Putusan Pengadilan Pajak, 87 halaman

PUT-006366.16/2025/PP/M.XIB Tahun 2026

PT Unilever Oleochemical Indonesia, Pajak Pertambahan Nilai, Tahun pajak 2022

Mengabulkan Sebagian

Kuasa hukum

Nama bertautan ke profil konsultan dengan nama yang sama di direktori. Dicocokkan otomatis, belum dikonfirmasi konsultan.

P U T U S A N

Nomor PUT-006366.16/2025/PP/M.XIB Tahun 2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara biasa secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 00085/KEB/WPJ.26/2025 tanggal 24 April 2025 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Perolehan yang PPN-nya Tidak Seharusnya Dibebaskan atau Tidak Dipungut Masa Pajak Juli 2022 Nomor 00007/217/22/117/24 tanggal 29 April 2024, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 006366.16/2025/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT UNILEVER OLEOCHEMICAL INDONESIA, NPWP 03.199.729.9-

063.000 / 003199729906300 NITKU 0031997299063000000000,

beralamat di Komplek Kek Sei Mangkei Bosar Maligas, Kab. Simalungun, Sumatera Utara, yang diwakili oleh Raghavendra Kumar Kotla, jabatan Direktur, Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama: Reza Farhan;

Jabatan: Kuasa Hukum

Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-1822/PP/IKH/2025 tanggal 17 September 2025;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 307/TAX/UOI/XI/2025 tanggal 29 September 2025 jo 412/TAX/UOI/XI/2025 tanggal 18 Desember 2025

2. Nama: Aditya Wicaksono, S.T., M.B.A.;

Jabatan: Kuasa Hukum

Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-1138/PP/IKH/2024 tanggal 14 Oktober 2024;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 256/TAX/UOI/XI/2025 tanggal 15 September 2025 jo. 410/TAX/UOI/XI/2025 tanggal 18 Desember 2025;

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama / NIP: Silvia Anas / 19851024 200901 2 007; Jabatan: Pemeriksa Pajak Pertama;

Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding;

berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-1719/PJ.07/2026 tanggal 27 April 2026;

2. Nama / NIP: Kanafi / 19811009 200312 1 002;

Jabatan: Pemeriksa Pajak Pertama;

Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding;

berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-1719/PJ.07/2026 tanggal 27 April 2026;

3. Nama / NIP: Yongki Setiawan / 19801023 200212 1 002; Jabatan: Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan; Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding;

berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-1719/PJ.07/2026 tanggal 27 April 2026;

4. Nama / NIP: Lilik Budi Sudarmadi / 19751014 199602 1 001;

Jabatan: Pemeriksa Pajak Pertama;

Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding;

berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-5055/PJ.07/2025 tanggal 18 November 2025;

5. Nama / NIP: Taufik Marasabessy / 19830605 200212 1 004;

Jabatan: Pemeriksa Pajak Pertama;

Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding;

berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-5055/PJ.07/2025 tanggal 18 November 2025;

6. Nama / NIP: Merry Kusumadewi Sumarna / 19860220 200901 2 004;

Jabatan: Pemeriksa Pajak Pertama;

Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding;

berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-4769/PJ.07/2025 tanggal 30 Oktober 2025;

untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-920/PP/BR/2025 tanggal 9 September 2025;

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 191/TAX/UOI/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025;

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor S-00028/SUB- CT/WPJ.26/2025 tanggal 7 Agustus 2025;

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor 227/TAX/UOI/VIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang disampaikan para pihak yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Perolehan yang PPN-nya Tidak Seharusnya Dibebaskan atau Tidak Dipungut Masa Pajak Juli 2022 Nomor 00007/217/22/117/24 tanggal 29 April 2024 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut
		Pemohon Banding	Terbanding
1.	Dasar Pengenaan Pajak
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN
	a.1. Ekspor	0	0

	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	0	0
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0	0
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0	0
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0	0
	a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	0	0
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0	0
	c. Jumlah seluruh penyerahan (a.6+b)	0	0
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan
	d.1. Impor	0	0
	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean	0	0
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0	0
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	0	0
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	0	0
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan	0	0
	d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut	0	2.696.612.265
	d.8. Tanggung Jawab secara renteng	0	0
	d.9. Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas	0	0
	d.10. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8 atau d.9)	0	0
	e. Seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)	0	2.696.612.265
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarifx1.a.2 atau 1.d.9)	0	296.627.349
	b. Dikurangi:
	b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0	0
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	0	0
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	0	0
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0	0
	b.5. Lain-lain	0	0
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	0	0
	c. Diperhitungkan
	c.1. SKPPKP	0	0
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6-c.1)	0	0
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	0	296.627.349
3.	Kelebihan pajak yang sudah:
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0	0
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena pembetulan)	0	0
	c. Jumlah (a+b)	0	0
4.	PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)	0	296.627.349
5.	Sanksi Administrasi:
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP		115.239.725
	b. Kenaikan Pasal 13 (2a) KUP		0
	c. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) huruf c (KUP)		0
	d. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP		0
	e. Kenaikan Pasal 17 D (5) KUP		0
	f. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN		0
	g. Jumlah (a+b+c+d+e+f)		115.239.725
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g)	0	411.867.074
7.	Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan		0

Menimbang bahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 027/TAX/UOI/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024 dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

umlah Rupiah Men

urut

UraianSKPKB

KKeepbuetruatsaann

Koreksi

Dasar Pengenaan Pajak

a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN:

a.1. Ekspor-

a.2. Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri-

a.3. Penyerahan yang PPN-nya Dipungut Oleh Pemungut PPN-

a.4. Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut-

a.5. Penyerahan yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN-

a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)-

b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPN

c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)-

d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah

Pabean di Dalam Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean

di dalam Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN/Kegiatan

Membangun Sendiri/Pembayaran Kembali Pajak Masukan bagi PKP yang

BelumMelakukanPenyerahansetelahJangkaWaktuTertentu

Berakhir/Perolehan yang PPN-nya Tidak Seharusnya Dibebaskan atau Tidak

Dipungut/Tanggung Jawab Secara Renteng/Pembayaran PPN yang Semula

Mendapatkan Fasilitas

d.1. Impor BKP-

d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di dalam

Daerah Pabean-

d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean-

d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN-

d.5. Kegiatan Membangun Sendiri-

d.6. Pembayaran Kembali Pajak Masukan bagi PKP yang Belum

Melakukan Penyerahan Setelah Jangka Waktu Tertentu Berakhir-

d.7. Perolehan yang PPN-nya Tidak Seharusnya Dibebaskan atau Tidak

Dipungut2.696.612.26

-2.696.612.26

d.8. Tanggung Jawab Secara Renteng-

d.9. Pembayaran PPN yang Semula Mendapatkan Fasilitas-

d.10. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7

atau d.8 atau d.9)2.696.612.26

2.696.612.26

Perhitungan PPN Kurang Bayar

a. Pajak Keluaran yang Harus Dipungut/Dibayar Sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.10) 296.627.34

296.627.34

b. Dikurangi:

b.1. PPN yang Disetor Di Muka Dalam Masa Pajak yang Sama-

b.2. Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan-

b.3. STP (pokok kurang bayar)-

b.4. Dibayar dengan NPWP Sendiri-

b.5. Lain-lain-

b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)-

c. Diperhitungkan:

c.1. SKPPKP-

d. Jumlah Pajak yang Dapat Diperhitungkan (b.6-c.1)-

e. Jumlah Penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d)296.627.34

296.627.34

Kelebihan Pajak yang Sudah:

a. Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya-

b. Dikompensasikan ke Masa Pajak …........... (karena pembetulan)-

c. Jumlah (a+b)-

PPN yang Kurang Bayar (2.e+3.c)296.627.34

296.627.34

Sanksi Administratif:

a. Bunga Pasal 13 (2) KUP115.239.72

115.239.72

b. Bunga Pasal 13 (2a) KUP-

c. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf c KUP-

d. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP-

e. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP-

f. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN-

g. Jumlah (a+b+c+d+e+f)115.239.72

115.239.72

Jumlah PPN yang Masih Harus Dibayar (4+5.g)411.867.07

411.867.07

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Terbanding memutuskan menolak, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)
a. PPN Yang Kurang/(Lebih) Dibayar	296.627.349	296.627.349
b. Sanksi Bunga	115.239.725	115.239.725
c. Sanksi Kenaikan	0	0
Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) Dibayar	411.867.074	411.867.074

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan a quo, sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 191/TAX/UOI/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 22 Juli 2025 (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 191/TAX/UOI/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL PENGAJUAN BANDING

1. Pemohon Banding mengajukan banding berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“UU KUP”), yaitu mengajukan banding atas keputusan keberatan.

2. Pemenuhan Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Pengadilan Pajak (“UU Pengadilan Pajak”):

a. Surat Banding ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak;

b. Surat Banding disampaikan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterima Keputusan yang dibanding, karena surat Keputusan Keberatan Nomor: KEP-00085/KEB/WPJ.26/2025 tanggal 24 April 2025 diterima pada tanggal 29 April 2025;

3. Pemenuhan Ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

a. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.

b. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

4. Pemenuhan Ketentuan Pasal 37 Undang-undang Pengadilan Pajak:

bahwa Surat Banding ditandatangani oleh Raghavendra Kumar Kotla jabatan selaku Direktur yang dibuktikan dengan Akta Nomor 23 tanggal 25 April 2025;

bahwa dengan demikian surat banding yang diajukan Pemohon Banding terhadap surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00085/KEB/WPJ.26/2025 tanggal 24 April 2025 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU KUP dan UU Pengadilan Pajak.

