PUT-003335.16/2025/PP/M.VIB Tahun 2025

P U T U S A N

Nomor PUT-003335.16/2025/PP/M.VIB Tahun 2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00037/KEB/WPJ.09/2025 tanggal 15 Januari 2025 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor 00002/277/22/441/24 tanggal 16 Januari 2024 Masa Pajak Februari 2022, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 003335.16/2025/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT BARRY CALLEBAUT INDONESIA, NPWP 73.•••.•••.•-•••.000, beralamat di Jalan Mengger Nomor 1, Pasawahan, Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40256 (domisili elektronik denny_kristiawan@barry-callebaut.com), yang diwakili oleh Zulfikar Bahrun Sahputra, jabatan Direktur, selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama: Shanty Edilasari,

Jabatan: Kuasa Hukum,

Izin Kuasa Hukum: KEP-1693/PP/IKH/2023 tanggal 20 Desember 2023, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 213/FIN.TAX/VIII/2025 tanggal 11 Agustus 2025,

2. Nama: Muhammad Humam Satrio,

Jabatan: Kuasa Hukum,

Izin Kuasa Hukum: KEP-1459/PP/IKH/2023 tanggal 30 Oktober 2023, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 250/FIN.TAX/VIII/2025 tanggal 11 Agustus 2025,

3. Nama: Fabian Abi Cakra,

Jabatan: Kuasa Hukum,

Izin Kuasa Hukum: KEP-809/PP/IKH/2024tanggal4 September 2024, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 176/FIN.TAX/VIII/2025 tanggal 11 Agustus 2025 atas nama;

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP: Raihan Andri/197507201997031001,

Jabatan: Pemeriksa Pajak Pertama,

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding,

2. Nama/NIP: Berry Harmaily/198412112006021004, Jabatan: Pemeriksa Pajak Pertama,

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding,

3. Nama/NIP: Indri Wulansari/198409192009012009, Jabatan: Pemeriksa Pajak Pertama,

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding,

4. Nama/NIP: Rosita Latief/197910202001121002,

Jabatan: Pemeriksa Pajak Pertama,

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-5202/PJ.07/2025 tanggal 26 November 2025,

5. Nama/NIP: Ryan Budi Raharjo/199106052013101001, Jabatan: Pemeriksa Pajak Pelaksana,

Unit Organisasi: KPP Madya Bandung, berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-587/KPP.0911/2025 tanggal 29 Oktober 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN- 752/PP/BR/2025 tanggal 29 Juli 2025;

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 072/FIN.TAX/IV/2025 tanggal 12 April 2025;

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor S-00014/SUB- CT/WPJ.09/2025 tanggal 3 Juli 2025;

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor 114/FIN.TAX/VII/2025 tanggal 24 Juli 2025;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Februari 2022 Nomor 00002/277/22/441/24 tanggal 16 Januari 2024 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung dengan perhitungan sebagai berikut:

1Dasar Pengenaan Pajak a. Atas penyerahan Barang dan Jasa atas yang terutang

PPN a. 1. Ekspor0,000,00 a. 2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut0,000,00 sendiri a. 3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh0,000,00 Pemungut PPN a. 4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut0,000,00 a. 5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan0,000,00 PPN a. 6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)0,000,00 b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang0,000,00

NoUraianJumlah rupiah menurut

PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan (e.6+b)0,000,00 d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari

Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar

Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut

Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas

Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk

Diperjualbelikan/ Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau dipungut/Tanggungjawab secara Renteng/Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas:

d. 1. Impor BKP0,000,00 d. 2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar0,000,00 Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean d. 3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean3.671.246.412,00 4.422.106.466,00 d. 4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN0,000,00 d. 5. Kegiatan Membangun Sendiri0,000,00 d. 6. Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP0,000,00 yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhit d. 7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya0,000,00 dibebaskan atau dipungut d. 7. Tanggungjawab secara Renteng0,000,00 d. 8. Pembayaran PPN yang semula mendapatkan0,000,00 fasilitas d. 9. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.63.671.246.412,00 4.422.106.466,00 atau d.7 atau d.8 atau d.9.)

2.Penghitungan PPN Kurang Bayar a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif367.124.641,00442.210.647,00 x 1.a.2 atau 1.d.9) b. Dikurangi :

b. 1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak0,000,00 yang sama b. 2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan0,000,00 b. 3. STP (pokok kurang bayar)0,000,00 b. 4. Dibayar dengan NPWP sendiri367.124.641,00367.124.641,00 b. 5. Lain-lain0,000,00 b. 6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 +b.5)367.124.641,00367.124.641,00 c. Diperhitungkan c. 1. SKPPKP0,000,00 d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)367.124.641,00367.124.641,00 e. Jumlah Penghitungan PPN Kurang Bayar (a–d)0,0075.086.006,00

Menimbang bahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 109/FIN.TAX/IV/2024 tanggal 15 April 2024 dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-00037/KEB/WPJ.09/2025 tanggal 15 Januari 2025, menyatakan menolak dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan a quo sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 072/FIN.TAX/IV/2025 tanggal 12 April 2025 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Senin tanggal 14 April 2025 (melalui E-Tax Court);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 072/FIN.TAX/IV/2025 tanggal 12 April 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

1. bahwa Pemohon Banding mengajukan banding berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“UU KUP”), yaitu mengajukan banding atas keputusan keberatan;

2. bahwa pemenuhan Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut “UU Pengadilan Pajak”) menyatakan sebagai berikut:

a. bahwa Surat Banding ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak;

b. bahwa Surat Banding disampaikan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterima Keputusan yang dibanding, karena surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-00037/KEB/WPJ.09/2025 tanggal 15 Januari 2025 diterima pada tanggal 17 Januari 2025;

3. bahwa pemenuhan Ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

a. bahwa terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Banding;

b. bahwa banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya;

c. bahwa tidak ada pajak yang harus dibayar sebelum mengajukan banding karena jumlah yang disetujui Pemohon Banding dalam Pembahasan Hasil Akhir Pemeriksaan adalah sebesar Rp0,00 (NIHIL);

4. bahwa pemenuhan Ketentuan Pasal 37 UU Pengadilan Pajak:

bahwa Surat Banding ditandatangani oleh Zulfikar Bahrun Sahputra dengan jabatan selaku Direktur yang dibuktikan dengan Akta Nomor 20 tanggal 12 Mei 2023;

bahwa dengan demikian surat banding yang diajukan Pemohon Banding terhadap surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00037/KEB/WPJ.09/2025 tanggal 15 Januari 2025 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU KUP dan UU Pengadilan Pajak;

II. Mengenai Ketetapan Semula dan Keputusan yang Dibanding

1. bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor 00002/277/22/441/24 tanggal 16 Januari 2024 untuk Masa Pajak Februari 2022 yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung yang menyatakan Pemohon Banding memiliki PPN Kurang Bayar sebesar Rp131.400.510,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

1Dasar Pengenaan Pajak d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah

Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut

PPN/Kegiatan Membangun Sendiri/Pembayaran kembali Pajak masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung jawab secara renteng/ Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas d.1. Impor BKP--- d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar---

Daerah Pabean d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar daerah Pabean3.671.246.4124.422.106.466750.860.054,00 d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN--- d.5. Kegiatan Membangun Sendiri--- d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut---

Tujuan Semula Tidak Untuk

Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan--- d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya--- dibebaskan atau tidak dipungut d.8. Tanggung Jawab Secara Renteng--- d.9. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.53.671.246.4124.422.106.466750.860.054,00 atau d.6 atau d.7 atau d.8)

2Penghitungan PPN Kurang Bayar a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri367.124.641442.210.64775.086.006 (tarif x 1.a.2 atau 1.d.9) b. Dikurangi :

b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak---

2. bahwa atas ketetapan tersebut Pemohon Banding telah mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan surat Nomor 109/FIN.TAX/IV/2024 tanggal 15 April 2024 yang pada intinya Pemohon Banding tidak setuju atas perhitungan pajak tersebut di atas, dan menurut Pemohon Banding perhitungan pajak yang seharusnya dalam surat ketetapan pajak adalah sebagai berikut:

1Dasar Pengenaan Pajak d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah

Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut

PPN/Kegiatan Membangun Sendiri/Pembayaran kembali Pajak masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung jawab secara renteng/ Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas d.1. Impor BKP--- d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar---

Daerah Pabean d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar daerah Pabean3.671.246.4124.422.106.466750.860.054,00 d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN--- d.5. Kegiatan Membangun Sendiri--- d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut---

Tujuan Semula Tidak Untuk

Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan--- d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya--- dibebaskan atau tidak dipungut d.8. Tanggung Jawab Secara Renteng--- d.9. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.53.671.246.4124.422.106.466750.860.054,00 atau d.6 atau d.7 atau d.8)

