PUT-005657.45/2025/PP/M.XIXA Tahun 2026

P U T U S A N

Nomor PUT-005657.45/2025/PP/M.XIXA Tahun 2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa secara elektonik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-00017/BC/WBC.06/KBT/2025 tanggal 16 Mei 2025 terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor 000010/KBC.0602/2025 tanggal 30 Januari 2025, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 005657.45/2025/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT CENTRALPERTIWI BAHARI, NPWP 01.661.341.6-326.000,

beralamat di Kampung Bratasena Adiwarna Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung, yang diwakili oleh Sdr. Arman Zakaria Diah jabatan Presiden Direktur;

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh Kuasa Hukum:

1. Nama: Antoni Sihombing, S.E., M.Si.,

Izin Kuasa Hukum : KEP-029/PP/IKH/2024 tanggal 16 Januari

2024,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/CPB-TAX/K/X/2025 tanggal 22 Oktober 2025,

2. Nama: Pino Siddharta, S.E., M.Si.,

Izin Kuasa Hukum : KEP-114/PP/IKH/2025 tanggal 24 Januari

2025,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/CPB-TAX/K/X/2025 tanggal 22 Oktober 2025,

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama: Ferry Indrajaya;

Jabatan: Pemeriksa Bea dan Cukai Madya;

2. Nama: Tito Hermawan Gurnawandi;

Jabatan: Pemeriksa Bea dan Cukai Muda;

3. Nama: Irlany Yunita Siregar;

Jabatan: Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama;

4. Nama: Mario Setiawan;

Jabatan: Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama;

5. Nama: Romadhani Setio Prabowo;

Jabatan: Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama;

6. Nama: Dimas Adi Saputra;

Jabatan: Penata Keprotokolan Tk.III;

Unit Organisasi : Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan

DJBC;

berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-761/BC/BC.06/2025 tanggal 31 Oktober 2025,

untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-1107/PP/BR/2025 tanggal 21 Oktober 2025;

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 28/CPB- TAX/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025,

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor S-00719/BC.06/SUB/2025 tanggal 03 September 2025,

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor 000010/KBC.0602/2025 tanggal 30 Januari 2025 diterbitkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung dengan perhitungan sebagai berikut:

PT Centralpertiwi Bahari

Menimbang bahwa atas SPTNP a quo tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat tanpa nomor tanggal 25 Maret 2025 dan dengan Keputusan Nomor KEP-00017/BC/WBC.06/KBT/2025 tanggal 16 Mei 2025 permohonan keberatan Pemohon Banding ditolak, dan ditetapkan tagihan bea masuk pajak dalam rangka impor dan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp157.960.611,00;

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan surat keputusan keberatan a quo sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 28/CPB-TAX/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2025 (via e-Tax Court);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 28/CPB-TAX/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Terbanding Cacat Formal/Salah Objek Penetapan menurut Pasal 16

Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006.

bahwa Terbanding menerbitkan Penetapan berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang:

(1) Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahanpemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean;

(2) Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean;

PT Centralpertiwi Bahari

(3) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) mengakibatkankekurangan pembayaran bea masuk kecuali importir mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), importir wajib melunasi bea masuk yang kurang dibayar sesuai dengan pabean;

(4) Importir yang salah memberitahukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar;

(5) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) mengakibatkan kelebihan pembayaran bea masuk, pengembalian bea masuk dibayar sebesar kelebihan;

(6) Ketentuan mengenai penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri;

bahwa bila melihat dari Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku maka yang menjadi Objek Penetapan dari Terbanding adalah mesti harus dari frase pada Pasal 2 yaitu Terbanding dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk menghitung bea masuk saat PIB diberitahukan atau pun saat belum diberitahukan, oleh karenanya Terbanding menerbitkan SPTNP PPN adalah salah, cacat formil dan melampaui kewenangan berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006, oleh karenanya Pengadministrasian PPN bukan pada ranah hukum Terbanding;

bahwa berdasarkan Memori Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabenan dinyatakan sebagai berikut: "Penetapan Tarif dan Nilai Pabean atas pemberitahuan pabean secara self assessment hanya dilakukan dalam hal tarif dan nilai pabean yang diberitahukan berbeda dengan tarif yang ada dan/atau nilai pabean barang yang sebenarnya, sehingga: a) bea masuk kurang dibayar dalam hal tarif dan/atau nilai pabean yang ditetapkan lebih tinggi; b) bea masuk lebih dibayar dalam hal tarif dan/atau nilai pabean yang ditetapkan lebih rendah”;

PT Centralpertiwi Bahari

bahwa kenyataannya Terbanding tidak menetapkan tarif dan nilai pabean atas bea masuk Pemohon Banding dalam PIB Pemohon Banding, sehingga SPTNP atas pengenaan kembali PPN impor tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;

bahwa dari memori penjelasan tersebut di atas mestinya objek dari penetapan adalah bea masuk bukan PPN sehingga dalam hal ini menurut Undang-Undang Kepabeanan salah menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16 Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006, oleh karenanya maka KEP-00017/BC/WBC.06/KBT/2025 tanggal 16 Mei 2025 koreksi atas PPN yang diterbitkan oleh Terbanding dengan Penetapan SPTNP Nomor 000010/KBC.0602/2025 tanggal 30 Januari 2025 tidak tepat, cacat hukum formil dan mesti dibatalkan berdasarkan hukum positif yang berlaku;

B. Menurut Undang-Undang PPN tentang Pasal 16B Barang Impor

tidak dikenakan PPN juncto PP 81 Tahun 2015 sehingga Terbanding melanggar serta menyimpang dari Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009.

1. bahwa karena sengketa ini terkait dengan Pengenaan PPN impor yang dilakukan oleh Terbanding tentunya yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2009;

2. bahwa berdasarkan Pasal 16B Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dinyatakan sebagai berikut:

• ayat (1) Pajak Terhutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:

a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;

b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;

c. impor Barang Kena Pajak tertentu;

PT Centralpertiwi Bahari

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan

e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean,

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

• ayat (3) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan;

bahwa aturan Pelaksanaan dari Pasal 16B Undang-Undang PPN diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Pasal 1 ayat (1) huruf g dan f berbunyi sebagai berikut:

Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai meliputi:

f. pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan;

g. pakan ikan;

h. bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, yang kriteria dan/atau rician bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahaan di bidang pertanian; dan

bahwa oleh karenanya Undang-Undang PPN memberikan arahan yang jelas kepada Terbanding untuk dapat menjalankan Undang-Undang dan ketentuan peraturan yang berlaku berdasarkan kuasa yang sesuai dengan Undang-Undang PPN, sebab administrasi PPN berada dalam ruang lingkup Dirjen Pajak oleh karenannya Pemohon Banding juga

PT Centralpertiwi Bahari

telah diaudit oleh Dirjen Pajak dan diaudit lagi pada Dirjen Bea dan Cukai sangat ironis kepada Pembayar Pajak Pemohon Banding yang telah susah payah membayar pajak. Oleh karenanya dapat ditarik garis kesimpulan sebagai berikut:

1) bahwa pada hakekatnya atas impor BKP dikenakan PPN, hanya saja ada fasilitas yang diatur dalam Pasal 16B Undang-Undang PPN, dimana untuk impor Barang Kena Pajak tertentu maka atas impor nya tidak dipungut dan/atau dibebaskan PPN nya;

2) barang Kena Pajak tertentu merupakan BKP yang merupakan barang yang mempunyai nilai strategis bagi perekonomian negara pada umumnya, dan ketahanan negara pada khususnya karena menyangkut kualitas manusia Indonesia pada khususnya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka atas Penyerahan dan/atau impor BKP Tertentu yang bersifat strategis dibebaskan dari Pengenaan PPN;

3) konsekuensi dari dibebaskannya penyerahan BKP bersifat strategis, maka PPN masukan yang terkait dengan penyerahan BKP bersifat strategis tersebut tidak dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding, jika atas impor bahan baku pakan ikan ini dikenakan PPN Impor, maka pada akhirnya PPN Masukan ini akan meningkatkan harga pokok penjualan (HPP) dari pakan ikan, sehingga harga jual pakan ikan kepada para peternak ikan akan meningkat, dan membuat harga ikanpun meningkat sehingga akan memberatkan konsumen petani tambak ikan di dalam negeri;

4) bahwa pengenaan PPN impor atas impor bahan baku pakan ikan oleh Terbanding akan mengakibatkan industri pakan ikan dalam negeri akan kalah besaing dengan industri pakan ikan impor, sehingga industri pakan ikan akan mati dan yang paling diuntungkan adalah industri pakan ikan luar negeri, industri pakan ikan telah mempekerjakan banyak pegawai dan karyawan sehingga memberatkan industri pakan ikan dan ternak, dan juga lebih baik mengimpor langsung pakan ikan dari China, Malaysia, Taiwan, Korea dan Jepang;

