PUT-000379.16/2022/PP/M.IIB Tahun 2025

P U T U S A N

Nomor PUT-000379.16/2022/PP/M.IIB Tahun 2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00392/KEB/WPJ.05/2021 tanggal 08 Desember 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2018 Nomor 00269/207/18/725/20 tanggal 25 November 2020, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 000379.16/2022/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT SAWIT KALTIM LESTARI, NPWP 02.380.067.5-725.000, beralamat di Komplek Perkantoran Business Park Kebon Jeruk, Kencana Tower Lt.9, Jalan Meruya Ilir Nomor 88, RT001 RW005, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620, dalam hal ini diwakili oleh Adalin Ali, jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama: Shyafril

Izin Kuasa Hukum: KEP-794/PP/IKH/2020, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/SKL.DIR.X/I/2022 tanggal 28 Januari 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP: Purwanto/ 197911032001121004,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding,

2. Nama/NIP: Riyanto/ 198001292001121003,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding,

3. Nama: Melani/ 197607061995022001,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding,

4. Nama: Eka Widy Hastuti/NIP. 198110072002122001, Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-18767/PJ.07/2022 tanggal 5 Desember 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN- 683/PP/BR/2022 tanggal 02 Juni 2022;

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 043/SKL.DIR.X/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021,

Telah membaca Surat Uraian Banding Nomor SUB-71/WPJ.05/2022 tanggal 14 April 2022;

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor 36/SKL.DIR.X/V/2022 tanggal 06 Mei 2022;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2018 Nomor 00269/207/18/725/20 tanggal 25 November 2020 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 028/SKL.DIR.X/XII/2020 tanggal 29

Desember 2020 dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-00392/KEB/WPJ.05/2021 tanggal 08 Desember 2021 memutuskan menolak, dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan a quo sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 043/SKL.DIR.X/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 (Cap harian pos 13 Januari 2022);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 043/SKL.DIR.X/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. ASPEK FORMAL PENGAJUAN BANDING bahwa atas permohonan banding ini diajukan kepada Pengadilan Pajak sehingga telah memenuhi persyaratan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

bahwa atas permohonan banding yang Pemohon Banding ajukan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut sehingga telah memenuhi persyaratan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

bahwa dalam pengajuan banding ini tidak terdapat pajak yang masih harus dibayar sesuai dengan hasil pembahasan yang disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2018;

2. LATAR BELAKANG SENGKETA PAJAK bahwa dalam proses pemeriksaan pajak, KPP Madya Balikpapan menerbitkan SuratPemberitahuanHasilPemeriksaandenganNomorPHP- 00243/WPJ.14/KP.0505/RIK.SIS/2020 tanggal 22 Oktober 2020;

bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan tanggapan atas koreksi pajak yang dilaksanakan oleh Pemeriksa melalui surat Nomor 018/SKL.DIR.X/XI/20 tanggal 03 November 2020. Dalam surat tanggapan tersebut, Pemohon Banding telah

menyampaikan ketidaksetujuan atas sebagian koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa;

bahwa dalam proses Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Pajak, Pemeriksa KPP Madya Balikpapan tidak menyetujui tanggapan dari Pemohon Banding;

bahwa KPP Madya Balikpapan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00269/207/18/725/20 tanggal 25 November 2020;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00269/207/18/725/20 tanggal 25 November 2020 yang telah dicantumkan di dalam Berita Acara Hasil Pembahasan dan mengajukan permohonan keberatan atas SKPKB tersebut dengan pokok sengketa koreksi “Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri” dan “Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan”;

bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2018 Nomor 00269/207/18/725/20 tanggal 25 November 2020 melalui surat nomor 028/SKL.DIR.X/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020;

bahwa Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara menerbitkan Pemb- 401/WPJ.14/BD.06/2021 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Surat Pemberitahuan Untuk Hadir dan Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian;

bahwa Pemohon Banding memberikan tanggapan atas Surat Pemberitahuan Untuk Hadir melalui surat nomor 043/SKL/DIR.X/XI/2021 tanggal 01 November 2021 dan tidak menyetujui hasil penelitian keberatan tersebut;

bahwa dalam Keputusan Terbanding Nomor KEP-00392/KEB/WPJ.05/2021 tanggal 08 Desember 2021 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 10 Desember 2021, Kanwil DJP Jakarta Barat menetapkan untuk menolak permohonan keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00269/207/18/725/20 tanggal 25 November 2020;

bahwa melalui surat ini Pemohon Banding mengajukan Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00392/KEB/WPJ.05/2021 tanggal 08 Desember 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00269/207/18/725/20 tanggal 25 November 2020 Masa Pajak Oktober 2018 sebesar Rp1.335.296.583 (Jumlah pajak yang masih harus dibayar);

3. ALASAN DAN PENJELASAN PERMOHONAN BANDING WAJIB PAJAK Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan hasil penelitian keberatan Terbanding dengan alasan sebagai berikut:

1) Data transaksi tersebut secara nyata ada dan bukti arus uang, barang maupun dokumen telah diberikan kepada Tim Peneliti Keberatan;

2) Arus uang pembayaran dan penerimaan untuk transaksi tersebut beserta dengan rekening koran tersebut ada dan juga memenuhi syarat kelengkapan dokumen;

3) Apabila tidak ada pembelian tersebut, maka tidak dapat dilakukan penjualan juga oleh PT Sawit Kaltim Lestari dimana akan terdapat kekurangan CPO untuk penjualan tersebut;

Kesimpulan bahwa berdasarkan penjelasan dan alasan yang telah Pemohon Banding sampaikan, dapat disimpulkan bahwa koreksi yang dilaksanakan oleh Terbanding tidak sesuai dengan bukti dan substansi yang ada terkait dengan harga pokok penjualan dan pendapatan dari luar usaha;

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor SUB- 71/WPJ.05/2022 tanggal 14 April 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

URAIAN MENGENAI KETETAPAN SEMULA, KEBERATAN DAN KEPUTUSAN ATAS KEBERATAN bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00269/207/18/725/20 tanggal 25 November 2020 Masa Pajak Oktober 2018 diterbitkan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Madya Balikpapan Nomor LAP-00260/WPJ.14/KP.05/RIKSIS/2020 tanggal 10 November 2021;

bahwa atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 028/SKL.DIR.X/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang diterima KPP Madya Balikpapan Nomor PEM-05000798/WPJ.14/KP.0503/2021 tanggal 20 Januari 2021;

bahwa atas surat keberatan Pemohon Banding telah diterbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00392/KEB/WPJ.05/2021 tanggal 08 Desember 2021; ANALISA POKOK SENGKETA bahwa setelah membaca surat banding, mempelajari Laporan Penelitian Keberatan, berkas surat-menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, surat keberatan pemohon banding, dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari pemohon banding sebagai berikut:

Pokok sengketa:

1. Sengketa atas koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan

Ketentuan Perpajakan yang Terkait

1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur antara lain:

Pasal 3 ayat (1)

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huru1 Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 12 ayat (1)

Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.

