PUT-001770.99/2025/PP/M.XVIIA Tahun 2025

P U T U S A N

Nomor PUT-001770.99/2025/PP/M.XVIIA Tahun 2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara biasa secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak mengenai gugatan terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-101/WPJ.09/2025 tanggal 07 Februari 2025 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 001770.99/2025/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

CV CALLBERT ENGENEERING CO, NPWP: 01.447.926.5-423.000, beralamat di Jl. Sunda No.34A, Kebon Pisang, Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Cuaca, S.E., Ak., M.Si., S.H., M.H., CLA dan M. Reza Irawan Meliala, S.H., jabatan: Kuasa Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/CEC/SK-PP/II/2025 tanggal 17 Februari 2025, yang diberikan oleh Antonius Sudibio, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama: Cuaca, S.E., Ak., M.Si., S.H., M.H., CLA,

Izin Kuasa Hukum: KEP-542/PP/IKH/2023 tanggal 08 Mei 2023, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/CEC/SK-PP/II/2025 tanggal 17 Februari 2025,

2. Nama: M. Reza Irawan Meliala, S.H.,

Izin Kuasa Hukum: KEP-013/PP/IKH/2024 tanggal 16 Januari 2024, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/CEC/SK-PP/II/2025 tanggal 17 Februari 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jalan Jend. Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP: Riyanto/198001292001121003,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

2. Nama/NIP: Jose Mayer Sinaga/198402112003121005,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

3. Nama/NIP: Hantoro Widyo Pratomo/198408102009011011,

Jabatan: Pelaksana,

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-2312/PJ.07/2025 tanggal 05 Juni 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-330/PP/ BR/2025 tanggal 08 April 2025;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor 017/CEC/G-PP/II/2025 tanggal 27 Februari 2025;

Telah membaca Surat Tanggapan Tergugat Nomor S-00021/STG-CT/ WPJ.09/2025 tanggal 23 April 2025;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Tergugat Nomor S-101/WPJ.09/2025 Tanggal 07 Februari 2025 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar diterbitkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I menyatakan bahwa Permohonan Penggugat atas Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar dikembalikan dan Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan kembali sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013;

Menimbang bahwa atas Surat Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar tersebut, Penggugat mengajukan gugatan dengan Surat Nomor 017/CEC/G-PP/II/2025 tanggal 27

Februari 2025 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 (melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak e-Tax Court);

Menimbang bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan Nomor 017/CEC/G- PP/II/2025 tanggal 27 Februari 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Posita

Adapun alasan-alasan gugatan ini diuraikan sebagai berikut:

A. Dasar Hukum Pengembalian Permohonan Pembatalan Menurut Tergugat

Adalah Pasal 19 ayat (5) PMK 8/PMK.03/2013

B. Bantahan Terhadap Objek Gugatan Yang Diterbitkan Berdasarkan Pasal

19 ayat (5) PMK 8/PMK.03/2013

1. Objek gugatan bertentangan dengan Pokok Sengketa pada permohonan pembatalan STP yang Penggugat ajukan dengan Surat Nomor 005/KPP/CEC/P.P/IX/2024 tanggal 25 September 2024 berdasar rujukan hukum sebagai berikut:

bahwa alasan pembatalan pada Surat Nomor 005/KPP/CEC/P.P/ IX/2024 tanggal 25 September 2024 adalah:

1) Tidak pernah dilakukan permeriksaan pajak berasarkan Pasal 29 UU KUP, tiba-tiba diterbitkan STP PPN Nomor 00331/107/19/ 423/22 tanggal 04 Oktober 2022;

2) Pemeriksaan pernah dilakukan hanya berdasarkan KEP-146/PJ/ 2018 yang dinyatakan Dirjen Pajak dalam Putusan MA Nomor 4 P/HUM/2024 halaman 47 sama sekali tidak berdampak kepada Wajib Pajak;

3) Tidak ada Laporan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak tahu adanya Pemeriksaan dan tidak tahu STP a quo berasal dari pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan KEP- 146/PJ/2018 jo KEP-206/PJ/2021;

4) Pemohon tidak tahu cara mengkonversi STP a quo yang diterbitkan berdasarkan KEP-146/PJ/2018 jo KEP-206/PJ/2021 untuk dipersamakan dengan STP a quo menurut Pasal 14 ayat (1) a UU KUP dan/atau;

5) Tidak ada undangan pembahasan hasil pemeriksaan.

2. bahwa Penggugat bermaksud mengajukan Pokok Sengketa atas pembatalan tersebut agar STP Nomor 00331/107/19/423/22 tanggal 04 Oktober 2022 tidak seharusnya diterbitkan (nietig) sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013.

3. bahwa Tergugat menerbitkan Objek Gugatan dengan menggunakan dasar hukum Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 19 PMK 8/2013 (vernietigbaar) yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 (nietig).

4. Dengan demikian, Pokok Sengketa pada pembatalan STP Nomor 00331/107/19/423/22 tanggal 04 Oktober 2022 (Pasal 17 ayat (3) PMK8/2013) tidak inherent dan tidak melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a PMK 8/2013 karena memang tidak saling berkaitan.

5. Pokok Sengketa pada pembatalan a quo belum pernah diajukan upaya hukum.

6. Berdasarkan uraian diatas Tergugat belum menerbitkan Keputusan atas Permohonan Pembatalan yang diajukan berdasarkan Surat Nomor 005/KPP/CEC/P.P/IX/2024 tanggal 25 September 2024.

C. Akibat Hukum Dari Tindakan Tergugat

1. Terbukti Tergugat telah menyalahgunakan wewenang dalam menerbitkan objek gugatan karena wewenang yang timbul berdasarkan Permohonan Pembatalan STP adalah wewenang yang ditujukan untuk menerbitkan KEPUTUSAN mengabulkan atau menolak atas pembatalan STP (nietig). Ternyata terjadi penyimpangan berupa Tergugat menerbitkan Surat Nomor S-101/WPJ.09/2025 perihal Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar tanggal 7 Februari 2025 untuk mengembalikan permohonan pembatalan atas STP Nomor 00331/107/19/423/22 tanggal 04 Oktober 2022 (vernietigbaar). Dengan demikian, telah terjadi penyimpangan/penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkan objek gugatan

tersebut dikategorikan sebagai keputusan yang dibatalkan menurut PMK 8/2013 atau tidak sah sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1) huruf c UU AP yang berbunyi “Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila: (c) dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang wenang”, yang dianggap tidak pernah ada sejak diterbitkannya objek gugatan tersebut (BATAL/TIDAK SAH sejak diterbitkan).

II. Petitum

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Mohon Majelis Yang Mulia memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan a quo:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan ini untuk seluruh;

2. Membatalkan Surat Nomor S-101/WPJ.09/2025 tanggal 7 Februari 2025;

3. Memutuskan dan menyatakan tidak sah Surat Nomor S-101/WPJ.09/2025 tanggal 7 Februari 2025;

Menimbang bahwa Tergugat dalam Surat Tanggapan Nomor S-00021/ STG-CT/WPJ.09/2025 tanggal 23 April 2025, pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

I. Ketentuan Formal

1. Berdasarkan penelitian Surat Permohonan Gugatan Penggugat Nomor 017/CEC/G-PP/II/2025 tanggal 27 Februari 2025 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 27 Februari 2025 diketahui hal-hal sebagai berikut:

2. Berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan penggugat tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak karena tidak mencantumkan tanggal diterima Surat Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar, sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

II. Tanggapan Atas Gugatan

Setelah membaca surat gugatan, mempelajari berkas surat menyurat dan dokumen yang ada, dengan ini disampaikan tanggapan terhadap gugatan dari penggugat sebagai berikut:

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak.

b. Data dan Fakta bahwa Ketetapan Pajak Nomor 00331/107/19/423/22 tanggal 04 Oktober 2022 pernah diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan Kantor Wilayah DJP Jabar I telah menerbitkan Keputusan Ke-1 Nomor KEP-03294/NKEB/PJ/WPJ.09/2023 tanggal 31 Maret 2023, Keputusan Ke-2 Nomor KEP-07364/NKEB/PJ/WPJ.09/2023 tanggal 9 Agustus 2023 dan ketetapapan pajak telah dilunasi NTPN A0DD45BABB0SEQBQ tanggal 25 Agustus 2023.

c. Tanggapan Tergugat bahwa karena Ketetapan Pajak Nomor 00331/107/19/423/22 tanggal 04 Oktober 2022 pernah diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan Kantor Wilayah DJP Jabar I telah menerbitkan Keputuasan Ke-1 Nomor KEP-03294/NKEB/PJ/WPJ.09/ 2023 tanggal 31 Maret 2023, Keputusan Ke-2 Nomor KEP-07364/NKEB/PJ/ WPJ.09/2023 tanggal 9 Agustus 2023 dan ketetapapan pajak telah dilunasi NTPN A0DD45BABB0SEQBQ tanggal 25 Agustus 2023, maka atas permohonan pengurangan. atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar dengan Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor FORM- 05008405/BPS/KPP.090203/2024 tanggal 04 Oktober 2024 tidak dapat diproses lebih lanjut dan dikembalikan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak.

III. Kesimpulan dan Usul

1. Kesimpulan a. Surat Gugatan Penggugat Nomor 017/CEC/G-PP/II/2025 tanggal 27 Februari 2025 tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak karena tidak mencantumkan tanggal diterima Surat Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat

Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar, sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

b. Surat Pemberitahuan Surat Non-Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-101/WPJ.09/2025 tanggal 07 Februari 2025 diterbitkan sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;

2. Usul menolak permohonan gugatan Penggugat dan tetap mempertahankan Surat Pemberitahuan Surat Non-Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-101/WPJ.09/2025 tanggal 07 Februari 2025 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar atas nama CALLBERT ENGENEERING CO NPWP 0014479265423000;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan menyerahkan penjelasan tertulis kronologis yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I.Kronologi

hukumbagiTergugatmenggunakan ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), Pasal 18 ayat (6), Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (5) PMK 8/2013 untuk menerbitkan objek gugatan perihal PengembalianPermohonanatau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar terhadap surat pembatalan nomor: 005/KPP/CEC/P.P/IX/2024 tanggal 25 September 2024

II. Bantahan Terhadap Dalil-Dalil Tergugat

1. Pokok Alasan Pembatalan STP

Bahwa pada pokoknya alasan pembatalan STP adalah: “STP YANG TIDAK

BENAR KARENA DITERBITKAN OLEH PEJABAT YANG TIDAK

BERWENANG DAN STP DITERBITKAN BERDASAR PEMERIKSAAN

YANG TIDAK SESUAI DENGAN PASAL 29 UU KUP”.

2. Penggugat mengajukan pembatalan STP dengan menggunakan dasar hukum Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013.

3. Tergugat KELIRU karena menggunakan HUKUM ACARA permohonan untuk Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 kepada permohonan untuk Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013.

4. HUKUM ACARA untuk permohonan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 adalah Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) PMK 8/2013.

5. Objek gugatan diterbitkan berdasarkan Pasal 19 ayat (3) PMK 8/2013.

6. HUKUM ACARA Pasal 19 ayat (3) PMK 8/2013 tidak dapat diberlakukan terhadap permohonan pembatalan yang diajukan karena dibuktikan dengan HUKUM ACARA Pasal 20 ayat (2) PMK 8/2013 tidak mungkin dapat diberlakukan terhadap permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013.

7. HUKUM ACARA Pasal 20 ayat (2) PMK 8/2013 yang berbunyi: Dalam rangka meneliti permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur

Jenderal Pajak dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan, TIDAK MUNGKIN DAPAT digunakan sebagai dasar penelitian terhadap alasan pembatalan “STP YANG TIDAK BENAR KARENA DITERBITKAN OLEH PEJABAT

YANG TIDAK BERWENANG DAN STP DITERBITKAN BERDASAR

PEMERIKSAAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PASAL 29 UU KUP”.

8. Apabila mengikuti pendapat Tergugat yang menyatakan Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 adalah bagian tak terpisahkan dari Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013, akan timbul pertanyaan:

1) BAGAIMANA CARA/ALASAN HUKUM memberlakukan hukum acara Pasal 20 ayat (2) PMK 8/2013 terhadap alasan pembatalan “STP YANG TIDAK BENAR KARENA DITERBITKAN OLEH PEJABAT YANG TIDAK BERWENANG DAN STP DITERBITKAN BERDASAR PEMERIKSAAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PASAL 29 UU KUP”?

9. Teori apa, dasar hukum apa, asas hukum apa, pendapat ahli siapa yang dapat menyatakan terhadap alasan “STP YANG TIDAK BENAR KARENA DITERBITKAN OLEH PEJABAT YANG TIDAK BERWENANG DAN STP

DITERBITKAN BERDASAR PEMERIKSAAN YANG TIDAK SESUAI

DENGAN PASAL 29 UU KUP” dapat diselesaikan melalui hukum acara Pasal 20 ayat (2) PMK 8/2013?

10. Oleh karena Pasal 20 ayat (2) PMK 8/2013 tidak dapat diberlakukan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 membuktikan Tergugat telah keliru menerbitkan OBJEK GUGATAN menggunakan Pasal 19 ayat (3) PMK 8/2013 terhadap permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013.

11. Oleh karena HUKUM ACARA Pasal 19 ayat (3) PMk 8/2013 tidak dapat diberlakukan terhadap permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013, membuktikan tidak ada dasar kewenangan Tergugat menerbitkan OBJEK GUGATAN.

12. Dengan demikian, objek gugatan harus dibatalkan dan dianggap tidak pernah diterbitkan

13. HUKUM ACARA Pasal 20 ayat (2) PMK 8/2013 hanya dapat digunakan untuk Permohonan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013, TETAPI tidak dapat digunakan untuk permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013.

14. Merujuk lampiran II angka 83 UU Nomor 12 tahun 2011 yang menyatakan: Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh, membuktikan Norma Hukum Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 BERBEDA dengan Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013.

15. Merujuk lampiran II angka 176 UU Nomor 12 tahun 2011 yang pada pokoknya menyatakan: penjelasan berfungsi untuk menjelaskan norma hukum, membuktikan norma hukum Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 tidak dapat berkedudukan hukum sebagai PENJELASAN bagi Norma Hukum Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013. Dengan demikian, ketentuan Pasal 18 ayat (1) PMK 8/2013 hanya merujuk kepada Norma Hukum Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013.

16. Bagaimanapun Objek Gugatan harus dibatalkan dan dianggap tidak pernah diterbitkan karena hukum acara Pasal 16 ayat (2) PMK 8/2013 tidak dapat diberlakukan.