PT Centralpertiwi Bahari

5) bahwa Pemohon Banding juga akan diperiksa oleh Direktur Jenderal Pajak setiap tahun oleh karena administrasi perpajakan Pajak Pertambahan Nilai ada pada Dirjen Pajak, sehingga terdapat dua kali koreksi dan Penetapan atas Pajak Pertambahan Nilai sebab Dirjen Pajak akan Mengeluarkan Produk Hukum SKP atas Pajak Pertambahan Nilai, yang menurut Pemohon Banding tidak ada koordinasi antara dua Lembaga Dirjen Pajak dan Bea Cukai terhadap sengketa yang sama yang sangat merugikan Pemohon Banding yang telah susah payah membayar pajak;

C. Materi Sengketa Impor Bahan Baku Pakan Ikan

Menurut Terbanding

bahwa menurut Terbanding dalam Keputusan yang diterima oleh Pemohon Banding, Terbanding menyatakan impor bahan baku pakan ikan dan udang yang diimpor oleh Pemohon Banding tidak sesuai dengan jenis bahan pakan yang ada di list/daftar PMK 267 Tahun 2015 telah diubah PMK 142 Tahun 2017;

Menurut Pemohon Banding dapat disampaikan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon Banding adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam industri pengolahan pakan ikan dan menjual pakan kepada petambak-petambak Ikan/Udang di Indonesia, oleh kerenanya untuk memenuhi kebutuhan bahan Pakan Ikan salah satunya melakukan impor berupa barang bahan baku pembuat pakan ikan Wheat Flour (Bahan Baku Pakan Ikan);

2. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER-02/MEN/2010 Tentang Pengadaan Dan Peredaran Pakan Ikan dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 5

ayat (1):

"Pengadaan pakan ikan dilakukan melalui produksi di dalam negeri dan/atau impor";

PT Centralpertiwi Bahari

Pasal 7

ayat (1): "Pengadaan pakan ikan melalui impor harus dilengkapi Surat Keterangan Teknis dari Direktur Jenderal";

ayat (2): "Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal";

3. bahwa untuk memenuhi aturan dan peraturan Perundang-undangan bahwa Pemohon Banding telah mendapatkan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Impor bahan baku pembuatan pakan ternak yang diimpor oleh Pemohon Banding adalah bukan barang imbuhan dan benar-benar adalah barang impor untuk pembuatan bahan baku pakan ternak, sehingga Pemohon Banding telah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

bahwa Pemohon Banding pada saat melakukan impor bahan pakan ikan telah mendapatkan Surat Keterangan Teknis Bahan Baku Pakan Ikan/Udang/Pakan Udang/Udang Impor yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan Dan Perikanan, dimana Surat Keterangan Teknis tersebut ditembuskan (dikoordinasikan) ke:

• Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan

• Direktur Jenderal Perikanan Budidaya

• Direktur Peraturan Perpajakan I

• Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

• Kepala Balai/Stasiun/Pos Karantina Pelabuhan Pemasukan bahwa selain Surat Keterangan Teknis Pemohon Banding pada saat impor Pemohon Banding juga telah melengkapi Surat Keterangan Phytosanitary certificate, health certificate, certificate of origin, dan certificate of analysis, sebagaimana yang disebutkan dalam PMK 142 Persyaratan yang diminta dalam Pasal 3 dan 4 PMK Nomor 142/2017;

PT Centralpertiwi Bahari

bahwa berdasarkan PMK-142/PMK.010/2017

Pasal 5 berbunyi:

ayat (1) "Rincian bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

ayat (2) "Dalam hal terdapat bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak yang tidak termasuk dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini, atas bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dimaksud dapat diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sepanjang untuk bahan pakan asal impor untuk pembuatan pakan ternak, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

ayat (3) "Penyesuaian ketentuan mengenai pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui perubahan Peraturan Menteri ini;

Pasal 6 berbunyi:

ayat (1) "Rincian bahan pakan pembuatan pakan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

ayat (2) "Dalam hal terdapat bahan pakan untuk pembuatan pakan ikan yang tidak termasuk dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini, atas bahan pakan untuk pembuatan pakan ikan dimaksud dapat diberikan fasilitas pembebasan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sepanjang untuk bahan pakan impor untuk pembuatan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

ayat (3) "Penyesuaian ketentuan mengenai pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui perubahan Peraturan Menteri ini";

PT Centralpertiwi Bahari

Menurut Pemohon Banding, dalam hal ini Terbanding salah menerapkan arti ayat (2), ayat (3) Pasal 5 dan Pasal 6 PMK No. 142/2017. Makna sesungguhnya dari ayat (2) dan ayat (3) tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:

ayat (2)

"Dalam hal terdapat bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak yang tidak termasuk dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini, atas bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dimaksud dapat diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sepanjang untuk bahan pakan asal impor untuk pembuatan pakan ternak, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3";

Jadi walaupun bahan baku yang diimpor tidak terdapat dalam Lampiran I dan II PMK No. 142/2017 tetap mendapatkan fasilitas pembebasan PPN sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4;

ayat (3)

"Penyesuaian ketentuan mengenai pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui perubahan Peraturan Menteri ini";

Fasilitas pembebasan PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang diminta, namun fasilitas tersebut bisa dilakukan penyesuaian dengan cara dilakukannya perubahan Menteri ini;

Atau dalam bahasa yang sederhana adalah, untuk dan tujuan apa dibuatnya ayat (2) dan ayat (3) jika Terbanding tetap mengenakan PPN walaupun Pemohon Banding telah memenuhi persyaratan, bukankah lebih sederhana apabila langsung dinyatakan secara tegas, fasilitas Pembebasan PPN diberikan sebatas bahan atau barang yang terdapat dalam Lampiran I dan Lampiran II saja, tanpa ada embel-embel ayat (2) dan ayat (3). Oleh karenanya PMK 267 yang diubah dengan PMK 142 tidak dapat mengakomodir perkembangan kekinian dan

PT Centralpertiwi Bahari

kebutuhan akan pakan ternak yang lebih berkualitas dan memenuhi unsur kesehatan serta keselamatan bagi pengguna pakan ternak/ikan/udang, bila mana hanya mengikuti dari kebutuhan bahan pembuat pakan ternak hanya berasal dari Lampiran 1 dan II dari PMK 267 serta 142 maka industri pakan ternak di Indonesia akan kalah bersaing dengan industri luar negeri yang bahan baku pakan lebih bermutu dengan harga yang lebih murah karena tidak dikenakan PPN saat impor. Oleh karenanya prinsip dari pengenaan PPN harus tunduk ke Undang-Undang PPN Pasal 16B sebab pakan termasuk barang industri strategis yang harus dibebaskan pengenaan PPN, terbitnya SPTNP menurut Pemohon Banding tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan karena menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Kesimpulan:

1. bahwa Penetapan yang dilakukan oleh Terbanding atas PPN adalah salah objek penetapan menurut Undang-Undang Kepabenan yang menjadi objek penetapan terbanding adalah Tarif nilai Pabean oleh karenanya PPN bukan merupakan Objek dari kuasa Pasal 16 Undang- Undang Kepabeanan sehingga KEP-00017/BC/WBC.06/KBT/2025 tanggal 16 Mei 2025 Terhadap Penetapan Terbanding SPTNP 000010/KBC.0602/2025 tanggal 30 Januari 2025 harus batal demi hukum;

2. bahwa menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN Pasal 16 B menyatakan bahwa Pakan dan Bahan Baku Pakan termasuk barang strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN sehingga dengan diterbitkannya SPTNP terhadap PPN akan merugikan Petani Tambak Ikan di Indonesia, sebab 10% PPN tidak dapat dikreditkan maka akan ditambahkan kepada HPP (harga pokok penjualan) dan akan merugikan petani tambak dan industri pakan di Indonesia karena harga pakan akan lebih mahal dari Impor Pakan;

PT Centralpertiwi Bahari

3. bahwa administrasi PPN berada sepenuhnya pada Dirjen Pajak bukan pada Dirjen Bea dan Cukai, sesuai dengan sistem Self Assessment maka Dirjen Pajak akan melakukan Audit Pada SPM PPN sesuai dengan Undang-Undang PPN Nomor 42 tentang PPN, koreksi yang dilakukan oleh Terbanding juga dikoreksi oleh Dirjen Pajak berdasarkan kuasa Undang-Undang KUP, oleh karenanya Pemohon Banding sangat di rugikan dua kali koreksi di kementerian keuangan. Ironis bagi pembayar pajak, pemungutan pajak tidak berdasarkan keadilan;

