PUT-004743.99/2025/PP/M.IIIB Tahun 2025

P U T U S A N

Nomor PUT-004743.99/2025/PP/M.IIIB Tahun 2025

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak) mengenai gugatan terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00131/NKEB-CT/WPJ.04/2025 tanggal 19 Mei 2025 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00455/106/24/062/24 tanggal 18 November 2024 Masa Pajak Juni 2024, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 004743.99/2025/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT. RWOOD RESOURCES INDONESIA, NPWP 82.•••.•••.•-•••.000, beralamat di Gedung Bakrie Tower Lt. 15, Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Karet, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940, yang diwakili oleh R.I Tri Sudarmadji, jabatan Direktur Utama, Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh :

1. Nama: Arief Sholikhul Huda

Izin Kuasa Hukum: KEP-739/PP/IKH/2024 tanggal 22 Agustus 2024 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 215/LTR-FIN-RRI/VIII/2025 tanggal 20 Agustus 2025 tanggal 20 Agustus 2025.

2. Nama: Khaelita Jehan

Izin Kuasa Hukum: KEP-1387/PP/IKH/2025 tanggal 31 Juli 2025 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 216/LTR-FIN-RRI/VIII/2025 tanggal 20 Agustus 2025.

3. Nama: Priyanto Rustadi

Izin Kuasa Hukum: KEP-027/PP/IKH/2024 tanggal 16 Januari 2024 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 217/LTR-FIN-RRI/VIII/2025 tanggal 20 Agustus 2025.

4. Nama: Elsa Riansyah

Izin Kuasa Hukum: KEP-159/PP/IKH/2024 tanggal 27 Mei 2024 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 218/LTR-FIN-RRI/VIII/2025 tanggal 20 Agustus 2025.

untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP: Rumany Udhi Perwiro/ 197901242000121002, Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I,

2. Nama/NIP: Gina Gunawan/ 197006271990122002,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I,

3. Nama/NIP: Fazrin/ 198705022008121001,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I,

Berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor: ST-5325/WPJ.04/2025 tanggal 24 November 2025;

untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Pajak tersebut:

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor 834/PP/BR/2025 tanggal 19 Agustus 2025 sebagaimana telah direvisi dengan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-44/PP/Alh/2025 tanggal 27 Oktober 2025;

Telah membaca, Surat Gugatan Penggugat Nomor 107/LTR-FIN- RRI/VI/2025 tanggal 11 Juni 2025;

Telah membaca, Surat Tanggapan Tergugat Nomor S-00030/STG- CT/WPJ.04/2025 tanggal 11 Juli 2025;

Telah membaca, Surat Bantahan Penggugat Nomor 159/LTR-FIN- RRI/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Surat Tagihan Pajak atas Pajak Penghasilan Nomor 00455/106/24/062/24 tanggal 18 November 2024 Masa Pajak Juni 2024 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan I dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas Surat Tagihan Pajak tersebut, Penggugat mengajukan Permohonan Pengurangan dan/atau Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan Wajib Pajak Nomor 012/LTR-FIN-RRI/I/2025 tanggal 8 Januari 2025 dan dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-00131/NKEB- CT/WPJ.04/2025 tanggal 19 Mei 2025 memutuskan menolak permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak setuju dengan Surat Keputusan a quo sehingga mengajukan gugatan melalui Surat Nomor 107/LTR-FIN- RRI/VI/2025 tanggal 11 Juni 2025 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari

Kamis tanggal 12 Juni 2025 (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan Nomor 107/LTR- FIN-RRI/VI/2025 tanggal 11 Juni 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP-00131/NKEB-CT/WPJ.04/2025 tanggal 19 Mei 2025 tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00455/106/24/062/24 tanggal 18 November 2024 yang dikeluarkan oleh Tergugat, dengan uraian sebagai berikut:

I. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan

1. bahwa Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan;

2. Pemenuhan Ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Pengadilan Pajak :

a. bahwa Surat Gugatan ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan diajukan kepada Pengadilan Pajak;

b. bahwa Surat Gugatan disampaikan masih dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterima Keputusan Tergugat Nomor KEP-00131/NKEB- CT/WPJ.04/2025 tanggal 19 Mei 2025 yang diterima Penggugat pada tanggal 19 Mei 2025;

c. bahwa terhadap 1 (satu) Keputusan Tergugat diajukan 1 (satu) Gugatan;

3. Pemenuhan Pasal 41 Undang-Undang Pengadilan Pajak :

a. bahwa Surat Gugatan ditandatangani oleh Robertus Ignatius Tri Sudarmadji, Jabatan selaku Direktur Utama, yang dibuktikan dengan Akta Nomor 1 tanggal 08 Mei 2020;

b. bahwa Surat Gugatan diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

c. bahwa pada Surat Gugatan telah dilampirkan salinan Keputusan yang digugat;

bahwa dengan demikian Surat Gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-00131/NKEB-CT/WPJ.04/2025 tanggal 19 Mei 2025 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU KUP dan UU Pengadilan Pajak;

II. Mengenai Objek Gugatan

1. bahwa Tergugat menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas Pajak Penghasilan Nomor 00455/106/24/062/24 tanggal 18 November 2024 untuk Masa Pajak Juni 2024 sebesar Rp7.055.311.874,00 yang terkait dengan angsuran PPh Pasal 25 dan sanksi adminitrasi berupa denda Pasal 7 UU KUP dan bunga Pasal 14 (3) UU KUP dengan rincian sebagai berikut:

2. bahwa dasar perhitungan Surat Tagihan Pajak (STP) yang digunakan oleh Tergugat berdasarkan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan Penggugat Badan Tahun Pajak 2022 dengan rincian perhitungan sebagai berikut: '2lkompensesierugianfiska 000000

Telpon yang Hanus dibaiar Sadi 0.500 002.1

3. bahwa atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Nomor 00455/106/24/062/24 tanggal 18 November 2024 tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan pengurangan Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c UU KUP kepada Tergugat melalui surat Nomor 012/LTR-FIN-RRI/I/2025 tanggal 08 Januari 2025.

4. Atas surat Penggugat tersebut, Tergugat telah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00131/NKEB-CT/WPJ.04/2025 tanggal 19 Mei 2025 yang isinya menolak permohonan Penggugat;

5. bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan ini memohon untuk mengurangkan Surat Tagihan Pajak Nomor 00455/106/24/062/24 tanggal 18 November 2024;

III. Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Gugatan

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam pengajuan Gugatan ini adalah Pemohonan Pengurangan Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Nomor 00455/106/24/062/24 tanggal 18 November 2024 dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Dasar Hukum Terkait

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 (selanjutnya disebut dengan UU KUP) Pasal 1 huruf j

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi berupa bunga dan sanksi administrasi

Pasal 14 ayat (1)

Surat Tagihan Pajak dikeluarkan apabila:

a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda administrasi dan/atau bunga;

c. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak (selanjutnya disebut PMK-80).

Pasal 17 ayat (1)

Surat Tagihan Pajak dapat diterbitkan apabila:

a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

c. Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga;

d. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak;

e. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, selain identitas pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak serta nama dan tanda tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;

f. terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak, dalam hal:

1. diterbitkan keputusan;

2. diterima putusan; atau

3. ditemukan data atau informasi, yang menunjukkan adanya imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak;

atau g. terdapat jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam jangka waktu sesuai dengan persetujuan untuk mengangsur atau menunda kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pem- beritahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU PPh)

Pasal 25 ayat (1)

Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Pasal 25 ayat (2)

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

Pasal 25 ayat (6)

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, sebagai berikut:

a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;

b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;

c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;

d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;

e. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan; dan f. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak

Penjelasan Pasal 25 ayat (6)

Pada dasarnya besarnya pembayaran angsuran pajak oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun berjalan sedapat mungkin diupayakan mendekati jumlah pajak yang akan terutang pada akhir tahun. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan ini dalam hal-hal tertentu Direktur Jenderal Pajak diberikan wewenang untuk menyesuaikan perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan apabila terdapat kompensasi kerugian; Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan tidak teratur; atau terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

Contoh 1:

- Penghasilan PT X Tahun 2009Rp120.000.000,00

- Sisa kerugian tahun sebelumnya yang masih dapatRp150.000.000,00 dikompensasikan

Sisa kerugian yang belum dikompensasikan tahunRp 30.000.000,00 2009

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2010 adalah:

Penghasilan yang dipakai dasar perhitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 = Rp120.000.000,00 – Rp30.000.000,00 = Rp90.000.000,00 Pajak Penghasilan yang terutang:

28% x Rp90.000.000,00 = Rp25.200.000,00

Apabila pada tahun 2009 tidak ada Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 24, besarnya angsuran pajak bulanan PT X tahun 2010 = 1/12 x Rp25.200.000,00 = Rp2.100.000,00

Contoh 2:

Dalam tahun 2009, penghasilan teratur Wajib Pajak A dari usaha dagang Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan penghasilan tidak

teratur sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Penghasilan yang dipakai sebagai dasar perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 dari Wajib Pajak A pada tahun 2010 adalah hanya dari penghasilan teratur tersebut.

Contoh 3:

Perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak dapat terjadi karena penurunan atau peningkatan usaha. PT B yang bergerak di bidang produksi benang dalam tahun 2009 membayar angsuran bulanan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Dalam bulan Juni 2009 pabrik milik PT B terbakar. Oleh karena itu, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak mulai bulan Juli 2009 angsuran bulanan PT B dapat disesuaikan menjadi lebih kecil dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Sebaliknya, apabila PT B mengalami peningkatan usaha, misalnya adanya peningkatan penjualan dan diperkirakan Penghasilan Kena Pajaknya akan lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kewajiban angsuran bulanan PT B dapat disesuaikan oleh Direktur Jenderal Pajak.

4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ/2000 tentang Perhitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Pajak Berjalan dalam Hal-Hal Tertentu (KEP-537)

Pasal 1 huruf a

Angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan adalah Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan setiap bulan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

Pasal 2 ayat (2)

Dasar penghitungan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah jumlah penghasilan neto menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu atau dasar penghitungan lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 522 tanggal 14 Desember 2000 setelah dikurangi dengan kompensasi kerugian.

Pasal 2 ayat (3)

Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu atau dasar penghitungan lainnya seperti tersebut dalam ayat (2) menyatakan rugi (lebih bayar atau nihil), besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah nihil.