2Penghitungan PPN Kurang Bayar a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri367.124.641442.210.64775.086.006 (tarif x 1.a.2 atau 1.d.9) b. Dikurangi :

b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak--- yang sama

3. bahwa atas surat keberatan yang diajukan Pemohon Banding telah diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00037/KEB/WPJ.09/2025 tanggal 15 Januari 2025 dengan perincian perhitungan sebagai berikut:

4. bahwa melalui surat ini Pemohon Banding mengajukan Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00037/KEB/WPJ.09/2025 tanggal 15 Januari 2025 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor 00002/277/22/441/24 tanggal 16 Januari 2024 untuk Masa Pajak Februari 2022;

III. Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Banding bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah Koreksi atas DPP PPN Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp750.860.054,00 yang telah mengakibatkan PPN terhutang Rp75.086.006,00 dan sanksi administrasi sebesar Rp56.314.504,00. Adapun dasar dan alasan yang mendasari banhding atas koreksi yang diajukan banding tersebut di atas adalah sebagai berikut:

KOREKSI ATAS DPP PPN ATAS PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN Rp750.860.054,00

Menurut Terbanding:

bahwa adapun berdasarkan laporan hasil penelitian keberatan, yang menjadi dasar Terbanding menolak keberatan Pemohon Banding atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor 00002/277/22/441/24 tanggal 16 Januari 2024 untuk Masa Pajak Februari 2022 adalah sebagai berikut:

- bahwa Terbanding melakukan koreksi PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean berdasarkan bukti SPT Masa PPN September 2021 s.d Agustus 2022, SPT Tahunan PPh Badan (Lampiran 3A), Laporan Keuangan, SSP PPN atas Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean, dan pengujian dengan teknik equalisasi/penyandingan jumlah total objek PPh Pasal 26 dengan laporan keuangan dan bukti SSP PPN atas Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean tidak dapat dijelaskan argumen bantahan/keberatan Pemohon Banding dan sekaligus tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon Banding;

- bahwa Koreksi atas PPN Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean berdasarkan hasil pemeriksaan dimana besaran koreksi 1 (satu) tahun dibagi menjadi 12 (dua belas) masa telah tepat sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-465/KMK.01/1987 diatur bahwa dalam hal Surat Ketetapan Pajak dikeluarkan untuk lebih dari 1 (satu) masa pajak, apabila jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang kurang atau tidak dibayar per Masa Pajak ditetapkan 1 (satu) banding jumlah masa Pajak dikali dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak/kurang dibayar sebagaimana dicantumkan dalam Surat Ketetapan Pajak;

- bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terbanding berpendapat bahwa koreksi Terbanding telah tepat dan tidak terdapat alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon Banding;

Menurut Pemohon Banding:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding terkait DPP PPN atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Paeban (PPN JLN) sebesar Rp750.860.054,00, dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:

bahwa koreksi DPP PPN JLN Masa Pajak Februari 2022 sebesar Rp750.860.054 merupakan koreksi secondary adjustment atas koreksi DPP PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2022 sebesar Rp9.010.320.645 (dialokasikan 12 bulan). Dimana atas koreksi DPP PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2022 juga tidak disetujui oleh Pemohon Banding karena tidak sesuai dengan fakta dan ketentuan perpajakan;

bahwa pada dasarnya koreksi objek DPP PPN JLN tersebut berasal dari selisih antara jumlah pemanfaatan jasa yang memiliki hubungan istimewa di Lampiran 3A SPT PPh Badan 2022 dengan peloran SPT Masa PPh Pasal 26 dan SPT Masa PPN sebagai berikut:

bahwa kemudian, Terbanding melakukan pengalokasian 12 (dua belas) bulan dari total Koreksi sebesar Rp9.010.320.645 sehingga mendapatkan nilai koreksi per

Masa Pajak sebesar Rp750.860.054. bahwa koreksi yang dilakukan tersebut tidak tepat dengan alasan-alasan Pemohon Banding di bawah ini:

1. Koreksi DPP PPN JLN yang dilakukan Terbanding tidak Mencerminkan Muatan per Masa yang Sesungguhnya, Melainkan Membagi Rata 12 (dua belas) Bulan dari Total Koreksi DPP PPN JLN bahwa Terbanding melakukan koreksi DPP PPN JLN untuk Masa Pajak September 2021 s.d Agustus 2022 berdasarkan SPT masa PPN, SSP Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean (PPN JLN), dan lampiran 3A SPT PPh Badan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

bahwa untuk menentukan jumlah koreksi per Masa Pajak, Terbanding membagi rata 12 (dua belas) bulan atas nilai koreksi sebesar Rp9.010.320.645 dengan rincian sebagai berikut:

bahwa Nilai Koreksi Terbanding atas DPP PPN JLN sebesar Rp9.010.320.645 berasal dari selisih antara jumlah pemanfaatan jasa yang memiliki hubungan istimewa pada Lampiran 3A SPT PPh Badan 2022 dengan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 26 dan SPT Masa PPN sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas pengalokasian nilai koreksi dari Terbanding dengan membagi rata 12 (dua belas) bulan sebagaimana rincian diatas. Berdasarkan pada Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.03/2015, diatur bahwa SKP diterbitkan sesuai dengan Masa Pajak yang tercakup dalam SPT Masa. Sehingga koreksi 1 (satu)

tahun tersebut, tidak serta merta dibagi 12 (dua belas) bulan untuk menjadikan koreksi di tiap bulan pada SPT Masa;

bahwa selain itu, sebagai pertimbangan, berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014182.12/2019/PP/MXVA menjelaskan bahwa suatu Surat Ketetapan Pajak (”SKP”) dibatalkan oleh Majelis Hakim karena dasar koreksi Terbanding mencakup data komersial yang tidak berasal dari masa pajak SKP yang bersangkutan, yakni berasal dari koreksi 1 (satu) tahun. Sehingga tidak ada kepastian bahwa koreksi yang muncul berasal dari masa pajak yang bersangkutan;

bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 465/KMK.01/1987 (KMK-465) merujuk pada Pasal 1 serta Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sedangkan pemeriksaan pajak berlangsung pada tahun 2023 sampai 2024, yang mana pada tahun dilakukannya pemeriksaan pajak atas UU KUP Nomor 4 Tahun 1983 sudah tidak berlaku. Sehingga dari Terbanding tidak dapat merujuk pada KMK-465 sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP); bahwa dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa SKP yang diterbitkan oleh Terbanding telah cacat secara formal dan tidak dapat diperhitungkan karena tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini menjadikan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan pajak berdasarkan dengan bukti yang valid dan relevan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perpajakan yang Berlaku melainkan hanya berdasarkan asumsi saja. bahwa Pasal 8 huruf (c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan (“PMK-17”) dan Pasal 4 huruf (c) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER- 23/PJ/2013 tentang Standar Pemeriksaan (“PER-23”) yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 8 huruf (c) PMK-17 “Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu: ..;

c. Temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;”

Selanjutnya, Pasal 4 huruf (c) PER-23 mengatur antara lain:

“Temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan“ bahwa tanpa Terbanding dapat menunjukkan bukti kompeten, yaitu bukti yang valid dan relevan yang menunjukkan adanya Objek PPN JLN yang benar-benar belum dilakukan pemungutan/pelaporan oleh Pemohon Banding maka koreksi Terbanding tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan di dalam Pasal 8 huruf (c) PMK-17 dan Pasal 4 huruf (c) PER-23. Dengan demikian hasil pengujian tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan suatu koreksi fiskal;

bahwa Terbanding sebagai pihak yang mendalilkan koreksi seharusnya dapat menunjukkan bukti-bukti konkret bahwa terdapat Objek DPP PPN JLN yang masih belum dilakukan pemotongan oleh Pemohon Banding;

2. Sifat Transaksi yang Dijadikan Koreksi Terbading Tidak Berkaitan dengan Pemanfaatan Jasa dari Luar Daerah Paeban yang Terutang PPN JLN bahwa pada dasarnya, Pemohon Banding telah melakukan pemungutan atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun, pembayaran management fee yang sesuai dengan nilai di Audit Report Tahun 2022 Notes 18 adalah sebesar Rp16.342.790.280 sebagaimana informasi sebagai berikut:

Beban Umum dan Administrasi

Management fee (Catatan 16)

Barry Calebaut Services NV 9 573.935.443

Barry Calebaut Services Asia Pacific Sdn. Brd. 6.768.854.837

Sub-jumlah 16.342.790. 280 bahwa koreksi DPP PPN JLN Masa Pajak Februari 2022 sebesar Rp750.860.054 adalah berdasarkan pengalokasian 12 (dua belas) bulan dari total Koreksi sebesar Rp9.010.320.645 sebagaimana rincian di bawah ini:

Barry Callebaut Chocolate

7.603.956.9420 7.603.956.942 Asia Pasific

bahwa berdasarkan perbandingan antara Audit Report Notes 18 dan ringkasan koreksi di atas, dapat dibuktikan bahwa selisih sebesar Rp9.010.320.645 adalah tidak berkaitan dengan pembayaran management fee kepada Barry Callebaut Services Asia Pasific dan Barry Callebaut Services NV. Adapun hakikat atau nature transaksi atas selisih sebesar Rp9.010.320.645 adalah terkait dengan biaya Pemohon Banding yang atas biaya tersebut di-recharge ke Pihak Afiliasi yaitu Barry Callebaut Chocolate Asia Pacific, sehingga pada dasarnya biaya ditanggung oleh Pihak Afiliasi Pemohon Banding tersebut dan bukan merupakan objek PPN JLN. Berikut merupakan rincian dari biaya re-charege yang ditagihkan dan dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada Pihak Afiliasi:

bahwa berdasarkan rincian di atas, perbedaan sebesar Rp3.437.546 antara SPT Pemohon Banding dan Audit Report berasal dari selisih kurs, dimana dalam SPT Pemohon Banding menggunakan Kurs KMK sedangkan Audit Report tidak menggunakan Kurs KMK. Adapun total nilai biaya re-chare yang ditagihkan dari Pihak Afiliasi adalah sebesar Rp9.013.758.191 dengan rincian sebagai berikut:

Total9.013.758.191

a. Biaya Re-charge kepada Barry Callebaut Services Asia Pasific sebesar Rp409.039.232 bahwa biaya re-charege ini berkaitan dengan pembayaran atas biaya engineering cost untuk bulan Agustus 2022, Maret 2022 s.d Juli 2022 sejumlah Rp389.146.866 dan pembayaran untuk machine beberapa line production sebesar Rp19.892.365;

b. Biaya Re-charge kepada Barry Callebaut Services NV sebesar Rp1.000.762.016 bahwa biaya re-charge ini berkaitan dengan pembayaran atas biaya insurance sebesar Rp878.296.819 serta implementasi maximo sebesar Rp122.465.197;

c. Biaya Re-charge kepada Barry Callebaut Chocolate Asia Pasific sebesar Rp7.603.956.942 bahwa biaya re-charege ini berkaitan dengan pembayaran biaya sales commission oleh Barry Callebaut Chocolate Asia Pasific untuk kepentingan dari Pemohon Banding sebesar Rp7.603.956.942. Sehingga transaksi ini tidak berkaitan dengan PPN JLN;

bahwa berdasarkan rincian dan penjelasan di atas, bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan koreksi DPP PPN JLN Masa Pajak Februari 2022 sebesar Rp750.860.054 adalah tidak berkaitan dengan Pemanfaatan Jasa dari Luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan di Dalam Daerah Pabean. Dengan demikian seharusnya atas koreksi sebesar Rp750.860.054 tidak terutang PPN JLN;

bahwa berdasarkan argumentasi Pemohon Banding di atas, bahwa koreksi DPP PPN JLN sebesar Rp750.860.054 Masa Pajak Februari 2022 adalah tidak sesuai dengan fakta dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, koreksi tersebut adalah keliru dan dapat dibatalkan;

IV. Kesimpulan dan Usul Pemohon Banding bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa:

1. bahwa Surat Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU KUP serta Pasal 35, 36, dan 37 UU Pengadilan Pajak;

2. bahwa koreksi objek PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean adalah hal yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana Pemohon Banding uraikan di atas;

3. bahwaKeputusanDirekturJenderalPajakNomor:KEP- 00037/KEB/WPJ.09/2025 tanggal 15 Januari 2025 juga tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang Terhormat agar:

1. bahwa menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

2. bahwa mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00037/KEB/WPJ.09/2025 tanggal 15 Januari 2025;

3. bahwa menetapkan kembali Ketetapan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean PT Barry Callebaut Indonesia untuk Masa Pajak Februari 2022 sebesar NIHIL dengan perincian sebagai berikut:

1Dasar Pengenaan Pajak d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah

Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut

PPN/Kegiatan Membangun Sendiri/Pembayaran kembali Pajak masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung jawab secara renteng/ Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas d.1. Impor BKP---

bahwa demikian surat banding ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya. Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Pemohon Banding juga memohon Majelis Hakim agar berkenan untuk menghadirkan Pemohon Banding dalam sidang Pengadilan Pajak untuk menyampaikan penjelasan dan dokumen pendukung tambahan lainnya yang diperlukan;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding S- 00014/SUB-CT/WPJ.09/2025 tanggal 3 Juli 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:

I. Ketentuan Formal

1. bahwa berdasarkan penelitian surat banding pemohon banding Nomor 072/FIN.TAX/IV/2025 tanggal 12 April 2025 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 14 April 2025 diketahui hal-hal sebagai berikut:

2. Kesimpulan Pemenuhan Persyaratan Formal bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan pada angka 1, maka permohonan banding pemohon banding untuk sementara memenuhi ketentuan formal namun perlu dilakukan pengujian ulang sesuai yang diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 35 ayat (1) dan (2) dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

II. Uraian Mengenai Ketetapan Semula, Keberatan, Dan Keputusan Atas Keberatan

1. bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean nomor 00002/277/22/441/24 tanggal 16 Januari 2024 Masa Pajak Februari 2022 diterbitkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor LAP- 3/RIKSIS/KPP.0911/2024 tanggal 8 Januari 2024, dengan perhitungan sebagai berikut:

2. bahwa atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat nomor 109/FIN.TAX/IV/2024 tanggal 15 April 2024 yang diterima Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung berdasarkan Bukti Penerimaan Surat Nomor FORM-05001811/BPS/KPP.091103/2024 tanggal 17 April 2024;

3. bahwa atas surat keberatan Pemohon Banding telah diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-00037/KEB/WPJ.09/2025 tanggal 15 Januari 2025 dengan perhitungan sebagai berikut:

III. Analisa Pokok Sengketa

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

a) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

b) apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

c) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen);

d) apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau e) apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a);

Pasal 13 ayat (2)

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan;

Pasal 25

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;

c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;

d. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; atau e. pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 26 ayat (1)

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;

Pasal 26A ayat (4)

Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;

Pasal 27 (1)Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);

(2)Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara;

(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut;

(4)Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan permohonan banding, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan;

Pasal 28

Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;

c. Koreksi Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

2. Usul bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 00037/KEB/WPJ.09/2025 tanggal 15 Januari 2025 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai nomor 00002/277/22/441/24 tanggal 16 Januari 2024 Masa Pajak Februari 2022 atas nama PT BARRY CALLEBAUT INDONESIA NPWP 73.•••.•••.•-•••.000 / 07•••••••••••000;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor 114/FIN.TAX/VII/2025 tanggal 24 Juli 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

Bantahan Pemohon Banding bahwa Pemohon Banding setuju dengan kesimpulan uraian Terbanding di atas bahwa surat banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding karena telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 35 ayat (1) dan (2), dan Pasal 36 ayat (1), (2), (3), dan (4), serta Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

II. Uraian Mengenai Ketetapan Semula, Keberatan dan Keputusan atas Keberatan Bantahan Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak menyampaikan bantahan atas uraian mengenai ketetapan semula, keberatan, dan keputusan atas keberatan tersebut;

III. Pokok Sengketa bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat dan penjelasan Terbanding yang terdapat dalam Surat Uraian Banding di atas. Pemohon Banding menyampaikan bantahan dan penjelasan atas koreksi DPP PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean untuk Masa Pajak Februari 2022 sebesar Rp750.860.054,00;

bahwa koreksi DPP PPN JLN Masa Pajak Februari 2022 sebesar Rp750.860.054 merupakan koreksi secondary adjustment atas koreksi DPP PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2022 sebesar Rp9.010.320.645 (dialokasikan 12 bulan). Dimana atas koreksi DPP PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2022 juga tidak disetujui oleh Pemohon Banding karena tidak sesuai dengan fakta dan ketentuan perpajakan;

bahwa pada dasarnya koreksi objek DPP PPN JLN tersebut berasal dari selisih antara jumlah pemanfaatan jasa yang memiliki hubungan istimewa di Lampiran 3A SPT PPh Badan 2022 dengan peloran SPT Masa PPh Pasal 26 dan SPT Masa PPN sebagai berikut:

bahwa kemudian, Terbanding melakukan pengalokasian 12 (dua belas) bulan dari total Koreksi sebesar Rp9.010.320.645 sehingga mendapatkan nilai koreksi per Masa Pajak sebesar Rp750.860.054. bahwa koreksi yang dilakukan tersebut tidak tepat dengan alasan-alasan Pemohon Banding di bawah ini:

1. Koreksi DPP PPN JLN yang dilakukan Terbanding tidak Mencerminkan Muatan per Masa yang Sesungguhnya, Melainkan Membagi Rata 12 (dua belas) Bulan dari Total Koreksi DPP PPN JLN bahwa Terbanding melakukan koreksi DPP PPN JLN untuk Masa Pajak September 2021 s.d Agustus 2022 berdasarkan SPT masa PPN, SSP Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean (PPN JLN), dan lampiran 3A SPT PPh Badan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

bahwa untuk menentukan jumlah koreksi per Masa Pajak, Terbanding membagi rata 12 (dua belas) bulan atas nilai koreksi sebesar Rp9.010.320.645 dengan rincian sebagai berikut:

bahwa Nilai Koreksi Terbanding atas DPP PPN JLN sebesar Rp9.010.320.645 berasal dari selisih antara jumlah pemanfaatan jasa yang memiliki hubungan istimewa pada Lampiran 3A SPT PPh Badan 2022 dengan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 26 dan SPT Masa PPN sebagai berikut:

Barry Callebaut Services NV10.574.697.4609.572.770.848 1.001.926.612

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas pengalokasian nilai koreksi dari Terbanding dengan membagi rata 12 (dua belas) bulan sebagaimana rincian diatas. Berdasarkan pada Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 PMK-183/PMK.03/2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK-18/PMK.03/2021, diatur bahwa SKP diterbitkan sesuai dengan Masa Pajak yang tercakup dalam SPT Masa. Sehingga koreksi 1 (satu) tahun tersebut, tidak serta merta dibagi 12 (dua belas) bulan untuk menjadikan koreksi di tiap bulan pada SPT Masa. Berikut ini adalah bunyi Pasal 3 tersebut:

Pasal 3 (1)Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan untuk suatu Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak;

(2)Surat ketetapan pajak untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;

(3)Surat ketetapan pajak untuk Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan Masa Pajak yang tercakup dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan atau Pajak Pertambahan Nilai;

(4)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), surat ketetapan pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21 diterbitkan 1 (satu) surat ketetapan pajak untuk seluruh Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender;

(5)Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang dilakukan penelitian, Pemeriksaan, atau Pemeriksaan Ulang;

bahwa sesuai dengan ketentuan di atas, bahwa tidak ada ayat dalam pasal tersebut yang menyebutkan untuk membagi ke dalam 12 (dua belas) bulan untuk menetapkan koreksi di tiap bulan pada SPT Masa. Pasal 3 ayat (2) diatas telah menjelaskan bahwa SKP diterbitkan sesuai dengan masa pajak yang tercakup dalam SPT Masa PPN atau PPh kecuali untuk Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (4) di atas. Pada dasarnya, PMK-183/PMK.03/2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan

PMK-18/PMK.03/2021 adalah peraturan yang mengatur tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak. Peraturan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (6), Pasal 14 ayat (6), Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 17A ayat (2) UU KUP. Adapun Pasal 13 ayat (6) UU KUP menyebutkan sebagai berikut:

“(6) Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.” bahwa selain itu, sebagai pertimbangan, berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014182.12/2019/PP/MXVA menjelaskan bahwa suatu Surat Ketetapan Pajak (”SKP”) dibatalkan oleh Majelis Hakim karena dasar koreksi Terbanding mencakup data komersial yang tidak berasal dari masa pajak SKP yang bersangkutan, yakni berasal dari koreksi 1 (satu) tahun. Sehingga tidak ada kepastian bahwa koreksi yang muncul berasal dari masa pajak yang bersangkutan;

bahwa Pemohon Banding juga tidak setuju apabila Terbanding menganggap peraturan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 465/KMK.01/1987 (“KMK-465”) masih relevan untuk digunakan sebagai dasar hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Uraian Bandingnya (SUB). bahwa KMK-465 merujuk pada Pasal 1 serta Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Sedangkan pemeriksaan pajak berlangsung pada tahun 2023 sampai 2024, yang mana pada tahun dilakukannya pemeriksaan pajak tersebut, atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sudah tidak berlaku. Sehingga dengan adanya fakta tersebut, Terbanding tidak dapat merujuk pada KMK-465 sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Sebagaimana yang telah Pemohon Banding jelaskan di atas, bahwa tata cara penerbitan SKP sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (6) UU KUP adalah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu PMK-183/PMK.03/2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK-18/PMK.03/2021 bahwa dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa SKP yang diterbitkan oleh Terbanding tidak memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini

menjadikan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan pajak berdasarkan dengan bukti yang valid dan relevan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perpajakan yang Berlaku melainkan hanya berdasarkan asumsi saja. bahwa Pasal 8 huruf (c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan (“PMK-17”) dan Pasal 4 huruf (c) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-23/PJ/2013 tentang Standar Pemeriksaan (“PER-23”) yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 8 huruf (c) PMK-17 “Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu: ..;

c. Temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;” Selanjutnya, Pasal 4 huruf (c) PER-23 mengatur antara lain:

“Temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan“ bahwa tanpa Terbanding dapat menunjukkan bukti kompeten, yaitu bukti yang valid dan relevan yang menunjukkan adanya Objek PPN JLN yang benar-benar belum dilakukan pemungutan/pelaporan oleh Pemohon Banding maka koreksi Terbanding tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan di dalam Pasal 8 huruf (c) PMK-17 dan Pasal 4 huruf (c) PER-23. Dengan demikian hasil pengujian tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan suatu koreksi dalam pemeriksaan pajak;

bahwa Terbanding sebagai pihak yang mendalilkan koreksi seharusnya dapat menunjukkan bukti-bukti konkret bahwa terdapat Objek DPP PPN JLN yang masih belum dilakukan pemotongan oleh Pemohon Banding di Masa Pajak yang bersangkutan sebagaimana penerbitan SKP oleh Terbanding;

2. Sifat Transaksi yang Dijadikan Koreksi Terbading Tidak Berkaitan dengan Pemanfaatan Jasa dari Luar Daerah Paeban yang Terutang PPN JLN bahwa pada dasarnya, Pemohon Banding telah melakukan pemungutan atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun, pembayaran management fee

yang sesuai dengan nilai di Audit Report Tahun 2022 Notes 18 adalah sebesar Rp16.342.790.280 sebagaimana informasi sebagai berikut:

Beban Umum dan Administrasi

Management fee (Catatan 16)

Barry Calebaut Services NV 9.572.935.343

Barry Callebaut Services Asia Pacific Sdn. Bhd. 6.768.854.837

Sub-jumlah 16. 342.790, 280 bahwa koreksi DPP PPN JLN Masa Pajak Februari 2022 sebesar Rp750.860.054 adalah berdasarkan pengalokasian 12 (dua belas) bulan dari total Koreksi sebesar Rp9.010.320.645 sebagaimana rincian di bawah ini:

bahwa berdasarkan perbandingan antara Audit Report Notes 18 dan ringkasan koreksi di atas, dapat dibuktikan bahwa selisih sebesar Rp9.010.320.645 adalah tidak berkaitan dengan pembayaran management fee kepada Barry Callebaut Services Asia Pasific dan Barry Callebaut Services NV. Adapun hakikat atau nature transaksi atas selisih sebesar Rp9.010.320.645 adalah terkait dengan biaya Pemohon Banding yang atas biaya tersebut di-recharge ke Pihak Afiliasi yaitu Barry Callebaut Chocolate Asia Pacific, sehingga pada dasarnya biaya ditanggung oleh Pihak Afiliasi Pemohon Banding tersebut dan bukan merupakan objek PPN JLN. Berikut merupakan rincian dari biaya re-charege yang ditagihkan dan dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada Pihak Afiliasi:

bahwa berdasarkan rincian di atas, perbedaan sebesar Rp3.437.546 (b-c) antara SPT Pemohon Banding dan Audit Report berasal dari selisih kurs, dimana dalam SPT Pemohon Banding menggunakan Kurs KMK sedangkan Audit Report tidak menggunakan Kurs KMK. Adapun total nilai biaya re-charge yang ditagihkan dari Pihak Afiliasi adalah sebesar Rp9.013.758.191 (a-c) dengan rincian sebagai berikut:

a. Biaya Re-charge kepada Barry Callebaut Services Asia Pasific sebesar Rp409.039.232 bahwa biaya re-charge ini berkaitan dengan pembayaran atas biaya engineering cost untuk bulan Agustus 2022, Maret 2022 s.d Juli 2022 sejumlah Rp389.146.866 dan pembayaran untuk machine beberapa line production sebesar Rp19.892.365;

b. Biaya Re-charge kepada Barry Callebaut Services NV sebesar Rp1.000.762.016 bahwa biaya re-charege ini berkaitan dengan pembayaran atas biaya insurance sebesar Rp878.296.819 serta implementasi maximo sebesar Rp122.465.197;

c. Biaya Re-charge kepada Barry Callebaut Chocolate Asia Pasific sebesar Rp7.603.956.942 bahwa biaya re-charege ini berkaitan dengan pembayaran biaya sales commission oleh Barry Callebaut Chocolate Asia Pasific untuk kepentingan dari Pemohon Banding sebesar Rp7.603.956.942. Sehingga transaksi ini tidak berkaitan dengan PPN JLN;

bahwa berdasarkan rincian dan penjelasan di atas, bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan koreksi DPP PPN JLN Masa Pajak Februari 2022 sebesar

Rp750.860.054 adalah tidak berkaitan dengan Pemanfaatan Jasa dari Luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan di Dalam Daerah Pabean. Dengan demikian seharusnya atas koreksi sebesar Rp750.860.054 tidak terutang PPN JLN;

3. Data/Dokumen yang diminta oleh Terbanding telah diberikan selama proses pemeriksaan dan keberatan bahwa selama proses pemeriksaan, Pemohon Banding berpendapat bahwa Pemohon Banding telah menyerahkan data/dokumen yang diminta oleh Terbanding untuk mendukung pembukuan Pemohon Banding. Pemohon Banding yakini bahwa data/dokumen yang telah Pemohon Banding berikan tersebut merupakan bukti yang kompeten untuk mendukung keabsahan penjualan, pembelian serta biaya yang Pemohon Banding bukukan;

bahwa dengan adanya fakta di atas, Pemohon Banding juga tidak setuju apabila Terbanding berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak memberikan dokumen pendukung yang valid dan kompeten sebagaimana disebutkan dalam SUB-nya. bahwa dokumen pendukung atas biaya re-charge yang telah Pemohon Banding jelaskan di atas telah disampaikan bersamaan dengan pengajuan surat keberatan sebagai berikut:

Falikar Bahrun Sahpatra

Direktar

Lampiran:

No. Jenis dokumen 0 Kn . Set

Po SEPRUD Ne. anes oe ale pp ea deranged] i Saran ri ies . i

7 — Boke Bersairismnt SKP dengar nner resi Pune Sotan 8G paula Largitul as .