4. bahwa Pemohon Banding telah sesuai dengan ketetuan dan peraturan yang berlaku dalam melakukan impor pakan ternak dan mengimpor bukan barang imbuhan sehingga mendapat Surat Keterangan Teknis tentang barang impor untuk Pakan Ikan, sesuai dengan kegiatan Industri Pemohon Banding memproduksi Pakan Ikan dan Udang. Surat Keterangan Teknis ditujukan juga kepada Terbanding dan Dirjen Pajak, serta Pemohon Banding Juga telah sesuai dengan PMK 267 juncto PMK 142;

5. bahwa oleh karenanya Pemohon Banding telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan membatalkan KeputusanTerbandingNomorterhadapKEP-00017/BC/ WBC.06/KBT/2025 tanggal 16 Mei 2025 terhadap Penetapan Terbanding SPTNP Nomor 000010/KBC.0602/2025 tanggal 30 Januari 2025 harus dibatalkan demi hukum sehingga Hutang PPN sebesar Rp157.960.611,00 atas impor bahan baku pakan ikan Menjadi Nihil;

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S-00719/BC.06/SUB/2025 tanggal 03 September 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Kronologis, Fakta Dan Data Hukum Terkait Sengketa

1. bahwa Pemohon Banding melakukan importasi dengan PIB Nomor 000036 tanggal 08 Januari 2025 melalui KPPBC TMP B Bandar Lampung dengan rincian sebagai berikut:

a. Jenis Barang: Wheat Flour (Raw Material for Animal Feed) PO 1443017502 (3)

PT Centralpertiwi Bahari

b. Pos Tarif: 1101.00.19

c. Pembebanan Tarif : BM 5%; PPN 0%; PPh 0,5%; PPnBM 0%;

d. Nilai Pabean: Rp1.367.624.340,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah);

2. bahwa berdasarkan SPTNP Nomor SPTNP-000010/KBC.0602/2025 tanggal 30 Januari 2025, Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif barang impor sebagai berikut:

3. bahwa Terbanding menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor 000010/KBC.0602/2025 tanggal 30 Januari 2025 dengan tagihan sebesar Rp157.960.611,00 (seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus sebelas rupiah);

4. bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan atas SPTNP tersebut dengan tanda terima Nomor 01764/KBT.01/2025 tanggal 25 Maret 2025;

5. bahwa permohonan keberatan tersebut ditolak dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00017/BC/WBC.06/KBT/2025 tanggal 16 Mei 2025;

6. bahwa atas penerbitan KEP-00017/BC/WBC.06/KBT/2025 tanggal 16 Mei 2025 tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dengan Surat Nomor 28/CPB-TAX/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025.;

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kepabeanan), yang mengatur bahwa:

PT Centralpertiwi Bahari

- Pasal 2 ayat (1):

"Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk";

- Penjelasan Pasal 2 ayat (1)

"ayat ini memberikan penegasan pengertian impor secara yuridis, yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan";

- Pasal 6 ayat (1):

"Terhadap barang yang diimpor atau diekspor berlaku segala ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang;

- Penjelasan Pasal 6 ayat (1):

"ayat ini mengandung arti bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor atau ekspor harus didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang ini yang pelaksanaan penegakannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai";

- Pasal 14 ayat (1):

"Untuk penetapan tarif bea masuk dan bea keluar, barang dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasi barang";

- Pasal 14 ayat (2):

"Ketentuan tentang klasifikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri";

- Pasal 16 ayat (1):

"Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean";

- Pasal 93 ayat (1):

"Orang yang berkeberatan terhadap penetapan pejabat bea dan cukai mengenai tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya

PT Centralpertiwi Bahari

kepada Direktur Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan dengan menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar";

- Pasal 93 ayat (2):

"Direktur Jenderal memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan";

- Pasal 95:

Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4), atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi";

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), yang mengatur bahwa:

- Pasal 1 angka 8:

"Surat Uraian Banding adalah surat terbanding kepada Pengadilan Pajak yang berisi jawaban atas alasan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding”;

- Pasal 69 ayat (1):

"Alat bukti dapat berupa:

a. Surat atau tulisan;

b. Keterangan ahli;

c. Keterangan para saksi;

d. Pengakuan para pihak; dan/atau

e. Pengetahuan hakim”;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

PT Centralpertiwi Bahari

4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor;

• Pasal 3

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap barang impor atau barang ekspor yang dokumen pemberitahuan pabeannya telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

• Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2022.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan yang Atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017;

C. Analisa

1. bahwa pokok permasalahan adalah penetapan tarif atas barang yang diimpor dengan PIB Nomor 000036 tanggal 08 Januari 2025 dengan rincian sebagai berikut:

PT Centralpertiwi Bahari

2. bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah pembebanan tarif PPN atas importasi barang yang diberitahukan dengan PIB Nomor 000036 tanggal 08 Januari 2025 berupa Wheat Flour yang ditetapkan pada Pos Tarif 1101.00.19 dengan pembebanan tarif Bea Masuk sebesar 5%, PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dan PPN sebesar 12%; Kewenangan Terbanding Untuk Melakukan Pemungutan Atas Impor Barang Kena Pajak;

3. bahwa terkait dalil Pemohon Banding bahwa penetapan yang dilakukan oleh Terbanding atas PPN adalah salah objek penetapan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengatur ketentuan mengenai wewenang, kewenangan pemerintah, serta syarat sahnya suatu keputusan. Suatu keputusan dinyatakan sah apabila memenuhi aspek kewenangan, aspek prosedural, dan aspek substansi, dimana seluruhnya berlandaskan pada peraturan perundang- undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014, yang berbunyi:

• Pasal 52 ayat (1):

Syarat sahnya Keputusan meliputi: a) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b) dibuat sesuai prosedur; dan c) substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

• Pasal 52 ayat (2):

Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

b. bahwa Pasal 1 angka 6 UU Nomor 30 Tahun 2014 menjelaskan kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik;

PT Centralpertiwi Bahari

c. bahwa berdasarkan Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 2014, kewenangan dapat diperoleh salah satunya melalui atribusi. Adapun Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 telah mengatur badan dan/atau pejabat pemerintahan memperoleh wewenang melalui atribusi salah satunya apabila diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau Undang-Undang;

d. bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPN mengatur: Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas: b. impor Barang Kena Pajak;

e. bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPN mengatur: Terutangnya pajak terjadi pada seat: b. impor Barang Kena Pajak;

f. bahwa adapun Penjelasan atas Pasal 11 Undang-Undang PPN secara eksplisit menjelaskan bahwa Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah menganut prinsip akrual artinya terutang pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima atau pada saat impor Barang Kena Pajak;

g. bahwa Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang PPN mengatur: Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat Barang Kena Pajak dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

PT Centralpertiwi Bahari

h. bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b jo. Pasal 11 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 2009 telah memerintahkan Terbanding untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada saat impor;

i. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, salah satu saat terutangnya pajak adalah pada saat impor Barang Kena Pajak (BKP) dan terutangnya pajak terjadi di tempat BKP dimasukkan dan dipungut rnelalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan kewenangan atribusi;

j. bahwa dalam menafsirkan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang PPN, dimana sampai dengan detik ini masih memiliki kekuatan hukum mengikat tanpa terkecuali kepada siapa pun, sehingga diperoleh ilustrasi sebagai berikut:

k. bahwa Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan mengatur: Terhadap barang yang diimpor atau diekspor berlaku segala ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

bahwa adapun Penjelasan atas Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan secara eksplisit menjelaskan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor atau ekspor harus didasarkan pada ketentuan dalam undang-undang ini yang pelaksanaan penegakannya dilakukan oleh Terbanding;

l. bahwa dengan mendalami maksud dari pembuat undang-undang, maka akan terlihat bahwa di dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 tidak mengatur mekanisme barang impor dimasukkan ke dalam daerah pabean, karena hal tersebut telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2006 (lex specialis derogat legi generali);

m.bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan pemungutan

PPN Impor yang dilakukan oleh Terbanding merupakan wewenang atribusi yang melekat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b jo. Pasal 11 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 2009;