B. Rincian Alasan Gugatan Penggugat

bahwa pokok sengketa koreksi yang diajukan Gugatan terkait permohonan pengurangan Surat Tagihan Pajak (STP) atas angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juni 2024 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Mengenai Kronologis Sengketa

a. bahwa Tergugat menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas Pajak Penghasilan Nomor 00455/106/24/062/24 tanggal 18 November 2024 Masa Pajak Juni 2024 yang diterima oleh Penggugat tanggal 22 November 2024 sebesar Rp7.055.311.874,00 sehubungan dengan angsuran PPh Pasal 25 dan sanksi administrasi;

b. bahwa pada saat Penggugat menerima Surat Tagihan Pajak (STP) tanggal 22 November 2024, Penggugat telah melakukan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2023 pada tanggal 20 November 2024 dengan status SPT adalah lebih bayar sebesar Rp21.531.903.915,00 sesuai dengan tangkapan layar di bawah ini:

2 Pajak 7" ~ ~~ H 1 z ag pu . teed) chet a . - — i PED APN Can ORS fiir sd! bbe iH, 4 sean cd

. Ca sat vane ior Sibi Wi BL — - —

I; irs ot asd Via oe ga vad

STE PL PA AS te yd Saha Peart nr ti i May ete 1 — — pe RL dal a Ta il yea fas tat

Pan KA Dana Meta Ada PI Ta te - : —— - —

3 Cop ote Felt Ri EA DEAD Ph Eu 4 | SUNT cy

= RD bro AN ERS Hii i Den ge — — ee

: fe cee TY t MPa rasta, PRG TEA Cs OAL ak oA Ts luke ES ma c. bahwa Penggugat telah menerima 7 (tujuh) Surat Tagihan Pajak (STP) untuk Masa Pajak Januari 2023, Februari 2023, Maret 2023, April 2023, Mei 2023,

Juni 2023, dan Juli 2023. Lebih Lanjut, atas STP tersebut sudah dilakukan pembayaran oleh Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Star maa mana ing gyi li Li

Lean Ll: aye tod: ema KG Tenar Mi dai Manah THRO ND CV EC TE GE TER Tis BA bahwa Penggugat dalam surat ini melampirkan Surat Tagihan Pajak (STP) Masa Januari 2023 s.d. Juli 2023 dan Bukti Pembayaran Surat Tagihan Pajak pada Lampiran 8 s.d. Lampiran 14 sesuai dengan tangkapan layar di bawah ini:

1) Bukti Pembayaran STP Masa Pajak Januari 2023 sebesar Rp111.927.133,00;

BASA CEMNTRAL ASI Teh. PLR TD PR SERPADA AS SEGARA BREMEN EER] AS KELANA

PRSERIV VAM Foal uk

ThA A PEMBAYARAN

TAM AL a LAMP BEAT AR pa MUSI KS Ia RI Inai Su

LAN AD HERI? Ha Ti 2% ban Ni bin ate De SUKU ka ks

Bost] MI HAK yap Jung TA SIA

DANA SETURAN

Kei ME Lina SUS engan IA ba ko Ka Mata San Rul

MANTA AN AI PAK RMD RT SRT Ia KRI SES wD AMA GUNG BARBI TOME ET OE RABE SEEDER AI

SEE OPE KAYAK

BELA AU ARA Ali tan

AINI SP NAK 30

JASA ATA KI MA Naga Ling

MERE TL Pah AN TWIT MA tein ID

WMSL ATP ST GR AS Peat LEE MAD A ALA Har

ME BIT AK SCRATUS MERLIN fa Med AS ROS TE WE DET LL Ria

SRR AGS GA PUL TF? Play

Phas ce sempat vernenaitorl tig sage thal reggie. os erna

Pn ebi on aras han aati eter dan Infak semena hah ar engan

2) Bukti Pembayaran STP Masa Pajak Februari 2023 sebesar Rp110.837.818,00;

BANK CENTRAL ASIA. TBK. BUKTI PENERIMAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN

PENERIMAAN PAJAK

DATA PEMBAYARAN

TANGGAT & JAM BAYAR 1109 3033 18:52:39 NIB OODOTISTF 164

TFANGGAL BUKU 12 09 23 NTPN BABADIVAN PS3 301

KODE CABANG BANK Ooze STAN 217335

DATA SETORAN

KODE BILLING 22••••••••••122

NPWP S201 98224-018-000

NAMA WAJIB PAJAK RWOOD RESOURCES INDONISIA

AL AMAT GEDUNG BAKRIE TOWER LT 1S. RASUNA FPICENTRUM, IL

NOMOR OBJEK PAJAK

MATA ANGGARAN 411126

JENIS SETORAN 200

MASA PAJAK 02-02-2023

NO KUTETAPAN 00•••••••••••223

JUMIP AH SETORAN 110.837. 00 MATA UANG 2 IDR

TERBILANG SERATUS SEPULUH JUTA DULAPAN RATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU

DELAPAN RATUS DELAPAN BELAS

This is computer pencrated message and requires no signature

Informasi ini basil cetakan komputer dan ndak memerlukan tanda tungan

3) Bukti Pembayaran STP Masa Pajak Maret 2023 sebesar Rp109.926.564,00

BANK CENTRAL ASIA, TBK. BUKTI PENERIMAAN NEGARA KEMENTERIAN KELANGAN

PENERIMAAN PAJAK

DATA PEMBAYARAN

TANGGAL & JAM BAYAR 1109 20238 [8:52.39 NIB GOO0FTSITTOS

TANGGAL BUKU 1209 23 NTPN BE3S04KIPFEHISOVB

KODE CABANG BANK H00206 STAN S736

DATA SETORAN

KODE BI LING 2279530498 28075

NPWP N20198324-018-000

NAMA WAJIB PAJAK RWOOD RESOURCES INDONESIA

ALAMAT GEDUNG BAKRIF TOWER LT. US. RASUNA LPICENTRUM, JT

NOMOR OBJEK PAJAK

MATA ANGGARAN H6

JENIS SETORAN 300

MASA PAJAK O3-03-2023

NO KT TEFTAPAN GOL 2G) 062306223

JUMLAH SETORAN 109,926,564 00 MATA LANG IDR

IT. RBILANG SERATUS SEMBILAN JU LA SEMBILAN RATUS DUA PULUH FNAM RIBU LIMA

RATUS ENAM PULUH EMPAT

This is computer generated message and requires no signature

Informasi int hasil cetakan komputer dan udah memerlukan tanda tangan

4) Bukti Pembayaran STP Masa Pajak April 2023 sebesar Rp 6.979.956.286,00

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK “

KPP MADYA JAKARTA SELATAN

LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK (SPMKP) .

Nomor 00642A Tanggal 31-Agu-2023 Halaman 2 dari 2

RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK MELALUI POTONGAN SPMKP

Nama Wajib Pajak: PT. RWOOD RESOURCES INDONESIA

NPWP: 82••••••••••000

Kode Kode

Nomor Surat ewe — (NamaWajibpajak| Mamat Wajib | “Nomor | vas Rokening | NamaBank (MasafTahun) Akun | Janis | Kode Kab | Kompensasi (Ra)

Ketetapan Pajak Rekening Palak | pat | gure, | Kota

PT. RWOOD, PT, RWOOD

1 [oo2zerroszzro6aiza | FOT9%22401800 JresouRcEs (MENARA [yom Resources — Bank ManoiR! Jenoozogz |] 4ti126 | 300 | 01.84 777.004.655

INDONESIA INDONESIA

Lang TPI KWUUU PI ROU

2 foostonosresoezns [5201982240780 resources |MEURE f JOOORIZIST Resources BANK MANDIR: Jodo4z028 |oarinas | 3200 | ots 6.979,955,286

INDONESIA INDONESIA

Serasa uu rae NAR Lesuugroni

3 [O04 18/196/23/062423. RESOURCES » RESOURCES BANK MANDIRI 105052023 411126 300 01.54 882,354,724

6 INDONESIA IMPERIUM BLK 8)2 INDONESIA

TOTAL = (**** DELAPAN MILYAR ENAM RATUS TIGA PUL UH St MBILAN JUTA TIGA RATUS TIGA PULUH LIMA RIBU ENAM RATUS LNAM PULUH LIMA RUPIAH “***} 6.639,335,665,

Jakarta Pusat, 3: Agustus 2023 a.n Menteri Keuangan

Kepala Kantor

2 get

SONI SAMIONO

NIP:196904121990031003

5) Bukti Pembayaran STP Masa Pajak Mei 2023 sebesar Rp 6.910.747.017,00;

KEMP NTT RIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAI PAJAK -

KPP MADYA JAKARTA SELATAN I

LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK (SPMKP)

Nomor 006424 Tanggal 31-A9u-2023 Halaman 2 dari ?

RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK MELALUI POTONGAN SPMKP

Nama Wajib Pajak | PT. RWOOD RESOURCES INDONESIA

NPWP: 82••••••••••000

7 Kode | Kode

Nomor Surat ip Pajax| Alamat Wajib Nomor Masa / Tahun Kode Kab .

Ketetanen NPWP Nama Wajib Pajak Palak Rokenng | Nama Rekening | Nama Bank Ana Akun | denis | (nara | Kompensasi (Rp) ajak | Setoran mana PT RWOOn 5 mo KING)

0022811061221062123 | 92019022401800 TRE SOURCES Pe pura er 21UT RESOURCES BANK MANDIRI |opo02022 0154 777.024.655

INDONESIA 4 INDONESIA ceo PET. RAVOOD 5 PT RWOOD

2 loorismosi231oe2s23 |3201962240”800 | ee sources Bea a BLK BIS 10009/2191) RESOURCES BANK MANDIRI |oao42023 411125 300 1.84 6.979,955,286

FN raga a Innes tang (PI ROOD 7 , PT. RWOOD ——

3 Joorrerrosrzawoser2s |B2019822401800 Trescurces (MENARA kali 002191 RESOURCES BANK MANDIRI |o5052025 atsi26 390 0°54 882,354,724

INDONESIA i INDONESIA

TOTAL ©) DLLAPAN MILYAK LNAM RAIUS IGA PULUH St MBILAN JUTA TIGA KATUS IGA PUI UM | IMA RIBU LNAM KA IU LNAM PULUH LIMA KUPIAH "““") 2.630.335.665

Jakarta Pusat $1 Agustus 2023 a.n Menteri Keuangan

Kepala Kantor

SONI SAMIONO

NIP:196904121990031003

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONF SIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KPP MADYA JAKARTA SELATAN

LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK (SPMKP) komor 00643A Tanggal 31-A9u-2023 Halaman 2 dari 2 -

RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK MELALUI POTONGAN SPMKP

Nama Wajib Pajak: PT. RWOOD RESOURCES INDONESIA

NPWP: 82••••••••••000

Kode | Kode or i t Wajib M: Kod

No Mean urat NPWP Nama Wajib Pajak| $$ aa Rokening Nama Rekening | Nama Bank ae Akun | denis 090 Kab | Kompensasi (Rp)

PI. RWOOD + 491] PL RWOGD

1 foortenoszsosares |62016822601800 FresouRces | MENARA el 124000972191 | RESOURCES BANK MANDIRI 105052023 411126 300 01.54 743,998,515

INDONESIA INDONESIA,

TOTAL = (*** TUJUH RATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA SEMBIL AN RATUS SEMBIL AN PUI UH ENAM RIBU TIGA RATUS LIMA BEL AS RUPIAH “**) 743,995,315

Jakarta Pusat, 31 Agustus 2033

An Menteri Keuangan

Kepala Kantor

HP ih

ER fay

SONI SAMIONO

NIP:196904121990031003

Y KEMENTERIAN KEUANGAN RE PUBLIK INDONFS

DIREKTORAT JENDERAL PALAK 1

KPP MADYA JAKARTA SELATAN

LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK (SPMKP) '

Nomor 008054 Tanggal 23-Ckt-2023 Halaman 2 dan 2

RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK MELALUI POTONGAN SPMKP

Nama Wajib Pajak: PT. RWOOD RESOURCES INDONESIA

NPIMP: 82••••••••••000

Kode Kode

Nomor Surat ay , Alamat Wajib Nomor Masa/ Tahun Kode Kab -

Retetopan NPWP Nama Wajib Pajak Palak Rekening | Nama Rekening | Nama Bank Dah Akun Jenis 000 Kab | Kompensasi (Rp) ajak | Setoran nyata PY RWOUD A , ears PT. RWOCD

1 100118/106/23/062/25 22019822 407800 RESOURCES EER ON BIKB 24009 2191 RESOURCES BANK MANDIRI 107072023 411128 360 01.54 6,781,738,428

INDONESIA, " INDONESIA

. Lang [PL KWOUU , PL RWOUD

2 Joorrerrosrzsiosares | 8204982240800 (resources (MENARA a g].5100097219"| nesouRcEs BANK MANDIRI |os052023 | 417126 | 300 O1.sa 5.204.396.978

INDONESIA _ INDONESIA

3 | 00117/106/23/062/23 2019822407800 RESOURCES MENARA | BLKB 1AOMO72191 RESOURCES BANK MANDIRI | 06062023 411125 300 91.54 5.084,168.220

INDONESIA INDONESIA a PT. RWOOD PT. RWOCD owes ”

INDONESIA ~ INDONESIA

Jakarta Pusat, 73 Oktober 2023 a.n Menteri Keuargan

Kepala Kantor

ORCI eae] mf mat Jaa mE ER

SONI SAMIONO

NIP:196904 12199003003

6) Bukti Pembayaran STP Masa Pajak Juni 2023 sebesar Rp6.845.571.297,00

KEMENTERIAN KEUANGAN REPURI I< INDONESI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KPP MADYA JAKARTA SELATAN

LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK (SPMKP) ,

Nomor 00743A Tanggal 11-0k-2023 Halaman 2 dar ?

RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK MELALUI POTONGAN SPMKP

Nama Wajib Pajak: PT. RWOOD RESOURCES INDONESIA

NPWP: 82••••••••••000 uP Nomor Surat amin Laces one] MamatWajib | Nomor | pereroevontan | ateme mane [Masai Tahun} £082 | Kode | Kode Kat | remnneaet tm

neterapan: mayan menang rajan Pak | Seteran Jono

7 PT. RWOOD v9; | PT. RWOOD.

oortrricerzaoseres [8219822401800 Presources [MENA 1524000972191 IRESOURCES BANK MANDIRI | 06082023

INDONESIA. " INDONESIA

TOTAL 5" SATU MILYAR TUJUH RATUS LIMA PULUH SATU JUTA EMPAT RATUS TIGA RIBU TUJUH PULUH TUJL 4 RUPIAH ****) 1.751 403,077

Jakarta Pusat, 11 Oktober 2023 ar Menteri Keuangan

Kepala Kantor

SONI SAMIONO

NIP:19690412199003003

Y KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIKINDONES

DIREKTORAT JENDERAL PALAK 1

KPP MADYA JAKARTA SELATAN

LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK (SPMKP) :

Nomor 008054 Tanggal 23-Ckt-2023 Halaman 2 — dar 2

RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK MELALUI POTONGAN SPMKP

Nama Wajib Pajak: PT. RWOOD RESOURCES INDONESIA

NPWP: 82••••••••••000

7 Kode Kods

Nomor Surat ‘ap Pataz{ Alamat Wajib | Nomor Masa | Tahun io | kode Kab

Ketetapan NPWP Nama Wajib Pajak Pajak Rekening Nama Rekening Nama Bank Pajak Akun Jenis 1 Kota Kompensasi (Rp)

Pajak | Setoran

«gn PI. RWOOD 9 ng: PT. RWOGD

1 100116/106/23-062/23 16••••••••••890 RESOURCES BEA 1200097 21M RESOLRCES BANK MANDIR} | 07072023 M1126 300 01.54 8.181,738.428

IMAN. Gua ERILM BLK B]2 INDONESIA

. PT. RWOOD . PT, RWOCE

2 Jootterosiz3ioe223 (aro 19822401800 | RESOURCES [menace Blea | pPaooca72tor | RESOLRCES | BANK MANDIRI | 96052023 | 411126 | 300 | 01.84 | 5.284.396 978

; PT RWOOD igi | PT. ROOD

3 | 00117/108/23:062/23 Hae BLKB 2 1006972191 RESOLRCES BANK MANDIRI | 06062023 1126 300 01.54 §,094,168,220

INDONESIA ” ji Ka Ta INDONESIA

PT, RWOOD PT. RWOCD

INDONESIA “ INDONESIA

TOTAL = (**** TULUH BELAS MII YAR SERATUS ENAM PULUH JUTA TIGA RATUS LIMA BELAS RIBS LIMA RATUS EMPAT PULUH LIMA RUPIAH ****) 17.160,315,545

Jakarta Pusat, 23 Oktone* 2023 a.n Menten Keuangan

Kepala Kantor

OR NO) eed) Si

SONI SAMIONO

NIP:198904121990031003

7) Bukti Pembayaran STP Masa Pajak Juli 2023 sebesar Rp6.781.738.428,00

Y KEMENTERIAN KEUANGAN REPUSLIX INOONES

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK .

KPP MADYA JAXARTA SELATAN

LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK (SPMKP) .

Nomor 00805A Tanggal 23-Okt-2023 Halaman 2 dari 2

RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK MELALUI POTONGAN SPMKP

Nama Wajib Paiak: PT. RWOOD RESOURCES INDONESIA

NPWP: 82••••••••••000

Kode Kode hati NPWP Nama Wajib Pajak Alami Wajib ag Nama Rekening | Nama Bank ee Akun Jenis Kode Kab Kompensasi (Rp)

Pajak | Setoran an anaai PT RWOOD an PF RFOCe oorranosreaiogris | 8204982401800 Jae souRcES [NO ala | RESOLRCES BANK MANDIRI 107072923 411128 300 01.54 6.181.138.428

NDON: SIA “ INDONESIA metana PT RWOOD . - sia PPT RWOCD

2 Joortarrosizsiosares | 8207982240780 Jarsources MAA pera RIM Resources BANK MANDIRI | 06052923 441126 5.284.396.078

7 INDONESIA oe INDONESIA —

, rire soanoca77191 |i Renee

3 Joorrsrosr2svoszies |82019822101800 Presources |NevenmarKkals | RESOURCES BANK MANDIRI | 08082023 411126 300 01.84 5.094,168,221

INDONESIA INDONESIA eeuiyszcaueuy MLNAKA LERUUL eta omen,

4 Joosoertotyz31052123 RESOURCES wee RESOURCES SANK MANDIRI [08082023 artian 500 01.54 iga

8 INDONESIA MMPERIUM BI K BL? INDONESIA

JOTAL — ( TULUH BELAS MILYAR SERATUS ENAM PULUH JUTA TIGA RATUS LIMA BELAS RI3L LIMA RATUS EMPAT PULUH LIMA RUPIAH ") 17,160.315,545

Jakarta Pusat, 23 Oktober 2023 a.n Menteri Keuangan

Kepala Kantor

SONI SAMIONO

NIP:196904121990031003 bahwa atas pembayaran Surat Tagihan Pajak (STP) di atas menyebabkan kelebihan pembayaran pajak PPh Badan Tahun Pajak 2023 sesuai dengan tangkapan layar di bawah ini:

© ja 6-7-8) 7 ”

: SEND: H

£ (@ &PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI 9 | 5. 689.319.250

: (©) bPPn YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT >

10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI i nee a. PPh Ps. 25 BULANAN 19a 27.191.223.165 b. SIP PPh Ps. 25 (Hanya Pokox Pajak) tok 0 c. JUMLAH [19a + 100) 100 297.191.225.185

17,19 — ide) TT ae ~ www

P| fe) 5 IPP? ‘J

5 CO) PPh YANG KURANS LIBAYAR iPPa Ps. 28) 4 | 121.534.903.915)

' 3 (@) PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps 284) TS -

2/12 PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11 a DISETOR TANGGAI “tanggal Nan em fice atti Sir EL

8 (@) DIRESTIIUSIKAN

£ [13 PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON nhesus Restu unk Wapb Pajak dengan Kena Tertentu ala. Wajib Pajak yang Memenun Persyaralan Tertentu C] Pengamnalian Pendahuluan {Pasat 17 atau Pasal 170 UI KUP) d. bahwa SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2023 telah dilakukan pelaporan oleh Penggugat pada tanggal 20 November 2024 sebelum Penggugat menerima Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Badan dari Tergugat pada tanggal 22 November 2024. Lebih lanjut, Penggugat dalam SPT PPh Badan Tahun Pajak 2023 telah memperhitungkan jumlah angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan Masa Januari 2023 s.d Desember 2023 sebagaimana tertuang dalam tangkapan layar di bawah ini:

Formulir 1774 Halaman 21

BUTA at . rs Tay i

14 a. PENGHASILAN YANG MPAA PASAR . — TS .. an

PEKGAITUNGAN AMTISURAK aa TA TAR ID 759

Bo KOMPENSASI KERUSINU FISK AL £ oo

Fi Sada Lan jap ree ates gt pata na ide B a -— 0. eee

Eo Je PENGHABH AN KPA BAJAK [ta — HAKI , ide Tae pem ORE 759

2 ar elu bagané Sra KA ida 29 205.960. 107

£ fe KREDI PAJAK TAHUN PAJAK YARIS LALU ATAS PENGHASILAN YANG "LRMASIS ALE | e578 60407

Ho JANGKA Ma YANG UP OTONG | SIS NSUT Ol SH PIHAK LAIN Mer Hn _ 24378 524.670

2 PPL YANG HARUS DIBAYAR SEND dul - dita mary 492) 334097 g. PPA Paha FA 112A IAI 1g | a0 528.008 e. Bahwa menurut Penggugat, seharusnya Tergugat menggunakan dasar perhitungan angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2023 sesuai dengan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2023 dengan detail perhitungan di bawah ini:

Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 PT Rwood Resources Indonesia

1 (Penghasilan yang Menjadi dasar Penglutungan Angsuran 122.765.000.759

2 (kompensasi kerugan Fiskal :

[= [pehyengtenxeng 029.208.989.167

6 lbh yang Hamas dibayar Serdia 4.550.450.0907 f. bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf a KEP-537/PJ/2000 menyatakan angsuran pajak dalam tahun berjalan adalah Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan setiap bulan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan;

g. Bahwa atas perhitungan angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juni 2024 tidak sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) UU PPh yang menyatakan besarnya angsuran yang harus dibayarkan oleh Penggugat untuk bulan sebelum dilakukannya pelaporan SPT Tahunan PPh Badan sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak lalu.

h. Bahwa Penggugat sampaikan, dasar perhitungan angsuran PPh Pasal 25 yang digunakan oleh Tergugat adalah Tahun Pajak 2022 yang dimana hal ini tidak sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) UU PPh i. bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Penggugat mohon agar penerbitan STP Pajak Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Juni 2024 Nomor

00455/106/24/062/24 tanggal 18 November 2024 dapat dikurangkan sesuai dengan perhitungan angsuran PPh Pasal 25 dalam SPT PPh Badan Penggugat;

Kesimpulan dan Usul Penggugat

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa:

1. Surat Gugatan telah memenuhi semua ketentuan formal pengajuan Gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (4) UU KUP serta Pasal 40 ayat (1), Pasal 40 ayat (2), Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (6) dan Pasal 41 ayat (1) UU Pengadilan Pajak.

2. Surat Tergugat Nomor KEP-00131/NKEB-CT/WPJ.04/2025 tanggal 19 Mei 2025 Perihal Penyampaian Hasil Penelitian atas Permohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak adalah tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

3. bahwa SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2023 telah dilakukan pelaporan oleh Wajib Pajak pada tanggal 20 November 2024.