III. Menghitung Lewat Jangka Waktu 6 Bulan

1. Apabila permohonan pengurangan atau pembatalan diajukan berdasar Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013, kemudian diterbitkan SURAT PENGEMBALIAN, lalu diajukan gugatan atas surat pengembalian, kemudian SURAT PENGEMBALIAN dibatalkan oleh Pengadilan, dan dikirimkan Putusan Pengadilan ke Tergugat, dan kemudian diterbitkan Keputusan atas Pengurangan atau Pembatalan. Bagaimana menurut tergugat penghitungan jangka waktu 6 bulan sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1c) UU KUP?

2. Apabila permohonan pengurangan atau pembatalan diajukan berdasar Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013, kemudian diterbitkan SURAT PENGEMBALIAN, lalu diajukan gugatan atas surat pengembalian, kemudian SURAT PENGEMBALIAN dibatalkan oleh Pengadilan, dan dikirimkan Putusan Pengadilan ke Tergugat, dan kemudian diterbitkan Keputusan atas

Pengurangan atau Pembatalan. Bagaimana menurut tergugat penghitungan jangka waktu 6 bulan sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1c) UU KUP?

3. Pertanyaan:

1) Apakah untuk Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 ada dasar hukum wewenang dan Prosedur atau tata cara pengembalian surat pembatalan?

2) Apakah untuk Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 ada dasar hukum wewenang dan Prosedur atau tata cara pengembalian surat pembatalan?

3) Apakah untuk Pasal 25 UU KUP ada dasar hukum wewenang dan ketentuan Prosedur atau tata cara pengembalian surat keberatan?

4. Rujukan hukum:

1) Pasal 41 PP 74/2011:

(1) Dalam hal Direktur Jenderal Pajak menerima Putusan Gugatan atas Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan, Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti Putusan Gugatan tersebut dengan menerbitkan kembali Surat Keputusan Keberatan sesuai dengan prosedur atau tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).

(2) Dalam hal badan peradilan pajak mengabulkan gugatan Wajib Pajak atas surat dari Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang, Direktur Jenderal Pajak menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

(3) Jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Putusan Gugatan diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.

5. Tabel perbandingan batas waktu keberatan Pasal 25 UU KUP, Permohonan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013, Permohonan Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 ditinjau dari pasal 41 PP 74 Tahun 2011

Keterangan:

Untuk Pasal 25 UU KUP dan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 terdapat wewenang pengembalian dan prosedur pengembalian, sedangkan untuk Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 tidak ada norma hukum yang mengatur wewenang dan prosedur pengembalian, oleh karenanya Putusan gugatan a quo TIDAK ADA ALASAN HUKUM yang membuatnya tunduk kepada Pasal 41 ayat (2) PP 74 tahun 2011. Dengan demikian, jangka waktu 6 (enam) bulan dihitung sejak permohonan Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 diterima oleh KPP. Hal ini karena konstruksi hukum Pasal 25 UU KUP dan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 adalah sama dan berbeda dengan konstruksi hukum Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013.

DENGAN DEMIKIAN, PERMOHONAN PEMBATALAN STP YANG TIDAK BENAR DALAM SURAT NOMOR: 005/KPP/CEC/P.P/IX/2024 TANGGAL 25 September 2024 DITERIMA KPP TANGGAL 4 OKTOBER 2024 DAN SAMPAI HARI INI TELAH MELEWATI BATAS WAKTU 6 (ENAM) BULAN, SEHINGGA TELAH MEMENUHI KETENTUAN PASAL 36 AYAT (1d) UU KUP;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan menyerahkan penjelasan tertulis yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. Bukti Pendukung, Kini Tergugat Sudah Memperbaiki Kesalahannya Yang

Semula Mengembalikan Permohonan Berubah Menjadi Menerbitkan Keputusan.

bahwa untuk permohonan Pembatalan STP berdasar Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 harus diterbitkan Keputusan bukan Pengembalian. Tindakan Tergugat

dalam menerbitkan Obyek Gugatan a quo adalah tidak berdasarkan Kewenangan sehingga harus dibatalkan.

Bukti Pendukung ini adalah mengenai KEPUTUSAN PEMBATALAN berdasar Pasal 13 ayat (3) PMK 8/2013 atas nama Wajib Pajak lain, tetapi dasar hukum pembatalannya sama dengan dasar hukum pembatalan atas nama Penggugat. Tergugat akhir-akhir ini telah melakukan perubahan atas pembatalan berdasar Pasal 13 ayat (1) PMK 8/2013 setelah banyaknya Pembatalan yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Kuasa Hukum yang sama dengan Kuasa Hukum pada Gugatan a quo yang diuraikan sebagai berikut:

Keterangan bukti:

1. Bukti P-1, Bukti P-3, dan Bukti P-5 (Putusan Pengadilan Pajak) membuktikan telah diajukan PEMBATALAN berdasar Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 terhadap STP dan membuktikan Tergugat telah menerbitkan SURAT PENGEMBALIAN, dan Gugatan atas surat pengembalian telah DITOLAK OLEH PENGADILAN PAJAK.

2. Bukti P-2, Bukti P-4, dan Bukti P-6 membuktikan terhadap STP yang sama diajukan pembatalan berdasar Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 diterbitkan KEPUTUSAN.

II. Permohonan Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013 Tidak Nebis In Idem Dengan

Pasal 25 UU KUP.

KEBERATAN (Pasal 25 UU KUP!

«Tujuan

Meat ap et ba baba gan ae catat Gabe gesta bapa nts ihe et pla capa

Pet apa

+ Obyek teliu

"Akibat Hukum

Spoke thar Bra sent os tab epee gether

Pasal Dh ayat 1 PMK BS 2003.

aan Utes Teliti Syarat Aribat Hukum

UPAYA vet ret eo lids tha kare “ .

ADMINISTRASI Lee LD oak teepeouri syarat maka

Permohanan dikembankan it

STP Ls avat | Ada wewenang

— Pasal £4 ayat 2 PMK 877013

Permohanar Penguranyan atau Pembatalan STP yank | Iulusa: Uteh Telit Syarat Akibat Kuaum tidak benar . '

IPSI 35 1) UU KUP | :

Casal Hayat hon HA

Tujuan Obiex Tet Syarat Alubat Hukum peartaa ee bike ont te Tidak ada wewenang bus eta pengembahar

Keterangan:

1. Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 nebis in idem dengan Pasal 25 UU KUP.

2. Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 dan Pasal 25 UU UP ditindaklanjuti dengan penelitian pembukuan Pembukuan, pencatatan, dokumen, data, informasi yang terkait Pasal 25 ayat (6) UU KUP, sehingga tidak mungkin negara 2 (dua) kali meneliti pembukuan pembukuan, pencatatan, dokumen, data, informasi yang terkait Pasal 25 ayat (6) UU KUP untuk perkara yang sama.

3. Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 tidak memiliki hubungan hukum dengan Pasal 25 (UU KUP) sehingga tidak nebis in idem dengan Pasal 25 UU KUP.

4. Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 dan Pasal 25 UU KUP adalah pilihan. III. Perbedaan Hukum Acara Untuk Permohonan Maksud Pasal 17 Ayat (1)

Dengan Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013.

Perbedaan Hukum Acara untuk permohonan maksud Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 dengan Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 dalam rangka membuktikan Tergugat keliru menerbitkan objek gugatan terhadap alasan permohonan yang diajukan untuk maksud Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013:

Wemerang 7. titer

Para lagi rara Woo Ira Kai

Kasar | Layar 1 Pir tie ba Payal Syn] Ma ct oie TAYE TSS ERT ae tpn gd

PERMCHINAN = 2 3

= a z TIDAK ADA WEWENANG

7) ANADAP PEMBUKUAN

Bae Ho. keke HAR ADA HAK ADA ALAL

Pasa WB ayat 1 — — —

: PENGUIN UN Sra TIDAK ADA WWE WL RANG

KEMBALIKAN

PERMOHONAN

Narasi:

Objek gugatan yang diterbitkan berdasarkan Pasal 19 ayat (3) PMK 8/2013 hanya dapat diterbitkan terhadap Permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) PMK 8/2013 dilaksanakan apabila Permohonan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (6), dan ayat (7) PMK 8/2013. Apabila Permohonan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (6), dan ayat (7) PMK 8/2013, maka Permohonan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan pelitian terhadap Pembukuan, Pencatatan, Dokumen, Data, Informasi. Oleh karena terhadap alasan pembatalan “STP Diterbitkan Oleh Pejabat Tidak Berwenang” TIDAK DAPAT DITELITI berdasarkan Pembukuan, Pencatatan, Dokumen, Data, Informasi sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) PMK 8/2013, maka permohonan tersebut tidak termasuk sebagai permohonan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 tetapi merupakan permohonan Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 . Oleh karena itu ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (6), ayat (7), dan Pasal 19 ayat (3) PMK 8/2013 sebagai alasan tergugat menerbitkan objek gugatan terbukti tidak dapat diberlakukan terhadapt permohon Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 yang telah Penggugat ajukan. Pertanyaan:

1. Apakah terhadap Alasan Permohonan “STP Diterbitkan Oleh Pejabat Tidak Berwenang” DAPAT DITELITI berdasarkan Pembukuan, Pencatatan, Dokumen, Data, Informasi sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) PMK 8/2013 sebagaimana diberlakukan terhadap Permohonan untuk maksud Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013? APA ALASAN HUKUM-nya?

2. Apabila gugatan ini diTOLAK, a contrario, Bukankah artinya MAJELIS HAKIM menyatakan: Terhadap Alasan Permohonan “STP Diterbitkan Oleh Pejabat Tidak Berwenang” DAPAT DITELITI berdasarkan Pembukuan, Pencatatan, Dokumen, Data, Informasi sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) PMK 8/2013 sebagaimana DAPAT diberlakukan terhadap Permohonan untuk maksud Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013? APA ADA ALASAN HUKUM untuk menyatakan demikian?

IV. Tabel Perbedaan Pendapat Tergugat Dan Penggugat.

bahwa Alasan Permohonan: “STP YANG TIDAK BENAR KARENA DITERBITKAN OLEH PEJABAT YANG TIDAK BERWENANG DAN STP

DITERBITKAN BERDASAR PEMERIKSAAN YANG TIDAK SESUAI

DENGAN PASAL 29 UU KUP (Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013)”.

suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun, untuk menghindaripengulanganrumusan digunakan teknik pengacuan”. Oleh karena itu Norma Hukum tidak dapat MENGACU pada Norma Hukum lainnya. Teknik Mengacu hanya berlaku pada Frasa Hukum untuk menghindari pengulangan rumusan.

Kesimpulan:

Berdasarkan tabel diatas Norma Hukum Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 berdiri sendiri dan berbeda dengan Norma Hukum Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013.

V. bahwa Norma Hukum Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013 Terpisah Dan Berdiri

Sendiri Dengan Pasal 17 Ayat (1) PMK 8/2013 Ditinjau Dari Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 Menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024.

ayat (1) huruf a hanya dapat diajukan dalamtidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hal atas surat ketetapan pajak tersebut:huruf c, hanya dapat diajukan dalam hal Surat

a. tidak diajukan keberatan;Ketetapan Pajak yang terkait dengan Surat Tagihan

b. diajukan keberatan, tetapi dicabut olehPajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang Wajib Pajak dan Direktur Jenderal Pajakterkait dengan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan telahmenyetujuipermohonanBangunan, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi pencabutan Wajib Pajak tersebut;dan Bangunan yang terkait dengan Surat Tagihan

c. diajukan keberatan, tetapi tidakPajak Pajak Bumi dan Bangunan:

dipertimbangkan;a. tidak diajukan keberatan;

d. tidakdiajukanpermohonanb. diajukan keberatan, tetapi dicabut dan Direktur pengurangan atau pembatalan suratJenderal Pajak telah menyetujui permohonan ketetapan pajak yang tidak benarpencabutan oleh Wajib Pajak tersebut; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2c. diajukankeberatan,tetapitidak huruf b;dipertimbangkan;

e. diajukan permohonan pengurangan ataud. tidak diajukan permohonan pengurangan pembatalan surat ketetapan pajak yangdenda administratif Pajak Bumi dan Bangunan tidak benar sebagaimana dimaksudsebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf dalam Pasal 2 huruf b, tetapi dicabut oleha;

Wajib Pajak;e. diajukan permohonan pengurangan denda

f. tidak sedang diajukan permohonanadministratif Pajak Bumi dan Bangunan pembatalan surat ketetapan pajak hasilsebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf pemeriksaanatauverifikasia, tetapi dicabut dan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2telah menyetujui permohonan pencabutan huruf d;oleh Wajib Pajak tersebut;

g. diajukan permohonan pembatalan suratf. diajukan permohonan pengurangan denda ketetapan pajak hasil pemeriksaan atauadministratif Pajak Bumi dan Bangunan verifikasi sebagaimana dimaksud dalamsebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf Pasal 2 huruf d, tetapi dicabut oleh Wajiba, tetapi tidak dipertimbangkan; Pajak; ataug. tidak diajukan permohonan pengurangan atau

h. diajukan permohonan pembatalan suratpembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak ketetapan pajak hasil pemeriksaan ataubenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 verifikasi sebagaimana dimaksud dalamhuruf b;

Pasal 2 huruf d, tetapi permohonanh. diajukan permohonan pengurangan atau tersebut ditolak.pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak

benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, tetapi dicabut dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan oleh Wajib Pajak tersebut;

i. diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, tetapi tidak dipertimbangkan;

j. tidaksedangdiajukanpermohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d;

k. diajukan permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, tetapi dicabut dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan oleh Wajib Pajak tersebut;

l. diajukan permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, tetapi tidak dipertimbangkan;

m. diajukan permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak dari hasil pemeriksaan

Berdasarkan table perubahan PMK 8/PMK.03/13 menjadi PMK 118/2024 menegaskan bahwa:

1. Keliru Pernyataan Tergugat yang menyatakan Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 adalah Bagian dari Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013, karena terbukti Pasal 22 ayat (4) PMK 118/2024 TERPISAH JAUH dan BERBEDA dengan Pasal 32 ayat (1) PMK 118/2024.

2. bahwa di Pasal 22 ayat (2) PMK 118/2024 TIDAK TERDAPAT frasa “sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) PMK 118/2024. Demikian juga pada Pasal 38 ayat (1) PMK 118/2024 TIDAK TERDAPAT frasa “Sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (4) PMK 118/2024. Dengan demikian, pernyataan Tergugat yang mendalilkan frasa “sebagaimana dimaksud” pada Norma Hukum Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 menunjukkan Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 adalah bagian dari Norma Hukum Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 merupakan Pernyataan Yang Keliru dan menyesatkan.

3. bahwa Norma hukum Pasal 22 ayat (4) BERBEDA JAUH dengan Norma Hukum Pasal 38 ayat (1) PMK 118/2024. Pengaturannya pun berbeda jauh.