To laruari yong " .

ae SPILP NaS S82 RIKSIS/RPi Log feos tertansalaa Desetrber surg | 1

Lo. Buktin Ta

Po Kuki :

, “3, Bukti 1 | , os, Pai . .

bahwa bukti-bukti (bukti 1-5) yang telah Pemohon Banding sampaikan tersebut merupakan dokumen berupa invoice / tagihan terkait biaya re-charge yang tidak berkaitan dengan pemanfaatan Jasa dari Luar Daerah Pabean sebagaimana diasumsikan oleh Terbanding. Adapun tagihan tersebut meliputi:

1. biaya re-charge sehubungan engineering cost;

2. biaya re-charge sehubungan dengan machine untuk beberapa line production;

3. biaya re-charge terkait insurance;

4. biaya re-charge terkait implementasi maximo; dan

5. biaya re-charge sehubungan sales commision;

bahwa dengan demikian, berdasarkan dokumen-dokumen yang telah diserahkan tersebut seharusnya Terbanding dapat memahami sifat transaksi yang sebenarnya tidak berkaitan dengan pemanfaatan Jasa dari Luar Daerah Pabean. Pada dasarnya pemanfaatan Jasa dari Luar Daerah Pabean, yaitu management fee dapat diketahui dalam Notes 18 Audit Report Tahun 2022 sebesar Rp16.342.790.280 dan Pemohon Banding juga telah memungut PPN JLN atas transaksi management fee tersebut;

bahwa merujuk pada argumentasi Pemohon Banding di atas, bahwa koreksi DPP PPN JLN sebesar Rp750.860.054 Masa Pajak Februari 2022 adalah tidak sesuai dengan fakta dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, koreksi tersebut adalah keliru dan dapat dibatalkan;

IV. Kesimpulan Dan Usul

A. Kesimpulan

1) bahwa Surat Banding Nomor 072/FIN.TAX/IV/2025 tanggal 12 April 2025 telah memenuhi seluruh ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Pasal 35 ayat (1) dan (2), dan Pasal 36 ayat (1), (2), (3), dan (4), serta Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

2) bahwaKeputusanDirekturJenderalPajakNomorKEP- 00037/KEB/WPJ.09/2025 tanggal 15 Januari 2025 adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang belaku, sehingga harus dibatalkan seluruhnya;

3) bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga harus dibatalkan seluruhnya;

B. Usul

1) bahwa menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

2) bahwa mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan KEP-00037/KEB/WPJ.09/2025 tanggal 15 Januari 2025 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor: 00002/277/22/441/24 tanggal 16 Januari 2024 Masa Pajak Februari 2022 atas nama PT Barry Callebaut Indonesia, NPWP: 73.•••.•••.•- •••.000 / 073.783.263.4-445.000;

3) Menetapkan kembali ketetapan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa untuk Masa Pajak Februari 2022 menjadi NIHIL dengan perincian sebagai berikut:

1Dasar Pengenaan Pajak d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah

Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut

PPN/Kegiatan Membangun Sendiri/Pembayaran kembali Pajak masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung jawab secara renteng/ Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas d.1. Impor BKP--- d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar---

Daerah Pabean d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar daerah Pabean4.422.106.4663.671.246.412750.860.054,00 d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN--- d.5. Kegiatan Membangun Sendiri--- d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut---

Tujuan Semula Tidak Untuk

Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan--- d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya--- dibebaskan atau tidak dipungut d.8. Tanggung Jawab Secara Renteng--- d.9. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.54.422.106.4663.671.246.412750.860.054,00 atau d.6 atau d.7 atau d.8)

2Penghitungan PPN Kurang Bayar

V. Penutup bahwa demikian bantahan Pemohon Banding terhadap Surat Uraian Banding ini disampaikan. Besar harapan Pemohon Banding agar Majelis Hakim dapat mengabulkan usul yang telah Pemohon Banding sampaikan dalam bantahan Surat Uraian Banding ini. Apabila Majelis masih memerlukan tambahan data dan keterangan serta penjelasan tentang hal-hal yang belum disebutkan dalam Surat Bantahan Atas Surat Uraian Banding ini, Pemohon Banding bersedia untuk menyampaikan secara tertulis atau lisan dalam sidang Pengadilan Pajak dan mohon agar Pemohon Banding dapat dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan dan data-data yang diperlukan;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa fotokopi/scan surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-33 sebagai berikut:

Bukti P-1 Surat Keputusan Keberatan No. KEP-00037/KEB/WPJ.09/2025 tanggal 15 Januari 2025;

Bukti P-2 Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan

Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor 00002/277/22/441/24 tanggal 16 Januari 2024 Masa Pajak Februari 2022;

Bukti P-3 Surat Keberatan Nomor 109/FIN.TAX/IV/2024 tanggal 15 April 2024;

Bukti P-4 Salinan Akta Notaris Jessy Darmawan, S.H., M.Kn. Nomor 20 Tanggal

12 Mei 2023 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Barry Callebaut Indonesia;

Bukti P-5 Akta Pendirian Nomor 5 tanggal 11 Maret 2015;

Bukti P-6 Surat Kuasa Khusus Nomor 213/FIN.TAX/VIII/2025 tanggal 11 Agustus 2025 atas nama Shanty Edilasari;

Bukti P-7 Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-1693/PP/IKH/2023 tanggal 20 Desember 2023 atas nama Shanty Edilasari;

Bukti P-8 Pakta Integritas Kuasa Hukum atas nama Shanty Edilasari;

Bukti P-9 Surat Kuasa Khusus Nomor 250/FIN.TAX/VIII/2025 tanggal 11 Agustus 2025 atas nama Muhammad Humam Satrio;

Bukti P-10 Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-1459/PP/IKH/2023 tanggal 30 Oktober 2023 atas nama Muhammad Humam Satrio;

Bukti P-11 Pakta Integritas Kuasa Hukum atas nama Muhammad Humam Satrio; Bukti P-12 Surat Kuasa Khusus Nomor 176/FIN.TAX/VIII/2025 tanggal 11 Agustus 2025 atas nama Fabian Abi Cakra;

Bukti P-13 Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-809/PP/IKH/2024 tanggal 4 September 2024 atas nama Fabian Abi Cakra;

Bukti P-14 Pakta Integritas Kuasa Hukum atas nama Fabian Abi Cakra;

Bukti P-15 Pakta Integritas Direktur atas nama Zulfikar Bahrun Sahputra;

Bukti P-16 Matriks sengketa;

Bukti P-17 Matriks penjelasan sengketa;

Bukti P-18 Penjelasan tertulis nomor 004/BCI/PPN JLN/KH/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025;

Bukti P-19 Invoice, PEB, dan jurnal pencatatan penghasilan atas penjualan raw material kepada Barry Callebaut Chocolate Asia Pasific;

Bukti P-20 Invoice dan jurnal pencatatan penghasilan atas Re-charge Biaya

Internal Event kepada Barry Callebaut Chocolate Asia Pasific;

Bukti P-21 Invoice atas sales commision yang ditagihkan kepada Barry Callebaut

Chocolate Asia Pasific beserta sampel pencatatan penghasilan; Bukti P-22 Invoice atas biaya re-charge dan bukti pembayaran kepada Barry

Callebaut Services Asia Pasific sebesar Rp409.039.232;

Bukti P-23 Invoice atas biaya re-charge dan bukti pembayaran kepada Barry

Callebaut Services NV sebesar Rp1.000.762.016;

Bukti P-24 Penjelasan tertulis nomor 008/BCI/PPNJLN/KH/XI/2025 tanggal 12 November 2025;

Bukti P-25 Invoice, PEB, bukti pembayaran dan jurnal pencatatan penghasilan atas penjualan raw material kepada Barry Callebaut Chocolate Asia Pasific;

