PUT-006649.10/2021/PP/M.VIIIB Tahun 2025

P U T U S A N

Nomor PUT-006649.10/2021/PP/M.VIIIB Tahun 2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00042/KEB/WPJ.09/2021 tanggal 12 Maret 2021, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2016 Nomor 00001/201/16/406/20 tanggal 15 Januari 2020 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 006649.10/2021/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT HANYOUNG ELECTRONIC INDONESIA, NPWP 01.869.612.0-

406.001, beralamat di Jl. Jangari RT 003 RW 002, Sukaluyu, Kab. Cianjur, Jawa Barat, yang diwakili oleh Sung Ki Ho, Jabatan Wakil Presiden Direktur; Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama: John, S.E., S.H.,

Jabatan: Kuasa Hukum,

Izin Kuasa Hukum: KEP-018/PP/IKH/2021 tanggal 18 Januari 2021, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/HEI-Kuasa Banding/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021;

2. Nama: Shoma Sari, S.E., Ak., M.M.,

Jabatan: Kuasa Hukum,

Izin Kuasa Hukum: KEP-456/PP/IKH/2020tanggal12 Agustus 2020, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/HEI-Kuasa Banding/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021;

3. Nama: Agung Satryo Wibowo S.E., Ak. S.H., M.M., CA, CPA,

Jabatan: Kuasa Hukum,

Izin Kuasa Hukum: KEP-046/PP/IKH/2021tanggal01 Februari 2021, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/HEI-Kuasa Banding/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021;

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP: Aan Yulianto/NIP.198207172009011009, Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding DJP,

2. Nama/NIP: Badhowi/NIP.197705231999031005, Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding DJP,

3. Nama/NIP: Diah Purba

Rahayu/NIP.198012152001122001, Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding DJP,

4. Nama/NIP: Rd. Bagus J. Ganda Kusumaningprang/ NIP.197811172000121001,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding DJP,

5. Nama/NIP: Yongky

Setiawan/NIP.198010232002121002, Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding DJP, berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-17175/PJ.07/2022 tanggal 28 Oktober 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Pengadilan Pajak Nomor PEN-1227/PP/BR/2021 tanggal 28 Oktober 2021 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-231/PP/Ucp/2025 tanggal 27 Oktober 2025;

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 04/HEI- Banding/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021,

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2016 Nomor 00001/201/16/406/20 tanggal 15 Januari 2020 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur, dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 04/HEI-Keberatan/IV/2020 tanggal 2 April 2020 dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-00042/KEB/WPJ.09/2021 tanggal 12 Maret 2021 memutuskan menolak, dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan a quo sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 04/HEI-Banding/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 (cap harian pos tanggal 10 Juni 2021);

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 04/HEI-Banding/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021, pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

MENGENAI POKOK SENGKETA DAN ALASAN BANDING

Pokok Masalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak

Menurut Pemohon Banding: 28.333.708.700,00

Menurut Terbanding: 30.486.428.491,00

Koreksi: 2.152.719.791,00 bahwa dasar koreksi Terbanding adalah:

bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Pemohon Banding terdapat objek PPh Pasal 21 sebesar Rp2.152.719.791,00 atas selisih tersebut berasal dari ekualisasi biaya yang teridentifikasi merupakan PPh Pasal 21;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju seluruh koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21;

bahwa Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan per masa pajak, sehingga apabila Terbanding melakukan penetapan seharusnya dilakukan per masa pajak;

bahwa Koreksi Terbanding hanya berdasarkan asumsi Terbanding saja dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 17/PMK.03/2013 tanggal 7 Januari 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pasal 8: Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan, yaitu:

Huruf C:

Temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon Banding tidak dapat menerima koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp2.152.719.791,00 dalam Keputusan Terbanding Nomor KEP-00042/KEB/WPJ.09/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00001/201/16/406/20 tanggal 15 Januari 2020 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2016;

Kesimpulan Pemohon Banding, Pajak yang masih harus dibayar adalah Rp0,00 Penghitungan pajak yang masih harus dibayar cfm. Pemohon Banding

Dasar Pengenaan Pajak: 28.333.708.700 PPh Pasal 21 Terutang:385.624.823 Setoran Masa: 404.746.923

Dikompensasikan: 19.122.100

Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan:385.624.823 Pajak yang Kurang Dibayar:- Sanksi Adm:- PPh yang masih harus dibayar:-