4. bahwa syarat Permohonan untuk Pasal 38 ayat (1) PMK 118/2024 SAMA DENGAN permohonan untuk Pasal 17 ayat (1) PMK 118/2024. Sedangkan Pasal 38 ayat (1) PMK 118/2024 TERPISAH JAUH dan BERBEDA dengan Pasal 22 ayat (4) PMK 118/2024.

5. bahwa apabila terpenuhi syarat-syaratnya, permohonan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 dengan penelitian terhadap PEMBUKUAN/CATATAN/DOKUMEN/ DATA/INFORMASI yang sama perlakuannya dengan permohonan Pasal 38 ayat (1) PMK 118/2024 ditindaklanjuti dengan penelitian terhadap PEMBUKUAN/PENCATATAN/DOKUMEN/DATA/INFORMASI.

6. bahwa Pengembalian permohonan hanya dapat diterbitkan kepada Permohonan yang DAPAT ditindaklanjuti dengan penelitian terhadap PEMBUKUAN/CATATAN/DOKUMEN/DATA/INFORMASI sebagaimana diatur pada Pasal 20 ayat (2) sepanjang memenuhi persyaratan Pasal 18 ayat (2), ayat (6), ayat (7) PMK 8/2013.

7. bahwa sedangkan Permohonan yang diajukan ke KPP adalah Permohonan yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan penelitian terhadap PEMBUKUAN/ CATATAN/DOKUMEN/DATA/INFORMASI.

8. bahwa pengaturan ketentuan Pasal 38 ayat (1) PMK 118 tahun 2024 tentang “STP yang dikurangkan atau dibatalkan” TERPISAH/BERBEDA dengan pengaturan ketentuan Pasal 22 ayat (4) PMK 118 Tahun 2024 tentang “STP yang seharusnya tidak diterbitkan.” Dengan demikian, menjelaskan bahwa Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 TERPISAH/BERBEDA Norma Hukumnya dengan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013. Oleh karena itu, tidak ada kewenangan menerbitkan OBYEK GUGATAN terhadap Pasal 17 ayat ( 3) PMK 8/2013.

VI. Menghitung Lewat Jangka Waktu 6 Bulan

1. Apabila permohonan pengurangan atau pembatalan diajukan berdasar Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013, kemudian diterbitkan SURAT PENGEMBALIAN, lalu diajukan gugatan atas surat pengembalian, kemudian SURAT PENGEMBALIAN dibatalkan oleh Pengadilan, dan dikirimkan Putusan Pengadilan ke Tergugat, dan kemudian diterbitkan Keputusan atas

Pengurangan atau Pembatalan. Bagaimana menurut tergugat penghitungan jangka waktu 6 bulan sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1c) UU KUP?

2. Apabila permohonan pengurangan atau pembatalan diajukan berdasar Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013, kemudian diterbitkan SURAT PENGEMBALIAN, lalu diajukan gugatan atas surat pengembalian, kemudian SURAT PENGEMBALIAN dibatalkan oleh Pengadilan, dan dikirimkan Putusan Pengadilan ke Tergugat, dan kemudian diterbitkan Keputusan atas Pengurangan atau Pembatalan. Bagaimana menurut tergugat penghitungan jangka waktu 6 bulan sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1c) UU KUP?

3. Pertanyaan:

1) Apakah untuk Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 ada dasar hukum wewenang dan Prosedur atau tata cara pengembalian surat pembatalan?

2) Apakah untuk Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 ada dasar hukum wewenang dan Prosedur atau tata cara pengembalian surat pembatalan?

3) Apakah untuk Pasal 25 UU KUP ada dasar hukum wewenang dan ketentuan Prosedur atau tata cara pengembalian surat keberatan?

4. Rujukan hukum:

1) Pasal 41 PP 74/2011:

(1) Dalam hal Direktur Jenderal Pajak menerima Putusan Gugatan atas Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan, Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti Putusan Gugatan tersebut dengan menerbitkan kembali Surat Keputusan Keberatan sesuai dengan prosedur atau tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2)

(2) Dalam hal badan peradilan pajak mengabulkan gugatan Wajib Pajak atas surat dari Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang, Direktur Jenderal Pajak menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

(3) Jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Putusan Gugatan diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.

5. Tabel perbandingan batas waktu keberatan Pasal 25 UU KUP, Permohonan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013, Permohonan Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 ditinjau dari Pasal 41 PP 74 Tahun 2011

Keterangan:

Untuk Pasal 25 UU KUP dan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 terdapat wewenang pengembalian dan prosedur pengembalian, sedangkan untuk Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 tidak ada norma hukum yang mengatur wewenang dan prosedur pengembalian, oleh karenanya Putusan gugatan a quo TIDAK ADA ALASAN HUKUM yang membuatnya tunduk kepada Pasal 41 ayat (2) PP 74 tahun 2011. Dengan demikian, jangka waktu 6 (enam) bulan dihitung sejak permohonan Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 diterima oleh KPP. Hal ini karena konstruksi hukum Pasal 25 UU KUP dan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 adalah sama dan berbeda dengan konstruksi hukum Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013.

Oleh karena pembatalan diajukan pada tanggal 25 September 2024, Obyek Gugatan diterbitkan tanggal 07 Februari 2025, diajukan gugatan tanggal 13 Januari 2025 BELUM melewati 6 (enam) bulan, maka pada Petitum belum dapat dipetitumkan permohonan pembatalan telah lewat waktu 6 (enam) bulan.

PERMOHONAN PEMBATALAN STP YANG TIDAK BENAR DALAM SURAT NOMOR: 005/KPP/CEC/P.P/IX/2024 TANGGAL 25 September 2024 DITERIMA KPP TANGGAL 4 OKTOBER 2024 DAN SAMPAI HARI INI TELAH MELEWATI BATAS WAKTU 6 (ENAM) BULAN, SEHINGGA TELAH MEMENUHI KETENTUAN PASAL 36 AYAT (1d) UU KUP.

Dengan demikian, agar Amar Putusan dapat dieksekusi, mohon Majelis Hakim di dalam Amar Putusan untuk mencantumkan kalimat “terhadap Permohonan Pembatalan Nomor 005/KPP/CEC/P.P/IX/2024 tanggal 25 September 2024 yang diterima KPP Tanggal 4 Oktober 2024 Sampai saat ini BELUM diterbitkan KEPUTUSAN-nya maka diminta kepada Tergugat untuk menerbitkan KEPUTUSAN sesuai Pasal 36 ayat (1d) UU KUP.”;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan menyerahkan penjelasan tertulis kesimpulan akhir yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Bukti Pendukung, Kini Tergugat Sudah Memperbaiki Kesalahannya Yang

Semula Mengembalikan Permohonan Berubah Menjadi Menerbitkan Keputusan.

bahwa dalam Tabel berikut ini Tergugat menerbitkan Keputusan atas Permohonan Pembatalan SKP berdasar Pasal 22 ayat (2) PMK 118/PMK.03/ 2024. Tergugat bukan menerbitkan Keputusan berdasarkan Pasal 32 ayat (1) PMK 118/2024. Alasan Pembatalan tersebut sama dengan alasan Pembatalan yang diajukan Penggugat berdasar Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/13. Dengan demikian berdasarkan Bukti tersebut, terhadap Permohonan Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/13 yang diajukan Penggugat dalam Surat Nomor 001/KPP/ CEC/P.P/IX/2024 tanggal 25 September 2024 haruslah diperlakukan sama dengan Permohonan Pasal 22 ayat (2) PMK 118/2024 yaitu sama-sama diterbitkan KEPUTUSAN. Berdasarkan bukti pendukung tersebut, Tergugat keliru menerbitkan objek Gugatan.

(Bukti P-1)(Bukti P-2) https://shorturl.at/YiqqQhttps://shorturl.at/L6UwP

Keterangan bukti:

1. Bukti P-1 membuktikan telah diajukan PEMBATALAN berdasar Pasal 22 ayat (2) PMK 118/2024.

2. Bukti P-2 membuktikan diterbitkan KEPUTUSAN.

II. Permohonan Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013 Tidak Nebis In Idem Dengan

Pasal 25 UU KUP Dan Pasal 17 Ayat (1) PMK 8/2013.

DIBANDINGKAK DENGAY KEBERATAN (Pasal 25 UU KUP)

+ Tujuar

Ig . 1 bai Oe Na Da peach’ it : .

payers GI

+ Objer teliti

+ Akibat Hukum

Para Karat li PMs 8, 2013

— Tujuan Objel Teliti Syarat Sebathubum

ADMINISTRASI T dav terpencne tearat maka

STP Permebenan dg bemba. kan Fs

Hayat di Ada we senang

Pana id ayat i2 Pets 371013

Permononan Pergurargan atau Pembataian STP yang Tujuan Objek Tel:ti Searat Aispat dulu tidax benar - ” Ka | | ' uo bated (P51 36 (Ups UU KUSI be

Pasalata.at 2 PIR S013

Tujuan Objek Talas Svarat Abbat Huhum erat taat ah petit eter tata urterbtitka: amt cn. tetap: Turun T.dah ada wewenang

Feri Pe sunda pengembalan

Linge

Keterangan:

1. Permohonan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 nebis in idem dengan Keberatan Pasal 25 UU KUP.

2. Permohonan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 dan Pasal 25 UU UP ditindaklanjuti dengan penelitian pembukuan Pembukuan, pencatatan, dokumen, data, informasi yang terkait Pasal 25 ayat (6) UU KUP, sehingga sengketa Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 selalu terkait dengan Pasal 25 UU KUP. Oleh karenanya tidak mungkin negara 2 (dua) kali meneliti pembukuan pembukuan, pencatatan, dokumen, data, informasi yang terkait Pasal 25 ayat (6) UU KUP untuk perkara yang sama sehingga Pasal 17 ayat (1) PMK

8/2013 dipersyaratkan tidak pernah mengajukan keberatan (cfm: Pasal 18 ayat (2) PMK 8/2013).

3. Sengketa Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013 tidak memiliki hubungan hukum dengan Pasal 25 (UU KUP) sehingga tidak nebis in idem dengan Pasal 25 UU KUP. Dengan demikian, untuk permohonan Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013 tidak dipersyaratkan Pasal 18 ayat (2), ayat (6), dan ayat (7) PMK 8/2013

4. Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 dan Pasal 25 UU KUP adalah pilihan untuk alasan yang sama.

5. Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013 tidak pilihan untuk Pasal 25 UU KUP karena alasannya berbeda satu sama lain.

III. Perbedaan Hukum Acara untuk permohonan maksud Pasal 17 ayat (1) dengan

Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013 dalam rangka membuktikan Tergugat keliru menerbitkan objek gugatan terhadap alasan permohonan yang diajukan untuk maksud Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013:

Wewwerang LL AN, setate Tews hdpen Cats,

Pasal LP? ayat il —— tadtisyeetsitant le ——— Pata 19 ayat il, —— - | TEN TIM LN Tint) Gasal 2D

TU JAM VAKSD 5 3 = 7

FERS SHCNAN z 8 3

3 o : TIDAK ADA WEWENANG

TERHADAP PEMBUKLIAK

Decal LP avati3 Bean ke et UPS TSAK ADA TIDAK ADA AAT

PA Pelan denah Death PES GUILSN Ul SYARAT TIDAK ADA WEWENANG

KEMBALIKAN

PERMOHONAN

Narasi:

Objek gugatan yang diterbitkan berdasarkan Pasal 19 ayat (3) PMK 8/2013 hanya dapat diterbitkan terhadap Permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) PMK 8/2013 dilaksanakan apabila Permohonan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (6), dan ayat (7) PMK 8/2013. Apabila Permohonan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (6), dan ayat (7) PMK 8/2013, maka Permohonan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 tersebut

ditindaklanjuti dengan melakukan pelitian terhadap Pembukuan, Pencatatan, Dokumen, Data, Informasi. Oleh karena terhadap alasan pembatalan “STP Diterbitkan Oleh Pejabat Tidak Berwenang” TIDAK DAPAT DITELITI berdasarkan Pembukuan, Pencatatan, Dokumen, Data, Informasi sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) PMK 8/2013, maka permohonan tersebut tidak termasuk sebagai permohonan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 tetapi merupakan permohonan Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013. Oleh karena itu ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (6), ayat (7), dan Pasal 19 ayat (3) PMK 8/2013 sebagai alasan tergugat menerbitkan objek gugatan terbukti tidak dapat diberlakukan terhadap permohonan Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013 yang telah Penggugat ajukan.

IV. Tabel Perbedaan Pendapat Tergugat Dan Penggugat.

bahwa Alasan Permohonan: “STP YANG TIDAK BENAR KARENA DITERBITKAN OLEH PEJABAT YANG TIDAK BERWENANG DAN STP

DITERBITKAN BERDASAR PEMERIKSAAN YANG TIDAK SESUAI

DENGAN PASAL 29 UU KUP (Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013)”.

Pasal 17 ayat (1)tetapi ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian PMK 8/2013.terhadap per-UU-annya.

4. Lamp II angka 176 UU no 12 tahun 2011:

5. Pasal 17 Ayat (3)“Penjelasan berfungsi menjelaskan Norma Hukum”. PMK8/2013Oleh karena itu “Penjelasan” tidak dapat MENGACUpadaberkedudukan sebagai Norma Hukum. Pasal 17 ayat (1)

PMK 8/2013.5. Lamp II angka 271 UU no 12 tahun 2011: “Pada

dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan

6. Pasal 17 Ayat (3)pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. PMK8/2013Namun, untuk menghindari pengulangan rumusan RINCIAN DARI padadigunakan teknik pengacuan”. Oleh karena itu Pasal 17 ayat (1)Norma Hukum tidak dapat MENGACU pada Norma PMK 8/2013.Hukum lainnya. Hanya frasa hukum yang dapat mengacu ke frasa hukum lainnya. Teknik Mengacu

7. Pasal 17 Ayat (3)hanya berlaku pada Frasa Hukum untuk PMK8/2013menghindari pengulangan rumusan. Norma hukum PENGATURANtidak mungkin diulangi perumusannya. LEBIH LANJUT pada

Pasal 17 ayat (1)

PMK 8/2013.

8. Pasal 17 Ayat (3)

PMK8/2013

PENJABARAN pada

Pasal 17 ayat (1)

PMK 8/2013.

Kesimpulan:

Berdasarkan tabel diatas Norma Hukum Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013 berdiri sendiri dan berbeda dengan Norma Hukum Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013.

V. bahwa Norma Hukum Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013 Terpisah Dan Berdiri

Sendiri Dengan Pasal 17 Ayat (1) PMK 8/2013 Ditinjau Dari Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 Menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024.

Berdasarkan table perubahan PMK 8/PMK.03/13 menjadi PMK 118/2024 menegaskan bahwa:

1. bahwa frasa “Pengurangan atau Pembatalan” pada Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 sama dengan frasa “Pengurangan atau Pembatalan” pada Pasal 38 ayat (1) PMK 118/2024.