Bukti P-26 Invoice, bukti pembayaran dan jurnal pencatatan penghasilan atas Re- charge Biaya Internal Event kepada Barry Callebaut Chocolate Asia Pasific;

Bukti P-27 Sales Agency Agreement antara PT Barry Callebaut Indonesia dengan Barry Callebaut Chocolate Asia Pasific Pte. Ltd (beserta terjemahan tersumpah);

Bukti P-28 Invoice atas sales commision yang ditagihkan kepada Barry Callebaut

Chocolate Asia Pasific, bukti pembayaran beserta sampel pencatatan penghasilan;

Bukti P-29 Tagihan dari pihak penyedia jasa dan bukti pembayaran dari pihak afiliasi (BC Malaysia dan BC Belgium) ke penyedia jasa;

Bukti P-30 Penjelasan akhir nomor 039/BCI/PPNJLN/KH/XII/2025 tanggal 3 Desember 2025;

Bukti P-31 Invoice atas biaya re-charge dan bukti pembayaran kepada Barry

Callebaut Services Asia Pasific sebesar Rp409.039.232;

Bukti P-32 Sales Agency Agreement antara PT Barry Callebaut Indonesia dengan Barry Callebaut Chocolate Asia Pasific Pte. Ltd;

Bukti P-33 Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014182.12/2019/PP/MXVA menjelaskan bahwa suatu SKP dibatalkan oleh Majelis Hakim karena dasar koreksi Pemeriksa mencakup data komersial yang tidak berasal dari masa pajak SKP yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa fotokopi/scan surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 sebagai berikut:

Bukti T-1 LPK;

Bukti T-2 KKP PPN Pembahasan;

Bukti T-3 Pendapat akhir S-8171/PJ.07/2025 tanggal 19 November 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP- 00037/KEB/WPJ.09/2025 tanggal 15 Januari 2025 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor 00002/277/22/441/24 tanggal 16 Januari 2024 Masa Pajak Februari 2022 termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding bahwa Surat Banding Nomor 072/FIN.TAX/IV/2025 tanggal 12 April 2025 dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar 750.860.054,00

bahwa berdasarkan fakta data dan fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan dalam persidangan, diketahui fakta dan keterangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terbanding (in casu Pemeriksa) melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean (PPN JLN) sebesar Rp750.860.054,00 Masa Pajak Februari 2022 adalah sebagai berikut: bahwa Terbanding melakukan koreksi PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean berdasarkan bukti SPT Masa PPN September 2021 sampai dengan Masa Agustus 2022, SPT Tahunan PPh Badan (Lampiran 3A), Laporan Keuangan, SSP PPN atas Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean, dan pengujian dengan teknik equalisasi/penyandingan jumlah total objek PPh Pasal 26 dengan laporan keuangan dan bukti SSP PPN atas Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean;

bahwa terdapat objek Pajak atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang belum dilaporkan berdasarkan pengujian dengan teknik equalisasi jumlah total objek PPN JLN dengan laporan keuangan dan bukti SSP PPN jasa kena pajak dari luar daerah pabean dengan rincian berikut:

bahwa Terbanding mendalilkan bahwa Pemohon Banding tidak dapat menjelaskan argumen bantahan atas koreksi a quo dan sekaligus tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon Banding;

bahwa DPP PPN JLN sebesar Rp25.356.548.473,00 menurut Terbanding berasal dari:

- SPT PPN Masa Pajak September 2021 sampai dengan Agustus 2022

- SSP Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean

- Laporan Keuangan Tahun 2022

- SPT PPh Pasal 26 Masa Pajak September 2021 sampai dengan Agustus 2022 bahwa total jumlah pemanfaatan Jasa yang memiliki hubungan istimewa yang dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam lampiran 3A SPT PPh Badan Tahun Pajak 2022 adalah:

bahwa menurut Terbanding, DPP PPN JLN berasal dari nilai yang dilaporkan oleh Pemohon Banding sendiri (self declared) berdasarkan self assessment Pemohon Banding dalam SPT PPN lampiran B1, SPT Tahunan PPh Badan lampiran 3A dan

SPT PPN;

bahwa sehubungan dengan terdapatnya selisih penyandingan DPP PPN JLN dan SPT PPN dengan lampiran 3A SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

bahwa Koreksi atas PPN Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean berdasarkan hasil pemeriksaan dimana besaran koreksi 1 (satu) tahun dibagi menjadi 12 (dua belas) masa telah tepat sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-465/KMK.01/1987 diatur bahwa dalam hal Surat Ketetapan Pajak dikeluarkan untuk lebih dari 1 (satu) masa pajak, apabila jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang kurang atau tidak dibayar per Masa Pajak ditetapkan 1 (satu) banding jumlah masa Pajak dikali dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak/kurang dibayar sebagaimana dicantumkan dalam Surat Ketetapan Pajak;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terbanding berpendapat bahwa koreksi Terbanding telah tepat dan tidak terdapat alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon Banding;

Menimbang bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju terhadap koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean (PPN JLN) sebesar Rp750.860.054,00 Masa Pajak Februari 2022 dan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak;

bahwa Pemohon Banding menyampaikan dalil bantahan atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dengan penjelasan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding menyerahkan matriks sengketa atas koreksi DPP PPN JLN Masa Pajak September 2021 sampai dengan Masa Pajak Agustus 2022 dengan rincian sebagai berikut:

bahwa Terbanding melakukan koreksi DPP PPN JLN untuk Masa September 2021 sampai dengan Masa Agustus 2022 berdasarkan SPT Masa PPN, SSP Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean (PPN JLN), dan lampiran 3A SPT PPh Badan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

bahwa untuk menentukan jumlah koreksi per Masa Pajak, Terbanding membagi rata 12 (dua belas) bulan atas nilai koreksi sebesar Rp9.010.320.645,00 dengan rincian sebagai berikut:

bahwa Nilai DPP PPN JLN sebesar Rp9.010.320.645,00 berasal dari selisih antara jumlah pemanfaatan jasa yang memiliki hubungan istimewa pada Lampiran 3A SPT PPh Badan 2022 dengan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 26 dan SPT Masa PPN sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pengalokasian nilai koreksi dari Terbanding dengan membagi rata 12 (dua belas) bulan dan meyakini bahwa konten materi Surat Ketatapan Pajak (SKP) yang diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

bahwa berdasarkan pada Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 PMK-183/PMK.03/2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK-18/PMK.03/2021, diatur bahwa SKP diterbitkan sesuai dengan Masa Pajak yang tercakup dalam SPT Masa.

Adapun pengertian Masa Pajak sendiri terbatas pada sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 UU KUP sebagai berikut:

Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang KUP.

bahwa Pasal 3 PMK-18/PMK.03/2021 mengatur:

Pasal 3

(1) Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan untuk suatu Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak;

(2) Surat ketetapan pajak untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;

(3) Surat ketetapan pajak untuk Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diterbitkan sesuai dengan Masa Pajak yang tercakup dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan atau Pajak Pertambahan Nilai;

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), surat ketetapan pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21 diterbitkan 1 (satu) surat ketetapan pajak untuk seluruh Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender;

(5) Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang dilakukan penelitian, Pemeriksaan, atau Pemeriksaan Ulang;

bahwa sesuai dengan ketentuan di atas, tidak ada ayat dalam pasal tersebut yang menyebutkan untuk membagi ke dalam 12 (dua belas) bulan untuk menetapkan koreksi di tiap bulan pada SPT Masa;

bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (3) PMK-183 diatas telah menjelaskan bahwa SKP diterbitkan sesuai dengan masa pajak yang tercakup dalam SPT Masa PPN atau PPh kecuali untuk Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (4) di atas;

bahwa substansi Transaksi yang Dijadikan Koreksi Terbanding sebesar Rp750.860.054,00 tidak berkaitan dengan Pemanfaatan Jasa yang Terutang PPN JLN karena merupakan Penghasilan lain-lain dan Reimbursement;

bahwa Pemohon Banding telah melakukan pemungutan PPN JLN atas management fee yang ditagihkan oleh pihak afiliasi;

bahwa pembayaran management fee yang sesuai dengan nilai di Audit Report Tahun 2022 Notes 18 adalah sebesar Rp16.342.790.280 sebagaimana informasi sebagai berikut:

Beban Umum dan Administrasi

Management fee (Catatan 16)