Pasal 12 ayat (2)

Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 12 ayat (3)

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

Pasal 17B ayat (1)

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D, harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Pasal 25 ayat (1) huruf a

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Pasal 26 ayat (1)

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

Pasal 26A ayat (4)

Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya.

2). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai

Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur antara lain:

Pasal 9 ayat 12)

Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama.

Pasal 9 ayat 15)

Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.

Pasal 9 ayat (8) huruf b

Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlakukan bagi pengeluaran antara lain untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.

Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b

Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha. Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Olah karena itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang Pajak.

Pasal 9 ayat (8) huruf f

Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlakukan bagi pengeluaran antara lain untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.

Pasal 9 ayat (9)

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

Pasal 16D

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, mengatur antara lain:

Pasal 8 huruf a

Untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COV1 D-19), diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dengan ketentuan atas pengajuan keberatan Wajib Pajak yang jatuh tempo pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang• Undang Nomor 16 Tahun 2009

berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), jatuh tempo pengajuan keberatan tersebut diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, mengatur antara lain:

Pasal 17 ayat (1) huruf a

Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak.

Pasal 17 ayat (3) huruf a.1.

Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak, terjadi pada saat Barang Kena Pajak berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli.

Pasal 17 ayat (3) huruf a.2.

Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak, terjadi pada saat Barang Kena Pajak berwujud tersebut diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan.

5) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, mengatur antara lain:

Pasal 8 ayat (1)

Keberatan atas surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak:

(1) surat ketetapan pajak dikirim, atau

(2) pemotongan atau pemungutan pajak

kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015, mengatur antara lain:

Pasal 1 angka 2

Surat Keberatan adalah surat yang diajukan oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai keberatan terhadap suatu surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga.

Pasal 2 ayat (1) huruf a

Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

7) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tentang Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan, mengatur antara lain:

Pasal 1

Konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan tentang keabsahan Faktur Pajak.

Lampiran I

Tujuan dilakukannya konfirmasi Faktur Pajak adalah untuk mendapatkan keyakinan bahwa:

(1) Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

(2) Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan adanya penyerahan BKP dan atau JKP yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.

(3) Faktur Pajak tersebut telah dilaporkan PKP penerbit sebagai Pajak Keluaran pada SPT Masa PPN.

Lampiran I huruf c angka 1.4.1.3.2

Tindak lanjut yang harus dilakukan bagi unit/kantor yang melakukan/meminta konfirmasi apabila jawaban klarifikasi menyatakan "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

Lampiran I huruf c angka 1.4.2.1.

Tindak lanjut yang harus dilakukan bagi kantor yang dimintakan konfirmasi klarifikasi dalam hal Faktur Pajak tidak atau belum dipertanggungjawabkan sebagai Pajak Keluaran oleh PKP Penjual maka segera diterbitkan surat teguran kepada PKP Penjual agar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran PKP segera melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan pada surat teguran PKP Penjual tidak mempertanggungjawabkannya, maka KPP wajib menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

8) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.7/2006 tentang Kebijakan Pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar, mengatur antara lain:

Romawi IV butir 1

Tindak lanjut yang harus dilakukan bagi unit/kantor yang melakukan/meminta konfirmasi apabila jawaban klarifikasi menyatakan "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas

Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

Romawi IV butir 2

Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada butir 1 merupakan salah satu prosedur pemeriksaan yang harus dilakukan untuk memperoleh simpulan pemeriksaan. Dengan demikian konfirmasi tersebut bukan merupakan satu- satunya prosedur pemeriksaan yang digunakan untuk meyakini kebenaran pajak keluaran dan/atau kredit pajak yang dilaporkan PKP sehingga Pemeriksa harus melakukan prosedur pemeriksaan lainnya untuk meyakini kebenaran pajak keluaran dan/atau kredit pajak yang dilaporkan tersebut.

9) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ/2020 tentang Panduan Pelaksanaan Tugas Salama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, mengatur antara lain:

Huruf E angka 4 huruf i

Terhadap kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, penegakan hukum, dan penyelesaian Keberatan, diupayakan:

1. dilakukan melalui surat menyurat, telepon, email, chat, video conference, dan saluran online lainnya; dan

2. memprioritaskan kegiatan yang mendekati jatuh tempo.

Lampiran II angka 8

Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) dan Berita Acara Kehadiran dalam proses Keberatan:

a. Dilakukan secara tertulis dan dikirim melalui email kepada Wajib Pajak;

b. Sepanjang Wajib Pajak telah memberikan jawaban atas sengketa dalam SPUH dan Wajib Pajak telah menandatangani BA dalam bentuk file PDF, kemudian mengirimkan via email maka Wajib Pajak dianggap telah memberikan jawaban dan hadir;

c. Komunikasi Penelaah Keberatan dengan Wajib Pajak dapat melalui email, telepon, chat, dan saluran online lainnya, yang direkam dan telah mendapat persetujuan Wajib Pajak.

10) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ/2020 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Tugas Dalam Tatanan Kenormalan Baru di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, mengatur antara lain:

Lampiran F angka 3

Penyesuaian Tata Cara Penyesuaian Tata Cara Pemberian Keterangan atau Penjelasan Terkait Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) Dalam Penyelesaian Keberatan.

Pelaksanaan pemberian keterangan atau penjelasan terkait SPUH dilakukan dengan penyesuaian sebagai berikut:

(1) Pemberian keterangan atau perolehan penjelasan sesuai SPUH dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi video conference setelah mendapat persetujuan dari Wajib Pajak dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana Lampiran huruf G dan Lampiran huruf H.

