Langsung ke konten
TaxRank

Putusan Pengadilan Pajak, 75 halaman

PUT-002490.25/2022/PP/M.XVIIIB Tahun 2026

PT Ntt Global Data Centers Indonesia, PPh Pasal 4 ayat (2) Final, Tahun pajak 2018

PUTUSAN

Nomor PUT-002490.25/2022/PP/M.XVIIIB Tahun 2026 “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN PAJAK, memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01076/KEBAWPJ.04/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Nomor 00013/240/18/014/20 tanggal 7 Oktober 2020 Masa Pajak Desember 2018, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 002490.25/2022/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT NTT GLOBAL DATA CENTERS INDONESIA, NPWP 03.118.274.4-014.000, beralamat di Gedung Cyber 1, Lantai 3A, Jalan Kuningan Barat Raya Nomor 8, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Atsushi Kasu, jabatan Direktur Utama: Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama: Heru Widayanio

Izin Kuasa Hukum: KEP-1210/PP/IKH/2021 tanggal 23 November 2021 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 377/ACC/JUL/22 tanggal 6 Juli 2022;

2. Nama>: Mukhyar

Izin Kuasa Hukum: KEP-907/PP/IKH/2021 tanggal 17 September 2021 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 420/ACC/NOV/22 tanggal 16 November 2022:

3. Nama: Chistoforus Sugiharto

Izin Kuasa Hukum> KEP-821/PP/IKH/2020tanggal tanggal 4 November 2020 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 376/ACC/JUL/22 tanggal 6 Juli 2022:

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding:

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta 10120, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP: M. Saleh Arifin Siregar / 19770803 200001 1 002

Jabatan: Penelaah Keberatan

Unit Organisasi1 Direktorat Keberatan dan Banding

DJP,

2. Nama/NIP: Isnaini Rasad / 19860112 200710 1 001

Jabatan: Penelaah Keberatan

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding

DJP, berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-2900/PJ.07/2023 tanggal 3 April 2023, ~~—TT untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding:

Pengadilan Pajak tersebut,

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PEN- 740/PP/BR/2022 tanggal 7 Juni 2022 jo Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: 024/PP/Ucp/2025 tanggal 18 Februari 2025:

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 355/ACC/MAR/22 tanggal 11 Maret 2022,

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor 238/WP.04/2022 tanggal 12 April 2022,

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor 373/ACC/MEI/22 tanggal 19 Mei 2022,

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan, A

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan:

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Desember 2018 Nomor 00013/240/18/014/20 tanggal 7 Oktober 2020 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan dengan perhitungan sebagai berikut:

. IPenghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan PajakRp 47.528.349.478,00 . IPPh Pasal 4 (2) Final yang terutangRp 2.532.498.857,00 .Pajak :

a. PPh ditanggung pemerintahRp0,00 b. Setoran masaRp 956.412.611,00 c. STP (pokok kurang bayar)Rp0,00 d. Kompensasi kelebihan dari masa pajakRp0,00 e. Uang Tebusan yang telah dibayarRp0,00 f. Lain-lainRp0,00 g. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak ....Rp0,00 h. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+ctdte+f-g) Rp 956.412.611,00

. (Pajak yang tidak/kurang bayar (2-3.h)Rp 1.576,086,246,00 . |Sanksi Administrasi:

a. Bunga Pasal 13 (2) KUPRp 693.477.948,00 b, Kenaikan Pasal 13 (3) KUPRp0,00 c. Bunga Pasal 13 (5) KUPRp0,00 d. Kenaikan Pasal! 13 AKUPRp0,00 e. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PPRp0,00 f. Jumlah Sanksi Administrasi (atb+c+d+e)"Rp 693.477.948,00

6. jJumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.fyRp 2.269.564.194,00 Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil

Menimbang bahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut, Pemohon BandingmengajukankeberatandenganSuratNomor 232/ACC/JAN/21 tanggal 6 Januari 2021 dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

Jumlah Menurut

Wajib Pajak (IDR) pen Final 4 ayat 2 yangsanz | kredirPajae oo | lb. 956.422.6111 SetoranMasa|

SEP [Poipayer]

| d. Kompensasi Kelebihan dari Masa Pajak.w. |= — f. Lain-lain e. Uang Tebusan Yang Telah= NAN

| |h. Jumlah Pajakyang Dapat Dikredikan | 956.422.611 |

Pajak Yang Tidak Kurang Dibayar (2 - 3h.eT | 5 |SanksiAdministrasi:TC |— Ja. Bunga Pasal 13ayat(2)KUP| | KenalkanPasal13(3)KUp |CS | Ie Bunga| | 1d. Kenaikan| | fe.| | Lf| | 6 [Jumiah PPh Yang Masih HarusSCN

Berdasarkan ha! tersebut di atas maka:

a. Jumlah pajak yang terutang menurut surat ketetapan pajak sebesar Rp 2.269.564,194.

b. Jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak sebesar Rp O (Nihll).| c. Jumlah pajak yang terutang yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebesar Rp 0 (Nihil} d. Jumlah yang telah dilunasi sebesar Rp 2.269.564.198 tanggal 16 Oktober 2020 pada bank MUFG dengan NTPN B2CS47429SCGM14C.

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-01076/KEB/WPJ.04/2021 tanggal 13 Desember 2021, menyatakan mengabulkan sebagian dan mengurangkan jumlah pajak yang masih harus dibayar, dengan perhitungan sebagai berikut:

Ditambah /

UraianMenjadi

Semula oe gi

| (Rp)(Rp)

47.528.349.478.00 | (14.303. 396,00)| __33.435.337.082.00 a. Dasar Pengenaan Pajak

2. 498.857.00| (1.508.779.390,00)| — 1.023.719.467,00 | 98641261100)0,00956.412. 00 c. Kredit Pajak

0900|

| (1.508.779.390.00 — 67. 856.00 d. Kompensasi Masa Pajak sebelumnya e. PPh Kurang / (Lebih) Bayar f. Sanksi Administrasi

693.477.948,00663.862.932,0029.615.016,00

9. Jumiah PPh yang masih harus / (Lebih) dibayar

2.269.564.194.00 2.172.642.322,0096.921.872,00

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat

Keputusan Keberatan a guo sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 355/ACC/MAR/22 tanggal 11 Maret 2022 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 (cap pos tanggal 11 Maret 2022),

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 355/ACC/MAR/22 tanggal 11 Maret 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-01076/KEB/WPJ.04/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Nomor 00013/240/18/014/20 tanggal 7 Oktober 2020 Masa Pajak Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak, selanjutnya disebut Terbanding, dengan uraian sebagai berikut:

PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL PENGAJUAN BANDING bahwa Pemohon Banding mengajukan banding berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 (selanjutnya disebut sebagai “UU KUP”), yaitu mengajukan banding atas keputusan keberatan:

bahwa pemenuhan Ketentuan Pasal 35 Undang-undang Pengadilan Pajak:

1. Surat Banding ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak.

2. Surat Banding disampaikan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterima Keputusan yang dibanding, karena surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-01076/KEB/WPJ.04/2021 tanggal 13 Desember 2021 diterima pada tanggal 17 Desember 2021.

bahwa pemenuhan Ketentuan Pasal 36 Undang-undang Pengadilan Pajak:

1. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Banding. 4

Halaman § dar 72 halaman. Putusan Nomor PUT-002490.25/2022/PP/M.XVIIIB Tahun 2026

PT NTT Glebal Data Centers Indonesia

2. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya bahwa pemenuhan Ketentuan Pasal 37 Undang-undang Pengadilan Pajak: bahwa Surat Banding ditanda tangani oleh Atsushi Kasu dengan jabatan selaku Direktur Utama yang dibuktikan dengan Akta Nomor 52 tanggal 27 Maret 2020:

bahwa dengan demikian surat banding yang diajukan Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-01076/KEB/WPJ.04/2021 tanggal 13 Desember 2021 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU KUP dan UU Pengadilan Pajak:

MENGENAI KETETAPAN SEMULA DAN KEPUTUSAN YANG DIBANDING bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Desember 2018 Nomor 00013/240/18/014/20 tanggal 7 Oktober 2020 (selanjutnya disebut sebagai SKPKB-00013) yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan (selanjutnya disebut sebagai “KPP Mampang Prapatan”), dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Jum!ah Rupiah Menurut

Uraian

Pemohon BandingKoreksi (Rp) 31.767.487.022,00 | 47.528.349.478.00 | 15.760.862.456,00

956.412.611,00 an an

36

412.611 ‘00 | 000] 956.412.611,00

0,00

0.00 | 956.412. att 0 956.412.611,00

Aan yangbayar (2-31.576.086.246,00| 1.576.086.246,00

5 ae Administrasi:

| la BungaPasal13(2)KUP| 693,477.948,00 | b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUPooo} 0.00 | 0,00 | c, Bunga Pasal 13 (5) KUPo.oo]oo | 0.00 |

| jp Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PPGOL TT

{. Jumlah Sanksi Administrasi (atbtc+d+e[0,60 | 693.477.948,00 | [6PPh yang masih harus dibayar(4+5f) |2,269,564.194,00

2.269.564.194.00 bahwa atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan surat Nomor 232/ACC/JAN/21 tanggal,

6 Januari 2021 yang pada intinya Pemohon Banding tidak setuju atas perhitungan pajak tersebut di atas, dan menurut Pemohon Banding perhitungan pajak yang seharusnya adalah sebagai berikut:

Jumlah Rupiah MenurutKoreksi yang diajukan keberatan Pemohon BandingTerbanding(Rp)

1 (Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak31.767.487.022,00 | 47.528.349.478,00 | 15.760.862.456,00 2_|PPh Pasal 4 (2) Final yang terutang2,532.498.857,00 | 1.576.086.246,00

Kredit Pajak :

3 a. PPh ditanggung pemerintah[COO b. Setoran masa956.412.611,00 956.412.611,00! ssi. | | |e. STP (pokok kurang bayar0.00 d. Kompensasi kelebihan dari masa pajak oof OFC.

e. Uang Tebusan yang telah dibayarooo] «00 | in-laiooo} an ma

.:956.412.611,00 956.412.611,00| si | 5 |Sanksi Administrasi:Na

| Ta. Bunga Pasal KUP[OT693.477.948,00 |. Ip. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP

[0.00 | en

||0.00Oo. 000,00 f. Jumlah Sanksi Administrasi (atb+c+dt+e0,00 693.477. aan) 0 693.477.948, 60 | 6 (Jumlah PPh yang masihharus dibayar (4459 [NHL | 226956419400) 2.269.564.194.00 | bahwa atas surat keberatan yang diajukan Pemohon Banding, | telah diterbitkanSuratKeputusanTerbandingNomorKEP- 01076/KEB/WPJ.04/2021 tanggal 13 Desember 2021 dengan perhitungan sebagai berikut:

jadi Dasar Pengeriaan Pajak

31.767.487.022,00147.528.349.478,0033.135.337.082,00 Kredit Pajak

Kompensasi Masa Pajak sebelumnya000 | 5 [PPh Kurang Bayar——— 01 1.576,086.246.0067.306.856.00 | 6 [Sanksi Administrasi

Pasal 13 (2) KUPPo— 693.477.948.00

8PPh yang masih harus dibayar2.269564.194.0096.921.872,00

MENGENAI POKOK SENGKETA DAN ALASAN BANDING bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

Koreksi yang UraianKeputusan Keberatan | Pemohon Banding | diajukan banding _ (Rp)(Rp)(Rp) 1 |Dasar Pengenaan Pajak33.135.337.082,00| bahwa alasan yang mendasari banding atas masing-masing koreksi yang,

diajukan banding tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Menurut Terbanding| a. Proses Pemeriksaan bahwa berdasarkan hasil pengujian, terdapat objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang belum dilakukan pemungutan oleh Pemohon Banding, b. Proses Keberatan bahwa Terbanding mempertahankan koreksi atas DPP PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp1.367.850.060,00 dengan alasan, sebagai berikut: bahwa atas akun #524990003 Electrical material expense sebesar Rp992.545.000,00 yang merupakan penghasilan dari jasa pengadaan dan pemasangan electrical pocahontas yang diterima oleh PT Daya Cipta Anugerah bukan merupakan objek PPh Pasal 23 sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh dan Pasal 6 ayat (1) huruf y dan z PMK 141/PMK3/20115, namun merupakan objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa kontruksi sebagaimana diatur dalam UU PPh dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009;

bahwa selanjutnya atas koreksi fiskal positif lainnya sebesar Rp375.305.060,00PemohonBandingbelummemberikan data/dokumen/bukti pendukung keberatan tersebut sehingga Terbanding tidak dapat melakukan penelitian lebih lanjut dan atas koreksi fiskal positif lainnya sebesar Rp375.305.060,00 tetap dipertahankan:

2. Menurut Pemohon Banding bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas DPP PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp1.367.850.060,00 dengan alasan sebagai berikut:

a. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Desember 2018 Nomor 00013/240/18/014/20 Tanggal 7 Oktober 2020 Tidak Memenuhi,

Ketentuan Formal bahwa KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Desember 2018 Nomor 00013/240/18/014/20 tanggal 7 Oktober 2020 berdasarkan hasil Pemeriksaan atas| pemenuhan kewajiban perpajakan Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2018 (Masa Pajak Januari 2018 s.d. Desember 2018):

bahwa koreksi pada Dasar Pengenaan Pajak (selanjutnya disebut sebagai “DPP”) PPh Final Pasal 4 ayat (2) masa Pajak Desember 2018 merupakan koreksi yang berasal dari koreksi Terbanding berdasarkan transaksi yang dilakukan dan dicatat oleh Pemohon Banding selama satu tahun (Januari 2018 s.d. Desember 2018):

bahwa atas SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang telah dilaporkan oleh Pemohon Banding melalui SPT Masa selama 12 (dua belas) Masa Pajak untuk satu tahun pajak 2018 tersebut diatas, Pemohon Banding dapat sampaikan bahwa KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan hanya menerbitkan satu SKP dalam menerapkan koreksi, yaitu hanya pada Masa Pajak Desember 2018 saja:

bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-183/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak (selanjutnya disebut sebagai “PMK-183”) mengatur sebagai berikut: Pasal 2 ayat (1) “Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan:

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar: atau b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.”

Pasal 3

1. Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

diterbitkan untuk suatu Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.

2. Surat ketetapan pajak untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

3. Surat ketetapan pajak untuk Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan Masa Pajak yang tercakup dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan atau Pajak Pertambahan Nilai.

4. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), surat ketetapan pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21 diterbitkan untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.

5. Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang dilakukan penelitian, Pemeriksaan, Pemeriksaan Ulang, atau Pemeriksaan Bukti Permulaan.” bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PMK-183 tersebut, SKP untuk suatu Bagian Tahun Pajak hanya diterbitkan untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh Badan). Sementara, berdasarkan Pasal 3 ayat (3) dan (4), terhadap hasil pemeriksaan atas SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), diterbitkan SKP untuk Masa Pajak, kecuali untuk Pajak Penghasilan Pasal 21:

bahwa berdasarkan PMK-183 tersebut, dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa atas Pemeriksaan PPh Final Pasal 4 ayat (2) Pemohon Banding, seharusnya diterbitkan SKP untuk setiap Masa Pajak dalam Tahun Pajak 2018 dimana transaksi itu terjadi, bukan untuk suatu Bagian Tahun Pajak (yaitu hanya Desember 2018), bahwa dapat Pemohon Banding informasikan bahwa transaksi-transaksi yang menjadi dasar koreksi Tim Pemeriksa tersebut adalah transaksi- transaksi yang terjadi sepanjang Tahun Pajak 2018 (Masa Pajak Januari

2018 s.d. Desember 2018) dan tidak hanya transaksi-transaksi yang terjadi dalam Masa Pajak Desember 2018 saja, bahwa selanjutnya dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa terdapat inkonsistensi dari Terbanding dalam penerbitan SKP atas hasil Pemeriksaan Pajak Tahun Pajak 2018. Atas pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Terbanding menerbitkan SKP untuk setiap Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Tahun Pajak 2018. Sedangkan, untuk pemeriksaan PPh Final Pasal 4 ayat (2), Terbanding hanya menerbitkan SKP (dengan status Kurang Bayar) hanya untuk suatu Bagian Tahun Pajak dari Tahun Pajak 2018 yaitu hanya pada Masa Desember 2018:

bahwa sampai saat ini, tidak ditemukan aturan lain yang mengganti atau menghapus PMK-183, sehingga PMK-183 tersebut masih berlaku: bahwa berdasarkan data, fakta, dan peraturan yang berlaku sebagaimana yang telah Pemohon Banding sampaikan diatas, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Desember 2018 Nomor 00013/240/18/014/20 tanggal 7 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan adalah tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan/atau tidak memenuhi ketentuan formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana diatur dalam PMK-183 karena SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2) Masa Desember 2018 tersebut mencakup transaksi- transaksi yang merupakan objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) dari bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018. Dengan demikian, Pemohon Banding berpendapat bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Desember 2018 Nomor 00013/240/18/014/20 tanggal 7 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan adalah tidak tepat dan Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat dibatalkan: A

b. Penjelasan atas Koreksi DPP PPh Pasal 4 ayat (2) bahwa berdasarkan koreksi DPP PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang dilakukan oleh Terbanding dengan nilai koreksi sebesar Rp1.367.850.060,00 dapat Pemohon Banding sampaikan rincian koreksi beserta dengan pendapat Pemohon Banding atas masing-masing koreksi dengan penjelasan sebagai berikut:

Jumlah

Keterangan (Rp)

Koreksi Positif atas Akun #524990003992.545.000,00 Electrical material expense

Koreksi Positif Lainnya375.305.060,00 Total1.367.850.060,00 bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi DPP PPh Pasal 4 ayat (2) yang dilakukan oleh Terbading sebagaimana telah dijabarkan pada tabel diatas. Adapun penjelasan atas alasan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

1) Koreksi Positif atas Akun #524990003 Electrical Material Expense Sebesar Rp 992.545.000 bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas Akun #524990003 Electrical material expense sebesar Rp 992.545.000, dengan alasan sebagai berikut:

a) Terbanding Tidak Konsisten Dalam Melakukan Koreksi bahwa dalam hal ini, dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa transaksi yang menjadi dasar koreksi/ pokok sengketa banding adalah transaksi yang terjadi pada bulan September 2018: bahwa atas transaksi yang menjadi dasar koreksi/ pokok sengketa banding tersebut diatas, Pemohon Banding telah melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan melalui SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Pajak September 2018, bahwa dalam proses pemeriksaan pajak untuk jenis pajak PPh Pasal 23 Tahun 2018, Terbanding tidak melakukan koreksi atas transaksi yang menjadi dasar koreksi/ pokok sengketa banding,

yang telah Pemohon Banding laporkan tersebut. Sehingga dengan tidak dilakukannya koreksi pada jenis pajak PPh Pasal 23 Masa Pajak September 2018, dapat disimpulkan bahwa Terbanding telah mengakui bahwa transaksi yang Pemohon Banding laporkan tersebut melalui SPT PPh Pasal 23 Masa Pajak September 2018 adalah benar dan merupakan Objek/ DPP PPh Pasal 23:

bahwa namun dalam melakukan pemeriksaan untuk jenis pajak PPh Final Pasal 4 ayat (2), Terbanding menjadikan transaksi tersebut sebagai Objek/ DPP PPh Final Pasal 4 ayat (2) pada Masa Pajak Desember 2018:

bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dilihat bahwa Terbanding telah tidak konsisten dalam melakukan proses pemeriksaan, dimana atas transaksi yang menjadi dasar koreksi/ pokok sengketa banding, Terbanding telah mengakui sebagai Objek/ DPP PPh PPh Pasal 23 pada Masa Pajak September 2018. Sedangkan atas transaksi yang sama, Terbanding juga mengakui sebagai Objek/ DPP PPh Final Pasal 4 ayat (2) pada Masa Pajak Desember 2018:

bahwa selain itu, dapat Pemohon Banding sampaikan juga bahwa dengan dilakukannya koreksi atas transaksi yang menjadi dasar koreksi/ pokok sengketa banding sebagai Objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) pada Masa Pajak Desember 2018, telah menyebabkan pengenaan pajak sebanyak 2 kali atas transaksi/ Objek pajak yang sama. Sehingga menjadi tidak adil bagi Pemohon Banding atas Objek Pajak yang sama dikenakan pemajakan sebanyak 2 kali:

b) Penjelasan Lebih Lanjut Atas koreksi Yang dilakukan Oleh Terbanding bahwa pada dasarnya, biaya yang Pemohon Banding keluarkan merupakan pembayaran atas imbalan jasa atas modifikasi CPGS & ATS LVDP dan pengecekan serta perbaikan panel genset yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada vendor/supplier:

4

bahwa berdasarkan pasa! 23 ayat 1 huruf (c) angka 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (“UU PPh’), menyebutkan:

“Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

c, sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:

1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2): dan

2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.” bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat 1 huruf (c) angka 2 UU PPh diatas, maka sudah seharusnya pembayaran atas imbalan jasa yang Pemohon Banding lakukan merupakan Objek PPh Pasal 23 dan bukan merupakan Objek PPh Pasal 4 ayat (2):

bahwa dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa, Pemohon Banding telah melakukan pemotongaan, penyetoran, dan pelaporan Objek PPh Pasal 4 ayat (2) selama Tahun Pajak 2018 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang belaku. Dokumen pendukung atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding pada akyn

#524990003Electricalmaterialexpensesebesar Rp992.545.000,00 akan Pemohon Banding sampaikan pada proses persidangan berlangsung:

bahwa berdasarkan penjelasan yang Pemohon Banding sampaikan diatas, maka koreksi positif atas DPP PPh Final Pasa! 4 ayai (2) yang dilakukan oleh Terbanding atas akun #524990003 Electrical material expense sebesar Rp992.545.000,00 adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku,

2) Koreksi Positif Lainnya Sebesar Rp 375.305.060,00 bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi positif lainnya yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp375.305.060,00 dengan alasan sebagai berikut:

bahwa koreksi positif DPP PPh Final Pasal 4(2) yang dipertahankan oleh Terbanding sebesar Rp375.305.060,00 adalah bukan merupakan objek PPh Final Pasal 4(2) sehingga tidak terutang PPh Final Pasal 42):

bahwa dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa Pemohon Banding telah menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh Final Pasal 4(2) yang terutang atas seluruh biaya yang merupakan objek PPh Final Pasal 4(2) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku:

bahwa berdasarkan penjelasan yang Pemohon Banding sampaikan diatas, maka koreksi positif atas DPP PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang dipertahankan oleh Terbanding sebesar Rp375.305.060,00 adalah tidak benar dan seharusnya dikeluarkan sebagai DPP PPh Final Pasal 4 ayat (2) dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dokumen pendukung atas koreksi positif lainnya yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp 375.305.060,00 akan Pemohon Banding sampaikan pada proses persidangan berlangsung: bahwa berdasarkan penjelasan yang Pemohon Banding sampaikan diatas, maka koreksi positif lainnya atas DPP PPh Final Pasal 4

(2) yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp375.305.060,00 adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, bahwa berdasarkan uraian penjelasan yang Pemohon Banding sampaikan diatas, maka koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas DPP PPh Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Desember 2018 dengan total nilai koreksi sebesar Rp1.367.850.060,00 adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sehingga koreksi Terbanding tersebut Pemohon Banding mohonkan untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak:

KESIMPULAN DAN USUL PEMOHON BANDING bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan:

1. Surat banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU KUP serta Pasal 35, 36 dan 37 UU Pengadilan Pajak.

2. Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, menurut Pemohon Banding, koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas DPP PPh Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Desember 2018 dengan nilai koreksi sebesar Rp1.367.850.060,00 adalah tidak tepat karena tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak agar:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal.

2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Desember 2018 yang masih harus dibayar adalah NIHIL.

3. MembatalkanKeputusanTerbandingNomorKEP- 01076/KEB/WPJ.04/2021 tanggal 13 Desember 2021 yang masih mempertahankan koreksi berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang,

Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Nomor 00013/240/18/014/20 tanggal 7 Oktober 2020 Masa Pajak Desember 2018.

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor 238/WP.04/2022 tanggal 12 April 2022, pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikui:

PERSYARATAN FORMAL bahwa berdasarkan penelitian surat banding Pemohon Banding Nomor 355/ACC/MAR/22 tanggal 11 Maret 2022 yang diterima Pengadilan Pajak tanggal 14 Maret 2022 diketahui hal-hal sebagai berikut:

YaTidak a. Banding diajukan dengan surat banding dalam Bahasa| Indonesia kepada Pengadilan Pajak;

b. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak | af | || tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;

c. Banding diajukan di luar jangka waktu 3 (tiga) bulan karena [| | | keadaan di Juar kekuasaan Pemohon Banding dengan dilampiri bukti pendukung adanya keadaan di luar kekuasaan Pemohon Banding, d. Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding:

e. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas:

f Banding diajukan dengan mencantumkan tanggal diterima

Surat Keputusan TerbandingNomor KEP-

01076/KEB/WPJ.04/2021 tanggal 13 Desember 2021.

g. Surat banding dilampiri salinan surat keputusan yang dibanding, yaitu Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-

01076/KEB/WPJ.04/2021 tanggal 13 Desember 2021.

h. Bukti Pembayaran: 4

E—3

- Surat banding dilampiri bukti pembayaran atas pajak [| [| yang masih harus dibayar sesuai yang ielah disetujui

1 dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan:

- Surat banding tidak dilampiri bukti pembayaran pajak| | karena tidak ada pajak yang masih harus dibayar yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan:

i. Surat Banding ditandatangani oleh Cornelis Floor Saarloos bertindak selaku:

- Wajib Pajak:

- Ahli Warisnya:

- Pengurus yang berkedudukan di Indonesia:

- Pengurus yang tidak berkedudukan. di Indonesia:

- Kuasa Hukumnya dengan dilampiri surat kuasa khusus:

j. Penandatanganan surat banding:

- Berkedudukan di Indonesia

- Melampirkan — bukti keberadaan pada saat| | penandatanganan surat banding k. Surat keputusan yang diajukan banding bukan merupakan | | | | objek yang dapat diajukan banding.

Kesimpulan Pemenuhan Persyaratan Formal bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka permohonan Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka berikut ini Terbanding sampaikan uraian banding untuk memenuhi surat Pengadilan Pajak:

URAIAN MENGENAI KETETAPAN SEMULA, KEBERATAN DAN KEPUTUSAN ATAS KEBERATAN bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) nomor 00013/240/18/014/20 tanggal 7 Oktober 2020 Masa Pajak Desember 2018 diterbitkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mampang Prapatan nomor LAP- 00190/WPJ.04/KP.07/RIK.SIS/2020 tanggal 6 Oktober 2020;

bahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat nomor 232/ACC/JAN/21 tanggal 6 Januari 2021 hal Permohonan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) nomortanggal 7 Oktober 2020 Masa Pajak Desember 2018 yang diterima KPP Pratama Jakarta MampangPrapatanberdasarkanLPADnomorPEM- 050000155/WPJ.04/KP.0703/2021 tanggal 6 Januari 2021:

| 30.00 |

IPajakyangtidakkurangbayar(2-3h) | 157608624600) 1.576.086.246.00 | | 5 (Sanksi Administrasi:Me

| Ia. Bunga Pasal 13 (2) KUP693.477.948,00| 693.477.948.00

6 (Jumlah PPh yang masih harus dibayar (445.

[00] 2269564.19400| 2.269.564.194.00 bahwa atas surat keberatan Pemohon Banding telahSurat Keputusan Terbanding Nomor KEP-01076/KEB/WPJ.04/2021 tanggal 13 Desember 2021 dengan perhitungan sebagai berikut:

Ditambah /Meniadi Semula ea )j Rp (Rp) 14.393.396,0033.135.337.082,00 (1.508.779.390,001.023.719.467,00

956.412.611,00 a) 412.611,00 e. PPh Kurang / (Lebih) Bayar1.576.085.246,00508.779.390,00306.856,00 f. Sanksi Administrasi693.477.948,00663.862.932,0029.615.016,00 g. Jumlah PPh yang masih harus / (Lebih) dibayar2.269.564.194,00 | (2.172.642.322,0096.921.872,00 AN

Halaman 19 dar 72 halaman. Putusan Nomor PUT-002490.25/2022/PP/M.XVINB Tahun 2026

PT NTT Global Data Centers Indonesia

ANALISA POKOK SENGKETA

Setelah membaca surat banding, mempelajari Laporan Penelitian Keberatan, berkas surat-menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, surat keberatan Pemohon Banding, dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari Pemohon Banding sebagai berikut:

,Jumlah Rp)5

Pasal 4 2 Final yang terutang67.306.856,00 ne ak yang tidak/kurang bayar (2-3,h0,00 67.306.856,00 G7 306.856,00 5 |SanksiAdministras:

Sanksi Administrasi|Yt | Ja. Bunga Pasal 13 (2) KUP29.615.016,0029.615.016,00 | 6 |Jumlah PPh yang masih harus dibayar (445.f)_|9692187200 96.921.872,00 Pokok Sengketa:

1. Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam surat banding a quo,

2. Menurut Terbanding a. Dasar Hukum

1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, mengatur antara lain:

Pasal 12 ayat (2)

Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 12 ayat (3)

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah Pajak yang terutang./

Pasal 13 ayat (1)

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar:

e. Apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a).