Menimbang bahwa kepada Terbanding telah dikirimkan salinan Surat Uraian Banding melalui Surat Panitera Pengadilan Pajak Nomor U- 006649.10.2021/PAN/2022 tanggal 17 Juni 2017 dengan permintaan agar Terbanding menyampaikan Surat Uraian Banding, namun sampai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Uraian Banding dimaksud;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa asli/fotokopi surat atau tulisan yang telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 sebagai berikut:

Bukti P-1. KeputusanDirekturJenderalPajakNomorKEP-

00042/KEB/WPJ.09/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

Bukti P-2. Surat Keberatan Nomor 04/HEI-Keberatan/IV/2020 tanggal 2 April 2020;

Bukti P-3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21

Masa Pajak Januari s.d. Desember 2016 Nomor 00001/201/16/406/20 tanggal 15 Januari 2020;

Bukti P-4. Surat Kuasa Khusus, Pakta Integritas, dan Izin Kuasa Hukum a.n.

John, S.E., S.H.;

Bukti P-5. Surat Kuasa Khusus, Pakta Integritas, dan Izin Kuasa Hukum a.n.

Agung Satryo Wibowo S.E., Ak. S.H., M.M., CA, CPA;

Bukti P-6. Surat Kuasa Khusus, Pakta Integritas, dan Izin Kuasa Hukum a.n.

Shoma Sari S.E., Ak., M.M.;

Bukti P-7. Paspor dan Pakta Integritas a.n. Sung Ki Ho;

Bukti P-8. Akta Notaris Nyi Raden Kania Nursanti, S.H., Nomor 21 tanggal 18 Mei 2016 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Hanyoung Electronic Indonesia;

Bukti P-9. Matriks sengketa;

Bukti P-10. Penjelasan Akhir;

Bukti P-11. Berita Acara Uji Bukti;

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa asli/fotokopi surat atau tulisan yang telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 sebagai berikut:

Bukti T-1. Laporan Penelitian Keberatan Nomor LAP-3838/WPJ.09/BD.06/2021 tanggal 10 Maret 2021;

Bukti T-2. LaporanHasilPemeriksaanNomorLAP-

00729/WPJ.07/KP.0305/RIK.SIS/2019;

Bukti T-3. Kertas Kerja Pemeriksaan;

Bukti T-4. Berita Acara Uji Bukti;

Bukti T-5. Kertas Kerja Pemeriksaan;

Bukti T-6. Berita Acara Uji Bukti;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP- 00042/KEB/WPJ.09/2021 tanggal 12 Maret 2021, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2016 Nomor 00001/201/16/406/20 tanggal 15 Januari 2020 termasuk sengketa pajak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding bahwa Surat Banding Nomor 04/HEI-Banding/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021 dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan

Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti serta fakta yang terungkap dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Koreksi Dasar Pengenaan Pajak sejumlah Rp2.152.719.791,00

Menimbang bahwa Terbanding melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak sejumlah Rp2.152.719.791,00 dengan alasan terdapat objek PPh Pasal 21 yang atas selisih tersebut berasal dari ekualisasi biaya yang teridentifikasi merupakan PPh Pasal 21 yang belum dilaporkan dengan rincian sebagai berikut: Ghyek Pajak red Pemeriksa:

(rapat Kali Pe ara

BS ONE AES LAPY SRE DNA Ft ay pa na

Pea) ANE & SALA BROS Trik Rr saved beg Tob

5 S008 WEI PARI KPI NSP 8 Pk feb Ran uot

Wot dy ben (oo MA | Sele or len rn ie

PTT MARS OB SPRING Ip at aoe nit

Upon Bapak tania. TAP oT AE le ow Tins SS

Koreksi Objek Pajak En 2.152.719.791

Menimbang bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas koreksi Terbanding tersebut dengan alasan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 seharusnya dilakukan per masa pajak dan transaksi yang dikoreksi Terbanding sebagian besar masih dibawah PTKP bulan dan harian sehingga bukan merupakan objek PPh Pasal 21;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan para pihak tersebut di atas yang menjadi pokok masalah dalam sengketa banding ini adalah apakah atas biaya-biaya yang dikoreksi merupakan objek pajak PPh Pasal 21 yang terutang yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding;

Menimbang bahwa dengan demikian sengketa banding ini merupakan sengketa yang bersifat pembuktian:

Menimbang bahwa atas sengketa banding ini Pengadilan Pajak telah memerintahkan para pihak untuk melakukan Uji Bukti yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Uji Bukti yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis telah memeriksa Berita Acara Bukti dan dokumen-dokumen pendukung yang disampaikan oleh Para Pihak;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Uji Bukti menyampaikan bukti pendukung berupa:

1. Dokumen Nature Transaksi;

2. SPT PPh 21;

3. Rincian Koreksi;

Menimbang bahwa Terbanding dalam Uji Bukti berpendapat sebagai berikut:

bahwa Terbanding menjelaskan bahwa pada saat uji bukti Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung berupa:

1. Scan Dokumen masing-masing transaksi terkait akun Buku Besar (GL) yang dijadikan dasar koreksi;

2. Scan SPT PPh Pasal 21 Masa Januari sd Desember 2016 atas kegiatan lokasi (Cikarang dan Cianjur);

3. Rekapan Dokumen dan penjelasannya atas masing-masing transaksi terkait akun Buku Besar (GL);

bahwa koreksi atas Objek PPh Pasal 21 Masa Januari sampai dengan Desember 2016 dari Laporan Keuangan tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut:

Cbiek Pajak srt d Periksa.

La TN Ti Kla Petaka

HOGI WL DE SYED KPI MS RE Otel ued

Pe ALAN PL MA rr Aan ana

LARI NAKAL SEE Bk mo Sa eu cane tk Rte yt Pe. Thebes! Fe IMA SE A

Apn Bapak Me SPS Ita Po ip dos

Koreksi Ohjek Pajak Rn 2.152.719.711 bahwa berdasarkan dokumen yang diberikan oleh Pemohon Banding pada saat dilakukan Uji Bukti dapat Terbanding uraikan sebagai berikut:

a. Dokumen dari akun yang dikoreksi sebagaimana disebutkan pada angka 1 diatas pada saat uji bukti, Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti dokumen terkait akun yang dikoreksi dengan total nilai sejumlah Rp969.711.262,00;

b. Pemohon Banding juga tidak dapat menunjukkan bukti pendukung berupa Kartu Keluarga dari Penerima Penghasilan sehubungan dengan penghasilan dibawah PTKP;

c. Pemohon Banding juga tidak dapat menunjukkan bahwa atas dokumen tersebut telah dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 21 Masa Januari sampai dengan Desember 2016;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Uji Bukti berpendapat sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksa Indeks C.1.2 dasar koreksi Pemeriksa adalah berasal dari akun Buku Besar (GL), dimana dalam Kertas Kerja Pemeriksa tersebut telah jelas tanggal dari masing-masing transaksi tersebut;

bahwa berdasarkan PP 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Pada Tahun Berjalan, Pasal 15 dinyatakan:

(1) Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dilakukan pada akhir bulan:

a. terjadinya pembayaran; atau

b. terutangnya penghasilan yang bersangkutan,

tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

bahwa berdasarkan PMK 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;

Pasal 21 dinyatakan :

(1) PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terutang bagi Penerima Penghasilan pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

(2) PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terutang bagi Pemotong PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 untuk setiap masa pajak.

(3) Saat terutang untuk setiap masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

Pasal 22 ayat (4) dinyatakan :

Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender.

bahwa berdasarkan PMK 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Pasal 2 dinyatakan :

(6) PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan

berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

bahwa berdasarkan UU KUP Pasal 3 ayat (3)

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;

b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau

c. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Pasal 7 dinyatakan :

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu Juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi;

bahwa Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 adalah pajak yang terutang tiap masa pajak, disetor tiap masa pajak dan dilaporkan tiap masa pajak, Apabila ada keterlambatan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan maka wajib pajak dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;

bahwa oleh karena Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan per masa pajak, seharusnya penetapan yang dilakukan oleh Terbanding dilakukan per masa pajak;

bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan dokumen atas transaksi sebagaimana koreksi dalam Kertas Kerja Pemeriksaan;

bahwa dalam koreksinya Pemeriksa mengambil akun-akun dalam Buku Besar yang menurut Pemeriksa terdapat unsur PPh Pasal 21 selama Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2016, selanjutnya Pemeriksa mengurangkan dengan PPh Pasal 21 yang telah dilaporkan oleh Pemohon Banding, sehingga timbullah koreksi Pemeriksa dalam sengketa ini;

bahwa didalam Kertas Kerja Pemeriksa tidak dapat ditelusuri transaksi mana saja yang memang benar-benar belum dilaporkan Pemohon Banding, dan pada saat

proses pemeriksaan Tim Pemeriksa juga tidak pernah memberikan informasi atas transaksi mana saja yang belum dikenakan PPh 21 oleh Pemohon Banding; bahwa atas transaksi yang dilakukan koreksi sebagian besar masih dibawah PTKP, bukan objek PPh 21 dll sebagaimana terinci dalam rincian koreksi;

Menimbang bahwa berdasarkan Uji Bukti dan penjelasan para pihak tersebut di atas, Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Pemohon Banding terdapat obyek PPh Pasal 21 yang belum dilaporkan sebesar Rp2.152.719.791,00 atas selisih tersebut berasal dari ekualisasi biaya yang teridentifikasi merupakan obyek PPh 21 dengan rincian sebagai berikut:

Gg Pajak sie Pameriksa.