4. bahwa dasar perhitungan angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juni 2024 yang digunakan oleh KPP Madya Jakarta Selatan I adalah SPT Tahun Pajak 2022 yang dimana hal ini tidak sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) UU PPh;

bahwa selanjutnya, Penggugat mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:

1. Menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal.

2. Membatalkan Surat Tergugat Nomor KEP-00131/NKEB-CT/WPJ.04/2025 tanggal 19 Mei 2025 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00455/106/24/062/24 tanggal 18 November 2024 Masa Pajak Juni 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Surat Tanggapan Nomor S-00030/STG-CT/WPJ.04/2025 tanggal 11 Juli 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KETENTUAN FORMAL

1. bahwa berdasarkan penelitian Surat Permohonan Gugatan Penggugat Nomor

107/LTR-FIN-RRI/VI/2025 tanggal 11 Juni 2025 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 12 Juni 2025 (melalui e-Tax Court), diketahui hal-hal sebagai berikut:

Ya Tidak

a. Gugatan diajukan dengan surat gugatan dalam Bahasa

Indonesia kepada Pengadilan Pajak b. Gugatan diajukan dalam jangka waktu

- 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima suratV keputusan yang digugat;

- 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan;

c. Gugatan diajukan diluar jangka waktu

- 30 (tiga puluh) hari karena keadaan di luar kekuasaan penggugat dengan dilampiri bukti pendukung adanya keadaan di luar kekuasaan Penggugat;

- 14 (empat belas) hari karena keadaan di luar kekuasaan penggugat dilampiri bukti pendukung adanya keadaan di luar kekuasaan penggugat;

d. Terhadap 1 (satu) objek gugatan diajukan 1 (satu) Surat

Gugatan e. Gugatan diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas f. Gugatan diajukan dengan mencantumkan tanggal diterima Surat Keputusan/objek gugatan lainnya yangV diterima Penggugat pada tanggal;

g. Surat Gugatan dilampiri salinan dokumen yang digugat (sesuai dengan dokumen yang diajukan gugatan) h. Surat gugatan ditandatangani oleh R.I Tri Sudarmadji bertindak selaku:

- Penggugat

- Ahli Warisnya

- Pengurus yang berkedudukan di IndonesiaV

- Pengurus yang tidak berkedudukan di Indonesia

- Kuasa Hukumnya dengan dilampiri surat kuasa khusus i. Surat/skp/keputusan yang diajukan gugatan bukan

V merupakan objek yang dapat diajukan gugatan

2. bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas:

bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan pada angka 1, maka permohonan Gugatan Penggugat memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 40 dan Pasal 1 angka 41 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo Pasal 1 angka 11, Pasal 1 angka 12 dan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

II. URAIAN MENGENAI OBJEK GUGATAN

bahwa Surat Keputusan Nomor KEP-00131/NKEB-CT/WPJ.04/2025 tanggal 19 Mei 2025 diterbitkan berdasarkan hasil penelitian atas Surat Permohonan Penggugat Nomor 012/LTR-FIN-RRI/I/2025 tanggal 8 Januari 2025 tentang Permohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar dengan uraian sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat telah menerima Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Masa Pajak Juni 2024 Nomor 00455/106/24/062/24 tanggal 18 November 2024 yang diterbitkan oleh Tergugat;

2. bahwa atas ketetapan, Penggugat telah mengajukan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar kepada Tergugat, permohonan Ke-1 melalui surat Nomor 012/LTR-FIN-RRI/I/2025 tanggal 8 Januari 2025, dan telah diterbitkan Surat Keputusan Nomor KEP- 00131/NKEB-CT/WPJ.04/2025 tanggal 19 Mei 2025 tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar. Atas Surat Keputusan ini oleh Penggugat diajukan sebagai objek gugatan;

IV. MENGENAI POKOK SENGKETA DAN ALASAN GUGATAN

bahwa materi yang disengketakan dalam pengajuan Gugatan ini adalah Surat Keputusan Nomor KEP-00131/NKEB-CT/WPJ.04/2025 tanggal 19 Mei 2025 dengan penjelasan sebagai berikut:

Menurut Tergugat

bahwa setelah membaca surat gugatan, mempelajari berkas surat menyurat dan dokumen yang ada, dengan ini disampaikan tanggapan terhadap gugatan dari Penggugat sebagai berikut:

a. Dasar Hukum

1. Pasal 14 ayat (3) UU KUP

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:

a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

2. Pasal 25 UU PPh (1) Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan :

a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;

dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

(2) Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

(6) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, sebagai berikut:

a. .....;

b. .....;

c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;

Contoh:

Apabila Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampai- kan oleh Wajib Pajak orang pribadi pada bulan Februari 2010, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar Wajib Pajak tersebut untuk bulan Januari 2010 adalah sebesar angsuran pajak bulan Desember 2009, misalnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Apabila dalam bulan September 2009 diterbitkan keputusan pengu- rangan angsuran pajak menjadi nihil sehingga angsuran pajak sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2009 menjadi nihil, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar Wajib Pajak untuk bulan Januari 2010 tetap sama dengan angsuran bulan Desember 2009, yaitu nihil.

3) Pasal 2 ayat (8) PMK Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak s.t.d.t.d. PMK Nomor 18/PMK.03/2021.

PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

b. bahwa Penggugat mengajukan permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar yang Ke-1 dengan Surat Nomor 012/LTR-FIN-RRI/I/2025 tanggal 8 Januari 2025 hal Permohonan

Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Nomor 00455/106/24/062/24 tanggal 18 November 2024 Masa Pajak Juni 2024 dan telah diterbitkan Surat Keputusan Nomor KEP-00131/NKEB-CT/WPJ.04/2025 tanggal 19 Mei 2025;

c. bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Nomor 00455/106/24/062/24 tanggal 18 November 2024 Masa Pajak Juni 2024 diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan I karena Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 terutang sesuai dengan perhitungan pada SPT Tahunan;

d. bahwa Tergugat berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;

e. bahwa Penggugat melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2023 pada tanggal 20 November 2024 dengan status Terlambat Lapor Lebih Bayar sebesar Rp(21,531,903,915.00);

Do Tabanan (NA Piatu tn Be SPE Tatanan PPS Kasar sens Tag Pantat: Pegiat ang co! f. bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Masa Pajak Juni 2024 Nomor 00455/106/24/062/24 diterbitkan pada tanggal 18 November 2024, sebelum SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 dilaporkan oleh Penggugat pada tanggal 20 November 2024;

g. bahwa Angsuran Masa Pajak Juni 2024 yang belum disetorkan berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang PPh sebagai berikut:

1. Penggugat menggunakan Tahun Buku Januari – Desember, sehingga jatuh tempo pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 adalah pada tanggal 30 April 2024;

2. berdasarkan sistem informasi DJP tidak ditemukan surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2022 sebagaimana diatur dalam Pasal 13 s.d. 16 PMK Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan s.t.d.t.d. PMK Nomor 18/PMK.03/2021;

3. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) UU KUP sebagaimana tersebut di atas, maka penghitungan angsuran sebelum SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 dilaporkan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu;

4. besarnya angsuran Masa Pajak Desember 2023 berdasarkan SPT Tahunan Tahun Pajak 2022 pembetulan terakhir yang dilaporkan pada tanggal 14 Juli 2023 adalah sebagai berikut:

a ga OS ay een Aa a 3) tat

Poe en She bapa Bhs Fatal Frsare Bhat San 3 SA aah ls au BLN ag z on tan Pn gem rani

2 LOADUSE.SAE LISA a4 Sean .

z Dob rst anna ima Sma ai

= ie Sa a] An Na Hn mna

Po nana TN SA ara TE 2025 iB PES

& | SEE la AN TAAT SES TAN Tab ele a PSA AA SES

3 Satar WSU CET una Lian ian Ti : Es .

r PB tscir | a0 TES 516,187 a Fo ft KE EN Se RSE DE

ISP Gy Dio -icya Sores Span “cel

Toe ISH Clg tlre cis a 422-7168 a Po at Beano SBU Bess Sana Ze

4 0 3 BLL tan ras

2:5 Pn an AE Pata Bun Po PETE TAN Ta po na poto x fic 25 ee ce ce ce ee

Bo SAT ANT SE TEA cereale ein

* PAN eaten 2 Oa: ban Tan ete eee

2 Sena Bar or un S3 Ganga nan actecr Po Para an Pantas an Sars ITL ma ase To it

4. Penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan

1. Pajak yang kurang dibayar6.719.249.404,00

2. Sanksi Administrasi

- Bunga Pasal 14 (3) KUP335.962.470,00

- Denda Pasal 7 KUP100.000,00

Jumlah Sanksi Administrasi336.062.470,00

3. Jumlah yang masih harus dibayarRp 7.055.311.874,00

h. bahwa berdasarkan data dan fakta yang ada, peraturan perpajakan yang berlaku, Tidak Terdapat Ketidakbenaran atas penerbitan STP Pajak Penghasilan Nomor 00455/106/24/062/24 tanggal 18 November 2024 Masa Pajak Juni 2024;

V. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan bahwa berdasarkan penelitian surat Gugatan, data dan dokumen sebagaimana diuraikan pada bagian I s.d. IV di atas, maka disimpulkan bahwa:

a. Surat Gugatan Penggugat Nomor 107/LTR-FIN-RRI/VI/2025 tanggal 11 Juni 2025 berdasarkan penelitian sementara dengan data yang ada sesuai meme- nuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 40 dan Pasal 1 angka 41 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang Pasal 1 angka 11, Pasal 1 angka 12 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

b. bahwa Surat Keputusan Nomor KEP-00131/NKEB-CT/WPJ.04/2025 tanggal 19 Mei 2025 yang diterbitkan Tergugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Usul bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk:

a. menolak permohonan gugatan Penggugat dan tetap mempertahankan Surat Keputusan Nomor KEP-00131/NKEB-CT/WPJ.04/2025 tanggal 19 Mei 2025, tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar atas nama PT Rwood Resources Indonesia NPWP 82.019.822.4-

018.000 / 08•••••••••••000 NITKU 0820198224018000000000;

b. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Majelis berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Bantahan Nomor 159/LTR- FIN-RRI/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025, pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

bahwa Penggugat menyampaikan bantahan atas Surat Tanggapan atas Pengajuan Gugatan terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP-00131/NKEB- CT/WPJ.04/2025 tanggal 19 Mei 2025 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c karena Permohonan Penggugat atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00455/106/24/062/24 tanggal 18 November 2024 dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak, selanjutnya disebut Tergugat, dengan uraian sebagai berikut:

I. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan

Bantahan Penggugat bahwa Penggugat menyatakan setuju dengan uraian Tergugat mengenai pemenuhan ketentuan formal pengajuan Gugatan sehingga dapat dilanjutkan kepada pemeriksaan material gugatan;

II. Mengenai Ketetapan Semula dan Keputusan Yang Digugat

Bantahan Penggugat bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Nomor KEP-00131/NKEB-CT/WPJ.04/2025 tanggal 19 Mei 2025 yang diterbitkan oleh Tergugat, melalui Surat Gugatan Nomor 107/LTR-FIN-RRI/VI/2025 tanggal 11 Juni 2025 terkait Gugatan terhadap KEP-00131/NKEB-CT/WPJ.04/2025

tanggal 19 Mei 2025 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak atas Pajak Penghasilan Nomor 00455/106/24/062/24 tanggal 18 November 2024 Masa Pajak Juni 2024;

III. Analisis Pokok Sengketa bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam pengajuan Gugatan ini adalah Permohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak terkait Pajak Penghasilan Nomor 00455/106/24/062/24 tanggal 18 November 2024 Masa Pajak Juni 2024 dengan penjelasan sebagai berikut:

Bantahan Penggugat bahwa Penggugat mengajukan Gugatan atas Keputusan Tergugat Nomor: KEP- 00131/NKEB-CT/WPJ.04/2025 tanggal 19 Mei 2025 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00455/106/24/062/24 tanggal 18 November 2024 Masa Pajak Juni 2024, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (selanjutnya disebut dengan UU KUP)

Pasal 1 huruf j

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi berupa bunga dan sanksi administrasi

Pasal 14 ayat (1)

Surat Tagihan Pajak dikeluarkan apabila:

a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda administrasi dan/atau bunga;

c. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung

b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak (selanjutnya disebut PMK-80).

