PUT-004680.13/2023/PP/M.XB Tahun 2025

PUTUSAN

Nomor PUT-004680.13/2023/PP/M.XB Tahun 2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara biasa secara elektronik melalui e-Tax Court mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 00077/KEB/PJ/WPJ/22/2023 tanggal 07 Maret 2023 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00009/204/17/457/22 tanggal 09 Maret 2022 Masa Pajak November 2017, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 004680.13/2023/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT YANGTZE OPTICAL FIBRE INDONESIA, NPWP 72.950.665.9-

433.000, beralamat di Jl. Surya Madya X Kawasan Industry Suryacipta Blok Kav. 1-65 No. E3 Ciampel, Kab. Karawang, Jawa Barat, yang diwakili oleh Sdr. Yang Wu jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1.Nama:Melly Fauziah,

Jabatan: Kuasa Hukum,

No. IKH: KEP-1133/PP/IKH/2023 tanggal 28 Agustus 2023,

Surat Kuasa Khusus: Nomor 94/YOFI-FIN/IX/2023 tanggal 18 September 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jend. Gatot Subroto 40-42, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP: Fakhrudin/197209171993011001, Jabatan:Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding,

2. Nama/NIP: Nicolas Lumban Tobing/

197011061990121001,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding,

3. Nama/NIP: Riadany Tyas Hapsari Suparno/ 198506212009012002,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-2790/PJ.07/2023 tanggal 28 Mei 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN- 1069/PP/BR/2023 tanggal 18 September 2023;

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 30/YOFI/V/2023 tanggal 29 Mei 2023,

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor S-195/SUB/WPJ.22/2023 tanggal 01 Agustus 2023,

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor 083/YOFI-FIN/IX/2023 tanggal 15 September 2023,

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00009/204/17/457/22 tanggal 09 Maret 2022 Masa Pajak November 2017 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Karawang dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 047/YOFI-FIN/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022 dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-00077/KEB/PJ/WPJ/22/2023 tanggal 07 Maret 2023, menyatakan mengabulkan sebagian, dengan perhitungan sebagai berikut:

namun Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan a quo sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 30/YOFI/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 (diantar langsung);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 30/YOFI/V/2023 tanggal 29 Mei 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Banding bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

bahwa alasan yang mendasari banding atas masing-masing koreksi yang diajukan banding tersebut adalah sebagai berikut:

Koreksi atas Objek PPh Pasal 26 sebesar Rp179.850.360,00

Menurut Terbanding:

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas objek PPh Pasal 26 Masa November 2017 sebesar Rp179.850.360,00 berdasarkan pada pengujian eksistensi dan kewajaran atas biaya Royalti;

Menurut Pemohon Banding:

bahwa atas koreksi pengujian eksistensi dan kewajaran atas biaya Royalti, Terbanding mengatribusi koreksi tersebut ke dalam 7 (tujuh) masa pajak dengan rincian sebagai berikut:

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi atas objek PPh Pasal 26 Masa November tahun 2017 sebesar Rp179.850.360,00, adapun penjelasan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

a. Koreksi atas Objek Royalti sebesar Rp110.284.321,00

1) Eksistensi Biaya Royalti dapat Dibuktikan Seluruhnya bahwa berdasarkan Perjanjian Lisensi Teknologi antara PT Yangtze Optical Fibre Indonesia (Pemohon Banding) dan Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC), YOFC memberikan lisensi, paten, informasi teknis dan merek dagang untuk memproduksi, merakit, mengemas dan menjual produk di Negara Republik Indonesia kepada Pemohon Banding;

bahwa atas penggunaan lisensi, paten, informasi teknis dan merek dagang tersebut, Pemohon Banding memperoleh manfaat ekonomis karena kegiatan usaha Pemohon Banding merupakan perusahaan manufaktur komponen fiber optic yang sangat bergantung kepada lisensi, paten, informasi teknis dan merek dagang yang diberikan oleh YOFC, tanpa ada lisensi, paten, informasi teknis dan merek dagang dari YOFC, Pemohon Banding tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi komponen fiber optic tersebut dengan standar kualitas yang disyaratkan oleh industri fiber optic, mengingat Pemohon Banding telah menggunakan informasi teknis dan merek dagang tersebut dari YOFC dalam

menghasilkan produk tersebut, maka prinsip kelaziman dan kewajaran telah terpenuhi jika Pemohon Banding melakukan pembebanan biaya royalti kepada YOFC;

bahwa Pemohon Banding melakukan fungsi-fungsi seperti fungsi produksi, fungsi pembelian, fungsi manajemen persediaan dan juga menanggung risiko-risiko sesuai profil fungsi yang ditanggung, akan tetapi Pemohon Banding tidak melakukan fungsi R&D sebagaimana telah dijelaskan pada Dokumen Lokal, adapun fungsi R&D dilaksanakan oleh YOFC maka dari itu Pemohon Banding melakukan produksi barang berdasarkan lisensi, paten, informasi teknis dan merek dagang yang disediakan oleh YOFC selaku licencer;

bahwa Terbanding pada hakikatnya telah mengakui eksistensi royalti berdasarkan sebagian dokumen royalti yang diserahkan oleh Pemohon Banding pada saat proses pemeriksaan;

bahwa pada pengujian ekualisasi PPh Pasal 26, Terbanding telah mengakui seluruh biaya royalti sebagai objek PPh Pasal 26 yaitu sebesar Rp3.061.975.652,00, dengan demikian secara tidak langsung Terbanding telah mengakui eksistensi dari biaya royalti tersebut;