Pasal 13 ayat (2)

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Pasal 28 ayat (3)

Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

Pasal 29 ayat (3a)

Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak,

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriskaan, dan/atau c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan.

Penjelasan

Dalam hal petugas pemeriksa membutuhkan keterangan lain selain buku, catatan, dan dokumen lain, Wajib Pajak harus memberikan keterangan lain yang dapat berupa keterangan tertulis dan/atau keterangan lisan.

Keterangan tertulis misalnya:

a. Surat pernyataan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik:

b. Keterangan bahwa fotokopi dokumen yang dipinjamkan sesuai dengan aslinya:

c. Surat pernyataan tentang kepemilikan harta: atau d. Surat pernyataan tentang perkiraan biaya hidup.

2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, mengatur antara lain:

Pasal 4 ayat (1)

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu satiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Pasal 4ayat (2)

Panghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final: huruf d. penghasiian dari transaksi pengalihan harta barupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persawaan tanah dan/atau bangunan; dan

4

Pasal 23 ayat (1)

Atas penghasilan tersabut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

1. Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;

2. Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f:

3. Royalti: dan

4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, b. Dihapus, c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:

1. sewa dan panghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dan

2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 23 ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat

(1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008:

Pasal 1 ayat (1)

Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.|

Pasal 1 ayat (6)

Jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

y. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pangusaha konstruksi:

z. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi:

b. Tanggapan Terbanding bahwa sesuai dengan Laporan Pemeriksaan Pajak nomor LAP- 00190/WPJ.04/ KP.07/RIK.SIS/2020 tanggal 06 Oktober 2020 bahwa terdapat koreksi Objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Desember 2018 sebesar Rp15.760.862.456,00 sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa pada surat keberatannya Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi pemeriksa atas koreksi PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar

Rp15.760.862.456,00 yang terdiri dari:

Jumlah

KeteranganAlasan WP (Rp)

Koreksi Positif atas Akun 1.009.045.000 | Merupakan objek PPh Pasal #524990003 Electrical Material23 dan sudah dipotong, Expensedisetor, dan dilapor di SPT

Masa PPh Pasal 23 di September dan Desember 2018.

Koreksi Positif atas Akun221.589.000 | Bukan objek PPh Final #522610003 Rent ApartmentPasal 4 ayat (2)

Expenses

Koreksi Positif atas Akun | 14.049.239.366

#522640001FlectricityDC

Expenses

Koreksi Positif Lainnya480.989.690 bahwa dalam proses keberatan Pemohon Banding memberikan data pendukung sebagai berikut:,

- ee sn eae ul

5Ren

Kera lee

| invoice, Faktur Pajak, PO, Berta Acara

Postif atas

Serah Terima Pekerjaan, Bukti

AkunPambayaran, dan Bukti Pemotongan PPhPasal 23 #524990003 Pasal 23 atas trensaksi dengan PT Daya

ElectricalCipta Anugerah sebesar Rp992.545.000N material« Invoice, Faktur Pajak, PO, Berita Acara

!expenseSerah Terima Pekerjaan, Bukti sPembayaran, dan Bukit Pemotongan PPh

|Pasal 23 atas yansaksi dengan PT

|Genindo Betkat Utama — sebesar

|Rp16.500.009

|» Kontrak dengan PT Genindo Berkat Ulama

Htentang jasa pemeliharaan generator tanggal 11 Jull 2018.dan

» Konirak dengan PT Daya Cipta Anugerah tentang jasa pemeliharaan perpipaan dan katup tangga! 23 Oktober 2017

2 | Koreksi* invoice, Bukti Pembayaran, dan Bukti221,589,000 Bukan

Positif atasPemotongan PPh Fina! Pasal 4 ayat (2)merupakan Akunsebesar Rp 531.813.500:objek PPh

| « Skedul Amorisasi atas Prepaid RentFinal Pasal Renisebesar Rp 221,589,000; dan4 ayat (2) aparment + Dokumentasi proses pembukuan beban

Expansesamorlisasl Rent Apariement Expenses sebesar Rp 221,589,000

3 | Koreksi« Invoice, PO, Bukti Pembayaran, Tagihan j 14,049,239,366

Positif atas Listrik dari PLN kepada PT Karya Graha

AkunNusantara, dan Tagihan Ustrik dari PT

2522640001Karya Graha Nusantara kepada NTT GDCI

Electricity(13 butan)

|DC Expenss | » Porjanjian sewa dengan PT Karya Graha

:Nusantara tanggal 1 Juni 2015

4Koreksi

* Invoice, Bukti Pembayaran, dan Bukt

105,684,039

Positif

Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Lainnya sebesar Rp 253,641,567;i

» Skedul Amortisasi atas Prepaid Rent | sebesar Rp 105,684,030; dan

Dokumentasi proses pembukuan beban amorisasi RentExpenses sebesar Rp 105,684,036 bahwa dalam proses keberatan Pemohon Banding tidak memberikan data pendukung atas Koreksi Positif Lainnya Rp375.305.060,00: bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas koreksi objek PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp1.367.850.060,00 yang terdiri dari:

KeteranganJumlah (Rp) Koreksi Positif atas Akun #524990003 Electrical992.545.000 Material Expense

Koreksi Positif Lainnya375.305.060 Total1.367.850.060

1

Penelitian terhadap Koreksi Positif atas Akun #524990003 Electrical Material Expense sebesar Rp992.545.000,00 bahwa menurut Pemeriksa atas biaya electrical material merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) yang belum dilakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2), bahwa menurut Pemohon Banding atas akun #524990003 Electrical material expense sebesar Rp992.545.000,00 merupakan objek PPh Pasal 23 yang telah dipotong PPh Pasal 23:

bahwa dalam proses keberatan Pemohon Banding memberikan data dan dokumen atas akun #524990003 Electrical material expense sebesar Rp992.545.000,00 berupa:

a. Invoice, Faktur Pajak, PO, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Bukti Pembayaran, dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi dengan PT Daya Cipta Anugerah sebesar Rp992.545.000,00: dan b. Konirak dengan PT Daya Cipta Anugerah tentang jasa pemeliharaan perpipaan dan katup tanggal 23 Oktober 2017.

bahwa koreksi Positif atas Akun #524990003 Electrical material expense sebesar Reese. 545.000,00 berdasarkan generalinane berikut:

eas gas

Periae project Wd:

APA 1321Payable [Sz

Lau) bahwa Akun #524990003 Electrical material expense sebesar Rp992.545.000,00 terdiri dari:

PT i 2. | PT DayacptaMaterial project

Anugerah1.4-00564/P0 bahwa berdasarkan penelitian terhadap vendor pemberi jasa dan dokumen pendukung yang diberikan Pemohon Banding diketahui bahwa:y

PT DAYA CIPTA ANUGERAHBardasarkan

Merupakan Wajib Pajak yang memiliki klasifikasi lapangan usaha sebagai | Terima Pekerjaan transaksi dengan P3 konstruksi bangunan elektrikal sebagaimana yang tercantum dalam | Daya Cipta Anugerah sebesar epiikas! SIDJP dan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2020Rp900.000.000bahwa jasa yang | dibenkan adakan pengadaan dan an electrical Pocahontas prof 15LSN.

PE25TENGAH KOTA PIR ATA

1|Ka

.“ nga

1: ca webeethe bh

1 ee1.1.moot

3“PET Rat pm od rs fates PENA ML

1

:hie Chaat

*.

1

$AAA

MamNeMemanas Raps ha |UT.

3 KI KONTRAK BANGKA LOR

$ STULTE emt tae A ITO trem ges a aa 3octane tyeAAA Tee s pusarPRAety en RS,

10 ten UI MTgh A yma ee Meg 2 PFO

2 Coie Lurus

Daedaysitem, Makara+

Cabang2:1 kara ICP Peranggunga f 22 1985

Kona) MP ey Stof RUDKAARIEANS YANC088

Halaman 28 dani 72 halaman. Putusan Nomor PUT-002490.25/2022/PP/M.XVIIIB Tahun 2026

PT NTT Global Data Centers Indonesia

aviSPT TAHUNA| Berdasarkan Involes, Berita Acara Serah

3PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN | [5] q Ta fgl | Terima Pekerjaan transaksi dengan PT EOFT

5Daya Cipla Anugerah = sebesar

|meRp92.545.000 dikelahui bahwa jasa yang diberikan adalah lesi commissioning dan fast rotation kabel (Pocahontas project}

2 PAN

.

i

PAKA

7 een [Oe tx Com tan Lea KNDo‘ i Ges tele nee

:PAMAN rs AM TEA Pm LSN Pat Pn PL SPT

: ,12|nan

7

3Peas=~

DAN NAURA

5 AN d

Dnm

:

AAA.A—

| Pe AA

!Man4 i.| or mee,Ia Was 4

| ae,

=, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU PPh mengatur bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun:

bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh mengatur bahwa penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final: huruf d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU PPh atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri,

penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tatap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas: 2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Selanjutnya Pasal 23 ayat (2) UU PPh mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan:

bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Partambahan Nilai Jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

y. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, salain yang dilakukan olah Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi:

z. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin danfatau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.

bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 30 dari 72Putusan Nomor PUT-002490.25/2022/PP/M.XVIIB Tahun 2026

PT NTT Global Data Centers Indonesia

1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 jo Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi mengatur bahwa:

a. Pasal 3 ayat (1) huruf c Tarif Pajak Penghasilan untuk usaha Jasa Konsiruksi adalah 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa.

b. Pasai 5 ayat (1) huruf a Pajak Panghasilan yang barsifat final dipotong oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa.

c. Pengguna Jasa pada saat pambayaran, dalam hal Pengguna Jasa merupakan pemotong pajak.

d. Pasal 5 ayat (2) huruf a Besarnya, Pajak Panghasilan yang dipotong adalah jumlah pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

TT te. Pasal(3) Jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Nilai Kontrak Jasa Konstruksi.

bahwa berdasarkan penelitian terhadap data/dokumen/bukti dan peraturan perpajakan di atas maka terhadap akun #524990003 Electrical material expense sebesar Rp992.545.000,00 Terbanding berpendapat bahwa atas penghasilan dari jasa pengadaan dan pemasangan electrical pocahontas yang diterima oleh PT Daya Cipta Anugerah merupakan bukan Objek PPh Pasal 23 sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh dan Pasal 6 ayat (1) huruf y den z PMK 141/PMK3/2015, namun merupakan Objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa kontruksi sebagaimana diatur dalam UU PPh dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008,

karena dilaksanakan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi, bahwa berdasarkan peraturan di atas maka PPh Final Pasal 4 (2) atas pelaksana konstruksi adaiah sebesar 3% dan bersifat final dari jumlah pembayaran, tidak termasuk PPN. Oleh karena itu, koreksi Terbanding atas koreksi Objek PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp992.545.000,00 merupakan Objek PPh Final Pasal 4 (2) telah tepat namun terdapat perbedaan tarif:

bahwa dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) nomor 00013/240/18/014/20 tanggal 07 Oktober 2020 Masa Pajak Desember 2018, diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. Atas koreksi objek PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp992.545.000,00 yang merupakan Objek PPh Final Pasal 4(2) atas jasa konstruksi: pelaksana konstruksi, Terbanding memasukkan sebagai Objek PPh Final Pasal 4(2) atas sewa tanah dan atau bangunan dan menggunakan tarif sebesar 10% untuk PPh Final Pasal 4 (2) atas persewaan tanah dan atau bangunan.

b. Menurut Terbanding atas koreksi Objek PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp992.545.000,00 merupakan objek PPh Final Pasal 4(2) atas jasa konstruksi: pelaksana konstruksi dan menggunakan tarif sebesar 3% untuk PPh Final Pasal 4 (2) jasa konstruksi: pelaksana konstruksi.

bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terbanding berpendapat bahwa atas akun #524990003 Elecirical material expense sebesar Rp992.545.000,00 merupakan objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebagaimana diatur dalam UU PPh:

Penelitian terhadap Koreksi Positif Lainnya sebesar Rp375.305.060,00 bahwa selanjutnya atas koreksi fiskal positif lainnya sebesar Rp375.305.080,00 Pemohon Banding belum memberikan data/dokumen/bukti pendukung keberatan tersebut sampai dengan

laporan penelitian ini disusun sehingga Terbanding tidak dapat melakukan penelitian lebih lanjut dan atas koreksi fiskal positif lainnya sebesar Rp375.305.080,00 tetap dipertahankan:

bahwa berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa koreksi atas objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) untuk Masa Pajak Desember 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

Menurut

Pemohon

Uraian.Hasil PemeriksaTerbanding

Banding (Rp)(Rp) (Rp)

Koreksi Objek PPh Final

1.367.850.0601.367.850.060 Pasal 4 ayat (2) bahwa berdasarkan hasil penelitian di atas disimpulkan bahwa Terbanding berpendapat tetap mempertahankan koreksi objek pada Masa Desember 2018 karena telah sesuai dengan ketentuan:

KESIMPULAN DAN USUL

Kesimpulan bahwa berdasarkan penelitian surat banding, data dan dokumen sebagaimana diuraikan pada bagian | s.d. III di atas, disimpulkan bahwa:

1. Surat Banding Nomor 355/ACC/MAR/22 tanggal 11 Maret 2022 berdasarkan penelitian sementara dan sesuai dengan data yang ada memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasai 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

2. Keputusan Terbanding Nomor KEP-01076/KEB/WPJ.04/2021 tanggal 13 Desember 2021 diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Carg

Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku:

3. Koreksi Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku,

Usul bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetapmempertahankanKeputusanTerbandingKEP- 01076/KEB/WPJ.04/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan nomor 00013/240/18/014/20 tanggal 7 Oktober 2020 Masa Pajak 2018 atas nama Pemohon Banding NPWP 03.118.274.4-014.000:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor 373/ACC/MEI/22 tanggal 19 Mei 2022, pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

Menurut Pemohon Banding bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas DPP PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp1.367.850.060,00 dan Pemohon Banding mengajukan banding dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Desember 2018 Nomor 00013/240/18/014/20 Tanggal 7 Oktober 2020 Tidak Memenuhi Ketentuan Formal bahwa KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Desember 2018 Nomor 00013/240/18/014/20 tanggal 7 Oktober 2020 berdasarkan hasil Pemeriksaan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2018 (Masa Pajak Januari 2018 s.d. Desember 2018), bahwa koreksi pada Dasar Pengenaan Pajak (selanjutnya disebut sebagai

“DPP") PPh Final Pasal 4 ayat (2) masa Pajak Desember 2018 merupakan koreksi yang berasal dari koreksi Terbanding berdasarkan transaksi yang dilakukan dan dicatat oleh Pemohon Banding selama satu tahun (Januari 2018 s.d. Desember 2018):

bahwa atas SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang telah dilaporkan oleh Pemohon Banding melalui SPT Masa selama 12 (dua belas) Masa Pajak untuk satu tahun pajak 2018 tersebut diatas, Pemohon Banding dapat sampaikan bahwa KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan hanya menerbitkan satu SKP dalam menerapkan koreksi, yaitu hanya pada Masa Pajak Desember 2018 saja:

bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-183/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak (selanjutnya disebut sebagai “PMK-183”) mengatur sebagai berikut: Pasal 2 ayat (1) “Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan:

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.”