MENGENAI KETETAPAN SEMULA DAN KEPUTUSAN YANG DIBANDING

1. bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor: 00007/217/22/117/24 tanggal 29 April 2024 Masa

Pajak Juli 2022 (“SKPKB-00007”) yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		Koreksi
		Pengusaha Kena Pajak	Fiskus
1 2 3 4 5	Dasar Pengenaan Pajak a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : a.1 Ekspor a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri a.3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6 Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5) b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b) d. Atas Impor BKP/PemanfaatanBKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/PemanfaatanJKPdariLuarDaerahPabean/PemungutanPajakoleh PemungutPajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/ PerolehanyangPPN-nyatidakseharusnyadibebaskanatautidakdipungut/ Tanggung Jawab Secara Renteng : d.1 Impor BKP d.2 Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak d.5 Kegiatan Membangun Sendiri d.6 Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir d.7 Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut d.8 Tanggung Jawab Secara Renteng d.9 Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas d.10Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8) Perhitungan PPN Kurang Bayar a. Pajak Keluaranyangharus dipungut/dibayar sendiri (tarifx1.a.2atau 1.d.10 atau nihil) b. Dikurangi : b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan b.3 STP (pokok kurang bayar) b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri b.5 Lain-lain b.6 Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5) c. Diperhitungkan c.1 SKPPKP d Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6-c.1) e Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar(a-d) Kelebihan Pajak yang sudah : a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak……………(karena pembetulan) c. Jumlah (a + b) Jumlah PPN yang kuranh dibayar (2.e + 3.c) Sanksi administratif : a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b. Kenaikan Pasal 13 (2a) KUP c. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf c KUP d. Kenaikan Pasal 17 C (5) KUP e. Kenaikan Pasal 17 D (5) KUP f. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo Pasal 9 (4f) PPN g. Jumlah (a+b+c+d+e+f)	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - 2.696.612.265 - 2.696.612.265 296.627.349 - - - - - - - - 296.627.349 - - - 296.627.349 115.239.725 - - - - - 115.239.725	- - - - - - - - - - - - - - 2.696.612.265 - 2.696.612.265 296.627.349 - - - - - - - - 296.627.349 - - - 296.627.349 115.239.725 - - - - - 115.239.725
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.g)	-	411.867.074	411.867.074

2. bahwa jumlah kurang bayar yang disetujui oleh Pemohon berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah Nihil. namun dengan itikad baik Pemohon Banding telah melakukan pembayaran seluruhnya atas jumlah PPN yang masih harus dibayar menurut SKPKB-00007 sebesar Rp411.867.074 melalui penyetoran bank dengan Bukti Penerimaan Negara NTPN: 18F5F2M2NDV1V1UM tanggal 27 Mei 2024;

3. bahwa atas ketetapan tersebut Pemohon Banding telah mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan surat Nomor: 027/TAX/UOI/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang pada intinya Pemohon Banding tidak setuju atas perhitungan pajak tersebut di atas, dan menurut Pemohon Banding perhitungan pajak yang seharusnya adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut
		SKPKB	Keputusan Keberatan	Koreksi
1 2 3 4 5	Dasar Pengenaan Pajak a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN: a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri a.3. Penyerahan yang PPN-nya Dipungut Oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut a.5. Penyerahan yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b) d.AtasImpor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari LuarDaerah PabeandiDalamDaerahPabean/PemanfaatanJKPdariluarDaerahPabean didalam Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh PemungutPPN/Kegiatan Membangun Sendiri/Pembayaran Kembali Pajak Masukan bagi PKP yang Belum Melakukan Penyerahan setelah Jangka Waktu Tertentu Berakhir/PerolehanyangPPN-nyaTidakSeharusnyaDibebaskanatauTidak Dipungut/Tanggung Jawab SecaraRenteng/Pembayaran PPNyangSemula Mendapatkan Fasilitas d.1. Impor BKP d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN d.5. Kegiatan Membangun Sendiri d.6. Pembayaran Kembali Pajak Masukan bagi PKP yang Belum Melakukan Penyerahan Setelah Jangka Waktu Tertentu Berakhir d.7. Perolehan yang PPN-nya Tidak Seharusnya Dibebaskan atau Tidak Dipungut d.8. Tanggung Jawab Secara Renteng d.9. Pembayaran PPN yang Semula Mendapatkan Fasilitas d.10. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8 atau d.9) Perhitungan PPN Kurang Bayar a. Pajak Keluaran yang Harus Dipungut/Dibayar Sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1 b. Dikurangi: b.1. PPN yang Disetor Di Muka Dalam Masa Pajak yang Sama b.2. Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP Sendiri b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) c. Diperhitungkan: c.1. SKPPKP d. Jumlah Pajak yang Dapat Diperhitungkan (b.6-c.1) e. Jumlah Penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d) Kelebihan Pajak yang Sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak …........... (karena pembetulan) c. Jumlah (a+b) PPN yang Kurang Bayar (2.e+3.c) Sanksi Administratif: a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b. Bunga Pasal 13 (2a) KUP c. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf c KUP d. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP e. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP f. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN g. Jumlah (a+b+c+d+e+f)	- - - - - - - - - - - - - 2.696.612.265 - - 2.696.612.265 .d . 1 0 ) 296.627.349 - - - - - - - - 296.627.349 - - - 296.627.349 115.239.725 - - - - - 115.239.725	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - 2.696.612.265 - - 2.696.612.265 296.627.349 - - - - - - - - 296.627.349 - - - 296.627.349 115.239.725 - - - - - 115.239.725
6	Jumlah PPN yang Masih Harus Dibayar (4+5.g)	411.867.074	-	411.867.074

4. bahwa atas surat keberatan yang diajukan Pemohon Banding telah diterbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00085/KEB/WPJ.26/2025 tanggal 24 April 2025 yang menyatakan menolak permohonan keberatan Pemohon Banding dengan perincian perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)
a. PPN Yang Kurang/(Lebih) Dibayar	296.627.349	296.627.349
b. Sanksi Bunga	115.239.725	115.239.725
c. Sanksi Kenaikan	0	0
Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) Dibayar	411.867.074	411.867.074

MENGENAI POKOK SENGKETA DAN ALASAN BANDING

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah Koreksi Positif atas Objek Perolehan Barang Kena Pajak (BKP) yang PPN-nya tidak seharusnya tidak dipungut sebesar Rp2.696.612.265 dengan rincian sebagai berikut:

Deskripsi	Jumlah Menurut (IDR)		Koreksi Diajukan Banding
	Pemohon Banding	Terbanding
Objek Perolehan Barang Kena Pajak (BKP) yang PPN- nya tidak seharusnya tidak dipungut	0	2.696.612.265	2.696.612.265

bahwa adapun penjelasan Pemohon Banding Banding atas koreksi dari Terbanding adalah sebagai berikut:

Koreksi Objek Perolehan Barang Kena Pajak (BKP) yang PPN-nya Tidak Seharusnya Tidak Dipungut sebesar Rp2.696.612.265

Menurut Terbanding:

bahwa berdasarkan penelitian atas koreksi Terbanding, alasan dan data/dokumen pendukung keberatan Pemohon Banding, serta ketentuan yang berlaku, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Terbanding melakukan Koreksi Objek Perolehan Barang Kena Pajak (BKP) yang PPN-nya Tidak Seharusnya Tidak Dipungut sebesar Rp2.696.612.265 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Alasan dilakukan koreksi	Jumlah (Rp)
1	PPN hitung kembali tidak dibayar	2.563.476.993
2	Kurang bayar SSP	133.135.272
	Jumlah	2.696.612.265

bahwa Kurang bayar SSP yang dihitung oleh Terbanding sebesar Rp133.135.272 adalah koreksi terhadap selisih antara Faktur Pajak dan SSP yang dibayar Kembali oleh Pemohon Banding atas jenis barang Myristic Acid dan Lauric Acid dimana Pemohon Banding kurang menyetorkan PPN terutang. Bahwa selisih tersebut

terjadi karena penetapan harga antara Terbanding dengan Pemohon Banding dimana Terbanding menetapkan DPP adalah harga jual yang berlaku dan tarif pada saat barang dikeluarkan;

bahwa PPN hitung kembali tidak dibayar sebesar Rp2.563.476.993 merupakan penjualan scrap tidak dihitung Kembali PPN yang semula tidak dipungut karena Pemohon Banding merupakan Pengusaha Kawasan Berikat, namun pada saat dikeluarkan untuk dijual Kembali oleh Pemohon Banding harus dipungut PPN;

Menurut Pemohon Banding:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas Koreksi Objek Perolehan Barang Kena Pajak (BKP) yang PPN-nya tidak seharusnya tidak dipungut sebesar Rp2.696.612.265;

bahwa berikut ini adalah pokok-pokok argumentasi dari Pemohon Banding:

Tidak diajukan

Jumlah Koreksi yan

Jumlah Koreksi

Alasan dilakukan

korek

Banding

diajukan Banding (Rp)

(Rp)

(Rp) 1

PN hitu

ng kembali tidak d

ibayar

2.563.476.993

2.563.476

.99

3 2

urang b

ayar SSP

133.135.272

133.135

.27

2 J

umlah

2.696.612.265

2.696.612

.26

1. Koreksi Objek Perolehan Barang Kena Pajak (BKP) yang PPN-nya tidak seharusnya tidak dipungut karena PPN hitung kembali tidak dibayar sebesar Rp2.563.476.993

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding yang melakukan koreksi Objek Perolehan Barang Kena Pajak (BKP) yang PPN- nya tidak seharusnya tidak dipungut karena PPN hitung kembali tidak dibayar sebesar Rp2.563.476.993. Adapun penjelasan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

a. Koreksi Terbanding atas DPP PPN hitung kembali tidak dibayar berasal dari transaksi terkait dengan pengeluaran barang yang dikeluarkan dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean berupa limbah logam atau scrap sebagai berikut:

Tanggal Faktur

Nama Lawan TransaksiNo InvoiceNo Faktur PajakDPP PPN (Rp)

Pajak

PT. ALLIANCE CONSUMER

4840020326 011.006-22.2995346522-Aug-222.563.476.993 PRODUCTS INDONESIA

b. Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat (PMK-131/2018) menyatakan sebagai berikut:

Ayat (1)