2) Pengujian Kewajaran Biaya Royalti Terbanding Tidak Tepat bahwa pengujian CUP atas biaya royalti yang dilakukan oleh Terbanding juga tidak tepat, Terbanding mengeliminasi 4 dari 5 perusahaan pembanding dalam Transfer Pricing Documentation (TP Doc) Pemohon Banding sebagai berikut:

bahwa berdasarkan benchmarking analysis yang dilakukan Pemohon Banding, kriteria perusahaan pembanding yang digunakan oleh Pemohon Banding telah sebanding dengan transaksi royalti Pemohon Banding; bahwa Pemohon Banding telah melakukan seleksi manual yang menyeluruh terhadap rincian jenis produk perjanjian, basis royalti, jenis lisensi dan perjanjian duplikasi perjanjian pembanding dengan meninjau

seluruh informasi yang disediakan pada database eksternal yaitu Royaltystat;

bahwa setelah seleksi manual atas setiap kandidat perjanjian pembanding dilakukan, diperoleh 5 (lima) perjanjian yang digunakan sebagai pembanding dalam analisis transaksi royalti yang dilakukan oleh Pemohon Banding dan telah dijelaskan dalam Dokumen Lokal tahun 2017;

bahwa berdasarkan informasi yang Pemohon Banding peroleh dari RoyaltyStat, analisis kesebandingan data pembanding menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

bahwa berdasarkan analisis benchmarking yang dilakukan oleh Pemohon Banding sebagaimana tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa 5 (lima) data pembanding tersebut terbukti memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi dengan transaksi royalti Pemohon Banding, dengan demikian 5 (lima) data pembanding tersebut seharusnya dapat digunakan;

bahwa selain itu, perlu diketahui bahwa kelima data pembanding tersebut telah digunakan secara konsisten oleh Pemohon Banding dalam Dokumen Lokal untuk menguji tingkat kewajaran biaya royalti;

bahwa sebagai tambahan informasi, berdasarkan hasil Pemeriksaan Pajak 2019, Terbanding setuju dengan hasil benchmarking yang dilakukan Pemohon Banding sehingga tidak terdapat koreksi biaya royalti yang disebabkan oleh kewajaran nilai transaksi royalti yang dilakukan oleh Pemohon Banding;

bahwa adapun rentang interkuartil dari pengujian kewajaran biaya royalti menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

bahwa berdasarkan hasil pengujian metode CUP dengan data pembanding yang digunakan Pemohon Banding, dapat disimpulkan

bahwa tarif royalti yang dibebankan kepada Pemohon Banding sebesar 1,00% berada di bawah rentang interkuartil tarif royalti pembanding; bahwa dengan demikian, transaksi royalti yang dilakukan oleh Pemohon Banding telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle);

b. Koreksi Sekunder dari Pengujian Kewajaran sebesar Rp69.566.039,00 bahwa Terbanding melakukan primary adjustment pada pos PPh Badan yang menimbulkan secondary adjustment pada pos PPh Pasal 26 yang diakui sebagai dividen;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi biaya royalti (primary adjustment) pada PPh Badan, OECD TP Guidelines 2017 Par 4.70 mengatur ketentuan berikut:

“A secondary adjustment may result in double taxation unless a corresponding credit or some other form of relief is provided by the other country for the additional tax liability that may result from a secondary adjustment. Where a secondary adjustment takes the form of a constructive dividend any withholding tax which is then imposed may not be relievable because there may not be a deemed receipt under the domestic legislation of the other country.”;

bahwa secondary adjustment dapat menyebabkan pajak berganda kecuali terdapat corresponding credit atau bentuk lain yang diberikan oleh negara lain atas tambahan kewajiban pajak yang menimbulkan secondary adjustment, ketika bentuk secondary adjustment adalah konstruktif dividen, setiap pemotongan pajak yang dikenakan, mungkin tidak dapat ditarik kembali karena tidak ada bentuk legal penerimaan berdasarkan undang-undang domestik dari negara lain;

bahwa dalam kasus ini tidak ada corresponding credit dari lawan transaksi Pemohon Banding atas secondary adjustment yang diterapkan oleh Terbanding, akibatnya penerapan secondary adjustment akan menimbulkan pemajakan berganda dari sisi Pemohon Banding dan lawan transaksi; bahwa selama tahun 2017 tidak ada pembayaran dividen yang Pemohon Banding lakukan kepada Pemegang Saham Pemohon Banding, dengan

demikian tidak seharusnya Terbanding melakukan secondary adjustment atas transaksi jasa tersebut sebagai pembayaran dividen;

bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh, yang termasuk dalam pengertian dividen adalah sebagai berikut:

“Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi. Termasuk dalam pengertian dividen adalah:

1) pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;

2) pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;

3) pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham;

4) pembagian laba dalam bentuk saham;

5) pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;

6) jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham saham oleh perseroan yang bersangkutan;

‐

7) pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal

‐

dasar (statuter) yang dilakukan secara sah;

8) pembayaran sehubungan dengan tanda tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda tanda laba tersebut;

‐

9) bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;

‐

10) bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;

11) pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

…”;

bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh di atas, dividen merupakan bagian laba yang diperoleh oleh pemegang saham, dalam hal ini dapat Pemohon Banding tekankan bahwa Pemohon Banding tidak melakukan pembayaran dividen kepada Pemegang Saham;

Kesimpulan dan Usul Pemohon Banding bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa:

1. Surat Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU KUP serta Pasal 35, 36, dan 37 UU Pengadilan Pajak;

2. Pemohon Banding telah menyampaikan secara jelas terkait alasan-alasan pengajuan banding yang diuraikan dalam Surat Banding dan telah dilengkapi dengan lampiran yang diperlukan dalam pengajuan banding;

bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang Mulia agar:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan oleh Pemohon Banding dapat diterima mengingat telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

2. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon Banding yaitu membatalkan koreksi atas Objek PPh Pasal 26 sebesar Rp179.850.360,00, dengan demikian perhitungan PPh Pasal 26 Masa Pajak November 2017 menjadi sebagai berikut:

3. Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, Pemohon Banding mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya melampirkan dokumen sebagai berikut:

1. FotokopiSuratKeputusanTerbandingNomorKEP- 00077/KEB/PJ/WPJ/22/2023 tanggal 07 Maret 2023,

2. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00009/204/17/457/22 tanggal 09 Maret 2022 Masa Pajak November 2017,

3. Fotokopi Surat Keberatan Nomor 047/YOFI-FIN/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022,

4. Fotokopi Akta Nomor 03 tanggal 07 November 2022,

5. Fotokopi Akta Nomor 04 tanggal 18 Mei 2022,

6. Fotokopi Bukti Penerimaan Negara tanggal 6 April 2022 sebesar Rp71.544.189,00 dengan NTPN AEE2D00NRFVHKJSK;

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S-195/SUB/WPJ.22/2023 tanggal 01 Agustus 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Analisa Pokok Sengketa bahwa setelah membaca surat banding, mempelajari Laporan Penelitian Keberatan, berkas surat-menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, surat keberatan Pemohon Banding, dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari Pemohon Banding sebagai berikut: Pokok Sengketa:

Koreksi atas Objek PPh Pasal 26 sebesar Rp179.850.360,00

Menurut Terbanding

1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Undang-Undang KUP) antara lain mengatur:  Pasal 25 Ayat (1), (2), (3);

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Undang-Undang PPh) antara lain mengatur:

 Pasal 2 ayat (4),

 Pasal 4 ayat (1) huruf g,

 Pasal 26;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan antara lain mengatur:

 Pasal 30 ayat (1) huruf a,

 Pasal 30 ayat (2);

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015 (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013) antara lain mengatur:

 Pasal 2 ayat (1) huruf a,

 Pasal 4 ayat (1);

e. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 22/PJ/2013)

 Lampiran I PER-22/PJ/2013 Bab II Tahapan Pemeriksaan Transfer

Pricing huruf B Tahapan Pelaksanaan Pemeriksan angka 3 Menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha huruf D Primary Adjusment, Secondary Adjusment dan Correspending Adjustment;

f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015 (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013) antara lain mengatur:

(1) Pasal 2 ayat (1) huruf a, (2) Pasal 4 ayat (1), g. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2017 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

 Pasal 1 Angka 6,

 Pasal 1 Angka 7,

 Pasal 1 Angka 8,

 Pasal 2 ayat (1),

 Pasal 2 ayat (2),

 Pasal 6 ayat (1),

 Pasal 6 ayat (2),

 Pasal 6 ayat (3),

 Pasal 6 ayat (4);

h. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-22/PJ/2013 Tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

 Lampiran I Bab II Tahapan Pemeriksaan Transfer Pricing huruf B

Tahapan Pelaksanaan Pemeriksaan angka 3 Menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Huruf d;

i. Surat Edaran Nomor SE-50/PJ/2013 Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa juga mengatur hal yang sama dengan Per-22/PJ/2013

 Bab II Tahapan Pemeriksaan Transfer Pricing huruf B Tahapan

Pelaksanaan Pemeriksaan Transfer Pricing angka 3 Menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Huruf f j. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan telah mengatur saat terutang Pajak Penghasillan Pasal 26;

2. Penelitian Awal bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar nomor 00009/204/17/457/22 tanggal 09 Maret 2022 dengan surat nomor 047/YOFI-FIN/VI/22 tanggal 08 Juni 2022 hal

Pengajuan Permohonan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak November 2017 dengan alasan sebagaimana disebutkan di atas;

bahwa berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Pemohon Banding adalah sebesar Rp0,00 (nihil);

3. Penelitian Bukti Pendukung

1. bahwa berdasarkan data pada SIDJP pada detail pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Pemohon Banding pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

NPWP 2 72 466555.9433000

Nama 2 YANGTZE OFTICAL F'BRE INDONESIA

Alamat 1 JALAN SURYA MENYA X KAWASAN INDUSTRY SURYACISTA BLOK KAV 4-85 NCES CIAMPEL KAB KARAWANG JAWA BARAT

Jenis SPT: ep Hb Mens i 577 Masa PPh Pasal 22 26 | ! ay ha ! i !

Status SPT 2 Semua SPT)

Tarun Pajak Bala Na Ma | | Hati | id | i

PN mg T

PO Tn thaws E27 Yana FFI Fuse 25:08 BET EBE 0010 STATS Dan ESET

PoP. BT Perret. sake Po Masa FEA Fase 25 28 TEMES ICID Inai eRe ESFT

POM MIM thes ERT Yana FFP Rees 25.6 DIRE ILIDR SN 2S DRIEIT ESFT

Po TAS nga BET Yasa FE Fans 25.28 CADE MES OUINR nana a ESFT a IA Hn sa FRU Yasa PPR Rass 23.28 SHARE TDR TRY Sd LAS FSET

FSI Feeenetaga Ka PPT Masa FPP Fess 2328 REA CRED VIDE LORIE AGILE ESFT

To MN Ina Po ase FER Rees 25.28 BAM ASECEIDR RSET SIKA SPT gM MD Mawes ERT Yasa FP Fasa 2506 BE ALIS EN Kisa ESPT ip M38 Da ave EBT Yasa FEL Pass 23 26 BADE MDS ace mang ESET

MH Da Maeva EET kasa FP Fess 25.56 BEBAN MDS BAN Na Ba ESET 1202.0) tnya Ea asa FEb Fase SA 6 TUR RREDIDS ear 5.02017 ESFT

Wey. fam tars E57 Masa FFI Fasa 2328 SOE NAN RR BELA ESFT

Ibn na BOT Yasa PFT Fess 2328 IEP LEM CMDS ag tonne ESFT

2. bahwa berdasarkan data sidjp, detail pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23/26 masa November 2017 di bagian PPh Pasal 26 yang telah dipotong adalah sebagai berikut:

2 PPh Pasa 26 yang te ar cipoterg eS UU

4. Pendapat Terbanding (Peneliti Keberatan)

a. Koreksi Biaya Royalti pada Akun 660214 - G&A Technical Royalty Expense sebesar Rp110.284.321,00

Argumentasi Terbanding (Pemeriksa) bahwa Terbanding melakukan koreksi atas kewajaran dan kelaziman biaya royalti yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, bahwa Berdasarkan ketentuan biaya royalty untuk dapat dibebankan sebagai biaya harus memenuhi eksistensi biaya, manfaat dan kewajaran harga, Terbanding telah melakukan pengujian terhadap biaya royalti yang Terbanding uraikan dalam kertas kerja pemeriksaan, rincian perhitungan royalti menurut pemeriksa adalah sebagai berikut:

ResatRis |] oo. oo oooO0- (#Dasarpensenaanrayati | =| Anatsatmee| oo ltumah Pembayaran Resstidariperjalan| oo)oOta0950533

FS Dasar pengensan rosalti Jang pemericsa sajikan adsish penualan cepiha: independen sai- penjualan lokal dan é<sportahun 2217, bahwa dasar hukum:

- Pasal 9 ayat (1) UU PPh,

- Pasal 18 ayat (3) UU PPh,

- Pasal 12 ayat (3) UU KUP,

- PMK-213/PMK.03/2016,

- KEP-220/PJ./2002;