(2) Formulir pernyataan sebagaimana dimaksud huruf a dikirimkan.

(3) Formulir pernyataan dan SPUH sebagaimana dimaksud huruf b dikirimkan kepada Wajib Pajak melalui pas dan/atau perusahaan jasa ekspedisi/jasa kurir dengan bukti pengiriman.

(4) Formulir pernyataan diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak/Wakil Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dan dikirimkan kembali kepada Tim Peneliti Keberatan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah SPUH dan formulir diterima.

(5) Dalam hal Wajib Pajak tidak mengembalikan formulir pernyataan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud huruf d, maka pemberian keterangan atau perolehan penjelasan dilaksanakan sesuai tata cara yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 11/PJ/2014 dengan memperhatikan protokol kesehatan.

(6) Dalam hal Wajib Pajak memilih menandatangani Berita Acara Kehadiran tidak secara langsung/tatap rnuka, maka Berita Acara Kehadiran dikirim melalui pas dan/atau perusahaan jasa ekspedisi/jasa kurir dengan bukti pengiriman atau ke alamat posel (email) Wajib Pajak yang tercantum dalam formulir pernyataan Wajib Pajak paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pemberian keterangan atau perolehan penjelasan.

(7) Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak yang sudah ditandatangani oleh Wajib Pajak/Wakil Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dikirimkan kembali kepada Tim Peneliti Keberatan melalui pos dan/atau perusahaan jasa ekspedisi/jasa kurir dengan bukti pengiriman paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterima dan dapat didahului dengan pengiriman melalui posel (email) dalam format PDF.

(8) Dalam hal Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak tidak dikirim atau belum diterima hingga waktu sebagaimana dimaksud huruf g, Tim Peneliti Keberatan membuat Berita Acara Kehadiran Memberikan Keterangan Tetapi Tidak Bersedia Tanda Tangan sebagaimana contoh pada Lampiran X Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013.

11) Butir 4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-65/PJ.3/1985 tanggal 14 November 1985 tentang Penafsiran atas Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN 1984 menyebutkan antara lain bahwa Pajak Masukan yang benar- benar tidak mempunyai hubungan langsung dengan proses pabrikasi dan distribusi saja yang tidak dapat dikreditkan, misalnya Pajak Masukan atas pembelian bahan bakar untuk kendaraan Direksi dan Karyawan, Pajak Masukan atas pengeluaran biaya representasi, jamuan, pengeluaran lain yang bersifat konsumtif serta pengeluaran yang umumnya termasuk biaya overhead.

12) Angka 7 huruf a Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-945/PJ.51/2002 tanggal 16 September 2002 tentang Permohonan Penegasan atas Pengkreditan Pajak Masukan, menegaskan bahwa Pajak Masukan atas pengeluaran dalam bentuk fasilitas dan pemberian natura yang diberikan kepada pegawai tidak dapat dikreditkan.

Hasil Penelitian

1) bahwa pemeriksaan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN-00127/WPJ.14/KP.0505/RIK.SIS/2019 tanggal 10 September 2019. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalamLaporanHasilPemeriksaanNomorLAP- 00260/WPJ.14/KP.05/RIKSIS/2020 tanggal 23 November 2020;

2) Pemeriksa melakukan koreksi positif Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp667.648.290 Masa Pajak Oktober 2018;

bahwa berdasarkan bukti yang disampaikan Pemohon Banding pada saat pemeriksaan, Pemeriksa tidak dapat meyakini kebenaran dan keterjadian terhadap Faktur Pajak Masukan atas pembelian CPO dari PT Sawil Permai Lestari sebesar Rp667.648.290 karena beberapa alasan sebagai berikut:

(1) PT Sawil Permai Lestari merupakan perusahaan afiliasi dari Pemohon Banding;

(2) PT Sawit Permai Lestari tidak memiliki pabrik kelapa sawit dan tempat penampungannya;

(3) Pemohon Banding sampai dengan batas waktu surat peringatan II disampaikan tidak dapat menyampaikan bukti pendukung yang berasal dari pihak ketiga (B/L, Laporan Surveyor) terkait transaksi pembelian CPO tersebut;

Rincian koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan adalah sebagai berikut:

Namath Pp Mamor/Tanggal

Lawan Trersaksi Taktur Pajak PN Keterangan

1 (AT Sawit Perna CU OLI 18 432614255 oG7 64% 250) Tidas capa!

Legian dipan benar

02 656.619 DL OS Oktooer 205

O08 O00

Jurrlah | GB 7 648,290

3) bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan Keberatan atas koreksi Pemeriksa Pajak terkait Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp667.648.290 dengan alasan sebagaimana di atas;

4) bahwadalamLaporanHasilPemeriksaanNomorLAP- 00260/WPJ.14/KP.05/RIKSIS/2020 tanggal 23 November 2020 dinyatakan bahwa Pemohon Banding telah meminjamkan sebagian dokumen dengan bukti Berita Acara Tidak Dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen tanpa nomor tanggal 1 September 2020;

5) bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Peneliti berpendapat bahwa Pasal 26A ayat (4) UU KUP tidak dapat diterapkan dalam proses penelitian keberatan Pemohon Banding;

6) bahwa Peneliti telah mengirimkan surat kepada Pemohon Banding Nomor S- 229/WPJ.14/2021 tanggal 8 April 2021 hal Permintaan Data, Informasi, dan Dokumen. Dalam surat tersebut, Peneliti meminta Pemohon Banding untuk membuktikan sengketa yang menjadi objek keberatan, dengan dilampiri dokumen pendukung berupa:

(1) Softcopy Laporan Keuangan Audit;

(2) Softcopy Laporan Keuangan cabang dan konsolidasi;

(3) Chart of Account, Mapping Akun dari General Ledger ke Laporan Keuangan ke SPT Tahunan PPh Badan;

(4) Kontrak/perjanjian dengan pihak ketiga dalam dan luar negeri;

(5) Softcopy Buku Besar;

(6) Softcopy Buku Harian/Jurnal;

(7) Softcopy Buku Pembelian;

(8) Softcopy Buku Penjualan;

(9) dokumen pendukung lain terkait dengan keberatan yang diajukan;