Pasal 3

1. Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan untuk suatu Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.

2. Surat ketetapan pajak untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

3. Surat ketetapan pajak untuk Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan Masa Pajak yang tercakup dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan atau Pajak Pertambahan Nilai. q

4. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), surat ketetapan pajak aias Pajak Penghasilan Pasal 21 diterbitkan untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.

5. Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang dilakukan penelitian, Pemeriksaan, Pemeriksaan Ulang, atau Pemeriksaan Bukti Permulaan.” bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PMK-183 tersebut, SKP untuk suatu Bagian Tahun Pajak hanya diterbitkan untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh Badan). Sementara, berdasarkan Pasal 3 ayat (3) dan (4), terhadap hasil pemeriksaan atas SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), diterbitkan SKP untuk Masa Pajak, kecuali untuk Pajak Penghasilan Pasal 21:

bahwa berdasarkan PMK-183 tersebut, dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa atas Pemeriksaan PPh Final Pasal 4 ayat (2) Pemohon Banding, seharusnya diterbitkan SKP untuk setiap Masa Pajak dalam Tahun Pajak 2018 di mana transaksi itu terjadi, bukan untuk suatu Bagian Tahun Pajak (yaitu, hanya Desember 2018):

bahwa dapat Pemohon Banding informasikan bahwa transaksi-transaksi yang menjadi dasar koreksi Tim Pemeriksa tersebut adalah transaksi- transaksi yang terjadi sepanjang Tahun Pajak 2018 (Masa Pajak Januari 2018 s.d. Desember 2018) dan tidak hanya transaksi-transaksi yang terjadi dalam Masa Pajak Desember 2018 saja:

bahwa selanjutnya, dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa terdapat inkonsistensi dari Terbanding dalam penerbitan SKP atas hasil Pemeriksaan Pajak Tahun Pajak 2018. Atas pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Terbanding menerbitkan SKP untuk setiap Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Tahun Pajak 2018. Sedangkan, untuk pemeriksaan PPh Final Pasal 4 ayat (2), Terbanding hanya menerbitkan SKP (dengan status Kurang Bayar) hanya untuk suatu Bagian Tahun Pajak dari Tahun Pajak 2018 yaitu hanya pada Masa Desember

2018, bahwa sampai saat ini, tidak ditemukan aturan lain yang mengganti atau menghapus PMK-183, sehingga PMK-183 tersebut masih berlaku: bahwa berdasarkan data, fakta, dan peraturan yang berlaku sebagaimana yang telah Pemohon Banding sampaikan diatas, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Desember 2018 Nomor 00013/240/18/014/20 tanggal 7 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan adalah tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan/atau tidak memenuhi ketentuan formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana diatur dalam PMK-183 karena SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2) Masa Desember 2018 tersebut mencakup transaksi-transaksi yang merupakan objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) dari bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018. Dengan demikian, Pemohon Banding berpendapat bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Desember 2018 Nomor 00013/240/18/014/20 tanggal 7 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan adalah tidak tepat dan Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk dapat dibatalkan:

. Penjelasan atas Koreksi DPP PPh Pasal 4 ayat (2) bahwa berdasarkan koreksi DPP PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang dilakukan oleh Terbanding dengan nilai koreksi sebesar Rp1.367.850.060,00 dapat Pemohon Banding sampaikan rincian koreksi beserta dengan pendapat Pemohon Banding atas masing-masing koreksi dengan penjelasan sebagai berikut:

Jumlah Keterangan (Rp) Koreksi Positif atas Akun #524990003 Electrical material

992.545,000 expense

Koreksi Positif Lainnya375.305.060

N

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi DPP PPh Pasal 4 ayat (2) yang dilakukan oleh Terbading sebagaimana telah dijabarkan pada tabel diatas. Adapun penjelasan atas alasan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

a. Koreksi Positif atas Akun #524990003 Electrical Material Expense Sebesar Rp992.545,000,00 bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas Akun #524990003 Electrical material expense sebesar Rp 992.545.000,00 dengan alasan sebagai berikut:

1) Terbanding Tidak Konsisten dalam Melakukan Koreksi bahwa dalam hal ini, dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa transaksi yang menjadi dasar koreksi/pokok sengketa banding adalah transaksi yang terjadi pada bulan September 2018:

bahwa atas transaksi yang menjadi dasar koreksi/pokok sengketa banding tersebut di atas, Pemohon Banding telah melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan melalui SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Pajak September 2018:

bahwa dalam proses pemeriksaan pajak untuk jenis pajak PPh Pasal 23 Tahun 2018, Terbanding tidak melakukan koreksi atas transaksi yang menjadi dasar koreksi/pokok sengketa banding yang telah Pemohon Banding laporkan tersebut. Sehingga dengan tidak dilakukannya koreksi pada jenis pajak PPh Pasal 23 Masa Pajak September 2018, dapat disimpulkan bahwa Terbanding telah mengakui bahwa transaksi yang Pemohon Banding laporkan tersebut melalui SPT PPh Pasal 23 Masa Pajak September 2018 adalah benar dan merupakan Objek/DPP PPh Pasal 23:

bahwa namun, dalam melakukan pemeriksaan untuk jenis pajak PPh Final Pasal 4 ayat (2), Terbanding menjadikan transaksi tersebut sebagai Objek/DPP PPh Final Pasal 4 ayat (2) pada Masa Pajak Desember 2018;

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dilihat bahwa

A

Terbanding telah tidak konsisten dalam melakukan proses pemeriksaan, di mana atas transaksi yang menjadi dasar koreksi/pokok sengketa banding, Terbanding telah mengakui sebagai Objek/DPP PPh Pasal 23 pada Masa Pajak September 2018: bahwa Sedangkan, atas transaksi yang sama Terbanding juga mengakui sebagai Objek/DPP PPh Final Pasal 4 ayat (2) pada Masa Pajak Desember 2018:

bahwa selain itu, dapat Pemohon Banding sampaikan juga bahwa dengan dilakukannya koreksi atas iransaksi yang menjadi dasar koreksi/pokok sengketa banding sebagai Objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) pada Masa Pajak Desember 2018, telah menyebabkan pengenaan pajak sebanyak 2 kali atas transaksi/objek pajak yang sama. Sehingga, menjadi tidak adil bagi Pemohon Banding atas Objek Pajak yang sama dikenakan pemajakan sebanyak 2 kali:

2) Penjelasan Lebih Lanjut atas Koreksi yang Dilakukan oleh Terbanding bahwa pada dasarnya, biaya yang Pemohon Banding keluarkan merupakan pembayaran atas imbalan jasa atas modifikasi CPGS & ATS LVDP dan pengecekan serta perbaikan panel genset yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada vendor/supplier:

bahwa berdasarkan pasal 23 ayat 1 huruf (c) angka 2 Undang-Undang |Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan |Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (“UU PPh”), menyebutkan:

“Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

Ag

c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:

1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2): dan

2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.” bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat 1 huruf (c) angka 2 UU PPh diatas, maka sudah seharusnya pembayaran atas imbalan jasa yang Pemohon Banding lakukan merupakan Objek PPh Pasal 23 dan bukan merupakan Objek PPh Pasal 4 ayat (2):

bahwa dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa, Pemohon Banding telah melakukan pemotongaan, penyetoran, dan pelaporan Objek PPh Pasal 4 ayat (2) selama Tahun Pajak 2018 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang belaku. Dokumen pendukung atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding pada akun #524990003 Electrical material expense sebesar Rp992.545.000,00 akan Pemohon Banding sampaikan pada proses persidangan berlangsung:

bahwa berdasarkan penjelasan yang Pemohon Banding sampaikan diatas, maka koreksi positif atas DPP PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang dilakukan oleh Terbanding atas akun #524990003 Electrical material expense sebesar Rp992.545.000,00 adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku:

b. Koreksi Positif Lainnya Sebesar Rp375.305.060,00 bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi positif lainnya yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp375.305.060,00 dengan alasan sebagai berikut:

bahwa koreksi positif DPP PPh Final Pasal 4(2) yang dipertahankan oleh Terbanding sebesar Rp375.305.060,00 adalah bukan merupakan oper

EYE [EqIID LIN Ld 9202 UNYEL IIIAXJOWON UESNINJ "UELUEJBU Z/ VEP Lp UEWEJEH

V, Lzoz Jagwasag ¢}

JOWONuesnjndey = lebegos

-d ueBuep|-g epue}"eAubupueguted ueBusp yeja) BueA uesin) neye yeins idoyo}o} uep |jse edniagq ping jeje ueynfebuew uebuepisied wejep Buipueg Yoyowag emueg Buequiusyy jNgesis} Hulpueqias isyaioy‘nyeyeq Bued

Uebuap Jenses Yep) uep JeUusq Yep) YelepeLdy

JlesagasIEJIU jejo) uebuop g1oz Jegwasag yeley esey (2) yweAe y [eseUdd ddG Seleyajo ueynyejip BueA |syai0y

ByewW 'sejelp Jngasio) Sulpueg uoyowag uesejaluademyeg

‘nyepeq Sued ueyefedied urinjeyad ueSuap iensas yepl} uep Jeueq oo‘o90 soe GZedy Jesages Bulpuegia] yajo UeynyejIp (2) yeAe IESEd IBUIJ Udd ddd seye eAUUIe] jnisod IsyaJoy BYBUI 'sejelp| ueyledwes Bulpueg uoyowsg 5ueA uesejaluad ueyesepisq emyeg“| bunsbuepag uebuepisiad sasoid eped ueyledwes

Bulpueg uoyoweg ueyeJesagas Bupuegia yajo ueynyeyip BueA eAuurey jnisod tsyeioy seye Bunynpusd

‘nyepeg Bued ueyelediad ueinyesodjenses(2) yeAB $ JESEdUdd ddq !25egaseAusnieysas uep Jeuagq yejepe go‘o90 soe Gedy sesagas Bulpueqia) Yyojo bueA (2) yehe JESEd JBUl4 Udd dd Sele jiisod Isyaloy“sejelp ueyledwes Hulpueg uoyows,y Sued uesejaluad ueyesepieq

'nyejag Bued ueyelediod uenjusjeylensas (Z)p Jesed IBUH

UddBued eAetg yrunjas seye Buejnuay BueA (Z)p

Udd ueyodejaw uep 'ueyojaAusu'Bunjubusu yee}

Bulpueg voyowag emyeg ueyledwesuoyowe, jedep emyeq (Z)pUddebHuryas (Z)p jeseg IBU Udd

216,109 EEG JEG] LIN Id 9202 UNYELJOWON"UEWEJEU Z/ UEP Zp v,Jaquaseq £L|202/b0rdW/93M/91010

-dayJOWONuesnjndey

1nyuag ebegas ueSuep}-| epue) weqip Busew-Susew 'eAubupueguad uebuapyeja) SueA uesyn) neje jeans idoyoyoy uep se ednieq yyng yeje veynfebuaw ue6uepisiad wejepemyeq

Ecoc

9Suepis wejep veyledwesip Buedjedepueg =

‘diyuepeyyed ‘wnyny esenyueBuep uidwrejp JeAyinWy ‘ue snsnyy eseny yeuns

"2202 pz 1266ue) Suepis wejep ueyieduresip BueAyng

'Bunynpuad usuinyop uep sine} uesejoluagGd ing

‘ejayBuas

IUSNSIYesenysejuBejul“sed ping

‘d. LH Idoyojoj uepeyyed ‘wnyny

ESENYOJUSARPIM NJOH “ure “Snsnyy eseny yeINS =

‘diy Idoyojo} uepepjedeseny uizioyey6ns sniojojsiyD ‘ue ‘snsnuy eseny ying =

102021 “£0 LO'HV-NHV uep UejejoS Beyer BApewejoy IP SHEJON 'H'S

Yajo yenqip Hued JajusoxayLIN Ld weyes buebawag wnwn jyedeyJajnyig uesnjndey

Buejuay ozoz yuew ZzZG towonN ENY‘td ming

-L20Z uenuer 9 (e65ue) LZ/NVP/OOV/ZEZ JOWONyeINS = “E-d 0202

JaGONO 2 leb5uejJOWON gloz yeled unyey uejiseubuag yelegyeleg uede}e}ey‘Sd png

EJEGLIN Id 9202 UNYEiJOWON VESNINd "UBWEJEY ZZ UEP Ey b E207 judy 9 je66ue} Suepis wejepstyye yedepuegng

€ je66ue)JOWONjeng “E207

ELJowon se6nj jems "9i-L Wing

Wenuer gL£202/40d/99S-LS JOWON se6nj jeng

Jaqoywo Zz (e65uej buepis wejep ueyredwesip SueA uesejsfueg pi-L Ing

‘2202

Jaquieseq (e65ue) 7707/20 JOWON SE6n|yyng

‘2207 gz lebbuejJOWON sebnj jengwng

HANYA

6L 1856ue)JOWON se6nj jems

'gzoz Jagwsidas ec Ieb5ue)JowoN sebnL jems ‘oL-L ing

:zcoz Jaquiaydas | je6b6uej sijnye} uesejofusg = 'e-L ng snisnBy pz Ie66uejJOWON seBny jeng "9-1 yng

UEP dMMLg

‘ejoyBuasIN

:2C02 !iNr gzZZ02/207d/SPOZI-LS JOWONyeing =yang

Hor g jeSBuey 7707/20 TdA/SZ9OL-LS JOWONyeingnyng

‘LZ0Z wenuer 9JOWON UeJBIagOy yeINS = ‘¢-L

0Z0z4L000

JOWON gloz Jequeseq yeleg(2) jeul4 uejiseybueg yeleg teAeg Bueiny yelegyeung

EJEG IEGOI9 LIN Id 9202 UNYEL AINAX' Widd/2Z0Z/SZ'06PZ00-LNd JOWON VESNING "UEWEJEY ZZ py eleBuejua) 2002 unyej 71 JowoN Suepun

Huepun4g jeseg ‘(7) Ae uep (2)Ya)(1) EAR 9g jeseg ‘(Z) yeAe uep (1) yeAe cg jesegtynuewawu 865uyas yeytsaq BueA esenysrunbuad yajouep yeled YepJeseqes ueIeAequiadtunuadia) yeja} ‘Buipueqip bueA uesnjndey ueuyes ueBuap dwejp ‘Gulpueqie; uesnindey yeing ueywnjueouaw uep sejaf BueA ueseje-ueseye jenwaw uesnjnday njes ynjunuepuesnindey depeysey ninjas yepn ueyeyeAuaw ‘uejng (251) ¢ nyyemyisew ueynferp ‘yeleg uejipebuag epeday ueyninnp elsauopu] eseyeg weyep jengip 'zz0zLL jeb6uejJOWONbupuegemyeq

Bulpueg uenle6uaguenjus}ay

‘fEWO}ueuynuswsd seje upesyowad ueynyejip Bupueg ejay6uos vayew'yeled ueSuepun-uebuepunjad ueinjeyad tenses emyeq ‘Buequiuayy

[BUOY

‘yelegueBueusmey ueyednisw yeley unyel pL JowoN(Z) yeAe uep (1) yeAe LE jeseg ueyiesepieq eb6uyas yefed eyayHuesgloz Jequeseg yeleg ese 0Z0z JegoNO L I256ue) 0z/pL0/81/0pZ/£ 1000 JOWON (2) +Jeuly

Uejiseubuag yeleg JeAeg Bueiny yeley uedejajoy jeans seye yeley ale ueyesagay buejua) 1z0z tequesaq €L

JOWoN Bupuegey uesnindsy edniseq ejey6ues yelqo emyeq yeleg

WNMNH

"1241291290J9 LIN Id 9202 UNYEL SINAXJowon vesnjng "LEWEJEY Z/ YEP Sp

ISMNJJSUOY ESEP EYESN eq VejiseuSuag seyyyefey

6002Or JOWONyygndeyWeep yegnip yeja}goog1g JOWON‘yp

Isynujsuoy esel/|0oz unye) Z ou Buepun Suepun ueBuepyeqnipYyeja?

