. Seri FP DPP FP Normal (DPP FP Pengganti| Selisih

Jasa Manajemen (ai 993.18.02820190 | 7.462.420.000 3.680.170.000 3.782.250.000

Septemser 2015

Jasa Manajemen 11) ongusooes0220| 4.438,.580.000 | 3.177.830.000 1.260.731.000

Deseimaer 2018

Tol |... 5.843.000.0000

Biaya Jasa Manajemen Tahun Pajak 2018 sesehim terait FP Pengganti 29.290 ,000.000

Biaya Jasa Manajemen Tahun Pajak 2018 setelah tersit FP Pengganti 20.247 000,000

Selisih 5.043.000.000 bahwa atas selisih sebesar Rp5.043.000.000,00 telah dicatat didalam pembukuan Pemohon Banding:

Jurnal Penyesuaian Pada atas Faktur Pajak Pengganti piutpotonti [Crag Pihak Rereinsi- PT Dhanisrha Suma Natsantam oo) O|ssasaangi auunsnsosss [rang Ppl Pasal2e

2mmouvsntalPtaya DendaPaiak os

25:045y3590/Seban Meramec

Pe [Pra Mesckan COE AN bahwa untuk transaksi afiliasi pemberian jasa manajemen DSN ini, PT Antang Ganda Utama telah melaksanakan Laporan Dokumen Lokal (TP Docs-local file); Bahwa dalam Laporan Dokumen Lokal (TP Docs-local file) telah dilakukan analisis mengenai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas jasa manajemen yang diberikan PT Dhanistha Surya Nusantara (DSN) kepada PT. Antang Ganda Utama untuk tahun 2018;

bahwa dalam analisis Pemohon Banding, pengujian metode TP yang tepat (Metode CUP), dan pengujian perbandingan perjanjian Jasa manajemen antara PT Dhanistha Surya Nusantara (DSN) dengan perusahaan-perusahaan lain yang non afiliasi dan pengujian kewajaran dalam transaksi jasa manajemen tersebut. bahwa berdasarkan dalil sanggahan yang disampaikan Pemohon Banding serta bukti dokumen pendukungnya, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa pemberian jasa manajemen dari PT Dhanistha Surya Nusantara ke PT Antang Ganda Utama tahun 2018 telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

bahwa pembayaran jasa manajemen ini telah dicatat dalam akun Operating Expense sebagai management fee dan atas pengungkapannya dalam Laporan Keuangan Audit telah dinyatakan Wajar dalam Semua Hal yang Material.

bahwa berdasarkan uraian di atas Pengadilan Pajak berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas Biaya Jasa Manajemen yang Dibayarkan ke Pihak Afiliasi sebesar Rp25.290.000.000,00 adalah tidak sesuai dengan fakta data dan keterangan yang sebenarnya dan tidak dapat dipertahankan;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat dan meyakini bahwa koreksi Terbanding atas Objek Pajak atas Pembayaran Jasa Manajemen menjadi Dividen Masa Juli 2018 dengan PPh Pasal 23 terutang sebesar Rp871.000.000,00 adalah merupakan secondary adjustment dari koreksi pada SPT PPh Badan Tahun Pajak 2018 pada pos Biaya usaha lainnya berupa biaya Jasa Manajemen sebesar Rp25.290.000.000,00 bahwa oleh karena itu berdasarkan seluruh fakta data dan keterangan sebagaimana diuraikan di atas Pengadilan Pajak berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas Objek Pajak atas Pembayaran Jasa Manajemen menjadi Dividen Masa Juli 2018 dengan PPh Pasal 23 terutang sebesar Rp871.000.000,00 adalah tidak memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga tidak dipertahankan;

menimbang bahwa Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) mengatur:

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya.";

menimbang bahwa memori penjelasan Pasal 12 ayat (3) UU KUP menyatakan: Apabila diketahui kemudian, berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain, bahwa pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”;

menimbang bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) mengatur:

Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.”;

menimbang bahwa Penjelasan Pasal 29 ayat (2) UU KUP alinea ke tiga menyatakan:

Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”;

menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam UU KUP jelas menyatakan bahwa dalam melakukan pemeriksaan dan kemudian melakukan koreksi, pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan;

menimbang bahwa Pasal 69 ayat (1e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Pengadilan Pajak yang menyatakan:

Alat bukti dapat berupa “pengetahuan hakim”, yang di Pasal 75 disebutkan “adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya”;

bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”;

bahwa Penjelasan Pasal 76 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian,

penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak. Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan. Pemohon Banding atau penggugat tidak harus hadir dalam sidang, karena itu fakta atau hal-hal baru yang dikemukakan terbanding atau tergugat harus diberitahukan kepada pemohon Banding atau penggugat untuk diberikan jawaban.” menimbang bahwa Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

menimbang bahwa menurut memori penjelasan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

bahwa oleh karenanya berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disampaikan di atas, bahwa atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa atas koreksi Objek Pajak atas Pembayaran Jasa Manajemen menjadi Dividen Masa Juli 2018 dengan PPh Pasal 23 terutang sebesar Rp871.000.000,00 adalah tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dan karenanya tidak dipertahankan, dan karenanya Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum untuk mengabulkan banding Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Pajak telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan dalil-dalil yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti dan dalil yang relevan dengan sengketa ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

bahwa dengan demikian perhitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI

Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00034/KEB/PJ/WPJ.29/2024 tanggal 13 Juni 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juli 2018 Nomor 00003/203/18/714/23 tanggal 27 Juni 2023, atas nama PT ANTANG GANDA UTAMA, NPWP 01.•••.•••.•- •••.000, beralamat di Desa Butong, Camp RT 000 RW 000 Teweh Selatan, Kab. Barito Utara, Kalimantan Tengah (domisili elektronik consultingfinmax@gmail.com) , sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp0,00.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025 oleh Tri Hidayat Wahyudi, S.H., M.H., Ak., M.B.A sebagai Hakim Ketua, Lukman Lukman Latif, S.H., S.E., Ak., M.M., dan Ali Mugiono, S.E., M.Si.,, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui e-Tax Court pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Isa Ashari Kuswandono, S.E., Ak., M.Ak. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota:Hakim Ketua Majelis,

Ditandatangani Secara ElektronikDitandatangani Secara Elektronik Lukman Latif, S.H., S.E., Ak., M.M.Tri Hidayat Wahyudi, S.H., M.H., Ak., MBA

Ditandatangani Secara Elektronik

Ali Mugiono, S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ditandatangani Secara Elektronik Isa Ashari Kuswandono, S.E., Ak., M.Ak.