7) bahwa atas surat tersebut, Pemohon Banding tidak memenuhi seluruh permintaan data, informasi, dan/atau dokumen sampai dengan batas waktu yang ditentukan, sehingga Peneliti telah mengirimkan surat kepada Pemohon Banding nomor S-349/WPJ.14/2021 tanggal 02 Juni 2021 hal Permintaan Data, Informasi, dan Dokumen (Permintaan Kedua). Dalam surat tersebut, Peneliti meminta kembali Pemohon Banding untuk mengirimkan data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana tercantum dalam surat nomor S- 229/WPJ.14/2021 tanggal 08 April 2021;

8) bahwa atas permintaan tersebut, Pemohon Banding memenuhi seluruhnya permintaan data, informasi, dan/atau dokumen. Peneliti telah menuangkan dalam Berita Acara Memenuhi Seluruhnya Permintaan Peminjaman dan/atau Permintaan Keterangan nomor BA-1711/WPJ.14/BD.06/2021 tanggal 24 Juni 2021;

9) bahwa Peneliti kembali mengirimkan surat kepada Pemohon Banding Nomor S-674/WPJ.14/2021 tanggal 20 September 2021 hal Permintaan Data, Informasi, dan Dokumen Tambahan. Dalam surat tersebut, Peneliti meminta

Pemohon Banding untuk memberikan/meminjamkan dokumen tambahan berupa:

(1) Rincian Saldo Utang Tahun 2017 s.d. 2018 (rinci per bulan);

(2) Rincian Saldo Modal Tahun 2017 s.d. 2018 (rinci per bulan);

(3) Kontrak Penjualan kepada PT Sawit Permai Lestari Tahun Pajak 2018;

(4) Purchase Order dari PT Sawit Permai Lestari Tahun Pajak 2018;

(5) Bill of Lading atas penjualan ke PT Sawit Permai Lestari Tahun Pajak 2018;

(6) Bukti Purchase Order, Invoice, Faktur Pajak, Pembayaran atas pembelian dari PT Sawit Permai Lestari Tahun Pajak 2018; dan (7) Laporan Surveyor atas pembelian CPO dari PT Sawit Permai Lestari Tahun Pajak 2018;

10) bahwa atas permintaan tersebut, Pemohon Banding memenuhi sebagian permintaan data, informasi, dan/atau dokumen tambahan. Peneliti telah menuangkan dalam Berita Acara Memenuhi Sebagian Permintaan Peminjamandan/atauPermintaanKeterangannomorBA- 3079/WPJ.14/BD.06/2021 tanggal 1 Oktober 2021. Adapun dokumen yang tidak dipenuhi Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

(1) Rincian Saldo Utang Tahun 2017 s.d. 2018 (rinci per bulan);

(2) Rincian Saldo Modal Tahun 2017 s.d. 2018 (rinci per bulan);

(3) Bill of Lading atas penjualan ke PT Sawit Permai Lestari Tahun Pajak 2018;

(4) Bukti Pembayaran atas pembelian dari PT Sawit Permai Lestari Tahun Pajak 2018; dan (5) Laporan Surveyor atas pembelian CPO dari PT Sawit Permai Lestari Tahun Pajak 2018.

11) bahwa Peneliti melakukan pembahasan sengketa perpajakan dengan Pemeriksa yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan Nomor BA-2736/WPJ.14/BD.06/2021 tanggal 13 September 2021, dengan pembahasan dan klarifikasi sebagai berikut:

(1) Pertanyaan :

Mohon dijelaskan mengenai koreksi reklasifikasi penyerahan tidak terutang PPN menjadi penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri?

Jawaban :

Awalnya, terdapat kecurigaan/dugaan Pemeriksa atas transaksi tidak wajar yang memerlukan pembuktian.

Kemudian, Pemeriksa melakukan pembahasan dan klarifikasi dengan Wajib Pajak, yang diwakili oleh Bapak Edy Suroso selaku Direktur Utama, yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan pada tanggal 25 September 2019, 12 Februari 2020 dan 4 Maret 2020 (Salinan dokumen terlampir).

Dalam BAPK tanggal 25 September 2019, Wajib Pajak menyatakan, yang pada intinya, bahwa:

(a) Wajib Pajak merupakan perusahaan perkebunan dan mempunyai pabrik pengolahan kelapa sawit menjadi CPO dan PK;

(b) Wajib Pajak tidak memiliki pelaporan Overseas Current Account;

(c) Mekanisme perkebunan pengelolaan tersebut; pencatatan atas plasma berdasarkan aktivitas perkebunan proyek biaya plasma (d) Mekanisme pemesanan (Purchase Order) adalah klaim pembeli, sebagaimana yang terjadi dalam perusahaan perkebunan, terutama mengenai klaim kualitas produk;

(e) Penentuan harga jual sesuai dengan kesepakatan dan mengacu pada nilai pasar yang ada (term of delivery dan lain-lain);

(f) Terdapat transaksi jual-beli dengan PT Sawit Permai Lestari pada tahun 2018;

(g) Terdapat transaksi jual-beli dengan Bunge Agribusiness (S) Pte Ltd. pada tahun 2018;

Dalam BAPK tanggal 12 Februari 2020, Wajib Pajak menyatakan, yang pada intinya, bahwa:

(a) Wajib Pajak melakukan trading CPO dengan Bunge Agritrade S.A, yang merupakan bagian dari Bunge Agribusiness;

(b) Wajib Pajak melakukan transaksi luar negeri hanya dengan Bunge Agritrade S.A;

(c) Wajib Pajak membeli CPO in bulk dari Bunge Agritrade dalam rangka trading;

(d) PT Sawit Permai Lestari bergerak dibidang perdagangan dan juga merupakan perusahaan investasi;

(e) PT Alamraya Kencana Mas bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan pengolahan dengan lokasi di Kalimantan Selatan;

(f) PT Agro Inti Kencanamas bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan pengolahan dengan lokasi di Kalimantan Timur;

(g) PT Agrojaya Tirta kencana bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dengan lokasi di Kalimantan Timur;

(h) PT Sawindo Kencana bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan pengolahan dengan lokasi di Bangka;

(i) PT Wira Palm Mandiri bergerak di bidang perdagangan dan juga merupakan perusahaan investasi.