Argumentasi Pemohon Banding bahwa pencatatan biaya royalti sebesar Rp110.284.321,00 bersifat accrual sehingga belum ada kewajiban pemotongan PPh Pasal 26 dan harus dikeluarkan dari pengujian ekualisasi;

Pendapat Terbanding (Peneliti)

1) bahwa argumentasi Pemohon Banding tidak berelasi dengan argumentasi Terbanding, koreksi sehubungan dengan pengujian atas kewajaran dan kelaziman biaya royalti yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, Pemohon Banding tidak menyanggah hasil pengujian atas kewajaran dan kelaziman tetapi justru mempermasalahkan pengujian ekualisasi;

2) bahwa koreksi biaya royalty sebesar Rp110.284.321,00 merupakan secondary adjustment dari koreksi PPh Badan yang tetap dipertahankan;

3) bahwa Terbanding telah menghitung ulang nilai biaya royalty berdasarkan konsep kewajaran dan kelaziman usaha dengan menerapkan tarif biaya royalty sebesar 1,00% dengan transaksi kepada pihak2 independen;

4) bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Terbanding tetap mempertahankan koreksi biaya royalti sebesar Rp110.284.321,00 karena telah sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan;

b. Koreksi Biaya Royalti pada Akun 660214 - G&A Technical Royalty Expense sebesar Rp69.566.039,00

Argumentasi Terbanding (Pemeriksa) bahwa berdasarkan pengujian ekualisasi antara SPT PPh Pasal 26 dan biaya - biaya pada laporan keuangan, diketahui terdapat biaya royalti pada Akun 660214 - G&A Technical Royalty Expense sebesar Rp69.566.039,00 yang belum dipotong PPh Pasal 26 oleh Pemohon Banding;

Argumentasi Pemohon Banding bahwa argumentasi Pemohon Banding meliputi 3 (tiga) hal pokok:

1) Argumentasi Pertama bahwa biaya royalti sebesar Rp69.566.039,00 adalah wajar sesuai kelaziman usaha, Pemohon Banding juga mendapat manfaat ekonomis atas pemberian intangible asset oleh YOFC;

2) Argumentasi Kedua bahwa Terbanding telah mengakui biaya royalti sebagai PPh Pasal 26 sehingga Terbanding mengakui eksistensi royalti tersebut;

3) Argumentasi Ketiga bahwa berdasarkan kondisi faktual secara cash basis, selama tahun 2017, belum ada pembayaran royalti dari Pemohon Banding kepada YOFC;

Pendapat Terbanding (Peneliti)

1) bahwa argumentasi pertama Pemohon Banding tidak berelasi dengan argumentasiTerbanding,bahwaTerbandingtidak mempermasalahkan manfaat ekonomis serta kewajaran biaya royalty namun mempermasalahkan kewajiban pemotongan PPh Pasal 26 yang belum dilakukan terhadap biaya royalty sebesar Rp69.566.039,00;

2) bahwa argumentasi kedua Pemohon Banding juga tidak berelasi dengan argumentasi Terbanding, bahwa Terbanding tidak mempermasalahkaneksistensibiayaroyaltynamun mempermasalahkan kewajiban pemotongan PPh Pasal 26 yang belum dilakukan terhadap biaya royalty sebesar Rp69.566.039,00;

3) bahwa terhadap argumentasi ketiga, Terbanding menyatakan bahwa Pemohon Banding tidak konsisten dalam menyatakan dasar pembukuan Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding menyatakan dasar pembukuan atas biaya royalty sebesar Rp69.566.039,00 adalah cash basis, sedangkan pada sengketa biaya royalty sebesar Rp110.284.321,00 Pemohon Banding menyatakan dasar pembukuannya adalah accrual basis;

bahwa Pemohon Banding menyatakan dalam catatan laporan keuangan audit angka 2 e bahwa dasar pembukuannya adalah accrual basis;

2, BASIS OF PREPARATION

The Hranstal stalerems Tunas beer prepare! tagar angs with feenesira Pahang Acc meas

Sandar SAK he Carper. muatan apps ah the Andani Statement osuurce ra Sa Apri NR oho Timnty iil -tanemients are prepared an In weer! Basis telp the estorical cast concep excert

WR Ta Ey NG EN Shades Peahate GY valak tsar CO 7 bahwa dengan demikian sesuai ketentuan UU PPh Pasal 26 dan merujuk kepada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 16/PJ.22/1987 tanggal 21 April 1987, dengan dasar pembukuan Pemohon Banding yang menggunakan metode accrual basis, maka

biaya royalti sebesar Rp69.566.039,00 telah dibebankan sebagai biaya dan telah terutang PPh Pasal 26 meskipun belum dibayar/dilunasi;

4) bahwa berdasarkan penelitian terhadap kewajiban pemotongan PPh Pasal 26 pada masa setelah pemeriksaan diketahui bahwa Pemohon Banding belum melakukan pembayaran atas biaya royalty yang sudah dibebankan pada Tahun 2017, hal ini menyebabkan kerugian pada negara dimana Pemohon Banding telah mengurangkan biaya royalty dari penghasilan Pemohon Banding dan hilangnya potensi PPh Pasal 26 yang seharusnya sudah dipotong dan disetorkan oleh Pemohon Banding;

5) bahwa berdasarkan uraian diatas, Terbanding tetap mempertahankan koreksi biaya royalty sebesar Rp69.566.039,00;

bahwa Terbanding telah mengirimkan Surat Pemberitahuan untuk Hadir Nomor S-00084/SPUH/WPJ.22/2023 tanggal 20 Februari 2023 kepada Pemohon Banding untuk dapat hadir dan membahas hasil penelitian yang telah dilakukan, Pemohon Banding hadir dan memberikan tanggapan dengan surat nomor 874//MUC/S-TDR/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang isi surat tanggapan pada intinya adalah sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan perjanjian lisensi teknologi antara Pemohon Banding dan YOFC, YOFC memberikan license, paten, informasi teknis dan merk dagang kepada Pemohon Banding untuk memproduksi, merakit dan mengemas serta menjual produk di negara Indonesia;

2. bahwa merupakan hal yang wajar jika Pemohon Banding membebankan biaya royalty kepada YOFC;