Buewlebeges isynujsuoy eser buejuaj GEG, UNYe} g| ou‘¢

-800Z UNYEL 9£ JOWON

Buepun-6uepun ue6uepyeqnipedeseqaq yeja} uejiseubuag yeleqeg6,4 JOWON (2) yeAe ez teseg (1) 1846 ez jesed Ya)jesed (U)p jesed

‘60079} JoutoN Buepun-6uepun uebuap Jyyeya) yegnip yele) euewiebeqes ueyelediogeye} uep wntun uenjuayay Buejus] £g6| Unyey 9 10uoN Buepun-6uepun (¢) jeAe

82‘(Z) yeAe €| jeseg ‘e jniny (1) yede ey JesedyeAe Jesed “| ebegas yejepe Sulpueqia, yajownyny sesep emyeg

Jnyiag UBIBIn edesaqeq weep yedepuad yoyod-yoyod yenwaw“ue6buepisaad urejep uesi] uep sijnyia}"uesejaluad

-uesejaluad uryiedweAuew Bulpueqiay emyeq Buequiuay

1|eBeges yejepe yeleg vejipebusg yedepuad eyeuw 'uebuepisiad wejep yeuld ered yajo veyledwesip Bueduep nyng Jejeuep ueyHuequyyedwaw yejajes emyeg

|2208p LOL LEueeuabuag Jeseq yeled (00‘dy) sya10y | (00'dy) Buipueqias | (oo'dy) Suipueg

UBIBIN uoyowad"

1nyuag te6egas yejepe iut Buipueq wejep ejax5uos yoyod nynqie} emyeg 5uequiuayy ejaxbuag yoyod

WEejeqLIN Id

9Z0C UNYEL IIIAXJOWON UPSTING "UBWEJEY Z/ wep gp blebeges ueBunyyied ueBuapSLdy

Jesagas 8102 Jegwasag yeleq esew (2) 1eAEIBU Udd

Inyejayipellay Seay UBP1890110

9 1255ue) 020Z/SISMI4/20 dM/PO FdIM/06 L00-dVT Jowou uejedeig Suedwew eueyer ewejeig ddyJISEHueyiesepiog emueg

:8LOz Jaquiaseq ESELU ay ISyoJOy

Buipueqis; e66uyass eAu esew deljes |syaioy ynyun dnyno Bue nyngyepy uepmes Buejuel

Bulpueg uoyowed ue6uenay uesode| weep eAeiq sod sod ueBuap wep jesejag Gued unye) nyestejju ueyednisw Bulpueqie |.

yajolsdip Bued (Z) yeAe & JESEd Udd ddd ISx210ytejju euarey

IUL SLOT JegWssag ESEW nyes ese Weep oy IsyaJoy UedeJauad emyeg jedepusdieq‘uenjuajey

ESEW Ip dMS vedejauadBupuegyedepuad preyse] emyeg 8002 UNYEL

9£ Joon Suepun-Suepunyegnig yey edelagag yelegunYye) 4 JowoNn Suepun

-Buepun z 2x6ue 9 jniny (1) Ay €zwejeq pnsyewigq ule}siusrJOWwON eIsauopuj yiqndey uebuensy(9) yeAe |(1) yeAe | Jesed "S

EISSUOPL) Pie da9 EJEGJIN Ld 9202 UNYELWidd/2Z02/S2JOWON uesnjngZ/ UP sp UBWEJEH b.

yeAe +Udd ueSuojowad ueynyeyip winjaq BURA (2) yeAe p JESEd Udd yalgo ueyedniaw jenojeweAeiq seye Bulpueqia | jinuew emyeq

000 SPS

Jesaqes asuadxeUNYYjIISOG !syeloy “1

090 208"

| 000 og pusog Isyasoy |

|reyapwEODOSEYZSH UNNY SETE|

- reBeqasLdy

JesagesJagwasagese (Z) yeAe yp JESEUdd ueibegas ueyueyensdusaw‘ueyelaqeay sesoid eped emyeg

Cu

Oy(ez resed Uddekuumjaqas) Ox3 Wewedun pue= -

1eped jnsunu Sued xalco dy oo datysodag Aunsas) sasuadkguay= -

606'CrzZ'Sedy(Isesruouxy) sasyadx3way= -

BURA

1

= tyWIAD Say oydMyeleg duIunuan yeleg

0dyday IP

0au-

0du- ddM IP

0dyUdd1ebeqes odyvewocerppojasip/Sucjodig

Giiges'eoe’s «= dyvep

$0S'66L'016dyBRG Pp dypue MOMAN dy dyWoy270000LLL 1

BOSH] oo dy

COL ZEZ'9Z6aySasuockgjueyOt dyBSuadxs6

0G0'S?0'6C0'E dyasuadxa8 ou(ika sovossasoy«o£ dyPLBEWS9 delSsuadx3 Og dy7

ELLduoS duGupung

TgSug|

SOd-SOG yeleg

Udd Ld5 vep ueSuensyueueqequieg UESuop (7)$UddISespemMy x

EJEG 129019 LIN td 9202 UNYEL GINAXJOWONZ/ UEP gp

L zs

:t

|

|

PIN

Oo :

Id:usman

Ivsng =|

BOOdai |

|IS VTVLSMI>oe

‘NVNNONWE SANULSNON£am

NUTS

gbvaa: OPO

:| ny 3

3?tou, |

3:pug

>

+ NAIVE VME NODOB VIONHOSOF SZ ON:

HIOANY:

ly: andy

‘UBpeg

UddI1dS uep grgdiS iseyyde wejepeuewiebeges uUeuNSueg isynysuoy tebegas eyesnIseyyisey pls Sued yefegueyednisw HYYSONNV VidlO VAVG Ld ‘2 emyeg Inyejayip Buipueg uoyowagBueA Bunynpuad ustunyop uep esefJopuan depewej uenjaued ueyJesepieg EMUEG

‘LLOZ J9gopio £zdnjey uep ueedidied ueeseyyowad esef

Buejus} yeja6nuy eydig eAeg Id ueBuaep YEMUOY Uep ysiabnuy eldigId ueBuapseje £2 jesed Udd ueBuojows,UepyangBUNS]

YPIOS‘Od ‘yeleq Injye4 ‘ea10Au]

Jesages asuedxe jelajeW£00066PZS#seje UusWNyop uep ejep ueyoquiew Bulpueg uoyowag vejelagay sasold wejep emyeg

'€Z IESEJ Udd BuojodipBueA

€Z leSed Udd yelqo ueyedniswJeseqes asuadxa

£00066rzS# UNye seye BulpuegEMUEG

ejyeg IP9OIH LIN Id 9202 unyel SIAX06p200-LNd JOWONZZ UEP By VEWEJEH b

PIB PCH 0]PR) MN MaaIkang

<2 power PS LNG RO| TKA EE

Dew PES IRI BTCT

GATT LIHOLd SYLKOHYIOS

‘yesobnuy eAeg 1d ueynyeyp Buek uejeibax ssoiBoidJnyuag 2

JoqeyUEP

Iso) yejepe ueyloagp BueA eselsesagas (Zz sejuoyedOg jedujdaja Uebuesewad uep ueepeBued yejepe ueyuagip Bued esel006dy Jeseqas (|

EMyeg Inyejayipeydig ekeq Id ueBuep ueeliayadBle‘q av LenseLO) LL ae-»sorte

LSI | ROVE(ANmma nee iidsi

PISSUOPUJEJEGLIN Ld 9202 UNYEL AIHAXJOWONZZOS UPWEJEH ly

‘und ede ynyueq wejep uep eweu uebuap bueA vefegyequieusw ynyuNsuinsuoy YnjUN yedep Bued “eisauopuj sen] wep undnew eIsauopuj wep

Bued yleq “Yefed gilemneyeBued situouoya uendwewey ueyeque} deyjes nyeA 'uejiseybuod yejepe yeled yeAqo ipefuew bueA emyeq snjeBuew Udd NN (L) yeAe | Jesedemue (2)$ (ESEJ Udd Buejnsa} esef ueyednuaw yeiSnuyeheq Id yajoBueA esel emyeg jedepuadiag deja}“synysuoy eser Buepun

— Buepun uebuap tenses iIsynysuoy ueefieyedeyes

1dS wejep uelodejed “eyesn ueBuede 7 Isexyisepy Uuslein yep emyeq 'P

‘ISyMysuoy esel wejep ey ynseuwe} yereBnuy edi) eAeq Id yalo

BueduepIseyjeysul‘7 Loz unye) Z ou

NN UEP 666)gL ON NN wejep uebuesajoy ueunBuequied (P neyejuep ‘ueieyBuoqued (¢ (¢

‘ueunBuequad (| e jniny (1) yeAe eped pnsyewip eueunebeqss nun bueA isynysuoy Ueeliayad yajo ueyueqip jedep Buek eyesn

:ebnf $ p| jesed isynajsuoy esef/ LOZ unyej z ou Buepun Suepun jin) jIdisuUeunSuequied

UepgIsejeysulSurpjing) Bunpa6 nndjow eAuueehabuad eped BueAUndneje

Bueles un6uegwawW ynjunnyens yeyepe

Z |esedeser Buejuaj GEG, UNYe} g| ou Suepun-Suepun

Iseje}sul uep uUeseyHuoquisd yerainuy ejdin eAeg Id emyegBAunul eped 'sejerp jage) Weg

BISAUOPL,EJEG JE9OJD LIN Ld

UNYELW/dd/ZZ02/9Z”06pZ00-LNd JOWON"UEWEJEY Z/ Yep Lg VEWEJEH bueA yeleg gilem ysjoBUSA urejas ‘jaqey AL‘oy

‘se6 ‘ne “Uodaja)“Uejejelad "usoweser ‘e ipsa} (1) yeAe eped pnsyewip euewieBeges ule] esel siuer IEINyeleg “nseune)yejun! ep (uasiad enp) oz Jesaqas Uuejseubuag yeley Buojodip ‘1z jesed

Wwejep pnsyewip Buelurebegas uejiseybuag yele Buojodip yeja}ese! urejas ulej ese! uebuep ueBungnyes uejeguj emyeg injeBuewUnye|

9£ JowoNuebuegyeqniq yey edesaqeg euewiebeqssyelegegg, unyel 2 JOWON Suepun

-buepun z9 yniny (1)€z Jesed WejegeuewleBeqas ule] eser siuar Buea! SL0Z/£0 MWd/lbL JOWON eiseuopu| uebuenay(9) uep (1) yeAe | jesEYEMURG uebuenay neje uebuep injeip z eyBue 9 jnuny (1) yeAe eped pnsyewip suswrebegas ule] esel siuefJnlue| yiga) uenjuayay emyeqUdd NN (2) yeAe Ez jeseg-1Z Jeseg lugjep pnsyewip euewlebegasyeleg Buojodip yeje; BueA esef ulejes ule] ese! uep ‘ueynsuoy‘isynsjsuoy esel ‘ustuafeuew ese!