Pengeluaran barang dari Kawasan Berikat dapat dilakukan ke:

a. luar daerah pabean;

b. Tempat Penimbunan Berikat lainnya;

c. Kawasan Bebas;

d. tempat lain dalam daerah pabean;

e. kawasan ekonomi khusus; dan/atau

f. kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah. Ayat (2)

Barang yang dikeluarkan dari Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. Bahan Baku dan/atau sisa Bahan Baku;

b. Bahan Penolong dan/atau sisa Bahan Penolong;

c. pengemas dan alat bantu pengemas;

d. Hasil Produksi yang telah jadi maupun setengah jadi;

e. barang contoh;

f. Barang Modal;

g. peralatan perkantoran;

h. barang untuk keperluan dan/atau hasil penelitian dan pengembangan perusahaan;

i. sisa dari proses produksi; dan/atau

j. sisa pengemas dan limbah.

c. Selanjutnya Pasal 25 ayat (9) PMK Nomor: 65/PMK.04/2021 tentang Perubahan atas PMK-131/2018 menyatakan bahwa:

atau PDKB dikecualikan dari kewajiban melunasi PPN atau PPN dan PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

bahwa dengan demikian, dari penjelasan Pemohon Banding tersebut di atas maka seharusnya tidak terdapat koreksi Objek Perolehan Barang Kena Pajak (BKP) yang PPN-nya tidak seharusnya tidak dipungut karena PPN hitung kembali tidak dibayar. Oleh karena itu, mohon agar koreksi Terbanding dapat dibatalkan seluruhnya;

2. Koreksi Objek Perolehan Barang Kena Pajak (BKP) yang PPN-nya tidak seharusnya tidak dipungut karena Kurang Bayar SSP sebesar Rp133.135.272 bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding yang melakukan koreksi Objek Perolehan Barang Kena Pajak (BKP) yang PPN- nya tidak seharusnya tidak dipungut karena Kurang Bayar SSP sebesar Rp133.135.272. Adapun penjelasan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

a. Pemohon Banding meyakini bahwa perhitungan PPN atas perolehan BKP yang PPN-nya tidak seharusnya tidak dipungut (semula mendapat fasilitas PPN tidak dipungut) yang dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean yang disetor kembali oleh Pemohon Banding telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

b. Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat (PMK-131/2018) menyatakan sebagai berikut: Ayat (1)

Pengeluaran barang dari Kawasan Berikat dapat dilakukan ke:

a. luar daerah pabean;

b. Tempat Penimbunan Berikat lainnya;

c. Kawasan Bebas;

d. tempat lain dalam daerah pabean;

e. kawasan ekonomi khusus; dan/atau

f. kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah. Ayat (2)

Barang yang dikeluarkan dari Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. Bahan Baku dan/atau sisa Bahan Baku;

b. Bahan Penolong dan/atau sisa Bahan Penolong;

c. pengemas dan alat bantu pengemas;

d. Hasil Produksi yang telah jadi maupun setengah jadi;

e. barang contoh;

f. Barang Modal;

g. peralatan perkantoran;

h. barang untuk keperluan dan/atau hasil penelitian dan pengembangan perusahaan;

i. sisa dari proses produksi; dan/atau

j. sisa pengemas dan limbah.

c. Selanjutnya Pasal 25 ayat (1) PMK Nomor: 131/2018 menyatakan bahwa:

Dalam hal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) berasal dari tempat lain dalam daerah pabean dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean dan merupakan penyerahan barang kena pajak, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib melunasi PPN atau PPN dan PPnBM yang pada saat pemasukannya tidak dipungut.

bahwa dari uraian Pasal 25 tersebut, maka Pemohon Banding melunasi PPN yang terutang yang pada saat pemasukannya tidak dipungut yaitu sebesar nilai PPN yang ketika pemasukan bahan baku ke Kawasan Berikat tidak dipungut;

bahwa Pemohon Banding ingin menyampaikan bahwa barang hasil produksi yang dikeluarkan dari Kawasan Berikat Pemohon Banding

adalah barang hasil produksi yang bahan bakunya tidak semata-mata berasal dari tempat lain dalam daerah pabean (TLDDP) atau lokal namun juga terdapat komponen bahan baku yang berasal dari luar daerah pabean (LDP) atau impor. Pasal 25 ayat (1) PMK-131/2018 hanya mengatur untuk barang hasil produksi yang semata-mata hanya berasal dari TLDDP sedangkan Pasal 29 PMK-131/2018 hanya mengatur untuk barang hasil produksi yang semata-mata hanya berasal dari impor. Baik PMK-131/2018 maupun PMK-65/2021 sama sekali tidak mengatur atau mengakomodasi bagaimana tata cara perhitungan pembayaran kembali PPN terkait dengan barang hasil produksi Kawasan Berikat yang dikeluarkan ke TLDDP dengan bahan baku tercampur antara lokal dan impor. Ketentuan lebih lanjut pada PMK-131/2018 maupun PMK-65/2021 kemudian diatur lebih lanjut oleh Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yaitu dalam hal ini adalah diatur dengan PER - 19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat (PER-19/2018) sebagaimana diubah dengan PER - 9/BC/2021 (PER-9/2021);

d. bahwa terkait dengan tata cara perhitungan pembayaran kembali PPN terkait dengan barang hasil produksi Kawasan Berikat yang dikeluarkan ke TLDDP dengan bahan baku tercampur antara lokal dan impor Pasal 40 PER-19/2018 menyatakan sebagai berikut:

(1) Dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pengenaan Bea Masuk, Cukai, PDRI atas pengeluaran barang yang berasal dari luar daerah pabean dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) yaitu sebagai berikut:

a. Bea Masuk dihitung berdasarkan:

1. nilai pabean sesuai dengan harga jual pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean;

2. klasifikasi barang yang dikeluarkan dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean; dan

3. pembebanan pada saat pemberitahuan pabean impor untuk dipakai didaftarkan.

b. Cukai dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Cukai.

c. PDRI dihitung berdasarkan harga jual dan tarif pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean.

(2) Dalam hal barang yang dikeluarkan dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean terdapat komponen barang dari tempat lain dalam daerah pabean dan PDRI dihitung berdasarkan harga jual, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dikecualikan dari kewajiban melunasi PPN atau PPN dan PPnBM yang pada saat pemasukannya tidak dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).

(3) Penghitungan Bea Masuk, Cukai, dan PDRI dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pengeluaran Hasil Produksi dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB memiliki konversi pemakaian Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang jelas, terukur dan konsisten; dan

b. pada saat pemasukan ke Kawasan Berikat sudah terjadi transaksi jual beli.

(4) Dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pengenaan Bea Masuk, Cukai, PDRI, dan/atau PPN atau PPN dan PPnBM atas pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:

a. Bea Masuk dihitung berdasarkan:

1. nilai pabean dan klasifikasi yang berlaku pada saat barang impor dimasukkan ke Kawasan Berikat; dan

2. pembebanan pada saat pemberitahuan pabean impor untuk dipakai didaftarkan.

b. Cukai dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Cukai; dan

e. bahwa Pemohon Banding ingin menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 PER-19/2018 di atas maka Dasar yang digunakan untuk menghitung PDRI untuk bagian bahan impor dan PPN untuk bagian bahan lokal adalah sebagai berikut:

1) PDRI atau Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yaitu PPN Impor dan PPh Impor dihitung berdasarkan:

a. nilai impor yang berlaku pada saat barang impor dimasukkan ke Kawasan Berikat; dan

b. tarif pada saat pemberitahuan pabean impor untuk dipakai didaftarkan;

2) PPN atau PPN dan PPnBM dihitung berdasarkan harga jual dan tarif PPN atau PPN dan PPnBM pada saat pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat. “Harga jual” pada ketentuan ini adalah mengacu pada saat pemasukan barang atau dengan kata lain harga jual bahan baku (karena yang dimasukkan ke Kawasan Berikat adalah jelas bahan baku, bukan produk Pemohon Banding) dari pihak pemasok kepada Pemohon Banding yaitu harga pembelian bahan baku (bukan harga jual produk Pemohon Banding, karena untuk harga jual produk maka frasa yang digunakan adalah “harga jual pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean” seperti pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf a angka 1). Hal ini juga sejalan dengan pengertian harga jual pada Formulir BC 4.0 (pemasukan dari TLDDP ke Kawasan Berikat) yaitu yang dicantumkan adalah harga barang yang dimasukkan dari TLDDP ke Kawasan Berikat dalam hal ini adalah harga jual dari pemasok kepada Pemohon Banding atau dengan kata lain harga beli bahan baku Pemohon Banding;

nilai impor yang berlaku pada saat barang impor dimasukkan ke Kawasan Berikat dan untuk porsi bahan baku lokal menggunakan dasar harga pembelian Pemohon Banding (harga jual dari pemasok ke Pemohon Banding);

g. bahwa faktanya pada Tahun 2022, hampir seluruh transaksi terkait Pengeluaran Barang dari Kawasan Berikat (yang pada saat pemasukannya tidak dipungut PPN) merupakan terkait dengan pemasukan barang yang berasal dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP);

bahwa maka selain Pelunasan PPN dihitung berdasarkan harga pada saat pemasukan barang ke Kawasan Berikat (yang pada saat pemasukannya tidak dipungut) atas pengeluaran Barang dari Kawasan Berikat yang berasal dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean, Pemohon Banding juga berpendapat bahwa tidak adil apabila Terbanding melakukan koreksi dengan menentukan pelunasan PPN berdasarkan harga jual yang merupakan dasar penentuan terkait pengeluaran barang yang berasal dari Luar Daerah Pabean padahal sebagian besar berasal dari dalam daerah pabean;

h. bahwa oleh karena itu, mengingat Dasar perhitungan dan jumlah PPN atas bahan-bahan yang pada saat pemasukannya tidak dipungut yang sudah dibayarkan kembali oleh Pemohon Banding telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, maka menurut Pemohon Banding tidak ada koreksi DPP dan juga tidak kekurangan pembayaran PPN dimaksud. Oleh karena itu, mohon agar koreksi DPP Pajak Pertambahan Nilai atas yang pada saat pemasukannya tidak dipungut atau dibebaskan yang harus dibayar kembali sebesar Rp133.135.272 dapat dibatalkan seluruhnya;