PT Centralpertiwi Bahari

n. bahwa berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2009, kegiatan memungut PPN oleh Terbanding dapat diperoleh gambaran pada bagan sebagai berikut:

o. bahwa berdasarkan bagan tersebut, menurut Terbanding besarnya jumlah pemungutan PDRI tidak dapat dilakukan perhitungan secara langsung, namun dibatasi dengan suatu formula perhitungan, waktu pemungutan, obyek pemungutan, dan subyek pemungutan;

p. bahwa penetapan tarif tidak semata-mata mengakibatkan kekurangan Bea Masuk saja, melainkan dapat pula terjadi kondisi Bea Masuk yang dibayar sudah sesuai, namun Pajak Dalam Rangka Impor terdapat kekurangan, maka wajib dipungut dan ditagih;

q. bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang;

r. bahwa pada saat terjadi penyerahan BKP/JKP, pembayaran yang dilakukan pembeli termasuk PPN. PPN yang dibayarkan oleh pembeli tersebut, dipungut, disetor dan dilaporkan oleh Penjual sesuai Pasal 4 UU PPN. PPN dikenakan atas:

PT Centralpertiwi Bahari

1) penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

2) Impor Barang Kena Pajak;

3) Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

6) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;

7) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan

8) Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

s. bahwa terkait dengan memasukkan BKP dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean (impor BKP), pengenaan pajaknya dilakukan melalui pemungutan yang dilakukan oleh Terbanding;

t. bahwa sesuai penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b, UU PPN menjelaskan bahwa pajak juga dipungut pada saat impor BKP. Pemungutan dilakukan melalui Terbanding. Selanjutnya dijelaskan siapapun yang melakukan impor atau memasukkan BKP ke dalam Daerah Pabean tetap dikenai pajak;

u. bahwa sesuai Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang PPN mengatur bahwa dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat Barang Kena Pajak dimasukkan dan dipungut melalui Terbanding;

v. bahwa dari uraian di atas menunjukkan bahwa UU PPN memberikan amanah kepada Terbanding untuk melakukan pemungutan atas PPN Impor;

w. bahwa Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, yang antara lain mengatur bahwa PPN atau PPN dan PPnBM atas impor dipungut oleh Terbanding;

PT Centralpertiwi Bahari

x. bahwa sesuai Pasal 16 UU Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, bahwa Terbanding berwenang melakukan penetapan dengan menerbitkan SPTNP;

y. bahwa atas amanah tersebut, Terbanding menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 51/PMK.04/2008 tanggal 11 April 2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Dirjen Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 61/PMK.04/2018. Dalam PMK tersebut dijelaskan bahwa Terbanding melakukan pemungutan PPN Impor yang masih kurang melalui penetapan dalam SPTNP;

z. bahwa isi dalam SPTNP salah satunya adalah nilai Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) berupa PPN dan PPnBM atas impor termasuk PPh Pasal 22 Impor sehingga SPTNP merupakan bentuk penetapan dari kewenangan yang dimiliki Bea dan Cukai sesuai PMK Nomor 61/PMK.04/2018 untuk melakukan pemungutan atas impor Barang Kena Pajak;

Penelitian Tarif

4. bahwa berdasarkan Risalah Penetapan Tarif, diketahui bahwa Pejabat Bea dan Cukai pada KPPBC TMP B Bandar Lampung melakukan penelitian lebih lanjut terhadap dokumen pemberitahuan pabean beserta dokumen pelengkap pabeannya dan ketentuan hukum terkait, dengan hasil penelitian sebagai berikut:

a. bahwa Pemohon Banding melakukan importasi barang diberitahukan berupa Wheat Flour (Raw Material For Animal Feed) PO 1443017502(3) diberitahukan dengan PIB Nomor 000036 tanggal 08 Januari 2025;

b. bahwa Importir memberitahukan klasifikasi barang impornya ke dalam Pos Tarif 1101.00.19 dengan tarif BM sebesar 5% (MFN) dan Tarif PPN Impor diberitahukan sebesar 12% dengan mendapat fasilitas pembebasan;

PT Centralpertiwi Bahari

c. bahwa Importir melakukan importasi barang berupa Wheat Flour (Raw Material For Animal Feed) dengan pemberitahuan klasifikasi barang pada Pos Tarif 1101.00.19 dengan menggunakan Fasilitas Pembebasan PPN (dibebaskan) dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean;

d. bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen pemberitahuan pabean beserta dokumen pelengkap pabeannya didapati hal sebagai berikut:

1) Surat Keterangan Teknis Bahan Baku Pakan Ikan/Udang Impor yang diterbitkan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KementerianKelautandanPerikananNomor 2347/DJPB.3/PB.340/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 menerangkan bahwa Jenis dan Jumlah bahan baku yang diimpor adalah Wheat Flour 485,00 MT (USD 168.780,00);

2) bahwa daftar rincian bahan pakan ternak yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tercantum dalam Lampiran I pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017 dan bahan pakan ikan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tercantum dalam Lampiran II pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017;

e. bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 diketahui bahwa Wheat Flour (Raw Material For Animal Feed) dengan Nomor HS 1101.00.19 tidak termasuk di dalam Daftar Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

PT Centralpertiwi Bahari

f. bahwa mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017 maka untuk jenis barang Wheat Flour (Raw Material For Animal Feed) atau tepung gandum dengan Pos Tarif 1101.00.19 tidak termasuk jenis barang yang terlampir dalam Lampiran I dan II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017, sehingga atas barang impor tersebut ditetapkan pembebanan Tarif PPN sebesar 12%;

5. bahwa berdasarkan dokumen pemberitahuan PIB Nomor 000036 tanggal 08 Januari 2025 dan dokumen pelengkap pabean lainnya diketahui barang yang diimpor berupa Wheat Flour (Raw Material For Animal Feed) merupakan bahan baku untuk pakan ikan/udang dan akan diedarkan/digunakan sebagai bahan baku pakan ikan/udang dan diberitahukan ke dalam Pos Tarif 1101.00.19;

6. bahwa berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia Tahun 2022 (BTKI 2022) diketahui bahwa HS 1101.00.19 merupakan:

7. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menyatakan:

Pasal 11

(1) Terutangnya pajak terjadi pada saat:

a. penyerahan Barang Kena Pajak;

b. impor Barang Kena Pajak;

c. penyerahan Jasa Kena Pajak;

PT Centralpertiwi Bahari

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean;

e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;

f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;

g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; atau h. ekspor Jasa Kena Pajak.

Pasal 12

(3) Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat Barang Kena Pajak dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 16B

(1) Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:

a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;

b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;

c. impor Barang Kena Pajak tertentu;

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan

e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean,

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

8. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean (selanjutnya disebut PP Nomor 49/2022), diketahui bahwa:

PT Centralpertiwi Bahari

Pasal 6

(1) Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai meliputi :

a. mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut, termasuk yang atas impornya dilakukan oleh pihak yang melakukan pekerjaan konstruksi terintegrasi, tidak termasuk suku cadang;

b. barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, baik penangkapan maupun pembudidayaan, yang kriteria dan/atau perinciannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini;

c. jangat dan kulit mentah yang tidak disamak;

d. ternak yang kriteria dan/atau perinciannya diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;

e. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan;

f. pakan ternak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan, tidak termasuk pakan hewan kesayangan;

g. pakan ikan yang memenuhi persyaratan umum dan khusus/teknis dalam Impor pakan ikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan;

PT Centralpertiwi Bahari

h. bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan bahan baku utama pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, yang kriteria dan/atau perinciannya diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;

i. bahan baku kerajinan perak dalam bentuk perak butiran dan/atau dalam bentuk perak batangan; ……….. dan;

v. bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan yang diimpor dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk kepentingan masyarakat, yang diberikan pembebasan Bea Masuk.

Pasal 9

(2) Pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf i, huruf l, dan huruf n sampai dengan huruf v serta ayat (2) huruf b sampai dengan huruf m dan huruf q sampai dengan huruf t tidak menggunakan surat keterangan bebas Pajak Pertambahan Nilai.

9. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 PP Nomor 49 / 2022 dijelaskan bahwa defenisi dari:

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

10. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017, tertera sebagai berikut:

PT Centralpertiwi Bahari

Pasal 1

Ternak, bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, merupakan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 3

Bahan pakan asal impor untuk pembuatan pakan ternak, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus memenuhi kriteria:

a. berasal dari negara yang bebas dari penyakit hewan menular serta bebas dari organisme pengganggu tumbuhan atau organisme pengganggu tumbuhan karantina;

b. dilengkapi dengan phytosanitary certificate dan/ atau health certificate; dan

c. dilengkapi dengan certificate of origin, certificate of analysis dan keterangan perlakuan fumigasi untuk bahan pakan biji-bijian.