Barry Callebaut Services NV 9.573.935.443

Barry Callebaut Services Asia Pacific Sdn. Bhd. 6.768.854.837

Sub-jumlah 16.342.790.280 bahwa selisih sebesar Rp9.010.320.645,00 adalah tidak berkaitan dengan pembayaran management fee kepada Barry Callebaut Services Asia Pasific Sdn. Bhd. dan Barry Callebaut Services NV;

bahwa hakikat atau nature transaksi atas selisih sebesar Rp9.010.320.645,00 adalah terkait dengan penghasilan lain-lain yang diterima Pemohon Banding dari Barry Callebaut Chocolate Asia Pacific dan biaya reimbursement/re-charge ke Pihak Afiliasi yaitu Barry Callebaut Services Asia Pasific Sdn. Bhd. dan Barry Callebaut Services NV, sehingga pada hakikatnya transaksi tersebut bukan merupakan objek pemungutan PPN JLN;

bahwa Pemohon Banding menyampaikan rincian transaksi antara Pemohon Banding dan Pihak Afiliasi yang disengketakan oleh Terbanding:

bahwa berdasarkan perbandingan antara Audit Report Notes 18 dan ringkasan koreksi di atas, dapat dibuktikan bahwa selisih sebesar Rp9.010.320.645,00 adalah tidak berkaitan dengan pembayaran management fee kepada Barry Callebaut Services Asia Pasific dan Barry Callebaut Services NV;

bahwa hakikat atau nature transaksi atas selisih sebesar Rp9.010.320.645,00 adalah terkait dengan biaya Pemohon Banding dimana atas biaya tersebut di tagihkan kembali/re-charge ke Pihak Afiliasi yaitu Barry Callebaut Chocolate Asia Pacific, sehingga pada hakikatnya biaya tersebut ditanggung oleh Pihak Afiliasi Pemohon Banding dan bukan merupakan objek pemotongan PPN JLN;

bahwa Pemohon Banding menyampaikan keterangan rincian dari biaya re-charge yang ditagihkan dan dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada Pihak Afiliasi:

bahwa berdasarkan rincian di atas, perbedaan sebesar Rp3.437.546,00 (Rp16.346.227.826,00-Rp16.342.790.280,00) antara SPT Pemohon Banding dan

Audit Report berasal dari selisih kurs, dimana dalam SPT Pemohon Banding menggunakan Kurs KMK sedangkan Audit Report tidak menggunakan Kurs KMK; bahwa total nilai biaya re-charge yang ditagihkan dari Pihak Afiliasi adalah sebesar Rp9.013.758.191 dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan:

a. Biaya Re-charge kepada Barry Callebaut Services Asia Pasific sebesar Rp409.039.232,00 bahwa biaya re-charge ini berkaitan dengan pembayaran atas biaya engineering cost untuk bulan Agustus 2022, Maret 2022 sampai dengan Juli 2022 sejumlah Rp389.146.866,00 dan pembayaran untuk machine beberapa line production sebesar Rp19.892.365,00;

b. Biaya Re-charge kepada Barry Callebaut Services NV sebesar Rp1.000.762.016,00 bahwa biaya re-charge ini berkaitan dengan pembayaran atas biaya insurance sebesarRp878.296.819sertaimplementasimaximosebesar Rp122.465.197,00;

c. Biaya Re-charge kepada Barry Callebaut Chocolate Asia Pasific sebesar Rp7.603.956.942,00 bahwa biaya re-charge ini berkaitan dengan pembayaran biaya sales commission oleh Barry Callebaut Chocolate Asia Pasific untuk kepentingan dari Pemohon Banding sebesar Rp7.603.956.942,00, sehingga transaksi ini tidak berkaitan dengan PPN JLN;

bahwa Pemohon Banding menyampaikan rincian penghasilan yang diterima oleh Pemohon Banding dari Barry Callebaut Chocolate Asia Pasific sebagai berikut:

No No. Invoice TanggalJumlah (Rp)Keterangan

bahwa Pemohon Banding menyampaikan penjelasan lebih detail mengenai hakikat dari transaksi Barry Callebaut Chocolate Asia Pasific dengan uraian sebagai berikut:

i. Penjualan Raw Material sebesar Rp254.592.360, dengan rincian sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding melakukan penjualan raw material kepada Barry Callebaut Chocolate Asia Pasific dengan rincian sebagai berikut:

bahwa penjualan raw material ini berdasarkan pesanan pembelian (purchase order) dari Barry Callebaut Chocolate Asia Pasific yang kemudian Pemohon Banding ekspor dengan dibuktikan adanya invoice dan PEB sebagaimana rincian nilai transaksi di atas;

bahwa penjualan ekspor raw material tersebut Pemohon Banding telah bukukan pada akun 50001000 Proceeds from Raw Material Sales – IC yang ada di sisi kredit sebagaimana screenshot / cuplikan dari sistem pembukuan Pemohon Banding berikut:

. Display Document: Data Entry View

. " an a. Taxes 8 Sanla, Curang, Gerea lence yan

Osta Eny ces

Dotumert oer Cover. Coon Foca sear

Cotuvert Date . . S35075 Cate : . Parag

Ine ke, Trot TT, Atecust Desenatar Ts Cost Center Order Ass grerent Cur: Agar Lentur aout Test Cireg doc.

aot ESOL PLS EDS Bass TALK Te TAS 02 SES LL IAI Ine EN O95 BIT MI aer TT

USD 0.00 bahwa Pemohon Banding menyampaikan bukti dokumen pendukung berupa invoice, dokumen PEB, bukti pembayaran dan jurnal pencatatan penghasilan;

ii. Tagihan Re-charge Internal Event sebesar Rp73.459.930, dengan rincian sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding melakukan penerbitan tagihan re-charge sehubungan dengan kegiatan bersama, yaitu internal event yang ditagihkan kepada Barry Callebaut Chocolate Asia Pasific sebesar Rp73.459.930. Atas

penggantian biaya tersebut, Pemohon Banding bukukan pada akun 46810000 Income from other items – IC yang ada di sisi kredit sebagaimana screenshot/cuplikan dari sistem pembukuan Pemohon Banding berikut: an Display Document: Data Entry View

. Tara Dina, Covers. Geren Lele Vv ae

Tata Esty gee

DL. vee eet Tangan Once Pra ear mo he, Tea TT, Account) Dasar ptr Te Cast Ct Sree As. gn TAM, Ken Amount Cor cos curram aunt Tt Ong doc.

DEL otak FifedSly Eset. Tah TI 2D LIS dam an Ine Masa core

IS SS SEMLATIT St Ie i fice oP Riri esp MOLSSISWUNOTID UTD SSID IS INR TEA SIS TL

USD 0.00 bahwa Pemohon Banding menyampaikan bukti dokumen pendukung berupa invoice, bukti pembayaran dan jurnal pencatatan penghasilan;

iii. Sales Commission, dengan rincian sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding ditunjuk sebagai agent untuk melakukan penjualan produk yang disepakati antara Pemohon Banding dengan Barry Callebaut Chocolate Asia Pasific;

bahwa Pemohon Banding memiliki kewajiban untuk mempromosikan dan memasarkan produk-produk tersebut;

bahwa atas transaksi tersebut, Pemohon Banding bukukan pada akun 52710000 Sales Comm Inc IC yang ada di sisi kredit sebagaimana screenshot/cuplikan dari sistem pembukuan Pemohon Banding berikut:

. Display Document: Data Entry View

Ing iri. vier

Tatum Nur oer at Tangan Dire Feta tear

Dar. meri Tate Paster Date Fert

Fetere ee a freso-Tows 2 im hey Tept TT Aiotact Senen ata Te Cost Cet Orca Sig geet cers Surti muatan Test Cimg doc.

IDR 0.00 bahwa Pemohon Banding menyampaikan bukti dokumen pendukung berupa invoice atas sales commision yang ditagihkan kepada Barry Callebaut Chocolate Asia Pasific, bukti pembayaran beserta sampel pencatatan penghasilan;

bahwa berdasarkan rincian dan penjelasan di atas, bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan koreksi DPP PPN JLN sebesar Rp9.013.758.191,00 (atau sebesar Rp750.860.054 per masa) adalah tidak berkaitan dengan Pemanfaatan Jasa dari Luar Negeri yang dimanfaatkan di Dalam Negeri;

bahwa berdasarkan bukti dokumen yang disampaikan Pemohon Banding, Pemohon Banding telah membuktikan bahwa re-charge dari vendor-vendor di atas memang merupakan reimbursment dan juga penghasilan lain-lain yang diterima oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan rincian dan penjelasan di atas, bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan koreksi DPP PPN JLN sebesar Rp9.013.758.191 (atau Rp750.860.054 per masa) adalah tidak berkaitan dengan Pemanfaatan Jasa dari Luar Negeri yang dimanfaatkan di Dalam Negeri. Dari dokumen-dokumen tersebut, Pemohon Banding telah membuktikan bahwa re-charge dari vendor-vendor di atas memang merupakan reimbursment dan juga penghasilan lain-lain yang diterima oleh Pemohon Banding. Dengan demikian seharusnya tidak terdapat koreksi DPP PPN JLN sebesar Rp9.013.758.191 (atau Rp750.860.054 per masa);

bahwa berdasarkan argumentasi Pemohon Banding di atas, bahwa Dasar Pengenaan Pajak atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean (PPN JLN) sebesar Rp750.860.054,00 Masa Pajak Februari 2022 adalah tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dan seharusnya tidak dapat dipertahankan dan dapat dibatalkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta data dan keterangan yang