3. bahwa Terbanding telah mengakui seluruh biaya royalty sebagai objek PPh Pasal 26 sebesar Rp3.061.975.652,00 dimana nilai tersebut dibagi menjadi dua kategori yaitu koreksi objek biaya royalty dan koreksi atas kewajaran transaksi;

4. bahwa Pemohon Banding telah melakukan analisa benchmarking atas biaya royalty dan diperoleh kesimpulan bahwa tarif royalty yang dibebankan kepada Pemohon Banding sebesar 5,00% nyata-nyata masih

berada dalam rentang interkuartil data pembanding yaitu sebesar 2,50% sampai dengan 5,00%;

bahwa berdasarkan hal tersebut Terbanding memberikan pendapat sebagaimana berikut:

1. bahwa tanggapan Pemohon Banding tidak menyentuh pokok sengketa, dimana dalam hal ini Terbanding melakukan penghitungan ulang biaya royalti yang telah dibebankan oleh Pemohon Banding dengan metode kewajaran dan kelaziman usaha;

2. bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa pembebanan biaya royalty tersebut adalah wajar dan karena belum ada pembayaran, maka tidak ada PPh Pasal 26 yang dipotong;

3. bahwa berdasarkan penelitian terhadap kewajiban pemotongan PPh Pasal 26 pada masa setelah pemeriksaan diketahui bahwa Pemohon Banding belum melakukan pembayaran atas biaya royalty yang sudah dibebankan pada Tahun 2017, hal ini menyebabkan kerugian pada negara dimana Pemohon Banding telah mengurangkan biaya royalty dari penghasilan Pemohon Banding dan hilangnya potensi PPh Pasal 26 yang seharusnya sudah dipotong dan disetorkan oleh Pemohon Banding;

4. bahwa Terbanding melakukan koreksi atas nilai biaya royalti dengan menerapkan tarif royalti atas transaksi dengan pihak independent, dimana hal tersebut adalah hasil dari pengujian penerapan konsep kewajaran usaha

IRosatsRaie |S] (Dasarpengenaanrasati | - | mantel oo

[Jumiah Penbaraan Revatidarrerbaksl oo Oasg0sanag| oo——————”| oo

« Dasar pengensan rosalti sang pemerissa salican adalah peniualan sepihas independen sai: penjualan loeal can sssportahun 2917.

5. bahwa Pemohon Banding dalam surat tanggapan menyatakan bahwa royalti yang dibebankan adalah sebesar 5,00% padahal faktanya royalty yang dibebankan sesuai dengan surat perjanjian royalty hanya sebesar 1,00%;

6. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Terbanding (Peneliti) tetap mempertahankan koreksi Terbanding (Pemeriksa) karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

5. Kesimpulan bahwa berdasarkan hasil penelitian tersebut, Terbanding (Peneliti) berpendapat bahwa penebitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 nomor 00009/204/17/457/22 tanggal 09 Maret 2022 kurang tepat, dengan demikian diusulkan untuk mengabulkan sebagian keberatan Pemohon Banding dan mengurangkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 nomor 00009/204/17/457/22 tanggal 09 Maret 2022 Masa Pajak November 2017 atas nama Pemohon Banding yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Karawang dengan penghitungan sebagai berikut :

a. Objek PPh Pasal 26Rp 179.850.360 b. PPh TerutangRp35.970.072 c. Kredit PajakRp0 (-) d. PPh Pasal 26 Kurang BayarRp35.970.072 Sanksi administrasiRp15.826.832 e. PPh Pasal 26 Yang Masih Harus DibayarRp51.796.904 Kesimpulan Dan Usul

Kesimpulan a. bahwa surat banding nomor 30/YOFI/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan penelitian sementara dan sesuai dengan data yang ada, belum sepenuhnya memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, karena perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu terkait tanggal diterimanya Surat Keputusan, bukti keberadaan penandatangan surat banding di Indonesia serta kewenangan dari pihak yang menandatangani surat banding;

bahwa oleh karenanya, permohonan banding Pemohon Banding dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sepanjang tanggal diterimanya Surat Keputusan, bukti keberadaan penandatangan surat banding di Indonesia serta kewenangan dari pihak yang menandatangani surat banding terpenuhi;

b. bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00077/KEB/PJ/WPJ/22/2023 tanggal 07 Maret 2023 diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang- Undang KUP dan telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;

c. bahwa koreksi Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan perpajakan yang berlaku;

Usul bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankanKeputusanTerbandingnomorKEP- 00077/KEB/PJ/WPJ/22/2023 tanggal 07 Maret 2023 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 nomor 00009/204/17/457/22 tanggal 09 Maret 2022 Masa Pajak November 2017; bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Bandingnya tidak melampirkan dokumen pendukung;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor 083/YOFI-FIN/IX/2023 tanggal 15 September 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa materi surat bantahan Pemohon Banding pada pokoknya sama dengan materi surat banding Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan tidak melampirkan dokumen pendukung;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor 077/YOFI-FIN/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa materi surat bantahan Pemohon Banding pada pokoknya sama dengan materi surat banding Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan tidak melampirkan dokumen pendukung;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-27 sebagai berikut:

Bukti P-1 FotokopiSuratKeputusanTerbandingNomorKEP-

00077/KEB/PJ/WPJ/22/2023 tanggal 07 Maret 2023,

Bukti P-2 Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan

Pasal 26 Nomor 00009/204/17/457/22 tanggal 09 Maret 2022 Masa Pajak November 2017,

Bukti P-3 Fotokopi Surat Keberatan Nomor 047/YOFI-FIN/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022,

Bukti P-4 Fotokopi Akta Nomor 03 tanggal 07 November 2022,

Bukti P-5 Fotokopi Akta Nomor 04 tanggal 18 Mei 2022,

Bukti P-6 Fotokopi Bukti Penerimaan Negara tanggal 6 April 2022 sebesar

Rp71.544.189,00 dengan NTPN AEE2D00NRFVHKJSK,

Bukti P-7 Surat Kuasa Khusus Nomor 94/YOFI-FIN/IX/2023 tanggal 18 September 2023 atas nama Melly Fauziah,

Bukti P-8 Fotokopi Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-1133/PP/IKH/2023 tanggal 28 Agustus 2023 atas nama Melly Fauziah,