2. bahwa substansi Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 SAMA dengan atau diatur di Pasal 38 ayat (1) PMK 118/2024.

3. bahwa frasa “SKP seharusnya tidak diterbitkan” pada Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013 sama dengan frasa “SKP seharusnya tidak diterbitkan” pada Pasal 22 ayat (4) PMK 118/2024.

4. bahwa substansi Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013 SAMA dengan atau diatur di Pasal 22 ayat (4) PMK 118/2024.

5. bahwa substansi Pasal 20 ayat (2) PMK 8/2013 sama dengan substansi Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PMK 118/2024;

6. bahwa Norma Hukum Pasal 22 ayat (4) PMK 118/2024 berbeda dengan Norma Hukum Pasal 38 ayat (1) PMK 118/2024. Dengan demikian, terbukti Norma Hukum Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013 berbeda dengan Norma Hukum Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013.

7. bahwa oleh karena itu, terbukti keliru Pernyataan Tergugat yang menyatakan Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013 adalah Bagian dari Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013, karena terbukti Pasal 22 ayat (4) PMK 118/2024 TERPISAH JAUH dan BERBEDA dengan Pasal 32 ayat (1) PMK 118/2024.

8. bahwa di Pasal 22 ayat (2) PMK 118/2024 TIDAK TERDAPAT frasa “sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) PMK 118/2024. Demikian juga pada Pasal 38 ayat (1) PMK 118/2024 TIDAK TERDAPAT frasa “Sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (4) PMK 118/2024. Dengan demikian, pernyataan Tergugat yang mendalilkan frasa “sebagaimana dimaksud” pada Norma Hukum Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013 menunjukkan Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013 adalah bagian dari Norma Hukum Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 merupakan Pernyataan Yang Keliru dan menyesatkan.

9. bahwa Norma hukum Pasal 22 ayat (4) BERBEDA JAUH dengan Norma Hukum Pasal 38 ayat (1) PMK 118/2024. Pengaturannya pun berbeda jauh.

10. bahwa syarat Permohonan untuk Pasal 38 ayat (1) PMK 118/2024 SAMA DENGAN permohonan untuk Pasal 17 ayat (1) PMK 118/2024. Sedangkan

Pasal 38 ayat (1) PMK 118/2024 TERPISAH JAUH dan BERBEDA dengan Pasal 22 ayat (4) PMK 118/2024.

11. bahwa apabila terpenuhi syarat-syaratnya, permohonan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 dengan penelitian terhadap PEMBUKUAN/CATATAN/DOKUMEN/ DATA/INFORMASI yang sama perlakuannya dengan permohonan Pasal 38 ayat (1) PMK 118/2024 ditindaklanjuti dengan penelitian terhadap PEMBUKUAN/PENCATATAN/DOKUMEN/DATA/INFORMASI.

12. bahwa Pengembalian permohonan hanya dapat diterbitkan kepada Permohonan yang DAPAT ditindaklanjuti dengan penelitian terhadap PEMBUKUAN/CATATAN/DOKUMEN/DATA/INFORMASI sebagaimana diatur pada Pasal 20 ayat (2) sepanjang memenuhi persyaratan Pasal 18 ayat (2), ayat (6), ayat (7) PMK 8/2013.

13. bahwa sedangkan Permohonan yang diajukan ke KPP adalah Permohonan yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan penelitian terhadap PEMBUKUAN/ CATATAN/DOKUMEN/DATA/INFORMASI.

14. bahwa pengaturan ketentuan Pasal 38 ayat (1) PMK 118 tahun 2024 tentang “STP yang dikurangkan atau dibatalkan” TERPISAH/BERBEDA dengan pengaturan ketentuan Pasal 22 ayat (4) PMK 118 Tahun 2024 tentang “STP yang seharusnya tidak diterbitkan.” Dengan demikian, menjelaskan bahwa Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013 TERPISAH/BERBEDA Norma Hukumnya dengan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013. Oleh karena itu, tidak ada kewenangan menerbitkan OBYEK GUGATAN terhadap Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013.

VI. Pengaturan Induknya Pasal 36 Ayat (1) b UU KUP Pada Turunannya PMK

8/2013 dan PMK 118/2024

1. Ada 5 (lima) macam penyebab sengketa di perpajakan, yaitu:

1) Apakah transaksi terkait dengan Obyek Pajak atau Bukan Obyek Pajak? Maksudnya SKP Dibatalkan.

2) Apakah ada atau tidak ada transaksi itu sehingga diperhitungkan dalam pajak? Maksudnya SKP dikurangkan.

3) Ada transaksi, tetapi sengketa Berapa Nilai atas transaksi? Maksudnya SKP Dikurangkan.

4) Prosedur? Maksudnya SKP Dibatalkan sejak Putusan.

5) Kewenangan? Maksudnya SKP dibatalkan dan dianggap tidak pernah diterbitkan.

2. Perbedaan Substansi Pasal 17 Ayat (1) Dengan Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/13 Terlihat Jelas Dan Tegas Pada PMK 118/PMK.03/2024;

Keterangan:

Bantahan terhadap dalil Tergugat:

1. Untuk Pasal 17 ayat (1) ada batasan permohonan 2 (dua) kali, tetapi untuk Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) tidak ada pembatasan permohonan.

2. Adalah tidak mungkin Pasal 17 Ayat (3) adalah bagian/rincian/ penjelasan/satu kesatuan/pengaturan lebih lanjut dari Pasal 17 ayat (1)

PMK 8/13 karena Pasal 22 ayat (4) tidak menjadi bagian/rincian/ penjelasan/satu-kesaturan/pengaturan lebih lanjut dari Pasal 38 ayat (1) PMK 118/24 yang pengaturannya pun belakangan dari Pasal 22 ayat (4).

3. Dengan demikian Norma Hukum Pasal 17 Ayat (3) terpisah dan berdiri sendiri dengan norma hukum Pasal 17 ayat (1) PMK 8/13.

4. Untuk permohonan yang diajukan Penggugat Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/13 TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN dengan menerbitkan Pasal 19 ayat (3) karena tidak ada kewenangan dan prosedur untuk mengembalikan permohonan Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/13.

5. Oleh karena Pembatalan diajukan berdasar Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013, maka Obyek Gugatan dianggap tidak pernah diterbitkan karena surat pengembalian hanya dapat diterbitkan terhadap permohonan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013. PERMOHONAN PEMBATALAN STP YANG TIDAK

BENAR DALAM SURAT NOMOR: 001/KPP/CEC/P.P/IX/2024 TANGGAL

25 September 2024 DITERIMA KPP TANGGAL 4 Oktober 2024 DAN SAMPAI HARI INI TELAH MELEWATI BATAS WAKTU 6 (ENAM) BULAN, SEHINGGA TELAH MEMENUHI KETENTUAN PASAL 36 AYAT (1d) UU KUP. Oleh karena pembatalan diajukan pada tanggal 25 September 2024, Obyek Gugatan diterbitkan tanggal 7 Februari 2025, diajukan gugatan tanggal 27 Februari 2025 BELUM melewati 6 (enam) bulan, maka tidak memungkinkan untuk dipetitumkan permohonan pembatalan telah lewat waktu 6 (enam) bulan. Dengan demikian, agar Amar Putusan dapat dieksekusi, mohon Majelis Hakim di dalam Amar Putusan untuk mencantumkan kalimat “terhadap Permohonan Pembatalan Nomor 001/KPP/CEC/P.P/IX/2024 tanggal 25 September 2024 yang diterima KPP Tanggal 4 Oktober 2024 sampai saat ini BELUM diterbitkan KEPUTUSAN- nya maka diminta kepada Tergugat untuk menerbitkan KEPUTUSAN sesuai Pasal 36 ayat (1d) UU KUP.

VII. Penggugat Belum Pernah Mendapatkan Keputusan Atas Pasal 17 Ayat (3)

PMK 8/13

bahwa dengan ini ditegaskan Penggugat belum pernah mendapatkan KEPUTUSAN atas Permohonan pembatalan yang diajukan berdasarkan Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/13.

VIII. Menghitung Lewat Jangka Waktu 6 Bulan

1. Apabila permohonan pengurangan atau pembatalan diajukan berdasar Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013, kemudian diterbitkan SURAT PENGEMBALIAN, lalu diajukan gugatan atas surat pengembalian, kemudian SURAT PENGEMBALIAN dibatalkan oleh Pengadilan, dan dikirimkan Putusan Pengadilan ke Tergugat, dan kemudian diterbitkan Keputusan atas Pengurangan atau Pembatalan. Bagaimana menurut tergugat penghitungan jangka waktu 6 bulan sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1c) UU KUP?

2. Apabila permohonan pengurangan atau pembatalan diajukan berdasar Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013, kemudian diterbitkan SURAT PENGEMBALIAN, lalu diajukan gugatan atas surat pengembalian, kemudian SURAT PENGEMBALIAN dibatalkan oleh Pengadilan, dan dikirimkan Putusan Pengadilan ke Tergugat, dan kemudian diterbitkan Keputusan atas Pengurangan atau Pembatalan. Bagaimana menurut tergugat penghitungan jangka waktu 6 bulan sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1c) UU KUP?

3. Pertanyaan:

1) Apakah untuk Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013 ada dasar hukum wewenang dan Prosedur atau tata cara pengembalian surat pembatalan?

2) Apakah untuk Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 ada dasar hukum wewenang dan Prosedur atau tata cara pengembalian surat pembatalan?

3) Apakah untuk Pasal 25 UU KUP ada dasar hukum wewenang dan ketentuan Prosedur atau tata cara pengembalian surat keberatan?

4. Rujukan hukum:

1) Pasal 41 PP 74/2011:

(1) Dalam hal Direktur Jenderal Pajak menerima Putusan Gugatan atas Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan, Direktur Jenderal Pajak

menindaklanjuti Putusan Gugatan tersebut dengan menerbitkan kembali Surat Keputusan Keberatan sesuai dengan prosedur atau tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).

(2) Dalam hal badan peradilan pajak mengabulkan gugatan Wajib Pajak atas surat dari Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang, Direktur Jenderal Pajak menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

(3) Jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Putusan Gugatan diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.

5. Tabel perbandingan batas waktu keberatan Pasal 25 UU KUP, Permohonan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013, Permohonan Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013 ditinjau dari Pasal 41 PP 74 Tahun 2011;

Keterangan:

Untuk Pasal 25 UU KUP dan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 terdapat wewenang pengembalian dan prosedur pengembalian, sedangkan untuk Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013 tidak ada norma hukum yang mengatur wewenang dan prosedur pengembalian, oleh karenanya Putusan gugatan a quo TIDAK ADA ALASAN HUKUM yang membuatnya tunduk kepada Pasal 41 ayat (2) PP 74 tahun 2011. Dengan demikian, jangka waktu 6 (enam) bulan

dihitung sejak permohonan Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013 diterima oleh KPP. Hal ini karena konstruksi hukum Pasal 25 UU KUP dan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 adalah sama dan berbeda dengan konstruksi hukum Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013.

Oleh karena Pembatalan diajukan berdasar Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013, maka Obyek Gugatan dianggap tidak pernah diterbitkan karena surat pengembalian hanya dapat diterbitkan terhadap permohonan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013.

PERMOHONAN PEMBATALAN STP YANG TIDAK BENAR DALAM SURAT NOMOR: 001/KPP/CEC/P.P/IX/2024 TANGGAL 25 September 2024 DITERIMA KPP TANGGAL 4 Oktober 2024 DAN SAMPAI HARI INI TELAH MELEWATI BATAS WAKTU 6 (ENAM) BULAN, SEHINGGA TELAH MEMENUHI KETENTUAN PASAL 36 AYAT (1d) UU KUP.

Oleh karena pembatalan diajukan pada tanggal 25 September 2024, Obyek Gugatan diterbitkan tanggal 7 Februari 2025, diajukan gugatan tanggal 27 Februari 2025 BELUM melewati 6 (enam) bulan, maka tidak memungkinkan untuk dipetitumkan permohonan pembatalan telah lewat waktu 6 (enam) bulan.

Dengan demikian, agar Amar Putusan dapat dieksekusi, mohon Majelis Hakim di dalam Amar Putusan untuk mencantumkan kalimat “terhadap Permohonan Pembatalan Nomor 001/KPP/CEC/P.P/IX/2024 tanggal 25 September 2024 yang diterima KPP Tanggal 4 Oktober 2024 sampai saat ini BELUM diterbitkan KEPUTUSAN-nya maka diminta kepada Tergugat untuk menerbitkan KEPUTUSAN sesuai Pasal 36 ayat (1d) UU KUP.”

IX. Asas Nebis In Idem

1. asas ne bis in idem ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (”KUHPerdata”), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat ne bis in idem. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku “Hukum Acara Perdata”, M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42);

2. Dalam Hukum Pajak nebis in idem tidak dapat diadili atau dihukum dua kali untuk perbuatan yang sama yang telah diputus oleh pengadilan dengan Putusan yang berkekuatan Hukum yang tetap. Asas ini menjamin kepastian Hukum dan mencegah penindakan ganda atas suatu pelanggaran Pajak. Berdasarkan asas nebis in nidem tersebut, terhadap objek gugtan belum pernah diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Sehingga terhadap objek gugatan tersebut tidak nebis in idem.

3. bahwa untuk permohonan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/13 dapat diperiksa 2 (dua) kali, sebagaimana diatur pada Pasal 18 ayat (5) PMK 8/13. Sedangkan untuk permohonan Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/13 tidak diatur batasan untuk mengajukan permohonan pembatalannya;

Menimbang bahwa Tergugat dalam persidangan menyerahkan penjelasan tertulis kronologis yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. Kronologis Perkara Nomor 001770.99/2025/PP

II. Objek Gugatan

Surat Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Nomor S-101/WPJ.09/2025 tanggal 07 Februari 2025 yang merupakan surat pengembalian yang diterbitkan karena permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar Penggugat Nomor 004/KPP/CEC/P.P/IX/2024 tanggal 25 September 2024 tidak memenuhi ketentuan formal.