‘yluya} esel ueBuep uebungnyas uejegull "2 :seye oJnig yejuunf wep (ussiad enp) %z Jesaqas Dqifem Bued yeuld yoyo yeled Buojodip

'deja) eyesn xnjuag neje Hafeu weepepedey eAuurey

Jen, ueeyesniedneye ‘deje} eyesn ynjusq ejebbuajaAuad ‘vebeu wejep uepeq yeled yafqns 'yejuhawad uepeq yajo eAuuejeAegwad odwa} ynyefneye ‘ueyieAeqip Ynyun ueyelposip

‘ueyeAeqip bueA und ede ynjuag wejep uep eweu[ul yemeg Ip

Ingesiaj uejiseuSuadUdd mnyeAe Ezemyeg

‘ueunBueg neje/uep yeue} ueemesiad Uep ‘aje}saBYESN “ISMNJISUON esef eyesn ‘ueunBueg neje/uep yeue} ednuagueyyebued

Uep uejiseubuad 'p jrunyyeyisieq yeled teuoyip jedep jul yemeg ip uejiseubuad emyegUdd NN) }eAe 7 Jeseg

PISSYOPL) SIS, Jag129019 LIN Ld 9202 UNYEL06PZ00-LNd JOWON"UBLWEJBU Z/ Y2P 29 ide yalgo ueyng ueyednieweydig1d YayoBued sejuoyesaduebuesewed uep ueepeBued esel ep seje emyeg jedepuadiaq Bulpueqia!Jesagas asuadxe

Jevayeuw$00066pz9# unye depeyse) exew sejeip ueyelediad ueinjesod uepEMUEG

Isynujsuoy eserIEJIN Wep ueiGeq ueyedniaw (2) jeAe eped pnsyewip yejlun{ neyeyejunp (¢)g jeseg 'p

‘(L) eke ¢ jesedpnsyewip euewleSeqes uejiseySuagje) ueyijeyip

YEJINYep!) ‘uereAequwad yejun! yejepe

Buojodip BueAyeledg ‘eAuresag e jnany (Zz)g jeseg ‘o

»yefed Buojowed ueyednyawu eser eunbbusd [ey wejep ‘ueseAequuad yees eped eseryao

Buojodip jeuy yejissog Buedyeleg ulejas eserYyajo

BueA isynuysuoy ueeuesyejag ynjun (uasiad 881) %E yejepe eser eyesn ynjunjue) 9(1) 12A8 © jesEg

ISxNJISUOY ESEP LUYESN ueq uejseyBusg SEIVyeley

Buejus | 6002Op JOWON wejep yeqnip yeja}g090z unyel |G JoOWON usinjelag of goog Uunye| 9g JOWON Bbuepun-6uepunJryyesay yegnip ex edejagag yeje}uejiseybuag yeley Burung

£86L Unye| 2 JowoN Suepun-6uepun (Z) yeAe # Jesey Ueyesepseg emyeg “Isynujsuoy eyesn6Guod te6begas Iseyymes neyesuepuep

Isynsjsuoy Buepig ipBuens Bued yefeg gilem yajo ueyNyeIIP bueA urejes ‘ueunBueq neje/uep "PGN AL ‘oy ‘sei ‘we 'uodajay eser "Gg eyesn6uad tebegas Iseyynies nejejuep ulz) reAundwew uepbuepig ip eAUdnySuy Bueni

£'5,199 BIEQLIN td 9202 UNYEL IHAXJOWONZ/ YP Eg UEWEIEH

L puelulebegas (2)$ BSEUddueyedniew 9009

Jeseqas asuadxa jeueyewUnye sele emyeg jedepuadieg Suipueg:o | 'seje ip Up6ueguued ueyresepiag emyed

: Isynsjsuoy esel (2) JESEdUgg Anjun

Jesagas jue} ueyeunBBuew uep ese] seje (Z)y IESEJUddueyedniow

Jesagas (2)$ JESEJ Udd yalqo isyasoy sejejninusw "Gg neje uep yeue}sejep jesed Jeuly Udd XMUN 0401 Jesoqas jue}uep neye uep yeue} emas seje (z)p jeseg [euly Udd

Ueesyewed sasoid eped‘isyniysuoy

euesyejad: isynysuoy esel seye (Z)pIBUI Udd yalqo ueyednisw

Bueddy Jeseqas (Z) IPAR $Udd algo Isyaioy seyy ‘e

1eBegasINYe}OXIP ‘gLOZ Jaquisseq yeley eseyy

0z0z J2901YO ZO0Z/pL0/81/0pZ/£L000 JOWoU (Z) 7 uejiseubueg yeleg seAeg Bueinyjeingemyeq

‘yue} ueepeqed yedepia) unweu(Z) 7 IESEdUdd yalqo ueyedniady Jesaqas (Z) yeAe $ (ESEd Udd algo

ISyaJOyLUSIBY USJO ‘Nddyepi} ep (euy jeyisieq uep %E Jesagas UEjepB Isynsjsuoy Bupsyejad seje7 jesed jeuly Udd eyew seje ipemyeq jebegasneye/uepuep Isynijsuoy

Buepiq ip eAudny6uy Suens HSueA Buedgem yajo ueyeuesyejip

BUSIEN 6002 UNYEL Op JOWON eIseuopuj vgnday wejep yegnipeuswrebegas ggoz|G JowoN

URINJPIOJ UEP Udd NN Wejep injelp euewlebegasese! eyesn seje (2)7 JesedUdd yalqo ueyedniaw Unwueu ‘S|

MNd z uep A(1)9 yeseqd Yep Udd

NN z eyBue » sniny (1) yeAe ez jesed weep injeip euewlebeqas ¢z jesed

"5,480 EJEG IEGOID LIN Id 9202 UNYELJOWON UESNINg "UEWEIEY Z/ Uep ps USWEJEH va yeAe € jesed UBEMESEpIOG ‘eieyuaWwas ‘(Uepeg Udd LdS) vejiseyBuag ueunyes uenyejusguag jeinS yNJUNeAUeY yelegY unye | vel6eg nyensjeing uep yeled uedejajoy Jeingeed eye]ZLOZ/EOJowou uebuensy UajueWseje UeYyeqnia,MINd/ESL

Jowou ueBueney WayUusyy(Z) yeAe © jeseg'G

‘(8102 Jegwasag ‘p's gL0Z Wenuer) unyey njes ewejas Sulpueg uoyows,yejedip uepBued isyesuen uep jeselag BueAueyedniow gLoz Jequissaq yeleg esew (Zz) yeAeISU Udd (dd) yeley1eseq seye isyasoy BMURG “e

1nyuog 1ebeges uesejaluad ueBuep

Bue, ueyelediaguebuag tenses yepl! OZOZ

LJOWON gLoz Jequeseq yeleq(Z) yehe p jesedyelegSuey yeleyyeing emyeq

Uejein edelaqaq wejep Jjedepuad yoyod-yoyod yenwaw Bued wejep uesi] uepeleoes ‘uesejafued-uesejafuad

= Buipuegemyeq Buequiusy deja}

Jesaqes (z) yeAe vyUdd yelqo Isyoioy seye uep BAU UesejB

/ uesejafuedjedep yepy Bulpueg uoyowag yedepuadiag

Buipueqie; ebbulyas eAu ueseje / uesejafued seje BHunynpued mang / uswinyop / ejep ueyequew yep Supueg uoyoweg emyeg ta) yeAe 7 Jesed Udd ueBuojowedueyng

Jlesagas |syaioy see Bulpueg uoyowdsg jninuew eMmyeg “00 090 SOE S4E0H

Jesagas (z) yeAe vy IESEd Uddueynyellp wnyjeq

Bued (z) yeAe &Udd yalqo jedepia]Jninusw emyeq

JesaqasJNISOd ISXOIOM “

‘Udd NN weep snjelp

PISAUOPL, S2, 109JEGOID LIN td 9202 UNYELJOWON UeSnINdZZ Up gg UBWEJEH jebeqesueBuap Buipegse Yoyo ueynyerip BueA (2)

IESEJ Udd dd !sx210y UeBuap ninjas yep Bulpueg uoyowe, emyeg

‘yeday yep yejepe ueyedelg eBwejeld defy yajo ueyigseyp Buek gzoz

L0Z/pL0/81/0rZ/£L000 JOWON gLoz Jequieseq yeleqy eseyy (Z) yeAe Jesedyeley JeArg Bueiny yeley uedejajay jeng emyeq jedepuadieg Buipueg uoyows,uebuop emyeg ‘a

Jaquiesag eped eAuey ned gjoz yelegwep yeley unye, uebeg nyens ynjun eAuey (seheg Sueiny snjejs ueBuap) qyseAuey “(Z) yeAe jesedUddynjun ‘ueyBuepes

'gLoz yeleq Unyel epedyeleydees ynjunueyqiouswuep Bueleg rey UeYeqWeLIeY yeleqseyyyeleq unyey, yeley ueesyowed sey seye qyS ueyqieuedwep yedepsa] emyeg ueyledwes Bulpueg uoyowag Jedep eAujnluejos emyeq ‘p

BLOT

Jagwasag yeledg esey] wejep Ipelia) BuedeAuey yepy uep (8102 Jegwesag ‘p's gL0z Henuer yeleg esew)yeled bueluedas ipeliay BuedYyejepe|

Jesep ipefuew HuedeMyeq

Buipueg uoyowag yedeg (gLoz Jegwasag 2Auey ueibeg njens ynjun ueyng ‘Ipelia} nyi ISYESUPI) eueWIP gLOz yeleg uNnYye] wejep yeleq eseyy denas ynjun JMSeAusnieyas ‘Bulpueg

Uoyowag (2) 18A8JeUl4 Uddseye EMyeg ueyedwes bupueg uoyowag jedep “ngesio)Uueywesepiaq EMUSG ‘9

‘Lz IESEJyefey ynjun yenday ‘yeleyynjun dMS(Ndd) IEINyeled uep (Udd) uelIseyBued yeleg ESEN LdS Selejisey depeyis) '€8LVWd (7) uep

BISBUOPL, $72,189 BeJIN Id

9Z0Z UNYEL SINAXJOWON UESNINdZ/ UEP 9S UBWEJEH

\

‘eles bueA yelegsej yey z yeled ueeuaebued

Ipebaj yeja)uebusg "gLoz Jegwosag yeleyeped (2) jehe b lesed [PUI Udd ddanialqo tebegas nyeSusu e6nf Buipueqie, ‘ewes bueA isyesuey seje ueyHuepasyeley esewy eped ¢z

IESEd Udd Udd ddapialagnyeBusu'Sulpueg

Ejaybuas yoyod/isyaloy sesep tpefuaw Bued isyesue) seye euewip sesoid UeyNyejewWus}sisuoyyeje} Gurpueqse | emyeqjyedep eyew 'sejepemyeg

-8LOZ

Jagwssageped (2) yehe p (ESEdUdd

Isyesuel) ueyipefuaw BHuipueqia;yeAe jesedUdd yeledynjun ueesyewed ueynyejew wejep NI EIEJUSWOS EMUEG

$2 IPSEJ Uddueyedniaw uep seusq yejepe 8102 Jaquiajdag yelegy eseW €z IPSEd Udd LdSjnqesie}

Buipueg uoyowagisyesuesy emyeq inyebuew yee} emyeq ueyindursip jedepESEW €zUdd yeled siuef eped isysioyUeBUep BBBuryeg ueylodej Sulpueg uoyowag yeja) BueA Supueg eyayGuas yoyodjisya101

Jesep ipeluow Gued isyesueu) seje Isyaloy ueynyejaw yep

'@LOz unYyeL €Z IESEd Udd yeled siuaf ynjun yeled ueesyuewed sosoid'ueyjiwep unwenN 'gloz Jegwajdasesey

€Z JESEd Udd BSE LdS Injejaw usiodejad uep ueynye] burpueg uoyowag yes} BueA

Sulpueg ejaxbuas yoyod/Isya10y JesepGuedseye emuUeg

'@LOZ Jagwejdas uejng eped

Suedyejepe Bulpueq eyeyHues yoyodssyesoy sesep ipefuew

Bue isyesuei) emyeg ueyedwes Bulpueg uoyowesy jedeq dy Jeseqes asuedxe jeuayewGulpueqia | yao ueynyejip Bued isyosoy ueBuapyep! Bulpueg uoyowag emyeg dy seseqes

|B91}99/5UnYY SEJEISYSIOM "L

BISBUOPL,EJEG (29019 LIN Ld 9202 UNYEL BINAX W/dd/ZZ0Z/5Z'06pZ00-LNd JOWON"UEWEIRY ZZ Hep bueA uesemebuad ejasag ueeuesyejod nejejuep ueeueouesed ueleibay nejeyejepeueeliayag,

:£ eyBue |) jeseg

«Ueeleyedesel ueueAR] Uep “synujsuoy upelayod useuesyejad esef ueelayed ueeueouelad isueynsuoy ese!yejepeeser, z eyBue | jesed

Injebuoui sejaf'LG-dd L JESEJ uByesepsag EMUEG

‘(LS-dd) ISYNUISUOM eser BYESN seje uejiseybuag yeleg Suejuaj 6002 UNYeL OF JOWON ueinjelag uebuep yeanip yeje} euewieBbeqas g9gz Unye| 1g 1owoN

UEP Udd NN Wejep snjeip esel eyesn seye (2)$ JESEG [eUl4 Udd yelqo ueyedniow ueyng eAeq Ld Yyajo veyuagip Bued esef sejedy

Jeseqas ueleArgWad emyegSulpueg Yoyowag yedep emueg

WISH ynjuagnyens ueypninmew uenfnyag Jngasio) eyesnuereyHues eyif eAuey uep eyi! Isynujsuoy eser eyesn njens lebegesjedep GueA eyesn uejelbay neje ueelleyed seyanye uereyBues emyequeseyeq njenssebej uep sejel‘elsauopu] jp jusod winyny lebegasBueAuenjuajey ueyesepjeg EMUEG esef eyesn euewlebegeas 'eAuurej

Yyisy yNJUeq neje/uepnjens ueypninmew eduej ueynyeyip esef dny5uy Gueni euew tp ‘Bulpueg voyowag epedey

1dBueA (jaqey Isejeysul) uep ueepebued ueelieyed seje esel uejequi seje uBleAequed ueyedniaw eyeAu990dyBuipuegyajo ueyJenjayip BueA eAeigGued ueyelediad uenjuajeyeyeswnyny yeja) Guipueqia | Isyasoyeped emyeg

EISQUOPL,EJEG jeqoIN LIN Id 9202 UNYEL SINAXJOWONZ/ YBP gg UELWPIPH

\ 80g snisnby ¢810%JOWON JOPIO eseyoing 'U 8102 Jequiajdas p|YOG/M/S$ JOWON"6

8LOZ Jegwajdas 82

HOWON EZ (ESEd Udd vebuojowag+} gLoz Jaquiajdes pLJOWONseye"2 la 7gLoz Od/82£00

JOWON Japio aseyoind seje ueellayadg ele,ejlag 'p

81027 Ie55uE) 8102JOWONeseysing 2 gLoz sagwajdesJOwoN yeled unjyey -q gLoz Jagwojdes pp je6bue)JOWON“e

‘jnyueq lebeqas uBIOUL uebuap uebuepisiad sesoid eped BunynpuadueyledweAusw yee) Supuegsejelp jngesis} uesejaluademueg neyesuep UYBUE) eped deja)neye weueyp "BAuueynpnpay yedwo) ueBuep nyeAueu BueA eAuurej YisI4 yNJUEG neje ueuNBueg njens ueypninmew ynjun1ngasie) eyesn uejelbay ejrgedeeser nyens tebegosjedep eyesn uejeibay njens uenjuaued emyeg ebn! ueyyynqip uep ueyinduuisip Jedep 'SEJEIP |S-dd VEMESEPISG emyeg

‘epe yeja}Bulpueg ueunBueq epedejdin eAeg Igueynyeyp Bued (jaqey

ISE]E]SU!) jeyujyajo Isejeysul esef uep ueepeBbuad ese! seje uereAequied ueyednieldy Jeseqes Bulpuegyajo bueA eAeig ueyBuepas ‘ule] ysl} xnjuag Neye ueuNBueg nyens ueypninmew ynjunyilwaw BueA ueefhayad yeyepeesel ueBuap pnsyeuip BueA emyegyedep ‘sejeip ueunyesodemyegq