Pasal 4

Bahan pakan asal impor untuk pembuatan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus memenuhi kriteria:

a. berasal dari negara yang bebas dari penyakit ikan dan penyakit hewan menular serta bebas dari hama penyakit tanaman;

b. dilengkapi dengan phytosanitary certificate dan/atau health certificate; dan

c. dilengkapi dengan certificate of origin, dan certificate of analysis. Pasal 5

(1) Rincian bahan pakan untuk pernbuatan pakan ternak sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

PT Centralpertiwi Bahari

(2) Dalarn hal terdapat bahan pakan untuk pernbuatan pakan ternak yang tidak terrnasuk dalarn Lampiran I Peraturan Menteri ini, atas bahan pakan untuk pernbuatan pakan ternak dirnaksud dapat diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertarnbahan Nilai sepanjang untuk bahan pakan asal impor untuk pembuatan pakan ternak, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(3) Penyesuaian ketentuan mengenai pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui perubahan Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1) Rincian bahan pakan untuk pembuatan pakan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Dalam hal terdapat bahan pakan untuk pembuatan pakan ikan yang tidak termasuk dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini, atas bahan pakan untuk pembuatan pakan ikan dimaksud dapat diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sepanjang untuk bahan pakan asal impor untuk pembuatan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(3) Penyesuaian ketentuan mengenai pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui perubahan Peraturan Menteri ini;

Lampiran I

Daftar Rincian Bahan Pakan Ternak yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

PT Centralpertiwi Bahari

Lampiran II

Daftar Rincian Bahan Pakan Ikan Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

PT Centralpertiwi Bahari

11. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean (PP Nomor 49/2022), dinyatakan secara tegas bahwa di dalam:

PT Centralpertiwi Bahari

- Pasal 36 huruf b PP Nomor 49/2022:

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang- undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari :

b. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5750) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6549); dan….

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

- Pasal 37 huruf b PP Nomor 49/2022:

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

b. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5750) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan

PT Centralpertiwi Bahari

Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 196, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6549); …….

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

12. bahwa berdasarkan hasil penelitian di atas, diketahui sebagai berikut:

a. bahwa hingga saat ini, diketahui Peraturan Menteri Keuangan 142/PMK.010/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 adalah peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai; bahwa berdasarkan hal tersebut merujuk kepada ketentuan Pasal 36 huruf b PP Nomor 49/2022, maka ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017 tentang Perubahan KeduaatasPeraturanMenteriKeuanganNomor 267/PMK.010/2015, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan PP Nomor 49/2022;

b. bahwa Fasilitas Pembebasan PPN sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Keuangan 142/PMK.010/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 tidak dapat diberikan karena belum terpenuhinya ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan 142/PMK.010/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015, yang menyatakan sebagai berikut:

PT Centralpertiwi Bahari

Pasal 6

(1) Rincian bahan pakan untuk pembuatan pakan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Dalam hal terdapat bahan pakan untuk pembuatan pakan ikan yang tidak termasuk dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini, atas bahan pakan untuk pembuatan pakan ikan dimaksud dapat diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sepanjang untuk bahan pakan asal impor untuk pembuatan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(3) Penyesuaian ketentuan mengenai pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui perubahan Peraturan Menteri ini;

c. bahwa dengan demikian, mengingat bahwa sampai dengan penerbitan keputusan keberatan atas SPTNP Nomor 000010/KBC.0602/2025 tanggal 30 Januari 2025, belum terdapat perubahan dari PMK 142/PMK.010/2017 terkait penyesuaian ketentuan mengenai pemberian fasilitas dibebaskan dari PPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 3 maupun Pasal 6 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan tersebut, maka pemberian fasilitas pembebasan PPN atas bahan pakan ternak maupun bahan pakan ikan didasarkan atas ada tidaknya jenis barang yang diimpor (berdasarkan Pos Tarif) pada Lampiran I maupun Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan 142/PMK.010/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;

PT Centralpertiwi Bahari

d. bahwa barang yang diberitahukan dengan PIB Nomor 000036 tanggal 08 Januari 2025 sebagai Wheat Flour dengan Pos Tarif 1101.00.19 tidak tercantum dalam Lampiran I maupun Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan 142/PMK.010/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) PMK 142/PMK.010/2017;

e. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon Banding tidak tepat dalam memberitahukan tarif PPN atas importasi barang yang diberitahukan dalam PIB Nomor 000036 tanggal 08 Januari 2025 berupa Wheat Flour (Raw Material For Animal Feed) sebesar 12% (dibebaskan);

13. bahwa berdasarkan penelitian tersebut diatas, maka atas importasi sebagaimana diberitahukan dengan PIB Nomor 000036 tanggal 08 Januari 2025 atas barang berupa Wheat Flour (Raw Material For Animal Feed) tersebut ditetapkan pada Pos Tarif 1101.00.19 dengan tarif PPN Impor sebesar 12%;

14. bahwa di dalam hukum, Terbanding meyakini azas lex dura sed tamen scripta yang pada intinya bahwa suatu norma hukum yang telah tertulis memang demikian adanya sehingga tidak boleh lagi ada upaya kompromi yang dapat membuat hukum menjadi tidak berwibawa;

D. Simpulan

1. bahwa dalam SPTNP salah satunya adalah nilai Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) berupa PPN dan PPnBM atas impor termasuk PPh Pasal 22 Impor sehingga SPTNP merupakan bentuk penetapan dari kewenangan yang dimiliki PMK No.61/PMK.04/2018 dimana Terbanding melakukan pemungutan atas impor Barang Kena Pajak;

2. bahwa pemungutan PPN Impor oleh Terbanding merupakan wewenang atribusi yang melekat berdasarkan Pasal 4 huruf b, Pasal 11 ayat (1) huruf b, dan Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

PT Centralpertiwi Bahari

3. bahwa Pemohon Banding tidak tepat dalam memberitahukan tarif PPN atas importasi barang yang diberitahukan dalam PIB Nomor 000036 tanggal 08 Januari 2025 berupa Wheat Flour (Raw Material For Animal Feed) sebesar 12% (dibebaskan);

4. bahwa sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean; dan

b. Peraturan Menteri Keuangan 142/PMK.010/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap importasi PIB Nomor 000036 tanggal 08 Januari 2025 atas barang berupa Wheat Flour ditetapkan ke dalam Pos Tarif 1101.00.19 dengan pembebanan tarif:

5. bahwa Terbanding sudah benar dalam menetapkan tarif barang yang diimpor berdasarkan bukti-bukti yang ada sebagaimana diatur dalam Pasal 69 UU Pengadilan Pajak, sehingga terdapat kekurangan pembayaran PPN Impor sebesar Rp157.960.611,00 (seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus sebelas rupiah) sebagaimana tersebut dalam KEP-00017/BC/WBC.06/ KBT/2025 tanggal 16 Mei 2025;

6. bahwa penerbitan KEP-00017/BC/WBC.06/KBT/2025 tanggal 16 Mei 2025 telah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

PT Centralpertiwi Bahari

E. Permohonan/Saran

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi, dalil yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak tepat sehingga harus ditolak seluruhnya. Selanjutnya, Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa a quo kiranya berkenan memberi putusan:

- Menolak permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya; dan

- Menguatkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00017/BC/ WBC.06/KBT/2025 tanggal 16 Mei 2025;

Menimbang bahwa kepada Pemohon Banding telah dikirimkan salinan Surat Uraian Banding melalui Surat Panitera Pengadilan Pajak Nomor B-005657.45.2025/PAN/2025 tanggal 17 September 2025 dengan permintaan agar Pemohon Banding menyampaikan Surat Bantahan, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan dimaksud;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya dan/atau bukti elektronik/lainnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 sebagai berikut:

Bukti P-1 Keputusan Terbanding Nomor KEP-00017/BC/WBC.06/KBT/2025

tanggal 16 Mei 2025;

Bukti P-2 Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor

000010/KBC.0602/2025 tanggal 30 Januari 2025;

Bukti P-3 Surat Keberatan tanpa nomor tanggal 25 Maret 2025 dan Tanda

Terima Berkas Pengajuan Keberatan Nomor 01764/KBT.01/2025 tanggal 25 Maret 2025;

Bukti P-4 Billing DJBC dengan kode billing 640250100959983 dan Bukti

Penerimaan Negara NTPN 0D91B37EP732IINF tanggal bayar 24 Maret 2025 sebesar Rp157.960.611,00;

Bukti P-5 PIB Nomor 000036 tanggal 08 Januari 2025 dilengkapi Billing

DJBC dan BPN untuk pembayaran PIB;

PT Centralpertiwi Bahari

Bukti P-6 Dokumen Pelengkap Pabean (Commercial Invoice Nomor

IHR2024000001066 tanggal 08 November 2024, Packing List tanggal12November2024,SPPBNomor 000036/KBC.0602/2025 tanggal 08 Januari 2025, P/O Nomor 1443017502(3) tanggal 03 Desember 2024, dan Bill of Lading Nomor 246331577 tanggal 19 November 2024);