III. Tanggapan dan/atau Penjelasan Tergugat

Penjelasan dan/atau Tanggapan Tergugat

Terhadap dalil Penggugat tersebut disampaikan penjelasan dan/atau tanggapan sebagai berikut:

1. bahwa terhadap alasan Penggugat dalam hal STP diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang, menurut Tergugat Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang menerbitkan suatu Surat Tagihan Pajak Kurang Bayar sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 jo. KEP-146/PJ/2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

2. bahwa sebelumnya, Kuasa Hukum Penggugat sebagai penerima kuasa dari para pemohon uji materiil (NATANAEL BANGUN, PT CENTRAL JAVA MAKMUR, PT PUTRA INDAH JAYA, CV BIOLA JAYA dan PT HOLI MINA JAYA) mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 jo. KEP-146/PJ/2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

3. bahwa atas pengajuan permohonan tersebut telah diputus dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 P/HUM/2024 dengan amar menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: I. NATANAEL BANGUN, II. PT CENTRAL JAVA MAKMUR, III. PT PUTRA INDAH JAYA, IV. CV BIOLA JAYA, V. PT HOLI MINA JAYA tersebut tidak diterima, sehingga dengan demikian telah gugur dalil Penggugat mengenai alasan permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar karena diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang;

4. bahwa Tergugat menyampaikan ketentuan PMK 8/2013 sebagai berikut: TES WWW O —

Penata ts - - : " - - “ii tes

Dang aranagn ta, eng tires feces foc css cis Secs intan eee Seca ec. Tana te

RA tne AA aa toe ot pete a mediput apctoca TT antik anna cay cotter ct

Sarr TA 7 ees Cw fet aw lee ca LA ar ttt le ote. Leto tebest Ge cmt Ulas tac semat | Tea 00 Ta an Tari Tan rar ranzar aa. reves sec Te TI cae: tere amat oran arit er EP Ist Ter, gerai pert para caret

Teas aa ; Ph re

PSA LEAS Lat eee L at CELA Cars imtacsedpcerg oo cae loos amen naa 3 rage F585 (45,50 Do ogactae Terus ayer 4: ena saban rage Ses (4 a5: lo iacis re gee fee LE eb eae post tren post footie tere eb ana

Siaran rer ratar cs” aie. DETTE IS jer Tres weve antre Tr IRE. I IME a So 0 Tee ya til s sk 7 rr TR GEES BcPEret

BONG Ee 3 Meebo ed IT

Po tae troabrecekic tetes fae greeter are

SmakaLL isap Sse: lel le

Bass se [F DR-3T santan cecpcecne 2G feria leer gab si Tanah gema cars tr revgag i reac Sse: leita Bel Tiri ar le Era,

Scr SSDE7D IE eo recccicrcg> oceccie rao Ee Socks recesses IT. = Tm

Pon ue recccrcicee LPS Ee creo rabar gran FFL Ar ari Bari Ta

Saran Dana Do tetar coerat es ea Pa ata pasar Saras Dor erat mera ar ati

Sasp cf (Pein cara ets. erangan ie = erni tera pants Tan vii oes i Eom mom onar ina Ta IS Beetle se sre ba Ter rian eT ar

Seni gc rec g ce creo ee. emg IS jer ries tebar sair TRUE IE. I Ime

BETA i ee a a ee ae

Dome uel cee era bet aan ana cine og

Do ofeccricimge 7 au Darso mi Saat Tatto ni Fase rn

S5. 3t Dec rcise TETIEETET res ot Fags rec rege Tr urai ian

Temari TET lego ar SE Sr tara cao BEA TEST FTI DITES EL a REE Ong part Tag nmr rr Sar TLE, FP Ll LF

Topan agar Sage Tage eet ena an panganan Mo pectatars S5 yes7 rsa]

PN ea to perc be ee to PAS AR AN PRA re Boing acta kot

De setae 3 2 Sar-amst ETL ene Leto Wo ged age EIISILT DIT dgiemicele

-FCEME SESIRET Ioab tes 5 FEST ETS

- ts - IRI OD TEMAN ENG abit BOL ceva EP lang une cic alan Maen EN

Fa si :

BELIA NN Sae NT NE IE NS

Terasas mercucerce > eageoga7 sta. cewsatees TMP 259 dag Der yang TERAS teIeiLe> teramat iimmest oaaev Fars OT on Co Iretr leccersi Coe

CIS IST Der TT IE Deqgs7 METER DE ITA Ja oF apo

Cie ta LCR Fe BROW Ah ee. Kabar aon Doo Ian eye TST 1rd

PENTAS SIE PELE MTS aT tape Feo Pao tose meno oo Sure

Weg am Four sopece ctotaces Fa a Sarat Matur gat Peparnas arena Fa

Soret era PSUBIS.AOETS Sar at CaS Eat Somers Lena carucs Tenan

PAT REAL SANA Bia TIA METAL SLTA ESA

Dae ng ADSI? DEG asger HL Keenan G+ F lan un Got una ETL LEE

FEDER EE DPT Dae LT Drei, ets Sb en at er ARA ecu oes

A Bae OO TAN GD oe Gore: Ge Sot Gee MANTAN tee oes ata Setar Ta (209 Soe Decor

LAI OS BE COIS CERES ST Be Fa ee Coe Ieee Rar 3

Unde VRC EO DI RR Pa ee Det Sala Hee Tan AI ole wero

PENA Gere

Boba Ga iecest ase metana aj Caan Lnggyan mille: PAGAR AAS

Ierng MS Sy eo Tapet eye an Serreonicam Ry San Lo tua +8

Beraturan Eta oo baba Fasa ta Fata

Dac DA TAI TAT , 47 ted, JK Sapa tei Lebat trae ao UT bee eg (Sop a mi toa) Buia ben ana on aan Poa ‘fa et oo odie er

Terrace cewe peng-rangan ats. sav cstgias IE (ang ica ceca Ig ea aes oo Mem. - tea PSDB. aa i BE aa “4a st Co dsc ast Fount TAN SAN Dean AAL

Dasa ‘+apst'D On, 2 saa St fe TEST PL

Sapo Fem Ue Data Tengah GEIST STV SelGg: BED BIGP oT DE Gav Fara.

a) bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU KUP memberikan amanat dan/atau kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menerbitkan Peraturan yang mengatur tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak b) Sesuai kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 36 ayat (2) UU KUP, Menteri Keuangan menerbitkan PMK-8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak;

c) bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 17 (3), merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan Pasal 17 ayat (1), hal ini dibuktikan dengan frasa pada pasal 17 ayat (3) yang menyebutkan: “…sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi surat ketetapan pajak yang seharusnya tidak diterbitkan.”, sehingga atas ketentuan tersebut terdapat saling keterkaitan.

d) bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) menyebutkan Wajib Pajak dapat memperoleh pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dengan menyampaikan

surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar kepada Direktur Jenderal Pajak;

e) bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) mengatur Direktur Jenderal Pajak menguji permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:

• huruf a, menguji pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) sampai dengan ayat (5), untuk permohonan yang pertama; atau

• huruf b, menguji pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) sampai dengan ayat (5) dan ayat (7), untuk permohonan yang kedua;

f) berdasarkan ketentuan tersebut, maka atas permohonan pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar, tanpa melihat alasan pengajuannya akan dilakukan pengujian sesuai huruf a untuk permohonan pertama dan sesuai huruf b untuk permohonan kedua;

g) Pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa, apabila permohonan pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1), maka permohonan tersebut ditindaklanjuti dengan menerbitkan keputusan yang berisi keputusan berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (7);

h) bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (3), apabila permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak mengembalikan permohonan tersebut dengan menyampaikan surat yang berisi mengenai pengembalian permohonan pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar;

i) bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (4), Wajib pajak masih dapat mengajukan permohonan dalam hal permohonan pengurangan atau

pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) .

j) bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (5), Wajib pajak tidak dapat mengajukan permohonan dalam hal permohonan pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) sampai dengan ayat (4), untuk permohonan yang pertama; atau Pasal 18 ayat (2) sampai dengan ayat (4), dan ayat (7), untuk permohonan yang kedua;

k) bahwa sebagaimana Tergugat sampaikan di atas, Penggugat selain mengajukan permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar melalui surat Penggugat Nomor 001//KPP/CEC/P.P/IX/2024 tanggal 25 September 2024 yang diterima Tergugat tanggal 4 Oktober 2024 juga mengajukan permohonan lainnya sebagaimana diuraikan dalam romawi I Kronologis Perkara Nomor 001770.99/2025/PP;

l) bahwa dengan demikian atas pengajuan permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar melalui surat Penggugat Nomor 001//KPP/CEC/P.P/IX/2024 tanggal 25 September 2024 yang diterima Tergugat tanggal 4 Oktober 2024, Tergugat menerbitkan Surat Nomor S-101/WPJ.09/2025 tanggal 7 Februari 2025 yang mengembalikan permohonan Penggugat karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf a PMK 8/PMK.03/2013.

5. bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) PMK 8/2013 tidak mungkin dapat diberlakukan terhadap permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013, dengan alasan STP yang tidak benar karena diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang dan STP diterbitkan berdasar pemeriksaan yang tidak sesuai dengan pasal 29 UU KUP, Penggugat berpendapat bahwa frasa “dapat” dalam Pasal 20 ayat (2) PMK 8/2013 bersifat fakultatif;

6. Sifat fakultatif dalam hukum berarti suatu ketentuan yang bersifat pilihan (tidak wajib), memberikan kebebasan atau diskresi kepada subjek hukum (dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak) untuk memilih apakah akan melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu tindakan yang diatur. Frasa "dapat" dalam peraturan perundang-undangan sering menjadi penanda sifat fakultatif ini, berbeda dengan frasa "wajib" atau "harus" yang bersifat imperatif (memaksa). Sebagai ilustrasi contoh:

• “Pemerintah daerah dapat memberikan insentif perpajakan kepada pelaku usaha."

Artinya: Pemerintah daerah berhak memberi insentif, tetapi tidak wajib

• “Dalam keadaan tertentu, hakim dapat memutuskan penundaan persidangan."

Artinya: Hakim punya wewenang untuk menunda, tetapi tidak harus

7. bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 s.d 6 tersebut maka penerbitan Surat Nomor S-101/WPJ.09/2025 tanggal 07 Februari 2025 perihal Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

8. bahwa dalam asas kepastian hukum, adagium Absolute sentienfia expositore non indiget yang memiliki makna sebuah dalil yang sederhana tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Dalam konteks hukum, ini berarti bahwa jika teks hukum, seperti peraturan perundang-undangan, memiliki ketentuan yang jelas dan tidak menimbulkan keraguan, maka ketentuan tersebut wajib diterapkan tanpa interpertasi yang berlebihan. Prinsip ini penting untuk mencegah interpertasi yang tidak diperlukan pada hukum atau ketentuan yang sudah jelas. Relevan dengan sengketa aquo dimana ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (3) jo Pasal 20 ayat (2) PMK 8/2013 telah secara jelas mengatur tentang permohonan STP yang Tidak Benar sebagaimana Tergugat uraikan pada penjelasan di atas;

Menimbang bahwa Tergugat dalam persidangan menyerahkan penjelasan tertulis kesimpulan akhir yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Pokok Sengketa

bahwa Penggugat mengajukan Gugatan atas Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-101/WPJ.09/2025 tanggal 07 Februari 2025 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar.

II. Tanggapan Tergugat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU KUP);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPPU);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP);

5. Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak (PMK 8/2013);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan (PMK 118/2024);

8. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-146/PJ/2018 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (KEP-146/2018);

9. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (KEP-206/2021).

A. Data dan Fakta bahwa kronologis sengketa adalah sebagai berikut:

B. Penjelasan Tergugat bahwa sebelumnya Penggugat telah menyampaikan penjelasan tertulis dan telah diberikan tanggapan olehTergugat sebagai berikut:

a. Surat Gugatan Penggugat Nomor 017/CEC/G-PP/II/2025 tanggal 27 Februari 2025 yang telah ditanggapi Tergugat melalui Surat Tanggapan Nomor S-0021/STG-CT/WPJ.09/2025 tanggal 23 April 2025.

b. Pada persidangan tanggal 07 Mei 2025, Tergugat menyampaikan mapping gugatan aquo serta menjelaskan secara lisan yang pada pokoknya antara lain tentang bahwa surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-101/WPJ.09/2025 perihal Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP YANG Tidak Benar diterbitkan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a PMK 8/2013. Selain itu Tergugat juga menyampaikan penjelasan secara lisan tentang kedudukan Pasal 17 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 18, serta Pasal 20 PMK 8/2013;

c. Pada persidangan tanggal 07 Mei 2025 Penggugat menyampaikan penjelasan tertulis surat Penggugat Nomor 001/Pgt-PP/V/2025 tanggal 06 Mei 2025 dan surat Penggugat tanpa Nomor perihal Kronologi dan Bantahan atas Sengketa Nomor 001770.99/2025/PP tanggal 5 Mei 2025 yang telah ditanggapi Tergugat melalui surat Kronologis dan penjelasan tertulis Tergugat tanggal 27 Mei 2025;

1. bahwa dalam persidangan tanggal 28 Mei 2025, Penggugat menyampaikan penjelasan tertulis dengan surat tanpa Nomor perihal Penjelasan Lanjutan Sengketa Nomor 001770.99/2025/PP tanggal 27 Mei 2025, Tergugat sampaikan tanggapan sebagai berikut:

a. Terkait dalil Penggugat bahwa “kini tergugat sudah memperbaiki kesalahannya yang semula mengembalikan permohonan berubah menjadi menerbitkan keputusan” tersebut, Tergugat telah melakukan penelitian dengan melalui tabel perbandingan sebagai berikut:

100007/206/19/11) Permohonan PasalS-001/MM/G-PUT-001/KPP/MM/P.P/I/2KEP-

15/23,36 (1) huruf b:510/WPJ.26/202PP/VI/2024,004213.99/2024/025,01018/NKEB/WPJ.