Pasal 17 ayat (1)

Surat Tagihan Pajak dapat diterbitkan apabila:

a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

c. Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga;

d. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak;

e. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, selain identitas pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak serta nama dan tanda tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;

f. terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak, dalam hal:

1. diterbitkan keputusan;

2. diterima putusan; atau

3. ditemukan data atau informasi, yang menunjukkan adanya imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak;

atau g. terdapat jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam jangka waktu sesuai dengan persetujuan untuk mengangsur atau menunda kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU PPh)

Pasal 25 ayat (1)

Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Pasal 25 ayat (2)

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

Pasal 25 ayat (6)

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, sebagai berikut:

a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;

b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;

c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;

d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;

e. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan; dan f. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak

Penjelasan Pasal 25 ayat (6)

Pada dasarnya besarnya pembayaran angsuran pajak oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun berjalan sedapat mungkin diupayakan mendekati jumlah pajak yang akan terutang pada akhir tahun. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan ini dalam hal-hal tertentu Direktur Jenderal Pajak diberikan wewenang untuk menyesuaikan perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan apabila terdapat kompensasi kerugian; Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan tidak teratur; atau terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

Contoh 1:

- Penghasilan PT X Tahun 2009Rp120.000.000,00

- Sisa kerugian tahun sebelumnya yang masih dapat Rp150.000.000,00 dikompensasikan

Sisa kerugian yang belum dikompensasikan tahun 2009Rp 30.000.000,00 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2010 adalah:

Penghasilan yang dipakai dasar perhitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 = Rp120.000.000,00 – Rp30.000.000,00 = Rp90.000.000,00

Pajak Penghasilan yang terutang:

28% x Rp90.000.000,00 = Rp25.200.000,00

Apabila pada tahun 2009 tidak ada Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 24, besarnya angsuran pajak bulanan PT X tahun 2010 = 1/12 x Rp25.200.000,00 = Rp2.100.000,00

Contoh 2:

Dalam tahun 2009, penghasilan teratur Wajib Pajak A dari usaha dagang Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan penghasilan tidak teratur sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Penghasilan yang dipakai sebagai dasar perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 dari Wajib Pajak A pada tahun 2010 adalah hanya dari penghasilan teratur tersebut.

Contoh 3:

Perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak dapat terjadi karena penurunan atau peningkatan usaha. PT B yang bergerak di bidang produksi benang dalam tahun 2009 membayar angsuran bulanan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Dalam bulan Juni 2009 pabrik milik PT B terbakar. Oleh karena itu, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak mulai bulan Juli 2009 angsuran bulanan PT B dapat disesuaikan menjadi lebih kecil dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Sebaliknya, apabila PT B mengalami peningkatan usaha, misalnya adanya peningkatan penjualan dan diperkirakan Penghasilan Kena Pajaknya akan lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kewajiban angsuran bulanan PT B dapat disesuaikan oleh Direktur Jenderal Pajak.

d. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ/2000 tentang Perhitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Pajak Berjalan dalam Hal- Hal Tertentu (KEP-537)

Pasal 1 huruf a

Angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan adalah Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan setiap bulan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

Pasal 2 ayat (2)

Dasar penghitungan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah jumlah penghasilan neto menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu atau dasar penghitungan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 522 tanggal 14 Desember 2000 setelah dikurangi dengan kompensasi kerugian.

Pasal 2 ayat (3)

Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu atau dasar penghitungan lainnya seperti tersebut dalam ayat (2) menyatakan rugi (lebih bayar atau nihil), besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah nihil.

2. Bantahan Penggugat

bahwa Penggugat tidak setuju dengan koreksi Tergugat yang diajukan Gugatan atas permohonan pengurangan Surat Tagihan Pajak (STP) Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juni 2024 dengan penjelasan sebagai berikut:

a. bahwa Tergugat menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas Pajak Penghasilan Nomor 00455/106/24/062/24 tanggal 18 November 2024 Masa Pajak Juni 2024 yang diterima oleh Penggugat tanggal 22 November 2024 sebesar Rp7.055.311.874,00 sehubungan dengan angsuran PPh Pasal 25 dan sanksi administrasi;

b. bahwa pada saat Penggugat menerima Surat Tagihan Pajak (STP) tanggal 22 November 2024, Penggugat telah melakukan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2023 pada tanggal 20 November 2024 dengan status SPT adalah lebih bayar sebesar Rp21.531.903.915,00 sesuai dengan tangkapan layar di bawah ini:

1 Be PS SANG ets DNA SI EES Ha 2 asas

: VO) pia VAMP EMO DLS MR MET * — TT fa Ber Pe LEGA ia an _ 2 of i

SPA Dh gf aral Se ha Paar cr 2

Pte tel Ya Ula wel Pe ats das

2 cy Dono PAN MA Dior PPN TU 1. | una Het

» FR) OD PAMER Dias Aa Ing been — 7s

FTE SVEN RIBAS DI AS ee DL RA PIL Ta Dee? a LR 205

: en BEAN

H \ |p Pras, Rise iA OnLy ah ora un Wa oy ' a enam bean co Nae eae tangan tata Bener a ase an Wat se Mah ALTA | Pee atk Benda Mar name Din aa PAMA UP c. bahwa Penggugat telah menerima 7 (tujuh) Surat Tagihan Pajak (STP) untuk Masa Pajak Januari 2023, Februari 2023, Maret 2023, April 2023, Mei 2023, Juni 2023, dan Juli 2023. Lebih lanjut, atas STP tersebut sudah dilakukan pembeyaran oleh Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

a wr ngan

‘aye Sae Tyee anda san riang pemegang Doang [puerta | pyr ine

= Star naa it mao reget tf bagan fd a0

Syahid lili Las Done: Pune Denai dat Sani Teras TE] NV EEC TSE tar Tinta bahwa atas pembayaran Surat Tagihan Pajak (STP) di atas menyebabkan kelebihan pembayaran pajak PPh Badan Tahun Pajak 2023 sesuai dengan tangkapan layar di bawah ini:

- Fog aa oe

5 - Kan —

Bo SND

E 1 @) aPPA YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI 9 | 6.689.319 260}

° CO) PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT — — ——

10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI ~ 7 a. Peh Ps. 25 BULANAN 10a 27 191.223.165 b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) 10b 0 c. JUMLAH (19a + 10b) sos! 27 191.223.165

Thang La aa og CO) PPn YANG KURANG DIBAYAR (PPn Ps. 26) " | (21.531.903.915) s @ PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 284) —— -

2 |12 PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.2 DISEIOR TANGGAI | ongget NN NN ea Na

5. (©) DIRESTITUSIKAN

¥ Ira pph YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.0 MOHON O chusus Pesttui ur'uk Wajb Pajak dengan Krtena Tertentu ata. Van Pajak yang Memanus Persyaratan Te tent. CJ Pengemnalian Pendahuluan (kasa! 1S atau Pasal 170 UL KUP) d. bahwa SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2023 telah dilakukan pelaporan oleh Penggugat pada tanggal 20 November 2024 sebelum Penggugat menerima Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Badan dari Tergugat pada tanggal 22 November 2024. Lebih lanjut, Penggugat dalam SPT PPh Badan Tahun Pajak 2023 telah memperhitungkan jumlah angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan Masa Januari 2023 s.d .Desember 2023 sebagaimana tertuang dalam tangkapan layar di bawah ini:

1 Tormulir lurik! Halaman 2 i ‘ WL ae

~ In | ~~ i ly ag a BE MGHLASE AN CARS BIPM UASE MASA ~ Ig ~ " ny acer maa

. PE Leeds AN SLR ida PETA saj

Pi — . Tee —

Foy PL AAN ou seus benda ob carl dg Phe, ra von

5 . - — ere =

Fo KANAN NANDA PAI Nan La 29 asn.)

: LAME Ads MAL BALA TONS SOUR AS ULAR aM One TP EMAS DANA : — “ee ~~ .

T = a jan 3 2.

PO Anne MA AN PETA MAP NOS AL KH Ren Ah tae. : aston

: t Dis enn AS GID SLD ip td An at 241) 305 997 g PTH Rai ZB EAD ua agg hut va

e. bahwa menurut Penggugat, seharusnya Tergugat menggunakan dasar perhitungan angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2023 sesuai dengan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2023 dengan detail perhitungan di bawah ini:

(5 Ipengamsinn yang Voninsi sesar Penguisangandngoaran | 25.768 980,750 (2 (komormsasiKeragantisza oo PA

> JpPa Pas 5 Taman Seridan 000 Po ap one f. bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf a KEP-537/PJ/2000 menyatakan angsuran pajak dalam tahun berjalan adalah Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan setiap bulan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan;

g. Bahwa atas perhitungan angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juni 2024 tidak sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) UU PPh yang menyatakan besarnya angsuran yang harus dibayarkan oleh Penggugat untuk bulan sebelum dilakukannya pelaporan SPT Tahunan PPh Badan sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak lalu.

h. Bahwa Penggugat sampaikan, dasar perhitungan angsuran PPh Pasal 25 yang digunakan oleh Tergugat adalah Tahun Pajak 2022 yang dimana hal ini tidak sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) UU PPh.

i. bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Penggugat mohon agar penerbitan STP Pajak Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Juni 2024 Nomor 00455/106/24/062/24 tanggal 18 November 2024 dapat dikurangkan sesuai dengan perhitungan angsuran PPh Pasal 25 dalam SPT PPh Badan Penggugat;

IV. Kesimpulan dan Usul

1. Kesimpulan

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa:

a. Surat Gugatan telah memenuhi semua ketentuan formal pengajuan Gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (4) UU KUP serta Pasal 40 ayat (1), Pasal 40 ayat (2), Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (6) dan Pasal 41 ayat (1) UU Pengadilan Pajak.

b. Surat Tergugat Nomor KEP-00131/NKEB-CT/WPJ.04/2025 tanggal 19 Mei 2025 Perihal Penyampaian Hasil Penelitian atas Permohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak adalah tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

c. bahwa SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2023 telah dilakukan pelaporan oleh Penggugat pada tanggal 20 November 2024;

d. bahwa dasar perhitungan angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juni 2024 yang digunakan oleh KPP Madya Jakarta Selatan I adalah SPT Tahun Pajak 2022 yang dimana hal ini tidak sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) UU PPh.