(j) Wajib Pajak mempunyai 2 (dua) tangki CPO berkapasitas 3.500 ton yang terletak di PKS dan 1 (satu) tangki CPO kapasitas 3.500 ton di pelabuhan;

(k) Seluruh produksi dijual di dalam negeri kecuali trading CPO dilakukan di luar negeri. Penjualan menggunakan kontrak;

(l) Mekanisme pengakuan pendapatan baru diakui pada saat kepemilikan atau resiko berpindah sesuai dengan terms of delivery kontrak. Tidak menggunakan agen/perantara dalam penjualan tersebut;

(m) Pengiriman CPO dari tangki Wajib Pajak dilaksanakan melalui pengapalan;

(n) Pengiriman barang dagangan menggunakan asset pihak ketiga;

(o) Dalam hal pembelian TBS, Wajib Pajak akan mencatat biaya pembelian TBS (berdasarkan harga Dinas Perkebunan) dengan utang TBS dari para petani sawit. Pengelolaan kebun plasma dilaksanakan oleh perusahaan inti dan biaya di-reimburse oleh petani sawit (plasma) setiap bulan;

(p) Pengakuan pencatatan persediaan dilaksanakan sesuai dengan terms of delivery yang disepakati;

Dalam BAPK tanggal 4 Maret 2020, Pemohon Banding menyatakan, yang pada intinya, bahwa:

(a) Atas pembelian CPO dari Bunge Agritrade S.A, setelah barang diperoleh, dijual kembali kepada PT Sawit Permai Lestari. Atas transaksi pembelian dari Bunge Agritrade S.A dicatat sebagai purchase dan stock. Dokumen

yang timbul dari transaksi dengan Bunge Agritrade S.A adalah Invoice, Bill of Lading, kontrak pembelian dan certificate of weight and quality issued by independent surveyor.

(b) Atas pembelian CPO dari bunge Agritrade S.A tidak masuk ke dalam tangki penampungan. Secara pencatatan diakui sebagai pembelian dan menambah persediaan;

(c) Atas pembelian CPO dari Bunge Agritrade S.A disimpan dalam palka (kapal);

(d) CPO yang dibeli dari Bunge Agritrade S.A dijual semua kepada PT Sawit Permai Lestari. Kuantitas pembelian sama dengan yang dijual kembali;

(e) Pertimbangan dan manfaat yang diterima Wajib Pajak dengan adanya pembelian dari Bunge Agritrade S.A dan dijual kembali kepada pihak lain adalah untuk meningkatkan performa penjualan;

(f) PT Agrojaya Tirta Kencana tidak memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit. TBS dari PT ATK dititip olah TBS kepada Wajib Pajak dan PT Agri Eastborneo Kencana. Seluruh hasil titip olah TBS tersebut kemudian dijual kepada Wajib Pajak dan CPO masuk ke dalam tangki penampungan;

(g) PT Agri Eastborneo kencana memiliki pabrik kelapa sawit dan menjual CPO hasil olahannya langsung kepada Wajib Pajak;

(h) Pembelian CPO dari PT Sawit Permai Lestari untuk memenuhi kuantitas CPO atas kontrak penjualan yang sudah jatuh tempo. Dalam hal ini PT Sawit Permai Lestari tidak memiliki kebun dan pabrik (trading);

(i) Lokasi persediaan yang diperoleh dari PT Sawit Permai Lestari berada di kapal, dan kapal adalah milik pihak transporter;

(2) Pertanyaan :

Mohon dijelaskan terkait transaksi Wajib Pajak dengan Bunge Agritrade S.A dan PT Sawit Permai Lestari?

Jawaban :

Wajib Pajak melakukan pembelian CPO in bulk dari Bunge Agritrade S.A untuk kemudian dijual kembali dengan kuantitas yang sama kepada PT Sawit Permai Lestari.

Berdasarkan Bill of Lading, diketahui bahwa terdapat Port of Load dalam Daerah Pabean, yaitu di Tarjun, Tarakan dan Pulau Laut. PT Sawit Permai Lestari tidak memiliki kebun dan pabrik. Di alamat hanya kantor saja.

(3) Pertanyaan:

Bagaimana dengan pembayaran?

Jawaban :

Pembayaran ada tetapi arus barang tidak jelas.

(4) Pertanyaan :

Koreksi berupa reklasifikasi dari Penyerahan tidak terutang PPN menjadi Penyerahan PPN yang harus dipungut sendiri hanya atas transaksi yang port of load di dalam Daerah Pabean?

Jawaban :

Ya, atas transaksi yang port of load di luar daerah pabean (Malaysia) tidak dikoreksi.

12) Peneliti menolak Keberatan Pemohon Banding dalam Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH), dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) bahwa berdasarkan bukti yang disampaikan Pemohon Banding pada saat pemeriksaan, Pemeriksa tidak dapat meyakini kebenaran dan keterjadian terhadap Faktur Pajak Masukan atas pembelian CPO dari PT Sawil Permai Lestari sebesar Rp667.648.290 karena beberapa alasan sebagai berikut:

(a) PT Sawil Permai Lestari merupakan perusahaan afiliasi dari Pemohon Banding;

(b) PT Sawit Permai Lestari tidak memiliki pabrik kelapa sawit dan tempat penampungannya;

(c) Pemohon Banding sampai dengan batas waktu surat peringatan II disampaikan tidak dapat menyampaikan bukti pendukung yang berasal dari pihak ketiga (B/L, Laporan Surveyor) terkait transaksi pembelian CPO tersebut.;

Rincian koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan adalah sebagai berikut:

Namath Put P Mamor/Tanggal

Me. . 5 P

Lawan Trersaksi Taktur Pajak PN Keterangan

1 (PT Sawit Permai CU PT 18 45261448 oG7 64% 250) Tidas capa

Lesian Oiya benar

02 656.619 DL OS Oktooer 205

O08 O00

Jurrlah BS Bd8. 230 (2) bahwa atas koreksi tersebut, Pemohon Banding keberatan dengan alasan:

(a) Pemohon Banding telah memberikan seluruh dokumen terkait dengan transaksi jual beli CPO dengan PT Sawit Permai Lestari;

(b) Seluruh transaksi di dalam Daerah pabean tersebut telah diterbitkan Faktur Pajak sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPN;

(c) Seluruh Faktur pajak tersebut telah disetorkan dan dilaporkan baik oleh Pemohon Banding maupun PT Sawit Permai Lestari dan dilaporkan ke KPP yang bersangkutan dengan mekanisme SPT Masa PPN;