4PP/M.XXB Tahun26/2025 tanggal 26 Juli 2023001/KPP/P/MM/XII/20237 Juli 2024202423 Januari 202516 Mei 2025 tgl25 April 2024

5 Desember 2023

Tanggal Terima di KPP:

13 Desember 2023

2) Permohonan Pasal

36 (1) huruf a:

001/KPP/P/MM/XII/2023 tgl

5 Desember 2023S--

500/WPJ.26/202--- Tanggal Terima di KPP:4

13 Desember 2023

25 April 2024 b. bahwa dalil Penggugat yang diuraikan dalam tabel pada surat tanpa Nomor perihal Penjelasan Lanjutan Sengketa Nomor 001770.99/2025/ PP tanggal 27 Mei 2025, bukan merupakan kasus Penggugat sendiri namun atas nama Wajib Pajak lain yaitu PT Mas Mulia dimana kuasa hukumnya sama dengan kuasa hukum Penggugat;

c. bahwa pada kolom (3) tabel tersebut, permohonan yang disampaikan PT Mas Mulia tidak hanya permohonan atas pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP namun juga Penggugat mengajukan mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP. Kedua permohonan diterima di tanggal yang sama yaitu 13 Desember 2023 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kisaran;

d. bahwa atas kedua surat permohonan dimaksud, Tergugat menyampaikan surat pengembalian permohonan sesuai kolom (4), dengan alasan pengembalian sebagai berikut:

(1) Terhadap Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar melalui S- 510/WPJ.26/2024 tanggal 25 April 2024, alasannya:

a) bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar melalui Surat Nomor 001/KPP/P/MM/XII/2023 tanggal 5

Desember 2023, juga mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi melalui Surat Nomor 001/KPP/P/MM/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023;

b) bahwa kedua permohonan tersebut disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak ke KPP Pratama Kisaran pada tanggal yang sama;

c) bahwa Tergugat telah meminta keterangan kepada Penggugat melalui S-32/WPJ.26/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang pada pokoknya dalam surat tersebut meminta kepada Penggugat untuk memilih melanjutkan salah satu permohonan tersebut, namun Penggugat tidak merespon dan tidak mengajukan pencabutan terhadap salah satu surat permohonan tersebut;

d) Dengan demikian permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf a PMK 8/2013, yang mengatur bahwa: ”Permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak.” (2) Terhadap Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar melalui S- 500/WPJ.26/2024 tanggal 25 April 2024, alasannya:

a) bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar melalui Surat Nomor 001/KPP/P/MM/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 juga mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi melalui Surat Nomor 001/KPP/P/MM/ XII/2023 tanggal 4 Desember 2023;

b) bahwa kedua permohonan tersebut disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak ke KPP Pratama Kisaran pada tanggal yang sama;

c) bahwa Tergugat telah meminta keterangan kepada Penggugat melalui S-32/WPJ.26/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang pada pokoknya dalam surat tersebut meminta kepada Penggugat untuk memilih melanjutkan salah satu permohonan tersebut, namun Penggugat tidak merespon dan tidak mengajukan pencabutan terhadap salah satu surat permohonan tersebut;

d) Dengan demikian, permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (6) PMK 8/2013 yang mengatur bahwa: ”Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak;” e. bahwa selanjutnya, atas surat pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar melalui S- 510/WPJ.26/2024 tanggal 25 April 2024 tersebut, Penggugat mengajukan gugatan sesuai kolom (5), yang kemudian diputuskan oleh Pengadilan Pajak melalui Nomor PUT-004213.99/2024/PP/M.XXB Tahun 2024 dengan putusan:

“Menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II Nomor S- 510/WPJ.26/2024 tanggal 25 April 2024 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas nama PT Mas Mulia, NPWP 02.310.392.2- 115.000, beralamat di JI. Duku No. 288, Kisaran Naga, Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.” f. Selanjutnya, Penggugat menyampaikan kembali Permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP yang Tidak Benar yang kedua melalui Surat Nomor 001/KPP/MM/P.P/I/2025 tanggal 23 Januari 2025 sesuai kolom (7);

g. bahwa atas permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP yang tidak benar tersebut, Tergugat menerbitkan keputusan KEP-01018/NKEB/ WPJ.26/2025 tanggal 16 Mei 2025 sesuai kolom (8) berdasarkan laporan penelitian LAP.KBP-1217/WPJ.26/2025 tanggal 15 Mei 2025, dimana dasar penerbitan keputusan dan pokok-pokok uraiannya sebagai berikut:

(1) Penerbitan keputusan KEP-01018/NKEB/WPJ.26/2025 tanggal 16 Mei 2025 berdasarkan PMK 118/2024;

(2) bahwa atas permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Penggugat Nomor 001/KPP/ MM/P.P/I/2025 Tanggal 23 Januari 2025 dimaksud memenuhi ketentuan:

a) Pasal 32 ayat (2) PMK 118/2024, yang pada huruf b angka 3 mengatur:

”Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar termasuk permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan dalam hal memenuhi persyaratan: b. Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan:

3. diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atau permohonan pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, tetapi tidak dipertimbangkan.” b) Pasal 33 ayat (4) PMK 118/2024 yang mengatur:

“Dalam hal permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), ayat (4), dan ayat (6),

berlaku ketentuan sebagai berikut: a. untuk permohonan yang pertama, Wajib Pajak dianggap belum mengajukan permohonan sehingga Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan paling banyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5); atau” (3) Dengan demikian, dalam mengurangkan atau membatalkan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar Tergugat berpedoman pada ketentuan Pasal 21 huruf b PMK 118/2024 jo Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013, Oleh karena itu dalil Penggugat yang menyebutkan pengajuan permohonan Pembatalan SKP berdasar Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/201 ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan TIDAK BENAR (4) bahwa terhadap Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar yang dimohonkan untuk dikurangkan atau dibatalkan berdasarkan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 telah meliputi Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar baik atas sebab SKP YANG jumlah pajak terutangnya tidak benar maupun SKP YANG seharusnya tidak diterbitkan;

(5) Berdasarkan uraian tersebut, Tergugat menegaskan bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa ”KINI TERGUGAT SUDAH MEMPERBAIKIKESALAHANNYAYANGSEMULA MENGEMBALIKAN PERMOHONAN BERUBAH MENJADI MENERBITKAN KEPUTUSAN” adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya.

h. Terhadap dalil Penggugat yang menyatakan terhadap alasan pembatalan “STP Diterbitkan Oleh Pejabat Tidak Berwenang” TIDAK DAPAT DITELITI berdasarkan Pembukuan, Pencatatan, Dokumen, Data, Informasi sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) PMK 8/2013, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) PMK 8/2013, Tergugat berpendapat bahwa frasa “dapat” dalam Pasal 20 ayat (2) PMK 8/2013 bersifat fakultatif;

i. Sifat fakultatif dalam hukum berarti suatu ketentuan yang bersifat pilihan (tidak wajib), memberikan kebebasan atau diskresi kepada subjek hukum

(dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak) untuk memilih apakah akan melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu tindakan yang diatur. Frasa "dapat" dalam peraturan perundang-undangan sering menjadi penanda sifat fakultatif ini, berbeda dengan frasa "wajib" atau "harus" yang bersifat imperatif (memaksa). Sebagai ilustrasi contoh:

• “Pemerintah daerah dapat memberikan insentif perpajakan kepada pelaku usaha."

Artinya: Pemerintah daerah berhak memberi insentif, tetapi tidak wajib

• “Dalam keadaan tertentu, hakim dapat memutuskan penundaan persidangan."

Artinya: Hakim punya wewenang untuk menunda, tetapi tidak harus j. Terhadap penjelasan Penggugat dalam penjelasan tertulisnya yang membandingkan antara PMK 8/2013 dengan PMK 118/2024, Tergugat berpendapat bahwa:

(1) Hal tersebut tidak relevan dengan perkara sengketa gugatan, dimana objek sengketa merupakan hasil dari proses tindak lanjut dari permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar dengan berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam PMK 8/2013;

(2) Ketentuan PMK 118/2024 merupakan suatu peraturan perundang- undangan yang menggabungkan beberapa substansi atau materi dari berbagai undang-undang ke dalam satu peraturan perundang- undangan baru secara bersamaan terhadap PMK:

a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak;

b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan;

c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembetulan;

d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan; dan e) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2017 tentang Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, yang Tidak Benar.

k. Terhadap dalil Penggugat bahwa Alasan Permohonan: “STP YANG TIDAK BENAR KARENA DITERBITKAN OLEH PEJABAT YANG TIDAK BERWENANG DAN STP DITERBITKAN BERDASAR PEMERIKSAAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PASAL 29 UU KUP (Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013)” disimpulkan Norma Hukum Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013 berdiri sendiri dan berbeda dengan Norma Hukum Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013, Tergugat berpendapat:

(1) Terkait alasan permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar, bahwa sebelumnya, Kuasa Hukum Penggugat sebagai penerima kuasa dari para pemohon uji materiil (NATANAEL BANGUN, PT CENTRAL JAVA MAKMUR, PT PUTRA INDAH JAYA, CV BIOLA JAYA dan PT HOLI MINA JAYA) mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/ 2021 jo. KEP-146/PJ/2018 tentang Pelimpahan Kewenangan

Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

(2) bahwa atas pengajuan permohonan tersebut telah diputus dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 P/HUM/2024 dengan amar menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: I. NATANAEL BANGUN, II. PT CENTRAL JAVA MAKMUR, III. PT PUTRA INDAH JAYA, IV. CV BIOLA JAYA, V. PT HOLI MINA JAYA tersebut tidak diterima, sehingga dengan demikian telah gugur dalil Penggugat mengenai alasan permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar karena diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang;

(3) bahwa ketentuan Pasal 17 Ayat (3), merupakan pengaturan lebih lanjut yang mengacu pada ketentuan Pasal 17 ayat (1), hal ini dibuktikan dengan frasa pada Pasal 17 Ayat (3) yang menyebutkan: “…sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi surat ketetapan pajak yang seharusnya tidak diterbitkan.”, sehingga atas ketentuan tersebut terdapat saling keterkaitan;

(4) bahwa sistematika Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013 sesuai dengan Lamp II angka 81 UU 12/2011 yang berbunyi: ”Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.” dan Lamp II angka 272 UU 12/2011 yang berbunyi: “Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang– undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang– undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal … atau sebagaimana dimaksud pada ayat …” , oleh karena itu Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013 tidak berdiri sendiri terhadap Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013.

2. bahwa Tergugat menyampaikan kembali pendapat-pendapat Tergugat yang sebelumnya telah disampaikan selama persidangan sebagai berikut:

a. bahwa Tergugat menerbitkan STP PPN masa pajak Februari 2019 Nomor 00331/107/19/423/22 tanggal 4 Oktober 2022, dan atas

penerbitan STP a quo, Penggugat mengajukan permohonan sebagai berikut:

(1) Permohonan Pasal 36 ayat (1) huruf a.

a) Penggugat mengajukan permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi melalui surat Penggugat dengan LPAD Nomor FORM-05013803/BPS/KPP.090203/ 2022 tanggal 16 Desember 2022, yang diterima Tergugat tanggal 16 Desember 2022.

b) bahwa atas permohonan tersebut, Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor KEP-03292/NKEB/PJ/WPJ.09/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang Menolak permohonan Penggugat.

(2) Permohonan Pasal 36 ayat (1) huruf a.

a) Penggugat mengajukan permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi melalui surat Penggugat Nomor 003/CEC/VI/2023 dengan LPAD Nomor FORM- 05004006/BPS/KPP.090203/2023 tanggal 9 Juni 2023, yang diterima Tergugat tanggal 9 Juni 2023;

b) bahwa atas permohonan tersebut, Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor KEP-07363/NKEB/PJ/WPJ.09/2023 tanggal 8 September 2023 yang Mengabulkan sebagian permohonan Penggugat (3) Permohonan Pasal 36 ayat (1) huruf a a) Penggugat mengajukan permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi melalui surat Penggugat Nomor 004/KPP/CEC/P.P.IX/2024 tanggal 26 Juni 2024, yang diterima Tergugat tanggal 3 Oktober 2024;

b) bahwa atas permohonan tersebut, Tergugat menerbitkan Surat Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Nomor S-1907/WPJ.09/2024 tanggal 17 Desember 2024 karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (7) PMK 8/2013 (Pengurangan atau Penghapusan Sanksi

Administrasi dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali).

(4) Permohonan Pasal 36 ayat (1) huruf c a) Penggugat mengajukan permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP yang tidak benar melalui surat Penggugat Nomor 005//KPP/CEC/P.P/IX/2024 tanggal 25 September 2024 yang diterima Tergugat tanggal 4 Oktober 2024;

b) bahwa atas permohonan tersebut, Tergugat menerbitkan Surat Pengembalian permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP yang tidak benar Nomor S-101/WPJ.09/2025 tanggal 7 Februari 2025 karena Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP yang tidak benar (tidak memenuhi Pasal 18 ayat (4) huruf a PMK 8/2013) (Permohonan pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar tersebut tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a) b. bahwa Tergugat sampaikan ketentuan PMK 8/PMK.03/2013 sebagai berikut:

Pesan OMEN eT SoD on elegan ITBE GEE naro melati

Sp APE EN SP ET Bei HA ieviggan ES an nari

SA Pan senat pang mana pratama pagar mara bot iw na rn na net aa TN nee Anna LT ET er tego

- peranannya Tana Diona eh rana ra Tan

Beeege Ta naa Fae ete

Podge necucic reviater TT tap rete ee ef gaga rara

Mentan Pia lcs ana peri ta

Dan Ta Ten aa Pe Pw ae An aa Gee ari eee jt Apa

Peranan ang ang su mena re le Po ang Tan cece raga Tan Sa Tana

PN Ra tan mt

Damat Dot Ba Sb LEER EN ERA Mena BEE NT Sae tas! BER z pasa

Bea us Naa Ra cpr Be setae na PENA An gf ue oem ree

Brianna sec plese Jays Page terarah an IR g RT tara

Manar pa mara cima geaas Geni tere an we cece eg TEE GED Ma Tama EN ate mae aga ee che ae soe eat cee INA Suet maag Tit tas Tae cu net te ig taruna

MEN rbIM naatan Jn Sie

Se Te LT ee ee

Pena Tersesat Derisine: Teng Eman ata, menata MF an com Tere og ETL bi Ga Peta BEA wes neue ab Tapal MT oa Lo Deer loca Fan

MET CIB Ban SEF Taha GF isto: MARET Mei ae nat, At Fat

Tie ea Fie 320 ga pate aan eve fo ab ile isa amie isk

Penata Sinar Tag beg! Ee DI a Talun" Vere Taat 5 Sa Tor ad enone Fees wants Area Fae att. Surat On at Baen atas Steinar Fa oe

3 pebr en pala petang an ala Meriam derita Hajar

Dal TE. Serena an mean Bagas ALR. Terang Ge 050] ula GEOR USAR MEA AT

POOSIE masa LEO BIS LO Ira etter Saja TERSADAR PATIN terberuc DENGAT

TSI aT UT ag Cen ET Ge ee Gee da aera ie SB

AO Dern

Tan we Demers: Temuan Ba menata Te Bag tom lesa Tenan gara

Wile MANA SEP BONN PELAN Pe Tah Bhat ap Sa to ha ear pan Tr

Tas ja 0 permana (0g ena Jog > Faye lecgger Ge menua ran rerata

Pasaran Uist tame Fas Ca To oma

Coole Tersareisss ag et Lap Sa signi Sabat menga Han cercicercan pece7 a qg

AG PO Te PENGEN tke goes Fara eat Poa ei.