2. Usul bahwa Penggugat mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:

1. Menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal.

2. Mengurangkan Surat Tergugat Nomor KEP–00131/NKEB-CT/PJ/WPJ.04/2025 tanggal 19 Mei 2025 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Permohonan Penguragan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00455/106/24/062/24 tanggal 18 November 2024 Masa Pajak Juni 2024.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P, sebagai berikut:

Bukti P-1. SuratKeputusanTergugatNomorKEP-00131/NKEB-

CT/WPJ.04/2025 tanggal 19 Mei 2025;

Bukti P-2. Surat Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Nomor

012/LTR-FIN-RRI/I/2025 tanggal 8 Januari 2025;

Bukti P-3. Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Masa Pajak Juni 2024 Nomor

00455/106/24/062/24 tanggal 18 November 2024

Bukti P-4. Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT RWOOD

RESOURCES INDONESIA” Nomor 03 tanggal 05 Mei 2017;

Bukti P-5. Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Rwood Resources Indonesia Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 01 tanggal 08 Mei 2020;

Bukti P-6. Salinan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2023; Bukti P-7. Salinan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Nomor

00642A tanggal 31 Agustus 2023;

Bukti P-8. Salinan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Nomor

00643A tanggal 31 Agustus 2023;

Bukti P-9. Salinan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Nomor

00743A tanggal 11 Oktober 2023;

Bukti P-10. Salinan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Nomor

00805A tanggal 23 Oktober 2023;

Bukti P-11. Salinan Bukti Penerimaan Negara dengan NTPN Nomor

55CF93O59KUKTED8 tanggal 11 November 2023;

Bukti P-12. Salinan Bukti Penerimaan Negara dengan NTPN Nomor

BAB4D1VA9VPS33OI tanggal 11 November 2023;

Bukti P-13. Salinan Bukti Penerimaan Negara dengan NTPN Nomor

BE3894KIPFH19OVB tanggal 11 November 2023;

Bukti P-14. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2022 (Pembetulan I);

Bukti P-15. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2023 (Normal); Bukti P-16. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2023 (Pembetulan I);

Bukti P-17. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2024 (Normal);

Bukti P-18. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2024 (Pembetulan I);

Bukti P-19. Surat Nomor S-245/IMB/KPP.0411/2023 tanggal 13 Juli 2023 perihal

Imbauan memenuhi kewajiban angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Penggugat;

Bukti P-20. Surat Permohonan Pengurangan Angsuran oleh Penggugat Nomor

134/LTR-FIN-RRI/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023;

Bukti P-21. KeputusanPermohonanAngsuranNomorKEP-

00051/ANGSUR/KPP.0411/2023 tanggal 8 November 2023;

Bukti P-22. Bukti rekapitulasi penerimaan surat dari Bakrie Tower;

Bukti P-23. STP Pajak Penghasilan Masa Pajak Januari 2023 dan Bukti

Pembayaran;

Bukti P-24. STP Pajak Penghasilan Masa Pajak Februari 2023 dan Bukti

Pembayaran;

Bukti P-25. STP Pajak Penghasilan Masa Pajak Maret 2023 dan Bukti

Pembayaran;

Bukti P-26. STP Pajak Penghasilan Masa Pajak April 2023 dan Bukti

Pembayaran;

Bukti P-27. STP Pajak Penghasilan Masa Pajak Mei 2023 dan Bukti Pembayaran; Bukti P-28. STP Pajak Penghasilan Masa Pajak Juni 2023 dan Bukti Pembayaran; Bukti P-29. STP Pajak Penghasilan Masa Pajak Juli 2023 dan Bukti Pembayaran; Bukti P-30. Surat Kuasa Khusus Kuasa Hukum atas nama Arief Sholikhul Huda dan kelengkapannya;

Bukti P-31. Pakta Integritas atas nama Arief Sholikhul Huda;

Bukti P-32. Surat Kuasa Khusus Kuasa Hukum atas nama Khaelita Jehan dan kelengkapannya;

Bukti P-33. Pakta Integritas atas nama Khaelita Jehan;

Bukti P-34. Surat Kuasa Khusus Kuasa Hukum atas nama Priyanto Rustadi dan kelengkapannya;

Bukti P-35. Pakta Integritas atas nama Priyanto Rustadi;

Bukti P-36. Surat Kuasa Khusus Kuasa Hukum atas nama Elsa Riansyah dan kelengkapannya;

Bukti P-37. Pakta Integritas atas nama Elsa Riansyah;

Bukti P-38. Pakta Integritas dan Kartu tanda Penduduk Direktur;

Bukti P-39. Penjalsan Tertulis atas sengketa gugatan terkait Permohonan

Pembatalan STP;

Bukti P-40. Matriks Sengketa Permohonan Pembatalan STP;

Bukti P-41. Penjelasan Tertulis/kronologis sengketa uang disampaikan pada sidang tanggal 24 September 2025;

Bukti P-42. Penjelasan Tertulis tanggal 11 November 2025;

Bukti P-43. Kesimpulan Akhir tanggal 9 Desember 2025;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa asli/fotokopi surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda T sebagai berikut: Bukti T-1. Penjelasan Kronologis dan Alasan atas Penolakan Permohonan

Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar;

Bukti T-2. Laporan Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan

Pajak Yang Tidak Benar Karena Permohonan Wajib Pajak;

Bukti T-3. Pendapat Akhir Tergugat tanggal 11 November 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP- 00131/NKEB-CT/WPJ.04/2025 tanggal 19 Mei 2025 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00455/106/24/062/24 tanggal 18 November 2024 Masa Pajak Juni 2024 termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa Gugatan dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan

bahwa Surat Gugatan Nomor 107/LTR-FIN-RRI/VI/2025 tanggal 11 Juni 2025, dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Tergugat dan diajukan untuk satu keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Tergugat, dilampiri dengan salinan keputusan yang digugat, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (3), ayat (6), dan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan ini adalah penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-00131/NKEB-CT/WPJ.04/2025 tanggal 19 Mei 2025 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00455/106/24/062/24 tanggal 18 November 2024 Masa Pajak Juni 2024, yang tidak disetujui oleh Pengugat;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti serta fakta yang terungkap dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

bahwa berdasarkan keterangan para pihak selama dalam persidangan dan bukti- bukti yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, diketahui yang menjadi pokok sengketa adalah gugatan terhadap penerbitan keputusan Tergugat sebagai berikut:

 Keputusan Direktur Jenderal Pajak a quo tentang Pembatalan Ketetapan

Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak;

 Surat Tagihan Pajak (STP) yang terkait dengan Keputusan Tergugat a quo

adalah STP atas Tagihan Penetapan Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juni 2024, beserta Bunganya.

bahwa berdasarkan keterangan para pihak selama dalam persidangan dan bukti- bukti yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, berkaitan dengan Kewajiban Perpajakan PPh Badan Penggugat Tahun Pajak 2024; berikut sebagian ketetapan pajak dan upaya hukum Penggugat yang berkaitan dengan sengketa a quo yaitu STP PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2024 s.d. Oktober 2024, adalah sebagai berikut:

Ketetapan Hukum dan Gugatan Penggugat Tahun Pajak 2024

bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan a quo terkait STP PPh Pasal 25 Masa Pajak Juni 2024 sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan pokok dalil, alasan dan argumentasi sebagai berikut:

1) bahwa terkait pemenuhan formal Gugatan, Tergugat berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan formal karena Penggugat belum menggunakan seluruh upaya administratif yang tersedia dengan merujuk Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun), yang mengatur bahwa Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Permohonan pertama Penggugat diajukan dan diterima oleh Tergugat..

2) bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1a) UU KUP, Penggugat sebenarnya memiliki hak untuk mengajukan upaya administrasi berupa permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar sebanyak 2 (dua) kali namun, Penggugat dinilai tidak mengupayakan seluruh upaya administratif yang menjadi haknya karena setelah keputusan permohonan pembatalan yang pertama diterbitkan, Penggugat masih dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan yang kedua atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tersebut.

3) bahwa Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, maka Surat Keputusan a quo tidak bisa diajukan Gugatan ke Pengadilan, karena Wajib Pajak belum menggunakan seluruh upaya administratif untuk menyelesaikan sengketanya, melanggar ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU Peratun.

4) bahwa Tergugat juga menyoroti adanya ketidakjelasan Petitum (permintaan) dalam Surat Gugatan, karena meskipun surat gugatan secara eksplisit menyebutkan gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak namun, Penggugat secara spesifik memohon untuk membatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) a quo, sehingga Tergugat menyimpulkan bahwa terdapat dua jenis surat yang dimohonkan untuk dibatalkan, yaitu Surat Tagihan Pajak a quo dan Surat Keputusan Tergugat a quo. Jika kedua jenis surat ini dimohonkan pembatalannya, maka permohonan Gugatan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (6) Undang-Undang Pengadilan Pajak, bahkan, jika yang diajukan hanya pembatalan Surat

Tagihan Pajak, gugatan tetap dianggap tidak memenuhi ketentuan formal berdasarkan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak.

5) bahwa Tergugat secara substantif menolak gugatan Penggugat dengan dasar bahwa penetapan Angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berawal dari Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2022 sebagai dasar perhitungan adalah SPT Pembetulan yang dilaporkan pada tanggal 14 Juli 2023, dengan status Kurang Bayar (KB) sebesar Rp80.002.541.795,00.

6) bahwa dari sisi substansi, dasar hukum utama penerbitan STP adalah karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, dan berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf a UU KUP dan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80 Tahun 2023, Direktur Jenderal Pajak berwenang menerbitkan STP dalam kondisi ini dan STP yang diterbitkan mencakup jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp6.719.249.404,00 ditambah sanksi administrasi berupa denda dan bunga.

7) bahwa perhitungan besarnya Angsuran PPh Pasal 25 untuk Masa Pajak Januari 2024 s.d. Oktober 2024 didasarkan pada Pasal 25 ayat (2) UU PPh, yang menetapkan bahwa besarnya angsuran pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) disampaikan adalah sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu, yaitu Masa Pajak Desember 2023.

8) bahwa besaran angsuran PPh Pasal 25 untuk Masa Pajak Agustus hingga Desember 2023, yang menjadi dasar perhitungan Masa Pajak Januari 2024, telah ditetapkan berdasarkan SPT Pembetulan PPh Badan Tahun Pajak 2022 yang dilaporkan pada tanggal 14 Juli 2023 dan Penetapan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (6) huruf e UU PPh dan Pasal 6 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ/2000, yang mengatur perhitungan kembali PPh Pasal 25 jika Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan tahun pajak sebelumnya.

9) bahwa angsuran PPh Pasal 25 tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) karena Penggugat tidak mengajukan gugatan terhadap penolakan permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 yang diajukan sebelumnya.

Selain itu Penggugat pernah mengirimkan Surat Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 yang ditolak oleh Tergugat dan karena keputusan penolakan ini tidak digugat, maka besarnya angsuran sebesar Rp6.719.249.404,00 dianggap telah final dan sah untuk digunakan sebagai dasar perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Masa Januari 2024 s.d. Oktober 2024.

10) bahwa terkait dalil Penggugat bahwa STP diterbitkan setelah SPT Tahunan PPh Badan 2023 dilaporkan dan berstatus lebih bayar, Tergugat membantahnya dengan menunjukkan urutan kronologis, karena STP a quo diterbitkan pada tanggal 18 November 2024, sedangkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2023 baru dilaporkan oleh Penggugat pada tanggal 20 November 2024, sehingga penerbitan STP tersebut telah sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 80 Tahun 2023 yang berlaku ketika SPT Tahunan belum disampaikan.

11) bahwa status lebih bayar pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2023 tidak relevan dengan sengketa angsuran PPh Pasal 25 Masa Januari 2024, karena STP yang disengketakan berkaitan dengan kewajiban angsuran PPh Pasal 25 di tahun berjalan (tahun 2024), yang harus didasarkan pada besarnya angsuran bulan terakhir tahun sebelumnya (Desember 2023), bukan pada hasil akhir SPT Tahunan PPh Badan 2023.