Bukti P-9 Pakta Integritas Kuasa Hukum atas nama Melly Fauziah,

Bukti P-10 Pakta Integritas Direktur atas nama Yang Wu,

Bukti P-11 Fotokopi Transfer Pricing Documentation Tahun 2017,

Bukti P-12 Matriks sengketa,

Bukti P-13 Penjelasan tertulis tanggal 15 November 2023,

Bukti P-14 Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar,

Bukti P-15 Fotokopi Perjanjian Lisensi Teknologi,

Bukti P-16 Fotokopi Transfer Pricing Documentation (TP Doc),

Bukti P-17 Penjelasan tertulis tanggal 13 Desember 2023,

Bukti P-18 Fotokopi SPHP dan/atau Risalah Pembahasan atas pemeriksaan

Tahun Pajak 2016, 2018 dan 2019,

Bukti P-19 Penjelasan tertulis tanggal 06 Maret 2024,

Bukti P-20 Penjelasan tertulis tanggal 03 April 2024,

Bukti P-21 Fotokopi bukti kepemilikan paten dan merek dagang atas nama YOFC, Bukti P-22 Fotokopi dokumen transaksi pelunasan Royalti,

Bukti P-23 Penjelasan tertulis tanggal 22 Mei 2024,

Bukti P-24 Fotokopi terjemahan atas bukti kepemilikan paten dan merek dagang nomor: ZL201210006783.5 dan ZL201510206602.7,

Bukti P-25 Pendapat akhir,

Bukti P-26 Data Pembanding Pengujian Royalti,

Bukti P-27 Fotokopi Surat izin usaha atas nama Yangtze Optical Fibre and Cable

Joint Stock Limited Company (YOFC),

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 sebagai berikut:

Bukti T-1. Surat Tugas,

Bukti T-2. LHP (softcopy),

Bukti T-3. KKP (softcopy),

Bukti T-4. LPK (softcopy),

Bukti T-5. Matriks sengketa,

Bukti T-6. Penjelasan tertulis tanggal 15 November 2023,

Bukti T-7. Penjelasan tertulis tanggal 13 Desember 2023,

Bukti T-8. Penjelasan tertulis tanggal 31 Januari 2024,

Bukti T-9. Penjelasan tertulis tanggal 03 April 2024,

Bukti T-10. Penjelasan tertulis tanggal 10 Juli 2024,

Bukti T-11. Pendapat Akhir

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP- 00077/KEB/PJ/WPJ/22/2023 tanggal 07 Maret 2023 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00009/204/17/457/22 tanggal 09 Maret 2022 Masa Pajak November 2017

termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding bahwa Surat Banding Nomor 30/YOFI/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Pokok Sengketa

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi positif Objek Pajak/ DPP PPh Pasal 26 masa pajak November 2017 sebesar Rp179.850.360,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen/bukti-bukti, mempelajari keterangan dan penjelasan yang disampaikan para pihak yang bersengketa dalam persidangan serta mempertimbangkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut:

Dasar Hukum:

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU KUP)

Pasal 3 ayat (1)

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 12 ayat (3)

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;

Penjelasan Pasal 12 ayat (3)

“Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnya pembeban biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (UU PPh)

Pasal 4 ayat (1)

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

b) hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;

c) laba usaha;

d) keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;

3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak- pihak yang bersangkutan; dan

5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;

e) penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

f) bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

g) dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

h) royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

i) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

j) penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

k) keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

l) keuntungan selisih kurs mata uang asing;

m)selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

n) premi asuransi;

o) iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

p) tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;

q) penghasilan dari usaha berbasis syariah;

r) imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan

s) surplus Bank Indonesia.”;

Pasal 9 ayat (1)

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;

c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:

1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;

2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;

4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;

5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan

6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat- syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;

e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

h. Pajak Penghasilan;

i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;

j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Penjelasan Pasal 9 ayat (1)

Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Wajib Pajak dapat dibedakan antara pengeluaran yang boleh dan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajaran. Penjelasan Pasal 18 ayat (3)

Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan/atau biaya tersebut digunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen (comparable uncontrolled price method), metode harga penjualan kembali (resale price method), metode biaya-plus (cost-plus method), atau metode lainnya seperti metode pembagian laba (profit split method) dan metode laba bersih transaksional (transactional net margin method)

Pasal 18 ayat (3)

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.

Pasal 18 ayat (4)

Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;

b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau

c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Pasal 26 ayat (1) huruf a

Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:

a. dividen

c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;

OECD TP Guidelines 2017

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan

Pasal 15 angka 4

Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-undang Pajak Penghasilan, dilakukan pada akhir bulan:

a. dibayarkannya penghasilan;

b. disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau

c. jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-32/PJ/2011 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Menimbang bahwa Pengadilan Pajak telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan dalil-dalil yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti dan dalil yang relevan dengan perkara ini;

bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen/bukti-bukti, mempelajari keterangan dan penjelasan yang disampaikan para pihak yang bersengketa dalam persidangan serta mempertimbangkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut:

bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan diketahui bahwa kegiatan usaha Pemohon Banding adalah manufaktur dan penjualan produk fiber optik yang dipasarkan di pasar domestik maupun internasional;

Koreksi Positif Objek/ DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp179.850.360,00

Bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas Objek/ DPP PPh Pasal 26 masa pajak November 2017 sebesar Rp179.850.360,00 atas Royalty karena merupakan secondary adjustment dari koreksi Penyesuaian Fiskal Positif Biaya Royalty pada sengketa PPh Badan Tahun Pajak 2017, karena diketahui belum dilakukan pemotongan dan pembayaran PPh Pasal 26 oleh Pemohon Banding; Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas kewajaran dan kelaziman biaya royalty yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa selamat tahun 2017 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian Royalty cim Pemohon Banding | Royalty cim Terbanding | Koreksi

Royalty Rate Tn 400% 008% I

Royalty tahun 2017 | 2.592.016.019 1.014.417.179 | 1.877.604.840

Bahwa koreksi sebagaimana disebutkan diatas diperoleh dari perhitungan Terbanding sebagai berikut:

Bahwa biaya royalty yang dibebankan kepada Pemohon Banding menurut Terbanding adalah sebesar 1% dari penjualan net (penjualan kepada pihak independen) dengan perincian penjualan independen sebagai berikut:

PT VOKSEL ELECTRIC Tok 1.46°20°7/SA1707 760002 (Sale GESZD KI. 75,098 7 844115132

PT VOXSEL ELECTRIC Thk 1 27 2077/SA1TO1E TOON | Sale SREZD SIA 50 148 & fag 992 036

PT WOXSEL ELECTAIC Tbk 1 275017ISA1704270903 |Sale SE325 KIA 44.100 4.555 860 739

ST SUCACO Thk 227207 /SA1701270001 (Sale SEsen KIA 20 009 2142 542 304

PT WONSS_ S_ECTRI Thk 2242017 | SA1 702240903 | Sale G8S27 KIA 75 046 § 252 333 120

PT VONSEL ELECTRIC Thk 324 2077/SA1702210004 (Sale SBEED KIA 46 asa adc 87S 625

PT VORKSEL ELECTRIZ Thnk 221 2017/SA17N3210605 |Sale 36520 KM 20 457 3359 TA O42

EBT yORSEL ELECTRIC Thk S43 204 7/SAITOEGEORNt [Sale 56520 KI 75 008 § 285 S09 a22

HT POSE SECTS Thk $17 S01 7/SA1 O41 FIT | Sale GEAR KI FE § 249 733 944 eT WONSE_ SEC TRI Thk $17 2047/SA17 0417S [Sale 56525 ale 75 095 8 254 158 086

PT VORKSEL ELECTRIT Thk R0 7/SA 7050930001 |Sale Geren ALA 75.096 @ 225 278 O75

PT VOKSEL ELECTRIC Tbk 5°18'2017/SA1705160002 |Sale G532D KM 42174 4.626 180 213

PT SUCACO Tbk £°48-2047/SA1705186001 |Sale G8520 KH 20 004 2 264 716 037

Tuan Thuan Phat 5i182017)/SA1705 160002 [Sale BEEPAI ALS 10080 1 253017 G56

PT SILAT T hk HPO TI SAN PFI pale (HOE ALA Wad 14360 2101 306

PT SUCACO Tbk 8 2207)SA1708026001 |Sale GHS20 KM 20 009 2 251 494 820

HT SUA Tbk #28 2017/SA1708280001 |Sale GBS20 ans 20 ag 2287 STT 1S

IT Kas 201 7 SA 7 ou3n 1 | Sale 56325 ale § 487 G81 175 376

PT SUCATOA Tbk TU 0 T7ISA1 71004090 |Sale 55525 ale 20,004 2.287 287 149

PT VORXSEL ELECTRIC Thk 1011 2077|SA1710110001 (sale Es Xie 25 463 2633 577 996

PT SUCACO Tbk 11.15:2017|SA1711130001 (Sale GBar5 RL 20 00g 2 282 040 020

Tuan Thuan Phat 17 24 2077/5A1711240001 |Sale SE STA SI 19 BEG SU 494 Aid

PT SUCASS Tbk 12142017|SA1712140501 |Sale 55323 KIA 16120 119 281 500

Tuan Thuan Phat 12 21 2077(SA1712210001 |Sale GRETA NTA "8014 2782 882 878

PT SUCAC I: Tbk 12-27 '2017|5A1712270001 |Sale GESED KI tags 1.874 944 512

LOL 441,227,322

Sehingga biaya royalty yang harus dibebankan menurut Terbanding adalah sebagai berikut: 1% x Rp101.441.117.822 = Rp1.014.411.179;

Bahwa atas koreksi sebagaimana disebut diatas direklas menjadi Pembagian Laba dengan nama dan dalam bentuk apapun (Constructive Dividend);

Bahwa disamping itu, Terbanding melakukan koreksi positif Biaya Royalty pada akun 660214 – G&A Technical Royalty Expense sebesar Rp1.184.370.811 karena berdasarkan pengujian ekualisasi antara SPT PPh Pasal 26 dan biaya-biaya pada laporan keuangan, diketahui bahwa terdapat pembayaran royalty yang belum dipotong PPh Pasal 26 oleh Pemohon Banding;

Bahwa menurut Terbanding, pada tahun 2017, Pemohon Banding telah membebankan biaya royalty sebesar Rp3.061.975.651 sehingga komposisi setelah dilakukan koreksi dan direklas menjadi Pembagian Laba dengan nama dan dalam bentuk apapun (Constructive Dividend) untuk tahun 2017 menjadi sebagai berikut:

Bahwa selanjutnya Terbanding juga melakukan koreksi positif atas biaya jasa dalam akun 660263 – G&A Management Fee sebesar Rp386.358.255 karena belum dipotong PPh Pasal 26 oleh Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan diatas, Terbanding melakukan koreksi DPP PPh Pasal 26 untuk masa pajak Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember 2017 dengan perincian sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dengan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

a) bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan eksistensi royalty;

b) bahwa biaya royalty yang dibebankan oleh Pemohon Banding masih berada dalam rentang kewajaran (arm’s length);

c) selama tahun 2017 tidak ada pembayaran dividen dari Pemohon Banding kepada pemegang saham.

Bahwa Pengadilan Pajak berpendapat bahwa sengketa ini terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (bersifat yuridis) namun memiliki aspek pembuktian;

Bahwa didalam persidangan Terbanding memberikan penjelasan disertai bukti- bukti pendukung yaitu dokumen/ bukti T.1. s.d. T.14.;

Bahwa didalam persidangan Pemohon Banding memberikan penjelasan disertai bukti-bukti pendukung yaitu dokumen/ bukti pendukung P.1 s.d. P.38;

Bahwa Pengadilan Pajak mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan sebagai berikut:

Pasal 12 ayat (3) UU KUP mengatur sebagai berikut: ”Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.”