WIS yNJUSq nejenyens ueypninmew ynjun eAuUuedeyHuajey euasag Sursew-Huisew eye} uep ‘eyuyyaje ‘exlueyew Yidis 'jeimpyonsie ueelaysd dnyeouew

,EJEGLIN td 9202 UNYEL SIIAXJOWON UESNINd "UEWEJEY Z/ UEP 6S

L (2) yee & jesed IPUIJ Udd 49190 Ueyedniaw Ueyng Uep Ez jesed

Udd yalqo ueyedniaw Jngasia) yelafnuy eldigId Epedoy esel

UeseAegwadeyeuw nyejag 6ueA ueyefediad ueunyeiad ueBuep lensesueyelediad uesnjesadtenses Yep) ueyeualeylp (Z)(ESEJ JPU Udd ddq ueBunyused wep ueyenjeyip eAusnieyas uep seuag yepl) yejepe Bulpueques yajo (z)p jeseg

UddtebegesBuekdy Jesagas teju

[2}0} uebuopId epeday esef seyeeyew ueyledwes Bulpueg uoyowag 6ueAueyesepieg emyeq (Z) yeAe y [eSB UddveyednuewUEP Ez JESEJ Udd yalqo ueyedniew yesa6nuyId epeday ueynye] yeleg

SueA esel uejegui seye ueseAequuad eAusnieyes yepnsBussey

USIO "Udd NN Z eyGue (9) ynuny | yeAe ez jesed ueBuap% 7 1esaqes

IESEd Uddueynyejaw Buipueg uoyowag eyew ‘(jaqey

Isejeysul)uebuesewad uep ueepeBbued ueelieyad ueyedniew

BAwesep eped yelioinuy eydigIdBued ueyber

Bualey UajO (Zz) yeAe & Jesed Udd yalqoueyng uep epe yepns Bued Bulpueg uoyowag ueunbueq eped (jegey ueSuesewed uep ueepebued usehayad ueyuejow ‘sejeipuebuep lensesynjuag neye ueunBueg nyens ueypninmew ynjun

Buek uejeiboxeser ueyedniew ueyngeydig eAeq Idueyedeq Bulpueg uoyowed bueA eAeiq emyeg jyeulip yedepyng UeyWesepleq EMUEG

HOWON €Z JESEd Udd 8102 segwajdas pLJoWON gLoz snisn6y ¢

8LOZJOWON Od seje uselisyag Blue! Yeles eleoy eyog |

BISQUOPL, $42: 18D EJEG JE9OJO LIN Ld 9202 UNYELJOWONZ/ UEP 09 UBWEJEH

Bue, yeleg uejipebua,sislew ysjo ueyejegip ynyUN ueyLoyow Bulpueg uoyotuag Jngasia) Buipueqia| isyasoyBueA ueyelediad uenjuajey uebuap lensas yep] uep Jeusq yepR yejepedy

Jesaqas IsyaJoy TEJIUJoegwasag yeley ese (Z)}eAB p Jeseg

Udd dd seje Sulpueqial yajo ueynyerp SUBA tsyeaioy eyew ‘seyeip ueyledwes Bupueg voyowag BueA uesejalued uejeinemyeg

BueA ueyelediad ueinjyesed ueBuop lenses yepy ueyeualeyip (z) b IESEJUdd ddq !ebeges uewenjeyip BAusnieyas uep JeUag yejepedy Jesegas Bulpueqia! yojo ueyueyepadip

Bued (2) yeAe pBug Udd ddG Sejeeye

'sejelp veyiedwes Supueg uoyowag Bued uesejaluad ueysesepieg ‘9 bueA ueyelediad uenjuajaylensas (Z)p [ese Jeul4 Udd yelqo ueyedniaw BueA eAeig ynunjas seje Suejnio) BURA (2)5

Udd ueyodejsw uep ‘ueyojeAuew “Suojowew 'SunyuySusuu

Bulpueg uoyowag emueg ueyredwes Bulpuegyedep emyeq ‘Gg

MD yeAe | Jesed (euty Udd yelqo ueyednisw jnqesie} ueynyejip Suedyeyedejyedep yepn

Bulpueg uoyowag ebbulyes ggo'soe’sze dy jesages isyosoy reyiu

UBIOULlur |ey undepy (2)7 jesed feul4 Uddyepy(2) p jeseg ISU Udd ueyng ggo'soe’Sze dy Jeseqes

Bued (2) p IESEdUdd dddIsyosoy emyeq “e

Inyuog rebeqes uesejedy Jesagas Burpueqie! yajo

Buedjysod isyaioy ueBuap ninjas Yep Buipuegemyeg dy ueseqas BAUUIeIsyasOY “Z

F15, 18D eyedJIN 9202 UNYEL SINAX W/dd/2202/52 O67Z00-LNd JOWON UESNJNdZ/|9 URWEJEH4 vyeipeyuejseybuad "g

Bueso isesadoy ejobbue epeday isesadoy yajo veysehegip Bue ueuediuis e6ung uep 'esebeu Buejn jeins uep iseBygqo ebung ‘eAuule; uebungej uep ojisodep ebunqg ednisq uejseybuad -e jeuy jepisiog yefed 1euayip Jedep jul yemeg ip,, (0) yeAe p wows“Udd AN) 8002 UNYe} 9g JOWON buepun-6uepun ue6uap s1yye18] yegnip rev uejiseuBueg yeleg Buejus} egg, unyey 2 JowON

_deyefedied uebuepun-Buepunied ueinjeiod uenjuajayjensasBuejnsa} yeledueydejouaw yeleg jeiapuar snpyaig

Buek 1yigojoweAujesiu ‘ieuagq jeingueyiodeyip uep Bunjyip bueA yefed ‘ure;neje ueesyuawed yiseyeyiqedy,

‘(¢) yeAe jeseg uesejaluey

Buejnsa} bued yefed yejunfyefleg jeiapuar injyasig ‘euag yepy (Zz)

JeAe eped pnsyeuwip eueujebeqgas uenyejuagwagJninuaww Buejniea}

Bued yeled yejunf pingyefeg jesapuareyiqedy,

‘(e)Z| Jesed

‘eAuuesejalued

Howsw eLaseq (qny AN) 6002 UNYeL 9} Jowon uebuapyegnipedejagag yejo)ueyefediag Bien eye], uep Wnun uenjuajoyunye) 9 JoWON Buepun-6uepun rebegas yejepe tuiBueA wnyny sesep emyeq ebegas yedepuadaog sijafew"ue6buepisaad wejep yeyidueyiedwesip BueA sijnje} uep uesij uesejaluad uep usunyop yang-iyyng eyes Bulpueqdepeyss} sijafew- Uenijpuod uepueyiesepiaq emyeq Buequirualy

BISQUOPL, S38" 189 EJEGIN 1 Id 9202 UNYELJOWON UESNINGZ/ UEP Z9

«JEINS uep eped pnsyewip BueA eseBayyjeans ueng (Sejeg enp) Z1 uep Yigal npyem eyBuefiag Bued ajox ajey‘ajoy winipay iedas ‘ueing (sejaq enp) z1 uep yigafeyBuelieg

Buejn jeinsiu; jefe eped ueinjeiagunjeip Lejnbunwad neje ueeuesyejad eseo PJB) uepIngOSua) uejseybuad sual seje yefed ueeuaBuad weep plpuasie]

‘eAuyefed useusbuad wejep uenyepiod ueyuegip ned jngosiojseye

Tajouo Uep= - uep ‘eAuyefed ueeuabued wejep= -

METE jesapuar jesopjaig undnew yeleg gem ibeq yeq isejsiuupe vegog-

-yefed uejnBunuied wejep= -

JeyeleAsew uebunge} uep isejseaul uebuequiayiedwejepeAuepe nied - ueBuequilpied-uebuequiped ueylesepuag

‘yefed yalgojul jefe eped uejseybuad-uejseybuodjeke eped uenjuajay uebuap sensas, (2) yeAe $ uesejaluay

UBIN iad ueylesepsag neje ueBuap snjeip Bued njuajaj‘a uep 'usunbueg nejeyuep yeue} ueemesiad uep ‘ajejse jeas eyesnesef eyesn “usunbueg nejeyuep yeue} edniog euey ueyyebued isyesueuepseyBuad ‘p feinjuan jepow ueeyesniad yojo euajip Buek eAuuebuesed ueeyesnsiod eped jepow ueepeAued ueyyebued neje weyes uejenfuad isyesuej uep ‘es.ing IpbueA jyeauap isyesueySEJINYOS uep weyes ISYESUBI) yep ueiseyBued ‘9

BISALOPL, SIP" IBI EJEGLIN Id 9202 UNYEL SINAXJOWONZZ Yep Eg v eyesnneje yeBuaueut eyesn iseyyyenyBueA eser q jniny Uep e jniny weep pnsyewip eser Bipahudg ulejes eser eipakuey, uebuap pnsyewip Bue,

9 ynuny sejaf dnyng qsnuny

Isynasuoy eser uebuequiabuay ebeguej yajo ueyenjyipueyiesepiaq ueynjuoup

Buef iseyyneys yerepe ,eyesn iseyyyeny, ueBuapBue,

B

MD yeAe £ jeseg vesejaluag a PYESN yepyeser eipahuag yajo ueynyejip uesemebusd neje ISYNJISUOyynjun (uasied weusa) %g ‘A uep iseyyyenyeseryajo ueynyerip Bued isynsjsuoy uesemebuegd nejeynjun (uasiad jedwa) %p ‘p

'g jniny uep e jniny wejep pnsyewipeserulejas esep Bipakuacdj yojo ueynyejip Buekynjun (uesied ebh) %E ‘9 feyesn iseyyyeny piytuawu yepy buek esep yajoueeuesyejay ynjun (uasied jedula)‘gq

199y eyesn iseyyyeny pyyiuaw bueh eser eipaXkuag yajo veynyejip Bued isynujsuoy ueeuesyejag ynjun (uassead enp) %z yejepe isynujsuoy eser eyesn ynjun uejiseybuog yeleg (4) yeAe € Jesed

'eAuuesejaluad Yowawi eyiasaq (800Z/LSdd) 6002 UNYe} OF JOWONueBuep yeqnip yejs|isynysuoy eserueliseyBbua, Se} yeley Huejua} g90z UNYeL LGUBINelag “¢

PISSUOPU, SIS" 123LIN Ld

9zoz UNYELJOWON UESNINgZ/ UEP #9 UBWEJEH

\ uepjesisisq yejepe onb e eyoyBuas emyeq yedepusdiag sijafew

'eAuwnjagasBueA yeyid ereduexBuequnedwew uep sejelp ueyleinp 6ueA tsyaloy ueseje neuusouew (2)p JESEJ Udd LdS(Z) yeAe Jesed Udd yehqo/ddq uebusp ‘(Z)7 ese Udd YaAqo ueyedniew BueA 'uebuenay unye-unye neje sod-sodisesijenye jisey ueyesepiag

BAUUIET asuadxaUNYY SEE| |

|

ISyeloy qns enp wep LIpse} Bued

29e Ldy Jeseqes (Z) yeAe pUdd (ddd) yeled ueeusbuad

Jeseqyejepe ejyeyBues ipefuew Buek

‘(7 ueunBueg nejyy/ueq yeleg Buejus} 4102 unyej $$ JOWON'p

, yele4 Buojowod jebegos yeleg jesapuar snjyoiq yao ynfunjip Bued ipequdneje ‘deja} eyesn ynjuagwejep uepeg yeleg yalqns uepeq yejepe ,yefed Buojowied, uebuep pnsyewip bue,,

18 gnuny (1) 1842 c jesey uesejaluag

9 neje #yeled Buojowod ueyedniow eser eunbbuag fey wiejep ‘uereXfequiad jees eped eser eunbBueg yajo Buojodip ‘e

JESEd wejep pnsyewilpjeuyuejiseyBuag yeled,

72 pniny (L) yeAe g jesed

,sejef dnyng a yniny

‘sejaf dnyng

P JUNH

PISALOPU, S18" 199 EJEGJIN Id 9202 UNYEL GINAXJOWON VESNING "UEWEJEY Z/ Yep S9 UEWEJEH

L

Buek uebuepisiad weep Bulpueg uoyowag ueyledwesip Buek ueseje

-UESEJE UEP SEJ2Ip ueyleinip Bued uswnyopUeBUapemyeq

"BLOZIXIECHdd/PZE HOWON €ZUdd ve5uojowag Ng’ LL

Jagwajdas

JOWON snisnBy ¢ je66uej

BL0Z Od/F9S00 JOWON Od sejeewe! Yeleg eleoy'6

‘gL0Z snsnBy ¢9107 Od/79S00 JOWON JOPIO“g

-8L0z Jegwejdas y| (e65ue)JOWON“2

'8LOz gzHOWON EZ IESEd Udd USSuojowed“9

‘SLOZ Jagwajdas plJOWONsejePING

IS9107 Od/8ZE00

JOWON Jepioseye ueeliaysy LUNABIBOY‘yp

AW pgL0Z Od/82£00 JOWON JOPIO aseyoind '£

'8Loz Jegwojdes yiJowoN yeled unye+ "2

'8Lo0z Jagwajdas p| jebbue}JOWON"L

Ie6egas ueBuepisied

LuPjepSupueg uoyowag jnqesid} eAuueninjesyepyey ueeyeAued Bunynpuaw ynjun ueq "sejef yepy e65uyas Bulpueqie) wep eAuunye jeseepe yep

Jesages iIsxeloyJagwaydas yeley esey ez jesed

Udd ESEW LdS Injejew ueiodejed uep'uebuojowad ueynyejaw yepns bupueguep ¢z jesed UddueyednyewyeAe

| IESEJ Udd yeAqo ueyng yejepeJesagasEMUEG ueyeyeAulpeped SuedBulpueqia]

BueA isyeioy depeyse} ninjas yep ueyeyeAuaw Bulpueg uoyouwad emyeq wejep yeuidueyledwesip BueA winyny neje ueseje uep uswnYyop 1xng-14ng depeuse; sijafey uslejjuad yejepesesep ipefuew Bued “nyYyajo ‘sipund

BISSUOPL, M2”189 ejeqLIN Id 9202 UNYELJOWON uesnindZ/ Yep 99 UeLeJEH

1unyeAtp jedep yepy uep Iswnse jejisiag Y, £ Jue} Isynusuoy euesyejad eseueBuap (2) yeAe y (ESEJ Udd YeAqo Uenjusued emyeg uebueq "Yep neye %Z ueynq ‘Buea (Z) yeAe [eSeg