12) bahwa Tergugat juga menolak kaitan penerbitan STP dengan penurunan keadaan usaha, karena hak-hak Penggugat untuk mengklaim kelebihan pembayaran tetap terbuka melalui mekanisme pembetulan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1a) UU KUP.

13) bahwa Tergugat berkesimpulan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak a quo yang menolak permohonan pembatalan STP telah diterbitkan sesuai prosedur dan ketentuan perpajakan dan Angsuran PPh Pasal 25 yang didasarkan pada angsuran akhir tahun pajak sebelumnya adalah sah, dan STP yang diterbitkan untuk menagih kewajiban yang tidak dibayar Penggugat telah sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf a UU KUP.

bahwa Penggugat tidak setuju dengan penerbitan Keputusan Tergugat a quo dan mengajukan Gugatan atas Keputusan Tergugat a quo dengan dalil/dasar hukum, argumentasi/alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1) bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak a quo yang berkaitan dengan Penolakan Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak (STP) yang dianggap tidak benar oleh Wajib Pajak, berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c.

2) bahwa dengan demikian objek sengketa utamanya adalah Surat Tagihan Pajak (STP) a quo untuk Masa Pajak Januari s.d. Oktober 2024, yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip perhitungan pajak penghasilan yang benar.

3) bahwa dasar hukum utama yang diangkat Penggugat adalah mengenai perhitungan besaran angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, dimana Angsuran yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan dihitung berdasarkan PPh yang terutang menurut Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh tahun pajak yang lalu. Jumlah PPh terutang tersebut harus dikurangi dengan PPh yang dipotong/dipungut (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 22), serta PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan (Pasal 24). Hasil pengurangan tersebut kemudian dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak, sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) UU PPh.

4) bahwa Penggugat menekankan Prinsip Fundamental dalam pembayaran angsuran PPh Pasal 25, yaitu bahwa angsuran tersebut merupakan pembayaran PPh Tahun Berjalan yang sedapat mungkin diupayakan mendekati jumlah pajak yang akan terutang pada akhir tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (6) UU PPh, dan Pelanggaran terhadap prinsip ini menjadi inti alasan Penggugat mengajukan gugatan.

5) bahwa alasan substansial Penggugat adalah bahwa STP PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2024 s.d. Oktober 2024 diterbitkan dan dihitung oleh Tergugat berdasarkan SPT PPh Badan Tahun Pajak 2022, bukan berdasarkan SPT PPh Badan Tahun Pajak 2023, dengan argumen bahwa pada saat pengajuan

permohonan pembatalan STP PPh Pasal 25 Masa Pajak Juni 2024, Tergugat telah mengetahui fakta adanya SPT PPh Badan Tahun Pajak 2023.

6) bahwa diketahui fakta bahwa SPT PPh Badan Tahun Pajak 2023 telah ada dan dilampirkan dalam surat permohonan pembatalan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat sehingga Penggugat berpendapat bahwa besarnya angsuran pajak tahun berjalan 2024 seharusnya dapat dihitung berdasarkan SPT PPh Badan Tahun Pajak 2023, bukan menggunakan SPT Tahunan 2022.

7) bahwa Penggugat mengklaim bahwa perhitungan angsuran berdasarkan SPT 2022 mengakibatkan jumlah Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2024 s.d. Oktober 2024 nyata-nyata melebihi jumlah pajak yang terutang pada akhir tahun dan dampaknya, penerbitan STP tersebut memaksa Penggugat untuk membayar PPh melebihi PPh yang seharusnya terutang pada akhir tahun. Bahkan, Penggugat menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang pada akhir Tahun Pajak 2024 telah diketahui, dihitung, dan telah dilunasi, bahkan melebihi jumlah pajak yang terutang pada akhir tahun pajak.

8) bahwa Pembatalan STP PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2024 s.d. Oktober 2024 seharusnya dilakukan berdasarkan tiga prinsip utama, yaitu: Prinsip Keadilan (equity), Prinsip Kepastian Hukum (certainty), dan Prinsip Kemudahan (convenience). Prinsip keadilan dilanggar karena Penggugat harus membayar PPh Badan melebihi jumlah yang terutang. Prinsip kepastian hukum terlanggar karena jumlah pajak yang terutang pada akhir tahun sudah dapat diketahui secara pasti berdasarkan SPT PPh Badan Tahun Pajak 2023. Pembatalan STP juga akan memudahkan administrasi pelaporan SPT PPh Badan Tahun 2023 (prinsip kemudahan).

9) bahwa berdasarkan seluruh argumentasi dan alasan hukum yang telah disampaikan, termasuk pelanggaran terhadap prinsip mendekati jumlah pajak terutang akhir tahun (Pasal 25 ayat (6) UU PPh) dan fakta keberadaan SPT 2023 saat proses pembatalan, Penggugat memohon agar Surat Tagihan Pajak a quo bisa dibatalkan.

bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian keterangan para pihak dan dokumen dalam persidangan, Majelis berpendapat yang menjadi pokok sengketa

secara substansi adalah gugatan atas penerbitan Keputusan Tergugat a quo yang terkait dengan Penerbitan STP atas Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2024 s.d. Oktober 2024, dengan beberapa alasan dan argumentasi hukum oleh Penggugat sebagai berikut:

 Tidak sesuai dengan prinsip pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dengan prinsip angsuran PPh Pasal 25 berfungsi sebagai angsuran pembayaran PPh Tahun Berjalan yang seharusnya diupayakan mendekati jumlah pajak yang akan terutang pada akhir tahun, sesuai Pasal 25 ayat (6) UU PPh dan Pasal 28 Ayat (1) huruf e. Pasal 25 ayat (6) UU PPh sehingga substansi dari Angsuran PPh Pasal 25 adalah angsuran pajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan dalam tahun pajak berjalan.

 Jumlah kredit pajak penghasilan Tahun Pajak 2023 telah nyata-nyata melebihi jumlah pajak yang terutang pada akhir tahun dan pada saat pengajuan permohonan pembatalan STP PPh Pasal 25, Tergugat sudah mengetahui jumlah PPh Badan Terutang pada akhir tahun pajak 2023 melalui SPT PPh Badan 2023 yang dilampirkan dalam surat permohonan pembatalan, yaitu status lebih bayar sebesar Rp(21.531.903.915,00).

bahwa berkaitan dengan sengketa gugatan a quo, diatur ketentuan perundang- undangan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU KUP), yang mengatur antara lain:

Pasal 3 ayat (1)

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 3 ayat (3)

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;

b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau c. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Pasal 7 ayat (1)

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi. Pasal 8 ayat (1)

Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

Pasal 8 ayat (1a)

Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.

Pasal 14 ayat (1)

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila: (antara lain) Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga;

Pasal 14 ayat (3)

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif

berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 36 ayat (1) huruf b

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat: (antara lain) mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar; atau

Pasal 36 ayat (1a):

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), yang mengatur antara lain:

Pasal 25 ayat (1)

Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

1) Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan

2) Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Pasal 25 ayat (2)

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan- bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

Pasal 25 ayat (6)

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, sebagai berikut:

a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;

b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;

c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;

d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;

e. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan; dan f. terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun), yang menatur antara lain:

Pasal 48 ayat (1)

Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia. Pasal 48 ayat (2)

Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (PP 50/2022)

Pasal 38 ayat (1) huruf c

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

(c) mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang tidak benar; atau

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak (PMK 80/2023)

Pasal 17 ayat (1) huruf a

Surat Tagihan Pajak dapat diterbitkan apabila: Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

Pasal 19

Surat Tagihan Pajak diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ/2000 tentang Perhitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Pajak Berjalan dalam Hal-Hal Tertentu (KEP-537/PJ/2000)

Pasal 1 huruf a

Angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan adalah Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan setiap bulan, ebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 17 Tahun 2000.

Pasal 1 huruf b

Hal-hal tertentu adalah:

1) Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;

2) Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;

3) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;

4) Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;

5) Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan;

6) Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

Pasal 6 ayat (1)

Dalam hal Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu, besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dihitung kembali berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pembetulan tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 dan berlaku surut mulai bulan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.

Pasal 7 ayat (1)

Apabila sesudah 3 (tiga) bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Penghasilan yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap dalil dan argumentasi serta penjelasan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut:

1. bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) UU KUP 2009 diatur mengenai kewenangan Dirjen Pajak yaitu bahwa Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang

2. bahwa sesuai dengan Pasal 29 UU KUP 2009 dan Penjelasan, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, namun Pendapat dan simpulan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan; sedangkan Wajib Pajak berkewajiban memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

3. bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 76 UU Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002, dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak; Dalam persidangan, para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan untuk penentuan kebenaran material atas sengketa pajak.

4. bahwa sebelum memasuki pemeriksaan dan penilaian Substansi Gugatan a quo, Majelis memeriksa dan memutus sengketa pemenuhan Obyek Gugatan atas Keputusan Tergugat a quo, apakah sebagai Obyek Gugatan dan merupakan kewenangan Pengadilan Pajak atau tidak, karena sesuai pernyataan Tergugat dalam persidangan yang menyatakan bahwa Keputusan Tergugat a quo bukan merupakan objek yang dapat diajukan gugatan, dengan alasan belum memenuhi ketentuan sebagai Keputusan yang dapat digugat di Pengadilan Pajak sebagai berikut.

5. bahwa dalam Pasal 23 ayat (2) UU KUP diatur bahwa Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;

b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;

c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

Penjelasan: Ayat (2)

Cukup jelas.

6. bahwa dalam Pasal 1 angka 7 UU Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (PP) diatur bahwa Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

7. bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UU Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (PP) diatur bahwa Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

8. bahwa berdasarkan pengertian “Keputusan” sebagaimana Pasal 1 angka 4 UU Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (PP), Majelis berpendapat Keputusan Tergugat a quo memenuhi pengertian sebagai suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Dirjen Pajak) berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

9. bahwa berdasarkan pengertian “Obyek Gugatan” kepada Pengadilan Pajak sebagai Badan Peradilan Pajak yang mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus Gugatan Keputusan Perpajakan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) UU KUP, Majelis berpendapat bahwa Keputusan Tergugat a quo memenuhi pengertian “keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26” yaitu keputusan dalam arti luas, selain Surat Ketetapan Pajak dalam Pasal 25 ayat (1) dan Keputusan Keberatan dalam Pasal 26 UU KUP.

10. bahwa berkaitan dengan argumentasi dan alasan Tergugat yang menyatakan Keputusan Tergugat a quo tidak dapat diajukan gugatan karena belum bersifat final dengan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara (TUN), Majelis berpendapat bahwa Sengketa Gugatan a quo diperiksa dan diputus Pengadilan Pajak sebagai Badan Peradilan khusus dalam lingkungan TUN dengan merujuk pada ketentuan dalam UU KUP dan UU Pengadilan Pajak, dan sebagai ketentuan UU yang lebih bersifat khusus, tidak ada norma hukum dalam UU Perpajakan termasuk UU KUP dan UU Pengadilan Pajak yang mewajibkan bahwa Pengajuan Keputusan Terguat terkait Permohonan Pasal 36 UU KUP a quo hanya dapat diajukan Gugatan kepada Pengadilan Pajak setelah dilakukan pengajuan dua kali;

11. bahwa menurut Majelis, ketentuan Pasal 36 ayat (1a) UU KUP, yang mengatur Penggugat memiliki hak untuk mengajukan upaya administrasi berupa permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar sebanyak 2 (dua) kali namun, merupakan pilihan atau alternative bagi Penggugat untuk melakukannya atau tidak dan tidak menghalangi untuk mengajukan Gugatan atas Keputusan Tergugat, meskipun baru menggunakan haknya sekali saja.