War Kelas Pa ak Bea

Boal VAG aA nS Sy SE INI PK ey See

SOI WD DE ARE KEL MS # tk ern pp UR

PTE AKG SPL AE EN 5 It ae Gita RA case Mak ait em ha Fey IA SEE SA

Arga Hap Ma TA GT (sur Po Tip Sg

Koreksi Objek Pajak Rp 2.t52.719. 754 bahwa menurut Pengadilan Pajak berdasarkan data dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-729/WPJ.07/KP.0305/RIK.SIS/2019 tanggal 18 Desember 2019 diketahui bahwa atas jumlah koreksi Terbanding atas DPP PPh Pasal 21 sejumlah Rp2.152.719.791,00 tersebut merupakan Objek PPh Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang terdata pada KPP Pratama Cianjur dan Terbanding menggunakan tarif tertentu PPh Pasal 21 terutang sebesar 6%;

bahwa berdasarkan fakta persidangan dari dokumen yang diberikan oleh Pemohon Banding pada saat dilakukan Uji Bukti terbukti Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti dokumen terkait akun yang dikoreksi dengan total nilai sejumlah Rp969.711.262,00. Pemohon Banding juga tidak dapat menunjukkan bukti pendukung berupa Kartu Keluarga dari Penerima Penghasilan sehubungan dengan penghasilan dibawah PTKP dan Pemohon Banding juga tidak dapat menunjukkan bahwa atas dokumen tersebut telah dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 21 Masa Januari-Desember 2016;

bahwa dengan demikian berdasarkan data, dokumen dan fakta persidangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku Pengadilan Pajak berkesimpulan bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sejumlah Rp969.711.262,00 dan dapat membuktikan dalil bantahannya sejumlah Rp1.183.008.529,00;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding sejumlah Rp1.183.008.529,00 dan menolak banding sejumlah Rp969.711.262,00

Menimbang bahwa Pengadilan Pajak telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan dalil-dalil yang disampaikan oleh para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti dan dalil yang relevan dengan pokok sengketa a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak menurut TerbandingRp30.486.428.491,00 Koreksi tidak dapat dipertahankan Pengadilan PajakRp 1.183.008.529,00 - Dasar Pengenaan Pajak menurut Pengadilan PajakRp29.303.419.962,00 bahwa perhitungan PPh Pasal 21 terutang menurut Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

PPh Pasal 21 terutang menurut TerbandingRp514.788.010,00 Koreksi yang tidak dapat dipertahankan Pengadilan Pajak Rp 70.980.512,00 - PPh Pasal 21 terutang menurut Pengadilan PajakRp443.807.498,00

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

M E N G A D I L I

Mengabulkan Sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00042/KEB/WPJ.09/2021 tanggal 12 Maret 2021, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2016 Nomor 00001/201/16/406/20 tanggal 15 Januari 2020 atas nama PT HANYOUNG ELECTRONIC INDONESIA, NPWP 01.869.612.0-406.001, beralamat di Jl. Jangari RT 003 RW 002, Sukaluyu, Kab. Cianjur, Jawa Barat, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 oleh Nany Wartiningsih, S.H., M.Si sebagai Hakim Ketua, Erry S. Dipawinangun, S.H., M.H. dan Benny Fernando Tampubolon, S.E., M.M., M.Ak., M.Hum., C.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 12 November 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Aditya Kusuma Rachman, S.E.

sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding.

Hakim-Hakim Anggota:Hakim Ketua Majelis, ttdttd

Erry S. Dipawinangun, S.H., M.H.Nany Wartiningsih, S.H., M.Si.

ttd

Benny Fernando Tampubolon, S.E.,M.M.,M.Ak.,M.Hum.,C.A.

Panitera Pengganti ttd

Aditya Kusuma Rachman, S.E.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera

Budi Setyawan M.N.Y., Ak., M.A.

NIP 196906051990031002