(d) Dalam mekanisme trading Pemohon Banding, sebagaimana seluruh data telah diberikan, pembelian CPO tersebut akan ditindaklanjuti dengan penjualan CPO. Apabila pembelian tersebut tidak diakui, maka terdapat barang yang tidak ada namun dijual oleh Pemohon Banding;

(3) bahwa berdasarkan Berita Acara Memenuhi Sebagian Permintaan Peminjaman dan/atau Permintaan Keterangan nomor BA- 3079/WPJ.14/BD.06/2021 tanggal 1 Oktober 2021, diketahui bahwa Pemohon Banding tidak memberikan data dan/atau dokumen berupa Bill of Lading atas penjualan ke PT Sawit Permai Lestari Tahun Pajak 2018 dan Bukti Pembayaran serta Laporan Surveyor atas pembelian CPO dari PT Sawit Permai Lestari Tahun Pajak 2018;

(4) bahwa Peneliti melakukan pengujian dengan hasil sebagai berikut:

a. bahwa Peneliti melakukan persandingan data Faktur Pajak Keluaran dan Pajak Masukan (PKPM) per tanggal 27 September 2021 dengan hasil bahwa lawan transaksi sudah melaporkan Faktur Pajak tersebut;

b. bahwa Peneliti melakukan pengujian arus uang dengan hasil bahwa atas transaksi tersebut tidak diyakini eksistensinya karena tidak terdapat data dari pihak ketiga;

c. bahwa Peneliti melakukan pengujian arus barang dengan hasil bahwa atas transaksi tersebut tidak diyakini eksistensinya karena tidak terdapat data dari pihak ketiga;

d. bahwa Peneliti melakukan pengujian pemenuhan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN dengan hasil bahwa transaksi tersebut berhubungan langsung dengan penyerahan yang terutang PPN;

e. bahwa Peneliti melakukan pengujian pemenuhan Pasal 9 ayat (9) UU PPN dengan hasil bahwa atas Pajak Masukan tersebut dikreditkan sesuai dengan ketentuan;

f. bahwa Peneliti melakukan pengujian terkait dengan Suscpect List dengan hasil bahwa lawan transaksi (penerbit Faktur Pajak) tidak termasuk dalam Suspect List;

(5) bahwa berdasarkan hal tersebut, peneliti berpendapat bahwa Pajak Masukan tersebut tidak diyakini keterjadiannya/eksistensinya dan berhubungan langsung dengan penyerahan yang terutang PPN sehingga dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding;

Penelitian setelah SPUH:

a. bahwa kepada Pemohon Banding telah disampaikan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir nomor Pemb-401/WPJ.14/BD.06/2021 tanggal 26 Oktober 2021. Dalam Surat Pemberitahuan Untuk Hadir tersebut, Pemohon Banding diberi kesempatan untuk menanggapi secara tertulis dengan disertai buku, catatan, data, atau informasi yang mendukung uraian dalam tanggapan tertulis dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal Surat Pemberitahuan Untuk Hadir dikirim. Peneliti mengirimkan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir pada tanggal 26 Oktober 2021, sehingga Pemohon Banding diberikan kesempatan untuk menanggapi hasil penelitian Keberatan paling lama hari Kamis, tanggal 10 November 2021;

b bahwa Pemohon Banding telah menandatangani Surat Pernyataan menyetujui dan menyanggupi untuk melakukan pengiriman surat tanggapan melalui saluran elektronik berupa Video Conference serta Surat Pernyataan untuk Menandatangani Berita Acara dan/atau Dokumen Lain Tidak Secara

Langsung/Tatap Muka dalam rangka beradaptasi dengan tatanan kenormalan baru yang produktif dan aman COVID-19;

c bahwa Pemohon Banding telah mengirimkan tanggapan tertulis atas hasil penelitian Keberatan dengan surat nomor 043/SKL/DIR.X/Xl/2021 tanggal 01 November 2021 yang diterima pada tanggal 4 November 2021. Pemohon Banding telah menandatangani Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak dan Pemberian Keterangan Tertulis nomor BA-3676/WPJ.14/BD.06/2021 tanggal 04 November 2021 dalam bentuk file PDF dan mengirimkan kembali melalui kurir kepada Peneliti. Pemohon Banding dianggap telah hadir memenuhi SPUH dan memberikan keterangan tertulis;

d bahwa pada hari Kamis tanggal 04 November 2021, telah dilakukan pemberian keterangan dan penjelasan terkait SPUH melalui saluran elektronik Video Conference (Zoom Meeting) yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon Banding, Saudara Shyafril, selaku Kuasa Pemohon Banding;

e bahwa dalam pemberian tanggapan, Pemohon Banding menyampaikan yang pada intinya relatif sama dengan alasan Pemohon Banding dalam surat Keberatannya, sehingga Peneliti berpendapat sama dengan yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan untuk Hadir;

KESIMPULAN DAN USUL

Kesimpulan bahwa berdasarkan penelitian surat banding, data dan dokumen sebagaimana diuraikan di atas, maka disimpulkan:

a. bahwa Surat Banding Nomor 043/SKL.DIR.X/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 berdasarkan penelitian sementara dan sesuai dengan data yang ada memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

b. bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00392/KEB/WPJ.05/2021 tanggal 08 Desember 2021 diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;

c. bahwa koreksi pemeriksa/penelaah keberatan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Usul bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00392/KEB/WPJ.05/2021 tanggal 08 Desember 2021;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor 36/SKL.DIR.X/V/2022 tanggal 06 Mei 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa pada pokoknya materi Surat Bantahan Pemohon Banding sama dengan materi Surat Banding;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan dokumen yang telah diberi meterai cukup dan/atau bukti elektronik/lainnya berupa serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-20 sebagai berikut:

Bukti P-1. Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00392/KEB/WPJ.05/2021 tanggal 08 Desember 2021;

Bukti P-2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2018 Nomor 00269/207/18/725/20 tanggal 25 November 2020;

Bukti P-3. Surat Keberatan Nomor 028/SKL.DIR.X/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020;

Bukti P-4. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang

Saham Luar Biasa PT Sawit Kaltim Lestari Nomor 20 tanggal 03 Februari 2021, Notaris Wenda Taurusita Amidjaja, SH di Jakarta;