Kembali. Oleh karena itu koreksi yang dilakukan Terbanding adalah tidak tepat dan seharusnya dibatalkan, maka sudah sepatutnya pula koreksi Koreksi Objek Perolehan Barang Kena Pajak (BKP) yang PPN-nya Tidak Seharusnya Tidak Dipungut sebesar Rp2.696.612.265 dibatalkan seluruhnya;

KESIMPULAN DAN USUL PEMOHON BANDING

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa:

1. Surat Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 27 UU KUP serta pasal 35, 36, dan 37 UU Pengadilan Pajak;

2. Koreksi Terbanding adalah koreksi yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00085/KEB/WPJ.26/2025 tanggal 24 April 2025 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Perolehan Yang PPN-Nya Tidak Seharusnya Dibebaskan atau Tidak Dipungut Nomor: 00007/217/22/117/24 tanggal 29 April 2024 adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang Mulia agar berkenan untuk:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00085/KEB/WPJ.26/2025 tanggal 24 April 2025;

3. Menetapkan kembali kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Perolehan Yang PPN-Nya Tidak Seharusnya Dibebaskan atau Tidak Dipungut untuk Masa Pajak Juli 2022 sebesar Nihil dengan perincian sebagai berikut:

Jumlah Rupiah Menurut

Uraian

Keputusan Keberatan

Putusan BandingKoreksi Dibatalkan 1

Dasar Pengenaan Pajak

a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN:

a.1. Ekspor

-- a.2. Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri

-- a.3. Penyerahan yang PPN-nya Dipungut Oleh Pemungut PPN

-- a.4. Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut

-- a.5. Penyerahan yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN

-- a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)

b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPN

c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)

d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam

Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemungutan

Pajak oleh Pemungut PPN/Kegiatan Membangun Sendiri/Pembayaran Kembali Pajak Masukan

bagi PKP yang Belum Melakukan Penyerahan setelah Jangka Waktu Tertentu Berakhir/Perolehan

yang PPN-nya Tidak Seharusnya Dibebaskan atau Tidak Dipungut/Tanggung Jawab Secara

Renteng/Pembayaran PPN yang Semula Mendapatkan Fasilitas

d.1. Impor BKP

-- d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

-- d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

-- d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN

-- d.5. Kegiatan Membangun Sendiri

-- d.6. Pembayaran Kembali Pajak Masukan bagi PKP yang Belum Melakukan Penyerahan

Setelah Jangka Waktu Tertentu Berakhir

-- d.7. Perolehan yang PPN-nya Tidak Seharusnya Dibebaskan atau Tidak Dipungut

2.696.612.265

- -2.696.612.265 d.8. Tanggung Jawab Secara Renteng

-- d.9. Pembayaran PPN yang Semula Mendapatkan Fasilitas

-- d.10. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8 atau d.9)

2.696.612.265

-2.696.612.265 2

Perhitungan PPN Kurang Bayar

a. Pajak Keluaran yang Harus Dipungut/Dibayar Sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.10)

296.627.349

-296.627.349

b. Dikurangi:

- b.1. PPN yang Disetor Di Muka Dalam Masa Pajak yang Sama

-- b.2. Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan

-- b.3. STP (pokok kurang bayar)

-- b.4. Dibayar dengan NPWP Sendiri

-- b.5. Lain-lain

-- b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)

c. Diperhitungkan:

c.1. SKPPKP

d. Jumlah Pajak yang Dapat Diperhitungkan (b.6-c.1)

e. Jumlah Penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d)

296.627.349

-296.627.349 3

Kelebihan Pajak yang Sudah:

a. Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya

b. Dikompensasikan ke Masa Pajak …........... (karena pembetulan)

c. Jumlah (a+b)

-- 45

PPN yang Kurang Bayar (2.e+3.c)

296.627.349

-296.627.349 Sanksi Administratif:

a. Bunga Pasal 13 (2) KUP

115.239.725

b. Bunga Pasal 13 (2a) KUP

c. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf c KUP

d. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP

e. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP

f. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN

g. Jumlah (a+b+c+d+e+f)

115.239.725

-115.239.725 6

Jumlah PPN yang Masih Harus Dibayar (4+5.g)

411.867.074

-411.867.074 bahwa demikian surat banding ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini berkenan untuk mengabulkan permohonan Banding ini. Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Pemohon Banding juga memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan untuk menghadirkan Pemohon Banding dalam sidang Pengadilan Pajak untuk menyampaikan penjelasan dan dokumen pendukung tambahan lainnya yang diperlukan;

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S- 00028/SUB-CT/WPJ.26/2025 tanggal 12 Agustus 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

PENELITIAN PERSYARATAN FORMAL

1. Persyaratan Formal

bahwa berdasarkan penelitian surat banding Pemohon Banding Nomor 191/TAX/UOI/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025 yang diterima di Pengadilan Pajak (e- Tax Court) tanggal e-Tax Court, diketahui hal-hal sebagai berikut:

YaTidak

a. Banding diajukan dengan surat banding dalam Bahasa Indonesia

√

kepada Pengadilan Pajak;

b. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal

√

diterima surat keputusan yang dibanding;

c. Banding diajukan di luar jangka waktu 3 (tiga) bulan karena diluar

kekuasaan Pemohon Banding dengan dilampiri bukti pendukung

adanya keadaan di luar kekuasaan Pemohon Banding;

d. Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding;√

e. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas;√

f.Banding diajukan dengan mencantumkan tanggal diterima Surat

Keputusan Terbanding Nomor KEP-00085/KEB/WPJ.26/2025 tanggal√

24 April 2025 yang diterima tanggal 29 April 2025;

g. Surat Banding dilampiri salinan surat keputusan yang dibanding, yaitu

Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00085/KEB/WPJ.26/2025√

tanggal 24 April 2025;

h. Bukti Pembayaran:

Untuk Tahun Pajak 2008 dan seterusnya:

-Surat banding dilampiri bukti pembayaran atas pajak yang masih

harus dibayar sesuai yang telah disetujui dalam pembahasan√

akhir hasil pemeriksaan;

-Surat banding tidak dilampiri bukti pembayaran atas pajak yang

masih harus dibayar sesuai yang telah disetujui dalam

pembahasan akhir hasil pemeriksaan;

i.Surat Banding ditandatangani oleh Raghavendra Kumar Kotla

bertindak selaku:

- Wajib Pajak;√

- Ahli Warisnya;

- Pengurus yang berkedudukan di Indonesia;

- Pengurus yang tidak berkedudukan di Indonesia;

- Kuasa Hukumnya dengan dilampiri Surat Kuasa Khusus;

j.Penandatangan Surat Banding:

- Berkedudukan di Indonesia;√

- Melampirkan bukti keberadaan pada saat penandatangan surat

banding;

k. Surat/skp/keputusan yang diajukan banding bukan merupakan objek

yang dapat diajukan banding.

2. Kesimpulan Pemenuhan Persyaratan Formal

bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan pada angka 1, maka permohonan Banding Pemohon Banding sepanjang telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

ANALISA POKOK SENGKETA

bahwa setelah membaca surat banding, mempelajari Laporan Penelitian Keberatan, berkas surat-menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, surat keberatan Pemohon Banding, dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari Pemohon Banding sebagai berikut:

POKOK SENGKETA:

Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Menurut Terbanding (Rp)	Pokok Sengketa (Rp)
1	2	3	4
DPP Perolehan BKP yang PPN- nya tidak seharusnya tidak dipungut	0	2.696.612.265	2.696.612.265

Koreksi Objek Perolehan BKP yang PPN-nya tidak seharusnya tidak dipungut sebesar Rp2.696.612.265

Menurut Terbanding

a. Dasar Hukum

1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang antara lain mengatur:

▪ Pasal 1 angka 25

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

▪ Pasal 12 ayat (3)

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

▪ Penjelasan Pasal 12 ayat (3)

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

▪ Pasal 13 ayat (1) huruf a

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam hal sebagai berikut: terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar;

▪ Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf a paragraf ketiga

Diketahuinya Wajib Pajak tidak atau kurang bayar membayar pajak karena dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dan dari hasil pemeriksaan itu diketahui bahwa Wajib Pajak tidak atau kurang bayar membayar dari jumlah pajak yang seharusnya terutang.

▪ Pasal 13 ayat (2)

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang antara lain mengatur:

▪ Pasal 4 ayat (1) huruf a

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas: penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.03/2015 antara lain mengatur:

▪ Pasal 2 ayat (1)

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

▪ Pasal 13

Dalam proses penyelesaian keberatan, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk:

a. meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy kepada Wajib Pajak terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi;

b. meminta Wajib Pajak untuk memberikan keterangan terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan keterangan;

c. meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi yang disengketakan kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan melalui penyampaian surat permintaan data dan keterangan kepada pihak ketiga;

d. meninjau tempat Wajib Pajak, termasuk tempat lain yang diperlukan;

e. melakukan pembahasan dan klarifikasi atas hal-hal yang diperlukan dengan memanggil Wajib Pajak melalui penyampaian surat panggilan dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan

f. melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan untuk mendapatkan data dan/atau informasi yang objektif yang dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan keberatan.

▪ Pasal 17 ayat (3)

Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar yang dituangkan dalam Surat Keputusan Keberatan.

4) Peraturan Menteri Keuangan nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor 65/PMK.04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 Tentang Kawasan Berikat antara lain mengatur:

▪ Pasal 23 ayat (1) dan (2)

(1)Pengeluaran barang dari Kawasan Berikat dapat dilakukan ke:

d. tempat lain dalam daerah pabean;

(2)Barang yang dikeluarkan dari Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat berupa:

j. sisa pengemas dan limbah.

▪ Pasal 25 ayat (1), (1b), (4) dan (9)

(1) Dalam hal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) berasal dari tempat lain dalam daerah pabean dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean dan merupakan penyerahan barang kena pajak, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib melunasi PPN atau PPN dan PPnBM yang pada saat pemasukannya tidak dipungut.