TERE TER OO LA aha. Gerakan BEP aa ue Re or nat

ECE IDE MEME Sepa; rshaggimsc: dine: sd ia

2 Tm Yen Coos ai) lun pesmomccany ENI SANA il (ad Pap da Sage Semua So Parco ac ser Peranan Nei oma Tual (1) bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU KUP memberikan amanat dan/atau kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menerbitkan Peraturan yang mengatur tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak;

(2) Sesuai kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 36 ayat (2) UU KUP, Menteri Keuangan menerbitkan PMK-8/PMK.03/ 2013 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak;

(3) bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 17 (3), merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan Pasal 17 ayat (1), hal ini dibuktikan dengan frasa pada pasal 17 ayat (3) yang menyebutkan: “…sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi surat ketetapan pajak yang seharusnya tidak diterbitkan.”, sehingga atas ketentuan tersebut terdapat saling keterkaitan;

(4) bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) menyebutkan Wajib Pajak dapat memperoleh pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dengan menyampaikan surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar kepada Direktur Jenderal Pajak;

(5) Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf c PMK 8/2013 mengatur bahwa Permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan dalam hal atas surat ketetapan pajak tersebut: tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a;

(6) bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) mengatur Direktur Jenderal Pajak menguji permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:

• huruf a, menguji pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) sampai dengan ayat (5), untuk permohonan yang pertama; atau

• huruf b, menguji pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) sampai dengan ayat (5) dan ayat (7), untuk permohonan yang kedua.

(7) berdasarkan ketentuan tersebut, maka atas permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, tanpa melihat alasan pengajuannya akan dilakukan pengujian sesuai huruf a untuk permohonan pertama dan sesuai huruf b untuk permohonan kedua.

(8) bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2), apabila permohonan pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1), maka permohonan tersebut ditindaklanjuti dengan menerbitkan keputusan yang berisi keputusan berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (7).

(9) bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (3), apabila permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak mengembalikan permohonan tersebut dengan menyampaikan surat yang berisi mengenai pengembalian permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.

(10) bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (4), Wajib pajak masih dapat mengajukan permohonan dalam hal permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) .

(11) bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (5), Wajib pajak tidak dapat mengajukan permohonan dalam hal permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) sampai dengan ayat (4), untuk permohonan yang pertama; atau Pasal

18 ayat (2) sampai dengan ayat (4), dan ayat (7), untuk permohonan yang kedua.

(12) bahwa sebagaimana Tergugat sampaikan di atas, Penggugat selain mengajukan permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar melalui surat Penggugat Nomor 004/KPP/CEC/P.P/IX/2024 tanggal 25 September 2024 yang diterima Tergugat tanggal 4 Oktober 2024 juga mengajukan permohonan sebagaimana Tergugat uraikan dalam romawi III huruf B tentang kronologis sengketa Nomor 001770.99/2025/PP dan romawi III huruf C angka 3 huruf a;

(13) bahwa dengan demikian atas pengajuan permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar melalui surat Penggugat Nomor 004/KPP/CEC/ P.P/IX/2024 tanggal 25 September 2024 yang diterima Tergugat tanggal 4 Oktober 2024, Tergugat menerbitkan Surat Nomor S-101/WPJ.09/2025 tanggal 7 Februari 2025 yang mengembalikanpermohonanPenggugatkarena Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP yang tidak benar (tidak memenuhi Pasal 18 ayat (3) huruf a PMK 8/2013).

c. bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) PMK 8/2013 tidak mungkin dapat diberlakukan terhadap permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013, dengan alasan STP yang tidak benar karena diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang dan STP Diterbitkan berdasar pemeriksaan yang tidak sesuai dengan pasal 29 UU KUP, Penggugat berpendapat bahwa frasa “dapat” dalam Pasal 20 ayat (2) PMK 8/2013 bersifat fakultatif;

d. bahwa sifat fakultatif dalam hukum berarti suatu ketentuan yang bersifat pilihan (tidak wajib), memberikan kebebasan atau diskresi kepada subjek hukum (dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak) untuk memilih apakah akan

melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu tindakan yang diatur. Frasa "dapat" dalam peraturan perundang-undangan sering menjadi penanda sifat fakultatif ini, berbeda dengan frasa "wajib" atau "harus" yang bersifat imperatif (memaksa). Sebagai ilustrasi contoh:

• “Pemerintah daerah dapat memberikan insentif perpajakan kepada pelaku usaha."

Artinya: Pemerintah daerah berhak memberi insentif, tetapi tidak wajib

• “Dalam keadaan tertentu, hakim dapat memutuskan penundaan persidangan."

Artinya: Hakim punya wewenang untuk menunda, tetapi tidak harus e. bahwa berdasarkan uraian pada huruf a sampai dengan e tersebut maka penerbitan Surat Nomor S-101/WPJ.09/2025 tanggal 07 Februari 2025 perihal Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

f. Terhadap dalil Penggugat tentang permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar karena tidak pernah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Pasal 29 UU KUP karena STP Diterbitkan berdasarkan KEP-146/PJ/2018 Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sehingga SKP Nomor 00331/107/19/423/22 bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU KUP, Tergugat sampaikan bahwa sebelumnya Kuasa Hukum Penggugat sebagai penerima kuasa dari para pemohon uji materiil (NATANAEL BANGUN, PT CENTRAL JAVA MAKMUR, PT PUTRA INDAH JAYA, CV BIOLA JAYA dan PT HOLI MINA JAYA) mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 206/PJ/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak juncto KEP-146/PJ/2018 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

g. bahwa atas pengajuan permohonan tersebut telah diputus dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 P/HUM/2024 dengan amar menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: I. NATANAEL BANGUN, II. PT CENTRAL JAVA MAKMUR, III. PT PUTRA INDAH JAYA, IV. CV BIOLA JAYA, V. PT HOLI MINA JAYA tersebut tidak diterima.

h. bahwa berdasarkan uraian diatas, Tergugat berpendapat bahwa terbukti tidak terdapat penyalahgunaan wewenang dan ketidak-benaran Tergugat dalam penebitan Surat Nomor S-101/WPJ.09/2025 tanggal 07 Februari 2025 perihal Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar sehingga tidak terdapat alasan untuk membatalkan Surat Nomor S-101/WPJ.09/2025 tanggal 07 Februari 2025;

i. bahwa terhadap gugatan aquo, merupakan tindakan yang dilakukan tanpa didasari itikad baik. Hal ini terlihat upaya Penggugat untuk mengelabui Majelis Hakim yang Mulia agar nampak seolah-olah Tergugat melakukan kesalahan, kemudian memperbaikinya dengan yang semula mengembalikan permohonan berubah menjadi menerbitkan keputusan dengan mengaitkan sengketa gugatan lainnya yang tidak terkait dengan perkara gugatan aquo. Atas hal tersebut Tergugat telah uraikan secara runut dan jelas sebagaimana pada romawi III huruf C angka 2 huruf a sampai dengan huruf g, bahwa penjelasan Penggugat tidak disampaikan secara utuh dan tidak berdasarkan pada fakta yang sebenarnya.

j. bahwa dalam asas kepastian hukum, adagium Absolute sentienfia expositore non indiget yang memiliki makna sebuah dalil yang sederhana tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Dalam konteks hukum, ini berarti bahwa jika teks hukum, seperti peraturan perundang-undangan, memiliki ketentuan yang jelas dan tidak menimbulkan keraguan, maka ketentuan tersebut wajib diterapkan tanpa interpertasi yang berlebihan. Prinsip ini penting untuk mencegah interpertasi yang tidak diperlukan pada hukum atau ketentuan yang sudah jelas. Relevan dengan sengketa

aquo dimana ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (3) jo Pasal 20 ayat (2) PMK 8/2013 telah secara jelas mengatur tentang permohonan STP yang Tidak Benar sebagaimana Tergugat uraikan pada penjelasan diatas.

3. bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap independensi Majelis Hakim yang Mulia XVIIA Pengadilan Pajak dalam memutus sengketa, bersama ini Penggugat menyampaikan bahwa terdapat beberapa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas permohonan Gugatan dengan sengketa yang relatif sama sebagai berikut:

10M.XBPT.ADONARABAKTI01.992.698.9-2022TidakDapat25

BANGSA073.000Diterima

III. Kesimpulan Dan Usul

A. Kesimpulan

Berdasarkan data, fakta, uraian dan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Tergugat menyampaikan bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-101/ WPJ.09/2025 tanggal 07 Februari 2025 perihal Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

B. Usul

Tergugat mengusulkan kepada yang Mulia Majelis Hakim XVIIA Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan Gugatan Penggugat dan tetap Mempertahankan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-101/WPJ.09/2025 tanggal 7 Februari 2025 perihal

Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 sebagai berikut:

Bukti P-1. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-101/WPJ.09/2025 Tanggal 07 Februari 2025 hal Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar;

Bukti P-2. Surat No. 005/KPP/CEC/P.P/IX/2024 tanggal 25 September 2024; Bukti P-3. Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No.

00331/107/19/423/22 tanggal 4 Oktober 2022;

Bukti P-4. Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Nomor 005/CEC/SK-P/KPP/IX/2024 tanggal 24 September 2024 a.n. Cuaca, S.E., Ak., M.Si., S.H., M.H., CLA;

Bukti P-5. Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Callbert

Engineering, Co Nomor 63 tanggal 25 Januari 1996 oleh Juliaty Hanapi, S.H., di Bandung;

Bukti P-6. Pakta integritas Direktur tanpa Nomor tertanggal 17 Februari 2025 a.n.

Antonius Sudibio;

Bukti P-7. Pakta integritas Kuasa Hukum tanpa Nomor tertanggal 17 Februari 2025 a.n. Cuaca, S.E., Ak., M.Si., S.H., M.H., CLA;

Bukti P-8. Pakta integritas Kuasa Hukum tanpa Nomor tertanggal 17 Februari 2025 a.n. M. Reza Irawan Meliala, S.H.;

Bukti P-9. Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Nomor 017/CEC/SK-PP/II/2025 tanggal 17 Februari 2025 a.n. Cuaca, S.E., Ak., M.Si., S.H., M.H., CLA dan M. Reza Irawan Meliala, S.H., jabatan: Kuasa Hukum;

Bukti P-10. Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-542/PP/IKH/2023 tanggal 8 Mei 2023 a.n. Cuaca, S.E., Ak., M.Si., S.H., M.H., CLA;

Bukti P-11. Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-013/PP/IKH/2024 tanggal 16 Januari 2024 a.n. M. Reza Irawan Meliala;

Bukti P-12. Surat tanpa nomor tertanggal 5 Mei 2025 hal Kronologi dan Bantahan atas Sengketa Nomor 001770.99.2025;

Bukti P-13. Surat tanpa nomor tertanggal 25 Juni 2025 hal Penjelasan Lanjutan

Sengketa Nomor 001770.99.2025;

Bukti P-14. Surat tanpa nomor tertanggal 25 Juni 2025 hal Kesimpulan Akhir

Sengketa Nomor 001766.99.2025;

Menimbang bahwa Tergugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat atau tulisan, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-26 sebagai berikut:

Bukti T-1. Kertas Kerja Pemeriksaan;

Bukti T-2. Surat tanpa nomor tertanggal Mei 2025 hal Kronologis Penjelasan

Tertulis Kronologis atas Gugatan;

Bukti T-3. Laporan Hasil Pemeriksaan Wajib Pajak Badan;

Bukti T-4. Mapping Gugatan;

Bukti T-5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 03294/NKEB/PJ/WPJ.09/2023 tanggal 31 Maret 2023;

Bukti T-6. Laporan Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi

Administrasi atas Surat Tagihan Pajak karena Permohonan Wajib Pajak;

Bukti T-7. Lembar Penelitian Pengujian Pemenuhan Ketentuan Permohonan

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;

Bukti T-8. Kertas Kerja Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi

Administrasi;

Bukti T-9. Lembar Pengawasan Penelitian Berkas Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;

Bukti T-10. Lembar Isian Kelengkapan Berkas;

Bukti T-11. Lembar Pengawasan Arus Dokumen;

Bukti T-12. Daftar Dokumen Lampiran Permohonan Pengurangan atau

Penghapusan Sanksi Administrasi;

Bukti T-13. Surat Penggugat No. 02/CEC/X/2022 tanggal 25 November 2022; Bukti T-14. Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No.

00331/107/19/423/22 tanggal 04 Oktober 2022;

Bukti T-15. Rekap keseluruhan SKPKB dan STP CV Callbert;

Bukti T-16. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 07364/NKEB/PJ/WPJ.09/2022 tanggal 09 Agustus 2023;

Bukti T-17. Matrik Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Aministrasi;

Bukti T-18. Surat Tugas;

Bukti T-19. Surat Penggugat No. 004/CEC/VI/2023 tanggal 09 Juni 2023; Bukti T-20. Surat pernyataan tidak ada kegiatan usaha;

Bukti T-21. Surat No. S-101/WPJ.09/2025 tanggal 7 Februari 2025;

Bukti T-22. Surat Penggugat No. 005/KPP/CEC/P.P/IX/2024 tanggal 25 September 2024;

Bukti T-23. Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Nomor 005/CEC/SK-P/KPP/IX/2024 tanggal 24 Desember 2024 a.n. Cuaca, S.E., Ak., M.Si., S.H., M.H., CLA.;

Bukti T-24. Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-542/PP/IKH/2023 tanggal 8 Mei 2023 a.n. Cuaca, S.E., Ak., M.Si., S.H., M.H., CLA;

Bukti T-25. Checklist Kelengkapan Permohonan non Keberatan;

Bukti T-26. Surat tanpa nomor tertanggal 21 Juni 2025 hal Kesimpulan Akhir

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak bahwa objek sengketa berupa Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S- 101/WPJ.09/2025 tanggal 07 Februari 2025 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan/atau ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa gugatan dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan

bahwa Surat Gugatan Nomor 017/CEC/G-PP/II/2025 tanggal 27 Februari 2025 dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 30 (tiga puluh), menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Tergugat dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Tergugat, dilampiri dengan salinan keputusan yang digugat, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1), (ayat (2)/ayat (3)) , ayat (6), dan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa pokok sengketa dalam gugatan adalah penerbitan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-101/WPJ.09/2025 tanggal 07 Februari 2025, perihal Surat Pengembalian Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar, (Surat a quo, sebagai Objek gugatan), yang tidak disetujui Penggugat;

bahwa Surat a quo perihal Pengembalian Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar, menyatakan bahwa Permohonan Penggugat atas Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar dikembalikan berdasarkan Pasal 19 ayat (3) PMK 8/2013, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 (PMK 8/2013);

bahwa Tergugat menerbitkan STP PPN Masa Pajak Februari 2019 Nomor 00331/107/19/423/22 tanggal 4 Oktober 2022 (STP a quo). Atas STP a quo telah diajukan permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (Permohonan Pasal 36 ayat (1) huruf a) yang ketiga, dan telah ditindaklanjuti Tergugat dengan Surat Nomor S-1909/WPJ.09/2024 tanggal 17 Desember 2024, dengan alasan pengembalian tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat 7 PMK 8/2013;

Menimbang, bahwa Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan penilaian pembuktian atas surat atau tulisan, keterangan, pendapat, dan fakta

persidangan yang berkaitan dengan sengketa a quo serta pertimbangan hukum sebagai berikut:

Terkait Formal

Menimbang bahwa Majelis berpendapat gugatan Penggugat memenuhi syarat formal, dengan pertimbangan sebagai berikut:

bahwa substansi dari Surat a quo adalah keputusan Tergugat yang menyatakan permohonan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf a PMK 8/2013. Dengan demikian, surat tersebut pada hakikatnya merupakan suatu keputusan penolakan secara formal atas permohonan pembatalan Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan surat ketetapan pajak yang diajukan Penggugat; bahwa Pasal 23 ayat (2) UU KUP menyebutkan:

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;

b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;

c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau

d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan;

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;

bahwa berdasarkan sifat dan akibat hukumnya, Surat a quo termasuk dalam kategori keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU KUP). Oleh karenanya, Surat a quo memenuhi kriteria sebagai objek gugatan yang dapat diajukan ke Pengadilan Pajak.