Bukti P-5. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor SPHP-

00243/WPJ.14/KP.0505/RIK.SIS/2020 tanggal 22 Oktober 2020; Bukti P-6. Tanggapan atas SPHP Surat Nomor 018/SKL.DIR.X/XI/2020 tertanggal 03 November 2020;

Bukti P-7. SuratPemberitahuanUntukHadirNomorPemb-

401/WPJ.14/BD.06/2021 tanggal 26 Oktober 2021;

Bukti P-8. Tanggapan atas SPUH Surat Nomor 043/SKL/DIR.X/XI/2021 tanggal

01 November 2021;

Bukti P-9. Surat Kuasa Khusus Nomor 015/SKL.DIR.X/I/2022 tanggal 28 Januari 2022;

Bukti P-10. Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-794/PP/IKH/2020 tanggal 4 November 2020;

Bukti P-11. Pakta Integritas atas nama Shyafril;

Bukti P-12. Pakta Integritas atas nama Adalin Ali;

Bukti P-13. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sawit Kaltim Lestari Nomor 02 tanggal 7 Agustus 2017 di hadapan Notaris Ir. Rusli, SH di Bekasi; Bukti P-14. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Biasa PT Sawit Kaltim Lestari Nomor 60 tanggal 25 Juli 2019 di hadapan Notaris Wenda Taurusita Amidjaja, SH di Jakarta;

Bukti P-15. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Biasa PT Sawit Kaltim Lestari Nomor 20 tanggal 3 Februari 2021 di hadapan Notaris Wenda Taurusita Amidjaja, SH di Jakarta;

Bukti P-16. Matriks sengketa;

Bukti P-17. Dokumen pembelian dari Bunge Agritrade;

Bukti P-18. Berita Acara Uji Bukti;

Bukti P-19. Berita Acara Uji Bukti Kedua;

Bukti P-20. Penjelasan Tertulis tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan menyerahkan dokumen yang telah diberi meterai cukup dan/atau bukti elektronik/lainnya berupa serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 sebagai berikut:

Bukti T-1 Laporan Penelitian Keberatan Nomor LAP.KBP-5962/WPJ.14/2021 tanggal 10 November 2021;

Bukti T-2 Matriks sengketa;

Bukti T-3 Kertas Kerja Pemeriksaan;

Bukti T-4 Penjelasan Tertulis tanggal Agustus 2022;

Bukti T-5 Berita Acara Uji Bukti;

Bukti T-6 Berita Acara Uji Bukti Kedua;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP- 00392/KEB/WPJ.05/2021 tanggal 08 Desember 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2018 Nomor 00269/207/18/725/20 tanggal 25 November 2020, termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding bahwa Surat Banding Nomor 043/SKL.DIR.X/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp667.648.290, dengan alasan Pemeriksa tidak dapat meyakini kebenaran dan keterjadian terhadap Faktur Pajak Masukan atas pembelian CPO dari PT Sawil Permai Lestari sebesar Rp667.648.290 karena beberapa alasan sebagai berikut:

(a) PT Sawil Permai Lestari merupakan perusahaan afiliasi dari Pemohon Banding;

(b) PT Sawit Permai Lestari tidak memiliki pabrik kelapa sawit dan tempat penampungannya;

(c) Pemohon Banding sampai dengan batas waktu surat peringatan II disampaikan tidak dapat menyampaikan bukti pendukung yang berasal dari pihak ketiga (B/L, Laporan Surveyor) terkait transaksi pembelian CPO tersebut.;

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan hasil penelitian keberatan Terbanding dengan alasan sebagai berikut:

1) bahwa data transaksi tersebut secara nyata ada dan bukti arus uang, barang maupun dokumen telah diberikan kepada Tim Peneliti Keberatan;

2) bahwa arus uang pembayaran dan penerimaan untuk transaksi tersebut beserta dengan rekening koran tersebut ada dan juga memenuhi syarat kelengkapan dokumen;

3) bahwa apabila tidak ada pembelian tersebut, maka tidak dapat dilakukan penjualan juga oleh PT Sawit Kaltim Lestari dimana akan terdapat kekurangan CPO untuk penjualan tersebut;

bahwa berdasarkan penjelasan dan alasan yang telah Pemohon Banding sampaikan, dapat disimpulkan bahwa koreksi yang dilaksanakan oleh Terbanding tidak sesuai dengan bukti dan substansi yang ada terkait dengan harga pokok penjualan dan pendapatan dari luar usaha;

Menimbang bahwa menurut Pengadilan Pajak, sengketa ini merupakan sengketa yuridis dan pembuktian;

bahwa oleh karena itu untuk penyelesaian sengketa ini, Pengadilan Pajak memerintahkan para pihak melakukan uji bukti;

bahwa hasil uji bukti adalah sebagai berikut :

Bukti yang disampaikan:

1. Invoice, dokumen pendukung terkait Faktur Pajak Nomor 010.001-18.43261448 Menurut Pemohon Banding:

Koreksi tersebut sebagai berikut:

NamaNPWPNomor Faktur PajakTanggalPPNKeterangan PT Sawit Permai Lestari 02.656.619.0-038.000 010.001-18.4326144805-Okt-18667.648.290 Tidak dapat diyakini benar Transaksi dengan PT Sawit Permai Lestari

1. bahwa Pemohon Banding telah memberikan seluruh dokumen terkait dengan transaksi jual beli CPO dengan PT Sawit Permai Lestari;

2. bahwa seluruh transaksi di dalam Daerah Pabean tersebut telah diterbitkan Faktur Pajak sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Barang Mewah;

3. bahwa seluruh Faktur Pajak tersebut telah disetorkan dan dilaporkan baik oleh Pemohon Banding maupun PT Sawit Permai Lestari dan dilaporkan ke KPP yang bersangkutan dengan mekanisme SPT Masa PPN;

4. bahwa dalam mekanisme trading Pemohon Banding, sebagaimana seluruh data telah diberikan, pembelian CPO tersebut akan ditindaklanjuti dengan penjualan CPO. Apabila pembelian tersebut tidak diakui, maka terdapat barang yang tidak ada namun dijual oleh Pemohon Banding;