(1b) Kewajiban pelunasan PPN atau PPN dan PPnBM sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terutang pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Berikat.

(4) Atas penyerahan barang dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib membuat faktur pajak dan memungut PPN atau PPN dan PPnBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Dalam hal barang yang dikeluarkan dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean berupa sisa pengemas dan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf j, Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB dikecualikan dari kewajiban melunasi PPN atau PPN dan PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

▪ Pasal 29A

Dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pengenaan Cukai dan PPN atau PPN dan PPnBM atas pengeluaran barang dari Kawasan Berikat

ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) yaitu sebagai berikut:

a. Cukai dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai; dan

PPN atau PPN dan PPnBM dihitung berdasarkan harga jual yang berlaku dan tarif pada saat barang dikeluarkan dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean.

5) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-9/BC/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat antara lain mengatur:

▪ Pasal 34 ayat (1), (2) dan (5)

(1)Pengeluaran barang dari Kawasan Berikat dapat dilakukan ke:

d. tempat lain dalam daerah pabean;

(2)Barang yang dikeluarkan dari Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat berupa:

j. sisa pengemas dan limbah.

(5)Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j merupakan sisa

atau limbah yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis.

b. Data dan Fakta

1) bahwa berdasarkan LHP Nomor LAP-93/RIKSIS/KPP.2604/2024 tangga 23 April 2024 dan Kertas Kerja Pemeriksaan, koreksi atas Perolehan BKP yang PPN nya tidak seharusnya tidak dipungut sebesar Rp2.696.612.265 dengan perincian sebagai berikut

cfm TerbandingRp 2.696.612.265

cfm Pemohon BandingRp0

KoreksiRp 2.696.612.265

Nilai tersebut diperoleh berdasarkan ekualisasi antara pencocokan Faktur Pajak Keluaran 010/011 dengan dokumen BC 4.1/2.5 serta pembayaran SSP atas perolehan BKP yang sebelumnya mendapat fasilitas tidak

dipungut PPN karena Pemohon Banding sebagai Pengusaha Kawasan Berikat;

2) bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan atas koreksi Terbanding terhadap Perolehan BKP yang PPN nya tidak seharusnya tidak dipungut menyatakan:

Koreksi Terbanding terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. PPN hitung kembali tidak dibayar sebesarRp 2.563.476.993

2. Kurang bayar SSP sebesarRp 133.135.272

3. Total sebesarRp 2.696.612.265

3) bahwa menurut Pemohon Banding pengeluaran barang berupa limbah dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean dikecualikan dari kewajiban melunasi PPN.

4) bahwa untuk memperjelas pokok sengketa dalam keberatan Pemohon Banding, Terbanding telah mengundang Tim Pemeriksa untuk melakukan pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan dan hasilnya telah dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan nomor BA-001/WPJ.266/2025 tanggal 14 Januari 2025 diketahui diketahui sebagai berikut:

	Koreksi DPP Perolehan BKP yang PPN-nya Tidak Seharusnya Tidak Dipungut
1.		Pertanyaan		Jelaskan dasar hukum dan alasan koreksi dan dokumen yang menjadi dasar dari koreksi tersebut?
		Jawaban/ Penjelasan		Masa Januari 2022: a. Dasar Hukum: • Pasal 12 ayat 3 UU No. 28/2007 stdd UU No. 7/2021 • Pasal 25 jo Pasal 29A PMK 131/2018 stdd PMK 65/2021 • Pasal 36, 40, dan 40A PER-19/BC/2018 stdd PER 9/BC/2021 b. Alasan koreksi: • High Speed Diesel (HSD) adalah bukan scrap sebagaimana dimaksud dalam sanggahan Pemohon Banding. HSD merupakan bahan bakar yang semula mendapatkan fasilitas tidak dipungut yang dijual kepada lawan transaksi yang berada di TLDDP dan Pemohon Banding tidak mampu menunjukkan dokumen pengeluaran barang (SPPB) dari Direktorat Bea dan Cukai sebagai pemilik kawasan Berikat yang mendukung bahwa HSD yang dijual tersebut merupakan scrap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (9) PMK-131/2018 stdd PMK Nomor: 65/PMK.04/2021.

• Koreksi DPP PPN yang berasal dari penjualan Myristic Acid dan Lauric Acid diperoleh dari metode pencocokan antara Faktur Pajak dengan kode 010/011 dengan SSP yang dibayar kembali oleh Pemohon Banding atas transaksi selama Januari- Desember 2022. Melalui pengujian alat bukti serta metode langsung tersebut diperoleh kesimpulan bahwa terdapat selisih PPN kurang dibayar terkait empat (4) Faktur Pajak pada masa Januari 2022.

c. Dokumen dasar koreksi:

• SPT Masa PPN

• Buku Kas/Bank

• SSP PPN dan Faktur Pajak

• Dokumen BC 4.1 / BC 2.5

Masa Februari 2022:

a. Dasar Hukum:

• Pasal 12 ayat 3 UU No. 28/2007 stdd UU No. 7/2021

• Pasal 25 jo Pasal 29A PMK 131/2018 stdd PMK 65/2021

• Pasal 36, 40, dan 40A PER-19/BC/2018 stdd PER 9/BC/2021

b. Alasan koreksi:

• High Speed Diesel (HSD) adalah bukan scrap sebagaimana dimaksud dalam sanggahan Pemohon Banding. HSD merupakan bahan bakar yang semula mendapatkan fasilitas tidak dipungut yang dijual kepada lawan transaksi yang berada di TLDDP dan Pemohon Banding tidak mampu menunjukkan dokumen pengeluaran barang (SPPB) dari Direktorat Bea dan Cukai sebagai pemilik kawasan Berikat yang mendukung bahwa HSD yang dijual tersebut merupakan scrap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (9) PMK-131/2018stddPMKNomor: 65/PMK.04/2021.

c. Dokumen dasar koreksi:

• SPT Masa PPN

• Buku Kas/Bank

• SSP PPN dan Faktur Pajak

• Dokumen BC 4.1 / BC 2.5

Masa Maret 2022:

a. Dasar Hukum:

• Pasal 12 ayat 3 UU No. 28/2007 stdd UU No. 7/2021

• Pasal 25 jo Pasal 29A PMK 131/2018 stdd PMK 65/2021

• Pasal 36, 40, dan 40A PER-19/BC/2018 stdd PER 9/BC/2021

b. Alasan koreksi:

• MFO adalah bukan scrap sebagaimana dimaksud dalam sanggahan Pemohon Banding. MFO merupakanbahanbakaryangsemula mendapatkan fasilitas tidak dipungut yang dijual kepada lawan transaksi yang berada di TLDDP (Tempat lain di Dalam Daerah Pabean) dan Pemohon Banding tidak mampu menunjukkan dokumen pengeluaran barang (SPPB) dari Direktorat Bea dan Cukai sebagai pemilik kawasan Berikat yang mendukung bahwa MFO yang dijual tersebut merupakan scrap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (9) PMK-131/2018 stdd PMK Nomor: 65/PMK.04/2021.

c. Dokumen dasar koreksi:

• SPT Masa PPN

• Buku Kas/Bank

• SSP PPN dan Faktur Pajak

• Dokumen BC 4.1 / BC 2.5

Masa April 2022:

a. Dasar Hukum:

• Pasal 12 ayat 3 UU No. 28/2007 stdd UU No. 7/2021

• Pasal 25 jo Pasal 29A PMK 131/2018 stdd PMK 65/2021

• Pasal 36, 40, dan 40A PER-19/BC/2018 stdd PER 9/BC/2021

b. Alasan koreksi:

• MFO adalah bukan scrap sebagaimana dimaksud dalam sanggahan Pemohon Banding. MFO merupakanbahanbakaryangsemula mendapatkan fasilitas tidak dipungut yang dijual kepada Pemohon Banding yang berada di TLDDP dan Pemohon Banding tidak mampu menunjukkan Dokumen pengeluaran Barang (SPPB) dari Direktorat Bea dan Cukai sebagai pemilik kawasan Berikat yang menyatakan bahwa atas penjualan

HSD tersebut merupakan Scrap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (9) PMK-131/2018 stdd PMK Nomor: 65/PMK.04/2021.

• Koreksi DPP PPN yang berasal dari penjualan Myristic Acid dan Lauric Acid diperoleh dari metode pencocokan antara Faktur Pajak dengan kode 010/011 dengan SSP yang dibayar kembali oleh Pemohon Banding atas transaksi selama Januari- Desember 2022. Melalui pengujian alat bukti serta metode langsung tersebut diperoleh kesimpulan bahwa terdapat selisih PPN kurang dibayar terkait 3 Faktur Pajak pada masa April 2022.

c. Dokumen dasar koreksi:

• SPT Masa PPN

• Buku Kas/Bank

• SSP PPN dan Faktur Pajak

• Dokumen BC 4.1 / BC 2.5

Masa Mei 2022:

a. Dasar Hukum:

• Pasal 12 ayat 3 UU No. 28/2007 stdd UU No. 7/2021

• Pasal 25 jo Pasal 29A PMK 131/2018 stdd PMK 65/2021

• Pasal

• 36, 40, dan 40A PER-19/BC/2018 stdd PER 9/BC/2021

b. Alasan koreksi:

• Unioleo Dove Noodle adalah bukan scrap sebagaimana dimaksud dalam sanggahan Pemohon Banding. Unioleo Dove Noodle merupakan produk jadi Pemohon Banding di mana bahanbakudanpembantunyasemula mendapatkan fasilitas tidak dipungut yang dijual kepada lawan transaksi yang berada di TLDDP (Tempat lain di Dalam Daerah Pabean).

c. Dokumen dasar koreksi:

• SPT Masa PPN

• Buku Kas/Bank

• SSP PPN dan Faktur Pajak

• Dokumen BC 4.1 / BC 2.5

Masa Juni 2022:

a. Dasar Hukum:

• Pasal 12 ayat 3 UU No. 28/2007 stdd UU No. 7/2021

• Pasal 25 jo Pasal 29A PMK 131/2018 stdd PMK 65/2021

• Pasal 36, 40, dan 40A PER-19/BC/2018 stdd PER 9/BC/2021

b. Alasan koreksi:

• Koreksi atas Obyek PPN terhadap produk Myristic acid, Unioleo FA, SKN Dove, PMT Skn Dove, dan Unioleo Gylcerine diperoleh dari metode pencocokan antara Faktur Pajak dengan kode 010/011 dengan SSP yang dibayar kembali oleh Pemohon Banding atas transaksi selama Januari- Desember 2022. Melalui pengujian alat bukti serta metode langsung tersebut diperoleh kesimpulan bahwa terdapat selisih PPN kurang dibayar terkait 8 Faktur pajak pada Masa Juni 2022.

c. Dokumen dasar koreksi:

• SPT Masa PPN

• Buku Kas/Bank

• SSP PPN dan Faktur Pajak

• Dokumen BC 4.1 / BC 2.5

Masa Juli 2022:

a. Dasar Hukum:

• Pasal 12 ayat 3 UU No. 28/2007 stdd UU No. 7/2021

• Pasal 25 jo Pasal 29A PMK 131/2018 stdd PMK 65/2021

• Pasal 36, 40, dan 40A PER-19/BC/2018 stdd PER 9/BC/2021

b. Alasan koreksi:

• Bahwa penjualan dengan nomor Faktur Pajak 011.006-22.29953465 adalah PMT Skin Dove Gear sehingga bukan limbah atau scrap sebagaimana dimaksud dalam sanggahan Pemohon Banding. PMT Skin Dove Gear merupakan produk jadi Pemohon Banding di mana Bahan Baku dan pembantunya semula mendapatkan fasilitas tidak dipungut yang dijual kepada Pemohon Banding yang berada di TLDDP (Tempat lain di dalam daerah pabean). Begitupun dengan koreksi DPP PPN yang berasal dari penjualan Myristic acid dan SKN Dove Hebe. Koreksi atas Obyek PPN terhadap produk PMT Skin Dove Gear, Myristic acid, serta SKN Dove Hebe diperoleh dari metode pencocokan antara Faktur Pajak dengan kode 010/011 dengan SSP yang dibayar kembali oleh Pemohon Banding atas transaksi selama Januari- Desember 2022. Melalui pengujian alat bukti serta metode langsung tersebut diperoleh kesimpulan bahwa terdapat selisih PPN tidak/kurang dibayar terkait 3 Faktur pajak pada Masa Juli 2022.

c. Dokumen dasar koreksi:

• SPT Masa PPN

• Buku Kas/Bank

• SSP PPN dan Faktur Pajak

• Dokumen BC 4.1 / BC 2.5

Masa Agustus 2022:

Tidak terdapat koreksi.

Masa September 2022:

Tidak terdapat koreksi.

Masa Oktober 2022:

Tidak terdapat koreksi.

Masa Nopember 2022:

a. Dasar Hukum:

• Pasal 12 ayat 3 UU No. 28/2007 stdd UU No. 7/2021

• Pasal 25 jo Pasal 29A PMK 131/2018 stdd PMK 65/2021

• Pasal 36, 40, dan 40A PER-19/BC/2018 stdd PER 9/BC/2021

b. Alasan koreksi:

• Bahwa penjualan dengan nomor Faktur Pajak 010.007-22.71136965 adalah Bottom Pile di mana PEMOHON BANDING mengklasifikasikan sebagai scrap di dalam sanggahan Pemohon Banding. Namun Pemohon Banding tidak mampu menunjukkan Dokumen pengeluaran Barang (SPPB) dari Direktorat Bea dan Cukai sebagai pemilik kawasan Berikat yang menyatakan bahwa atas penjualan HSD tersebut merupakan Scrap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (9) PMK-131/2018stddPMKNomor: 65/PMK.04/2021.

• Koreksi atas Obyek PPN terhadap produk Lauric Acid, Glycerine, SKN Dove Hebe, dan Unioleo Betaine diperoleh dari metode pencocokan antara Faktur Pajak dengan kode 010/011 dengan SSP yang dibayar kembali oleh Pemohon Banding atas transaksi selama Januari-Desember 2022, sehingga melalui pengujian alat bukti serta metode langsung tersebut diperoleh kesimpulan bahwa terdapat selisih PPN tidak/kurang dibayar terkait 7 Faktur pajak pada masa November 2022.

c. Dokumen dasar koreksi:

• SPT Masa PPN

• Buku Kas/Bank

• SSP PPN dan Faktur Pajak

• Dokumen BC 4.1 / BC 2.5

Masa Desember 2022:

Tidak terdapat koreksi.

2.	Pertanyaan	Berdasarkan SKP yang diterbitkan, koreksi tersebut terdapat pada tiap Masa Pajak yaitu masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2022. Apakah dasar hukum, alasan koreksi dan dokumen yang menjadi dasar dari koreksi tersebut sama untuk keseluruhan Masa Pajak tersebut?
	Jawaban/ Penjelasan	• Tidak. Koreksi atas DPP Perolehan BKP yang PPN-nya Tidak Seharusnya Tidak Dipungut tidak terdapat pada masa Agustus, September, Oktober, dan Desember. • Koreksi yang terdapat pada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan Nopember menggunakan dasar hukum dan dokumen yang sama.

3.	Pertanyaan	Dokumen apa saja yang Terbanding minta ke Pemohon Banding dan dokumen apa saja yang dipinjamkan oleh Pemohon Banding terkait koreksi kredit pajak selama dalam proses pemeriksaan? Apakah Pemeriksa memenuhi prosedur permintaan/peminjaman dokumen SP I, SP II dan Berita Acara pemenuhan dokumen? Berikan dokumen pendukung!
	Jawaban/ Penjelasan	a. Dokumen yang diminta kepada dan dipinjamkan oleh Pemohon Banding: • Ledger dan Sub Ledger (file .xls) • Mapping GL ke Laporan Keuangan dan SPT PPh Badan serta Daftar Koreksi Fiskal • Rekonsiliasi pencatatan transaksi terkait DPP Faktur Pajak Keluaran/PEB dengan jurnal GL • Rekonsilitasi pencatatan transaksi terkait DPP Faktur Pajak Masukan /PIB denga jurnal GL • Rekapitulasi pelunasan PPN Masukan Dalam Negeri melalui Buku/Kas kepada PKP Penjual • Rekening Koran (file scan) • Persandingan Faktur Pajak yang dijual ke TLDPP (kode 010/011) dengan pelunasan SSP PPN (mencantumkan NTPN) yang pada saat pemasukannya tidak dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 PMK 131/2018 stdd PMK 65/2021 • Dokumen BC 4.1 atau BC 2.5, Faktur Pajak Keluaran, serta Invoice Penjualan terkait pengkreditan SSP • Rincian Penambahan Aktiva Tetap yang mendetailkan invoice, PIB/FP, tanggal, Nilai Invoice (original value), nilai konversi USD • Rincian Penambahan Aktiva Dalam Penyelesaian yang mendetail Invoice, PIB/FP, tanggal, nilai invoice (original value, nilai konversi USD • Kontrak Penjualan dan Kontrak Pembelian Lainnya (file scan) Terkait Penjualan Barang Dagangan: • Detail Penjualan (meliputi: Nama Pembeli, PO, Invoice lengkap dengan tanggal, no. FP/PEB lengkap dengan tanggal, Jenis Barang, Kuantitas, DPP, PPN) dan Bukti Uang Masuk (file .xls) • Hardcopy kontrak penjualan, PO, Invoice, Faktur Pajak , BC 4.1 BC 4.0, BC 3.0, BC 3.1, Surat Persetujuan

Pengeluaran Barang (SPPB) serta surat jalan terkait penjualan (file scan)

• SSP perhitungan kembali PPN semula tidak dipungut terkait penjualan

Terkait Pembelian Bahan Baku, Pembantu, Sparepart dan Lainnya:

• Detail pembelian (meliputi Nama Penjual, PO, Invoice lengkap dengan tanggal, Nomor FP/PIB lengkap dengan tanggal, Jenis Barang, Kuantitas, DPP, PPN dan Bukti Uang Keluar (file .xls)

• Hardcopy kontrak pembelian, PO, invoice, FP/PIB, BC 4.0, BC 2.3, BC 2.0, SPPB, serta Surat Jalan terkait pembelian (file scan)

Terkait Kegiatan Impor Lainnya:

• Detail pembelian (meliputi Nama Penjual, PO, Invoice lengkap dengan tanggal, Nomor FP/PIB lengkap dengan tanggal, Jenis Barang, Kuantitas, DPP, dan PPN (file .xls)

• Kontrak, PO, Invoice, dan PIB (BC 2.1 atau BC 2.3), serta SSP PPN dan PPh Impor (file scan)

Terkait Pemanfaatan BKPTB dan JKP dari Luar Daerah Pabean:

• Detail Biaya (meliputi Nama Penjual, PO, Invoice lengkap dengan tanggal, NTPN, Jenis Transaksi, Kuantitas, DPP, PPN) serta Pemberian Keterangan nomor jurnal/voucher (sumber General Ledger) untuk setiap objek Pembanfaatan JKP dari Luar Negeri / BKPTB yang telah dibayar dan telah dikreditkan PEMOHON BANDING dalam B1 SPT Masa PPN (file .xls)

• Kontrak, PO, invoice, serta SSP PPN (file scan) Terkait Penjualan Lainnya:

• Detil Penjualan (meliputi: Nama Pembeli, PO, Invoice lengkap dengan tanggal, no. FP/PEB lengkap dengan tanggal, Jenis Barang, Kuantitas, DPP, PPN) (file .xls)

• Invoice, FP/PEB, BC 2.5, dan Surat Jalan (file scan) Terkait Pembelian Lokal Lainnya:

• Detil Pembelian (meliputi: Nama Penjual, PO, Invoice lengkap dengan tanggal, no. FP/PEB lengkap dengan tanggal, Jenis Barang, Kuantitas, DPP, PPN) (file .xls)

• Invoice, FP, BC 4.0, dan Surat Jalan (file scan)

b. Prosedur yang dilakukan:

• Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dukumen tanggal 30 Agustus 2023

• Peringatan I pada 26 September 2023;

• Berita Acara Pemenuhan Seluruh Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen tanggal 20 Maret 2024;

• Surat Pernyataan Buku, Catatan, dan Dokumen Sesuai dengan Aslinya tanggal 16 April 2024.

		c. Dokumen Pendukung terlampir pada LHP masing- masing masa pajak.