Bahwa Penjelasan Pasal 12 ayat (3) UU KUP menyatakan bahwa: “Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnya pembeban biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”;

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g UU Pajak Penghasilan yang mengatur sebagai berikut:

Yang termasuk dalam pengertian dividen adalah sebagai berikut:

Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi. Termasuk dalam pengertian dividen adalah:

1) pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;

2) pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;

3) pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham;

4) pembagian laba dalam bentuk saham;

5) pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;

6) jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;

7) pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah;

8) pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;

9) bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;

10) bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;

11) pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Pasal 9 ayat (1) huruf f UU Pajak Penghasilan;

Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UU Pajak Penghasilan;

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan;

Pasal 15 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan didalam persidangan atas penjelasan serta bukti-bukti yang disampaikan para pihak didalam persidangan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang

berlaku, serta berdasarkan pengetahuan hakim, Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut:

a. Bahwa pada tahun pajak 2017 Pemohon Banding telah membebankan biaya royalti sebesar Rp3.061.975.651 namun belum dilakukan pemotongan dan pembayaran PPh Pasal 26;

b. Bahwa dari Biaya Royalty sebesar Rp3.061.975.651, atas Biaya Royalty sebesar Rp1.877.604.840 merupakan pembebanan kepada pemegang saham (Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company/ YOFC) yang melebihi kewajaran sehingga direklasifikasi sebagai constructive dividend;

c. Bahwa koreksi sebagaimana disebut pada huruf b merupakan secondary adjustment dari koreksi positif Penyesuaian Fiskal Positif pada sengketa PPh Badan dan sejalan dengan dipertahankannya koreksi pada sengketa PPh Badan, maka koreksi objek/ DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp1.877.604.840 tetap dipertahankan;

d. Bahwa dari Biaya Royalty sebesar Rp3.061.975.651, atas Biaya Royalty sebesar Rp1.184.370.812 belum dilakukan pemotongan PPh Pasal 26;

e. Bahwa didalam persidangan Pemohon Banding mengakui bahwa tarif biaya royalty adalah sebesar 1% (satu persen) dari penjualan Pemohon Banding kepada pihak independen namun dalam pelaksanaannya mengenakan tarif 1% s.d. 5%, yang berarti tidak sesuai dengan kontrak perjanjian;

f. Bahwa berdasarkan catatan dalam Laporan Keuangan angka 2 e diketahui bahwa dasar pembukuan atas Biaya Royalty adalah accrual basis sebagaimana dapat dilihat pada kutipan laporan keuangan sebagai berikut: 2 BASIS OF PREPARATION

1, BAP oo Angan

Phe firanetal staleents Tune beer prepare ut anon dang wiht Pedoman Fama Accra

Sudan IT SAK boo Day Corer Manan aan ah the mane lal State lor ssuaiee ota AP NMR

Sao imac sl Mera see prepared ott he ceria! aa using the bbstorical cast concer. ascent where Thn SN ats poutine Tair wana Ms agen,

sehingga berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur didalam Pasal 26 ayat (1) huruf a jo Pasal 15 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, biaya royalty yang telah dibebankan telah terutang PPh Pasal 26;

g. Bahwa atas objek PPh Pasal 26 Biaya Management Fee terbukti bahwa atas Biaya a quo belum dilakukan pemotongan PPh Pasal 26;

Bahwa Pengadilan Pajak sependapat dengan koreksi yang dilakukan olehTerbanding dan bahwa Pemohon Banding tidak dapat membantah dalil koreksi yang dilakukan oleh Terbanding;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap didalam persidangan serta berdasarkan pengetahuan hakim, Pengadilan Pajak berkesimpulan bahwa koreksi positif yang dilakukan oleh Terbanding atas Objek/ DPP PPh Pasal 26 masa pajak November 2017 sebesar Rp179.850.360,00 sudah benar dan dipertahankan;

Bahwa namun demikian Pengadilan Pajak berpendapat bahwa berdasarkan bukti berupa Certificate of Domicile/COD atau Surat Keterangan Domisili/ SKD yang diperlihatkan oleh Pemohon Banding didalam persidangan, terbukti bahwa lawan transaksi YOFC merupakan penduduk/ residen dari negara Tiongkok sehingga berdasarkan berdasarkan Pasal 10 (Dividend) dan Pasal 12 (Royalty) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda/ Tax Treaty antara Indonesia – Tiongkok, tarif atas Dividen dan Royalty dikenakan tarif sebesar 10%;

Menimbang bahwa Pengadilan Pajak telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan dalil-dalil yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti dan dalil yang relevan dengan perkara ini;

Bahwa Pasal 78 UU Nomor 14 Tahun 2002 berbunyi:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil Penilaian Pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

bahwa Penjelasan Pasal 78 UU Nomor 14 Tahun 2002 berbunyi:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan;

bahwa dengan kuasa Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Majelis berkesimpulan mengabulkan sebagian banding dari Pemohon Banding dan

mengurangkan putusan Terbanding Nomor KEP-00077/KEB/PJ/WPJ/22/2023 tanggal 07 Maret 2023 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00009/204/17/457/22 tanggal 09 Maret 2022 Masa Pajak November 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

DPP PPh Pasal 26 menurut TerbandingRp. 179.850.360,00 Koreksi tidak dapat dipertahankanRp.0,00 DPP PPh Pasal 26 menurut Pengadilan PajakRp. 179.850.360,00 PPh Pasal 26 terutang menurut Terbanding (20%)Rp.35.970.072,00 Koreksi tidak dapat dipertahankan (10%)Rp.17.985.036,00 PPh Pasal 26 terutang menurut Pengadilan PajakRp.17.985.036,00 bahwa dengan demikian, perhitungan jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar menurut pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI

Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-00077/KEB/PJ/WPJ/22/2023 tanggal 07 Maret 2023 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00009/204/17/457/22 tanggal 09 Maret 2022 Masa Pajak November 2017, atas nama PT YANGTZE OPTICAL FIBRE INDONESIA, NPWP 72.950.665.9-433.000, beralamat di Jl. Surya Madya X Kawasan Industry Suryacipta Blok Kav. 1-65 No. E3 Ciampel, Kab. Karawang, Jawa Barat sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Dr. Mohammad Wangsit Supriyadi, S.E., S.H., M.A.B. sebagai Hakim Ketua, Mardonius Irawan Profianto, S.E., S.H., M.M., dan Akhirruddin, S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Putusan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui e-Tax Court pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2025 oleh Hakim Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh Ajeng Loshita Sari, S.S.T., Ak., M.Ak. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Terbanding dan Pemohon Banding.

Hakim-Hakim Anggota:Hakim Ketua Majelis,

Ditandatangani Secara ElektronikDitandatangani Secara Elektronik Mardonius Irawan Profianto, S.E., S.H.,Dr. Mohammad Wangsit Supriyadi,

M.M.S.E., S.H., M.A.B.

Ditandatangani Secara Elektronik

Akhirruddin, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ditandatangani Secara Elektronik Ajeng Loshita Sari, S.S.T., Ak.,

M.Ak.