Udd uebunyybued wejep Yg Jesagas jue} UeyeUNGBusU neje ynjun eAuueyepuy Gunynpusw jyedep BueA undede ueseje uep yng yep!) Buipueqie) ‘ueBuepisied ewejes ‘Bulseuw-Buisew enajuy uebuapUEP‘%zZ IUYBAeUeSyejed esef(2) yeAe $

IESEd Udd jue) slusf (259) ¢ yedepsa}(1) }eAe € jesed Wejep emyeg

001984(2)yUdd

00905DES00090X % OL

00 0s£ 91200Xx Yo £ lebegosuebuap1904 Jesagas yejepe

Ldy Jesaqas (2) yeAe p (ESEd Udd ddd !s4e10y seye Buejnie} (Zz) yeAe p jesed Udd Ye6unjwed [iseyuesnyinday

‘4‘uewejeu |z0z Jaquweseq ¢, Iebbue) 1707/70

-d¥] Jewonuelode] UswnyopEMUEG

&snjnwew weep ipeluew uep ewloyp jedep jngasio) Bulpueg uoyowuag jedepuad uelein emyeg jedepuadiag sijofley eAuwnjagas ueyteimtp Bue Bulpueg uoyowag yedepuedBHued ueseje-ueseje uelein yninjesemyeq

‘eyeyBuas bueAyajoSued

Ueseje nee PepyedepBulpueg voyowag emyeg jedepusdisgniuep 'eAuwnjagasBueA yeyid esed Sinyo) uep uesuep Buipueg uoyowag uveyeduwesip bueA usunyopUepsijafey emyeg

‘onb esmnwiew weepUebuegumued Ipefuew

‘yefey uelpebuey Buejua) zooz unyej pL JowoNOL |esed uep Pp Jnuny uep e(|) }eAe 69 jesedpNsyeWip yng jejeyedep pnsyewip Bulpueg uoyowe, uesejefued uepemyeg jedepuadiag siolewy eAuunjages ueyleinip

PISAUOPU,BYELIN Ld

UNYEL BINAX Widd/ZZ02/SZ 06Z00-LNd JOWONZ/ UEP /9 URWBIEH

L wejepUIsew yeled unye) neje yefed unye) ueibeq

‘yefed esew mens WEJEPSY Udd yeaAqo uenjusued uenjuajayUdd AN uepUenjueley 1ebeqeas) dNM NNNN enpinjeip“Ydd NN

Injeip (Udd YeAqo tejlu ueynjusueW eAuwepepip ynseua}) uejseyGuad yeled yaAgouenjuajey ueyBuepas ‘Yyny NN weyep jnyeip yeled unye) ueibeg uep ‘yefed unyej ‘yeled esewuenjusjey emyeg °Z uejng eped ipefta}

Isynsjsuoy esel seye (Z) 1242 $ (ESEd Udd ddd ISX2101 Jesep ipeluew Bued

ISYESURI) eEmyeg INYEJOYIpBulpueg uoyowsy ueweduesipueseAegwadUep 2d10nUI PingEMUEG “| yedepuadiag sijoley ‘ueynyelIp Isyesues Ueing ue6uop lenses yeled esew denes ueydejayp sniey uenjusjey lensas Bussey jeda) yep yejepe bueA “g|loz Jequweseq "ps yenuep) unye} njes ewejes Guipueg uoyowsey ueynyejip bueA isyesuel) seje (2) JeAe & (ESEJ Udd yeAgo uedejauad yelepeIpelusw Bued4 (265ue) 0z/pLo/eL/orz/e L000

JOWON 810¢yeled ese (Zz)$ IESEd Uddemyeq ueyejeAulp eAuyoyod eped Bued Bulpueg uoyowsy yedepuedemyeq yedep yep) e66uyas eAWeusgqaslensesjunjeAlp jedep

Uep IstunseJ LOZ/PEdd vexesepJag UeuNBuUeQ neje uep yeue] ueemosiedueBuap (Z) JeAe $ (ESEJ Udd yeAqo uenjusuad emyeq yedepuadiaguemlwep ueBuaq (2) 1842 +Udduenjuauad yeyede Ruas “Buejnuo) (Z) yeAe $ Jesey

Udd vebunju6buesd wejep 401 Jesagas jue} uexeun66usw neye ynjun BAuueyepulIinip jedep yep edHuryes

Jesages eAuulej jiisod isyesoy seye undede ueseye uepUBIOUL yep Supuegis|emyeq jedep yepy ebbuyasueepeoy lenses

S18" 189 EJEG [eqD JIN Id 9207 UNYPL BINAX' W/dd/Z202/5Z”06p200-LNd JOWON UESNING "UEWEJEY ZZ Hep gg UEWEIEH vsese e4upnInayua) jegweySusu yedep eyewneje ueyleqeip venjiwop ee) ejgede

USJO 'gloz Jequisseq esew ueyngdegwojdas esew (z) 3eAe

P IESEd UddBAusmeyasg,oz Jagwajdag uejng eped Ipelie;isyesoy Jesep ipefuew emyeg deybunia)j ue6uepisiadlenses eyeAu esedes 'UENILUuap UnWEN

"unyny uenseday ueniny1wepondunseid neje Syewjyoos e6npeid sese ueynyepoqip yedep ozozL 1e65ue)

JOWON IMdMSeje) neje inpasoud edniag jewiuoy uenjuajayeyew ‘seyeIp UBIBINEMUEG '

‘yefed ueBunyiysed seje isyoioy sod-sod ednueg

2 255Ue) 0Z/7L0/81000 JOWON ANdNS ISI NEjE Wayeu seje lUyeAepedeyedniaq wnyny eAedn undwsusuBupueg uoyowe, “uebuepisiad eyxejemyeg ° (any nn (1) yeAe Gz jeseg lenses) Bulpueqie| epeday uejelagay URUOyowlad

Undwanp jedep wnyny eAedn ‘jevoyew ynjun ueyBuepes “(gry NN P

Jruny (z) yeAe ez jesed jensas) yeley uejipeBusg oy ueje6n6 neyenn 9 jnany (1)9g Jeseg lenses) epeday yeled uedejajey jeans uejeyequied ueuoyowuedYnduwaytp yedep winyny eAedn Yewuoj xnjun “uesnjndoy Wejep yeled uebunywad sod-sod seje isyaioy neje yojew edniaq) jeveyew uep (uesnjnday 8182 eye} neye inpesoidjewo}UeYYeSsIdip yeled uedejajay yeuns seye tunyny eAedn "GAM NN Wwelegbeg

‘Ed UEP Zd Gd ‘NENdd UEP Ndd ‘Udd vebuepun-6uepunjad ueinyesod

UyeAuUeyelediadueinyesed ueyeuesyejewGupuegiay uep (Bulpueg uoyowad nseout) yefey gem Seq nyeyeq BueA eieoe wnynyNN eBMmueg -

‘yefed uedejajoy yeuns urejep yeled yaAgo uedejouad wejep inpesojd neyeeye}jeuuo)

BISAUOPL, SIS” 199LIN Jd 9202 UNYEL AIIAXJOWON"UBWEJEY Z/ UEP 69 UeweleH

090058 29€LxEfedJeseqL (o0'dy) (oo'dy)‘.

(o0‘dy)ON

ISY0104Ig BuRA sog

|wey |

IEIIN

Inyuag 1ebegos yejepe ejoyHues yoyod seje yeleyyedepued

Isejnydeyoi ‘seye Ipueleinemuyeg

‘ueyjezyeqipueseje dnynoBued ueyefediad ueSuepun-Buepuned ueinyesed ueplensesBuipueqia |

Yejo ueynyejip(Z) yeAe $ IESEd Udd (ddg)ureuaBbuag Jeseq depeusey jnisod tsyaioy emyeg yedepuadiagq sjaley seyeip ueyieimip BueA uebuegwyed yninjosemueg yoyod uebuep yedep xepi) neje 12419) Yep neje ueagjas yep) BUSIEY UeHuequuned uep jyedepuedyep}ueplwep UnweN ‘seyelp ueyleinip SueA ulejas 'uesy undnew sine}; ueyedwesip yeg ‘yeuid ered yedepuad uepUninjasYee} syeleyy emueg

‘onb e eyeyBues sninwew weepuep ewuajip jedepzequieseq

‘p's Yenuer) unye} nyes (2) yeAe p IESEJ Udd yadqo IsuaqJeda) yejepe OZOZ JaqoyyQ Z0z/pL0/81/07Z/£L000 JOWON 8107

Jegwasag XElEd esey (Z) eAe $ IESEd UddPMUEG ueye}eAulp eAuyoyod eped BueA Bulpueg uoyowag jedepusd emyeg sisley exew 'unyny uelseday uep uejpeoyuebuejuayed ueyninyepip smeysese emyeq MUBIP NUN bueA unyny disuud lenses ‘seyeipueyesepisq emyeg "9

PISSUOPL,129019 LIN Id

9202JOLUONZ4 Yep 04 v

Bued urej ueBuepun-6uepunyad ueinyesed uepuejipeBued

ZOOZ unyeLJowoN Buepup-Buepun

GHWA Udd nn (z) 3eAe jeseg e6ung ‘e

LLO956

956

CC0 L92 LE oo'dyuelein tebegos yejepe yeley ueipebueg jedepuad jninuew yefed‘uepiweap uebusp emyeg dy:yeleg uejipebued jninusay dd:uelipebuod uexueyeyedip jedepIsyaloy dy:Bulpueqia | minuswy

:yeleg

1eBeqges ipeluew

‘yeleg uejipebuag Buejuoj zooz Uunyet 7] Jowon Suepun-6uepun (1) yeAe og jeseg eseny ueyeunBbuew ynyun uejnduisayieg vefed

‘ueBuepisied wejepjsey seye emyeq Bueguruow

Bisouopu’IP9OJ9 | (N Id 9202 UNYeL SIJAX W/dd/220C/SZ 06p200-LNd JOWON YesnjndZ/| 7

YUR65Uagtebegas "H'W “H'S ‘seA]| ueYyoIeYy yajo njuegip uep ejo65uy wyeH 'ebegas busew-6usew“H'Simg uep “yy “Megang luor ‘sijafey enjay wiyey tebegas “yy “HS “S'S ‘My pewweyow Uajo €z0z Judy 9 (256ue) siwey wey eped

Uejipebuag wiyeH sijefey yesemeAsnuwueysnindip uenweg

00'0dyCHINA Udd

000dn (2)e5ung "e

> ISEJJSIUIWIPY

00'0dyJeAegip (yiqa}) Buesny bueA yeleg le6egos ipelusw JeAeqgip snsey Bued yeled ef5ulyasIMG‘uejedeiy Buedweyw ‘g

JOWON BAey jeleg ueBuluny uejepr "vs‘| JegA9 Bunpeg Ip jewejeseg dMdN ‘VISSNOGNI SM3LN3D VLvd 1V9019

LIN Ld Bweu seje gloz Jagwasag yeledg eseW ozoz teqoyo 4

LO/BL/OPZ/E 1000 JOWON (Z) JeAe $ Jesed Jeuly Uejiseubuagseheg

Bueiny yeleg uedejajey yeing seye yeleg GemBuejus} |zoz

Jagwesag £L I2656ue)|eJepuar uesnndoy depewe) Bupueg uoyows, Bupueg ynainjas ueyjnqeBbuey

KEMEN ! &RIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK

JLN. HAYAM WURUK NOMOR 7 JAKARTA PUSAT 10210

PUSAT KONTAK LAYANAN KEMENTERIAN KEUANGAN TELEPON: 134

Dan SUREL: kemenkeu,prime@kemenkeu.go.id

Nomor: P.408/SP.Wk/202620 Agustus 2026 Lampiran : Satu Berkas

Hal: Pengiriman Salinan Putusan Pengadilan Pajak

Kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Pajak u.p. Direktur Keberatan dan Banding;

2. Kepala KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan,

3. Direktur PT. NTT Global Data Centers Indonesia:

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, bersama ini disampaikan salinan resmi Putusan Pengadilan Pajak dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pemohon, Nomor PutusanAlamat Pemohon Banding

Gedung Cyber | Lantai 3, Jalan PUT-002490.25/2022/PP/M.XVI!IB PT. NTT Global Data Kuningan Barat Nomor 8, Jakarta

Tahun 2026Centers IndonesiaSelatan

Mengingat sesuai dengan data yang ada pada Sekretariat Pengadilan Pajak, Pemohon Banding tersebut terdaftar sebagai Wajib Pajak di wilayah KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan, sehingga sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Putusan Pengadilan Pajak harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan, maka Putusan Pengadilan Pajak tersebut agar segera ditindaklanjuti.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wakil Sekretaris,

ME

Ditandatangani secara elektronik Abdul Azis Hady

Tembusan:

Ketua Pengadilan Pajak

Seluruh layanan Pengadilan Pajak tidak dipungut biaya. Apabila terdapat penyimpangan dalam pemberian layanan atau indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mengatasnamakan Pengadilan Pajak, agar dapat melaporkan melalui ca// center 134, aplikasi Whatsapp dengan nomor +6281310004134, laman https://www.wise.kemenkeu.go.id/ atau https://siwas.mahkamahagung.go.id/.

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Arief Kurniadi, Ak., S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri Terbanding dan tidak dihadiri Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota:Hakim Ketua Majelis, ttdttd

Joni Surbakti, Ak.Mohammad Alwi, S.E., S.H., Ak.

tid

Adriana Dwi Hardjanti, S.H., M.Ec.

Panitera Pengganti, ttd

Arief Kurniadi, Ak., S.H,

Salinan sesuai dengan aslinya,

Abdul Afis Hady, S.Kom., S.H.

pie 497102251992011002

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Arief Kurniadi, Ak., S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri Terbanding dan tidak dihadiri Pemohon Banding:

Hakim-Hakim Anggota:Hakim Ketua Majelis, ttdttd

Joni Surbakti, Ak.Mohammad Alwi, S.E., S.H., Ak.

ttd

1

Adriana Dwi Hardjanti, S.H., M.Ec.

Panitera Pengganii, ttd

Arief Kurniadi, Ak., S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Wakil Panitera

Abdul Azis Hady, S.Kom., S.H.

NIP 197102251992011002

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Arief Kurniadi, Ak., S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri Terbanding dan tidak dihadiri Pemohon Banding:

Hakim Ketua Majelis,

Mohammad Alwi, S.E., S.H., Ak.

Adriana Dwi Hardjanti, S.H., M.Ec.

Panitera Pengganti, af a

Ari | urniadi, Ak., S.H.

Sumber: salinan putusan di setpp.kemenkeu.go.id. Teks isi putusan disusun ulang dari PDF tersebut; bila berbeda, yang berlaku dokumen aslinya.