Bukti P-7 Dokumen Pendukung (Certificate of Weight, Phytosanitary

Certificate, Certificate of Origin, Analysis Certificate Quality, Analysis Certificate Aflatoxins, Fumigation Certificate, Certificate of Free From Anti-Biotic, Certificate of Anti Mold, Certificate of Salmonella, Container Cleanliness Certificate, Prior Notice, Certificate of Free From Melamine, dan Certificate of Insurance);

Bukti P-8 Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan Impor Nomor

2674/DJPB.3/PB.340/XI/2024 tanggal 28 November 2024; Bukti P-9 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

142/PMK.010/2017 tanggal 23 Oktober 2017 beserta Lampiran; Bukti P-10 Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Nomor PER.02/MEN/2010 tanggal 08 Februari 2010;

Bukti P-11 Akta PT Centralpertiwi Bratasena Nomor 01 tanggal 08 Juni 1994

yang dibuat di hadapan Rachmad Umar, S.H., Notaris di Pondok Gede;

Bukti P-12 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Centralpertiwi Bratasena

Nomor 16 tanggal 05 Maret 1998 yang dibuat di hadapan Rachmad Umar, S.H., Notaris di Pondok Gede;

Bukti P-13 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Centralpertiwi Bahari

Nomor 89 tanggal 20 Desember 2024 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, beserta Pengesahan Akta oleh Kemenkumham;

Bukti P-14 Pakta Integritas Presiden Direktur tanpa tanggal bulan Oktober

2025 a.n. Arman Zakaria Diah;

Bukti P-15 Surat Kuasa Khusus Nomor 022/CPB-TAX/K/X/2025 tanggal 22

Oktober 2025, Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-114/PP/IKH/2025 tanggal 24 Januari 2025, Kartu Identitas Kuasa Hukum Nomor

PT Centralpertiwi Bahari

KHB-00215, dan Pakta Integritas Kuasa Hukum tanpa tanggal bulan Oktober 2025 a.n. Pino Siddharta;

Bukti P-16 Surat Kuasa Khusus Nomor 021/CPB-TAX/K/X/2025 tanggal 22

Oktober 2025, Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-029/PP/IKH/2024 tanggal 16 Januari 2024, Kartu Identitas Kuasa Hukum Nomor KHB-0462, dan Pakta Integritas Kuasa Hukum tanpa tanggal bulan Oktober 2025 a.n. Antoni Sihombing;

Bukti P-17 Pernyataan Akhir (Closing Statement) Nomor 017/PP/CPB/2025

tanggal 02 Desember 2025;

Bukti P-18 Salinan Putusan Mahkaman Agung tentang Peninjauan Kembali

Nomor 5170/B/PK/Pjk/2024 tanggal 29 Oktober 2024;

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya dan/atau bukti elektronik/lainnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 sebagai berikut:

Bukti T-1 Risalah Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean tanggal 30 Januari

2025;

Bukti T-2 Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif (LPPT) Nomor LPPT-

000010/KBC.0602/2025 tanggal 30 Januari 2025;

Bukti T-3 Penjelasan Tertulis Sekaligus Closing Statement Nomor

S-1954/BC.06/PaBC.2/2025 tanggal 05 Desember 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP- 00017/BC/WBC.06/KBT/2025 tanggal 16 Mei 2025 termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

PT Centralpertiwi Bahari

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor 28/CPB-TAX/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025 dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan walaupun tidak mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, namun diketahui pengajuan banding masih memenuhi jangka waktu 60 (enam puluh) hari, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang telah terpenuhi, ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini, dengan rincian sebagai berikut:

sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda adminsitrasi sebesar Rp157.960.611,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

PT Centralpertiwi Bahari

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai alat bukti

dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah Keputusan Terbanding Nomor KEP-00017/BC/WBC.06/KBT/2025 tanggal 16 Mei 2025 yang menyatakan bahwa atas barang impor Wheat Flour (Raw Material for Animal Feed) dengan PIB Nomor 000036 tanggal 08 Januari 2025 dipungut Pajak Pertambahan Nilai dengan pembebanan tarif PPN 12% (Bayar 100%), dengan pertimbangan bahan/barang impor yang diberitahukan dalam PIB a quo, tidak tercantum dalam rincian bahan pakan ikan yang dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan Yang Atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut PMK PPN Pakan Ternak dan Pakan Ikan), sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran PPN sebesar Rp157.960.611,00 (seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus sebelas rupiah); bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00017/BC/WBC.06/KBT/2025 tanggal 16 Mei 2025, dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. bahwa Terbanding dapat menetapkan tarif dan/atau nilai Pabean barang impor untuk menghitung bea masuk saat PIB diberitahukan atau pun saat belum diberitahukan, oleh karenanya penerbitan SPTNP PPN oleh Terbanding adalah salah, cacat formil dan melampaui kewenangan berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Kepabenan Nomor 17 Tahun 2006, oleh karenanya Pengadministrasian PPN bukan Pada ranah hukum Terbanding. Kenyataannya Terbanding tidak menetapkan tarif dan nilai pabean atas bea masuk Pemohon Banding dalam PIB Pemohon Banding, sehingga SPTNP atas pengenaan kembali PPN impor tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;

PT Centralpertiwi Bahari

b. bahwa Pemohon Banding telah sesuai dengan ketetuan dan peraturan yang berlaku dalam melakukan impor pakan ternak dan mengimpor bukan barang imbuhan sehingga mendapat Surat Keterangan Teknis tentang barang impor untuk Pakan Ikan, sesuai dengan kegiatan Industri Pemohon Banding memproduksi Pakan Ikan dan Udang. Surat Keterangan Teknis ditujukan juga kepada Terbanding dan Dirjen Pajak, serta Pemohon Banding Juga telah sesuai dengan PMK 267 junto PMK 142 dan PP 49 Tahun 2022;

Menimbang bahwa dengan demikian, sengketa banding ini merupakan sengketa yang bersifat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim dalam memeriksa sengketa pajak, berdasarkan pada alat bukti, yang diatur sebagai berikut: Pasal 69

Ayat (1)

Alat bukti dapat berupa:

a. surat atau tulisan;

b. keterangan ahli;

c. keterangan para saksi;

d. pengakuan para pihak; dan/atau

e. pengetahuan Hakim,

Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

PT Centralpertiwi Bahari

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan atas alat bukti berupa:

1. Surat atau tulisan, berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP- 00017/BC/WBC.06/KBT/2025 tanggal 16 Mei 2025, PIB Nomor 000036 tanggal 08 Januari 2025, dan dokumen pendukungnya, serta surat atau tulisan lainnya yang disampaikan selama persidangan,

2. Pengakuan para pihak yang disampaikan selama persidangan, diketahui sebagai berikut:

bahwa berdasarkan pemeriksaan PIB Nomor 000036 tanggal 08 Januari 2025 dan dokumen pelengkapnya, diketahui Pemohon Banding mengimpor barang berupa Wheat Flour (Raw Material For Animal Feed), Pos Tarif 1101.00.19, tarif BM 5% (MFN), PPN Impor 12% (BBS 100%) dan PPh Impor 0,5%. Pada importasinya dilengkapi antara lain dengan rekomendasi pemasukan bahan baku pakan ikan dari Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 2674/DJPB.3/PB.340/XI/2024 tanggal 28 November 2024;

bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 2674/DJPB.3/PB.340/XI/2024 tanggal 28 November 2024, diatur pemasukan bahan baku pakan ikan, sebagai berikut:

Pelaksanaan pemasukan bahan baku pakan ikan tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Bahan tersebut merupakan bahan baku pakan ikan dan akan diedarkan/digunakan sebagai bahan baku pakan ikan;

2. Realisasi pemasukan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya c.q. Direktur Pakan dan Obat Ikan;

3. Rekomendasi pemasukan ini berlaku untuk 1 (satu) kali pengajuan impor, terhitung 6 (enam) bulan sejak rekomendasi pemasukan ini diterbitkan;

4. Penyimpangan dari ketentuan tersebut di atas, Pemohon dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian surat rekomendasi berikutnya;

PT Centralpertiwi Bahari

bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU PPN dan PPNBM), menyatakan:

Pasal 1 angka 9:

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

9. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.

Pasal 4 ayat (1) huruf b:

(1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

b. impor Barang Kena Pajak;

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b:

Pajak juga dipungut pada saat impor Barang Kena Pajak. Pemungutan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 11

(1) Terutangnya pajak terjadi pada saat:

a. penyerahan Barang Kena Pajak;

b. impor Barang Kena Pajak;

c. penyerahan Jasa Kena Pajak;

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean;

e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;

f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;

g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; atau

h. ekspor Jasa Kena Pajak.

Penjelasan Pasal 11 ayat (1)

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima atau pada saat impor Barang Kena Pajak. Saat terutangnya pajak untuk transaksi yang dilakukan melalui electronic commerce tunduk pada ketentuan ini.