4.	Pertanyaan	Darimana Terbanding mendapatkan data Faktur Pajak (dengan perincian)?
	Jawaban/ Penjelasan	Dari menu aplikasi Konfirmasi Detil e-Faktur pada situs Appportal DJP disandingkan dengan buku/catatan/dokumen yang dipinjamkan oleh Pemohon Banding.

5.	Pertanyaan	Jelaskan mengapa terjadi perbedaan antara Faktur Pajak dengan Penyerahan BKP dalam SPT PPN yang dilaporkan oleh Pemohon Banding?
	Jawaban/ Penjelasan	Sesuai dengan alasan koreksi masing-masing masa pada pertanyaan no. 1 yang sudah dijawab.

6.	Pertanyaan	Jelaskan mengapa terjadi perbedaan pengertian scrap menurut Terbanding denganPemohon Banding, sehingga Terbanding bisa menyimpulkan bahwa HSD tersebut bukan limbah?
	Jawaban/ Penjelasan	Berdasarkan keterangan pada detil faktur, jenis barang adalah High Speed Diesel, bukan limbah (scrap). High Speed Diesel (HSD) adalah bahan bakar diesel yang digunakan untuk mesin dengan kecepatan putaran tinggi. HSD juga dikenal sebagai solar, Automotive Diesel Oil (ADO), atau Marine Gas Oil (MGO). Pemohon Banding tidak mampu menunjukkan Dokumen pengeluaran Barang (SPPB) dari Direktorat Bea dan Cukai sebagai pemilik kawasan Berikat yang menyatakan bahwa atas penjualan yang dilakukan adalah Penjualan Scrap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (9) PMK- 131/2018 stdd PMK Nomor: 65/PMK.04/2021.
7.	Pertanyaan	Adakah hal lain ingin sampaikan Terbanding terkait dengan keberatan Pemohon Banding?
	Jawaban/ Penjelasan	Tidak ada.

5) bahwa untuk memperjelas pokok sengketa dalam keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding, Terbanding juga telah mengundang Pemohon Banding dengan surat nomor S- 35/WPJ.26/2025 tanggal 16 Januari 2025 untuk melakukan pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan. Berdasarkan penjelasan Wajib Pajak sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan nomor BA- 013/WPJ.266/2025 tanggal 6 Februari 2025 diketahui hal-hal sebagai berikut:


1.	Pertanyaan	Dokumen apa saja yang Terbanding minta ke Pemohon Banding dan dokumen apa saja yang dipinjamkan oleh Pemohon Banding terkait koreksi kredit pajak selama dalam proses pemeriksaan? Apakah Terbanding memenuhi prosedur permintaan/peminjaman dokumen SP I, SP II dan Berita Acara pemenuhan dokumen? Berikan dokumen pendukung!
	Jawaban/ Penjelasan	Pemohon Banding telah menyerahkan dokumen pendukung atas koreksi setiap masa pajak diantaranya berupa Invoice, Faktur Pajak, PO, DO, Pembayaran/Rekening Koran, Berita Acara, Kontrak/Perjanjian. Tanda Terima atas penyerahan dokumen yang diminta selam proses Pemeriksaan tersebut akan Pemohon Banding lampirkan.

2.	Pertanyaan	Jelaskan proses perolehan BKP dari luar pabean yang dikeluarkan ketempat lain dalam daerah pabean?
	Jawaban/ Penjelasan	Proses perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dari luar pabean yang dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean melibatkan impor barang yang dilaporkan melalui Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan pembayaran Bea Masuk serta Pajak Impor lainnya seperti PPN dan PPh. Setelah barang masuk, barang tersebut dipindahkan ke lokasi lain dalam daerah pabean dengan pemberitahuan kepada Bea dan Cukai. Pemindahan barang harus dilengkapi dengan dokumen sah dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN, sementara Bea Cukai akan melakukan pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan dan kepabeanan.

3.	Pertanyaan	Jelaskan mengapa terjadi perbedaan antara Faktur Pajak dengan Penyerahan BKP dalam SPT PPN yang dilaporkan oleh Pemohon Banding?
	Jawaban/ Penjelasan	Perbedaaan tersebut terjadi dikarenakan adanya keterlambatan penerimaan Invoice dari vendor.

4.	Pertanyaan	Jelaskan mengapa terjadi perbedaan pengertian scrap menurut FPP dengan Pemohon Banding, sehingga Terbanding bisa menyimpulkan bahwa HSD tersebut bukan limbah?
	Jawaban/ Penjelasan	Terbanding bisa menyimpulkan bahwa HSD bukan limbah jika barang tersebut masih memiliki nilai ekonomis dan dapat diproses lebih lanjut atau dijual, meskipun secara fisik barang tersebut dianggap sisa atau scrap oleh Pemohon Banding. Sehingga berdasarkan Pasal 25 ayat (9) PMK Nomor: 65/PMK.04/2021, bahwa pengeluaran barang berupa limbah dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean dikecualikan dari kewajiban melunasi PPN

5.	Pertanyaan		Jelaskan mengapa terjadi perbedaan antara Faktur Pajak dengan Penyerahan BKP dalam SPT PPN yang dilaporkan oleh Pemohon Banding?
	Jawaban/ Penjelasan		Perbedaaan tersebut terjadi dikarenakan adanya keterlambatan penerimaan Invoice dari vendor.

6) bahwa berdasarkan hasil penelitian atas SKPKB a quo, koreksi Perolehan BKP yang PPN nya tidak seharusnya tidak dipungut sebesar Rp2.696.612.265 dengan perincian sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT
	PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS	KOREKSI
d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan:	0	0	0
d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut	0	2.696.612.265	2.696.612.265
Perhitungan PPN Kurang Bayar
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	0	296.627.349	296.627.349
b. Dikurangi:
b.1. PPN yang disetor di muka dalam masa Pajak yang sama b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
c. Diperhitungkan:
c.1. SKPPKP	0	0	0
d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan(b.6 - c.1)	0	0	0
e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a – d)	0	296.627.349	296.627.349
Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya			0
b. Dikompensasikan ke Masa Pajak …(karena pembetulan)	0	0	0
c. Jumlah (a + b)			0
Jumlah PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)	0	296.627.349	296.627.349
Sanksi administrasi
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) huruf c KUP c. Jumlah (a + b)	0 0 0	115.239.725 0 115.239.725	115.239.725 0 115.239.725
Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.h)	0	411.867.074	411.867.074

c. Tanggapan Terbanding

1) bahwa koreksi atas Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut sebesar Rp2.696.612.265 dengan perincian sebagai berikut:

Cfm TerbandingRp 2.696.612.265

Cfm Pemohon Banding Rp0

KoreksiRp 2.696.612.265

2) bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Perolehan yang PPN- nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut sebesar Rp2.696.612.265;

3) bahwa pengujian yang dilakukan oleh Terbanding KPP Pratama Pematang Siantar menyatakan terdapat selisih antara Faktur Pajak dengan penyerahan BKP kode 010/011 dan DPP PPN hitung Kembali menurut Pemohon Banding sebesar Rp2.696.612.265 dimana selisih tersebut adalah PPN hitung kembali tidak dibayar dan Kurang bayar SSP;

4) bahwa Kurang bayar SSP yang dihitung oleh Tim Pemeriksa sebesar Rp133.135.272 adalah koreksi terhadap selisih antara Faktur Pajak dan SSP yang dibayar Kembali oleh Pemohon Banding atas jenis barang Myristic Acid dan PMT SKN Dove Gear dimana Pemohon Banding kurang menyetorkan PPN terutang;

5) bahwa selisih tersebut terjadi karena penetapan harga antara Terbanding dengan Pemohon Banding dimana Terbanding menetapkan DPP adalah harga jual yang berlaku dan tarif pada saat barang dikeluarkan;

6) bahwa berdasarkan Pasal 29A huruf b Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.04/2021

menyatakan “Dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pengenaan Cukai dan PPN atau PPN dan PPnBM atas pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) yaitu sebagai berikut: b. PPN atau PPN dan PPnBM dihitung berdasarkan harga jual yang berlaku dan tarif pada saat barang dikeluarkan dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean”;

7) bahwa dalam Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan Nomor: BA-013/WPJ.266/2025 Tanggal 6 Februari 2025, Pemohon Banding menyatakan terjadi perbedaan antara Faktur Pajak dengan penyerahan BKP dalam SPT yang dilaporkan dikarenakan adanya keterlambatan penerimaan invoice dari vendor;

8) bahwa akibat dari keterlambatan tersebut menyebabkan Pemohon Banding terlambat menyetorkan PPN terutang sehingga terjadi perbedaan DPP atas transaksi tersebut, dimana Pemohon Banding menghitung dan menyetorkan PPN pada saat penerimaan invoice sementara Terbanding menetapkan DPP pada saat barang dikeluarkan;

9) bahwa berdasarkan ketentuan, DPP PPN adalah harga jual yang berlaku pada saat barang dikeluarkan;

10) bahwa berdasarkan data penelitian detil faktur dan bukti pembayaran, diketahui Pemohon Banding terdapat keterlambatan atas penyetoran PPN dimana berdasarkan ketentuan, seharusnya PPN tersebut dihitung berdasarkan harga jual yang berlaku dan tarif pada saat barang dikeluarkan dari Kawasan Berikat;

11) bahwa berdasarkan hal tersebut, penyetoran Pemohon Banding tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