Terkait Materi

Menimbang bahwa atas dalil-dalil para pihak dalam persidangan, pemeriksaan dan pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut:

bahwa Pasal 36 ayat (1) UU KUP menyebutkan:

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar; atau

d. membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:

1. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau

2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

bahwa Pasal 36 ayat (2) UU KUP menyebutkan:

Ketentuan pelaksanaan ayat (1), ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d), dan ayat (1e) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (PP 50 Tahun 2022), diantaranya mengatur sebagai berikut;

bahwa Pasal 38 ayat (1) huruf c PP 50 Tahun 2022 menyebutkan:

Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

c. mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang tidak benar.

bahwa Pasal 38 ayat (9) PP 50 Tahun 2022 menyebutkan:

Tata cara pengurangan, penghapusan, dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan.

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak (PMK 8/2013), antara lain mengatur sebagai berikut:

bahwa Pasal 2 huruf c PMK 8/2013 menyebutkan;

Direktur Jenderal Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat: c. mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang tidak benar;

bahwa Pasal 17 PMK 8/2013 menyebutkan;

(1) Surat Tagihan Pajak yang dapat dikurangkan atau dibatalkan berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:

a. Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang terkait dengan penerbitan surat ketetapan pajak; dan

b. Surat Tagihan Pajak yang tidak benar selain Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(2) Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang dapat dikurangkan berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Surat Tagihan Pajak dengan jumlah sanksi administrasi yang tidak benar.

(3) Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang dapat dibatalkan berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Surat Tagihan Pajak yang seharusnya tidak diterbitkan.

bahwa sistematika Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PMK 8/2013 telah sesuai dengan Lamp II angka 81 UU 12/2011 yang berbunyi: ”Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.” dan telah sesuai dengan Lamp II angka 272 UU 12/2011 yang berbunyi: “Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang–undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang– undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal … atau sebagaimana dimaksud pada ayat..”, oleh karena itu Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 tidak berdiri sendiri, namun mengacu Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013;

bahwa merujuk lampiran II angka 83 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan: Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh, membuktikan Norma Hukum Pasal 17 ayat (2) ayat (3) PMK 8/2013 tidak harus berdiri sendiri dengan Norma Hukum Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013. Hal ini dapat dibuktikan bahwa Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PMK 8/2013, pokok muatan materinya adalah sama, yaitu surat tagihan pajak yang tidak benar; bahwa terhadap Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang dimohonkan untuk dikurangkan atau dibatalkan berdasarkan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 telah meliputi Surat Tagihan Pajak yang tidak benar baik atas sebab Surat Tagihan Pajak yang jumlah pajak terutangnya tidak benar maupun Surat Tagihan Pajak yang seharusnya tidak diterbitkan;

bahwa Pasal 18 ayat (1) PMK 8/2013 menyebutkan;

Wajib Pajak dapat memperoleh pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dengan menyampaikan surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar kepada Direktur Jenderal Pajak.

bahwa Pasal 18 ayat (2) PMK 8/2013 menyebutkan;

Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a hanya dapat diajukan dalam hal atas surat ketetapan pajak tersebut:

a) tidak diajukan keberatan;

b) diajukan keberatan, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan Wajib Pajak tersebut;

c) diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;

d) tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b;

e) diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;

f) tidak sedang diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d;

g) diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak; atau

h) diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, tetapi permohonan tersebut ditolak.

bahwa Pasal 18 ayat (3) PMK 8/2013 menyebutkan;

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a juga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Surat Tagihan Pajak tersebut tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a; atau

b. Surat Tagihan Pajak tersebut diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak.

bahwa Pasal 18 ayat (4) PMK 8/2013 menyebutkan:

Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b hanya dapat diajukan dalam hal:

a. Surat Tagihan Pajak tersebut tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a; atau

b. Surat Tagihan Pajak tersebut diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, tetapi dicabut Wajib Pajak.

bahwa Pasal 18 ayat (5) PMK 8/2013 menyebutkan;

Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak;

b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

c. mengemukakan jumlah tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak menurut Wajib Pajak dengan disertai alasan;

d. permohonan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; dan

e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) UndangUndang KUP.

bahwa Pasal 18 PMK 8/2013 pada pokoknya mengatur tata cara pengajuan permohonan pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), tanpa membedakan apakah ketidakbenaran tersebut bersifat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), atau bersifat prosedural/kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3). Dengan demikian, semua jenis permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak tetap tunduk pada ketentuan hukum acara Pasal 18 PMK 8/2013;

bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (1) tidak membagi jenis permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak berdasarkan alasan pengajuan permohonan yang disampaikan Wajib Pajak sehingga objek dalam permohonan pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang diajukan oleh Penggugat adalah sama; bahwa argumentasi Penggugat yang mendalilkan Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 merupakan norma yang berdiri sendiri, sehingga tidak tunduk pada syarat formal dalam Pasal 18 ayat (3), adalah tidak tepat. Dalil tersebut justru bertentangan dengan asas sistematik dan asas kepastian hukum;

Menimbang bahwa atas Surat Tagihan Pajak yang sudah pernah diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a melalui mekanisme Pasal 36 ayat 1 huruf a, tidak dapat diajukan permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP yang Tidak Benar (Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP), dimana pemeriksaan dan pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut:

bahwa Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP membuka kemungkinan bagi Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak yang

tidak benar, baik karena jabatan maupun atas permohonan Wajib Pajak. Namun, berdasarkan Pasal 36 ayat (2) UU KUP, ketentuan pelaksanaan atas permohonan tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan;

bahwa PMK 8/2013 secara jelas mengatur pembatasan melalui Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan: permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan surat ketetapan pajak hanya dapat diajukan dalam hal Surat Tagihan Pajak tersebut tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi melalui mekanisme Pasal 36 ayat 1 huruf a. Dengan demikian, apabila atas Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan surat ketetapan pajak sudah pernah diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pasal 36 ayat 1 huruf a, maka permohonan pengurangan atau pembatalan permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar (Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP) tidak dapat diajukan;

bahwa norma dalam Pasal 18 ayat (3) PMK 8/2013 bersifat limitatif dan imperatif, artinya ketentuan tersebut memberikan pembatasan yang mengikat baik bagi Wajib Pajak maupun bagi fiskus. Apabila ketentuan ini diabaikan, maka akan terjadi tumpang tindih mekanisme penyelesaian sengketa dan membuka peluang adanya dua permohonan berbeda, namun untuk Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan surat ketetapan pajak yang sama, yaitu permohonan mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang (Pasal 36 ayat 1 huruf a) dan permohonan mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak (Pasal 36 ayat 1 huruf c);

bahwa oleh karena itu, jika atas suatu Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan surat ketetapan pajak sudah pernah diajukan permohonan mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang, maka tertutup kemungkinan diajukan permohonan mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP. Penegasan ini sejalan dengan prinsip kepastian hukum (legal certainty) dalam hukum pajak. Penegasan ini sejalan dengan prinsip kepastian hukum (legal certainty) dalam hukum pajak, dikarenakan pada saat pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf a melalui mekanisme Pasal 36 ayat 1 huruf a, dan Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan surat ketetapan pajak tersebut juga dilakukan permohonan melalui mekanisme Pasal 36 ayat 1 huruf c, maka materi STP tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Tergugat dan terkait prosedur atau kewenangan penerbitan Surat Tagihan Pajak tersebut secara implisit telah diakui Wajib Pajak. Oleh karena itu, jika kedua permohonan Pasal 36 ayat 1 huruf a, dan Pasal 36 ayat 1 huruf c diajukan atas Surat Tagihan Pajak yang sama, maka permohonan pengurangan atau pembatalan tidak memenuhi syarat formal sesuai Pasal 18 ayat (3) huruf a PMK 8/2013;

bahwa PMK 8/2013 melalui Pasal 18 ayat (3) telah membatasi bahwa permohonan pembatalan Surat Tagihan Pajak hanya dapat diajukan sepanjang atas Surat Tagihan Pajak tersebut tidak diajukan permohonan mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang. Dengan demikian, Wajib Pajak harus menentukan mekanisme permohonan yang ditempuh, apakah menggunakan permohonan mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang atau mengajukan permohonan mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak;

bahwa alur berpikir yang konsisten menghendaki, apabila yang dipermasalahkan adalah aspek kewenangan, prosedur, atau fakta, maka permohonan mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak. Sebaliknya, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, maka permohonan yang diajukan adalah mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang;

bahwa dengan konstruksi hukum demikian, jelas bahwa sistem penyelesaian sengketa pajak, peraturan perpajakan menghendaki pemilihan permohonan yang tegas dan tidak tumpang tindih, demi menjaga asas kepastian hukum serta mencegah adanya dua permohonan berbeda yang memeriksa Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan surat ketetapan pajak yang sama;

bahwa apabila Wajib Pajak telah mengajukan permohonan mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang, maka tidak lagi diperkenankan untuk mengajukan permohonan

mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan surat ketetapan pajak, karena berpotensi menimbulkan ketidakjelasan serta tumpang tindih dalam penyelesaian sengketa pajak;

bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat tindakan Tergugat dalam mengembalikan permohonan pembatalan yang diajukan Penggugat adalah sah dan memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang;

Menimbang bahwa atas perbandingan antara PMK 8/2013 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan (PMK 118/2024), pemeriksaan dan pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut:

bahwa menurut Majelis, perbandingan antara PMK 8/2013 dengan PMK 118/2024 justru menunjukkan bahwa esensi norma terkait pengurangan dan pembatalan Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar adalah sama. Baik PMK 8/2013 maupun PMK 118/2024 tetap mengatur dua hal pokok, yaitu pengurangan atas Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan Surat Ketetapan Pajak yang jumlah pajak terutangnya atau materinya tidak benar, dan pembatalan atas Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan Surat Ketetapan Pajak yang seharusnya tidak diterbitkan. Perubahan dalam PMK 118/2024 lebih bersifat konsolidasi, penyempurnaan terminologi, dan perluasan cakupan dengan memasukkan SPPT dan SKP PBB, bukan menciptakan rezim hukum baru; bahwa PMK 118/2024 menempatkan ketentuan mengenai pengurangan dan pembatalan dalam pasal yang terpisah, namun pemisahan redaksional tersebut tidak mengubah prinsip hukum bahwa keduanya sama-sama merupakan bagian dari rezim Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP yang pelaksanaannya diatur dalam PMK. Dengan demikian, syarat formal sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) PMK 8/2013 tetap berlaku baik terhadap permohonan pengurangan maupun pembatalan Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan Surat Ketetapan Pajak; bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa esensi norma dalam PMK 8/2013 dengan PMK 118/2024 adalah sama, sehingga dalil Penggugat yang menafsirkan sebaliknya tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa atas akibat hukum apabila surat pengembalian permohonan dinyatakan tidak sah, pemeriksaan dan pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut:

bahwa Majelis mencermati dalil Penggugat yang menyatakan apabila surat tersebut dibatalkan maka permohonannya dianggap tidak pernah diputus, sehingga dengan lampau enam bulan sejak diajukan harus dianggap dikabulkan sesuai Pasal 36 ayat (1d) UU KUP;

bahwa setelah Majelis menilai secara menyeluruh, terbukti bahwa penerbitan surat pengembalian oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) PMK 8/2013, yang memerintahkan pengembalian apabila permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a. Dengan demikian, surat pengembalian tersebut merupakan tindakan yang sah menurut hukum dan tidak terdapat alasan untuk membatalkannya;

bahwa oleh karena surat pengembalian dimaksud sah dan tidak dibatalkan, maka pertimbangan mengenai akibat hukum seandainya surat tersebut tidak sah menjadi tidak relevan lagi. Dengan kata lain, tidak ada dasar bagi penerapan ketentuan Pasal 36 ayat (1d) UU KUP mengenai dikabulkannya permohonan karena lampaunya waktu, sebab permohonan sejak awal telah dinyatakan tidak memenuhi syarat dan telah dikembalikan secara sah oleh Tergugat;

bahwa oleh karenanya, Majelis berpendapat dalil Penggugat mengenai akibat hukum berupa dikabulkannya permohonan karena lampaunya waktu tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan berpendapat terdapat alasan yang cukup untuk menolak gugatan Penggugat, serta berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat mengembalikan Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar, karena telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pengadilan Pajak telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan dalil-dalil yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti dan dalil yang relevan dengan sengketa ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Pajak telah menyatakan pertimbangan dan pendapatnya atas dalil-dalil yang disampaikan oleh para pihak sebagaimana telah diuraikan di atas dan untuk selebihnya tidak dipertimbangkan Pengadilan Pajak karena tidak relevan untuk memutus sengketa a quo;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait sengketa a quo;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat atas Surat Tergugat Nomor S-101/WPJ.09/2025 tanggal 07 Februari 2025, perihal Surat Pengembalian Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar, a.n. CV CALLBERT ENGENEERING CO, NPWP: 01.447.926.5-423.000, beralamat di Jl. Sunda No.34A, Kebon Pisang, Kota Bandung.

2. Menetapkan tindakan Tergugat mengembalikan Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan merupakan tindakan yang sah menurut hukum serta tidak terdapat alasan untuk membatalkan Surat Tergugat Nomor S-101/WPJ.09/2025 tanggal 07 Februari 2025.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 oleh Widhi Hartono, S.E., S.H., M.E. sebagai Hakim Ketua, Wahyu Tri Mulyo, S.E., S.H. dan Anang Mury Kurniawan, S.S.T., Ak., M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Henri Hutabarat, S.Kom., M.M. sebagai Panitera Pengganti.

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tergugat dan Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota:Hakim Ketua Majelis, ttd.ttd.

Wahyu Tri Mulyo, S.E., S.H.Widhi Hartono, S.E., S.H., M.E.

ttd.

Anang Mury Kurniawan, S.S.T., Ak., M.Si.

Panitera Pengganti, ttd.

Henri Hutabarat, S.Kom., M.M.

Salinan sesuai dengan aslinya,

VarJabatanPanitera,

Ditandatangani Secara Elektronik

VarNamaPanitera

NIP VarNIPPanitera