12. bahwa menanggapi Pendapat Tergugat mengenai adanya ketidakjelasan Petitum (permintaan) dalam Surat Gugatan, karena surat gugatan secara eksplisit menyebutkan gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan juga memohon untuk membatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) a quo, sehingga tidak jelas atau ada 2 Obyek Gugatannya, maka menurut Majelis, Pendapat tersebut tidak tepat;

13. bahwa menurut Majelis, yang menjadi Obyek Gugatan secara langsung adalah Keputusan Tergugat a quo yang terkait langsung dan berisi STP Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2024 s.d. Oktober 2024, yang menurut Penggugat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ketentuan perpajakan terkait angsuran pajak dan penghitungan pajak dalam tahun berjalan; sedangkan STP Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2024 s.d. Oktober 2024 a quo merupakan materi yang terkandung dalam Keputusan Tergugat a quo, sehingga keduanya merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan tidak terpisahkan.

14. bahwa berdasarkan uraian pemeriksaan dan penilaian tersebut, Majelis berpendapat Keputusan Tergugat a quo merupakan Obyek Gugatan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 4 UU Nomor 14 Tahun 2002 dan Pasal 23 ayat (2) UU KUP dan Pengadilan Pajak mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus Gugatan terhadap Keputusan Tergugat a quo.

15. bahwa menurut Majelis, selanjutnya memeriksa dan menilai Substansi Sengketa Gugatan a quo, yaitu terkait penetapan Tergugat atas STP Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2024 s.d. Oktober 2024.

16. bahwa sesuai Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) diatur bahwa besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

 Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan

 Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

17. bahwa sesuai Pasal 25 ayat (2) diatur bahwa besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

18. bahwa menurut Majelis, Tergugat dan Penggugat sudah mengakui bahwa SPT PPh Badan Tahun 2022 disampaikan dan diterima Tergugat Tanggal:  SPT PPh Badan Tahun Pajak 2022 Pembetulan dilaporkan pada tanggal

14 Juli 2023, dengan status Kurang Bayar (KB) sebesar Rp80.002.541.795,00;

 SPT PPh Badan Tahun Pajak 2023 telah dilakukan pelaporan oleh

Penggugat pada tanggal 20 November 2024 dan ada Pembetulan tanggal 23 Januari 2025;

19. bahwa menurut Majelis, berdasarkan pemeriksaan dan penilaian pembuktian para dalam persidangan, STP atas Angsuran PPh Pasal 25 untuk Masa Pajak Januari 2024 s.d. Oktober 2024 a quo diterbitkan Tergugat tanggal 18 November 2024 dan penghitungan Tergugat atas besaran Angsuran PPh Pasal 25 untuk Masa Pajak Januari 2024 s.d. Oktober 2024, merujuk pada ketentuan Pasal 25 ayat (2) UU PPh diatur bahwa besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu, dengan alasan SPT PPh Badan Tahun 2023 baru disampaikan Penggugat tanggal 20 November 2024 (setelah STP Angsuran PPh Pasal 25 untuk Masa Pajak: Januari 2024 s.d. Oktober 2024 diterbitkan) dan data SPT PPh Badan yang tersedia adalah SPT PPh Badan Tahun 2022 (Pembetulan), yang disampaikan Penggugat Tgl 14 Juli 2023

20. Bahwa SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2022 Pembetulan tanggal 14 Juli 2023 dilaporkan sebagai berikut:

21. bahwa Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2023 adalah tanggal 23 November 2024, dan ada Pembetulan tanggal 23 Januari 2025, sebagai berikut:

22. bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Angsuran PPh Pasal 25 untuk Masa Pajak Desember 2023 adalah didasarkan pada SPT Pembetulan PPh Badan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan pada tanggal 14 Juli 2023, adalah sebesar Rp6.719.249.404,00 dengan perhitungan sebagai berikut

23. bahwa menurut Majelis, Penggugat tidak membantah atas pernyataan Tergugat dalam persidangan yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2024 s.d. Oktober 2024 dan telah ditolak Tergugat dan Penggugat tidak mengajukan gugatan atas keputusan penolakan Tergugat tersebut, maka menurut Tergugat, penetapan angsuran PPh Pasal 25 tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).

24. bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pemeriksaan dan penilaian tersebut, Majelis berpendapat Tergugat dapat menjelaskan penerbitan STP atas Angsuran PPh Pasal 25 untuk Masa Pajak Januari 2024 s.d. Oktober 2024 a quo diterbitkan Tergugat tanggal 18 November 2024, dengan merujuk Pasal 25 ayat (2) UU PPh yaitu besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu (Angsuran Masa Pajak Desember 2022) adalah sudah didasarkan pada ketentuan perpajakan yang tepat dan didukung dengan penjelasan dan dokumen yang kuat dan memadai sesuai Pasal 29 dan Penjelasannya UU KUP.

25. bahwa menanggapi pendapat Penggugat yang mendasarkan gugatannya pada prinsip pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dengan prinsip angsuran PPh Pasal 25 berfungsi sebagai angsuran pembayaran PPh Tahun Berjalan yang seharusnya diupayakan mendekati jumlah pajak yang akan terutang pada akhir tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (6) UU PPh, Majelis berpendapat pada prinsipnya pembayaran angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 merupakan angsuran pembayaran PPh Tahun Berjalan yang seharusnya diupayakan

mendekati jumlah pajak yang akan terutang pada akhir tahun, namun harus tetap mengikuti ketentuan norma hukum mengatur mengenai penetapan angsuran PPh Pasal 25, termasuk upaya-upaya yang dilakukan agar angsuran pajak dalam tahun berjalan mendekati jumlah pajak yang akan terutang pada akhir tahun, misalnya upaya mengajukan pengurangan dan/atau penghapusan angsuran PPh Pasal 25 Tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

26. bahwa terkait pendapat Penggugat terkait jumlah kredit pajak penghasilan Tahun Pajak 2024 telah nyata-nyata melebihi jumlah pajak yang terutang pada akhir tahun dan pada saat pengajuan permohonan pembatalan STP PPh Pasal 25 Tahun berjalan 2024, dimana SPT PPh Badan 2023 yang dilampirkan dalam surat permohonan pembatalan, menunjukkan status lebih bayar sebesar Rp(21.531.903.915,00), Majelis berpendapat fakta adanya SPT PPh Badan 2023 yang menunjukkan status lebih bayar sebesar Rp(21.531.903.915,00) tidak secara otomatis serta merta dapat menjadi sebab untuk dihapuskannya STP PPh Pasal 25 Tahun berjalan 2024; Salah satunya adalah perbedaan waktu saat penetapan STP PPh Pasal 25 Tahun berjalan 2024 dilakukan di depan yaitu saat tahun berjalan 2024, sedangkan fakta SPT PPh Badan 2023 yang menunjukkan status lebih bayar sebesar Rp(21.531.903.915,00) diketahui baru belakangan, setelah semua perhitungan PPh Badan 2023 telah rampung; dan penetapan STP PPh Pasal 25 Tahun berjalan 2024 mempunyai Norma Hukum tersendiri, sehingga cara yang dapat dilakukan Wajib Pajak agar angsuran pajak dalam tahun berjalan mendekati jumlah pajak yang akan terutang pada akhir tahun adalah saat tahun berjalan tahun 2024, adalah salah satunya dengan mengajukan pengurangan dan/atau penghapusan angsuran PPh Pasal 25, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ/2000 tentang Perhitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Pajak Berjalan dalam Hal-Hal Tertentu dan bukan menunggu saat pelaporan SPT PPh Badan 2023 yang menunjukkan status lebih bayar sebesar Rp(21.531.903.915,00) belakangan.

27. bahwa terkait Penerbitan Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2024 sd Oktober 2024 tersebut dan ternyata jumlah totalnya melebihi

jumlah pajak yang terutang pada akhir tahun, serta Penggugat diharuskan membayar Pajak Penghasilan melebihi jumlah yang terutang, maka Majelis berpendapat ketidaksinkronan atau gap atau selisih perhitungan pajak akhir tahun dan jumlah angsuran tahun berjalan tahun 2024 diindikasikan juga karena keterlambatan Penggugat dalam menyampaikan SPT PPh Badan Tahun Pajak 2022 dan 2023 yang digunakan sebagai basis atau dasar pehitungan Angsuran PPh Pasal 25 tahun Berjalan Tahun 2023 dan 2024, Namun demikian Penggugat tidak akan kehilangan haknya atas kelebihan pembayaran pajak tersebut tahun 2024 dan dapat melakukan upaya pembetulan SPT PPh Badan 2024 sesuai ketentuan yang berlaku, dengan menambahkan dan/atau mencantumkan Pokok STP Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari sd Desember 2024 menjadi Kredit Pajak.

28. bahwa secara keseluruhan terkait dengan bukti, dalil atau pendapat lainnya dari para pihak atas sengketa-sengketa di atas yang telah disampaikan dalam persidangan namun tidak dibahas dalam putusan ini, menurut Pengadilan Pajak atas bukti dan dalil-dalil para pihak yang telah dibahas di atas dinilai telah cukup sebagai pertimbangan dalam mengambil putusan, dengan demikian atas bukti dan dalil lainnya dari para pihak yang tidak dibahas tersebut tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak relevan atau merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang telah diuraikan sebelumnya;

29. bahwa berdasarkan pemeriksaan atas bukti dokumen pendukung dan keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis memutuskan untuk Menolak Gugatan Penggugat atas: Keputusan Tergugat a quo terkait STP Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juni 2024.

bahwa menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

bahwa menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak: Pasal 69 ayat (1) huruf e: “bahwa alat bukti dapat berupa pengetahuan hakim”, yang di Pasal 75 disebutkan “adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya”;

Pasal 78: "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

Penjelasan Pasal 78: "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

bahwa berdasarkan bukti-bukti, dan penjelasan para pihak dalam persidangan serta ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berketetapan untuk Menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menolak gugatan Penggugat sesuai Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

M E N G A D I L I

Menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00131/NKEB-CT/WPJ.04/2025 tanggal 19 Mei 2025 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00455/106/24/062/24 tanggal 18 November 2024 Masa Pajak Juni 2024, atas nama PT. RWOOD RESOURCES INDONESIA, NPWP 82.•••.•••.•-•••.000, beralamat di Gedung Bakrie Tower Lt. 15, Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Karet, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940;

Demikian diputuskan di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Selasa, tanggal 9 Desember 2025 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan susunan Haryono, S.H., Ak., M.A.

sebagai Hakim Ketua Majelis, Yohanes Silverius Winoto, S.E., M.Si., dan Junaidi Eko Widodo, S.H., Ak., M.P.P., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Aditya Agung Priyo Nugroho, S.E., M.IDS., sebagai Panitera Pengganti.

Putusan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2025 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penguggat dan dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:Hakim Ketua Majelis,

Ditandatangani Secara ElektronikDitandatangani Secara Elektronik Yohanes Silverius Winoto, S.E., M.Si.Haryono, S.H., Ak., M.A.

Ditandatangani Secara Elektronik

Junaidi Eko Widodo, S.H., Ak., M.P.P., M.H.

Panitera Pengganti,

Ditandatangani Secara Elektronik Aditya Agung Priyo Nugroho, S.E., M.IDS.