12) bahwa PPN hitung kembali tidak dibayar sebesar Rp2.563.476.993 merupakan penjualan scrap tidak dihitung Kembali PPN yang semula tidak dipungut karena Pemohon

Banding merupakan Pengusaha Kawasan Berikat, namun pada saat dikeluarkan untuk dijual Kembali oleh Pemohon Banding harus dipungut PPN;

13) bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-9/BC/2021 menyatakan “Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j merupakan sisa atau limbah yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis;

14) bahwa scrap yang dinyatakan oleh Pemohon Banding merupakan PMT Skin Dove Gear yang dijual oleh Pemohon Banding ke Wajib Pajak lain dalam daerah Pabean;

15) bahwa dimana PMT Skin Dove Gear merupakan produk olahan Pemohon Banding yang dijual keluar negeri yang dapat digunakan untuk proses produksi bahan jadi selanjutnya;

16) bahwa PMT SKN Dove Gear yang menurut Pemohon Banding merupakan scrap adalah barang limbah yang dijual oleh Pemohon Banding ke Wajib Pajak lainnya dimana sebuah barang yang djual, Terbanding berpendapat bahwa masih memiliki nilai ekonomis dibuktikan dengan PMT SKN Dove Gear tersebut dijual oleh Pemohon Banding ke Wajib Pajak lainnya dengan menerbitkan Faktur Pajak yang menyatakan masih terdapat nilai ekonomis dalam PMT SKN Dove Gear tersebut;

17) bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, scrap yang dianggap oleh Pemohon Banding merupakan limbah tidak dapat dibuktikan, sehingga koreksi atas Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut dapat dipertahankan karena berdasarkan peraturan, barang tersebut terutang PPN;

18) bahwa berdasarkan hasil penelitian atas data, dokumen, dan/atau keterangan yang diperoleh Terbanding pada proses penelitian keberatan, diketahui bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan alasan keberatannya;

19) bahwa berdasarkan hal tersebut, Terbanding tetap mempertahankan koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa

sehingga koreksi atas Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Menurut Surat Keberatan Pemohon Banding (Rp)	Menurut Pemeriksa (Rp)	Menurut Terbanding (Rp)
1	2	3	4
DPP Perolehan BKP yang PPN- nya tidak seharusnya tidak dipungut	0	2.696.612.265	2.696.612.265

20) bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terbanding berpendapat bahwa koreksi atas Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan mengusulkan untuk menolak keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi Terbanding atas koreksi atas Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut sebesar Rp2.696.612.265;

KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan

bahwa berdasarkan penelitian surat banding, data dan dokumen sebagaimana diuraikan di atas, maka disimpulkan bahwa:

a. Surat banding Nomor 191/TAX/UOI/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025 memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2),

ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

b. Keputusan Terbanding Nomor KEP-00085/KEB/WPJ.26/2025 tanggal diterbitkan 24 April 2025 berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;

c. Koreksi Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

2. Usul

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00085/KEB/WPJ.26/2025 tanggal 24 April 2025 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00007/217/22/117/24 tanggal 29 April 2024 Masa Pajak Juli 2022 atas nama Pemohon Banding;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor 227/TAX/UOI/VIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding berpendapat permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-00085/KEB/WPJ.26/2025 tanggal 24 April 2025 yang diajukan oleh Pemohon Banding dalam surat banding Nomor 191/TAX/UOI/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025 telah memenuhi seluruh ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UU KUP”), Pasal 35 ayat (1) dan ayat

(2) dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (“UU PP”) sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

bahwa atas pendapat Terbanding dalam SUB halaman 2 “1. Persyaratan Formal” huruf i yang menyatakan sebagai berikut:

bahwa Surat Banding ditandatangani oleh Raghavendra Kumar Kotia bertindak selaku Wajib Pajak adalah pernyataan yang keliru karena berdasarkan Akta Nomor 23 Tanggal 25 April 2025, tertulis bahwa nama yang benar dari penandatangan adalah Raghavendra Kumar Kotla dan bertindak selaku Pengurus yang berkedudukan di Indonesia;

Bantahan dan Penjelasan Pemohon Banding

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Menurut (Rupiah)		Koreksi Diajukan Banding
	Pemohon Banding	Terbanding
DPP Perolehan BKP yang PPN- nya tidak seharusnya tidak dipungut	0	2.696.612.265	2.696.612.265

bahwa alasan yang mendasari banding atas masing-masing koreksi yang diajukan banding tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Koreksi Objek Perolehan BKP yang PPN-nya tidak seharusnya tidak dipungut sebesar Rp2.696.612.265

Bantahan Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas Koreksi Objek Perolehan Barang Kena Pajak (BKP) yang PPN-nya tidak seharusnya tidak dipungut sebesar Rp2.696.612.265;

bahwa berikut ini adalah pokok-pokok argumentasi dari Pemohon Banding:

Tidak diajukan

Jumlah Koreksi yan

Jumlah Koreksi

Alasan d

ilakukan

korek

Banding

diajukan Banding (Rp)

(Rp)

PN hitu

ng kemba

li tidak d

ibayar

2.563.476.993

2.563.476

.99

3 2

urang b

ayar SSP

133.135.272

133.135

.27

2 J

umlah

2.696.612.265

2.696.612

.26

1.Koreksi Objek Perolehan Barang Kena Pajak (BKP) yang PPN-nya tidak seharusnya tidak dipungut karena PPN hitung kembali tidak dibayar sebesar Rp2.563.476.993

Nama Lawan Transaksi	No Invoice	No Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	DPP PPN (Rp)
PT. ALLIANCE CONSUMER PRODUCTS INDONESIA	4840020326	011.006-22.29953465	22-Aug-22	2.563.476.993

b. Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat (PMK-131/2018) menyatakan sebagai berikut:

Ayat (1)

Pengeluaran barang dari Kawasan Berikat dapat dilakukan ke:

a. luar daerah pabean;

b. Tempat Penimbunan Berikat lainnya;

c. Kawasan Bebas;

d. tempat lain dalam daerah pabean;

e. kawasan ekonomi khusus; dan/atau

f. kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah. Ayat (2)

Barang yang dikeluarkan dari Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. Bahan Baku dan/atau sisa Bahan Baku;

b. Bahan Penolong dan/atau sisa Bahan Penolong;

c. pengemas dan alat bantu pengemas;

d. Hasil Produksi yang telah jadi maupun setengah jadi;

e. barang contoh;

f. Barang Modal;

g. peralatan perkantoran;

h. barang untuk keperluan dan/atau hasil penelitian dan pengembangan perusahaan;

i. sisa dari proses produksi; dan/atau

j. sisa pengemas dan limbah.

c. bahwa selanjutnya Pasal 25 ayat (9) PMK Nomor: 65/PMK.04/2021 tentang Perubahan atas PMK-131/2018 menyatakan bahwa:

Dalam hal barang yang dikeluarkan dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean berupa sisa pengemas dan limbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf j, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dikecualikan dari kewajiban melunasi PPN atau PPN dan PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

bahwa dari uraian Pasal 25 ayat (9) tersebut, maka dapat diketahui bahwa ketentuan di atas bahwa pengeluaran barang berupa limbah dari

Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean dikecualikan dari kewajiban melunasi PPN. Dalam peraturan tersebut juga tidak terdapat ketentuan mengenai pembayaran kembali PPN terkait dengan pengeluaran barang berupa limbah dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean;

2.Koreksi Objek Perolehan Barang Kena Pajak (BKP) yang PPN-nya tidak seharusnya tidak dipungut karena Kurang Bayar SSP sebesar Rp133.135.272

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding yang melakukan koreksi Objek Perolehan Barang Kena Pajak (BKP) yang PPN- nya tidak seharusnya tidak dipungut karena Kurang Bayar SSP sebesar Rp133.135.272. Adapun penjelasan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

a. bahwa Pemohon Banding meyakini bahwa perhitungan PPN atas perolehan BKP yang PPN-nya tidak seharusnya tidak dipungut (semula mendapat fasilitas PPN tidak dipungut) yang dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean yang disetor kembali oleh Pemohon Banding telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

b. Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat (PMK-131/2018) menyatakan sebagai berikut: Ayat (1)

Pengeluaran barang dari Kawasan Berikat dapat dilakukan ke:

a. luar daerah pabean;

b. Tempat Penimbunan Berikat lainnya;

c. Kawasan Bebas;

d. tempat lain dalam daerah pabean;

e. kawasan ekonomi khusus; dan/atau

f. kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah. Ayat (2)

Barang yang dikeluarkan dari Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. Bahan Baku dan/atau sisa Bahan Baku;

b. Bahan Penolong dan/atau sisa Bahan Penolong;

c. pengemas dan alat bantu pengemas;

d. Hasil Produksi yang telah jadi maupun setengah jadi;

e. barang contoh;

f. Barang Modal;

g. peralatan perkantoran;

h. barang untuk keperluan dan/atau hasil penelitian dan pengembangan perusahaan;

i. sisa dari proses produksi; dan/atau

j. sisa pengemas dan limbah.

c. bahwa selanjutnya Pasal 25 ayat (1) PMK Nomor: 131/2018 menyatakan bahwa:

pabean (LDP) atau impor. Pasal 25 ayat (1) PMK-131/2018 hanya mengatur untuk barang hasil produksi yang semata-mata hanya berasal dari TLDDP sedangkan Pasal 29 PMK-131/2018 hanya mengatur untuk barang hasil produksi yang semata-mata hanya berasal dari impor. Baik PMK-131/2018 maupun PMK-65/2021 sama sekali tidak mengatur atau mengakomodasi bagaimana tata cara perhitungan pembayaran kembali PPN terkait dengan barang hasil produksi Kawasan Berikat yang dikeluarkan ke TLDDP dengan bahan baku tercampur antara lokal dan impor. Ketentuan lebih lanjut pada PMK-131/2018 maupun PMK-65/2021 kemudian diatur lebih lanjut oleh Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yaitu dalam hal ini adalah diatur dengan PER - 19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat (PER-19/2018) sebagaimana diubah dengan PER - 9/BC/2021 (PER-9/2021);