PT Centralpertiwi Bahari

Pasal 12

(3) Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat Barang Kena Pajak dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b dan Pasal 12 ayat (3) UU PPN dan PPNBM, untuk barang impor terutang pajak terjadi pada saat impor Barang Kena Pajak, dan terutang pajak terjadi di tempat Barang Kena Pajak dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (selanjutnya disebut UU Kepabeanan) menyatakan:

Pasal 2:

(1) Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1)

Ayat ini memberikan penegasan pengertian impor secara yuridis, yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan.

Pasal 5

(1) Pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean.

(2) Pemberitahuan pabean disampaikan kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean.

bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 UU Kepabeanan, disimpulkan bahwa barang impor terutang bea masuk pada saat dimasukkan ke dalam daerah pabean, namun pemenuhan kewajiban pabean berupa pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor dilakukan di kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean;

PT Centralpertiwi Bahari

Pasal 6 ayat (1):

(1) Terhadap barang yang diimpor atau diekspor berlaku segala ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1)

Ayat ini mengandung arti bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor atau ekspor harus didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang ini yang pelaksanaan penegakannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 28:

Ketentuan dan tata cara tentang:

a. bentuk, isi, dan keabsahan pemberitahuan pabean dan buku catatan pabean;

b. penyerahan dan pendaftaran pemberitahuan pabean;

c. penelitian, perubahan, penambahan, dan pembatalan pemberitahuan pabean dan buku catatan pabean;

d. pendistribusian dan penatausahaan pemberitahuan pabean dan buku catatan pabean;

e. penggunaan dokumen pelengkap pabean,

diatur oleh Menteri.

bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU Kepabeanan, dinyatakan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor harus didasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Kepabeanan, dimana berdasarkan Pasal 28 UU Kepabeanan kewajiban penyelesaian kewajiban pabean dengan pemberitahuan pabean; bahwa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 155/PMK.04/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PMK Nomor 201/PMK.PMK.04/2019, merupakan pelaksanaan Pasal 28 UU Kepabeanan, menyatakan:

Pasal 2

(1) Pemenuhan Kewajiban Pabean dilakukan di Kantor Pabean atau tempat lain yang disamakan dengan Kantor Pabean dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean.

PT Centralpertiwi Bahari

(2) Pemberitahuan Pabean dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk Data Elektronik.

Pasal 3

(1) Pemberitahu bertanggung jawab terhadap isi Pemberitahuan Pabean.

(2) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dinyatakan sah dan mengikat setelah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean atau tempat lain yang disamakan dengan Kantor Pabean.

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (selanjutnya disebut PMK 26/PMK.010/2022) menyatakan: Pasal 3

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap barang impor atau barang ekspor yang dokumen pemberitahuan pabeannya telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai sistem klasifikasi barang yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap klasifikasi barang yang digunakan di bidang kepabeanan, cukai, perpajakan, perdagangan, industri, dan investasi.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 26/PMK.010/2022 disimpulkan bahwa ketentuan mengenai sistem klasifikasi barang digunakan dalam ketentuan di bidang tarif dan non tarif, termasuk bidang kepabeanan dan perpajakan, diberlakukan terhadap barang impor yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan UU Kepabeanan;

PT Centralpertiwi Bahari

Pasal 10B:

(1) Impor untuk dipakai adalah:

a. memasukkan barang ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai; atau

b. memasukkan barang ke dalam daerah pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.

(2) Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor untuk dipakai setelah:

a. diserahkan pemberitahuan pabean dan dilunasi bea masuknya;

b. diserahkan pemberitahuan pabean dan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; atau

c. diserahkan dokumen pelengkap pabean dan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri.

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.04/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai (selanjutnya disebut PMK 190/PMK.04/2022), merupakan pelaksanaan Pasal 10B ayat (5) UU Kepabeanan, menyatakan:

Pasal 1:

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

14. Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh Orang dalam rangka melaksanakan Kewajiban Pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

15. Pemberitahuan Impor Barang yang selanjutnya disingkat PIB adalah pernyataan yang dibuat Orang dalam rangka melaksanakan Kewajiban Pabean Impor.

24. Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean yang selanjutnya disingkat SPTNP adalah penetapan terkait Tarif dan/atau nilai pabean atas barang Impor yang menyebabkan kekurangan atau kelebihan pembayaran Bea Masuk dan/atau PDRI.

PT Centralpertiwi Bahari

31. Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.

32. Tarif adalah klasifikasi barang dan pembebanan Bea Masuk.

33. Pajak Dalam Rangka Impor yang selanjutnya disingkat PDRI adalah pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas Impor barang yang terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor (PPh Pasal 22 Impor).

Pasal 4:

(1) Importir membuat PIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berdasarkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan menghitung sendiri Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI yang terutang.

Pasal 15:

(1) Importir wajib melakukan pembayaran Bea Masuk, Cukai untuk Impor BKC yang Pelunasan Cukainya dengan pembayaran, dan/atau PDRI yang terutang berdasarkan PIB yang telah disampaikan ke Kantor Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) clan Pasal 12 ayat (1).

Pasal 17

(1) Importir bertanggung jawab atas Bea Masuk, Cukai untuk Impor BKC yang Pelunasan Cukainya dengan pembayaran, dan/atau PDRI yang terutang sejak tanggal pendaftaran PIB.

Pasal 21

(1) Pengenaan Tarif atas barang Impor untuk Dipakai dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif Bea Masuk atas barang Impor.

(2) Pembebanan tarif PDRI atas barang Impor untuk Dipakai dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tarif PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan merupakan Tarif dan tarif PDRI yang berlaku pada saat PIB mendapatkan Nomor Pendaftaran di Kantor Pabean.

PT Centralpertiwi Bahari

Pasal 43

Ketentuan mengenai petunjuk teknis dalam pelaksanaan pengeluaran barang Impor untuk Dipakai ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

bahwa Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-2/BC/2023 tanggal 13 Januari 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai (selanjutnya disebut PER-2/BC/2023), merupakan pelaksanaan Pasal 43 PMK 190/PMK.04/2022, menyatakan:

Pasal 17

(3) Klasifikasi dan pembebanan barang impor berlaku ketentuan pada saat PIB mendapat nomor pendaftaran di Kantor Pabean.

Pasal 16 ayat (1)

Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif atas barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.

bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU Kepabeanan, dinyatakan bahwa penetapan yang dilakukan Terbanding (Pejabat bea dan cukai) atas tarif dan nilai pabean yang diberitahukan pada PIB dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal PIB a quo;

bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas Pengadilan Pajak berpendapatbahwakeputusanTerbandingNomorKEP- 00017/BC/WBC.06/KBT/2025 tanggal 16 Mei 2025 yang merupakan penetapan klasifikasi barang yang berimplikasi pada penetapan tarif BM (MFN) dan Pajak Dalam Rangka Impor/PDRI (termasuk PPN) merupakan kewenangan Terbanding sesuai ketentuan Pasal 16 UU Kepabeanan jo Pasal 1 angka 9, Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 11 ayat (1) huruf b, Pasal 12 ayat (3) UU PPN dan PPNBM beserta peraturan terkait lainnya;

bahwa UU PPN dan PPNBM menyatakan:

Pasal 16B

(1) Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:

PT Centralpertiwi Bahari

a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;

b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;

c. impor Barang Kena Pajak tertentu;

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan

e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean,

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai Aatau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu Dari Luar Daerah Pabeam (selanjutnya disebut PP 49/2022), merupakan pelaksanaan Pasal 16B ayat (1) UU PPN dan PPNBM;

bahwa PP 49/2022, menyatakan:

Diktum Menimbang:

a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O21 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, terdapat beberapa perubahan terkait pengaturan objek pajak dan nonobjek pajak serta pemberian kemudahan di bidang perpajakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian pengaturan dalam pemberian kemudahan di bidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah;

b. bahwa pengaturan pemberian kemudahan di bidang pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2O0O tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan

PT Centralpertiwi Bahari

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2O03 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor L46 Tahun 2O0O tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pqiak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penyerahan Air Bersih yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2O2t tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penyerahan Air Bersih yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai belum menyesuaikan pengaturan dalam pemberian kemudahan di bidang pajak pertambahan nilai dan penyederhanaan regulasi sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 202l tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak

PT Centralpertiwi Bahari

Dipungut atas lmpor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari luar Daerah Pabean;

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

2. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

10. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 2:

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

b. Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Pasal 6

(1) Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai meliputi:

h. bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan bahan baku utama pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan,

yang kriteria dan/atau perinciannya diatur dengan Peraturan

Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian

dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang kelautan dan perikanan;

Pasal 9

Pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf i, huruf 1, dan huruf n sampai dengan huruf v serta ayat (2) huruf b sampai dengan huruf m dan huruf q sampai dengan huruf t tidak menggunakan surat keterangan bebas Pajak Pertambahan Nilai.