5. bahwa dalam pemeriksaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan tahun pajak 2018, pemeriksa tidak melakukan koreksi atas pembelian tersebut. Akan tetapi, dalam

pemeriksaan PPN, Pajak Masukan tersebut tidak diakui sehingga koreksi tersebut menjadi tidak jelas;

bahwa dalam pemeriksaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun Pajak 2018, pemeriksa tidak melakukan koreksi atas pembelian tersebut. Akan tetapi, dalam pemeriksaan PPN, Pajak Masukan tersebut tidak diakui sehingga koreksi tersebut menjadi tidak jelas dan tidak sesuai dengan aturan yang ada;

Menurut Terbanding:

Transaksi dengan PT Sawit Permai Lestari

Berdasarkan uji bukti Pemohon Banding memberikan dokumen pembayaran dan berita acara saat persidangan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

No FakturPalak | Kortrak | Irvolce [| OPP ToOPPN OT Pembayarar ce coda 20558887 cic code 2a2e0eeT_| 1050200193

20, 001-18 #3261448 aa

Boo Tj ae TU ee

Berita Acara Penyerahan CPO tanggal 05 Oktober 2018

- bahwa Koreksi Faktur Pajak Masukan yang tidak dapat diyakini kebenaran dan keterjadiannya dilakukan karena pada saat pelaksanaan pemeriksaan Pemohon Banding sampai dengan batas waktu surat peringatan II disampaikan tidak dapat menyampaikan bukti pendukung yang berasal dari pihak ketiga (B/L, Laporan surveyor) terkait transaksi pembelian CPO tersebut;

- bahwa demikian juga dalam proses keberatan Atas Faktur Pajak Masukan transaksi dengan PT Sawit Permai Lestari, Berdasarkan Berita Acara Memenuhi Sebagian Permintaan Peminjaman dan/atau Permintaan Keterangan nomor BA-3079/WPJ.14/BD.06/2021 tanggal 01 Oktober 2021, diketahui bahwa Pemohon Banding tidak memberikan data dan/atau dokumen berupa Bill of Lading atas penjualan ke PT Sawit Permai Lestari Tahun 2018 dan Bukti Pembayaran serta Laporan Surveyor atas pembelian CPO dari PT Sawit Permai Lestari Tahun Pajak 2018;

bahwa menimbang dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), mengatur antara lain:

Pasal 12 ayat (3)

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang. Pasal 29 ayat (2)

Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

Penjelasan Pasal 29 ayat (2)

…

Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.

…

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, mengatur antara lain:

Pasal 1 angka 24:

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.

Pasal 9 ayat (2):

Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama.

Pasal 9 ayat (8) huruf b:

Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk: perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

Dalam memori penjelasannya dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha. Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai”.

Pasal 16F

Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar.

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang mengatur antara lain:

Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Penjelasan Pasal 76

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak. Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan.

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan

berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta didasarkan keyakinan Hakim.

bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan di atas, fakta-fakta persidangan, penjelasan para pihak serta penilaian terhadap bukti-bukti relevan yang tersedia, Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut:

bahwa dari hasil uji bukti, Terbanding telah mengakui adanya transaksi jual-beli dengan PT Sawit Permai Lestari, dan saat pemeriksaan tidak meyakini karena ketiadaan bukti pendukung yang berasal dari pihak ketiga (B/L, Laporan surveyor) terkait transaksi pembelian CPO tersebut;

bahwa dari hasil uji bukti yang dilakukan atas koreksi pajak masukan senilai Rp667.648.290, menurut Pengadilan Pajak Pemohon Banding telah dapat membuktikan bahwa transaksi dengan PT Sawit Permai Lestari benar-benar terjadi, berdasarkan arus pembayaran yang telah diuji oleh Terbanding sebagaimana telah dikemukakan Terbanding dalam uji buktinya, dimana terdapat pembayaran atas transaksi tersebut yang merupakan bagian dari kontrak nomor 1050200183 sebagai berikut:

NoFakturPalak | Kortrak | irvolce DPP OPEN TO Pembayarar

FEE EA cae coats dapegnag | 1050202193 (0 001-18, 1326 1578 De | isi) ce as

Foran ees Pd ea bahwa berdasarkan pertimbangan Pasal 16 F UU PPN dan penjelasannya, dan pembuktian yang telah disampaikan para pihak dalam uji bukti, maka Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk membatalkan koreksi pajak masukan atas transaksi dengan PT Sawit Permai Lestari sebesar Rp667.648.290;

bahwa Pengadilan Pajak telah mempertimbangkan dalil/alasan dan bukti-bukti para pihak dalam persidangan atas objek sengketa ini sebagaimana diuraikan di atas dan dinilai telah cukup sebagai pertimbangan dalam pengambilan putusan. Dengan demikian, dalil/alasan atau bukti-bukti lainnya dari para pihak yang tidak dibahas dalam putusan ini telah dipertimbangkan namun dianggap tidak cukup relevan; bahwa berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan Pajak berkeyakinan terdapat alasan hukum yang cukup untuk mengabulkan banding Pemohon Banding dan karenanya koreksi

Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp667.648.290 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga perhitungan DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri menjadi sebagai berikut:

bahwa dengan demikian, perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus/(lebih) dibayar menurut pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI

Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00392/KEB/WPJ.05/2021 tanggal 08 Desember 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2018 Nomor 00269/207/18/725/20 tanggal 25 November 2020, atas nama PT SAWIT KALTIM LESTARI, NPWP 02.380.067.5-725.000, beralamat di Komplek Perkantoran Business Park Kebon Jeruk, Kencana Tower Lt.9, Jalan Meruya Ilir Nomor 88, RT001 RW005, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp4; Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Ali Hakim, S.H., S.E., Ak., M.Si., M.H., CA. sebagai Hakim Ketua, Lukman Latif, S.E., S.H., Ak., M.M. dan Muhammad Firdaus Wahidi, S.E., M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal .06 Oktober 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Agung Nana Permana, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding.

HAKIM-HAKIM ANGGOTAHAKIM KETUA ttd.ttd.

Lukman Latif, S.E., S.H., Ak., M.M.Ali Hakim, S.H., S.E., Ak., M.Si., M.H., CA.

ttd.

Muhammad Firdaus Wahidi, S.E., M.E.

PANITERA PENGGANTI ttd.

Agung Nana Permana, S.E., M.H. Salinan sesuai dengan aslinya,

PANITERA

Budi Setyawan M.N.Y., Ak., M.A.

NIP 19690605 199003 1 002