diperoleh dalam persidangan, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa yang menjadi sengketa adalah apakah koreksi Terbanding terhadap Dasar Pengenaan Pajak atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean (PPN JLN) sebesar Rp750.860.054,00 Masa Pajak Februari 2022 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

bahwa berdasarkan fakta data dan keterangan yang diperoleh dalam persidangan serta keterangan dari para pihak yang bersengketa, Pengadilan Pajak menyampaikan pendapat sebagai berikut:

bahwa terbukti bahwa Terbanding (in casu Pemeriksa) melakukan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean (PPN JLN) sebesar Rp750.860.054,00 Masa Pajak Februari 2022;

bahwa Terbanding melakukan koreksi berdasarkan keterangan dalam lampiran 3A SPT PPh Badan Tahun Pajak 2022 terkait transaksi pemanfaatan jasa dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa yang dilaporkan oleh Pemohon Banding; bahwa berdasarkan fakta data dan keterangan yang dijumpai dalam persidangan, Pengadilan Pajak memperoleh informasi bahwa Terbanding (in casu Pemeriksa) berpendapat serta mendalilkan bahwa informasi sebagaimana tercantum pada lampiran 3A SPT PPh Badan Tahun Pajak 2022 dengan rincian:

seluruhnya adalah merupakan biaya jasa yang harus dibayarkan Pemohon Banding kepada pihak Wajib Pajak di Luar Negeri dan memiliki hubungan istimewa dengan Pemohon Banding sehingga Terbanding melakukan koreksi DPP PPN JLN;

bahwa terkait dengan Masa Pajak Februari 2022, Terbanding melakukan koreksi atas pembayaran jasa yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada Wajib Pajak Luar Negeri berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan dalil sanggahan bahwa selisih sebesar Rp9.010.320.645,00 yang didalilkan Terbanding sebagai biaya jasa yang belum dipotong PPN JLN adalah terkait dengan biaya Pemohon Banding dimana atas biaya tersebut di tagihkan kembali/re-charge ke Pihak Afiliasi Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding menyampaikan keterangan biaya yang di tagihkan kembali/re-charge sebagai berikut:

a. Biaya Re-charge kepada Barry Callebaut Services Asia Pasific sebesar Rp409.039.232,00 bahwa biaya re-charge ini berkaitan dengan pembayaran atas biaya engineering cost untuk bulan Agustus 2022, Maret 2022 sampai dengan Juli 2022 sejumlah Rp389.146.866,00 dan pembayaran untuk machine beberapa line production sebesar Rp19.892.365,00;

b. Biaya Re-charge kepada Barry Callebaut Services NV sebesar Rp1.000.762.016,00 bahwa biaya re-charge ini berkaitan dengan pembayaran atas biaya insurance sebesarRp878.296.819sertaimplementasimaximosebesar Rp122.465.197,00;

c. Biaya Re-charge kepada Barry Callebaut Chocolate Asia Pasific sebesar Rp7.603.956.942,00

bahwa sifat dan jenis transaksi dengan Barry Callebaut Chocolate Asia Pasific sebesar Rp7.603.945.942 adalah penghasilan lain-lain dan bukan biaya sebagaimana diasumsikan oleh Terbanding;

bahwa biaya re-charge ini berkaitan dengan pembayaran biaya sales commission oleh Barry Callebaut Chocolate Asia Pasific untuk kepentingan dari Pemohon Banding sebesar Rp7.603.956.942,00, sehingga transaksi ini tidak berkaitan dengan PPN JLN;

bahwa ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean tanggal 22 Februari 2010 mengatur:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

bahwa berdasarkan dalil bantahan yang disampaikan Pemohon Banding dan bukti dokumen pendukungnya serta ketentuan yang berlaku, Pengadilan Pajak berpendapat dan meyakini bahwa biaya-biaya a quo adalah terbukti benar merupakan biaya yang di tagihkan kembali/re-charge sehingga bukan merupakan obyek pemotongan PPN JLN sebagaimana didalilkan oleh Terbanding;

bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pengadilan berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean (PPN JLN) sebesar Rp750.860.054,00 Masa Pajak Februari 2022 adalah tidak sesuai dengan fakta dan keadaan sebenarnya dan juga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak dipertahankan;

Menimbang bahwa Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) mengatur: “Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya.";

Menimbang bahwa memori penjelasan Pasal 12 ayat (3) UU KUP menyatakan: “Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”;

Menimbang ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) mengatur: “Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.”;

Menimbang Penjelasan Pasal 29 ayat (2) UU KUP alinea ke tiga menyatakan: “Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.”;

bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam UU KUP jelas menyatakan bahwa dalam melakukan pemeriksaan dan kemudian melakukan koreksi, pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Menimbang Pasal 69 ayat (1e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Pengadilan Pajak yang menyatakan: “Alat bukti dapat berupa “pengetahuan hakim”, yang di Pasal 75 disebutkan “adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya”;

Menimbang ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan: ”Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”;

Menimbang Penjelasan Pasal 76 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan: ”Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-

undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak. Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan. Pemohon Banding atau penggugat tidak harus hadir dalam sidang, karena itu fakta atau hal- hal baru yang dikemukakan terbanding atau tergugat harus diberitahukan kepada pemohon Banding atau penggugat untuk diberikan jawaban.”;

Menimbang Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan: "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang- undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim"; Menimbang memori penjelasan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak: "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”; bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa yang dilakukan oleh Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean (PPN JLN) sebesar Rp750.860.054,00 Masa Pajak Februari 2022 adalah tidak sesuai dengan ketentuan sehingga tidak dapat dipertahankan sehingga Pengadilan Pajak berpendapat bahwa terdapat alasan hukum untuk mengabulkan banding Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Pajak telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan dalil-dalil yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti dan dalil yang relevan dengan sengketa ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

dariLuarDaerah

Pabean

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

bahwa dengan demikian, perhitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

NoUraianJumlah (Rp) 1Dasar Pengenaan Pajak a. Atas penyerahan Barang dan Jasa atas yang terutang

PPN a. 1. Ekspor0,00 a. 2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri0,00 a. 3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh0,00 Pemungut PPN a. 4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut0,00 a. 5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan0,00 PPN a. 6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)0,00 b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang0,00 PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan (e.6+b)0,00 d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari

Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah

Pabean/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut

Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas

Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk

Diperjualbelikan/ Perolehan yang PPN-nya tidak

NoUraianJumlah (Rp) seharusnya dibebaskan atau dipungut/Tanggungjawab secara Renteng/Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas:

d. 1. Impor BKP0,00 d. 2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar0,00 Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean d. 3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean3.671.246.412,00 d. 4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN0,00 d. 5. Kegiatan Membangun Sendiri0,00 d. 6. Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP0,00 yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhit d. 7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya0,00 dibebaskan atau dipungut d. 7. Tanggungjawab secara Renteng0,00 d. 8. Pembayaran PPN yang semula mendapatkan0,00 fasilitas d. 9. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.63.671.246.412,00 atau d.7 atau d.8 atau d.9.)

2.Penghitungan PPN Kurang Bayar a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif0,00 x 1.a.2 atau 1.d.9) b. Dikurangi :

b. 1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang0,00 sama b. 2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan0,00 b. 3. STP (pokok kurang bayar)0,00 b. 4. Dibayar dengan NPWP sendiri367.124.641,00 b. 5. Lain-lain0,00 b. 6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 +b.5)367.124.641,00 c. Diperhitungkan c. 1. SKPPKP0,00 d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)367.124.641,00 e. Jumlah Penghitungan PPN Kurang Bayar (a–d)0,00

3.Kelebihan pajak yang sudah :

a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya0,00 b. Dikompensasikan ke Masa Pajak...(karena pembetulan)0,00

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI

Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00037/KEB/WPJ.09/2025 tanggal 15 Januari 2025 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor 00002/277/22/441/24 tanggal 16 Januari 2024 Masa Pajak Februari 2022, atas nama PT BARRY CALLEBAUT INDONESIA, NPWP 73.•••.•••.•- •••.000, beralamat di Jalan Mengger Nomor 1, Pasawahan, Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40256 (domisili elektronik denny_kristiawan@barry- callebaut.com), sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp0,00;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2025 oleh Tri Hidayat Wahyudi, S.H., M.H., Ak., M.B.A sebagai Hakim Ketua, Lukman Latif, S.E., S.H., Ak., M.M., dan Ali Mugiono, S.E., M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui e-taxcourt pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Isa Ashari Kuswandono, S.E., Ak., M.Ak. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding.

Hakim-Hakim Anggota:Hakim Ketua Majelis,

Ditandatangani Secara ElektronikDitandatangani Secara Elektronik Lukman Latif, S.E., S.H., Ak., M.M.Tri Hidayat Wahyudi, S.H., M.H., Ak., M.B.A.

Ditandatangani Secara Elektronik

Ali Mugiono, S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ditandatangani Secara Elektronik Isa Ashari Kuswandono, S.E., Ak., M.Ak.