PT Centralpertiwi Bahari

Pasal 30

(1) Pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini bersifat sementara waktu atau selamanya.

(2) Pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan dampaknya terhadap penerimaan negara.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri.

(4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak danlatau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dapat dikenai Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut yang diberikan atas Barang Kena Pajak yang mendapatkan pembebasan Bea Masuk sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembebasan Bea Masuk mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

b. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5750) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 20 15 tentang Impor danl atau

PT Centralpertiwi Bahari

Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor L96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6549);

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 38

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

bahwa PP 49/2022 diundangkan tanggal 12 Desember 2022;

bahwa PMK Nomor 267/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak Dan Pakan Ikan Yang Atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 142/PMK.010/2017, merupakan merupakan pelaksanaan dari Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, yang antara lain menyatakan:

Pasal 1

Ternak, bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, merupakan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Pasal 4

Bahan pakan asal impor untuk pembuatan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus memenuhi kriteria:

a. berasal dari negara yang bebas dari penyakit ikan dan penyakit hewan menular serta bebas dari hama penyakit tanaman;

b. dilengkapi dengan phytosanitary certificate danlatau health certificate; dan

c. dilengkapi dengan certificate of origin, dan certificate of analysis.

PT Centralpertiwi Bahari

Pasal 6

(1) Rincian bahan pakan untuk pembuatan pakan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Dalam hal terdapat bahan pakan untuk pembuatan pakan ikan yang tidak termasuk dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini, atas bahan pakan untuk pembuatan pakan ikan dimaksud dapat diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sepanjang untuk bahan pakan asal impor untuk pembuatan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(3) Penyesuaian ketentuan mengenai pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilakukan melalui perubahan Peraturan Menteri ini;

bahwa Lampiran II PMK Nomor 142/PMK.010/2017 menyatakan, sebagai berikut:

Lampiran II

Daftar Rincian Bahan Pakan Ikan Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

PT Centralpertiwi Bahari

bahwa barang impor in casu tidak tercantum pada Lampiran II PMK Nomor 142/PMK.010/2017;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pengadilan Pajak berpendapat barang impor in casu tidak termasuk bahan pakan untuk pembuatan pakan ikan asal impor yang dibebaskan dari pengenaan PPN dengan pertimbangan:

a. tidak tercantum dalam rincian bahan pakan ikan yang dibebaskan dari pengenaan PPN pada Lampiran II PMK Nomor 142/PMK.010/2017;

b. walaupun dilengkapi dengan Surat Keterangan Direktur Pakan dan Obat Ikan, a.n. Dirjen Perikanan Budidaya, Ditjen Perikanan Budidaya, KementerianKelautandanPerikananNomor 2674/DJPB.3/PB.340/XI/2024 tanggal 28 November 2024, Phytosanitary Certificate Nomor EC/TR A 5788054 tanggal 14 November 2024, Certificate of Origin Nomor B 1673457 tanggal 12 November 2024, pemenuhan persyaratan ini tidak seketika dapat pembebasan PPN, karena untuk mendapatkan pembebasan PPN harus memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasl 6 PMK Nomor 267/PMK.010/2015 beserta

PT Centralpertiwi Bahari

perubahannya, yang pada pokoknya apabila dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maka dilakukan melalui perubahan Peraturan Menteri tersebut (Pasal 6 ayat (3) PMK Nomor 267/PMK.010/2015 beserta perubahannya);

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan Pajak berpendapat barang impor in casu tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 16B UU PPN dan PPNBM yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h PP 49/2022 beserta peraturan terkait lainnya;

bahwa Pasal 7 ayat (1) a Bab IV (Pajak Pertambahan Nilai) UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), menjelaskan sebagai berikut:

(1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:

1. sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;

2. sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025;

bahwa berdasarkan uraian pemeriksaan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berpendapat Pemohon Banding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa atas jenis barang berupa Wheat Flour (Raw Material for Animal Feed), pos tarif 1101.00.19, yang diberitahukan dalam PIB Nomor 000036 tanggal 08 Januari 2025 dibebaskan dari pembayaran PPN (impor) dan penerbitan Keputusan Terbanding Nomor 00017/BC/WBC.06/KBT/2025 tanggal 16 Mei 2025 melampaui kewenangan Terbanding berdasarkan Pasal 16 UU Kepabeanan jo Pasal 1 angka 9, Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 11 ayat (1) huruf b, Pasal 12 ayat (3) UU PPN dan PPNBM beserta peraturan terkait lainnya;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan atas jenis barang berupa Wheat Flour (Raw Material for Animal Feed), pos tarif 1101.00.19, yang diberitahukan dalam PIB Nomor 000036 tanggal 08 Januari 2025 dibebaskan dari pembayaran tarif PPN 11%, dan penerbitan Keputusan

PT Centralpertiwi Bahari

Terbanding Nomor KEP-00017/BC/WBC.06/KBT/2025 tanggal 16 Mei 2025 sesuai dengan ketentuan Pasal 16 UU Kepabeanan jo Pasal 1 angka 9, Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 11 ayat (1) huruf b, Pasal 12 ayat (3) UU PPN dan PPNBM beserta peraturan terkait lainnya;

Menimbang bahwa Pengadilan Pajak telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan dalil-dalil yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti dan dalil yang relevan dengan sengketa ini;

Menimbang bahwa Pengadilan Pajak telah menyatakan pertimbangan dan pendapatnya atas dalil-dalil yang disampaikan oleh para pihak sebagaimana telah diuraikan di atas dan untuk selebihnya tidak dipertimbangkan Pengadilan Pajak karena tidak relevan untuk memutus sengketa a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan menetapkan penerbitan KEP-00017/BC/WBC.06/KBT/2025 tanggal

PT Centralpertiwi Bahari

16 Mei 2025 sesuai ketentuan Pasal 16 UU Kepabeanan jo. Pasal 1 angka 9, Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 11 ayat (1) huruf b, Pasal 12 ayat (3) UU PPN dan PPNBM beserta peraturan terkait lainnya, dan menetapkan atas jenis barang berupa Wheat Flour (Raw Material for Animal Feed), pos tarif 1101.00.19, yang diberitahukan dalam PIB Nomor 000036 tanggal 08 Januari 2025 dikenakan pembayaran tarif PPN 12%, sehingga tagihan PPN Impor yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp157.960.611,00 (seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus sebelas rupiah);

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

PT Centralpertiwi Bahari

MENGADILI:

1. Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-00017/BC/WBC.06/KBT/2025 tanggal 16 Mei 2025 terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor 000010/KBC.0602/2025 tanggal 30 Januari 2025 atas nama PT Centralpertiwi Bahari, NPWP 01.661.341.6-326.000, beralamat di Kp. Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, 34596.

2. Menetapkan penerbitan Keputusan Terbanding Nomor KEP- 00017/BC/WBC.06/KBT/2025 tanggal 16 Mei 2025 sesuai ketentuan Pasal 16 UU Kepabeanan jo. Pasal 1 angka 9, Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 11 ayat (1) huruf b, Pasal 12 ayat (3) UU PPN dan PPNBM beserta peraturan terkait lainnya.

3. Menetapkan atas jenis barang berupa Wheat Flour (Raw Material for Animal Feed), yang diberitahukan dalam PIB Nomor 000036 tanggal 08 Januari 2025, pos tarif 1101.00.19, dengan pembebanan tarif PPN sebesar 12% (bayar).

4. Menyatakan tagihan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan sanksi administrasi berupa denda adalah sebesar Rp157.960.611,00 (seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus sebelas rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Senin tanggal 08 Desember 2025 oleh Ir. Hendi Budi Santosa, S.H., M.Eng., sebagai Hakim Ketua, Syaefudin, S.E., S.H., dan Ari Julianto, S.E., M.M., Ak. masing-masing sebagai Hakim Anggota

PT Centralpertiwi Bahari

disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak pada hari Senin tanggal 27 April 2026 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rika Ayuni, S.T., M.M. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Terbanding dan Pemohon Banding.

Hakim-Hakim Anggota:Hakim Ketua Majelis,

Ditandatangani Secara ElektronikDitandatangani Secara Elektronik

Syaefudin, S.E., S.H.Ir. Hendi Budi Santosa, S.H., M.Eng.

Ditandatangani Secara Elektronik

Ari Julianto, S.E., M.M., Ak.

Panitera Pengganti,

Ditandatangani Secara Elektronik

Rika Ayuni, S.T., M.M.

PT Centralpertiwi Bahari